WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
188,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4935); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 4. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
2014
tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75); 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 6
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610); 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Tangerang
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0811);
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas. 6. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. 7. Farmasi adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan penerimaan, pengadaan dan pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas. 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas. 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada UPT.
4 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT. 12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka
memimpin
suatu
satuan
organisasi
yang
dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka
memimpin
suatu
satuan
organisasi
yang
dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri atas: a. Laboratorium Kesehatan; b. Farmasi; dan c. Puskesmas. (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Puskesmas Serpong I; b. Puskesmas Serpong II; c. Puskesmas Pondok Aren; d. Puskesmas Jurang Mangu; e. Puskesmas Pamulang; f.
Puskesmas Ciputat;
g. Puskesmas Kampung Sawah; h. Puskesmas Jombang; i.
Puskesmas Ciputat Timur;
5 j.
Puskesmas Pondok Jagung;
k. Puskesmas Setu; l.
Puskesmas Parigi;
m. Puskesmas Keranggan; n. Puskesmas Pondok Benda; o. Puskesmas Benda Baru; p. Puskesmas Pisangan; q. Puskesmas Pondok Ranji; r.
Puskesmas Rengas;
s. Puskesmas Situ Gintung; t.
Puskesmas Pondok Betung;
u. Puskesmas Pondok Pucung; v. Puskesmas Pondok Kacang Timur; w. Puskesmas Paku Alam; x. Puskesmas Rawa Buntu; y. Puskesmas Bhakti Jaya; dan z. Puskesmas Sawah Baru. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas. BAB III UPT LABORATORIUM KESEHATAN Pasal 3 UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 4 (1) Susunan organisasi UPT meliputi: a. Kepala UPT; b. Kasubag; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bagan
struktur
organisasi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6 Pasal 5 (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kasubag merupakan jabatan struktural eselon IVb. Pasal 6 Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelayanan pemeriksaan dan analisa terhadap pasien/penderita melalui pengambilan sampel dari tubuh, lingkungan serta obat dan makanan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan
pelayanan
pemeriksaan
dan
analisa
terhadap
pasien/penderita melalui pengambilan sampel dari tubuh, lingkungan serta obat dan makanan; c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT; d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelayanan pemeriksaan dan analisa terhadap pasien/penderita melalui pengambilan sampel dari tubuh, lingkungan serta obat dan makanan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala UPT mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 9 Kasubag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi,
memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan ketatausahaan.
7 Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kasubag mempunyai fungsi: a. penyusunan usulan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian; c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; d. pelaksanaan evaluasi dan usulan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kasubag mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 12 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi: a. Jabatan Fungsional Umum; dan b. Jabatan Fungsional Tertentu. Pasal 13 (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasubag. (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. fungsional umum dibidang arsip; b. fungsional umum dibidang keuangan; c. fungsional umum dibidang barang; dan d. fungsional umum dibidang kepegawaian. (3) Penunjukan nama pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala UPT.
8 Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas membantu Kepala UPT. (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. dokter; b. perawat; dan c. pranata laboratorium kesehatan. (3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas. (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior. (5) Penetapan koordinator Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB IV UPT FARMASI Pasal 15 UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Susunan organisasi UPT meliputi: a. Kepala UPT; b. Kasubag; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bagan
struktur
organisasi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 17 (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kasubag merupakan jabatan struktural eselon IVb.
9 Pasal 18 Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penerimaan, pengadaan serta pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala UPT mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan penerimaan, pengadaan serta pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas; c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT; d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penerimaan, pengadaan serta pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Kepala UPT mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 21 Kasubag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi,
memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan ketatausahaan.
10 Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kasubag mempunyai fungsi: a. penyusunan usulan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian; c. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; d. pelaksanaan evaluasi dan usulan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Kasubag mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi: a.
Jabatan Fungsional Umum; dan
b. Jabatan Fungsional Tertentu. Pasal 25 (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasubag. (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. fungsional umum dibidang arsip; b. fungsional umum dibidang keuangan; c. fungsional umum dibidang barang; dan d. fungsional umum dibidang kepegawaian. (3) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kasubag. (4) Penunjukan nama pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala UPT.
11
Pasal 26 (1) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertugas membantu Kepala UPT. (2) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. apoteker; dan b. asisten apoteker. (3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas. (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior. (5) Penetapan koordinator Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB V UPT PUSKESMAS Pasal 27 UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 28 (1) Susunan organisasi UPT meliputi: a. Kepala UPT; b. Kasubag; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bagan
struktur
organisasi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 29 (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kasubag merupakan jabatan struktural eselon IVb.
12
Pasal 30 Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas
mengkoordinasi, penyelenggaraan
pokok
mengarahkan,
memantau, upaya
membimbing,
mengevaluasi,
kesehatan
masyarakat
dan dan
mengawasi,
mengendalikan upaya
kesehatan
perseorangan tingkat pertama. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kepala UPT mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan
upaya
kesehatan
masyarakat
dan
upaya
kesehatan
perseorangan tingkat pertama; c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT; d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 32
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan pasal 31, Kepala UPT mempunyai uraian tugas. (2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota. Pasal 33 Kasubag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi,
memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan ketatausahaan.
13 Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kasubag mempunyai fungsi: a. penyusunan usulan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian; c. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; d. pelaksanaan evaluasi dan usulan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 35 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, Kasubag mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 36 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi: a.
Jabatan Fungsional Umum; dan
b. Jabatan Fungsional Tertentu. Pasal 37 (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasubag. (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. fungsional umum dibidang arsip; b. fungsional umum dibidang keuangan; c. fungsional umum dibidang barang; dan d. fungsional umum dibidang kepegawaian. (3) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kasubag. (4) Penunjukan nama pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala UPT.
14 Pasal 38 (1) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bertugas membantu Kepala UPT (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. dokter; b. dokter gigi; c. perawat; d. perawat gigi; e. bidan; f.
penyuluh kesehatan masyarakat;
g. pranata laboratorium kesehatan; h. nutrisionis; i.
apoteker;
j.
asisten apoteker;
k. rekam medis; dan l.
sanitarian.
(3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas. (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior. (5) Penetapan koordinator Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB VI TATA KERJA Pasal 39 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan SKPD lain. (2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada: a. Kasubag; dan b. Jabatan Fungsional Tertentu. (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
15
Pasal 40 (1) Kasubag
berkewajiban
melaksanakan
prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi. (2) Kasubag bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala UPT. BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 41 (1) Kepala UPT dan kasubag diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. (2) Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 42 Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan; b. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun
2011 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Tangerang Selatan; dan c. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Pasal 44 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal : 24 Februari 2015 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal : 24 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd DUDUNG E. DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7
