WALIKOTA TANGERANG SELATAN

SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

: bahwa dalam melaksanakan ketentuan didalam Pasal 102 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI PEMUDA DAN OLAHRAGA

-2-

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4648)

5.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4935)

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610 ); Memperhatikan

:

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;


-3-

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan;

7.

Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;

8.

Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

9.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan.

10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal .

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Inspektorat

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengarahkan,

mengawasi,

mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Walikota di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Inspektur mempunyai fungsi: a.

Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program Inspektorat;

b.

Pelaksanaan pengkoordinasian Inspektorat;

c.

Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

d.

Pelaksanaan fasilitasi program kerja Inspektorat;


-4e.

Pelaksaan Pengusutan, pengujian dan penilaian;

f.

Pelaksanaan pelaporan pengawasan;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. (4) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Inspektorat serta mengkoordinasikan kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari : a.

Inspektur ;

b.

Sekretariat, membawahkan :

c.

d.

e.

1.

Sub Bagian Perencanaan;

2.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3.

Sub Bagian Administrasi dan umum.

Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : 1.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

2.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan: 1.


2.


3.


Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : 1.


2.


3.



-5f.

g.

Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : 1.


2.


3.


Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris. (3) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dan huruf f dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Inspektur. (4) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu; (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Inspektorat Kota Tangerang Selatan. (2) Untuk menjalankan tugas pokok serbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a.

Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan pengelolaan surat menyurat kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana inspektorat;

b.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Inspektorat;

c.

Pelaksanaan penyiapan data kebutuhan sarana dan prasarana inspektorat;

d.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

e.

Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

f.

Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

g.

Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;


-6h.

Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

i.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga;

j.

Pengkoordinasian pengelolaan Tata naskah Dinas dan kearsipan;

k.

Pengkoordinasian

tertib

administrasi

pengelolaan

inventaris

barang

pemeliharaan

sarana/prasarana perlengkapan dan aset; l.

Pengkoordinasian pembinaan dan tata tertib administrasi kepegawaian;

m. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; n.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Inspektur. Bagian Kedua Sub Bagian Perencanaan Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang penyusunan dan pengendalian program/ rencana kerja pengawasan. (2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data bahan perumusan kebijakan inspektorat; b. Pelaksanaan perencanaan kegiatan inspektorat sesuai dengan kebijakan Inspektorat yang telah ditetapkan; c. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Perencanaan; d. pengkoordinasian penyiapan rencana/ program kerja pengawasan dan fasilitasi; e. penyusunan anggaran Inspektorat; f. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; g. penyiapan peraturan perundang-undangan; h. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; j. Pelaksanan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


-7Bagian Ketiga Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1)

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat di bidang evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan pelaporan kegiatan pengawasan.

(2)

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a.

penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

b.

pengadministrasian laporan hasil pengawasan ;

c.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

d.

pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;

e.

penyusunan statistik hasil pengawasan ;

f.

penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

g.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait di bidang Evaluasi dan Pelaporan;

h.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Evaluasi dan Pelaporan;

i.

pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Sub Bagian Administrasi dan Umum Pasal 7 (1)

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

(2)

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana terdapat pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi : a.

pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Administrasi dan Umum;

c.

pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;


-8d.

pengelolaan urusan kepegawaian;

e.

pengelolaan urusan kelengkapan dan rumah tangga;

f.

pengelolaan urusan keuangan;

g.

Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penginventarisasian/ pencatatan dan pemeliharaan serta pelaporan inventarisasi barang;

h.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya terkait di bidang administrasi umum;

i.

pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

j.

Pelaksaaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Bagian Kesatu Inspektur Pembantu Wilayah Pasal 8 (1)

Inspektur pembantu wilayah I sampai dengan IV mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur pembantu wilayah I sampai dengan IV menyelenggarakan fungsi : a.

Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan bidang inspektur pembantu wilayah;

b.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang Inspektur pembantu wilayah;

c.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Inspektur pembantu wilayah

d.

Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang Inspektur wilayah;

e.

Pelaksanaan pengusulan program pengawasan di wilayah;

f.

Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan pengawasan;

g.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

h.

Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

i.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait kegiatan Inspektur pembantu wilayah;

j.

pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan


-9Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; k. (3)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Tiap Wilayah di Pimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Inspektur. Bagian Kedua Inspektur Pembantu Wilayah Pasal 9

(1)

(2)

Inspektur pembantu wilayah I sampai dengan IV terdiri dari : a.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pembangunan;

b.


c.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Bagian Ketiga Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Pasal 10 (1)

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

pembangunan

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan terdiri dari pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. (2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan Pengumpulan data bahan perumusan kebijakan seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan ;

b.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang pembangunan;

c.

Pelaksanaan

Pengumpulan,

Pengolahan,

Penganalisisan

data

bidang

pengawasan

pemerintahan bidang pembangunan ; d.

Pelaksanaan kegiatan terkait bidang pengawasan pemerintahan bidang pembangunan;

e.

Pelaksanaan penyusulan program pengawasan bidang pembangunan;

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;

g.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan;

h.

Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;

i.

Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan seksi pengawasan Pemerintah bidang Pembangunan;


- 10 j.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lembaga lainnya terkait pengawasan pemerintahan bidang pembangunan ;

k.


l.

Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Bidang Tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Pasal 11 (1)

Seksi Pengawas Pemerintah Bidag Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan terdiri dari pengawasan terhadap urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a.

Perencana Kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan

b.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengawas Pemerintah Bidag Pemerintahan;

c.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;

d.

Pelaksanaan Kegiatan terkait bidang pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;

e.

Pelaksanaan penyusulan program pengawasan bidang pemerintahan

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan

g.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan

h.

Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan

i.

Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan seksi pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan

j.

Pelaksanaan koordinasi dengan instantsi/ lembaga lainnya terkait pengawasan pemerintah bidang pemerintahan

k.

pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

l.



- 11 Bagian Kelima Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Pasal 12

(1)

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan terdiri dari pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi : a.

Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan seksi pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan;

b.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data bidang pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan;

c.

Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang kemasyarakatan;

d.

Pelaksanaan kegiatan terkait bidang pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan;

e.

Pelaksanaan pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan;

f.

Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;

g.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan;

h.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;

i.

Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan;

j.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait Pengawasan Pemerintah bidang Kemasyarakatan.

k.


l.



- 12 BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk Inspektur.

(5)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 14

(1)

Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat serta unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara operasional diselenggarakan oleh Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu, Sub Bagian-Sub Bagian, Seksi-Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

(3)

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4)

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(5)

Setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya


- 13 Bagian Kedua Pelaporan Pasal 15 (1)

Inspektur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota.

(2)

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4)

Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Mewakili Pasal 16 (1)

Dalam hal berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.

(2)

Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu berdasarkan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 17 (1)

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Propinsi Banten.

(2)

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan Pejabat yang berwenang berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.


- 14 BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 18 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 Januari 2011 PENJABAT WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. HIDAYAT DJOHARI Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

Drs. DUDUNG E DIREDJA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19550615 198112 1 001 BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 29


WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents