WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan dapat berjalan lancar, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

: 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Kota Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang…

-2-

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

7.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 54);

8.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA. BAB I…

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

5. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

10. Pengguna

Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 11. Kuasa…

-4-

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

14. Pengelola Keuangan adalah bendahara/verifikator/ pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar.

15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan penunjukan langsung dan e-purchasing.

Langsung,

16. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BLPBJ adalah Pemerintah Kota Surakarta yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

organisasi berfungsi

17. Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

yang selanjutnya disebut Pokja LPBJ adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.

18. Pengelola Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

PTK adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan jasa konsultan pengawas/ manajemen konstruksi.

19. Pengawas Lapangan/direksi lapangan adalah personil

yang diangkat oleh PA/KPA untuk membantu PPK dan/atau PPTK dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi.

20. Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP, adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

21. Tim …

-5-

21. Tim Teknis adalah suatu tim yang diangkat oleh

PA/KPA, yang bertugas untuk membantu/memberi masukan teknis berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu.

22. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah

tim yang diangkat oleh PA/KPA atas usulan PPK untuk membantu meneliti pelaksanaan kontrak.

23. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

24. Kegiatan

adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerahsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat

Daerah yang selanjutnya disebut DPPA Perangkat Daerah, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA/KPA.

27. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

28. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

29. Pengadaan

secara elektronik atau e-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 30. Layanan…

-6-

30. Layanan

Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

31. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia

Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

32. Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah

33. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

34. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

35. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas

intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yag melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

36. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi

ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

37. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang

sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

38. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,

adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia Barang/Jasa.

39. Surat…

-7-

39. Surat

Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

40. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan

oleh Pokja/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

41. Pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

42. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia

Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

43. Pelelangan

Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

44. Pemilihan

Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

45. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

46. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

tinggi

47. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa

yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

48. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/Benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

49. Penunjukan

Langsung adalah metode Penyedia Barang/Jasa dengan cara langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

pemilihan menunjuk

50. Pengadaan…

-8-

50. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

51. Provisional Hand Over yang selanjutnya disingkat PHO adalah serah terima pertama pekerjaan.

52. Final Hand Over yang selanjutnya disingkat FHO

adalah serah terima akhir pekerjaan setelah dilakukan pemeliharaan. BAB II ASAS PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan asas sebagai berikut: a. Transparan yaitu mengandung unsur keterbukaan disetiap proses pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengakses kedalamnya. b. Bersih yaitu dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan tidak ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). c. Akuntabel yaitu hasil yang dipertanggungjawabkan secara administrasi dan sesuai sasaran.

dipakai dapat fisik maupun

d. Adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pelaku kegiatan/penyedia jasa maupun pemangku kepentingan yang akan mengakses informasi dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. e. Efektif yaitu sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. f. Efisien yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan. g. Terbuka yaitu dapat diikuti oleh semua pihak yang berkompeten. h. Bersaing yaitu dapat memberikan kesempatan memperoleh penawaran yang realistis sesuai mekanisme pasar. i. Partisipatif yaitu melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam proses pembangunan untuk mewujudkan dukungan dari masyarakat/ stakeholders. BAB III…

-9-

BAB III PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN Pasal 3 Prosedur dan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan bersumber dari APBD Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4 Pelaksanaan kegiatan dan/atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana selain APBD Kota Surakarta (Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Insentif Daerah, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi dan dana-dana lainnya) sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknisnya dan pedoman pengelolaan Keuangan APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah, dapat mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 6 Pada saat Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7…

- 10 -

Pasal 7 Peraturan Walikota 1 Januari 2017.

ini

mulai

berlaku

pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 1 Desember 2016 WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 1 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI YULISTIANTO BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 41

DAFTAR ISI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA 1 – 10 LAMPIRAN I PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KOTA SURAKARTA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………

BAB II

1

B. Organisasi Kegiatan …………………………….….……...

1

C. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ)/Pokja LPBJ dan Pejabat Pengadaan .......... D. Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) ……………………..…

6 8

E. Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan ………………

9

F. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) …

9

G. Tim Teknis ……………………………………………………

11

H. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak………

11

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA A. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa..….…

12

B. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang ..………………

16

BAB III PROSES PENGADAAN BARANG/JASA A. Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

26

B. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ………………........

26

C. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung ……… …..

27

D. Penunjukan Langsung ……………………………………. ..

28

E. Pengadaan Langsung ……………………………………... ..

29

F. Sayembara/Kontes ………………………………………… ..

33

G. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi …………………………………………………..

34

H. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen …………..

37

I. Penetapan Metode Evaluasi …………………………… ….

38

J. Penetapan Jenis Kontrak ..………………… ……………..

41

K. Tanda Bukti Perjanjian ……………………………………. .

44

L. Metode Penilaian Kualifikasi ………………………….......

45

M. Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya …………………………………..

46

N. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi ....……

50

O. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa …………….…………………………………. …

55

P. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum ……………………………………………………….….

55

Q. Penyusunan Jadwal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan Pasca Kualifikasi ………….

56

R. Penyusunan Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan ……………………………………………………..

58

S. Penyusunan Jadwal Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Kontes dan Sayembara .. ………

59

T. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa………

59

U. Penyusunan Kontrak ………………………………………… V. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri ……………….…..…

60 61

W. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa ………………………..

62

X. Sertifikat Garansi ………………………………………….….

64

Y. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ……….

64

Z. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ……………

79

BAB IV SWAKELOLA A. Ketentuan Umum Swakelola …………………………….…

83

B. Pengadaan Swakelola Oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran …………………………..

84

C. Pelaksanaan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola …………………………………………

89

D. Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola ………………….……………….…….

95

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) A. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

101

B. Tata Cara Pendaftaran Paket Kegiatan untuk e-Procurement …………………………………………….....

101

C. Lelang Gagal dan Lelang Ulang …………………………...

102

D. Pengumuman Hasil Pengadaan Langsung ……………...

102

E. Training (Pelatihan Bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja LPBJ dan Penyedia Barang/Jasa) ………………..

102

BAB V

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI A. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM) B. Pengendalian Kontrak …………………………………...….

103 104

C. Kontrak Kritis …………………………………………………

105

D. Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi ……………………………………….

107

BAB VII PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN, PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK A. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan ……………………….

108

B. Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan ………

108

C. Pemutusan Kontrak ………………………………………....

108

BAB VIII PELAPORAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN A. Pelaporan ……………………………………………………. B. Penyerahan kegiatan………………………………………… C. Penyerahan pengelolaan kegiatan………………………… D. Tata cara pengajuan penghapusan Barang Milik Daerah

110 111 113 114

LAMPIRAN II FORM DAN TABEL  Tabel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia

-2-

 Tabel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola

-3-

 Kerangka Acuan Kerja (KAK)…………………………………………….

-4-

 Paket Pengadaan secara Elektronik di LPSE Pemerintah Kota Surakarta - (Form 1.A) Form Registrasi dan Berita Acara ………………….

-5-

-

(Form 1.B) Informasi Paket …………………………………………

-6-

-

(Form 1.C) Berita Acara Persiapan Paket Pengadaan Perangkat Daerah untuk BLPBJ Setda Kota Surakarta …….

-7-

-

Informasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) …………………..

-8-

-

(Form 2.A) Berita Acara Persiapan Paket Pengadaan BLPBJ untuk LPSE Pemerintah Kota Surakarta ……………………….

-9-

-

(Form 2.B) Tabel Informasi Susunan Kepanitiaan/Pokja dan Tabel Informasi PPK……………………………………………………

- 10 -

(Form 3) Berita Acara Pengulangan Paket Pengadaan Secara Elektronik di LPSE Pemerintah Kota Surakarta ………………..

- 11 -

(Form 4) Berita Acara Pembatalan Paket Pengadaan secara Elektronik di LPSE Pemerintah Kota Surakarta ……………….

- 12 -

 Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan ……………………………………………………………………

- 13 -

 Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) (First Visit) ………………………………….

- 15 -

 Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) (Second Visit) …………………………………  Berita Acara Pemeriksaan ……………………………………………….

- 17 - 19 -

-

 Diagram Alur Serah Terima Pekerjaan ………………………………..  Penilaian Kesesuaian antara Realisasi/Volume, Spesifikasi, Fungsi dan Waktu yang ada dalam Kontrak ………………………..

- 20 - 21 -

 Penyesuaian BAST (STTP dan STAP) dan Kelengkapan Dokumen Pendukung oleh PPHP, Penyampaian Pedoman Teknis/Operasional dan Pengelolaan Dokumen …………………….

- 22 -

 Laporan Akhir Kegiatan 100% ………………………………………….

- 23 -

 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa ……….

- 24 -

 Alur Penyerahan Kegiatan ……………………………………………….

- 25 -

 Mekanisme Proses Penghapusan Barang Milik Daerah …………..

- 26 -

 Mekanisme Proses Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Dinas …………………………………………………………..  Bentuk Kuitansi Pembayaran Langsung ……………………………..

- 27 - 28 -

 Petunjuk Pengisian Kuitansi Pembayaran Langsung ……………..

- 29 -

 Bentuk Kuitansi Pembayaran UP ……………………………………….

- 30 -

 Petunjuk Pengisian Kuitansi Uang Persediaan (UP) ……………….

- 31 -

Lampiran I PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Surakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran serta instrumen penganggaran Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, APBD juga merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dicerminkan dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun dengan pendekatan kinerja. Oleh karena itu agar tercapai efektifitas dan efisiensi anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Teknis sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan agar tidak mengalami hambatan karena adanya multi tafsir terhadap pemahaman suatu peraturan yang berlaku, sehingga dapat terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan kegiatan, secara lebih efisien, efektif, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan. B. ORGANISASI KEGIATAN Susunan organisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta terdiri dari:

1

1. Pengguna Anggaran (PA) a. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD di Perangkat Daerah yang dipimpinnya; b. PA dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja APBD pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, dapat mengadakan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak penyedia jasa dalam batas anggaran yang dipimpinnya; c. PA berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya; dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya selaku KPA melalui usulan kepada Walikota; dan d. PA dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: (1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan; (2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi RUP (SiRUP) dan portal pengadaan nasional paling kurang berisi : (a) nama dan alamat Pengguna Anggaran; (b) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; (c) lokasi pekerjaan; dan (d) perkiraan besaran biaya (e) metode pengadaan (swakelola/melalui penyedia barang/jasa). (3) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (4) menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan untuk kegiatan pengadaan yang tidak dilaksanakan oleh LPBJ Kota Surakarta; (5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); (6) mengawasi pelaksanaan anggaran; (7) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (8) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan LPBJ/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; (9) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; (10) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat menunjuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (11) menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

2

(12) Dalam hal diperlukan, PA dapat : (a) Menetapkan Tim Teknis untuk membantu PA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (b) Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat berupa tim uji coba, panitia/pejabat peneliti kontrak dan lain-lain; (c) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPA melaksanakan kewenangan PA yang dikuasakan kepadanya, berupa: a. melaksanakan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya pada batas besaran jumlah uang yang dikuasakan; b. menunjuk PPTK pada unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada batas anggaran yang dikuasakan; dan d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. PPK ditetapkan oleh PA/KPA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perikatan pengadaan Barang/Jasa, baik dari segi administrasi, keuangan maupun fisik sampai dengan akhir kegiatan. b. tugas pokok dan kewenangan PPK adalah sebagai berikut : (1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : a) spesifikasi teknis Barang/Jasa; b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan c) rancangan Kontrak. (2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; (3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; (4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; (5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; (6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA; (7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; (8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; (9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 3

(10) memerintahkan PPHP untuk memeriksa hasil pekerjaan. (11) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor (1), dalam hal diperlukan PPK dapat : a) mengusulkan kepada PA/KPA : 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan b) menetapkan tim pendukung; c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas LPBJ (yang dimaksud dengan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis adalah tim atau tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan); dan d) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa; e) menyetujui rincian penggunaan uang muka (point pelaksanaan) c. untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) memiliki integritas; (2) memiliki disiplin tinggi; (3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; (4) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; (5) menandatangani pakta integritas; (6) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa; (7) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; (8) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK; (9) menduduki Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan; (10) pejabat struktural pada Perangkat Daerah lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7, dapat ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan untuk menjadi PPK setelah mendapat izin Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. d. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan di Perangkat Daerah untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan poin c diatas dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;

4

e. Dalam hal PPK tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan, dan atau oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dengan ketentuan pejabat struktural dimaksud memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. PPTK ditetapkan oleh PA atau KPA; b. PPTK dijabat oleh pejabat struktural dibawah Pejabat PA atau KPA; c. Dalam menjalankan tugasnya, PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan d. Tugas PPTK adalah membantu PA atau KPA dalam hal pengendalian pelaksanaan kegiatan yang mencakup : (1) menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari jadwal kegiatan, susunan kepanitian kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; (2) melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan untuk kelancaran pekerjaan agar tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran; (3) melakukan monitoring dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan kegiatan yang diampu; (4) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan barang/jasa yang diampunya; (5) melakukan validasi atas beban pengeluaran anggaran belanja pada kegiatan belanja langsung yang diampunya; (6) memberikan laporan atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan (7) membantu menyusun rancangan spesifikasi teknis dan HPS untuk ditetapkan oleh PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. e. Dalam hal PPTK tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan, dengan ketentuan pejabat 5

struktural dimaksud memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPTK. C. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BLPBJ)/POKJA LPBJ DAN PEJABAT PENGADAAN 1. BLPBJ pada Pemerintah Kota Surakarta dibentuk oleh Walikota Surakarta. 2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam BLPBJ dilakukan oleh Pokja LPBJ. 3. Keanggotaan Pokja LPBJ wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 4. Anggota Pokja LPBJ berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 5. Pokja LPBJ dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. 6. Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja LPBJ atau Pejabat Pengadaan. 7. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja LPBJ atau Pejabat Pengadaan. 8. Kepala BLPBJ/Anggota Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas LPBJ/Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan (dapat dikecualikan untuk Kepala BLPBJ); f. menandatangani Pakta Integritas; g. Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala BLPBJ tidak merangkap anggota Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan. 9. Tugas dan kewenangan Kepala BLPBJ meliputi : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan BLPBJ; b. menyusun dan melaksanakan strategis pengadaan barang/jasa LPBJ; 6

c. menyusun program kerja dan anggaran LPBJ; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di BLPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada kepala daerah; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia LPBJ; g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja LPBJ dengan memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja LPBJ; 10. Tugas pokok dan kewenangan Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kota Surakarta dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk Pokja LPBJ: (1) menjawab sanggahan; (2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; (4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; (5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala BLPBJ. h. Khusus Pejabat Pengadaan: (1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

7

bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; (3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan (4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA. i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 11. Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK : a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 12. Kepala BLPBJ/Anggota Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta. 13. Dikecualikan dari ketentuan diatas, untuk : Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, anggota Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. 14. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 15. Kepala BLPBJ dan Anggota Pokja LPBJ dilarang menjabat sebagai: a. PPK; b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota LPBJ untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan di instansinya. D. PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PTK) 1. PTK dibentuk apabila pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Konsultan Pengawas. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan menunjuk Konsultan Manajemen Konstruksi, maka tugas dan tanggung jawab PTK dilimpahkan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi; 2. Kewenangan Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) meliputi : a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan; 8

b. memberikan laporan atas pelaksanaan pekerjaan konsultan (perencana/ pengawas) dan penyedia jasa konstruksi; c. memberikan persetujuan atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas; dan d. memberikan saran pendapat atas pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada PPK melalui PPTK. 3. Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) personil, yang terdiri dari unsur pemilik pekerjaan dan unsur Perangkat Daerah terkait yang menguasai teknis pekerjaan; dan 4. Dalam menjalankan tugasnya Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) bertanggung jawab kepada PA/KPA melalui PPTK. E. PENGAWAS LAPANGAN/DIREKSI LAPANGAN 1. Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan dibentuk apabila dalam pengawasan pekerjaan tidak menunjuk konsultan Pengawas; 2. Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) personil, yang terdiri dari unsur pemilik pekerjaan dan unsur profesi teknis dari Perangkat Daerah terkait; dan 4. Tugas dan kewenangan Pengawas Lapangan/Direksi lapangan, meliputi : a. Membantu meneliti/mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen lainnya yang akan dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran; b. memberi masukan dalam menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja yang bersangkutan; dan c. memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak di wilayah kerja bersangkutan kepada PPK. 5. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang tidak menggunakan konsultan pengawas wajib membentuk Direksi lapangan. F. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) 1. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diangkat dan ditetapkan oleh PA atau KPA di awal pelaksanaan kegiatan. 2. PPHP bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaannya kepada PA/KPA. 3. PPHP bertugas berdasarkan perintah PA dan atas permintaan PPK, atau dengan surat dari Penyedia kepada PA/KPA melalui PPK untuk serah terima pertama pekerjaan selesai 100%, atau serah terima kedua setelah 9

berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan (warranty period) dan tidak bersifat tahunan. 4. Anggota PPHP berjumlah ganjil (3, 5, 7 dst) yang terdiri dari : - Ketua merangkap anggota; - Sekretaris merangkap anggota; - dan para anggota lainnya. 5. PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima atau tidak menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian (sesuai form di Lampiran II); c. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (sesuai form di Lampiran II). 6. Anggota PPHP berasal dari pegawai negeri, baik dari Perangkat Daerah sendiri maupun Perangkat Daerah lainnya yang dibentuk/ditetapkan oleh PA/KPA. 7. PPHP wajib dibentuk untuk setiap kegiatan, baik untuk pekerjaan yang dilelangkan maupun yang diswakelola, yang sifatnya untuk menambah aset, kecuali untuk bantuan hibah kepada masyarakat. 8. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh PA/KPA. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 9. Pengadaan Jasa Konsultansi atau Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dapat dijabat oleh 1 (satu) orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau 3 (tiga) orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang memahami pekerjaan yang dilaksanakan. 10. Pengadaan Jasa Konsultansi atau Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PPHP dijabat oleh minimal 3 (tiga) orang personil dan berjumlah ganjil yang memahami pekerjaan yang dilaksanakan. 11. PPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi kontrak;

10

c. memiliki kualifikasi teknis pada bidang pekerjaan yang akan diperiksa dan/atau diterima; d. menandatangani Pakta Integritas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan pada kegiatan yang diampunya, tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 12. Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tercantum dalam Lampiran II. G. TIM TEKNIS 1. Jumlah keanggotaan Tim Teknis menyesuaikan dengan kebutuhan teknis berdasarkan kepentingan hasil pekerjaan yang diinginkan; dan 2. Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berasal dari instansi/unit kerja, baik dari dalam dan atau dari luar Perangkat Daerah pemilik pekerjaan, yang menguasai bidang profesinya. H. PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK 1. PA/KPA bilamana diperlukan dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK dan tugasnya berakhir setelah serah terima akhir hasil pekerjaan. 2. Tugas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti : a. Desain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dipandang perlu b. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian c. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada pengguna jasa atas penelitian tersebut diatas 3. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak dapat dibentuk oleh pengguna jasa setelah kontrak ditandatangani, berjumlah gasal minimal 3 orang dan terdiri dari unsur-unsur : a. Perencanaan Teknis b. Pelaksanaan Lapangan c. Pengawasan Lapangan d. Administrasi Kontrak e. Terkait Lainnya yang dipandang perlu (keuangan, pengujian dan atasan langsung)

BAB II . . . 11

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

A. PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 1. KETENTUAN UMUM a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup : (1) Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Perangkat Daerah sendiri; dan/atau (2) Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar Perangkat Daerah secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. b. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Perangkat Daerah. c. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi : (1) (2) (3) (4)

identifikasi dan analisis kebutuhan; penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; penetapan kebijakan umum; dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN a. PA/KPA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). b. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada huruf a, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. c. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah untuk pembahasan dan penetapan di DPRD. d. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN a. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12

b. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain.

pemasangan,

biaya

c. Biaya administrasi dapat terdiri dari: (1) biaya pengumuman pengadaan; (2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, LPBJ/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; (3) biaya survei lapangan/pasar; (4) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan (5) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. d. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan. 4. PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM Penetapan Kebijakan Umum meliputi : pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan Barang/Jasa dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa. a. Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan dalam menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, PA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut : (1) pemaketan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; (2) nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; (3) menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; (4) menetapkan paket Pengadaan Barang yang hanya ditujukan untuk Produksi Dalam Negeri dengan mengacu kepada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian. 13

(5) penggabungan dan pemecahan paket harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dengan ketentuan antara lain : a) dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing; b) dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya, misalnya menggabungkan pengadaan beberapa jenis yang memiliki target Penyedia yang berbeda, dan penggabungan pekerjaan Pengadaan Barang dengan Pekerjaan Konstruksi yang tidak memiliki satu kesatuan tanggung jawab; c) dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; d) dilarang memecah suatu paket Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket, baik pada saat penyusunan anggaran, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, maupun pada saat persiapan pemilihan Penyedia dengan maksud untuk menghindari pelelangan; e) dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. b. Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan : (1) melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar; atau (2) melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan. c. Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan (1) Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari : a) PPK; b) LPBJ/Pejabat Pengadaan; c) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan 14

d) Tim lainnya yang diperlukan, antara lain : tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak. (2) Anggota Kelompok Kerja LPBJ berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tergantung kebutuhan. (3) Anggota LPBJ/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk harus memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum perjanjian/kontrak. (4) Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan tim juri/tim ahli. 5. PENYUSUNAN KAK PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang paling kurang memuat : a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut. 6. PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN a. PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing masing Perangkat Daerah secara terbuka kepada masyarakat luas setelah setelah adanya persetujuan bersama KUA PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLPBJ. PA/KPA berkewajiban mengumumkan kembali RUP apabila terdapat perubahan DPA. b. Perangkat Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang. c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, paling kurang berisi: (1) nama dan alamat PA; (2) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; (3) lokasi pekerjaan; dan (4) perkiraan nilai pekerjaan. d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan di website SiRUP LKPP, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal 15

Pengadaan Nasional melalui LPSE. sebagai berikut :

Adapun ketentuan pengumuman

(1) PA/KPA wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah APBD/APBDP ditetapkan, melalui aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : www.sirup.lkpp.go.id atau www.admpembangunan.surakarta.go.id klik SIRUP, dan hasil cetak Pengumuman SiRUP disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surakarta. (2) Untuk melaksanakan pengisian RUP, PA/KPA menunjuk seorang administrator RUP. (3) Untuk kegiatan yang yang harus dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya, RUP dapat diumumkan setelah adanya persetujuan bersama KUA PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta. (4) RUP paling lambat diumumkan 14 hari setelah APBD dan atau APBDP ditetapkan. e. Pengumuman pengadaan dapat dilakukan di website komunitas internasional, jika dari hasil identifikasi sebagaimana tertuang dalam KAK ternyata tidak ada Penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan atau pada pelelangan/seleksi internasional. B.

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK yang terdiri dari: a. Kebijakan umum pengadaan yang meliputi: (1) pemaketan pekerjaan; (2) cara pelaksanaan Pengadaan; (3) pengorganisasian pengadaan; dan (4) penetapan penggunaan produk dalam negeri; b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digunakan pada saat pengajuan usulan anggaran, meliputi : (1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) latar belakang; b) maksud dan tujuan; c) sumber pendanaan; dan d) hal-hal lain yang diperlukan; (2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, 16

dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (3) spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan; dan (4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 2. PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. PPK mengundang LPBJ/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. b. Pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi : (1) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan a) Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan. b) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, dan penggunaan produksi dalam negeri. c) Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya. d) Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket. e) Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil dan Penyedia badan usaha yang berasal dari luar wilayah pekerjaan untuk ikut serta. f) Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan/seleksi. (2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan a) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan. b) Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan dilakukan untuk memastikan: 1) kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; 17

2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; dan 3) tersedia biaya pendukung pelaksanaan pengadaan yang dibiayai dari APBD, antara lain : (a) honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung, dan staf pengelola kegiatan; (b) biaya pengumuman pengadaan termasuk biaya pengumuman ulang; (c) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan; dan (d) biaya lainnya yang diperlukan c) Apabila biaya pengadaan belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam Dokumen Anggaran, maka PPK dan/atau LPBJ Kota Surakarta/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi Dokumen Anggaran. (3) Pengkajian Ulang KAK a) Barang 1) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. 2) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (a) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. lokasi kegiatan; 4. ruang lingkup; 5. keluaran yang diinginkan; 6. sumber pendanaan; 7. jumlah tenaga yang diperlukan; dan 8. hal-hal lainnya. (b) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan); (c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (d) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; (e) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi : 18

1. spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; 2. tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; 3. memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan 4. memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). (f) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; (g) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; (h) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; (i) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; (j) jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan (apabila diperlukan); (k) gambar-gambar barang (apabila diperlukan). b) Jasa Konstruksi 1) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. 2) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (a) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. lokasi kegiatan; 4. ruang lingkup; 5. keluaran yang diinginkan; 6. sumber pendanaan; 7. jumlah tenaga yang diperlukan; dan 8. hal-hal lainnya. (b) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan); (c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (d) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; (e) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi : 19

1. spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna / penerima akhir; 2. tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; 3. memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan 4. memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). (f) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; (g) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; (h) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; (i) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; (j) jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan (apabila diperlukan); (k) gambar-gambar kerja pekerjaan konstruksi harus lengkap dan jelas (l) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; (m)pencantuman tata cara pengukuran; (n) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan); dan (o) jangka waktu sertifikat garansi (apabila diperlukan) dan/atau masa pemeliharaan. c) Jasa Konsultansi Oleh Badan Usaha 1) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. 2) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (a) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi : 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. lokasi kegiatan; 4. ruang lingkup; 5. keluaran yang diinginkan; 6. sumber pendanaan; 7. jumlah tenaga yang diperlukan; dan 8. hal-hal lainnya.

20

(b) kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat; (c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif anggaran; (d) kejelasan persyaratan Penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah kepada individu tertentu kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia; (e) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; (f) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan). d) Jasa Konsultansi Oleh Perorangan 1) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. 2) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (a) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi : 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. lokasi kegiatan; 4. ruang lingkup; 5. keluaran yang diinginkan; 6. sumber pendanaan; 7. jumlah tenaga yang diperlukan; dan 8. hal-hal lainnya. (b) kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat; (c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif anggaran; (d) kejelasan persyaratan Penyedia dan kualifikasi tenaga ahli agar tidak mengarah kepada individu tertentu kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia; (e) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;

21

(f) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan). e) Jasa Lainnya 1) PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. 2) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut: (a) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi: 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. lokasi kegiatan; 4. ruang lingkup; 5. keluaran yang diinginkan; 6. sumber pendanaan; 7. jumlah tenaga yang diperlukan; dan 8. hal-hal lainnya. (b) kejelasan jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan); (c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan pekerjaan tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (d) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; (e) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi : 1. spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; 2. tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; 3. memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; 4. memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); (f) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; (g) pencantuman macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (h) kejelasan persyaratan Penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan 22

yang tidak mengarah pada Penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia; (i) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; (j) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; (k) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas; (l) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; (m)pencantuman tata cara pengukuran; (n) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan (o) jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan (apabila diperlukan). (4) Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri. c. Berdasarkan hasil rapat koordinasi : (1) apabila PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali; (2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan LPBJ Kota Surakarta/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan (3) putusan PA/KPA bersifat final. (4) Hasil rapat koordinasi evaluasi RUP dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh PA, PPK, Pokja. 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi : (1) Spesifikasi Teknis dan Gambar. PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA. (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) a) digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian; b) digunakan sebagai :

23

1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan; 3) dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung; 4) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan 5) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. c) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; d) data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi : 1) harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang. 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 3) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; 4) daftar biaya/tarif Barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; 5) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 6) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; 7) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; 8) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); 9) norma indeks (merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait); dan/atau 10) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. e) penyusunan HPS untuk pemilihan Penyedia secara internasional menggunakan informasi harga barang/jasa yang berlaku di luar negeri; f) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan : 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2) keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN; 24

g) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia. h) Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia. i) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik. j) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara; k) Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS; l) HPS ditetapkan : 1) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 2) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 3) Rancangan Kontrak PPK menyusun rancangan kontrak antara lain meliputi : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, adendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (1) Berdasarkan kesepakatan PPK, Pejabat Pengadaan dan atau LPBJ Kota Surakarta dan/atau keputusan PA/KPA, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. (2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada LPBJ Kota Surakarta/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

BAB III… 25

BAB III PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

A. PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA dapat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara luas kepada masyarakat dan Pokja LPBJ dapat melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan syarat setelah adanya persetujuan bersama KUA PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta. 2. Apabila proses percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan. 3. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui : a. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; b. Website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id; c. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat. B. PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA 1. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 2. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung; atau f. Kontes. 3. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; atau e. Pengadaan Langsung. 26

4. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung; atau e. Sayembara. 5. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. 6. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. 7. Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. 8. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 9. Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. C. PELELANGAN SEDERHANA/PEMILIHAN LANGSUNG 1. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan : a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya; atau b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 2. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 3. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurangkurangnya di website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 4. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

27

D. PENUNJUKAN LANGSUNG 1. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : a. keadaan tertentu; dan/atau b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus. 2. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. 3. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 4. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi : a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : (1) pertahanan negara; (2) keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk : a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yangdapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. 28

5. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi : a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan. E. PENGADAAN LANGSUNG 1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan : a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil. 2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. 29

3. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. 4. Proses Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : BARANG

KONSTRUKSI

JASA LAINNYA

Proses Pengadaan Langsung Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut : dilakukan sebagai berikut : A. Pembelian/pembayaran A.Pembelian/pembayaran A. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia langsung kepada Penyedia langsung kepada untuk pengadaan yang untuk pengadaan yang Penyedia untuk menggunakan bukti menggunakan bukti pengadaan yang pembelian dan kuitansi, pembelian dan kuitansi, menggunakan kuitansi, meliputi antara lain: meliputi antara lain : meliputi antara lain : 1. Pejabat Pengadaan 1. Pejabat Pembuat 1. Pejabat Pengadaan mengundang calon Komitmen mengundang calon Penyedia yang diyakini memerintahkan Pejabat Penyedia yang diyakini mampu untuk Pengadaan untuk mampu untuk menyampaikan melakukan proses menyampaikan penawaran administrasi, pengadaan langsung; penawaran teknis, dan harga; administrasi, teknis, 2. Pejabat Pengadaan dan harga; 2. Pejabat Pengadaan dapat dapat memerintahkan melakukan klarifikasi seseorang untuk 2. Pejabat Pengadaan teknis dan negosiasi melakukan proses dapat melakukan harga untuk pengadaan langsung klarifikasi teknis dan mendapatkan Penyedia untuk barang/jasa negosiasi harga untuk dengan harga yang wajar lainnya yang harganya mendapatkan Penyedia serta dapat sudah pasti dan tidak dengan harga yang dipertanggungjawabkan bisa dinegosiasi wajar serta dapat (apabila diperlukan); sekurang-kurangnya dipertanggungjawabka meliputi: n (apabila diperlukan); 3. negosiasi harga dapat negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan a. Memesan barang dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan); sesuai dengan HPS (apabila kebutuhan atau 4. dalam hal negosiasi harga diperlukan); mendatangi langsung tidak menghasilkan ke penyedia barang; 3. dalam hal negosiasi kesepakatan, maka harga tidak Pengadaan Langsung b. Melakukan transaksi; menghasilkan dapat dinyatakan gagal c. Menerima barang; kesepakatan, dan dapat dilakukan d. Melakukan Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung pembayaran; dapat dinyatakan gagal ulang dengan mencari e. Menerima bukti dan dapat dilakukan Penyedia lain. pembelian atau Pengadaan Langsung B. Permintaan penawaran kuitansi; ulang dengan mencari yang disertai dengan Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :

30

f. Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; 3. Pejabat Pengadaan meneliti dan memper tanggungjawabkan proses pengadaan langsung. 4. Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK. B. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: 1. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga; 2. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; 3. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; 4. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi

Penyedia lain. B. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: 1. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga; 2. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; 3. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; 4. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat di pertanggungjawabkan; 5. negosiasi harga

klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain: 1. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga; 2. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; 3. Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; 4. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan harga serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; 6. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan

31

administrasi dan teknis dengan system gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat di pertanggungjawabkan; 5. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; 6. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; 7. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: a. nama dan alamat Penyedia; b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); d. hasil negosiasi harga (apabila ada); e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan f. tanggal dibuatnya Berita Acara. C. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan

dilakukan berdasarkan HPS; 6. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan,Pengadaa n Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang PenyediaPejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: a. nama dan alamat Penyedia; b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;

Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; 7. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: a) nama dan alamat Penyedia; b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); d) keterangan lain yang dianggap perlu; dan

e) tanggal dibuatnya Berita Acara. C. Pejabat Pengadaan c. unsur-unsur yang menyampaikan Berita Acara dievaluasi (apabila Hasil Pengadaan Langsung ada); kepada PPK; d. hasil negoisasi 1. nama dan alamat (apabila ada); Penyedia; e. keterangan lain yang 2. harga penawaran dianggap perlu; dan terkoreksi dan harga hasil f. tanggal dibuatnya negosiasi; Berita Acara. 3. unsur-unsur yang C. Pejabat Pengadaan dievaluasi (apabila ada); menyampaikan Berita 4. keterangan lain yang Acara Hasil Pengadaan dianggap perlu; dan Langsung kepada PPK; 5. tanggal dibuatnya Berita D. PPK melakukan Acara. perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: 1. kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima

D. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: 1. bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00

32

Langsung kepada PPK; PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan: 1. bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 2. kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah); atau 3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

puluh juta rupiah); atau 2. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(sepuluh juta rupiah); 2. kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilaisampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);atau 3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untukPengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

F. SAYEMBARA/KONTES 1. Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 2. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. tidak mempunyai harga pasar; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 3. LPBJ /Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi : a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara. 4. Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3, LPBJ /Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam 33

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya. 6. Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. G. PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI 1. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; atau d. Sayembara. 4. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum. a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. b. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. 5. Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. a. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang : (1) bersifat sederhana; dan (2) bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 34

c. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi. 6. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. a. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi: (1) penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: (a) pertahanan negara; (b) keamanan dan ketertiban masyarakat; (c) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera termasuk : 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 3) akibat kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menghentikan pelayanan publik (2) kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (3) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan (4) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta (5) pekerjaan jasa konsultansi dibidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. b. Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi. 7. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). a. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. b. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. 35

c. Proses Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : KONSULTANSI BADAN USAHA Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :

KONSULTANSI PERORANGAN Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia dengan menggunakan SPK, meliputi antara lain :

A. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, A. Pejabat Pengadaan mengundang calon teknis, biaya, dan formulir isian Penyedia yang diyakini mampu untuk Kualifikasi. menyampaikan penawaran administrasi, B. Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumendokumen lain yang teknis, biaya, dan formulir isian menggambarkan jenis pekerjaan yang kualifikasi. Undangan dilampiri Kerangka dibutuhkan. Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen C. Penyedia yang diundang menyampaikan lain yang menggambarkan jenis penawaran administrasi,teknis, dan pekerjaan yang dibutuhkan. biaya secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. B. Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen-dokumen lain yang D. Pejabat Pengadaan membuka menggambarkan jenis pekerjaan yang penawaran, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dibutuhkan. pada saat penawaran disampaikan. C. Penyedia yang diundang menyampaikan E. Ketentuan negosiasi biaya: 1. dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan Penyedia;

penawaran administrasi, teknis, dan biaya secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. D. Pejabat Pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan.

2. b.dalam hal negosiasi biaya tidak E. Ketentuan negosiasi biaya: menghasilkan kesepakatan, Pengadaan 1. dilakukan berdasarkan HPS, untuk Langsung dinyatakan gagal dan memperoleh kesepakatan biaya yang diadakan Pengadaan Langsung ulang; efisien dan efektif dengan tetap 3. Pejabat Pengadaan membuat Berita mempertahankan hasil yang ingin Acara Hasil Negosiasi Biaya. dicapai sesuai dengan penawaran F. Pejabat Pengadaan membuat Berita teknis yang diajukan Penyedia; Acara Hasil Pengadaan Langsung yang 2. dalam hal negosiasi biaya tidak terdiri dari: menghasilkan kesepakatan, 1. uraian singkat pekerjaan; Pengadaan Langsung dinyatakan gagal 2. nama peserta; dan diadakan Pengadaan Langsung 3. biaya penawaran dan biaya penawaran

36

terkoreksi; 4. unsur-unsur yang dievaluasi; 5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan 6. tanggal dibuatnya Berita Acara. G. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.

ulang; 3. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Biaya. F. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: 1. uraian singkat pekerjaan; 2. nama peserta; 3. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi; 4. unsur-unsur yang dievaluasi; 5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan 6. tanggal dibuatnya Berita Acara. G. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK.

8. Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan 9. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara. 10. Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam hal syarat wajib sebagai penyedia barang/jasa. H. PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN 1. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran. 2. Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas : a. metode satu sampul; b. metode dua sampul; atau c. metode dua tahap.

37

3. Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah; b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. 4. Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada angka 3, metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara. 5. Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau (2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. 6. Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Pekerjaan bersifat kompleks; b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau e. membutuhkan penyetaraan teknis I. PENETAPAN METODE EVALUASI 1. Metode evaluasi pemilihan penyedia pada pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menilai penyedia barang/jasa dan barang/jasa yang ditawarkan. 2. Metode evaluasi pemilihan penyedia digunakan dalam 2 (dua) kelompok Pengadaan Barang/Jasa yaitu : a. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 38

b. Evaluasi Penawaran untuk Jasa Konstruksi. 3. Ketentuan penetapan metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : METODE EVALUASI DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

METODE EVALUASI PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

(1). Metode evaluasi penawaran dalam (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa dapat dilakukan dengan menggunakan : Lainnya terdiri atas: a. metode evaluasi berdasarkan a. sistem gugur; kualitas; b. sistem nilai; dan c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau

(2). Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan d. metode evaluasi berdasarkan biaya Konstruksi/Jasa Lainnya pada terendah. prinsipnya menggunakan penilaian (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sistem gugur. sebagaimana dimaksud pada angka (1) (3). Dikecualikan dari ketentuan pada huruf a, digunakan untuk pekerjaan angka (2), Pengadaan Barang/ yang : Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a. mengutamakan kualitas penawaran yang bersifat kompleks, dapat teknis sebagai faktor yang menggunakan metode evaluasi menentukan terhadap sistem nilai atau metode evaluasi hasil/manfaat (outcome) secara penilaian biaya selama umur keseluruhan; dan/atau ekonomis. b. lingkup pekerjaan yang sulit (4). Evaluasi sistem penilaian biaya ditetapkan dalam KAK. selama umur ekonomis digunakan (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan dan biaya sebagaimana dimaksud pada Konstruksi/Jasa Lainnya yang angka (1) huruf b, digunakan untuk memperhitungkan faktor-faktor pekerjaan yang : umur ekonomis, harga, biaya a. lingkup, keluaran (output), waktu operasional biaya pemeliharaan, dan penugasan dan hal-hal lain dapat jangka waktu operasi tertentu. diperkirakan dengan baik dalam KAK; (5). Sistem nilai dilakukan dengan dan/atau ketentuan sebagai berikut: b. besarnya biaya dapat ditentukan a. besaran bobot biaya antara 70% dengan mudah, jelas dan tepat. (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh (4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada perseratus) dari total bobot angka (1) huruf c, digunakan untuk keseluruhan; pekerjaan yang : b. unsur yang dinilai harus bersifat

39

kuantitatif atau yang dikuantifikasikan; dan

dapat

c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.

a. sudah ada aturan yang mengatur (standar); b. dapat dirinci dengan tepat; atau c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya (6). Dalam melakukan evaluasi Pokja terendah sebagaimana dimaksud pada LPBJ/ Pejabat Pengadaan dilarang angka (1) huruf d, digunakan untuk mengubah, menambah dan/atau pekerjaan yang bersifat sederhana dan mengurangi kriteria serta tata cara standar. evaluasi setelah batas akhir (6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan pemasukan Dokumen Penawaran. biaya, pembobotan nilai teknis dan (7). Metode dua tahap sebagaimana biaya diatur dengan ketentuan : dimaksud dalam ketentuan Metode a. bobot penawaran teknis antara 0,60 Penyampaian Dokumen angka (6) di sampai 0,80; atas, dapat menggunakan metode b. bobot penawaran biaya antara 0,20 evaluasi sistem gugur, sistem nilai, sampai 0,40. atau sistem penilaian biaya selama (7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan umur ekonomis. Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar; b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama : 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/ kewajaran biaya; c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biayalangsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali

40

gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan. (8) Dikecualikan dari ketentuan angka (7) huruf c dan d, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan : a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit; b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.

J. PENETAPAN JENIS KONTRAK 1. PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak. 2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi : a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. 3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas : a. Kontrak Lump Sum; Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; (2) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; 41

b.

c.

d.

e.

(3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; (4) sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); (5) total harga penawaran bersifat mengikat; dan (6) tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. Kontrak Harga Satuan; Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; (2) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; (3) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan (4) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak Persentase; (1) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut : (2) Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan (3) pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) (1) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut : (2) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan (3) pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. 42

4. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas : a. Kontrak Tahun Tunggal Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. b. Kontrak Tahun Jamak Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan : (1) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service. (2) Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam huruf b angka (1) diatas. 5. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terdiri atas : a. Kontrak Pengadaan Tunggal Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. b. Kontrak Pengadaan Bersama Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak. Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama. c. Kontrak Payung (Framework Contract) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara 43

berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan (2) pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. 6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, terdiri atas : a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan. b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. K. TANDA BUKTI PERJANJIAN 1. Tanda bukti perjanjian terdiri atas : a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. surat perjanjian. e. surat pesanan. 2. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 4. SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5. Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

44

6. Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing dan pembelian secara online. L. METODE PENILAIAN KUALIFIKASI 1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 2. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. 3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 4. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya. 5. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. 6. Proses prakualifikasi menghasilkan : a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. 7. Dalam proses prakualifikasi, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. 8. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. 9. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 10. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. 11. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : 45

a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan c. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa 12. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode : a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. M. TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA 1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut : a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; (3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; (4) pembuktian kualifikasi; (5) penetapan hasil kualifikasi; (6) pengumuman hasil kualifikasi; (7) sanggahan kualifikasi; (8) undangan; (9) pengambilan Dokumen Pemilihan; (10) pemberian penjelasan; (11) pemasukan Dokumen Penawaran; (12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; (13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; (14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; (15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; (16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; (17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; (18) penetapan pemenang; (19) pengumuman pemenang; (20) sanggahan; dan (21) sanggahan banding (apabila diperlukan).

46

b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; (3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; (4) pembuktian kualifikasi; (5) penetapan hasil kualifikasi; (6) pengumuman hasil kualifikasi; (7) sanggahan kualifikasi; (8) undangan; (9) pengambilan Dokumen Pemilihan; (10) pemberian penjelasan; (11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I; (12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I; (13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I; (14) melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai; (15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; (16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; (17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II; (18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II; (19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II; (20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; (21) penetapan pemenang; (22) pengumuman pemenang; (23) sanggahan; dan (24) sanggahan banding (apabila diperlukan). c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; (3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; (4) pembuktian kualifikasi; (5) penetapan hasil kualifikasi; (6) pengumuman hasil kualifikasi; (7) sanggahan kualifikasi; (8) undangan; (9) pengambilan Dokumen Pemilihan; (10) pemberian penjelasan; (11) pemasukan Dokumen Penawaran; 47

(12) pembukaan Dokumen Penawaran; (13) evaluasi Dokumen Penawaran; (14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; (15) penetapan pemenang; (16) pengumuman pemenang; (17) sanggahan; dan (18) sanggahan banding (apabila diperlukan). d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; (3) pemberian penjelasan; (4) pemasukan Dokumen Penawaran; (5) pembukaan Dokumen Penawaran; (6) evaluasi penawaran; (7) evaluasi kualifikasi; (8) pembuktian kualifikasi; (9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; (10) penetapan pemenang; (11) pengumuman pemenang; (12) sanggahan; dan (13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan). e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: (1) pengumuman; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; (3) pemberian penjelasan; (4) pemasukan Dokumen Penawaran; (5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; (6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I; (7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; (8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II; (9) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; (10) pembuktian kualifikasi; (11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; (12) penetapan pemenang; (13) pengumuman pemenang; (14) sanggahan; dan (15) sanggahan banding (apabila diperlukan). 48

2. Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; dan m. sanggahan banding (apabila diperlukan). 3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut : a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada : (1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau (2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka (1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : (1) opname pekerjaan di lapangan; (2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan; (3) penyusunan dan penetapan HPS; (4) penyusunan Dokumen Pengadaan; (5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia; (6) pemasukan Dokumen Penawaran; (7) pembukaan Dokumen Penawaran; (8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; (9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; (10) penetapan Penyedia; dan (11) pengumuman Penyedia.

49

4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut : a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. evaluasi kualifikasi; d. pembuktian kualifikasi; e. pemberian penjelasan; f. pemasukan Dokumen Penawaran; g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; i. penetapan Penyedia; dan j. pengumuman Penyedia. 5. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut : a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi; b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. 6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut : a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara; h. penetapan pemenang; dan i. pengumuman pemenang. N. TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI 1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut : a. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman prakualifikasi; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 50

(3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); (4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; (5) pembuktian kualifikasi; (6) penetapan hasil kualifikasi; (7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; (8) sanggahan kualifikasi; (9) undangan; (10) pengambilan Dokumen Pemilihan; (11) pemberian penjelasan; (12) pemasukan Dokumen Penawaran; (13) pembukaan dokumen sampul I; (14) evaluasi dokumen sampul I; (15) penetapan peringkat teknis; (16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis; (17) sanggahan; (18) sanggahan banding (apabila diperlukan); (19) undangan pembukaan dokumen sampul II; (20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; (21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; (22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan (23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. b. metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman prakualifikasi; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; (3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); (4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; (5) pembuktian kualifikasi; (6) penetapan hasil kualifikasi; (7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; (8) sanggahan kualifikasi; (9) undangan; (10) pengambilan Dokumen Pemilihan; (11) pemberian penjelasan; (12) pemasukan Dokumen Penawaran; (13) pembukaan dokumen sampul I; (14) evaluasi dokumen sampul I; (15) penetapan peringkat teknis; (16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis; (17) undangan pembukaan dokumen sampul II; (18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; (19) penetapan pemenang; (20) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; 51

(21) sanggahan; (22) sanggahan banding (apabila diperlukan); (23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; (24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan (25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. c. metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi kegiatan : (1) pengumuman prakualifikasi; (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; (3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); (4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; (5) pembuktian kualifikasi; (6) penetapan hasil kualifikasi; (7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; (8) sanggahan kualifikasi; (9) undangan; (10) pemberian penjelasan; (11) pemasukan Dokumen Penawaran; (12) pembukaan Dokumen Penawaran; (13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; (14) penetapan pemenang; (15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang; (16) sanggahan; (17) sanggahan banding (apabila diperlukan); (18) undangan klarifikasi dan negosiasi; (19) klarifikasi dan negosiasi; dan (20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut : a. pengumuman prakualifikasi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; e. pembuktian kualifikasi; f. penetapan hasil kualifikasi; g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi; h. sanggahan kualifikasi; i. undangan; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; 52

l. pembukaan Dokumen Penawaran; m. evaluasi administrasi, teknis, dan biaya; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang; p. sanggahan; q. sanggahan banding (apabila diperlukan); r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; s. klarifikasi dan negosiasi; dan t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut : a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada : (1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau (2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka (1). b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut : (1) opname pekerjaan di lapangan; (2) penetapan ruang lingkup, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan; (3) penyusunan Dokumen Pengadaan; (4) penyusunan dan penetapan HPS; (5) penyampaian Dokumen Pengadaan; (6) pemasukan Dokumen Penawaran; (7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran; (8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; (9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; (10) penetapan Penyedia; dan (11) pengumuman Penyedia. 4. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut : a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan; b. pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 53

g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia; dan i. pengumuman. 5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia. 6. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan proposal; e. pembukaan proposal; f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis; g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara; h. penetapan pemenang; dan i. pengumuman pemenang. 7. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut : a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi penawaran; g. evaluasi kualifikasi; h. pembuktian kualifikasi; i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi; j. penetapan pemenang; k. pengumuman pemenang; l. sanggahan; m. sanggahan banding (apabila diperlukan); n. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; o. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. 54

O. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk : a. pengumuman Pelelangan/Seleksi; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. evaluasi penawaran; f. penetapan pemenang; dan g. sanggahan dan sanggahan banding. P. PENYUSUNAN JADWAL PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI, PELELANGAN TERBATAS, ATAU SELEKSI UMUM 1. Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan; f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi; h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; 55

2.

3.

4. 5.

i. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Kepala Daerah atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Pokja LPBJ. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui e-procurement adalah hari kerja. Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Q. PENYUSUNAN JADWAL PELELANGAN UMUM DAN SELEKSI UMUM PERORANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI 1. Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

56

2.

3.

4. 5.

c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan; f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan : (1) waktu yang diperlukan; atau (2) jenis dan kompleksitas pekerjaan; g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Kepala Daerah atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Pokja LPBJ. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui e-procurement adalah hari kerja. Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

57

R. PENYUSUNAN JADWAL PELELANGAN SEDERHANA, PEMILIHAN LANGSUNG, ATAU SELEKSI SEDERHANA PERORANGAN 1. Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; e. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; g. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Kepala Daerah; h. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan BAHS kepada PPK; dan i. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 2. Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut : a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;

58

d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masa sanggahan; f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i. masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan BAHS kepada PPK; k. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan BAHS kepada PPK; dan l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 3. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h, dan pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Pokja LPBJ. 4. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender. S. PENYUSUNAN JADWAL PENUNJUKAN LANGSUNG, PENGADAAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/ Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan. T. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA 1. LPBJ /Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: a. Dokumen Kualifikasi; dan b. Dokumen Pemilihan. 59

2. Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling kurang terdiri atas : a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. formulir isian kualifikasi; c. instruksi kepada peserta kualifikasi; d. lembar data kualifikasi; e. Pakta Integritas; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi. 3. Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, paling kurang terdiri atas : a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/ Jasa; b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa; c. syarat-syarat umum Kontrak; d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. daftar kuantitas dan harga; f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; g. bentuk surat penawaran; h. rancangan Kontrak; i. bentuk Jaminan; dan j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi. 4. PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas : a. rancangan SPK; atau b. rancangan surat perjanjian termasuk : (1) syarat-syarat umum Kontrak; (2) syarat-syarat khusus Kontrak; (3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar; (4) daftar kuantitas dan harga; dan (5) dokumen lainnya. c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). U. PENYUSUNAN KONTRAK 1. PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf T angka 4. 2. Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP. 60

V. PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI 1. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. 2. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. 3. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. 4. HPS ditetapkan : a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 5. HPS digunakan sebagai : a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: (1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan (2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 6. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. 7. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi : a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; 61

f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri. 9. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. W. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA 1. Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 2. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran; (1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. (2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak. (3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara. b. Jaminan Pelaksanaan; (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal : a) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b) Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c) Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui ePurchasing. 62

(3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut : a) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b) untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. (6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah : a) penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau b) penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. c. Jaminan Uang Muka; (1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka. (2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya. (3) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya. (4) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran. d. Jaminan Pemeliharaan; (1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk : a) Pekerjaan Konstruksi; b) Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. (2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak. (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi. (5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada angka (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (4) Penyedia Pekerjaan 63

3.

4. 5. 6. 7.

Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi. (6) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada angka (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. e. Jaminan Sanggahan Banding. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/LPBJ diterima oleh Penerbit Jaminan. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan. Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan. Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

X. SERTIFIKAT GARANSI 1. Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi. 2. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 3. Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen. Y. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA a. Pokja LPBJ segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan. b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Pokja LPBJ dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan. c. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang kurangnya melalui: (1) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; (2) papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan (3) website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id. 64

d. Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, LPBJ harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. e. Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas. 2. PENILAIAN KUALIFIKASI a. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota. b. Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. c. K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya. 3. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN a. Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada LPBJ. b. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan. c. Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh LPBJ. 4. PEMBERIAN PENJELASAN a. Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan. b. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. c. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. d. LPBJ memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. 65

e. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota LPBJ yang hadir. f. Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai. g. Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. h. Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf g : (1) LPBJ menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan; (2) Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau (3) Jika PA/KPA sependapat dengan LPBJ, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan LPBJ untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan. i. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 5. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN a. Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. b. Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan. c. Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 6. EVALUASI PENAWARAN a. Dalam melakukan evaluasi penawaran, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. b. Dalam evaluasi penawaran, Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. 7. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG a. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. b. Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id dan papan pengumuman resmi. 66

c. Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya terdiri dari : (1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; (2) nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan (3) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga. d. Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada: (1) website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id; (2) papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan (3) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. e. Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada: (1) website Pemerintah Kota Surakarta pada situs www.surakarta.go.id; dan (2) papan pengumuman resmi untuk masyarakat. f. Pokja LPBJ dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan. g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifat rahasia. 8. SANGGAHAN a. Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: (1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; (2) adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau (3) adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja LPBJ dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya. b. Surat sanggahan disampaikan kepada Pokja LPBJ dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Pemerintah Daerah yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. c. Pokja LPBJ wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan

67

Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. d. Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja LPBJ dapat mengajukan sanggahan banding kepada Kepala Daerah atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan e. Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung. f. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1%(satu perseratus) dari nilai total HPS. g. Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/ Seleksi. h. LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Kepala Daerah. i. Kepala Daerah memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. j. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Kepala Daerah memerintahkan Pokja LPBJ/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang. k. Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding. l. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala BLPBJ untuk paket kegiatan yang disanggah. m. Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah Kepala Daerah memerintahkan agar Pokja LPBJ melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa. n. Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. o. Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding. 68

9. PEMILIHAN GAGAL a. Pokja LPBJ menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: (1) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; (2) jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; (3) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar; (4) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; (5) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; (6) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; (7) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS; (8) sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar; (9) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau (10) pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS. b. Pokja LPBJ menyatakan Seleksi gagal, apabila: (1) peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; (2) Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang; (3) sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikas dinyatakan benar; (4) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran; (5) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat; (6) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; (7) tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya; (8) sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar; 69

(9) penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas; (10) seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran; atau (11) seluruh peserta yang masuk sebagai calon dafta pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi. c. PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila: (1) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; (2) pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja LPBJ dan/atau PPK ternyata benar; (3) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; (4) sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; (5) Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; (6) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; (7) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau (8) pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini. d. PA/KPA/PPK/LPBJ dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. e. Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung gagal apabila: (1) sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau (2) pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar. f. Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, LPBJ segera melakukan: (1) evaluasi ulang; (2) penyampaian ulang Dokumen Penawaran; (3) Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau (4) penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung. 70

g. Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan. i. Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan. j. Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung. k. Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung. l. Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja LPBJ dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: (1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; (2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan (3) tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan. m. Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (10), berdasarkan hasil evaluasi Pokja LPBJ dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan. n. Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada huruf m, terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang. o. Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada huruf m, terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, dilakukan pelelangan ulang. 10. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA a. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: (1) tidak ada sanggahan dari peserta; (2) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau (3) masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir. b. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran 71

diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK. c. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. d. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku: (1) Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan (2) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di pemerintah selama 2 (dua) tahun. e. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. f. Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua Sanggahan Banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang. g. Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang. h. Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja LPBJ menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK. 11. PENANDATANGANAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA a. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani. b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. (1) Dalam hal pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

72

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. e. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 12. PELAKSANAAN KONTRAK a. Perubahan Kontrak (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi: a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d) mengubah jadwal pelaksanaan. (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. (3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan b) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. (4) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis. 73

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (4), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. (6) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. b. Uang Muka (1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: a) mobilisasi alat dan tenaga kerja; b) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau c) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a) PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b) untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; c) untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; d) untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan: 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. (3) Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK. (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. c. Pembayaran Prestasi Pekerjaan (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau c) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. 74

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada angka (2) dan angka (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: a) pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; c) pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang. (4a)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan. (5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 13. PELAKSANAAN KONTRAK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN TERTENTU Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut: a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah: (1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;inst 75

(2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar; (3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak. (4) penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar. d. Keadaan Kahar (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/ yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. 14. PENYESUAIAN HARGA a. Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; (2) tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; (3) penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. b. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

76

(1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; (2) penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; (3) penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; (4) penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; (5) jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan (6) Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. c. Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+........) Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya; Penjumlahan a+b+c+d+.....dan seterusnya adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan; Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke- 12 setelah penandatanganan Kontrak. d. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. e. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. f. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh teknis. g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ...... dan seterusnya;

77

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 15. PEMUTUSAN KONTRAK a. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; (2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; (4) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; (5) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh yang berwenang; dan/atau (6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh yang berwenang. b. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (2) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; (3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. 16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN a. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. b. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan 78

melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. c. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. e. Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: (1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan; (2) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untu pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan (3) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran. f. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang. Z. PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh LPSE; 2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. 3. Dalam e-tendering dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran; b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

79

c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. tidak diperlukan sanggahan banding; e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: (1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi; (2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi. 4. e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Catalogue) yang diselenggarakan oleh LKPP. 5. Pengadaan Barang/Jasa wajib dilaksanakan melalui e-purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan. 6. Kewajiban Perangkat Daerah melakukan e-purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 5, dikecualikan dalam hal: a. Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Catalogue; b. Spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah ; c. Penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; d. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock); e. Penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa; f. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa; g. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing; dan/atau e-purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan/Institusi. 7. Dalam hal aplikasi e-purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing dilakukan secara offline (manual) dengan cara sebagai berikut: a. e-purchasing melalui Pejabat Pengadaan (1) PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat; 80

(2) Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; (3) Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara (4) Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; (5) Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue; (6) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa; (7) PPK menyetujui pembelian barang/jasa; dan (8) Penerbitan tanda bukti perjanjian. b. e-purchasing langsung dilaksanakan oleh PPK (1) PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; (2) PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue; (3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan (4) Penerbitan tanda bukti perjanjian. c. e-purchasing melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi (1) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi; (2) Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada e-Catalogue; (3) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan (4) Penerbitan tanda bukti perjanjian. 8. Jika di dalam satu paket pengadaan barang/jasa terdapat sebagian atau beberapa barang/jasa telah tercantum di dalam e-Catalogue, maka Perangkat Daerah melaksanakan e-purchasing terhadap sebagian atau beberapa barang/jasa tersebut. 9. Pelaksanaan e-purchasing sebagaimana dimaksud dalam angka 8 tidak termasuk tindakan pemecahan paket pengadaan barang/jasa dalam rangka menghindari pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 angka (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya. 10. Tanda Bukti Perjanjian pada e-purchasing dapat berupa: a. Bukti pembelian yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 81

b. Kuitansi yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. Surat Perintah Kerja (SPK) yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); d. Surat Perjanjian yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau e. Surat Pesanan.

BAB IV… 82

BAB IV SWAKELOLA

A. KETENTUAN UMUM SWAKELOLA 1. PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh : a. Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran; dan (2) Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai Perangkat Daerah lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran; dan (2) Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat; (2) Sasaran ditentukan oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran; dan (3) Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 2. JENIS PEKERJAAN SWAKELOLA Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai berikut : a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Perangkat Daerah. Contoh : bimbingan teknis, workshop dan lain-lain; b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; atau dikelola oleh Perangkat Daerah. Contoh : perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lainlain; c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 83

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Contoh : pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain; Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar; Contoh : pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa dan lain-lain; Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; Contoh : pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain; Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; Contoh : prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; Contoh : penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain; Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan; Contoh : pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lainlain; Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; Contoh : pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain; dan Penelitian dan pengembangan dalam negeri; Contoh : penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain.

B. PENGADAAN SWAKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN 1. PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : a. Perangkat Daerah menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan :

84

(1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut : a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. c. Penyusunan KAK KAK memuat : (1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; (3) Keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; (4) Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; (5) Produk yang dihasilkan; dan (6) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). d. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. (2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. (3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. e. Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), meliputi : 85

(1) Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; (2) Pengadaan bahan; (3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan (4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. f. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang; dan (2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. g. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja (1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan Penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; (2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai Perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan Swakelola; (3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran; (5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; dan (6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. h. Rencana Swakelola Perangkat Daerah mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum. 2. PELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : (1) Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;

86

(2) Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; (3) Mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan; (4) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; (5) Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan (6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan. (1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai; dan (2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran (1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; (2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran; (3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang; dan (4) Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi (1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala; (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan;

87

(3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai; (4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan; (5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian; (6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan; dan (7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : (1) Struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; (2) Persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; (3) Pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan (4) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK; (2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan (3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 88

(1) Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; (2) Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. (3) Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan (4) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. b. Evaluasi (1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi : a) Pengadaan dan penggunaan bahan; b) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) Pelaksanaan fisik; dan/atau f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan. (2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. C. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA 1. PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : a. Perangkat Daerah menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; c. penyampaian KAK dan RAB dimaksud dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai jika RAB dimaksud akan dituangkan ke dalam dokumen anggaran; 89

d. Instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; e. Apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola; f. PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman; g. Kontrak Swakelola paling kurang berisi : (1) Para pihak; (2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; (3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; (4) Jangka waktu pelaksanaan; dan (5) Hak dan kewajiban para pihak. h. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan : (1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas; (2) Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; (3) Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; (4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Swakelola adalah sebagai berikut : a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. i. Penyusunan KAK KAK memuat : (1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; (3) Keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam 90

rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; (4) Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; (5) Produk yang dihasilkan; dan (6) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). j. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan; (2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; dan (3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. k. Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi : (1) Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; (2) Pengadaan bahan; (3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan (4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. l. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang; dan (2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. m. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja. (1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan Penyedia. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; (2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai Perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan Swakelola;

91

(3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran; (4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran; (5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; dan (6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. n. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila ULP pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. o. Rencana Swakelola Perangkat Daerah mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum. 2. PELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : (1) Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; (2) Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; (3) Mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada); (4) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; (5) Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan (6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). 92

b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan. (1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai; dan (2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran (1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; (2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran; (3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang; dan (4) Instansi pemerintah lain dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan untuk kegiatan beban sementara dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi (1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala; (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan; (3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai; (4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan; (5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian; (6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan; dan (7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : (1) Struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 93

(2) Persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; (3) Pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan (4) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK; (2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan (3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : (1) Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; (2) Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. (3) Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan (4) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

94

b. Evaluasi (1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi : a) Pengadaan dan penggunaan bahan; b) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) Pelaksanaan fisik; dan/atau f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan. (2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. D. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA 1. PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : a. Perangkat Daerah menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat. b. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. c. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. d. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi sederhana dan renovasi sederhana, antara lain : pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Perangkat Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggung jawab Kelompok Masyarakat. g. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: (1) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggung jawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; 95

b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. h. Penyusunan KAK KAK memuat: (1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; (3) Keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; (4) Rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; (5) Produk yang dihasilkan; dan (6) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan; (2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; dan (3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. j. Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi : (1) Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; (2) Pengadaan bahan; (3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan (4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

96

k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang; dan (2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. l. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja (1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; (2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran; (3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; dan (4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan (1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola; dan (2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. 2. PELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : (1) Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; (2) Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; (3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

97

(4) Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; (5) Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan (6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan (1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai; sebagaimana diatur dalam Perka LKPP No.6 Th 2012; dan (2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran (1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; (2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran; (3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang; dan (4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola; b) Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan c) Diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi (1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK secara berkala; (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan; 98

(3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai; (4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan. (5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian; (6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan; dan (7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : (1) Struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; (2) Persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; (3) Pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan (4) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Penanggungjawab Kelompok Masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK; 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 99

(1) Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; (2) Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. (3) Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan (4) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. b. Evaluasi (1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi : a) Pengadaan dan penggunaan material/bahan; b) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) Pelaksanaan fisik; dan f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan. (2) Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

BAB V . . . 100

BAB V LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

A. KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 1. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. 2. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. 3. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana diatas adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja LPBJ/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa. 4. Perangkat Daerah dapat melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik (e-catalog). 5. Pengadaan barang/jasa wajib melalui LPSE (e-procurement), meliputi : a. Barang dan Jasa Lainnya yang menggunakan sistem pelelangan umum dan pelelangan sederhana; b. Jasa Konstruksi yang menggunakan sistem pelelangan umum dan pemilihan langsung; c. Jasa Konsultansi : Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana. B. TATA CARA PENDAFTARAN PAKET KEGIATAN UNTUK E-PROCUREMENT 1. Perangkat Daerah harus sudah menayangkan RUP dengan melapor kepada Bagian Administrasi Pembangunan sebelum melakukan pelelangan. 2. Perangkat Daerah mengisi dan mencetak form registrasi dan berita acara paket pengadaan secara elektronik pada lampiran II Form 1.A s/d 1.D halaman 5 - 8. 3. Form registrasi dan berita acara paket pengadaan secara elektronik pada lampiran II Form 1.A s/d 1.D setelah ditandatangani oleh PPK dan PA/KPA, disampaikan kepada BLPBJ dengan melampirkan fotocopy SK pengangkatan PPK dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP). 4. BLPBJ menindaklanjuti registrasi Perangkat Daerah dengan mengisi serta mencetak form registrasi dan berita acara paket pengadaan secara elektronik pada lampiran II halaman 9-10 Form 2.A s/d 2.B. 5. Form registrasi dan berita acara paket pengadaan secara elektronik pada lampiran II Form 2.A s/d 2.B ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Kepala BLPBJ dengan melampirkan copy SK Pokja Pengadaan; 6. BLPBJ melakukan kompilasi form registrasi dan berita acara paket pengadaan secara elektronik pada lampiran II Form 1.A s/d 2.B dengan 101

melampirkan fotocopy SK PPK dan SK Pokja Pengadaan, untuk kemudian diserahkan kepada LPSE sebagai syarat registrasi Paket e-Procurement. 7. Masing-Masing PPK dan Pokja LPBJ harus mempunyai e-mail yang valid; 8. Untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran, LPSE telah mempersiapkan softcopy form registrasi dan berita acara paket pengadaan secara elektronik; C. LELANG GAGAL DAN LELANG ULANG 1. Jika prosedur lelang gagal dan harus diulang, maka Pokja LPBJ harus mengisi formulir Berita Acara Pengulangan Paket Pengadaan Secara Elektronik (Form 3), dan segera dikirim ke LPSE serta melakukan operasi pengulangan di aplikasi SPSE, format tercantum dalam Lampiran II halaman 11 Form 3. 2. Jika prosedur lelang Gagal karena dibatalkan, maka Pokja LPBJ harus mengisi formulir Berita Acara Pembatalan Paket Pengadaan Secara Elektronik (Form 4), dan segera dikirim ke LPSE serta melakukan operasi pembatalan di aplikasi SPSE, format tercantum dalam Lampiran II halaman 12 Form 4. D. PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG Pejabat pengadaan jika diperlukan dapat mengumumkan hasil pengadaan langsung di website LPSE Surakarta pada bagian “Berita” untuk masyarakat luas yang memuat sekurang-kurangnya : 1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2. nama dan alamat penyedia; 3. harga penawaran; 4. hasil negosiasi teknis dan harga; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). E. TRAINING (PELATIHAN BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, POKJA LPBJ, DAN PENYEDIA BARANG/JASA) 1. Training untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja LPBJ, dan Penyedia Barang/jasa dilakukan secara bertahap di ruang pelatihan LPSE sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah disusun oleh Tim LPSE. 2. Apabila ada permintaan untuk melaksanakan pelatihan di luar waktu/tempat yang terjadwal, harus konfirmasi terlebih dahulu untuk pengaturan jadwal. BAB VI… 102

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK ATAU PRE CONSTRUCTION MEETING (PCM) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka perlu diadakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM) dilaksanakan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi di antara semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kontrak, menyangkut prosedur dan teknis pelaksanaan kontrak, kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. PCM dihadiri oleh : Penyedia, PPK, Tim Teknis, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Direksi Lapangan, serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). PPHP dapat lebih berperan sejak awal pelaksanaan kontrak melalui forum PCM ini, dengan mengenal pekerjaan yang akan diterima, sehingga dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses serah terima pekerjaan nantinya. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam PCM antara lain : 1. Program mutu atau Rencana Mutu Kontrak (RMK); 2. Organisasi kerja; 3. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan (mutual check) dan justifikasi teknis atau kaji ulang disain (review design) apabila ada; 5. Review dan penyempurnaan jadwal pelaksanaan pekerjaan (Time schedule) agar sesuai dengan target volume, waktu dan mutu; 6. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil serta penggunaan peralatan; 7. Tata cara pembayaran dan sebagainya. Kesepakatan dalam PCM dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta PCM. Kesepakatan PCM menjadi alat pengendalian kegiatan bagi PPK. 103

Untuk mengetahui kuantitas awal pekerjaan dari berbagai mata pembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, maka dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dilaksanakan oleh Direksi Teknis, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penyedia setelah penerbitan SPMK. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan terjadinya perubahan isi kontrak (Contract Change Order/CCO) harus ditindaklanjuti dengan amandemen kontrak. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap item pekerjaan/mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar pada setiap angsuran. Rapat-rapat lapangan (site meeting) dilaksanakan di lokasi pekerjaan dalam rangka evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan, yang diadakan dalam periode waktu tertentu (mingguan, tengah bulanan, dan bulanan). B. PENGENDALIAN KONTRAK 1. PPK memiliki tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pekerjaan baik dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional untuk menjamin dapat terpenuhinya ketepatan waktu serta mutu dalam pelaksanaan pekerjaan dengan batasan biaya yang telah ditetapkan. 2. Penyedia sebagai mitra kerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Apabila Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya, maka PPK harus mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar terhadap Kontrak, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini : a. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari, sedangkan penghentian tersebut tidak ditunjukkan dalam Program Kerja yang berlaku dan penghentian sedemikian tidak diperintahkan oleh PPK; b. PPK memerintahkan Penyedia menunda kemajuan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik dalam waktu 28 hari; c. Penyedia dinyatakan pailit atau dilikuidasi yang bukan merupakan perombakan atau penggabungan perusahaannya; d. Sertifikat Pembayaran yang telah disahkan oleh PPK tidak dibayar oleh PA/KPA sebagaimana diatur didalam kontrak; e. PPK memberitahukan bahwa kegagalan untuk memperbaiki suatu Cacat Mutu tertentu adalah pelanggaran yang mendasar atas Kontrak dan Penyedia ternyata gagal memperbaikinya dalam waktu yang wajar dan ditetapkan oleh PPK, 104

f. Penyedia tidak mempertahankan suatu Jaminan yang diperlukan; dan g. Penyedia terlambat menyelesaikan Pekerjaan melampaui jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimum yang dapat dibayar oleh Penyedia melampaui batas sebagaimana ditetapkan didalam Kontrak. h. Apabila Penyedia, menurut pendapat PPK terlibat dalam praktek korupsi, penipuan atau penggelapan dalam persaingan untuk mendapatkan Kontrak atau dalam pelaksanaan Kontrak. 4. Jika Kontrak diputuskan, maka Penyedia harus segera menghentikan pekerjaan, membuat Lapangan aman dan terjamin, dan meninggalkan Lapangan sesegera mungkin. 5. Sebagai akibat dari ketetapan sanksi pemutusan kontrak kepada Penyedia dikenakan sanksi-sanksi antara lain : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan/ditarik untuk pihak Pengguna barang/jasa. b. Jaminan uang muka dicairkan sekaligus atau sebagai gantinya Penyedia mengembalikan sisa uang muka dan harus dilunasi sekaligus kepada Pengguna barang/jasa (tidak boleh dicicil). c. Membayar denda dan ganti rugi. d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. C. KONTRAK KRITIS 1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu atau dengan kata lain Penyedia barang/jasa akan dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. 2. Ketentuan Kriteria kesepakatan untuk menilai kondisi kontrak “kritis” adalah sebagai berikut : a. Dalam periode I (rencana pelaksanaan fisik 0-70%) dari kontrak keterlambatan progres fisik lebih dari 10%. b. Atau dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70- 100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik lebih dari 5 %. 3. Penanganan terhadap kontrak kritis. a. Dalam rangka penanganan kontrak kritis, sebelum menentukan tindak lanjut, perlu dilakukan rapat pembuktian dengan memberikan uji coba terhadap Penyedia yang lazim disebut Show Cause Meeting (SCM) atau Rapat Pembuktian. Pada saat kontrak dinyatakan kritis PPK menerbitkan surat kepada Penyedia dan menyelenggarakan SCM I tingkat PTK, Konsultan Pengawas dan Penyedia. Dilakukan uji coba 105

pertama kemampuan Penyedia yang disepakati baik besaran kemajuan fisik yang harus dicapai maupun periode waktu tertentu. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah disepakati ternyata Penyedia gagal untuk menunjukan kemajuan prestasi fisiknya, maka perlu diselenggarakan pertemuan lanjutan SCM II yang membahas dan mengevaluasi segala permasalahan yang menjadi penyebab kegagalan pekerjaan lapangan, kemudian dilakukan tes uji coba kedua. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III PA/KPA dan PPK yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III b. Apabila pada uji coba ketiga ternyata Penyedia gagal untuk menunjukan kemampuan kerjanya, maka langkah pengamanan dan penyelamatan pekerjaan yang dapat diusulkan oleh PPK adalah Pemutusan Kontrak. Catatan : Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak terpenuhinya uji coba pekerjaan. c. Dalam hal keterlambatan pada point b PPK setelah melakukan rapat bersama PA/KPA sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. d. Kesepakatan tiga pihak (three partites agreement). Langkah pengamanan dan penyelamatan untuk suatu penyelesaian kontrak yang dinilai lebih luwes yaitu melalui "Three Partites Agreement" atau kesepakatan 3 (tiga) pihak, yakni dengan melibatkan Penyedia lain sebagai penerus pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Penyedia pertama/semula masih bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. (2) Penyedia pengganti melaksanakan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penyedia pertama yang ditetapkan/ditunjuk oleh PPK setelah mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Penyedia pengganti tersebut. Dan tetap mempergunakan harga satuan Penyedia pertama. Namun demikian dalam hal terdapat perbedaan harga satuan, maka selisih harga tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia pertama. (3) Kesepakatan selisih harga tersebut didapatkan melalui negosiasi antara Penyedia pertama dengan penggantinya, dalam negosiasi dihadiri pula Direksi pekerjaan dan/atau Konsultan Pengawas. (4) Pelaksanaan pembayaran progres fisik pekerjaan langsung kepada Penyedia pengganti yang diatur dalam addendum kontrak, yang 106

ditanda tangani oleh tiga pihak (PPK, Penyedia pertama dan Penyedia pengganti). (5) Hal lain yang perlu disepakati secara khusus dapat dicantumkan dalam addendum kontrak tersebut. D. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN YANG TERPASANG PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI Setiap pekerjaan konstruksi harus dapat dilaksanakan dengan jadwal, mutu dan biaya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak dengan ketentuan : 1. Prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan : a. Pekerjaan yang telah terpasang b. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commissioning) Contoh : generator, transformator, turbin, pompa air, pendingin udara/air conditioner, elevator/lift, escalator, mesin kapal, tiang pancang, rangka baja, rangka jembatan, beton pracetak, geosintetik, konduktor, tower listrik, insulator, pintu air, dan aspal. 2. Persyaratan peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayar : a. berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya; b. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen ; c. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; d. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; e. dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan f. keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia 3. Surat persetujuan dari PPK dapat menggantikan persyaratan angka 2 huruf b, dan angka 2 huruf c, apabila peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia barang/jasa. 4. Kriteria peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayarkan serta ketentuan mengenai persyaratan pembayaran dicantumkan dalam Kontrak. BAB VII… 107

BAB VII PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN, PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

A. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN 1. Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut : a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau e. keadaan kahar. 2. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis beserta data pendukung yang diajukan oleh Penyedia. 3. PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 4. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam addendum dan mendapat persetujuan dari PA/KPA. B. PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN Apabila pada masa akhir kontrak Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan PPK menilai (setelah meneliti) bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, kepada Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sepanjang tidak melampaui tahun anggaran, dan dikenakan denda keterlambatan. Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diberikan kepada Penyedia selama maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dan tidak boleh melebihi Tahun Anggaran berkenaan, serta kepada Penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. C. PEMUTUSAN KONTRAK Pemutusan kontrak adalah berakhirnya lebih awal dari jadual perjanjian pekerjaan oleh salah satu pihak akibat dari salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar atas Kontrak. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak kepada Penyedia, apabila : 108

1. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak: a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak boleh melebihi Tahun Anggaran berkenaan. b. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. 2. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 3. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 4. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia : a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list). (PA/KPA mengusulkan daftar hitam ke Walikota atas usul PPK).

BAB VIII… 109

BAB VIII PELAPORAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN

A. PELAPORAN 1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh instansi pemberi bantuan, maka sistem/format pelaporan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD Kota mengacu pada format pelaporan yang dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Buku Pedoman Teknis ini. 2. Laporan Kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD Kota disampaikan : a. Secara online melalui aplikasi SIMDALBANGDA pada situs http://admpembangunan.surakarta.go.id, paling lambat tanggal 10 setiap bulan, sistem akan terkunci secara otomatis pada jam 24.00 WIB. b. Isian yang harus dilaporkan meliputi : (1) ROPAK terdiri dari property dan target keuangan dan kinerja (2) POK terdiri dari realisasi keuangan dan realisasi kinerja (3) Upload foto tahapan kegiatan (bila ada) (4) Kendala dan tindak lanjut (diisi bila ada permasalahan) (5) Kontrak (data kontrak pekerjaan) c. Mengirimkan : (1) Fotocopy Rekap DPA Perangkat Daerah form 2.2 pada awal tahun anggaran dan DPPA Perangkat Daerah pada saat perubahan anggaran; (2) Print-out laporan POK bulanan dan Print-out data kontrak pekerjaan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan; (3) Print-out laporan POK triwulanan paling lambat pada tanggal 10 setiap akhir triwulan. 3. Untuk pelaporan melalui Sistem Monitoring Tepra (Sismontep), dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah. Aplikasi TEPRA ini adalah aplikasi yang dilakukan pada tingkat nasional, sehingga semua Perangkat Daerah/Satker pada K/L/D/I di Indonesia Wajib secara rutin setiap bulan paling lambat tiap tanggal 10 melaporkan realisasi Keuangan, Kinerja/Fisik dan pengadaan barang/jasa. 4. Keterlambatan pengisian/input data sangat berpengaruh terhadap laporan kinerja keuangan/fisik Kota Surakarta ke pemerintah pusat. 5. Waktu Pelaporan TEPRA : a. Dilakukan tiap bulan pada Tahun Anggaran berjalan b. Paling lambat dilaporkan hingga tanggal 5 tiap bulannya 110

c. Dilakukan oleh Perangkat Daerah sendiri setelah melakukan pengisian laporan Simdalbangda d. Melakukan print out cetak laporan bulanan bersamaan dengan laporan bulanan SimdalBangda 6. Dalam pengisian laporan Tepra, diperlukan data-data sebagai berikut : a. Data Struktur Anggaran Perangkat Daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) b. Data DPA Perangkat Daerah (Murni/Perubahan) c. Data RUP (Dari SIRUP) Perangkat Daerah yang telah diumumkan d. Data Print out Summary Laporan TEPRA dari SimdalBangda e. Data realisasi pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah yang direncanakan atau sudah berjalan. B. PENYERAHAN KEGIATAN 1. Tahap Persiapan Serah Terima Pekerjaan : a. Pemeriksaan secara administrasi dan teknis mencakup hal-hal yang bersifat : (1) kualitatif (ketepatan kualitas bahan dan komponen, ketepatan kualitas hasil himpunan bahan/komponen, ketepatan kualitas operasi/proses, ketepatan kualitas produk suatu proses); (2) kuantitatif (volume per-satu satuan komponen bahan/barang, volume per-satu satuan barang jadi/konstruksi, volume persatu satuan unit barang/unit peralatan/unit konstruksi; (3) uji fungsi harus dilakukan dan diperiksa secara teliti, apakah dengan dipenuhinya spesifikasi dan volume, fungsi yang dihasilkan juga sesuai dengan ketentuan dalam kontrak : a) tidak berfungsi sama sekali, b) berfungsi sebagian, c) berfungsi secara keseluruhan, tetapi kinerja tidak sesuai, d) operasi dan kinerja tidak sesuai ketentuan dan/atau ada kesalahan operasi, e) produk hasil operasi alat tidak sesuai ketentuan (4) Semua dokumen yang dibutuhkan harus diinventarisir dengan menyiapkan daftar simak (check list). b. Penetapan prosedur, pemilihan teknis pemeriksaan dan penyusunan instrumen : (1) Prosedur, teknik pemeriksaan dan instrumen merupakan satu kesatuan sistem dalam melakukan proses serah terima pekerjaan, baik pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi; 111

(2) Proses serah terima seperti yang diuraikan dalam diagram alir serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan serah terima akhir pekerjaan (FHO) berlaku untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi dapat dilakukan penyesuaian, tetapi pada prinsipnya sama. c. Kelengkapan dokumen administrasi proses serah terima : (1) Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (2) Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (3) Daftar Simak Serah Terima Pertama Pekerjaan (4) Daftar Simak Serah Terima Akhir Pekerjaan (5) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (6) Surat Permintaan Penilaian Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (7) Surat Permintaan Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir (8) Surat Pengantar Risalah Rapat Penilaian Kunjungan Lapangan Pertama (9) Hasil Penilaian Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (10) Risalah Rapat Pendahuluan/Hasil Kunjungan Lapangan I/Hasil Kunjungan Lapangan II (11) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pertama (12) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (13) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (14) Formulir Daftar Cacat dan Kurang Pekerjaan (15) Formulir Daftar Hasil Perbaikan Cacat dan Kurang Pekerjaan (16) Daftar Pemeriksaan Proses dan Uji Hasil Mutu (17) Daftar Dokumen dan rekaman Pelaksanaan (18) Formulir Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan (19) Formulir Daftar Personil Penyedia Jasa Masa Pemeliharaan (20) Formulir Daftar Peralatan Penyedia Jasa Masa Pemeliharaan (21) Surat Rekomendasi Serah Terima Oleh Direksi Teknis (22) Surat Undangan Rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (23) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kedua 2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaaan Hasil Pengadaan Penerapan prosedur dan teknik pemeriksaan setiap item pekerjaan harus berdasarkan kontrak dengan memakai referensi : a. Daftar kuantitas dan harga b. Spesifikasi teknis (Umum maupun Khusus) c. Syarat-syarat Umum Kontrak 112

d. Syarat-syarat Khusus Kontrak e. Gambar atau brosur f. Jangka waktu yang ditentukan. 3. Tahap pemeriksaan meliputi : a. Pemeriksaan visual : (1) Dengan melihat langsung tanpa uji, hanya sebatas pengamatan (2) Untuk Barang bisa dilihat saat barang datang, dipasang, diinstalasi dan dioperasikan (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan cara mengamati langsung (on the spot) di lapangan (4) Bersifat kuantitatif b. Pemeriksaan teknis : (1) Memeriksa pekerjaan yang diselesaikan Penyedia apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi (2) Apabila Pemeriksaan untuk Pekerjaan Konstruksi, Barang, Jasa Lainnya membutuhkan keahlian khusus, bisa menggunakan Tim Pendukung (3) Menggunakan metode standar yang sudah ada dan dapat dilakukan melalui laboratorium atau di lapangan dan bersifat sampling (4) Semua rekaman hasil pemeriksaan teknis menjadi bagian dari PHO atau FHO c. Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Fungsi (1) Memeriksa pekerjaan yang diselesaikan Penyedia setelah melewati pemeriksaan teknis terlebih dahulu atau bisa secara bersama-sama; (2) Untuk Pengadaan Barang dalam bentuk pengadaan peralatan kerja mekanik/peralatan mesin/peralatan elektrik/peralatan mekanik; (3) Kinerja dan fungsi yang dimaksud adalah bahwa peralatan tersebut mampu memberikan pelayanan atas kinerja dan fungsi yang harus dihasilkan pada saat dioperasikan. d. Apabila Pemeriksaan secara kualitatif tidak dapat dilakukan sendiri oleh PPHP karena terbatasnya kompetensi, maka PA/KPA dapat membentuk tim teknis/tim uji untuk memeriksa kinerja/fungsi yang memiliki kompetensi/kemampuan sangat khusus untuk menjamin agar tidak terjadi kegagalan kinerja. C. PENYERAHAN PENGELOLAAN KEGIATAN 1. Pengelolaan Kegiatan oleh Perangkat Daerah Pengguna Anggaran : Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal atau pekerjaan konstruksi yang diterima dari penyedia 113

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, lewat Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta dilengkapi dengan : a. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100%; b. Pekerjaan konstruksi dilampiri : (1) Laporan Akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi; (2) Berita Acara PHO/FHO; (3) As-Built Drawing; dan (4) Foto kegiatan (untuk pekerjaan fisik: 0% - 50% -100%). 2. Hasil pengadaan barang milik daerah yang selanjutnya dikelola oleh Perangkat Daerah lain, dilaporkan oleh kepala Perangkat Daerah Pelaksana kepada Walikota melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) c.q. Bidang Aset, tembusan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta untuk ditetapkan penggunanya. 3. Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. 4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah seluruh hasil pengadaan barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. D. TATA CARA PENGAJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 1. Perangkat Daerah mengajukan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan dilampiri Nilai Buku/ Nilai Perolehan Awal kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta dengan tembusan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan penaksiran Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan. 3. Khusus untuk Barang/Aset bergerak selain bangunan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Walikota. 4. Setelah penaksiran selesai, maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat Berita Acara Penilaian Penghapusan untuk diajukan Kepada Tim Penghapusan Barang Milik Daerah. 5. Tim Penghapusan membuat Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai lampiran Surat Keputusan Walikota Surakarta tentang Penghapusan. 6. Setelah diterbitkan Berita Acara Penilaian dan Berita Acara Penghapusan, maka BPPKAD mengajukan Surat Keputusan Walikota Surakarta tentang Penghapusan Barang Milik Daerah lewat Bagian Hukum Setda Kota Surakarta. 7. Bagian Hukum melakukan proses verifikasi, selanjutnya dimohonkan tanda tangan ke Walikota. 114

8. Setelah Surat Keputusan Walikota Surakarta tentang Penghapusan Barang Milik Daerah diterbitkan, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan menindaklanjuti atas hasil pengapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain : a. Penjualan b. Hibah c. Pemusnahan 9. Jika Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan Penjualan, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan harus membentuk Tim Penjualan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, dengan anggota : a. 1 personil dari DPU; b. 1 personil dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. 1 personil dari Bagian Hukum; d. 2 Personil dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. 10. Tim Penjualan membuat Berita Acara Penjualan dan Dokumen Penjualan. 11. Hasil Penjualan disetorkan ke Kas Daerah.

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

115

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORM DAN TABEL

-2-

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Penyedia K/L/D/I : Kota Surakarta Satuan Kerja : Tahun Anggaran : No Kegiatan

Nama Paket

TOTAL PAGU

Jenis

Contoh : Hasil Cetak RUP melalui Penyedia yang telah diumumkan melalui Situs SIRUP LKPP sirup.lkpp.go.id atau admpembangunan.surakarta.go.id klik SIRUP

Volume Pagu Sumber Dana

Lokasi Pekerjaan

Tanggal Keterangan aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

Rp Surakarta, ......................... PA/KPA/Kepala,

JB JP U aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan Awal Pemilihan Penyedia Akhir Pemilihan Penyedia Awal Pelaksanaan Pekerjaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan

(.....................................................) NIP.

U

-3-

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I

: Kota Surakarta

Satuan Kerja

:

Tahun Anggaran

:

No

Kegiatan

Jenis Pengadaan

TOTAL PAGU

Volume

Pagu

Sumber Dana

Contoh : Hasil Cetak RUP melalui Swakelola yang telah diumumkan melalui Situs SIRUP LKPP sirup.lkpp.go.id atau admpembangunan.surakarta.go.id klik SIRUP

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

Rp. Surakarta, ......................... PA/KPA Kepala,

(.....................................................) NIP.

U

-4KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Untuk Lampiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) I.

Uraian Kegiatan/Pekerjaan : 1. Latar Belakang. (diisi dengan latar belakang mengapa kegiatan/pekerjaan ini harus dilaksanakan) 2. Maksud dan Tujuan. (diisi dengan maksud dan tujuan dari kegiatan/pekerjaan ini) 3. Sasaran. (diisi dengan sasaran apa yang akan dicapai dari kegiatan/pekerjaan ini) 4. Lokasi Kegiatan. (diisi dengan di lokasi mana kegiatan/pekerjaan dilaksanakan)

tersebut akan

5. Sumber Pendanaan. (diisi dengan sumber dari pendanaan kegiatan/pekerjaan tersebut) 6. Jumlah Tenaga. (diisi dengan berapa jumlah tenaga yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini) II. Waktu : (diisi dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa) III. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa : (diisi dengan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan) IV. Biaya : (diisi dengan jumlah biaya pekerjaan, termasuk biaya pajak yang diperkenankan) Surakarta, ……………………………… KEPALA ………………………………………… KOTA SURAKARTA Selaku Pengguna Anggaran

NAMA NIP PANGKAT

-5-

(Form 1.A)

FORM REGISTRASI & BERITA ACARA

PAKET PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LPSE PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Nama Instansi

: ………………………………..

Nama Paket

: ………………………………..

-6-

I.

(Form 1.B)

INFORMASI PAKET 1. Lelang Secara Elektronik (e-tendering)*; atau 2. Pembelian Secara Elektronik (e-purchasing)*

No.

Uraian

Isian

1.

Instansi

……………………………………………………………

2.

Perangkat Daerah/Satker

……………………………………………………………

3.

Alamat

……………………………………………………………

4.

Nomor RPP

……………………………………………………………

5.

Paket Pekerjaan

……………………………………………………………

6.

Sumber Anggaran

……………………………………………………………

7.

Pagu Anggaran

……………………………………………………………

8.

HPS

……………………………………………………………

9.

Kode Rekening MAK/DPA

……………………………………………………………

10.

Tanggal mulai pengumuman

……………………………………………………………

11.

Nama Pokja/Kepanitiaan

……………… tanggal : ……….…s/d .………….

12.

Nomer/tanggal kepanitiaan

……………………………………………………………

13.

Kontak Daerah

Person

Perangkat ……………………………………………………………

*coret yang tidak perlu (pilih salah satu)

(wajib diisi lengkap)

-7Diisi oleh Perangkat Daerah dan diberi KOP SURAT RESMI

(Form 1.C) BERITA ACARA PERSIAPAN PAKET PENGADAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BLPBJ) SETDA KOTA SURAKARTA Pada hari ini …………… tanggal …………………bulan.............. tahun................ Kami yang bertandatangan dibawah ini, 1.

Nama

: ……………………………………………………….…………………………………

NIP

: ……………………………………………………….…………………………………

Jabatan : PPK Berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Unit kerja : ....................... nomor : ................. tanggal................ tentang pengangkatan PPK. Telah menyampaikan hasil cetak SIRUP yang telah diumumkan melalui situs SIRUP LKPP ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sebagai dasar pelaksanaan persiapan pengadaan di LPSE. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

PPK

PA/KPA Cap Instansi

( ...................................)

(..................................)

-8-

II.

(Form 1.D)

INFORMASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

No.

Nama (NIP)

Jabatan

(wajib diisi lengkap) Lembar SK Penetapan :copy dilampirkan

Email

Telp

Unit / Perangkat Daerah

-9Diisi oleh BLPBJ dan diberi KOP SURAT RESMI

(Form 2.A)

BERITA ACARA PERSIAPAN PAKET PENGADAAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BLPBJ) UNTUK LPSE KOTA SURAKARTA

Pada hari ini ………… tanggal ………….…… bulan.............. tahun................. Kami yang bertandatangan dibawah ini, 1.

Nama

: …………………………………………………….……………………………

NIP

: ………………………………………………………………………………….

Jabatan : Ketua Panitia .................... Berdasarkan Keputusan Kepala BLPBJ: ....................... nomor : ................. tanggal................ tentang penunjukkan Kepanitiaan/POKJA ........... Telah melaksanakan persiapan pengadaan di LPSE Pemerintah Kota Surakarta dengan keterangan sebagai berikut; No.

Uraian

Isian

1.

Instansi

………………………………………………………

2.

Perangkat Daerah/Satker

………………………………………………………

3.

Paket Pekerjaan

………………………………………………………

4.

Sumber Anggaran

………………………………………………………

5.

Pagu Anggaran

………………………………………………………

6.

Kode Rekening DPA

………………………………………………………

(wajib diisi lengkap)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Panitia

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Cap Instansi

( ...................................)

(..................................)

- 10 -

I. No.

II. No.

(Form 2.B)

INFORMASI SUSUNAN KEPANITIAAN/POKJA Nama (NIP)

Jabatan

Email

Telp

Unit / Perangkat Daerah

Jabatan

Email

Telp

Unit / Perangkat Daerah

INFORMASI PPK Nama (NIP)

(Butir I & II wajib diisi lengkap, walaupun sebelumnya pernah terdaftar) Lembar SK Penetapan Butir I & II : copy dilampirkan

- 11 Harus dibuat saat paket lelang diulang KOP SURAT INSTANSI

(Form 3) BERITA ACARA PENGULANGAN PAKET PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LPSE PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Pada hari ini ………… tanggal ……………… bulan.............. tahun................. Kami yang bertandatangan dibawah ini, 1. Nama

: ……………………………………………………….…………………………

NIP

: ……………………………………………………….…………………………

Jabatan

: PPK

2. Nama

: ……………………………………………………….…………………………

NIP

: ……………………………………………………….…………………………

3. Jabatan

: Ketua Panitia ....................

Berdasarkan kegiatan lelang sebelumnya, dengan informasi kegiatan sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Instansi Perangkat Daerah/ Satker Paket Pekerjaan Sumber Anggaran Pagu Anggaran Kode Rekening DPA Kode Lelang di SPSE

Isian ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

(wajib diisi lengkap) Terjadi kegagalan lelang yang disebabkan karena : ............ Maka dengan ini, kegiatan lelang elektronik dengan keterangan diatas, kami ulang. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Panitia

( ...................................)

Cap Instansi

Mengetahui, PPK

(..................................)

- 12 -

(Form 4) BERITA ACARA PEMBATALAN PAKET PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LPSE PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Pada hari ini ……… tanggal …………… bulan.............. tahun................. Kami yang bertandatangan dibawah ini, 1. Nama

: …………………………………………………….………………………………

NIP

: …………………………………………………….………………………………

Jabatan

: PPK

2. Nama

: …………………………………………………….………………………………

NIP

: …………………………………………………….………………………………

Jabatan

: Ketua Panitia ....................

Berdasarkan kegiatan lelang sebelumnya, dengan informasi kegiatan sebagai berikut : No.

Uraian

Isian

1.

Instansi

…………………………………………………………………

2.

Perangkat Daerah / Satker

…………………………………………………………………

3.

Paket Pekerjaan

…………………………………………………………………

4.

Sumber Anggaran

…………………………………………………………………

5.

Pagu Anggaran

…………………………………………………………………

6.

Kode Rekening DPA

…………………………………………………………………

7.

Kode Lelang di SPSE

…………………………………………………………………

(wajib diisi lengkap) Kegiatan lelang kami batalkan, karena : ..................................................................... ................................................................................................................................ Maka dengan ini, kegiatan lelang dengan keterangan diatas, kami batalkan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Panitia

Cap Instansi ( ...................................)

PPK

(..................................)

- 13 -

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN............ (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN ……… BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : .... Tanggal : .... NAMA KEGIATAN PEKERJAAN SUMBER DANA PENYEDIA TAHUN ANGGARAN NO. KONTRAK NO. SP

: : : : : : :

Pada hari ini …………….., tanggal ……………….., bulan ……………., tahun …………………. (……………), kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : ............. Jabatan : Ketua merangkap Anggota 2. N a m a : ................. Jabatan : Anggota 3. N a m a : .................... Jabatan : Anggota Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran ……………….Nomor : ……………. tanggal ……………………. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada ……………………... Menindak lanjuti Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ................, Nomor : ……, Tanggal …………, Maka telah dilakukan pemeriksaan barang/pekerjaan dengan teliti, barang/pekerjaan sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh : ……………. alamat............................ berdasarkan surat Pesanan / SPMK / Kontrak. Nomor : ............... tanggal ..........dan SPMK Nomor ............................. tanggal ......................................... Dengan kesimpulan sebagai berikut : a. sesuai Pesanan / SPK / Kontrak. b. Tidak sesuai / tidak baik. Barang/Jasa yang sesuai kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, sedangkan yang tidak sesuai telah kami beri tanda X.

- 14 -

Secara rinci tercantum didalam table sebagai berikut :

No

JENIS BARANG/JASA

Keterangan Jumlah

SPESIFIKASI

sesuai

Tidak sesuai

1 2 3 4 5 Demikian dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG/JASA

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA .......................... KOTA SURAKARTA

…………………………… Direktur

1. ....................

:

2. ………………..

:

3. ………………..

:

MENGETAHUI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

................................ NIP :.........................

- 15 -

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEMBANGUNAN............ ............. (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN ………….. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) (FIRST VISIT)

NAMA KEGIATAN PEKERJAAN SUMBER DANA PENYEDIA JASA TAHUN ANGGARAN NO. KONTRAK NO. SPMK I.

Nomor

: ….

Tanggal

: ....

: : : : : : :

Pada hari ini ....., Tanggal ......, Bulan ....., Tahun Dua Ribu ......, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ………. (nama) : ……….(Perangkat Daerah) 2. ………. : ………. 3. ………. : ………. 4. ………. : ………. 5. ………. : ………. Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran .......(Perangkat Daerah) Nomor .... Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan ...... dan Surat Undangan Pemeriksaan dari Pejabat Pembuat Komitmmen (PPK) Nomor ... Tanggal ………..20…., Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah mengadakan pemeriksaan pertama (first visit) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pengadaan/Pembangunan ... yang dikerjakan oleh CV/PT...........

II. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan dan administrasi pekerjaan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa pencapaian pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai prestasi fisik …… sesuai Laporan Konsultan Pengawas CV/PT.......

- 16 -

tanggal laporan Minggu (...) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: ......... tanggal ........ Pasal ..... . 2. Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang pengerjaannya kurang sempurna/belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dan hal tersebut harus diperbaiki/disempurnakan selama ……..hari kalender oleh Penyedia Barang dan Jasa. III. Berita Acara ini ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTK), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Panitia Penerima Kegiatan ......

Hasil

Pekerjaan

(PPHP)

Penyedia

1. ..

1. ..................

PT/CV. ....

2. ..

2. ..................

3. ..

3. ..................

4. ..

4. ..................

5. ..

5. ..................

........................................ Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PTK)

……........ NIP. .....

……........ NIP. .....

- 17 -

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEMBANGUNAN............ ............. (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN ………… BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA KEDUA (FHO) (SECOND VISIT) Nomor : …. Tanggal : .... NAMA KEGIATAN PEKERJAAN SUMBER DANA PENYEDIA JASA TAHUN ANGGARAN NO. KONTRAK NO. SPMK

: : : : : : :

I. Pada hari ini ....., Tanggal ......, Bulan ....., Tahun Dua Ribu ......, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ………. (nama) : ………. (Perangkat Daerah) 2. ………. : ………. 3. ………. : ………. 4. ………. : ………. 5. ………. : ………. Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran .......(Perangkat Daerah) Nomor .... Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan ...... dan Surat Undangan Pemeriksaan dari Pejabat Pembuat Komitmmen (PPK) Nomor ... Tanggal ………..20…., Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah mengadakan pemeriksaan kedua (second visit) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pengadaan/Pembangunan ... yang dikerjakan oleh CV/PT........... II. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan dan administrasi pekerjaan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa pencapaian pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai prestasi fisik 100% sesuai Laporan Konsultan Pengawas CV/PT....... tanggal laporan Minggu ...) dan hal ini telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: ......... tanggal ........ Pasal ..... dan Hasil Pekerjaan dapat diterima.

- 18 -

2. Bahwa beberapa item pekerjaan yang pengerjaannya kurang sempurna/belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara First Visit, sudah/belum dilaksanakan penyempurnaan dan pemenuhan pekerjaan. 3. Berkaitan dengan hal tersebut, pekerjaan ………. Sudah/Belum dapat diterima. III. Berita Acara ini ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, PPHP, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan ...... Penyedia

1. ..

1. ..................

PT/CV. ....

2. ..

2. ..................

3. ..

3. ..................

4. ..

4. ..................

5. ..

5. ..................

........................................ Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

……........ NIP. .....

……........ NIP. .....

- 19 -

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMERIKSAAN DALAM RANGKA TANGGAL NO

LOKASI

PENYEDIA BARANG/JASA

: : : LAPANGAN : SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO) : JENIS PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

PTK/DIREKSI

PPTK

KONSULTAN PENGAWAS

HASIL PEMERIKSAAN

KETERANGAN

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

- 20 -

DIAGRAM ALUR SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENYEDIA

DIREKSI TEKNIS/ KONSULTAN PENGAWAS

PPHP

Bentuk PPHP

SuratPermohonan kpd PA & PPK

1 3 Periksa Kelayakan utk bisa dilakukan Serah Terima Pertama

4

2

Periksa Kelayakan STP 7 PerbaikanCacat/ Kurang

Dok HasilPenilaian & BA Kunjungan Pertama

Perintah Pelaksanaan Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 6

Bisa Dilakukan STPP 8 Permintaan Kunjungan Kedua

PA/KPA

9 Rapat Pembahasan & Penilaian Perbaikan

- RapatPersiapan PHO - Pembentukan Tim - Kunj. Lap. Pertama - RapatPembahasan - PenyusunanLaporan 5

Jika YA : BA PPHP bhw Pekerjaan Bisa Diterima & BA-STPP

Bisa Dilakuka n STPP

BA Kunjungan Kedua

Surat Laporan Hasil Penilaian 10

11 Penandatanganan BA-STPP (PPK & Penyedia) Dasar : BA Kunj I & BA Kunj II

12

Permintaan Pembayaran

Pembayaran

- 21 -

Penilaian Kesesuaian antara Realisasi/Volume, Spesifikasi, Fungsi dan Waktu yang ada dalam Kontrak

DokumenKontrak : -SSUK - SSKK - SPEK - BOQ

- Gambar/Brosur - SPPBJ dan SPMK - Dokumen lain yg ditentukan

Pelaksanaan kontrak pelaksanaan kontrak : Kuantitas dan kualitas

dan

Pengendalian oleh PPK, Pengawas atau Konsultan harus maksimal - Dokumen Administrasi Tertib - Pengendalian Proporsional & Ketat - Menolak setiap hasil yg tidak sesuai spek

hasil Pemeriksaan berkala oleh PPK, Pengawas & Konsultan Pengawas Sbg Data Awal bagi PPHP

Diserahkan dr penyedia kpd pengguna : - Dapat Diterima - Tidak Dapat Diterima - Belum dpt Diterima & Perlu Diperbaiki - Tidak terlambat atau terlambat Jika terlambat gunakan P70/2012 Pasal 93 (1) ayat1 atau ayat 2

PPHP dpt melakukan sendiri pemeriksaan terutama kualitas sec sampling dibantu tim teknis/tim ahli Diterima/Belum Diterima/ Tidak Diterima

- 22 -

Penyusunan BAST (STTP dan STAP) Dan Kelengkapan Dokumen Pendukung oleh PPHP, Penyampaian Pedoman Teknis/Operasional dan Pengelolaan Dokumen

PROSES SERAH TERIMA OLEH PPHP DAN TIM KERJA (TIM TEJNIS/TIM AHLI DAN TIM LAINNYA)

PENGADMINISTRASIAN HASIL PEMERIKSAAN SELAMA PROSES SERAH TERIMA

Pengelolaan Dokumen 1. Dokumen hasil serah terima pekerjaan disimpan oleh PPK, PPHP & Penyedia secara tertib 2. Masa kadaluarsa dokumen proses pengadaan s/d selesainya kontrak selama 16 thn

Proses Pembayaran dan Pengelolaan Dokumen

Dokumen Dipilah : 1. BAST oleh PPK & Penyedia 2. BA Pemeriksa Kunj II oleh PPHP+Lampiran 3. BA Pemeriksa Kunj I oleh PPHP+Lampiran 4. Dokumen Pendukung : - Adm Umum, Keu, Teknis - Hasil Pengujianoleh PPHP - Foto Dokumentasi

Bila dipersyaratkan : Penyedia wajib serahkan dokumen pedoman teknis kpd PPK dan 1 copy sbg pelengkap dlm dok pendukung Pedoman Teknis : - Pengadaan Peralatan - Konstruksi Tertentu

- 23 -

KOP Perangkat Daerah

LAPORAN AKHIR KEGIATAN 100%

Kepada Yth.

:

Walikota Surakarta

Lewat

:

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Dari

:

(Perangkat Daerah pelapor) ……………..

Nomor

:

………………………………………..

Tanggal

:

………………………………………….

Perihal

:

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ……….. (nama Kegiatan)

Disposisi :

Merujuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013, dengan ini dilaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir. Untuk pemanfaatan selanjutnya, kami mohon arahan Walikota terhadap Perangkat Daerah/unit kerja yang berkompeten mengelola kegiatan tersebut. Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadikan periksa.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(………………………………………) Pangkat/Golongan NIP……………………………

- 24 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH TAHUN ......... PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BULAN :...................... Nama Perangkat Daerah :

No.

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

JENIS KEGIATAN (FISIK / NON FISIK)

1

2

3

PAGU BELANJA MODAL / BARJAS yang dikontrakkan

SISA KONTRAK

TANGGAL KONTRAK (Awal Kegiatan)

TANGGAL AKHIR KONTRAK (Akhir Kegiatan)

METODE PENGADAAN

NILAI KONTRAK

PELAKSANA (Penyedia Jasa)

4

5

6

7

8

9

10

yyy

zzz

1. 2. dst Jumlah KOLOM (5)

Xxx

: Diisi cara pengadaannya (pilih salah satu): -

Pelelangan Umum/Seleksi Umum Pemilihan Langsung/Pengadaan Sederhana/Seleksi Sederhana Pengadaan Langsung Swakelola

Surakarta, TANDA TANGAN/ cap

KOLOM (6 -10) : Dapat diisi apabila dilakukan PERJANJIAN KONTRAK CATATAN : LAPORAN INI HANYA DIISI KEGIATAN-KEGIATAN PENGADAAN BAR/JAS YANG DILAKSANAKAN PADA TRIWULAN YANG BERSANGKUTAN

(Nama Terang Kepala Perangkat Daerah)

- 25 -

ALUR PENYERAHAN KEGIATAN

Perangkat Daerah Pelaksana Hasil Pengadaan

Perangkat Daerah Pelaksana

Pengelola, Penyimpan Barang

Walikota Melalui Penetapan Pengelola Sekda Cq. Bag. Adm. Pembangunan Perangkat Daerah Lain

Usulan Penetapan Pengelolaan Barang Oleh BPPKAD

- 26 -

MEKANISME PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Perangkat Daerah

WALIKOTA Melalui

SEKDA

TIM PENAKSIR

BPPKAD

Diterbitkan Nilai Taksir (Cek Lapangan) 1.Berita Acara Penilaian 2.Berita Acara Penghapusan

Surat Keputusan Walikota Tentang Penghapusan

- 27 -

MEKANISME PROSES PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN DINAS

Perangkat Daerah

Permohonan Tim Penjualan ke Perangkat Daerah lain

SEKDA

Surat Keputusan Sekda Tentang Tim Penjualan

Kas Daerah

Tim Penjualan menyusun dan memproses penjualan barang Daerah

- 28 -

BENTUK KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA : (1) Nomor Bukti : (2) Mata Anggaran : (3)

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker ……(4)………………. Jumlah uang

: Rp.………(5)……………..

Terbilang

: ……………(6)……………………………………….. ………………………………………………….………

untuk pembayaran : ………(7)…………… a.n.Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Tanda Tangan dan stempel (10) (Nama Jelas) NIP/NRP

Tempat/Tgl.(8) Jabatan Penerima Uang Tanda tangan (9) Nama Jelas

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggungjawab Tanda Tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP

- 29 -

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG NO

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi tahun anggaran berkenaan

(2)

Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan

(3)

Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran

(4)

Diisi nama satker yang bersangkutan

(5)

Diisi jumlah uang dengan angka

(6)

Diisi jumlah uang dengan huruf

(7)

Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/ jasa dan spesifikasi teknisnya

(8)

Diisi tempat tanggal penerimaan uang

(9)

Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) Dan materai sesuai ketentuan

(10)

Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas

(11)

Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa

- 30 -

BENTUK KUITANSI PEMBAYARAN UP

Nomor Bukti : (2) TA : (1) Mata Anggaran : (3) KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker 4)………………. Jumlah uang

: Rp.………(5)……………..

Terbilang

: ……………(6)…………………………………………….. ………………………………………………………………

Untuk pembayaran : ………(7)…………… Tempat/Tgl.(8) Jabatan Penerima Uang Tanda tangan dan Stempel (9) Nama Jelas Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,, An. Kuasa Pengguna Anggaran

lunas dibayar Tgl. …

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen Tanda tangan

Tanda tangan

(10) (Nama Jelas)

(11) (Nama Jelas)

NIP/NRP.

NIP/NRP

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggungjawab TandaTangan (12) (Nama Jelas) NIP/NRP

- 31 -

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP) NO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

URAIAN ISIAN Diisi tahun anggaran berkenaan Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran Diisi nama satker yang bersangkutan Diisi jumlah uang dengan angka Diisi jumlah uang dengan huruf Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya Diisi tempat tanggal penerimaan uang Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) Dan materai sesuai ketentuan Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas dibayar Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO