-1-
WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a. bahwa
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
Kota
Surakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta yang
bermanfaat
masyarakat
bagi
sehingga
pemenuhan menjadi
hajat
hidup
tanggung
jawab
Pemerintah Kota Surakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta; b. bahwa penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta dalam
rangka
penyelesaian
hutang
Perusahaan
Daerah Air Minum kepada negara menjadi prioritas dalam
menjaga
kinerja
dan
pengembangan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta; c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
-2-
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
Dalam
Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, dalam Daerah
rangka Air
penyelesaian
Minum
hutang
kepada
Perusahaan
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; d
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud . dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum
Penyelesaian
Kota
Surakarta
Dalam
Hutang
Kepada
Pemerintah
Rangka Pusat
Secara Non Kas; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang–undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
-3-
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA
SURAKARTA
DALAM
RANGKA
PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Surakarta.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang
Dasar
-4-
3.
Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
yang
memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.
Walikota adalah walikota Surakarta.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan uang dan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan
menjadi
kekayaan
yang
dipisahkan
untuk
diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Kepada Pemerintah Pusat.
(2)
Tujuan
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
adalah
untuk
mengurangi beban keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.
BAB III JUMLAH DAN SUMBER Pasal 3 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp. 48.261.758.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
-5-
Pasal 4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.
BAB IV PENGANGGARAN Pasal 5 Penganggaran
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL Pasal 6 (1)
Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah berbentuk non kas.
(2)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
pengelolaannya
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Pemerintah.
Daerah
dilaksanakan
sesuai
dengan
Standar
Akuntansi
-6-
Pasal 8 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian hutang oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 21 September 2016 WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 21 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ASISTEN ADMINISTRASI Ttd & Cap RAKHMAT SUTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH (11/2016)
-7-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
11
TAHUN
2016 .
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS
I.
UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menyusun peraturan yang terkait. Dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum
kepada
pemerintah
pusat
berdasarkan
hibah
non
kas
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
-8-
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 58
