WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
:
bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor salah satu sumber pencemaran udara yang membahayakan kesehatan sehingga perlu ditanggulangi dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (6) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang . . .
-2-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12); 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05/MENLH/8/2006 tentang Nilai Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan. 6. Emisi . . .
-3-
6. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 7. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi yang selanjutnya disebut emisi gas buang adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari proses pembakaran didalam mesin kendaraan bermotor pribadi yang dikeluarkan melalui pipa gas buang. 8. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah kendaraan bermotor selain Kendaraan Bermotor Wajib Uji. 9. Ambang Batas Emisi Gas Buang adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor. 10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 11. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. 12. Alat Uji Emisi adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan emisi gas buang. 13. Bengkel Pelaksana Pemeriksa Emisi Gas Buang adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang telah tertunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emisi gas buang oleh dinas. 14. Asosiasi/ Paguyuban Bengkel adalah tempat berhimpunnya bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah. 15. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor telah mengikuti pengujian emisi dan perawatan kendaraan bermotor dan telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. 16. Stiker adalah tanda pengenal telah memenuhi ambang batas emisi yang diberikan oleh bengkel pelaksana pemeriksa emisi dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. BAB II PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG Pasal 2 (1)
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dan/atau berdomisili di Daerah wajib memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi Gas Buang. (2) Untuk . . .
-4-
(2)
Untuk mengetahui kadar Emisi Gas Buang harus dilakukan pemeriksaan Emisi Gas Buang.
(3)
Pemeriksaan Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
(4)
Pemeriksaan Emisi Gas Buang dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM), dan bengkel umum yang ditunjuk.
(5)
Ambang Batas Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB III TANDA LULUS PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG Pasal 3
(1)
Apabila hasil pemeriksaan Emisi Gas Buang berada dalam Ambang Batas Emisi Gas Buang yang telah ditetapkan, maka kendaraan bermotor dinyatakan lulus pemeriksaan Emisi Gas Buang dan diberikan tanda lulus pemeriksaan Emisi Gas Buang.
(2)
Apabila hasil pemeriksaan Emisi Gas Buang berada diluar Ambang Batas Emisi Gas Buang yang telah ditetapkan, maka kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus pemeriksaan Emisi Gas Buang dan harus melakukan perawatan sampai memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi Gas Buang.
(3)
Tanda lulus pemeriksaan Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Sticker; dan b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Emisi Gas Buang. Pasal 4
(1) Tanda lulus pemeriksa Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (2) Tanda lulus pemeriksa Emisi Gas Buang disediakan oleh Dinas, Bengkel pelaksana tertunjuk, Asosiasi dan/atau Paguyuban bengkel. (3) Tanda lulus uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disahkan oleh Dinas.
BAB IV . . .
-5-
BAB IV BENGKEL PELAKSANA PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG Pasal 5 (1)
Pemeriksaan Emisi Gas Buang dilaksanakan di bengkel oleh Walikota melalui Dinas.
yang ditunjuk
(2)
Bengkel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
(3)
Bengkel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang identitas bengkel sebagai pelaksana pemeriksaan Emisi Gas Buang.
(4)
Identitas bengkel pelaksana pemeriksaan Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memasang papan nama bengkel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 6
Bengkel pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan Bermotor. Pasal 7 (1)
Permohonan izin untuk ditetapkan sebagai bengkel pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. administrasi; dan b. teknis.
(2)
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. sudah terdaftar sebagai bengkel umum pada Dinas; b. pernyataan kesanggupan untuk menjadi bengkel pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang yang ditandatangani dan bermeterai; c. salinan ijin operasional bengkel; d. salinan sertifikat klasifikasi bengkel kelas I, kelas II dan/atau kelas III; e. surat kalibrasi alat pemeriksa emisi; f. sertifikat mekanik; g. gambar denah bengkel; dan h. daftar peralatan bengkel; (3) Persyaratan . . .
-6-
(3)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. alat pemeriksaan emisi untuk bahan bakar bensin dan/atau solar; b. mekanik pemeriksa emisi; c. stall; d. peralatan teknik untuk tune up engine; e. peralatan komputer yang dapat mengirim data hasil Pemeriksaan emisi gas buang dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi data pengujian emisi yang ada di Dinas; dan f. peralatan keselamatan kerja.
(4)
Apabila persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap, Dinas melakukan survey lokasi untuk mendata persyaratan teknis.
(5)
Hasil survey lokasi dituangkan dalam berita acara hasil survey lokasi.
(6)
Izin untuk ditetapkan sebagai bengkel pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang diberikan setelah hasil survey lokasi dinyatakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8 (1)
Jangka waktu berlakunya izin bengkel sebagai pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang selama 1 (satu) tahun.
(2)
Pengajuan pengakhiran dan/atau perpanjangan jangka waktu izin bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir. Pasal 9
(1)
Izin bengkel pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang dapat dibekukan atau dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut: a. melakukan pemalsuan data hasil pemeriksaan Emisi Gas Buang; c. melakukan kecurangan prosedur pemeriksaan Emisi Gas Buang; d. tidak melaporkan hasil pemeriksaan Emisi Gas Buang kepada Dinas; e. sudah tidak menjalankan kegiatan pemeriksaan Emisi Gas Buang selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut; dan f. ada perubahan pemilik dan/atau perubahan jenis usaha.
(2)
Pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas. Pasal 10
Dinas dapat bekerja sama dengan bengkel tertunjuk, asosiasi dan/atau paguyuban bengkel untuk memfasilitasi pelatihan untuk mekanik pemeriksa Emisi Gas Buang. BAB V . . .
-7-
BAB V ALAT PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG Pasal 11 (1)
Setiap bengkel pelaksana pemeriksa Emisi Gas Buang wajib memiliki alat pemeriksa Emisi Gas Buang.
(2)
Alat pemeriksa Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan data hasil pemeriksaan Emisi Gas Buang.
Pasal 12 (1)
Alat pemeriksa Emisi Gas Buang harus dikalibrasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)
Salinan bukti kalibrasi alat pemeriksa Emisi Gas Buang disampaikan kepada kepala Dinas.
(3)
Kalibrasi alat pemeriksa Emisi Gas Buang dilakukan oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13
(1)
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemeriksaan Emisi Gas Buang, Walikota dapat membentukan Tim Pengendalian Emisi Gas Buang yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
(2)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan paling sedikit 2(dua) kali setahun.
(3)
Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. sosialisasi; b. monitoring serta evaluasi; dan c. melaporkan tugasnya secara periodik kepada Walikota. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14
Setiap Kendaraan Bermotor yang telah melakukan pemeriksaan Emisi Gas Buang dan/atau tanda pemeriksaan Emisi Gas Buang tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini. BAB VIII . . .
-8-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 24 Mei 2016 WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap F FX HADI RUDYATMO
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 24 Mei 2016 Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ASISTEN ADMINISTRASI Ttd & Cap RAHMAT SUTOMO BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 10
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMERIKSAAN EMISI GAS KENDARAAN BERMOTOR
BUANG
TANDA LULUS PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
STIKER LULUS PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX. HADI RUDYATMO
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMERIKSAAN EMISI GAS KENDARAAN BERMOTOR
BUANG
SURAT KETERANGAN IDENTITAS BENGKEL PELAKSANA PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX. HADI RUDYATMO
