WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 38 TAHUN gogo TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum untuk pelaksanaan pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12-C Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame, perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang...
-2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame yang selanjutnya disebut UJB adalah uang titipan dari penyelenggara reklame yang digunakan sebagai jaminan pembongkaran reklame. 5. Perangkat...
3
5. Perangkat Daerah Pengelola UJB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan UJB. 6. Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan UJB. 7. Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang mengelola UJB yang selanjutnya disebut Bendahara Pengelola UJB adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan kepada Wajib Pajak, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan UJB. 8. Rekening UJB adalah rekening tempat penyimpanan uang titipan UJB yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung uang titipan dan pengembalian kepada Wajib Pajak Reklame. 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 14. Reklame Tetap adalah reklame yang pemasangan dan pembayarannya dilakukan setiap tahun (tahunan). 15. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu. 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 18. Penerimaan UJB yang selanjutnya disebut penerimaan uang jaminan adalah pengelolaan penerimaan kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta karena adanya suatu kewajiban di masa yang akan datang yang belum terpenuhi. 19. Pengembalian UJB yang selanjutnya disebut pengembalian uang jaminan adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau.
BAB II...
4
BAB II TATA CARA PEMBAYARAN DAN BESARAN TARIF UANG JAMINAN PEMBONGKARAN Pasal 2 (1) Setiap pemasang reklame wajib membayar UJB dan membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlakunya izin pemasangan berakhir. (2) Pembayaran UJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame dan/ atau retribusi. (3) Untuk perpanjangan pemasangan reklame, tidak dikenakan pembayaran UJB kembali apabila perpanjangan Pajak Reklame tepat waktu dan tidak ada perubahan konstruksi serta nilai pajak. (4) Perpanjangan pemasangan reklame tetap, wajib diperbaharui/ diperpanjang dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin. (5) Dikecualikan dari pemungutan UJB sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap penggunaan jenis: a. reklame film/slide; b. reklame suara; c. reklame kendaraan; d. reklame berjalan; e. reklame peragaan; dan f. reklame lain yang pemasangannya secara tidak langsung menggunakan aset yang dikuasai Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Besarnya UJB untuk reklame insidentil sebesar 100% (seratus persen) dari nilai ketetapan Pajak Reklame. (2) Besarnya UJB untuk reklame tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ketetapan Pajak Reklame.
BAB III PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN Pasal 4 (1) UJB dikembalikan setelah: a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi; b. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi; c. pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan. (2) Setiap...
-5
(2) Setiap Wajib Pajak yang telah membongkar reklamenya dapat mengambil UJB di Perangkat Daerah yang ditunjuk, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan melampirkan Surat Permohonan Pengembalian UJB. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Reklame Insidentil, terdiri dari: a. surat permohonan pengambilan UJB; b. kwitansi bermeterai cukup; c. bukti pembayaran UJB asli; d. apabila bukti pembayaran UJB yang asli hilang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; e. fotocopi nomor rekening bank/buku tabungan; f. fotocopi surat setoran pajak daerah (SSPD); g. fotocopi surat izin reklame; h. fotocopi KTP/identitas lain yang sah; i. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/identitas lain yang sah; dan j. surat pernyataan pembongkaran reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasanya bermaterai cukup; (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Reklame Tetap terdiri dari: a. surat permohonan pengambilan UJB; b. kwitansi bermeterai cukup; c. bukti pembayaran UJB asli; d. fotocopi nomor rekening bank/buku tabungan yang masih aktif; e. fotocopi surat setoran pajak daerah (SSPD); f. fotocopi surat izin reklame; g. fotocopi KTP/identitas lain yang sah; h. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/identitas lain yang sah; i. surat pernyataan pembongkaran reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasanya bermaterai cukup dan diketahui oleh petugas; dan j. rekomendasi yang tidak diizinkan perpanjangannya. (5) Batas waktu pengambilan UJB paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame. (6) Apabila rekomendasi perpanjangan izin pemasangan reklame tidak diizinkan maka UJB dapat dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi dikeluarkan. (7) Tata cara pengembalian UJB untuk reklame insidentil sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian UJB ke Perangkat Daerah Pengelola UJB melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan terpadu; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan terpadu melakukan verifikasi dan meneruskan pengajuan pengembalian UJB ke Perangkat Daerah Pengelola UJB melalui Bendahara Pengelola UJB; c. Bendahara Pengelola UJB melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas selanjutnya diteruskan ke Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB untuk dimohonkan persetujuan; dan d. Bendahara...
t
-6
d. Bendahara Pengelola UJB melakukan pembayaran UJB melalui mekanisme transfer antar rekening dari Rekening Bendahara Pengelola UJB ke rekening Wajib Pajak setelah ada persetujuan Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB. (8) Tata cara pengembalian UJB untuk reklame tetap sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian UJB ke Perangkat Daerah Pengelola UJB melalui Bendahara Pengelola UJB; b. Bendahara Pengelola UJB melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas selanjutnya diteruskan ke Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB untuk dimohonkan persetujuan; dan c. Bendahara Pengelola UJB melakukan pembayaran UJB melalui mekanisme transfer antar rekening dari Rekening Bendahara Pengelola UJB ke rekening Wajib Pajak setelah ada persetujuan Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB. (9)
Apabila terdapat biaya pada saat transfer dibebankan pada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian UJB.
(10) Apabila Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka dilakukan penunjukan pejabat yang menyatakan persetujuan permohonan pengembalian UJB. (11) Format permohonan pengembalian dan pernyataan pembongkaran UJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB V PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN Pasal 5 (1) Walikota menunjuk Perangkat Daerah untuk mengadministrasikan dan mengelola UJB. (2) Penatausahaan pengelolaan UJB merupakan penatausahaan penerimaan daerah diluar penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. (3) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran Uang Jaminan Pembongkaran, Walikota menetapkan Bendahara Pengelola UJB dan Nomor Rekening Pengelolaan UJB.
Paragraf I Bendahara Pengelola UJB Pasal 6 (1) Bendahara Pengelola UJB mempunyai tugas: a. membuka rekening untuk menampung pengelolaan UJB pada Bank Umum yang ditunjuk; b. menerima pembayaran UJB dari Wajib Pajak; c. Bendahara...
7
c. Bendahara Pengelola UJB bertanggung jawab terhadap penerimaan UJB dari Wajib Pajak atau kuasanya untuk selanjutnya disetorkan ke rekening UJB pada Bank Umum yang ditunjuk; d. jangka waktu penyetoran paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak uang diterima; e. penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur; f. melakukan cek kelengkapan berkas permohonan pengembalian UJB; g. melakukan pembayaran atas permohonan pengembalian UJB melalui mekanisme transfer antar rekening; h. menatausahakan pengelolaan UJB dan melaporkan secara berkala setiap akhir bulan kepada BUD; i. memindahbukukan rekening UJB yang tidak diambil ke RKUD pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan persetujuan atasan langsung. (2) Format cek kelengkapan berkas permohonan pengembalian UJB, penatausahaan pengelolaan dan pelaporan UJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf h tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam. Peraturan Walikota ini. (3) Penerimaan pembayaran UJB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat setoran UJB dilampiri slip setoran yang di register Bank yang ditunjuk. (4) Surat Setoran UJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. (5) Pendapatan Jasa Giro sebagaimana ayat (1) huruf i dipindahbukukan ke RKUD sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setiap akhir bulan. Paragraf II Reklame Insidentil Pasal 7 (1) Penerimaan atas UJB untuk reklame insidentil melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan terpadu. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Bendahara Pengelola UJB paling lambat 1 X 24 jam. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan terpadu wajib melaporkan seluruh penerimaan UJB yang diterimanya ke Bendahara Pengelola UJB dilampiri Slip Setoran Bank dan rekapitulasi penerimaan yang dilaporkan.
Paragraf III...
8
Paragraf III Reklame Tetap Pasal 8 (1) Penerimaan atas UJB untuk reklame tetap melalui Bendahara Pengelola UJB. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening UJB paling lambat 1 X 24 jam. Pasal 9 (1) Apabila Wajib Pajak sampai dengan batas waktu berakhirnya masa izin pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka UJB tidak dapat diambil. (2) UJB yang tidak dapat diambil karena tidak memenuhi persyaratan pengambilan UJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dan/ atau Wajib Pajak tidak membongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UJB diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (3) Apabila terjadi kesalahan pendistribusian UJB akan ditampung kembali di Rekening UJB, selanjutnya Bendahara Pengelola UJB menindaklanjuti untuk mendistribusikan ke Rekening Wajib Pajak kembali (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat terselesaikan selanjutnya dimasukkan ke Rekening RKUD sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 12-C Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Dan Pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 11...
-9
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 30 OesenibtiTi P016 WALIKOTA SURAKARTA, 9
FX HADI RUDYATMO /1?
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 30 Desamber SEKRETARIS
‘2016
KOTA SURAKARTA,
BUDI YULISTIANTO
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN .20* NOMOR 01
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 38 TAHUN P,() TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME TETAP Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Di SURAKARTA Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NPWPD Alamat No Telepon : Dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran Reklame (UJB) sebagai berikut: Dasar No.Pendaftaran. Tahun Jumlah Ukuran Jenis Reklame Bunyi Reklame Masa Pajak Lokasi Pemasangan
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Dan kami lampirkan syarat-syarat pengajuan UJB sebagai berikut : Kwitansi benneterai cukup; Bukti Pembayaran UJB asli; Fotocopi nornor rekening bank/buku tabungan Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); Fotocopi Surat Ijin Reklame; Fotocopi KTP/Identitas lain yang sah; Surat Kuasa (apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Indentitas lain yang sah); Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya bermaterai cukup dan diketahui oleh petugas; Rekomendasi yang tidak diijinkan perpanjangannya. Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih. Surakarta, Pemohon
Dengan ini kami mohon UJB ditransfer ke : No. Rek (dilampiri fotokopi No.Rek Buku Tabungan) AtasNama (pemilik rekening) Nama Bank • Alamat Bank • Nominal sesuai kwitansi yang diajukan terbilang : Dengan Huruf •
Rp.
FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME INSIDENTAL
Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Di SURAKARTA Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NPWPD Alamat • No Telepon • Dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian UJB sebagai berikut: Dasar No. Pendaftaran Tahun Jumlah Ukuran Jenis Reklame Bunyi Reklame Masa Pajak Lokasi Pemasangan
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Dan kami lampirkan syarat-syarat pengajuan UJB sebagai berikut : Kwitansi bermeterai cukup; Bukti Pembayaran UJB asli; Fotocopi nomor rekening bank/buku tabungan; Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); Fotocopi Surat Ijin Reklame; Fotocopi KTP/Identitas lain yang sah; Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Indentitas lain yang sah; Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya bermaterai cukup dan diketahui oleh petugas; Rekomendasi yang tidak diijinkan perpanjangannya. Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih. Surakarta, Pemohon
Dengan ini kami mohon UJB ditransfer ke : No. Rek (dilampiri fotokopi No.Rek Buku Tabungan) Atas Nama (pemilik rekening) Nama Bank Alamat Bank Nominal sesuai kuitansi yang diajukan terbilang : Dengan Huruf •
Rp.
FORMAT SURAT PERNYATAAN PENURUNAN/PEMBONGKARAN REKLAME TETAP
Hal : Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame Tetap.
Surakarta, Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Di SU RAKARTA
Yang bertandatangan di bawahini : Nama NPWPD Alamat Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi : a. Jenis Reklame b. Bunyi Reklame c. Tempat Pemasangan d. Jumlah e. Ukuran • f. Ketinggian g. Masaijin telah kami bongkar mulai tanggal : bulan : tahun • Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat pengambilan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame (UJB). Petugas Chek Lapangan
Hormat kami, Maetrai Rp 6.000,-
*) coret yang tidak perlu
FORMAT SURAT PERNYATAAN PENURUNAN/PEMBONGKARAN REKLAME INSIDENTAL
Hal : Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame Insidental.
Surakarta, Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Di SURAKARTA
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NPWPD Alamat Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi : a. Jenis Reklame b. Bunyi Reklame c. Tempat Pemasangan d. Jumlah e. Ukuran f. Ketinggian g. Masa Ijin telah kami bongkarmulai tanggal : bulan : tahun : Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat pengambilan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame (UJB). Hormat kami, Maetrai Rp 6.000,-
WALIKOTA SURAKARTA,.
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 313 TAHUN o2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
KOP DINAS VERIFIKASI PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME 1NSIDENTIL DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA TAHUN Nama .' NPWPD .• Alamat Wajib Pajak : Jenis Reklame : Bunyi Reklame : Jumlah . Masa Ijin . Lokasi .• NO 1
SYARAT
ADA
T1DAK ADA
KETERANGAN
Surat Permohonan Pengambilan Uang Jaminan Pembongkaran
2
Kwitansi bermeterai
3
Bukti Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Asli
4
Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ( apabila Bukti Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran yang asli hilang )
5
Copy nomor rekening bank/buku tabungan
6
Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
7
Copy Surat Ijin Reklame
8
Copy KTP/Identitas lain yang sah
9
Surat Kuasa ( apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Identitas lain yang sah )
10
Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya bermaterai cukup Surakarta,
Mengetahui ; KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
NIP.
Bendahara Penerima
NIP.
REKAPITULASI PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME INSIDENTIL DARI DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA BULAN
NO
TANGGAL PENGAJUAN
NOMOR NAMA
TELP
REKENING BANK
NAMA BANK
NPWPD
NO
PERIODE
REGISTER
PAJAK
MASA PAJAK
LOKASI
JUMLAH
1
TOTAL
Surakarta, MENGETAHUI : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
NIP.
BENDAHARA UJB BPPKAD KOTA SURAKARTA
NIP.
t
REKAPITULASI PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME INSIDENTIL DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA BULAN
NO
TANGGAL PENGAJUAN
NOMOR NAMA
TELP
REKENING BANK
NAMA BANK
NPWPD
NO REK
PERIODE PAJAK
MASA PAJAK
LOKASI
JUMLAH
JUMLAH Surakarta, Mengetahui : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
NIP.
Bendahara Penerima
NIP.
f
KOP SURAT Surakarta, Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta diSURAKARTA
SURAT PENGANTAR Nomor :
NO.
URAIAN
JUMLAH
1.
Daftar Wajib Pajak Yang Mengajukan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame Insidentil Bulan .
..... ...bendel
KETERANGAN Dikirim dengan hormat untuk tindaklanjut sebagaimana mestinya
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
... NIP.
Penerima :
KOP BADAN
HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME INSIDENTIL KOTA SURAKARTA TAHUN Nama NPWPD Alamat Jenis Reklame Bunyi Reklame Jumlah
: .
Masa Ijin
.•
Lokasi
.•
NO 1
.• : : .
SYARAT
ADA
T1DAK ADA
KETERANGAN
Surat Permohonan Pengambilan Uang Jaminan Pembongkaran
2
Kwitansi bermeterai
3
Bukti Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Asli
4
Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ( apabila Bukti Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran yang asli hilang )
5
Copy nomor rekening bank/buku tabungan
6
Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
7
Copy Surat Ijin Reklame
8
Copy KTP/Identitas lain yang sah
9
Surat Kuasa ( apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Identitas lain yang sah )
10
Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya bermaterai cukup
Surakarta, Petugas Peneliti II : Kepala Subbag Keuangan BPPKAD Kota Surakarta
NIP.
Petugas Peneliti I : Bendahara Pengelola UJB BPPKAD Kota Surakarta
NIP.
.1,
KOP BADAN
VERIFIKASI PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME TETAP BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN Nama NPWPD Alamat Jenis Reklame Bunyi Reklame Jumlah MasaIjin Lokasi
: ..... ..... .. .. . ...... ......... : ..... ........... ............. .......... .. ...... ....... ...... : ... : ...... ...... : . .. ..... .... ..... .... ..... .......... ................ : .................... ..... ........ .... ....... ......... : ... ............. ................... ....... .. ................ :
NO SYARAT 1 Surat Permohonan Pengambilan Uang Jaminan Pembongkaran 2 Kwitansi bermeterai 3 Bukti Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Asli 4 Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ( apabila Bukti Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran yang asli hilang ) 5 Copy nomor rekening bank/buku tabungan 6 Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 7 Copy Surat Ijin Reklame 8 Copy KTP/ldentitas lain yang sah 9 Surat Kuasa ( apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Identitas lain yang sah ) 10 Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya bermaterai cukup dan diketahui oleh petugas 11 Rekomendasi tentang tidak diijinkannya perpanjangan pemasangan rekfame
ADA
TIDAK ADA
KETERANGAN
Surakarta, ........ Petugas Verifikasi II : Kasubbag Keuangan BPPKAD Kota Surakarta ...... .... NIP.
Petugas Verifikasi I : Bendahara Pengeiola UJB BPPKAD Kota Surakarta ... ..... NIP. . ... ........ ...
REKAPITULASI PERMOHONAN PENGEMBALIAN UJB REKLAME TETAP BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA BULAN
NO
TANGGAL PENGAJUAN
NOMOR NAMA
TELP
REKENING BANK
NAMA BANK
NPWPD
PERIODE
BUNYI
MASA
PAJAK
REKLAME
PAJAK
LOKASI
JUMLAH
TOTAL
Surakarta, MENGETAHU1 : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
NIP.
BENDAHARA UJB BPPKAD KOTA SURAKARTA
NIP.
k
FORMAT REKAP PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
REKAP PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME BPPKAD KOTA SURAKARTA TAHUN S/D ( TGL/BULAN/TAHUN) NO TANGGAL
URAIAN
DPMPTSP
BPPKAD
Surakarta, Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
Nama. Pangkat NIP
( Tgl/B1n/Th)
Bendahara Pengelola. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame
Nama Pangkat NIP
FORMAT BUKU BESAR PEMBANTU
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BUKU BESAR PEMBANTU UANG JAMINAN PEMBONGKARAN (UJB) BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN PERIODE BULAN
No
Tanggal
No.Bukti
Uraian
DEBET
KREDIT
SALDO
BPPKAD DPMPTSP
Surakarta,
( Tgl/B1n/Th)
Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Bendahara Pengelola Uang Jaminan
Keuangan dan Aset Daerah
Pembongkaran Reklarne
Kota Surakarta
Nama
Nama
Pangkat NIP
Pangkat NIP
FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA BULAN • TAHUN PENGELUARAN UANG
PENERIMAAN UANG NO
URAIAN
SALDO TAHUN YANG LALU
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
1
2
3
4
JUMLAH JUMLAH BULAN S/D INI BULAN INI
5
(4+5) 6
JUMLAH S/D BULAN YANG LALU
JUMLAH BULAN INI
7
8
JUMLAH SALDO S/D TAHUN INI B AN INI (7+8) 9
SALDO SAMPAI DENGAN TAHUN INI
(6-9) 10
(3+10) 11
Surakarta, Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Bendahara Pengelola UJB BPPKAD Kota Surakarta
Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Nama Pangkat NIP
Nama Pangkat NIP
FORMAT PENERIMAAN UJB REKLAME
PENERIMAAN UJB REKLAME KOTA SURAKARTA NO TANGGAL
NPWPD
NAMA
TAHUN
SPTPD
KOHIR
JUDUL
LOKASI
Surakarta,
( Tgl/ Bln/ Th)
Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Bendahara Pengelolan Uang Jaminan
Keuangan dan Aset Daerah
Pembongkaran Reklame
Kota Surakarta
Nama Pangkat NIP
Nama Pangkat NIP
REGISTER
FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)
..
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
..-
SURAT TANDA SETORAN (STS) STS No.
Harap
Bank No. Rekening
diterima
uang
(
• :
sebesar Rp (dengan huruf) ) Rincian pemindahbukuan sebagai berikut : Daftar Wajib Pajak Reklame
No.
Nama Wajib Pajak
Masa Tayang Berakhir
Reklame Tetap/Insident
Nominal
Jumlah Uang tersebut diterima tanggal
Surakarta, Bendahara Pengelola UJB
Diterima oleh, PT Bank Jateng Cab. Surakarta
( (
)
) Pangkat NIP.
WALIKOT SURAKARTA./-
FX H A DI RUDYATMO
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 38 TAHUN Q0%7 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME FORMAT SURAT SETORAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME TETAP SURAT SETORAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME TETAP PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SURAT SETORAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN Bulan DAN ASET DAERAH Tahun J1 Jend Sudirman No.2 Telp (0271) 648089, 646631, Surakarta 57111 Nama Alamat .• NPWPD • Menyetor berdasarkan : No.
Ayat 124.013
• •
Rincian UJB Reklame Tahun (25%) Dengan ukuran Jumlah Jenis Reklame Bunyi Reklame Lokasi Pemasangan Masa Pajak
Jumlah
: : .• : :
Jumlah Rp. Dengan Huruf Surakarta, Penyetor,
Ruang untuk Kas Register Tanda Tangan / Cap BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
FORMAT SURAT SETORAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME INSIDENTIL SURAT SETORAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME INSIDENTIL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
SURAT SETORAN Bulan Tahun
.• .•
J1 Jend Sudirman No.2 Telp (0271) 659693, (0271) 642020 Psw 422,528 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111 . Nama .• Alamat .• NPWPD : Menyetor berdasarkan No.
Jumlah
Rincian
Ayat 124.013
Uang Jaminan Pembongkaran Reklame Tahun (100%) Dengan ukuran Jumlah Jenis Reklame Bunyi Reklame Lokasi Pemasangan Masa Pajak
: : : : : : Jumlah Rp.
Dengan Huruf Surakarta,... Penyetor,
Ruang untuk Kas Register Tanda Tangan / Cap DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA
WALIKOTA SURAKARTA,
(A -
FX HADI RUDYATMO f
