RAPAT KOORDINASI GUBERNUR RIAU DENGAN BUPATI/WALIKOTA SE PROVINSI RIAU “Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Konsolidasi Persiapan Pilkada Serentak di Provinsi Riau Tahun 2015” Pekanbaru, 11 Mei 2015
Luas Wilayah: 107.931,71 KM2 Daratan : 86.411,90 Km2 Lautan : 21.478,81 Km2 Panjang Garis Pantai : 2.078,15 Km KAB. ROKAN HULU Luas : 722.977,68 Ha Jmlh Kec : 16 Kec Jmlh Kel/Desa : 145 Jmlh Pemilih : 331.879 Jiwa Jmlh TPS : + 963 Akhir Masa Jabat:19-04-2016 Jmlh Dana: 23.457.335.130 KAB. KUANSING Luas : 520.216,13 Ha Jmlh Kec :15 Kec Jmlh Kel/Desa : 229 Jlmh Pemilih : 229.872 Jiwa Jmlh TPS : + 668 Akhir Masa Jabat: 1-06-2016 Jmlh Dana: 18.514.412.650 KAB. INDRAGIRI HULU Luas : 767.626,66 Ha Jmlh Kec : 14 Kec Jmlh Kel/Desa: 194 Jlmh Pemilih : 282.000 Jiwa Jmlh TPS : + 839 Akhir masa jabatan: 03-08-2015 Jmlh Dana: 17.610.479.063 KAB. ROKAN HILIR Luas : 896.142,93 Ha Jmlh Kec : 15 Kec Jmlh Kel/Desa : 176 Jmlh Pemilih :376.073 Jiwa Jmlh TPS : + 1320 Akhir Masa jabat: 8-06-2016 Jmlh Dana: 23.457.335.130
KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PILKADA TERDIRI ATAS : 1 Kota 8 Kabupaten 106 Kecamatan 1319 Desa / Kelurahan
JUMLAH PEMILIH : 2.526.055 JIWA LAKI-LAKI : 1.302.859 JIWA PEREMPUAN : 1.223.196 JIWA JUMLAH TPS : 7.452 TPS HARI “H” PILKADA SERENTAK: “RABU/9 DESEMBER 2015” KOTA DUMAI Luas : 203.900,00 Ha Jmlh Kec : 7 Kec Jmlh Kel/Desa : 33 Jmlh Pemilih : 197.137 Jiwa Jmlh TPS : + 607 Akhir masa jabat: 12-08-2015 Jmlh Dana: 10.500.000.000
KOTA DUMAI KAB. ROKAN HILIR
KAB. BENGKALIS Luas : 843.720,05 Ha Jmlh Kec : 8 Kec Jmlh Kel/Desa : 102 Jmlh Pemilih : 366.285 Jiwa Jumlah TPS : + 1187 Akhir masa jabat: 5-08-2015 Jmlh Dana: 33.381.711.480
KAB. BENGKALIS
KAB. ROKAN HULU KAB. SIAK
KAB. MERANTI
KAB. PELALAWAN
KAB. KUANTAN SINGINGI
KAB. SIAK Luas : 823.357,00 Ha Jmlh Kec: 14 Kec Jmlh Kel/Desa : 131 Jmlh Pemilih : 274.449 Jiwa Jumlah TPS: + 747 Akhir masa jabat: 19-06-2016 Jmlh Dana: 18.839.520.355 KAB. KEP. MERANTI Luas : 360.703,00 Ha Jmlh Kec : 9 Kec Jmlh Kel/Desa : 101 Jmlh Pemilih : 136.602 Jiwa, Jmlh TPS : + 484 Akhir masa jabat: 30-07-2015 Jmlh Dana: 10.000.000.000
KAB. INDRAGIRI HULU
KAB. PELALAWAN Luas :1.240.413,95 Ha Jmlh Kec:12 Kec Jmlh Kel/Desa : 118 Jmlh Pemilih : 366.285 Jiwa Jmlh TPS : + 637 Akhir masa jabat: 07-04-2016 Jmlh Dana: 21.074.326.400
Regulasi dan Substansi Strategis Pilkada Serentak Peran Gubernur dalam Pengusulan Penjabat Bupati/walikota
Isu-Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan yang terkait Pilkada Serentak Hal-Hal dan Upaya yang perlu menjadi perhatian Kab/Kota tentang Pilkada serentak & penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peran Partai Politik sebagai pilar demokrasi yang diperkuat dalam hal menentukan pemimpin daerah melalui penentuan pasangan calon
Regulasi dan Substansi Strategis Pilkada Serentak
Dinamika Penetapan UndangUndang PILKADA
UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang
UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU. No.1 Tahun 2015
NILAI-NILAI POSITIF REVISI
PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan walikota
Perbaikan sejumlah persyaratan calon dengan tujuan agar lebih tercipta kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas Peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada yang ditingkatkan sebagai wujud nyata bahwa rakyat memiliki andil besar dalam menentukan pemimpin di daerahnya Penentuan pasangan pemenang dalam Pilkada dengan metode “suara terbanyak” guna mewujudkan Pilkada yang cukup “satu putaran” saja sebagai kebijakan yang selaras dengan semangat Pilkada serentak yang efektif dan efisien
Pilkada berpasangan KDH dan Wakil KDH Calon Perseorangan harus didukung minimal 6,5 % s.d 10 % dari Jumlah Penduduk Penguatan delegasi tugas pelaksanaan Pilkada oleh KPU, KPU Prov., dan KPU Kab/Kota Penguatan syarat calon KDH
Regulasi dan Substansi Strategis Pilkada Serentak
Parpol yang memiliki kursi di DPRD dan hasil pemilihan DPRD 2014 yang dapat mengusulkan pasangan calon KDH
Substansi Strategis
Rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan di PPS (Desa/Kelurahan), karena dari KPPS (di TPS) langsung ke PPK di kecamatan Pemenang Pilkada didasarkan suara terbanyak Penyelesaian sengketa Pilkada oleh PTUN Penyelesaian Pidana Pilkada oleh Peradilan Umum Pengajuan gugatan hasil Pilkada bila selisih suara antara 0,5 % s/d 2 % dari jumlah penduduk Penyelesaian gugatan hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (sebelum bentuk badan Peradilan Khusus)
PERAN GUBERNUR DALAM PENGUSULAN CALON PENJABAT BUPATI/WALKOTA
1. Implikasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak adalah terjadi kekosongan Jabatan Kepala Daerah. Perlu diangkat Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana harian Kepala Daerah 2. Gubernur mengusulkan tiga nama Calon penjabat Bupati/Walikota yang memenuhi syarat (Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama). Mendagri mempertimbangkan dan menetapkan satu orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Bupati/Walikota 3. Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah Kab/Kota sebagai Pelaksana Harian Bupati/Walikota (Bila kekosongan Jabatan Bupati/Walikota kurang dari dua bulan) Sumber : UU no 8 Tahun 2015 Pasal 201 ayat (9) dan hasil Rakornas Pilkada serentak 4 Mei 2015
I.
ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN YANG TERKAIT PILKADA SERENTAK
POTENSI GANGGUAN KAMTIBMAS
Tahapan persiapan Pilkada serentak • Pada saat pemutakhiran data dan daftar pemilih (penduduk yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar, nama yang tertera pada surat undangan tidak sesuai dengan DPT)
Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak • Pendaftaran pasangan calon (kepengurusan ganda parpol, dukungan KTP calon perseorangan) • Distribusi logistik (kondisi Geografis daerah-daerah yang sulit dijangkau memerlukan attensi khusus dalam pengamanannya) • Saat kampanye • Masa tenang • Pemungutan suara • Hitung dan rekap suara • Penetapan hasil Pilkada • Pengajuan hasil perselisihan Pilkada • Pelantikan KDH dan Wakil KDH
1
ISU-ISU STRATEGIS
KONFLIK DI DAERAH PERBATASAN
Konflik 5 desa antara Kab. Kampar dengan Kab. Rohul : 1. Sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 395k/TUN/2011 Tgl. 10 September 2012 5 desa itu adalah: desa tanah datar, desa intan jaya, desa muara intan, desa rimba jaya, dan desa rimba makmur yang membatalkan surat Mendagri Nomor: 135.6/824/SJ yang memasukkan 5 desa kedalam wilayah Kabupaten Rohul. 2. - Pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2008 dan 2013 pemilih pada 5 desa ini masuk ke wilayah Kabupaten Kampar. - Pileg tahun 2009 dan 2014 yang lalu pemilih juga masuk ke wilayah Kabupaten Kampar. 3. Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tgl. 2 Februari 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dimana kelima desa tersebut oleh Menteri Dalam Negeri diberikan nomor kode wilayah dalam wilayah administasi pemerintahan Kab. Kampar.
2
ISU-ISU STRATEGIS
KONFLIK DI DAERAH PERBATASAN
3
Dari 9 segmen batas Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015 ini masih berpotensi konflik di perbatasan yaitu: 1. Dumai-Rohil di Subsegmen Kec. Sungai Sembilan dengan Kec. Sinaboi 2. Inhu-Pelalawan di Subsegmen Kec. Lirik dengan Kec. Ukui 3. Kampar-Siak di Subsegmen pertigaan batas antara Kab.SiakKampar-Rohul pada lokasi Libo area (KM 41) 4. Kampar-Rohul di Subsegmen batas 5 desa yaitu: desa intan jaya, desa tanah datar, desa muara intan, desa rimba jaya dan desa rimba makmur pada kec. Kunto darussalam dengan Kec. Tapung hulu 5. Pelalawan-Kampar di Subsegmen Kec. Langgam dengan Kec. Kampar Kiri 6. Bengkalis-Siak di Subsegmen Kec. Kandis Kec.Siak kecil dengan Sabak Auh dan Bunga raya 7. Rohul-Siak di Subsegmen pertigaan antara kab Siak-KamparRohul pada lokasi libo (KM 41) 8. Kuansing-Inhu di Subsegmen desa silunak Kec.Batang Peranap dengan desa pulau jambu Kec. Cerenti
Riau dengan Sumatera Utara: Potensi Konflik masih Terdapat pada subsegmen batas Kab. Rohul dengan Kab. Padanglawas dan subsegmen batas Kab. Rohil dengan Kab. Labuhan Batu Selatan
1. Sinergitas Pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota
ISU-ISU AKTUAL PEM. DAERAH LAINNYA
2. Rencana Aksi Gerakan Nasional penyelamatan SDA: - Perlu perhatian khusus Bupati/Walikota (Surat Gubernur Riau No.500/ADM-EK/72.05 perihal Penataan Perizinan dalam rangka Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia) untuk mendukung data dan informasi - Fokus rencana aksi ini pada sektor Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Pertambangan
1. Sinkronisasi Program Pemerintah dalam RPJMN dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten 2. Sinkronisasi RKP, dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kab/Kota Implementasi Nawacita Jokowi - JK yaitu melakukan Revolusi Karakter Bangsa melalui Revolusi Mental (artinya Gerakan Kolektif yang melibatkan seluruh komponan bangsa dengan memperkuat peran semua institusi Pemerintahan dan Pranata sosial budaya yang ada di masyarakat meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan. Optimistis, produktif dan inovatif, kerjasama, dan gotong royong 1. Peningkatan kepatuhan & penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan 2. Perkuatan kelembagaan politik & reformasi birokrasi pemerintahan 3. Peningkatan kemandirian ekonomi & daya saing bangsa 4. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta & inovasi 5. Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya 6. Pengembangan kepribadian & peneguhan jati diri bangsa 7. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga media publik
HAL-HAL DAN UPAYA YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KAB/KOTA TENTANG PILKADA SERENTAK & PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LARANGAN BAGI PETAHANA (KDH DAN WAKIL KDH) TERKAIT DENGAN PILKADA SERENTAK
1. Pejabat Negara, Pejabat ASN, dan Kepala Desa atau Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon selama masa kampanye 2. Petahana dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk Pejabat pelaksana tugas 3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemda untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir 4. Dalam hal Petahana melakukan hal dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
Sumber : UU no. 1 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (1), (2),(3) dan (4)
HAL-HAL DAN UPAYA YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KAB/KOTA TENTANG PILKADA SERENTAK & PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DUKUNGAN PEMDA DALAM MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK
1. Penempatan aparat Pemda pada sekretariat KPU Provinsi dan Kab/Kota (Surat edaran Mendagri No. 870/1925/SJ tanggal 17 April 2015 perihal dukungan pegawai pada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota) 2. Penyerahan data penduduk kepada KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota a. Data agregat kependudukan perkecamatan atau DAK2 (pada tanggal 17 April 2015) b. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 (tanggal 3 Juni 2015) 3. Mendukung pendanaan Pilkada serentak (Permendagri No. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 dan Se Mendagri No. 900/1196/SJ tanggal 9 Maret 2015) 4. Mengawal Trantibmas selama Pilkada (PerMendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satuan perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilu
HAL-HAL DAN UPAYA YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KAB/KOTA TENTANG PILKADA SERENTAK & PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DUKUNGAN PEMDA DALAM PENDANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
5. Pemda, KPUD, BAWASLU/PANWAS, serta unsur terkait segera menyepakati besaran anggaran Pilkada dan menjamin kepastian tersedianya pendanaan guna efektifitas penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 6. Bupati/Walikota segera melakukan penandatanganan naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2015 sebagai dasar pelaksanaan peyaluran dan pencairan dana APBD untuk kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2015, mengingat saat ini tahapan kegiatan sudah dimulai.
HAL-HAL DAN UPAYA YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KAB/KOTA TENTANG PILKADA SERENTAK & PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. Bupati/Walikota yang di daerahnya masih terdapat konflik-konflik perbatasan agar segera menyelesaikan melalui kesepakatan pada subsegmen batas yang masih bersengketa yang berpedoman kepada permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
