RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALIKOTA, FORKOPIMDA SE-PROVINSI RIAU “PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI RIAU” PEKANBARU, 10 NOVEMBER 2015
Luas Wilayah: 107.931,71 KM2 Daratan : 86.411,90 Km2 Lautan : 21.478,81 Km2 Panjang Garis Pantai : 2.078,15 Km KAB. ROKAN HULU Luas : 722.977,68 Ha Jmlh Kec : 16 Kec Jmlh Kel/Desa : 145 Jmlh Pemilih : 557.660 Jiwa Jmlh TPS : + 963 Akhir Masa Jabat:19-04-2016 Jmlh Dana: 18.651.502.136 KAB. KUANSING Luas : 520.216,13 Ha Jmlh Kec :15 Kec Jmlh Kel/Desa : 229 Jlmh Pemilih : 323.047 Jiwa Jmlh TPS : + 668 Akhir Masa Jabat: 1-06-2016 Jmlh Dana: 16.100.000.000 KAB. INDRAGIRI HULU Luas : 767.626,66 Ha Jmlh Kec : 14 Kec Jmlh Kel/Desa: 194 Jlmh Pemilih : 416.582 Jiwa Jmlh TPS : + 839 Akhir masa jabatan: 03-08-2015 Jmlh Dana: 17.610.479.063
KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PILKADA TERDIRI ATAS : 1 Kota 8 Kabupaten 106 Kecamatan 1319 Desa / Kelurahan
JUMLAH TPS : 7.452 TPS HARI “H” PILKADA SERENTAK: “RABU/9 DESEMBER 2015” KOTA DUMAI Luas : 203.900,00 Ha Jmlh Kec : 7 Kec Jmlh Kel/Desa : 33 Jmlh Pemilih : 264.270 Jiwa Jmlh TPS : + 607 Akhir masa jabat: 12-08-2015 Jmlh Dana: 10.500.000.000
KOTA DUMAI KAB. ROKAN HILIR
KAB. BENGKALIS Luas : 843.720,05 Ha Jmlh Kec : 8 Kec Jmlh Kel/Desa : 102 Jmlh Pemilih : 522.431 Jiwa Jumlah TPS : + 1187 Akhir masa jabat: 5-08-2015 Jmlh Dana: 33.381.711.480
KAB. BENGKALIS
KAB. ROKAN HULU KAB. SIAK
KAB. MERANTI
KAB. PELALAWAN
KAB. ROKAN HILIR
Luas : 896.142,93 Ha Jmlh Kec : 15 Kec Jmlh Kel/Desa : 176 Jmlh Pemilih : 626.082 Jiwa Jmlh TPS : + 1320 Akhir Masa jabat: 8-06-2016 Jmlh Dana: 23.481.959.005
JUMLAH PEMILIH : 3.682.021 JIWA LAKI-LAKI : 1.908.254 JIWA PEREMPUAN : 1.773.767 JIWA
KAB. KUANTAN SINGINGI
KAB. SIAK Luas : 823.357,00 Ha Jmlh Kec: 14 Kec Jmlh Kel/Desa : 131 Jmlh Pemilih : 407.312 Jiwa Jumlah TPS: + 747 Akhir masa jabat: 19-06-2016 Jmlh Dana: 15.173.401.525 KAB. KEP. MERANTI Luas : 360.703,00 Ha Jmlh Kec : 9 Kec Jmlh Kel/Desa : 101 Jmlh Pemilih : 203.833 Jiwa, Jmlh TPS : + 484 Akhir masa jabat: 30-07-2015 Jmlh Dana: 10.000.000.000
KAB. INDRAGIRI HULU
KAB. PELALAWAN Luas :1.240.413,95 Ha Jmlh Kec:12 Kec Jmlh Kel/Desa : 118 Jmlh Pemilih : 360.804 Jiwa Jmlh TPS : + 637 Akhir masa jabat: 07-04-2016 Jmlh Dana: 3.000.000.000
OUTLINE KESIAPAN 9 KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2015 KONDISI AKTUAL DAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK DESK PILKADA PROVINSI RIAU HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN (DIREKTIF GUBERNUR)
KESIAPAN 9 KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2015
1. ALOKASI ANGGARAN
2. KESIAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PILKADA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kabupaten Kepualauan Meranti : Rp. 19,030,798,850,Kabupaten Indragiri Hulu : Rp. 17.610.479.062,Kota Dumai : Rp. 10,500.000.000,Kabupaten Bengkalis : Rp. 23.099.707. 800.Kabupaten Rokan Hulu : Rp. 18.651.502.136,Kabupaten Rokan Hilir : Rp. 23.481.959.005,Kabupaten Pelalawan : Rp. 22.270.297.800,Kabupaten Siak : Rp. 15.173.401.525,Kabupaten Kuantansingingi : Rp. 16.100.000.000,-
1. PPK di 9 Kab/Kota sudah terpilih 2. PPS di 9 Kab/Kota sudah terpilih 3. KPPS di 9 Kab/Kota sudah terbentuk
KESIAPAN 9 KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2015 3. TAHAPAN PILKADA
1. Tahapan Persiapan 2. Tahapan Penyelenggaraan
Tahapan Persiapan : 1. Perencanaan program dan anggaran; 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; 3. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimtek; 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 5. Pendaftaran pemantau pemilihan; 6. Pengolahan DP4; 7. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
Tahapan Penyelenggaraan : 1. Pencalonan,terdiri dari: Syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pendaftaran Pasangan Calon 2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan 3. KAMPANYE (Tgl 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015): Debat publik/debat terbuka antar calon (Tgl 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015) Masa tenang dan pembersihan alat (Tgl 6 Desember 2015 s/d 8 Desember 2015) peraga kampanye. 4. Laporan dan audit dana kampanye 5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 6. Pemungutan dan penghitungan suara 7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara 8. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara 9. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan 10. Sengketa perselisihan hasil pemilihan 11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih paska putusan Mahkamah konstitusi 12. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih 13. Evaluasi dan pelaporan.
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN PEMPROV RIAU TERKAIT PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK
1.
RAKORNAS PILKADA SERENTAK GUBERNUR SE-INDONESIA DAN KPU SE-INDONESIA DENGAN MENDAGRI PADA TANGGAL 4 MEI 2015 DI JAKARTA.
2.
RAKOR GUBERNUR RIAU DENGAN WALIKOTA /BUPATI SE-RIAU MEMBAHAS PENGANGGARAN PILKADA SERENTAK DAN ISU STRATEGIS LAINYA. OUTPUT : NPHD TELAH DI TANDA TANGAN OLEH BUPATI/WALIKOTA PADA TANGGAL 11 MEI 2015 DI GEDUNG DAERAH RIAU.
3.
RAKOR GUBERNUR DENGAN PIMPINAN DEWAN KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU TANGGAL 19 MEI 2015 DI GEDUNG DAERAH PROV. RIAU.
4.
RAKOR FOKORPIMDA PROVINSI RIAU, TENTANG STABILITAS KEAMANAN DAERAH DAN KESIAPAN DAERAH DALAM MENGHADAPI PILKADA, PADA TANGGAL 12 MEI 2015 DI RUANG MELATI KANTOR GUBERNUR PROV RIAU.
5.
RAKOR CAMAT DENGAN GUBERNUR RIAU, DIHARAPKAN CAMAT DAPAT AKTIF MENDUKUNG KELANCARAN PILKADA SERENTAK DI RIAU, PADA TANGGAL 4 JUNI 2015 DI GEDUNG DAERAH PROV. RIAU.
6.
DIALOG DAN TALKSHOW DI TELEVISI LOKAL (RIAU TV) TANGGAL 8 JUNI 2015 DI STUDIO RIAU TV UNTUK SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI PILKADA SERENTAK.
7.
RAPAT FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA TGL. 29 JUNI 2015 TENTANG ANTISIPASI KEAMANAN, KETERTIBAN PILKADA SERENTAK, KETERSEDIAAN SEMBAKO, BBM, KELANCARAN TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN, PASOKAN LISTRIK DALAM BULAN SUCI RAMADHAN DAN MENJELANG LEBARAN IDUL FITRI 1436 H
1. DASAR HUKUM Undang-undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota; Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu; Permendagri No.9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; SE MENDAGRI Nomor 270/1982/OTDA Perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015
DESK PILKADA PROVINSI RIAU
SK Gubernur Riau Nomor: KPTS. 1139/IX/2015 Tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9 (Sembilan) Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015
2. TUGAS DESK PILKADA - Melakukan Pemantauan Dan Pelaporan Di Bidang Kependudukan, Bidang Anggaran, Bidang Keamanan Dan Bidang Teknis Pelaksanaan -
Menginventarisasi Dan Mengantisipasi Permasalahan-permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan PILKADA.
-
Memberikan Saran Kepada Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pelaksanaan PILKADA.
-
Melaporkan Informasi Kepada Pemerintah Mengenai Pelaksanaan PILKADA.
-
Melakukan Sosialisasi, Monitoring Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan PILKADA.
3. TUJUAN DESK PILKADA Memfasilitasi Sukses Pilkada Serentak Di 9 Kab/Kota, Memberikan Laporan Secara Continue Ke Desk Pilkada Pusat Dan Memonitor Desk Pilkada Kab/Kota Untuk Mengantisipasi Kondisi Aktual Di 9 Kab/Kota Terkait Penyelenggaraan Desk Pilkada Mengoptimalkan Koordinasi, Integrasi, Sinergi Dengan Desk Pilkada Di Kabupaten/Kota
DESK PILKADA PROVINSI RIAU
4. TUGAS SEKRETARIAT DESK PILKADA Memfasilitasi Desk Pilkada Dalam Rangka Memantau Situasi/Dinamika Politik Dan Keamanan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pada Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Meranti, Inhu, Bengkalis, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, Rohul, Kuansing, Rohil Dan Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2015; Mempersiapkan Dan Memberikan Data Dan Informasi Yang Diperlukan Oleh Desk Pilkada Yang Berkaitan Dengan Bidang Kependudukan, Bidang Anggaran, Bidang Keamanan Dan Bidang Teknis Pelaksanaan Di Kab. Meranti, Inhu, Bengkalis, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, Rohul, Kuansing, Rohil Dan Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2015; Melaksanakan Ketatausahaan;
Tugas-tugas
Kesekretariatan
Dan
Mengelola
Membantu Desk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Dalam Menyusun Laporan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Meranti, Inhu, Bengkalis, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, Rohul, Kuansing, Rohil Dan Kab. Siak Prov. Riau Tahun 2015.
5. MEKANISME PELAPORAN
DESK PILKADA PROVINSI RIAU
Data yang telah diolah oleh Tim Daerah dikirim melalui SKPD Pengelola Sistem Informasi di Daerah ke Tim Pusat dan sebaliknya; Penanggung jawab data dan informasi adalah pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan (Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota); Data dan Informasi yang bersifat final akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; Media Publikasi dan koordinasi dalam bentuk videowall, hardcopy, dan website resmi Kemendagri www.kemendagri.go.id. Aktifitas Video Conference antara pimpinan pusat dan daerah atau antar daerah dikoordinasikan ke Pusat Data dan Sistem Informasi oleh Penanggung jawab masing-masing;
STRUKTUR ORGANISASI DESK PILKADA PROVINSI PLT GUBERNUR RIAU (Penanggungjawab) n Sekretaris Daerah (Ketua) Kepala Biro ADM PUM (Sekretaris)
Asisten Pem. & Kesra (Wakil Ketua)
Posko Desk PILKADA
Penanggung Jawab bidang Data Kependudukan (DirjenDukcapil) Kepala Disnakertrans duk Prov.Riau
Kabid. Kependudukan
Penanggung Jawab bidang Anggaran
Kepala BPKAD
Kepala Bappeda
Penanggung Jawab bidang Teknis Pelaksanaan (Prov. Riau) (DirjenOtda) -
Staf Ahli Gubernur Bid.Politik Kepala Badan Kesbangpol Inspektur Kepala Diskominfo Kepala Biro Hukum dan HAM Kepala Biro Humas Kepala Biro Adm. Kemasyarakatan Kepala Biro Umum Kabag. KDH, HAL, dan DPRD Biro Admpum Kabid Politik Dalam Negeri Kasubbag Fasgub Biro Admpum Kasubbag Penataan Batas Biro Admpum
Penanggung Jawab bidang Keamanan
Kapolda Riau
Kepala Kajati Riau
Kepala Satpol PP Prov. Riau
1. PASTIKAN SETIAP TAHAPAN PILKADA SERENTAK BERJALAN SESUAI DENGAN MEKANISME ATURAN YANG BERLAKU
2. UNSUR PENYELENGGARA BEKERJA PROFESIONAL DAN MENGOPTIMALKAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT
HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN (DIREKTIF GUBERNUR)
3. PASTIKAN SEMUA PIHAK: BUPATI/WALIKOTA, CAMAT, LURAH, KEPALA DESA, DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM MENDUKUNG SUKSES PILKADA SERENTAK YANG AMAN, DAMAI, DAN KONDUSIF SAMPAI DILANTIKNYA BUPATI/WALIKOTA DEFINITIF DI 9 KAB/KOTA
4. DUKUNGAN PIHAK DAN APARAT KEAMANAN UNTUK MENGAWAL SETIAP TAHAPAN PILKADA SERENTAK AGAR AMAN, DAMAI, DAN KONDUSIF
5. TINGKATKAN SOSIALISASI AGAR MASYARAKAT DALAM BERPERAN AKTIF DAN BERPARTISIPASI MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI-H TGL 9 DESEMBER 2015 6. DESK PILKADA KAB/KOTA MEMBERIKAN LAPORAN SECARA CONTINUE KEPADA DESK PILKADA PROVINSI DAN DESK PILKADA PROVINSI KE PUSAT MELALUI MEDIA TELECONFERENCE, DLL