Walikota Batasi Pembangunan Mall

TERBITAN DWIMINGGUAN

GELIAT KOTA METROPOLITAN

EDISI III / FEBRUARI 2008

http://inforkom.palembang.go.id

Walikota Batasi Pembangunan Mall Fokus Pemberdayaan Pasar Tradisional Palembang, WK. Maraknya perkembangan pasar modern (mall) di wilayah metropolis dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan pasar tradisional. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Walikota-nya Ir. H. Eddy Santana Putra, MT mengambil kebijakan untuk membatasi pendirin mall di daerah ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah tengah fokus pada pembangunan dan pemberdayaan pasar tradisional “Pasar tradisional dibangun untuk pengusaha kecil dan menengah, bukan pengusaha besar. Pengusaha besar bisa bangun mal sendiri, tapi dibatasi. Untuk saat ini (keberadaan) mal sudah cukup,” tegas Eddi Santana, saat silaturahmi dengan pedagang kakilima (PKL) di Jl Beringin Janggut II, Minggu (10/2). Empat tahun terakhir, setidaknya ada tiga mal baru meramaikan Palembang. Yaitu Palembang Square, Palembang Trade Center, dan Palembang Indah Mal. Kehadiran mall-mall tersebut tak pelak mengalihkan perhatian warga metropolis. Apalagi, kenyamanan, keamanan, serta banyaknya produk yang ditawarkan dengan harga murah oleh para pengelola mall menjadi daya pikat tersendiri bagi

warga Palembang. “Saya tidak pernah mau mematikan usaha pedagang. Sekarang kita fokus ke pasar tradisional, di Plaju kita bangun pasar baru, pasar lama kita renovasi. Ini untuk menciptakan masyarakat sejahtera,” tambah Eddy Santana. Dalam pandangan pengamat ekonomi, Amidi, peluang bagi pengusaha untuk mendapat perizinan pembangunan mal baru masih terbuka. Asalkan, konsep

pembangunan yang ditawarkan berbeda dengan mal-mal yang sudah ada saat ini. Pembangunan mal yang khusus menyediakan serta menawarkan satu jenis barang, seperti peralatan elektronik atau depot buah, disebut Amidi sebagai salah satu alternatif yang cukup baik. “Tapi kalau konsepnya sama dengan yang sekarang, dikhawatirkan justru akan mematikan yang sudah ada,” kata Amidi. (yat)

2

Teras


Salam Redaksi Diterbitkan Oleh: DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA PALEMBANG SUSUNAN REDAKSI Pengarah: Drs. H. Rismalyani Kepala Dinas Inforkom Kota Palembang Penanggung Jawab: Kasubdin Pelayanan Inforkom Kota Palembang Pemimpin Redaksi: Drs. H. Thamrin Redaktur Pelaksana: Hidayatullah Adronafis, SE Sekretaris Redaksi: Tuty Eliaty Efrodina, SH Keuangan: Zamhari, S.Sos, Zubaidah Staf Redaksi: Bambang Irawan S, SH Drs. H. Thamrin, Hj. Djuwita Ghazali,SH, Hj. Asmawaty Thohironie, SH, Drs. Husin Djauhari, Iin Indraswari, S.Kom, Indra Sena Wirawan, SE, Lilik Wijayanti, Widya Oktarina, ST, Hidayatullah Adronafis, SE, Rio Esha Saputra Fotografer: Mastop, SH, Sairin, Winardi, SE Desain Grafis/Lay Out: Juan Kelly Distribusi: Syahlan, Junaidi Alamat Redaksi: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang (Depan Wisma Prodexim) Telp. : (0711) 352271 Fax : (0711) 353262 Website: http:// inforkom.palembang.go.id E-mail: [email protected] Percetakan: CV. JAYA SEMPURNA (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Mall versus Pasar Tradisional? DALAM empat tahun terakhir, sejumlah mall berdiri pesat di Kota Palembang. Antara lain Mall Palembang Trade Center (PTC), Palembang Square dan Palembang Indah Mall. Kehadiran mal-mal ini dirasakan berguna bagi warga metropolis. Lokasi yang strategis. kenyamanan, keamanan, harga relatif murah dan aneka barang yang ditawarkan menjadi daya pikat tersendiri bagi pengunjung dalam menyikapi kehadiran mal-mal ini, pada satu sisi. Disisi lain, bila kita benturkan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (baca : pasar tradisional), kehadiran mal-mal ini memberikan dampak yang besar, bahkan cenderung negatif, bagi para pedagang. Sebagai ilustrasi, para konsumen lebih meyukai berbelanja sayur di mal daripada berbelanja di pasar tradisional. Selain harganya lebih “miring” kualitas pun rupanya menjadi pertimbangan tersendiri. Itu baru dari pertimbang kualitas saja, belum lagi pertimbangan yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, dalam analisa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait dengan investasi asing yang masuk ke republik ini, 70 % modal asing/lokal hanya mampu menyerap 10-16 % angkatan kerja yang ada (Ningsih, 2005). ILO pun memaparkan bahwa 65 % penduduk Indonesia bergiat di sektor informal, hanya 35 % saja yang bekerja di sektor formal. Ini berarti, kehadiran investasi asing (antara lain mal-mal) belum optimal menjawab kebutuhan akan penyediaan lapangan kerja dalam skala besar (massif). Karena itu, kebijakan Pemkot Palembang yang memberlakukan kebijakan pembatasan pembangunan mall, dan fo-

kus pada pengembangan serta pemberdayaan pasar tradisional patut disyukuri. Keberadaan pasar tradisional tidak saja harus dilindungi, tetapi juga harus dibangun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor lokasi, pangsa pasar, desain fisik, tata letak (setting), ragam dan kualitas produk yang dijual, fasilitas, dan keberadaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi rakyat lainnya. Pada akhirnya, keberadaan pasar tradisional yang representatif dapat memicu gairah produksi pelaku ekonomi rakyat dan gairah masyarakat untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya di situ. Melalui cara-cara produksi dan distribusi dari bawah (bottom-up) inilah maka kesesejahteraan dan martabat (harga diri) rakyat dapat terangkat. Tapi, bukan berarti pembatasan ini meniadakan sama sekali kehadiran malmal. Para pemilik maupun pengelola mall dituntut melakukan reorientasi, agar kehadiran mereka bisa menopang keberadaan pasar tradisional dan bukan “mematikan” keberadaan para pelaku ekonomi kerakyatan tersebut. (*)

daksi, e R m Sala

KRONIKA Dana BOS Disiapkan Rp. 77 Miliar DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 14 kabupaten/kota di Sumsel dijadwalkan sudah bisa dicairkan 21 Februari mendatang. Proses pencairan langsung ke rekening masing-masing sekolah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumsel, H Dwi Priyono Kamis (14/2). Menurut Dwi, total anggaran dana pendidikan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2007 senilai Rp 77,132 miliar. Dana BOS untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama termasuk didalamnya SD dan SMP terbuka. Sementara, khusus untuk Kabupaten Musi Banyuasin, menurut Dwi belum termasuk, karena data kabupaten tersebut belum lengkap. (yat)


3

Warta Utama

Retribusi Parkir Bocor Rp 700 Juta

EDDY NURSALAM

Palembang, WK. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang mengalami kerugian sebesar Rp 700 juta akibat kebocoran pada retribusi parkir. Dari target yang ditetapkan pada 2007 lalu sebesar Rp 2,5 miliar, hanya 1,8 miliar yang diperoleh, atau terjadi kebocoran sekitar 25 persen. Menurut Kepala Subdinas LLAJ Dishub Kota Palembang Edy Nursalam, panjangnya birokrasi yang harus dilalui pemerintah dalam mengambil retribusi merupakan faktor penyebab terjadinya kebocoran. Birokrasi yang dimaksud seperti banyaknya pihak pengelola yang meng-

alihtugaskan pengelolaan parkir pada pihak kedua. Akibatnya, terjadi pemotongan keuntungan yang diperoleh sebelum sampai pada pemerintah. ”Retribusi parkir pada tingkat bawah memang sulit untuk diatasi. Terlalu banyak pihak yang merusak sistem pengelolaan parkir tersebut. Terkadang ada juga yang mengaku lahan parkir di suatu tempat adalah miliki pribadi,” kata Edy, ditemui Jumat (15/2). Edy menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 18-19/2002 tentang Pengelolaan Lahan Parkir. Dengan begitu, semua sistem parkir dalam Kota Palembang telah diatur secara jelas. Hal itu, harus dipatuhi semua pihak, baik yang telah memiliki kewenangan untuk mengelola maupun pihak lainnya. ”Sejauh ini kita telah berusaha optimal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik melalui sosialisasi maupun dengan penindakan tegas terhadap tukang parkir yang nakal,” terang Edy. Ubah Pola Parkir Menyikapi hal tersebut, Dishub Kota Palembang sedang berencana mengubah pola parkir yang ada di Kota Palembang yaitu, dengan sistem langganan. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat mengatasi keluhan masyarakat akan tingginya biaya parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir. Begitu juga dengan persoalan monopoli lahan perparkiran. Dengan adanya pola

ini diharapkan dapat teratasi. Selain itu, dengan memangkas sistem birokrasi yang merugikan pemerintah daerah, pada nantinya dapat memberikan dampak nyata pada perkembangan daerah. Saat ini, menurut Edy, Perda parkir berlangganan yang disusun telah disahkan dan disetujui DPRD Sumsel dan DPRD Kota Palembang serta Departemen Dalam Negeri. Tinggal menunggu penomorannya saja. ”Jika sudah ada peraturannya, maka PAD tahun 2008 sebesar Rp 10 miliar akan berhasil dicapai,” kata Edy lagi. Meski demikian, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan retribusi parkir tersebut. Selain itu, perlu adanya ketegasan dalam melakukan penagihan retribusi. ”Jangan hanya sebatas kata-kata, pemerintah harus lebih berani mengambil tindakan tegas dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi Kota Palembang,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Mulyadi SPd. Mulyadi mengharapkan, adanya rencana untuk mengubah pola parkir dalam waktu dekat, kiranya dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Dengan demikian, dapat memberikan banyak manfaat, baik itu bagi masyarakat maupun daerah. Sebab, selama ini pengelolaan parkir yang dilakukan pihak swasta tidak berjalan dengan lancar. ”Kita yakin, jika pemerintah serius, hasilnya akan lebih memuaskan,” katanya. (yat)

PDAM Tirta Musi Palembang Uji Coba Air Bersih 24 Jam Palembang, WK. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang melakukan uji coba pengaliran air bersih selama 24 jam. Uji coba ini dilakukan kepada 27.000 pelanggan air bersih di dua wilayah Kota Palembang. Menurut Kepala Bagian Perencanaan PDAM Tirta Musi Palembang, Budi Susilo, pihaknya menargetkan program ini akan terealisasi pada akhir 2008 ini. Karena itu pengembangan sistem ini akan terus diupayakan secara bertahap ke daerah-daerah lain di wilayah metropolis. Saat ini, kawasan lain yang telah menikmati fasilitas air bersih selama 24 jam yaitu pelanggan di kawasan Rambutan. Begitu juga kawasan di Kelurahan Tangga Takat sebagian telah menikmati fasilitas air bersih ini. “Ke depannya, mungkin kawasan KM IV, Kel 3 Ilir, Kec Sako, dan kawasan Seberang Ulu,” kata Budi, Jumat (8/2). Diakui Budi, saat ini beberapa tempat yang dialiri PDAM selama 24 jam itu belum mengalir dengan optimal. Untuk itu, perbaikan jaringan dan saluran air di berbagai kawasan terus dilakukan.

”Hidupnya memang 24 jam, tapi ada beberapa daerah yang 12 jam,sedangkan sisanya dibantu dengan mesin karena tenaga yang ada belum optimal. Jadi,jangan marah- marah jika nanti hidup airnya kecil atau tidak mengalir,” ujarnya Dia menambahkan, pihaknya sedang berupaya untuk melakukan pengawasan dan perbaikan pipa yang telah tidak layak lagi pakai. Sebab, untuk menunjang program tersebut, dibutuhkan jaringan yang baik dan kuat. Dengan begitu,tidak menimbulkan kerugian pada PDAM setiap tahunnya. ”Setidaknya memperkecil angka kebocoran yang ada saat ini, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh cukup besar dari tahun 2007,” tandasnya. Sementara, anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang Harmen Abbas mengatakan, sudah saatnya PDAM Tirta Musi meningkat pelayanan kepada pelanggan yang ada saat ini. Sebab, target yang telah ditentukan sekitar 80% masyarakat Palembang hampir terpenuhi. ”Memang harusnya seperti itu jika PDAM ingin menjadi lebih baik dan terdepan dari daerah- daerah lainnya. Jadi, anggaran yang telah dikeluarkan tidak

DRS. H. HARMEN ABBAS SALEH

sia-sia,” kata Harmen. Dia mengharapkan agar pihak PDAM terus meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang mempergunakan fasilitas air bersih. Selama ini masih sering terjadi pencurian air oleh pelanggan, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya. ”Kita yakin jika pengawasan ditingkatkan program air bersih selama 24 jam akan tercapai,” jelas Harmen.(rio)

4

Liputan Kota


Tanah di Palembang Rawan Sengketa Baru 30 Persen yang Disertifikasi Masyarakat Harus Proaktif

WILAYAH KOTA PALEMBANG DILIHAT DARI FOTO SATELIT

Palembang, WK. Banyaknya tanah yang belum disertifikasi di Kota Palembang harus dicermati dengan seksama. Bila tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pertanahan. Tercatat, dari jutaan bidang tanah, baru 30% yang disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Jadi, masih sekitar 70 persen lagi bidang tanah yang belum disertifikasi. Saya sarankan segera urus ke BPN biar tidak menimbulkan sengketa,” kata Kepala BPN Palembang, Muhtar Effendy, usai pembagian sertifikat tanah (adjustment) gratis di Jl Bunggaran yang juga dihadiri Wali Kota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT, Senin (11/ 2). Menurut Effendy, kebanyakan tanah yang belum disertifikasi bertebaran di daerah pinggiran atau pemukiman baru seperti, Sukarami, Gandus, Alang-Alang Lebar, dan lainnya. “Untuk daerah pinggiran terutama kawasan pemukiman baru, ‘kan dulunya tidak ada penghuninya dan sekarang ada. Tentu saja tanahnya belum disertifikasi,” katanya. Karena itu, BPN terus melakukan upaya maksimal. Antara lain dengan meningkatkan volume sertifikasi tanah di Kota Palembang melalui penyediaan loket kepada warga untuk membuat sertifikasi tanah. Dengan cara ini diharapkan

tidak ada lagi yang namanya calo untuk mengurus sertifikat tanah. Soal biaya pembuatan sertifikat, untuk pengukuran tanah bisa menghabiskan Rp 225 ribu. Belum lagi untuk biaya panitia. Masalahnya, pengukuran tanah tergantung dari luas dan interval. Untuk ukuran tanah 200 hingga 400 meter bisa menghabiskan Rp 400 hingga Rp 700

ribu. “Harga tersebut bukan kita yang menentukan, tapi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2002. Selagi PP tersebut belum diubah, harga pembuatan sertifikat tanah, ya seperti itulah. Belum bisa berubah,” kata Effendy lagi. Usulkan Sertifikat Gratis Melalui Prona Selain langkah diatas, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa tanah, BPN Palembang juga akan mengupayakan sertifikat gratis bagi masyarakat. Untuk itu BPN segera mengusulkan kepada Pemkot Palembang untuk memberikan anggaran melalui Prona. Prona adalah program yang didanai dari Daerah. “Tapi baru akan kita usulkan tahun 2009 nanti.” ujar Effendy. FOTO: GOOGLE Masalahnya, untuk ajudikasi sertifikasi tanah gratis yang didanai World Bank (Bank Dunia) tahun 2008, Palembang cuma mendapat jatah 9.000 bidang tanah. “Kita perkirakan akan dilakukan di kawasan Suro Tangga Buntung, Kalidoni dan Sungai Lais. Disana merupakan pusat tanah lama (tua) yang dimiliki orang tidak mampu,” kata Effendy. (sena)

Pemkot Palembang Ukur Ulang Batas Wilayah Palembang, WK. Guna memudahkan penentuan administrasi penduduk di wilayah antara Palembang dan dan Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Sukarame, Pemkot Palembang dalam waktu dekat akan melakukan pengukuran ulang batas wilayah di daerah tersebut. “Jadi kita akan mengecek patok yang sudah ada sekalian menambahnya supaya mudah diketahui batas-batas wilayah kita dengan wilayah orang,” kata Syafawi, Kasubag Agraria Tata Pemerintahan Kota Palembang, Jumat (22/2). Kendati saat ini sudah ada ribuan patok batas wilayah yang telah dipasang tetapi masih dianggap perlu supaya jarak patok satu dengan lainnya mudah ditentukan. “Yang lama itu tingginya satu meter dari tanah dengan lebar sisinya 40 centimeter. Jadi akan terlihat jelas sekali kalau ketemu,” ujar Syafawi. Nantinya, kata Syafrawi, pihaknya nanti akan turun ke lapangan dengan menggunakan alat Global Position System (GPS). (lik)


Liputan Kota

5

Perbaikan Jalan Telan Dana Rp. 52, 5 Miliar Palembang, WK. Anggaran senilai Rp 52,5 miliar telah disiapkan Pemkot Palembang guna pembangunan dan perbaikan jalan di 16 kecamatan, selama tahun 2008. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 2,7 miliar dan APBD Kota Rp 49,8 miliar. Serta, alokasi dana untuk perbaikan jalan rutin senilai Rp1,8 miliar. “Pembangunan jalan nanti mencakup 258 kegiatan. Perkiraan pengerjaan akhir bulan Maret. Saat ini RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan survei telah siap sepenuhnya,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Ir Kira Tarigan ST melalui Kasubdin Bina Marga, Ir K Zulkarnain. Mengenai pelaksanaan masih menunggu harga satuan yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Perekonomian kota, serta instansi terkait lainnya. “Kalau kita tidak bisa menentukan sendiri besaran harga satuan tersebut. Jika harga satuan sudah selesai, pembangunan segera dilakukan,” kata Zulkarnain. Kecamatan Sukarami mendapat alokasi paling besar dalam program perbaikan jalan. Yakni mencapai Rp 9,6 miliar dengan 46 kegiatan. Ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan daerah pengembangan perumahan sehingga banyak membutuhkan pembangunan infrastruktur. Sementara, untuk wilayah kecamatan

lain besaran alokasi dana bervariasi. Ilir Barat (IB) I mendapat alokasi Rp 5,3 M dengan 29 kegiatan. Kecamatan Gandus mencapai Rp 1,5 M dengan 7 kegiatan, Kecamatan IB II mendapat Rp 2,09 M dan seterusnya. (lihat boks) Pembangunan dan perbaikan jalan nanti tetap menggunakan sistem pengecoran, bukan pengaspalan, karena dinilai

lebih efektif. “Kalau kita aspal setebal 4 cm, sama dananya dengan pengecoran semen setebal 10 cm. Faktanya, untuk pemeliharaan pengecoran semen lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan aspal. Jadi sekitar 75 persen pembangunan kita masih menggunakan pengecoran,” terang Zulkarnain. (yat)

Unsri Resmi Jadi Penguji Calon Anggota Panwasda

PROF. AMZULIAN RIVAI PHD

Palembang, WK. Setelah melalui rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Panita Pengawas Daerah (Panwasda), DPRD Kota

Palembang akhirnya resmi memutuskan Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai penguji calon anggota Panwasda Kota Palembang. Penunjukkan ini karena Unsri dinilai sarat pengalaman, selain image sebagai intitusi pendidikan yang kompeten di mata publik. Dengan hasil pansus ini pula, dua perguruan tinggi lainnya yakni Universitas Muhammadiyah Palembang dan IAIN Raden Fatah batal terpilih. ”Unsri juga memiliki SDM yang lebih baik. Kita yakin mereka akan menjaring calon yang memiliki kredibilitas dan track record yang baik,” kata Sekretaris Pansus Pembentukan Panwasda Palembang, Yanuar Hendri, Senin (4/2). Pansus Pembentukan Panwasda akan menjaring lima nama sebagai anggota Panwasda. Mereka berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pers. Pendaftaran dibuka untuk untuk umum pada 25-26 Februari mendatang. Syarat yang harus dipenuhi antara lain calon harus sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dihukum penjara, dan pendidikan serendah-rendahnya SLTA. Calon juga bukan anggota pengurus

salah satu partai politik atau pemenang calon, serta usia maksimal 30 tahun. Nantinya, anggota yang terpilih akan bekerja selama enam bulan sejak dilantik, serta bertugas membentuk Panwasda di tiap kecamatan. Menurut Yanuar, proses pembentukan dan tahapan seleksi Pansus Panwasda dengan melibatkan akademisi membuktikan pembentukan Panwasda berjalan fair tanpa adanya intrik-intrik politik. Pada sisi lain, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Panwasda Palembang Prof Amzulian Rifai mengatakan, nantinya para calon akan dites secara tertulis ditambah wawancara tanya jawab seputar pemahaman mereka terhadap Pilkada. Amzulian juga menyambut baik kebijakan DPRD Kota Palembang yang melibatkan perguruan tinggi dalam menjaring calon anggota Panwasda. Hal ini memberikan kesan positif terhadap kesungguhan Dewan agar pemilihan anggota Panwasda lebih fair. ”Kita akan menjalankan mekanisme seleksi ini dengan sebaik-baiknya. Hasil akhirnya ditentukan tim pansus dari DPRD Kota Palembang,” kata Amzulian (yat)

6

Liputan Kota


Pembangunan Gedung DPRD Kota Palembang Rp. 42 Miliar Palembang, WK. Anggaran untuk pembangunan gedung DPRD Palembang yang baru di Jalan Gubernur H. A. Bastari, Jakabaring menelan dana Rp 42 miliar. Perinciannya, dianggarkan Rp 21 miliar selama 2 tahun dengan dana yang bersumber dari anggaran tahun jamak 2007 dan 2008. Gedung wakil rakyat ini sudah dimulai pembangunannya pada 2007 lalu dan diharapkan sudah bisa ditempati November 2008 nanti. Adapun pelaksana pe-

kerjaan adalah PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) dengan anggaran di Pos Subdinas Cipta Karya PU Kota Palembang. “Saya belum tahu pekerjaannya sudah berapa persen, tapi sebelum akhir 2008 gedung tersebut sudah ditempati,” kata Sekretaris Komisi III DPRD, Taufik ST. Gedung dewan yang baru ini dilengkapi kolam resapan air, gedung paripurna, gedung dewan yang terdiri dari ruang komisi, ruang fraksi, ruang panggar, ruang

badan kehormatan dan kantor Sekretaris Dewan (sekwan). Khusus untuk gedung paripurna, bentuk bangunannya seperti rumah limas gaya arsitektur Palembang dan memiliki tiang empat buah. Selain itu, gedung ini juga dilengkap dengan lapangan olahraga, dua lokasi tempat parkir serta lapangan upacara. “Jika gedung ini sudah rampung maka gedung dewan lama akan dikembalikan ke Pemkot,” kata Taufik. (ryo)

PT ATS Siap Diambilalih PDAM Tirta Musi Palembang, WK. Meski menyambut baik rencana PDAM Tirta Musi Palembang mengambil alih (take over) manajemen PT Adhya Tirta Sriwijaya (ATS), meminta PDAM menempuh prosedur yang tepat. Hal ini dikarenakan PT ATS masih terikat kontrak kerja sama dengan pemerintah provinsi tentang pengelolaan air bersih untuk wilayah Talang Kelapa dan sekitarnya hingga 20 tahun ke depan. ”Kami tidak ingin wanprestasi melanggar nota kesepahaman ini. Permasalahan

ini terlebih dahulu harus dibahas bersama antara ATS, Pemkot, Pemprov, dan PDAM,” kata Manajer Umum PT ATS Mugiarto Mugiarto Senin (11/2) Menurut Mugiarto, bila PT ATS di-take over, akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang berjumlah 38 orang dan para pelanggan. Saat ini pelanggan yang dikelola ATS berjumlah 8.500 pelanggan dengan berbagai wilayah jaringan. Distribusi perusahaan ini meliputi wilayah perumahan Talang Kelapa, Maskarebet, Talang Buruk, Sukarami hingga Kebun

Dubes AS-Eropa dan Istri Belajar Pertanian di Gandus Palembang, WK. Rombongan 6 Dubes AS dan Eropa beserta istri masing-masing, Jumat (1/2) mengunjungi kawasan Agropolitan, Gandus. Mereka tampak menikmati acara yang disuguhkan panitia untuk belajar menanam pohon dan menabur ribuan bibit ikan nila di tambak. Bahkan para istri dubes sempat menaiki eskavator. Sementara itu, artis yang juga politisi Marisa Haque Fauzi bersama sejumlah duta besar dan konsulat dari Amerika Utara dan Eropa Timur berkunjung ke kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Jumat (1/2). Turut serta dalam rombongan Asisten II Pemkot Palembang, H Apriadi, Kepala Dinas Pariwisata Sumsel, HRA Rachman Zeth serta sejumlah pejabat Dinas Pariwisata Kota Palembang. Hadir juga Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang, Sri Dewi Titisari. (net/iin)

Boga Ekspo Tampilkan Beragam Menu Nusantara Palembang, WK. Menyemarakkan Visit Musi 2008, Ikatan Ahli Boga DPD Sumsel menggelar pameran boga atau Boga Expo 2008, 5-14 Februari. Selama kurun waktu tersebut digelar berbagai acara berhubungan dengan boga diantaranya lomba mengangkat piring dan menghidangkan makanan ala masakan Padang. Juga lomba memasak soto nusantara dan nasi rames nusantara, Jumat (8/2). Selain lomba masakan nusantara, digelar juga lomba pameran bunga segar. “Lomba ini bertujuan memerkenalkan masakan-masakan yang ada di nusantara,” ujar Ketua Pelaksana, Nini Ardono. (net/ryo)

Bunga. Ketertarikan PDAM untuk mentake over PT ATS, menurut Mugiarto, bukan dikarenakan kondisi keuangan atau kinerja PT ATS yang memburuk. Dari posisi keuangan, pada 2007 PT ATS membukukan keuntungan hingga Rp 2 miliar dan dapat dikategorikan cukup baik. Ketertarikan itu lebih untuk mengejar target PDAM dalam memenuhi sambungan pelanggan hingga 80 % pada 2008. ”Kami melihat proses ini cukup panjang, tetapi kalau pemkot bisa melakukan lebih cepat, itu lebih baik. Hal ini akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan,” ujarnya. Saat ini, PT ATS baru memiliki empat water treatment plant (WTP) skala kecil yang berlokasi di Talang Kelapa. Masingmasing memiliki kapasitas sedot, mulai dari 130 m/detik, 2 x 50 liter/detik, 20 liter/detik, hingga 10 liter/detik. Pada sisi lain, Direktur Umum PDAM Tirta Musi Palembang Syaiful DEA mengaku siap mengambilalih PT ATS. Pihaknya tengah mempersiapkan manajemen dan dana sekitar 4-5 miliar sehingga layanan akan lebih baik lagi. “Namun, yang terpenting bagaimana seluruh warga Kota Palembang dapat menikmati air bersih. Untuk itu, PDAM terus menambah boster di beberapa kecamatan. Saat ini, prioritas pengembangan investasi PDAM, selain di water treatment plant (WTP), baru AAL dan WTP Kertapati, juga di Kalidoni, IT II, dan Plaju,” terang Syaiful. Sedangkan untuk warga di Kecamatan Alang-Alang Lebar, PDAM menargetkan pada tahun ini juga warga di Kec AlangAlang Lebar dapat menikmati layanan air bersih. Saat ini PDAM telah membeli tanah seluas 6.000 m3 di Jalan Soekarno Hatta untuk dibangun boster. Menurut Wali Kota Palembang Ir. H. Eddy Santana Putra, saat ini pemkot dan PDAM tengah melakukan nego harga dengan PT ATS. Bila PT ATS ingin menjual Rp3-5 miliar, pemkot siap membeli. ”Kita siap beli. Saat ini, kondisi PDAM sangat baik,” kata Eddy. (sen/wid)


7

Opini

Parpol dan Negara Sejahtera AMPAKNYA Pemilu 2009 akan membuat suasana perpolitikan Indonesia semakin memanas. Pasalnya banyak parpol-parpol baru bermunculan dengan membawa visi misi kebangsaan dan nasional, untuk mewujudkan welfare state. Lahirnya beberapa nama-nama partai politik baru pada pesta demokrasi tahun depan menjadi persaingan ketat antarparpol. Tapi, kemunculan nama parpol baru dalam ranah politik itu atas dasar realitas sosial dan kuatnya ego sektoral di sebagian elite politik dan kurangnya rasionalitas politik. Parpol baru berlomba-lomba memasang target di Pemilu 2009, mengingat masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan partainya. Namun, yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana parpol tidak mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana aspirasi rakyat pascareformasi dan hak asasi rakyat dapat terpenuhi, tentunya bukan dengan tebar janji-janji politik yang mengandung kebohongan (falsehood). Jika dicermati, sebenarnya ada permasalahan besar, kenapa lahir partai baru? Yaitu rendahnya kepuasaan masyarakat atas kinerja parpol. Sebab selama ini, parpol dinilai tidak banyak berperan dalam membangun dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, lebih dari itu parpol dianggap lebih banyak memperjuangkan kepentingan partai dan pengurusnya serta memperebutkan kekuasaan. Menurut lembaga survei, parpol yang ada pada saat ini memang terlalu banyak jumlahnya (100 partai lebih) dan masyarakat sendiri belum menentukan pilihan karena belum menemukan parpol ideal bagi mereka. Sehingga masyarakat pun menganggap bahwa politik hanya milik orang-orang elite dan para penguasa, sedangkan masyarakat hanya sebagai tumbal politik (protective agenst of political) yang mendapat ketidakadilan. Tindakan wajar sepertinya, kalau setiap pemilu partai-partai baru bermunculan. Kita lihat saja ada 24 partai pada Pemilu 2004, dan sekarang mencapai 100 lebih parpol baru, hal ini diakibatkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan para pemimpin yang ada. Dan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik justru merupakan peluang bagi para politikus untuk membuat parpol baru demi kekuasaan. Padahal parpol terlahir dari kegagalan politik (political failure) bangsa yang semakin kusut dan kegelisahan masyarakat tidak seharusnya dimanfaatkan untuk meraih kemenangan di atas pende-

T

Oleh: Wienk Khoiruddin ritaan rakyat. Melainkan politik dapat membangun citra perpolitikan yang hilang dari masyarakat. Problem terbesar kemanusiaan sekarang adalah bagaimana mengembangkan keadilan dan kemakmuran sekaligus. Indonesia saat ini membutuhkan human social, yang mampu mengubah sistem kehidupan masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan. Menurut Amartya Sen, persoalan yang ditegaskan adalah bukan pertama-tama persoalan “tidak ada keadilan”, tetapi bagaimana membagi keadilan di saat itu merupakan entitas yang terbatas. Dalam hal inilah negara mempunyai posisi politik dan hukum internasional yang legitimated untuk mewujudkan problem perennial ini. Saat ini, kelompokkelompok politik, pemerintah, semua

“yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana parpol tidak mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana aspirasi rakyat pascareformasi dan hak asasi rakyat dapat terpenuhi, tentunya bukan dengan tebar janji-janji politik yang mengandung kebohongan (falsehood)” pengambil kebijakan telah menyudahi perdebatan mengenai welfare-state itu diperlukan atau tidak. Artinya, semua pihak sudah sampai pada pengakuan bahwa welfare-state adalah sesuatu yang indispensable. Saat ini, dan juga saat yang akan datang, Adam Smith, sebagai pemikir yang banyak dirujuk, mengatakan bahwa ada batas atas peran negara, dan negara itu adalah welfare state. Hal ini tidak lain karena Adam Smith menilai ada sesuatu yang menjerumuskan setelah melihat praktik merkantilisme negara; negara penyelenggara kehidupan publik, sekaligus jadi pedagang, dan sekaligus

jadi pihak dalam free enterprise. Meski demikian, ada banyak soal publik yang sebenarnya nascent dalam rekomendasi kebijakan untuk peran negara. Termasuk menjadi bagian penting dari gagasan Smith adalah kritik dari “negara gagal” (state failure) dari negara yang dieksploitasi oleh negara lain. Pemerintah dan recruitmen public itu sangat memengaruhi perubahan “iklim” negara untuk menciptakan one of administration yang utuh dan menuju welfare-society. Tanpa pemerintahan yang baik (goods government), kesejahteraan tidak akan pernah terjadi. Kemudian tugas partai politik harus mengedepankan welfare-society, karena masyarakat sendiri sudah jenuh dengan janji-janji politik (political promise) yang selalu didengungkan pada saat kampanye. Bagi masyarakat, yang terpenting adalah bagaimana perekonomian bangsa bisa menjadikan mereka tidak kesusahan, mereka dapat menikmati hasil, bukan malah terjepit. Setelah krisis ekonomi di akhir 90-an, banyak negara melakukan evaluasi soal peran negara, termasuk Indonesia, terutama untuk melindungi pencapaian ekonomi yang mapan. Welfare-state tidak hanya berarti bahwa negara memperjuangkan kesejahteraan warganya, melainkan juga membuat pencapaian sosialekonomi tidak dirusak oleh korupsi dan bentuk-bentuk predatory dari aktor nonnegara. Praksis ini juga mendefinisikan kembali negara sebagai bukan penyedia birokrasi, tetapi sebagai fasilitator dan protektor kesejahteraan, yang hal itu menyentuh juga soal-soal non-ekonomi, yang dapat dirujuk sebagai state building. Untuk itu, dalam membangun sosialekonomi pemerintah harus mengembalikan peran negara sebagai building government yang utuh. Dan, juga harus menghilangkan segala bentuk penindasan (sosial, ekonomi, keadilan) yang dilakukan oleh para aparat pemerintah. Presiden sebagai penguasa harus benar-benar memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak keliru bagi masyarakatnya. Selain itu, para palaku kecurangan harus ditindak tegas. Sejatinya, sebagai negeri berlimpah ruah dengan kekayaan alam dan negeri dengan penduduk yang padat, pemerintah negeri ini dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan membangun keterpurukan perekonomian nasional di mata internasional serta membangun welfare-state dan welfaresociety. (net) Penulis adalah Peneliti Pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) pada Universitas Paramadina

8

Liputan Kota


Upah Pasukan Kuning Dinaikkan Palembang, WK. Prestasi luar biasa yang diperoleh Kota Palembang dengan menerima Piala Adipura tak bisa dilepaskan dari kiprah luar biasa para petugas kebersihan. Karena itu, pada 2008 ini, Pemkot Palembang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan. Tahun ini upah “pasukan kuning” tersebut akan dinaikkan Rp2.500/hari. Mereka juga dipersiapkan untuk menerima asuransi kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Kota Palembang Zulfikri Simin, kenaikan upah pasukan kuning telah dirancang setahun lalu dan dimasukkan dalam APBD 2008. ”Sebagai bonus, sudah sepantasnya pasukan kuning kita naikkan upahnya,” kata Zulfikri, seusai menghadiri silaturahmi Wali Kota Palembang bersama pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sabtu (9/2). (yat)

Sekolah di Palembang Melayani Pembuatan Akta Kelahiran Kolektif Palembang, WK. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Catatan Sipil memberlakukan pembuatan akta kelahiran kolektif. Kebijakan ini diambil guna memudahkan para orangtua mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya. Pola yang dijalankan yakni pola jemput bola ke sekolah-sekolah. “Tujuannya agar masyarakat memeroleh identitas jelas serta kepastian umur. Jadi masyarakat dan tidak perlu ke catatan sipil. Melainkan cukup dilakukan di sekolah melalui Kepala Sekolah dengan syarat dan biaya yang sama seperti biasa,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang, H Husni Thamrin Hamzah, Jumat (1/2).

Program ini tidak hanya ditujukan kepada siswa sekolah bersangkutan tetapi bisa untuk orang tua yang anaknya tidak bersekolah di tempat itu. Pembuatan akta kelahiran kolektif dilakukan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) melalui Kepala Sekolah. Hingga Jumat (1/2) sudah delapan sekolah yang melayani pembuatan akta kelahiran kolektif. Tercatat, sekitar 517 orang sudah dilayani dalam program ini. Kendati demikian, ternyata masyarakat banyak yang belum mengetahui program pembuatan akta kelahiran kolektif ini. Dian (29) warga Kertapati mengatakan

belum mengetahui adanya program tersebut. Ibu rumah tangga ini merasa bersyukur jika program tersebut terealisasi. “Kita tak capek lagi harus ke Capil, cukup datang ke sekolah. Apalagi jika biayanya juga sama,” kata Dian. (sen)

Bus Mahasiswa akan Ditertibkan Palembang, WK. Dari 200 unit bus yang beroperasi melayani angkutan mahasiswa Palembang-Indralaya, hanya 110 unit bus yang terdaftar secara resmi pada Dishub Kota Palembang. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang bersama Pemprov Sumsel akan melakukan penertiban bus yang tidak hanya menjadi angkutan mahasiswa. “Setelah kita cek, ternyata mereka (bus mahasiswa) tidak hanya membawa mahasiswa dari Palembang ke Indralaya atau sebaliknya saja. Tetapi, secara bebas membawa penumpang umum keluar masuk kota layaknya angkutan umum,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Syaidina Ali melalui Kasubdin LLAJ Eddy Nursalam, Minggu (3/2). Menurut Eddy, keberadaan bus yang beroperasi ilegal tersebut dapat merusak sistem transportasi. Dengan menggunakan label angkutan mahasiswa Unsri, bus dengan bebasnya mem-

bawa penumpang langsung ke dalam kota. Kondisi ini mengakibatkan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) jadi tidak bergairah. Para penumpang pun lebih memilih menggunakan angkutan mahasiswa ilegal sehingga dapat langsung masuk ke dalam kota. Edy membantah, bila maraknya bus mahasiswa ilegal disebabkan karena ketidaktegasan petugas dan lemahnya pengawasan di lapangan. Secara periodik, penertiban terus dilakukan hingga mengubah cat dasar bus. “Tetapi setelah kita beri sanksi dan tandai mobil itu dengan cat hitam, dalam waktu yang tidak lama cat itu berubah lagi,” tuturnya. Disinggung mengenai keterlibatan oknum Dishub terhadap perkembangan bus mahasiswa illegal, Edy menyatakan bus mahasiswa yang beroperasi tersebut sudah dilarang masuk ke dalam kota. Menurutnya, batasan umur bus kota di dalam kota adalah 10 tahun. Dihapus bertahap Eddy menambahkan, dalam tahap a-

wal setelah pengoperasian kereta api angkutan mahasiswa, Dishub berencana menghapus bus angkutan mahasiswa. “Secara perlahan kita kurangi, dan nantinya akan kita hapuskan karena sistem yang sudah kita bangun menjadi kacau. Nanti kita sosialisasikan dahulu, walaupun mereka tidak memenuhi aturan dengan tidak mendaftar,” katanya. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Akhmad Nadjib melalui Kasi Perkeretaapian dan Jalan Novri Dalimunthe mengatakan, penertiban dilakukan secara bertahap sambil menunggu penambahan gerbong kereta angkutan mahasiswa. Dalam waktu dekat akan dioperasikan dua gerbong, dan akan menyusul beberapa gerbong lagi yang saat ini telah dipesan. “Dengan bus khusus dan kereta api nantinya,mahasiswa dapat terangkut semua, dan bus mahasiswa tidak dihapus sekaligus, terutama bus mahasiswa yang terdaftar tetap akan digunakan,” kata Novri. (yat/rio)


Serba-Serbi

9

Stroke dan Upaya Pencegahannya

S

TROKE merupakan penyakit yang timbul akibat tersumbatnya peredaran darah pada otak dengan gejala spontan. Sebuah penelitian menunjukkan, stroke menyerang pria 30 persen lebih tinggi dari wanita. Di Amerika Serikat, stroke merupakan penyebab tertinggi kecacatan atau kelumpuhan dan nomor tiga penyebab kematian. Sementara di Indonesia, sekitar 28,5 persen penderita stroke meninggal dunia. Seperti diketahui, otak membutuhkan banyak oksigen kira-kira sekitar 18 % dari stok melalui peredaran darah. Tanpa oksigen, fungsi peredaran darah jadi tidak berguna. Karena tidak mempunyai cadangan, otak hanya mengandalkan oksigen pada peredaran darah tiap detik. Jika suplai oksigen terhenti sampai 10 detik, misalnya, akan terjadi radang fungsi otak. Jika terjadi lebih lama lagi bisa menimbulkan pusing, pingsan, sampai lumpuh. Cukup banyak gejala stroke, tergantung di mana lokasi pecahnya pembuluh darah pada otak. Antara lain gangguan gerak yang ringan. Misalkan, tidak bisa mengambil gelas, menggosok gigi, dan menyelipkan kancing, dengan sempurna. Gangguan gerak yang berat ( lumpuh total), yang bisa menimpa tiap organ gerak, termasuk bibir, wajah, dan mata. Gangguan rasa, pada sebelah anggota badan, yang jika dibarengi lumpuh akan dirasakan pada sisi ini. Tingkat rasa dari yang ringan (semutan) sampai yang berat (baal). Kalau pun bisa berdiri, namun jika menginjak lantai terkadang seperti berada di awang-awang. Kemudian gangguan sadar. Dari yang ringan (mudah ngantuk) sampai berat (seperti koma). Gangguan verbal, baik karena organ bicara yang rusak maupun daya ingat yang turun. Misalnya tidak bisa mengeluarkan kata dan menangkap arti. Stroke kini tambah populer saja, sejalan sejalan dengan jumlah penderitanya yang

tambah banyak, yang antara lain akibat mutu stres yang tambah tinggi dan dampak sarana hidup yang tambah moderen. Stroke tidak saja menyerang orang yang sering atau sedang sakit, juga orang yang sedang dalam kondisi puncak. Sudah berapa banyak orang yang tiba-tiba badannya merasa lemas, matanya buram, dan bicaranya pelo, yang akhirnya lumpuh. Padahal sebelumnya tidak merasakan gejala itu sedikit pun. Malah antara lain termasuk yang rajin sport. Dari aspek “sumber daya manusia” pun sudah dianggap bencana pembangunan. Karena potensi yang besar pada mereka jadi terhenti atau terbengkalai. Lima Langkah Mencegah Stroke Namun, menurut dokter ahli saraf RSMH Palembang, dr Hj Ras Syahril, SpS (K), sebenarnya setiap orang mampu bahkan sanggup mencegah risiko terkena stroke. Tentu saja, semuanya

OLAH RAGA SANTAI SEPERTI JOGGING DAPAT DIUPAYAKAN UNTUK MENCEGAH STROKE

butuh usaha maksimal dan kemauan pribadi yang kuat pula. Caranya adalah: 1. Turunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi ibarat lampu merah, suatu peringatan yang jelas bahwa Anda berisiko terkena stroke. Tekanan darah yang tinggi sangat kuat dianggap sebagai penyebab stroke, sebab mengakselerasi penyumbatan arteri dan dapat membuat salah satu pembuluh darah kecil di otak meletus. Turunkan tekanan darah hingga ke ukuran normal (di bawah 140/90). 2. Makan pisang setiap hari. Berdasarkan suatu penelitian, memakan pisang sebuah setiap hari sudah cukup untuk membantu menyelamatkan diri dari stroke. Alasannya: potasium. Potasium mencegah bertumbuhnya plaque pada dinding arteri. Tidak suka pisang? Buah dan sayuran lain yang mengandung mineral berharga ini antara lain: jeruk, jenis semangka, fig(ara), kentang, dan jenis talas. 3. Telan aspirin. Aspirin merupakan pengencer darah yang membantu agar darah tidak mengental dan membentuk gumpalan penyebab stroke. Pembuktian keunggulan aspirin ini begitu kuat sehingga menjadi standar pencegahan bagi mereka yang berisiko terkena stroke dan serangan jantung. Beberapa dokter memberikan resep dengan dosis orang dewasa (325 miligram) per hari. 4. Berhenti merokok. Ada kaitan merokok dengan kanker paru-paru, tetapi merokok juga mempercepat penyumbatan arteri karotis (carotid), pembuluh besar yang terdapat di kedua sisi leher. Membuang sampah ke dalam pembuluhpembuluh penting itu, membuat darah tidak sampai ke otak. 5. Olah raga meski cuma sedikit. Para pria yang aktif lebih sedikit kemungkinan terkena stroke ketimbang pria yang program latihan tubuhnya mengangkut cemilan ke meja kerja. (net/rio)

10

Ragam


Mengenal Songket Palembang Karena rumitnya proses bertenun ini, percampuran cat dari warna primer sehelai kain dapat diselesaikan dalam merah, biru dan ku- waktu ber bulan-bulan. Tenun songket ning. Ini untuk men- biasanya diberi motif berwarna emas. cegah warna tidak Benang emas yang dipakai ada tiga jenis, luntur atau pudar yaitu benang emas cabutan , benang saat ditambahkan emas Sartibi dan benang emas Bangkok.enang emas cabutan didapat tawas. Setelah benang dari kain songket antik yang sebagian diberi warna, lalu kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. ditenun dengan alat Benang emas cabutan masih kuat karena yang sederhana. dibuat dari benang katun yang dicelupkan Penempatan be- ke dalam cairan emas 24 karat Pengerjaaan yang rumit dengan nang-benang telah dihitung dengan mengurai kembali benang yang sudah teliti. Benang yang ditenun ini menghasilkan kain songket memanjang atau yang baru yang berkesan antik. Dengan vertikal disebut pembuatan dan pengerjaan yang harus lungsi, benang sangat telaten ini wajarlah harga kain KAWASAN INDUSTRI SONGKET DI KOTA PALEMBANG. FOTO:NET yang ditempatkan songket bisa berlipat ganda. Jenis yang ALEMBANG sejak dahu- melebar atau horizontal disebut benang kedua, benang emas Sartibi. yaitu benang lu terkenal dengan keane- pakan. Hasil persilangan kedua jenis emas sintetis dari pabrik benang di karagaman seninya. Kain benang ini terangkai menjadi kain. Untuk Jepang. Benang ini halus, dan tidak tenun songket misalnya. mendapatkan motif songket berbenang mengkilap, hasil tenunannya lebih halus Songket dari Palembang sejak dahulu emas, ditambahkan benang emas yang dan ringan. Jenis benang emas yang sangat dikenal masyarakat. Sehelai kain sudah dihitung dan ditenunkan di antara ketiga yaitu benang Bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari tenun songket dari Palembang, mempu- hasil tenunan tadi. Bangkok. nyai banyak makna, sarat nilai sejarah Motif hias songket biasanya berbentuk dan unik teknik pembuatannya. geometris atau hasil stilisasi dari flora dan Kalau kita menilik warnanya yang khas, fauna, yang mempunyai arti perlambadan motif hiasnya yang indah, pastilah kita ngan yang baik. Misalnya bunga cengkeh, berkesimpulan bahwa songket ini dibuat bunga tanjung, bunga melati dan bunga dengan keterampilan, ketelatenan, mawar yang wangi yang melambangkan kesabaran,dan daya kreasi yang tinggi. kesucian, keanggunan, rezeki dan segala Sejarah Songket Palembang kebaikan Seperti seni tenun daerah lainnya di Motif benang emas yang rapat dan nusantara, kain songket Palembang ini mendominasi permukaan kain disebut tidak diketahui persis kapan mulai songket tepus, sedangkan yang motif dikerjakan. Untuk keperluan busana, emasnya tersebar disebut songket tawur. mula-mula digunakan sebagai bahan Pada tepi kain biasa dibuat motif tumpal, dasar kulit kayu, kemudian rajutan daunsegitiga atau segi tiga terputus, yang daun, dan yang terakhir ditanam kapas disebut motif pucuk rebung. Tunas untuk dibuat benang sebagai bahan dasar rebung yang tumbuh menjadi batang kain tenun. bambu yang kuat dan lentur, tidak Pengaruh motif dari india dan China tumbang diterpa angin ini melambangkan sangat kentara sekali pada songket Paharapan yang baik.(yat/net) lembang. Karena Palembang dahulunya adalah pusat kerajaan Sriwijaya yang menjadi pintu masuk berbagai budaya dari manca negara, tak terkecuali China dan India Teknik Pembuatan. Bahan baku kain songket ini adalah 1. Kain songket sebaiknya digulung berbagai jenis benang, seperti benang mengelilingi batang pralon atau karton kapas, atau yang lebih lembut dari bahan seperti menyimpan tekstil modern tetapi benang sutera. Untuk membuat kain kain songket hendaknya dilapisi dahulu songket yang bagus, bahan bakunya dengan kertas minyak, kertas roti atau kertas berupa benang putih yang diimpor dari kopi. Jangan sekali-kali menggunakan India, Cina atau Thailand. Sebelum kertas koran. ditenun, bahan baku diberi warna dengan jalan dicelup dengan bahan warna yang 2. Kain dibungkus plastik disimpan dalam dikehendaki. Warna dominan dari tenun lemari dan diletakkan berdiri atau miring. songket Palembang ini, merah. Warna merah, didapat dari pengolahan kayu 3. Lemari penyimpanan di beri butir-butir sepang dengan jalan mengambil inti lada atau cengkeh yang ditakuti rayap atau kayunya dan direbus, dan mengkudu, ngengat. yang didapat dari akarnya. Warna biru didapat dari indigo, warna 4. Kain tidak boleh di dry clean atau di launkuning didapat dari dari kunyit. Untuk dry jadi hanya diangin-anginkan. mendapatkan warna sekunder seperti hijau, oranye dan ungu, dilakukan

P

Tips Untuk Memelihara Songket Palembang


11

Profil

Lebih Dekat dengan Prof. Dr. Emil Salim

I

A memiliki kecerdasan dan daya analisa setiap kali mengambil kesimpulan, menyampaikan pendapat dan beragumentasi. Keterbukaan sikap dan keterusterangan menempatkannya menjadi seorang pribadi yang disenangi banyak orang. Sebagai salah seorang peletak dasar ekonomi Orde Baru, maka ia mendapat julukan Berkeley Mafia. Ia menikah dengan Roosminnie Roza pada tahun 1958, dan dikaruniai dua orang putra dan beberapa orang cucu. Emil Salim dilahirkan di Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia, pada 8 Juni 1930. Pendidikan formal yang pernah ditempuh Emil Salim yaitu: Frobel School (1935-1946) dan Europesche Lagere School (1936-1940) di Banjarmasin, Kalimantan Tengah dan meneruskan pelajaran pada sekolah yang sama di Lahat, Sumatera Selatan (1940-1942). Ia juga pernah sekolah di Dai Ichi SyoGakko Pelembang (1942-1944), lalu masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang (1945-1948). Setelah lulus, ia merantau ke Bogor, Jawa

Barat, untuk melanjutkan pendidikan di SMA Rep u b l i k ( 1 9 4 8 1951). Kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta (19511958). Setelah menyelesaikan studi di UI, ia dikirim ke Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Master of Arts (1962) dan gelar doktor (Ph.D) (1964) dengan disertasi berjudul: Institutional Structure and Economic Development. Selain di bidang akademik, karirnya di bidang politik juga menuai kesuksesan. Beberapa jabatan penting yang pernah disandangnya, adalah: anggota Tim Penasehat Ekonomi Presiden (1966), anggota Tim Penasihat Menteri Tenaga Kerja (1967-1968), dan Ketua Tim Teknis Badan Stabilitas Ekonomi (19671969). Di samping itu, selama 22 tahun ia menyandang beberapa jabatan menteri dalam berbagai bidang, diantaranya: Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (19711973), Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 19731978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 19781983), Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV-V (1983-

1993), dan pernah tercatat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN - 1999). Emil Salim juga pernah aktif dalam berbagai organisasi, seperti Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Sumatera Selatan dan merangkap Ketua Tentara Pelajar Palembang (1946-1949); Ketua IPPI Bogor dan anggota Korps Mobilisasi Pelajar Siliwangi (1949); Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) tahun 1954; anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Indonesia (1992); Ketua Tim Screening UNDP (1999); dan Ketua Umum Yayasan Kohati. Selain itu, ia juga pernah memprakarsai translokasi gajah dari Air Sugihan ke hutan Lebong Hitam di Palembang, Sumatera Selatan (1992). Sebagai pengamat ekomoni-politik, Emil Salim pernah mengungkapkan pandangannya mengenai hubungan antara penyalahgunaan kekuasaan dengan korupsi. Ia berkeyakinan, bentuk penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu pemicu terjadinya korupsi. Dalam hal ini, ada keterkaitan dan saling ketergantungan antara birokrat negara dan masyarakat. Birokrat negera akan tersenyum jika jasa yang diberikan kepada masyarakat mendapat imbalan sejumlah uang, sehingga muncul istilah smiling money. Dengan demikian, para birokrat negara hanya memanfaatkan jabatannya untuk memainkan peran dengan meminta sejumlah uang dari pekerjaannya dalam melayani masyarakat. Menurut Emil Salim, untuk memberantas praktek-praktek korupsi di kalangan birokrat, peran rakyat dalam berbagai kegiatan perlu dilibatkan secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diingatkan adanya peranan negara dan kekuatan rakyat. Emil Salim menegaskan, jika peranan negara masih kuat dibandingkan dengan kekuatan rakyat, jelas masih ada kecenderungan para birokrat melakukan praktik korupsi. Selain itu, media massa harus dijadikan sebagai salah satu alat kontrol agar peran negara tidak terlalu kuat. (yat/net)

Karya-karya Prof. Dr. Emil Salim: 1. Collection of Writings (1969-1971). 2. Secretariat of Bappenas (1971). 3. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, diterbitkan oleh Idayu (1974). 4. Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia (1976). 5. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, diterbitkan oleh Mutiara (1981). 6. Kembali ke Jalan Lurus, Kumpulan Esei (1966-1999). (yat/net)

12

Geliat Kota


KOTA PALEMBANG DARI WAKTU KE WAKTU TERUS BERBENAH. SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN, BAIK SECARA FISIK MAUPUN MENTAL TERUS DIUPAYAKAN. DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. BERIKUT GELIAT KOTA PALEMBANG DALAM BIDIKAN LENSA WARTA KOTA.

MASYARAKAT SEDANG BERGOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN SUNGAI DARI ECENG GONDOK DALAM PROGRAM KALI BERSIH

MASYARAKAT KOTA PALEMBANG SEDANG MENYAKSIKAN TAYANGAN FINAL COPA INDONESIA DALAM ACARA NONTON BARENG DI PLAZA BKB

SEORANG SOPIR MEMBERIKAN UANG RECEH KEPADA PEMINTA-MINTA, KENDATI SUDAH ADA LARANGAN DARI PEMERINTAH

MEMASUKI MUSIM HUJAN SAAT INI KOTA PALEMBANG DIBANJIRI DENGAN ANEKA BUAH-BUAHAN DI ANTARANYA BUAH DUKU

KEGIATAN DI PASAR INDUK JAKABARING PADA DINI HARI SETIAP HARINYA.

Walikota Batasi Pembangunan Mall

Recommend Documents