r:":w :g! Ei1
n
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor: ttL/nq /w
r
TENTANG FIT{AN PERATURAN MAilAJEI{EN SIALDANAKUTITAN SI SEBEI-AS UNTERSITAS I'IARET SEBEI.AS REKTOR UNIVERSITAS TIARET
;
k h H
h
F H i
fI I I I H il :
h
Menimbang: akannendayagunakan sumberdayanya Bahwasatuankerjamanajemen secaraakuntabel, pulapengelola visiUNS.Demikian keuangan UNS efektifdanefisienuntukmewujudkan yang danprosedur mendayagunakan danadengansebaik-baiknya sesuaidenganregulasi ditetapkan UNS; daritigasistempendanaan menganut Bahwamanajemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip sertaasas-asas danakuntabilitas korporasi otonomi huMa danb diatasperluditetapkan Peraturan ReKor. Bahwa untukpelaksanaan dengan Mengingat : lndonesia Republik Nomor10tahun1976tentang Pendirian Universitas 1. Keputusan Presiden Negeri MaretSurakarta; Sebelas pengangkatan Indonesia Prof. Presiden Republik Nomor14/tvl tahun2007tentang 2. Keputusan dr,Sp,K.J, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret; Dr.H,Much, Syamsulhadi, dan Kebudayaan lndonesia Nomor0201/0/1995 MenteriPendidikan Republik 3. Keputusan Sebelas Maret; tentang Organisasi danTataKeriaUnivercitas NasionalRepublikIndonesia Nomor11ZOl2ffi4tentang 4. Kepulusan MenteriPendidikan Maret. Sebelas Statuta Universitas Penenntah RepuUikIndonesia Ncmor23 Tahun2C05TeniangPengelclaan 5. Peraturan Umum Keuangan BdanLayanan Badan Nomor109/PMK.05/2007 TentangDewanPengawas 6. Peraturan MenteriKeuangan Layanan Umum NomorS2IKMK. Universitas 7. Keputusan MenteriKeuangen 0S2009TentangPenetapan Instansi Pernerintah Pda Deparlemen Pendidikan Sebagai Sebelas MaretSurakarta Nasional Keuangan Pengelolaan Badan Layanan Umum YangMenerapkan Nomor44/PMK.05/2009 Tentang Rencana BisnisDanAngganan 8. Peraturan Mented Keuangan Layanan Angganan Badan Serta Pelaksanaan Umum Nasional RepuHik Indonesia Nomor73 Tahun2008Tentang MenteriPendidikan 9. Peraluran PadaUnivemitas Maret Standar Pelayanan Minimum Sebelas Pengadaan 10. Peratuian Nornor0&trMK.0?J2006 TentangKewenangan MenteriKeuangan Umum PadaBadan Layanan Barang/Jasa Akuntansi Dan Nomor76/PMK.05/2008 TentangPedoman 11, Peraturan MenteriKeuangan Badan Layanan Umum Pelaporan Kzuangan AtasPeraturan Nomor05/PMK.05/2010 TentangPerubahan 12. Peraturan MenteriKeuangan MilikKementerian Tentang Pengelolaan Rekening Menteri Keuangan Nonpr57/PMK.05/2007 Kerja Negara/LembagaKantor/Satuan TIEHUTUSKAN DANAKUNTANSI Menetapkan : PEMTUMNMANAJEMEN FINANSIAL
$
n
n n H
F I
F F
F
n
n n
BABI PENDAHULUAN Pasal1 KETENTUAN UMUM pendapatan (1) Penerimaan yangbersumber dariAPBNdiberlakukan sebagai UNS. anggaran yangdiberikan yang (2) Pendapatan yangdiperc.ibh kepada tidakterikat darijasalayanan masyarakat danhibah pendapatan lainmerupakan operasional UNS, ataubadan diperoleh danmasyarakat pendapatan ataubadanlainmerupakan (3) Hibahterikatyangdiperoleh UNSyangharus darimasyarakat peruntukan. dipedakukan sesuai dengan pendapatan pihaklaindar/atau hasilusaha (4) Hasilkerjasama lainnya merupakan bagiUNS. UNSdengan pada 1., langsung (5) Pendapatan ayat ayat 2., 4. dapat dikelola untuk dimaksud dan ayat sebagaimana dimaksud Pasal sesuai RBA sebagaimana dalam 2. membiayai belanja UNS padaayat2.,ayat3.,danayat4.dilaporkan pendapatan (6) Pendapatan negara dimaksud sebagai sebagaimana pajakUNS. bukan program penyusunan (SP4) perencanaan, (7) RBAmerupakan danpenganggaran UNS sistem "kantorfakultas" (B) RBAFakultas dan"Jurusan", merupakan rekapitulasiRBA penelitian (9) RBALPPMmerupakan rekapitulasi RBA"kantorLPPM"dan"PusafPusat" danpemberdayan yangadadalam koordinasinya, masyarakat pusatmerupakan pimpinan (10)RBAadministrasi kantor rekapitulasi UNS,rekapitulasi danpelayanan RBAkantor (Kantor, yangadadalam UPT,dankantor Sekretariat) koordinasinya. RBAsatuan keriamanajemen ketentuan (11)Pengelolaan menurut APBN.Pengelolaan seluruh sistempendanaan danaDIPAdilakukan padaUUKeuangan (termasuk Negara No.1712003 No.1/2004. BLU)merujuk danUUPerbendaharaan yang (Program (12)Satuan-kerja Fakultas(Kantor Fakultas), Fakultas Multidisiplin, manajemen adalah Jurusan, program pendidikan (Kantor), atauprogram multidisiplin levelfakultas), Lembaga menangani tenntegrasi (SU$.Kantorpimpinan UsahaKomersial UNS,Sekretariat Pusat,UPT,Kantor, Kepanitiaan danSatuan (Dewan (MWA), Dewas Pengawas). Penyantun Sekretariat Dewan (13)Satuan-kerja atau mendaftarkan manajemen membuka rekening resmisebagairekening diharuskan pengguna. BABIIPERENCANMN Pasal2 (RBA)DANREVISIANGGARAN. DANANGGARAN PENYUSUNAN RENCANABISNIS perilaku (1) RBAdisusun kerjamanajemen menunn anEgaran, biaya, akun, secara terpadu olehsatuan surnber program pendidikan program muliistrata) kerja(sistem kinerja kerjaUNS(termasuk danprogram akuntabilitas UNS). program pendidikan, (2) RBAdisusun Renstra kuantitatif kinerja berbasis UNSyangmerefleksikan sasaran penelitian masyarakat sertamanajemen sumber danpemberdayaan daya. jenjang pendidikan (3) RBAmemuat yangakandicapai untuk semua indikator kinerja ataukegiatan. (4) Anggaran kantor ataumasing-masing Fakultas sebagai disusun dalamintegrasi Jurusan-Fakultas Jurusan, program-program penyelenggara plin. multidisi sebagai danFakultas penyelenggaraan pendidikan) padakebutuhan (5) Porsioperational untukJurusan didasarkan fund(khususnya proses padalevelmututertentu. mengajar multistrata menjalankan belajar Jurusan untuk "kantof (6) Operational meliputi sekitar 10-13o/o tundfakultas sebagai anggaran. penyelenggara pascasarjana program (7) Program yangberfungsi sebagai sekaligus sebagai studimultidisiplin "kantor" RBA. mempunyai duakomponen padarealisasi penerimaan. (B) Pagu bergantung darisuatusatuan kerjamanajemen berdasarkan batasmaksimal10o/o a. PagudanaSPP,BPIdanpraktikum, aktivitas dengan ambang penerimaan mumiunityangbersangkutan. darirealisasi proporsional secara komponen bergantung atasketentuan b. Pagudanadiluarhurufa. ditetapkan tarifyangberlaku. (9) Diberlakukan tertera dalam biaya sebagaimana arahan RBA. tarifatausatuan perhitungan (10) Selain input, besaran anggaran berbasis mempertimbangkan: menggunakan grant,baik akademik kinerja maupun manajemen a. Peiormance based block sumberdaya. b. C,ompetitive blockgrant. c. Alokasi untuk rescue. dan
yangdinilai menjalankan kegiatan sangat d. Alokasi untuk menunjangleaderchip danhuman resources UNS. proses-proses (11) Selama dapatdilakukan revisi tahunanggaran berjalan anggaran. (12) Revisianggaran penerimaan dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi danpengeluaran dalamtahun yangdinilaiakuntabel. kebijakan anggaran berjalan sertaperubahan-per.rbahan (13) Dalamhalterjadianggaran bersisa atausebaliknya satuankerjamanajemen lebih,makasaldo menarik roll-over. pembangunan maupun kelebihan secara Tidakadaistilah tarikakandipefiitungkan sisaanggaran (SIAP) dananggaran hangus. ANGGARAN BABIIIPELAKSANAAN BELANJA Pasal3 (SPPMAUPUN PENERIMMN UANGKAS/CEK/GIRO DARIMASYARAKAT NONSPP,HIBAH,KERJASAMA SERTA PENGGUNMNNYA DANUSAHA PRODUKTIF KEMBALI (1) Penerimaan pembayaran baikmelalui danadariberbagai sumber langsung maupun melalui suatuprosedur melalui penerima kontrak rekening hanya dapat dilakukan atasnamarektor atasnamarektor. (2) Penggunaan kembali dansejenisnya danakeqasama dilakukan dengan mengajukan rincian terlebih dahulu penggunaan permintaan kepada danamelalui satuan atasannya birokeuangan. Birokeuangan membayarkan pengisian melaui mekanisme uangkepada satuan kerjamanajemen kembali kaskecil. (3) Dana pengguna dariparapihak 1.tidakboleh digunakan tersebut angka langsung kerja. Rekening olehsatuan penerimaan penerimaan untukmenampung di satuankerjamanajemen tidakdapatdigunakan kecuali dari Rektor. (4) Penerimaan/pendapatan non-kas harusdiatas-namakan UNSdanpenggunaannya ketentuan sesuai dengan yangberlaku. (5) Penerimaan (seperti pelatihan insidentil halnya darisuatukegiatan kegiatan seminar, dankegiatan sejenis) penerimaan dapatlangsung digunakan, cukup dicatat dahulu dandilaporkan setelah kegiatan selesai. Dalam jawabkegiatan halkegiatan kerugian olehpenanggung merugi, ditanggung institusional. secara Pasal4 (pEITr CASH) DANAKASKEC|L PENYEDTAAN pemegang (1) Satuan-keria pemegang manajemen sebagai diperlakukan kaskecil,bukansebagai uangmuka keqa(PUMK), sehingga tidakperlumengakuntasikan satuankerjamanajamen keuangan. Satuankerja pencatatan pajaksesuaiketentuan manajamen sederhana cukupmelakukan transaksi danmembayarkan pembayaran yangberlaku yangauditable (jelas, sertamenyampaikan kuitansi rincr, sah,sesuai sistem coding anggaran UNS). (2) Satuankerjamanajemen danakas kecilyangbesamya diberikan selalusekitar1/12dari anggaran pembayaran (LS) tahunannya belanja langsung setelah dikurangi dengan (3) Danakaskecildigunakan pemeliharaan perkantoran, kegiatan untukmembiayai rutinseperti danoperasional perawatan (rapat hononarium honorer, kebersihan, honorrapatkoordinasi tenaga lintas intemal tidak satuan perjalanan investasi dibiayai), komunikasi, dinas, kegiatan hingga senilai maksimum Rp10Jutadankegiatanyangbelum kegiatan mempunyai standar tarifatausatuan biaya. (4) Praktikum praktek matakuliahmerupakan kegiatan institusi, makapengeluaran melalui kas dapatdilakukan kecil. pengeluaran pembelian (5) Danakaskeciljugatidakdimaksudkan yangberhubungan untukmembiayai dengan pegawai. aKivatetapataupemeliharaan besar atasaktiva tetap(lebih besar dariRp10Juta)ataupinjaman (6) Kegiatan-kegiatan padaayat(5)dankegiatan-kegiatan yangtelahmempunyai mengajar, satuan biayaseperti pusatdarirekening membimbing mahasiswa dalamtugasakhirdansebagainya melalui dibayar amanat satuan-keqa manajemen. jikasatuan (i) Pengisian kembali kaskecildapatdilakukan kerjamanajamen kuintansi telahmenyampaikan atau pembayaran berapapun nilainya dalanwaktuyangsesingkatsingkatnya. bukti-bukti Pengisian dilakukan setelah SPJ75%danakaskecil (8) Pertanggungjawaban kaskecil jawaban (1)buktikuitansi, pernyataan dengan a, Pertanggung harusdisertai daftarpmbayaran, transfer penerima, (2) penggunaan kedalam sebagainya rekening buKibankdan laporan kaskecil ataurekapitulasi yangdiketahui pajak. langsung danditanda tangani olehatasan bendahara kaskecildan(3)buktisetoran
H B
H F il t
pertanggungjawaban b. Kecepatan penting sangat bagidimungkinkannya monitoring, evaluasi dantindakan korektif secaradinipadaleveluniversitas danmemperbaiki cashflow satuan kerjamanajamen maupun UNS.Untukitu mulaitahun2010pertanggung jawaban (SPJ)disederhanakan. SPJtransaksi demi yangtelahdianggap transaksi kegiatan rutin,kegiatan yangbemilai dengan tariftertentu ataukegiatan hingga Rp.1.000.000 tidakperlu/tidak harus diletahuioleh langsung. atasan Kegiatan bemilai lebihdariRp yangtidakmempunyaistandarta:if 1.000.000 harus pemegang diketahuioleh langsung atasan kaskecil. Laporan ataurekapitulasi belanjaharusdrketahui olehatasanlangsung ataupimpinan satuan-kerja manajemen dandiketahui olehDekan ataukepala lembaga. c. SPJuntuk UNSdisampaikan saturangkap asli. Pasal5 PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA DOSEN, KARYAWAN, MITRAKERJA,SIJPPLIERDAN PEMBORONG (1) Pembayaran langsung dilakukan olehbirokeuangan yangtelahmempunyai bagikegiatan standartarif dan ataukegiatan nilaitransaksidiatas pihak Rp.10jutadalam hubungannya (mitra dengan ketiga kerja, supplier danpemborong). (2) Pembayaran langsung dilakukan persetujuan olehbirokeuangan setelahmendapat tentang kesesuaian (kualitas) spesifikasi barangijasa, volume danharga darisatuan-kerja manajemen.
f
Pasal 6 INVESTASIAKTIVA TETAP
*
( 1) Rektor menetapkan kriteria batasan minimal kapitalisasi aktiva tetap. (2) satuan-kerja manajemen dapatmerencanakan investasi persetujuan aKivatetapuntuk mendapat Rektor. (3) Rektorsetelah mempertimbangkan urgensi, akuntabilitas satuankerjamanajamen sertaprinsip korporasi meminta Majelis WaliAmanat persetujuan untuk investasi.
I I
t
n t t t ;
:
t t
Pasal7 PENGADMN BARANG DANJASAITERKATT DENGAN FA.SIL|TAS BIDANG DANpROpERTt) (1) Padaprinsipnya pengadaan barang ataujasadilakukan peluang pertumbuhan secara terbuka untukmemberi perekonomian masyarakat, memperoleh barang{asa dengan kualitas baikdengan hargawajardanuntuk praktek-prakek menghindari KKN. (2) Pengadaan barang danjasadapatdilakukan langsung olehsatuankerjamanalamenkepada vendoratau penyedia barang danjasatelahdiketahui baikkinerjanya atautermasuk dalamdaftarrekanan UNS.Satuan kerjamanajamenbertanggungjawab padakualitas dankuantitas barang ataujasayangdiadakannya. (3) UNSmelakukan pengadaan barangdanjasa sesuaidenganKeppres NomorB0 Tahun2003untuk sumberdana dariAPBNdanmenggunakan aturan berdasarkan PP232005tentang BLUuntuksumber dana dariPNBP.ReKormenetapkan jumlahpengadaan kebijakan batasan barang danjasasecaraberjenjang jumlahpengeluarannya sesuaidengan jenjang dansiapayangberwenang (tergantung dalampengadaan kepangkatan) pengadaannya. sertacaralprosedur (4) Pengadaan barang/jasa melalui satuan kerjamanajamen atausatuankerjamanajamen internal UNSdapat perintah dilakukan dengan pimpinan langsung satuan kerjamanajamen. (5) Setiap awal,tahunUNSakanmengadakan pendaftaran danevaluasi kinerja vendor ataupenyedia barang dan jasaagardapat diperoleh barang yanglayakatauakuntabel. ataujasadengan harga BABIVMANAJEMEN PasalI MANAJEMEN DANA (1) Manfaat fundmanagemenf didistribusikan kepadasatuan-kerja manajamen secarapro@rsional setelah memperhitungkan kepentingan bersama. Manfaat fundmanagemenf inidigunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas kegiatan akademik, riset,danmanajemen di lingkungan satuan-kerja manajamen dan pusat. kantor
I
H ;
;
T E E H H il f t: t: l[
x I
n il
r
(2) UNSdiperbolehkan mengelola danamelalui.kegiatan investasi yangberisiko rendah danberjangka pendek dengan memperhatikan aspekakuntabiltas tranparansi. perlu UliS berkonsultasi danmendipatkan ijin .dan dariotontas yanglebihtinggiuntukkegiatan jangka investasi panjang danberisiko tinggi. (3) Kebijakan umuminvestasi dikonsultasikan dengantim inveslasi ataumajeliswali amanat.Kebijakan pembantu operasional investasi dikonsuftasikan dengan Rektor ll. (4) Birokeuangan berirak mengelola danamelalui kegiatan,ihvestasi dalamrangka meningkatkan manfaat danadanapadarekening ReKordengan mempertimbangkan aspekakuntabilita!, keamanan dan independency sertaasaspemanfaatan untukmendorong infantbusiness atauusaha intemal UNS. PREFINANCINO OOi';If'ERIAN PINJAMAN (1) Birokeuangan dapatmemberdayakan danayangterkumpul pusatyangdapatdigunakan di kantor sebagai danatalangan pinjaman bersifat yangharus dikembalikan sesuaijatuh jumljhnya tempo mengngat terbatas. (2) I uluan prefinancing: a. Memberdayakan kelersediaan danayangadauntukpengembangan institusi program/kegiatan melalui yangberkaitan pendidikan, dengan penelitian danpemberdayaan masyarakat. b Membantukelancarandebitur/satuan-kerja manajamen/dosen dan/ataustaf UNS dalam mengimplementasikan program/kegiatan c' Memudahkan debitur/saluan-keria manajemen/dosen dan/atau stafUNSdalammelaksanakan kegiatan operasionalnya d. Memperoleh nilaitambah yangterkumpur daridana diBiroKeuangan. (3) Prefinancing dapat diberikan kepada satuan-kerja manajemen, kelomlok kerja, dosen dan/atau stafUNSuntuk melakukan: e. Pembinaan kemitraan f. Kontrak kerjasama dalam suatukegiatan yangdinilai akuntabel g. Pendaftaran danpemeliharaan HaKl (4) Prefinancing dengan tujuanmemberikan kemudahan bagistafpendidik (dosen) danstafkependidikan (staf administrasi) sebagai danatalangan untukmengembangkan kompetensi danskilldalammelaksanakan tri dharma, misalnya bagistafpendidik untukbiayamelanjutkan studimaupun pelatihan, bagistafkependidikan untuk biayapelatihan, dapat pulakepada; diberikan h. Dosen dar/atau stafUNSyangmendapatkan kontrak studilanjut darilembaga s@nsor pencaian namun dananya terlambat untuk awaltahunataupun ditengah tahunstudinya. i' Satuankerja-manajemen UNSyangmendapatkan kontrak studilanjutdarilembaga sponsor namun pencairan dananya terlambat untuk awaltahunanggaran pembayaran. atautermin (5) Pemberian pinjaman perorangan kepada (dalam kasusdarurat) dansatuan kerjamanajamen sebagai satuan rnfanf busrness dapatdiberikan setelah mempertimbangkan aspek-aspek akuntabilitas danasasumum dalam pemberian pinjaman ataufundmanagement seperti manfaat, bagihasilataukompnsasi nilaitunai. Prefinancing yangbemilai danpinjaman (9) Unlu_k cukupbesar jaminan diperlukan suatu (surety bond). Prefinancing pemberian dan pinjaman dapat diberikan untuk waktu selamalamanya 1isatujtanun. Q (B) Danakumulatif yangdapatdikeluarkan Birokeuangan unlukprefinancing din pinlaminsecarabulanan dibatasi maksimun 200/o daisaldoatausenilai Ro3 M Pasal10 PEMBERIAN INSENTIF (1) Insentif merupakan vaiablecosfyangsecara gradual ditingkatkan proporsinya dalam anggaran UNSsehingga dapat mendorong terciptanya iklimkerjayangkondusif. (2) Sejalan dengankebijakan peningkatan kinerja, mulaitahunanggaran 2010kepadapegawai penunjang diberikan yangdiberikan insentif atasdasarkehadiran danprestasi tl4a lempat kategori). a. Prestasi kerjapegawaidinilaioleh atasan langsung. b. Kepada dosenakandiberikan yangdiperhitungkan insentif berbasis setarawakumengajar penuh (SWMP atauFTE)dalam pendidikan, darma khususnya jenjang diprioritaskan pendidikan St. c' Sebagai implikasi darihalinimakabiayamakan, biayarapatintemal daninsentif tetaiyangdiberikan bulanan ditiadakan.
F
t
n il
T
n H
n n n F
penyelenggaraan d. Lembur, kegiatan ekstra intensitas dengan tinggi seperti eyenttertentu dansejenisnya tetapdapat diberikan kompensasi. jikadilengkapi (3) Insentif yangberhak dapatdiberikan kepada yangmendapat datapendukung otorisasi dari satuan kerja. Pasal 11 PENETAPAN TARIF KEGIATAN ( 1) Padaprinsipnya menurut tarifkegiatan ditetapkan asaskeadilan, pendanaan akuntabilitas dankemampuan UNS (2) Secara bertahap UNSmenetapkan tarifyangkomperehensif suatustandar lintassumber dana,darmadan pendidikan strata kegiatan dengan mempertratikan nilai-nilai korporasi danasasakuntabilitas. (3) Secara bertahap satuan biayadirumuskan sebagai biayayangdipedukan untukmelakukan kegiatan dengan orientasi outcome berkualitas tertentu. (4) Manfaat TarifBiayaPersatuan Layanan: a. AgarUniversitas Sebelas Maretmemiliki kerangka acuanpenyusunan penentuan strategi kewajaran pelaksanaan belanja dalam kegiatan satuan-kerja manajemen sesuaidengan tupoksinya. b. Agardapatmengembangkan sistempengelolaan keuangan UNSkhususnya strategi kebijakan belanja gunameningkatkan efisiensi anggaran. (5) Tujuan Penetapan BiayapersatuanLayanan: c. Menetapkan strategi dalam rangka menentukan kewajaran pelaksanaan belanja dalam kegiatan satuankerjamanajemen sesuai dengan tupoksinya; yangberpotensi d. Meminimalisir terjadinya biaspengeluaran menyebabkan inefisiensi anggaran; e. Menentukan yangjelas anggaran berdasarkan tolokukurkinerja pengelolaan f. Meningkatkan efisiensi danefeKifitas dalam keuangan UNS;dan g. Mengetahui perkategori. biayapermahasiswa (6) UsulPenetapan TarifKegiatan dengan mengacu: PPNo.2312005, pasal9 ayat2-5,disusun atasdasar perhitungan biayapersatuan layanan atauhasilperinvestasi dana.Tariflayanan diusulkan olehsatuan-kerja pimpinan manajemen Rektor UNSkepada selaku BLU,untuk selanjutnya ditetapkan olehMenteri. (7) Tariflayanan harus mempertimbangkan: j. kontinuitas danpengembangan layanan; k. dayabelimasyarakat; l. asaskeadilan dankepatutan; dan yangsehat. nn.kompetisi Pasal 12 PENGELOLMN DANAABADI ( 1) Danaabadi(endowment fund,) dikelola secara prinsip tersendiri dengan bahwa selama danabelum mencapai (kurang nilaiyangmemadai "manfaat dariRp2 M),danaabadihanyadikelola pengelolaannya", sehingga pokok penurunan. danatidakmengalami (2) Sepertihalnyasistempengelolaan operatronal fund,sistempengelolaan sistemendowment fundjuga prinsipprinsip yaituperencanaan, memenuhi atausiklus manajemen pelaksanaan, pengendalian dantindakan (siklus korektif PDCA). Pasal 13 PENGELOLAAN ENTERPRISE FUND (1) Terdapat yaituaufialiary duamacam sistementerprise enterpisedanventure. Auxialiary enferpn'se terdiri
penunjang atassatuan-satuan usaha atauSUP.Venture (SUK). disebut sebagai satuan usaha komersial (2) Enterprise fund dai kegiatan SUP satuankerjamanajamen dikelolamengikuti ketentuan-ketentuan
pengelolaan (DM),dengan danamasyarakat demikan, satuan kerjamanajamen harusmengintegrasikannya dalam RBAsatuan kerja. (3) Enterprise pihakekstemal funddai kegiatan SUPyangdikuasai (mitrakerja)diintegrasikan dalamRBA Kantor Pengembangan Usaha. Penerimaan darikegiatan penerimaan inidimasukkan dalamrekening ReKor (subrekening kerjasama).
.
il t
n t F F H
H T
n
Enteryise funddankegiatan venture dikelola olehholding company UNSyangdibentuk oleh Rektor selaku pimpinan persetujuan BLUdandengan Menteri Keuangan. Pasal 14 PELAPORAN DANTINDAKAN KOREKTIF (1) Laporan keuangan (khususnya laporan akuntansi) merupakan bagiandarilaporan akuntabilitas Kinerja
Instansi (LAKIP) Pemerintah UNS.LAKIP UNSberisi laporan tengah tahunan danlaporan tahunan kegiatan UNSdalam mewujudkan Renstra. (2) Dalampolabaru,laporan keuangan akuntansi dikaitkan denganlaporan akademik. Laporan keuangan diierbitkan olehbirokeuangan dandapatdiakses secara real-time olehsatuankerjamanajamen melalui jaringan dalamSIMkeuangan. Di masamendatang, laporan perbankkan transaksi yangreal-time dan integrasinya jikasistem dengan laporan akuntansi akandapat diintegrasikan e-banking telahdapat dibangun. (3) Atasdasarlaporan atauprosesmonitoring, evaluasi danaudit,birokeuangan pimpinan dapatmeminta satuan-kerja manajemen mengadakan tindakan korektif untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja. (4) Akuntabilitas produktivitas kinerja(efisiensi, efektifitas, aktivitas keuangan dan program akademik atau manajemen) satuan-kerja manajemen merupakan indikator yangdipergunakan kinerja pertimbangan sebagai dalam alokasi danrevisi anggaran. BABV PENUTUP pasal15 ( 1 ) Hal-hal lainyangbelum diatur dalam keputusan iniakandiatur lebih lanjut; dan (2\ Keputusan ini berlakusejaktanggalditetapkan denganketentuan apabilaterdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Surakarta
f
t I
n t I I
NrP,19461 102197609 1 001