Volume : 1 No: 1 ISSN : 2548-3137 e-ISSN : 2548-3145
ii
Volume 1 Nomor 1 tahun 2016
ISSN : 2548-3137
e-ISSN : 2548-3145
REDAKSI
JURNAL PUSDIKLAT PERDAGANGAN Jaringan Informasi Diklat dan Kebijakan Perdagangan Diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI dua kali setahun. Penanggung Jawab : R. Sapuratwi, S.Sos, M.Si Pemimpin Redaksi : Drs. M.Hadi Adji Susanto, MM Editor : Sunang Kori, SE, MM Mitra Bestari : Dr. Parluhutan Tado Sianturi, SE Dr. Teja Primawati Utami, S.TP, MM Dr. Miftah Farid, S.Tp, MSE Dr. Azis Muslim, ST, MSE Dudi Adi Firmansyah, Ph.d Dr. Sukoco, S.Tp, MSE Dr. Wahyu Widji Pamungkas, S.KOM, MM Design Grafis : Nasrudin Fotografer : Suaip Rizal, ST Penerbit : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Alamat : Gedung Pusdiklat Perdagangan, Jalan Abdul Wahab No. 8, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat Telp/fax : 021-7422570, e-mail :
[email protected]
ii
Volume 1 Nomor 1 tahun 2016
ISSN : 2548-3137
e-ISSN : 2548-3145
PENGANTAR REDAKSI
Jurnal Pusdiklat Perdagangan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Maksud dan tujuan diterbitkannya Jurnal Pusdiklat Perdagangan adalah sebagai sarana pertukaran ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur, keilmuan di bidang perdagangan dan kebijakan di sektor perdagangan. Jurnal ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan pertukaran gagasan para widyaiswara, peneliti, akademisi dan pemangku kebijakan sektor perdagangan. Jurnal Pusdiklat Perdagangan berisi pokok-pokok permasalahan baik dalam pengembangan kerangka teoritis, implementasi maupun pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan perdagangan serta pengkajian kebijakan di sektor perdagangan secara keseluruhan. Dalam Vol. 1 No.1, Desember 2016 Jurnal Cendekia Niaga memuat 14 tulisan ilmiah. Diharapkan setiap naskah yang diterbitkan didalam jurnal ini memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan sumberdaya penelitian didalam bidang ilmu pendidikan dan perdagangan. Tim redaksi membuka pintu lebih lanjut untuk masukan baik kritik, saran dan pembahasan. Semoga jurnal Pusdiklat Perdagangan dapat bermanfaat bagi kita semua
Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
Salam redaksi
iii
Volume 1 Nomor 1 tahun 2016
ISSN : 2548-3137
e-ISSN : 2548-3145
DAFTAR ISI PERAN PUSAT LOGISTIK MENURUNKAN DWELLING INDONESIA Aviv Haryana
BERIKAT (PLB) DALAM TIME DI PELABUHAN
1-10
PENGARUH FAKTOR MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA MOJOKERTO Budi Mulyadi Muslim
11-20
DAMPAK KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN INDONESIA-YORDANIA DALAM KERANGKA ASEAN JORDAN FREE TRADE AREA (FTA) Dian Dwi Laksani
21-27
PENERAPAN MARKETING PUBLIC RELATIONS PADA PERTUMBUHAN INDUSTRI FARMASI Dwi Putri Destiani
28-34
ANALISIS EKSPORT MAKROEKONOMI Edy Purwoto
INDIKATOR
35-47
ANALISIS KETERBUKAAN DAN DAYA SAING UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA Ilham Winoto
48-57
ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN NILAI EKSPOR INDONESIA UNTUK PRODUK BERBASIS DESIGN Noto Yuhartono
58-68
PENTINGNYA KEBERADAAN PASAR FISIK KOMODITI UNTUK PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA Nurlisa Arfani
69-82
IMPORT
SEBAGAI
iv
Volume 1 Nomor 1 tahun 2016
ISSN : 2548-3137
e-ISSN : 2548-3145
DAFTAR ISI
DESAIN STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA DALAM KOMPETISI PASAR GLOBAL
83-103
Azman Ridha VIDEO PRODUCTION AS A LEARNING TOOL TO INCREASE TRAINING PARTICIPANTS’ LEARNING MOTIVATION IN ACHIEVING LEARNING GOAL Ratnaningsih Hidayati
104-113
MENGUKUR KESIAPAN PEMBELAJARAN DIGITAL PADA INSTITUSI PEMERINTAHAN Reni Sri Marliani
114-124
POTENSI PASAR INTERNASIONAL DALAM INDUSTRI PRODUK BERBASIS DESAIN: DAMPAK DARI FAKTOR PERMINTAAN DAN GAYA HIDUP MASYARAKAT Teguh Sayekti
125-138
DAMPAK KEBIJAKAN UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PPC DI ERA PASAR BEBAS Sang Saniaka Tajul Fitri
139-147
PENGGUNAAN INTERNET OF THINGS (IOT) DAN TEKNOLOGI RFID DALAM MENINGKATKAN VISIBILITAS MANAJEMEN RANTAI PASOKAN
148-164
Victor Tulus Pangapoi Sidabutar
v
Dampak Kebijakan UU Nomor 5 Tahun 2014..., Sang Saniaka Tajulfitri
Dampak Kebijakan UU Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Peningkatan Kompetensi PPC di Era Pasar Bebas Policy Impact Act No. 5 of 2014 to Increase PPC Competence in the periode of the Free Market Sang Saniaka Tajulfitri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Kementerian Perdagangan Jl. Abdul Wahab No 8 Cinangka Sawangan Depok
[email protected] [email protected] Abstrak : Meningkatnya persaingan dagang yang terjadi saat ini, memaksa Indonesia, untuk menyediakan produk-produk buatan Indonesia yang berkualitas serta tenaga kerja yang berproduktivitas dan berdaya saing tinggi. Dalam metode pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Metode penarikan kesimpulan adalah dengan melakukan analisa dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil didapatkan. Kementerian Perdagangan telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan formal baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran”. Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam melaksanakan tugasnya harus secara konsisten sesuai dengan kewenangannya. PPC merupakan ujung tombak yang sangat menentukan hasil pengujian mutu dari suatu produk yang diambil contoh ujinya . Kata Kunci : Perdagangan, produk, kompetitif, ASN, petugas pengambil contoh Abstract : The increased trade competition is the case today, forcing Indonesia, to provide products made in Indonesia quality and labor productivity and high competitiveness. In the data collection methods, techniques used in data collection of this study is interviews and documentation study. Inference method is to do an analysis to draw conclusions on how the data was successfully obtained. The Ministry of Commerce has cooperated with various educational institutions and formal training both inside the country and abroad. In accordance with article 70 paragraph 1 of Law Reform State Civil states that "All staff members of the ASN has the right and opportunity to develop competence" and Paragraph (2) states that "The development of competence as referred to in paragraph (1), among others through education and training, seminars, courses, and upgrading ". Sampling Officers (PPC) in carrying out his duties in a manner consistent with its authority. PPC is spearheading the results determine the quality of a product test taken the test sample. Keyword : Trade, product, competitivenes, ASN, sampling official (PPC).
mengharapkan kepada para pengusaha dan dunia industri agar memberikan perhatian khusus terhadap penerapan standar terbaik bagi produknya sekaligus mengembangkan standar kompetensi kerja bagi para Sumber Daya Manusianya dengan lebih baik. Adanya produk-produk Indonesia yang berstandar dan
LATAR BELAKANG Meningkatnya persaingan dagang yang terjadi saat ini, memaksa Indonesia, untuk menyediakan produkproduk buatan Indonesia yang berkualitas serta tenaga kerja yang berproduktivitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah 139
Jurnal Cendekia Niaga, Vol. 1 No. 1, DESEMBER 2016 : 139-147
diberlakukan secara wajib dan ayat (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek : a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian) dan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang Pedoman Standard Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib ayat 5 point 5.2, menjelaskan secara jelas akan peran pelaku usaha dan konsumen serta lembaga yang terlibat dalam penerapan SNI saling mendukung satu sama lainnya (gambar 1) berikut ini :
berkualitas tentunya akan memberikan dampak positif terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hanya melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, kuat, inovatif dan produktif, untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional, dan jauh lebih berdaya saing di berbagai bidang di kancah internasional. Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah melalui peningkatan standardisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar, tertib ukur serta pengendalian mutu barang dan /atau jasa.
METODOLOGI Metode Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Kedua teknik tersebut digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan sumber data yang diperlukan diklasifikasi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dan observasi dengan pimpinan unit, serta pegawai yang menerima pembinaan. Data primer ini didukung oleh informasi dari berbagai pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung melalui pelaksanaan usaha pembinaan profesional Sumber Daya Manusia. Adapun data sekunder diambil dari berbagai dokumen (dasar hukum atau kebijakan) yang melingkupi permasalahan yang ada, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian yang mendukung data primer.
Standar dapat membawa manfaat teknologi, ekonomi dan sosial. Standar membantu untuk menyelaraskan spesifikasi teknis produk dan jasa yang membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya untuk perdagangan internasional. Kesesuaian dengan Standar membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan. Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 57 ayat (1) yaitu Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi : a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau b. persyaratan teknis yang telah
Metode Analisis . Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini 140
Dampak Kebijakan UU Nomor 5 Tahun 2014..., Sang Saniaka Tajulfitri
digunakan dalam rangka mengembangkan teori dan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah
pendekatan yang digunakan dengan mempelajari suatu hal yang khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum (Sugiyono, 2010).
Gambar 1. Alur Penerapan SNI.
berbagai disiplin ilmu (ekonomi, lingkungan, sosial dan lain-lain). Dalam arti luas, analisis kebijakan publik adalah suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Aplikasi analisis kebijakan meliputi wilayah permasalahan yang sangat luas, misalnya energi, pendidikan, hubungan internasional, ekonomi, kriminalitas, kesejahteraan masyarakat, pengangguran, transportasi, lingkungan hidup, stabilitas keamanan, kemiskinan, dan sebagainya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Publik (Public Policy) meliputi dua dimensi: yakni proses kebijakan (policy process) dan analisis kebijakan (policy analysis). Dimensi pertama, proses kebijakan, mengkaji proses penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan. Sedangkan dimensi kedua, analisis kebijakan, meliputi penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan, tidak hanya berkaitan dengan satu disiplin ilmu saja, akan tetapi terkait dengan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu pendekatannya adalah multidisiplin, yaitu penerapan dari berbagai metode dan teknik analisis dari
Tiga aspek dalam analisis kebijakan publik menurut (Amir Santoso, 2008) 141
Jurnal Cendekia Niaga, Vol. 1 No. 1, DESEMBER 2016 : 139-147
dalam Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat III Analisis Kebijakan Publik Lembaga Administrasi Negara, yaitu analisis mengenai perumusan kebijakan, analisis mengenai implementasi kebijakan dan analisis mengenai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan?”. Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat implementasi suatu kebijakan dan membahas “hubungan di antara cara yang digunakan dan hasil yang dicapai”. Apakah pelayanan terhadap pengusaha (dunia usaha) menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan Aparatur Sipil Negara. Menurut Watson Wyat dalam Ruky (2006:106), definisi Competency sebagai kombinasi dari ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan perilaku yang dapat diamati, dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Sedangkan pengertian Sertifikasi Kompetensi Kerja berdasarkan Pasal 1 butir 6, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 butir
10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan informasi Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, tanggal 1 September 2016 tentang “Mayoritas Produk Tak Sesuai Standar”, disebutkan bahwa Kementerian Perdagangan telah menemukan sebanyak 56,04 persen barang beredar yang dipasarkan di Indonesia yang belum memenuhi kepentingan (standar) nasional (sebanyak 73 barang belum ber SNI). Tingginya persentase tersebut disebabkan arus barang impor yang semakin deras yang tidak mengikuti peraturan di Indonesia. Sementara itu, data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Perdagangan, tentang perkembangan impor mainan (Grafik 1) telah mencapai volume 275.805.056 kg dan dengan jumlah nilai sebesar 998.281.779 US$ selama kurun waktu 2011-2015. Rerata volume impor mainan selama kurun waktu 2011-2015 mencapai 55.161.011kg. Jumlah volume impor mainan tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan volume impor tahun 2014 sebelumnya. Perkembangan trend impor mainan selama periode 20112015, menunjukkan trend negatif baik pada volume impor mainan (-14,73 persen) maupun pada nilai impor mainan (-9,08 persen).
Perkembangan Impor Mainan 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
2011
2012
2013
2014
2015
Volume (kg) 66,101,140
69,948,913
60,576,277
39,572,606
39,606,120
Nilai (US$)
250,908,38
232,344,60
159,093,55
155,983,98
199,951,24
Grafik 1. Perkembangan Impor Mainan.
142
Dampak Kebijakan UU Nomor 5 Tahun 2014..., Sang Saniaka Tajulfitri
bahan kimia yang paling umum digunakan untuk melunakkan PVC (plastik polyvinyl chloride). Pada industri tekstil bahan-bahan Phthalate ini digunakan dalam pembuatan kulit buatan, karet dan PVC, serta beberapa pewarna. Plastik yang mengandung phthalate biasa digunakan dalam aplikasi yang meliputi bahan bangunan, pakaian, kosmetik, parfum, kemasan makanan, dan produk vinyl (misalnya, lantai, tirai mandi, dan mantel hujan), dan dalam aplikasi medis yang meliputi kantong transfusi darah, kantong dan tabung cairan. intravena, dan alat kesehatan lainnya. Phthalate juga ditemukan dalam minyak pelumas, pelarut, dan deterjen dan mainan anakanak.
Mainan anak bukanlah hal baru dan asing bagi keluarga pasangan muda yang memiliki anak usia balita. Melalui mainan tersebut, pasangan keluarga muda berharap para anak-anak mereka mendapatkan banyak kesenangan. Namun tidak semua jenis mainan anak positif. Mainan ini kerap digunakan pada usia anak 2 – 5 tahun atau pada tingkat pre school / PAUD (pendidikan anak usia dini), Play group, TK (taman kanak-kanak) bahkan tidak jarang kita temukan dokter spesialis anak pun menggunakan mainan jenis ini untuk metode terapinya. Tingginya minat konsumen akan mainan edukasi menimbulkan maraknya penjualan mainan edukasi di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga ke pusat perbelanjaan ternama. Produsen mainan anak pun tak hanya didominasi oleh para pengusaha lokal, tetapi serbuan dari produk impor, yang telah masuk pangsa pasar Indonesia. Beberapa zat berbahaya yang harus diwaspadai konsumen khususnya para orang tua adalah mainan anak, di antaranya: Phthalate, timbal, kadmium, dan beberapa zat lainnya. Keberadaan zat berbahaya tersebut pada mainan anak-anak dapat bermigrasi atau berpindah ke dalam tubuh manusia (anak) dan berpengaruh pada perkembangan fungsi organ penting pada si anak tersebut. Salah satu daftar bahan kimia berbahaya yang harus diwaspadai dan perlu dievaluasi keamanannya dari daftar kimia berbahaya lainnya, antara lain : Phthalate. Phthalate adalah kelompok
Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan khususnya dalam pengembangan kualitas SDM sektor perdagangan yang terkait dengan pelayanan prima pada dunia usaha. Pelatihan yang dimaksud adalah dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perdagangan dan tentunya sangat diperlukan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kementerian Perdagangan telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan formal baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dalam kerangka peningkatan jumlah pelatihan internal dan eksternal sebagaimana dalam grafik 2 dibawah ini .
Grafik 2. Pelatihan Internal dan Eksternal
143
Jurnal Cendekia Niaga, Vol. 1 No. 1, DESEMBER 2016 : 139-147
meningkatkan kemampuan, khususnya dalam menghadapi banyak tantangan yang ada dan sekaligus untuk mewujudkan visi-misi pembangunan perdagangan kedepan. Oleh karenanya tuntutan profesionalisme SDM akan mendapat perhatian penuh serta menjadi faktor utama keberhasilan kinerja sektor perdagangan.
Berdasarkan Grafik 2, tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah pelatihan internal yang dilakukan Balai Pengujian Mutu Barang, Kemendag selama periode tahun 2014-2015 mencapai 85 pelatihan, lebih banyak dibandingkan dengan pelatihan eksternal yaitu sebanyak 82 pelatihan. Rerata pelatihan yang dilakukan pada pelatihan internal adalah sebanyak 43 pelatihan dan pelatihan eksternal sebanyak 41 pelatihan. Pelatihan eksternal adalah pelatihan yang dilakukan di luar negeri seperti di negara Spanyol dan negara lainnya. Sedangkan jumlah pelatihan internal dan eksternal pada tahun 2014 sebanyak 92 pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah pelatihan internal dan eksternal lebih banyak dilaksanakan pada tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah pelatihan internal dan eksternal pada tahun 2015 sebanyak 75 pelatihan atau mengalami penurunan sebesar 18,48 persen. Adapun jenis pelatihan internal dan eksternal yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain : pengujian mikrobiologi, ISO 17043, pengujian vitamin D pada makanan, GLP for pesticide residues, pengujian kakao shell dan lain-lain. Sedangkan jenis pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain : Diklat Teknis pengujian komoditi CPO, Diklat Teknis Pengambilan Contoh : AMDK, Training Harmonization of Assesment Practices in Food Testing (Food additive and pesticides), Diklat Teknis Pengujian Mutu Phthalate dan Senyawa Azo pada mainan anak, Pelatihan Teknik Analisis Pestisida Golongan Organoklorin Dalam Air Menggunakan GC-ECD berdasarkan metode EPA 508 dan lain-lain. Stakeholder eksternal yang menjalin kerjasama dengan unit BPMB Kemendag adalah Badan Standardisasi Nasional, TUV Filipina, Puspitek Serpong, Komite Akreditasi Nasional dan lain-lain. Tujuan dari kerjasama antar kelembagaan tersebut adalah dalam rangka untuk lebih
Kementerian Perdagangan mencanangkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan mutu SDM bidang perdagangan diantaranya (1) Peningkatan kompetensi jabatan fungsional dan (2) Peningkatan mutu aparatur bidang perdagangan, (UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran”. Dalam rangka pengawasan produk ber SNI yang diberlakukan secara wajib terhadap beberapa produk impor dam peningkatan daya saing terhadap produk ekspor di pasar global serta dalam rangka perlindungan konsumen di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka produk yang akan diekspor/impor maupun untuk keperluan memperoleh sertifikat produk penggunaan standar nasional Indonesia (SPPT SNI) perlu dilakukan pengujian mutu. Pengujian mutu produk tersebut dilakukan oleh laboratorium penguji mutu yang contoh ujinya diambil oleh petugas pengambil contoh yang kompeten dan bersertifikasi. Oleh karena itu, berkaitan dengan ayat 1 dan 2 pasal 70 Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut Sertifikasi Person menjadi sangat penting. Berikut tahapan/alur proses sertifikasi personil, pada skema alur berikut ini :
144
Dampak Kebijakan UU Nomor 5 Tahun 2014..., Sang Saniaka Tajulfitri
PPC harus disertifikasi atau diregistrasi? Hal ini dikarenakan seorang PPC dalam melaksanakan tugasnya harus secara konsisten sesuai dengan kewenangannya. PPC merupakan ujung tombak yang sangat menentukan hasil pengujian mutu dari suatu produk yang diambil contoh ujinya dan juga sebagai pendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan mutu barang. PPC yang telah teregister dan terawasi oleh LSP PPMB sangat diperlukan keberadaannya. Selanjutnya berapa lama masa berlaku sertifikasi/registrasi yang dimaksud? Masa berlaku sertifikasi/registrasi PPC adalah 4 (empat) tahun. Penilaian personil pada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Pengujian Mutu Barang, mencakup beberapa unsur penting yang harus dikuasai oleh para Petugas Pengambil Contoh (PPC) antara lain : Perencanaan pengambilan contoh diinformasikan dengan jelas (Sampling plan clearly informed), Pengetahuan pengambilan contoh produk (Knowledge of product sampling), Kemampuan menyeleksi contoh produk (Ability to select the
Pengujian mutu produk dilakukan oleh laboratorium penguji mutu . Contoh uji diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang kompeten dan disertifikasi atau diregistrasi oleh Lembaga Sertifikasi Person (LSP) yang juga telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selanjutnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan pelayanan kepada pengguna jasa sertfikasi dan seiring dengan pengembangan standar, organisasi Lembaga Sertifikasi Personil (LSPPPMB) yang mengacu kepada SNI ISO/IEC 17024:2012 tentang Penilaian Kesesuaian-Persyaratan umum lembaga sertifikasi person. LSP PPMB telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2000 dengan Nomor Akreditasi : LSP002-IDN. Terkait dengan LSP tersebut, apakah yang dimaksud dengan sertifikasi atau registrasi PPC ? Sertifikasi/registrasi PPC oleh LSP PPMB adalah suatu proses penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Kartu Registrasi PPC setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan skema sertifikasi personil yang telah ditetapkan oleh LSP PPMB. Mengapa
145
Jurnal Cendekia Niaga, Vol. 1 No. 1, DESEMBER 2016 : 139-147
product to be sampled), Keterampilan melakukan pengambilan contoh (Skill of sampling), Kematangan dan profesionalisme (Maturity and professionalism), Hubungan antar personel (Interpersonal relation), Penampilan dan tata krama (Appearance and manner), Manajemen waktu (Time management), Pengetahuan atau interpretasi
standar (Knowledge or interpretation of standards), Ke-mampuan analisis (Analytical skills), Keahlian Komunikasi Lisan dan Tertulis (Verbal communication and (Written communication) dan Ke-mampuan menyusun pe-rencanaan pengambilan contoh (Ability to make sampling plan). Aktifitas PPC dapat terlihat pada gambar 2 berikut ini :
Gambar 2. Aktifitas Petugas Pengambil Contoh (PPC) Di Laboratorium phthalate (EN71-5: 1993-GC MS) dan bagian 5 yaitu Keamanan mainan elektrik (SNI IEC 62115:2011). PPC juga harus mampu menyimpulkan hasil uji yang telah dilakukan yaitu dengan suatu keterangan yang tertulis : Contoh uji “tidak sesuai” untuk kategori Keamanan mainan bagian 1 yaitu pada aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (SNI ISO 8124-1:2010), Keamanan mainan bagian 3 yaitu : Migrasi unsur tertentu (SNI ISO 81243:2010-AAS/ICP) dan Kandungan phthalate atau kesimpulan ke dua yaitu : Contoh uji “sesuai” untuk bagian 2 kategori Sifat mudah terbakar (SNI ISO 8124-2:2010) dan bagian 5 Keamanan mainan elektrik (SNI IEC 62115:2011).
Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dam Penilaian Kesesuaian), menyebutkan bahwa hasil pengujian dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat pengujian. Didalam laporan yang dimaksud seorang Petugas Pengambil Contoh (PPC) harus mampu menyusun laporan yang dimaksud (Peraturan Menteri Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan secara wajib), dan beberapa unsur penting tersebut diatas, antara lain : memasukkan nama pelanggan/pemohon, nama produk, nomor item/merek, kode, famili produk, kategori usia, negara asal produk, nama dan alamat importir, tanggal contoh diterima, tanggal contoh dianalisa, pengambilan contoh (tanggal, lokasi, jumlah contoh, nomor barang, dan Nomor BAPC), parameter dam metoda uji yang dimaksud seperti : Keamanan mainan bagian 1 yaitu pada aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (SNI ISO 8124-1:2010), Keamanan mainan bagian 2 yaitu : Sifat mudah terbakar (SNI ISO 8124-2:2010), Keamanan mainan bagian 3 yaitu : Migrasi unsur tertentu (SNI ISO 8124-3:2010AAS/ICP), bagian 4 yaitu Kandungan
KESIMPULAN Setiap Petugas Pengambil Contoh (PPC), memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi personil menjadi sangat penting khususnya dalam menjawab kualitas sumber daya manusia. PPC merupakan ujung tombak yang sangat menentukan hasil pengujian mutu dari suatu produk yang diambil contoh ujinya dan juga sebagai pendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan mutu barang.
146
Jurnal Cendekia Niaga, Vol. 1 No. 1, DESEMBER 2016 : 148-164
IMPLIKASI KEBIJAKAN
Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Setneg Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia.
Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan daya saing suatu bangsa. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga sertifikasi personil menjadi sangat penting, sehingga dapat menghasilkan tenaga SDM PPC yang profesional dan berkompeten.
Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setneg Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia. 2011 Nomor 1 tahun 2011 tentang Pedoman Standard Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Secara Wajib.
Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Setneg Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia.
Chemistry central of science. 2016. https://bisakimia.com/2015/04/25/a pa-itu-phthalate-ditemui-dalamkehidupan-sehari-hari-episode1/(diakses Oktober 2016).
Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Setneg Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia.
Fitwiethayalisyi, 2016. Teknologi pendidikan metode penelitian kualitatif sistematika penelitian kualitatif. https://fitwiethayalisyi.wordpress.c om/ /(diakses September 2016) Hadi,
Presiden Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Setneg Jakarta (ID) Lembaran Negara Republik Indonesia.
S. 2016. Perbedaan dan persamaan kualitatif dan kuantitatif. http://www.maribelajarbk.web.id/2 014/12/perbedaan-danpersamaan-kualitatif-dankuantitatif.html,(diakses Oktober 2016)
Ruky,
Ahmad S. 2006. “SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas”.. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Santoso Amir. 2008:27-28. Analisis Kebijakan Publik : Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat III LAN Republik Indonesia.
Helen C Destyananda 2016. “Mayoritas Produk Tak Sesuai Standar”. Bisnis Indonesia, 1 September 2016.
Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Menteri Perdagangan. 2016. Kementerian Perdagangan. Leaflet Pelayanan Jasa Sertifikasi Person. Lembaga Sertfikasi Person PPMB Balai Sertfifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
Subliyanto. 2016. Macam-macam metode penelitian.http://www.subliyanto.id/ 2010/05/macam-macam-metodepenelitian.html,(diakses Oktober 2016).
Presiden Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik 164