Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016 ISSN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN Konsep Teori dan Aplikasi Kasful Anwar.Us

Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016

ISSN 1979 - 3391

An-Nahdhah Jurnal Pe ndidikan dan Hukum MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN Konsep Teori dan Aplikasi Kasful Anwar.Us PENGEMBANGAN KOSA KATA BAHASA ARAB (Studi Pengembangan Kosa Kata Bahasa Arab dengan Proses aI-Sytiqoq) Ali Musa Lubis Problematika Dan Solusi Otonomi Pendidikan Ali Usmar Wewenang Dan Tanggung Jawab Dalam Al-Qur’an Dan Hadits Maryani Mendidik Keluarga Bahagia H. Mitakul Huda Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam H. Mukhsin Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Rahmat Nasution Dinamika Lembaga Dan Pranata Hukum Randhy Karakteristik Dan Keunikan Al-Qur’an Sentral Kajian Studi Islam Sobri A Komunikasi Interpersonal Dalam Proses Konseling Sumarto Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Syamsul Arif

An-Nahdhah Jurnal Pe ndidikan dan Hukum Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016

ISSN 1979 - 3391

Pelindung 4. Dr. H. Marwazi, M.Ag (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Ketua Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi 5. Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Penanggung Jawab 6. H. Amran, S.Th.I., MA., Ph.D (STAI Ketua STAI Ma’arif Jambi Ma’arif Jambi) Ketua LP2M 7. Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M.Pd (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Pimpinan Redaksi Jambi) (Ketua Penyunting) Dr. Sumarto, S.Sos.I., M.Pd.I 8. Dr. Jalaluddin, S.Ag., M.Pd.I (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Wakil Pimpinan Redaksi (Wakil Ketua Penyunting) Penyunting Bahasa Taufiq Rohman, S.Pd.I 1. H. Zainul Arifin, MA., M.Ed., Ph.D 2. Drs. Ali Musa Lubis, M.Ag Sekretaris Redaksi (Sekretaris Penyunting) Sekretariat Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I 1. Dra. Hj. Jawanis 2. A. Basori, S.Pd.I Penyunting Ahli 3. Padriansyah Putra, SH 1. Prof. Dr. H. Muntholib, SM, MS (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin 4. Betty Aryana, S.Kom Jambi) 5. Hasanul Febrian Hariza, S.Sos 2. Prof. Dr. H. Lias Hasibuan, MA (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 3. Dr. H. Rahmat Nasution, M.Ag (STAI Ma’arif Jambi)

Alamat Redaksi JL. KH. A. Hasyim Asy’ari No. 33 Jambi 36125 Telp. (0741) 23854 - 32934

Kasful Anwar.Us

DAFTAR ISI Manajemen Mutu Pendidikan: Konsep Teori dan Aplikasi Kasful Anwar.Us................................................................................ 1 Pengembangan Kosa Kata Bahasa Arab (Studi Pengembangan Kosa Kata Bahasa Arab dengan Proses aI-Sytiqoq) Ali Musa Lubis.................................................................................. 14 Problematika Dan Solusi Otonomi Pendidikan Ali Usmar........................................................................................... 25 Wewenang Dan Tanggung Jawab Dalam Al-Qur’an Dan Hadits Maryani.............................................................................................. 43 Mendidik Keluarga Bahagia H. Mitakul Huda............................................................................... 76 Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam H. Mukhsin........................................................................................ 100 Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Rahmat Nasution.............................................................................. 128 Dinamika Lembaga Dan Pranata Hukum Randhy............................................................................................... 143 Karakteristik Dan Keunikan Al-Qur’an Sentral Kajian Studi Islam Sobri A................................................................................................ 168 Komunikasi Interpersonal Dalam Proses Konseling Sumarto.............................................................................................. 183 Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Syamsul Arif...................................................................................... 203

An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

iii

Kasful Anwar.Us

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN Konsep Teori dan Aplikasi H. Kasful Anwar.Us. Abstrak Setiap institusi mutu adalah agenda utama, oleh karena itu meningkatkan mutu merupakan tugas yang sangat penting. Meskipun demikian bagi sebagian orang mutu dianggap sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki, mereka mengangap bahwa mutu adalah suatu hal yang membingungkan dan sulit diukur. Disatu sisi, kita memang bisa mengetahui mutu ketika kita mengalaminya, namun disisi lain, kita tetap merasa kesulitan ketika kita mencoba mendeskripsikan dan menjelaskannya, kita hanya bisa menyadari keberadaan mutu tersebut tatkala mutu tersebut hilang. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa mutu merupakan suatu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Berangkat dari kenyataan di atas, jika kita berbicara tentang pendidikan maka mutu dalam pendidikan merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan dalam pendidikan. Oleh karena itu, mutu jelas sekali menjadi masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengahtengah persaingan dunia pendidikan. Untuk itu, dalam makalah yang singkat ini nantinya kan dibahas tentang mutu pendidikan mulai dari konsep, teori sampai bagaimana pengaplikasiannya dalam dunia pendidikan, semoga makalah yang singkat ini dapat bermanfaat. Kata Kunci: Manjamen Mutu Pendidikan

A. Pengertian Manajemen Mutu Pendidikan Sebelum kita membicarakan tentang pengertian manajemen mutu pendidikan, ada baiknya disini penulis jelaskan secara terpisah antara pengertian; manajemen, mutu, dan pendidikan. Dengan demikian, maka


1

Manajemen Mutu Pendidikan...

akan mempermudah mudah kita dalam memahami apa yang dimaksud dengan manajeman mutu pendidikan. Secara sederhana manajemen dapat kita artikan sebagai sebuah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sumber daya yang baik harus menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yakni; planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling (pengontrolan). Para ahli masih berbeda pendapat tentang pengertian manajemen, namun demikian terdapat konsensus bahwa manajemen menyangkut derajat keterampilan tertentu.1 Untuk memahami istilah manajemen maka pendekatan yang digunakan di sisna adalah berdasar pada pengalaman manejer, ini artinya bahwa manajemen dilihat dari suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen merupakan suatu proses sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (organ – struktur – tugas – teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga mencapai tujuan sistem.2 Sementara itu mutu sering diartikan dengan kepuasan pelanggan. Alex Trotman menyatakan “bahwa kita tahu pada saat ini, masa-masa sulit ini, kita harus benar-benar memberikan kepuasan pada pelanggan, akan tetapi langkah awal untuk mencapai mutu tidaklah gampang, dengarkan pelanggan anda dan beri respon pada mereka maka semua hal akan tercipta dengan sendirinya”.3 Dalam dunia pendidikian, pelakupelaku dunia pendidikan menyadari keharusan meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik, pada hakikatnya sangat banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang baik, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejujuran, dorongan orang tua, bisnis dan 1Lihat, Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 1. 2Ibid. 3Edward Sallis, Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan, alih bahasa, Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi, (Yogyakarya: IRCiSoD, 2008), hlm. 31.

2


Kasful Anwar.Us

komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi dan lain-lain, jika semua ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan muncul mutu yang baik pula. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang pendidikan, lalu kita bertanya tentang apa itu pendidikan, maka banyak penjelasan yang kita peroleh dari pengertian pendidikan, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Drs. S. Brojonegoro. Dalam usaha menerangkan pengertian pendidikan S. Brojonegoro, mengadakan analisa terhadap istilah-istilah yang mengandung arti mendidik :4 1.

Paedagogiek atau teori pendidikan berasal dari kata pais yang berarti anak dan agogos yang berarti penuntun. Pada zaman Yunani Kuno, seorang anak yang pergi kesekolah diantar oleh seorang yang disebut gogos. Ia mengantar si anak membawakan alat-alatnya dan setelah sekolah ditutup, gogos membawa anak pulang ke rumah. Dalam lingkungan keluarga gogos diberi tugas pula mengamatamati sang anak. Maka oleh karena itu paedagogiek berarti Ilmu menuntun anak.

2.

Opvoeding (Bahasa Belanda) pada permulaannya berarti “membesarkan” dengan makanan, jadi membesarkan anak dalam arti jasmaniah. Akan tetapi lambat laun “tindakan membesarkan” ini dikenakan juga pada pertumbuhan rohani anak, jadi pertumbuhan pikiran, perasaan dan kemauan anak dan pertumbuhan watak anak. Dalam arti yang luas, opvoeding berarti tindakan untuk membesarkan anak dalam arti geestelyk (kebatinan, Jawa)

3.

Dalam bahasa Romawi ada istilah “educare”= mengeluarkan dan menuntun. Istilah ini menunjukkan tindakan untuk merealisasikan potensi anak, yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Jadi educare berarti membangunkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan potensi yang dimiliki anak.

4Suwarno,

Pengantar Umum Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.


3


4.

Pendidikan atau mendidik adalah tuntunan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya atau dengan secara singkat : Pendidikan adalah tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan, dalam arti jasmaniah dan rohaniah.

Dari pengertian semacam ini dapat kita menyimpulkan tentang apa yang dimaksud dengan manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah sebuah proses peningkatan kinerja pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar terciptanya kepuasan pelanggan, dengan demikan institusi-institusi pendidikan perlu mengembangkan sistem-sistem mutunya, agar dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memeberikan layanan yang bermutu. Pelanggan dalam hal ini adalah peserta didik atau pelajar.5 B. Konsep Dasar Manajemen Mutu Pendidikan Manajemen berasal dari bahasa latin “manus” yang artinya tangan dan “agere” yang artinya melakukan, kemudian diterjemahkan ke Bahasa Inggris dengan kata kerja “ to manage “ dengan kata benda management dan manager sebagai pelakunya. Kemudian, management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi menejemen atau pengelolaan (pengaturan). Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Mutu merupakan suatu gagasan yang dinamis, tidak mutlak. Dalam pandangan umum, mutu merupakan suatu konsep yang mutlak, seperti pada umumnya orang menilai sebuah restoran yang mahal atau mobil yang mewah.6 Sedangkan dalam konteks TQM (Total Quality Management), mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi Sallis, Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu…, hlm. 32. Suderajat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005), hlm. 1. 5Edward 6Hari

4


Kasful Anwar.Us

untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan yang berlebihan. Konsep manajemen mutu pendidikan (Total Quality Education/ TQE) merupakan sebuah konsep yang berasal dari Total Quality Management (TQM). TQM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Edward Deming di Jepang. Deming adalah seorang warga Amerika yang menjadi salah satu konsultan perusahaan di Jepang. Konsep TQM pada awalnya berkembang dari pemikiran untuk mewujudkan produk yang bermutu sampai pada akhirnya meliputi semua aspek dalam organisasi. 7 Para ahli manajemen telah banyak yang mengemukakan pengertian tentang Total Quality Management (TQM) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Menejemen Mutu Terpadu. Salah satu diantaranya adalah Deming, secara tegas menekankan pentingnya pencegahan dari pada memperbaiki kerusakan, hal inilah yang dinilai sebagai kontribusi unik dalam memahami bagaimana menjamin peningkatan mutu. Studi penting Deming adalah analisa mengenai kegagalan mutu. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa penyebab kegagalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab kegagalan khusus dan umum. Penyebab umum adalah adanya kegagalan sistem, yaitu berkaitan dengan proses internal lembaga. Hal tersebut dapat diatasi atau dikurangi jika dilakukan perubahan sistem, proses, dan prosedurnya. Sedangkan penyebab khususnya adalah gangguan yang datang dari komponen sistem yang bervariasi.8 Manajemen Mutu Terpadu (TQM) merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personilnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan dari para pelanggan. Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dalam konteks pendidikan merupakan sebuah 7Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 290. 8Ibid., hlm. 294.


5


filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang.9 Total Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terusmenerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.10 TQM atau mungkin bisa kita sebut sebagai Gerakan Mutu Terpadu dalam pendidikan masih tergolong baru. Hanya sedikit literatur yang memuat referensi tentang hal ini sebelum tahun 1980-an, beberapa upaya reorganisasi terhadap praktek kerja dengan konsep TQM telah dilaksanakan di beberapa universitas di Amerika dan beberapa pendidikan tinggi lainnya di Inggris. Ada banyak gagasan yang dihubungkan dengan mutu yang dikembangkan dengan baik oleh institusi-institusi pendidikan tinggi dan gagasan-gagasan mutu tersebut yang terus-menerus di teliti dan diimplementasikan di sekolah-sekolah. Secara praktis sekolah-sekolah yang mengunakan indikatorindikator prestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara tidak langsung telah menggunakan TQM sebagai suatu nilai untuk meningkatkan standar pelayanannya. Dengan kata lain bahwa untuk saat ini sangat diperlukan sebuah konsep untuk meningkatkan mutu pelayan pendidikan sebagai sebuah upaya untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam bidang layanan seperti dengan menggunakan konsep TQM. Pada hakekatnya tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan (dalam hal ini adalah siswa/masyarakat) dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Semua usaha/ manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu 9Edward

Sallis, Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu…, hlm. 73. M. N. Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 18.

10Nasution.

6


Kasful Anwar.Us

kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan para pelanggan. C. Aplikasi Manajemen Mutu Pendidikan 1.

Konsep Dasar Mutu Terpadu

Manajemen berasal dari kata “to manage“ yang artinya mengatur. Hasibuan (2004:1) mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengaturan yang dilakukan melalui proses dan didasarkan pada urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya Total Quality Management (TQM) ialah continuous improvement (perbaikan terusmenerus) dan quality improvement (perbaikan mutu). Sebagai suatu strategi manajemen, sprektum aktivitas manajemen mutu terpadu yang berorientasi pada upaya untuk memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi, memperbaiki upaya dalam memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan masa yang akan datang.11 Para ahli Total Quality Management (TQM), seperti Nasution M.N (2004:18) menyatakan bahwa Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Edward Sallis menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan suatu filsafat dan metodologi yang membantu berbagai institusi, dalam mengelola perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk menanggapi tekanan-tekanan faktor eksternal. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personelnya untuk melakukan program perbaikan mutu

11Ibid.


7


secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan dari para pelanggan.12 Dalam kontek pendidikan ini merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institutsi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang. Jargon utama yang mendasari falsafah manajemen mutu terpadu terfokus pada pernyataan “Do the right things, first time, every time”, yang artinya kerjakan sesuatu yang benar sejak pertama kali, setiap waktu. 2.

Hakikat Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-input analisis yang tidak consisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Husaini Usman, 2002). Dalam aplikasinya, istilah mutu terpadu dalam pendidikan disebut pula Total Quality Education (TQE). Dalam konteks aplikasi konsep manajemen mutu terpadu terhadap pendidikan dapat saja disebutkan “mengutamakan pelajar” atau “program perbaikan sekolah” yang dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif. Penekanan paling penting bahwa mutu terpadu dalam programnya dapat mengubah kultur sekolah. Para pelajar dan orang tuanya menjadi tertarik terhadap perubahan yang ditimbulkan manajemen mutu terpadu melalui berbagai program perbaikan mutu.13 Keuntungan yang dicapai dengan menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan di antaranya adalah: memperkuat organisasi Sallis, Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu…, hlm. 13. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan; Konsep, Strategi, dan Aplikasi, (Jakarta: PT Grasindo, 2002). 12Edward

13Syafaruddin,

8


Kasful Anwar.Us

sekolah dan memberikan peta jalan atau arah bagi perusahaan, menolong kita untuk bekerja sebagai teman dalam kelompok kerja, bukan sebagai musuh, mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan hanya penanganan satu aspek saja dari pendidikan, tetapi menjadi pendekatan yang holistik dan menyebabkan semua unsur sekolah mengubah cara yang mengarahkan drinya, mengarahkan para orang tua dan pelajar untuk memberikan saran untuk memajukan keadaan sekolah, mengarahkan dan mengendalikan pengaruh segala sesuatu yang kita lakukan dan cara kita mengendalikan 3.

Kepemimpinan untuk Mutu Pendidikan

Kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi pada saat ini tergantung pada kemampuannya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, organisasi harus memiliki pimpinan yang efektif dalam menjalankan manajemen untuk mengelola perubahan yang ada dan berkelanjutan. Tantangan bagi seorang manajer pendidikan (kepala sekolah/madrasah, pimpinan pesantren, rektor atau direktur) adalah bagaimana menjadi pendorong atau pelopor perubahan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Upaya memperbaiki kualitas suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Dukungan dari bawahan hanya akan muncul secara berkelanjutan ketika pimpinannya benar-benar berkualitas dan unggul. Yang dimaksud dengan pemimpin dalam pendidikan adalah semua orang yang bertanggung jawab dalam proses perbaikan yang berada pada semua level kelembagaan pendidikan. Para pemimpin pendidikan harus memiliki komitmen terhadap perbaikan mutu dalam fungsi utamanya. Oleh karena itu, fungsi dari kepemimpinan pendidikan haruslah tertuju pada mutu belajar serta semua staf lain yang mendukungnya.14 Menurut Edwin A. Locke (1997), fungsi utama pemimpin adalah menetapkan sebuah visi untuk organisasi dan mengkomunikasikannya 14Ibid.


9


kepada anggota. Sedangkan peranan kepemimpinan pada setiap level organisasi akan menentukan pencapaian perbaikan mutu. Menurut Sallis ada beberapa peranan utama pemimpin pendidikan dalam mengembangkan kultur (budaya) mutu,15 di antaranya adalah: a.

Memiliki visi yang jelas mengenai mutu terpadu bagi organisasinya

b.

Memiliki komitmen yang jelas terhadap perbaikan mutu

c.

Menjamin bahwa kebutuhan pelanggan menjadi pusat kebijakan dan pekerjaan organisasi

d.

Menjamin bahwa kejelasan struktur organisasi menegaskan tanggung jawab dan memberikan pendelegasian yang cocok dan maksimal

e.

Membangun kelompok kerja aktif

f.

Membangun mekanisme yang sesuai untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan

4.

Pemberdayaan Guru

Pemberdayaan berarti memberikan pegawai suatu pekerjaan untuk dilakukan dan kebebasan bagi mereka untuk melakukannya secara kreatif. Konsep pemberdayaan bersifat humanistik. Pemberdayaan guru termasuk pegawai salah satunya adalah melalui pembagian tanggung jawab. Keberadaan guru sebagai staf dalam proses pembelajaran dan pengajaran di lembaga pendidikan menjadi salah satu pilar kepemimpinan pendidikan. Proses memberdayakan guru bukan suatu hal yang mudah. Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinan pendidikan, perlu melakukan beberapa hal penting dalam rangka pemberdayaan guru. Hal-hal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: a.

Melibatkan guru dan semua staf dalam aktivitas penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah dan prinsip pengawasan mutu dengan statistik. 15Edward

10

Sallis, Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu…, hlm. 15. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Kasful Anwar.Us

b.

Meminta pendapat dan aspirasi mereka tentang sesuatu dan bagaimana sebuah proyek ditangani, jangan menggurui mereka.

c.

Memahami keinginan untuk perbaikan yang berarti bagi guru tidak cocok dengan pendekatan top down terhadap manajemen.

d.

Memberikan otonomi dan keberanian mengambil resiko Membangun tim kerja, proses manajemen, pelayanan pelanggan, kmunikasi dan kepemimpian.16

5.

Kelompok Kerja untuk Meraih Mutu

Kerja sama tim dalam menangani suatu proyek perbaikan atau pengembangan mutu pendidikan merupakan salah satu dari pemberdayaan pegawai dan kelompok kerjanya, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Keberadaan tim kerja sama sebagai modal utama untuk meraih mutu melalui proses perbaikan mutu. Mereka perlu saling mendorong atau bersinergi untuk bekerja sama dalam bidang akademik dan pendukung lainnya, seperti tim pengajar. Berkaitan dengan pentingnya suatu tim dalam penerapan manajemen mutu terpadu untuk mengejar mutu pendidikan, maka beberapa langkah yang harus dilalui dalam membentuk tim kerja perbaikan mutu adalah (1) pembentukan tim; (2) penggugahan; (3) penetapan norma atau tata kerja; dan (4) melakukan kegiatan. 6.

Alat dan Teknik Perbaikan Mutu

Alat-alat dan teknik mutu berarti mengenali penyelesaian masalah secara kreatif. Beberapa alat yang dapat digunakan dalam perbaikan mutu pendidikan adalah: Gugah pikiran (brainstorming), jaringan kerja kemiripan (affinity network), diagram tulang ikan (fishbone diagram or ishikawa), analisis keadaan lapangan (force-field analysis), pendiagraman (process charting), diagram arus (flowcharts), analisis pareto (pareto analysis), pengukuran kinerja (benchmarking), pemetaan arah karier (career path-maping). 16Sukirman,

(dkk). Administrasi dan Supervisi. Yogyakarta: UNY Press.


11


7.

Strategi Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan

Untuk menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, ada sepuluh langkah yang harus dilalui, yaitu: Mempelajari dan memahami manajemen mutu terpadu secara menyeluruh, memahami dan mengadopsi jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus, menilai jaminan mutu saat ini dan program pengendalian mutu, membangun system mutu terpadu, mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya mutu sebagai tujuan untuk mempersiapkan perbaiakan, melatih orang-orang untuk bekerja pada suatu kelompok kerja, mempelajari teknik untuk menyerang atau mengatasi akar persoalan dan mengaplikasikan tindakan koreksi dengan menggunakan teknik dan alat manajemen mutu terpadu, memilih dan menetapkan pilot project untuk diaplikasikan, tetapkan prosedur tindakan perbaikan dan sadari akan keberhasilannya, menciptakan komitmen dan strategi yang benar mutu terpadu oleh pemimpin yang akan menggunakannya, memelihara jiwa mutu terpadu dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan yang amat luas. D. Kesimpulan Dari uraian-uraian yang telah dituliskan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personelnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan dari para pelanggan. Keuntungan yang dicapai dengan menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan di antaranya adalah (1) Memperkuat organisasi sekolah dan memberikan peta jalan atau arah bagi perusahaan; (2) Menolong kita untuk bekerja sebagai teman dalam kelompok kerja, bukan sebagai musuh; (3) Mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan hanya penanganan satu aspek saja dari pendidikan, tetapi menjadi pendekatan yang holistik dan 12


Kasful Anwar.Us

menyebabkan semua unsur sekolah mengubah cara yang mengarahkan drinya; (4) Mengarahkan para orang tua dan pelajar untuk memberikan saran untuk memajukan keadaan sekolah; dan (5) Mengarahkan dan mengendalikan pengaruh segala sesuatu yang kita lakukan dan cara kita mengendalikan Sedangkan penerapkan manajemen mutu pendidikan di sekolah harus didukung oleh kepemimpinan mutu pendidikan, pemberdayaan guru, kelompok kerja untuk meraih mutu, alat dan teknik perbaikan mutu; serta strategi implementasi manajemen mutu pendidikan. Demikianlah beberapa pembahasan yang dapat kami sampaikan pada makalah ini khususnya tentang manajemen mutu dalam pendidikan, semoga makalah singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang menarik amin. DAFTAR PUSTAKA Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999. Nasution. M. N. Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Sallis, Edward. Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan, alih bahasa, Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi, Yogyakarya: IRCiSoD, 2008. Suderajat, Hari. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005. Sukirman, (dkk). Administrasi dan Supervisi. Yogyakarta: UNY Press. Suwarno. Pengantar Umum Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Syafaruddin. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan; Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Jakarta: PT Grasindo, 2002. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2008.


13

Pengembangan Kosa Kata...

PENGEMBANGAN KOSA KATA BAHASA ARAB (Studi Pengembangan Kosa Kata Bahasa Arab dengan Proses aI-Sytiqoq) Ali Musa Lubis Abstraks Bahasa Arab dikenal dengan bahasa yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Keunggulan bahasa ini salah satunya dari segi kekayaan kosa kata yang dimilikinya. Salah satu faktor yang menyebabkan kosa kata bahasa Arab kaya adalah pengembangan kosa kata yang sangat luwes. Proses pengembangan kosa bahasa Arab dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan al-isytiqoq. Tulisan ini akan memaparkan hakikat dan proses perkembangan bahasa Arab dengan al-isytiqoq Kata Kunci : Pengembangan, kosa kata, al-isytiqoq

A. Pendahuluan Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai makhluk social bahasa menjadi kebutuhan mutlak yang digunakan untuk berintraksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan isi hati seseorang kepada orang lain. Tanpa bahasa, hubungan antara sesame manusia tidak akan berjalan lancar. Dalam suatu ungkapan disebutkan“ Bahasa menunjukkan bangsa”. Ini menunjukkan bahwa bahasa adalah cerminan dan potret dari kebudayaan suatu bangsa. Bahasa yang digunakan suatu bangsa mencermikan peradaban, bentuk sosial, masyarakat, kekayaan, kepandaian dan lain sebagainya bangsa tersebut. Bahasa Arab mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan bahasa yang lain. Salah satu kekhususan bahasa Arab itu terletak pada pembentukan kosa kata yang dimilikinya. Pembentukan kosa kata dalam bahasa Arab sangat jelas dan elastis. Elastisitas pembentukan kosa kata ini dinilai sebagai keunggulan dan keistimewaan yang dimilikinya. 14


Ali Musa Lubis

Pembentukan kosa kata Arab yang jelas dan elastis tersebut membuat bahasa Arab sangat kaya dalam perbendaharaan kosa kata. Menurut Matsna, Kekayaan kosa kata Arab ini menjadi salah satu alasan logis Alquran diturunkan dalam bahasa Arab. Dengan kekayaan perbendahaaraan kosa katanya, Alquran mampu merekam wahyu yang mencakup perbendaharaan kata iman, hukum, kemasyarakatan, sejarah, dll.1 Elastisitas pembentukan kata dalam bahasa Arab juga berdampak pada kemampuan bahasa ini bisa mempertahankan fungsinya sebagai bahasa komunikasi, baik komunikasi antara manusia dengan Sang Khalik, maupun komunikasi antar sesama manusia. Selain itu, bahasa Arab juga berfungsi sebagai sarana dalam penyampaian tujuan agama, pencatatan berbagai ilmu pengetahuan, sarana ekspresi karya sastra, dll. Al-isytiqaq merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan kosa kata bahasa Arab. Hal ini sebagaimana disampaikan Rajab Abdul Jawwad Ibrahim, “‫االشتيقاق أهم وسيلة لتوليد" االلفاظ‬. Isytiqoq merupakan factor yang paling penting yang paling dalam pembentukan kata dalam bahasa Arab. Proses al-Isytiqoq akan menjadikan kosa kata bahasa Arab akan berkembang meluas dan bertambah, sehingga terbentuk kosa kata baru yang belum ada sebelumnya. B. Pengertian al-Isytiqoq Istilah al-isytiqoq adalah istilah bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata isytaqqo, yasytaqqu. Secara etimologi, isytiqoq berarti 2‫ اخذ شق الشيئ‬mengambil satu bagian dari sesuatu yang lain. Secara terminologi ditemukan sejumlah definisi dari para ahli, antara lain adalah :

1

Moh. Matsna HS, Kajian Arab Klasik dan Kontemporer, ( Jakarta : Prenadamedia, 2016), hlm. 181 2 Emil Badi’ Ya’qub, Fiqh al-Lugah al-Arabiyah wa Khashaishuha, (Beirut : Dar atsTsaqofah al-Islamiyah, tth.), hlm.186 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

15


1.

Emil Badi’ Ya’qub, : Mengambil satu kata dari kata yang lain dengan proses perubahan lafal, namun tetap memiliki hubungan makna”. 3

2.

Amin Ali Sayyid mengartikan al-isytiqoq sebagai pengambilan suatu kata dari kata lain karena adanya persamaan makna, meskipun terjadi perubahan pada lafalnya.4

3.

Muhammad As’ad an-Nadiri, hakikat al-isytiqoq adalah proses melahirkan suatu kata dari kata yang lain yang berasal dari satu kata tertentu5.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa al-isytiqoq sebuah proses pembentukan kata yang dapat melahirkan beberapa kata yang baru (mufrodah al-jadidah). Meskipun proses al-isytiqoq menghasilkan kata yang baru, akan tetapi antara beberapa kata yang dihasilkan melalui proses pembentukan tersebut tetap memiliki makna yang mirip dengan makna kata dasarnya. Misalnya kata ‫ ذهاب‬yang berarti kepergian, bisa melahirkan kata ‫ ذهب‬berarti telah pergi, ‫يذهب‬ yang berarti sedang atau akan pergi, ‫ ذاهب‬yang berarti orang yang pergi, dll. Dari beberapa pengertian al-isytiqoq di atas, maka sebagaian penulis merumuskan beberapa persyaratan al-isytiqoq, yaitu sebagai berikut : a.

Kata yang lahir dari proses al-isytiqoq harus memiliki kata asal 3Ibid

, hlm.186-187 di atas mengakomodir pengertian yang al-isytiqoq menurut ulama Nahu (anNuhah), ulama Sharf (ash-Sharfiyun), dan ulama bahasa (ulama’ al-lughah). Ulama Nahu membatasi al-isytiqoq dengan kata yang berbentuk kata benda dan kata sifat yang terdiri dari isim fa’il, isim maf’ul, ash-shifah al-musyabbahah dan af’al at-tafdhil. Sementara itu, menurut ulama Sharf, ruang lingkup al-isytiqoq menurut mereka lebih luas dari pada pendapat ulama nahu. Menurut mereka, istiqoq itu selain dari aspek-aspek yang dikemukakan oleh ulama nahu tersebut, mereka menambahkan dengan isim zaman, isim makan, dan isim alah, fi’il madhi, mudhari’ dan amar. Ahli bahasa memberikan ruang lingkup yang lebih luas tentang al-isytiqoq bila dibandingkan dengan kedua pendapat di atas. Menurut linguist, isytiqoq mencakup segala kata yang menjadi turunan dari kata yang lain, meskipun berbeda urutan hurufnya dengan kata asalnyaseperti halama, malaha, lahama, Amin Ali Sayyid, Fi ‘llmi Ash-Sarf, (Mesir : Dar alMa’rifah, 1976), hlm. 18-19 5 Muhammad As’ad an-Nadiri, Fiqh al-Lugah Manahi wa Masailuh, (Beirut : al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2009), hlm.257 4Defenisi

16


Ali Musa Lubis

b. c.

Ada persamaan huruf-huruf asalnya dengan huruf-huruf pada kata asalnya Mempunyai hubungan (al-munasabah) pada makna katanya6

C. Beberapa Pandangan Ulama Mengenai al-Isytiqoq Keberadaan al- isytiqoq –seperti pengertian di atas- menjadi perdebatan di kalangan para linguist Arab. Sebagian ada yang mengakui keberadaan al-Isytiqoq dan sebagian yang lain tidak mengakuinya. Perbedaan ini berawal dari pandangan mereka tentang kata keberadaan kata dalam bahasa Arab. Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa sebagian kata ada yang musytaq dan ada yang goiru musytaq (jamid). Kelompok ahli bahasa modern melihat bahwa semua kata adalah musytaq dan menurut kelompok yang lain melihat bahwa semua kata dalam bahasa Arab adalah kata dasar tidak ada isim musytaq.7 Sehubungan dengan itu, Emil Badi’ Ya’qub, mengklassifikasikan sikap para ahli bahasa tentang keberadaan al-isytiqoq kepada tiga kelompok . Kelompok pertama adalah kelompok yang mengakui keberadaan al-Isytiqoq. Di antara tokoh yang mengakui adanya alisytiqaq adalah kelompok ahli bahasa seperti al-Ashmu’i (w. 216 H), Quthrub (w.206 H), al-Akhfasy (w. 210 H), Abû Nashr al-Bahilî, alMufadhal Ibn Salmah, al-Mubarrad Ibn Duraid (w.321 H), al-Zajjaj, Ibn al-Sarrâj, al-Rumani (386 H), al-Nuhâs, az-Zuzaj, Sibawaih dan lain sebagainya. Mereka sepakat bahwa sebagian kata ada yang musytâq, namun ada pula yang tidak musytaq (jamid) 8. Menurut kelompok ini, setiap kata yang ada persamaan hurufnya dengan kata lain, meskipun jumlah hurufnya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, misalnya kata ar-rahl (‫ )الرحل‬berasal dari kata ‫ رحيل‬rahil, maka kata tersebut telah mengalami proses isytiqoq. 6 Muhamammd As-‘ad an-Nadiri, 257. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh atTahanawi, seperti dikutip oleh emil Badi’ Yakub, hlm. 187 7 Ibid 8 Ibid., hlm. 191. Lihat juga Ramadhan Abd at-Tawwab, Fushul fi Fiqh al-Lughah, (Kairo: Maktabah Khanji, 1999), hlm. 292


17


Kelompok kedua adalah yang menolak keberadaan al-Isytiqoq secara mutlak. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang paling sedikit pengikutnya. Di antara ahli yang termasuk kelompok ini adalah AsSuyuthi, Ibrahim Anis, dan Fuad Tarziri dan al-Sirrafi (w. 368 H). Alasannya, menurut mereka, tidak ada jalan mengkiaskan kalimat bahasa Arab. Menurut kelompok ini, kalimat bahasa Arab itu bersifat aksiomatis (tauqifi). Menurut kelompok ini, suatu kata mirip dengan yang lain, bukan karena terjadi proses al-isytiqoq, akan tetapi kata-kata tersebut keadaannya telah lahir awal.9 Kelompok ketiga adalah kelompok moderat. Pendapatnya berada di antara dua kutub yang berbeda di atas, yaitu pendapat yang tidak menerima sepenuhnya dan tidak pula menolak sepenuhnya.10 Ini berarti kosa kata bahasa Arab, baik isim maupun fi’il, ada yang bisa dikembangkan dan melahirkan kosa kata baru dan ada kosa kata yang tidak bisa berkembang. Kosa kata yang mengalami prose drivasi dalam istilah ilmu bahasa Arab disebut al-musytaqqot dan yang tidak mengalami disebut al-jamid. D. Sekilas tentang Kajian al-isytiqoq Menurut Emil Badi’ Ya’qub, Sampai pertengahan abad keempat hijriyah, kajian al-isytiqâq hanya berbicara seputar kata yang bersesuaian antara lafazh dan makna dan memiliki persamaan dalam runtutan huruf. Pembahasan ini dinamakan dengan isytiqaq al-shaghîr atau ashghar. Pada akhir abad keempat Ibn Jinn menambah pembahasan tentang proses isytiqoq dalam bentuk pembentukan suatu kata dari kata yang lain, dengan menukar salah sebagian hurufnya dengan huruf yang lain. Meskipun ada pertukaran huruf dari bentuk asalnya, namun kedua kata tersebut memiliki keterkaitan makna. Istiqoq seperti ini kemudian diistilahkan dengan isytiqaq kabir. Tokoh yang pertama mempunyai ide

9

Ibid., hlm. 203 Emi Badi’, op.cit., hlm. 86

10

18


Ali Musa Lubis

mengenai isytiqaq ini adalah Ibn Jinni. Setelah itu, ahli bahasa modern mulai mengkaji pula al-isytiqoq al-kubbar.11 E. Jenis-jenis al-Isytiqaq Di kalangan penulis, ada perbedaan pendapat dalam membagi jenis-jenis al-isytiqoq. Emil Badi’ Ya’qub membagi al-isytiqoq kepada dua bagian, yaitu al-isytiqoq shagir atau ashgor dan al-isytiqoq kabir atau akbar12. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Jinni, seperti dikutip oleh Matsna.13 Berbeda dengan itu, Muhammad As’ad membagi al-isytiqoq kepada empat macam, yaitu : al-istiqioq ash-shagir atau ashgor, al-isytiqoq kabir atau al-qolb, al-isytiqoq al-akbar atau alibdal dan al-isytiqoq al-kubbar atau an-naht14 Subhi ash-Shalih dalam kitab Dirosat fi Fi Fiqh al-Lughah. Ia mengelompokkan isytiqoq kepada empat jenis, yaitu al-isytiqoq shagir, al-isytiqoq kabir al-isytiqoq akbar, dan al-isytiqoq al-kubbar. Sementara itu, Abd Waid al-Wafi membagi al-Isytiqoq kepada tiga macam, yatiu istiqoq al-‘am, al-isytiqoq ashshagir, dan al-istiqoq al-kabir.15 Berikut penjelasan dari jenis-jenis alisytiqoq 1.

Al-Isytiqaq al-Shagir (‫)اإلشتقاق الصغير‬

Istilah lain bagi jenis al-isytiqoq ini adalah al- Isytiqoq al-‘am atau Isytiqoq al- Ashgar.16 Pembentukan kata dengan Istiqoq ini adalah yang paling strategis karena paling banyak digunakan. Jika ada istilah alisytiqoq tanpa mengaitkannya dengan yang lain, maka maksudnya proses adalah al-isytiqoq shagir.17 Al-Isytiqoq shagir adalah pembentukan suatu kata yang berasal dari kata yang lain, dengan syarat

11

Ibid., hlm. 188 Ibid., 188-197 13 Matsna, op.cit., hlm. 183-184 14 As’ad, op.cit., hlm. 257 15 Ramadhan Abd. Tawwab, op.cit., hlm. 76 16 Emil Badi’, op.cit., hlm. 188 17 Ibid., hlm. 188-189. Lihat juga Muhammad As’d, Op.cit., hlm. 257 12


19


adanya persamaan makna, huruf-huruf asalnya dan urutan hurufnya18, "‫"كاتب‬, isim maf’ul “‫ ”مكتوب‬fi’il madhi "‫”كاتب‬, dll. seperti isim fail Diambil dari bentuk mashdarnya, yaitu kata ‫ كتابة‬menurut pendapat alBashriyyun dan dari bentuk fi’il madhi mujarrod menurut al-Kufiyyun.19 Dengan demikian, ‫اإلشتقاق الصغير‬/al-Isytiqâq al-Sagîr/mencakup ‫ التصريف اللغوي‬yang terdiri bentuk fi’il madhi, mudhari’ amar, isim fa’il, isim maf’ul, nahi, isim zaman, dan isim makan yang terdiri fi’il mujarrod, mazid baik mazid biharfin, biharfain,rtsulatsi, maufun mazid bi tsalatsah ahruf 2.

Al-Isytiqaq al-Kabir (‫)اإلشتقاق الكبير‬

Al-Isytiqoq al-Kabir disebut juga Al-Qalab al-Lughawy. Menurut Emil Badi’ Ya’qub, yang dimaksud dengan ‫( اإلشتقاق الكبير‬Isytiqoq alKabir) yaitu: 20

‫هو أن يكون بني لكمتني تناسب ىف اللفظ واملعىن دون ترتيب احلروف‬

Artinya: “Dua kata yang memiliki persamaan pada lafaz dan makna, tanpa memperhatikan urutan huruf .” 18

Ibid., Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Matsna. Menurutnya al -isytiqoq ash-shagir adalah suku kata yang telah mengalami perubahan bentuk yang urutan hurufnya tidak mengalami pergeseran tempat 19 Ulama Bashrah dan Kufah berbeda pendapat tentang Asal pengambilan kata dalam bahasa Arab (ashlu al-Musytaqqot). ulama Kufah sepakat bahwa asal isytiqoq itu adalah fi’il madhi tsulatsi mujarrod sedangkan ulama Bashrah asal dari al-isytiqoq adalah mashdar. Ada lima alasan bagi ulama Kufah mengatakan bahwa asal mustaqqot adalah fiil madhi . Pertama, masdar bergantung pada kata fi’il. Apabila kata fiil mu’tal maka mashdar pun akan mu’tal dan apabila ia shahih, maka ia pun shahih seperti pada kata ‫قاوم قواما‬.dan ‫ قام قياما‬Kedua, Fi’il memfungsikan mashdar seperti pada kalimat ‫ ضربت ضربا‬Ketiga kata mashdar berfungsi menguatkan kata fi’il. Kedudukan yang mengutkan tentunya lebih pantas dari pada yang dikuatkan. Keempat, Ada sejumlah fi’il yang tidak memiliki kata mashdar seperti kata ‫ليس‬ Kelima, mashdar tidak tergambar maknanya selama kata fi’ilnya. Oleh karena itu, fi’il pantas menjadi asal bagi kata yang musytaqqot. mashdar menunjukkan satu peristiwa sedangkan kata fi’il mengandung beberapa makna peristiwa. Satu adalah sumber bagi dua. Karena itu, maka masdar adalah sumber tempat pengambilan fi’il. Kelima, masdar hanya satu sedangkan fi’il lebih dari satu. Karena itu, maka mashdar adalah sumber bagi fi’il. Keenam,Makna Kata fi’il sesuai dengan makna masdar. Karena itu kata fiil merupakan turunan dari mashdar. Ketuju, Kalau saja mashdar berasal dari kata fi’il, maka masdar kan terbentu dengan jalan analogi. Emil, hlm.192193 20 Emil, hlm.198

20


Ali Musa Lubis

Dengan kata lain, al-Isytiqaq al-Kabir adalah sebuah proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dengan cara membolak- balik posisi huruf asalnya, sehingga dapat menimbulkan kata dan makna baru, namun antara satu sama lain memiliki keterkaitan makna. Tokoh yang banyak memberikan perhatian kepada al-isytiqoq ini adalah Ibn Jinni Contoh, kata ‫حمد‬/hamida/ bisa dibentuk menjadi ‫مدح‬/madaha/ yaitu menukar posisi fonem ‫م‬/mim/ dari tengah ke depan. Kata ‫حمد‬/hamida/ berati “memuji, berterimakasih”, kata ‫مدح‬/madaha/ juga berarti “memuji”. Kata “‫ ”قال‬/qâla/ misalnya, berarti “berkata”, mengisyaratkan gerakan yang mudah dari mulut dan lidah. Dari kata “‫ ”قال‬tersebut terbentuk beberapa kata baru dan makna baru juga. Seperti jika kita mendahulukan “‫ ”و‬/wawu/ kemudian “‫ ”ق‬/qâf/ dan kemudain “‫ ”ل‬/lam/, sehingga ia menjadi “‫ ”وقل‬/waqala/, maka salah satu artinya adalah “mengangkat satu kaki dan memantapkan kaki yang lain di bumi”. Makna ini menunjukkan makna asal dari kata tersebut di atas, yaitu adanya suatu “gerakan”. Kemudian jika anda mendahulukan “‫”ل‬ /lam/, kemudian “ ‫ ”ق‬/qaf/ dan “ ‫ ”و‬/waw/ sehingga menjadi “‫”لقو‬ /laqwun/, maka di antara maknanya adalah “angin yang menimpa seseorang sehingga menggerakkan wajahnya”. Dalam bahasa medis disebut dengan tekanan darah tinggi atau strok. Dari akar kata yang sama muncul pula kata “‫ ”لقي‬/laqiya/ yang berarti “bergerak menuju sesuatu untuk bertemu”. Makna ini juga menunjukkan kepada makna asal yaitu “bergerak”.21 3.

Al-Isytiqâqu al-Akbar (‫)اإلشتقاق األكبر‬

Al-Isytiqoq al-akbar disebut juga dengan istilah al-Ibdal alLughawi22, bukan ibdal ash-sharfi. Adapun yang dimaksud dengan ‫ اإلشتقاق األكبر‬menurut Emil Badi’Ya’qub adalah: H. M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 94 - 95. Al-Ibdal (penukaran huruf ) dibagi kepada dua macam. Pertama al-Ibdal al-Lugowi dan Kedua al-ibdal ash-Sharfi. Al-Ibdal ash-saharfi adalah terjadinya pergantian huruf pada tempat tertentu dalam kosa bahasa Arab dengan huruf yang lain, seperti mengganti huruf dengan wau 21 22


21


‫بعض املجمووت الوووتيب بو عض املعوات اطت اموا تيوا د يت يو‬ .‫ بل برتتيب األصيل وانلوع اذلي تن طج حتته‬،‫باألصوا نفسها‬ Artinya: “Adanya hubungan umum sebagian satuan bunyi dengan sebagian makna.Hubungan itu tidak terikat oleh bunyi suara, tetapi terikat dengan susunan asalnya serta jenis yang termasuk di dalamnya”.23 Muhammad As’ad menjelaskan alIsytiqoq akbar terjadi apabila ada dua kata yang memiliki hubungan makna dan sama huruf-huruf asalnya dan memiliki persamaan dalam artikulasi huruf-huruf yang berubah seperti kata ‫ نهق‬dengan ‫نعق‬. Kata ‫كلم‬memiliki hubungan makna dengan kata ‫ لكم‬Kata ‫ كلم‬sangat memiliki hubungan makna dengan ‫ لكم‬yang berati tinju atau pukulan keras. Al-Isytiqoq al-Akbar biasanya juga disebut dengan ‫ اإلبدال‬karena terjadi penukaran huruf pada sebuah kata dengan huruf yang lain yang mirip dari segi makhrajnya atau cara m engartikulasikannya sehingga lebih mudah untuk diucapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh-contoh dalam tabel berikut ini : Proses “ ‫ ”اإلبدال‬bunyi

Asal Kata

Menjadi

Huruf “‫" ه‬dengan huruf “‫”ن‬

‫نهق‬

‫نعق‬

Huruf “‫ ’ك‬dengan huruf”‫”ل‬

‫كلم‬

‫لكم‬

Menukar “‫ ”ت‬menjadi “‫”د‬

‫ادتعى‬

‫ادعى‬

dengan pada pada kata ‫صام‬, ‫قام‬,‫سار‬,dll. Ulama sharf sangat konsen dengan pembahasan pertukaran huruf dalam bahasa Arab. Mereka berbeda pendapat tentang jumlah huruf yang mengalami pertukaran. Ada yang berpendapat Sembilan huruf, ada yang mengatakan sebelas huruf dan ada juga yang dua belas huruf. Kedua al-ibdal al-Lughawi cakupannya lebih luas daripada al-ibdal ash-sarfi karena huruf-huruf yang dibisa diganti dengan yang lain lebih banyak dari pada hurufhuruf yang ada pada ibdal ash-sharfi. Berkaitan dengan huruf-huruf yang bias diganti pada alibdal al-lugowi para ulama berbeda pendapat. Ada berpendapat seluruh huruf hijaiyah dan pendapat lain mengatakan harus huruf yang mirip (mutaqoribah) antara huruf yang mengganti dan huruf yang diganti. Emil, hlm. 206 23Ibid., hlm. 205.

22


Ali Musa Lubis

Menukar “‫ ”و‬menjadi “‫”ا‬

‫قوم‬

‫قام‬

Menukar “‫ ”ت‬menjadi “‫"ط‬

‫اصتنع‬

‫اصطنع‬

Memperhatikan pembentukan kata dalam bahasa Arab dapat diketahui bahwa bahasa Arab memiliki sistem pembentukan kata yang lebih beragam dan lebih variatif dibanding dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahkan semua bahasa yang ada di dunia. Dengan demikian, sangat wajar bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kosa kata terbanyak di dunia. F. Kesimpulan Di Ketahui bahwasanya para ulama terdahulu banyak berpendapat tentang makna dari isytiqaq itu sendiri, di antaranya Menurut Ya’qub, yaitu membentuk kata dari kata yang lain dengan berbagai perubahan, namun tetap memiliki hubungan makna. Menurut Syahin, yaitu membuat bentuk kata dari kata yang lain dan terjadi perubahan pada bentuk dan makna.” a.

Macam-macam Isytiqaq 1.) Al-Isytiqaqu al-Shagir 2.) Al-Isytiqaqu al-Kabir 3.) Al-Isytiqaqu al-Akbar

b.

Beberapa Pandangan Mengenai Isytiqaq yaitu : 1.) Menurut Tamam Hasan isytiqaq 2.) Al-Jurjani dalam karyanya al-Ta’rifat 3.) Muhammad al-Tunji

c.

Hubungan Isytiqaq dengan Bahasa

Isytiqaq sangat mempengaruhi dalam membuat syair. Ketika ada syi`ir yang diperkirakan qafiyahnya tidak serasi maka ahli bahasa mempunyai kesempatan untuk merubah yaitu dengan cara isytiqâq dan An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

23


lain sebagainya. Oleh karena itu, isytiqâq merupakan salah satu yang sangat membantu dan mempengaruhi proses berjalannya bahasa. DAFTAR PUSTAKA Al-Ghalayani, Mustofa. Jamiudurus al-‘arabiyah, Beirut Libanon : Darul Fikr, 1987. An-Nadiri, Muhammad As’ad. Fiqh al-Lugah Manahi wa Masailuh, Beirut : al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2009. At-Tawwab, Ramadhan Abd. Fushul fi Fiqh al-Lughah, Kairo: Maktabah Khanji, 1999. HS, Moh. Matsna. Kajian Arab Klasik dan Kontemporer, Jakarta : Prenadamedia, 2016. Ma’lûf, Louwis. al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lam, cet. Ke- 32, Beirût: Dar al- Masyriq, 1992. Sayyid, Amin Ali. Fi ‘llmi Ash-Sarf, Mesir : Dar al-Ma’rifah, 1976. Shihab, M. Quraish. Mukjizat Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1998. Syâhîn, Taufîq Muhammad. ‘Awâmil al-Tanmiyah li Al-Lugah al:Arabiyah, Kairo: Maktabah Wahbah, 1980 M/1400 H. Ya’qub, Emil Badi’. Fiqh al-Lugah al-Arabiyah wa Khashaishuha, Beirut : Dar ats-Tsaqofah al-Islamiyah, tth.

24


Drs. Ali Usmar, M.Pd

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI OTONOMI PENDIDIKAN Drs. Ali Usmar, M.Pd Abstrak Permasalahan dan solusi otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatifnya yaitu kecenderungan setiap pemerintah lebih egois untuk mementingkan daerahnya sendiri tanpa menyadari harus selalu berinteraksi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Salah satunya adalah bidang pendidikan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah masih mengalami banyak kendala. Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undangundang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan Desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidiikan, yaiitu : 1) Peningkatan Mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasaan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasaan dan pemerataan pendidikan. Bidang pendidikan, otonomi akan memberdayakan aparat tingkat daerah dan lokal sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Dibidang pendidikan sendiri otonomi diberikan sampai pada tingkat sekolah. Kata Kunci: Problematika, Solusi dan Otonomi Pendidikan


25

Problematika Dan Solusi...

A. Pendahuluan Desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuat landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah.1 Pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan. Melalui pendidikan aspek mental, rasionalitas, martabat, etika dan estetika dapat ditanamkan. Namun, sistem desentralisasi pendidikan ini belum segala-galanya apabila tidak diikuti usaha-usaha perbaikan diberbagai bidang (Tilaar, 2000), karena pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang timbul akibat proses globalisasi, dan adanya krisis multi dimensi yang berakibat pada perubahan perencanaan, kebijakan, manajemen, dan lain-lain. Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu Dekonsentrasi, Delegasi dan Devolusi (Florestal, 1997). Dekonsentrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dari pusat. Sementara Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dari pemerintah pusat. Pada Tingkat Devolusi di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu: 1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat; 2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan; 3) lepas dari supervisi hirarkhis dari pusat dan 4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan. Berdasrakan ciri-ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 lebih menjurus kepada Devolusi, yang peraturan pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidikan dengan jelas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kecuali Pendidikan Tinggi. Kewenangan Pemerintah 1

Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hal. 66.

26



Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan dan melaksanakan fasilitasi (Pasal 2 butir 11).2 Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justeru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnya biaya pendidikan (Berita Kota, 2003). Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.3 B. Pembahasan 1.

Konsep Otonomi Pendidikan

Menurut Dressel, otonomi berkenaan dengan “kemandirian” (independensi) atau pemerintahan sendiri (Autonomy refers to independence of to selft government). Sedangkan Berdhal, sebagaimana dikutip oleh Dressel, membedakan aspek-aspek otonomi ke dalam dua (2) hal, yaitu: 1) substantive, dan 2) Prosedural.

2 3

UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.


27


Otonomi substantif berkenaan dengan hak yang mempengaruhi hal yang substansial sebagaimana dibedakan antara zat dengan bentuk (matter and form). Zat substansi adalah sesuatu yang secara material mempengaruhi keinginan-keinginan orang, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hak-hak substantive adalah apa saja yang secara mendasar, diakui, atau sudah ada sebelumnya, seperti kehidupan, kebebasan, kemakmuran, dan reputasi. Semuanya menjadi hak pribadi dan dijamin dalam tatanan hukum masyarakat. Cakupan luasnya otonomi substantive bagi individu, organisasi, atau kelompok adalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Kepada mereka yang mendapat otonomi harus menerima tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban tertentu. Otonomi prosedural berkenaan dengan pelaksanaan otonomi substantive, ia juga melibatkan tampilan-tampilan yang dilakukan ketika otonomi substantive mungkin telah dilanggar. Asal mula istilah otonomi prosedural bersandar pada konsep hukum dari prosedur hukum, seperti pelaksanaan legitimasi, termasuk metodemetode gugatan, fakta dan praktik, dan lain-lain. Dengan demikian, otonomi prosedural mencakup keputusan, operasi, dan kebijakan yang mencirikan cara yang digunakan oleh organisasi atau lembaga dalam menggunakan sumber-sumbernya. Dari batasan konsep otonomi di atas, maka pengertian otonomi adalah kemandirian suatu organisasi atau daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, baik secara substantif maupun prosedural. Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni: (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur sosial.

28



Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”4 Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.” Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.”5 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengakjian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan; dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna 4 5

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ibid.


29


mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehinga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif. 2.

Permasalahan dalam pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Pemerintah telah menetapkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya melalui pendidikan merupakan perioritas nasional, karena pendidikan dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia baik pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan (Mochtar Buchori, 2001). Melalui pendidikan, aspekaspek mental, rasionalitas, martabat, etika dan estetika dapat ditanamkan (Fauzan, 1999). Perubahan peta politik pemerintahan telah bergeser dari semangat sentralistik menjadi semangat desentralistik, sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah. Dan kemudian diperkuat dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perubahan politik pemerintahan tersebut berdampak pada ragam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.6 Untuk itu, pemberian otonomi pendidikan harus diartikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberian otonomi pendidikan akan memberi pengaruh negatif maupun positif dalam proses sistem perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pendidikan, seperti yang dialami negara lain yang telah 6 Muh. Tasrif Azkari, dkk, The Forest Policy Of Regional Autonomy Era And Implications Revenue (Pad) And Forest Conservation In Gowa Regency (Makassar: Program Pasca Sarjana UNHAS, Dowload Pdf 2015), hal. 1.

30



berpengalaman melaksanakan desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurang-siapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu :1). Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja ditingkat kabupaten dan kota. 2). Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3). Dana pendidikan dari APBD belum memadai. 4). Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati/ Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi perioritas utama. 6) kondisi dari setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah. 3.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Pendidikan

Pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia merupakan tugas yang berat, yang harus dilaksanakan. Pemberian otonomi pendidikan tidak cukup hanya diberikan pada tingkat propinsi, kabupaten/ kota, namun idealnya harus sampai pada tingkat sekolah/ unit kerja. Kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan tenaga An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

31


pelaksana diberi tanggungjawab besar dalam melaksanakan otonomi pendidikan tersebut. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggung-jawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan istitusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu : a.

Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and earning); c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya.

32



Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meninkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini, tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfataannya; Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal. Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk: 1) melibatkan partisipasi dan komitmen dari orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; Salah satu tujuan UU No. 20 Tahun 2003 adalah untuk memberdaya-kan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui otonomi daerah, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan akan semakin erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dari tingkat propinsi sampai ke tingkat kecamatan sebaiknya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, orangtua siswa, pakar pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu cara melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Menurut Kepmen Diknas No. 044/U/2002 menyebutkan peran yang harus diemban Dewan An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

33


Pendidikan dan Komite Sekolah adalah : a) Sebagai Advisory Agency (pemberi pertimbang-an); b) Supporting Agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan); 3) Controlling Agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan); dan 4) Mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah (Ace Suryadi, 2003);2) dapat merumuskan sasaran program dan indikator pencapaian yang diikuti dengan upaya pemenuhan standar layanan minimal dari seluruh komponen sekolah serta mekanisme untuk mencapai sasaran program tersebut; 3) melaksanakan program “basic skill test” yang hasilnya menggambarkan hasil akhir sebagai dampak diterapkannya model manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah; 4) menyusun sendiri perencanaan sekolah baik pada tataran perencanaan strategik (jangka menengah) maupun perencanaan operasional (tahunan) termasuk perencanaan anggaran (RAPBS); 5) dapat mempertanggung jawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam bentuk laporan akuntabilitas yang dapat dilihat dan diperiksa warga sekolah, orangtua dan masyarakat luas. Pentingnya pendidikan dengan manajemen yang baik sabagai aplikasi dari manajemen berbasis sekolah yang merupakan buah dari otonomi. Manajemen sebagai kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orangorang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola.7 Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel, manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.8 7

George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara), 2005, hal. 1. 8 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 2-3.

34



b. Membangun Pendidikan Berbasis masyarakat Satu hal yang perlu disadari adalah pluralitas masyarakat, budaya, dan geografis Indonesia. Penyeragaman pendidikan masyarakat sama saja artinya penddikan melawan fakta yang ada, pendidikan yang tidak membumi. Jadi secara alamiah, sistem pendidikan yang perlu dibangun dalam era otonomi adalah pendidikan berbasis masyarakat yang plural itu. Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) pada hakekatnya adalah pendidikan yang berasal, berlangsung, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Sasaran akhirnya adalah pemberdayaan masyarakat dengan programprogram pendidikan yang menyentuh langsung kehidupan nyata masyarakat setempat. Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar berbagai disiplin yang ada di daerah otonomi, terutama yang terdapat di kampus sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengan opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Intinya, kebijakan publik di daerah otonomi harus berbasis masyarakat, khusus pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aset dan investasi masa depan daerah otonomi. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan otonomi pendidikan atau sekolah. Kewenangan tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas


35


kepada sekolah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi daerah yang ada.9 c.

Pengaturan Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat mengurangi campur tangan dalam urusan pendidikan daerah. Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti standard mutu dan pemerataan. Dengan demikian, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisastor. Langkah awal yang perlu dilakukan ke depan adalah mengembalikan fungsi negara dan pemerintahan daerah kepada fungsi yang sebenarnya. Pemerintah sebagai pelayan publik tidak mesti menyentuh secara langsung aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah hanya berurusan dengan regulasi, membuat “rule of the games” dan menjaga ketentuan-ketentuan itu untuk kelancaran penyelengaraan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, khusus sektor pendidikan. Untuk Indonesia, perlu suatu model dan pola baru penyelenggaraan manajemen kebijakaan publik, termasuk pelayanan pendidikan dalam era otonomi yang sudah berlangsung beberapa tahun ini. Model dan pola dimaksud berpedoman kepada prinsip efisiensi dan efektivitas kebijakan publik. Menurut Iman Chourman, model dan pola tersebut hanya dapat diwujudkan melalui tiga hal: Pertama, menerapkan prinsip good governance (Prinisip pengasuhan/pengayoman dan pelayanan yang baik dan benar); kedua, kuatnya motivasi pengabdian/priotisme para abdi negara/penyelenggara negara kepada masyarakat, nusa dan bangsa; ketiga, proses pengambilan keputusan yang berdasarkan consensus semua pihak yang berkepentingan.

9

Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaaan Sekolah di Era Otonomi Daerah (CV. Sagung Seto: Jakarta, 2007), hal. 36.

36



Dalam manajemen strategik, membangun sebuah konsensus dari stakeholder kunci sehingga melahirkan “initial agreement” adalah ukuran keberhasilan kunci dalam mencapai tujuan (goals) suatu organisasi. Jadi, ke depan pendekatan kolaboratif menjadi esensi manajemen kebijakan publik, khususnya menyangkut pelayanan pendidikan yang dirasakan adil dan merata oleh masyarakat bangsa Indonesia ke depan. d. Reformasi Lembaga Keuangan Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah Dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa sumber pendapatan tidak dapat digali secara optimal karena kondisi daerah, penaksiran tarif pajak yang tidak relevan dengan kondisi yang ada, petugas pajak yang kurang bertindak proaktif dan besarnya biaya operasional pemungutan. Hal ini akan memberi dampak dalam menentukan keberhasilan lembaga pendidikan, diakibatkan anggaran pendidikan yang terlalu kecil. e.

Kemauan Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Pada era otonomi, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki


37


political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Salah satu wujud kemauan politik pemerintah daerah otonomi adalah lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang pendidikan sebagai payung pembangunan pendidikan yang berbasis lokal, bervisi nasional dan global. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah/ kota diberikan masukan secara sistematis dan berkelanjutan dalam membangun daerah. 4.

Otonomi Daerah Sebagai Solusi

Rondinelli dalam Zamrud Utami menggambarkan secara jelas bahwa desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan karena akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijakan nasional. Yaitu dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.10 Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kemasyarakatan yang mampu menjangkau seluruh pelosok terpencil yang hanya bisa 10

Zamrud Utami, Pengaruh Desentralisasi (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2010), hal.9-10.

38



dilakukan oleh pemerintah lokal. Kedua, pemikiran penyebarluasan pelayanan masyarakat seperti program-program penyediaan pembangunan (basic needs) semakin mendapat perhatian masyarakat internasional. Tuntutan desentralisasi juga didasarkan pertimbangan manfaat yang diharapkan dari perencanaan regional yang didasarkan atas pengamatan, penelitian dan kebijaksanaan setempat. Kebijakan desentralisasi merupakan mekanisme untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan individu. Dengan desentralisasi, barang dan jasa diproduksi pada jarak yang terdekat dengan konsume. Desentralisasi juga diperlukan untuk membuat pemerintah daerah lebih kreatif, efektif dan efisien dalam meningkatkan fungsifungsi publik untuk kesejahteraan masyarakat di daerah Rondinelli dan Cheema dalam Zamrud Utami.11 Implementasi desentralisasi dan otonomi secara luas dimulai tahun 2001, ketika Pemerintah memberlakukan Otonomi Daerah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Distribusi urusan pemerintahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan Tim sosialisasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), menganut prinsip prinsip: (1) Eksternalitas (Spill-over), yaitu siapa yang kena dampak, merekalah yang berwenang mengurus; (2) Akuntabilitas, yaitu yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi); (3) Efisiensi, dimana otonomi daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah high cost economy. Efisiensi ini dapat dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik, sedangkan skala ekonomis ini dapat dicapai melalui cakupan layanan (catchment area) yang optimal. Desentralisasi mempunyai empat manfaat

11

Ibid.


39


utama, yaitu di bidang ekonomi, politik, administrasi dan kebudayaan.12 Di bidang ekonomi, desentralisasi dapat menjamin cost dan menjamin pelayanan lebih efektif (tepat sasaran). Di bidang politik, desentralisasi mengembangkan grassroots democracy, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pusat dan secara psikologis akan memuaskan daerah karena diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Di bidang administrasi, desentralisasi memotong red tape birokrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Di bidang sosial budaya desentralisasi menghargai dan mengembangkan keragaman budaya lokal. Menurut Shah dan Thompson dalam Zamrud Utami desentralisasi mencakup 3 hal, yaitu : Desentralisasi politik menyiratkan pemilihan pemerintah lokal (daerah) secara langsung sehingga pemerintah yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat daerah tersebut. Desentralisasi administrasi, memberikan kekuasaan atau wewenang kepada pemerintahan di daerah untuk melaksanakan tugas dan membiayainya tanpa persetujuan dari pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk membiayai kegiatankegiatannya dengan memberikan kewenangan meningkatkan pendapatannya baik dengan cara transfer pembiayaan dari pemerintahan yang lebih tinggi atau kewenangan mengelola sumber-sumber penerimaan tertentu.13

12 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. “Tim sosialisasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri).” 13 Zamrud Utami, Op. Cit., hal. 12.

40



C. Kesimpulan Desentralisasi pendidikan menempatkan sekolah sebagai garis depan dalam berperilaku untuk mengelola pendidikan. Desentralisasi juga memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya. Perubahan paradigma sistem pendidikan membutuhkan masa transisi. Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang sentralistik dan kurang demokratis membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Marilah kita melihat kepentingan bangsa dalam arti luas dari pada kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan pemerintah pusat semata dengan menyelenggarakan otonomi pendidikan sepenuh hati dan konsisten dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi sehingga bangsa ini duduk sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Prinsip otonomi daerah Eksternalitas (Spill-over), yaitu siapa yang kena dampak, merekalah yang berwenang mengurus, Akuntabilitas, yaitu yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi), Efisiensi, dimana otonomi daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah high cost economy. Desentralisasi perlu dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan karena akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijakan nasional. Yaitu dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.


41


DAFTAR PUSTAKA Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaaan Sekolah di Era Otonomi Daerah. CV. Sagung Seto: Jakarta, 2007. George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 2005. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Muh. Tasrif Azkari, dkk, The Forest Policy Of Regional Autonomy Era And Implications Revenue (Pad) And Forest Conservation In Gowa Regency. Makassar: Program Pasca Sarjana UNHAS, Dowload Pdf 2015. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Jakarta. Tim sosialisasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Zamrud Utami, Pengaruh Desentralisasi. Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2010.

42


Maryani

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS Maryani Abstrak Wewenang dan tanggung jawab sangat diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Jika hal ini tidak ada maka akan hancurlah sebuah organisasi, dalam makalah ini akan dibahas mengenai mengembangkan dan memadukan develop and integrated (mengembangkan dan terintegrasi) keilmuan manajemen pendidikan sub topik wewenang dan tanggung jawab. Disini akan menggunakan pendekatan Interkonektif serta akan dikonsultasikan dan di komunikasikan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada Nya sebagai bentuk tanggung jawab 'ubudiyyah terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Kedua, sebagai khalifah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain. Kata Kunci: Wewenang, Tanggung Jawab, dalam Al-Qur’an Dan Hadits

A. Latar Belakang Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia di mana saja berada sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi maupun bagi kehidupan sesudah mati. Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana caranya berhubungan dengan khalik Nya, serta aturan bagaimana caranya berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk di An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

43

Wewenang Dan Tanggung Jawab...

dalamnya persoalan hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam mengembang tugas, manusia memerlukan suatu tuntunan dan pegangan agar dalam mengolah alam ini mempunyai arah yang jelas dan tidak bertentang dengan kehendak Allah SWT. Islam sebagai ajaran agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasul Nya adalah satu pegangan dan tuntunan bagi manusia itu sendiri dalam mengarungi kehidupan ini. Al-Qur’an adalah mukjizat yang terbesar umat manusia yang berfungsi sebagai petunjuk agar manusia dapat menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Al-Qur’an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah sebagai penyempurna dari kita-kitab yang pernah diturunkan sebelumnya. Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan).1 Kata ini merupakan asal dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT dalam surat Al Sajadah ayat 5:

           

     

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini 1

44

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal 262. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Maryani

merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Sementara manajemen menurut istilah adalah proses mengkordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara efesien dan efektif dengan melalui orang lain.2 Dengan demikian maka yang disebut dengan manajemen pendidikan Islam sebagaimana dinyatakan Ramayulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya) baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.3 Berbicara mengenai manajemen pendidikan Islam tentunya ada kaitannya dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting di dalam organisasi. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab maka sesuatu perencanaan akan berhasil dengan baik dan maksimal. Wewenang dan tanggung jawab sangat diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Jika hal ini tidak ada maka akan hancurlah sebuah organisasi, dalam makalah ini akan dibahas mengenai mengembangkan dan memadukan develop and integrated (mengembangkan dan terintegrasi) keilmuan manajemen pendidikan sub topik wewenang dan tanggung jawab. Disini akan menggunakan pendekatan Interkonektif4 serta akan dikonsultasikan dan di komunikasikan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

2

Robbin dan Coulter, Manajemen (edisi kedelapan), (Jakarta: PT Indeks, 2007), hal. 8 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Op. Cit, hal. 260 4 Amin Abdullah, Membangun Paradigma Keilmuan Interkonektif Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif, Cetakan: I, Februari 2006. 3


45


B. Wewenang Dan Tanggung Jawab Kepala Madrasah Manajemen adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh menejer dalam memanage organisasi, lembaga, maupun perusahaan.5 Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Seorang manajer dalam memanage sebuah organisasi memiliki wewenang serta memiliki tanggung jawab. C. Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembankan titah-titah amanat-Nya serta memperoleh kasih sayangNya yang sempurna.6 Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada Nya sebagai bentuk tanggung jawab 'ubudiyyah terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Kedua, sebagai khalifah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain. Dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan perlu dipimpin oleh seorang kepala 5

78.

Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Surabaya: CV. Haji Mas Agung, 1997), hal.

6

Rachmat Ramadhana al-Banjari, Prophetic Leadership, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hal. 21.

46


Maryani

madrasah.7 Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/ madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah/ madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah/madrasah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ madrasah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kepala sekolah/ madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanakkanak/raudhatul athfal (TK/ RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/ MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/ MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).8 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam bab II mengenai tugas dan fungsi disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 kepala madrasah mempunyai tugas merencanakan, mengelola memimpin dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiyaan, dan standar penilaian.9 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Kepala Madrasah 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah/ madrasah, 20 Juni 2010 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Kepala Madrasah, Loc. Cit. Hal. 4.


47


Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72.

        

          

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh"(AlAhzab: 72). Ibn 'Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Kasir dalam tafsirnya10 "menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai al-taklif atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.

َ َُ َ ََُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ُ َ ‫ِإذا ض ِيعت اْلمانة فانت ِظر الساعة قال كيف ِإضاعتها يا رسول‬ َ َ َِّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ‫ْي أه ِل ِه فانت ِظر الساعة‬ ِ ‫اَّلل َِ قال ِإذا أس ِند اْلمر ِإَل غ‬

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘Nabi

10

'Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il ibn Kasir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azim, (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), Jil. XI, hal. 25

48


Maryani

menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Bukhari–6015). Sungguh benarlah ucapan Rasulullah SAW. "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta dengan segenap isinya. Kepala madrasah dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang dibarengi dengan wewenang dan tanggung jawab memikul amanat bersesuain dengan surat Al-Ahzab ayat 72 yang lebih dititik beratkan kepada semua isi komponen madrasah terdiri dari semua hal yang menunjang segala sesuatu baik mengenai sarana dan prasarananya. Dari sekian banyak penafsiran ulama tentang amanah, dapat ditarik sebuah "benang merah" yang dapat menghubungkan antara satu dengan yang lain, yaitu pada kata al-mas'uliyyah (tanggung jawab) atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan (hamba sekaligus khalifah) maupun nikmat yang sedemikian banyak. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk menyampaikan "laporan pertanggung jawaban" di hadapan Allah atas limpahan karunia Ilahi yang diberikan kepadanya. Kepala madrasah sebagai khalifah mempertanggung jawabkan segalanya kepada allah SWT dan juga pertangung jawaban kepada semua komponen madrasah. Rasulullah SAW dalam hadits yang driwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar, yaitu:

‫ أن رسول اَّلل صىل اَّلل‬:‫عن عبد اَّلل بن عمر ريض اَّلل عنهما‬ ‫ أال لككم راع ولككم مسؤول عن رعيته‬:‫عليه و سلم قال‬ ‫فاإلمام االعظم اذلي ىلع انلاس راع وهو مسؤول عن رعيته‬ ‫والرجل راع ىلع أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته واملرأة راعية‬ An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

49


‫ىلع أهل بيت زوجها وودله ويه مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع‬ ‫ىلع مال سيده وهو مسؤول عنه أال فلككم راع ولككم مسؤول‬ ‫عن رعيته‬ Artinya: "Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya”11 Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat seperti dibawah ini:

12

‫لككم راء ولك راء مسئول عن رعيته‬ Artinya: ”Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin

akan dimintai pertanggung jawabannya.”

Begitu berat dan besar tanggung jawab seorang pemimpin, pada hadits rasulullah kembali mengulangi kalimat kullukum ra'in yang diawali dengan huruf peringatan (tanbih) yaitu ‫ أال‬sebagai bentuk isyarat yang mengingatkan setiap manusia untuk lebih berhati-hati dalam

11 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Jilid. III (Kairo: alMatba'ah al-Salafiyyah, 1403 H), hal. 328. 12 Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, (Jakarta: AnNur, 2009), hal.103

50


Maryani

menjalankan kepemimpinannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.13

‫عن اعئشة ريض اَّلل عنها أن قريشا أهمتهم شأن املرأة املخزومية‬ ، ‫ من يكلم فيها رسول اللهصلياللهعليهوسلم‬:‫اليت رسقت فقالوا‬ ‫ ومن جيرتيء عليه إال أسامة بن زيد حب رسول‬:‫فقالوا‬ ‫ رسول اَّلل صىل اَّلل‬:‫ فقال‬،‫ فلكمه أسامة‬، ‫اللهصلياللهعليهوسلم‬ :‫ فقال‬،‫ أتشفع يف حد من حدود اَّلل ثم قام فاختطب‬:‫عليه وسلم‬ ‫ إنما أهلك اذلين قبلكم أنهم اكنوا إذا رسق فيهم‬:‫أيها انلاس‬ ‫ وايم‬.‫ وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد‬،‫الرشيف تركوه‬ 14

‫ رواه ابلخاري‬.‫اَّلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها‬

Artinya: “Dari Aisyah RA bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah oleh

urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata:”Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah SAW untuk memintakan keringanan baginya?, Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, Adakah engkau memintakan syafa’at dalam salah satu hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda: “Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian,karena jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti

Al-‘Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. Nuzhat al-Nazr Syarh} Nukhbah. (Mesir. al-Munawwarah. t.th. Ibn Hajar al-'Asqalani), Jilid. XIII, hal. 113. 14 Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam,Taisirul-Allam Syarh UmdatulAhkam, (Jeddah: Maktabah As-SAWady Lit-Tauzi’,1412/1992) 13


51


Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya.” (HR. Bukhari). Menurut atsar yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa dia menceritakan seorang perempuan yang sering mengingkari barang yang dia pinjam dari orang lain, maka nabi menyuruh untuk dipotong tangannya, maka Usamah Bin Zaid sebagai saudara atau kerabatnya meminta rasulullah untuk mengampuni kesalahannya. Menurut atsar yang diriwayatkan oleh Jabir RA bahwa diceritakan ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, maka Nabi SAW mendatangkannya, akhrinya ia meminta perlindungan kepada Ummi Salamah, namun Nabi SAW bersabda: Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya.15 Hadits ini juga memberi hikmah kepada kita bahwa keadilan dalam islam itu memang mutlak ditegakkan demi tercapainya masyarakat Islam yang memiliki persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum Allah. Tidak ada perbedaan hukum antara si kaya dengan si miskin, antara si bangsawan dengan rakyat jelata, seluruh manusia sama dihadapan Allah sang pemilik hukum, yang membedakan derajat hanya ketakwaan. Selanjutnya dalam salah satu ayat Al-Qur’an, kemampuan dalam melaksanakan wewenang Allah SWT kepada Nabi Adam disimbolkan dengan kemampuan dalam mengeja nama-nama benda seluruhnya, Nabi Adam bertanggung jawab untuk mengeja nama benda tersebut, hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur’an surah Al Baqarah ayat 31:

          

    

Artinya: “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (bendabenda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para

15

52

Ibid. 889. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Maryani

malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepadaku nama bendabenda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”. Tanggung jawab manusia yang paling utama adalah bagaimana manusia mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah dan kehidupan sosialnya. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dipaparkan terlebih dahulu maksud dan tugas diciptakan manusia itu, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an surat Adz-Dzariyat ayat 56:

       Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada Ku”. Istilah kata Abdi dan pengabdian merupakan kata-kata yang biasa dipergunakan sehari-hari. Tetapi dalam konteks Al-Qur’an kata ‘abd yang darinya bahasa Indonesia abdi dan pengabdian itu mengandung pengertian yang luas secara baik secara teologis maupun filosofis. Abdi maksudnya adalah ketundukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Dalam surat At-Tahrim ayat 6:

         

            

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.


53


Dari ayat Al-Qur’an ini tergambar jelas sebuah wewenang dan tanggung jawab skala kecil yaitu seorang kepala rumah tangga selaku manager terhadap keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kepala rumah tangga diberikan wewenang untuk mengatur keluarga agar tidak masuk kedalam api neraka, dari skala kecil inilah akan muncul skala yang lebih besar dalam menjalankan manajemen. Berkaitan dengan kepala madrasah, tentunya kepala madrasah bertanggung jawab memelihara rumah tangga sekolah dari api neraka. Dikarenakan kepala madrasah merupakan Bapak yang akan bertanggung jawab dalam tugas kepemimpinan yang di embankan kepadanya. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi tidak karuan. Dalam surat Al Mudatsir ayat 38:

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas diri sendiri dan berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat yang menjelaskan tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyyah. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36:

54


Maryani

ُ ُِّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َِّ ‫َ َ َ َُْ َ ْ ُ ا‬ َ ‫إن السمع و‬ ‫ابلَص والفؤاد ك أولـئِك اكن عنه مسؤوال‬ ِ Artinya: "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Mata yang dimiliki sehingga Anda dapat melihat dan mengindentifikasi sesuatu, kemudian telinga yang Anda miliki sehingga Anda dapat mendengarkan kebaikan untuk ditransformasikan ke dalam hati dan fisik Anda, serta kalbu yang Anda miliki sehingga Anda dapat merasakan, memutuskan, dan menjatuhkan pilihan dimana esensi manusia terletak pada kalbunya, semua ini adalah sarana yang telah dianugerahkan Allah SWT dan kelak akan diminta pertanggung jawabannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun teologis.16 Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam organisasi formal, pemimpin dalam hal ini kepala madrasah memegang tanggung jawab terhadap psiformance. Pemimpin harus menerima tanggung jawab atas kelompok yang dipimpinnya. Pemimpin dapat memutuskan untuk memlih pertanggung jawaban yang didasarkan

16

Ahmad Mustofa, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 132


55


atas keputusan-keputusan dimana para bawahan ikut berpartisipasi, atau pertanggung jawaban yang didasarkan atas keputusan yang dibuat.17

                   Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."(An-Nahl: 90). Rasulullah SAW bersabda:

‫وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها‬ ‫وأدى اذلي عليه فيها‬ Artinya: "Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan mendapatkan malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik".18 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, seorang kepala sekolah harus dapat memahami, menghayati, dan menyelami kondisi jiwa yang berbeda-beda. Rakyat memiliki kapasitas dan kapabilitas tersendiri, sehingga pemimpin harus terus menggali dan

17

Thomas Gordon, Kepemimpinan yang Efektif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994),

hal. 56

18

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Terjemah Shahih Muslim Riyadhus Shalihin, Jilid III, hal. 1457.

56


Maryani

mengembangkan kualitas pemahaman terhadap rakyatnya yang beragam tersebut dengan perspektif psikologi Islam atau psikologi kenabian.19 Suatu pelajaran yang berharga dari Rasulullah SAW. agar pemimpin memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya yang memiliki kondisi berbeda-beda diisyaratkan pada sabda beliau:

‫إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإنه منهم الضعيف والسقيم‬ ‫والكبْي وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاء‬ Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah ia meringankan shalatnya. Karena di antara manusia itu ada yang lemah, ada yang sakit, dan adapula yang tua. Apabila kalian shalat sendiri, hendaklah ia shalat menurut yang ia kehendaki". D. Wewenang Kepala Madrasah Wewenang menurut para ahli seperti: George R. Terry, menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya, dengan wewenang seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup. Mac Iver R.M, menyebutkan wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan sosial, yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Max Weber menyebutkan bahwa wewenang adalah sebagai kekuasaan yang sah.20

19 Rachmat Ramadhana al-Banjari, Prophetic Leadership. (Yogyakarta: DIVA Press. 2008), hal. 249. 20 Definisi Wewenang, http://artikata.com/arti-383651-wewenang.html


57


Bagir Manan menyebutkan istilah wewenang dengan kekuasaan itu berbeda. Kekuasaan menurutnya hanya digambarkan dalam bentuk hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wewenang memiliki pengertian yang lebih luas meliputi hak dan kewajiban. Secara teoritik pendapat H.D. Stout: wewenang adalah merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.21 Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Tanpa ada wewenang terhadap suatu pekerjaan janganlah mengerjakan pekerjaan tersebut, karena tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukannya. Wewenang terbagi dua yaitu pertama sentralisasi wewenang yaitu bila sebahagian besar kekuasaan masih tetap dipegang oleh pimpinan. Sertralisasi wewenang mengakibatkan pimpinan sibuk bekerja, sedangkan bawahan bekerja santai saja. Kedua yaitu disentralisasi wewenang adalah apabila sebahagian kecil kekuasaan dipegang pimpinan, sedangkan sebahagian besar kekuasaannya didelegasikan kepada bawahan. Dengan desentralisasi wewenang, pimpinan mempunyai banyak waktu untuk merencanakan, mengarahkan dan mengawasi bawahannya.22 Umar bin Khatab dalam hal wewenang, sangat tegas, hal ini seperti cerita pertemuan umar dengan utusan dari Azerbaijan datang ke kota Madinah. Seusai shalat fajar, Umar RA mengajak tamunya singgah di rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, ”Wahai Ummu Kultsum, sugguhkan makanan yang ada. Kita kedatangan tamu jauh dari Azerbaijan.” ”Kita tidak mempunyai makanan, kecuali roti dan garam.” jawab istri Umar.”Tidak mengapa,” kata Umar. Akhirnya mereka berdua makan roti dengan garam. Walikota Azerbaijan 21

Ibid. Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 4 22

58


Maryani

menyuruhku menyampaikan hadiah ini untuk Amirul Mukminin,”kata utusan Azerbaijan seusai makan, sembari menunjukan sebuah bungkusan. ”Bukalah bungkusan ini dan lihat apa isinya!” perintah Umar RA setelah dibuka, ternyata berisi gula-gula. ”ini adalah gulagula khusus buatan Azerbaijan,” utusan itu menjelaskan. ”Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini?” tanya Umar. Utusan itu tertegun atas pertanyaan Umar, kemudian menjawab, ”Oh tidak, Baginda, gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin.” Mendengar jawaban itu, Umar tampak amat marah. Segera ia memerintahkan kepada utusan Azerbaijan untuk membawa gula-gula tersebut ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. ”Barang ini haram masuk kedalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga,” kata Umar dengan nada agak marah. ”Dan engkau cepatlah kembali ke Azerbaijan, beritahukan kepada yang mengutusmu, bahwa jika ia mengulangi ini kembali, aku akan memecat dari jabatannya. Kisah diatas menggambarkan betapa kesederhanaan dan kehatiahatian Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA tatkala menjadi khalifah. Ia amat takut kepada Allah, sehingga matanya tidak bisa terpejam sepanjang malam, khawatir tidak mendapatkan ampunan Allah. Di keheningan malam saat rakyatnya tidur nyenyak, ia bangun dan mendekatkan diri di masjid. Tidak ada pengawal yang menyertainya. Di rumah, tak ada makanan istimewa layaknya para penguasa dan pejabat sekarang. Istri Umar hanya memiliki roti dan garam, makanan seharihari rakyat biasa. Sebagai Khalifah dan pemimpin negara, ia tidak malu menyuguhkan makanan roti gandum kepada tamunya, sebab itulah makanan kesehariannya.Tatkala mendapatkan hadiah khusus dari utusan Azerbaijan, ia pun mempertanyakan, ”Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini?” Ini pertanyaan penting bagi Amirul Mukminin. Jika ternyata seluruh kaum muslimin menerima hadiah tersebut maka wajar jika ia menerima. Akan tetapi jika tidak, maka tidak layak bagi dirinya menerima hadiah secara sendirian. Ternyata memang


59


tidak. Itu adalah hadiah yang khusus diberikan kepada Amirul Mukminin, maka ia pun menolaknya. Sepantasnya seorang kepala madrasah ketika diberikan hadiah oleh siapa saja memiliki tanggung jawab untuk melihat bagaimana keadaan personel sekolah lainnya. Jika ada personel yang tidak mendapatkan, maka kepala madrasah memiliki wewenang membuat keputusan untuk tidak mengambilnya. Namun pun demikian, tipe-tipe kepemimpinan itu bermacammacam dalam menjalankan wewenang, adapun bentuk-bentuk wewenang seperti dibawah ini:23 a.

Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal)

Wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Dasar wewenang kharismatis bukanlah terletak pada suatu peraturan (hukum), akan tetapi bersumber pada diri pribadi individu bersangkutan. Wewenang kharismatis tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik yang rasional maupun tradisional. Sifatnya cendrung irasional, adakalanya kharisma dapat hilang, karena masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai paham yang berbeda. Berdasarkan konsep Max Weber mengenai wewenang karismatik, bahwa peletakan kesetian pada hal-hal yang suci, kepahlawanan atau sifat-sifat ndividu yang patut dicontoh memiliki sifat jujur cerdas dan sifat-sifat terpuji lainnya dan pola-pola normatif yang diperlukan.24 Wewenang tradisional dapat dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang. Wewenang ini dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok. Ciri-ciri utama wewenang tradisional yaitu Pertama, Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang lain yang ada dalam masyarakat. Kedua, Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang 23

Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), hal. 281-285 Roderik Martin, Sosiologi Kekuasaan, ter. Herjoediono, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 147. 24

60


Maryani

kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi. Ketiga, dapat bertindak secara bebas selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan tradisional. Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum ini dipahamkan sebagai kaidah yang telah diakui, ditaati masyarakat, dan telah diperkuat oleh negara yang berbentuk di dalam lembaranlembaran. b. Wewenang resmi dan tidak resmi Wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional, dan faktor saling kenal. Contohnya pada ciri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. c. Wewenang pribadi dan teritorial Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok, dan unsur kebersamaannya sangat berperan penting. Para individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, yaitu dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang. Wewenang teritorial, yang berperan penting yaitu tempat tinggal. Pada kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung berkurang, karena desakan faktor-faktor individualisme. Wewenang pribadi dan teritorial sangat berbeda namun dalam kenyataan keduanya berdampingan. d. Wewenang terbatas dan menyeluruh Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencangkup semua sektor dalam bidang kehidupan, namun terbatas pada salah satu sektor bidang. Contohnya, seorang menteri dalam negeri tidak


61


mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan yang yang menjadi urusan wewenang mentri luar negeri. Wewenang menyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Fungsi ganda dari wewenang adalah tanggung jawab yang menjadi kewajiban setiap individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terbaik dari kemampuan yang dimilikinya. Setiap manajer harus memiliki keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang, wewenang tanpa tanggung jawab tidak layak untuk dijadikan pegangan, begitu pun tanggung jawab tanpa wewenang adalah omong kosong.25 E. Tangung Jawab Kepala Madrasah Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab, berkewajiban menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.26 Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk 25 26

62

George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 100 http://kbbi.web.id/tanggung+jawab An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Maryani

perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Allah SWT. Tanggung jawab merupakan syarat utama dalam kepemimpinan seperti kepala madrasah. Tanpa memiliki rasa tanggung jawab, maka kepala madrasah tidak dapat menjadi pemimpin. Dalam memaknai tanggung jawab maka berisi di dalamnya keberanian mengambil resiko terhadap tantangan, hambatan atau rintangan yang akan menghalang tercapainya pekerjaan-pekerjaan yang dipikul dengan sebaik-baiknya. Kepala madrasah harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kepemimpinannya.27 Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu: Pertama tanggung jawab terhadap Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi untuk bisa memecahkan masalah-masalah kemanusian mengenai dirinya sendiri. Ketiga, keluarga merupakan masyarakat kecil, keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. 27

M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal.73 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

63


Keempat tanggung jawab terhadap masyarakat, pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Suatu kenyataan lagi, bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertinggah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Dalam diri manusia melekat tiga peran pokok yang harus dimainkan dalam kehidupannya yaitu peran manusia sebagai hamba Allah SWT, peran manusia sebagai makhluk sosial dan peran manusia sebagai khalifah fil ardl. Peran pertama merupakan landasan utama dalam menjalankan peran yang kedua dan ketiga. Membincangkan masalah tanggung jawab manusia, erat hubungannya dengan istilah khalifah seperti disebutkan dibeberapa ayat Al-Qur’an. Menurut Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi Al-Qur’an, kata khalifah yang cukup dikenal di Indonesia mengandung makna ganda. Di satu pihak, khalifah dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan seperti kerajaan Islam di masa lalu, dan di lain pihak pula pengertian khalifah sebagai ‘wakil tuhan” di muka bumi28. Yang dimaksud dengan “wakil tuhan” menurut M. Dawam Raharjo bisa mempunyai dua pengertian; Pertama yang diwujudkan dalam jabatan pemerintahan seperti kepala negara, kedua, dalam pengertian fungsi manusia itu sendiri di muka bumi.29

28

M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Islam, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 2002), cet. II, hal. 346. 29 M. Quraish Shihab, Tafsir Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. I, Vol. 11, hal. 336.

64


Maryani

Menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengutip pendapat alQurtubi, amanat yang ditugaskan Allah kepada manusia sungguh berat, hal ini terbukti pada penolakan langit dan bumi serta gunung-gunung ketika ditawarkan untuk memikulnya dan mengemban amanat tersebut.30 Penawaran dan penolakan amanat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti kiasan atau majaz. Namun ada juga yang memahami dalam arti yang sesungguhnya. Quraish Shihab menyimpulkan pendapat pertamalah yang lebih kuat.31 Dasar yang dipakai manusia ketika bersedia menerima wewenang (amanat) adalah karena ia diberi kemampuan atau potensi oleh Allah yang memungkinkan mampu mengemban wewenang (amanat) itu. Potensi yang dimaksud bukan saja potensi untuk dapat menunaikan wewenang tersebut, tetapi potensi yang dapat menunaikan wewenang dengan baik dan bertanggung jawab.32 Wewenang dari pimpinan (kepala madrasah) merupakan bagian terpenting dari organisasi lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada kenyataannya ketika seorang kepala madrasah telah menjalankan tugasnya memanej madrasah dengan baik maka organisasi tersebut akan menjadi baik pula. Kepala madrasah merupakan faktor penggerak, penentu arah kebijakan madrasah yang akan menentukan bagaimana tujuan madrasah dan pendidikan pada umumnya yang direalisasikan. Kepala madrasah dituntut senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala madrasah. Karena dia sebagai pemimpin dilembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya berubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Kepala madrasah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan 30

Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), cet. I, juz XXII, hal. 112. Ibid, hal. 346 32 Ibid, hal. 332. 31


65


pengelolaan madrasah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. Kepala madrasah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.33 Wewenang dan fungsi tanggung jawab kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan adalah: 1.

Perencanaan madrasah dalam arti menetapkan arah madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian.

2.

Mengorganisasikan madrasah dalam arti mebuat membuat struktur organiasasi (stucturing), menetapkan staff (staffing) dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staff (functionalizing)

3.

Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan, dan membimbing semua staf dan warga madrasah.

4.

Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar peningkatan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif, dan menghindarkan serta menanggulangi konflik34.

Sebagai admisnistrator mengandung makna bahwa sebagai kepala madrasah dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi, pimpinan madrasah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi menggerakkan dan mempengaruhi guru-guru dan staf madrasah untuk bekerja. Manajer madrasah mengandung makna sebagai kepala madrasah dengan tugas pokok dan fungsi proses dan operatif dari

33

Wohjosumidjo, Kepimpinan Kepala Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cetakan ke3, hal. 83. 34 Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004), hal. 112.

66


Maryani

keseluruhan aktivitas instituisinya, sedangkan school principal bermakna menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai principalship.35 Pada dasarnya tugas kepala madrasah itu sangat luas dan kompleks. Rutinitas kepala madrasah menyangkut serangkaian pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan murid, guru dan orang tua, atasan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas kepala sekolah (madrasah) sebagai berikut: (1) Menjaga agar segala program madrasah berjalan sedamai mungkin (as peaceful as possible); (2) Menangani konflik atau menghindarinya; (3) Memulihkan kerjasama; (4) Membina para staf dan murid; (5) Mengembangkan organisasi; (6) Mengimplementasi ide-ide pendidikan. Untuk memenuhi tugas-tugas di atas, dalam segala hal hendaknya kepala madrasah berpegangan kepada teori sebagai pembimbing tindakannya. Teori ini didasarkan pada pengalamannya, karakteristik normatif masyarakat dan madrasah, serta iklim instruksional dan organisasi madrasah. Seorang kepala madrasah harus memiliki kualitas dan kompetensi. Secara umum kepala madrasah setidaknya mengacu kepada empat hal pokok yang dimiliki, yaitu; (a) sifat dan keterampilan kepemimpinan, (b) kemampuan pemecahan masalah, (c) keterampilan sosial, dan (d) pengetahuan dan kompetensi profesional. Kepala madrasah merupakan faktor penggerak, penentu arah kebijakan madrasah yang akan menentukan bagaimana tujuan madrasah dan pendidikan pada umumnya. Kepala madrasah dituntut senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Melihat penting dan strategisnya posisi kepala madrasah dalam mewujudkan tujuan madrasah, maka seharusnya kepala madrasah harus mempunyai nilai kemampuan relasi yang baik dengan segenap warga di madrasah, sehingga tujuan madrasah dan tujuan pendidikan berhasil dengan optimal. Ibarat nahkoda yang menjalankan sebuah kapal mengarungi samudra, kepala madrasah mengatur segala sesuatu yang ada di madrasah. 35

Sudarwan, Menjadi Komunitas Pembelajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 57


67


Pada awal khalifah di dalam Islam, tanggung jawab kepemimpinan ditunjukan kepada Umar bin Khatab setelah Abu Bakar. Banyak hal mengenai tanggung jawab kepemimpinan yang sudah dicontohkan oleh beliau. Pernah Umar memakai baju bulu domba yang sebagiannnya dipenuhi dengan tambalan dari kulit, padahal waktu itu beliau adalah seorang khalifah, sambil memikul jagung ia lantas berjalan mendatangi pasar untuk menjamu orang-orang.” Abdullah, puteranya berkata, ”Umar bin Khattab berkata, ”Seandainya ada anak kambing yang mati di tepian sungai Eufrat, maka Umar merasa takut diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT.” Umar dalam tanggung jawab sebagai khalifah pemimpin umat beliaulah yang lebih dahulu lapar dan yang paling terakhir kenyang, Beliau berjanji tidak akan makan minyak samin dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakannya. Tidak diragukan lagi, khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam mengendalikan roda pemerintahan. Bahkan ia rela keluarganya hidup dalam serba kekurangan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya tentang pengelolaan kekayaan negara. Kepala madrasah seyogyanya mencontoh bagaimana tanggung jawab kepemimpinan Umar, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam menjalankan aktifitas hubungan sebagai kepala madrasah dengan guru, siswa dan elemen yang mendukung madrasah. F. Pendelegasian Wewenang (Otoritas) Kepala Madrasah Kunci perbedaan otoritas dan tanggung jawab adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Istilah otoritas singkatan dari kekuasaan atau hak yang diberikan kepada seseorang untuk membuat keputusan yyang

68


Maryani

disebut wewenang, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk memelihara dan mengatur kewenangan ditugaskan. 36 Delegasi wewenang adalah pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau kesatuan organisasi kepada seseorang atau kesatuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Hal ini didasarkan bahwa pada esensinya hampir tidak ada seorang kepala madrasah yang dapat secara pribadi menyelesaikan secara penuh seluruh tugas organisasi seorang diri. Kepemimpinan kepala madrasah yang sukses tampak pada kepemimpinan menejer yang mempengaruhi bawahan untuk mengerjakan suatu tugas. Apabila bawahan mengerjakan tugas tersebut, berarti kepala sekolah sukses dalam kepemimpinannya, tetapi hal tersebut tidaklah efektif. Namun apabila bawahan mengerjakan tugas tersebut dengan rasa ketidaksenangan dan melakukan tugas tersebut hanya karena otoritas seorang manajer maka manajer tersebut sukses dalam 37 kepemimpinannya. Seorang ahli dari Inggris J.C Denyer dalam The Liang Gie menyatakan bahwa seseorang manajer perkantoran harus memiliki pendidikan dan latihan yang tepat maupun ciri-ciri perwatakan yang cocok dengan tugasnya. Selanjutnya harus memiliki kemampuan melimpahkan pekerjaan maupun kecakapan dalam organisasi.38 Pada dasarnya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:39 1.

Agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien, tanggung jawab atas tugas yang detail yang dilimpahkan kepada hierarki organisasi yang paling bawah yang mempunyai kemampuan dan informasi yang cukup untuk pelaksanaan tugas tersebut yang secara kompeten. Dampak yang diharapkan atas konsep ini adalah

36http://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.differencebetween.info /difference-between-authority-and-responsibility&prev=search diakses tanggal 20 Oktober 2015 37 H.B. Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 163 38 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 12. 39 Ibid. hal. 164


69


agar setiap individu dalam organisasi dapat melaksanakan tugas secara efektif. 2.

Agar delegasi wewenang dan tanggung jawab berlangsung secara efektif, para anggota organisasi harus eksistensi mereka dalam suatu rantai komando. Prinsip ini mempertegas bahwa dalam suatu organisasi harus terdapat suatu garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

3.

Agar delegasi wewenang dan tanggung jawab itu berlangsung efektif, setiap anggota organisasi melaporkan hanya kepada satu atasan.

Dalam organisasi lini (garis) pendelegasian wewenang dilakukan secara vertikal melalui garis terpendek dari seorang atasan kepada bawahannya. Pelaporan tanggung jawab dari bawahan kepada atasannya juga dilakukan melalui garis vertikal terpendek. Perintahan-perintah hanya diberikan seorang atasan saja dan pelaporan tanggung jawab hanya kepada atasan bersangkutan. Pendelegegasi wewenang merupakan suatu faktor yang penting di dalam manajemen dikarenakan: (a) menetapkan hubungan organisatoris formal diantara anggota-anggota badan usaha, (b) memberikan kekuasaan manajerial agar mereka mampu bertindak apabila keadaan memaksa dan (c) mengembangkan bawahan dengan cara memberi izin kepada mereka untuk mengambil keputusan dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh.40 Jika otoritas tidak pernah menjadi masalah, orang akan ingin mendelegasikan tanggung jawab secara maksimum. Dalam rangka paling lengkap untuk mewujudkan potensi dari setiap anggota, dan jaminan terbaik keberhasilan organisasi, pimpinan akan ingin memiliki semua orang merasa bertanggung jawab. Otoritas adalah cukup sederhana kemampuan untuk membuat keputusan tertentu tanpa harus meminta izin orang lain. 40

70

George R. Terry, Prinsip-prinsip .., hal. 101 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Maryani

Modulasi otoritas adalah masalah yang lebih halus dari pada penyebaran tanggung jawab. Tidak seperti tanggung jawab, yang harus sepenuhnya didistribusikan mungkin, otoritas harus lebih hemat dibagikan.41 Wewenang dan tanggung jawab adalah fungsi dasar dipertimbangkan pada tahap utama dalam sistem manajemen. Dalam perusahaan sukses, ini adalah fungsi dasar yang dikelola oleh otoritas masing-masing organisasi. Otoritas adalah suatu entitas atau kekuasaan untuk menegakkan hukum-hukum tertentu, aturan dan harapan. Kekuatan otoritatif selalu diberikan dengan kebebasan mengambil keputusan dan mengelola kendali yang diperlukan, untuk kepentingan organisasi. Otoritas sebagai hak untuk memberi perintah. Tanpa otoritas, kepala madrasah tidak lagi menjadi manajer, karena ia tidak bisa mendapatkan kebijakannya dilakukan melalui orang lain. Dalam pendelegasian wewenang berjalan mengalir ke bawah, yaitu bekerja dari atasan atas ke pengikut lebih rendah. Otoritas adalah kekuatan untuk memberi perintah dan mendapatkannya dipatuhi atau dengan kata lain itu adalah kekuatan untuk mengambil keputusan. Tanggung jawab berarti keadaan yang akuntabel atau jawab untuk setiap kewajiban, kepercayaan, utang atau sesuatu atau dengan kata lain berarti kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan pada waktu dan dengan cara terbaik. Wewenang dan tanggung jawab yang terkait erat dan ini menyatakan prinsip bahwa kedua harus berjalan seiring. Ini berarti bahwa otoritas yang tepat harus didelegasikan untuk memenuhi tanggung jawab. Berikut ini adalah perbandingan antara wewenang dan tanggung jawab:

41JonathanWallacedalamhttp://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.

spectacle.org/1098/leader.html&prev=search An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

71


Kewenangan

Tanggung jawab

Definisi

Otoritas adalah kekuatan untuk memberi perintah, membuat keputusan, dan menegakkan kepatuhan.

Tanggung jawab adalah fakta memiliki tugas untuk berurusan dengan sesuatu, atau memiliki kendali atas seseorang.

Pada dasarnya

Kekuatan.

Tugas.

Fungsi utama

1. 2.

Perintah Perintah penting.

memainkan

peran

1. 2.

tugas Ketaatan penting.

memainkan

peran

Durasi Waktu

Jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan tanggung jawab.

Itu akan selesai dengan selesainya tugas sehingga memiliki waktu yang lebih singkat.

Arus arah

Mengalir ke bawah.

Mengalir ke atas.

Delegasi

Hal ini dapat didelegasikan kepada orang lain.

Hal ini tidak dapat didelegasikan.

Contoh

Hak manajer bawahannya.

Kewajiban bawahan menyelesaikan pekerjaan ditugaskan.

untuk

perintah

untuk yang

Tanggung jawab adalah kewajiban, wewenang adalah hak, ketika hak dilaksanakan, kewajiban terlaksana, ketika hak dilaksanakan, kewajiban dilaksanakan maka tidak akan terganggu, kalau kewajiban terlaksana maka hak orang lain terpenuhi. Kewajiban dilanggar, maka hak tidak terpenuhi. Maka sepantasnya seorang kepala madrasah melaksanakan hak dan kewajiban dengan menjalankan weweenang dan tanggung jawab. G. Kesimpulan Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui wewenang dan tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya organisasi. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk

72


Maryani

bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Adapun bentuk-bentuk wewenang adalah: wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal), wewenang resmi dan tidak resmi, wewenang pribadi dan territorial, wewenang terbatas dan menyeluruh. Pendelegasian wewenang (otoritas) adalah pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau kesatuan organisasi kepada seseorang atau kesatuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua tugastugas (kewajiban) yang dibebankan kepada seseorang, sebagai akibat dari wewenang yang diterimanya atau dimilikinya. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul karena seseorang telah menerima wewenang, maka dari itu, antara wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. DAFTAR PUSTAKA Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al Jami' al-Sahih alMusnad min Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Jilid. III Kairo: al-Matba'ah alSalafiyyah, 1403 H. Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam,Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam, Jeddah: Maktabah As-SAWady LitTauzi’,1412/1992 Ahmad Mustofa, Ilmu Budaya Dasar, CV Pustaka Setia, Bandung 1999 Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, Jakarta: An Nur, 2009 Al-‘Asqalani, Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. Nuzhat al-Nazr Syarh Nukhbah. Mesir. alMunawwarah. t.th. Ibn Hajar al-'Asqalani


73


Amin Abdullah, Membangun Paradigma Keilmuan Interkonektif Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif, Cetakan: I, Februari 2006 Definisi Wewenang, http://artikata.com/arti-383651-wewenang.html George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009 H.B. Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, Surabaya, CV. Haji Mas Agung, 1997 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, cet. I, juz XXII Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah, Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004. 'Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il ibn Kasir al-Dimasyqi, Tafsir alQur'an al-Azim, jil. XI Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000 M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Islam, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 2002 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008 M. Quraish Shihab, Tafsir Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian alQur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2002 Malyu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Terjemah Shahih Muslim Riyadhus Shalihin Jilid III Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Kepala Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah/ madrasah, 20 Juni 2010

74


Maryani

Rachmat Ramadhana al-Banjari, Prophetic Leadership, Yogyakarta: DIVA Press, 2008 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2008 Robbin dan Coulter, Manajemen (edisi kedelapan), Jakarta: PT Indeks, 2007 Roderik Martin, Sosiologi Kekuasaan, ter. Herjoediono, Jakarta: Rajawali Press, 1990 Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pres, 1990 Sudarwan, Menjadi Komunitas Pembelajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2003 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, 2000 Thomas Gordon, Kepemimpinan yang Efektif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994 Wohjosumidjo, Kepimpinan Kepala Madrasah, Jakarta: Raja Grafindo Persada), cetakan ke 3.


75

Mendidik Keluarga Bahagia...

MENDIDIK KELUARGA BAHAGIA H. Mitakul Huda, S. Ag, M. Pd. I Abstrak

‫ الصػادة دليًٓ ٌيو إىل‬.‫ وجلييٓا الةد ةاتلػيً و الرياطث‬.‫إن ليٍرء لكّ إرادة شػادة احلياة‬ ٌَ ‫ ويٍؾَ أن يخٔب‬،‫ كادرة ىلع اتلأمو‬،‫ بصيطث يف احلياة‬،‫ ىطيؿ يف اجلٍػيث‬،َ‫ادلي‬ .

‫واخرتام وٌػارشةةاملػروفهل‬ ٌَ ‫ وممخِث ليطؿ‬، ‫اطاغث هل‬

‫الزوج لزوجخّ الةد هل إطػام وكصاء‬.ّ‫أخطائ‬ ‫الزوجة لزوجّالةد هلا اىزتام ليدفاظ ىلع رشـّ و‬

‫واجتات اآلةاء ألطفاهلً يه ان يػطيّ اشً ا جًيال و ىلٍث اىػيض و حؾريٍا‬.‫زوجٓا‬ ‫غييٓا أن يػاجلٓا‬

‫ وغِدٌا يؾٔن ِْاك رصاع يف األرسة جيب‬.ّ‫وحػييٍا هل وحزوجخ‬

‫احلهٍث والرطيدة ةٔشييث ثالث وىه "حػفٔا وحصفدٔا وحؾفروا" والصرب والصالة ويف‬ ‫ب‬ ‫ شٔف يخً خو‬،‫وكج الخق يف الصجدة األخرية يف الصالة يصٌل ٌَ أجو ةػٔن اهلل‬ .‫املظلكث الصػتث كريتا اهلل والرصاع يصخهٍو كريتا‬ A. Pendahuluan Fitrah makhluk hidup di alam dunia adalah hidup selalu berpasangpasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada pria ada juga wanita, keduanya diciptakan untuk saling melengkapi karena keduanya saling membutuhkan. Kehadiran keduanya akan saling menolong dan saling menentramkan. Tanpa wanita, pria akan kesepian,begitu juga sebaliknya. Pria membutuhkan wanita sebagai perhiasan kehidupan danwanita memerlukan pria karena memberikan perlindungan. Ada daya tarik menarik yang sangat kuat antara pria dan wanita,ini adalah sunnatullah. Pria sangat menginginkan wanita,, wanita pun sangat mendambakan pria. Hanya saja keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda.Masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri.Bagi pria, wanita adalah makhluk yang paling menarik hati. Allah menjelaskan hal ini dalam AI-Quran;

76


H. Mitakul Huda, S.Ag., M.Pd.I

          

        

         

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”1 (QS. Ali Imran : 14) Pria menyukai wanita adalah hal yang wajar. Bila ada pria tidak menyukai wanita, maka dipertanyakan sifat kepriaannya.Pria memiliki kecendrungan tinggi terhadap wanita.Karena itu, Allah membolehkan pria memiliki empat orang Istri.Kecenderungan tersebut tidak hanya dari segi seksual saja, tetapi juga dari ketentraman hati.Ada ketentraman hati tersendiri bagi pria dengan memiliki wanita. Sebuah ketentraman hati yang tidak bisa diperoleh dengan cara selainnya. Satu-satunya cara untuk memperoleh ketentraman tersebut yaitu dengan cara menikahi wanita. Dengan pernikahan, hubungan antara seorang pria dan wanita akan menjadi halal.Hubungan dalam ikatan pernikahan inilah yang mampu menentramkan hati. Sehingga antara keduanya akan terjalin rasa kasih dan sayang. Imam Al Ghazali dalam Abdul Rachman Hussein mengatakan bahwa pernikahan adalah penenang jiwa. Dan kesenangan kepada istri adalah ketika bersanding bersamanya, memandang dan

1

Anonim, Al Qur‟an dan Terjemahannya; Edisi Baru Revisi, ( Semarang : CV Thaha Putra, 1989), hal. 73 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

77


bercanda.Perkawinan juga me-nenteramkan hati dan menambah kekuatan untuk beribadah.2 Hanya saja suasana indah dalam berumah tangga tersebut tidak selamanya indah seperti yang diungkapkan Al Qur‟an, Hadis Nabi SAW, dan para ulama‟ yang telah mumpuni kefakihannya dalam Al Qur‟an dan Hadis. Kadang bisa terjadi setelah pernikahan dan memiliki beberapa orang anak, keluarga tersebut tidak bahagia dan tidak ada ketentraman. Berdasarkan fenomena ini penulis akan membahas cara Membangun Keluarga Bahagia agar setelah pernikahan dan memiliki beberapa orang anak mereka bisa meraih ketentraman dan kebahagiaan hidup berkeluarga. Mengawali pembahasan ini penulis ingin mengungkapkan, Pertama, Pengertian Keluarga Bahagia, Kedua, Ciri-ciri Keluarga Bahagia, Ketiga, Kewajiban dan Hak Suami-Istri, Keempat, Kewajiban Orang Tua dan Anak, dan Kelima, Ikhtiar Menjadikan Keluarga yang Rukun. B. Mendidik Keluarga Bahagia Setiap orang pasti memiliki harapan dalam hidupnya untuk memperoleh hidup bahagia, sehingga laki-laki berjuang keras untuk memperoleh istri yang dicintainya dan wanita mendambakan suami yang mampu melindunginya hanya karena merindukan hidup bahagia. Namun tidak semua harapan bisa tercapai semua, kadang tersandung ditengah jalan karena ketidaktahuan mereka. Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan cara menggapai hidup bahagia. 1.

Pengertian Keluarga Bahagia

Keluarga bahagia menurut psikologi kesehatan mental, dikutip Saparinah Sadli dalam Berbeda Tetapi Setaraadalah suami-istri mengisi masing-masing perannya dengan rasa senang sesuai dengan harapan masing-masing dan lingkungannya agar kehidupan berumah tangga 2

Abdul Rachman Hussein, Seri Membangun Keluarga Sakinah; Kado Terindah Untuk Istriku Tercinta, (Jakarta : Gramedia, 2009), hal. 15

78



dapat berlangsung dengan konflik minimal.3 Konflik tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan berkeluarga, hanya bisa diminimalisir, sebab logikanya tumpukan piring bila bersentuan pasti akan berbunyi dan bahkan bisa sampai pecah. Arif Ali Arif, dkk, dalam Masailu Ma‟ashiratin fi Al Fiqhi Al Islamy menjelaskan bahwa,

,‫ان االرسة الصػيدة يه اغيث لك انصان ىف احلياة الزوجيث‬ ‫ يصىع اىل‬- ‫ نؾريه ٌَ املجخٍػات االخرى‬- ً‫واجلاوي املصي‬ .

‫ةِاء االرسة اىىت حتلق الغظائٓا الراخث والصػادة ىف احلياة‬ ‫ اذ‬,‫ـلك ٌَ الزوج و الزوجث يؤدى دورا ٌٍٓا ىف حتليق ذلم‬ ‫ وٍْا الزلان يلٔدان شفيِث‬.‫آٍُا غظٔان اشاشيان ىف االرسة‬ .‫احلياة الزوجيث اىل حتليق الصػادة والصالٌث ىف ادليَ وادلُيا‬ ‫ وصالخٍٓا‬,‫ ـان صالح االرسة ىف صالح الزوجني‬,ّ‫وغيي‬ .‫يتدأ ٌَ الصفات اىىت حيخالن ةٓا‬

Ungkapan diatas bisa dipahami bahwa keluarga bahagia adalah tujuan setiap manusia dalam kehidupan perkawinan, orangjawa muslim, dan yang lainnya, berusaha membangun keluarga bahagia untuk anggota keluarganyademi kenyamanan dan kebahagiaan di dalam kehidupan.Baik suami dan istri berperan penting dalam mencapai kebahagiaan ini, karena suami istri adalah pondasi yang penting dalam keluarga. Keduanya adalah yang mengendalikan kapal kehidupan pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dalam agama dan dunia. Dengan demikian, baiknya keluarga adalah baiknya 3

Saparinah Sadli, Berbeda Tetapi Setara; Pemikiran Tentang Kajian Perempuan ,(Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 170. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

79


suami dan istri, dan baiknya suami dan istri adalahdiawalidari karakterkarakter yang ada pada mereka.4 Menurut Hasan Basri dalam Merawat Cinta Kasih ia mengatakan bahwa keluarga bahagia yaitu keluarga yang rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.5 Membangun keluarga dengan benar menetentraman hati bagi pelakunya, sehingga Nabi SAW memerintahkan orang bila sudah mampu, untuk segera nikah agar hatinya tentram dan hidupnya terarah, sebagaimana sabdanya;

ٌَ ‫كال رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ وآهل وشيً يا ٌػرش الظتاب‬ َ‫اشخطاع ٌِؾً ابلاءة ـييزتوج ـإُّ أؽض ليترص وأخص‬ . ‫ليفرج وٌَ لً يصخطع ـػييّ ةالصٔم ـإُّ هل وجاء‬ Rasulullah SAW telah bersabda,“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), menikahlah,karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan,dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”. Ketentraman hidup terwujud bila kebutuhan hidup terpenuhi. Kebutuhan hidup bisa terpenuhi hanya melalui pernikahan karena itu

4

Arif, Arif Ali, dkk, Masailu Ma‟ashiratin fi Al Fiqhi Al Islamy, (Kuala Lumpur : Fajar Ulung, 2014), hal. 149. 5 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 111. 6 Muhammad Bin Futuh Al Hamidy, Al Jam‟u Baina Al Shahihaini Al Bukhory wa Muslim, (Bairut : Dar Al Nasyr, 2002, Cet. II, Juz I), hal. 110.

80



Thalhah bin Mathraf dalam Tafsir Al Siraj Al Munir memberi fatwa agar manusia mau menikah.

ً‫حزوجٔا ـإُّ أوشع ىؾً يف رزكؾً وأوشع يف أخالكؾ‬ ‫ وىلد اكن غِدُا رجو‬/ ‫ويزيد اهلل يف ثروحؾً كااللزخمرشي‬ ، ‫رازح احلال ثً رأيخّ ةػد شنني وكداُخػظج خاهل وخصِج‬ ‫ نِج يف أول أمري ىلع ٌا غيٍج وذلم كتو أن‬/ ‫ـصأتلّ ـلال‬ ً ‫ ـيٍا رزكج ةؾر ودلي حراخيج غَ اىفلر ـيٍا‬، ‫أرزق ودلا‬ َّ ‫ودل يل اثلاين ازددت خريا ً ـيٍا حخامٔا ثالثث‬ ‫صب اهلل غٌل اخلري‬ .‫ ـأصتدج إىل ٌا حرى‬، Ungkapan di atas bisa dipahami bahwa menikah itu bisa melapangkan rizki, meluaskan akhlak, dan menambah kebaikan. Lalu Al Zamakhsyary menjelaskan bahwa ia menemui orang yang hidupnya jatuh bangun, setelah beberapa tahun hidupnya membaik, lalu Al Zamakhsyary bertanya kepada orang tersebut dan ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia hidup susah sebelum dikaruniai anak dan setelah ia dikaruniai anak, sedikit demi sedikit ia meninggalkan kefakiran dan setelah memiliki anak yang ke dua hidupnya lebih baik dan sempurna 7 kebaikannya setelah memiliki anakyang ke tiga. Berdasarkan pendapat diatas bisa dipahami bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang anggota keluarganya mengerti dan menjalankan perannya masing-masing. Dengan demikian keluarga bahagia adalah keluarga yang rukun seluruh anggota keluarganya, penuh kasih dan sayang sesuai dengan perannya masing-masing. 7

Muhammad Bin Ahmad Al Syarabaini, Tafsir Al Siraj Al Munir, (Bairut : Dar Al Kutub Al „Ilmiah, 1979, Juz II), hal. 488. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

81


2.

Ciri-ciri Keluarga Bahagia

Membentuk keluarga bahagia tidak semudah mengatakannya dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan badzlul juhdi, mencurahkan segala kesungguhan, dalam meraih sebuah keluarga bahagia.Jalaluddin Abdurrahman Bin Aby Bakrin Al Suyuthy dalam Al Fath Al Kabir fi Dhommi Al Ziyadah ila Al Jami‟i Al Shaghiri, mengungkapkan ciri-ciri keluarga bahagia dengan mengangkat Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Dailami, ia mengatakan;

ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ ِّ ‫أْو َبيْج َخ ْريا ً َػ َّل َٓ ُٓ ًْ يف‬ ًْ ْ‫ري‬ ‫يَ ووكر ص ِؾ‬ ‫ادل‬ ٍ ِ ِ‫إذا أراد اهلل ة‬ ِ ْ ِّ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ًْٓ‫واىل ْص َد يف َن َفلاح‬ ًِٓ ‫ن ِتريًْ ورزؼًٓ الرػق يف ٌػيظ ِخ‬ ِِ َ َ َ َ ُ‫رص ُْ ًْ ُعي‬ ُ ُ‫ٔب ُٓ ًْ َػيَخ‬ َ ْ ‫أراد ةٓ ًْ َغ‬ َ َّ ‫َو َب‬ ‫وإذا‬ ‫ٌِٓا‬ ‫ٔا‬ ‫ٔب‬ ًْ ُٓ ‫ري ذلم ح َرك‬ ِِ ً َ .‫ْ ٍَال‬

Jika Allah menghendaki keluarga menjadi keluargayangbaik maka Allah memberikan lima perkara; (I) memiliki kecenderungan kepada agama, (2)yang muda menghormatiyang tua, {3) lemah lembut dalam pergaulau, (4)sederhana dalam hidup, dan (5) mampu introspeksi dan dapat bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Jika Allah tidakmenghendakidemikian, maka merekadibiarkan tanpa hal-hal tersebut." (HR Dailami). Hadis ini menunjukkah bahwa sebuah rumah tangga tidak akan meraih kebahagiaan dan ketentraman bila anggota keluarganya tidak menjadi orang yang taat beribadah. Taat beribadah dalam sebuah keluarga sulit dicapai kalau tidak diawali oleh suami sebagai kepala rumah tangga dan diikuti istri sebagai ibu rumah tangga. Suami istri yang sama-sama taat beribadah kepada Allah SWT akan melahirkan generasi yang taat juga, sebab orang yang taat senantiasa melazimkan 8

Jalaluddin Abdurrahman Bin Aby Bakrin Al Suyuthy,Al Fath Al Kabir fi Dhommi Al Ziyadah ila Al Jami‟i Al Shaghiri, (Bairut : Dar Al Nasyr, 2003, Juz I), hal. 69.

82



do‟a dalam setiap gerak dan langkahnya bahkan sampai tidurnya suami istri pun diiringi dengan do‟a sehingga ketika lahir seorang anak, anak tersebut sudah berada dalam lindungan Allah SWT lantaran do‟a kedua orang tuanya. Orang tua yang taat beribadah akan dilihat oleh anak-anaknya sehingga dengan kecenderungan anak biasanya ia pun menirukan apa yang dilakukan orang tuanya.Ketika kebiasaan ini berlangsung, dengan hidayah Allah SWT, anak tersebut akan manjadi anak yang taat juga dan bisa menghormati orang tuanya. Terbentuknya jiwa tawadhu‟,diawali dari ketaatan kedua orang tua,dan sikap lemah lembut dalam pergaulan, baik pergaulan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Berangkat dari keta‟atan yang membentuk sifat tawadhu‟ memunculkan kesederhanaan dalam hidup, karena keluarga yang ta‟at mengerti indahnya kesederhanaan hidup dan ia berhati-hatiterhadap bujuk rayu setan karena ia memahami firman Allah SWT;

                   

  ... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 9 (QS. Al Isro‟: 26-27) Kekuarga bahagia mampu introspeksi diri.Ia lebih suka mencari aib dan kekurangan diri sendiri, tidak mau mencari aib orang lain apa lagi mengada-adakan aib orang lain,ia paham hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas r.a., 9

Anonim, Al Qur‟an dan Terjemahannya, hal. 426.


83


ّ‫غَ أنس ريض اهلل غِّ كال كال رشٔل اهلل صًل اهلل غيي‬ .‫وشيٍطٔىب ملَ طؾيّ غيتّ غَ غئب اجلاس‬ Dari Anas r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “beruntunglah orang yang sibuk terhadap aibnya sendiri dari pada aib orang lain”. Keluarga bahagia memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua, lemah lembut dalam pergaulau, sederhana dalam hidup, dan mampu introspeksi diri maka keluarga seperti ini mudah menyadari kesalahan bila ia melakukan kesalahan.Perintah Allah SWT,

    

   

    

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa.11

Syahrin Harahap mengungkapkan kriteria keluarga bahagia dengan mengatakan bahwa keluarga bahagia setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu: (1) Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai, (2) Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir dan batin, (3) Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, (4) Saling mempercayai, (5) Saling memahami kelebihan dan kekurangan, (6) Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah, (7) Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka, (8) Dapat 10 Muhammad Bin Ismail Al Amir Al Kahlany Al Shan‟any, Subulu Al Salam, (Bandung : Dahlan, tt, Juz IV), hal. 200. 11 Anonim, Al Qur‟an dan Terjemahannya, hal. 94.

84



mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga, (9) Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya, (10) Menikmati hiburan yang layak.12 Ala Al Din Ali Bin Hisam Al Din Al Muttaqy Al Hindy Al Burhany Faury menyebutkan ciri-ciri keluarga bahagia dalam Kitab Kanzu Al „Amal fi Sunan Al Aqwal wa Al Af‟al, dengan mengungkapkan riwaya dari Aby Hurairah r.a.

،‫ وأوالده أةرارا‬،‫ أن حؾٔن زوجخّ صاحلث‬/‫أربع ٌَ شػادة املرء‬ ‫(رواه اىطرباين‬.

‫ وأن يؾٔن رزكّ يف ةرله‬،‫وخيطاؤه صاحلني‬ )‫غَ اةَ غتاس‬

Hadis ini menjelaskan bahwa: ada empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni ; (a) Suami/isteri yang setia (saleh/salehah), (b) Anak-anak yang berbakti, (c) Lingkungan sosial yang sehat, (d) Dekat rizkinya. Berdasarkan pendapat-pendapat dapat diketahui bahwa ciri-ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang didalamnya terdapat suami yang soleh, istri yang solehah, dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan keserasian suami, istri, dan anak,memunculkan keluarga rukun, karena anggota keluarga mengerti perannya masingmasing, sehingga bahtera keluarga mudah melaju ke depan menyongsong gelombang kehidupan yang berwarna-warni dengan arif dan bijaksana. 3.

Kewajiban dan Hak Suami-Istri

Membangun rumah tangga bahagia pasangan suami-istri harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing. Suami menjalankan 12

Shahrin Harahap, Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur‟an dalam Kehidupan Modern Di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hal. 164. 13 Ala Al Din Ali Bin Hisam Al Din Al Muttaqy Al Hindy Al Burhany Faury, Kanzu Al „Amal fi Sunan Al Aqwal wa Al Af‟al, (Bairut : Mu‟assasah Al Risalah, 1981, Juz XI), hal. 93. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

85


kewajibannya dan istri juga menjalankan kewajibannya, maka rumah tangga berjalan sesuai dengan sistemnya. Untuk menjalankan kewajiban, suami harus memahami apa yang seharusnya ia lakukan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang suami agar bisa membangun keluarga bahagia, sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Ghalib Al Amaly, yang terkenal dengan Abu Ja‟far Al Thabary dalam kitab Jami‟ Al Bayan fi Ta‟wil Al Qur‟an, melalui riwayat Hakim Bin Mu‟awiyah, dari ayahnya,

‫ أُّ جاء إىل اجليب صًل اهلل‬/ّ‫ غَ أةي‬،‫غَ خهيً ةَ ٌػاويث‬ ،‫ يطػٍٓا‬/‫ ٌا خق زوجث أخدُا غييّ؟ كال‬/‫غييّ وشيً ـلال‬ ‫ وال يٓجر إال يف‬،‫ وال يلتِّح‬،ّ‫ وال يرضب الٔج‬،‫ويؾصْٔا‬ .‫ابليج‬ Dari Hakim Bin Mu‟awiyah, dari ayahnya, bahwasannya ia mendatangi Nabi SAW, kemudian ia bertanya, apa hak istri kami atas suaminya ? Nabi SAW menjawab: “Memberi makankepadanya, memberikan pakaian kepadanya, jangan memukul wajahnya, jangan menghinakannya, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam 14 rumah”. Kebahagiaan keluarga terbangun melalui usaha suami memberi nafkah kepada istri dengan memenuhi kebutuhan makanannya. Suami yang saleh mengerti bahwa memberi nafkan pada istri adalah ibadah yang besar pahalanya. Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakr Bin Farh Al Anshary Al Khazrajy Syamsu Al Din Al Qurthuby dalam Al Jami‟ Li Ahkam Al Qur‟an Imam Muslim meriwayatkan,

14 Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Ghalib Al Amaly, Abu Ja‟far Al Thabary,Jami‟ Al Bayan fi Ta‟wil Al Qur‟an,(Bairut : Mu‟assasah Al Risalah, 2000, Juz VIII), hal. 309.

86



ّ‫روى مصيً غَ أيب ْريرة كال كال رشٔل اهلل صًل اهلل غيي‬ ٌ ‫ديِار أُفلخّ يف شبيو اهلل وديِار أُفلخّ يف ركتث وديِار‬ ً‫وشي‬ ‫حصدكج ةّ ىلع مصهني وديِار أُفلخّ ىلع أْيم أغظٍٓا‬ ً .‫أجرا اذلي أُفلخّ ىلع أْيم‬ Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,“Satu dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu belanjakan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu belanjakanuntuk keluargamu”. Memberi nafkah kepada keluarga termasuk di dalamnya adalah istri dengan cara memberi makan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya merupakan kewajiban suami. Dan menafkahi keluarga membuahkan pahala yang cukup besar. Untuk itu suami yang mengerti tentang buah dari menafkahi keluarga, dia akan menjadi orang yang dihormati dalam keluarga tersebut dan menjadi pemimpin keluarga yang keberadaannya dirindukan keluarganya. Membangun keluarga bahagia, suami harus bisa menghindari kekerasan. Kekerasan dalam keluarga hanya menimbulkan kebencian, dan kebencian menimbulkan keretakan. Untuk itu suami harus tahu bahwa suami yang paling baik adalah suami yang paling baik pada keluarganya. Abu Al Hasan Ali Bin Khalf Bin Abd Al Malik Bin Bathal Al Bakry Al Qurthuby dalam Syarh Shahih Bukhary meriwayatkan hadis dari Hisam Bin Urwah,

15 Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakr Bin Farh Al Anshary Al Khazrajy Syamsu Al Din Al Qurthuby, Al Jami‟ Li Ahkam Al Qur‟an, (Al Riyadh : Dar Ilm Al Kutub, 2003, Juz I), hal. 179.


87


‫ أن اجلىب صًل‬، ‫ غَ اعئظث‬، ّ‫ غَ أةي‬، ‫روى ْظام ةَ غروة‬ .‫ وأُا خريكً ألًْل‬، ّ‫اهلل غييّ وشيً كال خريكً خريكً ألْي‬ Hisam Bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya dari „Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda,“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku”. Dengan demikian memukul wajah istri, menghinakannya, dan menelantarkannya adalah perbuatan yang hanya menimbulkan keluarga menjadi keluarga tidak harmonis. Membangun keluarga bahagia, istri juga harus menjalankan kewajibannya disamping suami menjalankan kewajibannya, kewajiban istri terhadap suami,Abd Al Rahman Bin Al Kamal Jalal Al Din Al Suyuthy dalam kitab Al Dar Al Mantsurmengungkapkan riwayat Anas Bin Malik r.a.,

‫ " إذا‬/ ً‫ كال رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ و شي‬/ ‫غَ أنس كال‬ ‫صيج املرأة مخصٓا وصاٌج طٓرْا وخفظج ـرجٓا وأطاغج‬ .‫زوجٓا دخيج اجلِث‬ Dari Anas Bin Malik r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang perempuan telah menjalankan shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menta‟ati suaminya niscaya ia masuk surga”. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana yang dikatakan Muhammad Bin Thahir Al Muqaddasy dalam kitab Dzakhirah 16

Abu Al Hasan Ali Bin Khalf Bin Abd Al Malik Bin Bathal Al Bakry Al Qurthuby, Syarh Shahih Bukhary, (Al Riyadh : Maktabah Al Rusyd, 2003, Juz VII), hal. 309. 17 Abd Al Rahman Bin Al Kamal Jalal Al Din Al Suyuthy, Al Dar Al Mantsur, (Bairut : Dar Al Fikr, 1993, Juz II), hal. 516.

88



Al Khuffadh, riwayat Muhammad Bin Abban Al Kindy, dari Abdullah Bin Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda;

. ِّ‫ ويه ال تصخؾين غ‬، ‫اليِظر اهلل إىل امرأة ال تظهرلزوجٓا‬ “Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya”. Suami istri yang menjalankan perannya, yakni suami memberi makan dan pakaian kepadaistrinya, bersifat pemaaf dan kasih sayang, mampu menghargai,tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah dan istri bisa menjalankan shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan, menjaga kemaluannya, menta‟ati suaminya, serta mampu berterima kasih atas kebaikan suaminya, keluarga seperti ini dengan sendirinya terbentuk keluarga bahagia. 4.

Kewajiban Orang Tua dan Anak

Keluarga lazimnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Membangun keluarga bahagia tidak terlepas dari tiga komponen tersebut yang kemudian tiga komponen itu menjadi dua tingkatan yakni orang tua dan anak. Menjadikan keluarga bahagia harus memposisikan posisi orang tua pada posisinya dan posisi anak pada posisinya. Muhammad Sholikhin dalam Ritual dan Tradisi Islam Jawa menyebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberinya nama, nafkah, dan menikahkannya.19 Sementara itu Anas Bin Malik dalam kitab Musnad Al Syihab,muallif Muhammad Bin Salamah Bin Ja‟far Abu Abdullah Al Qadha‟iy, meriwayarkan,

18

Muhammad Bin Thahir Al Muqaddasy,Dzakhirah Al Khuffadh, (Al Riyadh : Dar Al Salaf, 1996, Juz V), hal. 2740. 19 Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Yokyakarta : Narasi, 2010), hal. 160. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

89


‫كال شٍػج رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ و شيً يلٔل أكرمٔا‬ .ًٓ‫أوالدؽً وأخصِٔا آداة‬ Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Muliakanlah anakanakmu dan perbaikilah adabnya”. Memberi nama adalah kewajiban orang tua, untuk itu orang tua harus pandai memilih nama yang baik untuk anaknya karena nama yang melekat pada anak merupakan do‟a bagi dirinya. Memberi nama dengan nama yang buruk dilarang oleh Islam, sebagai mana yang diungkapkan Muhammad Bin Futuh Al Hamidy dalam Al Jami‟ Baina Al Shahihain Al Bukhary wa Muslim, riwayat dari Al Rabi‟ Bin Amilah dari Samrah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

‫غَ الربيع ةَ غٍييث غَ شٍرة كال كال رشٔل اهلل صًل اهلل‬ ‫غييّ وشيً أخب الالكم إىل اهلل أربع شتدان اهلل واحلٍد هلل‬ ‫وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب ال يرضك ةأيَٓ ةدأت وال تصٍني‬ ً ً ً ً‫ؽالمم يصارا وال رباخا وال جنيدا وال أـيح ـإُم حلٔل أث‬ .... ‫ْٔ ـال يؾٔن ـيلٔل ال‬ Dari Al Rabi‟ Bin Amilah dari Samrah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ucapan yang paling disukai Allah SWT ada empat yaitu, (1) Subhanallah, (2) Al Hamdulillah, (3) La ilaha illallah, (4) Allahu Akbar, tidak akan membahayakanmu dari manapun kamu memulainya, dan janganlah kalian menamai anak dengan nama Yasar, Ribah, Najih, dan Aflah, karena sesungguhnya jika engkau menanyakannya, apakah ia memang demikian, jangan sampai ada yang menjawab tidak. 20

Muhammad Bin Salamah Bin Ja‟far Abu Abdullah Al Qadha‟iy, Musnad Al Syihab, (Bairut : Muassasah Al Risalah, 1986, Juz I), hal. 109. 21 Muhammad Bin Futuh Al Hamidy,Al Jami‟ Baina Al Shahihain Al Bukhary wa Muslim, (Lubnan : Dar Al Nasyr, 2002, Juz IV), hal. 445.

90



Memberi nafkah kepada anak kewajiban orang tua. Karena anak adalah anggota keluarga, dan ia termasuk orang yang paling berhak mendapat nafkah dari orang tuanya. Ibnu Mas‟ud r.a. telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW perihal anak adalah orang yang paling berhak menerima nafkah dari orang tuanya.Riwayat Imam Muslim,

‫ صدق اةَ مصػٔد زوجم‬/ ً‫ـلال هل اجليب صًل اهلل غييّ و شي‬ .ًٓ‫و ودلك أخق ٌَ حصدكج ةّ غيي‬ Maka Nabi SAW bersabda, “Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas‟ud, istrimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak kamu beri nafkah”. Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhary Al Ja‟fy dalam Al Adab Al Mufrad mengemukakan riwayat Hayawah Bin Syarih,

َ‫خدثِا خئة ةَ رشيح كال خدثِا ةليث غَ حبري غَ خادل غ‬ ‫امللدام ةَ ٌػدى نرب أُّ شٍع رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ و‬ ‫ ٌا أطػٍج ُفصم ـٓٔ لم صدكث وٌا أطػٍج‬/ ‫شيً يلٔل‬ ‫ودلك ـٓٔ لم صدكث وٌا أطػٍج زوجم ـٓٔ لم صدكث وٌا‬ .‫أطػٍج خادمم ـٓٔ لم صدكث‬ Hayawah Bin Syarih telah berbicara kepada kami ia berkata,Baqiyah telah berbicara kepada kami ia berkata, dari Bahir dari Khalid dari Muqaddam dari Ma‟dy Karib bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Kamu memberi makan pada dirimu sendiri adalah sedekah, Kamu memberi makan pada anakmu adalah sedekah, 22

Muhammad Bin Ishaq Bin Khuzaimah Abu Bakr Al Sulamy Al Naisabury, Shahih Ibnu Khuzaimah, (Bairut : Al Maktab Al Islamy, 1970, Juz IV), hal. 107. 23 Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhary Al Ja‟fy,Al Adab Al Mufrad, (Bairut : Dar Al Basyair Al Islamiyah), hal.42. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

91


Kamu memberi makan pada istrimu adalah sedekah,Kamu memberi makan pada pembantumu adalah sedekah”. Mendidik anak juga kewajiban orang tua.Orang tua yang mendidik anaknyaseperti bersedekah setiap hari, bahkan lebih baik dari bersedekah satu Shaa‟.Riwayat Jabir Bin Samurah,

ً‫ كال رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ و شي‬/ ‫غَ جاةر ةَ شٍرة كال‬ .‫ألن يؤدب الرجو ودله خري ٌَ أن يخصدق ةصاع‬ Dari Jabir Bin Samurah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “ Sungguh, orang tua yang mendidik anaknya lebih baik dari bersedekah satu shaa‟”. Orang tua setelah mendidik anaknya kewajiban akhirnya adalah menikahkannya. Menikah merupakan salah satu hak yang diterima anak dari orang tuanya, Jalaluddin Abdurrahman Bin Aby Bakrin Al Suyuthy dalam Al Fath Al Kabir fi Dhommi Al Ziyadah ila Al Jami‟i Al Shaghir, menjelaskan riwayat Abi Hurairah r.a.,

َ َ ِّ ْ ّ ُ َ ِّ َ ُ ْ ُ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ‫إن ٌَِ خق‬ ٍَّ ‫اش‬ َ‫هخاةث وأن حيص‬ ِ ِ ‫دل ىلع َو‬ ِ ٔ‫ال‬ ِ ‫ادلهِ أن يػيٍّ ال‬ ْ ََ ُ .‫ اةَ اجلجار غَ أيب ْريرة‬. ‫وأن يُ َز ِّو َجّ إذا ةَيؼ‬

Sesungguhnya salah satu hak anak terhadap orang tuanya adalah orang tua mengajarinya menulis, memberi nama yang bagus, dan menikahkannya bila sudah waktunya. Hadis dari Ibn Al Najjar dari Abi Hurairah r.a. Anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Hak dan kewajiban mereka saling mendukung antara satu sama lain. Rasulullah

24

Abu Al Ula Muhammad Abd Al Rahman Bin Abd Al Rahim Al Mubarakfury, Tuhfah Al Ahwadzy Bi Syarh Jami‟ Al Tirmidzy, (Al Qahirah : Dar Al Hadis, 2001, Juz V), hal.364. 25 Jalaluddin Abdurrahman Bin Aby Bakrin Al Suyuthy,Al Fath Al Kabir fi Dhommi Al Ziyadah ila Al Jami‟i Al Shaghir, Juz I, hal. 390.

92



SAW sangat senang bila ada keserasian hidup antara orang tua dan anak, sehingga dalam riwayat Abdullah Bin Amr disebutkan,

َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُّ َ َ َ َّ َ ‫يح‬ ِ ‫ٌل ب َُ عت ِد‬ ٍ ‫جن‬ ِ ‫اهلل َّ خدثِا شفيان خدثِا ابَ أ ِيب‬ ِ ‫خدثِا غ‬ ْ‫َع َْ َعتْد اهلل َّ ةَْ َاعمر َع َْ َعت‬ َّ ِّ ‫هلل َّ ةَْ َع ٍْرو َيتْيُ ُؼ ة‬ َّ ‫اجل‬ ‫يب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ِ ِ ِ ٍ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ‫ريَُا َو َي ْػر ْف َخق‬ ُ ‫َص ًَّل ا‬ َ ‫هلل َّ َغيَيّْ َو َشيَّ ًَ كَ َال ٌَ َْ ل َ ًْ يَ ْر َخ ًْ َصؾ‬ ِ ِ ِ ََْ َ َ َّ .‫ريُا ـيي َس ٌِِا‬ ِ ‫ن ِت‬

Ali Bin Abdillah telah berbicara kepada kami, Sufyan telah berbicara kepada kami, Ibn Aby Najih telah berbicara kepada kami dari Abdillah Bin Amir dari Abdillah Bin Amr dan sampai kepada Nabi SAW beliau bersabda, “Orang tua yang tidak menyayangi anaknya dan anak tidak yang tidak tahu hak orang tuanya, menghormatinya, bukanlah golongan kami”. 5.

Mendidik Kerukunan Keluarga.

Laki-laki menikah menginginkan bahagia bersama wanita yang dicintainya demikian juga wanita. Tetapi sayangnya keluarga bahagia, membangunnya tidak semudah membayangkannya. Konflik terkadang muncul ditengah-tengah perjalanan hidup mereka. Konflik ini terjadi diantaranya karena secara hukum istri harus taat kepada suaminya, sedangkan suami harus merawat orangtuanya atau sebaliknya. Belum lagi masalah yang terjadi pada anak-anak mereka. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah disetel oleh Allah SWT, firmanNya,

26

Ahmad Bin Hambal, Musnad Al Imam Ahmad Bin Hambal, (Bairut : Muassasah Al Risalah, 1999, Juz XI), hal. 644. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

93


       

           

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.27 (Q.S. Al Taghabun : 14). Dan dalam konflik itu Allah SWT memerintahkan untuk tetap minta penyelesaian kepadaNya. Orang yang paham, ketika konflik itu terjadi pasti segera mendekat dan berpegang kepadaNya, karena logikanya orang tidak akan mengambil pegangan kalau suasana tenang. Seperti orang naik bus yang berjalan di atas jalan mulus, mudah tertidur saat perjalanannya. Tetapi bila bus tersebut berjalan di atas jalan terjal dan naik turun serta dipenuhi dengan lobang maka orang tersebut pasti mencari perlindungan dengan memegang apa yang bisa dipegang. Oleh karena itu Allah SWT ciptakan kesulitan pada manusia dan diperintahkan untuk minta tolong kepadaNya. Allah SWT berfirman,

           Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.28 (QS: Al Baqarah : 45) Suami istri yang tidak sepaham biasanya secara lahiriah ditandai dengan kondisi marah dan anak yang tidak sepaham dengan orang tuanya juga ditandai dengan marah dan bahkan membangkang. Orang 27

Anonim, Al Qur‟an dan Terjemahannya; Edisi Baru Revisi, hal. 930. Anonim, Al Qur‟an dan Terjemahannya; Edisi Baru Revisi, hal. 12.

28

94



yang sedang marah hatinya keras, sulit untuk dinasehati, ibarat tanah, seperti tanah kering, kalau ingin menanam sesuatupada tanah kering, jangan langsung dicangkul, bisa mental dan berbalik mengenai dirinya sendiri, kalau ingin mencangkulnya, tanah itu harus digemburkan terlebih dahulu, disiram dengan air. Oleh karena itu bila seseorang ingin menasehati salah satu anggota keluarga yang sedang marah haruslah dilunakkan hatinya dulu baru dinasehati. Cara melunakkan hati yang sedang keras Al Syaikh Muhammad Al Thahir Bin „Asyur dalam Al Tahrir wa Tanwir menjelaskan, wa in ta‟fuu wa tashfahuu wa taghfiruu fa innallaha ghafurun rahimun. Ta‟fuu artinya memaafkan dan belum bisa bertemu, tashfahuu artinya memaafkan dan sudah bisa bertemu, dan taghfiruu artinya memaafkan dan sudah bisa bertemu serta melupakan semua kesalahannya sehingga muncul sifat kasih dan sayangnya. Orang tidak akan berhasil menasehati orang yang lain ketika belum mampu melakukan tiga hal tersebut.29 Setelah tiga hal tersebut dilakukan langkah selanjutnya minta tolong kepada Allah SWT dengan cara sabar dan shalat. Dengan cara sabar artinya bergerak mencari jalan keluar dan dengan cara shalat artinya berdo‟a. Rasululla SAW menjelaskan dalam riwayatkan Abi Hurairah,

‫غَ أيب ْريرة أن رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ وشيً كاألكرب ٌا‬ .‫ ـأكرثوا ادلاعء‬،‫يؾٔن اىػتد ٌَ ربّ ؤْ شاجد‬ Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda, “Saat yang paling dekat bagi seorang hamba terhadap Tuhannya adalah saat orang sedang sujud, maka perbanyaklah do‟a”. Ta‟fuu, tashfahuu, taghfiruu, bersabar, kemudian shalat dan dalam sujud terakhir saat shalat berdo‟a mohon pertolongan Allah SWT, 29

Al Syaikh Muhammad Al Thahir Bin „Asyur,Al Tahrir wa Tanwir, (Tunis : Dar Suhnun, 1997, Juz 28), hal. 285. 30 Abu Al Fida‟ Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qarsyy Al Dimisyqy, Tafsir Al Qur‟an Al Adhim, (Al Riyadh : Dar Thaybah, 1999, Juz VIII), hal. 440. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

95


maka permasalahan yang sulit segera diatasi Allah SWT dan konflik segera selesai. Dengan demikian membentuk keluarga bahagia, menggunakan cara seperti ini insya Allah bisa tercapai, karena ijabah Allah terhadap do‟a seseorang yang sering sujud dan dalam sujudnya ia memperbanyak do‟a kepadaNya. Do‟a saat sujud cepat diijabah lantaran sujud adalah saat diampunkannya dosa orang yang sujud tersebut, karena Abdullah Bin Umar r.a melihat seseorang yang ruku‟ dan sujudnya lama lalu ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

‫رشٔل اهلل صًل اهلل غييّ و شيً يلٔل إذا كام اىػتد يصًل أىت‬ ‫ةذُٔبّ ـجػيج ىلع رأشّ واعحليّ ـلكٍا ركع أو شجد‬ .ِّ‫تصاكطج غ‬ Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba berdiri melakukan shalat dosanya didatangkan dan diletakkan di atas kepala dan pundaknya, setiap kali ruku‟ atau sujud dosa-dosa itu berguguran darinya. Itulah sebabnya maka kenapa orang shaleh do‟anya mustajab. C. Kesimpulan Keluarga bahagia adalah keluarga yang rukun antara suami istri, yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Ciri-cirinya mereka memiliki kecenderungan kepada agama, lemah lembut dalam pergaulau, sederhana dalam hidup, mampu introspeksi diri dan dapat bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Kewajiban suami terhadap istri memberi makan dan pakaian kepadanya, menghormatinya, dan memperlakukanya dengan baik. Kewajiban istri terhadap suami menjaga kehormatannya, dan menta‟atinya, dan berterima kasih atas kebaikan suaminya. 31

Ahmad Bin Muhammad Bin Salamah Bin Abd Al Malik Bin Salamah Abu Ja‟far Al Thahawy, Syarh Ma‟any Al Atsar, (Bairut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1399 H., Juz I), hal. 477.

96



Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberinya nama yang baik, nafkah, muliakannya, mendidiknya dan menikahkannya. Bila mana terjadi konflik dalam keluarga harus diatasi dengan arif dan bijaksana melalui ta‟fuu, tashfahuu, taghfiruu, bersabar, kemudia shalat dan dalam sujud terakhir saat shalat berdo‟a mohon pertolongan Allah SWT, maka permasalahan yang sulit akan segera diatasi Allah SWT dan konflik segera selesai. DAFTAR PUSTAKA Anonim, Al Qur‟an dan Terjemahannya; Edisi Baru Revisi, Semarang : CV Thaha Putra, 1989. Abdul Rachman Hussein, Seri Membangun Keluarga Sakinah; Kado Terindah Untuk Istriku Tercinta, Jakarta : Gramedia, 2009. Abd Al Rahman Bin Al Kamal Jalal Al Din Al Suyuthy, Al Dar Al Mantsur, Bairut : Dar Al Fikr, 1993, Juz II. Abu Al Fida‟ Ismail Bin Umar Bin Katsir Al Qarsyy Al Dimisyqy, Tafsir Al Qur‟an Al Adhim, Al Riyadh : Dar Thaybah, 1999, Juz VIII. Ala Al Din Ali Bin Hisam Al Din Al Muttaqy Al Hindy Al Burhany Faury, Kanzu Al „Amal fi Sunan Al Aqwal wa Al Af‟al, Bairut: Mu‟assasah Al Risalah, 1981, Juz XI. Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakr Bin Farh Al Anshary Al Khazrajy Syamsu Al Din Al Qurthuby, Al Jami‟ Li Ahkam Al Qur‟an, Al Riyadh : Dar Ilm Al Kutub, 2003, Juz I. Abu Al Hasan Ali Bin Khalf Bin Abd Al Malik Bin Bathal Al Bakry Al Qurthuby, Syarh Shahih Bukhary, Al Riyadh : Maktabah Al Rusyd, 2003, Juz VII. Abu Al Ula Muhammad Abd Al Rahman Bin Abd Al Rahim Al Mubarakfury, Tuhfah Al Ahwadzy Bi Syarh Jami‟ Al Tirmidzy, Al Qahirah : Dar Al Hadis, 2001, Juz V. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

97


Ahmad Bin Hambal, Musnad Al Imam Ahmad Bin Hambal, Bairut : Muassasah Al Risalah, 1999, Juz XI. Al Syaikh Muhammad Al Thahir Bin „Asyur, Al Tahrir wa Tanwir, Tunis : Dar Suhnun, 1997, Juz 28. Arif, Arif Ali, dkk, Masailu Ma‟ashiratin fi Al Fiqhi Al Islamy, Kuala Lumpur : Fajar Ulung, 2014. Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Jalaluddin Abdurrahman Bin Aby Bakrin Al Suyuthy, Al Fath Al Kabir fi Dhommi Al Ziyadah ila Al Jami‟i Al Shaghiri, Bairut : Dar Al Nasyr, 2003, Juz I. Muhammad Bin Futuh Al Hamidy, Al Jam‟u Baina Al Shahihaini Al Bukhory wa Muslim, Bairut : Dar Al Nasyr, 2002, Cet. II, Juz I. -----------, Al Jami‟ Baina Al Shahihain Al Bukhary wa Muslim,Lubnan : Dar Al Nasyr, 2002, Juz IV. Muhammad Bin Ahmad Al Syarabaini, Tafsir Al Siraj Al Munir, Bairut : Dar Al Kutub Al „Ilmiah, 1979, Juz II. Muhammad Bin Ismail Al Amir Al Kahlany Al Shan‟any, Subulu Al Salam, Bandung : Dahlan, tt, Juz IV. Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Ghalib Al Amaly, Abu Ja‟far Al Thabary, Jami‟ Al Bayan fi Ta‟wil Al Qur‟an, Bairut : Mu‟assasah Al Risalah, 2000, Juz VIII. Muhammad Bin Thahir Al Muqaddasy, Dzakhirah Al Khuffadh, Al Riyadh : Dar Al Salaf, 1996, Juz V. Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, Yokyakarta : Narasi, 2010. Muhammad Bin Salamah Bin Ja‟far Abu Abdullah Al Qadha‟iy, Musnad Al Syihab, Bairut : Muassasah Al Risalah, 1986, Juz I.

98



Muhammad Bin Ishaq Bin Khuzaimah Abu Bakr Al Sulamy Al Naisabury, Shahih Ibnu Khuzaimah, Bairut : Al Maktab Al Islamy, 1970, Juz IV. Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhary Al Ja‟fy, Al Adab Al Mufrad, Bairut : Dar Al Basyair Al Islamiyah. Shahrin Harahap, Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran alQur‟an dalam Kehidupan Modern Di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996. Saparinah Sadli, Berbeda Tetapi Setara; Pemikiran Tentang Kajian Perempuan ,Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010.


99

Pandangan Ulama Tentang...

PANDANGAN ULAMA TENTANG TABARRUJ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Drs. H. Mukhsin, M.HI Abstrak Kata ”tabbarruj” merupakan kata dasar dari bentuk kata kerja depan ”tabarraja”. Kata itu sendiri merupakan kata turunan (musytaqq) bentuk dasar tsulatsi dari kata: yang berarti: tampak dan naik atau tinggi. Kata tabarraja telah menjadi istilah yang dikhususkan bagi kaum perempuan, sehingga di dalam Al-Munjid fi Al-Lughah dituliskan sebagai berikut: Artinya: ”Perempuan bertabarruj sama dengan perempuan yang menampakkan perhiasa dan kecantikannya kepada orang-orang asing”. Pengertian kebahasaan itu selaras dengan yang ditulis oleh Ahmad Warson Munawwir, penulis ”Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia”, bahwa ”tabarrajat al-mar’ah” berarti: ”Mempertontonkan hiasan dan kecantikannya kepada orang lain”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabarruj adalah perbuatan yang dilakukan perempuan untuk menampakkan, atau memperlihatkan, atau mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang lain. Kata Kunci: Ulama, Tabarruj, Hukum Islam

A. Pengertian Tabarruj Menurut Muhammad Hasan Al-Hamshi, seorang mufassir asal Lebanon, ”tabarruj” berarti: ”Menampakkan perhiasan dan kecantikan yang wajib ditutup”.4 Ahmad Musthafa Al-Maraghi memberikan defenisi yang tidak berbeda, dengan redaksi sebagai berikut: ”Perempuan yang menampkkan sebagian kecantikannya yang seharusnya ia tutupi”.5 Pengertian itu selaras dengan yang diberikan oleh Muhammad Hasan Al-Hamshi, Qur’an Majid : Tafsir wa Bayan, (Beirut : t.t), h. 422 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid VIII, (Kairo : Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), h. 6 4 5

100


Drs. H. Mukhsin, M.HI

Sayyid Sabiq, sebagai berikut: ”Menampakkan apa yang wajib disembunyikan”.6 Namun Sayyid Sabiq menambahkan bahwa tabarruj, mempunyai pengertian yang lebih spesifik sebagai: ”Keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah, dan dengan sengaja mengumbar kecantikannya”.7 Sedangkan Abu Al-A’la Al-Maududi memberikan dua pengertian, yaitu : 1.

Menampakkan perhiasan memperlihatkan kecantikan.

atau

mempertontonkan

serta

2.

Kebiasaan berjalan dengan genit dalam memamerkan perhiasan dan kecantikan.8

Syamsuddin juga memberikan dua pengertian atas tabarruj, dengan rincian sebagai berikut : 1.

Memamerkan perhiasan yang dipakai, seperti : emas, intan, berlian dan sebagainya.

2.

Memamerkan bentuk tubuh, bagian-bagian badan yang menimbulkan sex appeal (daya tarik sexual), atau berpakaian secara tidak sopan (minim dan ketat), sehingga bagian-bagian tubuh yang menimbulkan sex appeal terlihat jelas.9

B. Tabarruj Dalam Nash Al-Quran Kata tabarruj, menurut akar katanya terdapat pada enam tempat di dalam Al-Quran, yaitu :

6

Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, 1983, h. 180 Ibid 8 Abu Al-A’la Al-Maududi, Al-Hijab dan Status Wanita Islam (Terjemah Purdah and The Satatus of Women in Islam), Bandung : Risalah, 1984, h. 302 9 Syamsuddin. Pendidikan Kelamin Dalam Islam. Semarang : CV. Ramadani, 1966 7


101


1.

QS. Al-Ahzab, ayat 33 : ”Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orangorang Jahiliyah yang dahulu”. (QS. Al-Ahzab : 33).10

2.

QS. Al-Nur, ayat 60 : ”Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan”. (QS. Al-Nur : 60).11

3.

QS. Al-Nisa, Ayat 78 : ”Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kami, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh”. (QS. Al-Nisa : 78).12

4.

QS. Al-Buruj, Ayat 1 : ”Demi langit yang mempunyai gugusan bintang”. (QS.Al-Buruj : 1)13

5.

QS. Al-Hijr, ayat 16 : ”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintangbintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orangorang yang memandang(nya)”. (QS. Al-Hijr : 16).14

6.

QS. Al-Furqan, ayat 61 : ”Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang”. (QS. Al-Furqon : 61)15

Makna yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat pada dua ayat pertama, yaitu : QS. Al-Ahzab : 33, dan QS. An-Nur : 60. Larangan terhadap tabarruj tersurat secara zahir pada QS. Al-Ahzab : 33, yang 10 Tim Penterjemah / Pentafsir Al-Quran (TPPA) Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya. (Madinah : Majma al-Malk Fahd, 1418)(, h. 672 11 Ibid. h. 555 12 Ibid. h. 131 13 Ibid. h. 1044 14 Ibid. h. 391 15 Ibid. h. 566

102



merupakan landasan utama bagi larangan Tabarruj dalam Islam, khususnya Tabarruj Al-Jahiliyyah. Adapun pada QS. Al-Nur : 60 bersifat celaan terhadap wanita yang suka memperlihatkan atau mempertontonkan atau memamerkan perhiasannya (mutabarrijat bi zinah). Masalah tabarruj dalam QS. Al-Ahzab: 33 dinyatakan sebagai berikut: ”Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya”. (QS. Al-Ahzab : 33).16 Ayat ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian ajaran kepada isteri-isteri Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam QS. AlAhzab: 29-34. Pada ayat 28, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjauhkan isteri-isterinya dari kecenderungan untuk condong kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, sebagai firman Allah SWT : ”Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu : ”Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikankepadamu mut’ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”. (QS. Al-Ahzab : 28). Ayat itu dilanjutkan dengan iming-iming pahala yang besar jika isteri-isteri Nabi itu menghendaki keredhaan Allah dan Rasul-Nya, serta berbuat baik, sebagaimana firman Allah SWT : ”Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya

16

Ibid. h. 672


103


Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar”. (QS. Al-Ahzab : 29).17 Pada dua ayat selanjutnya, Allah mempertegas peringatan (janji dan ancaman) kepada isteri-isteri Nabi melalui firman-Nya dalam QS. AlAhzab : 30-31. 18 ”Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barangsiapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia”. (QS. AlAhzab : 30-31).19 Pada ayat 32 dari Surah Al-Ahzab itu, Allah menegaskan keistimewaan isteri-isteri Nabi dari perempuan-perempuan lainnya, dengan mengajarkan mereka sebagai berikut : ”Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (QS. AlAhzab : 32).20 Setelah ayat diatas, muncullah ayat tabarruj sebagaimana yang dikutip diatas. Artinya, ayat tabarruj sesungguhnya ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, sebagaimana terlihat dalam rentetan ayat-ayat di atas. Setelah ayat tabarruj yang memerintahkan isteri-isteri Nabi untuk berdiam di dalam rumah mereka, dan tidak berperilaku pamer dan berpakaian terbuka seperti orang-orang Jahiliyah, muncullah tuntunan Al-Quran dalam QS Al-Ahzab : 34 sebagai berikut : 17

Ibid. h. 671 Ibid. h. 671 19 ibid. h. 671-672 20 Ibid. h. 672 18

104



”Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabi). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Ahzab : 34).21 Inti dari ajaran ini sesungguhnya terdapat pada penggalan akhir dari QS Al-Ahzab :33 diatas yang artinya : ”Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait; dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. Karena itulah muncul larangan tabarruj sebagaimana kebiasaanorang-orang Jahiliyah. Ibn Abbas mengartikan larangan tersebut sebagai larangan untuk meniru cara berhias orangorang kafir dan cara berpakaian mereka yang tipis-tipis dan berwarnawarni secara mencolok.22 Ditinjau dari sudut pandang ini, maka larangan tabarruj pada ayat tersebut sesungguhnya terkait erat dengan ajaran Islam secara keseluruhan tentang adab berpakaian bagi kaum perempuan. Masih dalam surah Al-Ahzab, terdapat perintah kepada Nabi SAW untuk mengajarkan isteri-isteri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan perempuan-perempuan mu’min agar menggunakan jilbab sesuai dengan tuntunan Islam. Tujuannya adalah agar mereka itu dapat dikenali identitasnya sebagai orang mu’min, sehingga tidak mendapat perlakuan yang menyakitkan dari masyarakat Arab yang cenderung meremehkan kaum perempuannya, sebagaimana firman Allah : ”Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang-orang mu’min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. 23

21

Ibid. Ibn Thahir Al-Fairuzabadi, Tanwir Al-Migbas Min Tafsir Ibn Abbas. (Kairo : Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih, 1951), cet. Ke-2, h. 261 23 TPPA Depag RI, op. cit. h. 678 22


105


Ayat lain yang berbicara tentang masalah yang sama adalah QS AlNur : 31 sebagai berikut : ”Katakanlah kepada wanita yang beriman : ”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budakbudak yang mereka miliki, atau pelayanan-pelayanan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Nur : 31).24 Adab berpakaian ternyata tidak hanya ditujukan khusus kepada umat Islam saja, tetapi juga kepada seluruh umat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-A’raf : 26 berikut ini : ”Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.25 Ayat ini diperkuat dengan perintah untuk berhias ketika memasuki masjid, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-A’raf : 31 sebagai berikut :

24 25

106

Ibid. h. 548 Ibid. h. 224 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


”Hai anak Adam, berhiaslah ketika memasuki masjid, makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-A’raf : 31).26 Berdasarkan nash-nash Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntunan Islam berkenaan tabarruj meliputi : 1.

Larangan untuk kaum perempuan keluar rumah dengan berhias dan bersolek untuk menarik perhatian kaum laki-laki, seperti yang dilakukan orang-orang Jahiliyah.

2.

Larangan berpakaian mereka yang tipis-tipis dan berwarna-warni secara mencolok, seperti yang dilakukan orang-orang Jahiliyah.

3.

Perintah menggunakan jilbab yang menutupi dada dan seluruh aurat.

4.

Perintah menjaga penglihatan, menjaga kehormatan (furuj), tidak menampakkan perhiasan kepada orang asing, dan tidak menghentakkan kaki yang dengan sengaja ingin memperdengarkan bunyi perhiasan yang dipakai (gelang kaki).

C. Tabarruj Dalam Nash Al-Sunnah Al-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Ketetapan Al-Sunnah itu telah diabadikan dalam bentuk riwayat-riwayat hadits. Oleh karena itu, rujukan tentang tabarruj dalam nash Al-Sunnah dapat ditemukan melalui riwayat-riwayat hadits sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadits. Berkenaan dengan masalah tabarruj, terdapat sejumlah hadits yang menjelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya sebuah hadits riwayat Imam Ahmad yang menyatakan larangan Rasulullah kepada Umaimah binti Ruqaiqah untuk bertabarruj. Riwayat itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

26

Ibid. h. 225


107


Dari Amr bin Syu’ab, dari ayahnya, dari kakeknya berkata : telah datang Umaimah binti Ruqaiqah kepada Rasulullah SAW untuk berbai’at masuk Islam, maka Rasulullah bersabda : ”Aku membai’atmu untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak melemparkan tuduhan dusta, tidak meratap, dan tidak bertabarruj seperti tabarruj orang-orang Jahiliyah dahulu”. (HR. Ahmad).27 Sementara Abu Dawud meriwayatkan hadits yang juga diriwayatkan dengan redaksi berbeda oleh Ahmad dan Al-Nasa’i, yang menyebutkan bahwa tabarruj tergolong ke dalam sepuluh hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Riwayatnya adalah sebagai berikut : ”Dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa Ibn Mas’ud berkata bahwa Rasulullah membenci sepuluh hal, yaitu : wewangian warna kuning bernama khaluq, mengubah warna uban, memakai kain yang dipanjangkan hingga menyeret lantai, memakai cincin emas, menampakkan perhiasan tidak pada tempatnya, bermain dadu, pengobatan tanpa ta’awwudz, memakai jimat, melakukan azl tidak pada tempatnya, merusak bayi tanpa bersalah”. (HR. Abu Dawud).28 Selain itu, terdapat hadits-hadits yang tidak menyebut langsung istilah tabarruj, tapi menyebutkan sifat-sifat tabarruj dan celaan Islam terhadap hal itu. Diantaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: ”Dan Suhail bin Abu Shalih, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : ”Ada dua golongan ahli mereka yang tidak mau aku lihat, yaitu : kaum yang suka memukul orangorang dengan cambuk yang menyerupai ekor kerbau, dan perempuan baik berpakaian maupun telanjang yang suka berlenggak lenggok, kepalanya bergoyang laksana punuk peramal. Kedua27

Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Dalam Syirkat Al-Barajmij Al-Islamiyah AlDauliyyah, Mausu’;at Al-Hadits Al-Syarif 9Gisco, 1991-1997), Hadits No. 6554 28 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyah Al-Dauliyyah, op. Cit. Hadits No. 3686

108



duanya tidak akan masuk surga, dan tidak akan mendapatkan baunya”. (HR. Muslim).29 Riwayat itu diperkuat pula oleh riwayat Imam Malik sebagai berikut: Dari Muslim Bin Abu Maryam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa ia (Nabi) bersabda: ”Perempuan berpakaian laksana telanjang yang berjalan berlanggak-lenggok, tidak masuk surga, dan tidak akan mendapatkan bau surga, padahal bau surga tercium sejauh lima rtaus tahun”. (HR. Malik).30 Adapun hadits yang khusus berbicara tentang perhiasan perempuan, di antaranya diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut : Dari Urwah bin Zibair, dari Aisyah berkata : ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, seorang perempuan dari Muzaimah masuk sambil bergay adengan perhiasannya di dalam masjid, maka Rasulullah SAW bersabda: ”Wahai manusia, laranglah perempuan kalian menggunakan perhiasan dan berjalan dengan bergaya di dalam masjid. Karena sesungguhnya Bani Israel tidak dilaknat sehingga perempuan mereka memakai perhiasan dan bergaya di dalam tempat ibadah”. (HR. Ibn Majah).31 Berdasarkan nash-nash hadits di atas, dapat diambil pengertian bahwa tabarruj adalah terlarang di dalam Islam. Larangan itu meliputi : 1.

Tabarruj dengan menampakkan, memperlihatkan, mempertontonkan, dan memamerkan perhiasan (tabarruj bi alzinah).

2.

Tabarruj dengan memperlihatkan kemolekan tubuh, baik dengan cara berjalan berlenggak-lenggok (mumilat ma’ilat), berpakaian

29 Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Zinat Wa Al-Libas, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah. Op. Cit. Hadits No. 3971 30 Imam Malik, Muwattha Malik, Kiab ”Ma Yukrahu Li Al-Nisa Labsuhu Min Al-Tsiyab”, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah, Op. Cit, Hadits No. 1421 31 Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab ”Fitnat At-Nisa”, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah, Op. Cit. Hadits No. 3991.


109


yang ketat, maupun dengan berpakaian yang minim dan secara sengaja memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu hingga nyaris telanjang (kasiyat ariyat). 3.

Tabarruj dengan berhias diri secara bergaya (tabakhtur), dan memakai perhiasan yang mencolok (rafl fi zinah).

D. Tabarruj Al-Jahiliyah Al-Ula Istilah ”tabarruj al-jahiliyyat al-la” merupakan istilah yang terdapat di dalam QS. Al-Ahzab : 33, yaitu : ”Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orangorang jahiliyyah yang dahulu”. (QS. Al-Ahzab : 33).1 Praktek Tabarruj, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat tersebut, telah mengakar dalam budaya masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Islam datang sebagai respons atas kondisi-kondisi masyarakat Arab kala itu, yang salah satunya adalah buruknya perlakuan terhadap kaum perempuan, sebagaimana umumnya terjadi di dunia kala itu.2 Perempuan dipandang sebagai alat pemuasan hasrat-hasrat dasar kaum laki-laki. Karenanya perempuan dipandang sangat rendah. Dampak buruk dari pandangan tersebut sangat nyata dalam kekacuan pola hubungan seksual dalam masyarakat Arab kala itu. Nyaris segala hal dibolehkan, sepanjang menguntungkan bagi kaum laki-laki, khususnya mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, masyarakat Arab suka mengadakan pesta-pesta yang gemerlap, dengan menghiasi kaum perempuannya untuk kenikmatan kaum laki-laki yang memandangnya, sekaligus untuk mengundang terjadinya hubungan seksual yang diperdagangkan (prostitusi). Sudah menjadi tabi’at saat itu, seorang penguasa atau saudagar menjamu tamu kehormatannya dengan jamuanjamuan dan perempuan-perempuan cantik. Standar kecantikan bagi 1

Tim Penterjemah / Pentafsir Al-Quran (TPPA) Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya. (Madinah : Majma Al’Malk Fahd, 1418), h. 672 2 mal Yamani (ed), Feminisme dan Islam. (Terjemah dari Islam and Feminism), (Bandung : Penerbit Nuansa, 2000), h. 133-134

110



mereka bukanlah kecantikan dari seorang perempuan yang bermartabat dan mempunyai kepribadian, tapi kecantikan yang hanya dinilai dari wajah dan kemolekan tubuh.3 Menurut Sayyid Qutbh, hal-hal tersebut diatas sangat jelas tergambar dalam syair-syair jahili yang banyak mengumbar gambaran tentang tubuh perempuan secara tidak terhormat dan naif. Kondisi jahiliyah tersebut menyebabkan kaum wanita terbiasa diperlakukan demikian, dan malah bangga mengumbar kecantikan dan kemolekannya. Inilah yang disebut sebagai tabarruj, yaitu tabarruj al-jahiliyyah.4 Berikut ini diantara cakupan tabarruj al-jahiliyyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Qutb : 1.

Menurut Mujahid, tabarruj al-jahiliyyah diantaranya adalah perempuan yang keluar rumah dan bergaul secara bebas dengan kaum laki-laki.

2.

Menurut Qatadah, tabarruj al-jahiliyyah diantaranya perempuan yang berjalan dengan gaya gemulai dan genit.

3.

Menurut Ibn Yayyam, tabarruj al-jahiliyyah diantaranya adalah memakai kerudung di kepala tapi dengan sengaja dilonggarkan pada bagian bawahnya, untuk memperlihatkan kalung, anting-anting dan leher.

4.

Menurut Ibn Katsir, kebiasaan tabarruj al-jahiliyyah adalah kebiasaan kaum perempuan berjalan di antara kaum laki-laki, tanpa takut bersenggolan, dan kadang-kadang memperlihatkan keindahan leher, kelembutan rambut, dan anting-anting di telinga.5

adalah

Muhammad Ismail M, dalam buku Hijab Wanita Muslimah menuturkan bahwa dalam sejarah umat manusia, Tabarruj al-Jahiliyyah terjadi dalam dua periode zaman. Pertama, zaman antara Nabi Nuh AS

3

Sayyid Qutbh, Fi Zilal Al-Quran. Jilid 6 (Beirut : Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1971), cet. Ke-7. h. 579-580 4 Ibid. h. 580 5 Sayyid Qutbh., Op. Cit. H. 584 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

111


dan Nabi Idris AS. Kedua, zaman antara Nabi Isa as. Dan Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Ismail M : Kaum wanita pada kedua zaman itu mengekspos tubuh mereka dan menyalahgunakan kebebasan untuk meninggalkan rumah mereka hingga ke suatu tahap yang belum pernah dilihat sebelum zaman itu. Akibatnya, mereka menjadi sasaran yang dipertontonkandan diambil manfaatnya oleh semua orang wnaita-wanita zaman itu telah menjadi tontonan umum yang dapat digunakan oleh setiap orang kapan saja. Mereka berjalan berlenggak-lenggok di jalanan, dihiasi dengan permata dan wewangian, memamerkan kecantikan mereka dengan pakaian setengah telanjang untuk menarik perhatian hidung belang. Seringnya wanita-wanita itu berhubungan dengan lelaki selain suaminya, menyebabkan kondisi, kadang-kadang dipakai oleh suaminya, dan pada saat yang lain dipakai untuk menyenangkan kekasihnya. Tanpa mengindahkan kehormatan, kesucian, dan kesopanan, wanita-wanita itu tidak segan-segan menyenangkan lelaki ajnabi dengan perbuatanperbuatan yang menarik perhatian. Al-Quran menyebut perbuatanperbuatan fahsya seperti itu sebagai tabarruj jahiliyyah.6 Kondisi itu tidak hanya menyerang bangsa Arab Pra-Islam, tapi juga merupakan fenomena umum yang berlangsung di seluruh dunia PraIslam. Masyarakat Yunani kuno, umpamanya, memandang bahwa kaum wanita hanya mempunyai dua fungsi, yaitu : untuk keenakan seksual atau alat untuk kesenangan laki-laki, dan untuk melahirkan anak.7 Masyarakat Cina kuno juga memandang wanita sebagai pelayan lakilaki, sehingga dikatakan bahwa kewajiban mereka hanyalah melayani laki-laki dengan sebaik-baiknya dan menerima pekerjaan-pekerjaan yang berat dan hina.8 Masyarakat Romawi Kuno memandang wanita sebagai harta yang dimiliki kaum laki-laki, sehingga tidak dipandang sebagai 6

Muhammad Ismail M. Hijab Wanita Muslimah, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2002), h.

118

7 Pandangan Ini Dipopulerkan Oleh Demosin, Seorang Filosof Yunani. Bahay Al-Khauly, Islam dan Persoalan Wanita Modern. Solo : Ramadhani, 1988, cet. Ke-1, h. 12 8 Ibid. h. 11

112



manusia yang sederajat dengan laki-laki, dan dapat diperlakukan sesuka hati, untuk kepuasan laki-laki.9 Masyarakat Mesir Kuno memperlakukan wanita dengan dua cara, memanfaatkan mereka sebagai tempat pemuasan seks laki-laki, atau menjadikan mereka sebagai sesaji yang diceburkan ke sungai Nil.10 Pandangan-pandangan buruk terhadap kaum wanita pra-Islam itulah yang menciptakan kondisi-kondisi tabarruj, yang memaksa wanita memamerkan kecantikan dan kemolekannya dihadapan laki-laki, agar tidak mendapat perlakuan yang lebih buruk. Lambat-laun keterpaksaan itu berubah menjadi kesenangan, karena mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari kaum laki-laki, sebagai tontonan dan idola. Menurut Sayyid Qutb, kebiasaan-kebiasaan tabarruj seperti itulah yang hendak dikikis oleh Islam, karena tabarruj merupakan penyakit sosial yang terus menggerogoti tatanan sosial yang sehat. Islam hendak membangun masyarakat yang bersih dan suci dari penyakit-penyakit jahiliyyah itu, agar terbebas dari fitnah dan sebab-sebab kehancuran. Hal ini dilakukan dengan membangun adab, etika, norma, dan sentuhan fitrah kemanusiaan.11 Sentuhan fitrah kemanusiaan yang dimaksud adalah dorongan untuk mengagumi keindahan yang agung, yang penuh kesopanan, dan mengundang ketenangan batin, bukan dorongan untuk mengagumi keindahan yang tidak santun, kasar, dan berselera rendah. Dorongan yang terakhir inilah yang diekspresikan dalam tabarruj al-jahiliyyah, yang hanya dapat mengagumi tubuh-tubuh perempuan tak bertutup. Dalam ajaran Islam, hal itu merupakan bahaya bagi harkat manusia, karena sejatinya, manusia bermartabat lebih dapat menikmati keindahan hakiki dan agung, bukan justru menuruti hasrat-hasrat hewani yang membuat manusia tak berbeda dengan hewan sesungguhnya.12 9

Ibid. h. 13 Hidayah Salim, Wanita Islam : Kepribadian dan Perjuangannya. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990, h. 3. 11 Sayyid Qutb, Op. Cit. H. 584 12 Ibid. 10


113


Sasaran pertama larangan tabarruj kepada isteri-isteri Nabi menunjukkan bahwa hal itu sangat rentan terjadi pada kaum perempuan, sehingga yang pertama kali mendapat larangan adalah orang-orang suci dan taat yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Hal ini isyarat bahwa tabarruj al-jahiliyyah dapat saja menular kepada siapa saja. Tuntunan bagi isteri-isteri Nabi tersebut dimaksudkan sebagai persiapan untuk menjadi teladan bagi wanita-wanita muslimah lainnya.13 Istilah tabarruj al-jahiliyyat al-ula, menurut Sayyid Qutb, tidak hanya terbatas pada jahiliyah zaman dahulu, tetapi juga berlaku pada semua masa hingga kini. Karena itulah, istilah jahiliyah pada QS. AlAhzab :33 tidak dipahami sebagai periode sejarah, tapi lebih sebagai kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan gambaran kehidupan yang mirip dengan masa jahiliyah masa lalu. Dengan demikian tabarruj al-jahiliyyah juga dapat terjadi pada masa sekarang, sebagaimana banyak disaksikan dalam kehidupan masyarakat modern. E. Tabarruj Dalam Perkembangan Modern Sayyid Qutb, dalam tafsir Fi Zhilal Al-Quran, menyatakan dengan tegas bahwa fenomena tabarruj al-jahiliyyat al-ula tidak hanya terjadi pada masa Jahiliyah Pra-Islam saja. Fenomena tabarruj bahkan telah menjadi budaya masyarakat dunia masa kini, dan diagungkan sebagai simbol kemodernan. Sayyid Qutb menyatakan : ”Jahiliyyah bukanlah menunjukkan masa tertentu dari zaman dahulu. Tapi jahiliyah lebih menunjukkan keadaan tertentu dari suatu masyarakat. Karenanya tabarruj al-jahiliyyah mungkin saja terjadi di setiap zaman, dan pada masyarakat manapun di dunia. Jika gambaran-gambaran dari tabarruj al-jahiliyyat al-ula seperti telah dipaparkan di atas ditemukan pada suatu masyarakat, maka

Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawa’i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. Jilid 2 (Mekkah : Dar Al-Quran Al-Karim, 1971), h. 372 13

114



cukuplah menjadi bukti bahwa masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah.14 Lebih jauh, Sayyid Qutb menyatakan bahwa : ”Berdasarkan hal itu, maka mayoritas masyarakat dunia zaman sekarang sedang hidup dalam kejahiliyahan. Citra rasa akan kecantikan dan keindahan telah menjadi kasar, dan tidak lagi berbudi. Terjebak ke dalam gambaran-gambaran kenikmatan hayawaniyyah, dengan mengorbankan harkat kemanusiaan ke derajat yang sangat rendah dan hina. Sehingga masyarakat modern sekarang hidup dalam kehidupan yang telah kehilangan kesucian, kejernihan dan barkah yang dikaruniakan kepada mereka. Semua itu adalah akibat pelanggaran yang nyata terhadap media penyucian dan penjernihan yang disediakan Allah, yaitu melalui penghindaran diri dari tabarruj, sebagaimana telah diteladankan oleh ahli bait Rasulullah SAW.15 Pada kenyataannya, kehidupan modern telah membawa umat manusia kembali kepada pola-pola kehidupan jahiliyah pada masa dahulu kala. Hal itu terjadi karena besarnya kepentingan komersil dari kaum kapitalis yang merupakan penguasa dunia modern. Melalui triktrik dagang yang penuh kelihaian, mereka memanfaatkan kecenderungan bawaan kaum laki-laki untuk dapat melihat lawan jenisnya tampil molek dan mempertontonkan auratnya. Maka diciptakanlah mode pakaian yang seminim mungkin dan setransparan mungkin untuk kaum perempuan, sementara mode pakaian untuk laki-laki lebih tertutup. Dengan demikian, fungsi awal pakaian sebagai penutup aurat telah hilang dan berubah menjadi alat pemenuhan kepentingan-kepentingan ekonomis yang bertumpu pada mode-mode tabarruj. Perkembangan tersebut tak ubahnya mengulang kecenderungan jahiliyah. Jika perempuan jahiliyah bersolek, berdandan dan berhias untuk memperlihatkan perhiasannya, dan suka berjalan dengan 14 15

Ibid. h. 584 Ibid. h. 584-585


115


menghentakkan kakinya agar gelang kakinya berbunyi; maka perempuan di zaman sekarang ini suka sekali memakai pakaian yang tipis dan jarang, sehingga memperlihatkan hampir sekujur tubuh mereka. Mereka berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian, karena aurat mereka tampak jelas.16 Kaum perempuan di zaman modern telah disulap menjadi alat promosi komoditi dagang dan bahkan telah menjadi komoditas dagang itu sendiri. Hal ini adalah dampak dari perkembangan teknologi yang memicu pertumbuhan produksi barang dagang. Sehingga muncullah barang-barang dagang yang diperuntukkan secara khusus bagi kaum perempuan, mulai dari alat-alat tata rias wajah, rambut, tubuh, pakaian, dan sebagainya, yang kesemuannya adalah untuk menampilkan kaum perempuan lebih cantik dan molek, serta enak dipandang oleh mata kaum laki-laki. Pada gilirannya, kaum perempuan yang telah dipoles secantik dan semolek mungkin itu dijadikan alat promosi, dan menjadi komoditas dagang bagi kaum laki-laki, sebagaimana dengan mudah ditemukan pada hampir setiap acara-acara hiburan, pertunjukan, iklan, dan promosi dagang. Hal ini persis seperti digambarkan oleh Ibnu Mustafa sebagai berikut : ”Kecenderungan masa kini yang anehnya berhias dengan mode pakaian yang terbuka pada bagian-bagian tubuhnya, seperti betis, leher, dada, rambut, punggung dan sebagainya. Secara sengaja atau tidak, telah menyebabkan hancurnya akhlak banyak kaum laki-laki, yang pada gilirannya menjadi petaka bagi diri kaum wanita itu sendiri, seperti menjadi korban rayuan, perkosaan dan eksploitasi dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab”.17 Perkembangan negatif ini tidak hanya melanda masyarakat non muslim, tapi juga menyerang kaum perempuan muslim, yang dengan bangga meniru kelakuan kaum perempuan jahiliyah di era modern, 16 17

116

Hidayah Salim, op. Cit. H. 59 Ibnu Musthafa, Wanita Islam Menjelang Tahun 2000. (Jakarta : 1987), h. 125 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


dalam hal ini perempuan Barat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ayat tabarruj yang melarang isteri-isteri Nabi SAW dan kaum perempuan mu’min untuk meniru perilaku jahiliyah telah menjadi relevan kembali, dengan bergesernya objek tiruan dari tabarruj aljahiliyah al-ula ke tabarruj al-jahiliyah al-haditsah (perilaku seronok jahiliyah modern). Lazimnya hal itu dikampanyekan sebagai simbol kemajuan dan kebebasan.18 Berkenaan dengan ini, Ibnu Mustafa menyatakan ; ”Menurut riwayat yang shahih, bahwa kaum perempuan masa Jahiliyah pada umumnya sama tertudung kepala, tetapi hanya kepalanya saja yang ditutup, sementara lehernya, telinganya, kalungnya, anting-antingnya, subangnya, dipertontonkan kepada orang asing. Maka kelakuan yang demikian itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, agar jangan dikerjakan atau ditiru oleh kaum perempuan muslim. Kalau kelakuan para perempuan jahiliyah dahulu sampai ditiru, seperti kalau para muslimah sekarang meniru kelakuan orang-orang perempuan jahiliyah modern sekarang ini, sudah tentu dilarang juga.19 F. Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Tabarruj Fenomena perkembangan tabararuj modern ini tentu ada sebabnya. Di antara sebab yang merupakan faktor pendorong munculnya tabarruj modern itu adalah tiga hal sebagai berikut : adanya praktek emansipasi yang berlebihan; rapuhnya identitas budaya masyarakat muslim di tengah serangan modernisasi dan globalisasi; kurangnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya; dan adanya budaya yang permisif (serba-boleh).

18 Abdur Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern. (Terjemah dari Al-Mar’ah Al-M’ashirah), (Bandung : Pustaka Hidayah, 1993), cet. Ke-3, h. 91 19 Ibnu Mustafa, Op. Cit. H. 254


117


1.

Praktek Emansipasi Berlebihan

Pada asalnya, gerakan emansipasi mempunyai cita-cita dan misi yang mulia untuk mengangkat derajat kaum perempuan, di tengahtengah buruknya kedudukan mereka di dalam tatanan sosial masyarakat dunia. Gerakan ini menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek kehidupan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, hak kepemilikan harta, dan sebagainya. Dilihat dari misi awal ini, maka gerakan emansipasi mempunyai keselarasan dengan misi Islam berkenaan dengan kedudukan kaum perempuan, dan karenanya tidak bertentangan secara prinsipil dengan agama Islam. Namun demikian, pada prakteknya, emansipasi perempuan telah disusupi dengan misi-misi liberal, terutama dari kalangan yang tidak suka pada tatanan sosial menjaga norna-norma susila. Gerakan emansipasi yang liberal ini, lebih jauh lagi, menyuarakan kebebasan ekspresi sebebas-bebasnya, termasuk dalam hal berpakaian, dan dalam hal berhubungan dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, gerakan emansipasi pada akhirnya menjadi alasan bagi pihak-pihak yang menginginkan kebebasan kaum perempuan dalam mengatur cara berpakaiannya sendiri, terlepas dari norma agama, budaya dan sosial. Lebih jauh lagi, mereka menyuarakan kebebasan untuk hidup bersama tanpa harus tunduk pada aturan pernikahan yang diatur dalam agama.20 Akibatnya, emansipasi menjadi alat untuk mempropagandakan kehidupan sosial yang serba bebas, penuh dengan pesta-pesta dan pertunjukan-pertunjukan yang mempertontonkan aurat, dan akhirnya menjadi alat pembenar bagi perilaku seks-bebas (free-sex) sebagaimana berkembang di Barat.21 Praktek emansipasi yang berlebihan ini menular pula kepada masyarakat muslim, terutama melalui kaum intelektual yang terbaratkan. Fatima Mernissi, umpamanya, dengan mantap menyatakan bahwa : hijab 20 Lihat Muhammad Al-Bahay dan Lois Al-Faruqi, Islam dan Feminisme, (Jakarta : Minaret, 1988), h. 3 21 Al-Ghaffar, op. Cit. H. 108

118



merupakan alat untuk membatasi, mengisolasi dan mengucilkan kaum perempuan dari ruang publik. Hijab juga berarti sarana pemisahan antara pihak yang berkuasa (laki-laki) dengan pihak yang dikuasai dan dieksploitasi (perempuan).22 Atas dasar pemikiran seperti itu, muncullah gagasan dari kalangan penganut agama Islam sendiri untuk membebaskan kaum perempuan dari hijab dan segala yang berkenaan dengannya. Pemikiran ini menjadi khas pemikiran kelompok Islam modernis yang semakin hari semakin meluas, hingga ke kalangan generasi muda, terutama di kampus-kampus. Hidayah Salim menyebutkan bahwa emansipasi merupakan salah satu sikap dari tiga sikap keliru yang abadi terhadap wanita. Menurut Hidayah Salim, ada tiga macam pandangan masyarakat terhadap wanita dari masa ke masa : a.

Masyarakat yang menghinakan wanita Masyarakat yang menjadikan wanita sebagai mahluk terhina adalah masyarakat berkarakter jahiliyah yang memandang wanita sebagai alat pemuas saja, dan bahkan diperlakukan sebagai barang yang dapat berpindah tangan melalui jual-beli dan pewarisan, masyarakat Arab Jahiliyah umpamanya tidak mengenal adanya hak waris pada wanita. Kaum wanita bahkan termasuk harta diwariskan. Kebiasaan bangsa Arab pra-Islam membunuh bayi-bayi perempuan termasuk ke dalam contoh dari sikap masyarakat yang menghinakan wanita, sehingga mereka tidak berkenan memiliki keturunan wanita.23

b.

Masyarakat yang memanjakan wanita Masyarakat yang suka memanjakan wanita dalam rangka tabarruj adalah masyarakat hedonis yang mempunyai kebiasaan memelihara wanita-wanita muda dan cantik. Seluruh kebutuhan untuk

22 Pemikiran Mernissi Tentang Hijab Tertuang Dalam Dua Karyanya : Fatima Mernissi, The Forgetten of Queen in Islam (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia : Rata-Rata Islam yang terlupakan. (Bandung : Mizan, 1994) : dan Fatima Mernissi, Islam and Democracy (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia : Islam dan demokrasi : antologi Ketakutan”. (Jogyakarta : LKIS, 1994). 23 Hidayat Salim. Op. cit. h. 3-4


119


mempercantik diri dipenuhi, yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk pemuas nafsu. Mereka dipelihara sebagai dayang-dayang di istana, sebagai gundik dan selir. Fenomena modern dapat dengan mudah dijumpai pada dunia hiburan dan periklanan yang membayar para wanita cantik untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan yang membayarnya. Perusahaan-perusahaan berskala internasional bahkan berhasil mengemas praktek-praktek tabarruj tersebut dengan mengadakan kontes-kontes kecantikan yang menganugerahkan gelar-gelar kehormatan seperti ”Ratu Dunia” (miss Universe), ”Ratu Asia” (Miss Asia), dan sebagainya”.24 c.

Masyarakat yang menuntut hak emansipasi secara berlebihan Masyarakat yang menuntut hak emansipasi bagi wanita seringkali keliru dalam praktekknya, sehingga tidak dapat memilah-milah mana wilayah-wilayah yang pantas bagi laki-laki, dan mana yang pantas bagi wanita. Mereka menggunakan pakaian yang sama, potongan rambut yang sama, gerak-gerik yang sama, bahkan tempat berkumpul yang sama. Inilkah yang mendorong terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, akibat tidak ada lagi hijab antara keduanya.25

Tipe masyarakat ketiga inilah yang mendominasi masyarakat dunia sekarang, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi praktek tabarruj di era modern.26 2.

Pengaruh Globalisasi

Arus globalisasi yang datang dari Barat telah menjadi ancaman bagi penegakan identitas keislaman di kalangan umat Islam sendiri. Karena globalisasi itu sendiri merupakan propaganda ideologi Barat yang serba bebas dan terbuka, untuk dijadikan sebagai identitas satu-satunya bagi

24

Ibid. h. 4-6 Ibid. h. 8-9 26 Ibid. h. 9 25

120



bangsa-bangsa manapun didunia.27 Arus globalisasi itu telah menggerogoti identitas keislaman dikalangan umat Islam, sehingga menjadi rapuh dan rentan terhadap segala pengaruh buruk dari budaya Barat. Hal ini dapat diamati dari perkembangan negeri-negeri muslim yang mulai membuka diri terhadap budaya-budaya Barat. Budaya berpakaian dan berperilaku adalah pintu masuk paling mudah bagi terserapnya budaya-budaya asing itu kepada umat Islam, yang jarang sekali disadari mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi upaya penggerogotan moralitas umat. Terbukti bahwa hampir seluruh lapis masyarakat muslim di seluruh dunia, terutama generasi muda, telah mulai menerima budaya berpakaian yang terbuka sebagai bagian dari budaya mereka. Ajaran tentang jilbab mulai diremehkan di mana-mana. Bahkan hal itu didukung oleh kelompok pemikiran Islam liberal yang selalu menyuarakan upaya modernisasi Islam. Siyasah, nama sebuah surat kabar yang terbit di Lahore pernah menurunkan berita (Mei 2003) tentang hasil survey di sebuah universitas di Amerika Serikat. Survey itu menanyakan tentang keahlian yang perlu dimiliki setiap calon mahasiswi sebelum memasuki universitas. Hasil survey yang melibatkan tak kurang dari dua ratus responden dari kalangan mahasiswi memberikan jawaban yang mayoritas sepakat bahwa : ”Seorang wanita harus bisa berdansa, merokok, meminum minuman keras, dan berpelukan, sebagai syarat menjadi anggota sebuah perkumpulan dengan lawan jenis. Ia tidak boleh pandang bulu dengan setiap lelaki yang tertarik kepadanya. Sebaliknya, ia harus menyeleksi pandangannya sesuai dengan selera dan minatnya”.28 Seorang responden bahkan memberikan jawaban sebagai berikut :

27 28

Ibid. Muhammad Ismail M. Op. Cit. h. 122


121


”Sebaiknya setiap mahasiswi mempunyai beberapa pengalaman sebelumnya dalam hal berpelukan dengan laki-laki agar tidak memalukan karena dianggap kampungan ketika memasuki universitas. Dengan demikian mereka akan memiliki kebolehan untuk memabwa diri mereka secara efektif dengan laki-laki lain, para dosen, dan staf universitas.29 Akibat dari pandangan bebas itu adalah kerusakan moral yang dengan mudah dijumpai dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Barat. Menurut Muhammad Ismail M, kerusakan moral dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Barat itu adalah sebuah fenomena yang negaranegara Barat sendiri menyadarinya. Maka tak mengherankan jika masyarakat Barat kesulitan menjumpai wanita mereka yang masih perawan ketika memasuki pernikahan, dan sering merasa heran bahwa gadis-gadis Timur dapat mempertahankan keperawanannya hingga pernikahan.30 3.

Kurangnya Pemahaman Akan Ajaran Islam

Fenomena tabarruj dikalangan umat Islam sekarang, diantaranya juga disebabkan karena kurangnya pemahaman umat Islam akan ajaran agamanya sendiri, sehingga makna penting menutup aurat kurang disadari. Karena faktor inilah, terjadi praktek emansipasi yang berlebihan, dan menjadi rapuh dalam mempertahankan identitas budaya Islam di tengah tantangan globalisasi. Akibat dari kurangnya pemahaman itu, sehingga sebagian besar umat Islam dewasa tidak merasakan arti penting dari menggunakan jilbab dan justru melakukan praktek tabarruj seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, baik di masa lalu maupun di masa modern ini. Mereka lebih cenderung melakukan taklid, dengan meniru tingkah laku dan perilaku masyarakat Barat.

29 30

122

Ibid. Ibid. h. 124-125 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia mempunyai efek samping yang positif dan negatif sekaligus. Efek positif yang paling terasa adalah bahwa bangsa Indonesia dikenal dengan budaya masyarakatnya yang toleran, karena terlatih untuk hidup dalam berbagai aneka budaya. Hal ini masih sulit ditemukan di negara-negara lain, terutama negara yang komposisi penduduknya cenderung homogen. Tapi akibat dari budaya yang beraneka ragam itu pula, sehingga masyarakat Indonesia cenderung menjadi pemisif, yaitu serba membolehkan berbagai sikap, pandangan dan tingkah laku. Jika yang ditolerir atau dibolehkan adalah hal-hal yang tidak bersifat prinsipil, maka budaya itu sangat positif. Tapi yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, batas-batas toleransi budaya itu sudah tidak jelas lagi, sehingga seringkali melanggar norma-norma tertentu dalam agama, terutama menyangkut masalah berpakaian. Maka dengan mudah dapat disaksikan bahwa praktek tabarruj yang berlangsung di Indonesia, yang semakin hari semakin buruk keadaannya, adalah akibat dari terbukanya pintu toleransi secara keliru. Polemik sekitar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) memperlihatkan dengan jelas kenyataan tersebut. Kelompok yang menolak RUU APP pada umumnya menggunakan asas toleransi atas keanekaragaman budaya sebagai argumen dasarnya. Padahal dari sudut pandang agama Islam, tidak ada toleransi atas segala bentuk pelanggaran norma-norma kesusilaan, termasuk dalam hal ekspos aurat, yang telah menjadi wabah umum pada masyarakat Indonesia. Argumen ini pada umumnya dikemukakan oleh para pendukung RUU APP. Namun demikian, karena budaya masyarakat Indonesia telah menjadi sedemikian permisif terhadap berbagai budaya, sehingga suara yang menolak RUU APP lebih unggul dibandingkan dengan para pendukung Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah terperosok ke dalam praktek tabarruj, paling tidak melalui sikap mayoritas penduduknya yang An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

123


membiarkan praktek tersebut terus berlangsung dan menyebar semakin luas. Budaya yang permisif terhadap tabarruj itu tidak hanya didasarkan pada asas toleransi atas keanekaragaman budaya yang disalahartikan, tapi lebih menyedihkan lagi sering dilakukan atas nama seni. Sehingga banyak seniman yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu menjadi boleh dalam karya-karya seni, sekalipun hal itu melanggar norma dan etika. Lebih buruk lagi, sebagian mereka berkeyakinan bahwa acuan-acuan moral dan etika, terlebih lagi agama, akan mematikan ekspresi-ekspresi seni, dan karenanya, semua itu tidak boleh masuk ke dunia seni. Dengan kata lain, tidak akan ada seni, jika menuruti ajaran-ajaran moral, etika dan agama. Kenyataan yang menyedihkan di Indonesia ini sesungguhnya merupakan gambaran yang lebih menyedihkan dari kenyataan bangsabangsa di dunia, yang digambarkan oleh Al-Maududi sebagai wujud dari ketamakan persepsi moral individual dan rasa haus seks manusiamanusia modern. Abu Al-A’la Al-Maududi menyatakan sebagai berikut: ”Iklan-iklan merasa belum cukup tanpa gambar wanita setengah telanjang, atau telanjang bulat. Tak ada hotel atau ruang pameran serta restoran yang tidak mempunyai pelayan wanita, untuk mengikat laki-laki yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya dan hanya bisa menjamin kepentingannya dari satu segi saja, berdasarkan ketamakan persepsi moral individual dan rasa haus seks. G. Kesimpulan Menurut pengamatan penulis sendiri, kurangnya pemahaman itu pada dua kelompok masyarakat muslim, yaitu : 1.

124

Kelompok Islam Abangan, yaitu kelompok umat Islam yang hanya menjadikan Islam sebagai identitas sosial, karena faktor keturunan. Mereka menjadi muslim karena faktor budaya dan geografis, yaitu An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


terlahir sebagai anak seorang muslim dan hidup di lingkungan muslim. Pada umumnya, mereka ini kurang memahami esensi ajaran Islam, dan kurang menyadari pentingnya mempelajari selukbeluk ajaran Islam secara mendetail. Gairah keagamaan merek ahanya muncul ketika terjadi perayaan-perayaan dalam lingkungan sosial mereka, seperti merayakan Hari-Hari Besar Islam, atau ketika kepentingan kelompok sosial mereka (Islam) terganggu oleh pihak luar non muslim). 2.

Kelompok Umat Islam yang memahami ajaran Islam secara parsial, dan tidak utuh. Mereka ini lazimnya hanya mempelajari Islam secara sepintas dan dari kulitnya saja, dan tidak mempelajari Islam secara mendalam dan tuntas. Kelompok ini sangat rentan dimasuki oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan diri sendiri, maupun kepentingan luar. Kelompok yang menggunakan Islam untuk kepentingan diri sendiri, biasanya terjadi pada praktisi politik yang ingin mendapatkan pengaruh atau popularitas. Sedangkan kelompok yang tereksploitasi oleh kepentingan luar, adalah masyarakat muslim yang terpengaruh oleh gagasan-gagasan modern yang tanpa disadari merusak pemahaman keagamaan mereka yang masih dangkal.

Keberadaan dua kelompok umat Islam yang kurang pemahamannya terhadap ajaran Islam ini menjadi salah satu faktor cepatnya terjadi penyebaran praktek tabarruj di kalangan umat Islam, karena pada kenyataannya, dua kelompok tersebut adalah mayoritas dalam tubuh umat Islam. Hal ini ditambah lagi oleh kelompok intelektual muslim yang terdidik secara Barat, yang kurang pemahamannya akan ajaranajaran Islam yang prinsipil.


125


DAFTAR PUSTAKA Abu Al-A’la Al-Maududi, Al-Hijab dan Status Wanita Islam (Terjemah Purdah and The Satatus of Women in Islam), Bandung : Risalah, 1984, h. 302 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dalam Syirkat Al-Baramij AlIslamiyah Al-Dauliyyah, op. Cit. Hadits No. 3686 Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Dalam Syirkat Al-Barajmij AlIslamiyah Al-Dauliyyah, Mausu’;at Al-Hadits Al-Syarif 9Gisco, 1991-1997), Hadits No. 6554 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia. H. 76 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid VIII, (Kairo : Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), h. 6 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi Al-Lughat, Beirut : Al-Makatabah AlKatsulikiyah, 1956, cet. Ke-18, h. 31 Muhammad Hasan Al-Hamshi, Qur’an Majid : Tafsir wa Bayan, (Beirut: t.t), h. 422 Ibn Thahir Al-Fairuzabadi, Tanwir Al-Migbas Min Tafsir Ibn Abbas. (Kairo : Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladih, 1951), cet. Ke-2, h. 261 Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Zinat Wa Al-Libas, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah. Op. Cit. Hadits No. 3971 Imam Malik, Muwattha Malik, Kiab ”Ma Yukrahu Li Al-Nisa Labsuhu Min Al-Tsiyab”, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah AlDauliyyah, Op. Cit, Hadits No. 1421 Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab ”Fitnat At-Nisa”, Dalam Syirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah, Op. Cit. Hadits No. 3991.

126



Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, 1983, h. 180 Syamsuddin. Pendidikan Kelamin Dalam Islam. Semarang : CV. Ramadani, 1966 Tim Penterjemah / Pentafsir Al-Quran (TPPA) Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya. (Madinah : Majma al-Malk Fahd, 1418)(, h. 672


127

Kepemimpinan Kepala Sekolah...

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH YANG EFEKTIF Rahmat Nasution Abstrak Membicarakan kepemimpinan selalu aktual untuk dibahas. Semakin dibahas semakin kelihatan berbagai teori yang berkembang dalam bidang kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sudah barang tentu dibutuhkan agar masyarakat atau bawahan yang dipimpin dapat diarahkan menuju suatu tujuan yang diinginkan. Mungkin sering dilupakan bahwa sesungguhnya yang berperan dalam suatu masyarakat agar masyarakat bergerak untuk mencapai suatu citacita adalah pemimpin. Tangan dingin yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan mudah dapat menghantarkan masyarakat yang dipimpinnya menuju perubahan yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan. Tidak terkecuali kepemimpinan dalam pendidikan khususnya kepemimpinan kepala sekolah. Tulisan ini mencoba memberikan uraian tentang bagaimana sesungguhnya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam upaya memajukan sekolah yang dipimpinnya. Referensi yang digunakan diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan terlebih kepemimpinan kepala sekolah. Kata kunci: kepemimpinan, kepala sekolah, efektif.

A. Pendahuluan Terkadang mudah dilupakan siapa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam mengubah wajah dunia ini. Perubahan dalam berbagai bidang mulai dari perubahan budaya, perubahan karakter, perubahan keyakinan sampai kepada perubahan yang berkaitan dengan fisik nyata seperti model arsitek bangunan, model kenderaan, dan model busana. Tanpa berpikir panjang perubahan itu selalu saja diikuti walau tanpa memikirkan kenapa terjadi perubahan, kapan perubahan itu dimulai, dan siapa yang mempelopori perubahan itu. Setelah sedikit mengernyitkan kening ternyata perubahan itu diawali oleh gerakan dari 128


Rahmat Nasution

seseorang yang bernama pemimpin baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. Disadari atau tidak sesungguhnya pemimpinlah yang dengan berbagai cara dapat mengubah wajah dunia yang kita tempati ini menjadi lebih nyaman, lebih nikmat, dan lebih berperadaban. Membicarakan pemimpin sudah barang tentu akan berhadapan dengan pembahasan yang begitu luas. Pemimpin itu mulai dari pemimpin besar, pemimpin negara, pemimpin agama sampai kepada pemimpin yang paling kecil seperti pemimpin keluarga atau pemimpin kelompok. Semua pemimpin memiliki arti penting dalam dunia kepemimpinan. Hanya saja tidak semua pemimpin itu melaksanakan kepemimpinannya dengan baik ada juga pemimpin yang melakukan kepemimpinannya tidak disukai oleh orang-orang yang dipimpinnya atau yang menjadi bawahannya. Di sinilah letaknya apabila membicarakan kepemimpinan semakin menarik dan semakin banyak muncul permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pembahasan kali ini akan mencoba melihat bagaimana kepemimpinan di dunia persekolahan, bagaimana sesungguhnya teoriteori yang memberikan rambu-rambu tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Efektif mengandung arti “dapat membawa hasil; berhasil guna”.1 Ini mengandung makna bahwa kepala sekolah dapat berhasil melaksanakan kepemimpinannya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang terdidik yang menyandang tugas dan fungsi sebagai pemimpin. Namun demikian tidak semua kepala sekolah dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan efektif seperti yang diharapkan. Terdapat juga kepala sekolah yang hanya bisa memerintah dan menandatangani surat tanpa memiliki visi yang jelas mau dibawa kemana sekolah yang dipimpinnya. Tulisan ini mencoba memberikan sekilas pandang tentang kepemimpinan yang dapat membawa suatu lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau juga madrasah mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sudah barang tentu dalam pembahasan yang diuraikan 1Anonim,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 219.


129


didasarkan kepada beberapa teori tentang kepemimpinan. Teori-teori tersebut tidak mutlak kebenarannya tetapi setidaknya dapat memberikan petunjuk atau jalan ibarat dalam mengharungi lautan untuk mencapai pulau tujuan yang dicita-citakan. B. Pembahasan 1.

Dasar-dasar kepemimpinan

Membicarakan kepemimpinan tidak dapat dihindari bahwa ada landasan atau dasar yang harus diketahui agar kepemimpinan berjalan dengan efektif. Kalau diumpamakan dalam sebuah perjalanan wisata maka diperlukan dasar-dasar atau hal-hal pokok yang mesti diketahui dalam perjalanan tersebut mulai dari persiapan, kelengkapan yang perlu dibawa, tujuan wisata sampai kepada kenyamanan dan apa saja yang dapat dinikmati selama dalam perjalanan tersebut. Warren Bennis dalam Boyett and Boyett2 mengemukakan terdapat enam unsur dasar dalam kepemimpinan. Keenam unsur dasar tersebut yang terdiri dari: (1) guiding vision (memiliki ide dan visi, apa yang hendak diperbuat agar tidak terjadi kegagalan), (2) passion (kemauan yang kuat, ingin perubahan), (3) integrity (memiliki integritas keterbukaan, dan kedewasaan),

tentang

pengetahuan,

(4) trust (dipercaya), (5) curiosity (rasa ingin tahu), dan (6) daring (berani untuk mengambil resiko). Agaknya Bennis memiliki pandangan bahwa bagi seorang pemimpin hal pertama yang harus dimiliki berkenaan dengan visi. Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana orang-orang yang dipimpin akan dibawa. Rumusan visi itu juga harus diketahui oleh bawahan sehingga antara pemimpin dan yang 2

130

Joseph H. Boyett dan Jimmie T. Boyett, The Guru, hlm. 3. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Rahmat Nasution

dipimpin memiliki kesepahaman dalam mencapai visi tersebut. Artinya, visi berasal dari pemikiran seorang pemimpin tetapi pemikiran si pemimpin tersebut harus dikompromikan dengan bawahan. Jangan-jangan visi itu terlalu sulit untuk dijangkau sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Setelah visi ditetapkan, maka si pemimpin seharusnya memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap apa yang dipimpinnya. Kalau ia seorang kepala sekolah maka dalam benaknya sudah selalu terbayang keberhasilan yang hendak dicapai. Siang dan malam si kepala sekolah berpikir bagaimana agar sekolah yang dipimpinnya dapat berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi yang telah dirancang. Ia tidak pernah merasa lelah sebelum keinginan tercapai. Poin selanjutnya adalah integritas pribadi yang dapat diandalkan. Artinya memiliki wawasan yang luas tentang sepak terjang kepemimpinan dan wawasan tentang wilayah yang dipimpinnya. Seorang kepala sekolah sudah semestinya memiliki wawasan yang memadai tentang dunia pendidikan. Di sinilah letaknya bahwa pemimpin itu harus profesional dalam bidang yang digelutinya. Jangan sampai orang yang tidak mengetahui seluk beluk pendidikan diangkat menjadi kepala sekolah. Integritas harus dibarengi pula dengan trust yakni dapat dipercaya, amanah, dan memiliki kejujuran. Trust erat kaitannya dengan kejujuran. Artinya trust itu bisa muncul dari para bawahan apabila si pemimpin memiliki sifat-sifat kejujuran. Sebaliknya apabila si pemimpin tidak memiliki sifat-sifat kejujuran maka akan sulit sekali untuk mendapatkan kepercayaan dari bawahan. Bagaimana mungkin seseorang dapat dipercaya kalau dalam dirinya tidak tercermin nilainilai kejujuran. Impossible, tidak mungkin. Biasanya, kejujuran seorang kepala sekolah akan diuji apabila dihadapkan dengan pengelolaan keuangan. Karena merasa memiliki wewenang penuh maka akan muncul niat jahat. Sering terjadi, ikatan kerja sama yang rapi antara kepala sekolah dengan bendahara dalam merekayasa An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

131


kwitansi yakni berlindung di bawah secarik kertas untuk melaksanakan penipuan alias ketidakjujuran. Jelasnya, nominal dalam kwitansi misalnya Rp. 1.000.000,- padahal uang yang dibelanjakan hanya Rp. 800.000,Curiosity atau rasa ingin tahu merupakan poin dasar kepemimpinan yang tidak kalah pentingnya dari poin-poin lainnya. Seorang kepala sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari informasi tentang sekolah yang dipimpinnya baik informasi yang baik maupun informasi yang jelek. Ia tidak akan segan-segan untuk bertanya kepada siapa saja yang kira-kira mengetahui tentang sekolah yang dipimpinnya mulai dari si pelayan, tukang sapu, guruguru sampai kepada wali murid dan tetangga sekolah. Semua informasi yang dihimpun akan dijadikan bahan dasar untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan sekolah. Sedangkan poin terakhir adalah daring atau berani untuk mengambil resiko. Poin terakhir ini kurang dikenal di kalangan pemimpin di negeri ini. Perlu diingat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dapat berhasil baik atau sebaliknya. Keberanian di sini dimaksudkan bahwa seorang kepala sekolah tanpa diragukan ia berani mengambil resiko atas keputusannya seandainya tidak berhasil. Bahkan ia berani diberhentikan dari jabatan kepala sekolah akibat dari suatu keputusan yang diambilnya karena ia tidak berhasil. Pemimpin yang sesungguhnya tidak mempersoalkan materi atau duit, yang penting bagaimana program yang dirancang bisa berhasil sesuai dengan yang menjadi tujuan. James O’Toole’s3 mengemukakan kepemimpinan yang terdiri dari:

bahwa

nilai

dasar

(1) integrity (memiliki visi dan prinsip yang jelas), (2) trust (dipercaya), (3) listening (pendengar setia bagi bawahan), dan 3

132

Ibid., hlm. 4 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Rahmat Nasution

(4) respect for followers (respek terhadap bawahan tentang apa yang hendak disampaikan dan dikerjakan). Pendapat kedua ini sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan pendapat terdahulu tetapi rumusannya lebih simpel. Integrity sudah mencakup guiding vision dan listening sudah mencakup curiosity serta respect for followers hampir memiliki makna yang sama dengan passion. Benar-benar tida ditemukan pada rumusan ini adalah daring. Untuk item ini tidak semua ahli sependapat. Pendapat lain dikemukakan oleh Stephen Covey, ia mengatakan4 ada delapan prinsip kepemimpinan yang dapat dilihat pada pribadi seseorang yaitu: (1) continual learning (belajar tiada henti), (2) service orientation (orientasi pelayanan), (3) radiate positive energy (menyebarkan energi positif), (4) believe in other people (percaya dengan orang lain), (5) lead a balanced life (hidup seimbang), (6) see life as an adventure (suka berpetualang), (7) synergize (bersinergi), dan (8) engage in physical, mental, emotional, and spritual exercise for self-renewal (memiliki fisik, mental, emosi yang stabil, dan latihan spritual untuk pengembangan diri). Pendapat ketiga ini lebih menekankan pada karakter pribadi seseorang di dalam kepemimpinannya. Sedangkan dua pendapat terdahulu lebih fokus pada aksi atau gerakan yang akan dilakukan dalam memimpin. Sudah barang tentu pendapat ini merupakan pengembangan dari dua pendapat sebelumnya.

4

Ibid., hlm. 6.


133


Hampir sejalan dengan pendapat Covey, Wahyudi mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin agar berhasil dalam menjalankan tugasnya meliputi: (1) mempunyai kematangan spritual, sosial, dan fisik, (2) menunjukkan keteladanan, (3) kesanggupan untuk memecahkan masalah secara kreatif, (4) memiliki kejujuran, (5) mempunyai keterampilan berkomunikasi, (6) memiliki motivasi yang kuat untuk memimpin, (7) disiplin, (8) mempunyai rasa tanggung jawab, (9) mempunyai banyak relasi, (10) mempunyai kestabilan emosi, (11) cepat dalam pengambilan keputusan, dan (12) berani mengambil resiko.5 Lebih jauh, John C. Maxwell dalam Meyliana6 mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu: 1) karakter, 2) karisma, 3) komitmen, 4) komunikasi, 5) kompetensi, 6) keberanian, 7) pengertian, 8) fokus, 9) kemurahan hati, 10) inisiatif, 11) mendengarkan, 12) semangat tinggi, 13) sikap positif, 14) pemecahan masalah, 15) hubungan, 16) tanggung jawab, 17) kemapanan, 18) disiplin diri, 19) kepelayanan, 20) sikap mau diajar, dan 21) visi. Sedangkan menurut Menurut Gayla Hodge dalam Danim,7 ada sepuluh karakteristik pemimpin yang efektif: (1) Memiliki visi.

5

Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 125. 6 Semuil Tjiharjadi, To Be A Great Leader (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 243. 7 Sudarwan Danim, Kepemimpinan, hlm. 21 – 23.

134


Rahmat Nasution

(2) Memiliki fokus untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan membuat visi menjadi kenyataan. (3) Memenangi dukungan untuk visinya dengan memanfaatkan gaya dan aktivitas yang paling cocok untuk mereka sebagai individu. (4) Lebih terfokus untuk “menjadi” daripada “melakukannya”. (5) Mengetahui bagaimana mereka bekerja secara efektif dan efisien. (6) Mengetahui bagaimana memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan. (7) Tidak mencoba menjadi orang lain. (8) Mencari orang-orang dengan berbagai ciri efektivitas alam. (9) Berupaya menarik orang lain untuk bekerja sama. (10) Secara terus menerus mengembangkan kekuatan dalam rangka memenuhi kebutuhan baru dan mencapai tujuan baru. Pemimpin di kalangan masyarakat Jambi diumpamakan:8 Kayu imbang tempaik balendouh, kayu gadue tempaik basanda. Maksudnya, seorang pemimpin menjadi tempat berlindung dan tempat mengadu bagi rakyatnya. Lebih jauh dikatakan bahwa: Pemimpin dalam masyarakat Jambi merupakan orang yang terpilih dan ahli sesuai dengan seloko: Bilo hendak tahu lebarnyo sungai tanyolah pada ikan seluang, bilo hendak tahu dalamnyo sungai tanyolah pada berang-berang, bilo hendak tahu masaknyo buah tanyolah pada tupai, maksudnya semua harus dikerjakan oleh ahlinya masing-masing. Ikan seluang meskipun kecil dia hidup dari pinggir ke pinggir sungai jadi tahu lebarnya sungai; berang-berang hewan yang suka mencari ikan dengan menyelam di sungai dan rawa, maka dia paham berapa dalamnya sungai; sedangkan tupai

8

Anonim, Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila dalam Pancasila Daerah Jambi (Jambi: Dikbudpar, 2006), hlm. 124. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

135


yang biasa memakan buah selalu dicari yang masak, karena masaknya buah tupailah ahlinya.9 Pemimpin dalam adat Jambi terdiri dari tiga kelompok, dalam seloko adat dikatakan: Tali tigo sepilin tungku tigo sejarangan, menggambarkan sinergi antara pegawai syarak (kodhi, imam, khatib, dan bilal), pemangku adat (depati, nenek mamak, rio, penghulu, ngabai, mangku, datuk, orang tuo, cerdik pandai, dan para tengganai), dan pemimpin pemerintahan (raja, menteri, batin, penghulu, kepala kampung, dan kepala dusun).10 Akan tetapi semua pemimpin tersebut harus memiliki sifat adil dan bijak seperti dikatakan dalam seloko adat11: Rajo adil rajo disembah, rajo lalim rajo disanggah. Maksudnya, kalau pemimpin adil dan bijak maka rakyatnya rela menyembahnya –patuh– kepadanya, sebaliknya kalau pemimpin berlaku zalim maka rakyatnya siap menurunkannya. 2.

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif

Castetter berpendapat bahwa dalam upaya mewujudkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam hal-hal berikut: a.

Merumuskan, mendefinisikan, menjelaskan, dan menafsirkan kepada siswa, staf, dan komunitas tujuan program pendidikan yang bermacam-macam dalam unit kerja.

b.

Membantu individu dalam unit kerja untuk melakukan penyesuaian rencana, posisi, dan harapan.

c.

Bekerja sama dengan unit organisasi lain untuk meningkatkan program pendidikan.

d.

Mengembangkan, mendefinisikan, dan menerapkan standar kinerja untuk personil murid dan guru dalam kaitannya dengan program pendidikan.

9

Anonim, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), hlm. 127. 10 Ibid., hlm. 130. 11 Ibid.

136


Rahmat Nasution

e.

Mengusulkan prosedur.

modifikasi

dalam

rencana,

program,

dan

f.

Menyelesaikan konflik yang timbul dari peran dan ambiguitas dari kepentingan organisasi.

g.

Membuat organisasi yang demokratis.

h.

Membangun hubungan kerjasama antara unit kerja dan komunitas yang dilayaninya.12

Hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah di dalam memimpin sekolahnya adalah melakukan kerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk membuat program baik program singkat yang bersifat jangka pendek maupun program yang jauh ke depan yang bersifat jangka panjang. Bukan saja guru-guru yang harus mengetahui program yang akan dikerjakan tetapi harus sampai dan diketahui oleh siswa dan orang-orang yang terkait dengan sekolah yakni semua stakeholder. Jelasnya, kepala sekolah merumuskan visi bersama orang-orang terkait dilengkapi dengan misinya kemudian dituangkan dalam program kerja. Semuanya itu menjadi pedoman bersama dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Seandinya di antara bawahan da yang kurang paham dengan program dan tugas yang akan dilakukannya mak tugas pemimpin untuk membimbingnya agar mengetahui tugas dan fungsi pokoknya. Langkah berikutnya, kepala sekolah harus menjalin kerja sama dengan unit lain dalam upaya memajukan sekolahnya. Seandainya sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah tersebut termasuk lemah memerlukan upaya peningkatan maka kepala sekolah harus mencari lembaga yang memungkinkan untuk dapat bekerja sama untuk meningkatkan (SDM) tersebut. Begitu juga dengan bidangbidang lainnya apabila diketahui belum berjalan secar maksimal maka perlu upaya untuk peningkatannya melalui kerja sama atau

12

William B. Castetter, The Personnel Function in Educational Administration (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1981), hlm. 65. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

137


mengadakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan pihak lain. Selain itu, perlu dibuat standar kinerja untuk semua personalia yang ada di sekolah tersebut. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha sampai kepada guru, siswa, dan pelayan atau tukang sapu. Standar kinerja ini menjadi penting, agar mudah diketahui apakah program yang dijalankan berhasil atau mengalami hambatan. Apabila di tengah jalan terdapat rintangan pada program yang dijalankan, maka segera dilakukan modifikasi dan penyesuaian-penyesuain. Di sini diperlukan kecerdasan dari seorang kepala sekolah untuk mengetahui apakah program yang dijalankan berjalan mulus atau terjadi masalah. Seandainya muncul masalah atau terjadi konflik maka kepala sekolah harus segera menyelasikan konflik tersebut walau sekecil apapun. Kebersamaan dan kekompakan dalam suatu unit kerja seperti sekolah sangat didambakan. Sekolah harus diumpamakan seperti suatu keluarga yang harmonis saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Apabila muncul pertikaian atau kesalahpahaman tidak boleh dibiarkan berlarut-larut harus segera diselesaikan. Sejalan dengan itu, Mulyasa berpendapat bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif memiliki kriteria sebagai berikut:

138

1.

mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif;

2.

dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

3.

mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan;

4.

berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah;

5.

bekerja dengan tim manajemen; serta


Rahmat Nasution

6.

berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.13

Danim14 mengemukakan ciri-ciri pemimpin efektif seperti berikut ini: a.

Jujur. Kejujuran membangkitkan kepercayaan banyak orang.

b.

Melakukan apa yang mereka katakan akan dilakukan.

c.

Menepati janji.

d.

Memastikan tindakan pemimpin konsisten dengan keinginan komunitas yang dipimpin.

e.

Memiliki gagasan yang jelas.

f.

Percaya pada nilai yang melekat pada diri orang lain.

g.

Mengakui kesalahan.

h.

Menciptakan iklim saling percaya dan terbuka.

i.

Membantu orang lain untuk menjadi sukses.

j.

Mendorong anggota untuk berbuat lebih banyak.

k.

Menyingsingkan lengan baju untuk bekerja sama dengan anggota.

l.

Menghindari ungkapan yang keengganan, dan resistensi.

menimbulkan

kebencian,

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas apabila diambil garis besarnya bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif itu berada pada tiga bagian penting yakni: kepribadian, interaksi dengan bawahan, dan interaksi dengan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian misalnya kejujuran, kedisiplinan, dapat dijadikan contoh, memiliki wawasan yang luas, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Hal-hal yang berhubungan dengan interaksi dengan bawahan misalnya memberdayakan bawahan, keterbukaan dengan bawahan, saling percaya dengan bawahan, 13 14

E. Mulyasa, Manajemen, hlm. 126. Sudarwan Danim, Kepemimpinan, hlm. 37 – 38.


139


menjalin hubungan secara kekeluargaan dengan bawahan, dan menghindari hal-hal yang tidak disukai bawahan. Sedangkan interaksi dengan masyarakat misalnya menjalin hubungan yang harmonis, memberi peran bagi tokoh-tokoh masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Ketiga bagian penting ini hendaknya ada keseimbangan, artinya ketiga-tiganya dapat berjalan secara bersamaan tanpa mendahulukan antara yang satu dengan yang lain. Menurut Brantas,15 konsep kepemimpinan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Taman Siswa adalah: Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Sebagai pemimpin pada top level management mana pun seyogiyanya memberi contoh yang baik. Bagi pemimpin menengah (middle manager) dapat membentuk, memperhatikan, memelihara, dan menjaga kehendak dan keperluan atasan dan bawahan secara seimbang. Sebagai pemimpin terbawah harus mampu mengasah bawahan dengan baik bukan memanjakan tetapi justru memberikan arahan dan rasa aman. Kepemimpinan yang efektif ada hubungannya dengan gaya kepemimpinan. Implementasi kepemimpinan seseorang ditentukan gaya kepemimpinan yang digunakan. Dubrin berpendapat 16 bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari autocratic style (gaya otokratis), participative style (gaya partisipatif), dan free-rein style (gaya kendali bebas). Keith dan Girling17 menyebutnya dengan autoratic, participatory, dan laissez-fare. Langgulung18 menyebut gaya kepemimpinan dengan istilah tangan besi (autoritarian), laissez faire, dan demokratis. Menurut Timpe,19 bahwa otokratis adalah pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan Brantas, Dasar-dasar Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 147 – 148. Andrew J. Dubrin, Essential, hlm. 262. 17 Sherry Keith dan R. H. Girling, Education, hlm. 63. 18 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), hlm. 15 16

214.

19

A. Dale Timpe, The Art and Science of Business Management Leadership, terj. Susanto Budidharmo (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1993), hlm. 122 - 123.

140


Rahmat Nasution

terpusatkan dalam diri satu orang. Demokratis atau partisipatory adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian, komunikasi berjalan lancar, pujian dan kritik digunakan, beberapa keputusan tetap berada pada pimpinan. Laissez fare atau kendali bebas adalah pemimpin yang memberi kekuasaan kepada bawahan. Kelompok dapat memecahkan masalahnya sendiri. Gaya ini efektif dalam kelompok profesional dan termotivasi tinggi. Gaya kepemimpinan terbaik berada pada perpaduan antara otokratis, demokratis, dan kendali bebas. Artinya, gaya kepemimpinan seseorang muncul disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Ada juga yang mengatakan gaya kepemimpinan situasional, gaya didasarkan kepada siuasi yang muncul ketika itu. C. Kesimpulan Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif substansinya berada pada bagaimana seorang kepala sekolah dapat melakukan perubahan terhadap sekolah yang dipimpinnya. Perubahan sudah barang tentu ke arah yang lebih baik bukan sebaliknya. Agar perubahan dapat tercapai bagi seorang kepala sekolah diperlukan agar memiliki wawasan dan pandangan yang luas sehingga ia dapat mempengaruhi bawahannya untuk bersama-sama membuat program agar sekolah dapat lebih baik dan lebih maju dari yang sebelumnya. Sebagian dari hal-hal yang mesti diperhatikan dan dimiliki oleh kepala sekolah adalah guiding vision (memiliki visi), passion (kemauan yang kuat, ingin perubahan), integrity (integritas), trust (dipercaya), curiosity (rasa ingin tahu), dan daring (berani untuk mengambil resiko). Sudah barang tentu masih banyak hal-hal lain yang mesti diperhatikan tetapi setidaknya dapat menjadi dasar untuk melangkah dalam mengimplementasikan kepemimpinan lebih jauh ke depan.


141


DAFTAR PUSTAKA Anonim, Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila dalam Pancasila Daerah Jambi, Jambi: Dikbudpar, 2006. ---------, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009. ---------, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990. Boyett, Joseph H., dan Boyett, Jimmie T., The Guru Guide, New York: John Wiley & Sons, Inc., t. th. Brantas, Dasar-dasar Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2009. Castetter, William B., The Personnel Function in Educational Administration, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1981. Danim, Sudarwan, Kepemimpinan Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010. Dubrin, Andrew J., Essential of Management, Cincinnati: SouthWestern Publishing Co., 1990. Keith, Sherry dan Girling, R. H., Education, Management, and Participation, Boston: Allyn and Bacon, 1995. Timpe, A. Dale, The Art and Science of Business Management Leadership, terj. Susanto Budidharmo, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1993. Tjiharjadi, Semuil, To Be A Great Leader, Yogyakarta: Andi, 2007. Langgulung, Hasan, Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka alHusna, 1987. Mulyasa, E., Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. Wahyudi,

142

Kepemimpinan Kepala Sekolah Pembelajar, Bandung: Alfabeta, 2009.

dalam

Organisasi


Randhy, S.H., M.H

DINAMIKA LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM Randhy, S.H, M.H Abstrak Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, keyakinan ini antara lain tampak dalam seruan law and order atau hukum dan ketertiban. hukum tidak dapat berjalan sendiri ia membutuhkan komponen lain yang erat hubungannya dengan bahan atau apa yang diproses. Lembaga-lembaga dan pranata hukum dengan sendirinya bekerja dengan cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan peraturan perundang undangan. Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai oleh karena proses-proses di dalamnya, yaitu yang terdiri dari hubungan-hubungan serta kontakkontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan menurut suatu pola tertentu. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu ia berupa norma. Lalu apakah sesungguhnya arti hukum positif itu bagi suatu masyarakat tertentu?.Atas pertanyaan ini telah diberikan jawaban yang sangat berbeda-beda. Di satu pihak terdapat misalnya pemikiran, bahwa hukum itu seolah-olah membentuk kerangka masyarakat dan ketertiban sosial, tergantung dari pemeliharaan aturan hukum. Keyakinan ini antara lain tampak dalam seruan law and order atau hukum dan ketertiban. Dalam kerangka ini C.J.M. Schuyt mengemukakan, bahwa dalam bentuknya yang paling sederhana hukum dan ketertiban itu berdasarkan pada suatu keyakinan atas kekuasaan hukum. Kata Kunci: Dinamika Lembaga, Pranata Hukum

A. Pendahuluan Ketertiban ditempatkan sebagai perpanjangan dari hukum. Hubungan manusia dipengaruhi secara langsung dan hampir secara An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

143

Dinamika Lembaga Dan...

otomatis oleh aturan hukum. Mempertahankan hukum berarti mempertahankan ketertiban.1 Lebih lanjut menurut N.E. Algra mengenai arti hukum positif bagi suatu masyarakat itu terdapat pandangan yang dibentuk oleh pendapat, bahwa hukum itu adalah suatu lambang yang bertujuan untuk memberikan kepada manusia suatu khayalan, bahwa persamaan dan keadilan itu ada.2 Dalam konteks ini ketertiban hanya ada bila ada kehendak untuk mempertahankan pola-pola interaksi yang diyakini harus demikian adanya. Masyarakat mematuhi hukum karena adanya harapan dengan kepatuhan tersebut tercapai keadilan. Dalam mencapai cita keadilan kita menyaksikan bahwa hukum senantiasa dalam proses dan hendaknya ia jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh dari langit, melainkan bagian dari proses sosial yang berjalan dalam mayarakat.3 Ia terkait dengan proses pembentukan pelaksanaan, penegakan hukum maupun pelenyapan hukum. Sebagai suatu proses, hukum tidak dapat berjalan sendiri ia membutuhkan komponen lain yang erat hubungannya dengan bahan atau apa yang diproses, siapa yang berwenang memproses dan pada akhirnya menyangkut juga mengenai subyek yang melakukan penegakan hukum. Inilah yang disebut sebagai lembaga yang berkenaan dengan soal pembentukan, pelaksanaan, penegakan dan bahkan pelenyapan hukum. Bagi bangsa Indonesia ke empat proses tersebut berkaitan erat dengan tugas dan kedudukan lembaga-lembaga negara yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif yang eksistensinya dianggap sebagai lembaga hukum. Apabila pembahasan dikaitkan dengan konteks sosial hukum, khususnya penegakan hukum oleh lembaga hukum di dalam masyarakat maka tidak dapat dilepaskan dari tujuan menegakan hukum secara konsisten yang diwujudkan dalam gagasan negara hukum (rechtsstaat) atau the rule of law dan prinsip supremasi hukum. 1

N.E. Algra, et all, Mula Hukum beberapa bab mengenai hukum dan ilmu hukum untuk pendidikan hukum dalam pengantar ilmu hukum, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 378-379. 2 N.E. Algra, Ibid. 3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 42.

144


Randhy, S.H., M.H

Supremasi hukum harus benar-benar diwujudkan, oleh karena itu hukum harus berperan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah pranata yaitu seluruh peraturan perundang-undangan maupun sebagai lembaga yaitu organisasi penegak dan bekerjanya organisasi penegak hukum. Dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia, struktur kelembagaan hukum secara terus menerus berusaha mencari bentuknya yang paling tepat. Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, struktur kelembagaan hukum menempati posisi yang penting walaupun tidak diatur secara rinci. Berdasarkan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang dasar 1945, kekuasaan kehakiman dalam konstitusi dilepaskan dari pengaruh kekuasaan lain dalam penyelenggaraan fungsinya dan berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Namun kita juga menyaksikan bahwa dalam rentang waktu panjang kesejarahaan Bangsa Indonesia, negara dan hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri negara seringkali harus berhadapan dengan perubahan dan arus kepentingan tertentu. Hukum dalam hal ini misalnya pada waktu tertentu berpihak pada konstitusi dan berusaha bekerja sebagai suatu lembaga dalam proses perwujudan tujuan hukum. Pada bagian lain dalam perkembangannya, ia bermetamorfosis menjadi lembaga legitimasi semata dibanding menjadi lembaga independen yang melaksanakan misi hukum itu sendiri yaitu keadilan. Selama masa Demokrasi Liberal struktur kelembagaan hukum dapat dikatakan relatif mandiri. Ketika sistem politik yang liberal digantikan oleh sistem politik Demokrasi Terpimpin, kemandirian kekuasaan kehakiman memperoleh ancaman karena dibenarkannya campur tangan eksekutif terhadap soal-soal pengadilan. Pada saat sistem politik berganti dari Demokrasi Terpimpin dengan Orde Baru, lembaga hukum dicoba untuk ditegakkan kembali. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hanya beberapa tahun saja sejak berkuasaanya Orde Baru, posisi struktur kelembagaan hukum kembali An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

145


ditempatkan di bawah kekuasaan kepresidenan. Walaupun secara konseptual kekuasaan kehakiman dipisahkan dari campur tangan eksekutif melalui pembentukan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun dalam kenyataannya proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada dalam posisi rentan terhadap intervensi kekuasaan lain, yaitu kekuasaan lembaga kepresidenan dan birokrasi, yaitu masih terdapat permasalahan kebebasan hakim yang berpangkal kepada status hakim dalam birokrasi. Bagi sebagian kalangan menetapkan pembinaan hakim secara substantif di bawah Mahkamah Agung dan pengurusan administrasi yang meliputi kepangkatan, gaji dan penempatan di bawah Departemen kehakiman, dilihat sebagai mencampuri kebebasan hakim.4 Salah satu yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum dan seluruh pranata pendukungnya termasuk lembaga hukum adalah struktur politik dan kekuasaan. Bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk mendominasi hukum. Situasi konflik antara keduanya terjadi oleh karena kekuasaan seringkali tidak bisa menerima pembatasan-pembatasan. Sebaliknya, hukum itu bekerja dengan cara memberikan pembatasanpembatasan. Perkembangan lembaga-lembaga hukum beserta pranata pendukungnya yang menterjemahkan aturan-aturan hukum hukum ke dalam praktek dibangun dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Lembaga-lembaga dan pranata hukum dengan sendirinya bekerja dengan cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan peraturan perundang undangan. Realitasnya kita menyaksikan lembaga hukum seringkali dikesampingkan demi kepentingan penguasa.

4

Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat telaah tentang keterkaitan organisasi masyarakat, partisipasi politik, pertumbuhan hukum dan hak asasi, Rajawali, Jakarta, hlm. 114.

146


Randhy, S.H., M.H

B. Perumusan Masalah Hukum beserta pranata pendukungya bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Kita lihat, bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep lembaga dan pranata hukum di Indonesia juga mempunyai perkembangannya tersendiri, yaitu ada hubungan erat antara hukum dengan kekuasaan dan politik sebagaimana yang terjadi pada lembaga hukum peradilan. Bagaimanakah dinamika atau pasang surut dari keberadaan lembaga hukum sepanjang sejarah Indonesia merdeka hingga era reformasi, akan dicoba digambarkan melalui tulisan ini. C. Penegakan hukum Penegakan hukum adalah suatu sistem, yaitu terkaitnya beberapa sub sistem hukum dan antara sub sistem hukum tersebut saling mempengaruhi, namun demikian merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya. Sistem itu sendiri terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Ia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti pengertian hukum dan peraturan-peraturan hukum. Masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagianbagian lain secara keseluruhannya. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik pertentangan atau kontradiksi antara bagianbagian. Bila sampai terjadi konflik maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu dan jawabannya terdapat dalam sistem itu sendiri.5 Hukum sebagai suatu sistem tidak hanya dalam pengertian substance, structure dan legal culture.6 Hukum dalam berkorelasi dengan lingkungan untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah 5

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.115. 6 Lawrence M. Friedman & Stewart Macauly, Law and Behavioral Science, Second Edition, Bobs Merill Company Inc, New York, P. 1004. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

147


ditentukan, ada hubungannya dengan faktor-faktor di luar hukum yaitu sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Hal ini menunjukan bahwa hukum di dalam implementasinya tidaklah independent tetapi bersifat dependent, dan dapat menyebabkan hukum di dalam pelaksanaannya menjadi berbeda dengan norma-norma yang berlaku secara umum. Dengan kata lain terdapat kesenjangan antara law in book dengan law in action. Dalam kerangka ini berarti pemahaman terhadap penegakan hukum tidak cukup dengan pendekatan yuridis dogmatis sebagai konskuensi dari faham positive legalistik tetapi juga pemahaman terhadap penegakan hukum haruslah bersifat yuridis historis sosiologis dan merupakan suatu pendekatan fungsional. Berdasarkan hal demikian maka hukum tidak lagi sebagai suatu sistem formal yang tertutup tetapi bersifat open system. Penegakan hukum dapat juga dikatakan sebagai usaha anggota masyarakat untuk mempertahankan kesepakatan yang telah diberikan oleh anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban, kesatuan atau integrasi masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam pengertian penegakan hukum tersebut, termasuk di dalamnya kesepakatan agar prosedur penegakan hukum menjamin hakhak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum ke pada masyarakatnya. Konkritnya dalam proses penegakan hukum hak dan kewajiban yang telah disepakati diberikan kepada individu-individu ataupun kepada masyarakat, tidak boleh dilanggar secara sewenangwenang. Pelanggaran atas kesepakatan tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang, sehingga menimbulkan perpecahan atau desintegarasi di kalangan masyarakat pendukung hukum tersebut karena hukum dianggap tidak berfungsi. Di dalam konteks ini hukum berfungsi sebagai pengintegrasian masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk 148


Randhy, S.H., M.H

mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan.7 Apabila hukum tidak lagi berfungsi sebagaimana tersebut di atas, maka solidaritas masyarakatnya akan terganggu. Masyarakat tidak lagi memperhatikan perangkat kerja sistem sosial tersebut, sehingga masyarakat meragukan hukum dan sekaligus merugukan lembaga hukum maupun penegak hukum, maka akibatnya masyarakat tersebut akan mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan masalah hukum. Pembahasan mengenai konteks sosial hukum, khususnya penegakan hukum di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tujuan menegakkan hukum secara konsisten berdasarkan supremasi hukum. Supremasi hukum harus benar-benar diwujudkan, oleh karena itu hukum harus berperan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang dimaksud dengan hukum disini adalah sebagai pranata yaitu seluruh peraturan perundang-undangan, maupun sebagai lembaga yaitu organisasi penegak dan bekerjanya organisasi penegak hukum. Sehubungan itu diperlukan adanya perumusan hukum yang benar-benar dapat mengatur birokrasi serta pertanggungjawabannya. Jika aparat birokrasi terbukti melanggar tugas dan kewajibannya maka organisasi penegak hukum secara konsekuen harus menindaknya tanpa pandang bulu. Penyimpangan penegakan hukum dapat terjadi karena substansi hukum mengandung keterbatasan atau aparat penegak hukum yang memiliki keterbatasan dan mungkin masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan. Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali akan terlihat sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Sedangkan penyimpangan penegakan 7

Satjipto Rahardjo, op cit, hlm. 154.


149


hukum yang memiliki dasar atau alasan tertentu merupakan sesuatu yang mungkin tidak dapat dihindari dalam melakukan usaha mengisi kekosongan hukum. Hukum dan negara merupakan dua hal yang tidak terpisah. Hukum tidak memiliki kemampuann untuk bertindak dan memaksakan ditaatinya kaedah-kaedah tertentu bila tidak dalam kerangka bernegara. Negara tanpa hukum diyakini akan cenderung untuk sewenang-wenang dan totaliter. Hukum dan negara dianggap sebagai dua lembaga penjelmaan kesepakatan antara rakyat dan penguasa dalam masyarakat. Hukum merupakan produk politik, sedangkan negara adalah perwujudan dari organisasi politik itu sendiri yang kekuasaannya dapat dibatasi oleh hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), demikian diyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 ketika menguraikan sendi-sendi Sistem pemerintahan negara. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak merinci apa unsur-unsur rechtsstaat Indonesia. Dalam kepustakaan hukum tata negara Eropa dapat diketahui, bahwa wawasan rechsstaat memang berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Zippelius, prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hukum merupakan alat untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan negara secara totaliter dan secara tidak terkontrol. Prinsip-prinsip itu ialah jaminan terhadap ditegakkannya hak-hak asasi asas, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan pemeirntahan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yustisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut.8 Gagasan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaats), sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya perubahan, muncul dari pendiri negara dengan dilandasi oleh oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dalam 8

A. Hamid S. Attamimi, Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara, suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV, Naskah Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 86.

150


Randhy, S.H., M.H

kerangka ini artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai yang kemudian direfleksikan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Hukum dalam gagasan para pendiri negara tersebut justru seyogyanya menjadi dasar pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam rentang waktu panjang kesejarahan bangsa Indonesia, negara dan hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini seringkali berhadapan dengan arus perubahan dan kepentingan tertentu. D. Pengertian Pranata Hukum Adanya hubungan serta kontak-kontak antara sesama anggota masyarakat tidak berlangsung secara acak-acakan melainkan mengikuti suatu keteraturan tertentu dan mengenal suatu tingkat stabilitas tertentu. Dalam kerangka hukum, masyarakat menjadi relevan karena anggota masyarakat sebagai individu maupun sebagai kelompok-kelompok menjalankan peranannya dengan tindakan. Bagi Parsons, stabilitas itu bertumpu pada konsesus (yang disadari maupun yang tidak disadari) dari para anggota masyarakat.9 Selanjutnya konsesus itu melembagakan diri sebagai pranata, dan hukum adalah salah satu dari pranata-pranata sosial itu. Harsojo menggunakan istilah pranata sebagai padan kata bagi institution, yang dapat dibedakan dengan istilah lembaga yang merupakan padan kata dari institute. Pranata dapat dijelaskan sebagai tatanan yang menjadi permanen karena kebiasaan, terselenggara sebagai sistem yang didukung oleh kewibawaan masyarakat, dan karena itu mengenal sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa pranata itu dalam konteks ini adalah hukum merupakan suatu substansi yang membuat masyarakat itu menjadi masyarakat.10 9 Budiono K. Hamidjojo, Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 172. 10 Ibid, hlm.173.


151


Karekteristik hukum dikatakan spesifik bila dibanding dengan pranata sosial lain, karena hukum itu merupakan suatu sistem yang integral dengan sasaran yang jelas (yang dalam kerangka filsafat hukum sebagai ketertiban dan keadilan). Di samping itu, faktor kepastian hukum membuat hukum mendapatkan hakikatnya yang relatif pemanen dan tidak berubah. Diantara berbagai pranata sosial, hukum adalah yang paling ekstensif bertumpu pada tradisi tertulis maupun lisan. Menurut Sumner, sifat-sifat dari hukum sebagai pranata sosial yang normatif dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Timbulnya tidak disadari atau direncanakan.

2.

Kedudukannya adalah mendasar bagi pengaturan hubungan antar anggota masyarakat, sehingga tidak dapat dikesampingkan dari masyarakat. Artinya, hubungan antar anggota masyarakat itu adalah tidak mungkin tanpa hukum.

3.

Daya lakunya bersifat umum.

4.

peranannya regulatif.

E. Tertib Hukum Nasional Suatu sistem hukum terdiri dari berbagai proses formal, yang melahirkan lembaga-lembaga formal, bersama-sama dengan prosesproses informal di sekelilingnya. Sistem hukum nasional tidak terdapat di Indonesia sampai pada saat kekuasaan kolonial Belanda mendirikan negara yang mencakup segenap pulau di Nusantara. Sebelum itu berbagai tertib hukum yang berlain-lainan masing-masing mandiri dalam sistem sosial dan politik yang sangat beragam. Tertib hukum yang beragam itu terdiri dari negara-negara Jawa yang bercorak Hindu. Pada beberapa kasus, seperti di kalangan suku Batak yang patrilineal dan suku Minangkabau yang matrilineal di Sumatera Barat, bentuk hukum dan peradilan berkembang dari sistem keluarga yang ada. Pekerjaan hukum

152


Randhy, S.H., M.H

yang utama dalam masyarakat tersebut adalah mempertahankan keutuhan kelompok-kelompok kekerabatan.11 Kekuasaan kolonial Belanda pada waktu itu menciptakan kekuasaan pemerintah pusat, yang membentuk fungsi administratif dan fungsi hukum yang baru. Tanah jajahan ini pada akhirnya mencakup seluruh wilayah Indonesia dan menciptakan kerangka negara. Tertib hukum kolonial, seperti halnya tertib sosial, adalah tertib yang majemuk, yang secara diam-diam didasarkan atas anggapan ketidaksamaan rasial. Sifat demikian, dengan sejumlah perbedaan-perbedaanya, melekat di semua tanah jajahan di zaman penjajahan. Sifat sistem hukum Hindia Belanda yang mencolok ialah keterkaitannya yang kuat dengan logika internal masyarakat kolonial dan tujuan-tujuannya. Tiap golongan besar penduduk tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, yang diterapkan dengan perangkat peradilan yang berlainan pula. Pada masa pendudukan Jepang, sistem hukum kolonial Belanda mulai mengalami perubahan. Terjadi perubahan semanggat hukum takkala hukum diterapkan oleh pemerintahan militer, dan langkah pertama yang sangat berarti ke arah penyatuan terjadi saat itu, antara tahun 1942 dan 1945. Struktur rangkap peradilan pemerintah digantikan oleh pengadilan tunggal yang terdiri dari tiga jenjang dan menggunakan kitab hukum acara yang semula hanya untuk orang Indonesia yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Tetap dipertahankannya bentukbentuk hukum yang lama, memungkinkan tetap adanya kesinambungan prosedur sampai sesuatu yang baru dan pasti dapat selesai dibuat. F. Dinamika Lembaga Hukum dan Pranata Hukum Dinamika atau perkembangan atau pertumbuhan hukum di tengah masyarakat yang menimbulkan perubahan diyakini banyak dipengaruhi oleh politik. Perkembangan hukum dalam konteks ini menurut Arbit Sanit dapat dibedakan atas aspek strukturnya, yaitu wujud fisik, ruang 11

Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan perubahan, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Soaial, Jakarta, 1990, hlm. 119. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

153


lingkup keberlakuannya, badan-badan-badan pelaksanannya, personalia dan jabatan hukum; dan aspek fungsinya berupa kewenangan pejabat hukum dan substansi hukum.12 Lebih lanjut menurutnya ada sedikitnya ada tiga titik temu antara politik dengan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ialah pada waktu penentuan pejabat hukum. Walaupun tidak semua proses penetapan pejabat hukum melibatkan politik, akan tetapi proses itu terbuka bagi keterlibatan politik. Kedua ialah proses pembuatan hukum itu sendiri. Setiap proses pembuatan kebijaksanaan formal yang hasilnya tertuang dalam bentuk hukum pada dasarnya adalah produk proses politik. Dan ketiga yaitu proses pelaksanaan hukum di mana fihak-fihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi hukum tersebut, sejalan dengan kepentingan dan kekuatannya.13 Sedangkan pembahasan mengenai perkembangan hukum dari aspek kelembagaan beserta pranata pendukunnya, dapat diamati melalui pembidangan dan tingkatan peradilan, jumlah dan tingkat kemampuan personal hukum, dan fungsionaris atau penegak hukum. Apabila dinamika atau pertumbuhan hukum tersebut dilihat dalam kerangka waktu, maka diperoleh gambaran tentang gerak perkembangan mengenai lembaga hukum di Indonesia itu yang dapat dibagi ke dalam periode-periode tertentu. Periode- periode tersebut meliputi periode tertib hukum kolonial, masa perkembangan UUD 1945, masa Demokrasi Liberal, Masa Demokrasi Terpimpin, masa berlakunya kembali UUD 1945/Orde Baru, masa Reformasi/UUD 1945 setelah perubahan (sekarang). G. Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 Suatu konstitusi sesungguhnya adalah suatu hasil dari satu himpunan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial, yang terjadi pada waktu konstitusi itu dibuat. Constitutions, menurut Prof. Dawson, 12 13

154

Arbit Sanit, op cit, hlm. 84. Ibid. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Randhy, S.H., M.H

whether they are in written or unwritten, form, rigid or flexible, are continually changing and becoming adapted to new ideas, new problems, new national and international forces. Demikian pula perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Undang-Undang dasar 1945 itu telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan.14 Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden atas usul Komite nasional Pusat telah mengumumkan Maklumat No. X yang menetapkan bahwa Komite nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara. Hal ini berarti bahwa segala penetapan undang-undang harus disetujui baik oleh Komite nasional Pusat maupun oleh Presiden. Maklumat juga menentukan bahwa Komite Nasional Pusat, berhubung dengan gentingnya keadaan mendelegasikan kekuasaannya kepada sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.15 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan Undang_undang Dasar ini dijelaskan oleh konsideran Maklumat Wakil Presiden No. X, bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia disebelah Pemerintah. Di dalam dictumnya ditegaskan bahwa kekuasaan Komite Nasional Pusat itu hanya sementara sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.16 Konsekuensinya sejak Maklumat X dikeluarkan kekuasaan Presiden berdasarkan pasal IV Aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar, yaitu mengenai penetapan garis-garis besar dari pada haluan negara (dari Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan mengenai pembentukann undangundang (dari Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi wewenang Komite nasional Pusat atau Badan Pekerjanya. 14

Ismail Suny, Pergeseran kekuasaan Eksekutif, Aksara baru, Jakarta ,1986, hlm. 28. Ibid, hlm. 29 16 Ibid. 15


155


Walaupun menurut Maklumat No. X, Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerja telah mempunyai kekuasaan legislatif, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar kedudukan para menteri masih tetap sebagai pembantu presiden dan sekalipun para menteri itu sehari-hari bekerja sama dengan Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerja dalam pembuatan undang-undang. Adalah menjadi kebiasaan untuk membagi tugas-tugas pemerintah ke dalam trichotomy yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Montesquieu bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan suatu sistem trias politica, ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapannya yang melakukannya. Undang-undang dasar 1945 membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-tiap alat perlengkapan negara tersebut, dengan tidak menekankan kepada pemisahannya. Hal ini tercermin dalam pembagian bab-bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Bab III tentang kekuasaan pemerintah negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman.17 Perkembangan yang berkenaan dengan lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu hakim, jaksa, polisi dan pembela, meliputi pula perkembangan dalam hal kewenangan dan pembagian kerja. Berdasarkan prinsip negara (rule of law), hukum mempunyai kewenangan penuh dalam berkenaan dengan jabatan tersebut di awal kemerdekaan. Namun dalam sejarah panjang masyarakat Indonesia, struktur kelembagaan hukum secara terus menerus berusaha berusaha mencari formatnya yang paling tepat. Sejak Republik Indonesia diproklamirkan dan segera setelah itu diikuti dengan diletakankan dasar negara RI, struktur kelembagaan hukum mendapatkan posisi yang aman. Walaupun tidak diatur secara rinsi dan jelas, kekuasaan kehakiman dalam konstitusi dilepaskan dari pengaruh kekuasaan lain dalam penyelenggaraan 17

156

Ismail Suny, op cit, hlm. 16 An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Randhy, S.H., M.H

fungsinya dan berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya dalam struktur ketatanegaraan. Selama masa Demokrasi Liberal yaitu pada era 1950-an supremasi hukum dapat diwujudkan sebab penegakan ketertiban diserahkan kepada penegak hukum dan bukan kepada aparat keamanan. H. Masa Demokrasi Terpimpin Keberpihakan konstitusional kepada struktur kelembagaan hukum teryata terus mendapat tantangan dari sistem politik yang berkembang kemudian. Sekitar tahun 1962, ketika sistem politik yang liberal digantikan oleh sistem politik demokrasi terpimpin, kemandirian kekuasaan kehakiman memperoleh pengaruh dan membenarkan campur tangan eksekutif di bidang peradilan. Suatu simbol hukum revolusi muncul di masa Demokrasi Terpimpin, pada saat Presiden soekarno menentang simbol-simbol lain yang oleh para ahli hukum diyakini sebagai sesuatu yang harus ada. Melemahnya hukum formal terjadi, menyusul meluasnya kegiatan politik. Norma-norma politik didahulukan dimana para pemimpin politik mendapat kebebasan bergerak dan mengembangkan dasar-dasar kekuasaan mereka melalui cara yang bersifat tradisional dan bukan dalam kerangka hukum rasional. Hukum Revolusi Soekarno merupakan simbol kebebasan dari segala rintangan yang disertai gaung yang menjanjikan masa depan yang bahagia dalam masyarakat. Pada masa ini negara hukum menjadi tidak menarik dan dianggap penuh dengan pembatasan.18 Hukum dan seluruh pranata pendukungnya termasuk aparat penegak hukum dipaksa berpihak pada kemauan lembaga kepresidenan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 19 tahun 1964 bahwa: Demi kepentingan kehormatan revolusi, negara, dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tanggan dalam soal-soal pengadilan. Perumusan yang kurang lebih sama termuat undang-undang No. 13 18

Daniel S Lev, Op cit, hlm. 136.


157


tahun 1965 yang membenarkan campur tangan presiden dan menteri terhadap soal-soal pengadilan. Sistem politik pada masa ini mencerminkan ketidakberpihakan pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga prinsip kebebasan hakim dikesampingkan. Dengan demikian Demokrasi Terpimpin yang dengan alasan mengikuti irama revolusi dan menganggap hukum serta ahli hukum tidak dapat menyertai revolusi, membenarkan campur tangan eksekutif di bidang peradilan. Tradisi otoriter yang telah ada sebelum masa penjajahan, dengan datangnya kolonialisme serta diperkuat oleh pemerintahan kolonial dan dialihkan kepada paternalisme pada masa awal kemerdekaan, membuat rakyat menjadi terbiasa untuk diperintah, tetapi juga sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri. Itu semua menyebabkan, bahwa kontrol oleh masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah menjadi lemah. 19 Masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah, bagaimana menciptakan suatu tatanan politik yang mantap, setelah menjadi negara yang merdeka. Pada waktu suatu negara baru mendapatkan kemerdekaannya, maka terlebih dahulu ia dituntut untuk menyusun tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya secara mantap. Tentu suatu negara akan berbeda dari negara lain dalam hal peringkat kemajuannya di bidang-bidang tersebut, tergantung dari sejarahnya. Dalam keadaan yang demikian itu perhatian dan usaha dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan elementer agar suatu masyarakat dapat berdiri seperti sandang, pangan, keamanan dan ketertiban. Persoalan-persoalan, seperti prosedur-prosedur formal yang terperinci dan sebagainya belum begitu dirasakan benar keperluannya. Inilah barangkali yang menyebabkan bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia sering dinilai kurang mantap dalam kehidupan hukumnya. 19

158

Daniel S. Lev, op cit, hlm. … An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Randhy, S.H., M.H

I.

Masa Orde Baru

Percobaan kudeta yang gagal pada tahun 1965 yang berakhir dengan jatuhnya Soekarno dan tampilnya militer ke tampuk kekuasaan hukum formal, adalah gambaran munculnya Orde Baru. Pemerintahan yang didukung penuh oleh angkatan darat itu dalam beberapa hal adalah pemerintah yang paling kompak sejak kemerdekaan. Aras politiknya didukung oleh meluasnya organisasi angkatan darat di Indonesia, suatu kondisi yang tidak hanya menunjukan besar dan kuatnya angkatan darat tetapi juga lemahnya partai-partai politik serta rapuhnya perangkat pemerintahan, sehingga terus menerus disusupi oleh personil militer. Setelah berkuasa, para pemimpin angkatan darat kini menaruh perhatian pada pemantapan kekuasaan, yang untuk sebagian dilakukan melalui pelembagaan. Simbol negara hukum yang jarang disebut pada masa Demokrasi Terpimpin mulai ditampilkan. Negara hukum diberi makna yang lebih kongkret dari pada di masa Demokrasi Terpimpin. Bersamaan dengan itu jajaran hakim memperbaharui tuntutan mereka untuk mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tantang kekuasaan Kehakiman, yang mengabsahkan campur tangan Presiden dalam proses peradilan, dan otonomi penuh di bawah Mahkamah Agung bebas dari pengawasan Menteri Kehakiman.20 Di sisi Lain, suatu masalah pengembangan hukum yang tidak pernah disepakati yaitu kekuasaan untuk menilai konsistensi pelaksanaan konstitusi di bawah konstituante oleh pihak kehakiman (power of judicial review). Pengujian undang-undang oleh pihak kehakiman ini diyakini akan menyebabkan kongkritnya kekuasaan hukum dan akan menjadi simbol kekuasaan pengadilan. Tetapi pada bulan Juli 1959 Konstituante teryata dibubarkan dan terjadi pergantian sistem politik dari demokrasi Liberal ke demokrasi Terpimpin.

20

Ibid, hlm. 149.


159


Di dorong oleh semanggat demokrasi, khususnya keinginan untuk membatasi kewenangan eksekutif yang berlebihan, seperti pada Demokrasi Terpimpin, di awal Orde Baru tumbuh kembali usaha untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945. Namun konsepsi judicial review ditolak pemerintah dengan selesainya undang-undang No. 14 tahun 1970. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa tidaklah mungkin meletakkan posisi Mahkamah Agung di atas DPR dan eksekutif karena judicial review diartikan sebagai kewenangan mahkamah untuk menilai parlemen dan kabinet dalam melaksanakan UUD.21 Sedangkan gambaran ketidakmandirian lembaga hukum tersebut berusaha dihilangkan oleh Rezim Orde Baru pada masa runtuhnya Rezim Orde lama pada pertenggahan tahun 1960-an. Perubahan situasi yang dibawa oleh Orde Baru memungkinkan pemulihan hak dan kebebasan hakim melalui Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Walaupun keberadaan undang-undang No. 14 tahun 1970 telah meniadakan campur tangan eksekutif terhadap kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara, namun masih terdapat permasalahan mengenai kebebasan hakim yang berpangkal kepada status hakim dalam birokrasi negara. Ketentuan undang-undang No. 14 tahun 1970 menetapkan pembinaan hakim secara substantif di bawah Mahkamah Agung dan pengurusan administrasi kepangkatan, gaji dan penempatan di bawah Departemen Kehakiman. Bagi Asikin Kusumaatmadja, dualisme tersebut dianggap sebagai mencampuri kebebasan hakim yang seharusnya tidak perlu. Di sisi lain pihak eksekutif berpandangan bahwa dualisme itu tidak perlu mengurangi kemandirian hakim tetapi diperlukan untuk meningkatkan mutu keputusan hakim. Perdebatan ini berlangsung sampai tahun 1985 tanpa penyelesaian yang disepakati.22 Kewenangan Mahkamah Agung untuk menilai ketentuan hukum di bawah undang-undang sebagimana yang ditetapkan dalam Undang21 22

160

Arbit Sanit, op cit, hlm. 115 Arbi Sanit, ibid, hlm. 114. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Randhy, S.H., M.H

Undang No. 14 tahun 1970 itu pun tidak cukup kuat. Sebabnya terletak pada Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950 yang masih berlaku. Undang-undang tersebut menetapkan kepasifan Mahkamah Agung karena lembaga itu hanya menangani perkara atau masalah yang disampaikan lewat pengadilan yang lebih rendah. Dinamikan lembaga dan pranata hukum juga tergambar melalui pertumbuhan substansi hukum yang dapat diamati melalui watak legalitas hukum yang dibedakan atas aspek formal dan materil; dasar penggunaanya yang terdiri dari kekuatan (force) dan legitimasi; dan dari manfaatnya bagi masyarakat yaitu berupa ketertiban dan keadilan. 23 Seperti diketahui, proses pembuatan suatu produk hukum seringkali berjalan dalam waktu lama. Di sepanjang Indonesia merdeka, tertangkap gejala pengutamaan aspek formal dibanding aspek materilnya. Perdebatan tentang UUPA di tahun limapuluhan dan enampuluhan serta jalan pikiran yang dimenangkan, seperti juga halnya dalam perdebatan tentang undang-undang perkawanan dan undang-undang keormasan tahun tujuhpuluhan dan tahun 1985, menunjukan hal itu. Pandangan yang menekankan keberlakuan dan penerimaan masyarakat terhadapnya kurang mendapat perhatian dibanding pandangan yang menekankan pembentukan undang-undang itu sendiri melalui prosedur resmi yang berlaku.24 Dalam hal penggunaan hukum, memperlihatkan bahwa di masa Demokrasi Terpimpin, kekerasan dan kekuatan sepenuhnya menjadi cara penggunaan hukum. Sistem yang berlaku tidak begitu percaya kepada proses hukum, kecuali revolusi. Dalam kurun waktu ini hukum seringkali diabaikan demi revolusi yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap proses pengadilan. Pertumbuhan substansi hukum berupa ketertiban dan keadilan sebagai manfaat hukum bagi masyarakat dapat diamati melalui periode sistem politik Indonesia. Masyarakat menikmati hukum sebagai 23 24

Ibid. Ibid, hlm. 117.


161


mekanisme, mendapatkan ketertiban dengan hukum sebagai cara untuk memperoleh keadilan di masa Demokrasi Liberal. Hal ini terlihat dari perimbangan di antara penggunaan hukum oleh pemerintah untuk melindungi dalam upayanya menegakkan ketertiban dengan penggunaan hukum oleh masyarakat sebagai sarana untuk melindungi kepentingannya. Di dalam dua periode berikutnya, masyarakat kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk menikmati manfaat hukum. Sementara itu penguasa mempunyai kekuatan yang semakin besar untuk menghadapi permasalahan sosial yang dapat bermuara kepada konflik dan kekacauan berkat hukum. Hanya saja, jika sistem politik Demokrasi Terpimpin meraih kekuatan itu dengan mengeyampingkan parlemen melalui berbagai keputusan Presiden dan Pemerintah, maka di masa Orde Baru produk DPR merupakan sumber utama kekuatan formal pemerintah. Sekalipun begitu pemerintah masih mempunyai kesempatan luas untuk menafsirkan undang-undang melalui peraturan pelaksanaan yang menjadi kewenangannya dalam merealisasi hukum. Dinamika lembaga hukum sepanjang sejarah Indonesia seperti terjadi loncatan karena diantara periode Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde baru terdapat perubahan yang cukup besar. Secara umum terjadi kemerosotan hukum dan kemampuannya di dalam Demokrasi Terpimpin yang di masa Orde Baru diupayakan perbaikan melalui pembangunan nasional. Perkembangan hukum berupa unifikasi dan kodifikasi, lembaga hukum, kewenangan penegak hukum dan substansi hukum yang menurut Arbit Sanit dapat digambarkan seperti berikut ini.25 Dalam hal unifikasi dan kodifikasi hukum tampak peningkatan yang terus menerus di sepanjang kemerdekaan dengan pengorbanan pluralisme hukum semenjak Demokrasi Terpimpin. Apabila lembagalembaga hukum nasional mulai dirintis dalam masa Demokrasi Liberal, maka perkembangannya mengalami tantangan di masa Demokrasi 25

162

Arbi sanit, hlm. 121. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

Randhy, S.H., M.H

Terpimpin untuk mengalami loncatan yang cukup berarti pada masa awal Orde Baru sehingga terlihat perkembangannya jauh melebihi periode awal kemerdekaan. Sementara itu kewenangan para fungsionaris hukum, kemerosotan yang terjadi pada periode Demokrasi Terpimpin, hampir tidak dapat dipulihkan ke situasi di masa Demokrasi Liberal. Kewenangan hakim dan pembela mengalami perkembangan yang tidak setara dengan peningkatan kewenangan jaksa dan polisi selaku penyidik. Keseimbangan relatif antar aspek legalitas hukum formal dan materil seperti halnya dengan lansadan penggunaan hukum dan manfaat hukum yang diupayakan di awal kemerdekaan, tampak mengarah kepada penekanan aspek formal, penggunaan kekerasan atau kekuatan dan mengutamakan ketertiban sebagai manfaat hukum di dalam periode Demokrasi Terpimpin. Aspek materil dari hukum ternyata tetap kurang berkembang seperti halnya legitimasi sebagai mekanisme pelaksanaan hukum, sehingga hukum kurang dirasakan sebagai jalur untuk mendapatkan keadilan dalam periode berikutnya. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa pranata-pranata hukum pada masa Orde baru dibangun untuk tujuan: 1. 2. 3.

Sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintahan; Sebagai sarana memfasilitasi pertumbuhan ekonomi; Sebagai sarana memfasilitasi proses rekayasa sosial.

Karena itu dapat dipahami bahwa lembaga peradilan selama Orde Baru cenderung tidak konsisten dengan prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Konfigurasi praktik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom sedangkan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Realita kepolitikan Orde Baru bukanlah realita yang demokratis. Selama rezim Orde Baru dinamika lembaga dan An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

163


pranata hukum memperlihatkan prinsip dan konsepsi dari negara hukum menjadi negara undang-undang, yaitu berubahnya negara hukum menjadi negara undang-undang yang meletakkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai ukuran kebenaran. Di dalam negara undang-undang seperti itu setiap tindakan pemerintah yang tidak adil diberi pembenaran dengan perbuatan undang-undang melalui penggunaan atribusi kewenangan sehingga hukum ditempatkan sebagai alat justifikasi dengan watak positivist-instrumentalistik.26 J.

Masa Reformasi

Bahwa reformasi di bidang hukum antara lain adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dengan salah satu agendanya berupa pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Semanggat ini ditangkap oleh Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, yang mengamanatkan dipergunakannya prinsip pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi lembaga negara yang tiga itu, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Implementasi dari ketentuan ini adalah dengan mengadakan perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman melalui UndangUndang No. 35 tahun 1999, yang mengarahkan upaya pemurnian kembali kekuasaan kehakiman yang utuh, bebas dan mandiri. Berdasarkan ketentuan pasal 11 A UU No. 35 tahun 1999, organisasi, administrasi dan finasial dan badan-badan peradilan yang selama ini berada di bawah Departemen Kehakiman, menjadi berada di bawah Mahkamah Agung. Sedang ketentuan pasal 22 menegaskan mengenai pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkmah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas. Dengan demikian lembaga hukum beserta pranata pendukungnya kembali menjadi kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagaimana yang diamanatkan oleh awal mulanya diadakan konstitusi. Hal ini diperkukuh 26

Moh. Mahfud, MD, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar di UII, Yogyakarta, 2000,

hlm. 32.

164


Randhy, S.H., M.H

lagi dengan penegasan bahwa Undang-Undang dasar 1945 setelah perubahan, menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances, dimana kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi. Sedang perkembangan pranata hukum yang signifikan yaitu mengenai penegak hukum hakim agung, tertuang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A, yang berlaku sejak 9 november 2001 bahwa “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Setelah kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, pengisian dan pemberhentian pejabat publik hakim agung harus memperoleh persetujuan dan pertimbangan DPR dan melewati uji kelayakan dan kepatutan guna diperoleh pejabat yang berintegritas professional dan berpengetahuan. Walaupun Komisi Yudisial tersebut belum terbentuk semanggat itu selayaknya ditangkap oleh DPR dalam proses pemilihan hakim agung yang diadakan belum lama ini, yaitu dengan membentuk Komisi yudisal ad hoc agar tidak menyimpang dari spirit perubahan Undang-Undang Dasar. K. Kesimpulan Salah satu yang berpengaruh terhadap perkembangan atau dinamika lembaga dan pranata hukum adalah struktur politik dan kekuasaan. Hal ini terlihat pada periode-periode tertentu dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pada masa Demikrasi liberal, struktur kelembagaan hukum dan supremasi hukum dianggap dapat diwujudkan, karena penegakan hukum diserahkan kepada lembaga penegak hukum, bukan pada aparat keamanan. Pada era Demokrasi Terpimpin, hukum beserta pranata pendukungnya dipaksa berpihak kepada lembaga kepresidenan, yang ditandai dengan campur tangan eksekutif pada proses peradilan. Pada awal Orde Baru struktur kelembagaan hukum dicoba untuk dipulihkan An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

165


kembali pada kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas. Namun dalam kenyataannya posisi itu rentan terhadap intervensi eksekutif yang berpangkal dari status hakim sebagai pegawai negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pertumbuhan dan perkembangan hukum ditandai dengan sejumlah unifikasi dan kodifikasi aturan hukum. Di sisi lain Pranata-pranata hukum dibangun dengan tujuan sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah. Dinamika lembaga dan pranata hukum kembali menunjukan upaya pemurnian kembali melalui kekuasaan kehakiman pada lembaga Mahkamah Agung dimana sebelumnya berada pada Departemen Kehakiman. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dengan dianutnya sistem pemisahan kekuasaan yang tegas antar fungsi-fungsi negara dimana kekuasaan yudikatif melaksanakan sepenuhnya fungsinya tanpa keterlibatan eksekutif maupun lembaga ekstra yudiciil lainnya dengan penegasan dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945. Walaupun struktur kelembagaan hukum dan pranata pendukungnya telah diusahakan kembali pada formatnya yang bebas dan mandiri dan terpisah dari kekuasaan lain, tetap diperlukan kontrol publik guna menilai kinerja para penegak hukum, agar hukum sebagai suatu pranata dapat difungsikan secara optimal. DAFTAR PUSTAKA Algra, E., et al., Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, Binacipta, Bandung, 1983. Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV, Naskah Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

166


Randhy, S.H., M.H

Friedman, Lawrence M. & Stewart Macauly, Law and Behavioral Science, Second Edition, Bobs Merill Company Inc, New York. Hamidjojo, Budiono K., Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999. Lev, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1990. Mahfud, Moh., MD., Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di UII, Yogyakarta, 2000. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1995. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986. Sanit, Arbi, Swadaya Politik Masyarakat Telah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rajawali, Jakarta, 1985 Suny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara baru, Jakarta, 1986. Yunas, Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992.


167

Karakteristik Dan Keunikan...

KARAKTERISTIK DAN KEUNIKAN AL-QUR’AN SENTRAL KAJIAN STUDI ISLAM Drs. Sobri A, M.Ag Abstrak ALLAH SWT menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad saw misinya adalah untuk menghantarkan ummat manusia dari wajah kegelapan dan kebodohan menuju cahaya atau pencerahan ummat Islam, sehingga Muslim benar-benar menjadi ummat yang terbaik dan Insan paripurna di muka bumi. Ummat yang didambakan Allah swt adalah ummat yang memiliki keistimewaan dengan karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh ummat lain. Nabi dan rasulnya juga memilki keistimewaan dengan karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul lain. Agama yang dianut ummat ini juga istimewa, dengan ciri khas yang tidak ada pada agama yang lain, demikian pula kitab sucinya memilki multi konsep dan petunjuk mengatur lalulinta kehidupan manusia. Ada beberapa ulama yang menulis kitab yang membahas ciri khas agama Islam menurut kitab Al-Khasha’ish al-‘Ammah li al-Islam karangan yusuf Qardhawi. Al-Jauzi menyebutkan ada 30 (tiga puluh) ciri khas yang harus dimiliki ummat Islam. Hal ini bisa dilihat karyanya Fanun al-Afnan fi Uyun ‘Ulumul al-Qur’an, dan keistimewaan yang dimiliki Rasulullah saw yang terdapat dalam Khasha’ish al-Kubra karya as-Suyuti. Maka dengan demikian, bukan hal aneh, jika para ulama memberikan perhatian khusus kepada karakteristik al-Qur’an. Sebagian karakteristik al-Qur’an terdapat dalam karya Khasa’ish al-Qur’an al-Karim (Rummi : 1411). Sebagian ulama lain membahas karakteristik al-Qur’an yang menjadi inti pembahasan mereka berkisar pada masalah Ulumul Qur’an. Sementara sebagian yang lain lagi membahas dalam buku tersendiri. Untuk itu penulis mencoba mengkolaborasikan dari beberapa referensi atau

168


Drs. Sobri A, M.Ag

pendapat tentang karakateristik dan keunikan yang dimiliki alQur’anul-Kabir. Kata Kunci: Karakteriktik, Keunikan Al Qur’an

A. Karakteristik dan Keunikan Al-qur’anul kabiir 1. Gaya Bahasa Karakteristik al-Qur’an dapat kita lihat dalam dimensi “ Gaya Bahasa “, hal ini dapat di bagi dalam dua bentuk : a.

Tidak Melampaui Pemahaman Umum dan tidak membatasi Tuntatan Khusus

Gaya bahasa al-Qur’an banyak di penuhi oleh bahasa sastera, dan penyajiannya tidak akan melampaui pemahaman masyarakat umum, serta tidak membatasi tuntutan-tuntutan khusus. Walaupun demikian kedua tuntutan tersebut tidak akan pernah dan tidak akan bisa ditandingi oleh ahli bahasa manapun di dunia. Mereka hanya bisa berdalih dengan kaedah-kaedah “setiap tingkatan memiliki gaya bicara sendiri”. Sedangkan untuk menemukan satu pembicaraan yang bisa disampaikan dan diterima oleh semua kalangan, baik para cendikiawan, orang awam, raja, rakyat biasa, orang yang tergolong cerdas maupun yang lambat pikirannya (idiot), orang dewasa, dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan, hanyalah ditemukan secara utuh dan sempurna dalam al-Qur’an. Orang awam sekalipun bisa membaca al-Qur’an akan merasakan keagungan al-Qur’an, merasakan manisnya ketenangan, dan tidak sulit untuk dipahami. Al-qur’an juga akan memberikan perlindungan, terbuka membicarakan kondisi masa depan, dan hidayahnya akan “mengguyurnya “, sehingga hati seseorang akan selalu patuh, kedua matanya akan bersimbah air mata, dan dia selalu akan merasa selamat, serta mengakui kebenaran isi al-Qur’an.


169


Seseorang yang berilmu, jika membaca al-Qur’an akan mengetahui keindahannya. Ilmu balaghah yang terkandung dalam al-Qur’an akan dipahami, penjelasan-penjelasan al-Qur’an akan dikuasai, ilmu-lmu pengetahuan yang termaktub baik bersifat tektual maupun kontektual terhadap ayat-ayat al-Qur’an, merasa kagum terhadap berita-berita yang muncul dalam al-Qur’an, mampu mengendalikan dan membimbing pikirannya, mengembangkan metode ilmu yang dimiliki, meluruskan pikirannya yang keliru, mendapat kedudukan yang tinggi. Sesuai dengan firman Allah swt. “ Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. (QS. al-Mujadalah : 11) b. Penggambaran yang bersifat maknawi Maksud dari “Pengambaran“ adalah memunculkan pengertian dengan kalimat yang hampir dikemas dalam bentuk personifikasi sehingga seakan akan bisa direngkuh dengan tangan kasar, dan meyeruak ke dalam kesadaran untuk kemudian mengerti secara sempurna, serta bentuk susunan kalimatnya tidak membebani hati. Juga keseluruhan pembahasan yang lebih serius dalam al-Qur’an seolah – olah tidak akan memberatkan Anda. Al-qur’an tidak pernah memaksa Anda untuk memahami dan mengetahui cakupan lebih jauh, tetapi al-Qur’an akan membuat Anda penasaran untuk selalu ingin tau, sehinga secara sadar terus mencetak, memperbanyak serta termotivasi ingin selalu mengkajinya. seperti pembahasan Sayid Quthub ulama besar dari Mesir, beliau menggunakan pola pengambaran makna, sehingga corak tafsir ini berbeda dengan tafsir – tafsir lain pada umumnya, dan bahkan banyak para Mufassir di lembaga-lembaga pengkajian Islam di Indonesia menjadikan sebuah rujukan dalam menyajikan dakwahnya, dan dalam kajian Ke-Islaman.

170


Drs. Sobri A, M.Ag

Personifikasi makna, kadangkala dengan visualisasi material, yang berarti menghadirkannya dalam bentuk fisik yang dapat menerima persamaan dan komperatif kata-kata yang sangat mendasar. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur’an, dimana Allah swt mengidentifikasi Kata “ adzab “ sebagai suatu yang mendasar, seperti dalam firmannya : Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah maut dari segenap penjuru, akan tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada adzab yang berat (QS. Ibrahim : 17) Begitu pula halnya dengan kata “ Yaum” (hari) sebagai sesuatu yng sangat “ “ berat “ seperti dalam firmannya : Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat [hari akhir] (QS. al-Insan : 27) Jadi kata “adzab“ dinukilkan dari keadaan semula menjadi makna yang mandiri (mujarrad) kepada sesuatu yang mempunyai dasar yang tinggi, sebagaimana yang terjadi pada nukilan kata “ yaum “ dari makna waktu penjelasan, yang tidak tertangkap (oleh indera) kepada sesuatu yang mempunyai persamaan atau keterbatasan dasar ukuran. Dan masih banyak lagi karakteristik yang dimiliki al-Qur’an yang berhubungan dengan gaya bahasa, diantaranya adalah, susunan prosanya indah, ukuran puitisasinya bagus, sulaman kalimatnya kokoh dan rapi, gaya bahasanya bervariatif, mempunyai kesatuan makna pengertian, bersandingya kata-kata yang bersifat global, dapat memberikan penjelasan, dan lafal-lafalnya simpel, serta memiliki maknannya sempurna.


171


c.

Terpelihara Lewat Hafalan

Diantara sekian kemuliaan, dan dari sekian banyak karakteristk al-Qur’an adalah, bahwa Allah swt memberi tanggung jawab kepada ummat yang mengimaninya untuk mengahafal seluruh isinya. Misinya adalah untuk menjaga al-Qur’an secara mutawatir, jika tidak, maka seluruh ummat Islam berdosa, dan ini tidak berlaku bagi kitab selain al-Qur’an. Sedangkan kitab Injil dan Taurat, bagi yang mengimaninya tidak diperintahkan untuk mengahafalnya, hanya cukup dibaca saja, kecuali hanya terdapat segelintir orang saja. Tidak ada anjuran untuk melestarikan sebuah kitab dengan cara menghafalnya segencar anjuran terhadap al-Qur’an, sementara pada kedua kitab selaian al-Qur’an di atas tidak ada ketetapan yang pasti (qath’i), sehingga kalimat-kalimatnya mudah diganti, diubah dan dibolak balik (diamendemen). Rasulullah saw tidak ada secara khusus atau tegas menganjurkan ummatnya menghafal al-Qur’an, tetapi beliau secara tersirat membimbing dan mendorong ke arah jalan yang ditetapkan al-Qur’an dengan cara menghafalnya, sehingga para shahabat dan para tabi’in dan orang-orang sesudahnya banyak yang hafal alQur’an. Upaya ini berlangsung secara kontinyue, dan ummat Islam banyak yang hafal al-Qur’an dalam rangka menjaga kelestarian. Tidak pernah terlintas dalam hati para ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), juga tidak pernah diimpikan, tentang upaya-upaya pelestarian al-Qur’an. Hal ini dapat kita lihat pada penomena yang ada, dan dapat kita akui menjamurnya lembaga-lembaga tertentu dan Pondok Pesantren memprogramkan mencetak penghafal alQur’an,hal sudah di awali sejak al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga pada era sekarang. Sementara pada kitab yang lain, menurut oksidentalis hampir dipastikan lembaga-lembaga pendidikan pengahafal Injil atau Taurat, tentu saja faktanya sangat minim.

172


Drs. Sobri A, M.Ag

Menurut salah seorang orientalis bernama Laura Feglery mengatakan : Di Mesir sendiri, sangat banyak orang yang hafal alur’an dibandingkan orang yang mempu membaca Injil di seluruh Eropa (Faglery, 1963 :59). Sementara menurut Jimmy Mitchyz mengatakan : Barangkali al-Qur’an adalah kitab yang paling banyak dibaca orang di dunia, karena al-Qur’an mudah kalimatnya sama dan mudah dihafal (dikutip dalam Kisyik,tt : 28) d. Sanadnya Bersambung Mayoritas orang yang mempelajari baca'an al-Qur’an adalah lewat metode listerning (pendengaran), dan kurang memuaskan hasilnya kalau hanya mempelajarinya lewat lembaran-lembaran yang terdafat dalam mushaf. Para guru yang mengajarkan al-Qur’an juga menerima pelajaran bacaan al-Qur’an lewat metode pendengaran dari para syaikh (guru)-nya. Metode ini diterapkan secara dinamis sejak pada masa Rasulullah saw, para sahabat, tabi’in sampai pada era sekarang ini. Maka sanad al-Qur’an selalu bersambung kepada Rasulullah saw sampai akhir zaman, berbeda dengan kitab-kitab suci selain alQur”an. Dan Allah swt memang memberikan keistimewaan tersendiri kepada ummat ini. Sanad al-Qur’an akan selalu bersambung kepada Rasulullah saw, sehingga luput dari kesalahan dan terjaga dari tangan-tangan jahil. e.

Hanya Muthokhhiriin Yang boleh menyentuhnya.

Al-qur’an dinuzulkan lewat perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw orientasinya untuk kemaslahatan ummat yang muncul fil-ardi ini dengan kaffah. Fungsi al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk membebaskan mereka dari kegelapan menuju dunia yang cerah, membersihkan virus-virus kebodohan (jahil). Untuk itu, suatu kewajiban ummat Islam untuk selalu siap “Membaca“ al-Qur’an serta harus dalam kondisi “suci” atau “ Orang yang suci “, suci dalam arti sempit bebas dari hadats


173


kecil dan besar yang dipahami sebagian orang, tetapi suci dalam arti luas, yaitu sebagai berikut : 1.

Harus suci dari sifat kufur dan syirik, karena itu orang kafir tidak boleh menyentuh al-Qur’an, dan mashaf al-Qur’an tidak boleh dibawa ke negara-negara orang kafir.

2.

Hati juga harus suci dari sifat riya’ (pamer) dan nifaq (munafik), serta suci dari keinginan yang bersifat duniawi.

3.

Tubuh harus suci dari hadats kecil dan besar. Bagi yang berhadats besar harus mandi janabah, dan bagi yang berhadats kecil disunatkan berwudhu’. Tidak ada perdebatan berkepanjangan mengenai pendapat ini, tetapi ada sebagian ulama yang lebih ekstrim mewajibkan untuk berwdhu’.

4.

Busana harus suci, yaitu pakaian yang layak dan seharusnya menggunakan pakaian yang suci, bersih, dan rapi, pakaian yang terbaik, bahkan sebaiknya menggunakan parfum atau berharumharuman, seakan mengahadap raja.

5.

Suci Mulut, artinya membersihkan mulut, bersiwak, atau menggosok gigi, karena ia merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, dan dibudayakan oleh para sahabatnya. Hal ini khusus untuk membaca al-Qur’an, bukan kitab-kitab yang lain.

f.

Terpelihara Sepanjang Zaman.

Berkenaan dengan ini Allah swt telah mngeluarkan statemennya melaui jalur firman-Nya dalam surah al-Hijr : 9 “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (QS. Al-hijr : 9) Sejak al-Qur’an diturunkan hingga sekarang, banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar, seperti peperangan, permusuhan atau bentrok antar ummat manusia, aktivitas pembakaran mashaf alQur’an, Namun seandainya hal tersebut dialami oleh kitab selain alQur’an, tentu saja akan mengalami perubahan, sebagaimana yang 174


Drs. Sobri A, M.Ag

dialami kitab-kitab samawi terdahulu, yang isinya banyak di amendemen oleh tangan-tangan jahil manusia untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Fakta sejarah Islam terdahulu ada segelintir orang-orang kafir yang berusaha untuk melakukan perubahan, penggantian, dan pemutarbalikkan tulisan dan isi kandungan al-Qur’an, tetapi selalu gagal dan tidak berhasil, serta selalu mendapat reaksi kritikan keras dari ummat Islam di seluruh penjuru dunia, karena Allah swt sendiri selalu memberikan cahaya yang menakjubkan kepada al-Qur’an. Sementara kepada kitab-kitab terdahulu, Allah swt tidak berjanji untuk selalu menjaga dan memeliharanya, bahkan pemeliharaannya dipasrahkan sepenuhnya kepada pemeluknya, sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya : “Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat (yang) didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. (QS. Al-maidah : 44) g.

Memiliki Multi Keunikan.

Al-qur’an memiliki keunikan sebagai sarana pembuka pintu untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang mempelajarinya sehingga mengerti seluk beluk Ilmu Syari’ah, karena al-Qur’an itu sendiri adalah “ Fakultas Syari’ah “ tiang agama, sumber hikmah, tanda-tanda risalah, serta sebagai cahaya mata dan akal. Tidak ada yang terbaik selain al-Qur’an untuk menuju ke jalan Allah, dan tidak ada pelindung yang berharga selain dia, maka jangan sampai Anda berpegang kepada sesuatu yang berbeda dengan al-Qur’an (Syatibi : 346)


175


Al-qur’an adalah kalam Allah yang mulia, petunjuk jalan Allah yang lurus, konstitusi Allah yang kokoh, mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan bathin, kitab risalah Allah yang abadi, bukti kemukjizat yang abadi dan sangat luar biasa, rahmat dan hikmah yang indah, serta suatu nikmat yang amat sempurna. Al-qur’an posisinya adalah sebagai landasan hujjah fundental Rasulullah, ayat-ayatnya sebagai saksi keotentikan kerasulan, sebagai alat realistis terhadap kenabian Nabi Muhmmad saw, kitab bagi ummat Islam yang membahas tentang Aqidah, ibadah, hikmah, hukum, etika, kepribadian atau karakteristik manusia, membicarakan tentang kisah atau sejarah, nasehat-nasehat, sains, informasi- informasinya berkualitas, sumber dan sarana hidayah, bukti kasih sayang Allah swt kepada seluruh ummat manusia, alat argumentasi jika ada kritikan, serta sebagai sentral petunjuk bagi manusia agar tidak terjerumus kedalam jurang kesesatan. h. Memperoleh Syafa’at bagi Pembaca dan pendengar. Keunikan yang dimiliki al-Qur’an bahwa ia bisa memberikan syafa’at pada hari kiamat kepada orang-orang membaca, mengkaji, dan mendengarnyo. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahi.i, bahwa Rasulullah saw telah bersabda : “Bacalah al-Qur’an, ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada ashhab-nya. (HR. Muslim : 533) Maka wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw, di perintahkan untuk membaca, wahyu ini memberikan suatu simbol, bahwa orang muslim harus mau belajar al-Qura’an, gemar membaca al-Qur’an, kerna membaca al-Qur’an itu suatu ibadah yang amat mulia, dan akan memperoleh syafa’at disi Allah swt.

176


Drs. Sobri A, M.Ag

i.

Sebagai Sarana Penyembuh.

Al-qur’an juga memiliki keunikan lain, fungsinya dapat dijadikan sebagai alat penyembuh. Sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam al-Qur’an yang berbunyi, artinya : “Dan Kami turunkan al-Qur’an ayat-ayat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman“. ( QS. al-Isra’ : 82) “Katakanlah al-Qur’an itu petunjuk dan penawar“ . ( QS. Fushshilat :44) “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang ada) dalam dada“. (QS. Yunus : 57) Perlu kita pahami, bahwa Allah swt memberikan sifat kepada al-Qur’an sebagai “ penyembuh “ (syifa’), bukan sebagai “ obat ” (dawa’ ). Artinya kata penyembuh adalah upaya yang dihasilkan obat dan tujuan yang diharapkan, sedangkan maksud kata “ obat “ adalah upaya penyembuhan, yang kadang-kadang bisa sembuh dan tidak. Dan al-Qur’an di beri sifat sebagai penyembuh merupakan sebagai ta’kid (penguat) terhadap hasil pengobatan yang melalui proses perenungan yang bersumber dari al-Qur’an. Tamsil Fenomena ini pernah diceritakan oleh Siti Aisyah, bahwa Rasulullah saw memberikan contoh penyembuhan lewat alQur’an : “Bahwa Nabi Muhammad saw meniup dirinya dengan (ayatayat) al-Ma’iidzat ketika sakit menjelang wafatnya. Maka ketika keras (sakitnya) aku meniup beliau dengan ayat-ayat tersebut dan mengusap dengan tangan beliau, mengharapkan barakahnya “ (Bukhari VII : 1979 :22).


177


Al-qur’an adalah penyembuh bagi penyakit jiwa. Sementara mayoritas masyarakat modern beranggapan : tidak perlu berobat kepada ayat-ayat al-Qur’an, karena al-Qur’an dianggap obat yang “ Kurang Mujarab “. Hal ini berlaku di zaman ini yang menjadikan hawa nafsu materealistis, keinginan pemuasan jasmani dan kelezatan kehidupan duniawi sebagai ajang kompetisi yang lagi ngetrend dan aktual. Merajalelanya penyakit-penyakit rohani disebabkan oleh berpalingnya manusia dari al-Qur’an dan minim mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah swt. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sesak (QS.Thaha : 124) Barang siapa berpaling dari Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syetan (yang menyesatkan), maka syetan itulah yang menjadi teman setianya (QS.az-Zuhruf : 36) Untuk di ketahui dan dipahami bahwa penyembuhan adalah sangat erat dengan dzikir untuk memperoleh ketenangan, Sesuai dengan firman Allah swt. Ingatlah!. Hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenang (QS. ar-Ra’d : 28. Selain itu yang termasuk karakteristik al-Qur’an di bidang keutamaan, kemuliaan dan kedudukannya adalah bahwa membacanya mempunyai nilai ibadah, nama dan sifat yang dimiliki sangat banyak, orang yang membaca dan yang mendengarkanya diberi pahala, al-Qur’an diturunkan dengan dua cara serta diturunkan untuk meramal masa sekarang dan masa depan, yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Al-qur’an sendiri mengalami dua macam penurunan, sekaligus dan berangsur – angsur.

178


Drs. Sobri A, M.Ag

B. Al-qur’an Sumber Studi Islam. Al-qur’an sebagai sumber Studi Islam yang dimaksudkan di sini adalah semua acuan atau rujukan yang senantiasa memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantar aktivitas pendidikan, dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber Pendidikan Islam terkadang disebut dengan dasar ideal pendidikan Islam. Urgensi penentuan sumber di sini adalah untuk : 1.

Mengarah tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai

2.

Membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses pembelajaran, yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, dan sarana, serta evaluasi

3.

Menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan pendidikan telah tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

Al-qur’an secara etimologi al-Qur’an berasal dari kata qara’a – yaqra’u –qira’atan, atau qur’anan, yang berarti mengumpulkan (aljam’u) dan menghimpun (adh-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Muhammad Salim Muhsin (tt, : 5) mendifinisikan al-Qur’an adalah. “Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang tertulis dalam mashaf-mashaf dan dinukil/diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun surah terpendek“. Alasan penulis, al-Qur”an dijadikan sebagai Sumber Pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari TUHAN. Allah swt menciptakan manusia, dan Dia pula yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termaktub dalam wahyu-Nya. Tidak satu pun dilema, termasuk persoalan


179


pendidikan, yang tidak luput dari jangkauan al-Qur’an seperti firman Allah swt : Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. (QS. Al-an’am : 38) Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qura’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS.An-Nahl : 16) Ayat diatas memberikan isyarat bahwa pendidikan Islam cukup digali dari sumber autentik Islam, yaitu AL-QUR’AN. Karena nilai esensi dalam al-Qur’an selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Perubahan dimungkinkan hanya menyangkut masalah interpretasi mengenai nilai-nilai instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional. Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar al-Qur’an, tanpa sedikit pun menghindarinya. Mengapa hal itu diperluka ? Karena al-Qur’an diantaranya memuat tentang sejarah pendidikan Islam dan nilai-nilai normatif dalam pendidikan Islam, serta wahyu dari Allah swt yang tidak diragukan lagi keorisinilannya. Menurut Sa’id Ismail Ali, sebagaimana yang dikutif oleh Hasan Langgulung (1980 : 35) sumber pendidikan Islam terdiri atas enam macam, Yaitu al-Qur’an, As-sunnah, Kata-kata sahabat (Mazhab Shahabi), kemaslahatan umat/sosial (masalih al-musrshalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat ( ‘Uruf), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (Ijtihad). Keenam sumber pendidikan Islam tersebut didudukkan secara hirarkis. Artinya, rujukan penyelidikan Islam diawali dari sumber pertama (AL-QUR’AN) untuk kemudian dilanjutkan pada sumber yang lain secara berurutan. C. Kesimpulan Dengan berakhirnya goresan tangan penulis di atas, tentang Karakteristik dan Keunikan Al-qur’an sebagai sumber awal kajian dalam studi islam dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut : 180


Drs. Sobri A, M.Ag

1.

Al-qur’an memiliki karakteristik dan multi keunikan antara lain adalah, memiliki gaya bahasa tinggi, terpeliharanya lewat hafalan, sanadnya bersambung, hanya orang-orang yang suci Yang boleh menyentuhnnya, terpelihara sepanjang zaman, memiliki keutamaan yang sangat luas, mendapat safa’at bagi pembaca dan pendengar, dan dapat dijadikan sarana penyembuh terhadap penyakit, serta berfungsi sebagai sumber utama dalam kajian studi Islam.

2.

Al-qur’an menurut salah satu pendapat adalah, Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang tertulis dalam mashaf-mashaf dan dinukil/diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun surah terpendek.

3.

Jenis sumber hukum dalam Islam terdiri atas enam macam, Yaitu al-Qur’an, As-sunnah, Kata-kata sahabat (Mazhab Shahabi), kemaslahatan ummat/sosial (masalih al-musrshalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (‘Uruf), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (Ijtihad). Jadi, berdasarkan konsensus para ulama Islam, al-Qur’an merupakan sumber rujukan pertama Al Qur’an, kemudian dilanjutkan pada sumber lainnya secara berurutan. DAFTAR PUSTAKA

Al-qur’anul-Kariim Arifin, MH, 1987, Filsafat Pendidikan Islam, jakarta, Bina Aksara Ashraf Ali, 1989, Horison Baru Pendidikan Islam, Terj. Sayed Husen Nashr, Jakarta, firdaus. Azyumardi Azra, 2001, Pendidikan Islam Tradisi dan Moderniasasi Menuju Millenium Baru, Jakarta, Kalimah Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, 2011, Cet. II, Jakrta,AMZAH Fahd Bin Abdurrahman Ar-Rumi, 1999, Umlumul Qur’an Studi Kompleksitas Al-qur’an, Cet.I, Yogyakarta,Titian Ilahi Press. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

181


Hasan Langgulung, 1980, Beberapa Pemikiran Tantang Pendidikan Islam, Bandung, Al-Ma’arif. Pius A Partanto (et,al), 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arloka.

182


Dr. Sumarto, S.Sos.I., M.Pd.I

KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PROSES KONSELING Sumarto Abstrak Keberhasilan proses konseling sangat ditentukan oleh teknik komunikasi konseling yang dilakukan oleh konselor, karena komunikasi dapat mengubah suasana masalah yang dihadapi oleh konseli. Komunikasi konseling adalah teknik yang dilakukan konselor dalam problem basic counseling. Setiap masalah dapat diselesaikan apabila memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi Konseling merupakan proses konseling mengandung pengertian suatu proses antar pribadi yang berlangsung melalui saluran Proses verbal dan non verbal yaitu dengan menciptakan kondisi positif seperti empati, penerimaan serta penghargaan, keikhlasan serta kejujuran dan perhatian (facilitative conditions), konselor memungkinkan konseli untuk merefleksikan atas diri sendiri serta pengalaman hidupnya, memahami diri sendiri serta situasi kehidupannya dan berdasarkan itu dapat menemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Keterampilan seorang konselor di dalam proses konseling ketika merespon pernyataan konseli dan memproseskannya kembali sangatlah diperlukan. Agar proses Proses yang dimaksud dapat efektif dan efisien, maka konselor seyogyanya memiliki kemampuan dan keterampilan berProses. Proses Proses konseling dalam hal ini di fokuskan pada Proses interpersonal yaitu antara konselor dan konselidengan penggunaan Proses interpersonal dapat lebih memahami konseli. Pada Saat berProses dengan konseli, konselor seharusnya menggunakan respon yang facilitative bagi pencapaian tujuan konseling. Secara umum, respon tersebut diklasifikasikan ke dalam keterampilan Proses secara menyeluruh. Tampaknya, tidak cukup bagi konselor dengan menguasai Proses saja, tetapi perlu juga menguasai strategi intervensi sebagai teknik khusus pencapaian


183

Komunikasi Interpersonal Dalam ...

pengubahan perasaan, wawasan, pola pikir rasional dan tindakan konseli yang dibantu dengan rancangan konseling tertentu. Kata Kunci: Keterampilan Komunikasi Konseling

A. Komunikasi Konseling Komunikasi konseling yaitu melalui berbagai tanggapan verbal dan aneka reaksi nonverbal, konselor memproseskan kondisi positif itu kepada konseli. Sehingga konseli menyadari adanya pendukung dan karenanya bersedia pula untuk berProses dengan konselor.1 Karena tujuan dari bimbingan konseling yang dilakukan agar konseli dapat mencapai kemandirian dengan mampu memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri dan mengambil keputusan serta melaksanakannya secara bertanggungjawab.2 B. Asas Kerahasiaan dalam Proses Konseling Berlangsungnya proses Proses konseling harus mengindahkan asas kerahasiaan, karena masalah yang diperbicarakan dalam layanan konseling merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Adakalanya dalam proses konseling siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui oleh orang lain termasuk konselornya, apalagi konselornya tidak dapat menjaga rahasia konselinya. Apapun yang sifatnya rahasia yang disampaikan konseli kepada konselor, tidak boleh diceritakan kepada orang lain meskipun kepada koleganya, dalam layanan konseling asas ini dipegang teguh, konselor akan mendapat kepercayaan dari konseli sehingga mereka akan memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling sebaik-baiknya. Sebaliknya apabila asas ini tidak dipegang teguh, konselor akan kehilangan kepercayaan dari konseli sehingga siswa akan enggan

1

W. S Winkel. Bimbingan Konseling di Institusi Pendidikan (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 1997), hlm. 350-351. 2 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 20

184



memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling karena merasa takut masalah dan dirinya menjadi bahan gunjingan.3 Asas kerahasiaan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam sangat dilarang seseorang menceritakan aib atau keburukan orang lain bahkan Islam mengancam bagi orang-orang yang suka membuka aib saudaranya diibaratkan seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri, sebagaimana firman Allah SWT:

                     

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.(Q.S. An-Nur (24). 19) Relevan dengan ayat yang di atas, Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang hamba menutupi kejelekan yang lain di dunia, melainkan Allah SWT akan menutupi kejelekannya di akhirat. (H.R. Muslim dan Abu Hurairah) C. Proses Antar Pribadi (Interpersonal) 1. Sejarah Perkembangan Proses Antar Pribadi (Interpersonal) Sejarah perkembangan Proses interpersonal, dalam catatan sejarah yang jauh lebih luas mengenai Proses para ilmuan telah menempatkan studi mengenai Proses interpersonal dan sebagai fokus studi ke dalam speech communications. Studi Proses antar pribadi mulai berkembang secara besar-besaran di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. 3

Ibid., hlm. 87-88.


185


Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui banyaknya karya yang telah dirintis di bidang Proses interpersonal sebelum priode tersebut yaitu, di awal tahun 1900-an Georg Simmel telah melakukan observasi secara cermat mengenai Proses interpersonal. Tahun 1920-an dan 1930-an banyak bibit intelektual bagi studi Proses antar pribadi telah disemai. Selama tahun 1920-an dan 1930-an Elton Mayo dan para koleganya di Harvard Buseness School menemukan kekuatan potensial mengenai interaksi sosial dan hubunganhubungan sosial di tempat kerja.Perkembangan dibidang Proses interpersonal berkembang pesat sampai sekarang.4 Setelah memahami sejarah Proses interpersonal, lebih lanjut membahas pengertian dari Proses interpersonal atau Proses antar pribadi. Proses interpersonal adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem menjelaskan tentang teori Proses antar pribadi (interpersonal) yaitu perbedaan antara Proses antar pribadi dan non antar pribadi yaitu pada tingkat non antar pribadi cultural dan sosiologis prediksi mengenai hasilhasil Proses dapat disamakan dengan generalisasi rangsangan. Individu yang melakukan prediksi mencari persamaan di antara para komunikator lainnya. Sedangkan pada tingkat antar pribadi prediksi dengan dasar psikologis tentang hasil Proses dapat disamakan dengan perbedaan rangsangan atau stimulus discrimination.5 Proses interpersonal yang dimaksud di sini adalah proses Proses yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. R. Wayne Pace6 menyatakan bahwa: Interpersonal communication involving two or morepeople in a face setting 4 Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Proses Antar Pribadi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 21-27. 5 Op. Cit. Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, hlm. 6. 6 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Proses (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2004), hlm 31.

186



(Proses interpersonal adalah Proses yang menyertakan dua orang atau lebih dalam tatanan Proses secara tatap muka). Proses interpersonal sebenarnya mempengaruhi Proses dan hubungan dengan orang lain. Wenburg dan Wilmat menyatakan bahwa persepsi individu tidak dapat dicek oleh orang lain tetapi semua arti atribut pesan ditentukan oleh masing-masing individu.7 Onong Uchjana Effendy8 mengemukakan bahwa hakikat Proses interpersonal adalah Proses antara seoarang komunikator dengan seorang komunikan dan ini dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap dan prilaku, serta pendapat. Kemudian dibandingkan dengan bentuk-bentuk Proses lainnya, Proses interpersonal dinilai paling efektif.9 Dalam Joseph A. Devito menjelaskan para ahli teori Proses mendefinisikan Proses antar pribadi (interpersonal) secara berbeda-beda, di dasarkan pada 3 hal yaitu:10 1.

Definisi Berdasarkan Komponen Definisi berdasarkan komponen menjelaskan Proses antar pribadi dengan mengamati komponen-komponen utamanya, dalam hal ini penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera.

2.

Definisi Berdasarkan Hubungan Diadik Dalam definisi berdasarkan hubungan, Proses antar pribadi didefinisikan sebagai Proses yang berlangsung diantar dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas, misalnya

7

Arni Muhammad, Proses Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.

159.

8 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Proses (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 59-61. 9 Ibid. Onong Uchjana Effendy: Penjelasan Proses interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara seorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. 10 Joseph. A. Devito, Proses antar manusia (Jakarta: Profesional books, 1997), hlm. 231.


187


Proses antar pribadi meliputi Proses yang terjadi antara konselor dan konseli, pramuniaga dengan pelanggan, anak dengan ayah, dua orang dalam suatu wawancara, dan sebagainya. Definisi ini hampir tidak mungkin ada Proses diadik (dua orang) yang bukan Proses antar pribadi. Adakalanya definisi ini diperluas sehingga mencakup juga sekelompok kecil orang, seperti anggota-anggota kelompok yang terdiri tas tiga atau empat orang. 3.

Definisi Berdasarkan Pengembangan Dalam ancangan pengembangan, Proses antar pribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan Proses yang bersifat takpribadi (impersonal).

Lebih lanjut perlu dipahami dalam model Schramm bahwa proses Proses sangat ditentukan oleh bidang pengalaman. Bidang pengalaman akan menentukan apakah pesan yang dikirimkan diterima oleh sipenerima sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Schramm mengatakan jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka sedikit kemungkinan pesan yang diterima diinterpretasikan dengan benar.11 Hal tersebut terlihat dalam kehidupan, apabila berProses disesuaikan dengan kondisi pengalaman agar apa yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses antar pribadi merupakan proses penyampaian pesan antara pengirim dan penerima pesan. Konteks bimbingan dan konseling yaitu penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal dari konselor kepada konseli dalam hal untuk merubah pola pikir dan pola tindakan konseli menuju tujuan yang diharapkan yaitu pencapaian solusi atas masalah yang dihadapi.

11

188

Op. Cit., Arni Muhammad, hlm. 10. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


Model proses Proses konseling yaitu antar dua pribadi dalam hal ini konselor dan konseli, dengan proses Proses konseling, hal ini dapat diketahui bagaimana konselor dalam menyampaikan pesan kepada konseli. Pesan yang disampaikan konselor merupakan analisis dari pikiran dan perasaan atas masalah yang dihadapi oleh konseli serta berupa konfirmasi dan tanggapan, sehingga 8konseli merasa lebih nyaman dan lebih diperhatikan. Gambar menunjukkan proses Proses konseling antara konselor dan konseli, yaitu: Gambar Gambar 1 1 Proses konseling antar antar pribadi konselor dan konseli ModelModel Proses konseling pribadi konselor dan konseli a)*

a)*

Pribadi I (Konselor)

Pribadi I (Konselor) Peran Pengirim: a. Kodifikasi; mengubah

Peran Pengirim: gagasan, perasaan,

maksud ke dalam a. Kodifikasi; mengubah bentuk pesan yang gagasan, perasaan, dapat dikirim: b. Pengiriman pesan maksud ke dalam bentuk pesan yang dapat dikirim: b. Pengiriman Hambatanpesan Peran penerima:

Pribadi II (Konseli) Saluran: I

Saluran: II

I

II

Peran pengirim:

Saluran: I

Hambatan


a. Dekodifikasi; Peran Penerima: menangkap rangsangan dan a. Dekodifikasi; mengartikannya: menangkap b. Tanggapan batin terhadap pesanrangsangan yang dan ditangkap

mengartikannya: b. Tanggapan batin terhadap pesan yang Hambatan ditangkap

Saluran:

a. Dekodifikasi; menangkap Hambatan rangsangan dan mengartikannya b. Tanggapan batin Peran penerima: terhadap pesan yang ditangkap

a. Dekodifikasi; menangkap rangsangan dan mengartikannya b. Tanggapan batin terhadap pesan yang ditangkap

Peran Penerima:

II

I

b)*

Pribadi II (Konseli)

II

a. Kodifikasi; mengubah gagasan, perasaan, Hambatan maksud ke dalam bentuk pesan yang dapat dikirimkan Peran b. Pengirim pesan pengirim:

a. Kodifikasi; mengubah gagasan, perasaan, maksud ke dalam bentuk pesan yang dapat dikirimkan b. Pengirim pesan

189


Keterangan a)* dan b)*: Pembentukan gagasan, perasaan dan maksud serta pemilihan tingkah laku. Dalam gambar atau bagan tersebut tampak, bahwa Proses konseling yaitu antara dua pribadi, konselor dan konseli memiliki tujuh unsur:

190

a.

Segala maksud, gagasan, pikiran dan perasaan spesifik yang terdapat dalam batin pengirim serta bentuk tingkah laku yang dipilih (verbal atau nonverbal) merupakan langkah awal bagi pengirim suatu pesan yang bermakna.

b.

Kodifikasi oleh pengirim yaitu maksud, gagasan, serta perasaan di ubah ke dalam bentuk pesan atau berita yang dapat dikirimkan melalui lambang verbal atau nonverbal.

c.

Pesan dikirim melalui saluran yang dianggap sesuai yaitu saluran verbal bila digunakan kata-kata dan saluran nonverbal bila digunakan isyarat.

d.

Dekodifikasi oleh penerima yaitu rangsangan yang diterima melalui kata-kata yang di dengar atau aneka isyarat yang ditangkap, diartikan untuk mengambil makna pesan yang telah dikirimkan.

e.

Tanggapan batin oleh penerima yaitu ditujukan terhadap makna pesan yang diterima diberi suatu reaksi batin yang menghasilkan gagasan, perasaan dan maksud tertentu.

f.

Segala maksud, gagasan, pikiran dan perasaan spesifik yang terdapat dalam batin penerima serta bentuk tingkah laku yang dipilih (verbal atau nonverbal) merupakan tanggapan untuk dikirimkan sebagai pesan yang bermakna dan sekaligus menjadi langkah awal penerimaan pesan tersebut.

g.

Hambatan (noice) dalam ke-enam unsur di atas, yaitu hal-hal yang menggangu interaksi dan mempersulit Proses konseling yaitu antar pribadi baik konselor maupun konseli. Hambatan An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


dalam saluran adalah, misalnya; kegaduhan di dalam atau di luar ruangan pertemuan dan cara bicara yang gagap. Hambatan di pihak pengirim pesan adalah misalnya; berbicara tanpa menyusun pikiran terlebih dahulu, menjejalkan terlalu banyak gagasan dan perasaan dalam sekali bicara dan merumuskan pengalaman dengan cara yang kurang memadai. Hambatan di pihak penerima pesan adalah, misalnya; prasangka, kecenderungan untuk lekas mengadili orang lain, kesulitan untuk memandang pesan yang disampaikan dari sudut pandangan pengirim pesan dan kekurangan dalam mendengarkan keseluruhan pesan yang disampaikan.12 Dari gambar atau bagan di atas bisa diperhatikan proses Proses konseling antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk mencapai solusi dari masalah yang dihadapi. Tetapi perlu disadari dalam proses Proses konseling ketika konselor hendak mengajak konseli untuk berbicara tentang masalahnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena tidak semua konseli ingin menyampaikan masalah yang dihadapinya, sehingga perlu adanya teknik yang harus dilakukan oleh konselor dalam mengajak konseli untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya. Kathryn Geldard dan David Geldard menyampaikan dalam tulisannya ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika mengajak konseli berbicara tentang masalahnya yaitu; apakah situasinya tepat?, apakah waktunya tepat?, dan apakah saya adalah orang yang tepat untuk membantunya?. Ketika konselor mengajak konseli untuk berbicara perlu adanya sikap ekstra hati-hati, karena jika ada orang lain mendengarkan pembicaraan konselor dan konseli tentu konseli akan merasa malu untuk mengungkapkan masalah pribadinya. Terutama bila masalah yang dihapinya sangat menyakitkan, konseli akan mearasa sangat tertekan dan bahkan bisa menangis 12

Op. Cit., W.S. Winkel, hlm. 247-248.


191


ketika memulai pembicaraan, sehingga harus diperhatikan situasi dan waktu yang sesuai, begitu juga dengan kesesuaian diri dan kemampuan yang dimiliki, apakah sesuai atau orang yang tepat untuk membantunya. Dari gambar atau bagan dibawah ini, bisa diperhatikan proses Proses konslineg ketika konselor hendak mengajak konseli berbicara tentang masalah yang dihadapinya:13

13

Kathryn Geldrad & David Geldard, Counselling Skills in Evryday Life, Palgrafe McMilan, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 78-85.

192


12 Dr. Sumarto, S.Sos.I., M.Pd.I

Gambar 2 Proses Proses konseling ketika konselor hendak mengajak konseli Gambar 2 tentang masalah dihadapinya Proses Prosesberbicara konseling ketika konselor hendak yang mengajak konseli berbicara tentang masalah yang dihadapinya

Tindakan Konseli Tindakan Konseli

Tindakan Konselor Tindakan Konselor

Menunjukkan isyarat verbal atau

Menunjukkan isyarat verbal atau non verbal bahwa ada masalah

non verbal bahwa ada masalah

Menangkap isyarat tersebut dan mempertimbangkan Menangkapuntukisyarat terse mengajaknya berbicara atau dan mempertimbangkan un tidak

mengajaknya berbicara a tidak

Jika keputusan “ya” konselor memberikan ajakan awal

Jika keputusan “ya” konse memberikan ajakan awal

Responnya: Menolak, tidak

Membuka

ada

informasi

masalah

pribadi

Responnya:

Menolak, tidak

Membuka

ada Pembicaraan berakhir

masalah

informasi pribadi

Responnya?

Pembicaraan berakhir Menolak ajakan

Bertanya kepada diri sendiri: Apakah situasinya tepat? Apakah waktunya tepat? Apakah saya adalah orang yang tepat untuk membantunya?

Bertanya kepada diri sendiri: Apakah situasinya tepat? Ya Tidak waktunya tepat? Apakah Apakah saya adalah orang ya untuk membantunya? Menindaklanjuti tepat Menjauh

Melanjutkan pembicaraan

Ya

Tidak

Menindaklanjuti

Menjauh

tentang

Responnya?

masalahnya

Melanjutkan Menolak ajakan

pembicaraan

An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari -tentang Juni 2016

masalahnya

193


Gambar di atas menunjukkan proses Proses konseling ketika konselor hendak mengajak konseli untuk menyampaikan masalah yang dihadapi konseli, adakalanya konseli menolak ajakan dari konselor tetapi adakalanya konseli menerima ajakan konselor runtuk membicarakan masalah dan mencari jalan solusinya. Proses membantu konseli yaitu ketika konseli sedang memiliki masalah kemudian menerima ajakan dari konselor, konselor harus melakukan validasi yaitu menunjukkan kepada konseli bahwa konselor telah mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan konseli. Karena proses Proses konseling yang paling efektif adalah bukan langsung menasehati konseli tetapi mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh konseli mengenai masalah yang menghadapinya. Pentingnya validasi ini membut konselor harus berperan aktif mendengarkan konseli dan bersikap empati terhadap masalah yang konseli hadapi. Tidak cukup hanya mendengarkan tetapi konselor juga harus berperan aktif dalam mengamati setiap apa yang disampaikan konseli baik secara verbal maupun nonverbal serta mampu membawa masalah yang dihadapi konseli kedalam pikiran dan perasaan konselor. Gambar di bawah ini merupakan proses Proses konseling dalam bervalidasi yang merupakan lanjutan gambar di atas yaitu:14 2.

Proses Konseling

Pada gambar 1 sudah di jelaskan bagaimana proses Proses konseling yang terjadi antara konselor dan konseli, mulai dari penyampaian pesan dari konselor kemudian adanya respon dari konseli sehingga timbul yang disebut dengan feedback, tetapi perlu di ketahui setiap proses Proses konseling yang terjadi ada yang disebut dengan saluran yaitu proses jalannya Proses dari konselor

14

194

Ibid., hlm. 122-125. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016


kepada konseli begitu juga dengan sebaliknya, ada proses Proses secara primer dan sekunder. Menurut Onong Uchjana Effendi, proses Proses terbagi menjadi dua tahap yakni secara primer dan secara sekunder. Pertama proses Proses secara primer proses Proses secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (Simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses Proses adalah bahasa, (Gesture) isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator (konselor) kepada komunikan (komunikan). Kedua proses Proses secara sekunder proses Proses sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alatatau sarana sebagai media setelah memakai lambang sebagai media pertama. Misalnya, surat, telefon, media jejaring sosial, surat kabar, majalah, televisi, radio dan masih banyak lagi. Pentingnya peranan media yakni media sekunder dalam proses Proses, disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapaikomunikan. Twitter, Email, MMS, Facebook misalnya, merupakan media yang efisien dalam mencapai komunikan yang jaraknya jauh.15 3.

Keterampilan Dasar Proses Konseling

Konselor harus menguasai keterampilan konseling adalah hal ini adalah mutlak. Sebab dalam proses Proses konseling teknik yang baik merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. Seorang konselor yang efektif harus mampu merespon konseli dengan teknik yang benar, sesuai keadaan konseli saat itu. Respon yang baik adalah pernyataan-pernyataan verbal dan non verbal yang dapat menyentuh, merangsang, dan mendorong 15

Onong Uchjana Effendi, Ilmu Proses teori dan praktek (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. 2006), hlm.11. An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

195


sehingga konseli terbuka untuk menyatakan dengan bebas perasaan, pikiran dan pengalamannya. Selanjutnya konseli terus terlibat dalam mendiskusikan mengenai dirinya bersama konselor. Buku Materi Bimbingan Teknis Pengembangan Karir Guru BK Dikmen dijelaskan bahwa Proses antar pribadi atau interpersonal merupakan wahana utama dalam interaksi konseling, hal ini berarti bahwa di perlukan kejernihan makna dalam Proses sehingga tidak ada salah tangkap antara yang dimaksud oleh pihak yang menyampaikan pesan (konseli) dengan pihak yang menerima pesan (konselor) dan sebagaimana diketahui dalam Proses konseling, peran sebagai pengirim atau penerima pesan itu bergantian secara dinamis. Selanjutnya berbeda dari sumber dan penerima suara dalam sarana pancar-rekam mekanik, kejernihan dalam Proses antar pribadi juga sangat tergantung pada makna kontekstual yang melekat pada tiap ujaran dan isyarat non verbal yang lazimnya menyertai ujaran, yang pada dasarnya tergantung pada kesetaraan antara pengelola makna budaya yang digunakan oleh konselor dengan pengolah makna budaya yang digunakan oleh konseli.16 Pada dasarnya trust terbangun atas dasar dua unsur yang dipersepsi oleh konseli yaitu adanya kepercayaan oleh konseli kepada konselor bahwa konselor yang membantunya memiliki; memiliki kompetensi untuk menolong dirinya dan konselor tidak akan menggunakan kelebihan kompetensinya itu untuk mencederai dirinya. Oleh karena itu membangun kepercayaan juga bisa dari ketauladanan dari konselor dan hubungan keakraban yang ditampakkan oleh konselor bisa dalam Proses yang bersahaja dan

16 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan PTK Dimen, Materi Bimbingan Teknis Pengembangan Karir Guru BK Dikmen (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 129-130.

196



budi pekerti yang mulia. Konselor juga turut mengawasi dan membimbing kembali apabila konseli mengalami masalah lagi.17 4.

Hakikat dan Elemen-Elemen Proses Antar Pribadi (Interpersonal) yang Terjadi dalam Proses Proses Konseling

Hakikat Proses interpersonal adalah proses Proses yang berlangsung antara kamunikator yaitu konselor dan komunikan yaitu konseli. Menurut Alo Liliweri, Proses jenis ini yaitu Proses interpersonal dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang. Joseph A. DeVito mengemukakan definisi Proses interpersonal dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama melalui sudut pandang hubungan antar pasangan, dalam sudut pandang ini Proses interpersonal diartikan sebagai Proses yang yang dilakukan oleh dua orang yang telah memiliki hubungan yang baik. Sudut pandang kedua adalah sudut pandang perkembangan. Pandangan ini Proses interpersonal dianggap sebagai adanya suatu rentang dari impersonal pada satu sisi dan intim pada sisi yang lain. Proses interpersonal dibedakan oleh 3 faktor, yaitu data psikologi, pengetahuan yang menjelaskan, serta peraturan yang personal yang mapan. Adapun elemen-elemen Proses antar pribadi (interpersonal) menurut Joseph A. DeVito:18 1.

Pengirim dan penerima pesan Proses interpersonal sedikitnya melibatkan dua orang, setiap orang merasakan dan mengirim pesan (fungsi pengiriman), lalu diterima dan dipahami (fungsi penerima). Siapa, apa yang diketahui, apa yang dipercayai, nilai yang dimiliki, apa yang diinginkan, apa yang sudah dikatakan, bagaimana sikap dan lain-lain mempengaruhi yang individu katakan, bagaimana

17 18

Ibid, hlm. 130. Op. Cit., Joseph. A. Devito, hlm. 231.


197


cara individu mengatakan, pesan apa yang individu terima dan bagaimana individu mengartikan pesan itu. 2.

Pengkodean dan pemecahan kode Pengkodean yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang atau disusun terlebih dahulu dengan menggunakan katakata. Pengkodean adalah proses memproduksi pesan. Pemecahan kode adalah proses dimana komunikan menetapkan makna dan lambang yang disampaikan komunikator adanya. Pemecahan kode adalah tindakan menginterpretasikan kode. Proses Proses interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi interaksi, komunikator menyandi suatu pesan lalu menyampaikan pada komunikan dan komunikan mengawas sandi pesan tersebut. Komunikator menjadi encoder dan komunikan menjadi decoder. Jika komunikator sedang berbicara, ia menjadi encoder dan yang sedang mendengarkan menjadi decoder. Ketika komunikan memberikan tanggapan dan berbicara pada komunikator, maka komunikan ini akan menjadi encoder dan komunikator menjadi decoder. Tanggapan komunikan yang disampaikan kepada komunikator itu diriamakan umpan balik atau arus balik.

3.

Pesan Proses interpersonal tetap ada, pesan yang mengekspresikan pikiran dan perasaan harus dikirim dan terima. Proses interpersonal tidak selalu secara verbal. Konselor (komunikator) dan konseli (komunikan) dapat berkomunikkasi melalui gerakan, sentuhan sama seperti kita berProses secara verbal. Umpan balik memberitahu komunikator efek apa yang diberikannya kepada komunikan. Umpan balik dapat berasal dari diri sendiri (sebagaimana kita mendengar apa yang sudah kita katakan) atau orang lain baik secara verbal maupun nonverbal, dalam proses Proses

198



interpersonal umpan balik memiliki peran penting, karena pengirim dan penerima secara terus menerus dan bergantian memberi umpan balik dalam berbagai bentuk baik verbal maupun nonverbal, dalam situasi interpersonal umpan balik lebih sering diterima secara langsung setelah pesan disampaikan. 4. Gangguan Gangguan adalah segala sesuatu yang mengganggu kejernihan pesan dalam proses Proses, sehingga seringkali pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. 5.

Efek atau Pengaruh Proses Proses selalu memiliki berbagai akibat, baik pada salah satu pelaku atau keduanya. Efek dari kegiatan Proses mencakup 3 aspek yaitu: a.

Aspek kognitif Menyangkut kesadaran dan pengetahun, misalnya memperoleh pengetahuan atau belajar bagaimana menganalisis.

b.

Aspek afektif Menyangkut sikap, kepercayaan, emosi dan perasaan, misalnya perasaan sedih, gembira.

c.

Aspek konatif dan psikomotor Menyangkut perilaku atau tindakan berbuat seperti apa yang disarankan.

6. Chanel Proses Chanel Proses adalah media yang dilalui oleh pesan. Chanel berfungsi sebagai jembatan antara pengirim dan penerima pesan, contohnya berbicara, mendengar, mencium, melihat, mengeluarkan bau, dan bahkan untuk menyentuh untuk berProses. Hal-hal yang dapat dikatakan sebagai chanel adalah tatap muka, telepon, surat, televisi dan sebagainya.


199


7.

Konteks Cara kita berProses setiap saat berbeda dipengaruhi oleh konteks. Konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan kejadian. Tiga dimensi konteks Proses adalah fisik, sosial psikologis, dan temporal. Pada tahun 1995 Joseph A. DeVito menambahkan dua elemen Proses interpersonal, yaitu: kompetensi dan etika.

D. Kesimpulan Proses konseling merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan layanan konseling. Selain Proses konseling, faktor dari konselor (kualifikasi akademik dan kompetensi), konseli (adanya keinginan untuk merubah diri lebih baik), kelengkapan fasilitas dan lingkungan sekitar juga menentukan keberhasilan konseling. Proses konseling yang dilakukan juga harus memiliki karakteristik untuk mencapai keberhasilan layanan konseling yaitu harus dengan terbuka, memberikan dukungan kepada konseli untuk tidak mudah menyerah, berpikir dan bersikap positif kepada konseli dan tidak membeda-bedakan konseli yang ditangani seperti perbedaan etnis, suku, budaya, kaya dan miskin. Proses konseling yang memiliki karakteristik didukung dengan kualifikasi akademik dan kompetensi konselor serta fasilitas yang memadai maka keberhasilan konseling akan dapat dicapai. Keterampilan proses konseling perlu dikuasai oleh konselor karena saat ini berkembang pemikiran bahwa semua layanan the helping pofessionis mengutamakan penemuan self-healing capacity dari setiap individu yang di layani sehingga masing-masing mampu mengatasi masalahnya sendiri. Pada gilirannya, selain ditentukan oleh ketepatan pilihan paradigma, kemajuran proses Proses konseling ditentukan oleh kemampuan konselor dalam berproses yang akan mampu menjaring kapasitas konseli (positive asset search). Keterampilan dasar Proses konseling ada 3 yang perlu di pahami yaitu; keterampilan memperhatikan (attending) yaitu konselor harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan konseli baik dalam 200



penyampaian pesan verbal maupun non verbal, mendengarkan (listening) yaitu konselor lebih fokus pada mendengar pesan verbal yang disampian oleh konseli dan mempengaruhi (influencing) yaitu dalam proses Proses konseling, konselor harus mampu memberikan pengaruh kepada konseli, harapannya adalah perubahan dari sikap konseli yang sadar akan kesalahan yang dilakukannya dan berusaha untuk memperbaikinya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. DAFTAR PUSTAKA Arni Muhammad, Proses Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Proses. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2004. Joseph. A. Devito, Proses antar manusia. Jakarta: Profesional books, 1997. Kathryn Geldrad & David Geldard, Counselling Skills in Evryday Life, Palgrafe McMilan, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan PTK Dimen, Materi Bimbingan Teknis Pengembangan Karir Guru BK Dikmen. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Proses Antar Pribadi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Onong Uchjana Effendi, Ilmu Proses teori dan praktek. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. 2006. Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Proses. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 59-61. Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.


201


W. S Winkel. Bimbingan Konseling di Institusi Pendidikan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 1997.

202


Syamsul Arif

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT Syamsul Arif Abstrak Al-Qur’an lewat sebaran ayatnya baik yang bersifat global maupun spesifik mengemukakan bahwa ada tiga pilar yang merupakan sumber ekonomi umat, yaitu SDA, kewajiban bekerja, dan pendistribusian sumber ekonomi secara merata (zakat). Islam sebenarnya telah memberikan kebijaksanaan yang arif dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini terlihat dari adanya ayat alQur’an yang menerangkan siapa saja yang berhak menerima bagian zakat (QS. At-Taubah: 60). Di samping itu, untuk lebih mengoptimalkan peran zakat, maka perlu ditunjang oleh manajemen pengelolaan yang transparan dan professional serta berlandaskan pada peraturan pemerintah dan prinsip moral Islami. Kata Kunci: Ekonomi, Zakat dan Al-Qur’an

A. Pendahuluan Sejarah mencatat bahwa Islam pernah meraih masa-masa kejayaan dan begitu jauh meninggalkan umat-umat lainnya (Barat) yang masih terbelakang. Pencapaian itu dapat dilihat pada bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi. Misalnya, pada peristiwa staf Rasulullah SAW yang memungut zakat di Yaman, yaitu Muadz bin Jabal tidak menemukan seorang pun yang berhak menerima zakat (mustahik) yang dipungutnya. Selain itu, khalifah Umar bin Khattab dan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sukses menghantarkan rakyatnya menikmati kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari kebijaksanaannya dalam mengatur pendistribusian dana zakat. Ironisnya, kisah indah tersebut tidak dapat lagi disaksikan saat ini apalagi di Indonesia. Sebab selama bertahun-tahun negeri ini terpuruk karena dilanda berbagai permasalahan, termasuk kemiskinan. Fakta telah berbicara bahwa kelompok yang berada di bawah poverty line dari tahun An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

203

Pemberdayaan Ekonomi Umat...

ke tahun terus bertambah. Pada tahun 1995 terdapat 27 juta jiwa yang termasuk dalam katagori miskin (lihat Yusuf Qardhawi, 1995:5). Tahun 1998 jumlahnya membengkak menjadi 80 juta jiwa (lihat Agus Ahmad Safei, 2001: 35). Berbagai cara telah diupayakan untuk menanggulangi masalah tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Angka kemiskinan jumlahnya semakin tidak terbendung. Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty (2001: 41) menyatakan bahwa Islam adalah agama pemberdayaan. Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang demikian melekat pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Dengan terlebih dahulu menggali kembali sumber-sumber daya ekonomi umat, di antaranya zakat. Sangat jelas, konsep ekonomi yang dikemukakan al-Qur’an adalah bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan alat penting bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan secara total. Artinya kesejahteraan tidak hanya bersifat fisik dan material semata, namun juga bersifat psikis dan eskatologis (akhirat). Sengaja dalam tulisan ini, penulis membatasi diri pada segmen zakat sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Menurut hemat penulis, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun perekonomian umat Islam. Karenanya zakat tidak hanya dipahami untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi zakat juga berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan. Namun sungguh sayang, di tingkat kultural dan institusional, badan amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZIS) yang dibentuk pemerintah tidak berhasil mendapat kepercayaan masyarakat. Padahal, soal pengelolaan zakat selalu berpangkal pada kepercayaan publik. Mereka masih khawatir jika dana zakat yang mereka berikan dikorupsi atau dikelola bukan untuk kaum miskin. Publik lebih suka menyalurkan zakat langsung kepada individu atau lembaga zakat swasta. Tidak mengherankan jika BAZIS yang dibentuk pemerintah kalah bersaing dengan lembaga zakat swasta yang relatif dan modern, akuntabel dan dipercaya. 204


Syamsul Arif

Untuk mencapai cita-cita keadilan sosial, zakat harus dikelola dengan baik dan menggunakan sistem yang akuntabel. Sayang, pengelolaan zakat masih berkutat dalam bentuk-bentuk konsumtifkarikatif yang tidak menimbulkan dampak sosial berarti. Zakat hanya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik sehingga zakat tidak menjadi sistem sosial yang mampu melakukan transformasi sosial. Bahkan pembagian zakat justru sering menimbulkan malapetaka kemanusiaan. Karena itu, pada praktiknya dana zakat yang begitu fantastis masih tidak mampu berperan secara optimal untuk memberantas kemiskinan. Maka pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan zakat sebagai pemberdaya ekonomi umat? B. Pembahasan 1.

Islam dan Kemiskinan: Antara Cita dan Realita

Realitas kemiskinan merupakan fenomena ketidakberdayaan masyarakat yang berkaitan erat dengan faktor-faktor struktural dan kultural. Kemiskinan struktural biasanya diakibatkan oleh beberapa struktur yang berada dalam masyarakat tidak seimbang. Misalnya transisi, feodalisme, kapitalisme, dan perubahan teknologi yang begitu cepat. Kemiskinan ini juga disebut kemiskinan buatan karena adanya sikap pasrah disertai pandangan bahwa kemiskinan sudah menjadi takdir Tuhan. Akhirnya kemiskinan saat ini sudah menjadi sebuah budaya (cultural of poperty). Bahkan telah menjadi way of life yang diturunkan secara turun- temurun oleh keluarga miskin. Selain itu, kemiskinan juga bisa disebabkan karena malas bekerja, terbatasnya SDA dan SDM, rendahnya pendidikan dan ketidakseimbangan dalam memeperoleh atau pemakaian SDA. Kemiskinan bukan sesuatu yang berhenti pada angka statistik yang naik dan turun sesuai survei. Kemiskinan adalah sebuah realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang serius diderita dan dirasakan sebagian masyarakat. Tidak mengherankan jika ada orang An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

205


kaya membagikan zakat, ratusan hingga ribuan orang rela mengantre guna mendapatkannya, bahkan sampai ada yang meninggal. Anehnya, kemiskinan yang merajalela dan membelenggu itu banyak dipelihara elite ekonomi dan politik. Orang kaya yang memberi zakat uang tunai hampir setiap tahun adalah contoh pemeliharaan kemiskinan. Ia tidak beda dengan sinterklas yang membagi-bagi hadiah seakan setelah itu problem kemiskinan selesai. Padahal lebih baik memberi mereka modal untuk bekerja atau diberi pinjaman lunak untuk membuka usaha. Untuk memuseumkan kemiskinan, perlu direnungkan kembali fungsi utama agama (Islam). Kehadiran agama sejatinya bukan hanya sebagai obat penenang manusia saat dilanda kesedihan atau kegagalan. Agama berfungsi membebaskan manusia dari ketertindasan sosial yang dilakukan sesamanya. Hampir semua tokoh agama sejak awal mengabarkan perdamaian, kesejahteraan, keadilan sosial, dan bertekad menolong orang miskin dan tertindas. Dalam tataran praktis dan teoritits, ini amat terkait dengan teologi pembebasan yang diperkenalkan Gustavo Guiterrez. Menurutnya, teologi pembebasan mempunyai dua institusi penting. Pertama, teologi pembebasan sejak awal diciptakan sebagai komitmen aktif yang hadir untuk pembebasan. Teologi adalah refleksi kritis atas dan dari dalam praksis historis, serta praksis historis teologi pembebasan adalah menerima dan menghidupkan firman Tuhan melalui iman. Kedua, dalam teologi pembebasan, sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Dan ini hanya bisa diungkapkan dalam konteks sejarah yang nyata tentang pembebasan terhadap orang miskin dan orang tertindas. Maka jika teologi harus berhubungan dengan praksis historis yang nyata, aksi konkretnya adalah membela orang miskin. Ini tidak hanya dijadikan bentuk refleksi, tetapi adalah subjek historis atas praksis teologi. Jelas bahwa sejatinya agama bisa menjadi kekuatan 206


Syamsul Arif

penting dalam melakukan langkah nyata mengakhiri kemiskinan jika teologi yang dianut adalah teologi pembebasan. Orang miskin yang selama ini menjadi objek dalam politik, dan sering dikeluarkan dari lembar sejarah serta objek pembagian uang zakat, harus diberi harapan kemajuan dan ruang untuk berbicara. Selain itu, perlu dicontoh pengalaman Muhammad Yunus di Bangladesh dengan program Grameen Bank. Keberhasilannya untuk memeuseumkan kemiskinan membutuhkan kesabaran, keseriusan dan tanpa pamrih politik. Dengan membangkitkan kepercayaan diri dan menjadikan orang miskin mampu mengerahkan segenap sumber daya dan modal yang dimilikinya. Tentu saja struktur ketimpangan sosial dan politik serta kebijakan pemerintah yang tidak memihak orang miskin harus diakhiri. Elite politik jangan hanya gemar perang wacana angka kemiskinan, tetapi sama sekali tidak melakukan aksi nyata (http://www.keadiansosial.wordpress.com). 2.

Perspektif Al-Qur’an tentang Sumber Daya Ekonomi

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam yang primer sebenarnya sudah sejak dini memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber daya ekonomi umat. Al-Qur’an lewat sebaran ayatnya baik yang bersifat global maupun spesifik mengemukakan bahwa ada tiga pilar yang merupakan sumber ekonomi umat, yaitu: a.

Sumber Daya Alam

Alam merupakan karunia Allah bagi umat manusia. direnungkan, sesungguhnya banyak ayat al-Qur’an menganjurkan untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki dan berusaha meransang akal untuk mengeksplorasi kekayaan yang diantaranya berupa:

Jika yang alam alam

Tumbuh-tumbuhan Setidaknya ada sekitar 200 ayat al-Qur’an (salah satunya dalam QS. Al-An’am: 142) yang menyinggung masalah botani (ilmu tumbuh-tumbuhan) yang menunjukkan betapa urgen sektor tersebut.


207


Ilmu botani sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, karena di samping berguna dari segi ekonomi, juga memiliki latar belakang teologi. Sebab kehadiran tumbuhan itu sendiri merupakan bukti adanya Allah, zat yang maha kuasa (Kaelany HD, 2000: 198-199). Air Air merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan manusia, karena manfaatnya yang begitu kompleks. Dari penggunaan yang paling kecil (minum, mencuci, mandi, dan memasak) hingga penggunaan untuk pertanian dan pembangkit listrik. Air laut pun dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk jalur transportasi antar pulau atau benua. Selain itu, air laut juga dapat dibuat garam dan tempat mencari ikan serta menyimpan kekayaan yang luar biasa (QS. An-Nahl:14). Bahan tambang Ayat al-Qur’an yang secaara jelas mengemukakan tentang pertambangan dapat ditemui dalam QS. Al-Hadid: 25. Dengan isyarat inilah para sarjana muslim pada abad pertengahan terdorong untuk menyusun karangan dalam bidang mineralogi, di antaranya Jabir Al-Kindi. Bahkan Ibnu Sina yang populer disebut sebagai Bapak Kedokteran sempat menulis tentang pegunungan, bebatuan dan barang tambang. Akhirnya buku tersebut dipercaya sebagai pembuka jalan dalam sejarah geologi (Kaelany HD, 2000: 203). Kewajiban Bekerja Tidak ada suatu agama pun yang mewajibkan bekerja sebagaimana Islam mewajibkan kepada para pemeluknya (QS. AtTaubah: 105). Islam membenci orang yang bersifat nonproduktif dan hidup sebagai parasit yang menyandarkan hidupnya kepada orang lain. Teori peuparisme seharusnya tidak lagi tumbuh dalam Islam. Meskipun ajaran tentang zuhud itu memang ada, tetapi banyak disalah-artikan oleh sebagian kaum muslim. Mereka berasumsi 208


Syamsul Arif

bahwa dunia adalah bangkai dan barangsiapa yang menyukainya, laksana anjing yang memakan bangkai. Interpretasi yang salah ini telah membuat umat Islam mengalami berbagai kemunduran, terutama di bidang ekonomi. Padahal ajaran zuhud dalam Islam berarti menyucikan diri dari nafsu harta dan kebendaan, tanpa mereduksi aktivitas dalam perjuangan mencari penghidupan (Abdullah Zaky Al-Kaaf, 2002: 83). Yusuf Qardhawi (1995: 51) berpendapat bahwa bekerja merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan serta unsur penting untuk memakmurkan bumi. Bukankah manusia sebagai khalifah di bumi diperintahkan Allah untuk memakmurkan bumi, sebagaimana nasehat Nabi Saleh AS kepada kaumnya yang diabadikan dalam QS. Hud: 61 berikut: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah mnciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” b. Pendistribusian Sumber-Sumber Ekonomi Secara Merata Tatanan dunia saat ini memang jauh dari ideal. 18% penduduk dunia menguasai 80% SDA (Tariq Ramadhan, 2003: 419). Hal ini menunjukkan tidak meratanya sumber daya ekonomi karena hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Mengantisipasi hal tersebut, maka al-Qur’an mengeluarkan konsep keadilan dalam bidang ekonomi (QS. Al-Hasyar: 7). Pada prinsipnya, harta itu tidak boleh terpusat pada golongan aghniya saja. Sebab jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan menimbulkan disparitas dalam bidang ekonomi dan sosial (Didin Hafidhuddin, 1998: 216). Al-Qur’an seringkali mengecam orang yang menikmati hartanya hanya untuk diri sendiri, sehingga mengabaikan nasib dhu’afa (QS. Al-Ma’un: 1-3). Dan juga memberikan ultimatum yang sangat tegas bagi para penimbun harta yang tidak menafkahkannya di jalan Allah, sebagaimana dalam QS. AtTaubah: 34-35 berikut: An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

209


“…Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” Konsep pendistribusian sumber daya ekonomi dalam al-Qur’an sangat bertolak belakang dengan prinsip distribusi kapitalisme dan sosialisme. Dalam negara kapitalis, distribusi sumber ekonomi hanya bertumpu pada kepentingan kaum elite saja. Sedangkan dalam negara sosialis, distribusi sumber daya ekonomi dikendalikan oleh negara, dan hak kepemilikan individu sama sekali tidak diakui. Tatanan dan filsafat pendistribusian dalam Islam berbeda dengan kedua sistem tersebut, karena Islam mengakui hak kepemilikan individu tanpa melupakan hak mustadh’afin. Bukti konkretnya, Islam mensyariatkan kewajiban berzakat kepada pemeluknya yang memiliki harta berlebih. Sementara itu, menurut Zainal Arifin (dalam An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan dan Hukum, 2010: 130) di antara cara pendistribusian sumber daya ekonomi atau pembelanjaan harta kepada masyarakat umum antara lain dengan jalan infaq, shadaqah, zakat, wakaf, hibah, qurban dan pajak. 3.

Zakat: Sebuah Alternatif dalam Memberdayakan Ekonomi Umat a.

Filosofi Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan harta benda. Bahkan al-Qur’an menjadikan shalat dan zakat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 11: “apabila mereka kaum 210


Syamsul Arif

musyrik bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama…” Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat zakat dituntut untuk menunaikannya (QS. At-Taubah: 103). Agama menetapkan ‘amilin di samping menetapkan sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan. Zakat diwajibkan terhadap manusia karena tiga landasan filosofis (Quraish Shihab, 1994: 323), yaitu: istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi), solidaritas sosial, dan persaudaraan. b. Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Sebuah Solusi Sebenarnya bagi penganut teori fungsionalis dari stratifikasi (dipelopori oleh Davis), ditemukan bahwa kemiskinan memiliki empat fungsi, antara lain: fungsi ekonomi. Kemiskinan dapat mendorong timbulnya penyediaan lapangan pekerjaan, adanya kaum pekerja kasar dan pemanfaatan barang bekas oleh para pemulung. fungsi sosial. Kemiskinan juga dapat menimbulkan altruisme (kebaikan spontan) orang kaya terhadap orang miskin dan menyebabkan berdirinya badan amal. fungsi kultural. Menjadi inspirasi bagi para sastrawan untuk melahirkan suatu karya yang memberikan gambaran kehidupan kaum dhu’afa. Kemiskinan juga dapat membentuk budaya saling mengayomi di antara masyarakat. fungsi politik. Menstimulus para teknokrat dalam membuat kebijakan yang berpihak pada kelompok marginal ini. Ternyata jika diperhatikan secara seksama, ajaran Islam sangat relevan dengan sejumlah fungsi di atas. Islam memandang bahwa kemiskinan dan keterbelakangan umat adalah tanggung jawab umat Islam seluruhnya (fungsi sosial dan kultural). Al-Qur’an menjelaskan bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintainya secara An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

211


berlebihan. Akibatnya, tidak ada usaha untuk membantu kaum lemah (Didin Hafidhuddin, 1998: 216). Sementara orang seringkali melupakan tanggung jawab sosialnya, meskipun telah memiliki kelebihan harta. Maka alQur’an mengeluarkan suatu ketetapan agar tanggung jawab tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Dalam hal ini, alQur’an selain menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, juga menetapkan kewajiban berzakat. Islam menjadi agama pertama yang mengeluarkan undang-undang jaminan sosial bagi kaum miskin. Dengan perintah zakat, Islam mencoba menimbun jurang pemisah antara si kaya (the have) dengan si miskin (the have not). Menurut Didin Hafidhuddin (2003: 90), zakat merupakan salah satu instrument terpenting dalam pemerataan pendapatan (economic with equity) sebagai langkah awal untuk membangun kesejahteraan umat. Namun, zakat sebagai sumber dana bagi pemberdayaan ekonomi umat, saat ini masih belum mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan SDM. Menurut hemat penulis, akar masalah yang mengganjal zakat untuk berperan secara optimal terletak pada pendistribusian dana zakat dan pendayagunaannya. Islam sebenarnya telah memberikan kebijaksanaan yang arif dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini terlihat dari adanya ayat al-Qur’an yang menerangkan siapa saja yang berhak menerima bagian zakat (QS. At-Taubah: 60). Diharapkan dengan adanya petunjuk mengenai pendistribusuan dana zakat, maka penyaluran dana zakat hendaknya tepat sasaran. Pendayagunaan zakat juga hendaknya diarahkan kepada hal yang bersifat produktif. Misalnya, untuk memberdayakan ekonomi umat (pemberian modal bagi kaum miskin), peningkatan kualitas SDM (mengadakan kegiatan

212


Syamsul Arif

pelatihan) dan mengadakan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Zakat termasuk potensi besar yang dimiliki Islam untuk menciptakan keadilan sosial, terutama untuk membantu fakir miskin. Islam sebagai agama universal memiliki mekanisme yang jelas tentang distribusi kekayaan untuk keadilan sosial. Karena dengan membayar zakat, terjadi sirkulasi kekayaan dalam masyarakat. Secara global, potensi zakat cukup besar. Asumsinya, besar zakat yang dapat dikumpulkan adalah 2,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi itu, Arab Saudi memiliki potensi zakat hingga 5,4 M dolar A$ (Rp 48,6 trilyun), Turki sekitar 5,7 M dolar A$ (Rp 51,3 trilyun), sedangkan Indonesia sekitar 4,9 M dolar A$ (44,1 trilyun) (http://www.keadilansosial.wordpresscom). Meskipun demikian, fakta menunjukkan kondisi yang amat ironis. Hingga kini belum ada satu negara Islam pun yang mampu mengumpulkan zakat hingga 2,5% dari PDBnya. Padahal jika dikelola dengan baik, efektif dan efisien, zakat dapat diarahkan pada usaha pemerataan ekonomi masyarakat. Masyarakat miskin akan mendapatkan haknya secara baik guna memenuhi kebutuhan dasar. Dengan begitu, zakat akan berfungsi sebagai salah saru instrumen pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat dapat membentuk integrasi sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik juga dapat berdampak tiga hal bagi muzakki (Quraish Shihab, 2004: 325). Pertama, mengikis habis sifat kikir di dalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah. Hingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. Kedua, menciptakan An-Nahdhah, Vol. 10 No. 1 Januari - Juni 2016

213


ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada muzakki, tapi juga mustahik. Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi ekonomis-psikologis dan sisi spiritual (QS. Al-Baqarah: 276). Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik di masyarakat menjadi amat penting. Institusi zakat, selain sebagai lembaga di masyarakat, juga sebagai sistem atau mekanisme yang berfungsi mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja atau memberi bantuan modal guna membuka usaha mandiri. Di samping itu, transformasi pengelolaan zakat ke arah yang lebih mensejahterahkan kaum miskin adalah cita-cita bersama untuk menciptakan keadilan sosial. Untuk lebih mengoptimalkan peran zakat, maka perlu ditunjang oleh manajemen pengelolaan yang transparan dan profesional serta berlandaskan pada peraturan pemerintah dan prinsip moral islami. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah:

214

a.

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat.

b.

Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di Tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupatan/Kotamadya.

c.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaqq dan Shadaqah.

d.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

e.

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.


Syamsul Arif

C. Kesimpulan Dari uraian di atas, dapat di tarik beberapa kesimpulan, di antaranya: 1.

Kemiskinan saat ini sudah menjadi sebuah budaya (cultural of poperty). Bahkan telah menjadi way of life yang diturunkan secara turun-temurun oleh keluarga miskin. Selai itu, kemiskinan juga bisa disebabkan karena malas bekerja, terbatasnya SDA dan SDM, rendahnya pendidikan dan ketidakseimbangan dalam memeperoleh atau pemakaian SDA.

2.

Al-Qur’an lewat sebaran ayatnya baik yang bersifat global maupun spesifik mengemukakan bahwa ada tiga pilar yang merupakan sumber ekonomi umat, yaitu SDA, kewajiban bekerja, dan pendistribusian sumber ekonomi secara merata (zakat).

3.

Islam sebenarnya telah memberikan kebijaksanaan yang arif dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini terlihat dari adanya ayat alQur’an yang menerangkan siapa saja yang berhak menerima bagian zakat (QS. At-Taubah: 60).

4.

Di samping itu, untuk lebih mengoptimalkan peran zakat, maka perlu ditunjang oleh manajemen pengelolaan yang transparan dan professional serta berlandaskan pada peraturan pemerintah dan prinsip moral islami. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Agung Harapan. Abdullah Zaky Al-Kaaf, 2002, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Setia. Agus Ahmad Safei, 2001, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru Islam Press.


215


Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty, 2001, Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, Bandung: Remaja Rosdakarya. Didin Hafidhuddin, 1998, Dakwah Aktual, Jakarta: Gema Insani Press. _______, 2003, Islam Aplikatif, Jakarta: Gema Insani Press. Kaelany HD, 2000, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, Jakarta: Bumi Aksara. Quraish Shihab, 1994, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan. Tariq Ramadhan, 2003, Menjadi Modern Bersama Islam, (terj. Zubair dan Ilham B. Saenong), Bandung: Mizan. Yusuf Qardhawi, 1995, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press. An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan dan Hukum, 2010, Vol. 4, No. 1. http://www.com.

216


Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016 ISSN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN Konsep Teori dan Aplikasi Kasful Anwar.Us

Recommend Documents