41
V. ANALISIS PROGRAM LAYANAN BIRO HUMAS BIDANG PENERANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU 5.1. Keragaan Program Layanan Biro Humas Bidang Penerangan. 5.1.1. Program dan Kegiatan Program layanan biro humas bidang penerangan ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor. 11 Tahun 2009. Dari hasil studi lapangan dengan melakukan reduksi data yang di dapat dari kantor humas bidang penerangan diketahui
bahwa pada Tahun 2009 telah dilakukan beberapa kegiatan yang
difokuskan pada : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran yaitu program yang berhubungan dengan kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan humas seperti : a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan dan majalah bagi karyawan/pegawai humas serta lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah kebutuhan bahan bacaan terpenuhi. b. Penyediaan jasa pendukung peningkatan jasa kehumasan seperti iklan, pembayaran iklan, pengambilan foto kegiatan dan pencetakan foto, pengeditan video dan lain-lain. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa pendukung kinerja kehumasan berupa panplet, pegawai kontrak, ATK dan lain-lain, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pendukung kinerja kehumasan. c. Dukungan operasional biro humas. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rutinitas kehumasan, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya efektifitas pelaksanaan tugas-tugas rutin humas.
42 2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai bentuk penerapan good governance yaitu program yang dibuat untuk mengkomunikasikan
dan
menginformasikan
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Riau, baik dengan pembuatan majalah, buku, website pemerintah, poster dan lain-lain, seperti : a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi dengan kegiatan penerbitan Majalah Riau Makmur. Output dari kegiatan ini adalah publikasi Majalah Riau Makmur sebanyak 12 edisi dalam satu tahun, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi pembangunan secara keseluruhan dalam bentuk publikasi cetak. b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi dengan kegiatan penerbitan Majalah Puan. Output dari kegiatan ini adalah publikasi kegiatan pemberdayaan perempuan di Propinsi Riau melalui penerbitan Majalah Puan sebanyak 10 edisi dalam satu tahun, sedangkan outcome dari kegitan ini adalah tersedianya informasi pembangunan, khususnya pemberdayaan perempuan dalam bentuk publikasi cetak. c. Penyusunan, penjilidan dan pencetakan bahan-bahan presentasi gubernur Output dari kegiatan ini adalah penyusunan, penjilidan dan pencetakan bahan-bahan presentasi gubernur terlaksana, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi pembangunan dan terkelolanya dengan baik arsip-arsip hasil pembangunan. d. Peningkatan dan perawatan jaringan LAN. Output dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan penggunaan jaringan LAN, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya penggunaan jaringan LAN untuk mendukung kinerja aparatur humas. e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi dalam bentuk penyediaan buku saku kehumasan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya buku saku informasi Riau, sedangkan outcome dari kegiatan
ini
adalah
tersedianya
informasi
pembangunan
secara
keseluruhan dalam bentuk buku saku. f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi dalam bentuk bulletin, society dan poster. Output dari kegiatan ini adalah
43 tersedianya bulletin, society dan poster. sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi pembangunan daerah dalam bentuk bulletin, society dan poster. g. Pembinaan dan pemgembangan sumber daya komunikasi dan informasi (study comparative). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya study compatarive, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah memberikan masukan dan pengalaman terhadap insan pers. h. Pengadaan peralatan audio visual. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan audio visual, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan peralatan yang menunjang kegiatan komunikasi informasi dan media. i. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (forum kehumassan). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya forum koordinasi dan workshop pejabat kehumasan, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi antar pejabat kehumasan untuk mendukung kinerja kehumasan. 3. Program fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui kegiatan pelatihan, seperti: a. Pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi (pelatihan jurnalistik dan orientasi kehumasan). Output dari kegiatan ini adalah pelatihan jurnalistik dan orientasi kehumasan terlaksana, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan intelektualitas pejabat humas dalam bidang jurnalistik. Program layanan dan kegiatan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam tahun tahun 2009 telah berjalan dengan cukup baik. Hampir semua kegiatan dapat terlaksana. Rata-rata relaisasi kegiatan biro humas bidang penerangan mencapai 84.87 persen dengan realisasi keuangan sebesar 77,65 persen. Kegiatan belum dapat tercapai secara keseluruhan disebabkan luasnya cakupan kegiatan biro humas bidang penerangan dengan sumber daya
44 manusia yang masih terbatas baik dalam bentuak kualitas maupun kuantitasnya. Program kegiatan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5. Program dan kegiatan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 No 1
2
3
4
5
6
Penaggung jawab Kepala Biro Humas
Waktu Kegiatan Jan- Des setiap tahun
Kabag Penerangan
Kepala Biro Humas
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan Jurnalistik dan Orientasi Kehumasan) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (Studi Komparatif)
Kabag Penerangan
Program
Kegiatan
Pelaksana
Terlaksananya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah Terlaksananya penyediaan jasa pendukung kinerja kehumasan Meningkatnya kualitas SDM aparat humas pendukung kinerja kehumasan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan jasa pendukung peningkatan jasa kehumasan
Kabag Penerangan
Terwujudnya koordinasi dalam publikasi pembangunan, dengan terlaksananya studi komperatif Terwujudnya kesamaan pandangan dan pemahaman dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan Tersedianya SDM yang terlatih dibidang penyusunan naskah pidato dan bahanbahan presentasi
Bahan
Keterangan
Surat Kabar dan majalah
Berlangganan setiap hari, minggu dan bulan
Jan- Des setiap tahun
Iklan, galeri/society dan advertorial
Kerjasama dengan media cetak online dan elektronik
Kepala Biro Humas
Agustus – sept setiap tahun
Bahan- bahan pelatihan
Kerjasama dengan jurnalis
Kabag Penerangan
Kepala Biro Humas
November, desember setiap tahun
Narasumber, Akomodasi dan konsumsi. dll
Wartawan peliput kegiatan pemprov.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (Studi Komparatif)
Kabag Penerangan
Kepala Biro Humas
Juni, juli
Narasumber, Akomodasi dan konsumsi. dll
Pejabat bagian humas di kabupaten dan kota
Penyusunan, penjilidan dan percetakan bahan-bahan presentasi gubernur
Kabag Penerangan
Kepala Biro Humas
Sept, oktober setiap tahun
Pejabat biro humas kabupaten/kota se-Provinsi Riau
Pejabat bagian humas di kabupaten dan kota
Untuk menjalankan kegiatan dan program layanannya dukungan pendanaan maupun peralatan pendukung merupakan salah satu pendukung tingkat
45 keberhasilan kinerja humas bidang penerangan, Pendanaan yang baik serta peralatan yang memadai tidak akan mampu memperoleh outcome yang baik dalam pelaksanaan program kegiatan, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memadai dalam mensukseskan kegiatan humas bidang informasi. Dari hasil studi di kantor biro humas diketahui susunan organisasi yang menggambarkan keadaan sumber daya manusia di kantor biro humas bidang penerangan, dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6 . Susunan Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan pendidikan dan jabatan Tahun 2009 No
Pendidikan
Jabatan
Jumlah (orang)
1.
S2
Kepala biro humas
1
2.
S3
Kepala bagian
1
3.
S2
Kepala bagian
2
4.
S1
Kepala bagian
1
5.
S2
Kepala sub bagian
5
6.
S1
Kepala sub bagian
3
7.
D3
Kepala sub bagian
1
8.
SMA
Kepala sub bagian
3
9.
S2
Staff biro humas
5
10.
S1
Staff biro humas
5
11.
D3
Staff biro humas
3
12.
SMA
Staff biro humas
18
Jumlah
48
Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusian di kantor Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau cukup tinggi, dengan sumber daya manusia yang cukup tinggi bisa dikatakan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau akan mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi
kegiatan humas merupakan kegiatan yang spesifik
dengan keahlian khusus baik di bidang kehumasan maupun jurnalistik. Dari hasil wawancara dengan pegawai diketahui bahwa sumber daya manusia di kantor Biro
46 Humas sangat sedikit yang berlalatar belakang pendidikan komunikasi maupun kehumasan. Hasil wawancara dengan seorang Kasubbag. Bina Penerbitan, RHG sebagai berikut : “Sumber daya manusia pada Kantor Biro Humas Sekretariat Daerah Propinsi Riau dapat dikatakan cukup tinggi, namun demikian dari latar belakang pendidikannya perlu diketahui bahwa sangat sedikit yang berlatar belakang komunikasi maupun humas. Dengan keadaan demikian telah dibuat program penguatan kapasitas bagi pegawai humas dalam bentuk pelatihan yang berhubungan dengan sistem komunikasi, jurnalistik maupun prinsip-prinsip kehumasan, diharapkan dengan pelatihan ini dapat menunjang keberhasilan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada masa yang akan datang. Dengan sumber daya manusia yang cukup tinggi diharapkan adopsi ilmu pengetahuan tersebut dapat cepat terserap oleh pegawai”.
5.1.2. Program Pengembangan Masyarakat Melalui Biro Humas Bidang Penerangan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam perannya sebagai juru bicara Pemerintah Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan peran yang staregis dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dalam hal ini adalah dengan melakukan komunikasi dua arah (two way). Komunikasi dua arah ini jika dilakukan dengan benar bukan saja dapat digunakan sebagai peningkatan image/citra Pemerintah Riau, akan tetapi juga dapat berguna bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Riau dalam bentuk sumbang saran bagi kegiatan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada kegiatan monitoring dan evaluasinya. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan akan mendorong peningkatan pembangunan baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitasnya. Analisis program pengembangan masyarakat melalui biro humas bidang penerangan ini dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau melakukan pengembangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan strategi pengembangan masyarakat
47 seperti
advokasi,
pengorganisasian
komunitas,
pengembangan
jaringan,
pengembangan kapasitas serta komunikasi, informasi dan edukasi. Analisis ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pegawai biro humas bidang penerangan serta masyarakat dalam hal ini adalah wartawan media massa, sebagai berikut : 1. Advokasi Advokasi di sini diarahkan pada tindakan-tindakan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan, baik berupa undang-undang, peraturan, program ataupun sistem anggaran yang merupakan wewenang di tingkat tertinggi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau, publik maupun swasta. Kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas sangat berpengaruh pada hasil advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh biro humas bidang penerangan adalah melakukan proses pembelajaran dalam bentuk penyajian informasi yang berimbang di masyarakat tentang perkembangan kegiatan pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau. Informasi yang diberikan dapat merupakan counter atau penjelasan terhadap isu – isu yang negatif
kepada pemerintah
maupun pimpinan pemerintahan. Kegiatan ini juga dapat berupa penjelasan secara langsung maupun melalui media massa terhadap statement – statemen
dari
pimpinan (Gubernur) yang mungkin kurang dapat dimengerti oleh masyarakat luas atau telah mendapat tanggapan yang salah dari masyarakat, dalam hal ini biro humas menjadi juru bicara pemerintah untuk meluruskan permasalahan tersebut. Hasil wawancara dengan pegawai Biro Humas diketahui bahwa strategi advokasi biro humas yang dilakukan pada masyarakat dilakukan melalui pemberitaan pada media massa cetak maupun elektronik. Wawancara dengan Kasubbag. Dokumentasi, AS sebagai berikut :sebagai berikut : “Dalam membuat kebijakan Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Humas Bidang Penerangan selalu melakukan sosialisasi di media massa maupun elektronik, kegiatan ini pada dasarnya untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat di Provinsi Riau sebelum dan sesuadah kebijakan di buat. Media massa maupun cetak dijadikan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Riau dalam hal ini
48 biro humas bidang penerangan, hal ini dibuat agar masyarakat lebih leluasa memberikan pandangan dan masukan yang bersifat membangun melalui media massa”
Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini biro humas bidang penerangan media massa, cetak maupun elektronik dapat memberikan advokasi pada masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa wartawan media cetak nasional maupun daerah umumnya mengatakan bahwa advokasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau berjalan dengan cukup baik dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam
mempengaruhi
kebijakan
pemerintah
yang
lebih
terfokus
pada
pengembanngan ekonomi masyarakat. Wawancara dengan salah satu wartawan pimpinan redaksi Riau Pos, RI, sebagai berikut : “Sebagai upaya pemberian advokasi pada masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, media massa di Provinsi Riau bekerja sama dengan biro humas bidang penerangan telah melakukan pemberitaan yang berimbang dengan memberitakan kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Riau serta rencana kebijakan maupun pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat di media massa di sepanjang tahun 2009 telah menunjukkan adanya peran pertisipatif positif masyarakat bagi pembangunan di Riau. Namun demikian media cetak sangat menyadari adanya keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti diketahui bersama bahwa konsumsi pada media cetak sebahagian besar ada pada masyarakat kelas menengah ke atas dan kurang pada masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan demikan pemberian advokasi pada masyarakat melalui media cetak belum dapat menyentuh masyarakat luas. Agar advokasi dapat berjalan dengan baik staff/pegawai biro humas bidang penerangan juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup aturan-aturan hukum, baik pada Kitab Undang – undang Acara Pidana maupun Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang – undang Pemerintahan Daerah, Undang undang birokrasi kepemerintahan. Pengetahuan ini tentunya sangat membantu membuat jawaban – jawaban atas ekspektasi maupun pendapat dari masyarakat yang mungkin negatif terhadap kegiatan – kegiatan Pemerintah Riau. Untuk itu pada masa yang akan datang disarankan agar Pemerintah Provinsi Riau melalui biro humas bidang penerangan dapat membuat sebuah mekanisme yang baik dalam pelaksanaan
49 kegiatan pengembangan masyarakat (advokasi), sehingga terjadi komunikasi dua arah (pemerintah-masyarakat) yang lebih baik dan menyentuh semua lapisan masyarakat”. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa advokasi sebagai bentuk program pengembangan masyarakat belum dapat dilakukan secara baik oleh biro humas bidang penerangan, kegiatan advokasi melalui kegiatan komunikasi masih dilaksanakan oleh media cetak/elektronik sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kegiatan Advokasi lebih banyak dilakukan satu arah dan belum optimal pelaksanaannya dengan melakukan komunikasi dua arah, untuk itu diperlukan mekanisme dan staregi baru dalam kegiatan advokasi ini. 2. Pengorganisasian komunitas Pengorganisasian komunitas dibuat agar masyarakat mempunyai media untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah di sekitarnya. Biro humas Bidang Penerangan dalam menjalankan kegiatan programnya belum memakai strategi pengorganisasian komunitas. Saat ini biro humas belum melihat adanya peluang, bentuk program serta kepentingan untuk membentuk organisasi komunitas dalam memdukung kegiatan program biro humas khususnya bidang penerangan. Dari hasil wawancara baik dengan pegawai di biro humas bidang penerangan maupun dengan wartawan media cetak menunjukkan belum adanya kegiatan pengorganisasian komunitas dalam mendukung program kegiatan biro humas khususnya bidang penerangan. 3. Pengembangan jaringan Pengembangan jaringan dilakukan untuk
menjalin kerjasama dengan
pihak lain (individu, kelompok dan atau organisasi) agar bersama-sama saling mendukung untuk mencapai tujuan. Biro humas bidang penerangan dalam pelaksanann program pengembangan masyarakat belum melakukan kegiatan pengembangan
jaringan di aras komunitas. Pengembangan jaringan hanya
dilakukan pada kelembagaan biro humas sendiri yaitu melalui kerjaama dengan lembaga masyarakat seperti media massa baik cetak maupun elektronik pada aras nasional maupun daerah. Kerjasama ini diarahkan untuk memberikan informasi
50 tentang kegiatan Pemerintah Provinsi Riau maupun kebijakannya serta tanggapan masyarakat yang ditumbulkan atas kegiatan tersebut melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan image/citra Pemerintah Provinsi Riau di mata masyarakat. 4. Pengembangan kapasitas Pengembangan kapasitas merupakan suatu upaya peningkatan kemampuan masyarakat di segala bidang. Pengembangan kapasitas mencakup tiga hal, yaitu : kapasitas individu, kapasitas institusi, dan kapasitas sumber daya. Hasil wawancara dengan pegawai Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, didapat bahwa biro humas melakukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui kegiatan penyebaran informasi dan kebijakan Pemerintah Riau melalui pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik, iklan, pamplet, selebaran, website, penerbitan ,majalah dan lain-lain. Hasil wawancara dengan staff biro humas bidang penerangan, BYT, yaitu : “Pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh biro humas bidang penerangan dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dilakukan oleh biro humas sendiri melalui kegiatan penerbitan majalah, buku saku, website, selebaran, panplet,. Cara yang lain adalah dengan menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik untuk membuat pemberitaan mengenai kegiatan pemerintah maupun kebijakannya. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat menjadi meningkat pengetahuan dan pemahamannya mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan, serta kebijakan yang akan dibuat serta yang sedang dilaksanakan. Meningkatnya kapasitas masyarakat diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan” Wawancara dengan beberapa orang wartawan media cetak didapati bahwa pengembangan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemberitaan di korankoran terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap proses pembangunan di Provinsi Riau, masyarakat menjadi lebih kritis dan mau memberikan masukan yang positif maupun negatif terhadap semua
51 bentuk kebijakan maupun kegiatan pembangunan. Kutipan wawancara wartawan harian Kompas, SR yaitu : “Masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh pemberitaan yang berimbang mengenai kegiatan pembangunan daerah maupun segala bentuk kebijakan yang sedang dibuat maupun yang sedang dilaksanakan. Pemberitaan yang berimbang ini telah mampu meningkatkan kapasitas masyarakat di Provinsi Riau yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dengan memberikan sumbang saran maupun kritikan yang membangun terhadap kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun demikian Pemerintah Riau melalui biro humas bidang penerangan juga harus mempunyai bentuk strategi baru yang lebih baik dalam peningkatan kapasitas masyarakat dengan menyentuh semua lapisan masyarakat”
Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui biro humas bidang penerangan telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yaitu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh biro humas masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat, untuk itu diperlukan upaya terobosan baru agar peningkatan kapasitas masyarakat dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih luas terhadap kegiatan pembangunan daerah. 5. Komunikasi, informasi dan edukasi Komunikasi, informasi dan edukasi merupakan
proses pengelolaan
informasi, pendidikan masyarakat, dan penyebaran informasi untuk mendukung keempat komponen di atas. Hasil wawancara dengan pegawai Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, didapat bahwa biro humas melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pengembangan masyarakat yang telah dipaparkan di atas. Biro humas bidang penerangan sangat menyadari pentingnya kegiatan komunikasi, penyebaran informasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan image/citra yang
52 baik dari masyarakat untuk setiap kegiatan Pembangunan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Komunikasi, informasi dan edukasi yang dijalankan dengan baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kutipan wawancara dengan seorang wartawan Koran Tempo yaitu JS. sebagai berikut : Program pengembangan masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan yang baik dari staff/pegawai biro humas bidang penerangan, dukungan ini berupa kemampuan staff/pegawai dalam berkomunikasi, seperti dalam berbahasa asing. Kemampuan ini juga harus didukung dengan kemampuan teknik informatika yang baik seperti keahlian komputer, penggunaan internet dan jejaring sosial. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi yang baik, staff/pegawai biro humas bidang penerangan harus terus menerus ditingkatkan kapasitasnya baik dalam bentuk pelatihan kehumasan pada aras nasional maupun internasional, sehingga dapat menambah wawasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dalam kenyataan yang ada kegiatan ini belum dapat dilakukan secara baik oleh biro humas bidang penerangan, penyebaran informasi belum dapat dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam memperoleh data yang layak untuk diinformasikan, kemudian koordinasi dengan satuan kerja yang mempunyai data tersebut masih kurang baik, penyebab ini tak lain karena lemahnya kewenangan biro humas bidang penerangan terhadap kemampuan dalam memperoleh data dari satuan – satuan kerja. Hal lain yang menyebabkan kurang baiknya program komunikasi, informasi dan edukasi adalah masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di biro humas bidang penerangan yang tidak produktif, hal ini tidak lain disebabkan adanya mutasi staff/pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya. Untuk perbaikan ke depan disarankan agar setiap dinas/badan, kantor dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mempunyai petugas yang dapat menyiapkan segala kebutuhan data yang diinginkan yang kemudian diiput ke dalam database . Pengelolaan database ini juga harus dikelola oleh bagian khusus (semacam pusat data elektronik) yang online dan dapat diakses oleh setiap dinas/badan,kantor dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau”.
53 5.2. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Biro Humas Bidang Penerangan dalam Citra Pemerintah Provinsi Riau Bidang penerangan pada Biro Humas Sekretariat Daerah Propinsi Riau, tugas pokoknya adalah membangun citra positif
Pemerintah Propinsi Riau
melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penerangan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, koordinasi, penyediaan materi untuk siaran pers, media massa (cetak, elektronik dan on line), kerjasama dengan media massa, koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Riau dengan media massa, serta tugas-tugas lain yang diberikan kepala biro. Kegiatan dalam paparan di atas pada dasarnya menyangkut aspek penyuluhan, pemberitaan dan pemberitaan. Ketiga Aspek ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan, saling mendukung dalam upaya pembangunan citra positif Pemerintah Propinsi Riau di mata seluruh stakeholder, sebagai beberapa upaya melaksanakan good governace Pemerintah Provinsi Riau. Implikasi tugas bidang penerangan humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam kerangka 9 elemen good governance seperti; (a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan; (b) melakukan transparansi kebijakan dan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan; (c) responsif terhadap semua persoalan, aspirasi stakeholder
dan memberikan jawaban atas semua
permasalahan melalui tindakan yang cepat; (d) efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama memberikan penerangan terhadap kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien;(e) terukur dalam pelaksanaan kegiatan penerangan kepada stakeholder; serta (f) melakukan manajemen konflik terhadap setiap persoalan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan stakeholder; (g) melaksanakan hak jawab jika terjadi kejadian pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum, sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan; (h) berorientasi pada permufakatan terhadap persoalanpersoalan menyangkut pelayanan publik dan pembangunan; (i) bersikap adil dan inklusif terhadap semua stakeholder.
54 Dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa skeholder humas bidang penerangan, dalam hal ini adalah 3 orang wartawan media cetak lokal dan nasional serta 3 orang pegawai biro humas, didapat informasi sebagai berikut: a. Penilaian terhadap kinerja biro humas Biro humas bidang penerangan sebagai jurubicara Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2009 telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam upayameningkatkan citra positifnya di masyarakat. Wawancara dengan beberapa wartawan media cetak didapati bahwa biro humas, khususnya bidang penerangan telah mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat, baik melalui pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik. Kerjasama yang dijalis sangat baik dengan media massa tersebut telah memberikan kontribusi pemberitaan yang berimbang di masyarakat, sehingga membentuk opini yang baik di masyarakat. Petikan wawancara dengan seorang wartawan media detik com, CT, adalah sebagai berikut : “Kerjasama yang dilakukan oleh biro humas bidang penerangan dengan media massa selama ini dipandang sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa informasi yang harus disampaikan kepada publik melalui media ataupun langsung belum sesuai dengan harapan.Dalam penyampaian pemberitaan memang masih ada informasi yang sifatnya rahasia dan ada pula yang layak untuk konsumsi publik, untuk hal ini biro humas bidang penerangan telah mampu melakukan penyaringan berita, sehingga masyarakat yang melihat, mendengar daan membaca informasi tentang pemerintahan mampu berfikiran positif mengenai maksud kegiatan pemerintah. Keberadaan biro humas dipandang sangat penting dalam pelayanan masyarakat, khususnya mengenai pemberitaan kegiatan pembangunan. Kerjasama ini telah mampu menghasilkan pemberitaan yang berimbang untuk disajikan kepada masyarakat umum, pemberitaan yang berimbang mengenai kegiatan pembangunan dan kebijakan pemerintah telah mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, opini publik terhadap kegiatan dan pembangunan dan kebijakan Pemerintah Perovinsi Riau selama ini menjadi lebih baik, hal ini dibuktikan dengan semakin kondusifnya keamanan, ketentraman dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan”
55
Sedangkan menurut beberapa pegawai di lingkungan biro humas bidang penerangan diketahui bahwa kinerja biro humas pada berapa tahun terakhir semakin baik, hal ini didorong dengan adanya peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan yang berhubungan dengan tatacara kerja humas yang profesional, namun demikian dengan masih adanya kekurangan baik dalam jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia serta peralatan, kinerja biro humas masih terasa belum optimal, terutama dalam bidang pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat belum dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan stretegi dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dalam usaha pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dan strategi pengembangan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, hal ini disebabkan tidak semuanya prinsipprinsip pengembangan masyarakat dapat digunakan dalam kegiatan-kegiatan biro humas bidang penerangan. Hal lainya adalah masih kurangnya pengetahuan pegawai lingkup biro humas tentang prinsip-prinsip serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. b. Persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Propinsi Riau Kinerja Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap persepsi masyarakat terhadap kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. Hasil wawancara dengan berapa wartawan menunjukkan hal yang seragam yaitu Informasi yang dikelola baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan media massa (cetak dan elektronik), baik dalam bentuk berita di media massa, website, panplet, buku, majalah dan lain-lain telah membawa image/citra yang positif bagi Pemerintah Propinsi Riau, hal ini dapat dilihat dengan semakin kondusifnya kegiatan pembangunan dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan, politik di Provinsi Riau juga menunjukkan perkembangan yang baik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik yang dibuktikan dengan semakin menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Riau, Kegiatan Pembangunan lainnya seperti industri kecil, menengah dan besar semakin berkembang dan mendapat dukungan
56 dari berbagai pihak terutama pengusaha yang terus menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Hasil petikan wawancara dengan tokoh masyarakat, WTH mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja biro humas sebagai berikut: “Saat ini kegiatan penyebaran informasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi menjadi sebuah keharusan dan merupakan hak semua masyarakat untuk mendapatkannya. Peran Biro Humas selama ini sebagai juru bicara pemerintah dirasakan cukup baik dalam pelaksanaan kinerjanya. Hal ini dibuktikan semakin membaiknya citra Pemerintah Provinsi Riau di mata masyarakat. Namun demikian Biro Humas sebagai aparatur pemerintah yang berfungsi melayani masyarakat, harus mampu menyeimbangkan fungsi-fungsi tersebut, sehingga tidak terkesan menjadi unit pembela pemerintah. Biro Humas juga harus mampu menyiapkan masyarakat untuk berprilaku positif dalam mengkritisi kinerja pemerintah secara santun dan tersalurkan secara baik melalui media ataupun sistem yang lebih baik. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masukan masyarakat terhadap bentuk kebijakan, pelaksanaan program pemerintah selama ini belum mendapatkan pengelolaan secara lebih baik oleh pemerintah, hal inilah yang selalu menimbulkan gejolak ketidakpuasan di dalam masyarakat. Masyarakat seringkali merasakan bahwa aspirasinya terputus akibat reaktifnya sikap pemerintah dalam menanggapi setiap persoalan yang timbul dan langsung membuat perlindungan yang kokoh dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak perlu, seharusnya setiap persoalan harus dibagi-bagi menurut tingkat kepentingan maupun isu potensial yang berkembang. Berdasarkan kepentingan dan isu inilah kemudian dibuat tim yang secara profesional langsung membuat perundingan – perundingan pada masyarakat secara partisipatif yang menempatkan masyarakat berperan aktif dalam pemecahan persoalan. Kegiatan seperti ini masih terasa kurang difasilitasi oleh Biro Humas” Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa tidak menjadi suatu yang aneh apabila organisasi sektor publik seperti pemerintah menjadi bahan sorotan dan pengawasan utama media publik (media masa cetak maupun elektronik) Allison (2004) dalam Journal of Public Relations Research, berpendapat bahwa pengambilan keputusan pemerintah akan dibahas lebih sering di media dibandingkan tindakan atau keputusan yang dibuat perusahaan swasta. Media dapat mempengaruhi waktu keputusan pemerintah. Allison menggambarkan
57 hubungan antara pemerintah dan media sebagai "pelaporan publik", yang berarti bahwa tugas pokok pejabat pemerintah adalah untuk terus melaporkan keputusan dan tindakan melalui media, untuk menjaga informasi rakyat. Beberapa peneliti, bagaimanapun, tidak melihat hubungan antara pemerintah dan media sebagai pelengkap. Para peneliti mencatat bahwa pemerintah tidak pernah bebas dari siklus berita. Jadi, menghindari liputan media negatif, karyawan pemerintah cenderung mengikuti status quo dan kurang berimprovisasi Peran Biro humas sebagai juru bicara pemerintah juga berhubungan dengan kekuatan dan kepentingan politik pimpinan daerah, pengaruh politik juga bertujuan sebagai peningkatan citra pemerintah yang dipimpinnya, perbaikan pola hubungan dengan masyarakat maupun legislative untuk mendapat dukungan terhadap kebijakan yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Riau yaitu Bapak AAS, yaitu “Kinerja biro humas pemerintah pada prinsipnya menyentuh kegiatan politik pemerintah, tujuannya adalah peningkatan citra pemerintah dan pimpinan daerah untuk mendapatkan dukungan politik, baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif daerah terhadap semua kebijakan yang telah berjalan maupun rancangan kebijakan daerah. Untuk itu diperlukan kegiatan – kegiatan yang membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah yang dikelola melalui kegiatan rutin baik secara langsung maupun menggunakan media cetak dan elektronik atau menggunakan teknologi website. Pokok bahasan dalam membangun komunikasi dua arah ini tentunya merupakan isu – isu sentral saat ini seperti perkembangan politik, hukum, lingkungan, peningkatan pelayanan publik untuk pengentasan kemiskinan dan kemudahan dalam memperoleh perizinan dan kesempatan kerja, keamanan, serta penjelasan mengenai pemberitaan yang bersifat negatif terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan itu peran biro humas khusunya biro penerangan menjadi sangat strategis saat ini, untuk itu diperlukan penambahan kapasitas secara terus menerus bagi aparatur pemerintah yang bekerja pada biro humas. Penambahan kapasitas ini juga menyangkut kemampuan untuk menyusun strategi pelaksanaan kerja biro humas dan tatalaksana pencapaian strategi tersebut dengan melibatkan pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi publik yang seimbang”
58 Dari hasil wawancara di atas bahwa kinerja Biro Humas juga mencakup esensi sektor publik yang bermuatan politik . Appleby (1973) dalam Journal of Public Relations Research menyatakan bahwa , "institusi lain, diakui, tidak bebas dari politik, tetapi pemerintah adalah politik" organisasi pemerintah didefinisikan sebagai organisasi yang digerakkan oleh tindakan politik dan hubungan. Di sektor publik, politik dapat membatasi kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan program komunikasi karena pejabat terpilih tidak ingin tampak terlalu jauh dari arus isu utama dalam politik (Horsley & Barker, 2002). Politik juga memperkenalkan keragaman yang lebih besar dalam pengaruh eksternal catatan kinerja pemerintah, seperti kelompok kepentingan umum, dan kebutuhan yang lebih besar untuk dukungan dari masyarakat Persepsi masyarakat tentang kinerja biro humas masih dirasakan belum optimal pelaksanaannya oleh praktisi lembaga swadaya masyarakat (LSM), hal ini disampaikan dalam petikan wawancara dengan aktivis LSM, KR sebagai berikut : “Dalam pelaksanaan kegiatannya sebagai juru bicara pemerintah dan aparatur pemerintah, biro humas bidang penerangan telah cukup baik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat, khususnya peningkatan kapasitas masyarakat, advokasi serta peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, peran biro humas dirasakan masih belum optimal. Biro Humas terkesan masih mengedepankan komunikasi satu arah, aparatur biro humas dalam pandangan masyarakat masih dirasakan kurang melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat, sehingga tidak mengherankan bila partisipasi masyarakat menjadi berkurang dalam menanggapi positif sisi pemberitaan yang dikeluarkan biro humas. Hal ini justru membuat tanggapan miring bagi pemberitaan yang dikeluarkan pemerintah, walaupun seringkali pemberitaan yang dikeluarkan pemerintah adalah sebuah kebenaran. Jika Biro humas belum mempunyai kapasitas dan peralatan yang memadai dalam membuat komunikasi dua arah tersebut, diharapkan biro humas dapat bekerjasama dengan instansi lain yang mempunyai kapasitas dan peralatan tersebut dalam mengkomunikasikan pemberitaan. Biro humas seharusnya mempunyai keunggulan yang lebih baik dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, mengingat pemberitaan yang dikeluarkan juga lebih sering berhubungan dengan program kerja instansi atau satuan kerja tersebut. Hendaknya kinerja biro humas lebih dari hanya sekedar penerbitan buku saku, penjilidan, penerbitan majalah dan seminar saja, akan
59 tetapi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan lembaga public reations yang modern dan keluar dari sifat klasiknya. Saat ini fungsi kehumasan harus bekerja dari hulu (akomodasi aspirasi publik) hingga ke hilir (implementasi kebijakan melalui langkah-langkah konkrit) yang berarti ada komunikasi dua arah, setiap kebijakan yang di ambil mau tidak mau harus berhadapan dengan unsur – unsur pasar kebijakan, mulai dari publik atau pemilih, partai politik, dunia usaha, tokoh masyarakat, aktivis, civil society, kelompok kepentingan, hingga media” Berdasarkan hasil wawancara di atas diperlukan sebuah kelembagaan kehumasan yang baik dalam instansi pemerintahan untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan pemerintah. Humas merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif lembaga atau pemerintah atas dasar menghormati kepentingan bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Graber 2003 dan Garnet 1997 dalam Journal of Public Relations Research Persepsi publik juga dapat mengurangi nilai komunikasi pemerintah. Konotasi negatif dari istilah propaganda dan penggunaan pengalihan perhatian pada isu, sering membuat sinis publik tentang maksud komunikasi pemerintah, meskipun kenyataan bahwa mayoritas informasi pemerintah jujur Sekali Lagi, kendala lingkungan sektor publik dapat disalahkan. Pemerintah tradisional menggunakan model satu arah komunikasi, bukan model dua arah, seringkali membatasi dialog, sehingga mengurangi peran umpan balik publik (Garnett, 1997) Analisis layanan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat daerah Provinsi Riau yang dipaparkan di atas menjadi dasar pengembangan strategi baru dalam kegiatan biro humas bidang penerangan yang berbasis pengembangan masyarakat. Untuk itu dibuatlah analisis SWOT secara bersama dengan wartawan yag dianggap dapat mewakili masyarakat dan pegawai pada biro humas yang dianggap mewakili pemerintah. Informasi yang didapat dari wawancara kemudian dijadikan sebagai sumber bahan informasi untuk menyusun strategi SWOT untuk pengembangan kegiatan biro humas bidang penerangan pada masa yang akan datang.
