Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
Bali
Post
t\ r\ 'encaran uana uesa t-t1 | Dilalatkan uuo tanap Denpasar (Bali Post) Pencairan dana desa tahun 2016 ini berbeda denean
periode 2015lalu. Perubahan signitrkan terjadi pada waltu pe.ncairannya. BiJg sebelumnya diJakukan tiga iahap. pada tahun inihanya filalulandua tahap. Pertama pertene;han April ini darr ta-bap kedua diperkiakan Agustris ZOtO'nen-
datang. Hal itu ditegaskan Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan pemdesl Kota Denpasar I Made Mertajaya. Kamis (?/4) kemarin. Mertajaya me,ngatakan. untuk tahun anggaran 2016 ini,
sampai saat yu bglus ada pencairan. Karena sesuai jadwal, pertengahan bulan ini baru akan cair. Sesuai denean ketentuanyang ada, pencairan dana desa dilalukan sec"ara lf. rtahap. "Ini merupalan kebijakan pemerintah pwat. kita dr daerah Jranya menunggu saja." katanya.
.Dilatalannya. tahun .lalu pencairan dilakukan tiga
tahap. Tahap pertama pada Juli 2015, semua desa sudih mendap€ik'nnya. Besarnya 40 persen dari total dana yang
akan drterrma Easing-masing desa. Rata-rata satu desa me.ndapat sekitar Rp 3O0 juta. Selain perubahan pada wa-ktu pencairan. jumlah dana yang akan diterima desa mengalami keoaikan. Bila pada 2015 lalu masrng-masing cleaa rata.rata menenma sekitar Rp 300 juta. namun kali iru bisa mencapai Rp 800 juta. "Tahap pertama akan cair 60 persen dan berikutnya 40 persen." jelas mantaD Camat Depasar Utara iniSebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa
Edisi
Hal
:
Jvn'"t,8 Afr;l zsl6 2_
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
w Bali Post Pagu Anggaran RP 10 Miliar J
Pidsus Bidik Pengadaan Kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan Bali Post) Denpasar - -P;d; ilt (Bali tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan kisus Org-anda ff"gg(K"jtti) Stti sedang membidik ai-L"""*)itt binas Perhubu-ngan (Dishub) Bali' diamini ;i; ;t- pu"viait pimpinan- Erna Normawati Perikanan dan Kelautan bittis ke ;;"y;linap i;;; 'P;;h"iEali. penvidik sedang mendalami kasus dugp"ttyitt"p"ngatt pengadaan kapal penangkap ikan angga-r-an yang ""tt Inka Mina. Tak tanggung-tanggung' d-it"*.k"n Pemp"6i gati m.tatui Dinas Kelautan itu mencapai RP 10 miliar. "Ya, kita sedang melaku- Ashari Kurniawan saat menkan proses lidik (penyelidi dampingi Kasi Penuntutan kupul itti. Wayaq Suardi' Karnis (7/4) [""]'p""g"auutt -anqgarannya menca- kemarin' Pagu pihak kejaksaan ;;iR" i6;iriar.i ucap Ka- Hanva, vulgar menceriberani belum BaIi Kejati ;;;i; H"*u"
bekerja. "Ini masih lidik, iangan dibuka semua dulu" -pinla Ashari Kurniawan'
Namun informasi Yang
diperoleh di lingkungan Keja-
ti Bali, pengadaan kaPal
Pen-
anekap ikan sebanYak 7 unit
it.idilukrrkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaIi pada tahun 2014' Dari ousrrittgg""an RP 10 miliar'
i,lise^ suut i.tl belum ada keielaiin. Sehingga Pekerjaan-
nva tidak diselesaikan. Atas klndisi itu, Pada tahun 2015 pengerjaan
Pe"q4gl k^4
Dia Ketua Organda," sebut salah satu PenYidik WaYan
tan dan Perikanan. "Namun
Suardi.
sampai sekarang belum ada keieiasan. belum ada diser-
ahierimakan," ucaP Petugas keiaksaan tadi' Berdasarkan hai itu. pihak kejaksaan melihat adinva ketidakberesan
d.alam proYek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Sementara itu. Selasa tsla), tim penyidik Pidsus Keiati Bali kembali memer-
.
tersebut, karena tim sedang
itu diambil alih atau dilanjut-
kan oleh Kementerian Kelau-
'_1
takan kasus Pengadaan kaPz'.'
dlpeiitisl:namanya Pak EdY'
'-'i'
Edisi : Junat, S l.fSl lpt| Hal : L
Namun saat ditanYa soal ma-
teri pemeriksaarl Suardi tidak mal bicara banYak dengan dalih hal ini maslh dalam Proses
Denvelidikan. 'Yang jelas ada dip""it""r rutmanya Pak FxlY"' setut mantan KasiPidsus Kejari Buleleng itu. 0onb37) I
Berita ini bisa dikomentari
I pada acara Citra Bali I Raoio cloual Ftvt o8.oo - 09.30 wita. I eutut
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
Post
Kasus "Mark-Up" BP3TKI
.
Kej atiTahan Tersangka Ke-4 Mangupura (Bali Post) Seielah Pageh divonis 5,5 tahun,
Pria Budi Santoso divonis 6 tahun dan
Paramartha divonis setahun, Pihak Polda Bali pada Jumat 17/4) kemarin melimpahkin tersangka ke-4 kasus ntark -i p pengadaan lahan BP3TKI Bali ke i{eiaksaan Tinggi {Kejati) Bali. Dia adalah Ketua Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Trusti Prio Sambodo. Oleh Polda Bali, memang vang bersangkutan tidak ditahan. Na' mun setelah dilakukan tahap II yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti, dia langsung ditahan. Jaksa penurtut umum (JPU) Made Subawa dan Hari Soetopo mengatakan. penahanan ini dilakukan untuk memoermudah Denuntutan Selaniutnva, pihaknva akan melimPahkan -perkara ,ni ke Pengadilan Negeri tPN)
Denpasar untuk nantinya disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Tersangka sendiri adalah tersangka ke-4 yang diajukan kepolisian untuk
diadili. Kasus ini berawal dari rencana pembangunan gedung BP3TKI Bali, dan lokasi yang disepakati di Jalan Danau Tempe, Denpasar. Dalam proyek ini. tersangka menjabat seba-
lai
Ketua Pengadaan Laban dan Peml 6urrg.,nan. Seientara I Walan Pageh meniabat sebagai Kepaia BP3TKI Bali,
juga menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Prio sebagai Kabag
Tata Usaha yang juga menjabat seba' sai PPK dalam proyek ini. Seiring perjalanan, disebutkan dalam hasil pemeriksaan saksi, Pageh membeli tanah seluas 4.5 are di Jalan Danau Tempe 29 DenPasar, milik I
Nyoman Gede Paramartha. Nanun, pengadaan lahan tersebut diduga tidak melalui proses sehingga tidak memenuhi syarat. Pasalnya, Pageh dan Prio serta panitia pengadaan tidak mempertimbangan harga dari BPN Denpasar. Dokumen pengadaan juga dibuat secara formalitas dan tanpa penetapan harga perkiraan sendiri. Panitia juga tidak melakukan penunjukan penyedia barang dan melakukan marh"up harga dari Rp 4,5 Diliar menjadi Rp 6,? miliar. Akibatnya, aegara dirugikan hingga Rp 2,2 miliar. t;lungkap dalam persidangan, untuk sebelumnya. dari Rp 2,2 -!llerdakwamor&-up ji'jlhasil tersebut. Rp 200
i,l.'l {e.t.otone 3'iuk ke kantbng Pageh. Rp 450 Prio din Rp 1.5 miliar uoou( Lt W-ahvu Matondane alias '*"1o u,engalir
(kmb37)
Edisi Hal
:: Junbt, : 3
B
hprll
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post Forum Sukawati Totak Reklamasi
Dorong Desa Palcraman I'{yatakan SikaP Kadek TiIa, Kamis Ql! ke' marin, mengatakan, gerakan
Gianyar (Bali Post) Puluhan Pemuda Yang tergabung dalam Forum Suklwati Tolak Reklamast
puluhan pemuda Pada Rabu
melakukan Pemasangan ba-
Pasar Umum Sukawati, Rabu (6/4) malam. Kini, Para Pemuda ini menunggu Pihak desa
mengarah ke Pasar Umum Sukawati untuk melakukan
ku"att 3 x 5 meter. Baliho
diambil dari hasil Penjualan
Dari Pantai Purnama, PuIuhan pemuda tersebut Langsung
rpemasangan baliho baru beru-
Koordinator Forum Sukawati Tolak Reklamasi, I
tersebut bertuliskan Sukawati
revitalisasi itu.
"Total, kami sudah me-
masang emPat baliho tolak reklamisi Teluk Benoa di seiumlah titik sePutaran Sukawati. Seperti dua di sePutaran Bv-pass LB. Mantra, Pantai Purnama, dan di PasarUmum Sukawati," ungkaPnYa. Biava untuk Pembuatan
berkedok
i"ttc"tt" reklamasi
mematahkan eksavator.
malam itu diawali dengan Demasangan kembali baliho iolak reklamasi di Pantai Purnama yang semPat terjatuh akibat terjangan angrn.
liho tolak reklamasi Teluk Benoa di simPang empat
oakraman untuk membuat oernvataan sikaP menolak
Revitalisasi Teluk Benoa dihiasi gambar kePalan tangan
Tolak Reklamasi Berkedok
baliho tolak reklamasi ini baiu tolak reklamasi Yang dibeli seiumlah masYarakat' Dikatakan hal ini dilakukan sebasai wujud nYata Perlawanin para pemuda terhadaP kerakusan penguasa.
"Ini wujud
Perlawanan
kami menoiak rencana rekla' masi Teluk Benoa. Dan kami harap pemerintah segera membatalkan PerPres No. 51 tahun 2014," ucaPnYa.
Ditambahkan, kini
pihaknya sedang mendorong aparat desa agar membuat
o-ernvataan sikaP sePerti
seSunitatr desa pdkraman lain-
nva di kawasan Pesisir di Kabupaten GianYar Yang
sudahiegas menolak rencana
Bali Posunik
PASANG BALIHO - Seiumlah Pgmvtd9-yang tergabung F;;;; suhaiati rotah Rehlomasi usai me-
A"t;; ;;;;';;;;fii"ii
"i^pang wati, Rabu (6/4) Malam.
empat Pasar unum suha' '
sikap," ucapnya. Kadek Tila juga mengungkapkanbila Para Pemuda dan mdsvarakat Sukawati sudah teeai menolak reklamasi TeluL Benoa. Hanya, PihaknYa
masih menunggu kePutusan Bendesa Pakraman un' tuk membuat PernYataan
Edisi Hal
:
:
g
reklamasi. "Kita sebagai warga Pesisir memang harus menolak, sePerti Deia Pakraman Lebih, Ketewel, dan Lembeng Yang sudah me-rbuat PernYataan
sikap. "Warga Sukawati sudah semua menolak. Tinggal menunggu kePutusan bendesa pakraman untuk membuat pernyataan sikaP.
Kami harap ini secePatnYa. Bupati Gianyar saja sudah tegas tolak reklamasi," tandasnya. (kmb55)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih
Mantan Kepala / Dinas PU Ditahan Singaraja (Bali Post) \ Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja menahan tersangka dugaan kasus,korupsi proyek pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan. Tersangka keempat yang ditahan adalah I Ketut Yasa, Kamis (7/4) kemarin. Dia meiupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kini menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng. Untuk kasus itu, sebelumnya ditetapkan tiga tersangka, masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wayan Wenten, kontraktor proyek Hj Aristya Agustina dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga mantan I{abid Bina Marga Dinas PU Wayan Suwitra. Ketiga tersangka tersebut telah menjalani sidang. Mereka sudah menerima vonis hukuman dari Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Denpasar. Pantauan Boli Post di gedung Kejari Singaraja, tersangka Yasa menjalani pemeriksaan mulai pukul 13.00 wita dan berakhir pukul 15.15 wita. Saat diperiksa, dia didampingi
kuasa hukumnya Nyoman Sardana. Yasa yang sebelumnya menjadi saksi kemudian menjadi tersangka, tampak tabah setelah
jaksa menyatakan penahanan dirinya. Setelah berkas administrasi lengkap, Yasa yang mengenakan kemeja putih dan calana hitam ini diantar jaksa ke LP Singaraja menggunakan mobil dinas DK 913 US. Dia tidak berkenan memberikan keterangan kepada media yang menunggu di lobi kantor.
Kejari Singaraja Sumarjo mengatakan, tersangka Yasa ditahan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas PU tahun 2013 lalu. Selain itu, dia menjadi penanggung jawab anggaran di Dinas PU Buleleng tahun 2013. Tersangka Yasa dilimpahkan oleh penyidik di Direktorat Reskrimsus Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi Bali yang kemudian menyerahkan proses
pelimpahan tahap dua (pelimpahan berkas pemeriksaan, tersangka, dan barang bukti,) kepada Kejari Singaraja. Hal ini karena lokasi tindak kejahatan di Kabupaten Buleleng. "Berkas yang kami terima sudah lengkap dan hasil pemeriksaan dia (Yasa -red) ikut bertanggung
Edisi
Hal
:il
jawab atas kasus ini. Kami lakukan penahanan sesuai ketentuan dan untuk selanjutnya akan dilakukan persidangan," jelasnya.
Kuasa hukum tersangka Sardana me-
nyayangkan langkah Kejari kembali mempersoalkan kasus ini setelah tiga tersangka diyonis. Bahkan, tersangka yang sudah disidangkan sebelumnya telah mengembalikan dana yang diduga disalahgunakan kepada negara. Dengan demikian, dia berpendapat kalau kasus ini sudah selesai dan mestinya tidak dilanjutkan kembali. Bahkan, kliennya disangka pasal tentang dugaan korupsi. Sementara dari fakta, proyek itu tidak ada persoalan dan sudah difungsikan dan manfaatnya diterima warga di Desa Lemukih.
Untuk diketahui, saat menjabat sebagai Kepala Dinas PU Buleleng, tersangka Yasa melaksanakan proyek pembangunan tiga buah jembatan penghubung Desa Lemukih dengan Desa Pegayaman. Tiga jembatan itu masingmasing jembatan Pangkung Api I, Pangkung Api II, dan Pangkung Lebong. Total anggaran dari APBD Buleleng tahun 2013 untuk membangun ketiga jembatan itu Rp 2,63 miliar. PT Aristya Ayu Prima kemudian ditetapkan menjadi pemenang proyek dengan nilai kontrak Rp 2,5 miliar. Setelah proyek berjalan, realisasi pekerjaan lambat dan rekanan hanya selesai 22 persen.
BPK Perwakilan Bali mengeluarkan hasil
audit tanggal
28 Mei 2014 yang menyebutkan
terjadi potensi kerugian negara Rp 590,9juta. Kerugian negara itu terdiri atas kerugian
akibat uang muka proyek yang tidak bisa
dicairkan Rp 305,9 juta, jaminan pelaksanaan yang tak bisa dicairkan Rp 127,4 juta, dan denda atas keterlambatan realisasi proyek Rp 157.6
juta. (kmb38)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
w Bal i Past Besok Digelar Pesamuan Soal Teluk Benoa
PHDf Mesti Berpihak pada Bhisamanya Sendiri Denpasar (Bali Post) -
silna Pandita PHDI Pusat rencananya menggelar Pasamuhan di cea.rnirgHol BaIi, Sabtu (9/4) besok.
Momeil'ini akan menjadi pertaruhan tersendiri' bagi Iembaga umat Hindu tersebut. Apakah PHDI akao menunjukkan keberpihakan mereka Pada -
Bhisa ma-nya sendiri yang menyatakan
sunsai. Iaut, dan daerah sekitar pura sebalai kawasan suci. Atau malah sebaliknva. mensinekari keputusan sucinya sendti denganiidak menetapkan Tbluk Benoa sebagai kawasan sucr' "Kalau PHDI konsisten dengan
Bhisanm 1994 kemudian juga menghargai norma hukum karena Bhisatna 1992 menjadi rujukan Perda Tata
Ruang maupun Perpres No.45 Tahun 2011, maka tidak ada alasan untuk tidak menetapkan Tbluk Benoa sebagai kawasan suci," ujar Koordinator ForBAIJ Wayan "Gendo" Suardana, Kamis (7/4) kemarin. Bila Sabha Pandita PHDI mengambil keputusan sebaliknya, lanjut Gendo, samadengan PHDI tidak menghargai sekaligus mengingkari Bhisanta-nya sendiri: Hal tersebut juga akan menjadi preseden buruk bagi PHDI di masa
Harus Dilindungi harus mendukung tata ruang
BaIi. Perda No. 16 Tahun
Kartini menambahkan,
semua Iautan di Bali tidak saja di Teluk Benoa adalah
kawasan suci yang harus dilindungi. HaI itu juga sudah diatur dalam peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten. mengenai tata ruang. "Justru Sabha Pandita
I
Edisi
z Jun4,
Hal
: ldo^ €
2009 harus didukung, sempadan danau, laut, sungai.
harus diberlakukan. Jadi sebenarnya laut itu tidak
bisa diganggu gugat dari sisi
spirit. Dari sisi ilmiah, hasil penelitian LIPI 2010 juga menyatakan di sana daerah t.1parr likuivaksi atau amblesan," tandasnya. (kmb32)
fiqril 2ot6
depan. Di mana setiaP kePutusan PfiDI tidak akan lagi dipercayai umat' Di sinilah pertaruhan sesungguhnya yakni kredibfitas PHDI sebagai lembaga umat.
"Ke depannYa tentu akan mem-
buka peluang lagi bagi terceilerainya kawasan-kawasan suci Yang lain'
Sudah cukup energi umat terkuras kar-
ena tidak adanya penegakan terhadap Bhisama PHDI tahun 1994' Sekarang
saatnya PHDI menunjukkan keberpi-
hakan terhadaP kePutusan sucinYa," jelasnya.
Akidemisi Universitas UdaYana D1,
Luh Kartini berharap Sabha Pandita PHDI mengambil keputusan untuk menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Dengan demikiaq rencana reHamasi tida-k akan pernah terjafi di kawasan itu. Mengingat di sana ada puluhan titik suci, bahkan pura di dalam laut.
"Sabha Pandita ini memiJiki peran yang sangat penting :unfitk ngajegang BaIi. Jadi harapan kita sebagai orang BaIi supaya laut, tempat berstana Ida Sang Hyang Baruna harus tetap disucikan," ujarnya.
Hal.19 Harus Dilindungi
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
Post
Babak Baru Kasus SPPD Fiktif
,
Berkas Perkara Segera Dilimpahkan ke JPU Gianyar @ali Post) -
Kaeua Surat Perintah PerjaLanan Dinas (SPPD)
fiktif di
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Gianyar memasulibabal baru. Pelimpahan tahap tr a.kan segera dilakukan. Kini terdapat empat nama baru dari sembilan tersangka dabm [ssus serups. Kasi Piclsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi, Kamis (7/4) kemarin, mengatalaq babak baru kasus SPPD fiktif ini rencananya dilinpahlan dari Kejati Bali ke Kejari Gibnlar Senin depan. "Senin depan pelimpahan talap tr atau pelimpahan bararU bukti tersangka dan berkas perkara dari penyidik ke Jakga Penuntut Umura (JPII)," ungkapnya. . Dibeberkan, dari sembilan orang tersaagka da.lam babak baru kaeus SPPD 6ktif ini, lima di antaranya merupakan penain lama dari 14 tersangka yang sudah divonis setahun penjara di Pengadilan fipikor Denpasar. IGliaa orang tersebut yalni Dewa Made Putra, I Made Darmaja, I Ketut Ritama, Sang
Alrr - Made Ika Kencara Dewi, dan I Nyoman Sulandn. Sementara empat tersagka baru yang terseret berinisial @(P), @PM), (CISS),
Sementara pascafilayangkan putusan setahun perjara terhadap 14 terdakwa kasus korupsi SPPD fiktif, hmgga kini Pemkab Gianyar belum menerima surat tururan keputusan dari sidang tersebut. Hal ini ditegaskan IGpala Badan Kepegawaian Daerah @KD) Kabupaten Gianyar I Ketut Artawa. "Kita belum nenerima. Biasanya setelah sidang putusan terhaclap PNS, pengaclilal alan mengirim surat tunutan keputusan ke kejaksaan lalu dit€ruskan ke bupati. Tapi sanpai sekarang, kaui belun menerima surat turunan itu," katanya. Dilatakannya, bila surat turunan keputusan tersebut eudah diterima Bupati Gianyar, setelah itu baru jajaran-
nya bisa melakukan kajian berdasarkan UU ASN uatuk menentukan kebijakan terhadap status PNS 14 orang yang mendapat hukuman setahun penjara itu. "Kalau sudah ada surat turunan ke Bupati Gianyar, baru kita akan melakukan kajian berdasarkan ASN, apakah mereka akan diberhentikan atau bagaimana nanti kita lakukan kajian terlebih dahulu," tegdsnya. (kmb35)
Edisi
Hal
:9
