UU Penyiaran antara Harapan dan Kenyataan
Bekti Nugroho Wk Ketua Komisi Pengaduan
Harapan dari Dunia Siaran
Fakta Dunia Siaran ( Favorit )
Bahan Diskusi
Tahun 2004 kasus sulih suara reporter RRI dalam wawancara dengan Presiden Megawati Radio Utan Kayu menyiarkan bahwa Pramudya Ananta Toer meninggal padahal masih sakit. DJ memaksa memutar lagu yg mendorong bunuh diri atau dia cabut sementara kelompok penekan mengancam akan menduduki radio Iklan mobil atau berita miss product Iklan minuman beralkohol atau laporan bahaya miras…? Bagaimana cara mengatasi situasi dilematis tersebut
Etika penting atau tidak
Sejumlah nilai untuk menentukan mana yang baik atau buruk ( pantas ) Nilai: sesuatu yang dianggap penting atau bernilai atau berharga ( nilai individual, sosial, komunal dan universal => nilai2 bersama Contoh: euthanasia di Indonesia dilarang IDI, tidak di beberapa negara Four rider masuk tol ….? Membunuh orang ….?
Perlukah UU Siaran
NKRI negara otoritarian atau demokratis ? Apa parameter demokratis? ( kebebasan ekspresi, kemerdekaan pers, komisi independen,public opinion, check and balances, rule of law dst Frekwensi radio terbatas, siapa yang paling berhak memiliki…? Siapa yang mengontrol media penyiaran ? Demokratisasi Ekonomi…
Asas Penyiaran
Manfaat Adil dan merata Kepastian hukum Keamanan Keberagaman
Asas Penyiaran
Kemitraan Etika Kemandirian Kebebasan Tanggungjawab Lihat pasal 2 UU No.32/2002
Tujuan Penyiaran
Memperkukuh Integrasi Nasional Terbinanya watak dan jati diri bangsa yg beriman dan bertakwa Mencerdaskan kehidupan bangsa Memajukan kesejahteraan umum => mandiri Demokratisasi Adil dan Sejahtera Menumbuhkan industri penyiaran Indonesia Lihat Pasal 3 UU No.32/2002
Fungsi Penyiaran
Informasi Edukasi Rekreasi Demokratisasi ( politis dan ekonomis ) Integrasi sosial Lihat pasal 4 UU No.32/2002
Arah Penyiaran
Pengamalan Pancasila dan UUD ‘45 Menjaga dan meningkatkan moralitas, nilai agama dan jatidiri bangsa Meningkatkan SDM Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
Arah Penyiaran
Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin nasional Menyalurkan pendapat umum, mendorong partisipasi masyarakat dlm pembangunan dan melestarikan lingkungan Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan sehat penyiaran
Arah Penyiaran
Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dlm era globalisasi Memberikan informasi benar, seimbang dan bertanggungjawab Memajukan kebudayaan nasional Lihat pasal 5 UU No.32/2002
Penyelenggaraan Penyiaran
Sistem penyiaran nasional: negara menguasai spektrum frekuensi radio, digunakan penyelenggara siaran untuk kemakmuran rakyat Dalam sistem penyiaran nasional: lembaga penyiaran; pola jaringan yang adil dan terpadu ( keseimbangan informasi antardaerah dan pusat ); membentuk stasiun jaringan dan lokal
Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga negara independen dan mengatur hal-hal penyiaran ( ? ) KPI ( pusat dan daerah ) Bertanggungjawab ke presiden tapi melaporkan ke DPR RI Regulator dan eksekutor ( Smackdown ) Lihat pasal 7 - 12 UU No.32/2002
Jasa Penyiaran
Jasa penyiaran : Radio dan TV ( era digitalisasi, internet, seluler…? ) Penyelenggara jasa siaran: lembaga penyiaran publik ( TVRI dan RRI ); Swasta ( 10 TV nasional dan 60 an lokal ), Komunitas dan Berlangganan ( satelit dan kabel ) Lihat pasal 14 - 29 UU No.32/2002
Lembaga Penyiaran Asing
Lembaga penyiaran asing dilarang Kegiatan jurnalistik asing sesuai peraturan perundangan ( PP, UU Pers dst )
Stasisun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran
LPP yang boleh menjangkau wilayah NKRI Swasta : Stasiun jaringan terbatas dan lokal Aturan stasiun jaringan berdasar PP Stasiun lokal diutamakan investor lokal
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknik Perangkat Penyiaran
Ketentuan rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat penyiaran diatur KPI dan pemerintah dan sesuai dg peraturan perundangan Lihat pasal 32 UU No.32/2002
PERIJINAN
Ijin penyelenggaraan penyiaran diperoleh bila sudah ada: nama, visi, misi dan format siaran sesuai UU IPP diberikan berdasar minat dan kenyamanan publik IPP diberikan negara setelah: evaluasi dari KPI, rekomendasi KPI, forum bersama KPI dan pemerintah, ijin alokasi frekuensi dari pemerintah atas usul KPI ( ps 33 - 34 )
Isi Siaran
Sesuai pasal 2 - 5 UU No.32/2002 Sekurang-kurangnya 60% tayangan dalam negeri Netral Dilarang: fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan kekerasan, cabul, judi, drugs atau mempertentangkan SARA Lihat pasal 35 dan 36 UU No.32/2002
ETIKA SIARAN : Etika kosmologis : *1. Individu, unik artinnya menghargai perbedaan ( Bhineka Tunggal Ika ) *2. Subyek bukan obyek, tidak ada exploitasi ( Sila kedua Pancasila ) *3. Komunikasi, tidak ada isolasi dalam bentuk apapun untuk berkembang, kualitas dan kesempurnaan hidup Etis adalah bila memenuhi ketiga unsur ini.
ETIKA SIARAN Konsensus Global ( Parlemen agama-agama dunia, 4 September’1993, Chicago, AS ) 1) Budaya tanpa kekerasan dan menghormati kehidupan ( Tidak ada perang/perusakan alam ) 2) Solidaritas dan sistem ekonomi yang adil ( Tidak ada kemiskinan dan ketidakadilan masyarakat ) 3) Toleransi dan hidup jujur ( Tidak ada korupsi dan pelayanan publik bagus ) 4) Kesamaan hak dan persekutuan laki dan perempuan ( Emansipasi dan kekerasan terhadap perempuan
KUALITAS SIARAN
Aristoteles: 1. Rendah: kesenangan sexual, nafsu dan keserakahan ( Nilai Individual, lahiriah ) 2. Mulia: kesenangan empati, simpati, solidaritas dan toleransi ( Nilai sosial dan batiniah ) 3. Bijaksana: Kesenangan hakiki, kemanusiaan, Hak asazi manusia ( Nilai universal, insan kamil )
Bahasa Siaran
Bahasa Indonesia yang baik dan benar Bahasa daerah diijinkan Sulih bahasa asing maksimal 30% jumlah mata acara asing Bahasa isyarat dibolehkan Lihat pasal 37-39 UU No.32/2002
Relai siaran
Relai siaran asing dan dalam negeri dibatasi Relai antarlembaga siaran dibolehkan asal tidak mengarah monopoli informasi dan pembentukan opini Lihat pasal 40 dan 41 UU No.32/2002
Kegiatan Jurnalistik
Taat pada KEJ Peraturan perundangan yang berlaku ( UU No. 40/1999.
Hak Siar
Setiap mata acara wajib memiliki hak siar dan wajib dicantumkan dan dilindungi UU Lihat pasal 43 UU No.32/2002
Ralat Siaran
Ralat wajib dan disiarkan paling lambat 24 jam dan bila tidak memungkinkan dilakukan pada kesempatan pertama dan utama Ralat tidak membebaskan tanggung jawab dan tuntutan hukum Pasal 44 UU no.32/2002
Arsip Siaran
Lembaga penyiaran wajib mempunyai file sekurang-kurangnmya setahun Bahan siaran dengan nilai tinggi (sejarah atau kepentingan nasional wajib diserahkan kepada lembaga yang kompeten ) Lihat pasal 45 UU No.32/2002
Siaran Iklan
Iklan niaga dan iklan layanan masyarakat Iklan komersial LPP maksimal 15%, swasta maksimal 20%; iklan sosial 10% untuk swasta dan 30% untuk LPP Norma sosial dan agama, drugs, rokok, sex, exploitasi anak di bawahumur 18 tahun Lihat pasal 46 UU No.32/2002
Sensor Isi Siaran
Film atau iklan lulus sensor LSF Lihat pasal 47 UU No.32/2002
Pedoman Perilaku Penyiaran
DisusunKPI bersama Asosiasi dan bersumber: nilai agama, moral dan peraturan perundangan, norma lain yang berlaku dan diterima masyarakat umum dan lembaga penyiaran Lihat pasal 48 - 51 UU No.32/2002
Peran Serta Masyarakat
Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab mengembangkan siaran LSM, PT, kalangan pendidikan dapat mengembangkan literasi dan atau pemantauan siaran Boleh mengajukan keberatan program Lihat pasal 52 UU No.32/2002
Tanggungjawab
Penangungjawab siaran adalah Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran dan wajib menunjuk penangungjawab tiap program. Lihat Pasal 54 UU.32/2002
Sanksi
Administratif : lihat pasal 55 UU No.32/2002 Pidana : lihat pasal 57 - 59 UU No.32/2002
Cerpen-Que
Bekti Nugroho lahir di sebuah kota kecil Salatiga sekian tahun lalu. Setelah nganggur di Bandung hingga tahun 1982, kuliah di D I Matematika di UKSW Salatiga. Tapi ayah dua anak ini akhirnya lulus dari Komunikasi Fisip Undip 1992. Sempat menjadi guru SMPKridha Dharma di Salatiga, terus kuliah sambil jualan majalah di kampus. Sambil nyusun skripsi menjadi koresponden “EDITOR” di Semarang, hingga jadi redaktur sebelum Editor dibredel tahun 1994. Untung RCTI menawari dan hingga kini masih menjadi karyawan. Mulai dari reporter spesialis, news producer, korlip hingga korda. Pernah ditugasi menjadi PO beberapa siaran live: SU MPR, Mudik, hingga bencana tsunami Aceh. Daerah yang pernah dijelajahi, Aceh, Padang, Bengkulu, Medan, Banjarmasin, Pontianak, Makasar, Jawa Bali dan Dili. Untuk menambah jurus jurnalistik pernah mengikuti training antara lain di Internews Dili, PJTV UI dan IASTP Sydney. Sekarang Sekjen IJTI dan Anggota Dewan Pers
