UU ORMAS: DAMPAK DAN PROSPEK AKTUALISASI MASYARAKAT SIPIL oleh: Ronald Rofiandri Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) www.pshk.or.id | www.parlemen.net | www.danlevlibrary.net
STATE
?
? appropriate and relevant legal l l l framework
Private Sector
?
Civil Society
TAFSIR ATAS RELASI • Negara Negara ingin memastikan kedaulatannya ingin memastikan kedaulatannya hadir dan tidak tergerus • Sektor swasta dan masyarakat sipil membutuhkan iklim, fasilitas, dan insentif yang positif • Kedaulatan hadir melalui instrumen hukum Kedaulatan hadir melalui instrumen hukum guna menopang relasi antar aktor berlangsung efektif dalam mewujudkan berlangsung efektif dalam mewujudkan kepentingan bersama
Alasan DPR dan Pemerintah Membutuhkan (R)UU Ormas Membutuhkan (R)UU Ormas
1. (R)UU Ormas diperlukan untuk menindak organisasi yang memiliki i d k i i iliki massa dan melakukan kekerasan massa dan melakukan kekerasan 2. Mewujudkan tata kelola ormas, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas
Apa persepsi dan konfirmasi dari negara? Simak tutur aparaturnya Simak tutur aparaturnya "Nah, Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan g g g g y merupakan instrumen positif untuk menghambat ganasnya proses liberalisasi sosial," terang Kasubdit Ormas Direktoral Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Bahtiar, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/11). Dijelaskan, sistem sosial kita telah dirusak oleh gerakan perubahan sosial tanpa arah dan keluar dari nilai‐nilai keindonesiaan. "Kesadaran publik harus dibangun karena sistem hukum kita telah membuat proses liberalisasi ekonomi dan liberalisasi politik sistem hukum kita telah membuat proses liberalisasi ekonomi dan liberalisasi politik menggurita tanpa filter," ujar birokrat yang belakangan laris menjadi nara sumber berbagai seminar bertema ormas dan kebangsaan itu. "Jangan biarkan liberalisasi sosial juga semakin mengganas dan UU Ormas adalah alat untuk membendung liberalisasi sosial demi NKRI," pungkas pria asal Makassar bergelar doktor itu. (adv/sam/jpnn) (Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/11/02/198826/UU‐Ormas‐untuk‐ Bendung‐Liberalisasi‐Sosial‐ )
Cuplikan p Dampak Pengaturan (1) p g ( ) Kerancuan Hukum: Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 vs Pasal 15 Kerancuan Hukum: Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 vs Pasal 15 a. Organisasi tidak dapat menggunakan hak akses informasi (FITRA Sumut dan FITRA Tuban) b Organisasi tidak dapat menggunakan hak untuk bersengketa b. Organisasi tidak dapat menggunakan hak untuk bersengketa informasi (FITRA Riau) c. Tidak terdaftar = ilegal. Kesbangpol Lombok Tengah menemukan b h 47 LSM bahwa 47 LSM, termasuk yang sering melaksanakan hearing ke k i l k k h i k sejumlah dinas maupun DPRD ternyata tidak memiliki izin. “Kalau sudah tidak memiliki kantor ditambah tidak mengantongi izin, artinya sebagian besar LSM kita ini ilegal” demikian penjelasan HM Suhardi, Kepala Kesbangpol Lombok Tengah (Lombok Post, Senin 16 September 2013 dan Harian Umum Nurani Rakyat 23 Agustus 2013) p y g ) d. Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/0427/11.03/2013 tentang Ormas/LSM yang terdaftar pada Pemerintah Provinsi Lampung
Cuplikan Dampak Pengaturan (2) p p g ( ) •
• •
Belenggu Kerumitan Administrasi dan Belenggu Kerumitan Administrasi dan Birokrasi (Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25) Menimbulkan multitafsir tentang M i b lk ltit f i t t pendaftaran atau ruang lingkup kerja. Potensial berdampak pada pembatasan i lb d k d b wilayah kerja Memperluas Pendekatan dan Kontrol Politik Konflik Norma
(selengkapnya bisa dibaca melalui kanal UU Ormas di www.yappika.or.id/uuormas)
Memperluas Pendekatan dan Kontrol Politik dan Kontrol Politik Sektor Sosial Kebebasan Berserikat dan Berkumpul (Pasal k l( l 28 UUD 1945)
Kementerian Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Kementerian Dalam Negeri
YAYASAN Badan Hukum PERKUMPULAN Tidak Berbadan Hukum
Badan Hukum Badan Hukum
Sektor Bisnis
Forum, Front, dll
PERSEROAN TERBATAS (PT) KOPERASI
Tidak Berbadan Hukum
Firma, CV, UD
ORMAS??
Pengaturan Lingkup Organisasi yang Multi Tafsir yang Multi Tafsir Ormas lingkup nasional g p memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah provinsi di Indonesia
Ormas lingkup provinsi memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah kabupaten/kota p g % j p / dalam 1 (satu) provinsi
O Ormas lingkup kabupaten/kota li k k b /k memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan
• Ada banyak pertanyaan bisa ti b l d i timbul dari pengaturan Pasal t P l 23 ‐ 25 ini. Hal ini disebabkan karena kerancuan definisi dari kerancuan definisi dari Ormas. Struktur ini lebih sesuai untuk partai politik atau organisasi onderbouw atau organisasi onderbouw parpol • Pola Pola pikir Pasal 23 ‐ pikir Pasal 23 ‐ 25 ini 25 ini bisa ditelusuri dari sejarah pendekatan politik dalam konsep Ormas yang konsep Ormas yang menyasar organisasi berbasis massa
Cuplikan Dampak Pengaturan (3) p p g ( ) Ketentuan Larangan Multitafsir Ketentuan Larangan Multitafsir Pasal 52 (ormas yang didirikan WNA) • Dilarang mengganggu kestabilan dan keutuhan NKRI • Dilarang melakukan kegiatan intelijen • Dilarang melakukan kegiatan politik Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik yang mengganggu hubungan diplomatik • Dilarang melakukan kegiatan Pasal 59 • Dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI • Dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan
Prospek? p •M Mengelola ruang kebebasan berserikat l l k b b b ik t melalui pendekatan birokratis membangun relasi baru? • Inisiatif dan respon masyarakat sipil vs Inisiatif dan respon masyarakat sipil vs kekhawatiran liberalisasi sosial dan politik • Iklim negatif + fasilitas dan insentif minim = Ikli tif f ilit d i tif i i ruang kebebasan berserikat suram kiamat kecil demokrasi
T i Terima kasih k ih
