Perusahanan Kecil adalah:
Aspek Yuridis Pendirian dan Pengembangan UMKM
1. Perusahaan yang dijalankan perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi, pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; 2. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau 3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
Idris
Usaha Kecil • usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Regulasi tentang UKM • • • • • •
• •
•
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah Permenneg BUMN PerPer-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Permenneg BUMN PerPer-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
Syarat mendirikan usaha 1. 2. 3. 4.
Membuat akte perusahaan ke notaris. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha. Mengurus NPWP perusahaan. Mendapatkan Surat Keputusan pendirian perusahaan dari Kementrian Hukum dan HAM. 5. Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO)
1. Membuat Akte Perusahaan ke Notaris • Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan ke notaris. • Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.
2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha . Di dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. • Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, diperlukan salinan akte perusahaan. • Biasanya surat keterangan domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan kelurahan lain kelurahan.
3. Mendapatkan NPWP • Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. • Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. • Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh kira-kira 15 menit. • NPWP di urus di kantor pajak • Selain itu, tidak ada biaya administrasi yang perlu Anda bayar.
4. Mendapatkan SK Pendirian perusahaan dari Kementrian Hukum dan HAM. • Ini biasanya diurus oleh notaris. • Notaris biasanya menyerahkan salinan akte perusahaan, Surat Keterangan Domisili dan NPWP perusahaan untuk mendapatkan SK perusahaan.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan wajib untuk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria: a. Usaha Perseorangan atau persekutuan; b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
6. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Pasal 1 angka 1 UU 3/1982 yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan
Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007, diatur bahwa setiap Perusahaan yang berbentuk : • Perseroan Terbatas; • Koperasi; • Persekutuan Komanditer (CV); • Firma (Fa); • Perorangan; • Bentuk Lainnya; dan • Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilyah Republik Indonesia
7. Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) • Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang dimaksud dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pasal 5 Permendagri 27/2009 dokumen persyaratan Izin Gangguan yaitu sebagai berikut : a. Formulir Permohonan, yang sedikitnya memuat : – Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan; – Nama Perusahaan; – Alamat Perusahaan; – Bidang usaha/kegiatan; – Lokasi Kegiatan; – Nomor Telepon perusahaan; – Wakil Perusahaan yang dapat dihubungi; – Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; – Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundangundangan b. Foto copy KTP Pemohon; c. Foto copy Surat Izin Lokasi/Domisili; d. Foto copy NPWP; e. Apabila pemohon adalah pemilik tempat usaha, maka dokumen yang wajib dilampirkan adalah: – Foto copy Akta Perusahaan (apabila merupakan badan usaha atau badan hukum); – Foto copy PBB terakhir – Foto copy Surat Kepemilikan tanah; – Foto copy IMB/IPB/KRK. f. Apabila pemohon adalah penyewa tempat usaha, maka dokumen yang diwajibkan adalah surat perjanjian sewa dengan pemilik tempat usaha. g. Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui RT/RW setempat.
Tempat Usaha 1. Perjanjian sewa menyewa Pasal 1554 jo Pasal 1560 KUHPer 1. IMB a. Bangunan Rumah Tinggal; b. Bangunan Bukan Rumah Tinggal; c. Bangunan-Bangunan.
USAHA KULINER
Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang diproduksi adalah
Pangan--Industri Rumah Tangga (PIRT) Pangan • PIRT dibutuhkan bagi Industri Makanan skala Rumah Tangga sedangkan MD dan ML dibutuhkan bagi Industri yang lebih besar • Industri yang berskala rumah tangga, cukup dengan mendaftarkan produk yang akan dipasarkannya melalui Dinas Kesehatan berupa Nomor SP dan Nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).
1. Susu dan hasil olahannya; 2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku; 3. Makanan kaleng; 4. Makanan bayi; 5. Minuman beralkohol; 6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan); 7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI; 8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.
PIRT Lanjutan • Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebatas penyuluhan. • Selain itu, terdapat sertifikasi berupa PIRT. • Nomor PIRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau keawetan diatas 7 hari. • Nomor PIRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya dibawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan nomor PIRT berlaku selama 3 tahun saja
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) • • • • • • •
Hak Cipta Hak Paten Merek Dagang/Jasa Desain Industri Rahasia Dagang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Varietas Tanaman 20
HAK CIPTA • Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dasar Hukum: UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Undang--Undang No. 28 Tahun 2014. Undang 2014. Tentang Hak Cipta • Ciptaan yang dilindungi melalui Sertifikasi Hak Cipta (sesuai pasal 40 UU No 28 tahun 2014), 2014), meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: – buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; – ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; – alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; – lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; – drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; – karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; – karya seni terapan; – karya arsitektur; Lanjutan…
Hak Cipta... Mengapa Penting? Ø Hak Cipta merupakan potensi ekonomi yang besar. Ø Hak Cipta merupakan asset UKM. Ø Produk-produk yang dihasilkan UKM banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan. Ø Melindungi produk UKM Ø Meningkatkan kreativitas UKM.
Lanjutan…
– – – – – – – – – – –
peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan Program Komputer.
PERSYARATAN UNTUK PENDAFTARAN HAK CIPTA ONLINE 1. Mengisi Permohonan Pendaftaran Ciptaan (data pencipta, data pemegang Cipta, Jenis dan Judul Ciptaan, Tanggal dan Tempat diumumkan ciptaan pertama kali), secara elektronik. 2. Mengisi surat pernyataan tidak meniru karya cipta atau karya intelektual milik pihak lain (bermaterai). 3. Fotocopy KTP dan NPWP (bagi yayasan atau sejenisnya) 4. Foto Produk yang akan didaftarkan Hak Ciptanya. 5. Kirim ke Dinas Prov atau Kab/Kota, pengantar langsung ke Kemenkop & UKM /Deputi PRU 6. Jika dokumen lengkap, prosesnya >> 1 jam selesai 7. Tidak dipungut biaya (GRATIS) >> ada insentif dari pemerintah
UU NO 33 TH 2014 ttg JPH • Setelah pembahasan 8 tahun (sejak tahun 2007), Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) akhirnya disahkan menjadi undang-undang. UU JPH disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/9) siang usai pengesahan UU Tenaga Kesehatan dan UU Keperawatan. • Baru disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, RUU Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. • Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundangkan UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
ISI UU NO 33 TH 2014 TTG JPH • Dalam UU JPH ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
SERTIFIKASI HALAL
• Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).
PIDANA
PROSES SERTIFIKASI HALAL
Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotokopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI. 5. Surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM-MUI. 6. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap, LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.
PROSES SERTIFIKASI HALAL
PROSES SERTIFIKASI HALAL
1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, pertama-tama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Ada tiga macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong. 2. Surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LPPOM-MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya (lihat Jaminan Halal dari Produsen). 3. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa LPPOM-MUI.
7. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiranlampirannya dianggap sudah memenuhi syarat. 8. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya. 9. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI untuk mendapatkan "ketidakberatan menggunakannnya.
MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT HALAL 1. Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, kecuali untuk daging impor sertifikasi halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan. 2. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirim surat pemeberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. 3. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. 4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM-MUI. 5. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada LPPOM-MUI.
H.Tamba/LPB/Feb/2015
34
