URGENSI DAN PERMASALAHANNYA. Oleh: Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M

IMPLEMENTASI Corporate Social Responsibility (CSR) URGENSI DAN PERMASALAHANNYA

Oleh: Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo,, M.M.

Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang Tanggal 7 Nopember 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 2012

IMPLEMENTASI Corporate Social Responsibility (CSR) URGENSI DAN PERMASALAHANNYA

Oleh: Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M. Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, - Rektor Universitas Negeri Malang selaku Ketua Senat Universitas Negeri Malang - Ketua dan Sekretaris Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, - Para Anggota Senat Universitas Negeri Malang, - Para Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang - Para Sejawat Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang - Para Undangan dan Hadirin semuanya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puja dan puji hanya untuk Allah, Tuhan Pencipta dan Pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mengawali pidato pengukuhan ini, ijinkan saya menyertai hadirin yang berbahagia untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, pidato pengukuhan ini dapat dilaksanakan pada hari ini. Bapak Rektor selaku Ketua Senat dan hadirin yang saya muliakan, Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sejumlah persoalan mutakhir tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

Social Responsibility (CSR ), sebagai pertanggungjawaban akademik saya dalam bidang Ilmu Manajemen. Membangun ekonomi rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 memang memerlukan “pemihakan”, yaitu suatu sikap memihak untuk memuliakan “kedaulatan rakyat”. Pembangunan ekonomi rakyat merupakan suatu strategi untuk membangun perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas rakyat (rakyat sebagai asset nasional) dan utilisasi keefektifan sumber-sumber daya dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk itu, strategi grassroots-based dan resources-based dengan pendekatan partisipatori dan emansipatori yang bottom-up merupakan esensi dari demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia adalah ”sistem ekonomi kerakyatan” (TAP MPR No. IV/MPR/1999), yaitu sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan sehingga seluruh potensi masyarakat, baik sebagai produsen/pengusaha, konsumen, tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, dan gender memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi (Swasono, 2010). Untuk itu, restrukturisasi ekonomi dengan sasaran menggerakkan ekonomi kerakyatan harus terus dilakukan, di antaranya dengan mempertautkan kepentingan pelaku-pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi dari unsur perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang bisa diperhitungkan sebagai biaya perseroan (UU No 40 Tahun 2007). Demikian juga setiap penanaman modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, menghormati tradisi budaya masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku (UU No 25 Tahun 2007). Implementasi pemanfaatan instrumen corporate social responsibility (CSR) saat ini lebih banyak yang berorientasi pemberian derma atau sumbangan (philanthropy, charity), dan itupun masih belum terpola dengan baik karena kurangnya koordinasi.Untuk itu, pembahasan sekitar CSR guna mencari pola implementasi CSR yang lebih berorientasi pada recovary sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masi sangat relevan. Terlebih lagi keberadaan CSR diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG’s) yaitu usaha simultan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya. Tulisan ini diharapkan menjadi bahan refleksi semua pihak yang terkait dengan implementasi CSR. Definisi CSR Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Suatu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan yang bersangkutan. Stakeholders adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

operasi perusahaan (Post, et. al, 2002). Stakeholders terdiri dari inside dan outside stakeholders. Inside stakeholders terdiri dari pemegang sahan (stockholders), para manajer dan karyawan. Sedangkan outside stakeholders terdiri dari pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) meliputi tanggung jawab ekonomi (economic responsibility) berupa pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba; tanggung jawab hukum (legal responsibility) berupa kepatuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan; dan tanggung jawab sosial (social responsibility) berupa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Pearce & Robinson (2007) menambahkan tanggung jawab etika (ethical responsibilities) berupa tuntutan perilaku bisnis yang benar dan layak, dan tanggung jawab deskresi (discretionary responsibilities) berupa tanggung jawab sukarela organisasi bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang pada literatur-literatur awal tahun 1950 disebut sebagai Social Responsibility (SR) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Berdasarkan hasil penelusuran J.J Asongu, Raja Hammurabi (1700-an SM) di Kerajaan Mesopotamia Kuno telah mengeluarkan 282 hukum yang memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Ancaman hukuman mati diberikan terhadap para pembangun, pengurus penginapan dan petani apabila karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, atau menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat mengganggu bagi pihak lain (Barnett, diakses 4 September 2012). Setelah awal tahun 1920-an, menurut J.J. Asongu, diskusi-diskusi mengenai tanggung jawab sosial dari suatu organisasi bisnis telah berkembang ke tahap gerakan CSR ‘modern’. Tulisan Howard R. Bowen tahun 1953 dalam bukunya yang berjudul “Responsibility of The Businessman” dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam buku itu Bowen mengemukakan bahwa para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Wartick & Cochran, 1985). Berawal dari pendapat Bowen ini berkembang beberapa definisi, di antaranya CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya (http://www6.miami.edu/ethics/pdf_files/csr_guide.pdf, diakses 10 Jan 2012). Pendapat lain menyatakan CSR sebagai suatu kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbanganpertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya (Kamus online Wikipedia). Robbons & Coulter (2003:123) mengemukakan bahwa evolusi CSR meliputi empat tahap perkembangan, tahap pertama CSR awalnya lebih diorientasikan pada pemegang saham dan manager (owners and management) (Baron, 2006); tahap kedua karyawan (employees); tahap ketiga masyarakat setempat (constituents in the specific environment), dan tahap terakhir CSR berorientasi pada masyarakat luas (broader society). The International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan CSR sebagai tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

perundang-undangan Negara. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, yaitu bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Definisi terakhir inilah yang diterima secara luas oleh praktisi dan aktivis CSR (Kalangit, 2009). Berdasarkan uraian di atas, dalam konsep CSR selain perusahaan bertanggung jawab secara ekonomi dalam bentuk profit pada pemegang sahamnya, perusahaan juga harus menjalankan bisnisnya sesuai hukum yang berlaku, menerapkan etika, moral, dan derma kepedulian (filantrofi) terhadap lingkungannya. CSR mengenal konsep ‘triple bottom line’ yang dikembangkan Elkington maupun Global Reporting Initiative (GRI), yaitu bahwa tanggungjawab perusahaan meliputi 3P (profit, people, planet), yaitu bidang kemakmuran ekonomi (economic prosperity), bidang keadilan sosial (social equity), dan bidang kualitas lingkungan (environmental quality) (Marshall & Harry, 2005; Choi & Gray, 2008). Implementasi konsep CSR membawa konsekuensi bahwa perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain seperti karyawan, supplier, konsumen, pemerintah, kelompok masyarakat setempat dan yang lebih luas. Masih banyak pihak yang menyamakan CSR dengan pengembangan masyarakat atau community development (CD). CD merupakan usaha sistematis untuk meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat kurang beruntung (spesifik) agar lebih dekat dengan kemandirian. Adapun CSR mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu terhadap seluruh stakeholders. Jadi, CD merupakan bagian dari CSR. Sejarah CSR Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini, lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Perkembangan penting CSR setelah Howard R Bowen tahun 1950-an antara lain sebagai berikut. 1. Periode 1960-an: Pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan “Iron Law of Responsibility” yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki.Tahun 1962, Rachel Carlson menulis buku yang berjudul Silent Spring yang memberikan pengaruh besar pada aktivitas pelestarian alam. Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah Corporate Citizenship, yang menyatakan bahwa korporasi harus memperhatikan masalah politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, “kebahagiaan” karyawan dan seluruh permasalahan sosial

Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, korporasi harus bertindak “baik” sebagai mana warga negara (citizen) yang baik (Siswoyo, 2009). 2. Periode tahun 1970-an: S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan social obligation, social responsibility, dan social responsiveness. Social obligation adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan pertimbanganpertimbangan hukum. Social responsibility merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja, tetapi menyelaraskan social obligation dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial. 3. Periode tahun 1980-an: Empu teori manajemen Peter F. Drucker baru mulai membahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984. Ia memberikan ide baru agar korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World Commission on Environment and Development (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul Our Common Future. Laporan ini menjadi dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 4. Periode tahun 1990-an ke atas: Keprihatinan utama yang disuarakan pada periode ini adalah mengenai perilaku korporasi. Demi maksimalisasi labanya, lazim mempraktikkan cara-cara yang tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Atas prakarsa banyak pihak, dilakukan KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazilia tahun 1992. KTT dihadiri oleh 172 negara dengan tema utama Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Earth Summit ini menghasilkan “Deklarasi Rio” yang menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi utamanya juga perusahaan yang kekuasaannya semakin menggurita. Hasil akhir dari pertemuan tersebut secara garis besar menekankan pentingnya eco-efficiency dijadikan sebagai prinsip utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan. Hasil KTT Bumi ini semakin dipertegas oleh hasil riset James Colins dan Jerry Porras, yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bertahan lama adalah perusahaan yang bukan hanya mengejar profit semata (Kalangit, 2009). Selanjutnya, pertemuan di Johannesburg pada tahun 2002 yang dihadiri oleh para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengikuti dua konsep yang telah muncul sebelumnya yaitu economic dan environmental sustainability. Dalam tahun yang sama, di Amerika dikeluarkan Sarbanas-Oxley 2002 yang di antaranya mengatur kewajiban direktur dalam membuat laporan keuangan perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian juga di Inggris, dalam Companies Act versi 2007 yang mengatur peningkatan kewajiban direktur untuk melaporkan financial key performance indicator dan laporan yang berisi informasi terkait dengan lingkungan perusahaan dan para pekerjanya. Pertengahan tahun 2007, UN Global Compact yang dibuka oleh Sekretaris Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

Jenderal PBB, meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat. Selain itu, International Organization of Standardization (ISO) sejak tahun 2004 telah menyusun panduan standardisasi untuk CSR (Guidance Standard on Social Responsibility) yang kemudian dikenal sebagai ISO 26000 dan diberlakukan tahun 2009 (Kalangit, 2009). Perdebatan Mengenai CSR Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Perdebatan mengenai tanggung jawab perusahan sudah berlangsung selama beberapa dekade. Ada dua pandangan yang bertentangan mengenai tanggung jawab perusahan. Pertama adalah pandangan ekonomi klasik yang menganggap tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan laba untuk para pemodalnya. Kedua, pandangan sosial ekonomi yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan sekedar menghasilkan laba, namun juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lingkungannya (Robbins & Coulter, 2002: 46). Pada awalnya, CSR memang dianggap sebagai biaya yang akan menambah beban perusahaan dan mengurangi keuntungan. Namun, dengan menerapkan CSR sebenarnya perusahaan akan mendapatkan manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Di sisi lain, CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar, dipisahkan dari bisnis inti perusahaan, tidak berkaitan dengan pelanggan, bersifat kosmetik, sepenuhnya voluntary, dan dianggap hanya ditujukan kepada pihak eksternal saja. Anggapan yang salah inilah yang memicu perdebatan mengenai CSR. Konsumen saat ini adalah konsumen pintar. Hasil Survey "The Millenium Poll on CSR" (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) di antara 25.000 responden dari 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan: 60% mengatakan bahwa yang paling berperan terhadap CSR adalah etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dan dampak terhadap lingkungan. Sedangkan bagi 40% lainnya yang berperan adalah citra dan brand image perusahaan. Hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen (http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses 10 Desember 2011 ). Menurut teori Stakeholder kewajiban perusahaan adalah menyeimbangkan semua kepentingan pemangku kepentingannya. Stakeholder theory menandaskan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Tindakan perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang melampaui apa yang diwajibkan secara hukum dan apa yang menjadi kepentingan langsung pemegang saham merupakan peranan CSR yang sebenarnya. Filantrofi tanpa keterlibatan aktif (seperti sumbangan kas) dikritik sebagai sesuatu yang sempit, egois, dan sering kali dimotivasi untuk memperbaiki reputasi Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

perusahaan dan untuk membungkam kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak lain yang tidak setuju (Husted, 2003). Peranan CSR ini telah menimbulkan perdebatan filosofis dan ekonomis selama ini. Regulasi CSR di Indonesia Hadirin yang saya hormati, Pemahaman tentang CSR bagi perusahaan pada umumnya meliputi tiga hal pokok, yaitu 1) suatu kegiatan yang sifatnya sukarela (voluntary) yang dikaitkan dengan kegiatan perusahaan dalam membantu problem sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan bebas melakukan atau tidak melakukannya; 2) suatu tindakan menyisihkan sebagian profit perusahaan untuk maksud kedermawanan (philanthropy) dan perbaikan kerusakan akibat ekplorasi/eksploitasi sumber daya alam; dan 3) sebagai bentuk kewajiban (obligation) perusahaan untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial seperti kemanusiaan dan lingkungan (Wiwoho, 2008; Siswoyo, 2009). Ketiga hal di atas menguatkan bahwa konsep CSR dilandasi oleh argumen moral. Perusahaan hidup dan berkembang berkat masyarakat yang telah membayar pajak untuk membiayai fasilitas publik seperti jembatan, jalan, listrik, transportasi, hukum dan penegak hukum, keamanan dan sebagainya. Fasilitas publik tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan. Untuk itu, secara moral perusahaan sudah seharusnya ikut mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Regulasi yang terkait dengan CSR baik secara implisit maupun eksplisit cukup banyak. Regulasi CSR secara implisit dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Regulasi yang secara eksplisit mengatur CSR di antaranya adalah undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 16 Agustus 2007. Salah satu bab dan pasal penting yang perlu dicermati adalah Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memuat hanya satu pasal, yaitu Pasal 74 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut. (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan Pasal 74 di atas, beberapa hal penting yang patut dikemukakan adalah sebagai berikut. Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

1. UU No. 40 Tahun 2007 telah menetapkan CSR sebagai kewajiban hukum (statutory obligation), bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat suka rela. 2. CSR hanya diberlakukan secara terbatas bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan jenis ini yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya sanksi tersebut sampai saat ini belum diatur secara jelas. 3. Pembayaran kewajiban CSR oleh perseroan dapat diperhitungkan sebagai biaya dan dapat mengurangi besarnya pajak pendapatan (PPh 25) perusahaan. Aspek yang kurang menguntungkan dari CSR adalah perusahaan akan menghadapi tuntutan kontribusi tanggung jawab sosial yang semakin besar. Besarnya tuntutan tersebut bisa jadi jauh melampaui “sekedar” sumbangan uang tunai atau barang. Para pemrotes dari kalangan stakeholders yang agresif akan terus menyuarakan masalah ini, seperti karyawan, pemegang saham, dan beberapa di antaranya juga pimpinan perusahaan. Mereka berjuang untuk menolak pemberlakuan kewajiban CSR ini melalui Kadin. Akhirnya, Kadin “mewakili” para pemrotes tersebut melakukan gugatan uji material pada Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemerintah mencabut UU No. 40 Tahun 2007, khususnya pasal 74. Menanggapi hal ini, MK melalui putusannya tanggal 15 April 2009 menolak gugatan uji material--mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam--yang diajukan oleh Kadin. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Terkait dengan pemberlakuan UU No. 40 Tahun 2007 di atas dan sebagai pendorong agar perusahaan melakukan kewajiban TJSL atau CSR, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa “instrumen pengurangan pajak” bagi perusahaan yang menyelenggarakan TJSL atau CSR, yang berikutnya disebut TJSL/CSR. Regulasi dimaksud berupa UU Pajak Penghasilan 36/2008 (UU PPh) pasal 6 ayat (1) huruf a yang memberlakukan beberapa jenis sumbangan sosial yang diakui sebagai biaya. Regulasi lain yang secara eksplisit mengatur CSR adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 dari UU tersebut menyatakan bahwa setiap penanam modal di Indonesia wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau CSR, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan TSP atau CSR ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP. Menurut Perda tersebut TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat. Tujuan dikeluarkannya Perda Nomor 4 tahun 2011 adalah untuk: 1) memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Jawa Timur; 2) memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar international. Standar internasional yang dimaksud adalah ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization (ISO) sejak bulan September 2004. Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

ISO 26000 merupakan sertifikasi CSR untuk seluruh jenis dan ukuran organisasi yang ada di dunia yang bersifat komprehensif dan universal. ISO 26000 diharapkan menjadi acuan utama di dunia untuk menetapkan bahwa perusahaan telah mengimplementasi CSR yang berstandarisasi tinggi. Selain itu, ISO 26000 juga diharapkan dapat menjadi jembatan dan standarisasi berbagai elemen dalam urusan CSR sehingga menekan kesalahan persepsi dalam pelaksanaan CSR (Kartini, 2009: 123-128). Selanjutnya, ketentuan ISO 26000 adalah sebagai berikut. a) Membantu organisasi agar dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memerhatikan kondisi budaya, sosial, lingkungan, hukum yang berlaku dan pembangunan. b) Menyediakan panduan praktis yang berhubungan dengan operasional tanggung jawab sosial, identifikasi stakeholder dan komitmen terhadap para stakeholder-nya serta meningkatkan kredibilitas laporan yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial. c) Meningkatkan kredibilitas dan kepuasan, baik di dalam organisasi, bagi pelanggan dan para stakeholder lainnya. d) Menghormati dan tidak bersengketa dengan peraturan yang berlaku, kesepakatan dan konvensi internasional serta standar ISO. e) Tidak digunakan untuk mengurangi peran atau otoritas pemerintah dalam konteks tanggung jawab sosial organisasi. f) Membentuk persamaan persepsi menyangkut pengertian dari tanggung jawab sosial. g) Memperluas kesadaran akan tanggung jawab sosial. h) Biaya-biaya yang dapat mengurangi pajak (tax deductible) adalah biaya promosi, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, biaya kupon makanan dan minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban pengolahan limbah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)/CSR di antaranya juga berhubungan dengan pemberdayaan UMKM. Adapun regulasi tentang pelaksanaan TJSL/CSR yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut (Siswoyo, dkk., 2010). 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba BUMN sebesar 1%-5% (dari laba setelah pajak). Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop. 2) Pada Tahun 1994, nama program Pegelkop diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Penjelasan Pasal 16, lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

antara lain meliputi sekema modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anjak piutang dan kredit lainnya. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 32 Tahun 1998 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.Pasal 2, … salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Pasal 88 ayat (1). ...BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai tindak lanjut UU No. 19 Tahun 2003 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 5) UU No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang sebelumnya didahului oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. UU No. 25 Tahun 2007 menggunakan istilah “Tanggungjawab Sosial Perusahaan” sebagai terjemahan corporate social responsibility. 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.Pasal 21, … Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. Berdasarkan peraturan perundangan yang terkait dengan CSR tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut. 1. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait CSR tersebut di atas pada dasarnya mengarahkan perusahaan agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab ekonomi (profit) saja, melainkan juga legal, moral dan etis. Pemaknaan kegiatan CSR harusnya tidak sekedar sebagai “perlakuan” tertentu pada inside stakeholders (karyawan), atau outside stakeholders yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pemerintah, dan kelompok masyarakat setempat atau yang lebih luas. CSR/TJSL seyogyanya dimaknai yang lebih “luas”, yaitu kegiatan perusahaan yang dibuat dalam rencana jangka panjang dan juga memiliki efek jangka panjang (sustainability development) sehingga dapat


meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 2. Penggunaan istilah yang berbeda didapati dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 yang menggunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (TSP); dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menggunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” (TJSL)/CSR. Perbedaan ini berlanjut dengan penggunaan istilah CSR yang mengacu pada UU No. 25 / 2007, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengacu pada UU No 40 Tahun 2007. Istilah CSR dan PKBL belakangan ini cenderung disamakan, padahal sebenarnya berbeda. Program Kemitraan (PK) terkait dengan hubungan kemitraan antara usaha maju dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada pengembangan usaha di antara yang bermitra. Bina lingkungan pada dasarnya sama dengan CSR. Perbedaan PK dan BL ini juga dikuatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. UU ini mewajibkan BUMN menyisihkan laba bersihnya sebesar 2% untuk Program Kemitraan dan 2% untuk Bina Lingkungan. Penggunaan istilah yang berbeda ini mengakibatkan kerancuan dalam mengukur pelaksanaan CSR di Indonesia. 3. Terkait masalah sanksi, yang diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, meliputi sanksi administratif maupun sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur secara spesifik melainkan ‘diserahkan’ pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang terkait sebagaimana dijelaskan pasal 74 (3) UU No 40 Tahun 2007. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dapat pula diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan --sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas--, sepanjang kriteria perusahaan yang dimaksud adalah sesuai dengan pengaturan dalam UU Penanaman Modal (Kalangit, 2009). Namun sampai saat ini sanksi dimaksud di atas belum diatur secara khusus sehingga pelanggarnya tidak dikenai sanksi sebagaimana mestinya. 4. Perusahaan yang diwajibkan melakukan TJSL adalah perusahaan yang “menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam”. Jika merujuk penjelasan pasal 74 (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah yang usahanya adalah memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Dengan demikian seluruh sektor industri tanpa terkecuali harus melaksanakan CSR dan untuk BUMN harus melakukan PKBL, karena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas perusahaan terhadap keberadaan sumber daya alam (Siswoyo, 2009).


Hubungan Implementasi CSR dengan Nilai Perusahaan Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Tujuan perusahaan yang semula hanya untuk kepentingan stockholders, bondholders dan profit oriented sekarang sudah beralih menuju perusahaan yang lebih memperhatikan lingkungan dan sosial. CSR bukan hanya suatu bentuk philanthropy atau charity yang bersifat sementara untuk meningkatkan image perusahaan, namun bentuk pemberdayaan masyarakat dan bina lingkungan yang berkelanjutan. Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan (Restuningdiah, 2007:192). Hal ini sejalan dengan Global CSR Survey di 10 negara dimana mayoritas konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap perusahaan yang melakukan CSR. Sebanyak 61% dari mereka sudah memboikot produk dari perusahaan yang tidak melaksanakan CSR (Asy’ari, 2009). CSR menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pasar modal sehingga investor memiliki sudut pandang baru ketika ingin berinvestasi (McWilliams & Siegel, 2001). Pasal 66 UU No 40 Tahun 2007 mewajibkan perusahaan untuk memasukkan Laporan TJSL dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan TJSL ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan pemegang saham dan dipublikasikan lebih lanjut untuk mengambil simpati investor lain yang apresiasi terhadap isu CSR. Perusahaan juga dapat menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (PSAK no 1 tahun 2009), dengan tujuan meningkatnya harga saham perusahaan (value of firm). Kedua hal di atas mengindikasikan betapa penting peran pelaksanaan CSR terhadap peningkatan nilai perusahaan. Beberapa kajian empiris yang mendukung bahwa implentasi CSR mempunyai dampak terhadap kinerja ekonomi perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Arista (2011:112) menunjukan bahwa pengaruh CSR terhadap Return on Assets (ROA) dengan memasukkan variabel kontrol (size dan leverage) menunjukkan hubungan yang positif signifikan yang mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan tanggungjawab sosial akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan variable control size dan leverage perusahaan. 2. Mahoney & Robert (2003) memberikan bukti empiris hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan kinerja keuangan (Return on Equity/ROE dan Return on Assets/ROA). 3. Restuningdiah (2010) yang menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR disclosure, dan CSR disclosure berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja lingkungan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya, dan hal ini mempengaruhi ROA. Perusahaan yang mampu menciptakan lingkungan yang baik (green) dan mengungkapkannya dalam CSR disclosure maka akan memberikan “good Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

news” bagi masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi sarana pencitraan yang baik sehingga meningkatkan penjualan yang berdampak pula pada profitabilitas perusahaan. Penelitian Zuhroh & Sukmawati dalam Restuningdiah (2011) menyatakan bahwa pada perusahaan-perusahaan high profile membuktikan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori high profile. 4. Penelitian Suratno, et.al (2006), meskipun penelitian ini tidak secara langsung meneliti tentang korelasi dari pengungkapan environmental terhadap kinerja ekonomi perusahaan, namun hasilnya menunjukkan bahwa environmental performance berpengaruh secara positif terhadap economic performance. 5. Fauzi, et. al (2007) merupakan peneliti yang mengembangkan model slack resource theory dan good manajement theory dalam meneliti hubungan Corporate Social Performance (CSP) dan Corporate Financial Performance (CFP) yang diproksikan ROE dan ROA. Hasil studi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Analisis lebih jauh dengan menggunakan slack resource theory menunjukkan size perusahaan mempengaruhi hubungan CSP dan CFP. 6. Hasil penelitian Kartika, et.al (2010) mengindikasikan bahwa (1) isu mengenai CSR merupakan hal yang relatif baru di Indonesia dan kebanyakan investor memiliki persepsi yang rendah terhadap hal tersebut, (2) kualitas pengungkapan CSR tidak mudah untuk diukur; umumnya perusahaan melakukan pengungkapan CSR hanya sebagai bagian dari iklan dan menghindari untuk memberikan informasi yang relevan, (3) CSR environment dan CSR community direspon positif oleh investor, (4) CSR employment di respon negatif oleh investor karena pembelanjaan perusahaan dianggap mengakibatkan merusak nilai pemegang saham. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan cara yang dianggap penting oleh perusahaan guna menjaga, mempertahankan dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie & Parker, 1990). Pengungkapan CSR perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin dilihat sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Ahmad, et.al. 2003), dan perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya (Anggraini, 2006). Oleh karena itu, praktik pengungkapan CSR ini bisa berbeda antar negara dan antar waktu, yang disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang penting tidaknya isu-isu bagi suatu negara (Yusoff dan Lehman, 2003; Gray, et.al. 1995; Williams,1999). Melalui pengungkapan CSR oleh perusahaan, diharapkan investor lebih menyadari pentingnya isu CSR di masa depan baik secara menyeluruh maupun berdasarkan pada parameternya, sehingga perusahaan mau melakukan aktivitas CSR secara nyata dengan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari suatu kegiatan bisnisnya (Kartika, et.al, 2010).


Regulasi CSR dalam Perpajakan Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Perusahaan yang menerapkan CSR dapat memiliki keuntungan berupa insentif pajak. Di Eropa dan AS, telah dibuat suatu terobosan dengan memberlakukan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang memposisikan diri mereka sebagai corporate citizenship dengan harapan perusahaan yang mendapat insentif pajak tersebut akan lebih giat lagi dalam berproduksi dan giat melaksanakan CSR (Kartini, 2009: 98). CSR merupakan kegiatan pertanggungjawaban sosial yang diwajibkan bagi perusahaan sesuai Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tetapi saat ini pemerintah memberi kemudahan kepada perusahaan yang menerapkan CSR, yakni Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa dana yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR - berupa sumbangan atau pembangunan infrastruktur sosial -- diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak (tax deductible). Dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan persentase dan syarat tertentu. Kegiatan CSR bisa menjadi tax deductible berdasarkan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah menetapkan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk (f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan (g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l dan m, menyebutkan bahwa kelima jenis sumbangan yang diatur dalam ayat ini ketentuannya harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 ditetapkan ketentuan mengenai jenis sumbangan yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung besarnya PPh terutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut. a. Sumbangan dan/atau Biaya yang Dapat Dikurangkan Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak (PKP) bagi Wajib Pajak terdiri atas 5 jenis berikut. 1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana, atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;


2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan; 3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan; 4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan 5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yaitu biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Kelima jenis sumbangan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat sebagai berikut. a) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya; b) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan; c) Didukung oleh bukti yang sah; dan d) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh. Contoh:

PT. Citra Malang pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp 1.000.000.000,-. Pada tahun 2010 Wajib Pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar Rp 40.000.000,-. Pada tahun 2010 Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp 30.000.000,-. Wajib Pajak tidak boleh mengurangkan sumbangan tersebut dari penghasilan bruto tahun 2010 karena akan menyebabkan rugi sebesar Rp 10.000.000,-. b. Besarnya Biaya/Nilai Sumbangan yang Dapat Dikurangkan Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto Fiskal Tahun Pajak sebelumnya. Contoh:

Penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah Rp 60.000.000.000,- maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu maksimal 5 % (lima persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,-. Apabila Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar Rp 5.000.000.000,-, maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp 3.000.000.000,-. c. Sumbangan kepada Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa


Sumbangan dan/atau biaya yang telah disebutkan di atas, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya tersebut diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. d. Bentuk Sumbangan yang Dapat Dikurangkan Sumbangan sebagaimana dimaksud di atas (sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga) dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang. Sedangkan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya dapat diberikan dalam bentuk sarana dan/atau prasarana. e. Penentuan Besarnya Nilai Sumbangan Nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan: 1. nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan; 2. nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan telah disusutkan; 3. harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri. Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana. f. Kewajiban bagi Pemberi Sumbangan Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ini wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan. g. Ketentuan bagi Pihak Penyalur atau Penerima Sumbangan 1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional: a) Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan sehubungan dengan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan. b) Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai NPWP melaporkan sumbangan dan/atau biaya sebagai lampiran laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diterimanya sumbangan. 2. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya sehubungan dengan sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya. h. Saat Berlakunya Ketentuan ini


Peraturan tentang ketentuan ini dimulai Tahun Pajak 2010. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporannya akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Regulasi CSR dalam bidang perpajakan di atas menempatkan perusahaan sebagai institusi yang telah dilindungi dalam kegiatan usahanya, telah memanfaatkan infra struktur di masyarakat (public goods), dan mempunyai andil dalam kerusakan lingkungan. Untuk itu, sudah selayaknya jika perusahaan ikut mengambil bagian dalam masalah sosial dan kerusakan lingkungan di wilayahnya. Artinya, CSR seharusnya diberlakukan pada seluruh sektor industri tanpa terkecuali, karena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas perusahaan terhadap keberadaan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah telah melakukan dorongan dengan memperhitungkan CSR sebagai biaya yang akan mengurangi Pajak Badan (PPh 25) perusahaan yang melaksanakan CSR. Melalui peraturan perpajakan ini penerimaan pajak oleh Pemerintah berkurang, dengan harapan perusahaan memberikan kompensasinya dalam bentuk pengoptimalan CSR, tidak saja bersifat derma (philanthropy/charity) tapi juga untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan demikian, akuntabilitas dan keterbukaan penyelenggaraan CSR oleh perusahaan merupakan suatu keniscayaan. Pola CSR di Indonesia Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Sebelum diterapkannya UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, penerapan CSR dipersepsi voluntary dan hanya “sekedar” menampilkan sikap baik (do good, to look good). Padahal hakikat keberadaan CSR tidak hanya bersifat sesaat, namun berkesinambungan dan untuk kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Setelah diterapkan UU Nomor 40 tahun 2007, menyadarkan semua pihak (stakeholders) bahwa penyelenggaraan CSR mencerminankan implementasi dari prinsip Good Coorporate Governance (GCG) yang menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntanbilitas, kewajaran dan pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Adapun pola penyelenggaraan CSR yang diterapkan oleh di perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini dibedakan menjadi 4 (empat) macam pola berikut (Susiloadi, 2008; Siswoyo, et. al, 2010, Dharmawan, et. al, 2011). 1. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan bisa menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian tugas divisi human resources development atau public relations. 2. CSR bisa dilakukan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau groupnya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau grupnya yang dibentuk secara terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau dewan direksi. Model Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana pribadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan. 3. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instrasi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosial. Contoh, perusahaan yang telah melakukan pola ini adalah PT. Unilever, dan PT. Pertamina. 4. Beberapa perusahaan bergabung dalam konsorsium untuk bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang disepakati. Dalam upaya menjamin agar pelaksanaan CSR dapat berjalan secara berkesinambungan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, maka dirasakan masih perlu adanya model CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, adanya pengaturan SDM dan institusi yang terlibat untuk melaksanakan CSR dengan benar, adanya peraturan dan kode etik yang jelas, dan adanya dukungan sektor publik agar pelaksanaan CSR oleh perusahaan berjalan dengan baik (Susiloadi 2008:129). Pelibatan peran perguruan tinggi dalam proses sosialisasi, konsep dan implementasinya diperlukan mengingat perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam masyarakat (Susiloadi, 2008; Siswoyo, et. al: 2010; Dharmawan, et. al: 2011; Siregar 2007: 286). Pelaksanaan CSR di Jawa Timur Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, Istilah CSR sering disamakan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) . Bina Lingkungan memang sama dengan CSR, namun Program Kemitraan (PK) lebih dikaitkan dengan kerjasama antara perusahaan dengan binaannya dari UMKM. Kerjasama ini umumnya dilatari adanya rasa saling membutuhkan antara usaha maju atau besar dengan mitranya. Berdasarkan hasil survey (Siswoyo, et. al, 2009), kerjasama dimaksud juga dilatari adanya kepedulian (altruis) dari perusahaan maju atau besar terhadap pemberdayaan UMKM, sehingga istilah CSR-PKBL digunakan untuk mengungkapkan CSR. Pengungkapan data CSR-PKBL juga terdapat dalam pelaporan CSR di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Pelaksanaan CSR di Provinsi Jawa Timur saat ini relatif berjalan dengan baik, dan CSR telah terbukti memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Jatim. Pelaksanaan kegiatan CSR-PKBL Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010 mencapai nilai Rp. 2.539.687.965.550,- yang terdiri: 1) Program Kemitraan (PK) sebesar Rp.1.523.704.457.000,- dan CSR sebesar Rp 1.015.982.708.550,- (Siswoyo, et. al, 2010). Pola penyelenggaraan CSR umumnya (62%) berbentuk charity, selebihnya pola Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

penyelenggaraan CSR yang bernuansa pemberdayaan sebesar 38%. Pelaksanaan CSR sering tidak terprogram dan tidak berkesinambungan, sehingga selain overlap juga daya manfaat yang diterima masyarakat kurang optimal (Siswoyo, et. al, 2009). Dengan demikian pelaksanaan CSR belum optimal dan perlu pengaturan lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penelitian Siswoyo, at. al (2010) dan untuk mengatasi permasalahan di atas, telah dibentuk Sekretaris Tetap (Sektab) pelaksanaan CSR-PKBL Provinsi Jawa Timur yang perannya merencanakan, menata, mengkoordinasi, memediasi, memfasilitasi, melakukan Monev dan tindak lanjutnya. Pada perkembangannya, pada tahun 2011 telah terbentuk Sektab ti tingkat kabupaten yang diharapkan akan lebih memudahkan perusahaan pelaksana CSR-PKBL dalam berkordinasi dengan pihak sasaran atau pihak lain yang terkait. Meskipun dalam perkembangannya peran Sektab dirasa kurang optimal, akan tetapi dengan pola komunikasi dua arah yang telah terbangun antar Sektap Provinsi dan Sektap Kabupaten diharapkan mampu memberikan informasi yang efektif dalam pelaksanaan program CSR-PKBL. Dalam rangka mengatur pelaksanaan CSR-PKBL di Provinsi Jawa Timur, telah dikeluarkan Peraturan Gurbernur Jawa Timur No 4 tahun 2011. Pada Bab III Pasal 4 dan 5 dari Pergub ini menginstruksikan bahwa pelaksaan kegiatan CSR-PKBL harus menganut asas keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas ini, teknologi informatika menjadi pilihan solusi. Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Siswoyo, at. al (2010), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui BAPEDDA Provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang guna merancang pembuatan website sistem informasi CSR-PKBL di Jawa Timur. Website CSR-PKBL ini memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR-PKBL oleh perusahaan dan memfasilitasi interaksi masyarakat sasaran dengan perusahaan terkait pelaksanaan CSR-PKBL. Website Sistem Informasi CSR-PKBL Jawa Timur yang dikelola oleh Bidang Pembiayaan Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur berisi informasi-informasi: 1) Sekilas CSR, 2) Sejarah CSR, 3) Database, 4) Galeri, 5) Arsip, dan 6) Aspirasi. Website memberi fasilitasi pada perusahaan yang akan mengunggah (upload) seluruh data kegiatannya baik itu berupa database CSR-PKBL, dokumen-dokumen, maupun agenda perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan CSR-PKBL. Berikut disajikan gambar alur penggunaan website CSR-PKBL di Jawa Timur.


Mengunjungi website csrjatim.org

Memilih panel data base

Memilih salah satu Penerima CSR

Tampilan detail Penerima CSR

Website di atas memfasilitasi pengguna (user) untuk bisa melihat siapakah penerima dana kegiatan CSR-PKBL dari perusahaan: detail data alamat, pola CSR sampai pada besar nominalnya. Bagi masyarakat dan pemerintah, informasi ini penting untuk melihat sisi keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan CSR-PKBL. Bagi perusahaan pelaksana informasi ini penting sebagai database dan evaluasi bagi pelaksanaan CSR-PKBL perusahaannya. Fasilitasi website tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam bentuk memberikan berbagai informasi terkait dengan tujuan perbaikan pelaksanaan CSR-PKBL di Jawa Timur. Kemauan pelaksana CSR-PKBL mengunggah data kegiatannya secara periodik sangatlah dibutuhkan. Demikian juga peran aktif masyarakat dalam menginformasikan potensi dan keberadaannya akan memudahkan pihak perusahaan dalam memilih sasaran kegiatan CSR-PKBL. Pelaksanaan lebih lanjut tentang CSR-PKBL di Jawa Timur berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1. Sampai saat ini masih terdapat program-program pembangunan yang penting namun belum dapat dilaksanakan karena terkendala pendanaan. Program-program tersebut telah diajukan dalam Musrenbang tingkat kab/kota, provinsi maupun pusat. Eksistensi CSR-PKBL diharapkan dapat mengangkat program yang tidak terdanai tersebut (despute data). Beberapa program dimaksud telah dibiayai dengan program CSR, misalnya program Desa Model. 2. Dalam proses harmonisasi program terkendala oleh karakter perusahaan yang beragam. Contoh, PTP X tidak banyak memikirkan konsumen karena produknya sudah terjual melalui mekanisme khusus (melalui Negara) tanpa berhadapan langsung dengan konsumen akhir. Konsentrasinya hanya pada petani tebu, bukan konsumen gula. Hal ini berbeda dengan CSR PT Unilever, PT Semen Gresik, dan produk lain yang mengalami persaingan yang ketat. Selain itu, juga terdapat BUMN yang mempunyai karakter khusus seperti PT Pertamina produknya beragam dan deponya ada di berbagai daerah, sehingga kegiatan CSR-PKBL yang dilakukannya masih terkesan “memelihara” konsumennya. Perbedaan karakter perusahaan ini tentunya Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

membutuhkan pengaturan CSR yang lebih detail dan melibatkan stakeholders secara simultan agar penyelenggaraan CSR sesuai dengan filosofinya dan misinya. 3. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi CSR sebagai biaya pembangunan di Jawa Timur perlu dilakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi semua pelaku yang terkait. Untuk itu, forum CSR-PKBL perlu diberdayakan, difasilitasi oleh pemerintah, dan dioptimalkan fungsi dan perannya. Forum ini terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, pengamat, dan masyarakat sasaran CSRPKBL. Forum ini telah dibentuk di tingkat provinsi dengan nama “Sekretariat Tetap CSR-PKBL”, dan diprakarsai oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Forum ini diharapkan menjadi “unit fungsional” yang berperan memfasilitasi pelaksanaan CSRPKBL di daerah. Sebagian kabupaten/kota memang telah membentuk “Sekretariat Tetap (Sektap) CSR-PKBL di tingkat kota/kab, namun Sektab ini belum berfungsi secara optimal. Anggaran untuk memberdayakannya sampai saat ini menjadi kendala utamanya. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk Sektap ini, karena perusahaan tidak merasa perlu untuk mendanai Sektab tersebut dengan alasan lembaga itu dibentuk oleh pemerintah. 4. Ketidaksamaan jadwal dalam penyusunan program di masing-masing perusahaan, dan antara perusahaan dengan pemerintah menjadi kendala pelaksanaan CSR-PKBL. Misalnya, Musrenbang belum dilaksanakan, namun perusahaan sudah menjadwalkan CSRnya. 5. Dalam upaya harmonisasi program, beberapa hal yang telah dilakukan dalam mensikapi hasil Musrenbang: yaitu membuat pola program dalam 3 pola umum, yaitu matching program, supporting program, dan developing program. Matching program adalah menyesuaikan program CSR perusahaan dengan program pemerintah, atau sasaran institusi seperti sekolah, desa dan PKK. Hasil penelitian Dharmawan, et. al (2011) dan Siswoyo, et. al (2010) menjelaskan bahwa masing-masing perusahaan telah mengambil peran dan menentukan program-program yang akan dilaksanakan di masing-masing daerah yang detailnya dilakukan bersama Sektab di kab/kota yang selama ini difasilitasi oleh Bappeda dengan melibatkan SKPD terkait. Contoh, Unilever dengan program Integrated Health Promotion Program (IHPP); Kid Program (meliputi gelar PAUD, pembimbingan terhadap orang tua siswa dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sejak dini, School Program (untuk SD), Stop AID, Desa Sehat, Pasar Sehat, Women Empowering, Program Petani Kedelai Hitam (pemodelan awalnya dilakukan di Jawa Timur). Supporting program adalah dukungan perusahaan terhadap pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Contoh, Unilever melakukan pelatihan bagi kader-kader Posyandu, pembentukan dan fasilitasi dokter kecil dalam upaya untuk mendukung UKS. Selain itu, PT Pertamina mendukung banyak program pendidikan di tanah air; Petrokimia memberikan kredit lunak bagi petani dan pelatihan dalam kegiatan usaha tani; PT Nestle memberikan tambahan gizi bagi siswa sekolah dan olahragawan; PTP X melakukan pelatihan dan penyiapan petani muda produktif untuk tanaman tebu, dan juga UMKM di sekitar pabrik tebu. Adapun developing programs adalah program CSR yang bersifat pemberdayaan UMKM, contohnya Petro Kimia melakukan Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

pengembangan di bidang pertanian lahan kering yang dipadukan dengan budi daya sapi potong di daerah Gresik. 6. Perusahaan multi nasional juga menerapkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulasi internasional. Contoh, PT Bentoel karena kepemilikannya saat ini melibatkan owner luar negeri, maka tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemiliknya. Di antara ketentuannya adalah tidak boleh membiayai kegiatan institusi yang bergerak di bidang olahraga dan kesehatan. Hal ini berbeda dengan PT. Sampurna yang tidak terikat kepemilikan asing, sehingga bebas melakukan kegiatan CSR, misalnya Daerah Situbondo dan Bondowoso PT Sampurna memfasilitasi peralatan/kendaraan Dinas Kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diamati bahwa cakupan perusahaan bervariasi sesuai dengan karakteristik perusahaannya, maka pelaksanaan CSR antara perusahaan satu dengan lainnya tentunya berbeda. Hal ini mempunyai andil terhadap rumitnya pengaturan CSR khususnya di Jawa Timur.

Penutup Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang saya hormati, Pada bagian penutup ini dikemukakan rangkuman dan catatan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pelaksanaan CSR-PKBL semestinya tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab ekonomi (profit) saja, melainkan juga tanggung jawab legal, moral dan etika. Pemaknaan kegiatan CSR harusnya tidak sekedar sebagai “perlakuan” tertentu pada inside stakeholders seperti karyawan, atau outside stakeholders yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pemerintah, dan kelompok masyarakat setempat atau yang lebih luas. CSR/TJSL harus dimaknai sebagai kegiatan perusahaan yang dibuat dalam rencana jangka panjang dan juga memiliki efek jangka panjang (sustainability development) sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 2. Perlunya dibuat petunjuk pelaksanaan atas regulasi CSR-PKBL yang telah ada agar dalam pelaksanaannya dan sanksi atas pengabaiannya jelas dan tidak multi tafsir, serta berfungsi juga sebagai indikator yang nyata dalam menetapkan korporasi yang telah melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai CSR-PKBL dengan benar. 3. Saat ini telah terbentuk forum di tingkat provinsi Jawa Timur dengan nama “Sekretariat Tetap (Sektap) CSR-PKBL”, yang diprakarsai oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sebagian kecil saja kabupaten/kota yang telah membentuk “Sekretariat Tetap (Sektap)” CSR-PKBL ini. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jatim perlu segera melakukan pembentukan di kota/kab lain di Jawa Timur. Agar forum ini berfungsi optimal dalam upaya mensukseskan CSR-PKBL di Jatim, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi keberadaan Sektap ini.


4. Pemerintah melalui SKPD yang terkait diharapkan bersungguh-sungguh dalam menangani masalah akuntabilitas dan keterbukaan pelaksanaan CSR-PKBL. Media website yang telah dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur agar disosialisasikan dan dioptimalkan pemanfaatannya. 5. Perlunya diberikan reward secara proporsional dan berkesinambungan bagi perusahaan atau semua pihak yang telah melaksanakan atau berkontribusi optimal terhadap CSRPKBL yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, Untuk mengakhiri pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya mengungkapkan perasaan, curahan hati, dan do’a sebagai tanda rasa terima kasih atas jasa semua guru, dosen saya, pemimpin dan karyawan di UM; teman sejawat, keluarga, dan mahasiswa saya.Tanpa bermaksud mengecilkan arti jasa mereka, saya mohon maaf bahwa hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang dapat saya sebut dalam akhir pidato pengukuhan ini. Capaian jabatan fungsional dan kepangkatan tertinggi saya ini tidak terlepas dari fasilitasi semua pihak. Untuk itu, secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor UM Prof. Dr. H. Suparno, Wakil Rektor, Ketua Komisi Guru Besar Prof. Dr. H. Imam Syafi’ie dan Sekretaris Pror. Dr. H. Imam Suyitno, M.Pd, Kepala BAKPIK, Kepala BUK, Dekan dan para Wakil Dekan FE, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Ketua Laboratorium FE, Kabag dan para Kasubag TU FE, dan semua sejawat serta para karyawan FE UM yang telah banyak membantu, peduli, dan memberikan saran masukan kepada saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega saya dalam tim penulis buku berikut: Buku Pengantar Koperasi dan Manajemen Koperasi Prof. Dr. J.G. Nirbito, M.Pd yang juga telah membimbing dan mengarahkan potensi saya sejak mahasiswa; Buku Teori Ekonomi Mikro Dr. H. Sasongko; Buku Ekonomi SMA Prof. Dr. Poerwito, MSc. Bus. (Alm); Buku IPS Ekonomi, Prof. Drs. H. Sunaryo (Alm), Dra. Hj. Sutatmi, S.E., M.Pd, M.Si, Ak (Alm), sehingga buku IPS Ekonomi tersebut menjadi Buku Paket Wajib Nasional; Buku IPS Terpadu SMP; Buku IPS SD dan buku lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega yang sering bekerjasama dalam berbagai Tim/kegiatan di UM: Prof. Dr. H. Dawud, M.Pd, Prof. Dr. H. Hendyat Soetopo, M.Pd, Prof. Dr. H.A. Rofi’udin, M.Pd, Dr. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed. Selain itu, juga saya sampaikan terima kasih kepada kolega yang ada di: Laboratorium Pancasila: Prof. Dr. Noorsyam, SH., Prof. Dr. H. Suko Wiyono, SH., MH., Prof. Dr. Wajoedi, M.E., Dr. Hj. Sri Umi Mintarti W., S.E., M.P. Ak., Dr. H. Suharto, S.M., M.Pd, Drs. Suparlan Al-Hakim, MSi., Dra. Sri Untari, MSi.; Penerbit & Percetakan UM: Drs. H. Murdibjono, M.A., Drs. H. Sumadi, S.E., M.M., dan Dr. H. Nurhadi, M.Pd, Drs. Evi Effendi, M.M., Sugeng Johaini S, BA., Subroto, dan staf lainnya; Fakultas Ekonomi UM: Prof. Dr. Ery Tri Djatmiko RWW, M.A., M.Si, Dr. Mit Witjaksono, MS.Ed., Dr. Tuharjo, S.E., M.Si, Ak., Drs. Djoko Dwi Kusumojanto, M.Si; Pasca Sarjana UM, Prof. Dr. I Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

Nyoman Degeng, M.Pd, Prof. Dr. Danardana Murwani, M.M., Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si, Dr,. Bambang Pranowo, S.E., M.Pd, Ak.; Satuan Pengawasan Internal: Dr. H. Sutrisno, M.M., Dr. Syihabudhin, S.E., M.Si, Dr. Hj. Endang Sri Andayani, S.E., M.Si, Ak., Sawitri Dwi Prastiti, S.E., M.Si, Ak., M.M., dan staf: Dina, Dini, Melati; Jurusan Manajemen FE UM: Prof. Dr. Budi Eko Sutjipto, M.Ed., M.Si, Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., MM., Drs. Mohammad Hari, M.Si, Drs. Mohammad Arief, M.Si, Dr. H. Heri Pratikto, M.Si, M.M., Dr. H. Agung Winarno, MM , Afwan Hariri Agus Prohimin, S.E., M.M., Drs. H. Gatot Isnaini, M.Si, I Wayan Jaman Adi Putra, M.Si, Dr. Aniek Indrawati, S.Si., M.M., M.Si, Yuli Soesetio, S.E., M.M., Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M., Subagyo, S.E., S.H., M.M., Drs. Imam Bukhori, MM., dan teman sejawat lain yang tidak sempat saya sebut di sini; Lain Jurusan: Prof. Dr. Bambang Sugeng, S.E., M.A., M.M.Ak., Dr. Suparti, M.P., Dr. Suwarni, M.Si, Dr. Agung Haryono, S.E., M.P.,Ak., Dr. Nasikh, S.E., M.P., M.Pd, Dr. H. Sugeng Hadi Utomo, M.Ec., Dr. H. Tjipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si, Ak., Dr. Dyah Aju Wardhani, M.Si, Ak., Dr. H. Eka Ananta Sidharta, S.E., M.M.Ak., Dr. Puji Handayani, S.E., M.M.Ak., Dr. Sunaryanto, M.Ed., Prof. Dr. H. A. Syukur Ghazali, M.Pd, Dr. H. Gunadi Hari Sulistyo, M.Pd, Drs. Agus Dharmawan, M.Si, Drs. Achmad Murdiono, SE., S.Pd dan sejawat lain yang tidak sempat saya sebut dalam kesempatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega yang banyak bekerjasama dengan saya di: Panitia Sertifikasi Dosen; PPJFD di Fakultas dan Universitas; Tim BKD UM; Tim BLU; Tim OTK, Tim Statuta, Tim Renstra; Dewan Pengawas UM; Pengurus PPGI Jatim; Pengurus IKAPI Jatim, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang; Pengurus Forum Komunikasi Ulama dan Masyarakat (Forkum) kota Malang, Yayasan Putera Harapan Asrori, dan sejawat lain yang tidak saya sebutkan dalam kesempatan ini yang memberikan andil besar terhadap karir saya sebagai dosen. Sebagian besar keberhasilan karir akademik saya ini tercapai berkat dukungan penuh dari keluarga. Orang tua saya Bapak H. Suratman (Alm) dan Ibu Hj. Siyanah yang mengukir jiwa raga saya dan menanamkan niai-nilai luhur di keluarga, mertua saya Bapak H. Abd. Hadi (Alm) dan Ibu Hj. Maimunah (Alm) yang telah menyayangi, mendoakan saya dan menjadi inspirasi kecerdasan spiritual saya, Isteri saya tercinta Hj. Firdausiyah Gunung Jati yang telah setia menemani, memberi semangat, memikirkan dan mendoakan saya sepanjang waktu, serta menemani saya diwaktu suka dan duka; Anak-anak saya Elva Lidya Saferlin dan suaminya Aprillia Azandra, M Ryzka Firbanata, dan Elfaudya Firbasari yang memberi spirit saya untuk mencapai karir jabatan fungsional dan kepangkatan ini; Orang tua asuh yang juga membesarkan saya Bapak H. Alimin dan Ibu Nurjanah, Orang tua asuh yang memperkenalkan saya tentang penanaman jiwa sosial Bapak H. Moch Asrori dan Ibu Hj. Choiriyah; Saudara kandung saya H. Kamiek Mujianto, SH., MH., Pinah Rahayu, Anik Sri Hari Antini, Dra. Endang Hertatik; Saudara ipar saya Siti Chotimah (Alm), Hj Rosida, Ellyati, Hj. Farida, HM. Fatah, Fauzan Hadi, Mad Firdaus, Firmansyah, B.Sc, Drs. Syafiudin, Hidayat, serta saudara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terakhir, saya sampaikan terima kasih pada para hadirin yang sabar mendengarkan pidato pengukuhan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

dan kekhilafan saya. Saya mohon bantuan doa kepada segenap hadirin agar saya dapat mengemban amanah dan tanggung jawab kegurubesaran ini. Semoga Allah SWT selalu memberkahi, merahmati dan meridhoi kita semua, Amin. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, N., Maliah, & D. Siswantoro. 2003. Corporate social responsibility disclosure in Malaysia: An Analysis of Annual Reports of KLSE Listed Companies, IIUM Journal of Economics and Management Malaysia 11 (1).The International Islamic University Ambadar, J. 2008. CSR Dalam Praktik Di Indonesia: Wujud Kepedulian Dunia Usaha. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Anggraini, Fr. 2006. Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (Studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar bursa efek Jakarta), Simposium Nasional Akuntansi 9. Alexander GJ and Buchloz RA. 1978. Aris. 2010. CSR bisa jadi pengurang pajak. (Online), (http://www.bisnis.com/articles/csrbisa-jadi-pengurang-pajak, diakses 18 September 2012). Arista. 2011. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Pasar Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahan LQ45 periode 20072008). Universitas Negeri Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Asongu, J.J. 2007. The history of Corporate Social Responsibility, Journal of Business and Public Police, Vol 1, Number 2. Asongu, J.J. http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/definition.html. Diakses, 15 Des 2011 Asy’ari. 2009. Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont. (http://eprints.undip.ac.id/pdf di akses pada tanggal 17 September 2012) Baron, D.P. 2006. Business and its Environment. Fifth edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson-Prantice Hall. Barnett, “Corporate Social Resposibility” http://www.referenceforbusiness.com/ management/Comp-De/Corporate-Social-Responsibility.html, diakses pada tanggal 4 Sep. 2012. Burkett W., Brian & Douglas G., “Voluntary Regulation of International Labour Standards: An Overview of the Corporate Social Responsibility Phenomenon” diakses dari http://library.findlaw.com/2012/Sep/11/246322.html mengutip "Corporate SocialResponsibility: An IOE Approach," International Organization of Employers Position Paper, at p. 2, online: http://www.uscib.org/ docs/03_21_03_CR.pdf. Choi, D.Y. & Grey, E.R. 2008. The Venture Development Processes of Sustainable Entrepeneurs. Management Research News, Vol. 31 No. 8. Dharmawan, A. et. al. 2011. Desa Model. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang.


Gunadi. 2012. Bagaimana Perlakuan Pajak atas CSR?. (Online), (http://www.businesslawyer.lhs-lawfirm.com/2?id=Bagaimana-Perlakuan-Pajakatas-CSR, diakses 18 September 2012). http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, Diakses 10 Des 2011. http://www6.miami.edu/ethics/pdf_files/csr_guide.pdf Diakses 10 Jan 2012 Husted, B. 2003. “Governance Choices for Corporate Social Responsibility: To Contribute, Colaborate or Internalize?” Long Range Planning 36, no. 5 (2003), h.481-498 Kalangit, KM. 2009. Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia. Kartini. 2009. Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Kartini. 2009. Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Keciln dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Negara BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Kotler. 1997. Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation, and Control Ninth Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Mas’ud & Santoso.2007. Survei Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dan Harmonisasi Social Hubungan Indrustrial di jawa timur. BAPPENAS Jawa Timur. McWilliam A & Siegel D. 2001. Corporate Social Responsibility: A Theory of The Firm Perspective. The Academy of Management Review Jan 2001; 26,1; ABI/INFORM Global. Marshal, R.S. & Harry, D.P. 2005. Introducing a new business course: “Global Business and Sustainability”. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 6 No. 2. Pearce, J.A. & Robinson, RB. 2007. Management Strategic: Formulation, Implementation, and Control, 10th Ed. Mc Graw-Hill Companies, Inc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Rabu, 7 November 2012

Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Binan Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Post, E. & Lawrence, T.A & Weber. 2002. Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. 10th Ed. McGraw Hill Companies, Inc. Robbins, S.P & Boulter, Mary. 2003. Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Siswoyo, B.B. et. al. 2009. Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR).Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang. Siswoyo, B.B. et. al. 2010. Pemetaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Di Jawa Timur. Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Siswoyo. 2004. Pemberdayaan UKM Melalui Strategi Kemitraan & Klaster Industri. Disampaikan dalam Seminar Nasional Kemitraan Usaha Kecil Menengah di Malang pada Tanggal 28 September 2004. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Wartick, L., Cochran & L. Phillip. 1985. The Evolution of the Corporate Social Performance Model. The Academy of Management Review.Vol. 10.No. 4.October.


CURRICULUM VITAE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Lengkap NIP Tempat dan tgl. lahir Jenis Kelamin Pangkat/Gol Jabatan Fungsional Perguruan Tinggi Alamat Kantor

9. A l a m a t

10. Keluarga Istri Anak

: : : : : : : :

Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M. 195910241983031003 Malang, 24-10-1959 Laki-laki Pembina Utama / IV-e Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang Jl Surabaya 6 Malang Telp. (0341) 551312 Psw. 288, 553959 Faks. (0341) 566025 : Jl. Banten No. 5 Malang Telp. (0341) 551479 HP. 0811363181 E-mail: [email protected] : : Hj. Firdausiyah Gunung Jati : Elfa Lidya Saferlin, S.Pd., M.Pd : M. Ryzka Firbanata : Elfaudia Firbasari

11. Pendidikan: No.

Tingkat

Pendidikan

Jurusan -

Tahun Lulus 1971

Turen, malang

1974

Turen, Malang

Tempat

1.

SD

SDN

2.

SMP

SMPN

3.

SLTA

SMEAN

Tata Buku/Akunt ansi

1977

Turen, Malang

4.

S1

FKIS IKIP MALANG

Pendidikan Ekonomi

1982

Malang

5.

S2

Univ. Muham madiyah

Magister Manajemen

1998

Malang

6.

S3

Universitas

Ilmu Ekonomi,

2004

Malang


Brawijaya

kekhususan Manajemen

12. Riwayat Pekerjaan No.

Pangkat dan Jabatan

1.

CAPEG PENATA MUDA/ ASISTEN AHLI MADYA PENATA MUDA TK I/ASISTEN AHLI PENATA/LEKTOR MUDA

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PENATA TK I/LEKTOR PEMBINA/LEKTOR KEPALA MADYA PEMBINA TK I/LEKTOR KEPALA PEMBINA UTAMA MUDA/LEKTOR KEPALA PEMBINA UTAMA MADYA/GURU BESAR PEMBINA UTAMA/GURU BESAR

Gol. Ruang Penggajian

Berlaku terhitung mulai tanggal

III/a

01-03-1983

III/a

01-09-1984

III/b

01-04-1986

III/c

01-04-1990

III/d

01-04-1992

IV/a

01-10-1995

IV/b

01-10-2000

IV/c

01-04-2004

IV/d

01-10-2006

IV/e

01-04-2012

Keterangan SK TGL 17-03-1983 SK MENDIKBUD TGL 01-09-1984 SK MENDIKBUD TGL 20-11-1986 SK MENDIKBUD TGL 13-11-1990 SK MENDIKBUD TGL 22-01-1993 SK MENDIKBUD TGL 26-01-1996 SK PRESIDEN RI TGL 02-11-2000 SK PRESIDEN RI TGL 09-07-2004 SK PRESIDEN RI TGL 27-12-2006 SK PRESIDEN RI TGL 24-07-2012

13. Keterlibatan Sebagai Nara Sumber dan Orator Ilmiah (10 tahun terakhir) No

Nama Kegiatan

Judul Makalah

1

Seminar Nasional

1. 2. 3. 4.

Usaha Kecil dalam Ekonomi Indonesia Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Akademis Kewirausahaan dalam Tinjauan Akademik Prospek & Strategi Pengembangan Usaha Koperasi & UKM dalam Ekonomi Global 5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 6. Peningkatan Budaya Kewirausahaan dalam upaya Penyiapan Tenaga Kerja Mandiri di Surabaya


7. Strategi Pengembangan Usaha Kecil 8. Membangun Jiwa Kewirausahaan UMKM 9. Pola Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Jatidiri Koperasi 10. Pembudayaan Nilai Pancasila dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945 11. Peluang dan Tantangan Pengembangan Prodi S2 Dalam Perspektif Pendidikan Standardisasi 2

Orasi Ilmiah

1. Pada Wisuda Sarjana STIA Kertanegara Malang: Kewirausahaan, Kemitraan dan Pengembangan Cluster Industri sebagai Solusi Pengembangan UKM 2. Pada Wisuda Sarjana IKIP PGRI Madiun: Pengembangan Jiwa Usahawan di Kalangan Tenaga Kependidikan. 3. Pada Wisuda Sarjana STKIE PGRI DEWANTARA Jombang: Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM ke Arah Percepatan Pembangunan Ekonomi. 4. Pada Wisuda Sarjana dan Dies Natalis XXX STIEKMA Malang: Pengembangan UKM dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan 5. Pada Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Siman Lamongan: Pendidikan

14. Rincian Karya Ilmiah a. Dalam Bentuk Buku No.

Judul

Keterangan Buku

Tahun

1.

- Pengantar Koperasi

- Buku

1985

2.

- Manajemen Koperasi

- Buku

1987

3.

- Pentingnya Partisipasi Anggota Bagi Pengembangan Koperasi

- Buku

1990

- Buku IPS Ekonomi Kls 1 s/d 3 untuk SLTP

- Buku Paket Wajib Nasional

1995

4.

Penerbit (diterbitkan untuk umum) - Penerbit: CV. Sinar Wijaya, Surabaya - Penerbit: CV. Mataram Muda, Malang - Dekopinda KodyaMalang - Penerbit: PT. Balai Pustaka & IKIP Malang, Jakarta


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

- Buku LKS IPS SLTP (9 Judul)

- Buku Suplemen

- Buku IPS Ekonomi Kls 1 SLTP






- Buku Pegangan Guru IPS Ekonomi Kls 1 SLTP

- Buku


- Buku


- Buku

- Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah - Aplikasi Pembelajaran Matakuliah Manajemen Koperasi dan Akuntansi Koperasi melalui Pendidikan Keterampilan Proses

1996 1996 2002

- Penerbit: IKIP Malang - Penerbit: UM Press

(ed.rev.)

1996 2002

- Penerbit: UM Press

(ed.rev.)

1996 2002


(ed.rev.)

1996 2002


(ed.rev.)

1996 2002


(ed.rev.)

1996 2002


(ed.rev.)

- Buku

1999

- PSSJ Pendidikan Ekonomi UM

- Buku

2000

- Jurusan Ekonomi FPIPS UM

- Buku - Buku Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VII

2004


15.

- Ayo Belajar Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kls 1

- Buku

2004


16.


- Buku

2004


17.

- Teori Ekonomi Mikro

- Buku

2004


18.


- Buku

2005


19.


- Buku

2005


20.

- Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VII, VIII,

- Buku

2005



IX 21.

22.

23.

- Buku:Pasal 33 UUD 1945 Dalam Perspektif Pembudayaan Nilai-nilai Dasar Pancasila - Buku: Penataan Suasana Sekolah Berbasis Nilainilai Pancasila - Buku Pendampingan Koperasi Wanita (Kopwan)

- Diktat

- 2010/ 2011


- Diktat

- 2010/ 2011

- Penerbit: CV. Asrori

- Diktat

- 2012


b. Dalam Bentuk Jurnal No.

Nama Jurnal/ Publikasi Buletin Eccopesian

Tahun

Posisi Penulis

1992

Tunggal

2

Mobilitas Pengemb. Modal Koperasi Melalui Modal Ventura dan Obligasi Penilaian KUD Mandiri

1993

Tunggal

3

Jati Diri Permodalan Koperasi

1994

Tunggal

4

Konsultasi Manajemen Koperasi

1994

Tunggal

5

Permasalahan Sekitar Partisipasi Anggota dan SDM di Koperasi Strategi Pemasaran pada Usaha Kecil Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi di KUD Jabung Malang Pengembangan Usaha Kecil Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi di KUD (Mandiri Inti) Jabung Jaya Abadi Unggul Malang Epistemologi dalam Filsafat & Ilmu Pengetahuan Partisipasi Anggota Koperasi Dalam Kajian Perilaku Organisasional

1995

Tunggal

Buletin Eccopesian Buletin Eccopesian Buletin Eccopesian Jurnal IPS

1998

Tunggal

Jurnal IPS

1998

Tunggal

FPS UMM

1999 2002

Tunggal Tunggal

Jurnal IPS Jurnal IPS (Terakreditasi)

2002

Tunggal

2003

Tunggal

Jurnal IPS (Terakreditasi) Jurnal Ekonomi Bisnis Terakreditasi

1

6 7

8 9

10 11

Judul Tulisan


12 13

14

15

16

17

18

Masalah Di seputar Masalah Riset Pemasaran Paradigma Kritis Dalam Kajian Realita Sosial, Hakikat Manusia, Hakikat Ilmu & Tujuan Penelitian Solusi Pengembangan UKM Melalui Kemitraan & Cluster Industri Faktor-faktor Eksternal Perilaku Organisasional Anggota Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota, serta Manfaat yang Diperoleh Anggota Koperasi Pengaruh Faktor-faktor Internal Anggota Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Di Kalangan Dosen dan Mahasiswa Survey Partisipasi Pembangunan Daerah Jawa Timur Dalam Rangka Menunjang Pembiayaan (Kemitraan) Dunia Usaha (Korporasi)

Buletin Eccopesian Jurnal IPS Terakreditasi

2003

Kedua

2003

Tunggal

2005

Tunggal

Jurnal IPS (Terakreditasi)

2005

Tunggal

Jurnal Ekonomi Bisnis (Terakreditasi)

2005

Tunggal

2009

Tunggal

Jurnal Keuangan dan Perbankan (Terakreditasi) Jurnal Ekonomi Bisnis

2010

Pertama

JAM FE Unibraw Malang (Terakreditasi)

b. Dalam Bentuk Penelitian No.

Judul Penelitian

Publikasi

Tahun

1. Hubungan antara efektifitas pengelolaan modal dengan perolehan kredit di KPN IKIP Malang

Puslit IKIP Malang

1985

2. Perbandingan prestasi akademis antara mahasiswa yang belum dan sudah berkeluarga

Puslit IKIP Malang

1989

3. Analisa keluaran (output) Pendidikan dan Latihan Akuntansi untuk Juru Buku KPN di Kodya Malang

Puslit IKIP Malang

1989

4. Penelitian kemantapan aspek usaha di

Puslit IKIP Malang

1989


KPN IKIP Malang 5. Hubungan antara kebijakan usaha Pengurus dengan Efektifitas Pengelolaan Modal KPN se Kodya Malang

Puslit IKIP Malang

1990

6. Studi Empirik Tentang Ketrampilan Penggunaan Jari Pengaruhnya terhadap Prestasi Mengetik Bagi Siswa SMEA Se Kotamadya Malang

Puslit IKIP Malang

1990

7. Penelitian Kemantapan Aspek Usaha Koperasi Pegawai Negeri di Kodya Malang

Puslit IKIP Malang

1990

8. Pentingnya Partisipasi Anggota Bagi Pengembangan Koperasi

Dekopinda Kodya Malang

1990

9. Penelitian Tentang Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IKIP Malang.

Puslit IKIP Malang

1991

10. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Anggota dalam Mengembangkan KUD di Kecamatan Bululawang.

Puslit IKIP Malang

1992

11. Pelaksanaan Tugas-tugas Pengurus di KPN sekodya Malang

Puslit IKIP Malang

1992

12. Profil Strategi Pemasaran Produk Pengrajin Saniter di Kel. Karang Besuki Kec. Sukun Malang

Puslit IKIP Malang

1994

13. Studi Tentang Personalia Vol. Usaha & Rentabilitas pada KUD se Kabupaten Malang

Lemlit IKIP Malang

1996

14. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi di KUD (Mandiri Inti Jabung ”Jaya Afadi Unggul” Malang

Pasca Sarjana: UM Malang

1998

15. Perilaku Organisasional Anggota Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap

Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang

2004


Partisipasi Anggota, serta Manfaat yang Diperoleh Anggota Koperasi 16. Pengaruh Faktor-faktor Internal Perilaku Organisasional Anggota Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota

Lemlit UM

2005

17. Revitalisasi Fungsi Balai Latihan Keterampilan (BLK) di Jawa Timur

Balai Latihan Kerja Jatim

2006

18. Mapping Pendidikan: (RPPJM) di Kabupaten Blitar.

Bappeda Kab Blitar

2007

19. Survey Partisipasi Dunia Usaha Menunjang Pembiayaan Pembangunan Daerah Jawa Timur

Bappeda Jatim & Lemlit UM

2008

20. Penyusunan Strategi Kebijakan Efek tivitas Pemanfaatan CSR Untuk Kinerja Pembangunan Daerah

Bappeda Jatim & Lemlit UM

2009

21. Studi Pengembangan Potensi Energi Mandiri Berbasis Biogas

Pemkot Batu dengan Lemlit UM

2009/2010

22. Mitigasi Bencana Alam di Jatim

Pemprov Jatim

2009/2010

23. Pemetaan Program CSR-PKBL di Jawa Timur

Bappeda Prov Jatim dengan FE UM

2010

24. Kajian Kinerja UMKM dalam Peningkatan Produk Kreatif dan Inovatif

Balitbang Pemprov Jatim dengan Lemlit UM

2010

Badan Diklat Pemprov Jatim dengan Lemlit UM

2010

26. PenilaianKinerja Koperasi Wanita di Kabupaten Malang

Dinas Koperasi dan UMKM dengan FE UM

2011

27. PenilaianKinerja Koperasi Wanita di Kabupaten Blitar, Lumajang, dan Kota Blitar


2011

25.

Pengembangan Model Diklat Pengambilan Keputusan Strategik Pejabat Struktural Pemkab/Pemkot Di Jatim (Didesain dengan Pendekatan Lesson Study)


28. Pengaruh Aspek Organisasi, Aspek Tata Laksana Manajemen Terhadap Produktivitas Koperasi Wanita Di Kab Malang

Jurusan Manaj FE UM

2011

29. PenilaianKinerja Koperasi Wanita di Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Pacitan


2012

30. PenilaianKinerja Koperasi Wanita di Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Kota Madiun

Dinas Koperasi dan

2012

31.

Pemberdayaan UMKM melalui klinik Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Bangkalan, dan kota Blitar, Kediri

UMKM dengan Lemlit UM Dinas Koperasi dan UMKM dengan Lemlit UM

2012

15. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat: No 1 2 3 4

5

6 7

8 9

Kegiatan Layanan manajeman dan akuntansi koperasi bagi Pengurus dan Karyawan KUD Bantur Kabupaten Malang Penyusun Naskah lomba Tangkas Trampil Koperasi Sekolah tingkat SLTA/Aliyah se Kodya Malang Penataran tentang Organisasi dan Manajemen Anggota KPN “USAMENA” Malang, Dekopinda Kodya Malang Pendidikan Perkoperasian untuk Anggota Koperasi di Koperasi Pegawai Negeri Kodya Malang, Dekopinda Kodya Malang Penataran Tingkat Lanjutan tentang Konsep Dasar Akuntansi Koperasi bagi Anggota KPN “BASIS” Kandepag Kodya Malang Tatacara pendirian Koperasi dan pengembangan koperasi bagi karang taruna se kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Konsultasi Pengetahuan Dasar bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perkoperasian di Kecamatan Sukun Kotamadya Malang Penyuluhan perkoperasian bagi anggota Karang Taruna di Ngajum Kabupaten Malang Perintisan Pendirian Koperasi Pemuda di Desa Karang Tengah Kabupaten Malang

Tahun 1985 1988 1988 1988

1989 1990 1991 1992 1993


10

11 12 13 14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24

Konsultasi Pengetahuan Dasar bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perkoperasian di Kecamatan Lowokwaru Kotamadya Malang Penataran Akuntansi Koperasi bagi Anggota Koperasi Pegawai Negeri LP Lowokwaru Malang Perintisan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam bagi Pedagang Kecil di Desa Tlogo Waru Kedung Kandang Peningkatan Ketrampilan Berkoperasi di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Ka-bupaten Malang Penyiapan Mahasiswa Berwirausaha dalam Industri Kerajinan Keramik Hias di Malang (selama 4 bulan), dibiayai oleh Proyek Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPM UMDirjen Dikti Pengembangan alat pembentuk body sandal “reumatik” untuk meningkatkan produksi dan kualitas industri kecil sandal “Rollies Sandals” di Bululawang (selama 10 bulan), LPM UM-Dirjen Dikti Pelatihan: Motivasi bisnis, membaca peluang, merintis dan mengembangkan 2004. usaha bagi Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang (selama 2 hari), LPM UM Implementasi Mesin “Crusher” untuk Pengolahan Limbah Genteng Menjadi Semen Merah Pelatihan Kewirausahaan Bagi Fasilitator Program Paket B dan Paket C di Wilayah Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Penerapan Mesin Sender dan Pres Perekatan Pada Proses Pembuatan Sandal “Rematik” Teknologi Pengolahan Air Bersih dan Pemanfaatannya di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung Malang Pelatihan Administrasi Keuangan dan Pembagian SHU Koperasi Untuk Anggota dan Pengurus Koperasi di Desa Pakisaji Malang Workshop Pendidikan Karakter Pembudayaan Nilai Pancasila Bagi Guru-guru di Jawa Timur, Diselenggarakan Dinas PendidiK Prop Jatim Pendampingan Koperasi Wanita (Kopwan) Di Kabupaten Ponorogo,Pacitan & Magetan; Kerjasama Dinas Kop & UMKM Jatim Dengan FE UM Malang Pendampingan Koperasi Wanita (Kopwan) Di Kabupaten Blitar, Kab Tulung Agung, Kab Trenggalek & Kota Madiun; Kerjasama Dinas Kop & UMKM Jatim Dengan Lemlit UM

1993 1994 1995-1996 1996-1997

2000-2001

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2010

2011

2012

2012


25

Workshop Pendidikan Karakter Pembudayaan Nilai Pancasila Bagi Guru-guru di Jawa Timur, Diselenggarakan Dinas Pendidi Prop Jatim Pemberdayaan UMKM melalui Klinik Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Bangkalan, dan kota Blitar, Kediri

26

2012

2012

16. Pengalaman Organisasi/Kerja/Lain: a. Organisasi No. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

Institusi KOPMA IKIP Malang KPN IKIP Malang Yayasan Panti Asuhan Sekarang Putera Harapan Asrori Yayasan Penerbit IKIP Malang

Jabatan Ketua Manajer Pendiri/Pembina

Tahun 1981–1982 1980–1988 1988 -

Sekretaris

1989–sekarang

Penerbit IKIP Malang Percetakan IKIP Malang PT. Mercu Firman Abadi, Surabaya PT Penerbit-Percetakan Balai Pustaka, Jakarta Yayasan Penerbit Univ. Negeri Malang Koperasi IKAPI Jatim Sekarang IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Cabang Jawa Timur Ikatan Alumni Jama’ah Haji Sekarang Al-Hikam IKAPI Cabang Jawa Timur Sekarang Kadinda Tk I Jatim PPGI (Perusahaan Percetakan Grafika Indonesia) Jatim

Direktur Keuangan Direktur Konsultan

1989–1998 1992–1998 1993–1998

Konsultan Keuangan & Pemasaran Direktur Utama

1996–1999 1998–2006

Pengawas

1998 -

Ketua I

1998–2003

Ketua Umum & Pembimbing 1998 -

Dewan Pertimbangan

2003 -

Dewan Pembina Dewan Penasehat

1999–2005 2002 - 2012


16. Koperasi PPGI Jatim Penasihat/Pembina Sekarang 17. Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Pengurus Sekarang Malang. 18. Forum Komunikasi Ulama dan Ketua Sekarang Masyarakat Kota Malang 19. Ikatan Alumni (IKA) UM Ketua I Sekarang 20. Forum Kerukunan Umat Bera- Pengurus Sekarang Gama (FKUB) Kota Malang. 21. Pengelola Jurnal Pendidikan Penyunting Ahli Sekarang Ekonomi Univ Neg Surabaya 22. Pengelola Jurnal Ekonomi Penyunting Ahli Sekarang Bisnis FE UM 23. Pengelola Jurnal Ilmu Pendid Penyunting Ahli Sekarang Univ Negeri Malang 24. Pengelola Jurnal Pendidikan Ekonomi Univ. Negeri Surabaya Penyunting Ahli Sekarang 25. Panitia Sertifikasi Dosen UM Ketua Sekarang 26. Pengelola Jurnal UIN Malang Penyunting Ahli Sekarang 27. Satuan Pengawas Internal Anggota Univ Negeri Malang 28. Dewan Pengawas PK-Badan Anggota Sekarang Layanan Umum UM

2002 2005 -

2007 -

2007 2007 -

2008 -

2008 -

2008 -

2008 2008 2010 2012 - 2012 Mei 2012-

b. Pengalaman Bidang Kewirausahaan

No.

Institusi

Jabatan

Tahun


1.

KPN IKIP Malang

Manajer

1980–1988

2.

Penerbit IKIP malang

Direktur

1988-1992

3.

Penerbit IKIP MALANG

Direktur Adm & Keuangan merangkap Direktur Percetakan

1992–1995

4.

PT. Mercu Firman Abadi, Surabaya

Konsultan

1993–1998

5.

Penerbit dan Perrcetakan IKIP Malang

Wakil Direktur Utama

1995–1998

6.

PT. Penerbit-Percetakan Balai Pustaka, Jakarta

Konsultan

1996–1999

7.

Penerbit-Percetakan Universitas Negeri Malang (UM Press)

Direktur Utama

1998–2008

c. Kunjungan ke luar negeri

No

Negara yang dituju

1.

Arab Saudi

2.

Arab Saudi

3.

Arab Saudi

4.

Arab Saudi

5.

Singapura

6.

Arab Saudi

Tujuan kunjungan Membimbing ibadah Haji tahun 1994 Membimbing ibadah Haji tahun 1998 Membimbing ibadah Haji tahun 2004 Membimbing ibadah Haji tahun 2005 Ceramah atas undangan Kedutaan RI di Singapura Membimbing Umroh

Lama kunjung an

Pemberi dana

38 Hari

Sendiri

38 Hari

Sendiri

38 Hari

KBIH Al-Hikam

38 Hari

KBIH Al-Hikam

5 Hari

Kedutaan RI

14 Hari

Sendiri

17. Penghargaan No.

Jenis Penghargaan

Pemberi Penghargaan

Tahun

1

Mahasiswa Teladan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 070/H/80 Oleh Dr. Dooed Joesoef

1981

2

Dosen Berprestasi I Fakultas Ekonomi UM

Berdasarkan Keputusan Dekan FE UM No. 1343/ KEP/ J36.1.12/AK/2005

2005


3

Dosen Berprestasi III UM

Berdasarkan Keputusan Rektor UM No. 0295/KEP/J36/KP/2005

2005

4

Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun

Presiden RI

2005

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Malang, 30 Oktober 2012

(Prof. Dr. H. BAMBANG BANU SISWOYO, MM)


URGENSI DAN PERMASALAHANNYA. Oleh: Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M

Recommend Documents