Urgensi Cybercrime Law Sebagai Perlindungan Bagi Pengguna Teknologi Informasi Oleh: Kelompok II 1.Sunarno Danusastro 2.Nuriah 3.Wakhidun 4.Supriyanta 5.Sutedjo
www.jamalwiwoho.com
Pendahuluan
Kemajuan dan perkembangan internet telah menciptakan dunianya sendiri dengan segala aspek di dalamnya yang saat ini kita kenal dengan istilah cyberspace. Perkembangan Internet dan dampaknya bisa kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua yang mana semuanya tergantung kepada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Kebutuhan rasa aman dalam cyberspace di Indonesia makin meningkat seiring dengan meningkatnya aktifitas penggunaan media internet. Penciptaan rasa aman merupakan tanggung jawab semua pihak baik dari pihak pemerintah, penegak hukum, swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet maupun masyarakat (individu ataupun korporasi).
www.jamalwiwoho.com
Kemaj uan e T knol ogi Inf or masi per l u di i mbangi dengan t er sedi anya per angkat l egal unt uk mencegah New Cr i mes, Fr auds dan Negat i ve xE t er nal i t i es.
www.jamalwiwoho.com
Urgensi Pengaturan Cyberlaw di Indonesia Kepastian Hukum Untuk mengantisipasi implikasiimplikasi yang timbul akibat pemanfaatan TI Adanya variable global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka
www.jamalwiwoho.com
Ruang lingkup Indonesia’s Cyber Law Hukum Publik : jurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protection dan cybercrimes. Hukum Privat : HAKI, E-commerce, Cyber Contract, Privacy, Domain name, Insurance
www.jamalwiwoho.com
Belajar dari Pengalaman Belanda
Pada tahun 1866 Tweedekamer Belanda mengkodifikasikan Hukum Pidanan dalam Wetboek van Strafrecht. Sebelum tahun 1921, mencuri Aliran Listrik menimbulkan perdebatan apakah bisa dipidana ataukah tidak. Pada tanggal 23 Mei 1921 Hoogeraad Negeri Belanda memutuskan mencuri aliran listrik dapat dipidana dengan melakukan interpretasi ekstensif terhadap pegertian kata „barang‟. www.jamalwiwoho.com
Cyber Crime adalah kejahatan
konvensional yang MODERN adalah MODUS OPERANDI. Metodologi Ilmu Hukum Pidana harus berdasar pada hal-hal yang nyata. Ada 3 fase dalam pemikiran hukum pidana, yaitu : a. Normatif sistematis b. Naif empiris c. Refleksi filsafati www.jamalwiwoho.com
Kegiatan perbankan yang memiliki potensi Cyber Crimes Layanan Online Shopping (toko online), yang memberi fasilitas pembayaran melalui kartu kredit Layanan Online Banking (perbankan online)
www.jamalwiwoho.com
Kejahatan Kartu Kredit (Credit Card Fraud) Sebelum ada kejahatan kartu kredit melalui internet, sudah ada model kejahatan kartu kredit konvensional (tanpa internet) Jenis kejahatan ini muncul akibat adanya kemudahan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit yang diberikan online shop Pelaku menggunakan nomer kartu kredit korban untuk berbelanja di online shop
www.jamalwiwoho.com
Fenomena Carding Transaksi dengan cc di: Hotel, Restoran Mall, dll -
mengintip mencuri merampok dll
MANUAL
Konsumen/ Korban
Internet
CARDER TEKNIS
e-shop
www.tokoku.com
Barang dikirim via POS
Sniffing Teman si Carder di Singapura www.jamalwiwoho.com
Indonesia = NO ! Barang dikirim via POS
Kejahatan dengan target
online banking
Jenis kejahatan ini muncul dengan memanfaatkan kelemahan sistem layanan
online banking
Modus yang pernah terjadi di Indonesia adalah typosite (situs palsu) Pelaku pembuat typosite mengharapkan nasabah melakukan salah ketik dan salah alamat masuk ke situsnya
www.jamalwiwoho.com
Sumber Lubang Keamanan sistem e-banking ISP
Keamanan
Network disadap
1. 2. 3.
Internet
Sistem (OS) Network Aplikasi (db)
Network disadap
Network disadap
Pengguna
Bank Trojan horse
-Aplikasi (database) di bobol -OS hacked
Userid, Nomor PIN
www.bank.co.id www.jamalwiwoho.com
Modus kejahatan : Typo Site OK
Nasabah/ Korban
www.banku.com User ID A
Internet
e-bank
www.bankku.com
Password x
User ID A Password x
www.jamalwiwoho.com
www.banku.com
Modus Kejahatan : Key-Logger Warnet Nasabah/ Korban
Key Logger
www.bankku.com
User ID A Password x
e-bank
Internet
www.bankku.com
OK
www.bankku.com
User ID A Password x
www.jamalwiwoho.com
Tindak Pencegahan Kejahatan
Credit Card Fraud dapat diantisipasi
dengan menerapkan sistem otorisasi bertingkat Sistem online banking dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan sistem penyandian transmisi data (secure http), digital certificate dan OTP (one time password) www.jamalwiwoho.com
Defenisi Cyber Crime
Dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai
The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan
di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal. Pertama adalah istilah „cyber crime. Kedua adalah istilah „computer related crime‟. Dalam back ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina, Austria istilah „cyber crime‟ dibagi dalam dua kategori. Pertama, cyber crime dalam arti sempit (in a narrow sense) disebut „computer crime‟. Kedua, cyber crime dalam arti luas (in a broader sense) disebut „computer related crime‟. www.jamalwiwoho.com
Cyber crime meliputi kejahatan yang dilakukan:
dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer (by means of a computer system or network) di dalam sistem atau jaringan komputer (in a computer system or network) ; dan terhadap sistem atau jaringan komputer (against a computer system or network).
www.jamalwiwoho.com
Peran komputer dalam cyber crimes 1. sebagai sarana
2. sebagai tempat menyimpan www.jamalwiwoho.com
3. sebagai sasaran
Pentingnya Cybercrime Law dan ICT Security -1 Cybercrime law dan regulasi yang tepat di bidang ICT dianggap penting dalam menarik investasi maupun pengembangan perekonomian yang berbasis IT. Cybercrime potensial menimbulkan kerugian pada beberapa bidang : politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan yang berintensitass tinggi lainnya. Di masa mendatang dapat menganggu perekonomian nasional melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik (perbankan, telekomunikasi satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas penerbangan.
www.jamalwiwoho.com
Pentingnya Cybercrime Law dan ICT Security 1.
Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.
2. Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisasir, dan operasi penipuan. 3. Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. 4. Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha. 5. Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (classified), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi. www.jamalwiwoho.com
Pentingnya ….. 7. Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen.. 8. Mencegah korupsi 9. Meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi kerentanan dari serangan dan aksi oleh teroris dan mereka yang berniat jahat. 10. Melindungi dunia usaha dari resiko bisnis seperti kehilangan pangsa pasar, rusaknya reputasi, penipuan, tuntutan hukum dari publik, dan kasus perdata maupun pidana. 11. Sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi.
12. Meningkatkan peluang bagi diakuinya catatan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam kasus kejahatan biasa seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, penculikan dan lain – lain, atau kejahatan komputer dan www.jamalwiwoho.com kejahatan yang dilakukan menggunakan Internet.
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Pertama,
perlu diperhatikan upaya internasional dalam menanggulangi cyber crime sehingga terjadi sinergi antara kiat-kiat yang dilakukan untuk menanggulanginya baik secara nasional, regional maupun internasional. Dalam Resolusi Kongres PBB VIII/1990 mengenai Computer-related crimes, mengajukan beberapa kebijakan yang antara lain menghimbau negaranegara anggota untuk mengintensifkan upayaupaya penaggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut : www.jamalwiwoho.com
Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
www.jamalwiwoho.com
Kedua, dalam rangka mengejawantahkan seruan internasional dalam menaggulangi cyber crime tersebut,
hal-hal menyangkut pidana substantif yang perlu diubah adalah konsep pertanggung jawaban pidana. Seperti yang diutarakan di atas bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability base on fault). Akan tetapi dalam kaitannya dengan penaggulangan cyber cirme, khusus perlindungan terhadap sistem keamanan komputer oleh lembaga penyedia jasa internet atau pejabat/petugas yang diembani tugas tersebut, selain liability base on fault terhadap para pelaku, perlu dipikirkan kemungkinan pertanggungjawaban ketat (strict liability).
www.jamalwiwoho.com
Pertanggungjawaban ini artinya seorang pelaku dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsurunsur tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam konteks cyber crime ini, artinya pemilik lembaga penyedia jasa internet atau pejabat/petugas atau orang yang bertanggung jawab dalam bidang information technology bertanggung jawab atas keamanan dari sistem komputernya. Konsekuensi lebih lanjut apabila kejahatan internet dilakukan melalui komputer yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka pemilik atau orang yang bertanggung jawab dalam bidang information technology dapat dipidana
www.jamalwiwoho.com
Ketiga, masih dalam kaitannya dengan pidana subtantif, sambil menunggu cyber law yang lebih
komprehensif, kiranya perlu dilakukan penambahan beberapa ketentuan dalam KUHP yang menyangkut pencurian, penipuan, pemalsuan maupun perusakan untuk menanggulangi cyber crime yang modus operandinya tiap kali berkembang. Banyak negara telah menempuh hal yang demikian, antara lain Belanda, Canada, Denmark, Finlandia, Italia, Jerman, Perancis dan Yunani. Namun ada beberapa negara yang membuat undang-undang khusus berkaitan dengan komputer, seperti Israel dan Inggris. Selain itu pula ada yang memasukan cyber crime ke dalam undang-undang telekomunikasi, seperti Cina.
www.jamalwiwoho.com
Keempat, dalam menyusun cyber law yang berkaitan dengan penaggulangan cyber crime, kiranya dapat membandingkan dengan draft Konvensi Cyber Crime yang dihasilkan oleh European Committee on Crime Problems Beberapa kata kunci yang menarik untuk disimak, antara lain Illegal access,Illegal
interception, Data interference, System interference, Misuse of devices, computerrelated forgery dan computer-related fraud.
www.jamalwiwoho.com
DAFTAR PUSTAKA
Ari Juliano Gema, Cybercrime: sebuah Fenomena di Dunia Maya, Portal Depkominfo RI Barda Nawawi Arief, Antisipasi Penanggulangan “Cyber Crime” dengan hukum Pidana, makalah pada seminar Nasional mengenai “Cyber law”., di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001 Atip Latifulhayat, SH, LL.M, CYBER LAW DAN Urgenslnya BAGI INDONESIA, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Cyber Law yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung pada 29 Juli 2000 Teguh Arifiyadi, SH., Cyber Crime dalam Perspektif Rancangan Konsep KUHP Baru, Portal Depkominfo RI. --------- Cyberlaw; Tantangan Bagi Perkembangan Hukum Di Indonesia , Portal Depkominfo RI. ----------, Menjerat Pelaku Cyber Crime dengan KUHP, Portal Depkominfo RI. Undang Undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
www.jamalwiwoho.com
