Urgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham Lazuardi Ardiman, Iwan Permadi, Bambang Winarno Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
[email protected] Abstract This journal aims to examine whether the notary deed has the urgency of a working alliance between the Assessor's Public Services with Corporate Issuers, particularly those which can have implications for against the stock exchange. This type of research is the normative legal based Article 1233 of the Book Law Civil Law about the Alliance, 1870 Article Book of Law Civil Law about the Authentic Act, law No. 8 year 1995 Regarding Capital Market, Act No. 21 of the year 2011 About The Financial Services Authority and Act No. 2 by 2014 About Changes in The Law No. 30 of 2004 Concerning of Notary Public, as well as assisted with other legal materials outlined, is described and analyzed linkages with each other. From the results of this study, answered that the Notary Deed is an essential thing in make the Alliance between the Assessor's Public Services with Corporate Issuers, because both sides have a legal responsibility to public especially who became investors in the stock exchange, against transparency, competence and good business prospects. Another reason is because the regulations are there for there has been no explicit specify the form of the working relationship between the parties. Keywords: Notary Deed, Alliance, Legal Certainty. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah Akta Notaris memiliki urgensi yang utama dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, terutama yang dapat berimplikasi terhadap bursa saham. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (Normative Legal Research) berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akta Autentik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta dibantu dengan bahan-bahan hukum lain yang diuraikan, dideskripsikan dan dianalis keterkaitan satu sama lain. Dari hasil penelitian ini terjawab bahwa Akta Notaris merupakan Akta yang penting untuk di buat dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, karena kedua belah pihak memiliki tanggung jawab hukum terhadap masyarakat luas (public) khususnya yang menjadi investor di bursa saham, terhadap transparansi, kompetensi, dan prospek bisnis yang baik. Alasan lain adalah karena 84
85
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dari peraturan-peraturan yang ada tidak ada yang secara eksplisit menentukan bentuk hubungan kerja antara para pihak. Kata kunci: Akta Notaris, Perikatan, Kepastian Hukum. (saham), instrument derivatif dan
Pendahuluan Dengan diterbitkannya UndangUndang Nomer
8
Tahun
lainnya, pasar modal merupakan
1995
sarana pendanaan bagi perusahaan
Tentang Pasar Modal (selanjutnya
maupun institusi lainnya dan juga
disebut
merupakan
UUPM),
dalam
sarana
berinvestasi,
konsiderannya dapat dilihat bahwa
dengan adanya pasar modal aktifitas
pemerintah memandang perlu untuk
perekonomian
mencapai
meningkat,
tujuan
nasional
dan
masyarakat
pembangunan
terciptanya
adil
dan
suatu makmur
diharapkan
karena
pasar
modal
merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan,
sehingga
perusahaan
berdasarkan Pancasila dan Undang-
dapat beroperasi dengan skala yang
Undang Dasar 1945, bahwa Pasar
lebih besar dalam meningkatkan
Modal dipandang memiliki peran
pendapatan perusahaan (Darmadji
yang strategis dalam pembangunan
dan Fakhruddin,2012:1-2) .
nasional sebagai salah satu sumber
Dengan
UUPM,
Pemerintah
untuk
mendorong
pembiayaan bagi dunia usaha. Pasar
berupaya
modal memerlukan landasan hukum
kemajuan pasar modal yang sehat,
yang kuat untuk menjamin kepastian
transparan dan efisien, maka salah
hukum pihak-pihak yang melakukan
satu persyaratan yang ditetapkan
kegiatan
serta
pemerintah bagi perusahan yang
melindungi kepentingan masyarakat
ingin menjadi perusahaan publik
pemodal
dengan menjual sahamnya untuk
di
pasar
dari
modal
praktik
yang
merugikan. Pada
memperoleh dasarnya
pasar
modal
masyarakat
pendanaan luas
adalah
dari dengan
adalah tempat diperjualbelikannya
melalui proses penilaian sebelum
berbagai instrumen keuangan jangka
saham-sahamnya dijual di bursa
panjang,
saham,dan
seperti
utang,
ekuitas
merubah
bentuk
86
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
perusahaan
tersebut
menjadi
Profesi Penilai (selanjutnya disebut
perusahaan umum atau publik yang
Penilai) yang tergabung di Kantor
terbuka (Tbk). Berdasarkan Undang-
Jasa
Undang Nomor 21 Tahun 2011
disebut KJPP) yang telah mendapat
Tentang Otoritas Jasa Keuangan
persetujuan dan izin dari Menteri
(selanjutnya
Keuangan, berdasarkan ketentuan-
disebutkan
disebut bahwa
UUOJK)
Otoritas
Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga yang independen dan
Penilai
ketentuan
Publik
di
(selanjutnya
terbitkan
oleh
Pemerintah. Dalam
Pasal
64
UUPM,
bebas dari campur tangan pihak lain,
disebutkan bahwa Penilai adalah
yang mempunyai fungsi, tugas, dan
salah satu Profesi Penunjang Pasar
wewenang pengaturan, pengawasan,
Modal,
pemeriksaan,
dan
membantu sebuah perusahaan yang
sebagaimana
dimaksud
penyidikan
yang
bertugas
untuk
dalam
akan menjadi emiten atau perusahaan
Undang-Undang. Salah fungsi dan
penerbit saham di bursa, didalam
tugas pokok OJK adalah dibidang
masa persiapan penerbitan surat
pengawasan
modal
berharga di pasar modal, dalam
dengan tugas sebagai penyelenggara
bentuk emisi atau saham. Sebagai
sistem pengaturan dan pengawasan
salah satu profesi penunjang pasar
yang
terhadap
modal, Penilai dan profesi penunjang
keseluruhan kegiatan di sektor jasa
lainnya turut bertanggung jawab
keuangan.
dalam mengembangkan pasar modal
sektor
terintegrasi
Sebagai
bentuk
pasar
tercapainya
transparansi dan guna memberikan perlindungan kepada investor serta masyarakat
luas,
maka
OJK
dan membantu emiten dalam proses go public. Penilai
wajib
memiliki
pengetahuan yang baik tentang pasar
mengeluarkan aturan-aturan tentang
modal
serta
aturan-aturan
yang
perlunya untuk memberikan nilai
melandasinya,
dan
aktif
dari harga saham tersebut yang salah
memberikan nasehat kepada Emiten
satunya dapat bersumber dari hasil
untuk terus memenuhi aturan yang
penilaian asset yang dilakukan oleh
berlaku.Integritas,
secara
profesionalisme
87
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dan independensi Penilai menjadi
pelayananya
sangat
Dalam proses penerbitan saham atau
penting
keterbukaan
bagi
Pasar
Penilai
mulai
Badan
Pengawas
tujuan
Modal.Profesi
dibutuhkan Pasar
sejak Modal-
obligasi,
kepada
Emiten
masyarakat.
wajib
mencari
profesi penunjang untuk membantu menyiapkan
dokumen,
yaitu
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Akuntan Publik untuk melakukan
yang
OJK,
audit atas laporan keuangan, Notaris
kegiatan
untuk melakukan perubahan atas
sekarang
melakukan
menjadi
pembatasan
penilaian bisnis di pasar modal pada
anggaran
tahun 2006 lalu, yang menentukan
perjanjian-perjanjian dalam rangka
bahwa yang kompeten melakukan
penawaran umum dan juga notulen-
praktek
penilaian
adalah
notulen rapat dan Konsultan Hukum
Penilai,
khususnya
yang
untuk memberikan pendapat dari
bisnis Penilai
dasar,
segi
dikeluarkannya peraturan Menteri
(Rusdin,2006:89). Sedangkan tugas
Keuangan
Penilai membantu proses evaluasi
125/PMK.01/2008
Tanggal
(legal
akta
terdaftar di pasar modal. Dengan
Nomor
hukum
membuat
opinion)
3
utama dari terbitnya emisi, dan aspek
September 2008 Tentang Jasa Penilai
lain untuk melindungi kepentingan
Publik disebutkan yang berkewajiban
pemodal dalam rangka keterbukaan
melakukan penilaian adalah Penilai
Emiten.
Publik yang bernaung dalam KJPP,
memberikan
sejak adanya aturan ini kebutuhan
yang salah satunya adalah laporan
akan jasa penilai bisnis semakin
dari Penilai, dan apabila Emiten
terdorong maju.
melakukan revaluasi terhadap aktiva
Profesi Penilai adalah suatu
tetapnya,
Maka
Emiten
wajib
dokumen-dokumen
maka
penilaian
harus
bidang keahlian yang mempunyai
dilakukan kembali oleh Penilai yang
kemampuan dan tugas pelayanan
independen,
jasa dengan standarisasi khusus serta
mengenai hasil penilaian aktiva tetap
kompetensi bidangnya dan dengan
tersebut harus di laporkan oleh
adanya kode etik profesi sebagai
Penilai dalam sebuah laporan resmi
panduan
dalam
melaksanakan
serta
pernyataan
88
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
yang
disampaikan
kepada
OJK
(Rusdin,2006:89).
selama ini berbentuk perikatan di
Proses tersebut penting bagi terwujudnya
Perikatan yang mereka buat
kemajuan
bawah tangan, karena belum adanya
ekonomi
aturan hukum yang jelas dan tegas
nasional dari sektor pasar modal di
mengatur hubungan kerja antara
bursa saham, proses ini juga mampu
kedua belah pihak, sehingga hak dan
mewujudkan
kewajiban yang ada menjadi sangat
transparansi
guna
memberikan perlindungan kepada
relatif
investor serta masyarakat luas. Peran
tujuan masing-masing pihak, yang
Penilai menjadi penting bagi proses
artinya menjadi perikatan yang ada
terbitnya
ini lahir karena perjanjian, bukan
suatu
emisi
guna
menentukan nilai wajar berdasar asset perusahaan yang besangkutan, berapa
nilai
pertambahan
penyusutannya, diperlukan
karena
oleh
hasil
investor
berdasarkan
maksud
dan
karena Undang-Undang. Berdasarkan dengan rumusan
dan
Pasal 1233 Kitab Undang-Undang
ini
Hukum Perdata (selanjutnya disebut
dalam
KUHPerdata),
dinyatakan
bahwa
mengambil keputusan investasinya
tiap-tiap perikatan dilahirkan baik
(Tavinayati,2009:36-37).
karena
Berdasarkan hasil bahan hukum,
persetujuan,
Undang-Undang
baik
Muljadi
karena dan
hubungan antara Perusahaan Emiten
Widjaja,2014:3). Perbedaan antara
dan Profesi Penilai sebagai Profesi
perikatan
Penunjang
tidak
perjanjian dan yang lahir karena
tergambarkan secara jelas berkaitan
Undang-Undang adalah pada hak
dengan perikatan yang mereka buat
dan kewajiban para pihaknya, jika
selama ini, baik berdasar peraturan
dalam perjanjian yang lahir karena
perundang-undangan maupun aturan
perjanjian berdasarkan kemauan dan
OJK. Peraturan OJK tidak ada yang
kehendak sendiri dari para pihak
secara eksplisit mengatur tata cara
yang
hubungan
yang
perikatan yang lahir karena Undang-
harusnya dibuat antara kedua belah
Undang bukan berdasarkan kehendak
pihak tersebut.
para pihak, melainkan telah diatur
Pasar
dan
Modal
perikatan
yang
lahir
bersangkutan,
karena
sedangkan
89
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dan ditentukan oleh Undang-Undang
makna dari Pasal 1868 KUHPerdata.
(R.Soeroso, 2011:5). Dalam kajian
Keistimewaan Akta Autentik adalah
ini sudah seharusnya perikatan antara
merupakan alat bukti yang sempurna,
Emiten dan Penilai mengacu kembali
sesuai
kepada
yaitu
artinya sempurna karena merupakan
UUPM dan peraturan-peratutan lain
bukti yang sempurna sehingga tidak
termasuk peraturan OJK, karena
perlu
kedua belah pihak itu dipertemukan
pembuktian
oleh peraturan-peraturan dimaksud
ketidakbenarannya
dan bukan oleh kehendak masing-
dibuktikan.
masing pihak belaka.
Dibawah Tangan dibuat tidak oleh
Undang-Undang,
Pasal
lagi
1870
KUHPerdata,
dibuktikan
dengan
lain
selama
tidak
dapat
Sedangkan
Akta
Perjanjian yang dibuat menjadi
atau tanpa pejabat umum, melainkan
akta oleh kedua belah pihak, Akta
dibuat dan ditandatangani sendiri
adalah suatu penyataan tertulis yang
oleh para pihak yang mengadakan
ditandatangani dibuat oleh seseorang
perjanjian dan selama para pihak
atau
dengan
tidak menyangkal isi dan apa yang
maksud dapat digunakan sebagai alat
ditulis dalam perjanjian itu, maka
bukti dalam proses hukum, dan
akta
sebagai alat bukti tertulis maka
mempunyai kekuatan pembuktian
perjanjian tersebut berbentuk surat
yang sama dengan Akta Autentik .
lebih
pihak-pihak
yang merupakan akta atau bukan akta
berdasarkan
sedangkan
akta
anatominya, sendiri
dibagi
dibawah
tangan
tersebut
Maka berdasarakan hal tersebut serta fungsi
memperhatikan dan
menjadi akta autentik dan akta
Perusahaan
dibawah tangan .
masyarakat
tugas
pentingnya KJPP
Emiten dan
investor
dan
kepada serta
Akta Autentik adalah suatu akta
dampak yang luas dari penetapan
yang bentuknya ditentukan oleh
nilai emisi yang akan dijual di bursa
Undang-Undang, dibuat oleh atau
saham, juga berdasarkan informasi
dihadapan
pejabat
yang
berwenang
untuk
umum
yang
penulis
kumpulkan
diawal
itu,ditempat
survey kepada dua KJPP terhadap
dimana akta itu dibuat, sesuai dengan
bentuk-bentuk perikatan dan akta
90
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
yang ada, maka penulis menemukan
hukum, hubungan hukum dan obyek
rumusan masalah sebagai berikut : 1)
hukumnya, serta makna tentang Akta
Bagaimana keberlakuan akta dalam
Notaris sebagai Akta Autentik dalam
perikatan kerja antara KJPP dengan
perikatan. Penelitian ini juga untuk
Perusahaan Emiten, 2) Bagaimana
mengetahui taraf sinkronisasi hukum
urgensi Akta Notaris dalam perikatan
positif yang relevan di KUHPerdata,
kerja
dengan
UUPM, UUOJK, Undang-Undang
Perusahaan Emiten, 3) Bagaimana
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
akibat hukum yang timbul dari Akta
Perubahan
Notaris
kerja
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
antara KJPP dengan Perusahaan
Jabatan Notaris, serta peraturan lain
Emiten.
yang berkaitan dengan pasar modal.
antara
KJPP
sebagai
Penelitian
perikatan
ini
merupakan
Pendekatan
penelitian hukum normatif, yang
dalam
merupakan
pendekatan
kegiatan
know-how
Atas
Undang-Undang
yang
penelitian
digunakan ini
adalah
perundang-undangan
dalam ilmu hukum, bukan sekedar
(statue approach) dan pendekatan
know-about,
kasus (case approach). Pendekatan
dilakukan
penelitian untuk
hukum
memecahkan
undang-undang
yang
dilakukan
permasalahan hukum yang dipilih,
dengan menelaah semua Undang-
dengan
mengidentifikasi
Undang
hukum,
melakukan
masalah penalaran
dan
regulasi
yang
bersangkutan dengan issue hukum
hukum, menganalisis masalah yang
diketengahkan
dihadapi dan kemudian memberikan
Effendi,2013:110).
pemecahan atas masalah tersebut
perundang-undangan sangat berguna
(Marzuki,2014:60).
karena
Penelitian
ini
(Susanti
memberikan
dan
Pendekatan
kesempatan
berisi tentang kajian dari sistematika
kepada peneliti untuk mempelajari
hukum yang mendasari perikatan
konsistensi dan kesesuaian antara
kerja
peraturan perundang-undangan yang
antara
KJPP
dengan
Perusahaan Emiten yang bertujuan mengidentifikasi terhadap pengertian dasar hak dan kewajiban, peristiwa
ada (Marzuki,2014:93). Pendekatan kasus adalah metode yang
dapat
dipergunakan
oleh
91
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
peneliti karena adanya kekosongan
dibuat
hukum atau kekaburan norma dalam
Perusahaan Emiten yang ada dan
penerapannya (Diantha, 2016:165),
lazim dipergunakan adalah akta di
dengan mengkaji peraturan hukum
bawah tangan. Perusahaan Emiten
yang berkaitan dengan perikatan
akanmemilih Penilai yang tergabung
antara KJPP dan Perusahaan Emiten
di KJPP yang telah terdaftar sebagai
dalam penilaian menuju persiapan go
rekanan di OJK. KJPP terpilih akan
public. Bentuk perikatan yang ada
diminta Perusahaan Emiten untuk
dilapangan
membuat
secara
dikorelasikan
dengan
nyata dampaknya
oleh
Penilai
rencana
kerja
dengan
tentang
penilaian dari aspek-aspek yang di
secara hukum dan hasil penilaian
perlukan,
tersebut di bursa saham, metode ini
membuat rincian pengajuan biaya
diharapkan dapat melihat kendala-
dan termin-termin pekerjaan serta
kendala yang dapat mengakibatkan
pembayaran jasa penilaian.
kerugian
akan
Dalam penelitian ini salah satu
menemukan hak dan kewajiban yang
aspek teori yang digunakan adalah
seharusnya bagi para pihak atau
teori perjanjian, eksistensi perjanjian
bahkan menemukan kemungkinan
sebagai salah satu sumber perikatan
adanya potensi kerugian masyarakat
dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
secara
1233
umum
para
KJPP
pihak,
dengan
diantara
berikut
sebagai
mencari
investor,
KUHPerdata
yang
bagaimana
menyebutkan bahwa perikatan dapat
mendapatkan peraturan hukum yang
dilahirkan karena perjanjian ataupun
dapat menjadi payung hukum dari
undang-undang. Hal ini dipertegas
fakta-fakta dilapangan.
lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan
Pembahasan Keberlakuan Akta Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten. Berdasarkan
hasil
penelitian
yang telah diperoleh, maka dapat dianalisa
bahwa
perikatan
yang
bahwa perjanjian adalah perbuatan seseorang
atau
lebih
untuk
mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.Perikatan akan melahirkan hak
dan
kewajiban
bagi
yang
melakukannya, dengan melakukan
92
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
perjanjian
maka
mengadakan
pihak
perjanjian
yang tersebut
secara sukarela mengikatkan diri
pihak, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarakan
analisa
bahan
untuk meyerahkan sesuatu, berbuat
hukum dari perikatan yang ada
sesuatu atau untuk tidak berbuat
antara Perusahaan Emiten dan KJPP
sesuatu.
yang
Perbedaan antara perikatan yang bersumber perikatan
dipergunakan
adalah
akta
dibawah tangan karena akta yang
dari
perjanjian
dan
dibuat tanpa adanya perantaraan
yang
bersumber
dari
pejabat
Undang-Undang
adalah
sebagai
berikut :
umum
melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri
1) Perikatan
yang
lahir
dari
perjanjian;
yang berwenang,
oleh
mengadakan
para
pihak
perjanjian
yang
(Soeroso,
2011:8). Jika di analisa lebih dalam
Menimbulkan
hukum
dari bahan hukum yang ada, dari
dan
sumber perjanjian antara kedua belah
meletakkan kewajiban kepada para
pihak ini seharusnya merupakan
pihak yang membuat perjanjian
perikatan yang lahir karena Undang-
berdasarkan
Undang,
yang
hubungan
memberikan
atas
hak
kemauan
dan
karena
hubungan
kehendak sendiri dari para pihak
diantaranya terjadi karena adanya
yang
suatu peristiwa tertentu yaitu upaya
bersangkutan
yang
mengikatkan diri. 1) Perikatan
untuk
yang
lahir
dari
Undang-Undang; Terjadi
sehingga
melahirkan
go
public
hubungan
hukum yang menimbulkan hak dan suatu
kewajiban diantara para pihak yang
sehingga
bersangkutan, tetapi bukan berasal
melahirkan hubungan hukum yang
atau merupakan kehendak para pihak
menimbulkan hak dan kewajiban
itu sendiri, melainkan telah diatur
diantara
dan ditentukan oleh Undang-Undang
peristiwa
karena
melaksanakan
adanya
tertentu
para
pihak
yang
bersangkutan, tetapi bukan berasal
(Soeroso,2011:5),
atau
UUPM serta UUOJK.
merupakan
kehendak
para
termasuk
dari
93
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Gustav Radbruch memberikan
jawab Perusahaan Emiten dengan
kontribusi yang mendasar terhadap
Penilai telah jelas disebutkan, akan
teori kepastian hukum, dengan tiga
tetapi
ide dasar hukum yaitu keadilan,
keterhubungan antara para pihak
kemanfaatan dan kepastian hukum.
tersebut
Kepastian hukum adalah keadaan
eksplisit dalam aturan yang ada,
suatu
termasuk
peraturan
dibuat
dan
justru
interaksi
tidak
dijelaskan
hubungan
diundangkan secara jelas, pasti dan
wujud
logis, yang dimaksud jelas adalah
mereka buat.
tidak adanya kekaburan norma atau
Menurut
atau
perikatan
secara
hukum
dan
yang
harusnya
Jeremmy
Bentham
keraguan sedangkan logis adalah
(Atre,2011:37),
menjadi suatu sistem norma dengan
(imperfection) dapat mempengaruhi
norma yang lain sehingga tidak
peraturan perundang-undangan dan
berbenturan
Bentham
atau
menimbulkan
ketidaksempurnaan
membagi
konflik norma. Kepastian hukum
ketidaksempurnaan itu dalam dua
memberikan pemberlakuan hukum
derajat atau tingkatan, yaitu;
yang jelas, tetap, konsisten dan
1) Ketidaksempurnaan
konsekuen,
yang
pelaksanaannya
derajat
pertama yang disebabkan oleh
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan
arti
yang
kekaburan (absurdity/vaguiness)
bersifat
subyektif.Kepastian
hukum dalam suatu negara adalah dengan
adanya
Undang-Undang
ganda
(ambiguity),
dan terlalu luas (overbulkiness) 2) Ketidaksempurnaan
derajat
yang telah ditentukan dan sungguh-
kedua
sungguh berlaku sebagai hukum,
ketidaktepatan
ungkapan,
putusan-putusan hakim para hakim
ketidaktepatan
tentang
yang bersifat konstan, dan berakibat
pentingnya sesuatu, berlebihan,
kepada masyarakat yang tidak ragu-
terlalu
ragu terhadap hukum yang berlaku
membingungkan, tanpa tanda
(Radbruch,
yang memudahkan pemahaman,
et
al,2006:6).
Dari
analisa bahan hukum ditemukan bahwa fungsi, tugas dan tanggung
disebabkan
panjang
dan ketidakteraturan.
oleh
lebar,
94
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Hasil analisis menunjukkan bahwa
yang
akta yang dipergunakan oleh pihak
Undang
Emiten
akta
perintah Undang-Undang, 11)Dewan
biasa
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
perikatan-
Gubernur, 12) Dewan Perwakilan
dan
dibawah
KJPP
tangan
dipergunakan
adalah yang
dari
dibentuk
dengan
atau
Undang-
Pemerintah
perikatan yang lahir dari perjanjian,
Rakyat
bukan
Bupati/Walikota, 13) Kepala Desa
dari
Undang-
Undang.Hubungan kerja yang ada dari kedua belah pihak tidak diatur secara
jelas
bentuknya
Daerah
atas
Kabupaten/Kota,
atau yang setingkat. Pendapat
ini
menunjukkan
dalam
wewenang notaris yang semakin
peraturan-peraturan yang sudah ada,
penting dalam tindakan hukum yang
yang menurut Bentham hal ini telah
di tetapkan atau dibuat oleh pihak-
terjadi kekaburan.
pihak yang tersebut dalam Undang-
Berdasarkan pendapat Habib
Undang diatas.Jadi hasil analisis dari
Adjie, menurut Pasal 8 ayat (1)
pendapat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
pentingnya keberadaan Akta Notaris
2011
sebagai
Tentang
Peraturan
Pembentukan
ini
menunjukkan
kekuatan
dan
kepastian
Perundang-Undangan
hukum dari semua produk tindakan
disebutkan atau ditentukan bahwa
hukum, terlebih yang berhubungan
suatu perbuatan atau tindakan hukum
dengan lembaga negara yang jelas
wajib dibuat dalam bentuk Akta
berdampak
Notaris, yang dibuat atau ditetapkan
publik secara luas.
oleh (Adjie,2015:11-12) ; 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2) Dewan Perwakilan
Rakyat,
3)Dewan
Perwakilan Daerah, 4) Mahkamah Agung, 5) Mahkamah Konstitusi, 6)Badan
Pemeriksa
Keuangan,
7)Komisi
Yudisial,
8)Bank
Indonesia,
9)Menteri,10)
Badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat
kepada
kepentingan
Urgensi Akta Notaris dalam perikatan kerja antara KJPP dengan Perusahaan Emiten. Mengacu
kepada
ketentuan
peraturan perundang-undangan, tata cara dan pelaksanaan kegiatan pasar modal secara umum dari UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta
UUOJK,
walaupun
tidak
95
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
disebutkan secara jelas tentang tata
perorangan atau persekutuan. Dalam
cara pelaksanaan hubungan kerja
Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa
antara Perusahaan Emiten dengan
KJPP bentuknya adalah persekutuan
KJPP, namun pada kenyataannya
atau firma. Ketentuan ini merubah
dari hasil bahan hukum ditemukan
ketentuan
bahwa hubungan kerja diantaranya
profesi
senantiasa
Perseroan Terbatas yang otomatis
dibuat
dengan
akta
sebelumnya penilai
yang
berbentuk
dibawah tangan. Hal ini akan sangat
tunduk
rentan
Perseroan Terbatas dengan tanggung
terjadi
permasalahan-
kepada
tentang
permasalahan hukum jika salah satu
jawab
diantaranya
sebelumnya
menyatakan
tidak
Undang-Undang
profesi
penilai
terbatas
yang menjadi
mengakui sebagian atau keseluruhan
mengikuti peraturan yang ada di
isi akta tersebut. Dalam pasal 103
pasal
sampai
Hukum Dagang, yang menyebutkan
111
UUPM
ditegaskan
16
Kitab
tentang fungsi, tugas dan wewenang
bahwa
masing-masing pihak, serta diatur
persekutuan perdata yang didirikan
adanya sanksi pidana dan ganti rugi
untuk menjalankan suatu perusahaan
secara perdata, jika terbukti salah
dibawah satu nama bersama, maka
satu atau semua pihak terkait dengan
sebagai persekutuan perdata atau
pasar modal menyebabkan kerugian
firma dianut prinsip tanggung jawab
kepada masyarakat.
renteng, jika KJPP tersebut adalah
Berdasar
firma
Undang-Undang
Undang-Undang
perorangan
dimaksud serta peraturan-peraturan
sepenuhnya
lain sebagai pelaksanaannya posisi
pendirinya.
Profesi Penilai yang tergabung dalam
adalah
maka
tiap-tiap
resiko
dibebankan
Berdasarkan
konsep
hukum kepada
teori
KJPP, ketentuan Peraturan Menteri
kepastian hukum menurut Gustav
Keuangan
Radbruch, kepastian hukum adalah
Nomor
125/PMK.01/2008, dalam Pasal 15
suatu
ayat (1) disebutkan bahwa badan
diundangkan secara jelas, pasti dan
usaha profesi penilai adalah dalam
logis, yang dimaksud jelas adalah
KJPP
tidak adanya kekaburan norma atau
yang
dapat
berbentuk
peraturan
dibuat
dan
96
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
keraguan sedangkan logis adalah
kemanfaatan
menjadi suatu sistem norma dengan
kepastian (doelmaghteid), ketiga hal
norma yang lain sehingga tidak
tersebut adalah tujuan utama dari
berbenturan
menimbulkan
awal pembentukan, pelaksanaan dan
konflik norma. Kepastian hukum
penegakan aturan hukum. Tanpa
memberikan pemberlakuan hukum
adanya
yang jelas, tetap, konsisten dan
peraturan yang dibuat menjadi sia-
konsekuen,
sia, tujuan hukum menjadi tolok ukur
atau
yang
pelaksanaannya
(rechtmatigheid),
tujuan
hukum
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan
yang
yang bersifat subyektif (Radburch,et
konstruktif, sehingga tanpa adanya
al,2006:6).Dari analisa bahan hukum
tujuan hukum maka produk hukum
ini ditemukan bahwa akta yang
yang dihasilkan akan kehilangan
dipergunakan adalah akta dibawah
makna (Warassih, 2005 : 217).
tangan,
teori
Terdapat beberapa teori dari tujuan
kepastian hukum sudah tentu Akta
hukum, antara lain (Erwin, 2011 :
Autentik menjadi pilihan utama,
179):
karena memenuhi unsur-unsur teori
1) Teori Etis
sedangkan
dalam
bersifat
maka
regulatif
dan
tersebut.Akta Autentik menjadi alat
Tujuan hukum adalah untuk
bukti yang sempurna, yaitu jika
mencapai keadilan, teori ini di
diajukan kedepan hakim sebagai alat
pelopori
bukti, maka hakim harus menerima
mengatakan bahwa tujuan hukum
dan menganggap isi yang tertulis
adalah
dalam
dimiliki
akta
tersebut
sungguh-
oleh
Aristoteles
memberikan oleh
hak
yang
yang
seseorang.Hukum
sungguh telah terjadi, dan hakim
hanya ditentukan oleh keyakinan
tidak
seseorang tentang mana yang adil
boleh
memerintahkan
penambahan pembuktian.
dan mana yang tidak, keadilan
Menurut Gustav Radbruch, yang juga
seorang
teori
menjadi
pada
keadilan
distributif.
Keadilan
umumnya adalah untuk mencapai
komulatif
memberikan
keadilan
keadilan
dalam bentuk yang sama kepada
Rechtsidee,
pelopor
berdasarkan teori etis dibagi lagi
tujuan
hukum
(gerechmatigheid),
keadilan
komulatif
dan
97
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
semua orang, sedangkan keadilan
buruk, maka Undang-Undang yang
distributif
banyak
memberikan
keadilan
memberikan
kebahagiaan
secara proporsional kepada setiap
adalah Undang-Undang yang baik .
orang. Keadilan komulatif diberikan
3) Teori Campuran
kepada semua orang secara merata, sedangkan
keadilan
Dalam
teori
ini
pelopornya
distributif
adalah Apeldoorn, tujuan hukum
diberikan tergantung besar kecilnya
adalah untuk mengatur tata tertib
jasa seseorang yang dilakukannya.
dalam masyarakat secara damai dan
2) Teori Utilitas
adil. Teori ini merupakan gabungan
Tujuan hukum adalah mencapai
dari teori etis dan teori utilitas,
kemanfaatan tidak hanya kepada satu
sehingga tujuan hukum bukanlah
atau dua orang saja, namun kepada
hanya keadilan saja tetapi juga
masyarakat
kemanfaatan,
sebagai
teori
ini
keseluruhan.Teori ini dipelopori oleh
memperhatikan
Jeremy Bentham yang menyatakan
seseorang dengan orang lain agar
bahwa tujuan hukum adalah untuk
memperoleh haknya sebaik mungkin.
menghasilkan
kemanfaatan
dan
Maka
kepentingan
berdasarkan
teori
kebahagiaan sebesar-besarnya bagi
tujuan hukum ini maka dapat dilihat
sebanyak-banyaknya orang. Teori ini
dengan jelas perbandingan antara
mengutamakan kemanfaatan tanpa
akta
adanya unsur keadilan didalamnya
autentik (akta notaris) berdasarkan
dan apakah hukum tersebut baik atau
tabel dibawah ini :
dibawah
tangan
dan
akta
Tabel Perbandingan Akta Berdasar Teori Tujuan Hukum
Teori Etis Akta Autentik (Akta Notaris)
Teori
Teori
Terpenuhi Utilitas
Campuran
Ya/Tidak
Ya/Tidak
Terpenuhi Ya/Tidak
Akta yang bentuknya ditentukan oleh Ya Undang-Undang.
Ya
Ya
98
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat. Akta autentik adalah alat bukti yang Ya sempurna.
Akta Dibawah Tangan
Akta yang dibuat tanpa adanya perantaraan Ya pejabat umum yang berwenang, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Selama para pihak yang menandatangani Ya tidak menyangkal apa yang mereka tulis dalam isi akta tersebut, maka kekuatan pembuktiannya
sama
dengan
akta
auntentik. Selain
dapat
memberikan
luas terhadap KJPP.Keberadaan Akta
kepastian hukum, Akta Notaris juga
Notaris
dapat
Protokol
menunjukkan
hak
dan
yang
juga
Notaris
merupakan merupakan
kewajiban yang berimbang antara
merupakan
Perusahaan Emiten dan KJPP, serta
sehingga
memungkinkan
buat
tersebut dapat terdokumentasi dan
yang
terpelihara dengan baik sebagai dasar
disepakati sejauh tidak bertentangan
kepastian hukum untuk menjamin
dengan
hak serta kewajiban para pihak
untuk
pembatasan-pembatasan
mendasari
undang-undang terjadinya
di
yang perikatan
tersebut. Akta Notaris berguna untuk mencegah terjadinya kemungkinan tuntutan tanggung jawab yang terlalu
dokumen keberadaan
negara, perikatan
dalam isi perikatan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari Akta Notaris sebagai perikatan kerja antara KJPP dengan Perusahaan Emiten.
99
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Berdasarkan
teori
kepastian
Nomor 30 tahun 2004), dibuat di
hukum Gustav Radbruch dengan
hadapan
adanya
Akta
memberikan
pejabat
umum
(Pasal
yang
Notaris
akan
berwenang
kontribusi
yang
KUHPerdata), kekuatan pembuktian
mendasar terhadap kepastian hukum
yang
dari perikatan antara Perusahaan
KUHPerdata).
Emiten dan KJPP, karena keadaan
Harahap kekuatan pembuktian yang
suatu
dan
melekat dalam akta auntentik (Akta
diundangkan secara jelas, pasti dan
Notaris) terdiri atas tiga kekuatan
logis, yang dimaksud jelas adalah
yaitu (Harahap,2005:566);
tidak adanya kekaburan norma atau
1) Kekuatan pembuktian luar, adalah
keraguan sedangkan logis adalah
melekatkan prinsip anggapan hukum
menjadi suatu sistem norma dengan
bahwa setiap Akta Autentik harus
norma yang lain sehingga tidak
dianggap
berbenturan
Autentik sampai pihak lawan mampu
peraturan
atau
dibuat
menimbulkan
konflik norma.
sempurna
1868
(Pasal
Menurut
benar
1870 Yahya
sebagai
Akta
membuktikan sebaliknya.
Kepastian hukum akan tercapai
2) Kekuatan pembuktian formil,
dengan adanya Akta Notaris bagi
berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdata
kedua belah pihak, dan pihak yang
bahwa
terdampak seperti masyarakat luas
tertuang di dalamnya adalah benar
termasuk
diberikan dan disampaikan kepada
investor
juga
akan
segala
keterangan
yang
terlindungi, kerana Akta Notaris
pejabat yang membuatnya.
mampu memberikan pemberlakuan
3) Kekuatan pembuktian materil,
hukum yang jelas, tetap, konsisten
akibat
dan konsekuen, yang pelaksanaannya
kekuatan pembuktian materil adalah
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan
apabila terdapat dua orang atau lebih,
yang bersifat subyektif sekalipun.
dan antara satu dengan yang lain
hukum
akta
dikaitkan
Akta Notaris memiliki ciri-ciri,
saling memberi keterangan untuk
bentuknya telah disesuaikan dengan
dituangkan dalam akta, tindakan
Undang-Undang
mereka
(Pasal
1868
KUHPedata Jo Pasal 1 ayat (7) UU
itu
menimbulkan
hukum sepanjang keterangan
akibat atau
100
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
pernyataan
itu
bersesuaian,
melahirkan
persetujuan
yang
mengikat kepada mereka. Akta
Notaris
Profesi Penilai (Emirzon, 2000:9091), antara lain; 1) KJPP
tersebut
juga
harus
cukup
memiliki
Penilai dengan keahlian khusus
merupakan dasar bagi Perusahaan
yang
Emiten
mencukupi maka KJPP harus
yang
perusahaan menjalankan
akan
menjadi
publik
untuk
kewajiban
terhadap
diperlukan,
2) KJPP harusnya berusaha untuk meningkatkan
tercantum dalam Pasal 1 angka 25
keahlian
UUPM (Nasaruddin dkk, 2011:151).
penilaian.
untuk
dapat
meningkatkan
pertumbuhan perusahaan sehingga akan
dapat
perusahan
meningkatkan
dan
harus
citra
mengikuti
3) KJPP
pengetahuan,
dan
ketrampilan
harus
membatasi
kepentingan hanya kepada upah jasa yang menjadi haknya. Terhadap Pelanggan Profesi Penilai; 1) Memberikan
penilaian
peraturan-peraturan yang ada dalam
lengkap,
pasar modal mengenai kewajiban
bertanggungjawab
pelaporan
menghiraukan
(Nasaruddin,2011:215-
219).
tidak
menolak pekerjaan tersebut.
keterbukaan informasi seperti yang
Perusahaan Emiten juga dituntut
jika
teliti
pelanggan
yang dan tanpa
keinginan yang
sifatnya
Akibat hukum Akta Notaris bagi
mengubah hasil penilaian yang
KJPP adalah menyatunya ketentuan
obyektif, karena hubungannya
peraturan perundang-undangan yang
bukan antara prinsipal dan agen.
mengatur KJPP berserta isi perikatan
2) Harus
merahasiakan
yang dibuat bersama Perusahaan
penilaiannya
Emiten.Menurut
manapun,
Joni
Emirzon,
akibat hukum yang muncul adalah tanggung jawab hukum dari Profesi Penilai
berdasarkan
Kode
Etik
Penilai Indonesia terhadap integritas
kepada karena
hasil pihak laporan
penilaian adalah milik pelanggan. 3) KJPP penjelasan
harus kepada
memberikan pelanggan
mengenai luasnya ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan,
101
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dan atas dasar ini KJPP dapat
menuliskan semua hak dan tanggung
memberikan
jawab
perkiraan
upah
jasanya.
jelas,
sedangkan
keadilan distributif terjadi secara
Terhadap Masyarakat luas; 1) KJPP
secara
mempunyai
jawab
mutlak
proporsional tanggung
kepada
para
pihak
dengan menujukkan besar kecilnya
untuk
tidak
jasa para pihak sebagai prestasi dan
penilaian
yang
hasil kerja sebagai kontraprestasinya.
keliru, kekeliruan yang terjadi
Tujuan hukum lainnya adalah
menjadi tanggung jawab mutlak
untuk mencapai kemanfaatan tidak
KJPP.
hanya kepada para pihak saja satu
memberikan
2) KJPP wajib menjunjung tinggi tanggung
jawabnya
kepada
yang
telah
masyarakat memberikan
kepercayaan
atau dua orang saja, namun kepada masyarakat
sebagai
keseluruhan.
Teori utilitas dapat dipenuhi dengan Akta
Notaris
dimaksud,
karena
kepadanya untuk bertindak jujur
dengan adanya Akta Notaris maka
dan obyektif dalam menjalankan
para
profesinya.
memenuhi
pihakpun
sepakat
untuk
kewajibannya
secara
3) Apabila pelanggan menggunakan
publik bukan lagi hanya untuk para
laporan penilaian ini sebagai
pihak (private), karena Akta ini telah
dasar
dari
menjadi dokumen negara, dibuat
maka
oleh pejabat publik dan dengan
obyektifitas
tujuan agar mampu melindungi pasar
wajib
dijamin
saham serta kepentingan dan hak
berdampak
kepada
masyarakat secara luas, terutama
tindakan-tindakan
transaksi-transaksi, kejujuran
dan
laporannya sekalipun
pihak lain selain pelanggan.
selaku investor.
Tujuan hukum untuk mencapai keadilan dari sisi teori etis dapat dianalis bahwa Akta Notaris secara komulatif
dapat
memberikan
keadilan dalam bentuk berimbang kepada
para
pihak
dengan
Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
102
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
1) Perikatan
yang
dipergunakan
guna
tercapainya
kepastian
antara Perusahaan Emiten dan
hukum bagi Perusahaan Emiten,
KJPP
KJPP, dan masyarakat investor
adalah
akta
dibawah
tangan yaitu akta yang dibuat
serta
tanpa adanya perantaraan pejabat
umum.Perikatan
umum
dipergunakan selama ini antara
yang
melainkan
berwenang, dibuat
dan
pasar
modal
secara yang
Perusahaan Emiten dan KJPP
ditandatangani sendiri oleh para
dalam
pihak
tangan sudah seharusnya di rubah
yang
perjanjian,
akta
dipergunakan perikatan
mengadakan ini
dari
yang
biasa
perikatanlahir
akta
dibawah
dengan Akta Notaris, bahkan karena
dalam
ketentuan
perundang-undangan
pasar
perjanjian, bukan dari Undang-
modal
saling
Undang. Menurut Pasal 8 ayat
berhubungan lainya tidak dengan
(1) Undang-Undang Nomor 12
jelas
Tahun
Tentang
perikatan hubungan kerja antara
Peraturan
Perusahaan Emiten dan KJPP.
2011
Pembentukan
dari
bentuk
dan
yang
mengatur
ketentuan
Perundang-Undangan disebutkan
Akta
atau ditentukan bahwa suatu
memberikan
perbuatan atau tindakan hukum
pembuktian
wajib dibuat dalam bentuk akta
sehingga dapat menjadi sarana
notaris, termasuk yang dibuat
penting
atau
Badan,
kepastian dan kekuatan hukum
yang
atas hubungan kerja antara kedua
ditetapkan
Lembaga,
atau
oleh Komisi
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah
Notaris
mampu kekuatan
yang
untuk
sempurna,
memberikan
pihak tersebut. 2) Berdasarkan tujuan hukum pada
atas perintah Undang-Undang.
umumnya
Jadi keberlakuan Akta Notaris
keadilan,
dari perikatan yang dilakukan
kepastian, maka tujuan utama
oleh Perussahaan Emiten
dari
dan
KJPP adalah suatu keharusan
untuk
mencapai
kemanfaatan
awal
pelaksanaan
dan
pembentukan, dan
penegakan
103
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
aturan hukum menjadi tolok ukur
serta memungkinkan untuk di
yang
buat
bersifat
konstruktif, adanya
regulatif sehingga
tujuan
hukum
dan
pembatasan-pembatasan
tanpa
yang disepakati
maka
bertentangan
sejauh tidak
dengan
produk hukum yang dihasilkan
undang
yang
akan kehilangan makna, sehingga
terjadinya
perikatan
Akta
Akta
Notaris
sebagai
Akta
Notaris
undangmendasari tersebut.
berguna
untuk
Autentik yang sempurna sesuai
mencegah
ketentuan
1868
kemungkinan tuntutan tanggung
KUHPerdata, merupakan sarana
jawab yang terlalu luas terhadap
utama untuk mencapai tujuan
KJPP serta keberadaan Akta
hukum yang dimaksud. Akta
Notaris
Notaris
Protokol
Pasal
memberikan
terjadinya
yang
juga
menjadi
Notaris
sebagai
pemberlakuan hukum yang jelas,
dokumen negara, mengakibatkan
tetap, konsisten dan konsekuen,
keberadaan
yang pelaksanaannya tidak dapat
dapat
dipengaruhi oleh keadaan yang
terpelihara dengan baik sebagai
bersifat subyektif. Akta Autentik
dasar kepastian hukum untuk
menjadi
alat
bukti
yang
menjamin hak serta kewajiban
sempurna
yang
artinya
jika
para pihak dalam isi perikatan
diajukan kedepan hakim sebagai alat bukti, maka hakim harus
perikatan
tersebut
terdokumentasi
dan
tersebut. 3) Akta
Notaris
merupakan
menerima dan menganggap isi
kontribusi
yang tertulis dalam akta tersebut
terhadap kepastian hukum dari
sungguh-sungguh telah terjadi,
perikatan
dan
Emiten dan KJPP, dengan adanya
hakim
memerintahkan
tidak
boleh
penambahan
Akta
yang
antara
Notaris
mendasar
Perusahaan
yang
pembuktian.Akta Notaris juga
berdasarkan
dapat
dan
diundangkan secara jelas, pasti
kewajiban yang berimbang antara
dan logis, maka akibat hukum
Perusahaan Emiten dan KJPP,
yang akan ditimbulkan terhadap
menunjukkan
hak
peraturan
dibuat dan
104
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
kewajiban
dan
hak
antara
pihak Perusahaan Emiten dan
Perusahaan Emiten dan KJPP
KJPP akan melaksakan tindakan-
akan tercapai, dan pihak yang
tindakan atas profesinya dengan
terdampak
penuh kepatuhan dan baik.
seperti
masyarakat
luas termasuk investor juga pasar modal akan terlindungi, kerana Akta
Notaris
mampu
memberikan
pemberlakuan
hukum
jelas,
yang
Daftar Pustaka Buku : Atre,
tetap,
konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya
tidak
dapat
dipengaruhi oleh keadaan yang
Dyah
Ochtorina Susanti, A’an Efendi, 2013,Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.
Esmi
Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, Semarang, Suryadaru Utama.
Habib
Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama.
bersifat subyektif sekalipun. Akta Notaris
penting
untuk
dipergunakan dalam perikatan antara Perusahaan Emiten dan KJPP, karena dapat memberikan keadilan yang berimbang kepada para pihak dengan menuliskan semua hak dan tanggung jawab secara jelas, yang terdistribusi secara
proporsional
dengan
menujukkan besar kecilnya jasa para pihak sebagai prestasi dan hasil
kerja
sebagai
kontraprestasinya. Akibat hukum lainnya dari Akta Notaris adalah untuk
mencapai
B.R., 2001,Legislative Drafting, Prinsiples and Tecnhniques, New Delhi, Universal Law Publishing, Co, Pvt, Ltd.
kemanfaatan
tidak hanya kepada para pihak saja, namun kepada masyarakat sebagai keseluruhan, sehingga
I
Made Pasek Diantha, 2016,Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
Joni Emirzon, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama. Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Yang Lahir
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
105
Dari Perjanjian, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
Pendekatan Tanya Jawab, Jakarta: Salemba Empat.
M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
Tavinayati, Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, 2011,Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana Predana Media Group. Muh. Erwin, 2011,Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, PT. Rajawali Press. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), 2013, Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia, Jakarta, CV. Gelora Karya Bharata. Peter
Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Rusdin, 2006, Pasar Modal, Teori, Masalah dan Kebijakan Dalam Praktik, Bandung: Alfabeta. R.Soeroso,2011,Perjanjian Dibawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Tjiptono
Darmadji, Hendy M.Fakhruddin, 2012, Pasar Modal di Indonesia
Jurnal : Bapepam, 1996, Cetak Biru Pasar Modal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Gustav Radbruch, Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, 2006, Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946), Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 , Oxford University Press. Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 Tanggal 3 September 2008 Tentang Jasa Penilai Publik. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 161/KP/VI/77 tanggal 7 Juli 1977 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian.
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 Tentang Jasa Penilai Publik. Keputusan Bersama Antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan tanggal 1 Juli 2004 Nomor : 423/MPP/Kep/7/2004 327/KMK.06/2004 Tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Jasa Penilai Kepada Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tahun 2013. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP620/BL/2011 Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal
106
