PERENCANAAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DI KOTA AMBON LAW AWARE VILLAGE/URBAN VILLAGE FORMATION PLAN IN AMBON CITY
Muhamad Ikbal Tahalua, Roland A. Barkey , Irwansyah JurusanPerencanaandanPengembangan Wilayah, PascasarjanaUniversitasHasanuddin DosenPascasarjana&FakPertanianUniversitasHasanuddin Makassar DosenPascasarjana&FakHukumUniversitasHasanuddin Makassar
AlamatKorespondensi: MuhIkbalTahalua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM MalukuUtara 081247330809
ABSTRAK MUHAMAD IKBAL TAHALUA. Perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon (dibimbing oleh Roland A. Barkey dan Irwansyah). Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku dalam pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon dan proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, serta faktor pembatasan. Penelitian dilaksanakan pada Bagian Hukum Pemda Kota Ambon, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku, Camat Nusaniwe, dan Camat Sirimau. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan anaisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku dalam perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pembina dan melakukan penyuluhan hukum bersama pemerintah daerah dengan tujuan membangun kesadaran hukum pada masyarakat. Kantor wilayah melakukan kerjasama dengan instansi terkait, media elektronik, dan media masa dalam mendukung dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Proses perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum merupakan program pembangunan hukum dari pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum. Faktor pembatasan merupakan kendala yang selalu dialami dalam perencanaan pembentukan desa sadar hukum sehingga hasil evaluasi akhir program menunjukkan hasil yang tidak sigbifikan dan persoalan-persoalan yang dialami merupakan persoalan klasik.
Kata kunci: perencanaan, sadar hokum ABSTRACT MUHAMMAD IKBAL TAHALUA. The Planning of the stablishment of a Litigious Village in Ambon City (supervised by Roland A. Barkey and irwansah).The aims of the research are to find out to what extent the role of Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Maluku in the establishment of a litigious village in Ambon City and the process of the establishment of a litigious village as well as limitation factors.The research was conducted in Ambon City, i.e. in Local Government of Ambon City cq. Legal Unit, Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Maluku, the Head Districts of Nusaniwe and Sirimau. The research used descriptive qualitative method by explaining and describing the situation and drawing conclusion. The methods of obtaining the data were interview, questionnaire, observation, and documentation. The interview was done to formal leaders who directly involved the activities done by Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Maluku. The data were analyzed by using qualitative analysis.The results of the research reveal that the role of Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Maluku in implementing the program of the establishment planning activity of a litigious village in Ambon City is done based on duty and function as the builder and to do legal counseling together with local government aiming to develop litigious community. Besides, it makes cooperation with related institutions, electronic media and mass media in supporting the realization of litigious of community. The process of the planning of a litigious village is the program of law development of community in developing litigious community. Planning process begins with preparation, planning, implementation, and the establishment of a litigious village. Limitation factor is the inhibiting factor, so the results of final evaluation of the program of law counseling activity indicates an insignificant result and the problems faced are classical problems.
Keywords : planning, litigious
PENDAHULUAN Pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional, yang mengaju pada serangkaian karateristik dan segenap aspek kehidupan baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional (menurut Todaro dalam Bryant and White (1987), dalam tesis Perencanaan Pembangunan Parsitipatif Program Desa Mandiri di Kabupaten Gorontalo Nanlessy (2006). Salah satu kegiatan yang penting dalam usaha pembangunan adalah perencanaan. Menurut Kunarjo (2002) perencanaan adalah merupakan penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada tujuan tertentu. Definisi ini menunjukan bahwa perencanaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1) berhubungan dengan masa depan, (2) menyusun seperangkat program kegiatan secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nanlessy (2006). Dengan demikian perencanaan selain merupakan kebutuhan pembangunan tapi perencanaan merupakan suatu konsep yang harus dilakukan/dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentusecara efesien dan efektif.Menurut Adisasmita (2011), mengatakan bahwa Manajemen Pemerintah yang efektif dan efisien dimaksudkan sebagai manajemen yang mampu menyelesaikan tugas pekerjaan kepemerintahan secara cepat (dalam kurun waktu singkat), ringkas, dan tidak berbelit-belit, berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami pemborosan atau pemborosan waktu maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai berdayaguna dan berhasil guna. Saatini paradigma pembangunan telah mengalami suatu perubahan dari pembangunan yang bertumpu pada pemerintah menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
atau
yang dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat
(community
development). Menurut Amin (2005), model perencanaan yang dinilai sesuai dengan kondisi saat ini adalah model perencanaan yang melibatkan sebanyak mungkin unsur/peran masyarakat. Model perencanaan tersebut adalah model perencanaan partisipatif. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana masyarakat diajak untuk mendefinisikan apa kebutuhan/masalah mereka, bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah/memenuhi kebutuhan mereka,
memikirkan bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan dan merundingkan bagaimana penyelesaian masalah/pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya. Pada konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa pembentukan perundangundangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dapat diwujudkan dengan didukung oleh metode, cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting mengingat arah kebijakan hukum kita menegaskan tentang perlunya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum.Tujuan Penelitianiniadalah mengetahui peranan dan perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku.Selainitupenelitianinibertujuanuntuk
mengetahui
faktor-faktor
panghambat
dan
mengetahui usulan kegiatan Kantor tersebut.
METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat studi kasus (case study) dengan tipe penelitiandiskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh (comprehensive) tentang Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum Di Kota Ambon khususnya ditinjau dari peranan dan proses Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.Analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dan penelitian dilaksanakan PEMDA Kota Ambon yaitu Bagian Hukum PEMDA Kota Ambon Camat Sirimau dan Camat Nusaniwe Kota Ambon yang menjadi sasaran penelitian berdasarkan Penetapan Walikota Ambon. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.
Sumber Data Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat melalui metode wawancara dan pengamatan (observasi) langsung dilapangan.Data primer yang dikumpulkan meliputi peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam proses meliputi penetapan program kegiatan dalam Pembentukan Desa Sadar Hukum, Penetapan anggran, dan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon.Data Sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan programprogram kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pembentukan desa sadar hukum dan laporan kegiatan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam studi ini adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut : (a). wawancara secara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan dan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada para pejabat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Pemda Kota Ambon, Camat, (b). observasiyaitu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan langsung terhadap objek kegiatan pada Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon, dan (c). Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen mengenai peranan dan proses pembentukan desa sadar hukum di Kota Ambon. Metode Analisis Data Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan analisis deskriptif kualitatif
yaitumenjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan situasi sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Kantor Wilayah Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam wilayah Propinsi Maluku berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut ini adalah fungsi-fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Aasi Manusia Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan,
keimigrasian,
administrasi
hukum
umum
dan
hak
kekayaan
intelektual;Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia;Pelayanan Hukum;Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi Hak Asasi Manusia;Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Peran Pemda Pemda Kota Ambon dalam mendukung dan mensukseskan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon sampai terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon yakni bersama-sama dengan Kantor Wilayah melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat di Kota ambon. peran pembinaan ini sangat diperlukan dan di jalin secara berkesinambungan dalam membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan pembinaan ini antara lain untuk meningkatkan kesadaran untuk patuh pada hukum di kalangan warga mulai dari tingkat desa dan kelurahan, karena warga masyarakat umumnya masih awam terhadap hukum dan perundang-undangan, masyarakat pedesaan masih membutuhkan informasi yang banyak tentang peraturan. Kerjasama Instansi Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi
peran
yang
harus
dilaksanakan
oleh
Kementerian
Hukum
dan
HAM
Malukudalamrangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum khususnya di Kota Ambon, kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku bisa saja mengelola kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan sadar Hukum di Kota Ambon. Kemudahan pengelolaan sendiri akan berdampak pada tingkat intensitas kerja yang tingg yang jelas berbagai struktur yang berada didalamnya akan mengalami banyak kendala yang mungkin akan dihadapi.
Kerjasama antar instansi menjadi salah satu solusi yang harus ditempuh. Kerjasama akan berdampak upaya pembangunan hukum secara kolektif melalui jejaring yang dibangun baik internal Organisasi Kementerian Hukum dan HAM, Bagian Hukum Pemda Kota Ambon, dan instansi terkait lainnya secara bersama-sama dalam membangun kesadaran hukum di Kota Ambon dengan serangkaian kegiatan ceramah penyuluhan hukum sehingga fungsi pembinaan dapat berjalan. Pentingnya kerjasama merupakan salah satu dampak pada proses pembentukan Desa/Kleurahan sadar Hukum di Kota Ambon serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan budaya patuh terhadap hukum.Fokus kerjasama dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dengan meyelenggarakan program kegiatan kepada masyarakat di Kota Ambon bila dikemabangkan akan berdampak positif terhadap proses pembangunan hukum di Kota Ambon. Kerjasama denganPemerintah Kota Ambon yang dimaksud dalam hal ini adalah Bagian Hukum Kota Ambon. dari instansi tersebutlah akan terjalin hubungan kemitraan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon, dengan meyelaraskan program-program kegiatan baik Penyuluhan Hukum dan program kegiatan dari Pemda Kota dalam mebangun kesadaran hukum bagi masyarakat di Kota Ambon. Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM Maluku melibatkan pihak Akademisi dalam program kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat karena pihak Akademisi telah diberikan tugas Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maluku menangani program Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukumm kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Program/kegiatan ini selalu melibatkan pihak Akademisi yang menangani program/kegiatan Konsultai Hukum Kepada Masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat di Kota Ambon dan sekitarnya secara cuma-cuma dan kegiatan ini sampai saat ini masih berjalan. Disamping itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku perlu melibatkan/bekerjasama dengan media elektronik swasta lokal dan media massa khususnya media elektonik atau TVRI Maluku dan stasion Televisi swasta daerah di Kota Ambon. kerjasama ini sangat perlu dilakukan dengan maksud ada upaya-upaya promosi terhadap kampanye membangun kesadaran hukum pada masyarakat dengan menyesuaikan dengan
perkembangan sosial masyarakat khususnyan di Kota Ambon. umumnya pihhak media massa lokal dapat membantu serta mengkampanyekan dan mensosialisasikan bergabai kegiatan penyuluhan hukum menyangkaut kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon yang menjadi program kegiatan yang sedangkan dilaksanakan oleh Kantor wilayah Kmenetrian Hukum dan HAM maluku. Dari segi keuntungan pihak media elektronik Lokal maupun swasta yang diajak kerjasama mendapat bahan-bahan program acara tayangan serta berita-berita menarik seputar kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon.
PEMBAHASAN Proses Perencanan Pembentukan Desa Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Proses perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum selama ini dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, Kantor Wilayah dalam melaksanakan program/kegiatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus disesuaikan dengan Renstra yang berhubungan langsung dengan pembangunan hukum khususnya di daerah serta dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Namun pelaksanaannya belum optimal sehingga usulan-usulan program dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum masih mangalami keterbatan yang pembentukannya hanya dapat dilaksanakan di Kota Ambon itupun terbatas pada 6 desa/kelurahan dalam wilayah Kota Ambon. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah dalam melaksanakan pembangunan hukum harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri dan Renstra, sehingga dalam melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dapat mewujudkan pembangunan hukum di Kota Ambon.Proses perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diawali :1. Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, 3. Tahap Pelaksanaan. Skema proses perencanaan pemebentukan desa,kelurahan sadar hukum di Kota Ambon dapat dilihat pada gambar 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dilakukan dengan proses pengajuan anggaran dan kegiatan yang selalu dilaksanakan atau melekat pada Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM bidang Pelayanan Hukum yakni Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum.Pada tahapinisetelah ditentukan program kegiatan yang nantinya diusulkan kemudian dibuat usulan perencanaan kegiatan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran yang dibuat secara terperinci terhadap kegiatan yang diusulkan dalam bentuk RAB dan dalam bentuk KAK.Setelah usulan dibuat dalam bentuk RAB dan dalam bentuk KAK maka usulan tersebut diserahkan pada Divisi Administrasi yakni pada Sub Bagian Penyusunan Program Bidang Penyusunan Program dan Laporan. Usulan kegiatan yang diserahkan seluruhnya dikumpulkan baik itu usulan kegiatan dan anggaran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku maupun usulan kegiatan dan anggaran dari Unit Pelaksana Teknis se Propinsi Maluku menjadi satu dan dibawa usulan tersebut ke Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia di Jakarta yang akan di bahas pada kegiatan rapat koordinasi penyesuaian pagu anggaran untuk tahun. Kemudian hasil dari pembahasan program dan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta dalam bentuk Daftar Isiian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang isinya memuat program dan anggaran yang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenetrian Hukum dan HAM Maluku.Berdasarkan pada hasil pembahasan program dan anggaran Pusat, realisasi untuk kegiatan pembangunan hukum yang mententuh langsung dengan masyarakat untuk tahun 2011 sebesar Rp. 87.200.000,- ( %) dari total anggaran program Penyuluhan sebesar Rp. 580.582.000,- yang termuat dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Perencanaan Program/Kegiatan Menurut Abe (2002) dalam Noer (2004) perencanaan berasal dari kata Rencana, yang berarti rancangan tersebut dapat diuraikan dari sebuah perencanaan, yakni apa yang hendak di capai, tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dan kapan tindakan-tindakan tersebut hendak dilakukan.Dalam
mengefektifkan
dan
mengoptimalkan
pelaksanaan
progfram/kegiatan
Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon, dilakukan proses perencanaan untuk menetukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran. Hasil penelitian penulis dengan melakukan observasi/pengamatan yang berkaitan dengan proses pembentukan menemukan adanya pembatasan anggaran sehingga mempengaruhi kegiatan perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. perencanaan program yang diusulkan berbeda dengan realisasi yang telah ditetapkan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku dimana dari Jumlah anggaran penyuluhan hukum keseluruhan sebesar Rp.858.582.000,- dibandingkan dengan realisasi anggaran Rp. 81.700.000,- maka hanya % saja anggaran yang terealisasi dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum sedangkan program kegiatan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum yang diusulkan tidak direalisasikan. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2011 pemanfaatan anggaran banyak dialokasikan pada pembangunan Lapas/Rutan/Cab. Rutan. Sehingga sebagian penyerapan anggaran dialokasikan pada pembangunan fisik. Sehingga pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku hanya terbatas pada sasaran dan lokasi yang jaraknya berdekatan dengan Kota Ambon sehingga di tetapkan 5 Desa/Kelurahan sebagai sasaran program/kegiatan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam wilayah Kota Ambon. Sosialisasi penyuluhan hukum, temu sadar hukum dan penyuluhan hukum terpadu merupakan bentuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam dalam mewujudkan pembangunan hukum didaerah serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.Materi sosialisasi penyuluhan hukum, temu sadar hukum dan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat disesuaikan dengan permaslahan-permaslahan hukum yang sering terjadi dimasyarakat. Materi-materi sosialisassi hukum antar lain materi Minuman Keras,dan materi peraturan perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan terjadi di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria berkaitan dengan materi sosialisasi maupun materi temu sadar hukum selalu disampaikan mengingat kebutuhan tanah dan juga dampak dari kebutuhan dan pemanfaatan tanah menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Permasalahan tanah di Kota Ambon merupakan permasalahan yang kompleks karena banyak sekali penjualan tanah diatas tanah orang, menjual tanah dengan lebih dari satu sertifikat, persoalan tidak bisa melakukan pengurusan sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Pembentukan Kelompok Kadarkum Hasil wawancara penulis dengan staf pada sub bidang penyuluhan dan bantuan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengatakan bahwa tidak adanya pembinaan Kelompok Kadarkum dengan kegiatan Lomba Kadarkum dikarenakan Kantor Wilayah Kementeria Hukum dan HAM Maluku tidak pernah mengusulkan kegiatan Lomba Kadarkum baik antara kelompok Kadarkum, antar Kelompok Kadarkum Desa/kelurahan, Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan dan Kota, anggaran yang tersedia tidak ada karena tidak pernah
diusulkan dan kegiatan Lomba Kadarkum akan dilaksanakan bila ada. Sehingga pembinaan Kelompok Kadarkum hanya dengan kegiatan penyuluhan hukum dan temu sadar hukum saja. Kegiatan lomba kadarkum sangat penting dan strategis perlu direncanakan dalam program pembinaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku karena dimana kondisi saat ini adanya degradasi hukum pada masyarakat di Kota Ambon,, kebebasan yang mulai dianggap wajar, jumlah produk hukum yang bermacam macam yang belum diketahui oleh masyarakat umum, sehingga kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi pentingnya sadar hukum yang didasarkan dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Dengan adanya kegiatan Lomba Kadarkum ini diharapkan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum dan mengimplementasikan dalam segala sisi kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya di Kota Ambon yang sangat rentan dengan konflik maka dengan adanya Lomba Kadarkum ini paling tidak dapat menambah wawasan berfikir masyarakat taat akan huku dan tidak terpancing dengan situasi dan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Pembentukan desa/kelurahan binaan di Kota Ambon ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota : 1028 Tahun 2010 tentang Penetapan Negeri, Desa, dan Kelurahan Binaan Hukum dalam Wilayah Kota Ambon adalah Desa Batu Merah, Desa Latuhalat, Kelurahan Waihaong, Desa Waiheru, Desa Hunuth/Durian Pata dan Desa Leahari.Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan terhadap Desa/Kelurahan antar lain : 1). Desa/kelurahan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan atas penilain dari Pemerintah daerah setempat, 2). Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat masih rendah, sehingga perlu dibina untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pejabat dilingkungan Pemda Kota Ambon pada tanggal 4 Juni 2012 mengatakan bahwa dalam perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon, Kantor Wilayah berkoordinasi dengan Pemda Kota Ambon berkaitan dengan Pembentukan Desa/Kelurahan binaan dan menetapkan 6 Desa/Kelurahan dalam wilayah Kota Ambon sebagai Desa/Kelurahan berdasarkan desa/kelurahan tersebut salah satu yang dinilai yaitu kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga perlu dibina. Sehingga diperlukan pembinaan secara terus menerus baik oleh kantor wilayah kementerian hukum dan ham maluku dengan pemda kota beserta instansi lainnya dan juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan secara
bersama-sama melakukan penyadaran kepada masyarakat. Dan yang utama hidupkan kembali budaya yang Pela Gandong dengan rangkaian kegiatan Masohi dan makan Patita yang menjadi simbol kerukunan hidup masyarakat di Kota Ambon. Pola Penyuluhan Hukum Hukum tidak mungkin bisa diharapkan tegak, jika masyarakat sendiri tidak mendukung dan mentaati semua aturan hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran, dan menganggap hukum sebagai satu-satunya sarana terbaik dalam menyelesaikan segala problematika masyarakat. Kita tidak mungkin bisa berharap banyak dari hukum yang tidak mendapat dukungan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan basis sosial agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat kita. Terkait dengan hal ini Pusat Penyuluhan Hukum BPHN yang mempunyai tugas utama dalam penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, melakukan transformasi secara menyeluruh di segala aspek kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dimaksud. Kantor
Wiilayahkementerianhukumdan
HAM
Maluku
dalamMeningkatkandanmemantapkankesadarandanbudayahukummasyarakat
dengan
melaksanakanserangkaiankegiatanPenyuluhanHukum
Ambon
di
Kota
disesuaikandenganPeraturanMenteriHukumdan HAM Republik Indonesia Nomor : M.01PR.08.10
Tahun
2006
tentangPolapenyuluhanHukum.
Penyuluhanhukumperludimantapkanuntukmencapaikadarkesadaranhukum yang tinggidalammasyarakat, sehinggasetiapanggotamasyarakatmenyadaridanmenghayatihakdankewajibannyasebagaiwarganegara, dalamrangkategaknyahukum, keadilandanperlindunganterhadapharkatdanmartabatmanusia, ketertiban, ketenteramandankepastianhukumsertaterbentuknyaperilakusetiapwarganegara Indonesia yang taatpada hokum. Untuk itu diperlukan pola penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan keadaan perkembangan hukum yang menjadi perhatian di satu wilayah propinsi, kabupaten, desa/kelurahan dan masyarakat sehingga hukum itu menjadi sarana dalam mengatur masyarakat khususnya di Kota Ambon. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon dilakukan dengan serangkain program/kegiatan dengan berkoorinasi dengan Pemda Kota Ambon. desa/kelurhan yang diususlkan oleh Pemda Kota untuk ditetapkan sebagai desa/kelurahann sadar hukum atas dasar penilaian dari Pemerintah daerah bahwa desa yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan
binaan dipandang layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon dengan penilaian kriteria pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.Setelah mempertimbangkan usul Walikota Ambon dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku maka desa/Kelurahan yang telah memiliki kelompok kadarkum , dibentuk menjadi desa/kelurahan binaan dengan serangkaian proses tersebut maka Gubernur Maluku menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 313 Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011 Menetapkan Penetapan Negeri, Desa dan Kelurahan/Desa sadar Hukum dalam Wilayah Propinsi Maluku. Desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan sadar Hukum dengan penetapan tersebut adalah Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Desa Waiheru Kecamatan Baguala, Desa Hunuth/Durian Pata Kecamatan Teluk Ambon dan Desa Leahari Kecamatan Leitimur sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menurut Muhlizi (2009) untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum yang merupakan suatu sistem diperlukan perencanaan.
Perencanaan merupakan unsur yang
sangat penting dalam mengelola organisasi . Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu persiapan (preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian. Perencanaan meliputi hal-hal yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garisgaris besar tentang apa yang akan dituju. Kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan seluruh manajemen. Menurut pandangan politis strategis, jika keseluruhan manajemen mempunyai nilai strategis, dengan sendirinya perencanaan sebagai bagian, tentu juga mempunyai sifat dan strategis. Dan bila perencanaan sebagai langkah awal pemerintah, bernilai strategis, besar harapan bahwa keseluruhan manajemen akan bernilai strategis pula. Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukan angka kriminalitas yang cukup tinggi di Kota Ambon, dimana Tabel diatas mengambarkan tahun 2010, Polres P. Ambon dan P.P. Lease mencatat sebanyak 870 orang pelaku gangguan Kamtibmas, dimana Tahun 2009 70 orang (10,00%), tahun 2010 7,14 %, tahun 2011 15,51 diantaranya perempuan, secara total meningkat sangat signifikan, yaitu sebesar 50 % persen dan laki-laki tahun 2009 590 (78,78 %), tahun 2010
520 (92,83 %), tahun 2011 735 (84,48 %)
dari tahun sebelumnya. Persentase pelaku
perempuanpun meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Faktor Pembatasan Apabila mengamati kegiatan penyuluhan hukum maka sangatlah wajar bila dampak dari kegiatan penyuluhan tersebut tidak terlalu signifikan, karena setelah mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum pada hampir sebagian besar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menghadapi kendala atau permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga sepertinya alasan tersebut menjadi alasan klasik. Khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Ambon sebanyak 330.355 orang, maka satu tahun hanya jumlah penduduk yang dapat diberikan penyuluhan hukum melalui ceramah hanya sekitar 0,54 % dari jumlah penduduk.
Sarana dan prasaran yang mendukung kegiatan penyuluhan hukum sangat terbatas Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam kontek pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon merupakan merupakan sebuah program kegiatan secara langsung mempengaruhi pemahaman masyarakat
tentang arti penting kesasaran
hukum
yang
diselenggarakan secara langsung kepada masyarakat karena hal utama dalam program pembentukn desa/kelurahan sadar hukum adalah mengolah sumber daya manusia yang berkesadaran hukum rendah menjadi tinggi kesadaran hukum meskipun proses penyadaran hukum masyarakat harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Sarana dan prasarana secara tidak langsung memiliki peran terhadap kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan–kegiatan lainnya yang secara rutin setiap tahunnya diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam melakukan pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon. dari segi sarana dan prasaran dalam mendukung program kegiatan penyuluhan hukum dan atau kegiatan pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku belum memiliki sarana dan prasarana dalam melaksanakan program kegiatan penyuluhan hukum dan program kegiatan lainnya. SDM Tenaga penyuluh hukum kurang Aspek sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting yang merupakan sebuah sinergi yang dapat menentukan suatu upaya dalam pencapaian tujuan seperti upaya mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat yang merupakan program yang harus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku di Kota Ambon dapat berjalan sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional. Dilihat dari segi kualitas sumber daya penyuluh maka sangatlah wajar apabila dikatakan kurang, karena peningkatan kualitas penyuluh hukum melalui jalur diklat sangatlah terbatas, sementara rekruitmen tenaga penyuluh tidak dilakukan secara khusus, mereka hanyalah para sarjana hukum yang ditempatkan sebagai staf pada Divisi Pelayanan Hukum, untuk itu kehandalan mereka belum teruji. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku saat ini hanya memiliki 1 (0,09 %) orang tenaga penyuluh hukum dari110 jumlah keseluruhan pegawai yang telah bersertifikat yang memiliki ketrampilan dalam membawakan materi-materi penyuluhan hukum. sehingga akibatnya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Kantor Wilayah selalu memanfaatkan tenaga fungsional penyuluh dari instansi penegak hukum lainnya secara bersama-sama
melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Disamping itu juga kurangnya pendidikan pelatihan tenaga penyuluh hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.Kurangnya tenaga penyuluh hukum hanya ada satu tenaga penyuluh hukum yang mempunyai sertifikat penyuluh yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, pegawai pada Sub Bidang penyuluhan dan Bantuan Hukum hanya terdapat 3 (tiga) Pejabat dan 3 (tiga) orang staf. Belum adanya payung hukum untuk melakukan koordinasi dengan pemda setempat Kendala yang selama ini dirasakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan probram kegiatan penyuluhan hukum dan program kegiatan lainnya terkendala dengan aturan yang mengikat sebagai payung hukum dalam melakukan koordinasi dengan pihak Pemda setempat, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan hasil koordinasi yang diharapakan.Selama ini Kantor Wilayah Kementerian Hukium dan HAM Maluku dalam menjalankan Program pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon dilakukan dengan melayangkan surat kepada Pemda Kota Ambon, sehingga peran yang dilaksanakan berdasarkan maksud dari isi surat tersebut dan terkesan berjalan dengan sistem aturan masing-masing instansi dalam mengaplikasikannya dilapangan sesuai tanggungjawab dalam tugas dan fungsinya. Disamping itu Pemda setempat tidak memiliki program kegiatan yang dapat mendukung program kegiatan yang akan maupun yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, sehingga peran koordinasi yang diwujudkan oleh Pemda setempat sebagai fasilitator, sedangkan Kantor Wilayah berperan sebagai pendukung kegiatan sekaligus pelaksana program kegiatan. Untuk itu diperlukan suatu aturan atau payung hukum yang berfungsi sebagai perekat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Ambon.
KESIMPULAN DAN SARAN Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam melaksanakan program kegiatan
Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota
Ambondilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pembina dan melakukan penyuluhan hukum bersama Pemerintah Daerah setempat yang bertujuan membangun kesadaran hukum pada masyarakat. Kerjasama dengan instansi terkait dan media elektronik maupun media massa dalam mendukung dan mewujudkan kesadarn hukum masyarakat.Proses perencanaan pembentukan
desa/kelurahan sadar hukum merupakan program pembangunan hukum dari pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, pada proses perencanaan dimulai dari persiapan, prencanaan dan pelaksanaan dan terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum.Faktor pembatasan merupakan kendala yang selalu dialami sehingga hasil evaluasi akhir program kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan persoalan-persoalan yang dialami merupakan persoalan klasik. Perlunya suatu aturan yang menjadi payung hukum dalam melaksanaan peran masingmasing instansi baik kantor Wilayah maupun Pemerintah Daerah setempat secara bersama-sama dalam melaksanakan proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat dapat memberikan memeberikan hasil yang diharapakan. Serta menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal dlam membina masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hukum dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Ambon. Perlu pengembangan tehnik penyuluhan hukum mulai dari yang bersifat konvensional, menuju konvensional dengan penggunaan alat modern, penggunaan multimedia, Iklan Layanan Masyarakat, memperbanyak penggunaan media cetak, elektronik.
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, M 2011 Membangun Desa Partisipatif, Universitas Hasanuddin Makassar. Amien, A. M, 2005 Kemandirian Lokal, Perspektif Sains Baru Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan, Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin. Asshidiqie, J. 1998. Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Gema InsaniPers Jakarta. Bryan Coralie dan White Louise, 1987, Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3S, Jakarta. Cohen, J. M. and Uphoff, N. T. 1977, Rural Development Participatory. Cornell University, Itacha. Kunarjo, A., 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, UI-Press Jakarta.
Noer, R. DJ 2004 Persepsi Masyarakat dan Aparat tentang Urgensi Partisipasi dalam Lokakarya Perencanaan. Program Pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Victor F. Nanlessy, 2006, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Program Desa Mandiri Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Di Desa Toyidito Kecamatan Polubala), UNHAS Makassar.
Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kanwil Kemenkum HAM Maluku. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola penyuluhan Hukum Muhlizi, Arfan Faiz Selasa, 03 Februari 2009 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional,Dialektika Hukum
Tabel 1 : Banyaknya Pelaku Gangguan Kamtibmas di Kota Ambon yang Ditangani Polres P. Ambon dan P.P. Lease Menurut Tahun dan Jenis Kelamin, 2009 – 2011. Tahun Jenis Kelamain Jumlah Laki-laki Perempuan 2008 590 70 660 2010 520 40 560 2011 735 135 870 Jumlah/Total 245 2090 Sumber: POLRES P. Ambon & P.P. Lease/Resort Police of P. Ambon & P.P.Lease. Ambon dalam Angka BPS Kota Ambon 2011.
PERSIAPAN PROGRAM
Pembentukan Tim
Penetapan Anggaran
Koordinasi
Perencanaan Program
Sosialisasi Pembentukan Kadarkum
Pelaksanaan Program Pembentukan Desa Sadar Binaan dan Desa Sadar Hukum
Gambar 1 : Proses Perencanaan Penbentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon
