UPAYA SKOTLANDIA UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI BRITANIA RAYA. Pebriani Dostahi Simarmata 1

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3): 509-520 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015

UPAYA SKOTLANDIA UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI BRITANIA RAYA Pebriani Dostahi Simarmata1 Abstrak The study research has a purpose to describe Scotland’s effort to separated from Great Britain in between 2012-2014. The type of the study research is descriptive research, which purposed to find out how was the Scotland’s efforts to get independence for themself goes. Also, this study research wants to describe it. The final research showed that Scotland, based on their own culture, banking system, laws, and an education system who was apart from the UK, finally proclaimed themself had been separated from the United Kingdom and standing as a sovereign nation like the was in 1707. Lots of kind of independence movements, start from those who want to set the transition of independence plan with the gradual transfer of power, up to the direct access as a sovereign states. Though, based on result of the referendum, the number of citizen who did not voted for the Scotland’s independence were larger than the pro independence citizens. According to the result, Scotland came back to be a part of the Great britain. As a result of the referendum, the Scotland minister, Alex Salmon, has been resigned and accepted the defeat. But Great Britain’s government kept promised that it will be more attention to the people of Scotland and provide greater devolution to Scotland in terms of politics and government and promised a greater economic autonomy. . Kata Kunci: Referendum, Scotland, Separated from the United Kingdom Pendahuluan Britania Raya adalah sebuah negara kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional dan sistem parlementer, dengan kursi pemerintahannya berada di ibu kota Inggris, London. Terdapat empat negara dalam kedaulatan Britania Raya yang masing-masingnya berdiri sendiri, yaitu: Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Tiga negara terakhir memiliki pemerintahan tersendiri yang berbeda-beda kekuasaannya, dan berpusat di ibu kota masingmasing, yaitu Belfast, Edinburgh, dan Cardiff. Britania Raya juga memiliki tiga wilayah Dependensi Mahkota, yaitu Guernsey, Jersey, dan Isle of Man. Wilayah-wilayah ini terkait, namun secara konstitusional bukanlah bagian dari Britania Raya.Selain itu, terdapat empat belas wilayah seberang laut Britania. Wilayah-wilayah tersebut merupakan sisa-sisa dari Imperium Britania, yang 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3, 2015: 509 - 520

pada suatu masa pernah menjadi imperium terbesar di dunia yang meliputi hampir seperempat dari luas total bumi. Pengaruh Britania Raya (khususnya Inggris) bisa dijumpai di negara-negara bekas koloninya dalam hal penggunaan bahasa, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan budaya. Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara masing-masing memiliki pemerintahan atau badan eksekutif tersendiri yang dipimpin oleh seorang Menteri Pertama (First Minister), dwi-kekuasaan; Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama, dan badan legislatif unikameral (sistem satu kamar atau ekadewan). Inggris sebagai negara terbesar di Britania Raya tidak memiliki badan eksekutif atau legislatif tersendiri, sebaliknya fungsi-fungsi tersebut dilakukan secara langsung oleh Kerajaan dan Parlemen Britania Raya. Situasi ini telah menimbulkan persoalan menyangkut hakikat bahwa anggota parlemen dari Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara dapat melakukan pemungutan suara atas permasalahan yang berkenaan dengan Inggris yang ditangani oleh delegasi badan legislatif negara masing-masing Secara politik dan Sistem hukum, Skotlandia masih terpisah dari Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Skotlandia menerapkan yurisdiksi yang berbeda dalam hukum publik dan hukum privat sedangkan untuk Wales dan Irlandia Utara secara politik masih belum berkeinginan untuk merdeka. Untuk rakyat Wales maupun Irlandia Utara masing-masing masih sibuk menyelesaikan kerusuhan dari konflik yang dinamai "The Troubles" sehingga belum adanya keinginan atau wacana untuk melepaskan diri dari Britania Raya. Sekarang ini walaupun Skotlandia tergabung dalam pemerintahan Britania Raya, akan tetapi dengan sistem yang berbeda dari Britania Raya maka pemerintahan daerah Skotlandia, yang menjadikan identitas nasional dan budaya Skotlandia, tetap mencirikan identitas Skotlandia yang sebenarnya tanpa adanya pembauran identitas dari negara-negara bagian Britania Raya lainnya. Hal ini juga menjadi faktor penentu akan kuatnya nasionalisme masyarakat Skotlandia akan negara dan budayanya sendiri sehingga mendorong terlaksananya referendum yang sukses pada tahun 1997 sehingga Skotlandia memiliki parlemen dalam negeri sendiri (pemerintah devolutif) yang mengatur urusan-urusan dalam negeri yang terdiri dari Pemerintah Skotlandia dan Parlemen Skotlandia akan tetapi kedudukannya tetap berada dibawah kekuasaan Parlementer Britania Raya. Sistem pemerintahan Skotlanda terdiri dari badan eksekutif yang dipimpin oleh Menteri Pertama (First Minister) dan badan legislatif ( unikameral/sistem satu kamar ) Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat kuatnya keinginan Rakyat Skotlandia untuk merdeka dari Britania Raya. Dengan latar belakang itulah penulis tertarik dengan upaya-upaya politik apa saja yang dilakukan oleh Scotlandia untuk melepaskan diri dari Britania Raya selama tahun 2012-2014.

510

Upaya Skotlandia Melepaskan diri dari Britania Raya (Pebriani Dostahi S)

Kerangka Dasar Teori Konsep Referendum Referendum berasal dari kata “refer” (Sumarsono, dkk dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahnun 2004 haaman 124) yang berarti mengembalikan. Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif. Dalam prakteknya, referendum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: a. Referendum obligatoir (wajib), adalah referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan. Referendum semacam ini diadakan apabila materi undang-undang tersebut menyangkut hak-hak rakyat. b. Referendum fakultatif, adalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya referendum. Dalam hal ini, apabila referendum menghendaki undang-undang tersebut dilaksanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang ditolak dalam referendum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi. c. Referendum konsultatif, adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persetujuannya. Konsep Lobby Pengertian Lobi menurut kamus Webster, Lobby atau Lobbying berarti melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan.Sedangkan Lobbyist ialah orang yang mencoba mempengaruhi pembuat undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Dalam tulisan ini istilah lobby atau Lobbying di Indonesia-kan menjadi Lobi, sedangkan istilah lobbyist di Indonesia-kan menjadi Pelobi, yaitu orang yang melakukan Lobi. Lobby dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi secara persuasive agar pihak lain mau memenuhi keinginan dan tujuan pihak yang melobby. Kegiatan lobby dapat dilakukan secara individual maupun kelompok dengan sasaran lobby juga bisa individu yang berpengaruh, kelompok, lembaga pemerintahan (legislative, eksekutif, maupun yudikatif) dan lembaga atau organisasi non-pemerintah. Lobby memiliki manfaat untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan baik individu maupun 511


kelompok dan kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan dan tujuan masingmasing (Roy S.L dalam buku Diplomasi tahun 1991 halaman 102). Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah deskriptif analitik, dimana penulis memberikan gambaran yang jelas dan konkrit mengenai bagaimana upaya-upaya Skotlandia dalam proses menuju kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 2012-2014. Hasil Penelitian Upaya Skotlandia melalui parlemen dalam negeri sendiri sebensrnya telah diakukan dengan adanya kesepakatan oleh Partai Nasional Skotlandia dengan seluruh anggota Parlemen Skotlandia yang mengusulkan RUU untuk melaksanakan referendum kemerdekaan pada bulan November 2010 yang akhirnya dibatalkan hingga pemilihan selanjutnya pada tahun 2011. Aturan Baku yang telah disepakati dalam rencana undang-undang tahun 2010 (Draft Bill), tentang orang-orang yang berhak memberi suara dalam referendum Skotlandia antara lain : 1. Warga negara Britania Raya yang menetap di Skotlandia; 2. Warga 53 negara Persemakmuran lainnya yang menetap di Skotlandia; 3. Warga 27 negara Uni Eropa lainnya yang menetap di Skotlandia; 4. Anggota House of Lords yang menetap di Skotlandia; 5. Personel Service/Crown yang berdinas di Britania Raya atau luar negeri untuk Angkatan Bersenjata atau Pemerintah Kerajaan yang terdaftar untuk memberi suara di Skotlandia. Pemerintah Skotlandia berencana mengurangi usia pemilih referendum dari 18 ke 16 tahun sesuai kebijakan undang-undang yang akan mengurangi usia pemilih untuk semua pemilu di Skotlandia. umur 16 tahun merupakan usia kapasitas hukum di Skotlandia sejak pengesahan Age of Legal Capacity (Scotland) Act tahun 1991. Pasca Perjanjian Edinburgh antara pemerintah Skotlandia dan Britania Raya yang menurut undang-undang perpanjangan rentang usia sampai 16 dan 17 tahun secara resmi diajukan oleh Parlemen Skotlandia pada 18 September 2014. Komite referendum Skotlandia juga bekerja sama dengan organisasi pengamat internasional The Referendum International Observation Mission (RIOM). RIOM bertugas untuk mengamati proses referendum di Skotlandia dan menjamin referendum berlangsung secara bebas dan adil dan sesuai dengan kehendak pemilih tanpa adanya tekanan dari pemerintah Inggris sebagai negara yang bersekutu dengan Skotlandia. Tim pengawas RIOM dipimpin oleh Brad Smith, dalam referendum Skotlandia tim pengawas terdiri dari ketua referendum dan wakil ketua referendum ditambah dengan tiga (3) anggota pengamat referendum internasional dari negara New Zealand, Uruguay dan 512


Amerika Serikat. Anggota pengamat referendum merupakan perwakilan dari pejabat terpilih, pemimpin organisasi kemasyarakatan, Pemimpin partai politik, dan ahli teknis referendum. Dalam proses referendum, komite referendum Skotlandia bekerja sama dengan Jaksa Agung, Panitera dan Anggota Dewan. Komite referendum bekerja sama dengan Anggota Dewan Legislatif untuk membuat dan mengembangkan aturan mengenai proses referendum tersebut. Panitera di tunjuk oleh komite untuk mengelola semualogistikReferendum, mengeloladaftar pemilih, melakukanperekrutan danpelatihan petugas TPS, dan mengawasiproses pemungutan suara.Jaksa Agung bertugas pada saat proses penghitungan suara sebagai konsultan bagi komite referendum untuk memutuskan keabsahan dari suara pemilih. Pada tanggal 17 September 2014 petugas referendum bersama dengan pengawas internasional mendistribusikan logistik referendum untuk TPS di Skotlandia dan TPS Mobile (berjalan). Pemungutan suara dilakukan selama satu hari, tangga 18 September 2014 dan dibuka dari pukul 10.00 hingga 18.00. Terdapat empat lokasi TPS tetap, dua di Tengah Kota Inggris dan dua di Tengah Kota Skotlandia.2 Pada tanggal 11 Maret, Komite referendum mengadakan pemungutan suara di rumah sakit, panti jompo, dan penjara. Proses pemungutan suara di tempat khusus ini dilaksanakan sesuai dengan aturan referendum nomor 5. Tempat pemungutan suara di kota Inggris merupakan TPS tersibuk dalam proses referendum karena lebih dari 90% pemilih menetap di Inggris hal ini menyebabkan antrean pemilih menumpuk di TPS ini, rata-rata pemilih yang terdaftar di TPS Kota Inggris harus menunggu 20 menit hingga mendapatkan giliran memilih. Komite referendum Skotlandia mengizinkan warga skotlandia tersebut untuk memilih lokasi dan metode pemilihan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya suara ganda maka sesuai dengan aturan referendum nomor 5, komite referendum membuat aturan untuk memastikan bahwa tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Peraturan referendum nomor 5 berisi (dalam Arrangement and Rules for the Referendum on the Political Status of the Skotlandia No.5 Polling Arrangements diambil dari www.Scotlandia.gov.fk/assets/Arrangements-Rules-for-the-Referendumno.5.pdf ) : 1. Pemilih wajib diberitahukan akan tempat pemungutan suara dimana pemilih tersebut terdaftar sebelum 18 September 2014 2. Pemilih yang berhalangan hadir atau tidak dapat mengikuti pemilihan di TPS tempat pemilih tersebut terdaftar dapat menghubungi panitera untuk ditempatkan di lokasi pilihan mereka. 3. Selama proses referendum petugas referendum wajib memeriksa daftar relokasi pemilih untuk memastikan tidak ada pemilih ganda

513


4. Pemilih yang memutuskan untuk memilih bukan di TPS tempatnya terdaftar dan memilih TPS lain, jika namanya terdaftar dalam daftar re-alokasi maka pemilih tersebut berhak memilih tanpa melalui proses cross-check 5. Jika pemilih memutuskan untuk memilih bukan di TPS tempatnya terdaftar dan tidak masuk dalam daftar re-alokasi TPS maka petugas referendum wajib melakukan konfirmasi ke petugas TPS tempat pemilih tersebut terdaftar sebelum diijinkan untuk memilih 6. Pemilih yang telah memilih namanya akan di silangkan dengan pena hitam oleh petugas pemilihan 7. Pemilih yang tidak masuk dalam daftar re-alokasi namun telah memilih bukan di TPS tempatnya terdaftar akan dicoret dengan tinta merah, jika telah mendapat konfirmasi dari petugas referendum. Peserta terdaftar referendum yang diadakan di Skotlandia berjumlah 1.650 namun peserta yang mengikuti proses referendum berjumlah 1.517 sekitar 8% atau 135 orang dinyatakan tidak mau berpartisipasi dalam proses referendum tersebut. sebagaian besar dari 135 orang yang tidak mengikuti proses referendum merupakan warga Skotlandia yang berada diluar negeri dan tidak memanfaatkan pemilihan melalui jalur pos atau jalur proxy. Sedangkan persyaratan khusus untuk Skotlandia untuk dapat melepaskan diri dari Britania Raya adanya syarat geografis kembali pada sebelum menjadi satu dengan Britania Raya, kemampuan ekonomi dan hak atas sumber daya alam yang masuk dalam wilayah Skotlandia juga penggunaan mata uang Poundsterling.Mekanisme yang harus dipenuhi oleh Skotlandia dalam referendum kemerdekaan yaitu 50 % + 1 voting suara rakyat yang menginginkan untuk merdeka. Upaya Lobby Parlemen Skotlandia Upaya politik yang dilakukan oleh kaum nasionalias Skotlandia untuk melepaskan diri dari Britania Raya dimulai dengan dilakukannya referendum 1 (pertama) tahun 1979 yang menghasilkan kegagalan dalam upaya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Skotlandia untuk memiiki parlemen sendiri dimana jumlah suara yang mendukung pembentukan parlemen tersebut yang hanya menghasilkan 32.9 % suara. Hal ini dilanjutkan dengan lobby yang diakukakan oleh masyarakat Skotlandia 18 tahun kemudian yaitu referendum 2 (kedua) tahun 1997 yang menghasilkan berhasilnya dibentuk parlemen Skotlandia dan upaya untuk revitalisasi pajak yang menghasilkan 74.3 % untuk pembentukan parlemen Skotlandia dan 63.5 % untuk revitalisasi pajak. Permintaan untuk pembentukan Parlemen Skotlandia awalnya mulai berkembang luas sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, sebagian karena pemerintah Britania Raya dikendalikan oleh Partai Konservatif, sementara dari Skotlandia sendiri relatif sedikit anggota parlemen yang berasal dari kelompok Konservatif. Pasca tahun 1979 kekalahan referendum 1, kampanye untuk 514


mendukung dibentuknya Majelis Skotlandia dimulai sebagai gabungan dari kelompok-kelompok penekan bukan atas nama satu atau lebih partai yang ada, yang mengarah kepada kelompok konvensi Skotlandia antara lain berbagai organisasi seperti gereja-gereja di Skotlandia, partai politik dan perwakilan industri ikut ambil bagian. Penerbitan cetak biru untuk devolusi pada tahun 1995, Konvensi memberikan banyak dasar bagi struktur DPR. Devolusi terus menjadi bagian dari platform Partai Buruh yang pada Mei 1997, mengambil alih kekuasaan di bawah Tony Blair. Pada September 1997, referendum devolusi Skotlandia diajukan kepada pemilih Skotlandia dan dijamin mayoritas mendukung pembentukan delegasi Parlemen Skotlandia yang baru, dengan distribusi kekuasaan bervariasi di Edinburgh. Pemungutan suara pun diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 1999, dan pada tanggal 1 Juli tahun 1999 ditetapkan bahwa pusat pemerintahan Skotandia dipindahkan dari Westminster ke Parlemen baru. Sejak September 2004, rumah resmi dari Parlemen Skotlandia telah menjadi Gedung Parlemen Skotlandia yang baru , di daerah Holyrood of Edinburgh . Dirancang oleh arsitek Spanyol Enric Miralles, beberapa fitur utama dari kompleks bangunan termasuk berbentuk daun, cabang rumput beratap digabungkan menjadi taman yang berdekatan dan dinding bronjong terbentuk dari batu-batu dari bangunan sebelumnya. Dekorasi pada seluruh bangunan terdapat banyak motif yang berulang, sesuai dengan bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Skating Raeburn itu. Ratu Elizabeth II membuka gedung baru pada tanggal 9 Oktober 2004. Sehingga semenjak pada tahun 1999 Skotlandia memiliki beberapa kekuasaan legislative sendiri yang dulunya berada di bawah Pemerintahan Parlemen Britania Raya. Selain pembentukan kekuasaan legislatif (Holyrood), pembentukan Eksekutif Skotlandia telah memungkinkan pemerintah untuk memberikan dan bertanggung jawab terhadap sejumlah keterampilan dan tanggung jawab administratif. Pendukung kemerdekaan tetap percaya bahwa pembentukan parlemen dan eksekutif sendiri merupakan langkah menengah dalam proses yang akhirnya akan membuat status Skotlandia dipandang sebagai negara yang merdeka. Gerakan kemerdekaan meliput berbagai aliran politik. Jika anggota dari gerakan ini banyak yang merupakan aktivis Partai Republik, hal ini bukan tujuan dari kebijakan yang ingin menekankan Partai Nasional Skotlandia (SNP). Ini adalah sebagai lembaga yang melemparkan jaring lebar dan menempatkan konflik ideologis di balik prioritas yang kemerdekaan. Perwakilan proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari partai kecil yang tidak memiliki pandangan politik yang sama, tetapi yang memiliki keinginan kemerdekaan Skotlandia. Sejak pemilu 2007 , kaum nasionalis adalah di kepala Eksekutif Skotlandia, yang dipimpin oleh Alex Salmond . Mereka berjanji akanmengadakan referendum mengenai kemerdekaan Skotlandia. 515


Para pendukung gerakan kemerdekaan Skotlandia termasuk pihak-pihak berikut: 1. Partai Nasional Skotlandia 2. Partai Hijau Skotlandia 3. Partai Sosialis Skotlandia 4. Solidaritas 5. Partai Kemerdekaan Skotlandia Di antara para penentang gerakan kemerdekaan Skotlandia termasuk pihak-pihak berikut: 1. Partai Buruh 2. Partai Konservatif 3. Liberal Demokrat 4. Partai Unios Skotlandia Memang secara historis, Skotlandia merupakan sebuah negara merdeka dan berdaulat sampai tahun 1707, tetapi sejak King James I menjadi raja Inggris dan Irlandia tahun 1603, yang keduanya tergabung dalam Britania Raya sejak tanggal 1 Mei tahun 1707. Akan tetapi sekarang bangsa Scotlandia sebagiannya tidak menginginkan lagi di bawah Ratu Inggris dan Menteri Pertama Skotlandia, Alex Salmond merencanakan referendum kemerdekaan yang rencananya akan di selenggarakan tahun 2014. Dalam menganggapi rencana referendum kemerdekaan Skotlandia tersebut, PM. Britania Raya David Cameron coba meredamnya dengan suatu strategi dimana sekiranyapun referendum tersebut berhasil dilaksanakan maka hasilnyapun tetap bisa mempertahankan status quo. Namun strategi imperialis dalam upaya mempertahankan status quonya itu bisa di maklumi Alex Salmond, karenanya ia menolak usulan David Cameron yang menghendaki referendum dilaksanakan secepatnya. Karena sesuai dengan survey yang dilakukan oleh British Future, bahwa jika referendum kemerdekaan Skotlandia dilakukan sekarang ini maka Inggris akan tetap bisa mempertahankan status quonya karena 54 persen rakyat Skotlandia belum menginginkan kemerdekaan dari Inggrisdan hanya 29 persen saja yang menginginkan Skotlandia menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Menurut Menteri Pertama Skotlandia, Alex Salmond bahwa rencana referendum kemerdekaan yang akan dilaksanakan tahun 2014 bukan tanpa alasan tetapi waktu itu dinilai tepat karena bertepatan dengan peringatan kemenangan pasukan Skotlandia atas Inggris 7 abad lalu di pertempuran Bannockburn serta 3 abad Skotlandia bersama pemerintahan monarki konservatif Britania Raya.

516


Tindak Lanjut Pemerintah Skotlandia Terkait Keputusan Skotlandia Tetap Menjadi Bagian Britania Raya Pada Tahun 2014 Setelah referendum yang diadakan pada tahun 1997, dibentuklah badan legislatif devolutif bernama Parlemen Skotlandia pada tahun 1999. Parlemen ini memiliki kewenangan yang luas untuk menangani urusan-urusan dalam negeri Skotlandia yang tidak menjadi kewenangan Britania Raya. Pada Mei 2011, Partai Nasional Skotlandia menang secara mutlak sebagai kelompok mayoritas di parlemen dan kemudain mempelopori melaksanakan referendum kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014. Referendum itu berisi rencana Skotlandia memisahkan diri dengan Britania Raya. Berdasarkan hasil empat kai survey menjelang hari pemungutan suara menunjukkan 48% pemilih menginginkan merdeka dan 52 % ingin tetap bergabung. Pada survey kelima, perbedaan suaranya lebih tipis yaitu 49% banding 51 %. Pasca hasil resmi dari referendum telah di liris, hasilnya pun tidak menunjukan perbedaan yang signifikan dari hasil survey sebelumnya dan terkait kekalahan pihaknya dalam memisahkan Skotlandia dari Inggris Raya melalui referendum, menteri Besar Skotlandia Alex Salmond resmi mundur dari jabatannya Pernyataan Salmond dikeluarkan setelah hasil resmi penghitungan suara referendum menunjukkan jumlah pemilih yang menginginkan Skotlandia berdiri sebagai negara sendiri 10% lebih sedikit dibanding mereka yang ingin tetap bersama Inggris Raya.Kubu “No” memperoleh 2.001.926 suara, sedangkan 1.617.989 suara memilih “Yes” atau memisahkan diri. Selain mengundurkan diri sebagai Menteri Pertama, Alex Salmond juga menyatakan akan mundur sebagai ketua partai Scottish National Party (SNP) dalam konferensi tahunan bulan November 2014. Setelah partai mempunyai ketua baru, Salmond akan melepaskan jabatan sebagai menteri besar. Menanggapi kekalahan dalam referendum, Alex Salmond sebelumnya menyerukan persatuan dan berharap pemerintah pusat (Britania Raya) akan segera mewujudkan janji-janjinya untuk melimpahkan wewenang lebih besar kepada Skotlandia. Dengan adanya hasil referendum ini juga Britania Raya menjanjikan otonomi yang lebih luas kepada Skotlandia karena berdasarkan hasil referendum tersebut Skotlandia menolak berpisah dengan Inggris. Kesimpulan Upaya skotlandia untuk melepaskan diri dari Britania Raya di dasarkan pada gagasan bahwa Skotlandia, dengan hidup budayanya sendiri, sistem perbankan, hukum dan pendidikan yang terpisah dari orang-orang Inggris, akhirnya harus memisahkan diri dari Inggris dan berdiri sebagai negara berdauat seperti sebelum penyatuan dengan Britania Raya. Gerakan kemerdekaan sangat beragam, mulai dari mereka yang ingin serangkaian transisi menuju kemerdekaan dengan transfer kekuasaan bertahap serta mereka yang yang ingin akses langsung menjadi negara berdaulat sepenuhnya, tetapi 517


berdasarkan hasil referendum yang telah dilaksanakan di Skotlandia terkait keingginan yang di usung oleh kelompok nasionalis Skotlandia, jumlah warga yang tidak mendukung kemerdekaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah warga yang mendukung kemerdekaan. Sehingga kemenangan tipis suara masyarakat yang menoak melepaskan diri dari Britania Raya akhirnya menetapkan bahwa Skotlandia tetap menjadi bagian Britania Raya. Atas hasil referendum tersebut, Menteri Pertama Skotlandia, Alex Salmon mengundurkan diri dan menerima kekalahannya. Tetapi diharapkan pemerintah Britania Raya akan tetap memenuhi janji kepada masyarakan Skotlandia bahwa akan lebih memperhatikan rakyat Skotlandia dan memberikan pelimpahan wewenang lebih besar kepada Skotlandia dalam hal politik dan pemerintahan serta menjanjikan otonomi ekonomi yang lebih luas. Saran Dengan adanya hasil referendum atas Britania Raya dan Skotlandia yang tetap berada bersama bagian Negara perserikatan Britania Raya, maka diharapkan antara Britania Raya dan Skotlandia tidak ada perpecahan lagi dan harus segera memperbaiki system dan perekonomian yang lebih pro dengan rakyat, agar pemerintahan akan semakin baik. Daftar Pustaka Buku Hurst Hannum, Eileen Babbitt , Determination.Lexington Books.Hal. 168

2006.

Negotiating

Self-

James Halliday, 1990. Scotland, A Concise History, Gordon Wright Publishing, Edinburgh Kansil, 2000.Sistem Pemerintahan Indonesia, Penerbit Rineka Cipta Kavalam Madhava Panikkar, 1956 The principles and practice of diplomacy. Asia Publishing House Keay, J. & Keay, J. 1994 Collins Encyclopaedia of Scotland. London. Harper Collins Mas’oed, Mohtar, 1994, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta,LP3ES Perwita, Anak Agung, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

518


Richard Weird 2011, "Principles for Economic Regulation". Department for Business, Innovation & Skills. Harvard Rudi, May, 2001 Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional, Jakarta, PT. Binarupa Aksara S.L., Roy. 1991 Diplomasi, Jakarta: Rajawali Sumarsono, dkk. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama Thomas M. Magstadt, Understanding Politics 2012 273-82 Belmont: Cengage Learning Whitaker's Almanack, 1991, London. J. Whitaker and Sons. Jurnal Cavanagh, Michael (2001) The Campaigns for a Scottish Parliament. University of Strathclyde.diakses 12 September 2014 G. Walker 2010, Journal of British Studies,"Scotland, Northern Ireland, and Devolution, 1945–1979", , vol. 39, pp. 124 & 133 Taylor, Brian (1 June 1998). "Talking Politics: The West Lothian Question".BBC News. Diakses 2 Desember 2013 John Hames (8 April 1999) "Scotland's Parliament – powers and structures". BBC News..Diakses 2 Desember 2013. Laporan IMF Chavez "United Kingdom". International Monetary Fund. Diakses 1 September 2014 Laporan IMF Chavez-Dreyfuss, Gertrude (1 April 2008). "Global reserves, dollar share up at end of 2007-IMF". Reuters. Diakses 21 September 2014. Laporan Statistik "Index of Services (experimental)". Office for National Statistics. 26 April 2006. Diakses 01 September 2014 Internet Andrew Marr 2013“ Scotreferendum “ www.heraldscotland.com/politics/political-news/scotlands-future-will-bein-scotlands-hands.17666615 diakses 15 Mei 2014 Encliclopedi Britania Raya www.britannica.com/EBchecked/topic/614670/Actof-Union diakses 25 Mei 2014 Ian Hamilton QC http://nationalcollective.com/about-us/ diakses 25 Mei 2014

519


Pemerintah Skotlandia “ Publication of referendum” www.scotland.gov.uk/Publications/2013/11/9348/0 diakses 25 Mei 2014 Pemerintah Skotlandia “Case For Independen“ www.scotland.gov.uk/Publications/2013/11/9348/5 diakses 25 Mei 2014 Rebecca Derr .2013. “Stop Nuclrear” www.scotland.gov.uk/Publications/2013/11/9348/5 diakses 25 Mei 2014 The benefits - Yes Scotland".www.yesscotland.gov diakses 25 Mei 2014 The Economist diambil dari http://www.economist.com/node/21551493 diakses pada tanggal 11 September 2014 Kerajaan Serikat Britania Raya terdapat di http://nadyasilmy.wordpress.com/2012/06/28/analysis-bersatunyascotlandia-dan-inggris-2/ diakses 15 September 2014 Black, Andrew (21 March 2013). "Scottish independence: Referendum to be held on 18 September, 2014". London: BBC News. Diakses 21 March 2014 Alasan penyatuan Inggris dan Skotlandia tahun 1707 terdapat di http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/akankah-skotlandia-tetapbersama-inggris di akses 23 September 2014

520

UPAYA SKOTLANDIA UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI BRITANIA RAYA. Pebriani Dostahi Simarmata 1

Recommend Documents