UPAYA KADIPORA DAN PEKAPONTREN TERHADAP MUTU DINIYAH DI CIANJUR MASPUROH STIT As-Shiddiqin Cianjur, Jl. KH. A. Sujai KM 09 Cilaku-Cianjur
[email protected] ABSTRAK Wajib Belajar Pendidikan Diniyah adalah Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengikuti pendidikan keagamaan di lembaga pendidikan diniyah, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agama dan akhlaq mulia sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya wajib belajar pendidikan dasar”. Dalam Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2012 menekankan dan mewajibkan setiap warga masyarakat Cianjur yang usianya setingkat sekolah dasar (SD) untuk mengikuti pendidikan Dininyah”. Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: Pertama, mengetahui landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis tentang pemberdayaan mutu lembaga Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di Kabupaten Cianjur. Kedua, mengetahui upaya Kadipora dan Pekapontren dalam memlaksanakan mutu Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di kabupaten Cianjur. Ketiga, mengetahui program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kadipora, Pekapontren dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan Peraturan Bupati nomor 18 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Hasil analisis dan pengolahan data yang didapatkan dari penelitian tentang “ pemberdayaan mutu diniyah takmiliyah awwaliyah di kabupaten Cianjur, hasil penelitian dalam hal program dan langkah-langkan pelaksanaan pemberdayaan menunjukan adanya perkembangan dan kemajuan kearah yang lebih baik, namun masih ada program yang masih harus ditingkatkan terutama dalam hal pembiayaan, dengan kata lain bahwa hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian menunjukan nilai Baik dibandingkan dengan sebelum diterbitkannya Perbup Nomor18 ABSTRAC Compulsory education is Diniyah Education Program organized by the Government to follow the religious education in educational institutions diniyah, in order to optimize the implementation of religious education and noble morality as an integral part to realize the success of compulsory education ". In the decree number 18 of 2012 stressed and obliging every citizen whose age Cianjur elementary school (SD) to participate in education Dininyah. This study aimed to achieve the following objectives: First, know the foundation of philosophical, sociological, and legal empowerment Diniyah Takmiliyah Awwaliyah quality of institutions in Cianjur. Secondly, knowing the effort Kadipora and Pekapontren in quality memlaksanakan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah in Cianjur district. Third, know the programs of activities carried out by Kadipora, Pekapontren and the Department of Education and Culture in implementing the decree number 18 of 2012. his study aimed to achieve the following objectives: First, know the foundation of philosophical, sociological, and legal empowerment Diniyah Takmiliyah Awwaliyah quality of institutions in Cianjur. Secondly, knowing the effort Kadipora and Pekapontren in quality memlaksanakan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah in Cianjur district. Third, know the programs of activities carried out by Kadipora, Pekapontren and the Department of Education and Culture in implementing the decree number 18 of 2012.
KATA KUNCI Kadipora, Pekapontren, Mutu dan Diniyah
PENDAHULUAN
Tujuan
pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”; bahawa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung dengan pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan pendidikan diniyah. Dalam kata lain yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Akhir-akhir ini pemerintah baik pusat maupun daerah sudah mulai melirik dan memperhatikan diniyah, dengan terbitnya berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah diantaranya: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan keagamaan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar; Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentng Pendidikan luar sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000, Tentang kewenangan Pemerintah provinsi sebagai Daerah Otonomi; Pelaturan Mentri Agama Nomor 63 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah Diniyah. Keputusan Mentri Agama Nomor 18 Tahun 1985 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001; Keputusan Mentri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah; Bagian kelima pasal 7 ayat 1 samapai dengan 4 Bidang pendidikan; Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006 tentang pemberdayaan Pendidikan Diniyah., yang telah direvisi menjadi Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Dan Pendidikan Al-Qur’an. Memperhatikan landasan yuridis diatas mempertegas bahwa Diniyah Takmiliyah adalah menunjukan adanya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya,Diniyah Takmiliyah Awwaliyah adalah salah satu lembaga yang legal dalam penyelenggaraan sudah seharusnya kita bersama-sama mendukung dan memperhatikan kemajuan dan keberlangsungan pendidikan Diniyah tersebut dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab bersama, baik pribadi, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan para pengelola dan pelaksana lembaga diniyah khususnya. Pendidikan diniyah yang akhir-akhir ini menggambarkan adanya upaya perbaikan dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Cianjur, yaitu diterbitkannya kebijakan pemerintah yakni Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12, Tahun 2006, tentang
Pemberdayaan Pendidikan Diniyah, dan sekarang sudah menjadi Peraturan Daerah. Isi dari Peraturan Daerah tersebut dalam Bab I pasal 2 Nomor 19, berbunyi: Wajib Belajar Pendidikan Diniyah adalah Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengikuti pendidikan keagamaan di lembaga pendidikan diniyah, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agama dan akhlaq mulia sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya wajib belajar pendidikan dasar”. Dalam Peraturan Daerah ini menekankan dan diwajibkannya setiap warga masyarakat Cianjur yang usianya setingkat sekolah dasar (SD) untuk mengikuti pendidikan Dininyah”. Manfa’at terbitnya Perbup mulai adanya perhatian pada Madrasah Diniyah Awwaliyah baik dari Pemerintah daerah yakni Kantor Keagamaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadipora) maupun Kementrian Agama, Kantor Seksi Pendidikan Keagamaan da Pondok Pesantren (P.K.Pontren), ditambah Dengan Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dari ketiga lembaga tesebut,bekerja sama/ bermitra kerja dengan Organisasi Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (MK2MD) sebagai kepanjangan tangan ketiga lembaga tersebut, sehingga jumlah Madrasah Diniyah semakin menjamur di semua wilayah, bahkan disatu kecamatan berdiri sampai dengan 60 lembaga Madrasah Diniyah, keberadaan tersebut tidak lantas serta merta meningkat lebih cepat, cenderung lamban, karena fluktuasi politik yakni pergantian kepemimpinan dikalangan birokrasi (Bupati). Semula berbagai kegiatan keagamaan semarak dan gebyar, namun sekitar tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 , melemah dan cenderung jalan ditempat, Madrasahmadrasah yang sudah terbentuk dan terakomodir mulai berkurang, santrinya mulai pindah haluan yang asalnya rajin bersekolah, mulai bermalas-malasan terkadang ada yang menjadi pecandu game, Face Book, internet, karena masyarakat pada umumnya belum merasakan manfaat adanya Diniyah Takmiliyah, dan kurang konsistennya pemerintah terhadap panismen yang disanksikan, seperti tidak tegasnya aturan wajib belajar diniyah awwaliyah, misalnya setiap siswa diwajibkan mengikuti pendidikan diniyah, dan yang tidak memiliki ijazah diniyah tidak bisa diterima di sekolah menengah baik negeri maupun suwasta. Tumpuan terhadap Madrasah Diniyah ini, juga didasarkan kepada beberapa hal. Pertama. Terdapat sejumlah indikasi kemunduran penyelenggaraan program pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah formal; baik kekurangan waktu, efektifitas, metode maupun materi (Ahmad Tafsir,1995:2). Padahal, pendidikan agama harus tetap hidup sebagai kebutuhan hakiki bagi terbentuknya masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Kedua. Mengingat tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah Untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat,berilmu,cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketiga. Gejala kemerosotan moral bangsa dalam berbagai strata sosial; seperti korupsi, kolusi, nepotisme, tawuran anatar pelajar, permusuhan antar kampung, terlibat NII. Pembunuhan dimana-mana, banyak pejabat yang lupa tanggung jawab, mewabahnya penyakit hilang rasa malu, gontok-gontokan, para pelajar terjerat narkoba, mewabahnya seks bebas di luar nikah, dan hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua sehingga
ada beberapa kasus terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya sediri. Dan masih banyak hal-hal yang belum terungkap saking kompleknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan yang lebih mengagetkan ternyata masih banyaknya para penjabat, siswa bahkan guru yang mengajar siswa-siswinya masih belum bisa membaca Al-Qur’an dengan benar, mungkin kemerosotan akhlak dan terpuruknya kehidupan masyarakat Indonesia ini dikarena melupakan dan meninggalkan kitabnya yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu perlu lahirnya generasi bangsa yang memiliki moral dan mentalitas yang kuat, yang dibangun melalui pembinaan keagamaan di pendidikan diniyah takmiliyah. Upaya pemerintah dan tenaga pendidik di Diniyah Takmiliah Awwaliyyah, dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat, terutama dalam hal membentuk karakter bangsa yang agamis dan memiliki kecerdaan spiritual dan emosional yang matang. Semakin merosotnya nilai moral, rusaknya akhlak remaja juga kehidupan yang mengiblat ke barat-baratan itu tidak bisa lagi dianggap remeh dihawatirkan akan melekat dan menjadi watak bangsa kita. Oleh karena itu untuk mengatasi realita yang ada dan mencari jalan keluar, maka sebaiknya kita bersama-sama arahkan anak bangsa ini kejalan yang benar. Jangan ada lagi anak usia sekolah dasar banyak yang terjebak dengan permaianan yang merusak akhak dan moral mereka. Seperti kecanduan main game dari internet, main facebookan yang akhirnya membentuk prilaku dan akhlak yang menyimpang dari yang seharusnya. HASIL KAJIAN Pendidikan diniyah Takmiliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan pesantren yang wajib dipelihara dan dipertahankan keberadaannya karena lembaga ini telah terbukti mampu mencetak para kiai/ulama, asatidz, dan sejenisnya. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006, tentang pemberdayaan Madrasah Diniyah merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang, karena PP tersebut telah mengakomodir keberadaan pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana para pengasuh pesantren dan pengelola pendidikan diniyah secara arif dalam merespons pemberlakuan PP tersebut. Standardisasi pendidikan madrasah diniyah merupakan salah satu solusi dan alternative yang harus dilakukan. Apapun bentuk atau pola standardisasi pendidikan madrasah diniyah yang akan diberlakukan, harus memperhatikan tiga pilar utama, sebagai berikut; Pertama, pilar filosofis merupakan pilar yang dijadikan pijakan bahwa Madrasah Diniyah di kabupaten Cianjur adalah merupakan gambaran kepribadian para pendiri/para tokoh atau cikal bakal kota Cianjur yang di dirikan oleh Dalem Cikundul yang bernama asli Rd. Jayasasana atau R.A.Wiratanu I adalah Bupati Cianjur yang pertama. Rd. Jayasasana merupakan seorang figur Ulama besar yang sangat disegani, hingga memperoleh julukan Dalem Cikundul, karena keberadaannya di Kp.Majalaya Cijagang Cikalong kulon, terletak dipinggir Sungai Cikundul. Kecerdasan dan sikapnya yang arif dan bijaksana, membuat kepribadiannya mudah dikenal oleh warga masyarakat di daerah-daerah sekitar wilayah Cianjur. Namanya terus mewangi mengharumkan tatr Parahiyangan, samba terus berdakwah menyebarkan agama Islam, kesejahteraan kebersamaan warga masyrakat Cianjur semakin meningkat, hingga akhirnya Sultan Cirebon memberinya gelar R.A.Wiratanu I.
dan mendapatkan julukan dalem Ciakundul sebagai pemimpin pertama diseluruh Negeri cianjur pada saat itu juga mendapat julukan Dalem Mandiri. Belajar Agama Islam adalah Fardu A’in terutama dalam pengamalannya maka masyarakat Cianjur dari masa lalu belajar Agama itu merupakan hal yang sudah ditanamkan oleh para leluhur sehingga saat ini Madrasah Diniyah tetap menjadi ciri kepribadian masyarakat Cianjur. Diniyah Takmiliyah Awwaliyah suatu lembaga yang harus dipertahankan sebagai lembaga pendidkan tafaqquh fiddin melalui sumber pembelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita, dan simbol keagungan dari pondok pesantren di Kabupaten Cianjur. Kedua, pilar sosiologis adalah pilar yang dijadikan dasar pemikiran bahwa madrasah diniyah di kabupaten Cianjur merupakan suatu kebudayaan yang sudah melekat dari masa lalu yang masyarakatnya memiliki julukan kota santri yang berkepribadian warga Cianjur Kamashur, berbudi luhur, akur jeng batur, silih asah silih asih silih asuh , someah hade ka semah. memiliki tiga pilar utama, yakni menjadikan pribadi-pribadi muslim yang berakhlakul karimah, membentuk keluarga yang sakinah, dan membentuk masyarakat yang marhamah, penuh kasih dan damai. Diniyah tidak berada dalam ruang kosong (vacuum space), tetapi ia bagian dari sistem sosial yang lebih luas untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakatnya. Pilar ini memerlukan refleksi secara mendalamn agar eksistensi madrasah diniyah tidak sekadar sebagai pelengkap (supplement), tetapi diharapkan madrasah diniyah menjadi pilihan utama (primer) bagi masyarakat di mana pada saatnya madrasah diniyah ini setara kualitasnya dengan satuan pendidikan lainnya. Terakhir, pilar yuridis merupakan pilar yang harus mendapat perhatian bahwa pendidikan di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional. Artinya, jenis dan satuan pendidikan apapun harus tunduk pada regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang, peratutan dan keputusan pemerintah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentan Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43); Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan keagamaan; Undangundang Nomor 39 Tahun 2008, Tentang kementrian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara nomor 3412); Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentng Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000, Tentang kewenangan Pemerintah provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 34 tambahan, lembaran Negara nomor 39520; Pelaturan Mentri Agama Nomor 63 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Madrasah Diniyah; Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6487/U/1992. Keputusan Mentri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama kabupaten/kota Peraturan Pemeriuntah Nomor 55, dan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006, tentang pemberdayaan Madrasah Diniyah, ini merupakan salah satu pijakan yuridis yang mengatur tentang keberadaan pendidikan madrasah diniyah formal dan pondok pesantren.
Dengan ketiga pilar di atas, pendidikan madrasah diniyah di satu pihak akan mampu mempertahankan watak aslinya (salafi) sebagai tafaqquh fiddin dan mampu mengakomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan. Kesatu;Di masa depan, pengelolaan dan pelaksanaan madrasah diniyah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Kedua:Membentuk Badan Hukum Pendidikan yang berbentuk “Yayasan Pendidikan Madrasah Diniyah” yang didaftarkan “Notaris”. Ketiga:Menyusun jenjang pendidikan/satuan pendidikan: Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Diniyah Wustho dan Madrasah Diniyah Ulya Keempat: Secara bertahap, menyiapkan tenaga pengajar (guru) madrasah yang mempunyai kualitas minimal diploma empat/DIV atau Strata Satu (S1) bidang pendidikan sesuai mata pelajaran yang diajarkannya. Kelima :Diupayakan untuk mengetrapkan Draft Standard Kurikulum Madrasah Diniyah secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan UU 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Salah satu cita-cita nasional yang harus di perjuangkan oleh bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan Nasional. Masa depan bangsa Indonesia selain ditentukan oleh sumber daya alam juga sumber daya manusia yang cerdas berilmu, berkualitas serta berkepribadian baik. yaitu bagian dari misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita bersama, amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Allah menjelaskan dengan firman-Nya:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS.An-Nisa :4:59) Suparta, Herry Noer Aly,2002:3 Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kewajiban kita semua khususnya guru ialah keyakianan bahawa segala tindakan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional (professional judgemen) secara tepat. Pekerjaan guru dituntut kesungguhan dalam berbagai hal. Karenanya posisi seorang ( pekerja pendidikan) atau orang yang disebut pendidik, pekerjaannya ini patut mendapat pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh pula. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional yang menyebut bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Karel A.Streenbrink,1991:41.Berdasakan amanat Undang-undang diatas jelaslah bahwa tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terutama aktivis pendidikan ( guru) adalah untuk mendidik dan membina anak-anak bangsa hingga menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan islam khususnya Madrasah Diniyah dengan istilah sekarang di sebut Diniyah Takmiliyah Awwaliyah. Secara historis memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, di Indonesia, pendidikan ini muncul dan berkembang sejalan dengan kemunculan agama islam, bahkan merupakan awal dari bentuk pelembagaan
pendidikan islam secar forrmal dan modern yang mengadaptasi sistem pendidikan lokal dan menyesuaikan dengan sistem pendidikan barat Proses moderenisasi dan adaptasi ini melahirkan sistem pendidikan madrasah yang besifat klasikal. (Dirjen Bimbaga Islam, depag RI, 1983). Pendidikan diniyah yang akhir-akhir ini menggambarkan adanya upaya perbaikan dari pemerintah. khususnya Kabupaten Cianjur, yaitu diterbitkannya kebijakan Peraturan Bupati No 12 tahun 2006, Tentang Pemberdayaan Madrasah Diniyah. Tertera dalam Bab I Pasal 1, ayat 8, yang berbunyi: pemberdayaan adalah rangkaian usaha aktif agar kondisi dan keberadaan Lembaga Pendidikan Diniyah makin kukuh dan berkembang sehingga hal itu berperan positif dalam pengembangan nasional dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman. Maksud dan tujuan di terbitkannya Peraturan Bupati No 12 tahun 2006 , yaitu tertuang dalam Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Maksud dilakukan pemberdayaan pendidikan diniyah adalah untuk meningkatkan peranan lembaga pendidikan diniyah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan nasional, kelangsungan pembangunan dan implementasi masyarakat berakhlakul karimah. (2) Tujuan pemberdayaan pendidikan diniyah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berwawasan keislaman demi terbentuknya keluarga sakinah masyarakat marhamah, bangsa dan Negara yang diridlai Allah SWT. Uapaya dalam arti bahasa yaitu usaha, yang mengandung arti suatu usaha / langkah-langkah / strategi demi tercapainya suatu tujuan yang hendak dilakukan, baik oleh perorangan maupun kelompok. Upaya yang lakukan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2006, sudah jelas dan terarah, namun belum optimal dalam perealisasiannya. Walau demikian masih tetap berharap semoga perhatin pemerintah masih serius memberdayakan pendidikan diniyah ini. Keterbatasan baik dalam aspek tenaga pendidik, kurikulum, manjemen maupun sarana dan prasarana tersebut itu sangat terkait dengan fluktuasi, motivasi dan pasang- surutnya kondisi sosial, politik, ekonomi serta daya dukung masyarakat lainya. Oleh karena itu, kelangsungan dan kemanjuan Madrasah Diniyah sangat tergantung pada kelanjutan partisipasi dan kepedulian masyarakat yang ada di sekitarnya. Istilah mutu berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan menurut bahasa Inggris mutu itu adalah Quality (kualitas). Pengertian mutu adalah baik-buruk sesuatu atau kualitas suatu benda, sementara mutu menurut Sallis diartikan sebagai sesuatu yang masih berusaha terus ditingkatkan. Demikian pula, mutu produk pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan produk pendidikan. Sehingga menghasilkan nilai tambahan terhadap komponen sesuai dengan norma atau standar yang berlaku. Sejalan dengan pandangan Salis tersebut diatas, Green Wood (1994: 49), juga menyampaikan yang kemudian dikutip oleh Dede Resyada bahwa kualitas atau mutu itu tiada lain adalah terpenuhinya permintaan pelanggan, tercapainya tujuan serta dapat menyenangkan pelanggan tersebut. Oleh karena itu, dapa dinyatakan meningkat baik apabila sejumlah pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman belajarnya secara optimal dapat ditampilkan dan akan berkurang ukurannya apabila terjadi reduksi dari kualitas penampilan unsur-unsur kemampuan dan ketrampilan itu. Jadi mutu adalah suatu kualitas atau baik buruknya suatu benda. Istilah pendidikan sama dengan paedagogie. Paedagogie berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata "PAIS", artinya anak, dan "AGAIN". diterjemahkan membimbing,
jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Secara terminologi definisi pendidikan (paedagogie) diartikan oleh paratokoh pendidikan, sebagai berikut : John Dewey :Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Langeveld Mendidik adalah mempengaruhi anak didik dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang didasari dan dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Hoogeveld Mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. SA. Bratanata dkk. Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. GBHN Pendidikan adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaannya sesuai yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Pada lembaga pendidikan perlu adanya proses belajar dan juga hasil belajar karena semua itu untuk mengetahui sampai sejauh mana proses belajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah suatu kegiatan belajar yang harus terus ditingkatkan dengan sadar, sengaja dan rasa tangung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak didik sehingga timbul interaksi dari keduannya, sehingga mencapai tujuan atau hasil yang diinginkannya. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian mutu pendidikan di atas tersebut, maka mutu suatu pendidikan pada dasarnya melihat dahulu penjabaran dari Dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional, karena pendidikan di Negara Indonesia sekarang ini mengacu pada sistem pendidikan secara nasional sehingga kualitas pendidikan dapat diketahui secara jelas. Tapi mengenai mutu pendidikan banyak sekali hal yang harus diperhatikan baik dari tujuan atau sistem pendidikan serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Partisipasi dan kepedulian masyarakat- sebagai community support terhadap Madrasah Diniyah, masih terasa belum ada perubahan bahkan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan, bukan hanya faktor sosial ekonomi masyarakat yang menurun akibat krisis ekonomi dan moral, melainkan juga terbawa arus oleh sistem pendidikan yang sentralistik dan bersifat top down (Darmono,2001:115) Sistem ini, sekalipun telah berkotribusi dalam memberikan arahan yang jelas dalam pembangunan, termasuk pendidikan , namun secara berangsur-angsur telah membentuk karakter dan mental ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Akhirnya, partisipasi, kreativitas dan inovasi masyarakat terhadap Madrasah Diniyah makin kurang. Persepektif diatas meniscayakan bahwa partisipasi dan kepedulian masyarakat sebagai tulang punggung pemberdayaan Madrasah Diniyah, perlu kembali ditumbuhkembangkan secara optimal agar keberadaan Madrasah Diniyah tetap menjadi tumpuan pembinaan kepribadian bangsa dan sandaran pembinaan agama islam di tengah masyarakat sekitarnya, terutama dalam mengisi waktu luang anak-anak usia sekolah
dengan kegiatan keagamaan yang bermuatan penambahan pengetahuan keislaman dan berbaggai benteng moralitasnya (Opik Taufikurrahman,2001:2). Tumpuan terhadap Madrasah Diniyah ini, juga didasarkan kepada beberapa hal. Pertama Terdapat sejumlah indikasi kemunduran penyelenggaraan program pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah formal; baik kekurangan waktu, efektifitas, metode maupun materi (Ahmad Tafsir,1995:2). Padahal, pendidikan agama harus tetap hidup sebagai kebutuhan hakiki bagi terbentuknya masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Kedua Mengingat tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah Untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat,berilmu,cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketiga Gejala kemerosotan moral bangsa dalam berbagai strata sosial; seperti korupsi, kolusi, nepotisme, tawuran anatar pelajar, permusuhan antar kampung, terlibat NII. Pembunuhan dimana-mana, banyak pejabat yang lupa tanggung jawab, mewabahnya penyakit hilang rasa malu, gontok-gontokan, para pelajar terjerat narkoba, mewabahnya seks bebas di luar nikah,dan hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua sehingga ada beberapa kasus terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya sediri. Masih banyak hal-hal yang belum terungkap saking kompleknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan yang lebih mengagetkan ternyata masih banyaknya para penjabat, siswa bahkan guru yang mengajar siswa-siswinya masih belum bisa membaca Al-Qur’an dengan benar, ternyata mungkin kemerosotan akhlak dan terpuruknya kehidupan masyarakat Indonesia ini mungkin karena melupakan bahkan sudah meninggalkan kitabnya yaitu Al-Qur’an. Oleh karena itu niscaya perlu lahirnya generasi bangsa yang memiliki moral yang kuat, yang dibangun melalui pembinaan keagamaan di madrsah Diniyah. Dari berbagai gejala dan berbagai permasalahan diatas tersebut mengimplikasikan bahwa bangsa indonesia khususnya di Cianjur memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian yang tidak semata-mata dibangun melalui sosialisasi nilai-nilai falsafah bangsa,tetapi harus diiringi oleh internalisasi dan implementasi nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan melalui Madrasah Diniyah yang kini di sebut Pendidikan Diniyah Takmiliyah, harus secepatnya diperhatikan dan menjadi sekala prioritas, yang memang keadaanya, kurang mendapatkan dukungan dan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Kareana kurangnya sarana dan prasarana perangkat dan penunjang lainya, maka sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraannya. Oleh karena itu perhatian khusus dan upaya yang tepat baik dari pemerintah, mayarakat dan dukungan parlemen secara bersama-sama memberantas ketidakberdayaan dan kemerosotan kualitas masyarakat, agar menjadi masyarakat yang Sehat, Sejahtera berbudi luhur dan berakhlakul Mulia. Allah berfirman dalam Q.S Yunus ayat 57- 58
Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". ( Q.S.Yunus:57,58) Dari keterangan diatas sudah sangat jelas bahwa segala penyakit terutama penyakit hati pasti bisa disembuhkan melainkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca al-Qur’an. Pemberdayaan Madrasah diniyah takmiliyah seyogyanya dipandang sebagai proses transformasi Pendidikan Islam dalam upaya merespon dinamika budaya lokal, nasional maupun global serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah, menurut maksum (1999:3), selain pada lingkup internal, juga tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan dan perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi,sosial dan budaya sebagai lingkungan eksternalnya. Dua lingkup pemberdayaan ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga karakter keislaman madrasah di satu sisi, dan mengembangkan relevansi dengan konteks perubahan dan kebutuhan yang tengah terjadi. Upaya seperti itu akan menggambarkan watak pemberdayaan madrasah sebagai lembaga pendidikan islam yang memiliki dua ciri pokok, yaitu: Pertama Tetap memiliki ciri khas, khususnya dalam pentadabburan bacaan Al-Qur’an yang selalu dilantunkan dan dibiasakan dalam kehidupan seahari-hari sehingga menjadi pembeda dari lembaga lainnya, Kedua Memiliki daya perubahan yang adaptif, antisipatif dan tranformatif seiring dengan kebutuhan ruang dan waktu (Syed Sajjad Huasin dan Syed Ali Ashraf, (1993:65) “.Daya dukung perubahan tersebut akan berhasil manakala penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah memiliki kepekaan dan kejelian dalam memenginterpretasikan situasai yang berkembang dan berubah.oleh karena itu, upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui kekayaan teoritik, strategi dan oprasionalisasi yang tepat (H.M.arifin,1995:6)”. Selain dukungan yang optimal dan kemampuan menginterpretasikan situasai, juga tertantang untuk mengevaluasi secara keritis komponen-komponen sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawawi (1993: 106) dan M.Arifin (1996: 144). Meliputi kurikulum, guru, sarana dan prasarana, pengelolaan dan lingkungan. Pemberdayaan Pendidikan
Diniyah Takmiliyah sangat penting dan relevan manakala disandingkan dengan konteks sosial-budaya dan sosial politik di Kabupaten Cianjur. Urgensi dan relevansi ini diarahkan minimal untuk memenuhi dua tuntutan dan kebutuhan, sebagai berikut: PertamaSebagai daya tahan - kekuatan seleksi dan daya inovasi terhadap sebagian dampak modernisasi dan globalisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, falsafah dan budaya masyarakat Cianjur. KeduaSebagai bagian institusi pencerdasan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat Cianjur dalam Otonomi Daerah. Lingkup pencerdasan dan pemberdayaan yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan budaya masyarakat Cianjur yang berlandaskan moral agama, atikan ke-Sunda-an, maju, cerdas. Sehat, sejahtera dan berakhlakul karimah.
PISAU PENELITIAN. Bodgan & Taiylor ( 1975 : 5) Metode dan Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. medefinisikan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistic (utuh). Sedangkan menurut Sugiyono (2006:15) bahwa metode penelitian kualitatif adalah: Penelitian deskriptif merupakan penelitian tingkat dasar yang berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2007:27). Sumanto (1995:8) menegaskan bahwa peneliatian deskriptif adalah:“ Kegiatan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau gagasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat perseorangan, lembaga dan sebagainya” Dalam hal ini fenomena yang diteliti adalah fenomena keagamaan dengan fokus pada pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang dilakukan oleh Kantor Kependidikan Olahraga dan Keagamaan (Kadipora), dibawah naungan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Kantor Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (P.K.Pontren) dibawah naungan Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten Cianjur. LOKASI PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Pemerintah Daerah, Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga (Kadipora) dan Kantor Kementrian Agama yaitu Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (P.K.Pontren) dan lembaga/ organisasi yang berkaitan yaitu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (FKDT) Kabupaten dan FKDT Kecamatan sekabupaten Cianjur.Subjek dalam penelitian ini adalah semua orang yang mampu memberikan informasi tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliah, Karena itu, subjek dalam penelitian akan berkembang searah dengan perkembangan informasi yang dibutuhkan (sanowballing).Secara khusus, subjek dalam penelitian ini meliputi para pejabat / staf kantor P.K.Pontren, Kadipora dan Ketua / staf
dari FKDT Kabupaten dan FKDT Kecamatan se-kabupaten Cianjur. Sedangkan objek dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari informasi tentang : Pertama: Kondisi objektif upaya pemberdayaan mutu Pendidikan Diniyah. Takmiliah yang dilakukan oleh Kadipora dan P.K Pontren di Kabupaten Cianjur. Kedua: Upaya dan langkah Kadipora, P.K.Pontren dan organisasi terkait terhadap pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takiliah di Kabupaten Cianjur. Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik yang merupakan langkah-langkah pengumpulan data secara bertahap, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama: Tahap persiapan. Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan berkenaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kedua:Tahap orientasi. Pada tahap ini dilakukan studi penjajakan dengan mengamati berbagai penomena yang berkaitan dengan upaya Kadipora dan P.K.Pontren, terhadap pemberdayaan mutu lembaga Pendidikan diniyah Takmiliah di Kabupaten Cianjur, dengan tujuan untuk emperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang maslaha yang hendak diteliti. Ketiga:Tahap eksplorasi. Dalam tahap ini focus lebih jelas, sehingga dapat dikumpulkan data yang lebih terarah dan lebih jelas, sehingga dapat dikumpulkan data yang lebih spesifik. Observasi dapat dilakukan kepada hal-hal yang dianggap ada hubungannya dengan penelitian. Wawancara juga tidak lagi umum dan terbuka, akan tetapi sudah lebih terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang menonjol dan penting yang diperoleh berdasarkan wawancara dan pada tahap pertama. Keempat:Tahap Pengecekan (member Check). Hasil pengamatan dan wawancara yang terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, diperbanyak dan dibagikan kepada responden yang bersangkutan untuk dibaca dan dinilai kesesuainnya dengan informasi yang diberikan masing-masing. Kesalahan dan kekeliruan kemudian dikoreksi. Tujuan dalam member chack ini adalah agar responden mengecek kebenaran laporan itu, agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya. PENGOLAHAN DATA . Sugiono (2006:335) Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasaikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, menace dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalm unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupu orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa analisis data kualitatif berlangsung selama pengumpulan data daripada setelah seslesai pengumpulan data Data yang telah dihimpun dan diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan.
Menurut Rahmadani 92008:44), analisis data yang didapat dari wawancara, observasi maupun analisis dokumen dapat menggunakan dua macam strategi, yaitu operational dan general strategy. Strategi umum (general) sangat bergantung pada asumsi-asumsi yang saling berkoreksi (correlative assumption) yang mendasari bidang yang akan diteliti. Dalam tahap ini data maslah penelitian yang muncul disinkrinisasikan kepada asumsiasumsi (teori-teori). Sedangkan strategi operasional bergantung kepada langkah-langkah pemerosesan data yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang paling sahih dan juga paling bisa dipercaya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modified analytic induction. Analisis ini merupakan pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data sekaligus sebagai cara untuk mengembangkan teori serta mengujinya. Langkah yang diawali dengan pengumpulan data dan mengujinya dengan tujuan untuk mengembangkan deskriftif yang meliputi seluruh kasus dari fenimena yang diteliti. Hasil yang diperoleh kemudian disinkronisasikan dengan teori-teori yang melandasi penelitian. Analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalm unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupu orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa analisis data kualitatif berlangsung selama pengumpulan data daripada setelah seslesai pengumpulan data (Sugiono:2006:336). Data yang telah dihimpun dan diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Menurut Rahmadani (2008:44), analisis data yang didapat dari wawancara, observasi maupun analisis dokumen dapat menggunakan dua macam strategi, yaitu operational dan general strategy. Strategi umum (general) sangat bergantung pada asumsi-asumsi yang saling berkoreksi (correlative assumption) yang mendasari bidang yang akan diteliti. Dalam tahap ini data maslah penelitian yang muncul disinkrinisasikan kepada asumsi-asumsi (teori-teori). Sedangkan strategi operasional bergantung kepada langkah-langkah pemerosesan data yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang paling sahih dan juga paling bisa dipercaya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modified analytic induction. Analisis ini merupakan pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data sekaligus sebagai cara untuk mengembangkan teori serta mengujinya. Langkah yang diawali dengan pengumpulan data dan mengujinya dengan tujuan untuk mengembangkan deskriftif yang meliputi seluruh kasus dari fenimena yang diteliti. Hasil yang diperoleh kemudian disinkronisasikan dengan teori-teori yang melandasi penelitian. SIMPULAN Dari hasil analisis dan pengolahan data, penulis menyimpulkan upaya Kadipora dan Pekapontren terhadap Pemberdayaan Kelembagaan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Cianjur, dari kelima dasar pemikiran yang diajukan pada tesis ini, yakni:
Pertama landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sangat baik dan menunjukan adanya kemajuan dalam menunjukan perhatian yang sama, demi terwujudnya pemberdayaan mutu diniyah takmiliyah yang lebih baik. Kedua bidang koordinasi, konsolidasi antara ketiga lembaga yakni, Pemda (Kadipora), Kemenag (Pekapontren), dan Dinas P&K, menunjukan kerjasama yang sangat baik, dan mencerminkan suatu gambaran antara lembaga satu dengan yang lainnya, memiliki tujuan dan harapan yang sama, yakni sama-sama berupaya dalam memberdayakan mutu lembaga diniyah takmiliyah awwaliyyah. Ketiga program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kadipora, Pekapontren dan lembaga terkait berupaya dalam pemberdayaan mutu lembaga Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di Kabupaten Cianjur, hasil analisis penulis dari beberapa data yang ditemuakan dalam penelitian, baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, maka penulis menyimpulkan bawa poin ketiga ini menunjukan masih banyaknya program yang harus ditingkatkan terutama dalam hal pemberdayaan, dibidang kesejahteraan baik guru maupun sarana dan prasarana diniyah takmiliyah yang masih sangat rendah. Keempat, langkah-langkah yang dilakukan ketiga lembaga di atas dalam memberdayakan mutu lembaga Diniyah Takmiliyah awwaliyah di Kabupaten Cianjur penulis memiliki asumsi dan pendapat bahwa hasil analisis dari berbagai tekhnik baik wawancara, observasi dan studi dokumentasi menunjukan prestasi yang sangat baik dan mencerminkan adanya upaya dan kerjasama yang solid antara lembaga yang satu dengan lainnya, sehingga terbitnya berbagai peraturan dan surat keputusan yang yang berpihak pada kemajuan dan pemberdayaan diniyah takmiliyah di Cianjur. Kelima faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam memberdayakan mutu lembaga Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah di Kabupaten Cianjur. Menurut analisis penulis, dari faktor pendukung dan penghambat, menunjukan banyaknya faktor penghambat dari pada factor pendukung maka penulis mengambil kesimpulan untuk menilai poin ini, bahwa dalam hal ini menunjukan masih sangat jauh dari harapan yang telah dicanangkan dalam perbup Nomor 12 Tahun 2006. Jadi hasil analisis dan pengolahan data yang didapatkan dari penelitian tentang “Upaya Kadipora dan Pekapontren dalam memberdayakan Mutu Lembaga Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di kabupaten Cianjur” masih harus ditingkatkan, secara prioritas dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya, terutama dalam menjalankan programprogran yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan guru Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di Cianjur ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian tentang upaya Kadipora, Pekapontren dan Dinas P&K dalam memberdayakan Mutu Kelembagaan Diniyah Takmiliyah di Cianjur, masih harus di tingkatkan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dari berbagai lembaga terkait dan masyarakat pada umumnnya.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Aziz Abdur Ra’uf Al-Hafidz, Pedoman Dauroh Al-Qur’an (Kajian Ilmu Tajwid disusun Secara Aplikatif), Dzilal Perrs. Jakarta. 2001. Abdul Rahman, Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, Jakarta, Dharma Bakti, 1979 Abdullah, Taufik. Ed. Agama dan Perubahan Sosial, Jakarta : CV. Rajawali, 1983
Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terjemahan oleh Muchtar Jahja dan Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007 _____, Filsafat Pendidikan Islami, Intehrasi,Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia, Bandung,Remaja Rosdakarya, 2010. Al jumbulati, Ali. 1994. Perbandingan Pendidikan Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta Ambar Jaya Beni.S. Model-model Pembelajaran Kreatif. Tinta Emas Publishing. Bandung. 2008 Arifin, HM., Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2000 Cecep Koiruddin, “Politik Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Baru”, Dalam, Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam,Bandung: Angkasa Bandung, 2003 Daradjat Zakiah (Dkk, Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985 __________Zakiah, dkk. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2001 __________ Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1996 Denny R. Natamihardja, Bunga rampai Dari Cianjur, Lembaga Kebudayaan Cianjur. 2006 _________ Natamihardja, Ngaguar Mamaos Cianjuran, Lembaga Kebudayaan Cianjur, 2009. Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung : BK UPI, 2008. Departemen Agama, Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997. ___________, Sejarah Perkembangan Madarsah, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998. __________, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pendidikan, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996 Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung : BK UPI, 2008 E. Nani Supriatna & Aki Dadan, “ Ngaguar Mamaos Cianjuran, Lembaga Kebudayaan Cianjur, 2008. Guru Besar dan Dosen. Pendalaman Materi Kompetensi Profesional Bahan Ajar. PLPG. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan. UIN Sunan Gunung Djati Bantung. 2008 Gunawan, Ary H, Sosiologi Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000 http://wasiat-jakarta.blogspot.com/2008/10/mengembangkan-pendidikan-diniyahdi.html diakses tanggal 13 Juli 2012, jam 09:12 http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/410 diakses tanggal 17 Juli 2012jam 21:40 http://pendis.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=330 http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren. diakses tanggal 26 Juli 2012 jam 8:30 PM http://husnirahim.blogspot.com http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2184192-pengertian-upayapreventif/#ixzz1sL6Sar4S Tgl 18 April 2012 jam 19:21
http://annisahidayat.wordpress.com/2010/05/05/peran-lingkungan-dalampenyelenggaraan-pendidikan-islam-2/ http://asep.students.uii.ac.id/2010/06/24/konsepsi-lingkungan-pendidikan-islam/ Haidar Putra Daulay, pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia,(Jakarta: Rineka Cipta,2009), h. 112 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, cet. 4 Hasyim, “SKB Tiga Menteri”, dalam Abuddin Nata, Kapita Selekta pendidikan Islam, Bandung:Angkasa bandung, 2003 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalimah,1999), h.155 Imam Suparno, Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial- Agama, Sebuah Pengantar, Bandung, PT.Remaja Rosdakaraya Cetakan ke dua. 2003. Ismail.SM. Huda Nurul. Khaliq Abdul. Paradigma Pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2001 Jamaluddin Idris, Kompilasi Pemikiran Pendidikan,Yogyakarta: Suluh Press, 2005 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. Ke-2., h Kementrian Agama, Kantor Wilayah Provinsi Jawa barat, Kurikulum Diniya Takmiliyah (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat, 2010. Made Pidarta. Managemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, ____________. Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Bercorak Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta 2007 Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 Maretin Van Bruinessen. Tarekat Naksabandiyah Di Indonesia. Bandung Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam Muhammad Ali. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta : Rineka Cipta, 2007 Muhaimin , Pengembangan Kurikulum Pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Mustofa.A, aly, Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999 Mulyasa,E., Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008 __________, Menjadi Guru Profesional ( Menciptakan Pembelajaran kreatif dan Menyenangkan), Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008. _________, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep,strategi, dan Implementasi Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006 Nana Syaodih S. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
Peraturan Bupati Revisi Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Qur’an
