Artikel PENGARUH KOORDINASI CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR OLEH Nana .R. Victoria NPM : L 23.010.15
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG 2012
Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dengan tujuan untuk mengetahui masalah Pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya pembuatan KTP selalu lamban tidak sesuai dengan harapan warga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori, yaitu metode yang mencoba menghubungkan dan menguji 2 variabel. Dalam penelitian ini Koordinasi oleh Camat selaku pimpinan sebagai salah satu variable yang dapat mempengaruhinya, untuk mempermudah dan memberi arah terhadap penganalisaan dan pembahasan penelitian, peneliti mengemukakan identifikasi masalah menjadi dua variable yaitu : Variabel bebas adalah Pengaruh Koordinasi oleh Camat Kecamatan Cianjur dimana indikator variabelnya meliputi : 1. Coercive Power (Kekuatan Koersif) 2. Legitimate Power (Kekuatan karena adanya pengesahan. 3. Expert Power (Kekuatan karena memiliki keahlian 4. Referent Power (Kekuatan karena memiliki suatu yang dikagumi. Sedangkan Variabel terikatnya adalah Efektivitas Pelayanan dengan indikatornya meliputi 1. Standar waktu yang ditetapkan 2. Hasil kerja yang telah dicapai. Penelitian ini adalah meneliti masalah pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur telah menyebabkan terjadinya ketidak stabilan pendudukan disebabkan lambannya pelayanan pembuatan KTP dan adanya KTP ganda sehingga pihak kecamatan melakukan Koordinasi Pelayanan Administrasi yang lebih efektif.
Peneliti juga menggunakan Analisis kualitatif yang mengacu pada pemikiran suprato yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna Sebagai acuan dalam perumusan hipotesis, maka dikemukan teori dari Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu: a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari obyeknya. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer berupa data langsung dari nara sumber yang berkaitan dengan pekerjaannya. 2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Camat, Kasie Pemerintahan dan Lurah Hasil penelitian menunjukan bahwa Besar Pengaruh Koordinasi Camat Cianjur Terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia, yang diterjemahkan sebagai manusia yang sehat, mandiri, beriman, berakhalak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Manusia berkualitas diharapkan mampu merealisasikan cita-citanya dalam membentuk masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kependudukan merupakan isu penting yang perlu ditangani secara serius, penanganan masalah kependudukan, merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi didukung dengan persebaran yang tidak merata menjadikan penanganan masalah kependudukan tidak semudah membalikan telapak tangan. Bidang kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintah yang menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan kependudukan. Dengan memperhatikan kewenangan yang telah dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepala Dinas Kependudukan dan pemerintah Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintah Kabupaten Cianjur lebih difokuskan kepada pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Cianjur.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian 1. Mengkaji dan menganalisis dimensi koordinator Camat yang berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Kecamatan di Cianjur Kabupaten Cianjur. 2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh kordinator Camat terhadap efektivitas pelayanan Tanda Penduduk pada Kantor Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini mencakup dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 1. Kegunaan teoritis berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintah dalam konteks kajian kepemimpinan dan efektivitas pelayanan 2. Kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kecamatan Cianjur dalam melaksanakan kepemimpinan dan efektivitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk. TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN
Kajian Pustaka Koordinasi Koordinasi pada hakekatnya merupakan salah satu fungsi manajemen
juga
berfungsi
dalam
perencanaan,
manajemen, menggerakan,
selain
fungsi
membimbing,
mengawasi,menempatkan karyawan dan memimpin karena itu koordinasidapat berarti melaksanakan kerangka kerja.
Menurut Hasibuan (1993: 181) menyebutkan sebagai berikut: “ koordinasi dapat diartian menggerakan segala usaha organisasi untuk melaksanakan usaha sebanyak mungkin atau koordinasi berarti juga usaha mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekembaran /rangkap atau kekosongan pekerjaan,orang- orang dan pekerjanya diselaraskan dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Syafrudin (1993:220) menyatakan sebagai berikut: Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerakan yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan mekanisme koordinasi dikemukakan Mintzberg dalam Suryawikarta (1995:10) sebagai berikut: 1. Penyesuaian bersama (Mutual Adjusment). Dalam hal ini komunikasi diwujudkan dengan proses komunikasi informal. 2. Supervisi Langsung (Direct Supervisi) Dalam hal ini komunikasi diwujudkan melalui seseorang yang berwenang member perintah atau intruksi kepada beberapa orang yang pekerjaannya saling terkait. 3. Pembakuan proses pelaksanaan pekerjaan dapat diwujudkan melalui pengkhususan proses-proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh orang- orang yang tugasnya saling terkait. 4. Pembakuan hasil (Standar dization of output) Dalam hal ini koordinasi dapat diwujudkan melalui spesifikasi atau pengkhususan hasil dari berbagai pekerjaan yang berbeda- beda. Efektivitas Pelayanan Publik Pengertian Efektivitas menurut John P. Kotter (1997: 49), adalah “keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.”Selanjutnya pendapat senada juga diungkapkan oleh Tjiptono (1996:34), ia mengutip pendapat Zeithalm dan Bitner yang mengatakan bahwa: “service quality is delivers of excellent of superior sevice, relative to customer satisfaction (kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan utama atau sempurna, sesuai dengan kepuasan
pelanggan).” Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kepuasan pelanggan seharusnya merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen dan bukan keinginan penyedia jasa (pemerintah), seperti dikemukakan oleh Osborn dan Gaebler, yang dialihbahasakan (Abdul Rosyid 1992:191), bahwa “Pemerinah sebagai pelayanan masyarakat haruslah lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan, bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi sendiri.” Sehingga yang menjadi ukuran penilaian kualitas pelayanan adalah sesuai tidaknya antara harapan dan persepsi pelanggan. Kerangka Pemikiran Kerangka pikiran yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori koordinasi, dan efektifitas dalam persepktif kepemimpinan manajemen. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dijelaskan secara kritis tentang kordinasi dalam pelayanan pembuatan KTP diKecamatan Cianjur. Kabupaten Cianjur. Sebagai landasan teoritis yang dijadikan landasan sebagai alat ukur untuk menganalisa masalah penelitian dan membangun kerangka pemikiran sebagaimana tersebut diatas merupakan batas-batas teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian, serta mengenai koordinasi yang dikemukakan Winardi (1993:181) mendifinisikan koordinasi sebagai berikut: Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang- bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan organisasi
Sehingga hubungan antara pemimpin dan mereka yang di pimpin bukanlah hubungan satu arah tetapi senantiasa harus terdapat adanya antar hubungan ( interaction ). Bahwa seorang
pemimpin harus dapat mempengaruhi kelompoknya, jelas apabila ia tidak mampu melakukan nya maka berarti tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik. Sehubungan dengan asumsi tersebut Winardi (2000:58), mengemukakan klasifikasi pengaruh kepemimpinan sebagai berikut: 1.Kekuatan Koersif ( Coercive power) 2.Kekuatan karena adanya pengesahan ( Legitimate power ) 3.Kekuatan karena memiliki suatu keahlian ( Expert power ) 4.Kekuatan karena memiliki suatu yang di kagumi ( Referent power ) Masih dalam Winardi (2000:58) Aspek – aspek penting yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah sebagai berikut : 1.Kepemimpinan itu ada kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang akan mengarahkan perilaku anggota – anggota organisasi. Isi keputusan sebaiknya bisa diikuti oleh anggota dan dapat membuat anggota merasa terpaksa tunduk kepada keputusan tersebut. 2.Kepemimpinan itu ada kaitannya dengan pengambilan prakarsa untuk bertindak. 3.Kepemimpinan itu di perlukan juga untuk mengarahkan tindakan atau interaksi yang muncul, termasuk pula kemampuan membujuk orang untuk ikut serta tindakan – tindakan tersebut. 4.Kepemimpinan itu menyangkut kemampuan atau proses mempengaruhi aktivitas atau perilaku orang lain. Sedangkan menjadi alat ukur efektivitas kerja penulis menggunakan Sondang P. Siagian (1995:151) sebagai berikut: a. Standar Waktu Yang telah ditetapkan b. Hasil Kerja yang telah dicapai. Dapat dipastikan bahwa kordinasi kepemimpinan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (publik), selalu berfokus kepada pencapaian layanan, sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menerapkan
prinsip menyiapkan kualitas pelayanan sebaik mungkin, perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja secara Optimal dan efektif.
Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis “ besarnya pengaruh koordinasi Camat terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cianjur ”.
METODE PENELITIAN Metode Penelitian Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif .
Desain Penelitian Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bandung dengan menjadikan stap pemda dan sampel data keadaan masyarakat miskin yang akam membuat perkembangan. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
VARIABEL
DIMENSI
INDIKATOR
1. Supervisi Langsung : Komunikasi diwujudkan melalui seseorang yang berwenang memberikan intruksi kepada beberapa orang yang pekerjaannya terkait.
Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan
1. Kesejahteraan masyarakat yaitu, adanya perubahan kesejahteraan masyarakat dari yang semula dikategirikan miskin menjadi sejahtera.
2.
Kemandirian Masyarakat yaitu adanya perubahan terhadap prilaku yang selalu mengandalkan segalasesuatunya kepada orang lain terutama kepada pemerintah menjadi mau berusaha sendiri dan merubah perananan masyarakat menjadi mitra.
3.
Tingkat kemiskinan yaitu berubahnya tingkat kemiskinan dilihat dari angka atau data yang
2. Proses Pelaksanaan : Mewujudkan program pemerintah
.
3. Strategis : Hasil pelatihan masyarakat.
pada
terdapat di pemerintah. 1. Standar waktu yang telah ditentukan 2. Hasil Kerja yang telah dicapai
1. Pencapai yang telah ditentukan . 2. Komitmen Pemerintah dalam memberantah kemiskinan. 1. Kesalahan petugas dalam pengolahan data. 2. Pencapaian hasil kerja dilapangan sesuai dengan kuantitas yang dilapangan.
Jenis dan Sumber Data Menurut Supranto (2000), sumber data yang diperoleh dalam penelitian yaitu: a) Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari obyeknya. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 3. Data primer berupa data langsung dari wawancara yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan 4. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait di Kabupaten Cianjur.
Metode Pengumpulan Data Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau persoalan. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan metode pengumpulan data: 1. Kuesioner Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner merupakan hal yang pokok untuk mengumpulkan data.
Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer. 2. Dokumentasi Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian
ini metode dokumentasi
yang
digunakan
untuk
memperoleh data berupa informasi tentang masyarakat miskin di Kabupaten Bandung.
3. Wawancara Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi dimana pencari data mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk menggali data yang diperlukan.
4. Observasi Observasi yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap segala fenomena yang ada hubungannya dengan kemiskinan dan kemudian dicatat guna melengkapi data yang diperoleh. Analisis Data 1. Analisis kualitatif Analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Mudrajad,2004).
Lokasi Penelitian 1. Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur 2. Perpustakaan Pemda Kabupaten Cianjur. Struktur Organisasi Kecamatan Dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka telah mendorong terjadi perubahan, baik secara struktual fungsional maupun kultural dalam berbagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat prinsipil menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut diperlukan pengaturan, terutama menyangkut kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas – tugas umum dan lain sebagainya pada kelembagaan di daerah. Untuk itu maka pemerintah Kabupaten Cianjur memandang perlu untuk menata kembali organisasi dan tata kerja pemerintahaan kecamatan yang diatur melalui keputusan Bupati Cianjur Nomor … tahun … tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur Struktur organisasi Kecamatan sebelumnya adalah terdiri dari Camat, Sekwilmat, Mantri Polisi, Kaur Kesra, \Kaur Pemerintah dan Kaur Pembangunan berubah menjadi Camat, Sekmat, Kasi Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pengendalian, Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pengembangan Potensi Pendapatan daerah, dan Kasi Informasi dan Kehumasan. organisasi dan tata kerja pemerintahan kecamatan Cianjur. Sebagai uraian tugas untuk tiap bagian sesuai dengan struktur organisasi yang ada adalah sebagai berikut :
1.
Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian kewenangan Bupati dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan.
2.
Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengkoordinasian pelayanan administrasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
3.
Seksi Perencanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.
4.
Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan Desa.
5.
Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis oprasional
dan koordinasi
pelaksanaan penyelenggaraan
pengendalian ketentraman dan ketertiban. 6. Seksi Pemeliharaan Sarana Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis oprasional serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan secara umum. 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis oprasional dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
8. Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional serta koordinasi pengembangan potensi pendapatan daerah. 9. Seksi Informasi dan Kehumasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan dan melaksanakan teknis operasional dan koordinasi dalam penyelenggaraan informasi dan kehumasan.
Jadwal Penelitian
KEGIATAN
WAKTU (BULANAN – TAHUN 2011-2012) OKT
NOV
OKT
JAN
1. Persiapan - Studi literatur
- Pra orientasi - Penyusun UP - Konsultasi / bimbingan - Seminar UP
X X X X X
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA Kebijakan Pemerintah
Komisi II DPR memantau sejumlah kendala dalam realisasi e-KTP, termasuk dugaan pungutan denda keterlambatan pengurusan e-KTP. Komisi II DPR akan memanggil Mendagri usai reses 13 Mei mendatang,mungkin pada masa sidang yang akan datang akan kita evaluasi secara keseluruhan secara maksimal. Mana yang sudah dan mana yang belum. termasuk juga kendalanya seperti bagaimana proses yang tercecer nanti kita minta Mendagri menjelaskan Komisi II DPR akan mempertanyakan pemungutan denda keterlambatan pengurusan e-KTP. Menteri menjelaskan denda seperti itu melanggar hukum."Keterlambatan tidak ada dendanya. Program kita tahun 2012 harus sudah selesai pendataan seluruh penduduk di Indonesia harus sudah ber e-KTP. Jadi posisinya saya tetap optimis karena masih bulan Mei dan sampai hari ini masih ada waktu cukup panjang,"sosialisasi Kemendagri menyangkut e-KTP memang sangat kurang. Banyak masyarakat yang takut kalau e-KTP kemudian mempersulit pengurusan administrasi kependudukan lainnya."Dikhawatirkan oleh kami adalah partisipasi masyarakat yang tidak mau mengambil e-KTP karena tidak paham keterkaitan dengan kepemilikan tanah, bangunan dan sebagainya.
Manfaat E-KTP
Manfaat kartu penduduk yang menggunakan metode baru ini, setiap warga hanya akan memiliki satu nomor induk kependudukan nasional (NIK). Nomor yang dimiliki warga akan mengkonversikan sejumlah kartu identitas seperti KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB dan paspor tujuan e-KTP ini cukup jelas, menertibkan data administrasi kependudukan. Saat mengurus akte kelahiran, nomor induk nasional akan diterbitkan dan dijadikan nomor induk sekolah bagi anak-
anak mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi," Di dalam e-KTP memang tidak terdapat nomor rekening dan demografi. Dalam kartu Inafis, Bekti menambahkan, ada demografi pemilik yang berisi nama, tempat tanggal lahir, golongan darah, agama, nama anak dan nama istri jika sudah berkeluarga kalau belum berkeluarga ada nama ayah dan ibu. Jadi pada saat bencana alam seperti tsunami, di mana semua dokumen hancur, yang ada hanya sidik jari jenazah,dengan sidik jari, bisa diketahui siapa identitas, termasuk data-data mengenai dia. "Akan menjelaskan punya tanah di mana. Semua administrasi kependudukan akan dijelaskan sistem ini dengan kartu Inafis, seseorang yang terkena tilang pun dendanya dapat dipotong secara langsung. "Bayar tilang jadi tidak perlu lagi di persidangan, tapi terdebet dari rekening yang ada di data kartu ini," mensosialisasikan perbedaan ktp elektronik terbaru, ada kelemahan Dinas kependudukan dan diketahui program ini merupakan konsep e-KTP saat ini sedang dalam tahap pembangunan di Indonesia. E-KTP digunakan di Indonesia untuk menggantikan ktp konvensional dengan menggunakan konsep Single Identity Number (SIN). Melalui e-KTP ini, maka setiap penduduk akn mempunyai satu nomor identitas untuk berbagai macam keperluan. eKTP dan keamanannya yang diambil KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).
Dampak Dari E-KTP
Proyek e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal – hal seperti menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi dan menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris),Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama,ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah disimpan dengan algoritma kriptografi tertentu,Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layar yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layar, tahap pembuatannya cukup banyak,
Pembahasan Peran Pemerintah Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
(Disdukcapil)
Kabupaten
Cianjur
mengungkapkan, pihaknya tak mengetahui banyak soal penyerahan peralatan penunjang e-KTP, sebab pemerintah pusat melalui konsorsium langsung mendrop semuanya ke tiap kecamatan."Ada 16 kecamatan tersebar di berbagai wilayah yang sudah menerima peralatan penunjang program e-KTP. Katanya, itu juga belum lengkap diperkirakan, pelaksanaan program e-KTP bisa mulai diluncurkan optimal sekitar Maret 2012. Karena semua peralatan penunjangnya bisa didistribusikan secara lengkap hingga akhir Februari ini ke semua kecamatanyang ada di Cianjur, kantor catatan sipil tidak mengetahui banyak mengenai proses rekrutmen koordinator pendampingan program e-KTP. Hampir semua pelaksanaan program ditangani langsung pemerintah pusat.,"Proses pendampingannya sudah dilaksanakan di tingkat pusat. Satu kecamatan ditempatkan satu orang koordinator pendamping yang mengatur mengenai teknis. Sedangkan di tingkat dinas ada dua orang pendamping sesuai dengan Pasalnya, dari 33 kecamatan yang sudah mengujicobakan e-KTP, lima di antaranya belum berjalan mulus karena terkendala belum tersedianya server dan gangguan akses jaringan internet. Sehingga belum maksimal.Pemkab Cianjur masih menunggu kiriman server untuk lima kecamatan itu dari pemerintah pusat. Sedangkan 28 kecamatan lainnya, semua piranti yang dipersiapkan untuk eKTP sudah terpasang lengkap dan siap dioperasikan."Uji coba itu sendiri dilakukan untuk antisipasi agar pada pelaksanaannya semua kendala bisa diminimalisas tidak menampik, sebagian kecamatan di wilayah selatan terkendala masalah akses jaringan internet. Untuk mengatasinya, sementara waktu mereka memanfaatkan akses internet di kecamatan tetangganya."Misalnya saja Kecamatan Cikadu. Akses jaringan internet di wilayah ini tidak
maksimal. Solusinya dilakukan dengan menggunakan akses internet di Kecamatan Cibinong, Pemkab Cianjur pun segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi medan dan jarak tempuh antarwilayah di Cianjur selatan dinilai sangat berat dan merepotkan bagi masyarakat kecil. Sedangkan pihak Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan, biaya pengadaan EKTP selanjutnya lebih rendah sebab hanya untuk blanko seharga Rp 16.000. dan target 172 juta, kami masih memikirkannya. Minggu ketiga setelah reses, kami akan bicarakan dengan DPR, apakah pengadaan blanko tetap dari dana APBN atau diserahkan ke APBD,”. Setelah diluncurkan satu minggu lalu, pelaksanaan e-KTP (elektronik-Kartu Tanda Penduduk) di Kabupaten Cianjur masih banyak kendala. Pasalnya, sebelum dilakukan untuk sekitar 1,9 juta wajib KTP, Hambatan dalam Penerapan e KTP Cianjur Secara umum program penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. sudah bisa berjalan, namun ada tiga kecamatan yang belum
berhasil
melaksanakannya,
karena
terkendala
pasokan
listrik
yang
tidak
mencukupi."Sejauh ini kami sudah melaksanakan program e-KTP di delapan kecamatan. Tinggal tiga kecamatan masih terkendala pasokan listrik. sepertinya kami tidak akan mampu menyelesaikan target dari pusat 100 hari kerja, hal ini disebabkan banyak terkendala baik dari teknis, maupun persiapan dari masing-masing kecamatan,"ungkapnya. Daya listrik yang dipergunakan untuk operasional semua alat program e-KTP, sebesar 700 mega watt. Sementara rata-rata kecamatan hanya memiliki daya listrik 300 mega watt. kendati begitu, hingga saat ini sudah ada 800 e-KTP berhasil diselesaikan Disdukcapil, berasal dari delapan kecamatan sePemda Kabupaten Cianjur.
Artikel PENGARUH KOORDINASI CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR
OLEH Nana .R. Victoria NPM : L 23.010.15
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG 2012
