DAERAH
LEMBARAN KABUPATEN CIANJUR
TAHUN
NOMOR 03
2OA7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR b.
NOMOR og TAHUN zooT TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAI\IN PEI\"YERAHAN DAN I-APORAI{ PENGGUNAAI\I BAIYTUAI\I KEUANGAI\ KEPADA PARTAI POLITIK
Mengingat : t.
2.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,
Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
Nomor z9 Tahun 2oo5 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 3. Politik, maka dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 4. huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Undang-Undang Nomor r4 Tahun tg5o tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 19So Nomor 43); 6. tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeiah (Lembaran Negara 'l'ahun 2oo3 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43t9);
5.
http://www.bphn.go.id/
r-;
10.
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun zoo4 Nomor rz6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4$8);
P
13.
L7.
18.
http://www.bphn.go.id/
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2oo7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2oo7 Nomor oz Seri D). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR dan BUPATI CIANJUR
MEMI.ITUSKAI\: Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN I.,APORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal r
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur.
S. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan
Bangsa
Kabupaten Cianjur.
6. Komisi Pemilihan Umum
Daerah, selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Partai Politik adalah partai politik tingkat kabupaten peserta Pemilihan Umum.
B. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan organisasi partai politik tersebut.
g.
Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2oo4.
ro. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat ' Daerah Kabupaten
Cianjur. http://www.bphn.go.id/
11. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Partai Politik adalah tim yang melakukan penelitian persyaratan administrasi bagi partai politik yang mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah. 12. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cianjur. BAB
II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal z
(r) Untuk
membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
(z) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2oo4.
(3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (z) diberikan setiap tahun anggaran.
BAB
III
BANTUAN KEUANGAN Pasal 3
(r) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada Pasal z diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2oo4.
(z) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (t) disesuaikan dengan keniampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 4
Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 5
(r)
Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
a.
Surat Keputusan Susunan Pengurus asli dari Dewan Pimpinan Partai Politik yang berwenang;
Fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang ' b. berwenang; i 't
http://www.bphn.go.id/
c. Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
yang bersangkutan;
d. e.
f.
Surat Keterangan Domisili atau Sekretariat Partai Politik yang bersangkutan; Surat Pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila pengurus partai politik yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar; Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap z (dua).
(z) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.
BAB V PENELITIAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 6
(r) Penelitian
dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
(z) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sedangkan anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
(g) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (z) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 7
Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (r) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 8
Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik. Pasal 9
Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal dilengkapi dengan persyaratan administrasi :
a.
8
harus
Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC/DPD Partai Politik; http://www.bphn.go.id/
b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk
c.
kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik dengan cap stempel partai politik; Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama, serta Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik sebagai pihak kedua. Pasal ro
Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran
II
Peraturan Daerah ini.
BAB VII T/,PORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal
(r)
rr
Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.
(z)
Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) disampaikan setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah.
(3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (z), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD. Pasal rz
Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (r) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. BAB
VIII
KETENTUAN I..AIN DAN PENUTUP Pasal r3
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor zz Tahun 2oo5 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan serta Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal r4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.
http://www.bphn.go.id/
Pasal rs
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di CianJur. pada tanggal 16 Juli zooT BUPATI CIANJUR,
Caplttd.-
TJETJEP MUCHTARSOLEH Diundangkan di Cianjur pnggal 16 Juli zoo7 RIS DAERAH,
ASUMITRT{ a Utama Muda
4Bo og2 11o
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN SERI D.
ZOOT
NOMOR O3
http://www.bphn.go.id/
LAMPIRAN
.I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHLIN 2oo7 TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN, PEI\TYERATIAN DAN I,APORAN PENGGUNAANI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BENTUK BEzuTA ACARA ERI KSAAN PE RSYARATAN ADMINISTRASI P EM DAN P ENELITIAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OO4
Nomor:
Pada han lnl
tanggal
..,,.r.?..r!...r........',rr.
a..r,.irr..rrrorr.r..r
bulan
tahun
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan tanggal ...-............... telah Keputusan Bupati Cianjur Nomor melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada yang diajukan oleh DPD/DPC partai politik tahun Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Partai politik dari Pemerintah Daerah yang didasarkan kepada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum - Rp ...' Tahun......... sebanyak.........x Rp.........
ini
Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan
dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Cianjur,
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1".
Ketua
()
Sekretaris
) (....
r r e..t.
r. t. r.
a
r t. e. r r r..
r..
r rt r r
(
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
6.
Anggota
(...rr.t.ee.r.r.eral..rr....rirr..t..
7.
Anggota
(.....
r...r
t...
\..........
(......o..r..
a.
a r.
r a r a ar
r.
r r r r r f ....r..r..
at
) )
t
r..r
li
)
)
r l !.
r..
) r.
r..
r a.
rr
r.r
r ! e r.tr
re.l
)
Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli zoo7 BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-
TJETJEP MUCHTAR SOLEH DiundEngkan di Cianjur ffi'ffi' ssal 16 Julizoo7 S DAERAH,
a Utama Muda IP, 4Bo og2 11o
http://www.bphn.go.id/
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN
2OO7
TENTANG
PEDOMAN PBNGAJUAN, PENYERAHAN DAN I.APORAN PENGGIJNAAI{ BANTUAI{ KEUANGAI\ KEPADA PARTAI POLITIK BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Nomor Pada hari
t.
:
ini ..........
bulan
tanggal
yang bertandatangan di bawah ini
Bupati Cianjur atau pejabat yang
..... tahun
:
ditunjuk
... selanjutnya disebut Pihak
Pertama.
2.
Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.
ini
menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan kepada DPDIDPC partai politik tahun sejumlah Rp keuangan kepada ....... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas ...... melalui rekening bank Partai Politik ........ Daerah
Dengan
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari l(as ......yang bersangkutan. diterima oleh DPD/DPC Partai Politik Daerah Pihak Kedua, DPD/DPC Ketua
Pihak Pertaffin, A.n. BUPATI CIANJUR
(.....dtr.r...r.r.r..e.t.......)
(...
r r.....r....r.
r. r..
rf .
e
r.....)
Bendahara,
(r.....t...1....rtr..r...r..t.r....)
Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli zoo7 BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-
TJETJEP MUCHTARSOLEH Diundangkan di Cianjur S DAERAH,
d--
SUMITRA tama Muda f"+Bo ogz 11o
http://www.bphn.go.id/
E--
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN
2OO7
TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAI\, PEIVYERAHAN DAN I.APORAN PENGGUNAAI\ BANTUAN KEUANGAI\ KEPADA PARTAI POLITIK BENTUK Id.PORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN l.
;
Nama Partai Politik NPWP Nomor Rek, Bank Alamat Jumlah Kursi Jumlah Dana
Kegiatan : Adm. danlatau Sekretariat Audit : Tgl ..,.. Bln .... ThI} ,,...
Pelaksanaan
Rp
Cianjur, Kepada: Yth. Bupati Cianjur
di
.IANJUR Bersama aqar berikut DerlKut sebasai
ini
disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
:
NO.
JENIS PENGELUARAN
JUMTAH UANG
KETERANGAN
I
2
3
4
Honorarium Uang lembur Administrasi umum
L. D
3.
7.
Langganan daya dan jasa Pos dan giro Pemeliharaan gedung Pemeliharaan data dan arsip
B.
Biaya perjalanan
4. 5.
6.
Komputer
9.
tik
.10.
Mesin
l,1.
Meubelair kantor
JUMI/,H Terbilang
Ketua DPD/DPC,
Bendahara,
t
U
:
(.....
f ...
f . r.
r..
r r.
t q....
t...
t)
(..
r.r.r..rr..
r r.
er.
eo.
rr........)
Telah diaudit Bawasda Kabupaten Ciatqur,
(..........rr.....!t..r............)
Qg,tstsn: Laporan Penggunaen Bantuan Keuangan Partai Politik di etes, dibuat di afos Kop Suraf Psrtai Politik. Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 16 Juli zooT BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.http://www.bphn.go.id/
Diundangkan di Cianiur pada tanggal 16 Juli zoo7
ASUMITRA lJtama Muda 4Bo ogz 1ro BARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN zooT NOMOR o3 SERI D.
http://www.bphn.go.id/
