Mata Kuliah Kode MK SKS DOSEN
: : : :
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut M10B.111 3 (2(2-1) Syawaludin Alisyahbana Harahap, Harahap, S.Pi S.Pi., ., MSc MSc..
DASAR-DASAR DASARPENGELOLAAN PESISIR
UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
SUB POKOK BAHASAN DEFINISI DAN BATASAN WILAYAH PESISIR PENTINGNYA KAWASAN PESISIR PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR INISIATIF PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR YANG TERPADU
DEFINISI DAN PENGERTIAN WILAYAH PESISIR (Dahuri, Dahuri, et.al., 1996)
“Kawasan peralihan antara ekosistem laut dan darat” darat ” BATAS KE ARAH DARAT : 1. Ekologis : Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses--proses kelautan proses kelautan,, seperti pasang surut surut,, interusi air laut,, dll laut dll.. 2. Administratif : Batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dst.. dari garis pantai) dst pantai) 3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.. pesisir • Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan disini memberikan dampak di kawasan pesisir.. pesisir • Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove mangrove..
Lanjutan... Lanjutan ...
BATAS KE ARAH LAUT : 1. Ekologis : Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses--proses alamiah di darat (aliran air sungai, proses sungai, run off off,, aliran air tanah, tanah, dll dll..), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar pencemar,, sedimen, sedimen, dll dll)); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (continental shelf) shelf). 2. Administratif : 4 mil, 12 mil, dst. dst., dari garis pantai ke arah laut laut.. 3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.. pesisir • Pencemaran dan sedimentasi sedimentasi:: suatu kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat. darat. • Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove, seperti bahan organik (detritus) yang berasal dari mangrove. mangrove.
Definisi dan Batas Wilayah Pesisir
SHELF SEA
NEARSHORE WATERS
EDGE ZONE
ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME
ESTUARY
BALTMARSH
NEARSHORE
DURES
SHORE LINE
RIVER BASIN
SHELF
SHELF
LOWLAND
SEA / OCEAN INTERFACE
LAND / SEA INTERFACE
UPLAND
OPEN OCEAN
COASTAL ZONE
INNER SHELF
OUTER SHELF
CONTINENTAL SHELF
Batasan Wilayah Pesisir (Pernetta dan Milliman, 1995)
SHELF BREAK
CONTINENTAL INTERIOR
CONTINENTAL SLOPE
OCEAN FLOOR
= 2,3 juta km2 = 0,8 juta km2 = 2,7 juta km2
PENTINGNYA KAWASAN PESISIR Sumberdaya pesisir (SDP) terdiri dari sumberdaya hayati (ikan, karang, mangrove),, non hayati (mineral) dan jasa kelautan mangrove) kelautan.. Pusat keanekaragaman tropis dunia (> 70 genus dr karang, 18% terumbu karang dunia ada di Indonesia) 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia 90 90% % hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil dari pantai.. pantai SDP mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar, beraneka ragam dan laut tropis yang terkaya terkaya.. 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir 50 km dari garis pantai. 80% tergantung kepada pemanfaatan SDP Memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24 24,,5% 42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir sebagai tempat pusat pertumbuhan ekonomi ekonomi..
POTENSI SUMBERDAYA PESISIR
Karang
SD Ikan
POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN Mineral
Sumberdaya Hayati: Hayati: • Ikan • Mangrove • Lamun • Terumbu karang, dll Sumberdaya NonNon-Hayati: Hayati: • Polimethalic nodules • Bio-farmasi/teknologi • Pasir laut • Deep sea water Jasa--jasa Lingkungan: Jasa Lingkungan: • Pariwisata • Industri maritim • OTEC • Pasut, Gelombang
Migas
Wisata Bahari
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau-Pulau suatu proses perencanaan, Kecil pemanfaatan, pengawasan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau-Pulau Kecil antarsektor,, antara Pemerintah dan Pemerintah antarsektor Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU 27 27//2007) 2007)
Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan
Memperkuat peran serta masyarkat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarkat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan
Tujuan Pengelolaan Kawasan Pesisir (menurut Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau--pulau Kecil
Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil
Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
INISIATIF PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR YANG TERPADU KONSEP KETERPADUAN
Keterpaduan Antar Level Pemerintahan (Pusat Pusat--Daerah) Keterpaduan Antar Wilayah (Antar Pemerintah Daerah) Keterpaduan Antar Lembaga//Sektor Lembaga Keterpaduan Antar Ekos Darat & Laut Keterpaduan antara Pemerintah, Dunia usaha, dan Masyarakat; Keterpaduan Antar Sains dan Manajemen
Tujuan Pengelolaan Pesisir Terpadu Mengurangi laju kerusakan sumberdaya pesisir dan habitatnya dari aktivitas manusia,, manusia Mengurangi konflik pemanfaatan, pemanfaatan, Menjaga proses proses--proses ekologis utama utama,, sistem pendukung mahluk hidup hidup,, dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir dan lautan, lautan, Mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.. masyarakat
Lokasi/Implement Lokasi/ asi Kegiatan Panduan daerah daerah Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya
Rencana Aksi
Rencana Pengelolaan
Alokasi Ruang & Pengendalian Pemanfaatan
Rencana Zonasi Visi & Misi Daerah
Rencana Strategis Pengelolan Pesisir Terpadu
KERANGKA PERENCANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
HIERARKI RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU Hirarki RencanaRencana-Rencana PPT
Issue, data Atlas Pesisir
Bapeda Propinsi & Kab/Kota Kab /Kota
0
HPHP-3 (Hak Rencana Strategis
Rencana Zonasi
1
2
Pengusahaan Perairan Pesisir)
Bappeda Propinsi & Kab/Kota Kab /Kota
Propinsi 1:250.000 Kabupaten Kabupaten 1:50.000
Rencana Pengelolaan
3
Dinas KP Propinsi & Kab/Kota Kab /Kota
Rencana Aksi
4
Dins KP Propinsi & Kab//kota Kab
RENCANA ZONASI RENCANA STRATEGIS Berperan dalam menentukan visi dan misi serta tujuan pengelolaan sumber daya pesisir serta penerapan strategi untuk mencapai tujuan Bentuknya rumusan kebijakan daerah mengenai pemanfaatan wilayah pesisir
RENCANA AKSI (Action Plan) Berperan dalam menyusun tata waktu dan anggaran untuk satu - tiga tahun untuk implementasi berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi terkait dan dunia usaha
Berperan dalam menetapkan arahan, arahan, struktur dan pola ruang penggunaan sumber daya pesisir dari tiap zona pada kawasan perencanaan yang menentukan Zona merupakan ruang dimana kebijakan di implementasikan
RENCANA PENGELOLAAN (Management Plan) Plan) Berperan untuk menyusun kerangka kebijakan, kebijakan, prosedur dan tanggung jawab untuk koordinasi pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga//instansi pemerintah dalam rangka lembaga persetujuan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan
2. INISIASI
1. PERSIAPAN ·Administrasi ·Pembentukan Tim Perencana ·Penyusunan Rencana Kerja ·Personil , Fasilitas , Pembiayaan ·Pelatihan Staf Perencana
·Partisipasi Publik ·Identifikasi I ssue ·Survei Sosial ·Penilaian Sumberdaya ·Perencanaan Konsensus ·Informasi Terpadu ·Penyadaran Masyarakat
3. PENGEMBANGAN ·Pengumpulan Data ·Faktor Sosial, Ekonomi & Budaya ·Faktor Biofisik & Teknologi ·Identifikasi Pemilikan Sumberdaya ·Penataan Kelembagaan ·Keterpaduan Perencanaan Sektor ·Issue Pengelolaan Pesisir ·Pengembangan Strategi PPT ·Analisis Ekonomi Proyek ·Partisipasi Publik
6. PELEMBAGAAN ·Pemantauan & Evaluasi ·Penyempurnaan Strategi & Aksi ·Demontrasi Hasil Yang Positif ·Pengembangan Skala ke Besar ·Pelembagaan PPT
4.SERTIFIKASI
5. PELAKSANAAN ·K oordinasi Program PPT ·Pengawasan & Penegakan Hukum ·Sistem Perizinan ·Riset & Pengembangan ·Klarifikasi Pemilikan Sumberdaya ·Pemberdayaan Masyarakat ·Mata Pencarian Alternatif ·Pengelolaan Berbasis Masyarakat ·Pendidikan & Penyadaran Masyarakat
·Persetujuan Perencanaan PPT ·Penerangan Pemerintah ·Sertifikasi ·Penetapan PPT dari Pemda ·PengesahanPPT ·Alokasi Dana APBD/APBN
LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
