UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS VAT REIMBURSEMENT PADA KSO PERTAMINA EP - PATINA GROUP Ltd. SEBAGAI KONTRAKTOR EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERBENTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)

LAPORAN MAGANG

RATIH DWI ANTARI PRIMASTIA 1006814396

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI DEPOK JANUARI 2013

Analisis vat..., Ratih Dwi Antari Primastia, FE UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS VAT REIMBURSEMENT PADA KSO PERTAMINA EP - PATINA GROUP Ltd. SEBAGAI KONTRAKTOR EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERBENTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)

LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

RATIH DWI ANTARI PRIMASTIA 1006814396

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM S1 EKSTENSI AKUNTANSI DEPOK JANUARI 2013


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Magang ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat atau hasil karya orang lain, dan semua sumber baik pendapat maupun temuan orang lain yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Ratih Dwi Antari Primastia

NPM

: 1006814396

Tanda Tangan

: Materai

Tanggal

: 15 Januari 2013

ii


HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Laporan Magang

: : : : :

Ratih Dwi Antari Primastia 1006814396 S1 Ekstensi Akuntansi Analisis VAT Reimbursement Pada KSO Pertamina EP - Patina Group Ltd Sebagai Kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Ketua

: Ayuningtyas Hertianti S.E., M.M (……………….….. )

Penguji Magang

: Mafrizal Heppy Ak., M.BA

(……………….….. )

Anggota

: Nurul Husnah S.E Ak. M.S.Ak

(……………….….. )

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 15 Januari 2013 KPS Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati, MM, SAS NIP 1960031798602200 iii


KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr Wb. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang karena berkat Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul Analisis VAT Reimbursement Pada KSO Pertamina EP - Patina Group Ltd Sebagai Kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Penelitian ini diajukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi sekaligus sebagai pamungkas dalam menyelesaikan studi penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa semua proses yang dilalui dari awal hingga terselesaikanya laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu rasanya tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan, dukungan, serta arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Mafrizal Heppy Ak., M.BA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran, dan perhatian dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Tanpa arahan dari Bapak laporan magang ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 2. Orang tua penulis, Ayahanda Suparta S.H, dan Ibunda Umamah yang selalu memberikan support agar penulis bisa meraih gelar Sarjana dengan semua

kasih sayang, perhatian, serta restu yang begitu besar yang

diberikan kepada penulis. 3. Ibu Ayuningtyas Hertianti S.E., M.M dan Ibu Nurul Husnah S.E.Ak. M.S.Ak selaku penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam perbaikan laporan magang ini. 4. Bapak R. Suryaman selaku General Manager KSO Pertamina, EP - Patina Group Ltd yang telah menerima penulis untuk dapat melaksanakan magang dan menimba ilmu di KSO Pertamina, EP - Patina Group Ltd. iv


5. Bapak Taviv Kusumawana, selaku Finance and Admin Manager atas kesedianya menerima penulis untuk magang dalam divisi yang Beliau pimpin. 6. Bapak Eko Susetyo, selaku Budget and Reporting Head sekaligus pembimbing penulis dalam pelaksanaan magang. Terimakasih atas keramahan, informasi dan bimbingan selama penulis melaksanakan magang di KSO Pertamina, EP - Patina Group Ltd dan terimakasih pula atas ide-idenya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu. 7. Bapak Paulus D. Sartono, selaku Human Resources and General Admin Head yang telah menerima penulis untuk dapat melaksanakan magang di KSO Pertamina, EP - Patina Group Ltd.Terimakasih atas keramah tamahanya. 8. Seluruh Staff dan karyawan KSO Pertamina, EP - Patina Group Ltd, khususnya Mbak Dwiyani Ganefiantari (Mbak Fifi) dan Devie yang telah berbaik hati untuk berbagi ilmu kepada penulis serta kesedianya atas waktu yang diberikan ditengah kesibukan kantor. Mbak Elita, Ayash, Mas Ricco, Mbak Hesti yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai bahasan yang penulis ambil. Mas Yanto, Mas Sigit, dan Mas Iwan yang telah berkontribusi dalam kelengkapan data penulis serta seluruh staff dan karyawan KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd lainya yang telah berbaik hati menerima kehadiran penulis sebagai bagian dalam KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman satu instansi magang sekaligus teman seperjuangan Nindya, suka duka selama magang kita lalui bersama dan biarkan itu menjadi pengalaman kita untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 9. Bapak Tubagus Chaerul Amachi, yang telah memberikan masukan serta memberikan ilmunya kepada penulis ditengah kesibukan beliau. 10. Kedua kakaku tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun material. Aa Kukuh yang jahil tapi baik hati dan Mbak Nova yang v


walaupun hamil, tetap semangat ngerjain tesisnya. Kehadiran kalian memberikan motivasi tersendiri bagi penulis. 11. Teman, sahabat, sekaligus soulmate penulis Tri Qadar Fajarrullah yang dengan setia menampung keluh kesah penulis dan selalu siap menemani penulis walaupun cuma sekedar makan bakso. Maaf emosi jadi labil dan pernah mutusin tanpa sebab. Bersamamu dunia selebar daun kelor. :D 12. Sahabat

serta

teman-teman

penulis

yang

berkontribusi

hingga

terselesaikanya laporan magang penulis. Elliysa yang selalu melihat segala hal dari sisi positifnya, Nunung yang selalu ceria dan mensupport penulis ketika sidang, Berlian teman satu bimbingan penulis, Suhainti yang rela memberikan waktunya dan berbagi ilmunya, serta Rahmi yang mendadak jadi anak perpus. Untuk Acha yang mau bawa bunga seiket pas wisuda, ditunggu bunga seiketnya. Teman-temanku di Jurusan S1 Ekstensi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 2010. Terimakasih buat kalian semua. Banyak pengalaman berharga tercipta bersama kalian. 13. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan magang ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tak luput dari kekurangan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan membuat kita semakin kritis terhadap setiap perubahan. Apa yang didapat saat ini dapat saja ditolak dan digantikan oleh temuan baru dan menciptakan konsep yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu tersebut. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati penulis siap menerima kritik dan saran demi sempurnanya tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Depok, 15 Januari 2013 Ratih Dwi Antari Primastia vi


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Ratih Dwi Antari Primastia

NPM `

: 1006814396

Program Studi

: S1 Ekstensi Akuntansi

Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Laporan Magang

Demi Pengembangan ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exlusive-RoyaltyFree Right) atas laporan magang saya yang berjudul : Analisis VAT Reimbursement Pada KSO Pertamina EP - Patina Group Ltd Sebagai Kontraktor Eksplorasi Dan Eksploitasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola

dalam

bentuk

pangkalan

data

(database),

merawat,

dan

mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Depok, 15 Januari 2013 Yang Menyatakan

( Ratih Dwi Antari Primastia ) vii


ABSTRAK

Nama : Ratih Dwi Antari Primastia Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi Judul : Analisis VAT Reimbursement Pada KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd Sebagai Kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO)

Suatu keunikan dalam industri migas, yaitu adanya reimbursement PPN. Hal ini menyebabkan mekanisme PPN yang dipungut berbeda dari mekanisme umum yang menggunakan sistem pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Penulisan ini berisi mengenai prosedur, langkah-langkah reimbursement, dan penyajian dalam laporan keuangan terhadap item-item terkait reimbursement PPN oleh kontraktor migas yang menjalin Kerja Sama Operasi dengan Pertamina. Dimulai dari memaparkan aturan terkait PPN kontraktor migas yang mengacu pada PMK Nomor 73/PMK.03/2010 dan PMK Nomor 64/PMK.02/2005. Kemudian menganalisis sebab akibat, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan tersebut, mencari masalah untuk kemudian diberikan usulan dan perbaikan.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Reimbursement, Kontraktor

viii

Universitas Indonesia


ABSTRACT

Name : Ratih Dwi Antari Primastia Study Program : Extension Program Title : VAT Reimbursement Analisys in KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd as Upstream Oil and Gas Eksploration and Exploitation Contractor form Joint Operation (JO)

The unique in the oil and gas industry, is VAT reimbursement. This leads to a mechanism different from the VAT levied on a common mechanism that uses a system of crediting Input Tax and Output Tax. This writing contains the procedures, steps of reimbursements, and presentation of the financial statements of the related items by the VAT reimbursements by oil and gas contractors who build Joint Operation with Pertamina. Starting from exposing VAT rules relating to oil and gas contractors which referring to PMK No. 73/PMK.03/2010 and PMK No. 64/PMK.02/2005. Then analyze the cause and effect, assessing the suitability of the implementation of the rules, looking for problems and then given to suggestions and improvements. Keywords : Pajak Pertambahan Nilai, Reimbursement, Kontraktor

ix



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ............................................... vii ABSTRAK ........................................................................................................... viii ABSTRACT............................................................................................................ ix DAFTAR ISI .......................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Magang ............................................................ 1 1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang ......................................................................... 3 1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang ...................................................... 3 1.4 Metodologi Pengumpulan Data ..................................................................... 3 1.5 Rumusan Masalah dan Batasan Tema ........................................................... 4 1.6 Tujuan Penulisan ............................................................................................ 4 1.7 Ruang Lingkup Masalah ................................................................................ 5 1.8 Sistematika Penulisan .................................................................................... 5 BAB 2 LANDASAN TEORI ................................................................................. 7 2.1 Perkembangan Industri Migas di Indonesia ................................................... 7 2.2 Insentif Investasi Migas dalam Bidang Perpajakan ....................................... 8 2.2.1 Lex Specialist dalam Bidang Perpajakan.............................................8 2.2.2 Status Pertanahan ................................................................................. 8 2.2.3 Insentif Perpajakan dan Fiskal ............................................................. 9 2.3 Perlakuan Perpajakan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi ....................... 9 2.3.1 Kewajiban Perpajakan Kontraktor Migas ............................................ 9 2.3.2 Karakteristik Perpajakan Dalam Industri Migas ................................ 10 2.4. Konsep Pajak Secara General ...................................................................... 10 2.4.1 Pengertian Pajak ................................................................................. 10 2.4.2 Jenis dan Pembagian Pajak ................................................................ 11 2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak .................................................................. 12 2.4.4 Tarif Pajak .......................................................................................... 12 x Universitas Indonesia


2.4.5 Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak ............................................ 13 2.5 Pajak Pertambahan Nilai .............................................................................. 14 2.5.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai............................................. 14 2.5.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai ...................................................... 15 2.5.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .............................................. 16 2.5.4 Unsur – Unsur Pajak Pertambahan Nilai ........................................... 17 2.5.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .......................................... 17 2.5.4.2 Objek dan Non Objek Pajak Pertambahan Nilai .................. 18 2.5.4.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .................................. 20 2.5.4.4 Faktur Pajak .......................................................................... 21 2.5.4.5 Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai ................................ 23 2.5.5 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ................................................ 24 2.6 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor Migas ............................... 26 2.7 Cost Recovery dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi ........................ 30 BAB 3 SEJARAH SINGKAT PERMINYAKAN DI INDONESIA DAN PROFIL PERUSAHAAN ................................................................................... 36 3.1 Sejarah Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia .................................. 36 3.2 Kegiatan Usaha dan Wilayah Kerja Pengusahaan Migas ............................ 36 3.2.1 Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi ................................................ 36 3.2.2 Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi ................................................ 38 3.3 Model Kerja Sama dalam Meningkatkan Industri Migas ............................ 38 3.4 Fase Perkembangan Production Sharing Contract ...................................... 39 3.5 Profil Company Tempat Pelaksanaan Magang ............................................ 41 3.5.1 Riwayat Singkat Perusahaan ............................................................. 41 3.5.2 Kegiatan Usaha ................................................................................. 42 3.5.3 Kerja Sama Operasi Patina Group Ltd – Pertamina EP .................... 42 3.5.4 Corporate Structure Departement .................................................... 43 3.5.4.1 Hubungan Patina Group Ltd,Parent, dan PT Pertamina EP 43 3.5.4.2 Corporate Organisasional Structure .................................. 44 3.5.4.3 Finance Division Patina Group Ltd. ................................... 47 BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN ......................................................... 52 4.1 Gambaran Umum VAT Reimbursement ....................................................... 52 4.1.1 Pengertian VAT Reimbursement ....................................................... 52 4.1.2 Dasar Hukum VAT Reimbursement .................................................. 53 4.2 Analisis PPN Patina Group Ltd Berdasarkan PMK No.73/PMK.03/2010 .. 54 4.2.1 Status Perpajakan Patina Group Ltd Terkait Pajak Pertambahan Nilai................................................................................................... 55 4.2.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Patina Group Ltd .................. 55 xi Universitas Indonesia


4.3

4.4 4.5 4.6 4.7

4.2.2.1 Patina Group Ltd Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai .................................................................................... 58 4.2.2.2 Kewajiban Perusahaan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai ............................................................................................ 59 4.2.2.3 Kewajiban Perusahaan Melapor Pajak Pertambahan .......... 60 4.2.2.4 Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan ........ 60 Analisis VAT Reimbursement Berdasarkan PMK No.64/PMK.02/2010 ..... 61 4.3.1 Cost Recovery dan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan ................. 63 4.3.2 Prosedur Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN ................... 66 4.3.3 Monitoring VAT Reimbursement ...................................................... 67 Dokumen Pengajuan Reimburse ................................................................. 71 Proses Perolehan VAT Reimbursement ........................................................ 72 Penyajian VAT Reimbursement Pada Laporan Keuangan Perusahaan ........ 73 Analisis Permasalahan ................................................................................. 75

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 79 5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 79 5.2 Saran............................................................................................................. 81 DAFTAR REFERENSI ...................................................................................... 83

xii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4

Ilustrasi Pemungutan PPN oleh Kontraktor Migas .......................... 27 Skema Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi ........................................ 32 Struktur Hubungan Patina Group Ltd, Parent, dan Pertamina ......... 43 Struktur Organisasi KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd .......... 46 Struktur Organisasi Divisi Finance KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd ......................................................................................... 48 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan............................ 57 PPN Reimbursement dan Cost Recovery .......................................... 65 Flowchart Monitoring VAT Reimbursement .................................... 69 Penyajian VAT Reimbursement dalam Neraca Perusahaan Per November 2012 ................................................................................ 75

xiii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Non BKP dan Non JKP Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ................................................................................ 19 Tabel 2.2 Peruntukan Lembar Faktur Pajak .......................................................... 23 Tabel 2.3 Porsi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi ............................................... 33 Tabel 2.4 Ilustrasi Perhitungan Net Contractor Shared ........................................ 34 Tabel 3.1 Sejarah Perkembangan Pengusahaan Migas di Indonesia..................... 37 Tabel 4.1 Rekapitulasi Faktur Pajak SSP dan Non SSP........................................ 68 Tabel 4.2 VAT Reimbursement yang Ditagihkan ke Pertamina ............................ 76

xiv



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13

Surat Permohonan Pembayaran Kembali VAT Reimbursement Debit Note VAT Reimbursement Konfirmasi Setoran PPN dari Bank Persepsi Masa Januari Konfirmasi Setoran Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Formulir 1107 PUT Masa Januari Checklist VAT Reimbursement untuk Transaksi SSP Dokumen Pengajuan Reimburse Transaksi SSP Daftar Rekapitulasi Faktur Pajak Untuk Transaksi SSP Checklist VAT Reimbursement untuk Transaksi Non SSP Dokumen Pengajuan Reimburse Transaksi Non SSP Daftar Rekapitulasi Faktur Pajak Transaksi Non SSP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005

xv



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Magang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan. Dalam laporan magang ini, yang menjadi pokok masalah adalah Pajak Pertambahan Nilai perusahaan. Penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada KSO Pertamina EP-Patina Ltd yang merupakan mitra Pertamina di bidang hulu dalam hal eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Seluruh BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) yang dipergunakan perusahaan untuk kegiatan dalam rangka menghasilkan minyak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi menjadi milik negara. Untuk itu dalam industri migas dikenal istilah cost recovery. Cost recovery merupakan penggantian biaya dimana kontraktor migas mengeluarkan/menalangi terlebih dahulu biaya operasinya yang kemudian dikembalikan oleh pemerintah. Cost recovery diberikan apabila kontraktor telah menghasilkan migas secara komersial. Jika kontraktor belum dapat menemukan dan memproduksi migas (minyak dan gas bumi) secara komersial maka semua biaya yang dikeluarkan sepenuhnya menjadi tanggungan dan resiko kontraktor. Padahal, untuk menghasilkan minyak dan gas bumi di Indonesia, kontraktor menghadapi berbagai resiko yang mengancam kontraktor untuk rugi besar-besaran apabila sumur yang dikelolanya tidak menghasilkan minyak dan gas bumi secara komersial seperti mayoritas lapangan migas merupakan sumur tua, daerah potensial baru terletak di daerah terpencil atau terletak didaerah laut dalam, serta berbagai masalah mengenai adanya tumpang tindih di lahan produksi.

1



2

Oleh karena perusahaan memiliki tantangan yang cukup besar atas resiko tersebut, maka pemerintah memberikan berbagai insentif pada kegiatan hulu migas. Karena kekhususan industinya, perusahaan kontraktor migas memiliki aturan pembayaran perpajakan tersendiri yang mengatur tata cara pembayaran pajak bagi perusahaan migas atau bersifat lex specialist. Perusahaan wajib membayar pajak, bea masuk, dan pajak daerah serta retribusi daerah. Namun, selain PPh dan pajak deviden migas,

pemerintah

bertanggung

jawab

untuk

membayarkan

kembali

(reimbursement) PPN, PBB, pajak daerah dan retribusi daerah. Syarat diberlakukanya reimbursement PPN bagi kontraktor migas yaitu apabila perusahaan telah menghasilkan produksi minyak dan gas bumi yang dapat dibagikan antara pemerintah dan kontraktor melalui sharing berdasarkan split yang telah disepakati. Tata cara reimbursement PPN kontraktor migas, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan oleh Badan Usaha/BUT dalam pengusahaan migas. Mengetahui materi berdasarkan literatur saja tidaklah cukup, butuh pemahaman terhadap pelaksanaan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian terhadap sebuah perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi melalui magang di perusahaan tersebut dengan harapan agar dapat mengetahui tentang bagaimana suatu perusahaan eksplorasi dan eksploitasi yang berbentuk Kerja Sama Operasi yang berstatus non Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN memanajemen pembayaran dan reimbursement (penggantian) PPNnya. Apakah perusahaan telah mematuhi dan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada, sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan dan kinerja pemerintah maupun negara Indonesia.



3

1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang Tujuan program magang yang diadakan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia prodi Akuntansi yaitu untuk memberikan mahasiswa pengetahuan mengenai seluk beluk dunia kerja sehingga terampil dalam mengatasi masalah yang ada di lapangan dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari kampus. Selain itu, dengan bimbingan para tenaga profesional perusahaan, penulis dapat mengkaji lebih dalam mengenai kegiatan akuntansi di perusahaan beserta pemahaman terhadap data-data pendukung. Hasil pemahaman tersebut, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan magang yang diharapkan berguna sebagai bahan kajian ataupun sebagai bahan perbandingan pelaksanaan pajak dalam suatu perusahaan dengan jenis usaha spesifik. Manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan pihak kampus serta ikut andil dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan memberikan pelatihan melalui praktek di lapangan.

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Magang dilaksanakan pada KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd yang beralamat di Menara Anugrah Lantai 12, Kantor Taman E.3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6 – 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950. Penulis di tempatkan pada divisi finance selama 3 (tiga) bulan dengan periode magang yang dimulai dari tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 30 November 2012.

1.4 Metodologi Pengumpulan Data Penyusunan laporan magang ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mendukung bahasan atas kajian yang diambil. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi tersebut adalah melalui observasi yang dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas yang dijalankan perusahaan terutama terkait dengan pelaksanaan proses reimbursement PPN perusahaan yang diperoleh dari pelaksanaan magang. Dalam proses tersebut diperlukan dokumen maupun data-data yang diperlukan untuk dipertimbangkan kelayakan suatu PPN dalam suatu invoice untuk dapat direimburse oleh perusahaan. Melalui metode



4 inilah kemudian penulis melengkapi pemahaman penulis dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan maupun karyawan yang bersangkutan secara langsung serta mencari sumber literatur lain sebagai dasar teori dan pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Kemudian, hasilnya dianalisis dengan membandingkan antara peraturan dan undang-undang yang berlaku bagi perusahaan sesuai dengan praktik yang telah diterapkan oleh perusahaan.

1.5 Rumusan Masalah dan Batasan Tema Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam laporan magang ini adalah : 1. Apakah ada hubungan antara cost recovery dan PPN reimbursement ? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan pada penerapan PPN perusahaan ? 3. Bagaimana prosedur PPN reimbursement yang diajukan perusahaan ? Laporan

magang

ini

akan

dibatasi

pada

pembayaran

kembali

(reimbursement) PPN pada Patina Group Ltd yang merupakan perusahaan rekanan Pertamina. Pernyataan ini didasari oleh : Penulis ditempatkan pada bagian treasury and tax pada divisi finance perusahaan sehingga penulis dapat mempelajari mengenai pembayaran PPN dan reimbursement PPN perusahaan. Reimbursement merupakan salah satu kekhususan dalam industri migas disamping adanya cost recovery terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sekalipun demikian, penulis tetap menemukan beberapa kendala dalam penulisan laporan magang ini secara lengkap. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam melengkapi data, masalah identitas perusahaan, serta temuan-temuan maupun informasi yang harus dijaga kerahasianya.

1.6 Tujuan Penulisan Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dipaparkan dalam latar belakang perusahaan, yaitu :



5 1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada dan bagaimana hubungan antara cost recovery dan PPN reimbursement, mengingat kedua hal tersebut merupakan kekhususan bagi industri migas. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perusahaan memberlakukan PPN atas pembelian BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) perusahaan. 3. Untuk mengetahui dan mempelajari prosedur atas reimbursement PPN perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Masalah Selama magang, penulis melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran kembali (reimbursement) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perusahaan. Kegiatan ini dimulai dari proses monitoring terhadap invoice-invoice yang telah dibayarkan beserta pajak PPNnya oleh bagian Account Payable dan telah dikumpulkan beserta dokumen lainya pada bagian filling. Dokumendokumen ini diperiksa kelayakan dan kelengkapannya sebagai syarat untuk dapat direimburse, yaitu dokumen yang lengkap faktur pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), invoice, bukti bayar, dan kwitansi. Kemudian dokumen ini diperiksa status pembayaranya untuk kemudian diproses menjadi transaksi SSP maupun non SSP dan dipisahkan per masa pajak untuk kemudian dibuatkan debit note dan diajukan beserta dokumen lengkap kepada SKSP (Satuan Kerja Sementara Pelaksana) Migas melaui Pertamina EP untuk diminta reimburse atas PPN yang telah dibayarkan perusahaan pada Kantor Kas Negara.

1.8 Sistematika Penulisan Laporan magang ini dibagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Pada bab I disampaikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan laporan magang. Secara garis besar, latar belakang tersebut mencakup pembahasan mengenai pembayaran kembali (reimbursement) PPN



6 perusahaan. Pada bab I akan disampaikan latar belakang, tujuan, tempat dan waktu pelaksanaan magang, metodologi penelitian secara ringkas, rumusan masalah berupa beberapa pertanyaan yang menjadi pokok dalam menguraikan permasalahan yang ada, tujuan penelitian, ruang ringkup, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori Bab dua akan menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut diantaranya meliputi hal-hal yang yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dapat dilihat dalam teks book dan pembahasan melalui sumber-sumber lain yang berkaitan, kemudian dipakai dalam merumuskan bahasan penelitian.

BAB III Sejarah Singkat Perminyakan di Indonesia dan Profil Perusahaan Bab ini berisikan mengenai sejarah perminyakan di Indonesia serta gambaran singkat perusahaan, kegiatan usaha perusahaan dan struktur organisasi perusahaan tempat dilaksanakannya magang, yaitu KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd.

BAB IV Analisis dan Pembahasan Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap pengolahan data beserta pembahasanya yang merupakan interprestasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interprestasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini berdasarkan pada kondisi aktual yang terjadi.

BAB V Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Industri Migas di Indonesia Minyak dan gas merupakan sumber daya strategis yang merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan energi nasional. Jika dilihat dalam APBN 2012, hasil penerimaan minyak dan gas (migas) mencapai 30% dari total penerimaan pemerintah. Oleh karena itu, industri migas dapat dikatakan sebagai industri strategis yang menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia. Sumber penerimaan tersebut, terdiri atas penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang berupa pajak, yaitu : -

Pajak-pajak (PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Bea Materai)

-

Bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai

-

Pajak daerah (PKB, PHR, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar) dan retribusi daerah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu : -

Bagian negara

-

Pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi

-

Bonus-bonus.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Petroleum Association (Desember, 2012), pendapatan pemerintah pada tahun 2011 adalah sebesar US$ 35 miliar yang merupakan pembayaran pajak dan royalti yang berasal dari industri migas. Berdasarkan data tersebut, kontribusi industri migas (minyak dan gas) untuk Indonesia adalah : 7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Tenaga kerja langsung sebanyak 30.000 personel industri Tenaga kerja tidak langsung sebanyak 300.000 pekerja.

7



8

2.2 Insentif Investasi Migas dalam Bidang Perpajakan Insentif investasi termasuk kemudahan berinvestasi diperlukan untuk membangun industri migas agar lebih banyak menarik bagi investor untuk berinvestasi pada pengupayaan produksi migas nasional terutama pada wilayah pertambangan yang jauh dari pasar dan daya dukung infrastruktur dan energi. Beberapa insentif yang ada pada industri migas yaitu : 2.2.1 Lex Specialist dalam Bidang Perpajakan Perusahaan atau BUT yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi wajib membayar pajak, bea masuk, dan pajak daerah serta retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Namun,

karena

kekhususanya, industri migas memiliki aturan dalam pembayaran perpajakannya tersendiri yang mengatur tata cara pembayaran pajak bagi perusahaan migas. Sehingga untuk masalah perpajakan dalam kegiatan pertambangan migas bersifat lex specialis derogat lex generali atau ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Adanya aturan khusus (lex specialis) terutama dalam hal perpajakan, agar terdapat kepastian bagi pihak pemerintah dan investor sesuai kontrak yang ditandatangani. Lex specialis diperlukan karena kegiatan industri hulu migas mengandung resiko yang sangat besar, sehingga kontrak yang sudah berjalan dengan segala perhitungan kepastian penerimaan keuntungan jangka panjang menjadi tidak terganggu. 2.2.2 Status Pertanahan Beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkendala oleh sengketa lahan pada wilayah kerjanya, seperti masalah tumpang tindih lahan dengan kehutanan, perkebunan, dan masyarakat, serta persoalan tanah adat, tanah kas desa, tanah waris dan klaim tanah oleh masyarakat yang dikuasai oleh kontraktor. Sengketa lahan tersebut, sebagian besar justru terjadi pada wilayahwilayah kerja migas yang memiliki potensi cadangan yang cukup menjanjikan. Hal ini berdampak pada upaya pencapaian produksi migas, bahkan mempengaruhi penerimaan negara. Oleh karena itu, melalui UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur minyak dan gas Universitas Indonesia


9 bumi dinyatakan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya tanah untuk infrastruktur minyak dan gas tersebut. Insentif lain yang ditawarkan oleh pemerintah guna menarik investor yaitu pemberian insentif kepada investor yang berniat mengeksplorasi tambang di daerah deepwater dengan membebaskan Pajak Bumi dan Bagunan (PBB). 2.2.3 Insentif Perpajakan dan Fiskal Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur kewajiban pajak. Tujuan peraturan tersebut adalah prestasi kewajiban hukum, menghindarkan pemajakan berganda, dan pencegahan pengelakan dan penggelapan pajak. Indonesia selalu mencoba untuk menjamin hukum perpajakan tidak hanya untuk wajib pajak tetapi juga untuk kasus pajak yang mempunyai persamaan. Dari sisi insentif fiskal, Pemerintah telah memberikan insentif melalui penerapan bea masuk nol persen dan pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) atas impor barang-barang modal kepada kegiatan eksplorasi migas yang diarahkan untuk meningkatkan investasi. Dengan memberi insentif pajak ke investor, Indonesia meyakini bahwa insentif yang diberikan ini masih merefleksikan kesetaraan perlakuan dan penerapan prinsip tersebut tidak terpisah dari tujuan insentif pepajakan. 2.3 Perlakuan Perpajakan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi 2.3.1 Kewajiban Perpajakan Kontraktor Migas Sesuai dengan pola Production Sharing Contract (PSC), kontraktor migas wajib melakukan pembayaran atas pajak penghasilan perusahaan dan dividen atas keuntungan melaksanakan kegiatan hulu migas di Wilayah Kerja Pertambanganya (WKP). Penerimaan dari pajak penghasilan perusahaan tersebut dicatat sebagai penerimaan PPh migas. Namun, untuk kewajiban pajak selain PPh migas ditanggung oleh pemerintah sebagai konsekuensi klausul kontrak “assume and discharge” yang menyebutkan bahwa bagian kontraktor dari bagi hasil migas sudah bersih dari pungutan lainya termasuk perpajakanya. Kewajiban perpajakan selain PPh migas, yang meliputi PPN, PBB, dan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dibayarkan dari bagian migas yang diterima oleh pemerintah. Universitas Indonesia


10

2.3.2 Karakteristik Perpajakan Dalam Industri Migas Pajak migas merupakan lex spesialis dari Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dimana yang menjadi acuan adalah Production Sharing Contract (PSC). Berdasarkan PSC, yang menjadi kewajiban pajak migas adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan) dan pajak deviden. Sedangkan pajak lainya, selain PPh Badan dan Pajak Deviden menjadi beban negara seperti PPN, PBB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain menjadi tanggung jawab negara untuk membayarkannya. Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh negara melalui Badan Pelaksana Kegiatan Hulu yaitu SKSP Migas (2012) yang diambil dari bagian pemerintah (goverment share) sesuai dengan tagihan yang diterima kontraktor dari penerimaan migas. Pajak migas baru berlaku jika sebuah wilayah kerja sudah berproduksi dan komersial. 2.4. Konsep Pajak Secara General 2.4.1 Pengertian Pajak Pengertian mengenai pajak dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian pajak yang biasa digunakan yaitu seperti apa yang telah dikemukan oleh Prof Dr.P.J.A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH (1991) : Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan. Sehingga dari pengertian tersebut, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak : 1.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dipaksakan.

2.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

3.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

4.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. Universitas Indonesia


11 5.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain penerimaan yaitu mengatur.

2.4.2 Jenis dan Pembagian Pajak Pajak dapat diklasifikasikan dan di golongkan sebagai berikut (IAI, 2010) : 1. Menurut Golongan a. Pajak Langsung Pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh. b. Pajak Tidak langsung Pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. 2. Menurut Sifat a. Pajak Subjektif Pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh. b. Pajak Objektif Pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). 3.

Menurut Pemungutnya a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Materai b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak reklame serta Pajak hotel dan restoran.



12

2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Sistem Pemungutan Pajak sebagaimana diutarakan oleh Waluyo (2006), dibagi kedalam : 1. Official Assesment System Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment adalah : a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada

pada

fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 2. Self Assesment System Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang masih harus dibayar. 3. Witholding System Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2.4.4 Tarif Pajak Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase pajak dikenal empat macam tarif yaitu : 1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding Yaitu prosentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif 10% untuk PPN. 2. Tarif Pajak Progressif Tarif pajak yang prosentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, misalnya tarif PPh. 3. Tarif Pajak Degresif Tarif pajak yang presentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Universitas Indonesia


13 4. Tarif Pajak Tetap Dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif bea materai. 2.4.5 Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak a.) Pengertian Wajib Pajak Dalam pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, yang meliputi membayar, memotong, memungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. b.) Badan Usaha Tetap sebagai Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan berupa Badan Usaha Tetap dipisahkan dari Wajib Pajak Badan. Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh : - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau - Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 UU PPh, yaitu : a. Tempat kedudukan manajemen b. Cabang perusahaan c. Kantor perwakilan d. Gedung kantor e. Pabrik f. Bengkel g. Gudang h. Ruang untuk promosi dan penjualan i. Pertambangan dan penggalian sumber alam j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi Universitas Indonesia


14 k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. l. Proyek konstruksi, instlasi, atau perakitan m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukanya tidak bebas o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. p. Computer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. c.) Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahanya, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 2.5 Pajak Pertambahan Nilai 2.5.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU nomor 11 Tahun 1994 dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tantang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaak terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ/2006 Tentang Sarat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Surat edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.52/2006 Tanggal 31-10-2006.



15

2.5.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga dan modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Maksud dari pengenaan PPN terhadap nilai tambah (value added) adalah selisih harga jual dan harga pokok barang yang dihasilkan. Pemungutan pada setiap tingkat mata rantai ini tidak menimbulkan efek pajak berganda (cassade effect) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi (Waluyo, 2006). Ada tiga metode yang digunakan dalam menentukan value added, yaitu :

1. Addition Method Metode ini menentukan besar PPN terutang dengan cara mengitung tarif dikali dengan seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini, disyaratkan bahwa Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan. 2. Substraction Method Pada metode ini, PPN terutang dihitung dari tarif dikali dengan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. 3. Credit Method Penentuan PPN terutang dinilai dari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak lansung sehingga disebut pula indirect substraction method dan penyebutan invoice method sebagai penggunaan alat bukti berupa faktur pajak (tax invoice). Universitas Indonesia


16

2.5.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah Pajak Penjualan yang dipungut atas nilai tambah (tax on value added) yang memiliki beberapa legal karakter (Terra Ben, 1980), antara lain sebagai berikut : 1. Pajak Tidak Langsung Pemikul beban pajak (destinataris pajak) dan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara merupakan pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ada pada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab pelaporan/penyetoran pajak adalah PKP penjual BKP dan penyerah JKP. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggung jawaban penjual. 2. Pajak Objektif Timbulnya kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya tatbestand yaitu peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak (objek pajak). 3. Multi Stage Levy namun Non Kumulatif PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi namun non kumulatif akibat adanya indirect subtraction method sehingga tidak menimbulkan dampak pajak berganda. 4. Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method PPN yang disetor ke kas negara merupakan hasil pengkreditan Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang dibayar. Disebut juga invoice method, karena dalam menguji kebenaran jumlah pajak terutang diperlukan dokumen pendukung berupa tax invoice (faktur pajak). 5. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Sukardji (2008) menjelaskan bahwa karakteristik ini mengandung dua makna, yaitu sebagai berikut : a. PPN bukan merupakan pajak atas kegiatan bisnis Dengan menerapkan metode indirect substraction method, PPN yang dibayar oleh PKP ketika memperoleh BKP/JKP dapat segera dimasukkan kembali ke kas perusahaan melalui PPN yang dipungut atas pernyerahan BKP/JKP. Universitas Indonesia


17 b. PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi (destination Principle). c. Tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) umum barang dan jasa yang dilakukan perseorangan maupun badan di dalam negeri. PPN atas impor menggunakan persentase yang sama dengan produk domestik. 6. Netral PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutanya menganut prinsip tempat tujuan, yaitu dipungut di tempat barang/jasa dikonsumsi. 7. Tarif tunggal (single rate) Diatur melalui pasal 7 ayat UU PPN 1984 yang menyatakan tarif PPN sebesar 10%. Akan tetapi, melalui Peraturan Pemerintah, dapat dinaikkan setinggitingginya 15% atau diturunkan serendah-rendahnya 5%. Sedangkan tarif PPN ekspor sebesar 0%. 8. PPN Indonesia Termasuk Consumption Type Value Added Tax Semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai tambah. Pajak terutang atas pembelian barang modal dan bahan memperhitungkan credit method. 2.5.4 Unsur – Unsur Pajak Pertambahan Nilai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai, tidak terlepas dari unsur – unsur yang melekat di dalamnya, yaitu antara lain : 2.5.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dua subjek pajak, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Kena Pajak. 1. Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak

yaitu pengusaha

yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuanga, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Universitas Indonesia


18 Sebagaimana dalam pengertian Pengusaha dalam UU PPN Nomor 42 tahun 2009. Pengusaha dapat berupa orang pribadi maupun badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya : menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kerja Sama Operasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk ke dalam pengertian bentuk badan lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000). 2. Non Pengusaha Kena Pajak Non Pengusaha Kena Pajak yang menjadi subjek PPN adalah : a. Orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak b. Orang pribadi yang memanfaatkan jasa atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean c. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usahanya 2.5.4.2 Objek dan Non Objek Pajak Pertambahan Nilai 1. Objek Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas : a.

Penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

b.

Impor Barang Kena Pajak

c.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

d.

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

e.

Kegiatan membagun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

f.

Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehanya dapat dikreditkan. Universitas Indonesia


19 Tabel 2.1 Non BKP dan JKP berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Tidak Kena Pajak a.

Jasa Tidak Kena Pajak

Barang hasil pertambangan atau hasil

a.

Jasa pelayanan kesehatan medis

pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. b.

Barang kebutuhan pokok yang sangat

b. Jasa Pelayanan Sosial

dibutuhkan oleh rakyat banyak. c.

Makanan

dan

minuman

yang

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko

disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung,

dan

sejenisnya.

Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak

termasuk

makanan

dan

minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boda atau katering. d. Uang, emas batangan,dan surat berharga d.Jasa Keuangan e.

Jasa Asuransi

f.

Jasa Keagamaan

g.

Jasa Pendidikan

h.

Jasa kesenian dan hiburan

i.

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

j.

Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

k.

Jasa tenaga kerja

l.

Jasa perhotelan

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum n.

Jasa penyediaan tempat parkir

o.

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

p.

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

q.

Jasa boga atau katering

Sumber : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Universitas Indonesia


20 2. Non Objek Pajak Pertambahan Nilai Jenis barang dan jasa yang tidak termasuk ke dalam objek PPN adalah seperti yang diungkapkan oleh Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jenis-jenis Barang Kena Pajak maupun Jasa kena Pajak dijabarkan dalam tabel 2.1.

2.5.4.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. 1.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di Daerah Pabean sebesar 10%. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenakan tarif 0%. Akan tetapi, dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.

Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. a. Harga Jual Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. b. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.



21 c. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM d. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. e. Nilai Lain Menteri keuangan menetapkan besarnya nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang mengalami kesulitan dalam mengitung besarnya PPN yang terutang dengan menggunakan mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Dasar Pengenaan Nilai Lain adalah untuk menjamin rasa keadilan dalam hal : -

Harga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor yang sulit ditetapkan.

-

Penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya.

Cara perhitungan nilai lain yaitu dapat berupa : harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor, perkiraan harga jual rata-rata, harga pasar wajar, persentase tententu dari harga jual, tagihan, maupun imbalan, dan dapat berupa harga lelang.

2.5.4.4 Faktur Pajak Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Format Kode dan Nomor seri faktur pajak standar : Kode Faktur Pajak Standar : Universitas Indonesia


22 a. 2 (dua) digit Kode Transaksi b. 1 (satu) digit Kode Status (Kode FP Standar) c. 3 (tiga) digit Kode cabang Nomer seri Faktur Pajak Standar terdiri dari : a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan b. 8 (delapan) digit nomor urut Sehingga secara keseluruhan, format kode dan nomer seri faktur pajak standar disusun menjadi sebagai berikut : 0

0

0

.

0

0

0

-

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

Kode transaksi dua digit pertama memiliki ketentuan : 01 : Penyerahan kepada selain Pemungut PPN 02 : Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah 03 : Penyerahan kepada Pemungut PPN selain bendaharawan pemerintah 04 : Penyerahan menggunakan DPP nilai lain kepada selain Pemungut PPN 05 : Penyerahan yang Pajak Masukanya di-deemed kepada selain Pemungut PPN 06 : Penyerahan lainya kepada selain Pemungut PPN 07 : Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut kepada selain Pemungut PPN 08 : Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPnBM kepada selain Pemungut PPN 09 : Penyerahan aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN. Faktur pajak digunakan sebagai sarana dalam mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran. Oleh karena itu faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap : - Penyerahan Barang kena Pajak (Pasal 4 ayat 1 huruf a atau huruf f dan / atau pasal 16D) - Penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 4 ayat 1 huruf c) - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (Pasal 4 ayat 1 huruf g) Universitas Indonesia


23 - Ekspor Jasa Kena Pajak (Pasal 4 ayat 1 huruf h) Pengusaha kena Pajak dapat membuat 1 (satu) faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan faktur pajak gabungan.

2.5.4.5 Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang setelah menghitung jumlah pajak yang terutangnya. Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jenis-Jenis Surat Setoran Pajak : 1. Surat Setoran Pajak Standar SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang ditetapkan. SSP standar dibuat dalam rangkap lima dengan peruntukan sebagai berikut : Tabel 2.2 Tabel Peruntukan Lembar Faktur Pajak SSP

Peruntukan SSP

Lembar ke-1

Arsip Wajib Pajak

Lembar ke-2

KPP melalui KPPN

Lembar ke-3

Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

Lembar ke-4

Arsip kantor peneriaan pembayaran

Lembar ke-5

Arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2010)

SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Universitas Indonesia


24 2. Surat Setoran Pajak Khusus SSP khusus adalah bukti pembayaran atau pembayaran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lainya yang sesuai dengan yang ditetapkan DJP dan mempunyai fungsi yang sama dengan SP standar dalam administrasi perpajakan. SSP khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Pembayaran setoran pajak yang SSPnya dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut antara lain pembayaran PPN impor, PPN bendaharawan, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 bendaharawan. 2.5.5 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menggunakan perhitungan PPN terutang dengan menggunakan metode perhitungan credit method. Penggunaan credit method bagi perhitungan value added dianggap paling sesuai dan lebih akurat diterapkan. Hal ini timbul karena bisa saja dalam komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN tapi diperhitungkan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Sehingga dalam perhitungan PPN terutang, terdapat dua komponen yang diperlukan yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 : “Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP. Secara umum, mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yaitu : 1. Adanya transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga menimbulkan saat terutangnya Pajak. 2. PKP yang menyerahkan BKP atau JKP wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak terutang yang dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Universitas Indonesia


25 3. Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan. 4. PKP yang membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, membayar pajak yang terutang yang dinamakan Pajak Masukan (input tax). 5. Di akhir Masa Pajak, Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran. 6. Penyetoran pajak terutang disetor ke kantor kas negara paling lambat tanggal 15 dengan menggunakan faktur pajak dan SSP sebagai bukti pemungutan dan penyetoran. 7. PPN yang telah disetor dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Mekanisme PPN secara umum ini akan berbeda apabila PPN terutang dipungut oleh Pemungut PPN. Penunjukan Pemungut PPN dilakukan berdasarkan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 42 Tahun 2009 yang menyatakan : “ Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang kena Pajak dan Penyerahan Jasa kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.” Pemungut PPN yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan terbagi menjadi 3(tiga) kategori, yaitu : 1. Bendaharawan Pemerintah (Ditetapkan sebagai pemungut melalui KMK No. 563/KMK.03/2003) 2. KKS Migas, dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin Usaha Panas

Bumi

(Ditetapkan

sebagai

pemungut

melalui

PMK

No.73/PMK.03/2010) 3. Badan Usaha Milik Negara (Ditetapkan sebagai pemungut melaui PMK No. 85/PMK.03/2012 Atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut PPN, maka ada perbedaan yang ditimbulkan yaitu : Universitas Indonesia


26 1. Adanya ketentuan mengenai jenis transaksi dan batasan transaksi yang dapat dipungut dan tidak dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar Wajib Pungut (WAPU) untuk memungut PPN. 2. Pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN adalah pengguna jasa atau pembeli barang yang dikenai pajak yaitu Pemungut PPN. 3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM. 2.6 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor Migas Dasar Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk Perusahan Minyak dan Gas Bumi diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.03/2005 tentang “Penunjukan kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporanya.” Sukardji (2008) menjelaskan bahwa salah satu syarat berkenaan dengan kewajiban utama Pemungut PPN adalah bahwa penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dilakukan (dalam kegiatan usaha atau pekerjaan) Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang PPN 1984 Pasal 4 huruf a dan huruf c. Sehingga apabila penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN dilakukan oleh bukan PKP, maka tidak terutang pajak sehingga tidak ada pajak yang dipungut. Selanjutnya, di dalam PMK Nomor 73/PMK.03/2010, PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada kontraktor disebut sebagai rekanan. Gambar 2.1 memunjukan ilustrasi mengenai pemungutan PPN oleh Kontraktor Migas. Dalam Gambar 2.1 diilustrasikan kontraktor migas melaksanakan transaksi penyerahan BKP/JKP dari rekanan dan dari non-PKP. Berdasarkan PMK Nomor 73/PMK.03/2010 pemungutan oleh kontraktor migas dilakukan oleh rekanan yang berstatus sebagai Universitas Indonesia


27 PKP sehingga transaksi penyerahan BKP/JKP ini menimbulkan pajak terutang, sedangkan transaksi dengan non-PKP tidak menimbulkan pajak terutang. Selain itu, PMK ini juga membatasi mengenai batasan transaksi yang berhak dipungut dan tidak dipungut oleh kontraktor migas. Gambar 2.1 Ilustrasi Pemungutan PPN oleh Kontraktor Migas

BKP / JKP

Rekanan

Rp. 10 juta

BKP / JKP

Kontraktor Migas (Pemungut PPN)

Rp. 10 juta

Terutang PPN Rp. 1 juta

Non PKP

Tidak Terutang PPN

Sumber : Sukardji (2008)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (poin 2.3.5 mengenai mekanisme pemungutan PPN), metode pemungutan PPN oleh Pemungut PPN akan memiliki kekhususan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi landasan penunjukan sebagai pemungut PPN. Pemungutan

PPN

oleh

Kontraktor

migas

berdasarkan

PMK

Nomor

73/PMK.03/2010 akan menimbulkan : 1. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor baik kantor pusat, cabang, maupun unit-unitnya yang dikukuhkan sebagai PKP. Sesuai dengan Pasal 5 PMK Nomor 73/PMK.03/2010. Transaksi yang dipungut oleh rekanan meliputi : a. Pembayaran yang paling banyak Rp. 10.000.000 termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.



28 b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina. d. Pembayaran atas rekening telepon. e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. f. Pembayaran lain untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundangan pajak tidak dikenai PPN atau PPnBM 2. Pajak yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor. Pemungutan oleh kontraktor migas merupakan pemungutan pajak terutang untuk transaksi diatas RP. 10.000.000 dan transaksi selain yang dipungut oleh rekanan (pasal 5). 3. Baik transaksi PPN yang dipungut oleh rekanan maupun oleh kontraktor dikenakan tarif 10% dari DPP (dasar Pengenaan Pajak). 4. Rekanan wajib membuat faktur pajak rangkap tiga dan SSP rangkap lima atas penyerahan BKP/JKP kepada kontraktor. Faktur pajak dibuat oleh rekanan pada saat pemungutan PPN, yaitu ketika : a. Penyerahan BKP dan/atau JKP b. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 5. Kontraktor berkewajiban untuk menyetor ke Kantor Kas Negara paling lambat pada hari ke-15 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 6. Kontraktor berkewajiban untuk melaporkan PPN yang dipungut ke KPP tempat kontraktor terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya.



29 Perbedaan mendasar dalam perlakuan PPN oleh kontraktor migas adalah adanya pengembalian (reimbursement) atas PPN kontraktor migas baik yang dipungut melaui rekanan maupun dipungut oleh kontraktor migas sendiri. PPN yang telah dipungut dan disetor oleh kontraktor migas (dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Migas) merupakan tanggung jawab/beban pemerintah akibat adanya prinsip “assume and discharge”. Oleh sebab itu, PPN yang sudah dipungut dan disetor oleh kontraktor tersebut harus dikembalikan (di reimburse). Dasar penerapan reimbursement PPN kontraktor migas diatur Peraturan Menteri Keuangan No.64/PMK.02/2005 tentang : “ Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak yang digunakan oleh Badan Usaha Atau Badan Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi.” Syarat bagi kontraktor agar dapat mengajukan penagihan pengembalian atas PPN yang telah disetor dijelaskan oleh PMK No.64/PMK.02/2005, yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian PPN sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama dalam pengusahaan minyak dan gas bumi dengan Pemerintah. Syarat lainya yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut telah menyerahkan bagian negara (goverment entitlement). Dalam hal kontraktor belum dapat memberikan bagian untuk pemerintah, maka PPN dari kontraktor yang bersangkutan tidak dapat dikembalikan. Sebagaimana dijelaskan dalam PMK No.64/PMK.02/2005 Pasal 1 ayat 5, bagian negara (goverment entitlement) merupakan : “Bagian produksi yang diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumi. Besarnya bagian Negara dihitung berdasarkan suatu prosentase dari produksi bersih.” Tata Cara untuk memperoleh reimbursement PPN diatur dalam PMK No.64/PMK.02/2005 yaitu : 1. Badan Usaha/BUT wajib menyampaikan permohonan kepada Badan Pelaksana 2. Permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha/BUT wajib dilengkapi dengan : a. Surat permohonan pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM. Universitas Indonesia


30 b. Dokumen perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap akan diverivikasi oleh Badan Pelaksana. Badan Pelaksana akan melakukan verifikasi terhadap : a. Keabsahan dokumen dan data untuk seluruh transaksi yang diajukan b. Mengkonfirmasi keabsahan SSP untuk pengadaan BKP/JKP yang jumlahnya lebih besar dari Rp. 10.000.000 (termasuk PPN dan PPnBM) kepada bank Persepsi tempat Wajib Pungut menyetor PPN terutang. c. Memeriksa item-item yang tidak dapat direimburse, yaitu :

Komponen Benefit in Kind untuk personal, kecuali di lapangan operasi pertambangan

Entertainment, kecuali di lapangan operasi penambangan

Pengadaan BKP dan/atau JKP yang biayanya tidak dapat di-cost recovery1.

Pelaksanaan pembayarannya dibebankan ke dalam Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing No. 600.000411 pada Bank Indonesia.

2.7 Cost Recovery dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Purwanto mengatakan bahwa pada dasarnya cost recovery merupakan pengembalian biaya (operating cost) yang telah dikeluarkan investor (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), yang diambil dari hasil penjualan migas, sehingga Pemerintah tidak harus membayar pengembalian biaya kepada investor secara tunai (Bulletin, 2006, p.3). Jadi, cost recovery atau pengembalian biaya operasi baru dibayarkan setelah lapangan migas berproduksi. Biaya operasi ini tidak dapat dikembalikan bila kontaktor tidak menemukan dan memproduksi migas secara komersial. Karena itu, cost recovery tidak bisa diklaim perusahaan migas jika lapangan yang dikelolanya belum berproduksi. Artinya, semua biaya yang telah dikeluarkan sepenuhnya menjadi tanggungan dan resiko kontraktor.

1

Penjelasan mengenai cost recovery dijelaskan pada sub bab 2.7 Universitas Indonesia


31 Ada dua pemahaman keliru mengenai cost recovery 1.

Keinginan menekan cost recovery serendah-rendahnya. Menekan cost recovery berarti mengurangi peluang kontraktor dalam membiayai eksplorasi, pemeliharaan fasilitas, dan optimalisasi produksi.

2.

Membandingkan cost recovery dengan produksi atau lifting. Cost recovery tidak memiliki hubungan linear dengan produksi apalagi lifting dikarenakan sebagian besar lapangan minyak di Indonesia adalah lapangan tua dengan kinerja produksi yang menurun. Karena itu, kebutuhan biaya untuk pemeliharaan juga mengalami kenaikan.

Komponen cost recovery yang dapat di kembalikan kepada (Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdiri atas : a. Capital Cost (Biaya Modal) Capital Cost merupakan pengeluaran kontraktor untuk jangka waktu pemanfaatanya di atas satu tahun. Untuk pembebanan dalam tahun berjalan (satu tahun) dilaksanakan apabila mempunyai masa manfaat dalam tahun terjadinya pengeluaran tersebut lebih dari satu tahun. Biaya ini antara lain seperti biaya fasilitas konstruksi penunjang, biaya fasilitas produksi (bangunan), biaya harta benda bergerak (alat-alat pemboran dan produksi di permukaan dan di bawah permukaan, dan kapal (barges). Sedangkan depresiasi menjadi pengurang dari capital cost. b. Non Capital Cost (Biaya Bukan Modal) Merupakan biaya-biaya operasi yang dikeluarkan sehubungan dengan operasi tahun berjalan dalam satu tahun. Meliputi pengeluaran ekplorasi dan pengembangan seperti biaya studi,survey, pengeluaran produksi seperti biaya material dan jasa-jasa, dan pengeluaran administrasi seperti biaya kantor, pegawai, dan jasa konsultan. Termasuk dalam biaya ini yaitu biaya operasional berupa biaya tenaga kerja, sewa transportasi, biaya karyawan, biaya operasional fasilitas dan sumur migas. c.

Allowed Recovery of Prior Year’s Unrecovered Operating Cost Merupakan biaya operasi yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat memperoleh penggantian pada tahun berjalan. Universitas Indonesia


32 Gambar 2.2 memperlihatkan bagaimana hubungan antara cost recovery dengan bagian yang akan diterima oleh Patina Group Ltd dari hasil produksi minyak dan gas bumi. Gambar 2.2 Skema Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Total Produksi PATINA

Revenue (ICP x Lifting)

KKKS

80%

Cost Recovery

Net Operating Income Equity to be Split (ETS)

Capital

Patina & Pertamina

Negara

Patina

Tangible

Asset

Non Capital

Depresiasi

Intangible

Operating Ekspense

Production Cost

Pertamina

DMO

Bagian yang diterima sebelum Pajak

PAJAK

Bagian yang diterima setelah Pajak

Sumber : Hasil Olah Sendiri Universitas Indonesia


General & Adm Ekspense

33 Pola bagi hasil produksi antara kontraktor dan pemerintah diatur berdasarkan NOI (Net Operating Income), dimana NOI merupakan lifting (hasil produksi minyak bumi/gas alam yang dijual) setelah dikurangi cost recovery. Cost Recovery pada Patina Group Ltd terdiri atas biaya capital dan biaya non capital. Biaya capital terdiri atas tangible, aset, dan depresiasi, sedangkan biaya non capital terdiri atas intangible dan operating ekspense yang terdiri dari production cost dan general and admin ekspense. Penerimaan migas kontraktor didapat setelah dikurangi oleh bagian negara yang diwakili oleh SKSP Migas. Bagian migas pemerintah baru diterima apabila hasil penjualan migas dari wilayah tersebut lebih tinggi dari cost recovery atau sudah pada posisi equity to be split (ETS). Jadi, bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor ini baru dilakukan setelah biaya ekplorasi tertutupi. Dengan demikian, besar kemungkinan jika pemerintah tidak mendapatkan penerimaan dari sumber daya alam ini pada awal periode kontraktor berproduksi. Kebijakan ini diterapkan karena

resiko

kerugian

(ekplorasi)

ditanggung

sepenuhnya

oleh

pengusaha/kontraktor yang terlibat. Penerimaan migas tersebut akan dibagihasilkan antara kontraktor dan pemerintah sesuai dengan split. Dalam hal Patina Group Ltd. merupakan mitra dari Pertamina, maka selain memperhitungkan bagian negara, perusahaan juga memperhitungkan bagian untuk Pertamina. Tabel 2.3 menjabarkan besar porsi yang didapat antara pemerintah, Pertamina, dan Patina. Tabel 2.3 Porsi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Pemerintah Minyak Bumi Gas Bumi

32,7731% 32,7731%

Pertamina 40,4412% 13,6555%

Patina 26,7857% 53,5714%

Sumber : Accounting Policy Procedures KSO Pertamina EP - Patina Group Ltd

Ketentuan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah disebut equity share

(entitlement).

Equity

share

(entitlement)

pada

dasarnya

belum

mengeluarkan komponen pajak pusat (masih ada pajak perseroan dan pajak devident didalamnya). Pajak diperhitungkan setelah kontraktor memenuhi kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban kontraktor Universitas Indonesia


34 berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bagian bersih dari produksi minyak untuk kontraktor baru didapat setelah mengurangi DMO dan Pajak sebesar 44%. Sebagai ilustrasi perhitungan atas cost recovery dan bagian bersih yang diterima oleh kontraktor (net contractor shared), ditunjukan oleh Tabel 2.4 : Tabel 2.4 Ilustrasi Perhitungan Net Contractor Shared

Gross Revenue SO / Incremental Production Cost Recovery

OIL % Equivalent barel 1000 1000 80% -800

GAS % Equivalent barel 1000 1000 80% -800

200

200

Net Operating Income Equity to be Split (ETS) Share Goverment Pertamina Patina Contractor Equity Share DMO DMO fee Goverment Tax Net Contractor Shared

32,7731% 40,4412% 26,7857% 100,00%

65,55 80,88 53,57 200

32,7731% 13,6555% 53,5714% 100,00%

65,55 27,31 107,14 200

26,7857% 0% 0%

53,57 53,57 -23,57 30,00

53,5714% 0% 0%

107,14% 107,14 -47,14 60,00

44%

44%

Sumber : KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd

Ilustrasikan total produksi perusahaan adalah 1000 barels, 1000 barels ini akan menjadi gross revenue yang akan dibagikan kepada pemerintah, Pertamina, dan perusahaan sendiri (incremental production). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pola bagi hasil ini didapat setelah mengurangi komponen cost recovery sebesar 80% dari gross revenue. Maka didapatlah Net Operating Income Equity to be Split sebesar 200 barels (1000-800) yang akan didistribusikan kepada masing-masing pihak sebesar proporsi yang telah diatur dalam perjanjian. Besar Universitas Indonesia


35 bagian yang telah diterima oleh masing-masing pihak seperti yang telah dijabarkan oleh tabel 2.3. Net contractor shared didapat dari besar sharing yang didapat oleh kontraktor dikurangi dengan DMO dan Goverment Tax (44%). Perusahaan belum berkewajiban memenuhi DMO karena unrecoverable cost perusahaan masih diatas total produksi.



BAB III SEJARAH SINGKAT PERMINYAKAN DI INDONESIA DAN PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Minyak bumi telah dimanfaatkan dan dikenal di Indonesia sejak abad ke 18. Penemuan tersebut merupakan awal dari sejarah eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) yang berkembang hingga saat ini. Sejarah perkembangan industri migas diuraikan oleh tabel 3.1.

3.2 Kegiatan Usaha dan Wilayah Kerja Pengusahaan Migas UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memisah pengelolaan migas menjadi kegiatan hulu (upstream) dan hilir (downstream) dengan tujuan untuk menghilangkan monopoli. Selain itu, hal ini dimaksudkan pula untuk mengoptimalkan potensi yang ada melalui manajemen pengelolaan yang lebih terfokus. Antara fungsi bisnis dan fungsi pemerintahan (pelaksana, pengawasan, dan pengendalian dipisahkan agar tercipta tata kelola indusri yang baik dan efisien. Untuk pengawasan kegiatan usaha hulu diserahkan ke SKSP Migas (Dahulu BPMigas) dan pengawasan kegiatan usaha hilir diserahkan ke BPH Migas. Sedangkan Pertamina berperan sebagai BUMN. 3.2.1 Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Industri hulu mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. a. Eksplorasi, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi. b. Eksploitasi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja seperti pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan.

36



37 Tabel 3.1 Sejarah Perkembangan Pengusahaan Migas di Indonesia Masa Penjajahan 1885

Penemuan sumber minyak komersial pertama di Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Aeliko Jans Zeijlker.

Masa Indonesia Merdeka 1946

Pemerintah Republik di Sumatera Selatan membentuk Perusahaan Minyak Republik Indonesia (Permiri) yang personelnya berasal dari Lasykar Minyak.

1950’n

Pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara. Namun, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda masih belum terkendali dan penuh dengan sengketa.

1951

Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan yang bertugas memberi pertimbangan tentang sengketa dalam tambang minyak.

1956

Pengawasan tambang minyak mulai diatur.

Pendirian Pertamina Pemerintah menyerahkan penguasaan ladang-ladang minyak kepada Angkatan Darat dan kemudian didirikan PT.Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU). 1957

PT ETMSU berubah nama menjadi PT. Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA) pada 10 Desember.

1961

1. PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah Negara. 2. Sistem konsensi perusahaan asing dihapus, diganti dengan sistem kontrak karya.

1965

Sistem Kontrak Karya dihapus dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberlakukan.

1968

PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

2001

Pendirian BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas)

2003

Status Pertamina menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT. Pertamina (Persero)

2004

Pendirian BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

2005

Pendirian anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), PT.Pertamina EP, PT. Pertamina EP Cepu, serta penandatanganan 2 kontrak kerjasama dengan BP Migas

2012

Pembubaran BP Migas Sumber : Tabel Hasil Olah Sendiri



38

3.2.2 Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi Industri hilir merupakan kelanjutan dari kegiatan hulu. Industri ini meliputi kegiatan pengolahan migas mentah menjadi produk atau bahan baku siap pakai yang siap didistribusikan kepada konsumen. Kegiatan usaha hilir seperti yang dikutip dari undang-undang nomor 22 tentang minyak dan gas bumi meliputi : a. Pengolahan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambahan minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. b. Pengangkutan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahanya dari Wilayak Kerja (WK) atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. c. Penyimpanan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. d. Niaga Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahanya, termasuk niaga melalui pipa. 3.3 Model Kerja Sama dalam Meningkatkan Industri Migas Negara memerlukan energi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan pemerintah, menjamin pasokan energi di masa depan dalam pasar global yang kompetitif, dan pemenuhan kebutuhan domestik. Pencapaian tersebut diusahakan pemerintah dengan pemanfaatan minyak dan gas bumi yang jumlahnya banyak tersebar di wilayah Indonesia. Namun, pengupayaan migas di Indonesia ini masih terkendala oleh beberapa hal, yaitu : 1.

Produksi hidrokarbon semakin sulit. Mayoritas lapangan migas terletak di darat (onshore) dan berada di wilayah barat Indonesia. Setelah “dikuras” seratus tahun, produksi di lapangan-lapangan tua mengalami penurunan alamiah yang cukup besar setiap tahunya. Universitas Indonesia


39 2. Daerah eksplorasi baru terletak di daerah terpencil. Migas di laut dalam (deepwater) yang kebanyakan terletak di kawasan Timur Indonesia 3. Masalah pertanahan. Banyak Kontraktor yang menghadapi masalah tumpang tindih lahan dengan kehutanan, perkebunan, dan masyarakat. Hal-hal tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah indonesia, terutama dalam pengadaan infrastruktur dan SDA dalam pengusahaan migas. Eksplorasi dan eksploitasi migas memerlukan modal besar, mempunyai resiko tinggi dan memerlukan keahlian khusus, sehingga mau tidak mau Indonesia masih membutuhkan modal dan tenaga asing. Memberikan kesempatan kepada pemodal asing untuk berinvestasi tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Alasanya, pasal tersebut tidak melarang modal asing. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa ini, Mohammad Hatta (1951) “Untuk membangun negara kita, kita tidak mempunyai kapital karena itu kita pakai kapital asing untuk kepentingan kita. Kita antikapitalisme tetapi tidak anti kapital. Kita juga tidak segan-segan memakai tenaga bangsa asing karena kita memang kekurangan tenaga ahli.” Dalam penguasaan migas baik di dalam maupun di luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen maupun melaui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC), Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest (IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB). 3.4 Fase Perkembangan Production Sharing Contract Minyak dan gas merupakan bagian dari faktor geopolitik, dengan isu utama penguasaan cadangan. Pemerintah selaku regulator harus dapat mengelola minyak dan gas bumi ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan penguasaan penuh terhadap minyak dan gas bumi yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan pihak asing maupun lokal untuk investasi dan menambah total penerimaan pemerintah. Dalam perkembanganya, pengelolaan migas terbagi menjadi tiga fase, yaitu :



40

1. Periode Sebelum Tahun 1978 Pengembangan lapangan minyak di Indonesia mulai optimal. Penerimaan migas berasal dari hasil penjualan berdasar perjanjian karya atau kontrak karya. Bagian pemerintah didapat dari royalti atau konsesi dari kegiatan eksploitasi migas. Pada tahun 1965 sistem kontrak karya dihapus dan digantikan dengan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC). Penghapusan ini dilandaskan oleh UUD 1945 Pasal 33 yang mensyaratkan kepemilikan migas tetap berada di tangan negara bukan sepenuhnya milik kontraktor. Dengan diberlakukannya production sharing contract, maka perusahaan asing hanya sebagai kontraktor yang memperoleh bagi hasil dari produksi yang dihasilkan. Saat ini, PPh migas belum ada, dan seluruh kewajiban perpajakan selain PPh migas sudah terpenuhi sebagai komponen pengurang dari bagian Pemerintah dari hasil kontraktor. 2. Periode Tahun 1978 - 2000 Production sharing contract masih tetap berlaku

pada periode ini.

Perubahan yang paling mendasar dalam kebijakan PSC pada tahun 1978 adalah adanya pemisahan antara unsur pajak penghasilan kontraktor migas yang kemudian disebut PPh migas yang merupakan penerimaan pajak bagi pemerintah dan adanya penerimaan bagi hasil migas yang diperoleh dari porsi bagian pemerintah

(pertamina

entlitement).

Pencatatan

penerimaan

PPh

migas

merupakan bagian dari PNBP migas. Sedangkan komponen pengurang migas berupa PPN, PBB dan Pajak dan Retribusi Daerah serta Retensi Pertamina diperhitungkan sebagai pengurang porsi bagian Pemerintah sebelum dicatat sebagai penerimaan migas (asas netto). 3. Periode April tahun 2000 - Sekarang Pada periode ini, manajemen dari production sharing contract beralih dari Pertamina ke BP Migas termasuk pengendalian dan pengawasan kontraktor migas serta penandatangan kontrak kerja sama. BP Migas bertanggung jawab dalam hal pengeluaran-pengeluaran migas seperti pengembalian (reimbursement) PPN dan kewajiban kontraktual lainya. Prosedur ini dilakukan karena seluruh penerimaan migas langsung masuk ke rekening pemerintah, yaitu “Rekening Departemen Universitas Indonesia


41 Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing No.600.000411 pada Bank Indonesia (berdasarkan PMK No.113/PMK.02/2009. Sejak tahun 2003, porsi bagian pemerintah dikurangi dengan imbalan BP Migas dan fee penjual migas atau yang dikenal dengan “fee kegiatan usaha hulu migas” sebagai pengganti retensi Pertamina. Imbalan BP Migas merupakan imbalan bagi BP Migas dalam rangka menjalankan fungsinya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kontraktor migas menggantikan pertamina. Sedangkan fee penjual yang diberikan kepada Pertamina merupakan imbalan atas jasa Pertamina dalam melakukan penjualan migas bagian pemerintah. Namun pada 13 November 2012, BP Migas dibubarkan dan sebagai gantinya, pengawasan kegiatan hulu migas diserahkan SKSP Migas (Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) di bawah Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).

3.5 Profil Company Tempat Pelaksanaan Magang 3.5.1

Riwayat Singkat Perusahaan Patina Group Limited (Patina Ltd) merupakan suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island The BVI Business Companies Act 2004 pada tanggal 26 Januari 2007. Sedangkan status Badan Usaha Patina Group Ltd di Indonesia yaitu Badan Usaha Tetap (BUT). Dalam melaksanakan kegiatanya, perusahaan ini bekerja sama dengan Pertamina dengan status Kerja Sama Operasi (KSO) sehingga Patina Group Ltd kemudian lebih dikenal di Indonesia dengan nama KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd Bangkudulis. Perusahaan ini beramalat di Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island, dengan kantor perwakilan pusat di Indonesia di Menara Anugerah Lt. 12 Kantor Taman E.3.3 Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Jakarta 12950 dan kantor perwakilan di Jl. Sulawesi No. 15 Rt 25 Kel Pamusihan – Tarakan Tengah Kalimantan Timur 77131.

3.5.2 Kegiatan Usaha Patina Group Ltd bergerak di bidang usaha hulu (upstream) migas yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Ijin Usaha Patina Group Ltd di Universitas Indonesia


42 Indonesia diberikan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Patina Group Ltd merupakan mitra Pertamina pada Kerja Sama Operasi (KSO) sehubungan dengan perjanjian kerja sama operasi penanganan produksi minyak mentah dan gas bumi di wilayah produksi Blok Bangkudulis di Pulau Mangkudulis Besar, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Timur seluas 18,66 km2. 3.5.3 Kerja Sama Operasi Patina Group Ltd – Pertamina EP Kerja sama Operasi (KSO) atau dalam bahasa Inggris disebut Joint Operation (JO) merupakan sebuah bentuk kerja sama operasi, yaitu perkumpulan dua badan usaha atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai kemudian KSO dibubarkan atau dapat juga diteruskan tergantung keinginan pemilik KSO. Kerja sama operasi antara Patina Group Ltd dan Pertamina dimulai ketika Pertamina bermaksud untuk mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan produksi area operasi Bangkudulis (Kalimantan Timur) untuk meningkatkan dan mempercepat produksi sumber daya minyak dan gas bumi di area tersebut. Penandatanganan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KKS Pertamina EP) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilaksanakan pada tanggal 17 September 2005. Kerja Sama Operasi (KSO) antara Patina Group Ltd dan Pertamina ditandatangani pada tanggal 25 April 2007 yang juga merupakan effective date terhitung dengan masa kontrak selama 15 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dimana ijin lokasi dimiliki oleh Pertamina yang diwakili oleh PT Pertamina EP. Commencement of Petroleum Operations atau tanggal dimana Patina Group Ltd memulai kegiatanya sebagai operator dan bertanggung jawab terhadap aset Pertamina pada area tersebut pada tanggal 25 Juli 2007. KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd merupakan KSO pertama yang berhasil memenuhi Komitment Pasti, yaitu : 1. Kajian geologi dan geofisika berdasarkan cadangan yang tersedia 2. Pemboran 2 (dua) sumur pengembangan (BKD-2ST dan BKD-3AST) 3. Akuisisi data baru seismik 3D 4. Kajian geologi dan geofisika berdasarkan data sumur dan seismik baru. Universitas Indonesia


43

3.5.4

Corporate Structure Departement

3.5.4.1 Hubungan Patina Group Ltd, Parent, dan PT Pertamina EP Patina Group Ltd merupakan anak perusahaan dari PT. Benakat Petroleum Energi Tbk (“BIPI”) yang bergerak pada beberapa sektor pertambangan yang mencakup minyak dan gas bumi, batubara, dan jasa-jasa pelayanan yang terkait dengan bidang-bidang usaha tersebut. BIPI merupakan induk dari PT Benakat Patina (“BEPA”). Kepemilikan Patina Group Ltd oleh PT Benakat Patina (dahulu bernama PT Benakat Power) diperoleh secara tidak langsung dengan akuisisi saham Silverstein Ventures Pte Ltd (“SV”) sebanyak 1.001.000 lembar saham atau 100% kepemilikan pada tanggal 29 September 2011. Saham tersebut dibeli dari PT Tesco International Capital (“Tesco”) sejumlah 400.400 lembar saham dan dari PT AM Texas Resources (“ATR”) sejumlah 600.600 lembar saham sesuai dengan Conditional Share Sale and Purchase Agreement tertanggal 27 Agustus 2011. Gambar 3.1 Struktur Hubungan Patina Group Ltd, Parent, dan Pertamina BENAKAT

PERTAMINA EP

PETROLEUM ENERGY

99,9%

BENAKAT PATINA

100% SILVERSTEIN VENTURES Pte. Ltd 99,9% PATINA GROUP Ltd

KSO KSO PERTAMINA EP - PATINA GROUP Ltd

Sumber : Hasil Olah Sendiri

Sebagai salah satu perusahaan yang berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Patina Group Ltd tidak hanya berkoordinasi dengan induk perusahaan, tetapi harus berkoordinasi pula dengan Pertamina sebagai mitra KSOnya. Manajemen Universitas Indonesia


44 KSO ada ditangan Pemerintah yang diwakili oleh Pertamina. Pertamina menetapkan struktur organisasi perusahaan sedangkan nama-nama calon pengurus diajukan berdasarkan kesepakatan perusahaan dan induk namun untuk pengangkatanya tetap harus meminta persetujuan dari Pertamina. Dikarenakan KSO bersifat sementara (sesuai dengan jangka waktu kontrak) maka struktur organisasi tertinggi dipimpin oleh seorang General Manager dan bukan Direksi (yang terdiri dari Direktur Utama beserta para Direktur). Dalam hal pengembangan lapangan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi,

sebagai

kontraktor,

Patina Group

Ltd

berkewajiban

untuk

menanggung seluruh biaya yang akan digunakan untuk eksplorasi dan ekploitasi. Dana ini dapat diperoleh dari perusahaan induk. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pengeboran, Patina Group Ltd berkonsultasi terlebih dahulu kepada perusahaan induk sebelum meminta persetujuan dari Pertamina. Patina Group Ltd memiliki hak atas bagian dari produksi incremental sehubungan dengan hasil produksi minyak bumi di blok Bangkudulis, yaitu jumlah produksi tersisa setelah jumlah produksi incremental dikurangi dengan komponen pengembalian biaya operasi (cost recovery) sebesar maksimum 80% dari produksi incremental. Dari jumlah tersebut, 32,7731% merupakan bagian dari BP Migas (sekarang SKSP Migas) dan sebesar 67,2269% merupakan bagian yang akan dibagi antara Pertamina dan Patina Group Ltd dimana Patina Group Ltd berhak atas 53,5714% gas bumi dan 26,7857% minyak bumi. Perusahaan membuat laporan keuangan yang berbeda antara perusahaan induk dan pertamina. Untuk Pertamina, laporan keuangan disusun berdasarkan production sharing accounting yang meliputi POD (Plant of Defelopment), WP&B (Work Program and Budget), dan AFE (Authorization Financial Expenditures). Sedangkan untuk perusahaan induk, laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK/IFRS yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. 3.5.4.2 Corporate Organisasional Structure Struktur organisasi KSO Pertamina EP-Patina Group Ltd digambarkan dalam gambar 3.2. Struktur organisasi tertinggi dipimpin oleh General Manager yang langsung membawahi 2 (dua) divisi yaitu Divisi Operation dan Divisi Finance and Admin. Divisi operation bertindak sebagai main departement dan Universitas Indonesia


45 divisi finance and admin sebagai supporting departement. Field Head (Kepala Lapangan) bertugas untuk mensupport kedua divisi tersebut. Secara umum, tugas dan tanggung jawab divisi tersebut adalah : 1. General Manager -

Koordinator kegiatan dari semua fungsi dalam perusahaan termasuk organisasi lapangan, serta memimpin dan memelihara komunikasi dengan seluruh jajaran fungsi penunjang perusahaan agar dapat memelihara produktifitas dan kenyaman kerja. Selain itu, general manager bertugas untuk menjaga hubungan dengan Pertamina EP, Ditjen Migas dan perusahaan migas lain dan otoritas lokal termasuk kontraktor.

-

Penentu kebijakan atas operasi perusahaan sesuai industri, standar pemerintah, dan ketentuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai.

-

Melakukan optimalisasi nilai aset sesuai yang diinginkan oleh pemilik kepentingan

didalam

etika

kerja

dan

profesionalisme

dengan

mengembangkan dan mengimplementasikan strategi jangka panjang dan pendek eksplorasi dan produksi tahunan dan lima tahunan RKA, serta menjamin infestasi dan keputusan operasional telah memperhitungkan resiko yang ada. 2. SHE (Safety, Health, Environment) Officer Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan seluruh aktifitas eksplorasi dan produksi migas sesuai SHE dan standar tekhnik yang efisien dan terpercaya serta memastikan kebijakan SHE perusahaan dan sistemnya terimplementasi dengan baik dan selalu diperbarui. Selain itu bertugas dalam mengelola krisis dan keadaan darurat di lingkungan operasi agar dapat dilakukan mitigasi secara tepat.



46 Gambar 3.2 Struktur Organisasi KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd GENERAL MANAGER

1

R. Suryaman

6

SHE OFFICER

8

SECRETARY 10

Citta Denni

1

Evangeline R

Operation Manager M. Rizkanuddin Noor

2

2

Finance & Admin Manager Taviv Kusumawana

10

1

11

5

FIELD HEAD Abdurrahman

13

SHE FIELD 10 Budhiarta Adhana

FIELD FINANCE SPV

Miko Arief T

FIELD FINANCE Heri Wahyudinata

8

FIELD PRODUCTION SPV

8

5

Febri Saputra

7

10

10 RELATION/GA 1

Sulistyo Wasono

1

1

LOGISTIK

10

Maintenance

1. M. Luthfi 2. Awang A.

2

1. Mechanical (TBA) 2. Instrumen (TBA)

10

Production 10 2

1. Sulthoni Amri 2. Imanuel 3.TBA

Sumber : KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd

3. Operation Division Mengelola kegiatan dan proyek yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, pemboran, serta implementasi SHE lapangan sejalan dengan pembangunan infrastruktur lapangan untuk mencapai tujuan dan terget performa yang telah ditentukan dengan selamat dan biaya efektif sesuai dengan keinginan pemegang saham, termasuk pekerja dan masyarakat sekitar. Divisi Operation terdiri atas : DWO, G&G, facilities, geologist, geophysicist, drilling, reservoir, legal, dan production.



3

47 4. Finance & Admin Division -

Merencanakan dan mengarahkan HR strategi, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja, pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga kerja, hubungan industrial dan layanan HR.

-

Merencanakan dan mengarahkan layanan kepada perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan umum dan mengadakan serta meneliti syaratsyarat dalam dokumen hukum perusahaan.

-

Menjalankan aktifitas pengadaan barang dan jasa.

-

Mengelola aktifitas keuangan dan kegiatan akuntansi sesuai dengan ketentuan.

-

Mengoptimalkan cost recovery.

5. Field Head Mengelola kegiatan operasi di area operasi Bangkudulis maupun kantor perwakilan KSO Patina di Tarakan, Kalimantan Timur termasuk memberikan laporan dan info teraktual terhadap kondisi di lapangan penambangan kepada sub divisi terkait. Field Head (Kepala Lapangan) membawahi tiga field, yaitu SHE Field, Field Production SPV, dan Field Finance SPV. Field Production SPV membawahi field finance, relation/GA, dan logistik sedangkan Field Production SPV membawahi maintenance dan production. Field production bertugas untuk mengawasi minyak mentah sampai di angkut ke Teluk Bunyu. 3.5.4.3 Finance Division Patina Group Ltd. Divisi Finance di tunjukan oleh gambar 3.3. Divisi ini dipimpin oleh seorang manajer yang membawahi 4 (empat) sub divisi, yaitu SCM, Legal & Relation, Human Resources & General Admin, dan Divisi Budget dan Reporting. Divisi-divisi tersebut bertanggung jawab untuk : 1. SCM Division Merencanakan dan menjalankan aktifitas pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kepatuhan yang tepat berdasarkan PTK 007/BP Migas serta memastikan pembentukan mekanisme harga pasar sampai dengan perekaman kontraktor yang dapat berfungsi maksimal bagi perusahaan.



48 Gambar 3.3 Struktur Organisasi Divisi Finance KSO Pertamina, EP - Patina Group Ltd Finance & Admin Manager

2

Taviv Kusumawana

11

SCM Head

5

Legal & Relation Head

5

HR & GA Head

5

Budget & Reporting Head

5

Benni Sutanto

3

Wisnu Nugroho

1

Paulus D. Sartono

3

Eko Susetyo

3

Procurement

8

Junaedi Tanuwijaya

1

Inventory & Traffict Asep Budi

8

IT

8

HR & GA

8

Accounting

8

1

Larasati

1

Ricco Singkuan

1

Elita Sari Purba

1

FIELD

FIELD

Logistic / Material

Relation / GA

Treasury & Tax Dwiyani Ganefiantary

FIELD FINANCE

Sumber : KSO Pertamina, EP – Patina Group Ltd

2. Legal & Relation Division -

Bertanggung jawab terhadap semua aspek hukum dan legalitas atas semua aktifitas perusahaan.

-

Merencanakan perusahaan

dan

dalam

melaksanakan hal

hubungan

program-program dengan

penunjang

pihak-pihak

yang

berkepentingan (masyarakat, PEP, pemerintah). 3. Human Resources & General Admin Division -

Melaksanakan HR strategi, tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja, pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga kerja, hubungan industrial dan layanan HR.

-

Merencanakan dan mengarahkan layanan kepada perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan umum.

4. Budget and Reporting Division -

Mengawasi dan menjamin kualitas pelaporan atas anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Universitas Indonesia


8 1

49 -

Mereview dan memelihara sistem anggaran dan pelaporan untuk pemerintah, PEP dan pemegang saham.

-

Mengkoordinasikan dan memantau biaya dan keuntungan atas seluruh aktifitas perusahaan.

-

Mereview dan menganalisa anggaran dengan membandingkan prakiraan dan biaya aktual sebagai pengelolaan kontrol.

Dalam menjalankan tugasnya, bagian finance and admin disupport oleh bagian field finance SPV yang terdiri atas field finance, relation/GA, dan logistik. Garis putus-putus melambangkan adanya koordinasi antara bagian field dengan sub-sub divisi yang ada pada divisi finance and admin. Berikut tugas dan fungsi field-field tersebut : 1. Field Finance, bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran setiap transaksi atas aktifitas operasi lapangan dengan persetujuan atasan, melakukan catatan atas tagihan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan lapangan. Transaksi yang dilakukan yaitu transaksi dengan nominal sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 2. Field Relation/GA, bertugas untuk menangani kegiatan lapangan ketika terkait dengan warga sekitar lapangan, masalah kehutanan, dan community development source. 3. Field Logistik, bertugas untuk menangani masalah logistik di lapangan termasuk inventory perusahaan. Secara garis besar, divisi finance bertanggung jawab atas : 1. Profitability Management Divisi Finance bertugas untuk memberikan berbagai informasi, menyediakan informasi keuangan dan feedback atas kinerja kepada anggota lain dari manajemen. 2. Corporate Financial Record Divisi keuangan bertanggung jawab dalam menjaga data keuangan perusahaan dan untuk memastikan bahwa item-item nya secara akurat mencerminkan hasil yang up to date atas operasi perusahaan.



50 3. Account Payable Mempertanggungjawabkan, meriview dan mengautorisasi komitmen dan kewajiban perusahaan sebaik-baiknya termasuk menyediakan input kedalam catatan laporan keuangan perusahaan. 4. Treasury Memastikan bahwa dana perusahaan dikelola secara efisien, posisi kas diproyeksikan secara akurat, liabilities ditempatkan dengan benar, dan kas yang masuk diterima pada saat yang tepat. Treasury menerima informasi dari bagian Account Payable dan bagian Corporate Financial Record. Transaksi treasury harus tercermin dalam catatan laporan keuangan perusahaan. 5. Account Receivable Bertanggung jawab atas penagihan. Akun transaksi piutang harus merefleksikan keadaan yang sebenarnya dan juga berhubungan dengan informasi yang relevant untuk tujuan mengendalikan transaksi piutang. 6. Payroll Accounting Transaksi penggajian diproses oleh Human Resources Departement yang berhubungan secara langsung dengan sistem akuntansi. 7. Taxation Pajak perusahaan secara akurat di hitung, dilunasi, dan dilaporkan serta reimbursable VAT (Pajak Pertambahan Nilai) ditagih dan di followed up pada periode yang benar. 8. Material Control Mengontrol pergerakan material dari dan ke luar gudang sesuai proyek, menghitung persediaan fisik, dan merekonsiliasinya. 9. Capital Asset Management Memastikan bahwa capital asset diidentifikasi, dikontrol, dan dilaporkan dengan tepat. 10. Production Sharing Accounting Hasil operasi manajemen harus dicatat sesuai dengan jangka waktu production sharing contract. Produksi harus dicatat dan biaya operasi harus dapat dipertanggungjawabkan.



51

11. Joint Operations Accounting Biaya operasi dialokasikan secara akurat dan dilaporkan pada partner, cash call secara akurat dibuat dan di followed up saat itu jg. 12. Budgeting Merancang rencana keuangan yang kemudian disiapkan dan disajikan pada manajemen. Belanja Modal direview sesuai dengan budget. 13. Management Report Merancang laporan keuangan dan laporan management secara akurat, up to date, dan disampaikan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajemen.



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan atau dalam bahasa Inggris Value Added Tax (VAT) dan proses reimbursement pajak pertambahan nilai. Reimbursement PPN merupakan penerapan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pada perusahaan minyak dan gas bumi (migas). Penulis akan melakukan analisa tentang bagaimana perlakuan perusahaan terhadap PPN di perusahaan beserta komponen-komponen yang terlibat didalamnya dan mencoba untuk menganalisa kesesuaian pelaksanaan reimbursement berdasar pada landasan hukum perpajakan yang menjadi acuan dalam penerapan VAT reimbursement perusahaan. Dalam kaitanya dengan perusahaan, penulis menggunakan istilah VAT untuk Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan akun yang dipakai oleh perusahaan. Penulisan ini didasarkan atas pelaksanaan magang pada divisi finance terkait dengan VAT reimbursement pada Patina Group Ltd yang merupakan kontraktor kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina di bidang usaha hulu (upstream) yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi

minyak dan gas bumi

(migas).

4.1 Gambaran Umum VAT Reimbursement 4.1.1

Pengertian VAT Reimbursement Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibebankan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) terhadap konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) perusahaan. Kontraktor yang bekerja berdasarkan PSC (Production Sharing Contract) dapat memperoleh kembali Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan kepada Negara dalam bentuk penggantian (reimbursement). VAT reimbursement tidak sama dengan restitusi walaupun keduanya merupakan pengembalian yang dibayarkan oleh negara atas PPN yang telah dibayarkan atas

52



53 perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP). Restitusi diperoleh dari penggunaan metode indirect substraction method, yaitu adanya pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya atau diminta kembali pada akhir tahun pajak. Kelebihan pembayaran inilah yang menyebabkan restitusi. Berbeda dari restitusi, proporsi besar VAT reimbursement yang diberikan oleh pemerintah tidak ditentukan dari indirect substraction method yang dihasilkan dari pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran perusahaan. VAT reimbursement timbul akibat dari adanya prinsip “assume and discharge” yang menjadi tanggung jawab/beban pemerintah. Prinsip ini menyebutkan bahwa bagian kontraktor dari bagi hasil migas sudah bersih dari pungutan lainya termasuk perpajakan. Sehingga kewajiban pajak selain PPh migas ditanggung oleh pemerintah. PPN yang telah dipungut dan disetor oleh kontraktor migas (dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Migas) harus dikembalikan (di reimburse) oleh pemerintah. Syarat kontraktor untuk memperoleh reimbursement PPN ada dalam PMK No.64/PMK.02/2005 yaitu apabila kontraktor sudah menghasilkan bagian negara.

4.1.2

Dasar Hukum Pelaksanaan VAT Reimbursement Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan PPN. Bagi kontraktor migas, pemberlakuan lex spesialist dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 11/PMK.03/2005. Peraturan ini untuk selanjutnya dijadikan acuan penulis dalam menganalisis kesesuaian pelaksanaan reimbursement beserta item-item yang berkaitan dengan PPN di KSO Pertamina EP - Patina Group Ltd.



54

4.2 Analisis PPN Patina Group Ltd Berdasarkan PMK No.73/PMK.03/2010 Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya termasuk dalam kriteria witholding tax yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Sistem ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya PPN terutang. PPN akan dipungut oleh penjual BKP/JKP dari pembeli BKP/JKP. Dengan kata lain, PPN merupakan pajak tidak langsung, yaitu adanya pemisahaan antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kantor Kas Negara (KKN). Pemikul beban pajak berada di pihak pembeli barang atau penerima jasa yang dikenakan PPN, sedangkan penanggung jawab berada pada pihak penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Namun, ada kondisi dimana pembeli merupakan pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan bentuk usaha yang dimiliki Patina Group Ltd yaitu kontraktor yang bergerak di bidang eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, perlakuan pemungutan pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporanya yang mulai ditetapkan tanggal 31 Maret 2010 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005. Berikut adalah analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada Patina Group

Ltd

berdasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

73/PMK.03/2010 :

2

Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan,

atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.



55

4.2.1 Status Perpajakan Patina Group Ltd Terkait Pajak Pertambahan Nilai Berlakunya kondisi khusus (lex spesialist) yang diatur dalam PMK No.73/PMK.03/2010 bagi kontraktor kontrak kerja sama migas menetapkan bahwa Patina Group Ltd merupakan pemungut atau disebut juga Wajib Pungut (WAPU) PPN yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jika dilihat dari produk yang dihasilkanya, Patina Group Ltd menghasilkan minyak mentah (crude oil). Berdasarkan Undang-Undang PPN (UU Nomor 42 tahun 2009) Pasal 4A ayat 2, crude oil bukan merupakan objek pajak atau non-BKP (Barang Kena Pajak). Oleh karena itu, dilihat dari posisi perusahaan sebagai subjek pajak, maka Patina Group Ltd merupakan Non Pengusaha Kena Pajak (non-PKP) PPN dan tidak pernah terdaftar untuk keperluan PPN. 4.2.2 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Patina Group Ltd Manajemen PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perusahaan dalam mengelola PPN diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar, dicatat, dan dilaporkan secara tepat dan akurat. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemungut PPN diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang menegaskan bahwa atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. Alur proses pengelolaan PPN seperti yang ditunjukan oleh gambar 4.1 dimulai dari invoice processing terhadap transaksi antara Patina Group Ltd dan rekanan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan. Dalam transaksi tersebut, apabila didalamnya terkandung PPN, baik transaksi yang dibayar sendiri maupun dibayar oleh perusahaan, PKP yang menyerahkan BKP atau JKP (rekanan) wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur pajak dibuat dan dikeluarkan oleh rekanan pada saat membuat tagihan (invoice) untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada perusahaan. Patina Group Ltd bukan PKP sehingga tidak membuat dan mengeluarkan faktur pajak karena sesuai dengan definisi faktur pajak, faktur pajak dibuat oleh PKP. Accounting procedures perusahaan patuh pada PMK No.73/PMK.03/2010. yaitu adanya pemisahaan nominal transaksi untuk keperluan pembayaran PPN. Universitas Indonesia


56 Patina Group Ltd mengkategorikan PPN berdasarkan transaksi menjadi 2 (dua), yaitu : 1. VAT yang dipungut oleh perusahaan. PPN ini timbul dari transaksi yang nilainya lebih dari sama dengan Rp.10.000.000,- per invoice. PPN terutang dihitung dan dibayar sendiri oleh perusahaan ke Kantor Kas Negara. 2. VAT yang dipungut oleh vendor (rekanan). PPN terutang dibayar langsung oleh perusahaan melalui vendor. Transaksi ini merepresentasikan transaksi sebagai berikut : -

Untuk tiap satu invoice kurang dari Rp.10.000.000 dan tidak termasuk pembayaran yang terpecah-pecah.

-

Transaksi dengan perusahaan yang juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Transaksi lain yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan PPN. Perusahaan tidak memungut transaksi berupa : a. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT. Pertamina (Persero) b. Pembayaran atas rekening telepon c. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan Pemisahan transaksi menjadi PPN yang dibayar sendiri ke Kantor Kas Negara dan PPN yang dibayar melalui rekanan berimplikasi pada penggunaan faktur pajak yang berbeda dalam pemungutan PPN terutang. Sebagaimana diketahui, faktur pajak merupakan dokumen yang diperlukan sebagai bukti pemungutan PPN. Oleh karena itu, untuk melihat PPN yang dibayar sendiri maupun yang dibayar melaui rekanan, dapar dilihat dari kode dan nomor seri faktur pajak yang tertera di faktur pajak : 1. Kode dan nomor seri faktur pajak 010 Kode faktur pajak kepala 010 mengindikasikan bahwa PPN atas BKP maupun JKP tersebut tidak dipungut oleh perusahaan melainkan oleh rekanan Universitas Indonesia


57 perusahaan. Faktur pajak ini harus diberi cap dan tanggal pada saat pembayaran dan tanda tangan oleh Patina Group Ltd. (Lampiran 10) 2. Kode dan nomor seri faktur pajak 030 Kode faktur pajak kepala 030 mengindikasikan bahwa PPN atas BKP maupun JKP tersebut dipungut oleh Patina Group Ltd sehingga perusahaan berkewajiban untuk menjalankan prosedur memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi pembelian BKP maupun JKP tersebut. (Lampiran 7) Gambar 4.1 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Transaksi (Invoice Processing)

≥ 10juta

Faktur Pajak

PPN Dibayar Sendiri Tidak ada PM (Pajak Masukan) & PK (Pajak Keluaran)

< 10juta

PPN Dibayar Vendor

Memungut, Menyetor, Melapor

Tidak ada Pengkreditan PM (Pajak Masukan)

Reimbursement PPN

Perolehan Penggantian Sumber : Hasil Olah Sendiri

Status Patina Group Ltd yang merupakan non-PKP berdampak pada tidak adanya Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Tidak adanya Pajak Keluaran timbul akibat penyerahan BKP maupun non-BKP kepada siapapun, tidak dikenakan PPN. Sehingga tidak ada pengkreditan Pajak Masukan untuk keperluan penyetoran PPN atas transaksi dengan faktur pajak berkode 030 ke Kantor Kas Negara melalui bank persepsi. Universitas Indonesia


58 PPN yang telah dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh perusahaan beserta PPN yang dibayarkan langsung oleh rekanan saat pembayaran pembelian BKP maupun JKP dapat direimburse oleh perusahaan untuk memperoleh penggantian dari Negara. Kesimpulan yang bisa didapat dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai perusahaan berdasarkan uraian di atas adalah : 1. Pemungutan PPN atas BKP dan/atau JKP 2. Penyetoran PPN 3. Pelaporan PPN 4. Reimbursement PPN

4.2.2.1 Patina Group Ltd Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai PWC (2012, p.83-84) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya dibebankan/dipikul oleh kontraktor yang bekerja berdasarkan PSC (Production Sharing Contract) sehingga PPN bukan merupakan input credit. Sebaliknya, PPN bergantung pada sejumlah faktor yang secara historis berasal dari : a. Deferred ( PPN yang berasal dari supplies dari dalam negeri) b. Exempted (PPN yang dikenakan untuk impor) c. Reimbursed (PPN yang dibayarkan oleh BP Migas)3 Pemungutan PPN Patina Group Ltd mengacu pada Pasal 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 yaitu adanya ketentuan mengenai transaksi yang tidak dapat dipungut oleh perusahaan. Jadi, tidak semua transaksi bisa dipungut PPNnya oleh perusahaan. Hanya transaksi selain yang disebutkan oleh pasal 5 (lima) yang PPNnya dapat dipungut oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan hanya memungut PPN atas transaksi minimal Rp.10.000.000. Transaksi yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke kantor kas negara dicatat dalam akun VAT Current Payable. PPN terutang 10% yang dipungut oleh rekanan maupun yang dipungut oleh perusahaan timbul akibat pemakaian barang dan jasa yang berasal dari rekanan dalam negeri. PPN tersebut dicatat pada akun VAT Deferred dan akan ditagihkan ke Negara. Sedangkan untuk penagihan 3

BP Migas dibubarkan pada 13 November 2012 dan sebagai gantinya dibentuk SKSP (Satuan Kerja Pelaksana) Migas untuk menggantikan peranan BP Migas.



59 pembayaranya akan ditangguhkan sampai perusahaan membayar bagian pemerintah. Berikut disajikan contoh pemungutan PPN pada perusahaan : A. Transaksi lebih besar dari sama dengan Rp.10.000.000 Pada tanggal 07 September 2012 KSO melakukan pembayaran tahap I jasa pelaksanaan tata batas pinjam pakai kawasan lokasi Bangkudulis 50% SO sebesar Rp. 231.800.000. Maka jurnal yang dicatat oleh perusahaan : (Dr). Technical Consulting (Dr). VAT - Deferred

231.800.000 23.180.000

(Cr). A/P Local - IDR

231.800.000

(Cr). VAT Current Payable

23.180.000

B. Transaksi lebih kecil dari Rp. 10.000.000 Pada tanggal 16 Agustus 2011, KSO melakukan pembelian material untuk maintenance Jembatan dan line minyak PO.146 sebesar Rp. 3.208.000. Maka jurnal yang dicatat oleh perusahaan : Dr. Camp Maintenance Dr. VAT Deferred

3.208.000 320.800

Cr. A/P Local IDR

3.528.800

4.2.2.2 Kewajiban Perusahaan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Setelah melakukan pemungutan terhadap PPN terutang, perusahaan berkewajiban untuk menyetor PPN yang telah dipungutnya. Proses ini dimulai dari invoice processing yang telah dilaksanakan oleh bagian account payable. Bagian account payable, menerima invoice dari vendor, kemudian diperiksa kelengkapan invoice, faktur pajak, kwitansi, SO (Service Order) / PO (Purchase Order) / kontrak, berita acara serah terima, dan SSP. Setelah lengkap, bagian account payable menjurnal transaksi tersebut dan kemudian melakukan routing dengan approval dari pejabat berwenang. Kemudian, invoice beserta kelengkapan dokumen asli pendukungnya difilling berdasarkan voucher number dan disusun untuk proses payment.



60 Transaksi kurang dari Rp.10.000.000, PPNnya dibayarkan oleh vendor sehingga proses bisnis untuk invoice berhenti sampai diatas. Akan tetapi untuk transaksi yang lebih dari sampai dengan Rp. 10.000.000, PPNnya dibayarkan langsung oleh perusahaan ke Kantor Kas Negara sehingga perusahaan masih melanjutkan tahapan-tahapan tadi ke proses payment PPN. Proses ini dimulai dengan melihat list dari masing-masing vendor di dalam sistem untuk mengetahui due date dan nomor invoice yang harus dibayarkan PPNnya. Untuk memastikan bahwa PPN jatuh tempo telah dicatat, perusahaan melakukan rekonsiliasi. SSP dan faktur pajak diperiksa, NPWP, no faktur pajak, dan nominalnya dicocokan berdasarkan rate yang tepat apabila menggunakan mata uang asing. Setelah itu, perusahaan menyiapkan request for payment (RFP) dan list SSP untuk penyetoran PPN. Penyetoran PPN menggunakan SSP atas nama rekanan. Pembayaran PPN dilakukan melalui bank persepsi setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi dilaksanakan. Jurnal pada saat PPN dibayarkan : Dr. VAT Current Payable Cr. Cash

xxx xxx

4.2.2.3 Kewajiban Perusahaan Melapor Pajak Pertambahan Perusahaan melaporkan PPN yang telah dibayarkanya melalui Kantor Inspeksi Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan dengan melampirkan faktur pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5. Disebutkan dalam No.73/PMK.03/2010 pelaporan pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan dengan mengisi form SPT masa PPN (SPT 1107 PUT).

4.2.2.4 Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Perusahaan baru memulai reimburse terhadap PPN sejak 2012 dan belum meminta kembali VAT reimbursement sejak tahun 2007 dikarenakan perusahaan baru berproduksi pada Juni 2010 dan baru menyerahkan bagian negara pada Januari 2012. Sesuai dengan kekhususan industri migas, perusahaan baru dapat meminta kembali reimbursement apabila sumur yang di eksploitasi sudah dapat Universitas Indonesia


61 menghasilkan minyak yang bernilai komersial dan telah menyerahkan bagian negara. Sehingga, hal-hal yang harus dipersiapkan oleh perusahaan untuk mengajukan reimburse kepada negara adalah : 1. Mengumpulkan faktur pajak, SSP, copy invoice dan membuat konfirmasi ke Bank Persepsi untuk transaksi-transaksi dari tahun 2007 s/d 2012 2. Membuat Cap/Stempel sebagai berikut : i. Cap/Stempel “Dibayar tanggal....” ii. Cap/Stempel “Sesuai dengan Aslinya” 3. Melakukan persiapan data untuk VAT reimbursement pada transaksi-transaksi yang berjalan, yaitu : i. Memisahkan faktur pajak lembar ke 1 dan SSP lembar ke 5 ii. Memfotoqopy invoice, kwitansi, dan bukti pembayaran lainya iii. Membuat rekapitulasi bulanan iv. Melakukan konfirmasi ke Bank Persepsi sekaligus pada saat pembayaran PPN ke Bank 4. Mempersiapkan debit note beserta kelengkapan dokumen-dokumen lainya secara bulanan. Pelaksanaan

reimbursement

PPN

sendiri

mengacu

pada

PMK

No.64/PMK.02/2005 yang akan dibahas kemudian. 4.3 Analisis VAT Reimbursement Berdasarkan PMK No.64/PMK.02/2005 Dalam beberapa permasalahan yang menyangkut Kontrak Karya (Contract of Work), Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, pemerintah (departemen keuangan) menghormati ketentuan-ketentuan tersebut sehingga bersifat lex specialist (berlaku khusus) terhadap Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku. Untuk PPN,

apabila

dalam

Kontrak

Bagi

Hasil

antara

Pertamina

dengan

Perusahaan/BUT (Badan Usaha Tetap) tidak dipersyaratkan adanya penyetoran bagian Pemerintah sebagai syarat dalam reimbursement PPN migas, maka reimbursement

yang

diajukan

perusahaan/BUT

dapat

diberikan

tanpa

memperhatikan ada atau tidaknya bagian pemerintah yang telah disetor.



62 Klausul perjanjian antara Patina Group Ltd dan Pertamina mensyaratkan reimbursement untuk dibayarkan setelah perusahaan memberikan bagian pemerintah (goverment entitlement) terlebih dahulu sebelum meminta reimburse kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan oleh BU/BUT dalam perusahaan Migas, Pasal 2, yang menyatakan bahwa bagi BU/BUT yang memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian PPN dan atau PPnBM sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan telah menyerahkan Bagian Negara dapat memperoleh pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM yang tidak ditagihkan di dalam cost recovery. Pada tahun 2012, Patina Ltd sebagai mitra dari Pertamina berhak mendapatkan reimburse atas PPN yang telah dibayarkan karena Patina Ltd telah berhasil mengeksploitasi minyak dan telah membayar bagian pemerintah (goverment entitlement) berdasarkan besaran split dalam production sharing contract yang telah tercantum dalam perjanjian kontrak kerja sama Patina Group Ltd dan Pertamina EP. Value Added Taxes (PPN & PPnBM) perusahaan harus sesuai dengan perjanjian KSO. Syarat dilakukanya reimbursement adalah pengusaha BKP/JKP telah memenuhi kewajibanya, yaitu : a. Menyetor bagian pemerintah (goverment entitlement) sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. SPT Tahunan PPh untuk 5 (lima) tahun terakhir telah dimasukkan c. PPh Pasal 25 sudah dibayar sampai dengan bulan terakhir d. Tidak ada tunggakan pajak lainya Selain itu, dalam industri migas, apabila BKP/JKP nya bukan termasuk yang dapat di cost recoverykan maka PPN atas BKP/JKP tersebut dibayar langsung ke Kantor Kas Negara (KKN). Akan tetapi, untuk BKP/JKP yang dapat direimburse, maka PPN atas BKP/JKP tersebut akan diganti oleh negara melalui Pertamina yang merupakan mitra dari Patina Ltd.



63 Sesuai dengan PMK No.64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM atas kontraktor migas, PPN yang direimburse adalah selain dari : 1. Komponen benefit in kind untuk personal, kecuali di lapangan operasi pertambangan 2. Entertainment, kecuali di lapangan operasi penambangan 3. Pengadaan BKP dan/atau JKP yang biayanya tidak dapat di-cost recoverykan.

4.3.1 Cost Recovery dan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Hubungan antara VAT reimbursement dan cost recovery ditunjukkan oleh gambar 4.2. Dijelaskan bahwa eksplorasi dan eksploitasi membutuhkan peralatan dan sumber daya manusia untuk menghasilkanya. Peralatan dan sumber daya yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi masuk kedalam biaya capital dan biaya non capital. Sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005, PPN yang boleh direimburse adalah PPN atas BKP/JKP yang dapat di cost recovery (pengertian mengenai cost recovery dijelaskan pada sub bab 2.7). Seperti yang telah dijelaskan pada gambar 2.2, dalam cost recovery terkandung BKP maupun JKP yang terbagi kedalam biaya capital dan biaya non capital. Biaya capital terdiri atas tangible dan asset yang telah dikurangi oleh depresiasi sehingga atas pengadaanya terkandung BKP. Biaya non capital terdiri atas biaya intangible cost dan operating cost sehingga di dalamnya terkandung BKP maupun JKP. Aturan ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan. Berikut disajikan BKP dan JKP yang dapat di cost recoverykan oleh perusahaan : BKP (Barang Kena Pajak) yang dapat di cost recovery : -

Automobiles

-

Light truct and tractors

-

Heavy truct and trailers

-

Buses

-

Aircraft Universitas Indonesia


64 -

Construction Equipment

-

Furniture and office equipment

-

Construction utilities and auxilaries

-

Construction housing and welfare

-

Production Facilities

-

Railroad and locomotives

-

Vessel, barge, tugs, and other

-

Drilling production tools

JKP (Jasa Kena Pajak) yang dapat di cost recovery : -

Rental and services production facilities equipment

-

Rental and sercvices production facilities for new development well

-

Rental services crude oil transport

-

Rental storage tank

-

Office & camp facilities construction Beberapa item yang dikecualikan untuk direimburse, mengacu pada

regulasi pemerintah Pasal 4 Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu : Food dan Beverages Jasa kesehatan Education Service Pembelian atas JKP dan BKP ini merupakan objek terutang PPN dan dipungut PPN sesuai dengan tarif 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atas BKP maupun JKP. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi menghasilkan minyak dan gas bumi (migas). Saat ini, perusahaan hanya menghasilkan minyak mentah (crude oil) belum menghasilkan gas bumi. Seluruh minyak yang dihasilkan oleh Patina Group Ltd dijual dan dibeli seluruhnya oleh Pertamina. Penjualan hidrokarbon yang diambil langsung dari sumbernya dibebaskan dari PPN. Sehingga, crude oil bukan BKP sehingga tidak terutang PPN dan tidak ada Pajak Keluaran Universitas Indonesia


65 Tidak ada istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga terhadap pengadaan BKP maupun JKP tersebut tidak ada pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Walaupun cost recovery dan VAT reimbursement merupakan sama-sama penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Namun keduanya merupakan hal yang berbeda karena dilakukan terhadap komponen yang berbeda dan melalui prosedur yang berbeda oleh perusahaan. Cost recovery merupakan penggantian terhadap BKP dan JKP sedangkan VAT reimbursement merupakan penggantian untuk PPN terhutang atas pembelian BKP maupun JKP perusahaan. Sehingga PPN terutang atas BKP maupun JKP atas biaya capital dan non capital yang telah dibayarkan kepada negara, harus dipisahkan dari komponen cost recovery yang diminta ke pemerintah melalui SKSP Migas selaku badan pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi dan dapat dibayarkan kembali (direimburse) melalui proses VAT reimbursement. Gambar 4.2 PPN Reimbursement dan Cost Recovery Capital dan Non Capital

Cost Recovery

Eksplorasi & Eksploitasi Migas

BKP / JKP

Penjualan Crude Oil kepada Pertamina

Objek Pajak

Non Objek Pajak

Terutang PPN

Tidak Terutang PPN

Tidak Ada Pengkreditan PPN (PM&PK)

Reimbursement PPN Sumber : Hasil Olah Sendiri Universitas Indonesia


66

4.3.2 Prosedur Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN Prosedur pembayaran kembali (reimbursement) atas PPN dan PPnBM perusahaan : 1. Value Added Tax, dihitung, dipungut, dibayar, dan dilaporkan oleh Finance Division untuk mendapatkan penggantian dari Pertamina EP/ SKSP Migas. 2. Value Added Taxes dihitung, dipungut, dibayar, dan dilaporkan tepat waktu berdasarkan pada peraturan perpajakan. 3. Rekonsiliasi bulanan Value Added Tax harus dilaksanakan oleh staf dan direview oleh Finance and Admin Manager. 4. Pembayaran hanya boleh dieksekusi jika nilainya telah direkonsiliasi oleh catatan dalam general ledger dan bukti-bukti telah dilampirkan secara lengkap. 5. Value Added Tax reimbursement harus dapat ditangani sedemikian rupa, sehingga tidak ada transaksi non reimbursable yang ikut serta. Transaksi yang tidak dapat direimburse atas pembayaran atas penyerahan : a. Bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh Pertamina (Persero). b. Pembayaran atas rekening telepon atau pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. 6. Divisi Finance harus membantu manajemen apabila terdapat perubahan dalam regulasi terkait dengan Value Added Tax. Reimbursement PPN diajukan ke SKSP Migas selaku badan pengawas kegiatan hulu migas namun atas nama Pertamina-EP karena Patina Ltd. merupakan bagian dari mitra kerja sama operasi Pertamina, maka dokumen tersebut dikirim ke Pertamina bersama dengan soft copy SSP dan Non SSP. 4.3.3 Monitoring VAT Reimbursement Pengajuan reimbursement PPN dilakukan dengan “monitoring VAT Reimbursement”. Monitoring VAT reimbursement dilakukan setelah proses payment pada bagian account payable selesai dan telah difilling dengan tepat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pelaksanaan monitoring VAT reimbursement oleh Patina Group Ltd adalah: Universitas Indonesia


67 1.

Mengambil invoice-invoice dari bagian filling dengan menyebutkan nomer voucher yang ada pada general ledger khusus kode akun VAT Deferred yang diimput oleh bagian account payable ketika perusahaan membayar BKP/JKP terutang PPN kepada rekanan maupun vendor.

2.

Memeriksa kelengkapan invoice dengan dokumen pendukungnya. Dokumen yang harus ada bersama invoice yaitu : faktur pajak asli dari vendor, SSP asli, bukti pembayaran invoice, kwitansi. Untuk dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat, langkah selanjutnya yaitu membuat check list VAT dengan mencocokannya pada general ledger akun VAT Deferred termasuk kedalam transaksi SSP atau Non SSP. Transaksi SSP (Surat Setoran Pajak) diberikan pada transaksi yang nominal pembayarannya lebih besar dari sama dengan Rp. 10.000.000 dan transaksi non SSP yang nominalnya lebih kecil dari Rp. 10.000.000.

3.

Membuat daftar rekapitulasi pajak, yaitu lampiran C1 untuk transaksi SSP dan C2 untuk transaksi non SSP. Daftar rekapitulasi faktur pajak berisi nama rekanan, NPWP rekanan, nomor faktur pajak, masa pajak, alamat KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat disetornya PPN, jumlah PPN/PPnBM yang dipungut/disetor, NTTP (Nomor Transaksi Pembayaran Pajak), dan uraian/jenis BKP/JKP. Perbedaan antara rekapitulasi faktur pajak SSP dan non SSP dapat dilihat pada tabel 4.1. Daftar rekapitulasi dibuat dengan merujuk pada faktur pajak yang diserahkan dari rekanan.

4.

Apabila telah lengkap, maka minta konfirmasi bank atas pembayaran PPN perusahaan dalam satu masa.

5.

Membuat debit note yang berisi total VAT reimbursement yang diajukan dalam satu masa baik transaksi SSP maupun non SSP.

6.

Membuat surat permohonan pengajuan reimbursement

7.

Meminta otorisasi atas debit note dan surat pengajuan reimbursement oleh general manager.

8. Serahkan dokumen asli ke Pertamina. Monitoring VAT Reimbursement ditunjukkan pada gambar 4.3 mengenai alur prosedur pembayaran reimbursement PPN. Universitas Indonesia


68 Tabel 4.1 Rekapitulasi Faktur Pajak SSP dan Non SSP Transaksi

Item

Keterangan

SSP

Non SSP

Nama KKKS

√

√

NPWP

√

√

Menggunakan NPWP Pertamina

Debit Note

√

√

Nomor nota debet

Nama Bank

√

x

Nama Vendor

√

√

Sesuai nama KKKS pemohon reimbursement

Nama bank persepsi dimana KKKS menyetorkan SSP Nama rekanan lengkap NPWP rekanan dengan lengkap dan

NPWP Vendor

√

√

benar, untuk transaksi non SSP kode KPP diisi pada kolom tengah

Faktur Pajak

√

√

Nomor dan tanggal faktur pajak

Masa Pajak

√

x

Masa setoran pajak

√

x

√

√

Tanggal Setor Bank

√

√

NTTP

√

x

Keterangan

√

√

Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jumlah PPN/PPnBM

Diisi dengan singkatan yang sudah umum Dibuat subtotal untuk masing-masing rekanan Untuk non SSP diisi tanggal bayar ke rekanan (vendor) Untuk KKKS yang melakukan penyetoran secara online Jenis uraian BKP/JKP

Ket : x = tidak ada √ = ada Sumber : Hasil Olah Sendiri



69 Gambar 4.3 Flowchart Monitoring VAT Reimbursement Tax Accountant

Supervisor

General Manager

Filling

E Berdasarkan No invoice

Bukti Bayar

Checklist VAT SSP

Invoice Kwitansi

SSP

Permohonan Reimburse

Checklist VAT Non SSP

General Ledger (VAT Deferred)

Faktur Pajak

Debit Note

Approve & Sign

Transaksi SSP

Memeriksa kelengkapan dokumen, mengklasifikasikan transaksi SSP&NonSSP, membuat daftar rekapitulasi faktur pajak Transaksi Non SSP

Bukti Bayar

Approve & Sign

Checklist VAT SSP ttd

B

Debit Note ttd

Checklist VAT Non SSP ttd

Permohonan Reimburse ttd

Bukti Bayar

Invoice

Invoice

Kwitansi Faktur Pajak SSP

F

D

Kwitansi Faktur Pajak Lampiran C2 Checklist VAT Non SSP

Lampiran C1 Checklist VAT SSP

A Bagian A/P

2

STP 1107 PUT 2

Konfirmasi Bank 2

Konfirmasi Setoran Pajak

C

File



70 Flowchart Monitoring VAT Reimbursement (lanjutan)

Tax Accountant A

B

C

Bukti Bayar

Bukti Bayar

Invoice

Invoice

Kwitansi

STP 1107 PUT

Faktur Pajak

SSP

Checklist VAT SSP ttd Checklist VAT Non SSP ttd

Konfirmasi Bank

Kwitansi

Faktur Pajak

D

Konfirmasi Setoran Pajak

Lampiran C2

Lampiran C1

Menyiapkan, menqopy dan menyusun Dokumen Pengajuan Reimburse

Debit Note

2

Bukti Bayar Invoice

Permohonan Reimburse

2

Kwitansi

2

2

Faktur Pajak SSP

E

2 2

Checklist VAT SSP ttd Checklist VAT Non SSP ttd

F 2

Debit Note

2

Lampiran C1 2

Permohonan Reimburse ttd

Lampiran C2 Konfirmasi Bank

File

STP 1107 PUT Konfirmasi Setoran Pajak

File

Pertamina

Sumber : Hasil Olah Sendiri Universitas Indonesia


71

4.4 Dokumen Pengajuan Reimburse Pengajuan reimbursement mengharuskan kontraktor untuk menyertakan dokumen yang dikirim ke Pertamina, dokumen tersebut disusun dengan urutan : 1. Surat Permohonan Pembayaran Kembali PPN/PPnBM Badan Usaha/Badan Usaha Tetap menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Divisi Pengendalian Finansial SKSP Migas dengan tembusan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan keuangan dan Kasubdin dan Pungutan SKSP Migas. Namun, karena perusahaan berbentuk kerja sama operasi dengan Pertamina maka surat permohonan pembayaran kembali ditujukan kepada VP Perbendaharaan dan Manajemen kerjasama PT. Pertamina EP. Surat permohonan pembayaran kembali dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Debit Note Debit note ditujukan kepada VP. Perbendaharaan Manajemen Kerjasama PT. Pertamina EP. Format Debit Note dapat dilihat pada lampiran 2. 3. Konfirmasi Setoran Pajak Konfirmasi Setoran Pajak diambil dari bank persepsi yang ditujukan pada SKSP Migas cq Kepala Divisi Pengendalian Finansial SKSP Migas. Tembusan diberikan pada PT. Pertamina EP dan perusahaan selaku mitra kerja sama operasi Patina Group Ltd. Konfirmasi setoran pajak dari bank persepsi (lampiran 3) harus dilampirkan dengan rincian atas setoran pajak pertambahan nilai (lampiran 4) dan formulir 1107 PUT (lampiran 5). 4. Checklist VAT reimbursement untuk transaksi SSP. Contoh checklist VAT reimbursement dapat dilihat pada lampiran 6. 5. Dokumen perpajakan untuk transaksi SSP. Dokumen-dokumen tersebut terdiri atas SSP lembar ke-5 dan lembar ke-1, faktur pajak lembar ke-1, invoice, kwitansi, dan bukti bayar dari bank. Contoh dokumen perpajakan untuk transaksi SSP dapat dilihat pada lampiran 7. 6. Daftar rekapitulasi faktur pajak untuk transaksi SSP (lampiran C1). Contoh daftar rekapitulasi faktur pajak untuk transaksi SSP dapat dilihat pada lampiran 8. Universitas Indonesia


72 7. Checklist VAT Reimbursement transaksi non SSP Contoh checklist VAT reimbursement transaksi non SSP dapat dilihat pada lampiran 9. 8. Dokumen perpajakan untuk transaksi SSP. Dokumen-dokumen tersebut terdiri atas faktur pajak lembar ke-1, invoice, kwitansi, dan bukti bayar dari bank. Contoh dokumen perpajakan untuk transaksi SSP dapat dilihat pada lampiran 10. 9. Daftar rekapitulasi faktur pajak untuk transaksi non SSP Contoh daftar rekapitulasi pajak dapat dilihat pada lampiran 11.

4.5 Proses Perolehan VAT Reimbursement Perolehan reimbursement atas Pajak Pertambahan Nilai diproses sesuai dengan pola perusahaan yang berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pertamina. Sebagai mitra Pertamina, VAT reimbursement yang diajukan Patina Group Ltd terlebih dahulu harus melewati Pertamina untuk kemudian dikirimkan ke Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disingkat menjadi SKSP Migas (dahulu bernama BP Migas). Permintaan VAT reimbursement perusahaan pada SKSP Migas diawali dengan mengajukan dokumen-dokumen sebagai persyaratan kelengkapan pengajuan reimburse. Dokumen-dokumen ini kemudian dikirimkan ke Pertamina untuk di verifikasi. Jika dokumen tidak lolos verifikasi akan dikembalikan kepada Patina Group Ltd, sedangkan apabila lolos verifikasi, maka Pertamina akan mengkonsolidasikan VAT reimbursement Patina Group Ltd bersama dengan TAC, JOB, dan KSO yang merupakan mitra dari Pertamina EP. Selanjutnya, Pertamina EP akan mengajukan VAT reimbursement tersebut pada SKSP Migas. Keputusan penolakan dan penerimaan reimbursement PPN berada di tangan SKSP Migas. SKSP Migas akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen, kebenaran dokumen, dan koreksi apabila dalam PPN yang diajukan perusahaan untuk reimburse mengandung : 1. Komponen benefit in kind untuk personal, kecuali di lapangan operasi penambangan atau remote area. 2. Entertainment, kecuali di lapangan operasi penambangan atau remote area Universitas Indonesia


73 3. Pengadaan BKP dan atau JKP yang biayanya tidak dapat dicost recovery. SKSP Migas akan menolak ataupun mengoreksi reimbursement PPN perusahaan apabila dalam proses verifikasi ditemukan permasalahan yang menyebabkan permohonan pembayaran kembali PPN/PPnBM dari BU/BUT tidak dapat dipenuhi. Bila permohonan reimburse perusahaan ditolak oleh SKSP Migas, Perusahaan akan menerima surat penolakan atas permohonan yang diajukan dan data/dokumen yang dikirimkan perusahaan akan dikembalikan melalui Pertamina untuk diserahkan kembali pada perusahaan. Untuk dokumen yang ditolak ini, perusahaan harus membuat nota kredit (credit note) atas nota debitnya (debit note). Perusahaan tetap dapat mengajukan kembali permohonan pembayaran kembali PPN setelah perusahaan menyesuaikan dengan hasil koreksi dari SKSP Migas, pada permohonan pengajuan reimburse berikutnya. Namun, apabila tidak ditemukan permasalahan apapun, permohonon VAT reimbursement disetujui oleh SKSP Migas. SKSP Migas langsung membayar tagihan VAT reimbursement sebesar yang diajukan langsung kedalam rekening perusahaan. 4.6 Penyajian VAT Reimbursement Pada Laporan Keuangan Perusahaan Untuk kontraktor minyak dan gas bumi yang bekerja menurut kontrak dengan Pemerintah/Pertamina perlakuan akuntansinya tidak diatur secara khusus dalam kontrak yang bersangkutan, kecuali bila dalam kontrak tersebut mengatur secara khusus perlakuan akuntansi sesuai transaksi maka perjanjian dalam kontrak yang berlaku. Hal yang membedakan perusahaan di bidang migas adalah adanya PPN yang ditagihkan kembali ke Negara (reimburse). Perusahaan mencatat PPN baik transaksi yang dibayar sendiri maupun yang dibayarkan melalui rekanan (vendor) dalam akun VAT Deferred. Akun VAT Deferred menjadi piutang ke Pertamina karena PPN tersebut nantinya dibayarkan oleh negara yang ditagihkan melalui Pertamina. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengajuan permohonan kembali (reimburse) PPN, salah satu prosedurnya adalah dengan menagih melalui pengajuan debit note. Oleh karena itu, pada saat pengajuan, transaksi ini dicatat Universitas Indonesia


74 perusahaan ke dalam akun PERTAMINA – VAT – Debit Note (EP) didebet sebesar yang yang diajukan ke Pertamina dan mengkreditkan akun VAT Deferred. Pencatatan

ini

dilakukan

setelah

perusahaan

melaksanakan

prosedur

reimbursement. Jurnal untuk mencatat permohonan reimburse : Dr. PERTAMINA – VAT – Debit Note (EP)

xxx

Cr. VAT Deferred

xxx

Pada saat permohonan reimburse disetujui dan dibayarkan, maka untuk menghapus akun piutang Pertamina akibat diterimanya cash penggantian PPN yang telah dibayarkan, maka PERTAMINA - VAT – Debit Note (EP) dikredit dan cash di debet. Jurnal untuk mencatat ketika reimburse dibayarkan oleh Negara : Dr. Cash

xxx

Cr. PERTAMINA – VAT – Debit Note (EP)

xxx

VAT Deferred, PERTAMINA - VAT Debit Note, dicatat dalam laporan keuangan perusahaan bagian neraca. Tidak ada perlakuan khusus terhadap PPN yang telah dibayarkan ke Kantor Kas Negara. Sama seperti perusahaan selain di bidang usaha migas, PPN yang dibayarkan sendiri ke Kantor Kas Negara atas pembelian BKP/JKP dimasukkan ke dalam akun liabilities bagian liabilities short term pada VAT Current Payable, akun kepala 3(tiga) menunjukan akun hutang perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4. Gambar 4.4 menunjukkan posisi belum ada tagihan reimburse yang diajukan perusahaan melalui Pertamina. Hal ini bisa dilihat dari saldo PERTAMINA – VAT – Debit Note yang menunjukkan angka 0.



75 Gambar 4.4 Penyajian VAT Reimbursement dalam Neraca Perusahaan Per November 2012 NERACA ASSET Account Receivables 120227 VAT Deferred

17.839.590.386,26

120228 PERTAMINA – VAT – Debit Note (EP)

0,0

LIABILITIES & EQUITIES Liabilities short term VAT 315043 VAT Current Payable

13.528.732.497,84

Sumber : Neraca KSO Pertamina EP – Patina Group Ltd per November 2012 (dengan diolah kembali)

4.7

Analisis Permasalahan Seperti yang telah dipaparkan dalam gambar 4.4, Patina Group Ltd

memiliki Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Negara sebesar Rp. 13.528.732.497,84. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan pada jumlah total yang akan ditagihkan ke Pertamina yaitu sebesar Rp. 17.839.590.386,26 karena sebagian sudah dibayarkan PPN-nya. Akun VAT Deferred lebih besar dibandingkan dengan VAT Current Payable dikarenakan VAT Deffered merupakan penjumlahan dari total VAT yang akan ditagihkan baik yang berasal dari PPN yang telah dibayar sendiri melalui vendor maupun yang dibayarkan perusahaan ke Kantor Kas Negara yang dibayarkan melalui bank persepsi. Pada tahun 2012, Patina Group Ltd telah menagih VAT reimbursement untuk masa Desember 2011, Januari 2012, Februari 2012, dan Maret 2012 sebesar Rp. 1.142.353.815,00 dengan rincian seperti yang diperlihatkan pada tabel 4.2. Nilai sebesar Rp. 1.142.353.815,00 akan mengurangi total VAT Deferred menjadi Rp. 16.697.236.570,00 dan menambah akun PERTAMINA – VAT – Debit Note sebesar Rp. 1.142.353.815,00. Nilai ini akan menghapus akun debit note pada



76 akun PERTAMINA – VAT – Debit Note sebesar yang ditagihkan ke Pertamina pada saat uang reimburse telah diterima Patina Group Ltd. Tabel 4.2 VAT Reimbursement yang Ditagihkan ke Pertamina Reimburse Desember 2011

SSP

Non SSP

Jumlah

Rp. 232.373.364,00 Rp. 10.237.658,00

242.611.022,00

Januari 2012

106.055.225,00

4.069.626,00

110.124.851,00

Februari 2012

126.443.922,00

3.708.749,00

130.152.671,00

Maret 2012

654.660.570,00

4.804.701.00

659.465.271,00

Total

1.119.533.081,00

22.820.734,00

1.142.353.815,00

Sumber : Hasil Olah Sendiri

Dalam pelaksanaan VAT reimbursement, pada kenyataanya terdapat beberapa permasalahan yang mesti di kaji kembali, yaitu : 1. Kewajiban menyetorkan PPN dahulu sebelum meminta reimburse Perusahaan berkewajiban untuk menyetorkan terlebih dahulu PPN terutang baik yang dipungut oleh rekanan (vendor) maupun yang dibayarkan sendiri ke kas negara melalui bank persepsi walaupun pada akhirnya perusahaan akan memperoleh seluruh penggantian (reimburse) atas PPN yang telah dibayarkanya. Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tidak lagi menjadi tanggung jawab rekanan melainkan menjadi tanggung jawab Pemungut PPN. Kewajiban penyetoran PPN terlebih dahulu sebelum meminta reimburse dilakukan agar tidak merusak sistem mekanisme pemungutan PPN rekanan yang berlaku umum dengan memperhitungkan

PPN

terutang

menggunakan

metode

indirect

substraction method, yaitu adanya pengkrediran pajak masukan dan pajak keluaran rekanan. Apabila kontraktor tidak menyetorkan terlebih dahulu PPN terutangnya, maka akan mengakibatkan PPN rekanan akan lebih bayar karena tidak adanya laporan pajak keluaran atas penjualan BKP maupun JKP bagi rekanan. Hal ini akan berdampak bagi penerimaan negara dari sektor pajak berkurang.



77 2. Potensi untuk ditagih Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PPN yang timbul dari pembelian barang maupun pemakaian jasa baik yang dipungut sendiri oleh perusahaan maupun yang dipungut oleh vendor akan ditagihkan kembali ke negara, sehingga perusahaan mencatatnya ke dalam akun VAT Deferred. Sedangkan untuk akun pajak terutang yang akan disetor sendiri ke negara dicatat pada akun VAT Current Payable. Atas pernyataan ini, maka akun VAT Deferred akan lebih besar dibanding akun VAT Current Payable. Terdapat selisih antara VAT Current Payable dan VAT Deferred sebesar Rp.4.310.857.888,42. Namun, perusahaan baru menagih sebesar Rp. 1.142.353.815,00 masih ada Rp. 3.168.504.073,42 yang berpotensi untuk ditagih. 3. Kelengkapan Dokumen Faktor belum tertagihnya seluruh PPN yang telah dibayarkan dikarenakan kurang lengkapnya dokumen yang harus disertakan sebagai syarat untuk mengajukan reimburse. Ada kemungkinan dokumen-dokumen ini tercecer akibat transaksi yang dilakukan beberapa tahun lalu. 4. Kemungkinan keterlambatan dalam membayar pajak Dalam neraca, terlihat bahwa hutang pajak perusahaan masih cukup besar, yaitu senilai Rp. 13.528.732.497,84. Apabila dibandingkan dengan seluruh tagihan yang akan dimintai reimburse ke Pertamina maka persentasenya sebesar 75,83% (13.528.732.497,84/17.839.590.386,26). Bila dihubungkan dengan kurang lengkapnya dokumen perpajakan seperti SSP bisa ditarik kesimpulan bahwa masih ada PPN yang masih menjadi tunggakan dan belum

dibayarkan

kepada

negara.

Pemungut

pajak

yang

tidak

melaksanakan kewajibanya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% yang dihitung per bulan dari total pajak terutang dan denda atas keterlambatan pembayaran masa PPN perusahaan akan dikenakan Rp. 500.000,00 (berdasarkan pasal 7 UU KUP).



78 5. Faktur Pajak Standar tidak diisi dengan lengkap Pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin

Rp. xxxx

yang tertera pada faktur pajak standar, tidak dicoret bagian yang tidak perlu oleh perusahaan. Tidak mencoret bagian yang tidak perlu, berarti perusahaan belum mengisi faktur pajak secara lengkap. Padahal dalam teorinya, pencoretan terhadap salah satu item tersebut sama seperti penulisan

Jumlah ..........................................................**)

Rp. xxxx

Sehingga, tidak ada penjelasan atas transaksi apa PPN tersebut dikeluarkan. Berbeda bila perusahaan mencoret faktur pajak seperti contoh berikut :

Harga Jual/penggantian/Uang Muka/Termin

Rp. xxxx

Maka akan sama maknanya dengan : Jumlah Harga Jual

**)

Rp. xxxx

Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kelengkapan dokumen perpajakan yang dilampirkan dalam permohonan reimburse karena dalam prakteknya, perusahaan masih dapat mengajukan reimburse tanpa memperhatikan kelengkapan faktur pajak untuk mencoret bagian yang tidak perlu pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Kegiatan hulu dalam industri pertambangan minyak dan gas (migas) dikenal dengan high risk high return-nya. Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator memberikan beberapa insentif berupa kemudahan berinvestasi kepada para pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi migas berupa penggantian dalam bentuk cost recovery dan reimbursement Pajak Pertambahan Nilai yang keduanya merupakan kekhususan dalam industri migas. Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, KSO Pertamina EP-Patina Group Ltd berhak mendapatkan reimbursement Pajak Pertambahan Nilai dan cost recovery. Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha

Tetap

Dalam

Pengusahaan

Minyak

dan

Gas

Bumi.

PMK

No.64/PMK.02/2005 menyatakan bahwa syarat perolehan reimbursement yaitu apabila perusahaan telah menyetor bagian negara (goverment entitlement). Beberapa item yang dikecualikan dalam pengajuan reimburse yaitu bukan termasuk transaksi : 1. Komponen benefit in kind untuk personal, kecuali di lapangan operasi pertambangan. 2. Entertainment, kecuali di lapangan operasi penambangan 3. Pengadaan BKP maupun JKP yang biayanya tidak dapat di cost recovery. Dalam konteks ini, reimbursement Pajak Pertambahan Nilai berhubungan dengan cost recovery. Hubungan itu terlihat dari PPN yang dapat direimburse merupakan PPN yang timbul akibat dipakainya Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dapat dicost-recoverykan. Jadi, reimbursement merupakan penggantian PPN-nya sedangkan cost recovery merupakan penggantian BKP maupun JKP-nya. 79



80 Pengembalian PPN dalam bentuk reimbursement ini tidak sama dengan restitusi PPN yang timbul akibat indirect substraction method, namun merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan kewajibanya menjalankan prinsip assume and discharge yaitu bagian kontraktor dari bagi hasil migas sudah bersih dari pungutan lainya termasuk perpajakan. Untuk perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilainya, perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 yang menunjuk kontraktor kontrak kerja sama migas untuk memungut PPN dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipungut oleh perusahaan. Konsekuensi dari adanya peraturan ini bagi perusahaan yaitu : 1. Patina Group Ltd berstatus sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 2. Berlaku mekanisme secara khusus dalam pemungutan PPN. 3. Perusahaan membagi transaksi menjadi dua yaitu transaksi SSP dan transaksi non SSP. 4. Adanya kewajiban perusahaan untuk menyetor, memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Patina Group Ltd merupakan perusahaan berbentuk KSO dengan Pertamina, maka prosedur pengajuan reimburse PPN perusahaan dilaksanakan melalui Pertamina yang kemudian diteruskan ke SKSP Migas. Syarat pengajuan reimbursement ini yaitu dokumen yang diajukan telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan yang ada serta dokumen tersebut terhindar dari kecacatan fisik maupun material. Setelah melihat penerapan dan membandingkan dengan peraturan dan teori yang ada, maka secara garis besar, Patina Group Ltd sudah menjalankan kewajiban memungut, menyetor, dan melapor PPN atas pembelian BKP/JKP serta menjalankan prosedur reimburse sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaan reimbursement sendiri masih terdapat kekurangan. Hal ini diperlihatkan dari jumlah VAT reimbursement yang potensial untuk ditagihkan sebesar Rp.4.310.857.888,42 namun perusahaan baru menagih sebesar Rp. 1.142.353.815,00 masih ada Rp. 3.168.504.073,42 yang belum tertagih yang diakibatkan oleh kurang lengkapnya dokumen.



81

5.2 Saran Saran-saran yang diberikan oleh penulis merupakan hasil pengamatan dan pengalaman penulis yang didapat dari pelaksanaan magang di KSO Pertamina EPPatina Group Ltd. Penulis mencoba untuk memberikan saran terkait dengan bahasan penulis yaitu mengenai pelaksanaan VAT reimbursement pada perusahaan tersebut. Dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang penulis berikan yaitu : 1. Bagi

perusahaan

migas,

reimbursement

PPN

baru

dilaksanakan

perusahaan apabila perusahaan telah menghasilkan minyak secara komersial. Perlu beberapa tahun untuk benar-benar beroperasi secara komersial. Syarat dilakukan reimbursement bagi perusahaan yaitu kelengkapan dokumen (invoice, kwitansi, bukti bayar, faktur pajak, SSP, form C1, form C2, konfirmasi bank, surat konfirmasi pembayaran pajak) Walaupun perusahaan telah memiliki bagian filling yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, namun sistem filling ini masih bersifat manual. Ada kemungkinan dokumen yang terjadi atas transaksitransaksi beberapa tahun sebelum perusahaan menghasilkan minyak tercecer, hilang, atau terselip. Oleh karena itu, saran penulis adalah agar perusahaan membuat suatu sub menu baru pada InPAS (sistem akuntansi yang digunakan perusahaan)

khusus untuk filling digital yang berisi

nomor invoice, penomoran bantex, tanggal, dan rak penyimpanan yang disusun urut (prenumber) agar memudahkan pencarian terhadap invoiceinvoice yang akan diajukan dan memudahkan untuk keperluan pengarsipan PPN. 2. Dokumen yang diserahkan ke Pertamina selain harus lengkap, dokumendokumen tersebut juga harus memenuhi syarat, diantaranya adalah dokumen tersebut tidak boleh cacat, rusak, dan kotor. Faktur pajak merupakan dokumen yang paling sering ditemui kesalahan. Misal dalam pengisian : Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin yang tidak dicoret bagian yang tidak perlu. Konsekuensi dari tidak mencoret bagian yang tidak perlu ini berarti faktur pajak tidak diisi lengkap yang berakibat



82 dokumen tersebut dianggap cacat. Untuk itu, perusahaan harus lebih jeli dalam melihat pengisian dalam faktur pajak. 3. Jumlah karyawan yang minim dapat diatasi dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik itu melalui seminar, pelatihan, maupun kursus. Khusus di bidang perpajakan, perusahaan dapat memberikan pelatihan brevet untuk karyawan yang menangani pajak perusahaan. 4. Penerapan reimbursement harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga dalam pelaksanaanya perusahaan harus bekerja sama dengan Dirjen Pajak dalam mengupdate regulasi sesuai dengan ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saran tersebut penulis berikan agar perusahaan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi agar penerimaan PPN reimburse dapat optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DAFTAR REFERENSI

Badan Usaha Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. (2006, Oktober). Memahami cost recovery. Buletin, 12. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Modul pelatihan pajak terapan brevet A dan B terpadu. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2005, Juli). Peraturan menteri keuangan nomor 64/pmk.02/2005 tentang tata cara pembayaran kembali pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap dalam pengusahaan minyak dan gas bumi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010, Maret). Peraturan menteri keuangan nomor 73/pmk.03/2010 tentang penunjukan kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. PWC. (2012, May). Oil and gas in Indonesia : Investment and taxation guide 2012 5th edition. Jakarta : PWC. Sukardji, Untung. (2008). Pemungut pajak pertambahan nilai. Edisi satu. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (2009). Jakarta.

83



84 Waluyo. (2006). Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru. Buku dua. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat. Widyaiswara. (2009). Modul pajak pertambahan nilai. Pusdiklat Pajak-BPPK. Yuniarto, Agung. (2012). Diklat teknis substantif dasar tingkat II direktorat jenderal anggaran: pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Bogor: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.



Lampiran 1 : Surat Permohonan Pembayaran Kembali VAT Reimbursement

No. :

xx /BKD-GM/IX/2012

Jakarta, 12 September 2012

Perihal: Permohonan Pembayaran Kembali PPN/PPnBM Kepada Yth: VP Perbendaharaan dan Manajemen Kerjasama PT PERTAMINA EP Menara Standard Chartered Lt.28 Jl. Prof DR. Satrio No.164 Jakarta 12950. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Nota Debit Pajak Pertambahan Nilai untuk NPWP 02.410.189.1-081.000 masa pajak Januari 2012 yang telah kami lakukan pembayarannya, dengan perincian sebagai berikut : No 1

Debit Note 016/DN-VAT/BKD/GM/VIII/2012

Tanggal 3 September 2012

Masa Pajak Januari 2012 Total

Jumlah Rp 110.124.871,Rp 110.124.871,-

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri keuangan RI No.64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran kembali PPN dan PPnBM atas Perolehan BKP atau JKP yang digunakan oleh BU/BUT dalam perusahaan Migas, Pasal 2, bahwa bagi BU/BUT yang telah menyerahkan Bagian Negara dapat memperoleh pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM. PPN tersebut diatas yang ditagihkan tidak ada dalam Cost Recovery Atas permohonan pembayaran kembali PPN/PPnBM ini agar dapat dibayarkan kepada : Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto - Jakarta No.Rekening : 070000.5.9999.61 ( IDR ) Atas Nama : PATINA GROUP LTD Demikian permohonan ini,atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, KSO PEP-Patina Group Ltd

General Manager


Lampiran 2 : Debit Note VAT Reimbursement No : 016/DN-VAT/BKD/GM/IX/2012

DEBIT NOTE

To :

PT. PERTAMINA EP KANTOR PUSAT Menara Standard Chartered Lt.28 Jl. Prof. DR. Satrio No.164 Jakarta - 13950

Attn :

VP. Perbendaharaan dan Manajemen Kerjasama

Description

No.

V A T Reimbursement

Currency

Amount

January 2012

To debit for VAT Reimbursement for the month of January 2012 as per NPWP PATINA GROUP LTD, No 02.410.189.1-081.000

See attached: SSP, Faktur Pajak, copy Invoice, Letter of Bank Confirmation and Lampiran C1 & C2 As Follow: a. Transaksi dengan SSP (Lampiran C1) b. Transaksi Non SSP (Lampiran C2)

IDR IDR

106.055.225 4.069.626

Total IDR 110.124.851 Amount One Hundred Ten Million One Hundred Twenty Four Thousand Eight Hundred Fifty One Rupiah in words Jakarta, September 12 , 2012

Please transfer to our account : Bank Mandiri Cab. Gatot Subroto – Jakarta

General Manager

Account Name

: PATINA GROUP LTD

IDR Acc. No.

: 070000.5.9999.61 ( IDR )

KSO Pertamina EP-Patina Group Ltd

Note :

Supporting document attached


Lampiran 3 : Konfirmasi Setoran PPN dari Bank Persepsi Masa Januari


Lampiran 4 : Konfirmasi Setoran Pajak Pertambahan Nilai Pemungut


Lampiran 5 : Formulir 1107 PUT Masa Januari


PT.Avisha Potensi Abadi

PT.Central Lintas Continent

PT.Avisha Potensi Abadi

PT.Prakarsa Dyuk

PT.Aninditya Persada Cakra Mandiri PT.Wana Adiprima Mandiri

Kop.Serba Usaha Pusaka Mandiri Kop.Serba Usaha Pusaka Mandiri PT.Wana Adiprima Mandiri

3.

4.

5.

6.

7.

9.

12.

11.

10.


Diperiksa

Diperiksa

Name:

Date: 14-August-2012

Name:



Name:

1.400.000

030.000.12.00000001 106.055.225

4.500.000

3.464.591

7.277.172

030.000.12.00000001

030.000.12.00000003

030.000.12.00000002

4.800.000

15.000.000

030.000.12.00000001

030.000.12.00000002

15.787.008

5.922.019

3.600.000

5.054.435

35.900.000

3.350.000

Jumlah PPN

030.000.12.00000003

030.000.12.00000055

030.000.12.00000651

030.000.12.00000056

030.000.12.00000025

030.000.12.00000051

No.Faktur

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

FC Surat Dbt Faktur SSP FC Permoh N. Pajak Asli Invoice Kw onan Asli Asli itan Asli si

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

I √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

K √

Cap

CHECK LIST VAT REIMBURSEMENT (UNTUK TRANSAKSI DENGAN SSP)

Disiapkan

Kop.Serba Usaha Pusaka Mandiri JUMLAH

PT.Sinar Pagi

2.

8.

PT. Dahana (Persero)

Nama Rekanan

1.

No.

Masa : Januari 2012

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1 SC Konfirmasi Specimen GL Ket C1 Bank ttd Pejabat Asli

Lampiran 6 : Checklist VAT Reimbursement Untuk Transaksi SSP

Lampiran 7 : Dokumen Pengajuan Reimburse Transaksi SSP







NTPP

Jasa Perpanjangan (P1)

Jenis/Uraian BKP/JKP

7. PT.Aninditya Persada Cakra Mandiri 8. PT.Wana Adiprima Mandiri 9. Kop.Serba Usaha Pusaka Mandiri 10. Kop.Serba Usaha Pusaka Mandiri 11. PT.Wana Adiprima Mandiri 12. Kop.Serba Usaha Pusaka Mandiri JUMLAH


02.905.676.9 .723 .000 030.000.12.00000001 02/01/2012 Jan-12 Badora

02.028.862.7 .725 .000 030.000.12.00000001 01/01/2012 Jan-12 Badora

02.905.676.9 .723 .000 030.000.12.00000003 25/01/2012 Jan-12 Badora

02.905.676.9 .723 .000 030.000.12.00000002 25/01/2012 Jan-12 Badora

02.028.862.7 .725 .000 030.000.12.00000002 01/01/2012 Jan-12 Badora

01.938.572.3 .014 .000 030.000.12.00000001 04/01/2012 Jan-12 Badora

02.022.379.8 .017 .000 030.000.12.00000003 17/01/2012 Jan-12 Badora

02.479.367.1 .015 .000 030.000.12.00000055 26/01/2012 Jan-12 Badora

02.100.279.5 .008 .000 030.000.12.00000651 24/01/2012 Jan-12 Badora

15.000.000,00 15/02/2012 0610040602090808 Jasa Pembuatan Citra Landsat dan Rencana Kerja untuk 4.800.000,00 15/02/2012 0503040904150404 Rental 1 unit Speedboat Mesin 2x200 HP Des 2011 7.277.172,00 15/02/2012 0814000011080314 Jasa Outsourcing 16 PKWT Jan 2012 3.464.591,00 15/02/2012 0208020210120713 Jasa Outsourcing 9 PKWT Jan 2012 4.500.000,00 15/02/2012 1407140909080514 Rental 1 Unit Genset 60 KVA Des 2011 1.400.000,00 15/02/2012 0510101213010607 Sewa Mesin Las Merk Lincoln 500 AMP Des 2011 106.055.225,00

02.479.367.1 .015 .000 030.000.12.00000056 25/01/2012 Jan-12 Badora

Tgl Setor Bank

3. PT.Avisha Potensi Abadi 4. PT.Central Lintas Continent 5. PT.Avisha Potensi Abadi 6. PT.Prakarsa Dyuk

Jumlah PPN/PPnBM

35.900.000,00 15/02/2012 0707000802020002 Sewa Kapal LCT Sinar Pagi01 Dan Biaya Operasional 5.054.435,00 15/02/2012 0009141309031313 Placement&Recruitment Monthly Contract Employee 3.600.000,00 15/02/2012 0702110607081208 Warehouse Used Tubing At Pulogadung (19 Nov 11 s.d 18 5.922.019,00 15/02/2012 1301050615010702 Placement&Recruitment Monthly Contract Employee 15.787.008,00 15/02/2012 0601111211141214 Super Foam Sticks SF-100 dan Acid Sticks 11/4"x5"

Tgl

Masa Nama Pajak KPP

02.393.765.9 .727 .000 030.000.12.00000025 13/01/2012 Jan-12 Badora

No.

Faktur Pajak

2. PT.Sinar Pagi

NPWP Vendor

3.350.000,00 15/02/2012 0307130302040303

Nama Vendor

: PT. Pertamina, EP (Ex KSO Patina Group Ltd) : 369.005.0.051.000 : 016/DN-VAT/BKD/GM/VIII/2012 : Mandiri

Lampiran C.1

1. PT.Dahana (Persero) 01.000.018.1 .051 .000 030.000.12.00000051 13/01/2012 Jan-12 Badora

No

Nama KKKS NPWP Debit Note Bank

DAFTAR REKAPITULASI FAKTUR PAJAK Untuk Transaksi dengan SSP

Lampiran 8 : Daftar Rekapitulasi Faktur Pajak Untuk Transaksi SSP

CV.Marsada

PT.Perdana Jatiputra PT.Berkah Mulia

PT.Mayon Samudera Pacifik

PT.Menara Mas

PT.Menara Anugrah

PT.Menara Anugrah

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Diperiksa

Name:


Name:


010.000.12.00000003

010.000.12.00000028

010.000.12.00000001

010.000.12.00000001

010.000.12.00000221 010.000.12.00000001

010.000.11.00000023

010.000.12.00000004

No.Faktur

Disiapkan

JUMLAH

CV.Power Energy

Nama Rekanan

1.

No.

Masa : Januari 2012

Analisis vat..., Ratih Dwi Antari Primastia, FE UI, 2013 Date: 14-August-2012

Name:

Diperiksa

4.069.626

140.000

461.458

585.000

950.000

260.668 357.500

912.000

403000

Jumlah PPN

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

Surat Dbt Faktur FC FC Permoh N. Pajak Invo Kwitans onan Asli Asli ice i Asli

√

√

√

√

√ √

√

√

I

√

√

√

√

√ √

√

K √

Cap

CHECK LIST VAT REIMBURSEMENT (UNTUK TRANSAKSI NON SSP)

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

C2 SC GL C2

-

-

-

-

-

-

-

Ket

Lampiran 9 : Checklist VAT Reimbursement Untuk Transaksi Non SSP

Lampiran 10 : Dokumen Pengajuan Reimburse Transaksi Non SSP





357.500,00 950.000,00 585.000,00 461.458,00 140.000,00 4.069.646,00

03.019.131.6 .723 .000 010.000.12.00000001 31/01/2012 Badora

01.741.754.4 .723 .000 010.000.12.00000001 11/01/2012 Badora 02.433.883.2 .063 .000 010.000.12.00000028 31/01/2012 Badora 02.433.883.2 .063 .000 010.000.12.00000003 31/01/2012 Badora

5. PT.Mayon Samudera Pacifik 6. PT.Menara Mas 7. PT.Menara Anugrah 8. PT.Menara Anugrah JUMLAH

260.688,00

403.000,00 912.000,00

21.138.151.2 .416 .000 010.000.12.00000001 06/01/2012 Badora

Jumlah PPN/PPnBM

4. PT.Berkah Mulia

Nama KPP

01.361.030.8 .073 .000 010.000.12.00000221 04/01/2012 Badora

Faktur Pajak

3. PT.Perdana Jatiputra

NPWP Vendor

No.Seri Tanggal 02.818.458.8 .724 .000 010.000.12.00000004 12/01/2012 Badora 01.494.139.7 .723 .000 010.000.12.00000023 09/01/2012 Badora

Nama Vendor

: PT. Pertamina, EP (Ex KSO Patina Group Ltd) : 369.005.0.051.000 : 016/DN-VAT/BKD/GM/VIII/2012 : Mandiri

1. CV.Power Energy 2. CV.Marsada

No

Nama KKKS NPWP Debit Note Bank

Untuk Transaksi dengan Non SSP

DAFTAR REKAPITULASI FAKTUR PAJAK

Jenis Uraian JKP/BKP

17/07/2012 12/03/2012 10/02/2012

Sewa kendaraan untuk Des 2011 Over time lampu dan AC Biaya pemasangan telepon

12/03/2012 BBM Solar @25.000

12/03/2012 Pemasangan iklan

12/03/2012 Biaya rental Jan 2012

11/09/2012 Pengadaan material 22/06/2012 Loundry Bangkudulis Des 2011

Tgl Bayar ke Vendor

Lampiran C.2

Lampiran 11 : Daftar Rekapitulasi Faktur Pajak Transaksi Non SSP


Lampiran 12 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010







Lampiran 13 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005









UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents