UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

ESTIMASI KAPASITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI : ANALISIS REGRESI DATA LINTAS SILANG ANTAR PROVINSI TAHUN 2007

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Ekonomi

DIKDIK SUWARDI 0606152541

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH JAKARTA JANUARI, 2010

Estimasi kapasitas..., Dikdik Suwardi, FE UI, 2010.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Dikdik Suwardi

NPM

: 0606152541

Tanda Tangan : Tanggal

:

ii

Januari 2010

Universitas Indonesia


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Nama : Dikdik Suwardi NPM : 0606152541 Program Studi : Ilmu Ekonomi Judul Tesis : Estimasi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Indonesia : Analisis Regresi Data Silang Antar Provinsi Tahun 2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Widyanti Soetjipto, S.E., M.Soc.Sc. (

)

Penguji

:

(

)

Penguji

:

(

)

Ditetapkan di : Tanggal

:

iii



KATA PENGANTAR

Alhamdulillan, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: (1) Widyanti Tiptarjo, S.E., M.Soc.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini; (2) Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc. yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini; (3) My Beloved Wife, dd Irni, atas semua semangat, perhatian dan kesetiaan selama ini; (4) kedua orang tua, bapak-ibu mertua dan kakak-adik tersayang atas doa dan perhatiaannya; (5) semua sahabat di Angkatan XVI Sore-MPKP, terutama Putra, Justriaman dan Chrisna, sahabat di Subdit RK Ditinteldik, terutama Eko P.W., dan sahabat seperjuangan di Adfis 98: Toro.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,

Januari 2010

Penulis iv



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ========================================================== Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Dikdik Suwardi

NPM

: 0606152541

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Departemen

: Ilmu Ekonomi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Estimasi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Indonesia: Analisis Regresi Data Silang Antar Provinsi Tahun 2007.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal :

Januari 2010

Yang menyatakan

(Dikdik Suwardi) v



ABSTRAK

Nama : Dikdik Suwardi Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Judul : Estimasi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Indonesia: Analisis Regresi Data Silang Antar Provinsi Tahun 2007

Tesis ini membahas estimasi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini membahas penerapan metode incremental dalam perencanaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi per provinsi (Kantor Wilayah Ditjen Pajak) dan evaluasinya dengan menggunakan analisis regresi dalam mengukur kesesuaian dengan kapasitas pajak provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pajak seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2007 dipengaruhi oleh variabel PDRB per kapita, peran pertambangan pada PDRB, peran keuangan pada PDRB, rasio jumlah tenaga kerja seluruh lapangan usaha dengan jumlah penduduk dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21), dan variabel PDRB per kapita, peran perdagangan pada PDRB, peran jasa pada PDRB, dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi). Hasil Penelitian juga menunjukkan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi seluruh provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi yang bersangkutan. Pembenahan administrasi administrasi perpajakan menjadi salah satu kunci untuk melakukan perencanaan penerimaan pajak sesuai kapasitas pajak.

Kata kunci: Kapasitas Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi

vi



ABSTRACT

Name : Dikdik Suwardi Study Program: Magister of Planning & Public Policy Title : Estimation of Tax Capacity of Income Tax Article 21 And Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) of Indonesia: The Regression Analys of Crossing Regional’s Data In 2007

The focus of this study is estimation of tax capacity of Income Tax Article 21 and Income Tax Article Tax Article 25 (Personal Income Tax) of Indonesia based on regional’s data. The purpose of this study is to analyse the planning of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue by incremental method and it’s evaluation in regression analytic to match with the regional tax capacity. The result of this study is significant effect for GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 21 Capacity, and GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) Capacity. The other results is the target of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue is not suitable to regional tax capacity yet. The enhancement of tax administration is key to planning tax revenue based on tax capacity.

Key words: Tax Capacity, Income Tax, Income Tax Article 21, Personal Income Tax

vii



DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................

i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...........................................................................

iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..............

v

ABSTRAK .............................................................................................

vi

DAFTAR ISI ..........................................................................................

viii

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................

x

1.

PENDAHULUAN ........................................................................

1

1.1 Latar Belakang .......................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ...............................................................

7

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................

9

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................

9

1.5 Batasan Penelitian ..................................................................

10

1.6 Sistematika Penulisan ............................................................

11

2.

3.

ARTI DAN ESTIMASI KAPASITAS PAJAK: TINJAUAN LITERATUR .............................................................................

13

2.1 Konsep Kapasitas Pajak .........................................................

13

2.2 Estimasi Kapasitas Pajak .......................................................

15

METODE PENELITIAN .............................................................. 20 3.1 Pendekatan Penelitian .............................................................

20

3.2 Penelitian Terdahulu ...............................................................

20

3.3 Kerangka Pemikiran ................................................................

22

3.4 Perumusan Model Persamaan ..................................................

23

3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ...........................

32

3.6 Metode Analisis Data ..............................................................

33

3.7 Perumusan Hipotesis ...............................................................

33

viii



4.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 25 ORANG PRIBADI DI INDONESIA: TELAAH PERKEMBANGAN DAN

5.

VARIASI ANTAR PROVINSI .................................................

34

4.1 Penerimaan Pajak Indonesia ....................................................

34

4.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ..................................

39

4.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi .........

44

4.4 Produk Domestik Regional Bruto Indonesia ............... ..........

47

4.5 Kapasitas Pajak Indonesia ......................................................

49

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................. 50 5.1 Analisis Regresi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Per Provinsi Tahun 2007 .........................................................

55

5.2 Analisis Regresi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25

6.

Orang Pribadi Per Provinsi Tahun 2007 ..................................

59

KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................

64

6.1 Kesimpulan ..............................................................................

64

6.2 Saran ........................................................................................

65

LAMPIRAN 5.1

...................................................................................

66

LAMPIRAN 5.2

...................................................................................

69

LAMPIRAN 5.3

...................................................................................

72

LAMPIRAN 5.4

...................................................................................

73

LAMPIRAN 5.5

...................................................................................

74

DAFTAR REFERENSI ..........................................................................

75

ix



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Hasil Regresi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ………… 66 Lampiran 5.2 Hasil Regresi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi …………………………………………………. 69 Lampiran 5.3 PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia Menurut Harga Berlaku Tahun 2007 ….......................……….. 72 Lampiran 5.4 Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2007 …...……………………….. 73 Lampiran 5.5 Jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tahun 2007 …………. 74

x



1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Semakin dominannya peranan pajak pada struktur Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), menjadikan optimalisasi upaya peningkatan kinerja penerimaan pajak sebagai suatu keharusan bagi pemerintah. Hal tersebut terlihat pada Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2009 dengan target penerimaan pajak yang mencapai Rp 748,9 Triliun atau 66,7 persen dari total penerimaan negara1. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2008, penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional mengalami pertumbuhan positif. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 20,0 persen. Begitu pula yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak tahun 2008. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 34,2 persen2. Kenyataan perkembangan positif realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir tersebut belum bisa memberikan arti bahwa potensi pajak yang ada telah dioptimalkan sebagaimana mestinya dalam bentuk realisasi penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian angka tax ratio3 yang baru mencapai rata-rata 12 persen4. Untuk dapat membiayai seluruh pembiayaan pembangunan, tax ratio yang ideal terdapat pada kisaran angka 20 persen5. Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan basis pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan secara komprehensif. Upaya-upaya tersebut 1

Nota Keuangan Tahun 2009 ibid 3 Tax Ratio adalah nisbah antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). 4 Nota Keuangan Tahun 2008 5 Darmin Nasution pada Harian Bisnis Indonesia. 2



2

diterjemahkan melalui penentuan perencanaan penerimaan pajak menurut Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak yang tersebar pada setiap provinsi di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Ditjen Pajak adalah hanya penerimaan pajak pusat yang meliputi Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kanwil Ditjen Pajak sendiri memiliki tugas utama mengadministrasikan pengumpulan pajak pusat pada tingkat provinsi. Perencanaan penerimaan pajak menurut Kanwil Ditjen Pajak diwujudkan dalam bentuk distribusi rencana penerimaan pajak secara nasional dengan formulasi perhitungan tertentu kepada masing-masing Kanwil Ditjen Pajak yang memiliki wilayah kerja menurut provinsi. Distribusi tersebut dinamakan rencana penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak. Selanjutnya pada tingkat Kanwil Ditjen Pajak, rencana penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak didistribusikan kepada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdapat pada kanwil tersebut menjadi rencana penerimaan pajak KPP. Sebagaimana diketahui, KPP memiliki wilayah kerja menurut kecamatan atau kota atau kabupaten. Formulasi perhitungan perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak yang diterapkan hingga saat ini, ditentukan menurut jumlah persentase kenaikan tertentu dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Jumlah persentase kenaikan tertentu tersebut merupakan kenaikan persentase rencana penerimaan pajak secara nasional. Sebagai ilustrasi, bila rencana penerimaan pajak secara nasional tahun 2007 naik sebesar 30 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2006, maka rencana penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tahun 2007 akan mengalami kenaikan dengan persentase yang relatif sama dari realisasi penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tahun 2006. Metode perencanaan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dengan formulasi tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan incremental. Pendekatan tersebut menjadi pilihan utama dibandingkan pendekatan lainnya karena penerapannya lebih praktis dan pragmatis6. 6

Prof. DR. Gunadi pada Harian Bisnis Indonesia, 20 Agustus 2007. Universitas Indonesia


3

Menurut Marwoto Mitrohardjono (1990), beberapa pendekatan lainnya dalam melakukan perencanaan penerimaan pajak, diantaranya pendekatan ratarata laju pertumbuhan dan nilai proyeksi ekspor dan impor (diterapkan oleh Filipina), dan pendekatan model regresi logaritma dan model proyeksi dengan memperhitungkan faktor elastisitas pendapatan pajak langsung (diterapkan oleh Korea

Selatan)7.

Pendekatan

perencanaan

penerimaan

pajak

lainnya

diperkenalkan oleh Shome (1995) yang membagi metodologi perencanaan penerimaan pajak dalam 4 (empat) metode, yaitu8: 1. To extrapolate an established linear trend in receipts from a particular tax. 2. Dummy variables may be used to capture the revenue effect of law tax change. 3. More complex macroeconomic models are also used. 4. Structural “microsimulation” models of major taxes have also been developed based on tax return data.

Menurut Gunadi, pendekatan incremental menjadikan rencana penerimaan pajak suatu tahun didasarkan pada realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian sesuai data pertumbuhan ekonomi, inflasi, bunga, nilai tukar, harga dan produksi migas, dan potential gains/loss penerimaan pajak yang akan terjadi pada suatu tahun. Dalam hal ini, penyesuaian tersebut diwujudkan dalam bentuk persentase kenaikan atas realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya9. Pada perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tahun 2007 dan 2008, Ditjen Pajak menetapkan suatu metode khusus dalam melakukan perhitungan. Metode ini merupakan modifikasi dari formulasi umum yang lazim digunakan Ditjen Pajak (pendekatan incremental). Menurut metode tersebut, angka rencana penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tahun 2007 dan 2008 merupakan suatu jumlah dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (realisasi penerimaan pajak tahun 2006 untuk rencana 7

Marwoto Mitrohardjono, Evaluasi Model Multi-Regresi Sebagai Alternatif Pendekatan Perencanaan dan Alalisa Kapasitas Penerimaan Pajak Langsung, Tesis, Magister Manajemen UI, 1990, Hal. Iv. 8 Parthasarathi Shome, Tax Policy Handbook, International Monetary Fund, 1995, P.17-18. 9 Harian Bisnis Indonesia, op.cit. Universitas Indonesia


4

penerimaan pajak tahun 2007, dan realisasi penerimaan pajak tahun 2007 untuk rencana penerimaan pajak tahun 2008) dengan kenaikan sebesar persentase tertentu, dan penyesuaian menurut data beberapa indikator asumsi, berupa:10 Tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Tingkat inflasi, yaitu asumsi tingkat inflasi nasional yang diperkirakan terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Besaran Tax Base, yaitu besaran basis pajak yang diperhitungkan menurut inventarisasi potensi pajak atas suatu kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh/booming pada tahun 2007 dan 2008. Pertumbuhan target terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu trend tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelum tahun 2007 dan 2008. Besaran penalty atas persentase shortfall, yaitu angka pembobotan tertentu sebagai sanksi atas tidak tercapainya realisasi rencana penerimaan pajak tahun sebelum tahun 2007 dan 2008. Besaran indeks tertentu, yaitu angka pembobotan tertentu atas keberadaan faktor tertentu pendukung penerimaan pajak, berupa: •

Keberadaan

industri

strategis

(industri-industri

yang

berpotensi

menghasilkan penerimaan pajak cukup besar). •

Monetasi.

Angka yang didapatkan menurut metode perhitungan tersebut merupakan angka penerimaan pajak sementara. Untuk mendapatkan angka rencana penerimaan pajak yang pasti, angka penerimaan pajak sementara dihitung kembali dengan memasukkan angka-angka faktor penyesuaian, berupa angka (1) shortall/(surplus) realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya, dan (2) growth variable (rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak secara nasional), dengan mempertimbangkan:

10

Modul Distribusi Rencana Penerimaan Tahun 2007 dan 2008 Ditjen Pajak Universitas Indonesia


5

distribusi awal target (realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dikali growth variable), distribusi sisa target (target penerimaan pajak tahun akan datang dikurangi distribusi awal target), dan pola penerimaan pajak per kanwil menurut jenis pajak. Bila ditelaah lebih lanjut, metode perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tersebut mempergunakan beberapa faktor indikator ekonomi dan bukan indikator ekonomi yang diterapkan secara seragam pada seluruh Kanwil Ditjen Pajak. Faktor indikator ekonomi yang dipergunakan adalah asumsi makro ekonomi nasional, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi nasional. Sedangkan, faktor bukan indikator ekonomi, diantaranya berupa angka penalty menurut persentase shortfall dan growth variable realisasi penerimaan pajak. Selama ini, pencapaian realisasi atas rencana penerimaan pajak menjadi indikator kinerja setiap Kanwil Ditjen Pajak. Suatu Kanwil Ditjen Pajak dikatakan memiliki kinerja yang baik bila dapat merealisasikan rencana dan terlebih bila mencapai surplus realisasi penerimaan pajak. Melalui penerapan metode perencanaan penerimaan pajak secara incremental tersebut, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2006 sampai dengan 2008, seluruh Kanwil Ditjen Pajak seluruh Indonesia sebanyak 31 kantor dapat merealisasikan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan11. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1 berikut ini :

11

Data Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Tahun 2006-2007. Data tersebut tidak dapat ditampilkan secara detail karena data tersebut hanya untuk kepentingan internal Ditjen Pajak. Data rencana dan realisasi penerimaan pajak yang ditampilkan kepada khalayak umum adalah data nasional. Universitas Indonesia


6

Grafik 1.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil Ditjen Pajak Tahun 2007

Sumber : Ditjen Pajak; telah diolah kembali oleh penulis

Bila perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak merupakan terjemahan upaya optimalisasi ektensifikasi dan intensifikasi Ditjen Pajak dan hal tersebut merupakan suatu indikator kinerja, metode perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak seyogyanya memperhatikan suatu ukuran kemampuan Kanwil Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, besar kecilnya angka rencana penerimaan pajak suatu Kanwil Ditjen Pajak harus disesuaikan dengan kemampuan kanwil tersebut untuk merealisasikannya. Advisory Commission on Intergovernmental Relation (ACIR) (1982:2) mendefinisikan ukuran kemampuan tersebut sebagai kapasitas pajak. Suatu Kanwil Ditjen Pajak mengadministrasikan pajak pusat di tingkat provinsi, sehingga seyogyanya perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak disesuaikan dengan kapasitas pajak provinsi masing-masing Kanwil Ditjen Pajak dan bukan didasarkan pada perkiraan asumsi yang bersifat umum. Perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak harus benar-benar memperhatikan potensi pajak yang terdapat pada provinsi yang menjadi wilayah kerjanya dan bukan didasarkan pada metode incremental semata.



7

1.2

Perumusan Masalah Sebagaimana diuraikan sebelumnya, wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak

didasarkan pada wilayah suatu provinsi dengan karakteristik ekonomi tertentu, sehingga penggunaan asumsi makro ekonomi nasional secara seragam pada perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak dirasakan kurang tepat. Penggunaan asumsi ekonomi yang cenderung seragam menjadikan perencanaan penerimaan pajak pada masing-masing Kanwil Ditjen Pajak diduga belum sesuai dengan keadaan ekonomi atau potensi ekonomi provinsi yang menjadi basis pajak pada Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan. Perencanaan penerimaan pajak yang tidak didasarkan pada basis pajak yang semestinya tersebut menyebabkan besaran rencana penerimaan pajak suatu Kanwil Ditjen Pajak diduga belum mencerminkan kapasitas penerimaan pajak provinsi pada Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan. Kanwil Ditjen Pajak yang memiliki kapasitas penerimaan pajak provinsi yang besar diduga hanya diberi beban rencana penerimaan pajak yang relatif lebih kecil dari potensi pajaknya. Begitu pula sebaliknya, Kanwil Ditjen Pajak yang memiliki kapasitas penerimaan pajak provinsi yang kecil diduga diberi beban rencana penerimaan pajak yang relatif lebih besar dari potensi pajaknya. Bila demikian, capaian realisasi penerimaan pajak suatu Kanwil Ditjen Pajak belum dapat dijadikan ukuran yang sebenarnya dalam menentukan kemampuan/kinerja mengumpulkan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tersebut. Secara keseluruhan, metode perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak yang telah diterapkan sampai saat ini diduga belum dapat menunjukkan arah optimalisasi penerimaan pajak yang akan dicapai. Penerapan metode incremental kurang memperhitungkan faktor-faktor potensi ekonomi, yang secara substansi berpengaruh pada ukuran tax base atau basis pajak, seperti pendapatan per kapita dan perkembangan kegiatan ekonomi suatu sektor ekonomi tertentu pada tingkat provinsi. Untuk memastikan apakah perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak saat ini belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi pada Kanwil Ditjen Pajak tersebut, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai faktor-faktor Universitas Indonesia


8

apa saja yang mempengaruhi kapasitas pajak pusat per provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, jenis pajak yang akan diteliti kapasitas pajaknya adalah jenis pajak yang memiliki basis pemungutan yang bersifat regional atau basis pajak berada di provinsi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ekonomi bahwa di daerah mana terjadi penghasilan atau nilai tambah ekonomi, maka di daerah tersebut pajak yang muncul dibayar dan dilaporkan (Freddy, 2008)12. Selain itu, mempertimbangkan kepentingan optimalisasi penerimaan pajak, maka jenis pajak yang akan diteliti kapasitas pajaknya merupakan jenis pajak pusat yang memiliki peranan paling besar dalam struktur penerimaan pajak. Jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan13. Dari keseluruhan jenis Pajak Penghasilan yang dikelola Kanwil Ditjen Pajak14, jenis pajak yang dapat diteliti pada tingkat provinsi adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi, yaitu Pajak Penghasilan atas penghasilan perorangan dari kegiatan usaha tidak berbadan hukum (perusahaan), dan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan atas penghasilan perorangan yang bersumber dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan berstatus sebagai pegawai dan bukan pegawai. Secara khusus, kedua jenis pajak tersebut memiliki desain administrasi pengumpulan pajak yang didasarkan pada domisili seseorang untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi atau tempat pembayaran penghasilan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Kedua jenis pajak tersebut tidak seperti pajak-pajak lainnya yang dapat dikumpulkan penerimaaannya secara lintas provinsi, diantaranya seperti Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai contoh, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari suatu perusahaan yang memiliki kantor di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan

12

Freddy H. Sianipar, Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2005 Pada Provinsi di Indonesia, Tesis, MPKP UI, 2008. 13 Sesuai data Penerimaan Negara pada Nota Keuangan Tahun 2009, peranan penerimaan Pajak Penghasilan terhadap total penerimaan pajak pada APBN tahun 2006 mencapai 51,0 persen, tahun 2007 mencapai 48,6 persen dan tahun 2008 mencapai 49,7 persen. 14 Jenis Pajak Penghasilan yang dikelola Kanwil Ditjen Pajak meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 15. Universitas Indonesia


9

Jawa Timur dapat diadministrasikan pengumpulannya pada salah satu Kanwil Ditjen Pajak di provinsi tersebut. Begitu pula dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan, yaitu Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh badan hukum. Penerimaan jenis pajak tersebut dapat diadministrasikan secara lintas provinsi sebagaimana yang terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan PMA tersebut berlokasi di provinsi Riau yang termasuk wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau, namun administrasi pengumpulan pajaknya dilakukan di Kanwil Ditjen Pajak Khusus yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi di Indonesia dalam rangka memastikan apakah perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak sudah sesuai dengan kapasitas pajak provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.

1.3

Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang hendak dibahas, maka tujuan

penelitian ini adalah : Mengkaji secara empiris variabel-variabel yang mempengaruhi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi di Indonesia.

1.4

Manfaat Penelitan Manfaat yang hendak diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan masukan bagi Ditjen Pajak dalam menentukan formulasi penyusunan perencanaan penerimaan pajak per Kanwil Ditjen Pajak sekaligus upaya optimalisasi pencapaian realisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 1 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. 2. Dapat menambah hasil kajian mengenai kinerja penerimaan pajak di Indonesia. Universitas Indonesia


10

1.5

Batasan Penelitian Sebagaimana

telah

dijelaskan

pada

uraian

latar

belakang

dan

permasalahan, penerimaan pajak yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Pembatasan penelitian pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua jenis pajak tersebut memiliki basis pemungutan yang bersifat regional atau basis pajak berada di provinsi yang bersangkutan, dan merupakan bagian dari jenis pajak yang memiliki peranan paling besar dalam struktur penerimaan pajak, sehingga merupakan prioritas dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Adanya Kanwil-kanwil Ditjen Pajak yang bersifat khusus dengan cakupan wilayah pengelolaan penerimaan pajak lintas provinsi, yaitu Kanwil Ditjen Pajak Khusus dan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar, menjadikan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi pada seluruh Kanwil Ditjen Pajak di Indonesia, kecuali kedua Kanwil Ditjen Pajak tersebut. Sebagaimana diketahui Kanwil Ditjen Pajak Khusus dan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia. Jumlah provinsi dalam penelitian ini sebanyak 32 provinsi. Pembatasan pada penelitian ini juga dilakukan pada tahun yang akan diteliti. Data penerimaan pajak, yang meliputi data rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi seluruh Kanwil Ditjen Pajak, dan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi seluruh Kanwil Ditjen Pajak dibatasi pada data tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber data rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi seluruh Kanwil Ditjen Pajak untuk tahun sebelum dan sesudah 2007. Data-data tersebut bersifat tertutup dan penggunaanya hanya untuk kepentingan internal Ditjen Pajak.



11

1.6

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ARTI

DAN

ESTIMASI

KAPASITAS

PAJAK:

TINJAUAN

LITERATUR Bab ini menguraikan konsep-konsep yang menjadi kerangka teoritis penelitian permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan pada penelitian permasalahan.

BAB IV PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI: TELAAH PERKEMBANGAN DAN VARIASI ANTAR PROVINSI Bab ini menguraikan metode

perencanaan penerimaan pajak berikut

perkembangan rencana dan realisasi penerimaan pajak regional pada tahun 2007. Gambaran data dilakukan menurut provinsi sesuai wilayah kerja masing-masing Kanwil Ditjen Pajak. Rencana dan realisasi penerimaan pajak yang digambarkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan pembahasan permasalahan melalui analisis regresi kapasitas Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi di Indonesia selama tahun 2007.



12

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan analisis permasalahan dan pengajuan saran-saran sebagai masukan atas upaya pemecahan permasalahan yang ada.



13

BAB 2 ARTI DAN ESTIMASI KAPASITAS PAJAK : TINJAUAN LITERATUR

2.1

Konsep Kapasitas Pajak Pada beberapa literatur, kapasitas pajak atau tax capacity digunakan untuk

berbagai keperluan sebagai suatu ukuran dalam segala hal yang terkait dengan penerimaan pajak. Pada penelitian mengenai tax performance, kapasitas pajak dipergunakan sebagai suatu instrumen untuk mengukur kinerja perpajakan pada berbagai negara dan biasanya dinyatakan dengan tax effort. Dalam hal ini, kapasitas pajak dan tax effort diperlakukan bersamaan sebagai variabel yang terkait satu sama lain. Ukuran tersebut dikenal sebagai rasio penerimaan pajak aktual dengan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Netto. Penggunaan ukuran demikian sejalan dengan pendapat musgrave (1987) bahwa the use of such ratio is reasonable if one attempts to establish trends or to compare tax revenue performance accross countries with similar economic structure and at the same level of income. Hal tersebut memberikan batasan bahwa penggunaan kapasitas pajak dan tax effort sebagai pengukur trend atau komparasi tax performance suatu negara hanya dapat dilakukan sepanjang negara-negara yang diukur tax performance-nya memiliki kesamaan struktur ekonomi dan tingkat pendapatan. Menurut Bahl (1971), kapasitas pajak yang berbeda pada berbagai negara akan menjadikan tax effort yang berbeda pula. Pendekatan yang dipakai untuk melihat perbedaan tax effort tersebut adalah penggunaan 2 (dua) teknik analisis komparatif kapasitas pajak, yaitu: 1. Kapasitas pajak dinyatakan sebagai sebagai income. Dalam pendekatan ini, tax effort merupakan suatu rasio penerimaan pajak terhadap income. Total income diasumsikan sebagai indikator yang relevant untuk memperlihatkan perbedaan kapasitas pajak antara satu negara dengan negara lainnya. Universitas Indonesia


14

2. Kapasitas pajak dinyatakan dengan faktor-faktor sebagai bentuk variasi ukuran tax base dan kemampuan mengumpulkan pajak. Dalam pendekatan ini, tax effort merupakan hasil regresi dari beberapa variabel yang berpengaruh pada kapasitas pajak suatu negara, seperti pendapatan per kapita dan sektor perdagangan internasional. Oleh karena itu, kapasitas pajak dapat didefinisikan sebagai total jumlah pajak yang dapat dikumpulkan pada setiap negara dengan menerapkan seperangkat tarif pajak efektif terhadap basis pajak tertentu.

Walaupun secara penggunaan, kapasitas pajak dan tax effort memiliki fungsi yang sama dalam melakukan pengukuran kinerja penerimaan pajak, namun secara definisi kapasitas pajak dan tax effort memiliki pengertian yang berbeda. Stotsky (1987) memberikan definisi kapasitas pajak sebagai the predicted taxGDP ratio estimated from a regression, taking into account the country’s specific characteristics. Sedangkan tax effort didefinisikan sebagai the index of the ratio between the share of the actual collection to GDP and the predicted taxable capacity. Pada bagian lain, untuk kepentingan pengukuran kinerja penerimaan pajak pula, tax effort dan kapasitas pajak digunakan sebagai 2 (dua) variabel yang berbeda. Prest (1979) berpendapat penggunaan rasio pajak dengan Produk Domestik Bruto (tax effort) dalam mengukur dan membandingkan efektivitas kinerja penerimaan pajak antar negara yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda menimbulkan distorsi pengukuran. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur ekonomi, susunan institusi, dan trend demografi pada negaranegara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kapasitas pajak hendaknya digunakan sebagai suatu perkiraan rasio penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto yang diestimasi dengan menggunakan regresi atas faktor-faktor ekonomi yang spesifik suatu negara, kependudukan atau demografi dan keaadaan institusi.

Sedangkan,

variabel tax effort merupakan suatu indeks dari rasio porsi penerimaan pajak yang



15

dapat dikumpulkan pada Produk Domestik Bruto dengan perkiraan kapasitas pajak (Le, 2008)15. Pada konteks yang lebih khusus, kapasitas pajak dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dalam bentuk pelayanan publik dengan menggunakan sumber penerimaan dari pajak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh William (1997) bahwa tax capacity adalah the capability of governmental entity to finance its public services. Secara lebih khusus, Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR) mendefinisikan tax capacity sebagai ”the amount of revenue the state would collect if it applied this set of national- average tax rates to each of its own tax bases”16. Oleh karena itu, kapasitas pajak dalam bentuk indeks dipergunakan sebagai variabel penjelas pada model pengeluaran pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan ekonomi, pengaturan interest-group dan keadilan pajak.

2.2

Estimasi Kapasitas Pajak Pengukuran kapasitas pajak merupakan salah satu isu penting dan cukup

kompleks bagi para pembuat kebijakan publik. Kompleksitas pengukuran berangkat dari penggunaan metode

untuk melihat hubungan satu variabel

dependen, yaitu penerimaan pajak aktual, dengan variabel-variabel lainnya yang terkait erat dengan basis pajak, dan kombinasinya dengan elemen-elemen lainnya. Dalam hal ini, mengukur atau mengestimasi kapasitas pajak tidak semata-mata didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung pada basis pajak. Pada umumnya, pengukuran kapasitas pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan sumber-sumber pendanaan guna membiayai kebutuhan publik. Sejatinya, sumber-sumber dana yang pasti dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, sumber dana

15

Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson & Jeep Rojchaichaningthorn, Expanding Taxable Capacity and Reaching Revenue Potential: Cross-Country Analysis, Policy Rearch Working Paper, The World Bank, Maret 2008, Hal.5. 16 William D. Berry & Richard C. Fording, Measuring State Tax Capacity and Effort, Social Science Quarterly, Volume 7, Number 1, March 1997, Hal.1. Universitas Indonesia


16

tersebut adalah pajak. Walaupun kenyataanya, sumber-sumber dana tersebut dapat juga berasal dari luar pajak. Estimasi mengenai kapasitas pajak dalam rangka mengukur kinerja penerimaan pajak banyak dilakukan melalui rangkaian penelitian. Sebagian besar penelitian mengenai kapasitas pajak menyangkut pengukuran kapasitas pajak antar negara.

Beberapa penelitian yang khusus membahas pengukuran kapasitas pajak, diantaranya

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Advisory Commission

on

Intergovernmental Relation (ACIR). Pada penelitiannya, Advisory Commission on Intergovernmental Relation mendefinisikan kapasitas pajak sebagai jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah dengan cara menerapkan tarif rata-rata pajak terhadap setiap basis pajak. Penelitian mengenai pengukuran kapasitas pajak lainnya adalah penelitian Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichaninthorn pada tahun 2008. Penelitian tersebut didasari pada pemikiran bahwa kapasitas pajak suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata tetapi juga ditentukan oleh faktor lainnya, diantaranya faktor demografi dan karakteristik institusi. Spesifikasi dasar estimasi kapasitas pajak yang diperkenalkan oleh Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichaninthorn adalah sebagai berikut : Yit = f (GDPit, POPit, TRADEit, AGRit, CORRit, BUREAUit). Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichaninthorn menjelaskan secara khusus bahwa kondisi suatu negara dengan tingkat korupsi yang

tinggi,

tingkat

pertumbuhan

penduduk

yang

tinggi

dan

tingkat

ketergantungan menurut usia yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menekan kapasitas pajak negara yang bersangkutan. Penelitian estimasi kapasitas pajak lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh John. D. Wong pada tahun 2004. Penelitian tersebut berfokus pada pengukuran kapasitas pajak yang bersifat regional pada suatu negara, bukan kapasitas pajak antar negara, seperti yang dilakukan oleh Tuan Minh Le, Blanca Universitas Indonesia


17

Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichaninthorn. Penelitian yang dilakukan John. D. Wong menyangkut dampak fiskal dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap kapasitas penerimaan daerah dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berhubungan sebagai sumber ekonomi, khususnya pada property tax capacity lokal. Menurut John. D. Wong, kapasitas pajak didefinisikan sebagai berikut: Tax Capacity = Actual Tax Base x Average Tax Rate. Spesifikasi dasar estimasi kapasitas pajak menurut John D. Wong dibagi dalam 2 (dua) spesifikasi model, yaitu17: Model 1: In(CAPACITY) = f[In(RATE), In(PAGEST), In(PMGEST), In(PSVEST), In(PRTEST), In(POPDEN), In(INCOME), In(PRICE), (COUNTY), (CITY), (BORDER), (LARGE)

Model tersebut menggunakan variabel-variabel dependen dan independen sebagai berikut: In(CAPACITY): real per capita tax capacity In(RATE): average county property tax rate In(AGEST): the number of agricultural establishments per capita in county In(MGEST): the number of manufacturing establishments per capita In(SVEST): the number of service establishments per capita In(RTEST): the number of retail establishments per capita In(POPDEN): county population density In(INCOME): county real per capita personal income In(PRICE): Implicit Price Deflator for Personal Consumption Expenditures (COUNTY): a county local option retail sales tax (CITY): a city local option retail sales tax (BORDER): the location of a county along the state border (LARGE): a large city within the county.

17

John D. Wong, The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Revenue Capacity, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Fall 2004; Hal. 416-422. Universitas Indonesia


18

Model 2: In(CAPACITY) = f[In(RATE), In(PAGEMP), In(PMGEMP), In(PSVEMP), In(PRTEMP), In(POPDEN), In(INCOME), In(PRICE), (COUNTY), (CITY), (BORDER), (LARGE)

Model tersebut menggunakan variabel-variabel dependen dan independen sebagai berikut: In(CAPACITY): real per capita tax capacity In(RATE): average county property tax rate In(AGEMP): the number of agricultural employees per capita in county In(MGEMP): the number of manufacturing employees per capita In(SVEMP): the number of service employees per capita In(RTEMP): the number of retail employees per capita In(POPDEN): county population density In(INCOME): county real per capita personal income In(PRICE): Implicit Price Deflator for Personal Consumption Expenditures (COUNTY): a county local option retail sales tax (CITY): a city local option retail sales tax (BORDER): the location of a county along the state border (LARGE): a large city within the county.

Pada penelitian tersebut dianalisis hubungan antara kontribusi pertanian per kapita, manufaktur per kapita, jasa per kapita, retail per kapita dan tenaga kerja dengan kapasitas pajak properti lokal. Berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang berfokus pada pengukuran estimasi kapasitas pajak, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Adrian T.P. Panggabean, B. Raksaka Mahi, Martin P.H. Panggabean dan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Inter-University Center for Economic Research University of Indonesia (IUC-Economics-UII) pada tahun 1999 yang secara tidak langsung membahas pengukuran potensi ekonomi (kapasitas fiskal) daerah di Indonesia. Penelitian tersebut membahas Konsep dan Formula Universitas Indonesia


19

Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) yang didalamnya meliputi penelitian mengenai potensi pajak pada seluruh kota atau kabupaten di Indonesia. Estimasi terhadap faktor-faktor yang menerangkan variasi dalam penerimaan pajak pada tingkat kabupaten dilakukan dengan melakukan analisa regresi terhadap total pajak per kabupaten tahun 1996 dan faktor-faktor yang dianggap berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan basis pajaknya. Beberapa kandidat variabel bebas yang perlu dipertimbangkan adalah PDRB kabupaten, aktivitas sektoral (misalnya, pertanian,pertambangan, industri, jasa), jumlah rumah tangga menurut sektor perekonomian, banyaknya fasilitas penunjang kegiatan ekonomi (misalnya jumlah bank, sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur lainnya)18.

18

Adrian T.P Panggabean, B. Raksaka Mahi, Martin P.H. Panggabean & Bambang Brodjonegoro, Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep dan Formula Alokasi, Laporan Akhir-InterUniversity Center for Economic Research University of Indonesia (IUC-Economics-UII, Hal.19.



20

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penekanan analisis

dilakukan melalui penelitian pustaka dan pengumpulan data sekunder. Penelitian pustaka meliputi penelitian data jurnal, buku dan artikel yang berhubungan erat dengan permasalahan. Pengumpulan data sekunder hanya berkaitan dengan datadata penerimaan pajak dan indikator makroekonomi, diantaranya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan PDRB menurut lapangan usaha. Dengan

menggunakan

pendekatan

kuantitatif

diharapkan

peneliti

mendapatkan suatu pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat. Teori-teori yang digunakan hanya berfungsi sebagai pembanding untuk memperjelas data atau fakta sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang komprehensif.

3.2

Penelitian Terdahulu Banyak penelitian yang telah membahas pengukuran kapasitas pajak,

diantaranya

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Advisory

Commission

on

Intergovernmental Relation (ACIR). Advisory Commission on Intergovernmental Relation mendefinisikan kapasitas pajak sebagai jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah dengan cara menerapkan tarif rata-rata pajak terhadap setiap basis pajak. John. D. Wong, Associate Professor, Hugo Wall School of Urban and Public Affairs, Wichita State University juga melakukan penelitian mengenai kapasitas pajak pada tahun 2004. Penelitian tersebut berfokus pada dampak fiskal dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap kapasitas penerimaan daerah dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berhubungan sebagai sumber ekonomi, khususnya pada property tax capacity lokal. Menurut John. D. Wong,



21

kapasitas pajak didefinisikan sebagai berikut: Tax Capacity = Actual Tax Base x Average Tax Rate. Penelitian lain mengenai kapasitas pajak adalah penelitian Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichaninthorn dari Bank Dunia pada tahun 2008 yang membahas Expanding Taxable Capacity and Reaching Revenue Potential. Penelitian tersebut merupakan suatu studi perbandingan taxable capacity dan tax effort berbagai negara pada kurun waktu 1994-2003. Menurut Le, Balanca dan Jeep (2008), kapasitas pajak suatu negara dipengaruhi tidak hanya oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan demografi dan karakteristik institusi negara yang bersangkutan. Tingkat korupsi yang tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat ketergantungan menurut usia yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menekan kapasitas pajak suatu negara. Model Le, Balanca dan Jeep (2008) mengadaptasi metodologi empiris yang diperkenalakan oleh Tanzi dan Davoodi (1997), dan Bird, Vazquez and Torgler (2004). Berdasarkan variabel-variabel yang akan diuji, maka penelitian tersebut mempergunakan spesifikasi model sebagai berikut: Yit = f (GDPit, POPit, TRADEit, AGRit, CORRit, BUREAUit)

Berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang berfokus pada pengukuran kapasitas pajak, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Adrian T.P. Panggabean, B. Raksaka Mahi, Martin P.H. Panggabean dan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Inter-University Center for Economic Research University of Indonesia (IUC-Economics-UII) pada tahun 1999 yang secara tidak langsung membahas pengukuran kapasitas pajak, yaitu pengukuran potensi ekonomi (kapasitas fiskal) daerah di Indonesia. Penelitian tersebut membahas Konsep dan Formula Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) yang didalamnya meliputi penelitian mengenai potensi pajak pada seluruh kota atau kabupaten di Indonesia. Model yang diperkenalkan pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Pajak = f (PDRB, Potensi Ekonomi, SMU, Rural)



22

3.3

Kerangka Pemikiran Penelitian ini membahas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap

kapasitas pajak provinsi di Indonesia dan penerapannya dalam penentuan target penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak dengan menggunakan model yang dipergunakan oleh Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichaninthorn. Menurut Le, Balanca dan Jeep (2008), Kapasitas Pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang berfokus pada variabel PDB per kapita, tingkat pertumbuhan penduduk, keterbukaan perdagangan, nilai tambah pertanian, indeks korupsi dan kualitas birokrasi. Adaptasi dilakukan juga dengan memperhatikan model Adrian T.P. Panggabean, B. Raksaka Mahi, Martin P.H. Panggabean dan Bambang P.S. Brodjonegoro untuk mengamati potensi pajak di setiap provinsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menguji beberapa variabel independen dimaksud ditambah variable lainnya yang memungkinkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pengukuran kapasitas pajak provinsi di Indonesia, khususnya kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Ada pun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut : Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Latar Belakang

Rencana penerimaan pajak secara nasional didistribusikan dengan perhitungan tertentu kepada masing-masing Kanwil Ditjen Pajak yang memiliki wilayah kerja menurut provinsi dalam bentuk rencana penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak

Metode perencanaan penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak secara incremental, yaitu ditentukan berdasarkan jumlah persentase kenaikan tertentu dari realisasi penerimaan pajak secara nasional tahun sebelumnya dengan penyesuaian asumsi makro ekonomi nasional yang sama untuk semua Kanwil Ditjen Pajak

Perencanaan penerimaan Pajak Penghasilan 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang pada masing-masing Kanwil Ditjen Pajak diduga belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi yang bersangkutan Universitas Indonesia


23

Tujuan

Mengkaji secara empiris variabel-variabel yang mempengaruhi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi di Indonesia.

Hipotesis

1. Variabel PDRB per kapita, aktivitas ekonomi (peran pertambangan, keuangan, manufaktur, jasa, dan perdagangan pada PDRB), jumlah tenaga kerja, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berpengaruh positif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi. 2. Variabel PDRB per kapita, aktivitas ekonomi (peran manufaktur, jasa, dan perdagangan pada PDRB), jumlah tenaga kerja, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berpengaruh positif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi. 3. Rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak.

Analisis Regresi

Hasil dan Pembahasan

3.4

Kesimpulan dan Saran

Perumusan Model Persamaan Model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi model Le,

Balanca dan Jeep (2008) dan model Adrian T.P. Panggabean, B. Raksaka Mahi, Martin P.H. Panggabean dan Bambang P.S. Brodjonegoro. Le, Balanca dan Jeep (2008) memiliki hipotesis bahwa kapasitas pajak suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi tetapi juga ditentukan oleh faktor Universitas Indonesia


24

demografi dan karakteristik institusi. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut diuji dalam 2 (dua) variabel utama sebagai variabel independen. Variabel pertama merupakan faktor-faktor pada sisi tradisional penawaran, diantaranya Gross Domestic Bruto (GDP) per capita, population growth rate, international trade, dan agricultural value added as a fraction of GDP. Variabel kedua merupakan faktor-faktor yang mewakili keadaan institusi suatu negara. Pengujian variabel tersebut mempergunakan 2 (dua) indikator, yaitu the corruption index dan bereaucratic quality scores. Model Adrian T.P. Panggabean, B. Raksaka Mahi, Martin P.H. Panggabean dan Bambang P.S. Brodjonegoro lebih mengarah kepada pengukuran potensi pajak secara riil. Model tersebut memiliki hipotesis bahwa penerimaan pajak pada tingkat kabupaten dipengaruhi oleh PDRB, kualitas sumber daya manusia (digunakan jumlah bangunan SMU (baik negeri maupun swasta) yang berada dalam satu kabupaten / kota), karakteristik daerah (dummy variable: nilai 1 adalah untuk tipe kabupaten, sedangkan nilai 0 adalah untuk tipe kota), dan aktivitas Industri dan perdagangan (rasio kedua sektor tersebut terhadap PDRB). Adaptasi model tersebut dalam penelitian ini memperhatikan batasan penelitian pada penerimaan pajak provinsi, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Variabel-variabel independen pada model Le, Balanca dan Jeep (2008) merupakan variabel yang berlaku pada tingkat negara. Sedangkan pada penelitian ini, variabel-variabel independen yang akan diuji merupakan variabel faktor-faktor ekonomi regional (provinsi) dan faktor di luar ekonomi yang benar-benar diduga berpengaruh pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi. Variabel faktor-faktor ekonomi merupakan bagian dari pengujian kapasitas pajak menurut sisi ukuran basis pajak. Sedangkan variabel faktor-faktor di luar ekonomi merupakan bagian dari pengujian kapasitas pajak menurut sisi kemampuan untuk mengumpulkan pajak (Bahl, 1971 dan Lots & Morss, 1967). Dalam penelitian ini, kapasitas pajak didefinisikan sebagai rasio jumlah pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diestimasi dengan persamaan regresi, atau secara spesifik: Universitas Indonesia


25

1.

Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi adalah rasio jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi dengan PDRB.

2.

Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi adalah rasio jumlah Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi dengan PDRB.

Variabel faktor-faktor ekonomi dan di luar ekonomi yang akan diuji pada penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi sebagai Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu:

a.

Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi

Variabel-variabel faktor-faktor ekonomi yang diduga berpengaruh adalah: 1. Penghasilan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Variabel PDRB per kapita merupakan proxy dalam menentukan level pembangunan suatu negara yang dapat menunjukkan kemampuan dalam membayar pajak. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bahl (1971) dan Fox, et al. (2005) bahwa ”as a higher level of income typically correlates with a greater demand for public goods and services, and a higher income increases the overall ability to pay in society, on should expect higher tax payment and collection”. Pada penelitian ini, angka PDRB yang digunakan adalah angka PDRB yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008 menurut harga berlaku.

2. Aktivitas ekonomi Variabel aktivitas ekonomi dalam penelitian ini merupakan jumlah peran seluruh unsur PDRB selain pertanian, yaitu pertambangan, manufaktur, keuangan, perdagangan, dan jasa terhadap PDRB. Penggunaan variabel aktivitas ekonomi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan dari Universitas Indonesia


26

sektor-sektor monetasi. Sektor pertambangan, manufaktur, keuangan, perdagangan, dan jasa merupakan sektor-sektor modern yang memiliki kemudahan untuk dilakukan pemajakan. Peran sektor pertanian tidak dimasukkan sebagai faktor yang menentukan kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 karena memiliki kecenderungan kesulitan untuk menjadi basis pajak. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bahl (1972) bahwa ”the personal income tax and all internal indirect taxes in developing countries are esentially a tax on incomes generated in the monetized sector; the share of total income generated outside the agricultural sector will tend to understate the taxable base sought here.”. Selain itu, pada variabel aktivitas ekonomi terdapat peran utama pertambangan pada PDRB dalam memperbesar potensi Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh The Joint Commission on Taxation (1991) bahwa ”When an economy’s rate of investment... increases, the economy’s stock of capital increases. A larger capital stock permits a fix amount of labour to produce more goods and services. The larger a country’s capital stock the more productive its worker and generally the higher its real wages and salaries”.

3. Jumlah tenaga kerja Variabel jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha dipergunakan sebagai variabel yang diduga memberikan hubungan posistif dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini terkait fungsi variabel tersebut sebagai faktor pengali terhadap suatu tax base, yaitu gaji dan penghasilan lainnya. Semakin besar jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, maka semakin besar pula potensi Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh The Joint Commission on Taxation (1991) bahwa ”When an economy’s rate of investment... increases, the economy’s stock of capital increases. A larger capital stock permits a fix Universitas Indonesia


27

amount of labour to produce more goods and services. The larger a country’s capital stock the more productive its worker and generally the higher its real wages and salaries”.

Variabel-variabel di luar ekonomi yang diduga berpengaruh adalah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada setiap provinsi. Variabel ini untuk menduga kemampuan KPP dalam melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada penduduk yang berstatus sebagai tenaga kerja. Semakin banyak jumlah KPP, maka semakin besar kemampuan Ditjen Pajak dalam melakukan pengawasan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan reorganisasi Ditjen Pajak melalui penambahan jumlah KPP pada setiap Kanwil Ditjen Pajak.

b.

Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi

Variabel-variabel faktor-faktor ekonomi yang diduga berpengaruh adalah: 1. Penghasilan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Variabel PDRB per kapita merupakan proxy dalam menentukan level pembangunan suatu negara yang dapat menunjukkan kemampuan dalam membayar pajak. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bahl (1971) dan Fox, et al. (2005) bahwa ”as a higher level of income typically correlates with a greater demand for public goods and services, and a higher income increases the overall ability to pay in society, on should expect higher tax payment and collection”. Pada penelitian ini, angka PDRB yang digunakan adalah angka PDRB yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008 menurut harga berlaku.



28

2. Aktivitas Ekonomi Variabel aktivitas ekonomi dalam penelitian ini merupakan jumlah peran unsur-unsur PDRB, berupa manufaktur, perdagangan, dan jasa terhadap PDRB. Penggunaan variabel aktivitas ekonomi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi merupakan pajak atas penghasilan dari sektor-sektor monetasi. Sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa merupakan sektor-sektor modern yang memiliki kemudahan untuk dilakukan pemajakan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bahl (1972) bahwa ”the personal income tax and all internal indirect taxes in developing countries are esentially a tax on incomes generated in the monetized sector; the share of total income generated outside the agricultural sector will tend to understate the taxable base sought here”. Peran perdagangan pada PDRB dipergunakan sebagai variabel aktivitas ekonomi yang diduga memberikan hubungan posistif dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Sebagai pajak atas penghasilan dari kegiatatan usaha yang dilakukan perorangan, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 tergantung pada basis pajak berupa kegiatankegiatan usaha yang sebagian besar dilakukan secara perorangan (bukan perusahaan).Sesuai data BPS diketahui bahwa pada tahun 1996 sampai dengan 2004, trend kegiatan usaha yang sebagian besar dilakukan secara perorangan adalah pada sektor perdagangan. Trend tersebut diduga juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Peran jasa pada PDRB dipergunakan sebagai variabel aktivitas ekonomi yang diduga memberikan hubungan posistif dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Sebagai pajak atas penghasilan dari kegiatatan

usaha

yang

dilakukan

perorangan,

penerimaan

Pajak

Penghasilan Pasal 25 tergantung pada basis pajak berupa kegiatankegiatan usaha yang sebagian besar dilakukan secara perorangan (bukan perusahaan).Sesuai data BPS diketahui bahwa pada tahun 1996 sampai dengan 2004, trend kegiatan usaha yang sebagian besar dilakukan secara Universitas Indonesia


29

perorangan adalah pada sektor jasa bukan perusahaan, selain perdagangan. Trend tersebut diduga juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Peran manufaktur pada PDRB dipergunakan sebagai variabel aktivitas ekonomi yang diduga memberikan hubungan posistif dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Sebagai pajak atas penghasilan dari kegiatatan usaha yang dilakukan perorangan, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 tergantung pada basis pajak berupa kegiatankegiatan usaha yang sebagian besar dilakukan secara perorangan (bukan perusahaan).Sesuai data BPS diketahui bahwa pada tahun 1996 sampai dengan 2004, trend kegiatan usaha yang sebagian besar dilakukan secara perorangan adalah pada sektor industri, selain perdagangan dan jasa. Trend tersebut diduga juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya.

3. Jumlah tenaga kerja Variabel jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha dipergunakan sebagai variabel yang diduga memberikan hubungan posistif dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Hal ini terkait fungsi variabel tersebut sebagai faktor pengali terhadap suatu tax base, yaitu gaji dan penghasilan lainnya. Semakin besar jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, maka semakin besar pula potensi Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh The Joint Commission on Taxation (1991) bahwa ”When an economy’s rate of investment... increases, the economy’s stock of capital increases. A larger capital stock permits a fix amount of labour to produce more goods and services. The larger a country’s capital stock the more productive its worker and generally the higher its real wages and salaries”.

Variabel-variabel di luar ekonomi yang diduga berpengaruh adalah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada setiap provinsi. Variabel ini untuk Universitas Indonesia


30

menduga kemampuan KPP dalam melakukan pengawasan kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Semakin banyak jumlah KPP, maka semakin besar kemampuan Ditjen Pajak dalam melakukan pengawasan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan reorganisasi Ditjen Pajak melalui penambahan jumlah KPP pada setiap Kanwil Ditjen Pajak.

Variabel yang diperkirakan cukup berpengaruh di luar faktor-faktor ekonomi sebagaimana diuraikan pada model Le, Balanca dan Jeep (2008), diantaranya indeks korupsi dan kualitas birokrasi, tidak turut diestimasi. Keterbatasan sumber data menjadi salah satu alasan tidak dipergunakannya beberapa variabel tersebut. Variabel indeks korupsi mempergunakan data indeks korupsi. Untuk menguji keterpengaruhan variabel tersebut pada kapasitas Pajak

Penghasilan

Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi, data indeks korupsi yang dipergunakan adalah data indeks korupsi pada masing-masing provinsi di Indonesia. Sebagamana diketahui, data indeks korupsi hanya disediakan oleh Transparency International, Indonesia dan hanya meliputi beberapa kota di Indonesia yang tidak mewakili seluruh provinsi. Oleh karena itu, pada penelitian ini variabel indeks korupsi provinsi tidak dipergunakan. Variabel independen lainnya yang tidak turut diestimasi adalah variabel kualitas birokrasi. Variabel ini memiliki peranan yang sama dengan variabel indeks korupsi dalam menentukan kapasitas pajak. Menurut Le, Balanca dan Jeep (2008), semakin rendah kualitas birokrasi, maka semakin rendah kapasitas pajak. Begitu pula sebaliknya. Untuk pengukuran kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi, kualitas birokrasi masingmasing provinsi diwakili oleh kualitas birokrasi Kanwil dan KPP Ditjen Pajak. Mengingat pada tahun 2006 dan 2007, hampir seluruh kantor Ditjen Pajak telah menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang berlaku standar secara Universitas Indonesia


31

nasional dan bercirikan birokraksi yang berkualitas, maka kualitas birokrasi masing-masing provinsi dianggap sama dan tidak relevan lagi untuk dilakukan pengujian. Selain variabel-variabel tersebut, variabel lainnya yang tidak turut diestimasi adalah variabel-variabel yang merupakan variabel penghambat dalam pengumpulan pajak. Variabel yang dapat menghambat pengumpulan pajak tersebut adalah variabel peran pertanian pada PDRB. Le (2004) mengatakan bahwa pertanian adalah salah satu sektor yang sulit dipajaki. Semakin tinggi peran pertanian pada PDRB, maka semakin rendah level kapasitas pajak. Sementara itu, Tanzi (1992) mengatakan bahwa countries with a relatively larges share of agriculture in the economy generally have lower demand for public goods and services since most high-value public services are city-based. Pengujian terhadap variabel tersebut tidak dilakukan mengingat tingkat keterpengaruhan yang tidak signifikan terhadap kapasitas pajak menurut pengujian sementara. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi yang telah disesuaikan dengan data Indonesia, yaitu :

1.

Persamaan pengujian kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21

KPit = f (PDRB/Kapitait, Aktivitas Ekonomiit, Penduduk Bekerjait, KPPit)

KPit = b0 + b1 Ln(PDRB/Kapita) + b1 Aktivitas Ekonomi + b2 Ln(Penduduk Bekerja) + b3 Ln(KPP) dimana: KP : Kapasitas Pajak (rasio Realisasi Pajak dengan PDRB) PDRB : PDRB per kapita (harga berlaku) Aktivitas Ekonomi : Peran pertambangan, manufaktur, jasa, perdagangan dan keuangan pada PDRB Universitas Indonesia


32

Penduduk Bekerja: Jumlah penduduk yang bekerja pada seluruh lapangan usaha KPP : jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2.

Persamaan pengujian kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi

KPit = f (PDRB/Kapitait, Perdaganganit, Jasait, KPPit)

KPit = b0 + b1 Ln(PDRB/Kapita) + b1 Perdagangan + b2 Jasa + b3 Ln(KPP) dimana: KP : Kapasitas Pajak (rasio Realisasi Pajak dengan PDRB) PDRB : PDRB per kapita (harga berlaku) Aktivitas Ekonomi : Peran manufaktur, jasa, dan perdagangan pada PDRB Penduduk Bekerja: Jumlah penduduk yang bekerja pada seluruh lapangan usaha KPP : jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

3.5

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah

dikumpulkan oleh instansi tertentu. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai instansi yang terkait dengan penerimaan pajak, PDBRB, dan tingkat pertumbuhan penduduk, seperti Ditjen Pajak, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Asian Development Bank (ADB), United Nations (UN), Bank Dunia (World Bank), dan International Monetery Fund (IMF). Adanya pertimbangan ketersediaan data, terutama pada Ditjen Pajak dan BPS, maka kurun waktu data yang digunakan adalah data satu tahun, yaitu tahun 2007. Data yang digunakan dalam analisis adalah data tahunan per provinsi di Indonesia.



33

3.6

Metode Analisis Data Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan

menggunakan metode kuadrat kuadrat terkecil biasa (OLS). Data PDRB per kapita, upah per kapita, tingkat pertumbuhan penduduk, peran pertanian pada PDRB, peran industri manufaktur pada PDRB, peran perdagangan terhadap PDRB, peran jasa terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, dan rasio jumlah KPP dengan jumlah penduduk merupakan variabelvariabel independen yang diuji terhadap variabel dependen : kapasitas pajak.

3.7

Perumusan Hipotesis 1.

Variabel PDRB per kapita, aktivitas ekonomi (peran pertambangan, keuangan, manufaktur, jasa, dan perdagangan pada PDRB), jumlah tenaga kerja, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berpengaruh positif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi.

2.

Variabel PDRB per kapita, aktivitas ekonomi (peran manufaktur, jasa, dan perdagangan pada PDRB), jumlah tenaga kerja, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berpengaruh positif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi.

3.

Rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak.



34

BAB 4 PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI: TELAAH PERKEMBANGAN DAN VARIASI ANTAR PROVINSI

4.1

Penerimaan Pajak Indonesia Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penerimaan

perpajakan pada struktur APBN termasuk dalam penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri. Komponen penerimaan dalam negeri lainnya di luar pajak dalam negeri adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan sendiri meliputi penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan memiliki kontribusi yang realtif dominan pada realisasi penerimaan dalam negeri. Data menunjukkan bahwa pada periode 20052007, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 68,0 persen bagi peningkatan 19,6 persen penerimaan dalam negeri. Apabila dilihat dari besarnya kontribusi, Pajak Penghasilan merupakan kontributor utama bagi penerimaan pajak dalam negeri. Dalam tahun 2007, Pajak Penghasilan mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 238,4 triliun atau 50,7 persen terhadap total penerimaan pajak dalam negeri. Sebagai kontributor terbesar kedua adalah PPN dan PPnBM yang memberikan kontribusi sebesar Rp 154,5 triliun atau 32,9 persen. Selanjutnya, cukai memberikan kontribusi sebesar Rp 44,7 triliun atau 9,5 persen, PBB Rp 23,7 triliun atau 5,0 persen, BPHTB Rp 6,0 triliun atau 1,3 persen dan pajak lainnya Rp 2,7 triliun atau 0,6 persen.



35

Tabel 4.1 Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2005-2007 (Triliun Rupiah)

Uraian

2005

2006

2007

Reali

%

Reali

%

Reali

%

sasi

thd

sasi

thd

sasi

thd

PDB

PDB

PDB

Penerimaan Perpajakan

347,0

12,5

409,2

12,3

491,0

12,4

1. Pajak Dalam Negeri

331,8

11,9

396,0

11,9

470,1

11,9

175,5

6,3

208,8

6,3

238,4

6,0

35,1

1,3

43,2

1,3

44,0

1,1

140,4

5,0

165,6

5,0

194,4

4,9

101,3

3,6

123,0

3,7

154,5

3,9

16,2

0,6

20,9

0,6

23,7

0,6

3,4

0,1

3,2

0,1

6,0

0,2

33,3

1,2

37,8

1,1

44,7

1,1

Pajak Lainnya

2,1

0,1

2,3

0,1

2,7

0,1

2. Pajak perdagangan

15,2

0,5

13,2

0,4

20,9

0,5

146,9

5,3

226,9

6,8

215,1

5,4

Pajak Penghasilan - Migas - Nonmigas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Cukai

Internasional

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber: Nota Keuangan Tahun 2009

Selama tiga tahun terakhir, tahun 2005 sampai dengan 2007, penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 347,0 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 491,0 triliun pada tahun 2007 atau meningkat



36

sebesar 18,9 persen. Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan hibah rata-rata mencapai 67,0 persen. Selanjutnya, apabila dilihat dari komponen penyumbangnya, penerimaan perpajakan berupa pajak dalam negeri berhasil memberikan kontribusi sebesar 96,0 persen terhadap total penerimaan pajak selama tiga tahun, sedangkan pajak perdagangan internasional memberikan kontribusi sebesar 4,0 persen. Sementara itu, dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 491,0 triliun dalam tahun 2007, Rp 470,1 triliun atau 95,7 persen dari jumlah tersebut merupakan kontribusi dari pajak dalam negeri, sisanya Rp 20,9 triliun atau 4,3 persen merupakan kontribusi dari pajak perdagangan internasional. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2006 yang mencapai Rp 409,2 triliun, penerimaan perpajakan pada tahun 2007 berhasil meningkat sebesar Rp 81,8 triliun atau 20,0 persen. Penerimaan pajak dalam negeri merupakan kumpulan penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak Lainnya. Pengelolan pajak tersebut dilakukan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Pemungutan pajak-pajak dalam negeri yang dikelola Ditjen Pajak didasarkan pada ketentuan pemungutan pajak-pajak pusat, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Ketentuan lainnya yang mengatur adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUniversitas Indonesia


37

undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Selama periode 2005-2007, penerimaan pajak dalam negeri meningkat sebesar Rp 138,3 triliun, yaitu dari Rp 331,8 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp 470,1 triliun dalam tahun 2007. Secara rata-rata, penerimaan pajak dalam negeri dalam periode tersebut tumbuh sebesar 19,0 persen. Dari seluruh jenis pajak yang tercakup dalam pajak dalam negeri, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam tahun 2007 yaitu BPHTB tumbuh 87,0 persen, PPN dan PPnBM 25,6 persen, cukai 18,3 persen dan pajak lainnya 19,7 persen. Di sisi lain, Pajak Penghasilan dan PBB hanya mengalami pertumbuhan sebesar 14,2 persen dan 13,7 persen. Pertumbuhan seluruh jenis pajak tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun 2005 – 2007 No. Jenis Pajak

Pertumbuhan (%)

2005

2006

2007

1

Pajak Penghasilan Migas

53,2

22,9

19,0

2

Pajak Penghasilan Non

45,4

18,0

17,4

Migas

3

PPN

21,5

25,6

29,1

4

PBB

37,8

28,6

13,7

5

BPHTB

17,6

(7,2)

87,0

6

Cukai

14,0

13,6

18,3

7

Pajak Lainnya

9,5

11,6

19,7


Secara rata-rata dalam tahun 2005-2007, penerimaan Pajak Penghasilan meningkat cukup tinggi sebesar 16,5 persen. Dalam tahun 2007, realisasi Universitas Indonesia


38

penerimaan Pajak Penghasilan tumbuh sebesar 14,2 persen menjadi Rp 238,4 triliun yang disumbang oleh Pajak Penghasilan Migas sebesar Rp 44,0 triliun (18,5 persen) dan Pajak Penghasilan nonmigas Rp 194,4 triliun (81,5 persen). Penerimaan Pajak Penghasilan Migas selama tahun 2005-2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat rata-rata sebesar 11,9 persen. Dalam tahun 2007, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Migas mencapai Rp 44,0 triliun yang disumbang dari Pajak Penghasilan minyak bumi Rp 16,3 triliun (37,0 persen), Pajak Penghasilan gas alam Rp 27,3 triliun (62,0 persen) dan Pajak Penghasilan Migas lainnya Rp 0,4 triliun (1,0 persen). Dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2006, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Migas tahun 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 1,9 persen. Tabel 4.3 Perkembangan Pajak Penghasilan Nonmigas Tahun 2005 – 2007 (Triliun Rupiah) Jenis Pajak

2005

2006

2007

Realis

% thd

Realis

% thd

Realis

% thd

asi

Total

asi

Total

asi

Total

Pajak Penghasilan Pasal 21

27,4

19,5

31,6

19,1

39,4

20,3


2,8

2,0

4,0

2,4

4,0

2,0


13,5

9,6

13,1

7,9

16,6

8,6

Impor

13,0

9,2

15,4

9,3

15,7

8,1


1,6

1,1

1,8

1,1

1,6

0,8


51,4

36,6

65,1

39,3

80,8

41,6

8,9

6,4

10,5

6,4

14,6

7,5

21,9

15,6

24,1

14,6

21,6

11,1

140,4

100,0

165,6

100,0

194,4

100,0

Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Pajak Penghasilan Pasal 26 Pajak Penghasilan Final dan Fiskal LN

Total

Sumber: Nota Keuangan Tahun 2008 Universitas Indonesia


39

Berdasarkan Tabel 4.3, dalam periode 2005-2007, rata-rata pertumbuhan Pajak Penghasilan nonmigas mencapai 17,7 persen. Dalam tahun 2006, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan nonmigas tumbuh 18,0 persen menjadi Rp 165,6 triliun, terutama berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 65,1 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 26,6 persen dibanding tahun 2005. Selanjutnya dalam tahun 2007, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan nonmigas meningkat menjadi Rp 194,4 triliun atau tumbuh 17,4 persen. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Rp 80,8 triliun (41,6 persen), Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 39,4 triliun (20,3 persen), Pajak Penghasilan final dan fiskal Rp 21,6 triliun (11,1 persen), Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 15,7 triliun (8,1 persen), Pajak Penghasilan Pasal 22 impor Rp 16,6 triliun (8,6 persen), dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Rp 14,6 triliun (7,5 persen).

4.2

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Pelunasan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pelunasan tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak lain. Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu: a. pegawai; b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Pihak lain yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Universitas Indonesia


40

Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yang dapat terdiri dari: a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar : 1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; 3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau Universitas Indonesia


41

penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, berupa: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. bukan Wajib pajak; b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau



42

c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Administrasi pengumpulan penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan secara regional sesuai lokasi/keberadaan subjek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal tersebut terkait dengan kebijakan bagi hasil penerimaan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara administrasi, data penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak disajikan menurut Kanwil Ditjen Pajak seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, kanwil-kanwil tersebut memiliki wilayah kerja pengumpulan pajak menurut provinsi. Pada kenyataannya, terdapat satu provinsi yang merupakan wilayah kerja satu Kanwil Ditjen Pajak, satu provinsi yang merupakan wilayah kerja dua Kanwil Ditjen Pajak, dan lebih dari satu provinsi yang merupakan wilayah kerja satu Kanwil Ditjen Pajak. Untuk keperluan penelitian ini, data penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh Indonesia tahun 2007 disajikan menurut provinsi sebagaimana tabel berikut:



43

Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Pajak Penghasilan Pasal 21 (Juta Rupiah) 416.648,95 1.327.730,85 370.713,84 1.234.812,72 178.048,06 688.879,57 77.580,55 279.699,84 97.038,82 724.581,83 6.892.064,25 3.858.437,90 1.438.522,99 294.470,09 2.397.360,22 1.498.332,53 472.085,94 107.907,22 349.828,38 226.909,09 161.710,37 321.817,85 1.770.407,87 166.675,96 99.876,71 623.074,91 95.074,99 166.675,96 67.833,92 166.675,96 168.634,18 777.382,88

% Thd Total 1,51 4,83 1,35 4,49 0,65 2,50 0,28 1,02 0,35 2,63 25,05 14,02 5,23 1,07 8,71 5,45 1,72 0,39 1,27 0,82 0,59 1,17 6,43 0,61 0,36 2,26 0,35 0,61 0,25 0,61 0,61 2,83

Sumber: Ditjen Pajak, diolah kembali penulis dengan tidak memasukkan penerimaan Kanwil Ditjen Pajak Khusus dan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata porsi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap total penerimaan berada pada Universitas Indonesia


44

kisaran 5 persen. Porsi tertinggi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 25,05 persen diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar 14,2 persen.

4.3

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi merupakan pajak yang

dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi selama satu tahun pajak. Pelunasan atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dapat dilakukan melalui pelunasan tahun berjalan, berupa pembayaran sendiri setiap Masa Pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dalam bentuk Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 24, dan pelunasan akhir tahun (dilakukan bila menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdapat kekurangan pembayaran setelah dilakukan penghitungan terhadap pelunasan tahun berjalan). Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang pribadi adalah Orang Pribadi yang merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu: 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Menurut Haula (2005) penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:



45

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal, berupaharta gerak dan harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Sebagaimana Pajak Penghasilan Pasal 21, administrasi pengumpulan penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dilakukan secara regional sesuai lokasi/keberadaan subjek pembayar Pajak Penghasilan Pasal Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Hal tersebut terkait dengan kebijakan bagi hasil penerimaan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara administrasi, data penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak disajikan menurut Kanwil Ditjen Pajak seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, kanwil-kanwil tersebut memiliki wilayah kerja pengumpulan pajak menurut provinsi. Pada kenyataannya, terdapat satu provinsi yang merupakan wilayah kerja satu Kanwil Ditjen Pajak, satu provinsi yang merupakan wilayah kerja dua Kanwil Ditjen Pajak, dan lebih dari satu provinsi yang merupakan wilayah kerja satu Kanwil Ditjen Pajak. Untuk keperluan penelitian ini, data penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi seluruh Indonesia tahun 2007 disajikan menurut provinsi sebagaimana tabel berikut:



46

Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007 No.

Provinsi

Pajak Penghasilan

%

Pasal 25 Orang Pribadi

Thd Total

(Juta Rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


7.785,40 78.214,09 7.640,28 25.698,58 6.742,17 15.239,26 1.473,05 18.549,15 3.634,47 20.030,86 609.964,67 119.371,37 78.493,63 11.367,36 163.568,59 30.767,28 20.690,42 5.462,21 11.104,26 10.235,09 1.643,28 6.378,78 19.674,96 7.825,35 3.795,75 17.574,53 3.064,19 1.668,38 1.894,38 1.587,25 2.404,14 5.889,61

0,59 5,93 0,58 1,95 0,51 1,15 0,11 1,41 0,28 1,52 46,23 9,05 5,95 0,86 12,40 2,33 1,57 0,41 0,84 0,78 0,12 0,48 1,49 0,59 0,29 1,33 0,23 0,13 0,14 0,12 0,18 0,45

Sumber: Ditjen Pajak, diolah kembali penulis dengan tidak memasukkan penerimaan Kanwil Ditjen Pajak Khusus dan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.



47

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata porsi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi terhadap total penerimaan berada pada kisaran 3 persen. Porsi tertinggi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 46,23 persen diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 12,40 persen.

4.4

Produk Domestik Regional Bruto Indonesia Untuk mengecek kesesuaian besaran

rencana penerimaan pajak,

khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi, dengan kapasitas pajak regional diperlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan Statistik Indonesia Tahun 2008 yang diterbitkan oleh BPS, maka dapat disajikan data PDRB berdasarkan harga berlaku selama periode 2006 – 2007 sebagai berikut:



48

Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2006 – 2007 (Miliar Rupiah) No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua PDB

2006

2007

70.786,8 160.376,8 53.029,6 167.068,2 26.061,8 95.928,8 11.397,0 49.118,9 15.920,6 46.216,1 501.771,7 473.187,3 281.996,7 29.417,3 470.627,5 97.867,3 37.388,5 28.593,6 16.904,1 37.714,9 28.480,0 34.670,5 199.588,1 21.262,7 19.310,3 60.902,8 15.270,4 4.062,3 5.079,8 2.818,4 8.945,5 46.892,1 3.339.479,6

73.196,3 181.819,7 59.799,0 210.002,6 32.076,7 109.895,7 12.820,3 60.921,9 17.895,0 51.862,3 566.449,3 526.220,2 312.428,8 32.916,7 534.919,3 107.431,9 42.336,4 33.518,6 19.136,9 42.478,6 27.920,0 39.438,7 212.096,6 24.274,0 21.743,6 69.271,9 17.953,1 4.760,7 5.698,8 3.160,0 10.369,8 55.365,8 3.957.403,9

Sumber: BPS



49

4.5

Kapasitas Pajak Indonesia Berdasarkan literatur yang ada belum tersedia data mengenai kapasitas

pajak di Indonesia. Selama ini, kapasitas pajak hanya dipergunakan sebagai hasil pengukuran kapasitas penerimaan pajak melalui Tax Ratio Approach dan Tax Effort Approach. Tax Ratio Approach menjelaskan suatu persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat digunakan untuk merefleksikan kapasitas masing-masing negara untuk meningkatkan penerimaan pajakanya. Sedangkan Tax Effort Approach menjelaskan rasio actual taxes terhadap predicted taxes untuk mengukur kapasitas penerimaan pajak suatu negara.

Tabel 4.7 Tax Ratio Indonesia Tahun 2005 – 2007 Tahun

Tax Ratio (%)

2005

12,5

2006

12,3

2007

12,4


Berdasarkan PDB dengan basis cakupan perhitungan tahun 2000, tax ratio tahun 2005 mencapai 12,5 persen, namun angka rasio tersebut mengalami sedikit penurunan dalam tahun 2006 yang mencapai 12,3 persen. Apabila dihitung atas basis cakupan perhitungan PDB tahun sebelumnya, tax ratio tahun 2005 mencapai 13,7 persen, angka rasio tersebut juga mengalami sedikit penurunan dalam tahun 2006 menjadi 13,5 persen. Pada tahun 2007, tax ratio mencapai 12,4 persen.



50

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pencapaian penerimaan pajak atas rencana yang telah ditentukan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut dinyatakan dengan fakta realisasi penerimaan pajak yang selalu berada di atas rencana penerimaan pajak yang telah ditentukan. Dengan kata lain, realisasi penerimaan pajak suatu tahun lebih tinggi dibandingakan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Khusus pada tahun 2007, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 426,23 triliun atau meningkat 19,04 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2006 sebesar Rp 358,05 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2007 tersebut tercatat sebagai peningkatan kinerja penerimaan pajak tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,09 persen. Sebagaimana

telah

diuraikan

sebelumnya

pada

Bab

I,

dengan

pertimbangan kepentingan optimalisasi penerimaan pajak, penelitian ini difokuskan pada kapasitas pajak untuk Pajak Penghasilan sebagai jenis pajak yang memiliki peranan penerimaan paling besar pada struktur realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data Penerimaan Negara Nota Keuangan Tahun 2009, Pajak Penghasilan memiliki peranan terhadap total penerimaan pajak pada APBN tahun 2006 mencapai 51,0 persen, tahun 2007 mencapai 48,6 persen dan tahun 2008 mencapai 49,7 persen. Secara khusus, jenis Pajak Penghasilan yang akan diteliti kapasitas pajaknya adalah jenis Pajak Penghasilan yang memiliki basis pemungutan yang bersifat regional atau basis pajak berada di tingkat provinsi, dan administrasi pemungutannya dikelola Kanwil Ditjen Pajak. Jenis Pajak Penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan atas penghasilan perorangan yang bersumber dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan berstatus sebagai pegawai dan bukan pegawai, dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi, yaitu Pajak Penghasilan atas penghasilan perorangan dari kegiatan usaha tidak berbadan hukum (perusahaan). Universitas Indonesia


51

Pada penerimaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi tahun 2007, pencapaian realisasi penerimaan pajak yang rata-rata positif dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini: Tabel 5.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007 No.

Provinsi

Pajak Penghasilan

%

Pasal 21

Thd Rencana

(Juta Rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


416.648,95 1.327.730,85 370.713,84 1.234.812,72 178.048,06 688.879,57 77.580,55 279.699,84 97.038,82 724.581,83 6.892.064,25 3.858.437,90 1.438.522,99 294.470,09 2.397.360,22 1.498.332,53 472.085,94 107.907,22 349.828,38 226.909,09 161.710,37 321.817,85 1.770.407,87 166.675,96 99.876,71 623.074,91 95.074,99 166.675,96 67.833,92 166.675,96 168.634,18 777.382,88

96,46 165,71 128,82 122,96 114,97 109,37 109,75 116,04 114,05 131,84 124,69 111,34 117,52 118,95 111,21 100,33 130,51 92,66 126,96 137,41 161,10 237,27 113,66 114,02 113,51 110,11 104,34 452,62 163,09 263,95 187,66 129,24



52

Keterangan: Data rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dimunculkan karena hanya ditujukan untuk kepentingan internal Ditjen Pajak. Sumber: Ditjen Pajak; diolah kembali penulis dengan tidak memasukkan penerimaan Kanwil Ditjen Pajak Khusus dan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.

Tabel 5.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007 No.

Provinsi

Pajak Penghasilan

%

Pasal 25 Orang Pribadi

Thd Rencana

(Juta Rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


7.785,40 78.214,09 7.640,28 25.698,58 6.742,17 15.239,26 1.473,05 18.549,15 3.634,47 20.030,86 609.964,67 119.371,37 78.493,63 11.367,36 163.568,59 30.767,28 20.690,42 5.462,21 11.104,26 10.235,09 1.643,28 6.378,78 19.674,96 7.825,35 3.795,75 17.574,53 3.064,19 1.668,38 1.894,38 1.587,25 2.404,14 5.889,61

302,87 81,57 52,82 52,54 107,72 71,18 36,03 21,47 56,73 69,66 63,04 65,89 81,10 76,28 82,33 51,58 76,40 64,56 176,58 70,47 62,00 52,72 72,98 88,34 70,17 35,84 45,70 54,52 110,38 89,51 114,70 73,15



53

Keterangan: Data rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dimunculkan karena hanya ditujukan untuk kepentingan internal Ditjen Pajak. Sumber: Ditjen Pajak, diolah kembali penulis dengan tidak memasukkan penerimaan Kanwil Ditjen Pajak Khusus dan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Ditjen Pajak menggunakan pendekatan incremental dalam melakukan perencanaan penerimaan pajak per Kanwil Ditjen Pajak (dalam penelitian ini dinyatakan sebagai rencana penerimaan pajak provinsi). Rencana penerimaan pajak suatu tahun didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap beberapa faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, bunga, nilai tukar, harga dan produksi migas, dan potential gains/loss penerimaan pajak yang akan terjadi pada suatu tahun dalam bentuk suatu angka persentase tertentu Pada tahun 2007 dan 2008, Ditjen Pajak menetapkan metode tertentu yang relatif lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagai dasar perhitungan perencanaan perpajakan per Kanwil Ditjen Pajak. Metode ini merupakan modifikasi dari formulasi umum yang lazim digunakan Ditjen Pajak, yaitu jumlah persentase kenaikan tertentu dari realisasi tahun sebelumnya dengan menambahkan beberapa indikator asumsi. Menurut metode tersebut, angka rencana penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak tahun 2007 dan 2008 merupakan suatu jumlah dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (realisasi penerimaan pajak tahun 2006 untuk rencana penerimaan pajak tahun 2007, dan realisasi penerimaan pajak tahun 2007 untuk rencana penerimaan pajak tahun 2008) dengan kenaikan sebesar persentase tertentu, dan penyesuaian menurut data beberapa indikator asumsi, berupa:19 Tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Tingkat inflasi, yaitu asumsi tingkat inflasi nasional yang diperkirakan terjadi pada tahun 2007 dan 2008.

19

Modul Distribusi Rencana Penerimaan Tahun 2007 dan 2008 Ditjen Pajak. Universitas Indonesia


54

Besaran Tax Base, yaitu besaran basis pajak yang diperhitungkan menurut inventarisasi potensi pajak atas suatu kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh/booming pada tahun 2007 dan 2008. Pertumbuhan target terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu trend tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelum tahun 2007 dan 2008. Besaran penalty atas persentase shortfall, yaitu angka pembobotan tertentu sebagai sanksi atas tidak tercapainya realisasi rencana penerimaan pajak tahun sebelum tahun 2007 dan 2008. Besaran indeks tertentu, yaitu angka pembobotan tertentu atas keberadaan faktor tertentu pendukung penerimaan pajak, berupa: •

Keberadaan

industri

strategis

(industri-industri

yang

berpotensi

menghasilkan penerimaan pajak cukup besar). •

Monetasi.

Angka yang didapatkan menurut metode perhitungan tersebut merupakan angka penerimaan pajak sementara. Untuk mendapatkan angka rencana penerimaan pajak yang pasti, angka penerimaan pajak sementara dihitung kembali dengan memasukkan angka-angka faktor penyesuaian, berupa angka (1) shortall/(surplus) realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya, dan (2) growth variable (rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak secara nasional), dengan mempertimbangkan: distribusi awal target (realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dikali growth variable), distribusi sisa target (target penerimaan pajak tahun akan datang dikurangi distribusi awal target), dan pola penerimaan pajak per kanwil menurut jenis pajak. Penggunaan metode tersebut mengakibatkan dugaan besaran rencana penerimaan pajak (secara tidak langsung, menentukan realisasi penerimaan pajak) pada masing-masing Kanwil Ditjen Pajak belum mencerminkan keadaan Universitas Indonesia


55

sebenarnya. Dalam pengertian lain, rencana yang ditentukan bukan didasarkan pada kapasitas penerimaan pajak yang sesungguhnya kanwil yang bersangkutan. Untuk menganalisis dugaan tersebut, berikut ini pembahasan perencanaan penerimaan perpajakan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi menurut kapasitas pajak provinsi pada tahun 2007 dengan menggunakan analisis regresi.

5.1

Analisis Regresi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Provinsi Tahun 2007 Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi dilakukan melalui pengujian beberapa variabel yang dianggap memberikan pengaruh bagi kapasitas pajak tersebut. Variabel-variabel yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tax capacity/taxable capacity (kapasitas pajak) dan tax effort. Modifikasi dilakukan dengan mengganti sekaligus menambah variabel-variabel baru yang dianggap berpengaruh terhadap kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel PDRB per kapita, variabel aktivitas ekonomi, variabel jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, dan variabel jumlah KPP. Berdasarkan pengujian estimasi menggunakan metode kuadrat kuadrat terkecil biasa (OLS) (ordinary least squares) dengan analisis regresi data cross section pada persamaan :

KPit = b0 + b1 Ln(PDRB/Kapita) + b2 Aktivitas Ekonomi + b3 Ln(Tenaga Kerja) + b4 Ln(KPP) dan dengan hipotesis :

variabel PDRB per kapita,

variabel aktivitas ekonomi,

variabel jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, dan

variabel jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Universitas Indonesia


56

berpengaruh positif pada kapasitas pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi, maka dihasilkan model persamaan sebagai berikut:

KAPASITAS PAJAK = -1.1331LOG(PDRB PER KAPITA) + 0.0234AKTIVITAS EKONOMI 1.1373LOG(TENAGA KERJA) + 0.8178LOG(KPP) + 12.9708

Pada pengujian menggunakan OLS tersebut, asumsi-asumsi harus dipenuhi agar menghasilkan nilai parameter yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian lanjutan terhadap hasil akhir persamaan dengan pengujian muticollinearity, serial correlations dan heterocedastisity menunjukkan hasil yang BLUE (Lampiran 5.1). Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan, maka intepretasi terhadap model tersebut adalah sekitar 56 persen Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Provinsi Tahun 2007 dapat dijelaskan oleh nilai PDRB per kapita, aktivitas ekonomi, jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha dan jumlah KPP. Nilai 44 persen lainnya mungkin dijelaskan oleh variabel lainnya, seperti peran pertanian pada PDRB, dan variabel-variabel lainnya. Model persamaan hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa hampir semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007. Variabel PDRB per kapita, jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha dan jumlah KPP memiliki pengaruh yang cukup signifikan dibandingkan dengan variabel lainnya dengan tingkat keyakinan hampir 95 persen. Hasil ini menunjukkan variabel PDRB per kapita, jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha dan jumlah KPP menentukan kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21. Catatan khusus untuk variabel PDRB per kapita menurut model tersebut adalah hubungan pengaruh negatif terhadap Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian lainnya



57

yang memberikan hubungan pengaruh positif PDB terhadap Kapasitas Pajak (Bahl, 1971 dan Fox, et al., 2005). Selain itu, hasil tersebut juga bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Freddy (2008). Berdasarkan penelitian Freddy (2008) terhadap tax effort Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi tahun 2005, dinyatakan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap tax ratio Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005. Perbedaan ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan data PDRB yang digunakan. Penelitian Freddy (2008) menggunakan data PDRB menurut harga konstan dan tanpa memperhitungkan variabel inflasi. Sedangkan, penelitian ini menggunakan PDRB menurut harga berlaku dengan pertimbangan pemungutan pajak diaplikasikan terhadap nilai tax base riil dan terkini yang telah dipengaruhi oleh inflasi. Artinya, hasil yang dimunculkan dalam model penelitian ini dianggap sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tanda negatif yang dihasilkan variabel PDRB per kapita pada penelitian ini bukan berarti bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Akan tetapi, hasil tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa pengumpulan Pajak Penghasilan Pasal 21 di tiap-tiap provinsi di Indonesi pada tahun 2007 belum optimal. Kenaikan pendapatan per kapita tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dapat diduga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu : 1.

lemahnya

administrasi

perpajakan

Ditjen

Pajak

dalam

melakukan

pengawasan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh para perusahaan dan orang pribadi usahawan sebagai pemberi kerja, sehingga terdapat pemberi kerja yang tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawainya dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2.

Secara rata-rata, kenaikan pendapatan pada penduduk belum dapat menjadikan besaran total pendapatan penduduk melebihi besaran Penghasilan



58

Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga tidak terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengujian variabel lainnya pada model penelitian ini, yaitu peran aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi Tahun 2007. Kenaikan satu persen aktivitas ekonomi (peran pertambangan, manufaktur, perdagangan, keuangan dan jasa terhadap PDRB) menaikkan 0,023 persen Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi. Kondisi tersebut sesuai dengan substansi sektor-sektor dalam variabel aktivitas ekonomi sebagai sektor-sektor monetasi yang memiliki karakteristik memiliki kemudahan sebagai basis pajak. Selain itu, terdapat kesesuaian dengan ketentuan perpajakan dan potensi yang dimiliki kedua variabel tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebagaimana diketahui, gaji dan penghasilan lainnya yang diterima para pegawai di antara sektor-sektor pada aktivitas ekonomi, terutama pertambangan dan keuangan rata-rata lebih tinggi dibandingan sektor lainnya. Adanya peningkatan peran sektor-sektor tersebut terhadap PDRB, terutama pertambangan dan keuangan, berarti akan meningkatkan gaji dan penghasilan yang diterima para pegawai, dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Variabel lainnya yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha. Penelitian menghasilkan tanda negatif variabel tersebut terhadap Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi Tahun 2007. Tanda negatif yang dihasilkan pada penelitian ini bukan berarti variabel tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Akan tetapi, hasil tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa pertambahan jumlah tenaga kerja tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dapat disebabkanbeberapa faktor, diantaranya yaitu: 1.

lemahnya

administrasi

perpajakan

Ditjen

Pajak

dalam

melakukan

pengawasan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh para perusahaan Universitas Indonesia


59

dan orang pribadi usahawan sebagai pemberi kerja, sehingga terdapat pemberi kerja yang tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawainya yang berstatus sebagai pegawai baru. 2.

Jumlah gaji dan penghasilan lain tenaga-tenaga kerja baru karena masih di bawah PTKP, sehingga tidak terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Hubungan positif dan berpengaruh signifikan ditujukan variabel jumlah KPP. Hasil penelitian menunjukkan setiap kenaikan satu persen jumlah KPP, atau dengan kata lain kenaikan jumlah KPP, menaikkan 0,82 persen Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan konsep modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan mulai tahun 2004, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui penambahan jumlah KPP. Hubungan positif tersebut dengan asumsi bahwa kenaikan jumlah KPP akan diikuti kenaikan jumlah petugas pajak yang bertugas mengawasi hak dan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

5.2

Analisis Regresi Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2007 Sebagaimana yang dilakukan pada Pajak Penghasilan Pasal 21, penelitian

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi dilakukan melalui pengujian beberapa variabel yang dianggap memberikan pengaruh bagi kapasitas pajak tersebut. Variabelvariabel yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tax capacity/taxable capacity (kapasitas pajak) dan tax effort. Modifikasi dilakukan dengan mengganti sekaligus menambah variabel-variabel baru yang dianggap berpengaruh dengan pertimbangan utama berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga variabel-variabel yang digunakan adalah variabel PDRB per kapita, variabel aktivitas ekonomi, variabel tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, dan variabel jumlah KPP. Universitas Indonesia


60

Berdasarkan pengujian estimasi menggunakan metode kuadrat kuadrat terkecil biasa (OLS) (ordinary least squares) dengan analisis regresi data cross section pada persamaan :

KPit = b0 + b1 Ln(PDRB/Kapita) + b2 Aktivitas Ekonomi + b3 Ln(Penduduk Bekerja) + b4 Ln(KPP) dan dengan hipotesis :

variabel PDRB per kapita,

variabel aktivitas ekonomi,

variabel jumlah tenaga kerja, dan

variabel jumlah KPP,

berpengaruh positif pada kapasitas pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi, maka dihasilkan model persamaan sebagai berikut:

KAPASITAS PAJAK = -0.0144LOG(PDRB PER KAPITA) 0.0002AKTIVITAS EKONOMI 0.0209LOG(TENAGA KERJA) + 0.0277LOG(KPP) + 0.4325

Sebagaimana pengujian menggunakan OLS pada umumnya, asumsiasumsi pada pengujian tersebut harus dipenuhi agar menghasilkan nilai parameter yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian lanjutan terhadap hasil akhir persamaan dengan pengujian muticollinearity, serial correlations dan heterocedastisity menunjukkan hasil yang BLUE (Lampiran 5.2). Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan, maka intepretasi terhadap model tersebut adalah sekitar 49 persen Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Provinsi Tahun 2007 dapat dijelaskan oleh nilai PDRB per kapita, variabel aktivitas ekonomi, variabel jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha, dan variabel jumlah KPP. Nilai 51 persen lainnya mungkin dijelaskan oleh variabel lainnya, seperti peran pertanian pada PDRB, Universitas Indonesia


61

peran pertambangan pada PDRB, peran keuangan pada PDRB, peran transportasi dan listrik pada PDRB, dan variabel-variabel lainnya. Model persamaan hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa hampir semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi Tahun 2007. Variabel PDRB per kapita, peran aktivitas ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah KPP memiliki pengaruh yang cukup signifikan dibandingkan dengan variabel lainnya dengan tingkat keyakinan hampir 95 persen. Catatan khusus untuk variabel PDRB per kapita menurut model tersebut adalah hubungan pengaruh yang bertanda negatif terhadap Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi Tahun 2007. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian lainnya yang memberikan hubungan pengaruh positif PDB terhadap Kapasitas Pajak (Bahl, 1971 dan Fox, et al., 2005). Berbeda dengan hubungan variabel PDRB per kapita dengan Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi Tahun 2007, hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Freddy (2008). Berdasarkan penelitian Freddy (2008) terhadap tax effort Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi tahun 2005, dinyatakan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap tax ratio Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi tahun 2005. Hanya saja, perhatian khusus tetap diberikan pada adanya perbedaan data PDRB yang digunakan. Penelitian Freddy (2008) menggunakan data PDRB menurut harga konstan dan tanpa memperhitungkan variabel inflasi. Sedangkan, penelitian ini menggunakan PDRB menurut harga berlaku dengan pertimbangan pemungutan pajak diaplikasikan terhadap nilai tax base riil dan terkini yang telah dipengaruhi oleh inflasi. Artinya, hasil yang dimunculkan dalam model penelitian ini dianggap sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tanda negatif yang dihasilkan variabel PDRB per kapita pada penelitian ini bukan berarti variabel tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Akan tetapi, hasil tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa pengumpulan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di tiap-tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2007 belum optimal. Universitas Indonesia


62

Kenaikan pendapatan per kapita tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: 1.

lemahnya

administrasi

perpajakan

Ditjen

Pajak

dalam

melakukan

pengawasan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi oleh para orang pribadi usahawan, sehingga terdapat pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2.

Secara rata-rata, kenaikan pendapatan pada penduduk belum dapat menjadikan besaran total pendapatan penduduk melebihi besaran PTKP, sehingga tidak terdapat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

3.

Penduduk yang penghasilannya melebihi PTKP tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

Pengujian variabel lainnya pada model penelitian ini, yaitu peran aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap Kapasitas Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi Tahun 2007. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan potensi yang dimiliki kedua variabel tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan data BPS, sektor usaha yang banyak dilakukan oleh perorangan adalah sektor manufaktur, perdagangan dan jasa. Adanya peningkatan peran manufaktur, jasa dan perdagangan pada PDRB seharusnya akan meningkatkan penghasilan orang yang berusaha di kedua sektor tersebut, dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi. Hubungan positif dan berpengaruh signifikan ditujukan variabel jumlah KPP. Hasil penelitian menunjukkan setiap kenaikan satu persen rasio jumlah KPP dengan jumlah penduduk, atau dengan kata lain kenaikan jumlah KPP, menaikkan 0,027 persen Kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan konsep modernisasi sistem administrasi perpajakan Universitas Indonesia


63

yang telah dilakukan mulai tahun 2004, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui penambahan jumlah KPP baru. Hubungan positif tersebut dengan asumsi bahwa kenaikan jumlah KPP akan diikuti kenaikan jumlah petugas pajak yang bertugas mengawasi hak dan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.



64

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1.

Variabel PDRB per kapita, dan jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha berpengaruh negatif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi (tidak sesuai dengan hipotesis).

2.

Variabel aktivitas ekonomi, dan jumlah KPP berpengaruh positif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 provinsi (sesuai dengan hipotesis).

3.

Variabel PDRB per kapita, dan jumlah tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha berpengaruh negatif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi (tidak sesuai dengan hipotesis).

4.

Variabel aktivitas ekonomi, dan jumlah KPP berpengaruh positif pada kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi (sesuai dengan hipotesis).

5.

Rencana penerimaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi yang bersangkutan berdasarkan hubungan variabel yang dihasilkan. Namun demikian, model persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini belum dapat dipergunakan untuk mengukur besaran kapasitas pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi untuk tahun 2007 dan tahun-tahun selanjutnya karena adanya hubungan terbalik dari yang seharusnya pada variabelvariabel tertentu. Hal tersebut terjadi diduga akibat kelemahan administrasi pemungutan dan pembayaran perpajakan, dan adanya kebijakan yang mengakibatkan pengurangan besaran dasar pengenaan pajak, berupa penetapan besaran PTKP.



65

6.2

Saran

1.

Pembenahan administrasi perpajakan, terutama pengawasan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

2.

Evaluasi terhadap perencanaan penerimaan perpajakan dengan metode incremental untuk mendapatkan metode penerimaan perpajakan yang dapat sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.



66

Lampiran 5.1 Hasil Regresi Menggunakan Aplikasi Eviews 5.0 Analisis Regresi Kapasitas Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2007 Dependent Variable: KAPASITAS PAJAK Method: Least Squares Sample: 1 32 Included observations: 32 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LOG(PDRB PER KAPITA) -1.133123 0.426719 -2.655428 AKTIVITAS EKONOMI 0.023454 0.013079 1.793292 LOG(PENDUDUK BEKERJA) -1.137303 0.343101 -3.314771 LOG(KPP) 0.817832 0.258000 3.169892 C 12.97082 4.303139 3.014269

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.560746 0.495672 0.697401 13.13192 -31.15500 2.804667

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.0131 0.0841 0.0026 0.0038 0.0055

1.045064 0.982032 2.259687 2.488709 8.616969 0.000129

Uji Multicoliniearitas

AKTIVITAS EKONOMI KPP PENDU DUK BEKERJA KAPASITAS PAJAK PDRB PER KAPITA

AKTIVITAS EKONOMI 1.000000

KPP

0.493525

1.000000

PENDUDUK BEKERJA 0.261025

KAPASITAS PAJAK -0.144553

PDRB PER KAPITA 0.665849

0.745555 1.000000

-0.121141 -0.230386

0.364189 -0.049999

1.000000

-0.123216

1.000000



67

Uji Serial Corelation Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 3.676653 Probability Obs*R-squared 7.273006 Probability

0.039835 0.026344

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable LOG(PDRB PER KAPITA) AKTIVITAS EKONOMI LOG(PENDUDUK BEKERJA) LOG(KPP) C RESID(-1) RESID(-2)


Prob.

Coefficient 0.044958 -0.005729 -0.117757

Std. Error t-Statistic 0.254145 0.176897 0.017255 -0.332024 0.226385 -0.520163

0.8610 0.7426 0.6075

0.090185 1.511529 -0.385106 0.195791

0.239842 0.376019 3.834771 0.394164 0.210766 -1.827178 0.213312 0.917861

0.7101 0.6968 0.0796 0.3675

0.227281 0.041829 0.637096 10.14728 -27.02955 2.039456


-3.30E-15 0.650854 2.126847 2.447477 1.225551 0.326631



68

Uji Heteroscedasticity White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.220140 Obs*R-squared 16.90601

Probability Probability

0.013216 0.031103

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1 32 Included observations: 32 Variable C LOG(PDRB PER KAPITA) (LOG(PDRB PER KAPITA))^2 AKTIVITAS EKONOMI AKTIVITAS EKONOMI^2 LOG(PENDUDUK BEKERJA) (LOG(PENDUDUK BEKERJA))^2 LOG(KPP) (LOG(KPP))^2


Prob.

Coefficient -7.091283 -4.674147

Std. Error 20.16205 1.509916

t-Statistic -0.351714 -3.095634

0.7283 0.0051

0.738281

0.279522

2.641228

0.0146

0.198957 -0.001241

0.222003 0.001480

0.896193 -0.838937

0.3794 0.4101

-0.652457

0.341846

-1.908629

0.0689

0.139585

0.145438

0.959755

0.3472

-1.327570 -0.063374

3.493706 0.139583

-0.379989 -0.454023

0.7074 0.6541

0.528313 0.364248 0.828047 15.77023 -34.08424 2.422077


0.410373 1.038511 2.692765 3.105004 3.220140 0.013216



69

Lampiran 5.2 Hasil Regresi Menggunakan Aplikasi Eviews 5.0 Analisis Regresi Kapasitas Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2007 Dependent Variable: KAPASITAS PAJAK Method: Least Squares Sample: 1 32 Included observations: 32 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LOG(PDRB PER KAPITA) -0.014397 0.004152 -3.467701 AKTIVITAS EKONOMI -0.000219 0.000322 -0.680479 LOG(PENDUDUK BEKERJA) -0.020970 0.008145 -2.574448 LOG(KPP) 0.027676 0.011168 2.478202 C 0.432514 0.161704 2.674721

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression

0.489179 0.413502 0.014916

Sum squared resid

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion 0.006007 Schwarz criterion

Log likelihood Durbin-Watson stat

91.88243 2.190569

F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.0018 0.5020 0.0158 0.0197 0.0125

0.027712 0.019477 -5.430152

-5.201131

6.464027 0.000876


AKTIVITAS EKONOMI KPP

PENDUDUK BEKERJA

AKTIVITAS EKONOMI 1

KPP

0.49139 1363049 1

PENDUDUK BEKERJA 0.5562648913 74 0.7455549402 63 1

KAPASITAS PAJAK 0.3184540787 49 0.5567848217 67 0.0647667955 868

KAPASITAS PAJAK PDRB PER KAPITA

1

PDRB PER KAPITA 0.00180054 7669 0.36418918 6086 0.04999908 77226 0.21138850 8013 1



70


0.469009 0.390486

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 01/04/10 Time: 11:02 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable LOG(PDRB PER KAPITA) AKTIVITAS EKONOMI LOG(PENDUDUK BEKERJA) LOG(KPP) C RESID(-1) RESID(-2)


Coefficient -0.000267

Prob.

Std. Error t-Statistic 0.005158 -0.051810

0.9591

3.06E-05

0.000276

0.110819

0.9126

0.000409

0.005481

0.074635

0.9411

7.84E-05 0.000258 -0.151144 -0.222769

0.006276 0.012488 0.097853 0.002641 0.200837 -0.752572 0.204419 -1.089771

0.9901 0.9979 0.4587 0.2862

0.058773 -0.167122 0.015039 0.005654 92.85156 1.921700


-4.51E-17 0.013921 -5.365722 -5.045093 0.260178 0.950264



71



0.000054 0.002997



Prob.

Coefficient 0.029998 -5.24E-05

Std. Error 0.005287 0.000357

t-Statistic 5.673693 -0.146707

0.0000 0.8846

3.00E-05

6.66E-05

0.450407

0.6566

1.47E-05

1.44E-05

1.016221

0.3201

-1.65E-07

1.57E-07

-1.047328

0.3058

0.000120

9.56E-05

1.251506

0.2233

-0.000147

3.89E-05

-3.789894

0.0009

0.004815 0.000191

0.000863 3.52E-05

5.578814 5.433494

0.0000 0.0000

0.728198 0.633659 0.000214 1.05E-06 230.2472 1.801520


0.000188 0.000354 -13.82795 -13.41571 7.702567 0.000054



72

Lampiran 5.3 PDRB SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007 MENURUT HARGA BERLAKU (Jutaan) No.

1

2

3

4 5 6

7 8 9

10

11

12 13

14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29 30

31

32

Provinsi


Pertanian

Manufaktur

Perdagangan

Keuangan

20.338.697

7.935.044

9.227.064

1.351.446

41.010.152

45.531.177

34.846.208

14.754.868

7.179.243

43.595.169 8.366.858 20.080.335

Jasa

7.121.958

Pertamba ngan 15.889.407

73.196.270

11.587.849

17.629.725

2.404.921

181.819.737

10.367.999

2.963.366

9.351.976

2.059.937

59.799.045

39.156.004 3.828.949 25.305.859

14.064.411 4.773.912 12.919.872

3.924.150 1.340.606 3.750.156

6.853.974 3.578.550 8.536.735

91.119.826 6.080.194 27.412.484

210.002.560 32.076.677 109.895.707

5.187.162 22.732.966 3.340.453

510.465 8.313.988 4.028.839

2.548.023 8.714.733 3.104.855

576.692 3.665.182 463.759

1.971.718 6.729.840 1.538.247

412.950 2.190.112 3.650.175

12.820.321 60.921.966 17.895.017

2.612.093

24.203.354

10.632.966

2.857.770

1.314.814

5.058.455

51.826.272

571.425

90.446.572

115.311.321

162.297.798

72.923.188

2.636.093

566.449.345

62.894.902 63.832.142

236.628.972 100.426.109

100.691.124 62.277.991

15.248.880 10.821.692

36.027.027 32.071.370

12.621.307 3.109.574

526.220.225 312.428.807

4.941.800 89.441.663 8.523.310 8.216.473 7.181.228

4.475.680 153.815.078 51.386.345 3.804.928 1.083.503

6.326.700 154.102.587 20.400.506 12.269.743 3.951.540

3.188.428 24.729.208 3.814.971 3.108.105 1.315.743

6.512.834 43.590.088 5.718.896 6.713.395 2.816.783

258.761 11.305.430 115.127 281.094 12.669.016

32.916.736 534.919.333 107.431.958 42.336.424 33.518.591

7.706.388

325.910

3.045.818

760.080

4.411.055

261.637

19.136.982

11.436.733

7.719.489

9.696.975

2.096.271

4.123.821

596.056

42.478.601

9.440.963

2.319.856

5.155.514

1.441.939

3.282.305

1.932.163

27.920.072

8.856.263

4.364.119

5.932.313

1.758.335

3.651.082

8.556.849

39.438.767

11.944.575

73.806.385

13.876.100

4.324.270

5.658.147

88.278.147

212.096.644

4.945.025

2.124.100

3.773.774

1.358.037

3.873.346

1.030.650

24.274.030

9.393.171

1.559.574

2.604.897

1.039.737

3.286.803

847.894

21.743.606

20.900.360

9.158.552

10.986.578

4.285.184

8.352.140

5.893.999

69.271.925

6.843.004

1.419.093

2.733.068

905.015

2.312.584

862.310

17.953.074

1.452.708 2.013.093 1.185.014

264.184 268.720 423.437

530.509 1.501.182 710.501

496.797 281.880 103.199

1.182.719 943.490 226.803

53.238 43.463 153.919

4.760.695 5.698.799 3.160.042

2.762.425

2.084.468

1.097.002

214.746

832.235

1.656.866

10.369.836

5.529.850

896.875

2.460.000

820.177

2.689.736

38.056.447

55.365.778

Sumber: Data BPS 2007



Total

73

Lampiran 5.4 JUMLAH TENAGA KERJA TAHUN 2007 (Jutaan) No.

1

2

3

4 5 6

7 8 9

10

11

12 13

14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29 30

31

32

Provinsi

Pertanian


Manufaktur

Perdagangan

Keuangan

Jasa

0,7803

0,0758

0,2485

0,0086

0,2577

Pertamba ngan 0,1998

2,4194

0,3870

0,9556

0,0657

0,6574

0,5978

5,0828

0,9056

0,1400

0,3841

0,0189

0,2246

0,2163

1,8894

0,9315 0,6621 1,8962

0,1234 0,0481 0,1549

0,3336 0,1818 0,3803

0,0161 0,0058 0,0245

0,2479 0,1375 0,3290

0,2555 0,1114 0,2726

1,9079 1,1469 3,0575

0,4732 1,8793 0,1635

0,0292 0,2626 0,0194

0,1039 0,5218 0,0887

0,0047 0,0200 0,0053

0,0931 0,2961 0,0548

0,0630 0,3015 0,1433

0,7671 3,2814 0,4750

0,0819

0,1312

0,1172

0,0097

0,0832

0,1126

0,5358

0,0199

0,7086

1,4357

0,2871

0,8348

0,5567

3,8429

4,2585 6,1480

2,7671 2,7656

4,1229 3,4177

0,2488 0,1479

1,9363 1,7987

2,5202 2,0261

15,8538 16,3041

0,5458 8,3917 0,7591 0,7141 0,9250

0,2095 2,4584 0,6952 0,2891 0,1954

0,4351 3,7184 0,8611 0,4625 0,3503

0,0472 0,1910 0,0741 0,0529 0,0175

0,2983 2,0236 0,4867 0,2450 0,2172

0,2384 1,9683 0,5075 0,2185 0,2458

1,7742 18,7514 3,3837 1,9821 1,9512

1,3773

0,1654

0,1310

0,0072

0,1787

0,1500

2,0096

1,2535

0,0860

0,2798

0,0125

0,1901

0,1830

2,0050

0,5723

0,0416

0,1299

0,0082

0,0919

0,1221

0,9660

0,7247

0,1314

0,3331

0,0143

0,2027

0,1928

1,5990

0,3697

0,0830

0,2324

0,0260

0,1701

0,2104

1,0916

0,3733

0,0445

0,1647

0,0156

0,1528

0,1575

0,9085

0,6455

0,0483

0,1493

0,0065

0,1405

0,0938

1,0839

1,5810

0,1474

0,5664

0,0386

0,2701

0,3359

2,9395

0,5121

0,0542

0,1275

0,0050

0,1024

0,0933

0,8946

0,1738 0,2926 0,2247

0,0245 0,0208 0,0146

0,0535 0,0604 0,0514

0,0039 0,0028 0,0025

0,0550 0,0600 0,0337

0,0520 0,0487 0,0455

0,3627 0,4853 0,3723

0,1493

0,0099

0,0320

0,0014

0,0359

0,0395

0,2681

0,7064

0,0184

0,0674

0,0065

0,0705

0,0720

0,9411




Total

1,5708

74

Lampiran 5.5 JUMLAH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TAHUN 2007 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Jumlah

Provinsi


3 12 2 5 2 6 1 2 2 3 57 33 29 5 43 9 8 1 4 2 2 2 5 1 2 5 1 1 1 1 1 2

Sumber: Data Ditjen Pajak 2007



75

DAFTAR REFERENSI

Biro Pusat Statistik (2008). Statistik Indonesia 2008. Gregory, Mankiew N. (2007). Principle of macro economics (fourth edition). Thomson. Gujarati, Damodar. (1978). Basic econometrics. Mc Graw-Hill, Inc. Mansury, R. (1995). Panduan konsep utama pajak penghasilan Indonesia (jilid 2). Jakarta, PT Bina Rena Pariwara. Nachrowi, N.D. & Usman, Hardius. (2002). Penggunaan teknik ekonometri. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. _______________________________. (2006). Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sicat, Gerardo P., & Arndt, H.W. (1991). Ilmu ekonomi untuk konteks Indonesia. LP3ES. Bahl, Roy W. (1971). A regression approach to tax effort and tax ratio analysis. Staff Papers – International Monetary Fund, volume 18, number 3. ___________. (1972, March). A representative tax system approach to measuring tax effort in developing countries. Staff Papers – International Monetary Fund, volume 19, number 1. Berry, William D., & Fordin, Richard C. (1997, March). Measuring state tax capacity and effort. Social Science Quarterly, volume 7, number 1. Chelliah, Raja R., Baas, Hessel J., & Kelly Margaret R. (1975, March). Tax ratios and tax effort in developing countries, 1969-71. Staff Papers – International Monetary Fund, volume 2, number 1. Le, Tuan Minh, Moreno-Dodson, Blanca, & Rojchaichaningthorn, Jeep (2008, March). Expanding Taxable capacity and reaching revenue potential: crosscountry analysis. Policy Rearch Working Paper, The World Bank. Lotz, Jorgen R., & Morss, Ellit R. (1967, November). Measuring “tax effort” in developing countries. Staff Papers – International Monetary Fund, volume 14, number 3.



76

Manvel, Allen D. (1973, June). Tax capacity versus tax performance: a comment. National Tax Journal, 26, 2, p.293. Panggabean, Adrian T.P., Mahi, B. Raksaka, Panggabean, Martin P.H., & Brodjonegoro, Bambang P.S. (1999, Oktober). Distribusi dana alokasi umum (DAU): konsep dan formula alokasi. Laporan Akhir, Inter-University Center for Economic Research University of Indonesia (IUC-Economics-UII. Srinivasan, Aruna. (1989, September-October). Measuring state and local fiscal capacities in the southeas. Economic Review – Federal Reserve Bank of Atlanta, 74, 5, Academic Research Library, p.36. Wong, John D. (2004). The fiscal impact of economic growth and development on local government revenue capacity. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, p.413.



1

Lampiran 5.1 Hasil Regresi Menggunakan Aplikasi Eviews 5.0 Analisis Regresi Kapasitas Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2007 Dependent Variable: KAPASITAS PAJAK Method: Least Squares Sample: 1 32 Included observations: 32 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LOG(PDRB PER KAPITA) -1.133123 0.426719 -2.655428 AKTIVITAS EKONOMI 0.023454 0.013079 1.793292 LOG(PENDUDUK BEKERJA) -1.137303 0.343101 -3.314771 LOG(KPP) 0.817832 0.258000 3.169892 C 12.97082 4.303139 3.014269


0.560746 0.495672 0.697401 13.13192 -31.15500 2.804667


Prob. 0.0131 0.0841 0.0026 0.0038 0.0055

1.045064 0.982032 2.259687 2.488709 8.616969 0.000129


AKTIVITAS EKONOMI KPP PENDU DUK BEKERJA KAPASITAS PAJAK PDRB PER KAPITA

AKTIVITAS EKONOMI 1.000000

KPP

0.493525

1.000000

PENDUDUK BEKERJA 0.261025

KAPASITAS PAJAK -0.144553

PDRB PER KAPITA 0.665849

0.745555 1.000000

-0.121141 -0.230386

0.364189 -0.049999

1.000000

-0.123216

1.000000



2


0.039835 0.026344

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable LOG(PDRB PER KAPITA) AKTIVITAS EKONOMI LOG(PENDUDUK BEKERJA) LOG(KPP) C RESID(-1) RESID(-2)


Prob.

Coefficient 0.044958 -0.005729 -0.117757

Std. Error t-Statistic 0.254145 0.176897 0.017255 -0.332024 0.226385 -0.520163

0.8610 0.7426 0.6075

0.090185 1.511529 -0.385106 0.195791

0.239842 0.376019 3.834771 0.394164 0.210766 -1.827178 0.213312 0.917861

0.7101 0.6968 0.0796 0.3675

0.227281 0.041829 0.637096 10.14728 -27.02955 2.039456


-3.30E-15 0.650854 2.126847 2.447477 1.225551 0.326631



3



0.013216 0.031103



Prob.

Coefficient -7.091283 -4.674147

Std. Error 20.16205 1.509916

t-Statistic -0.351714 -3.095634

0.7283 0.0051

0.738281

0.279522

2.641228

0.0146

0.198957 -0.001241

0.222003 0.001480

0.896193 -0.838937

0.3794 0.4101

-0.652457

0.341846

-1.908629

0.0689

0.139585

0.145438

0.959755

0.3472

-1.327570 -0.063374

3.493706 0.139583

-0.379989 -0.454023

0.7074 0.6541

0.528313 0.364248 0.828047 15.77023 -34.08424 2.422077


0.410373 1.038511 2.692765 3.105004 3.220140 0.013216



4

Lampiran 5.2 Hasil Regresi Menggunakan Aplikasi Eviews 5.0 Analisis Regresi Kapasitas Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2007 Dependent Variable: KAPASITAS PAJAK Method: Least Squares Sample: 1 32 Included observations: 32 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LOG(PDRB PER KAPITA) -0.014397 0.004152 -3.467701 AKTIVITAS EKONOMI -0.000219 0.000322 -0.680479 LOG(PENDUDUK BEKERJA) -0.020970 0.008145 -2.574448 LOG(KPP) 0.027676 0.011168 2.478202 C 0.432514 0.161704 2.674721

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression

0.489179 0.413502 0.014916

Sum squared resid

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion 0.006007 Schwarz criterion

Log likelihood Durbin-Watson stat

91.88243 2.190569

F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.0018 0.5020 0.0158 0.0197 0.0125

0.027712 0.019477 -5.430152

-5.201131

6.464027 0.000876


AKTIVITAS EKONOMI KPP

PENDUDUK BEKERJA

AKTIVITAS EKONOMI 1

KPP

0.49139 1363049 1

PENDUDUK BEKERJA 0.5562648913 74 0.7455549402 63 1

KAPASITAS PAJAK 0.3184540787 49 0.5567848217 67 0.0647667955 868

KAPASITAS PAJAK PDRB PER KAPITA

1

PDRB PER KAPITA 0.00180054 7669 0.36418918 6086 0.04999908 77226 0.21138850 8013 1



5


0.469009 0.390486

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 01/04/10 Time: 11:02 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable LOG(PDRB PER KAPITA) AKTIVITAS EKONOMI LOG(PENDUDUK BEKERJA) LOG(KPP) C RESID(-1) RESID(-2)


Coefficient -0.000267

Prob.

Std. Error t-Statistic 0.005158 -0.051810

0.9591

3.06E-05

0.000276

0.110819

0.9126

0.000409

0.005481

0.074635

0.9411

7.84E-05 0.000258 -0.151144 -0.222769

0.006276 0.012488 0.097853 0.002641 0.200837 -0.752572 0.204419 -1.089771

0.9901 0.9979 0.4587 0.2862

0.058773 -0.167122 0.015039 0.005654 92.85156 1.921700


-4.51E-17 0.013921 -5.365722 -5.045093 0.260178 0.950264



6



0.000054 0.002997



Prob.

Coefficient 0.029998 -5.24E-05

Std. Error 0.005287 0.000357

t-Statistic 5.673693 -0.146707

0.0000 0.8846

3.00E-05

6.66E-05

0.450407

0.6566

1.47E-05

1.44E-05

1.016221

0.3201

-1.65E-07

1.57E-07

-1.047328

0.3058

0.000120

9.56E-05

1.251506

0.2233

-0.000147

3.89E-05

-3.789894

0.0009

0.004815 0.000191

0.000863 3.52E-05

5.578814 5.433494

0.0000 0.0000

0.728198 0.633659 0.000214 1.05E-06 230.2472 1.801520


0.000188 0.000354 -13.82795 -13.41571 7.702567 0.000054



7

Lampiran 5.3 PDRB SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2007 MENURUT HARGA BERLAKU (Jutaan) No.

1

2

3

4 5 6

7 8 9

10

11

12 13

14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29 30

31

32

Provinsi


Pertanian

Manufaktur

Perdagangan

Keuangan

20.338.697

7.935.044

9.227.064

1.351.446

41.010.152

45.531.177

34.846.208

14.754.868

7.179.243

43.595.169 8.366.858 20.080.335

Jasa

7.121.958

Pertamba ngan 15.889.407

73.196.270

11.587.849

17.629.725

2.404.921

181.819.737

10.367.999

2.963.366

9.351.976

2.059.937

59.799.045

39.156.004 3.828.949 25.305.859

14.064.411 4.773.912 12.919.872

3.924.150 1.340.606 3.750.156

6.853.974 3.578.550 8.536.735

91.119.826 6.080.194 27.412.484

210.002.560 32.076.677 109.895.707

5.187.162 22.732.966 3.340.453

510.465 8.313.988 4.028.839

2.548.023 8.714.733 3.104.855

576.692 3.665.182 463.759

1.971.718 6.729.840 1.538.247

412.950 2.190.112 3.650.175

12.820.321 60.921.966 17.895.017

2.612.093

24.203.354

10.632.966

2.857.770

1.314.814

5.058.455

51.826.272

571.425

90.446.572

115.311.321

162.297.798

72.923.188

2.636.093

566.449.345

62.894.902 63.832.142

236.628.972 100.426.109

100.691.124 62.277.991

15.248.880 10.821.692

36.027.027 32.071.370

12.621.307 3.109.574

526.220.225 312.428.807

4.941.800 89.441.663 8.523.310 8.216.473 7.181.228

4.475.680 153.815.078 51.386.345 3.804.928 1.083.503

6.326.700 154.102.587 20.400.506 12.269.743 3.951.540

3.188.428 24.729.208 3.814.971 3.108.105 1.315.743

6.512.834 43.590.088 5.718.896 6.713.395 2.816.783

258.761 11.305.430 115.127 281.094 12.669.016

32.916.736 534.919.333 107.431.958 42.336.424 33.518.591

7.706.388

325.910

3.045.818

760.080

4.411.055

261.637

19.136.982

11.436.733

7.719.489

9.696.975

2.096.271

4.123.821

596.056

42.478.601

9.440.963

2.319.856

5.155.514

1.441.939

3.282.305

1.932.163

27.920.072

8.856.263

4.364.119

5.932.313

1.758.335

3.651.082

8.556.849

39.438.767

11.944.575

73.806.385

13.876.100

4.324.270

5.658.147

88.278.147

212.096.644

4.945.025

2.124.100

3.773.774

1.358.037

3.873.346

1.030.650

24.274.030

9.393.171

1.559.574

2.604.897

1.039.737

3.286.803

847.894

21.743.606

20.900.360

9.158.552

10.986.578

4.285.184

8.352.140

5.893.999

69.271.925

6.843.004

1.419.093

2.733.068

905.015

2.312.584

862.310

17.953.074

1.452.708 2.013.093 1.185.014

264.184 268.720 423.437

530.509 1.501.182 710.501

496.797 281.880 103.199

1.182.719 943.490 226.803

53.238 43.463 153.919

4.760.695 5.698.799 3.160.042

2.762.425

2.084.468

1.097.002

214.746

832.235

1.656.866

10.369.836

5.529.850

896.875

2.460.000

820.177

2.689.736

38.056.447

55.365.778




Total

8

Lampiran 5.4 JUMLAH TENAGA KERJA TAHUN 2007 (Jutaan) No.

1

2

3

4 5 6

7 8 9

10

11

12 13

14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29 30

31

32

Provinsi

Pertanian


Manufaktur

Perdagangan

Keuangan

Jasa

0,7803

0,0758

0,2485

0,0086

0,2577

Pertamba ngan 0,1998

2,4194

0,3870

0,9556

0,0657

0,6574

0,5978

5,0828

0,9056

0,1400

0,3841

0,0189

0,2246

0,2163

1,8894

0,9315 0,6621 1,8962

0,1234 0,0481 0,1549

0,3336 0,1818 0,3803

0,0161 0,0058 0,0245

0,2479 0,1375 0,3290

0,2555 0,1114 0,2726

1,9079 1,1469 3,0575

0,4732 1,8793 0,1635

0,0292 0,2626 0,0194

0,1039 0,5218 0,0887

0,0047 0,0200 0,0053

0,0931 0,2961 0,0548

0,0630 0,3015 0,1433

0,7671 3,2814 0,4750

0,0819

0,1312

0,1172

0,0097

0,0832

0,1126

0,5358

0,0199

0,7086

1,4357

0,2871

0,8348

0,5567

3,8429

4,2585 6,1480

2,7671 2,7656

4,1229 3,4177

0,2488 0,1479

1,9363 1,7987

2,5202 2,0261

15,8538 16,3041

0,5458 8,3917 0,7591 0,7141 0,9250

0,2095 2,4584 0,6952 0,2891 0,1954

0,4351 3,7184 0,8611 0,4625 0,3503

0,0472 0,1910 0,0741 0,0529 0,0175

0,2983 2,0236 0,4867 0,2450 0,2172

0,2384 1,9683 0,5075 0,2185 0,2458

1,7742 18,7514 3,3837 1,9821 1,9512

1,3773

0,1654

0,1310

0,0072

0,1787

0,1500

2,0096

1,2535

0,0860

0,2798

0,0125

0,1901

0,1830

2,0050

0,5723

0,0416

0,1299

0,0082

0,0919

0,1221

0,9660

0,7247

0,1314

0,3331

0,0143

0,2027

0,1928

1,5990

0,3697

0,0830

0,2324

0,0260

0,1701

0,2104

1,0916

0,3733

0,0445

0,1647

0,0156

0,1528

0,1575

0,9085

0,6455

0,0483

0,1493

0,0065

0,1405

0,0938

1,0839

1,5810

0,1474

0,5664

0,0386

0,2701

0,3359

2,9395

0,5121

0,0542

0,1275

0,0050

0,1024

0,0933

0,8946

0,1738 0,2926 0,2247

0,0245 0,0208 0,0146

0,0535 0,0604 0,0514

0,0039 0,0028 0,0025

0,0550 0,0600 0,0337

0,0520 0,0487 0,0455

0,3627 0,4853 0,3723

0,1493

0,0099

0,0320

0,0014

0,0359

0,0395

0,2681

0,7064

0,0184

0,0674

0,0065

0,0705

0,0720

0,9411




Total

1,5708

9

Lampiran 5.5 JUMLAH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TAHUN 2007 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Jumlah

Provinsi


3 12 2 5 2 6 1 2 2 3 57 33 29 5 43 9 8 1 4 2 2 2 5 1 2 5 1 1 1 1 1 2

Sumber: Data Ditjen Pajak 2007



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents