UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG PADA KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 192 K/PDT. SUS/2011

SKRIPSI

HANIFAN NIFFARI NPM: 0806468606

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DEPOK NOVEMBER 2012

Akibat hukum..., Hanifan Niffari, FH UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG PADA KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 192 K/PDT. SUS/2011

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HANIFAN NIFFARI NPM: 0806468606

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI DEPOK NOVEMBER 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Hanifan Niffari

NPM

: 0806468606

Tanda Tangan : Tanggal

:


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

:

Nama

:

Hanifan Niffari

NPM

:

0806468606

Program Studi

:

Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Judul

:

“Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT.SUS/2011”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.

(........................)

Pembimbing 2 : Teddy Anggoro, S.H., M.H.

(……………….)

Penguji 1

: Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H

(……………….)

Penguji 2

: Ibu Rosewitha Irawati, S.H., MLI

(……………….)

Penguji 3

: Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E

(……………….)

Ditetapkan di : Depok Tanggal

: ……. November 2012


KATA PENGANTAR

Segala cipta, rasa, kata, karsa, dan indra tak mampu untuk menandingi rasa syukur dan ketersambungan dengan Tuhan YME, one life, unnamed, forever undefined, eternal, compassion, and present, yang telah membimbing dan menunjukkan jalan (path less path) kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.192 K/PDT.SUS/2011’’. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui penulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai macam pihak, secara langsung maupun tidak langsung

skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu

penulis sangat mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada: 1.

Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Manajer Kemahasiswaan dan Pembimbing I yang telah

memberikan waktu dan masukan dalam

kemudahan proses pengerjaan skripsi bagi penulis. 2.

Bapak Teddy Anggoro, S.H., M.H. sebagai Pembimbing

II yang telah

memberikan banyak waktu dan masukan dalam kemudahan proses pengerjaan skripsi penulis. 3.

Ibu Rosewitha Irawati, S.H., MLI dan Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E selaku Penguji pada sidang skripsi penulis.

4.

Para Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok yang berkat bakti dan pengabdiannya telah melancarkan proses belajar dan mengajar di Fakultas Hukum dimana penulis menimba ilmu.

5.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok beserta jajarannya serta karyawan Fakultas Hukum khususnya Pak Selam yang berkat bakti dan masukannya memberikan kelancaran bagi studi penulis.


6.

Kedua orang tua saya Bapak Bambang Suprianta, S.H. L.L.M. dan Ibu Dwi Achad Sari, S.H. yang selama ini telah berjuang mendidik saya dari kecil hingga saya meraih gelar Sarjana. Tanpa kasih sayang, cinta, doa, dan motivasi yang mereka berikan akan sulit bagi saya untuk mencapai pada tahap kehidupan yang sekarang. Semoga sampai kapanpun kasih sayang dan kasih mereka tetap membekas sebagai bekal menjalani kehidupan sampai kapanpun.

7.

Kakak saya satu-satunya Sandhi Kusudiandaru S.Hut, tempat saya satusatunya berbagi pikiran, ide, rasa, dan pemahaman tanpa resah serta terus mengingatkan dan memberikan masukan yang berharga dalam menjalani kehidupan sampai kapanpun.

8.

Saudara dekat khususnya Om saya Drs. Tri Utomo Jati yang selalu berkontribusi dalam

memberikan motivasi dan masukan yang berharga

dalam menjalani hidup ini. 9.

Guru-guru kehidupan yang rela mengabdikan hidup untuk membangkitkan kesadaran, mengubah jalan hidup, serta menunjukkan jalan pulang (the Deepest truth of human existence) bagi seluruh semesta: Eckhart Tolle, Adyashanti, Dr.Acharya Yogeesh, (Living Master), serta Einstein, Lao Tse, Buddha, dan Jesus. Sejujurnya tanpa inti ajaran mereka penulis selalu terus berada kecemasan tanpa menemukan kedamaian yang sejati. Peran mereka dalam kehidupan penulis sungguh dalam.

10.

Rekan-rekan kampus yang memberikan saran dan masukan yang sungguh berharga dalam hal keilmuan dan pembuatan skripsi penulis: Raymond Pardomuan,

S.H.,

Saputra,S.H.,

Ato,

Ari

Sujatmiko,S.H.,

Fajar,

Heliana

Azis

Miftach,

Komalasari,

Tegar

Fabianus

Eka

Krisna

Adhiatma,S.H., Tony Rico Siahaan,S.H., Irfin. 11.

Sahabat-sahabat kampus tempat saling berbagi canda, tawa, serta pengalaman yang tidak terlupakan: Raymond Pardomuan,S.H. Ivan Haryka Bakhtiar, Martha Cathrina, Monica Utari Mariana, Farkhan, S. Hum, Adit, Yudhi Irviandy, Simon, Taufan Maulana, Devi Darmawan, serta nama-nama lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


12.

Seluruh pihak yang telah membantu saya selama berkuliah di Fakultas Hukum UI, saya tidak dapat membalas budi dan jasa yang tidak terhitung dari kalian, semoga kalian mendapatkan balasan yang jauh berlipat untuk kebaikan hidup kalian. Akhir kata, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam substansi

skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun menjadi sangat berharga sebagai pembalajaran bagi saya pribadi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Depok, November 2012

Penulis


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Hanifan Niffari

NPM

:

0806468606

Program Kekhususan

:

Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Fakultas

:

Hukum

Jenis Karya

:

Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT.SUS/2011.” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Depok

Tanggal :

November 2012

Yang Membuat Pernyataan,

Hanifan Niffari


viii

ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Hanifan Niffari : Ilmu Hukum : “ Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt.Sus/2011’’.

Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator.

Kata kunci : Daftar Piutang, Kreditur, Kurator, Pencocokan Piutang.


Universitas Indonesia

ix

ABSTRACT Name : Hanifan Niffari Study Program : Legal Study Title : “Law Implication for Creditor Who Not Registering His Claim to Curator For Verification In Case of Supreme Court Decision No. 192 K/PDT. SUS/2011.’’ This thesis examines about Creditors who do not register claims to the Curator and its legal consequences pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and other law especially the Book of the Law of Civil Law (KUHPER). The method used in this research is normative juridical. In essence based on the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment, Creditors who do not register claims to the Curator can not examine the bill rights to Debtor Bankruptcy because of neglecting the duty as a Bankruptcy Creditor. Bankruptcy Creditors also can not do the billing to the Bankrupt Debtor after the Bankruptcy Creditor loses the bill right even though bankruptcy procedures have been completed pursuant to Act No. 37 of 2004. The research results suggest that the government needs to improve provisions on Verification of Claim in Law Number 37 Year 2004 specifically on the implication for Creditors who do not submit accounts to the Curator. Key Words : Registering Claim, Creditor, Curator, Verification of Claim.



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ KATA PENGANTAR ..................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ........................ ABSTRAK ....................................................................................................... DAFTAR ISI ....................................................................................................

i iii iv vii viii x

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1.2. Pokok Permasalahan ............................................................................. 1.3. Tujuan Penulisan .................................................................................... 1.4. Metode Penulisan ................................................................................... 1.5. Definisi Operasional .............................................................................. 1.6. Sistematika Penulisan ............................................................................

1 8 9 9 9 11

2. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN 2.1. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia ........................................... 2.1.1. Sejarah Hukum Kepailitan ........................................................ 2.1.2. Arti dan Tujuan Kepailitan ....................................................... 2.1.3. Pengaturan Kepailitan ............................................................... 2.1.4. Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan ........................................... 2.1.5. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit ........................................ 2.1.6. Pihak yang Dapat dinyatakan Pailit ........................................... 2.2. Prosedur Kepailitan ................................................................................ 2.2.1. Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga ........................ 2.2.2. Penunjukan Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus……. .... 2.2.3. Tindakan Yuridis setelah Putusan Pailit .................................... 2.3.Upaya Hukum terhadap Pernyataan Pailit .............................................. 2.4. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit .............................................. 2.4.1. Akibat Hukum bagi Debitur Pailit dan Harta Kekayaannya ..... 2.4.2. Akibat Hukum bagi Kreditur .....................................................

13 13 17 19 19 20 21 22 22 25 27 28 30 30 32

3. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENCOCOKAN PIUTANG SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN 3.1. Definisi Pencocokan/Verifikasi Piutang ............................................... 37 40 3.2. Syarat Pengajuan Piutang ...................................................................... 3.3. Tugas Kurator dalam Pelaksanaan Pencocokan Piutang ....................... 40 3.4. Prosedur Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 .................................................... 41 3.5. Golongan Kreditur dalam Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang .. . 45 3.6. Status Tagihan-tagihan yang Dimasukkan Pada Kurator ...................... 45



xi

3.7. Pengakuan Piutang-Piutang………………………………………......

46

4. AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus/2011) 4.1. Posisi Kasus ........................................................................................ 47 4.2. Analisa Yuridis Terhadap Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang ............................................................................ 51 4.2.1. Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 192 K/Pdt.Sus/2011 ...................................................................... 51 4.2.2. Analisa Yuridis terhadap Implikasi bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator terhadap Penagihan Utang-Utang Debitur Pailit .......... 53 5. PENUTUP 5.1. Kesimpulan ......................................................................................... 5.2. Saran ...................................................................................................

59 61

DAFTAR REFERENSI .................................................................................

62

LAMPIRAN ....................................................................................................

68



1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pada era globalisasi sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin lepas dari berbagai masalah-masalah. Suatu perusahaan tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung, perusahaan berkembang dan terus berkembang sehingga menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita kerugian maka garis hidupnya menurun. Jadi, garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun, begitu seterusnya sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang naik dan turun seperti grafik.1 Kelangsungan hidup suatu perusahaan pada dasarnya sangat ditentukan oleh jumlah modal yang dimilikinya, baik dalam rangka pendirian perusahaan, usaha peningkatan, maupun perluasan usaha. Untuk itu, maka kebutuhan akan modal menjadi hal yang paling utama. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam usaha memenuhi kebutuhan modal tersebut, diantaranya adalah penjualan saham kepada publik, penjualan surat utang (obligasi) atau dengan melakukan pinjaman (kredit) baik kepada orang perorangan maupun badan hukum lain melalui perjanjian utang-piutang diantara Debitur dan Kreditur. 2 Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, saat ini makin banyak dalam dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur dapat dinyatakan Pailit 1

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia ( Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), hal. 1. 2

Sutan Remy Sjahdeni. Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Cet.I, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 6.



2

karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada.3 Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utangpiutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 telah digantikan dengan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang yang baru ini disamping menyempurnakan tentang prosedur permohonan pernyataan Pailit dan hukum acaranya, perubahan yang juga mendasar adalah diperluasnya syarat dan mekanisme permohonan hingga putusan Pailit dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung, termasuk dilakukan penyempurnaan beberapa pengertian atau definisi dan mekanisme Kepailitan yang pada intinya memberikan penegasan tentang perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.5 Pada prinsipnya Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan

HIR/RBG.

6

Bentuknya berupa suatu permohonan Pailit agar

pengadilan mengeluarkan suatu putusan yang menetapkan seseorang atau suatu badan usaha dalam keadaan Pailit. Permohonan Kepailitan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa

3

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,Ed.1, Cet.4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. Kata Pengantar. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 13. 4

5

Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 37 tahun 2004.

6

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cet. 4, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal 21.



3

perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.7 Sifat pemeriksaan perkara Kepailitan singkat dan sederhana (summier). Pemohon Pailit (Kreditur) cukup membuktikan bahwa termohon Pailit (Debitur) memenuhi unsur-unsur prasyarat Pailit, yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan. Praktis tidak diperlukan proses jawab-menjawab (replik-duplik) sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan gugatan biasa. Proses persidangan dilaksanakan secara singkat. Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan Pailit, apabila prasyarat telah terpenuhi.8 Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 34 Tahun 2004 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit adalah: 1. Permohonan pernyataan Pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. 2. Panitera

mendaftarkan

permohonan

pernyataan

Pailit

pada

tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan Pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 7

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurhayati, Kepailitan di Negeri Pailit,Cet. 2, ( Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal. 166. 8

Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, PP No. 1 Tahun 1998, LN No. 87 Tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, LN No. 135 Tahun 1998, Pasal 6 ayat 3.



4

Kemudian berdasarkan Pasal 8: 1. Pengadilan: a. Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. b. Dapat memanggil Kreditur, dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. 2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. 3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitur, jika dilakukan juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. 5. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan. Berdasarkan uraian di atas, setelah jatuhnya putusan Kepailitan, masih banyak mata acara lagi yang mesti diselesaikan sampai akhirnya Kepailitan ditutup. Beberapa dari prosedur tersebut adalah sebagai berikut: Prosedur

Kepailitan

Dilihat

Secara

Keseluruhan

Setelah

Putusan

Pernyataan Pailit D---E A---- B---C

atau

G--- H--- I

F Keterangan:



5

A. Putusan Pailit ( tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay). B. Putusan Pailit berkekuatan tetap (inkracht). C. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang). D. Dicapai Komposisi (akkoord, perdamaian). E. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian). F. Atau dinyatakan insolvensi (Debitur dalam keadaan tidak mampu mem bayar utang). G. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian). H. Kepailitan berakhir. I. Dilakukan Rehabilitasi. 9 Berdasarkan Proses Kepailitan di atas maka setelah Putusan Pailit berkekuatan hukum tetap (inkracht), salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap pertama Kepailitan (tahap sekestrasi atau tahap konservator atau tahap penyimpanan/penitipan) adalah pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitur atau piutang Kreditur. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditur, pengakuan sebagai Kreditur maupun mengenai besarnya piutang. Sebelumnya Kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.

10

Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses Kepailitan karena dalam pencocokan inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing Kreditur.11

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji

kebenaran piutang Kreditur yang dimasukkan pada Kurator.12

9

Ibid.,hal 22.

10

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan)( Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006), hal. 165. 11

Munir Fuady, op.cit.,hal. 24.

12

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 162.



6

Sebelum rapat pencocokan piutang dilaksanakan, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan dimana semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Kemudian semua Kreditur tersebut wajib mengajukan daftar piutang sesuai jadwal sesuai isi Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan Pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan: a. Batas akhir pengajuan tagihan; b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan; c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Mekanisme pencocokan utang dilakukan melalui rapat Kreditur, untuk menentukan waktu rapat tersebut, harus diperhatikan tenggang waktu yaitu 14 hari sejak pengajuan batas akhir pengajuan tagihan. Rapat tersebut dipimpin oleh hakim pengawas serta dihadiri oleh Kurator, para Kreditur dan Debitur Pailit, ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998.13 Berdasarkan uraian di atas, timbul permasalahan apabila pihak Kreditur tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: ‘’Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu 13

Ibid.,hal 163-164.



7

hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda’’. Serta kelalaian Kreditur dalam mengajukan piutang sesuai jadwal berdasarkan penetapan batas akhir pengajuan piutang oleh Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 113 tentang Penetapan dari Hakim Pengawas dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang masih dapatnya mengajukan daftar piutang jika terjadi keterlambatan. Permasalahan tersebut terdapat pada kasus Kepailitan yang telah diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dimana Kreditur dalam hal ini adalah PT. Panda Trading Indonesia melawan Tim Kurator yakni Michael Markus I Pohan (Kurator 1) dan Royandi Haikal (Kurator 2) dimana Debiturnya adalah PT.Rasico Industry. PT Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit tidak kunjung mendaftarkan piutangnya kepada Tim Kurator. PT.Panda Trading Indonesia menganggap bahwa Tim Kurator telah beritikad buruk dengan tidak memberitahukan kepada PT.Panda Trading Indonesia tentang penetapan batas akhir pengajuan daftar piutang dan tanggal rapat pencocokan piutang. PT. Panda Trading Indonesia kemudian menggugat Tim Kurator yang menerangkan bahwa Tim Kurator telah melanggar ketentuan dari Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: ‘’ Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4.’’ Dan juga Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: ‘’Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditur yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur Pailit.’’ Namun

terdapat

fakta

dimana

sebenarnya

Tim

Kurator

telah

mencantumkan batas akhir pengajuan tagihan yang dimumkan dalam dua surat kabar nasional yaitu Media Indonesia dan Satelit News dan juga dalam Berita Negara Republik Indonesia. Batas akhir pengajuan tagihan bagi para Kreditur PT. Universitas Indonesia


8

Rasico Industry adalah tanggal 11 Agustus 2010 dan Rapat Pencocokan Piutang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2010. PT. Panda Trading Indonesia alih-alih mendaftarkan piutangnya disertai keterangan-keterangan dan bukti-bukti secara otentik kepada Tim Kurator pada tanggal 11 Agustus 2010 justru baru tanggal 13 Agustus menyampaikan suratnya kepada Kurator, itupun yang disampaikan bukannya surat pendaftaran tagihan namun surat peringatan kepada Tim Kurator yang mengingatkan bahwa hak-hak PT.Panda Trading Indonesia telah diabaikan oleh Tim Kurator. Tim Kurator kemudian dengan itikad baik menyampaikan kepada PT. Panda Trading Indonesia bahwa meskipun terlambat menyampaikan surat pendaftaran tagihannya, namun PT. Panda Trading Indonesia masih dapat menyampaikan surat pendaftaran tagihannya sampai dua hari sebelum rapat pencocokan piutang yakni pada tanggal 25 Agustus, itu artinya PT. Panda Trading Indonesia masih bisa menyampaikan hingga tanggal 23 Agustus berdasarkan isi Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.37 Tahun 2004. PT. Panda Trading Indonesia hingga rapat pencocokan piutang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2010 tetap tidak mendaftarkan tagihannya. Sehingga Tim Kurator tidak memasukkan

PT. Panda Trading

Indonesia sebagai Kreditur yang diakui berdasarkan ketentuan isi Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang implikasinya berujung kepada permasalahan dengan tidak dianggapnya PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur dari PT. Rasico Industry. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari PT. Panda Trading Indonesia. Berdasarkan

latar belakang masalah yang dikemukakan pada kasus

putusan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema skripsi

yang berjudul

‘’Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak

Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus/2011’’. 1.2. Pokok Permasalahan Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:



9

1.2.1. Bagaimana

akibat

hukum

bagi

Kreditur

yang

tidak

menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang? 1.2.2. Apakah Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tersebut tidak lagi dapat melakukan penagihan kepada Debitur Pailit? 1.3. Tujuan Penulisan 1.3.1. Untuk menjelaskan Pengaturan mengenai Prosedur Pencocokan Piutang setelah putusan pernyataan Pailit diucapkan berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 1.3.2. Menganalisis

akibat

hukum

bagi

Kreditur

yang

tidak

menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang. 1.3.3. Menganalisis implikasi bagi Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator terhadap penagihan utang-utang Debitur Pailit. 1.4. Metode Penulisan Dalam melakukan penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hal yang paling utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum

primer, yaitu peraturan perUndang-Undangan dan

peraturan terkait lainnya di bidang hukum Kepailitan dan hukum keperdataan terkait dengan mekanisme utang-piutang. Bahan hukum sekunder (memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer) yakni buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan erat Hukum Kepailitan. 1.5. Definisi Operasional Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang



10

sering digunakan dalam skripsi

ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan

patokan baku dalam skripsi ini. Adapun kerangka konsepsional yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.5.1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.14 1.5.2. Insolvensi adalah keadaan bilamana dalam suatu Kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.15 1.5.3. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.16 1.5.4. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau UndangUndang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.17 1.5.5. Debitur Pailit adalah Debitur yang sudah dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan.18 1.5.6. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.19 1.5.7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau Undang-Undang 14

Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 ayat 1. 15

Rahayu Hartini, op.cit.,hal. 180.

16

Ibid.,Pasal 1 ayat 2.

17


18


19




11

atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi olehh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. 20 1.6.Sistematika Penulisan Sistematika penulisan bertujuan agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan dalam melihat dan mengetahui hubungan antara bagianbagian skripsi ini secara berkesinambungan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima bab). Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut: Bab. 1. Pendahuluan Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang diantaranya latar belakang dari penulisan skripsi, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, kerangka konsepsional, serta sistematika penulisan skripsi ini. Bab. 2. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan Merupakan bab yang menguraikan mengenai Kepailitan pada umumnya yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan, yaitu Bab 2. 1. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia, Bab 2. 2. Prosedur Kepailitan, dan Bab 2.3. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit. Bab 2. 1. Membahas mengenai sejarah hukum Kepailitan, arti dan tujuan Kepailitan, pengaturan Kepailitan, syarat-syarat pengajuan Pailit, pihak yang dapat mengajukan Pailit, serta pihak yang dapat dinyatakan Pailit. Kemudian Bab 2. 2. Membahas mengenai

proses perkara

Kepailitan di Pengadilan Niaga, Tindakan yuridis setelah putusan Pailit, dan upaya hukum terhadap pernyataan Pailit. Bab 2. 3. Membahas mengenai akibat hukum putusan pernyataan Pailit bagi Debitur Pailit dan harta kekayaannya serta bagi Kreditur. Bab. 3. Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Pencocokan Piutang Setelah Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan Berisi Aspek Hukum serta introduksi teori Prosedur Pencocokan Piutang setelah Putusan pernyataan Pailit Diucapkan, yang terdiri dari definisi 20




12

pencocokan/verifikasi piutang, prosedur rapat verifikasi atau pencocokan utang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004, golongan Kreditur dalam rapat verifikasi, status tagihan-tagihan yang dimasukkan pada Kurator serta tentang bantahan piutang dalam rapat pencocokan piutang. Bab. 4. Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT. SUS/2011) Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan atas pokok permasalahan dan penguraian analisis yang terdiri dari posisi kasus, putusan dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung serta analisis yuridis terhadap akibat hukum bagi Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang yang terdiri atas analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kepailitan PT. Rasico Industry dimana PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur dan analisis yuridis terhadap implikasi bagi Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kreditur terhadap penagihan utang-utang Debitur Pailit. BAB 5. Penutup Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, penulis berusaha untuk menyimpulkan masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini. Dan sebagai penutup, penulis juga mencoba untuk memberikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.



13

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN

2. 1. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia 2. 1. 1. Sejarah Hukum Kepailitan Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Rahayu Hartini dapat dipilah menjadi tiga masa yakni: masa sebelum Faillissement Verordening berlaku, masa berlakunya Faillissement Verordening itu sendiri, dan masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang sekarang ini. 1. Sebelum berlakunya Faillissement Verordening Sebelum Faillissement Verordening berlaku, Hukum Kepailitan diatur dalam dua tempat yakni: 1.1.Wet Book Van Koophandel atau WVK buku ketiga yang berjudul Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van Kooplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang. 1.2.Reglement op de Rechtsvoordering (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul Van den staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu’’. Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain: a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya b. Biaya tinggi c. Pengaruh Kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya Kepailitan d. Perlu waktu yang cukup lama.21

21

HMN. Purwosutjpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 29.



14

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah Faillissement Verordening (S. 1905-217) untuk menggantikan dua Peraturan Kepailitan tersebut. 22 2. Masa Berlakunya Faillissement Verordening (S.1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348) Selanjutnya mengenai Kepailitan diatur dalam Faillissement Verordening (S. 1905-271 bsd S. 1906-348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi Golongan Eropa, Golongan Cina, dan Golongan Timur Asing (S. 1924-556). Bagi Golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Faillissement Verordening ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk Kepailitan berlaku Faillissement Verordening 1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Jalannya sejarah peraturan Kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui azas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya Code de Commerce (tahun 18111838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillissement Wet 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.23 3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional Pada akhirnya setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan Kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada tiga peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional: dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. a.

Masa Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 22

Rahayu Hartini, op.cit., hal. 9.

23

Ibid.,hal 10.



15

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada Kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.24 Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah Kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Faillissement Verordening S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906 No. 348. Kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan Kepailitan atau Faillissement Verordening melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135. Maka sejak tanggal Undang-Undang tersebut disahkan, maka berlakulah Undang-Undang Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.25 b. Masa Berlakunya Undang-Undang tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utangpiutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

24

Indonesia (a), op.cit.,

25




16

dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya: 26 1. Perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur. 2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya. 3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain:27 1. Agar tidak menumbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan yang tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. 2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan Pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya

26

Ibid.,hal. 13.

27

Ibid.,hal. 14.



17

pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan Pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang. 2.1.2. Arti dan Tujuan Kepailitan Arti Pailit menurut Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 adalah ‘’Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.’’ Sementara itu dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah ‘’ Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.’’ Menurut Retnowulan, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia (1996:85), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan Pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan Pailit, maupun yang diperoleh selama Kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua Kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.28 Dalam Black Law Dictionary, pengertian Pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitur). 29 28

Ibid.,hal.22.

29

Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 11.



18

Dari pengertian Kepailitan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa: a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh Kreditur secara perorangan; b. Kepailitan hanya mengenai harta benda Debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (ibu/ayah). Maka secara sederhana, Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset Debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan Pailit. Debitur Pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam Kepailitan terhitung sejak pernyataan Kepailitan itu.30 Dengan adanya lembaga Kepailitan ini diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak Kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar Debitur membayar utangnya.31 Sehingga dengan adanya lembaga Kepailitan memungkinkan Debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib, dan adil yaitu: a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta Pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaannya yang tersisa dari Debitur; b. Membagi hasil penjualan harta Pailit tersebut kepada sekalian Kreditur yang telah diperiksa sebagai Kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan: o

Hak preferensinya dan

o

Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan Kreditur konkuren lainnya. 32

30

Peter Mahmud , dalam Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 22. 31

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), dalam Peter Mahmud, dalam Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 22. 32

Ibid.,



19

2.1.3. Pengaturan Kepailitan Masalah Kepailitan pada awalnya diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu Faillissement Verordening-Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Faillissement Verordening tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1998 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bersifat menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan yang sudah ada dengan mengatur beberapa perubahan ketentuan yang lama, yaitu hanya terdiri dari dua Pasal, dengan satu Pasal utama yang mengatur mengenai pokok-pokok perubahan terhadap beberapa ketentuan dan penambahan ketentuan baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissement Verordening-Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348). Pasal kedua dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya merupakan peraturan peralihan yang menentukan saat berlakunya Undang-Undang Kepailitan tersebut yaitu 120 hari terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam prakteknya pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan Nomor

4

Tahun 1998 tersebut mengalami berbagai masalah sehingga akhirnya dilakukan revisi yang kemudian dengan perubahan-perubahan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004. 33 2.1.4. Syarat-syarat Pengajuan Pailit Untuk dapat dinyatakan Pailit, seorang Debitur harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur. 33

Artomo Rooseno, Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan,( Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal. 27.



20

b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya. Pernyataan Pailit diperiksa secara sederhana (summier), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUHPerdata cukup bila peristiwa itu terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. 34 Dalam

Undang-Undang

Kepailitan

dan

Penundaan

Kewajiban

Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, pengaturan tentang syarat Kepailitan diatur dengan lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya:35 1. Perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya pada Debitur. 2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya. 3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri, misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur

untuk

melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur. 2.1.5. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan Kepailitan, Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

37.

34

Rahayu Hartini, op.cit., hal 27.

35

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Edisi Revisi,(Malang: UMM Press, 2006), hal. 36-



21

1. Debitur sendiri, dengan syarat bahwa Debitur tersebut mempunyai minimal dua Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 2. Kreditur yang mempunyai piutang kepada Debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. 3. Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum. 4. Bank Indonesia apabila menyangkut Debitur yang merupakan bank; 5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut Debitur yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manager Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 6. Menteri Keuangan, apabila menyangkut Debitur yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. 36 2.1.6. Pihak yang Dapat dinyatakan Pailit Pihak yang dapat dinyatakan Pailit adalah Debitur, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.37 Debitur bisa merupakan orang perseorangan, badan hukum atau persekutuan-persekutuan yang bukan merupakan badan hukum, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Orang atau Badan Pribadi (Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004) b. Debitur yang Telah Menikah (Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004)

36


37

Indonesia (b), op.cit., Pasal 1 ayat 3.



22

c. Badan-badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya Yayasan ( Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998) d. Harta Warisan (Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Bagian ke sembilan Pasal 207-211 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004). 38 2.2. Prosedur Kepailitan 2.2.1. Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Banyak

hal baru mengenai prosedur Kepailitan diperkenalkan oleh

Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998. Yang paling menonjol adalah diberikannya time frame untuk jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan Kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan Pailit sampai dengan Pailitnya Debitur ditempuh dengan suatu time frame yang singkat, akan tetapi setelah putusan, proses Kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas waktu maksimum, hal mana tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur permohonan Pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan Pailit, dapat dilukiskan dalam diagram berikut:39 Diagram Prosedur Pengadilan tentang Permohonan Pailit A ------ B ------ C ------ D ------ E ------ F ------ G ------ H 1 2 3 13 20 25 60 63 X ------- Tingkat Pengadilan Negeri ------- X I ------- J ------- K ------- L ------- M ------- N ------- O ------- P ------- Q 68 70 77 79 82 84 102 142 145 X -------Tingkat Kasasi -----------

R 147

S -------- T ------- U ------- V ------- W ------- X ------- Y 177 179 179 187 189 219 221 327 329 329 337 339 369 371 38

Rahayu Hartini, op.cit.,hal 59.

39

Munir Fuady, op.cit., hal. 11.



23

X ---------------- Peninjauan Kembali

-----X-----

Keterangan Diagram berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: A. Permohonan pernyataan Pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri, vide Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). B. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan Pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri (2 hari setelah pendaftaran), vide Pasal 6 ayat 4. C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (3 hari setelah pendaftaran), vide Pasal 6 ayat 5. D. Pemanggilan sidang ( 7 hari sebelum sidang pertama), vide Pasal 8 ayat 2. E. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran), vide Pasal 6 ayat 6. F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari setelah didaftarkan), vide Pasal 6 ayat 7. G. Putusan permohonan Pailit (60 hari setelah didaftarkan), Pasal 8 ayat 5. H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (3 hari setelah putusan), vide Pasal 9. I. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri, vide Pasal 11 ayat 2 juncto Pasal 12 ayat 1. J. Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi (2 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi), vide Pasal 12 ayat 2. K. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi). L. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi (2 hari setelah kontra memori kasasi diterima), vide Pasal 12 ayat 3. M. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung (14 hari setelah pendaftara permohonan kasasi), vide Pasal 13. N. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung, Vide Pasal 13 ayat 1.



24

O. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung), vide Pasal 13 ayat 2. P. Putusan kasasi (60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung), vide Pasal 13 ayat 3. Q. Penyampaian putusan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera Pengadilan Negeri (tiga hari setelah putusan kasasi diucapkan), vide Pasal 13 ayat 6. R. Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan hakim pengawas (2 hari setelah putusan kasasi diterima), vide Pasal 13 ayat 7. S. Pengajuan Peninjauan Kembali dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengajuan salilnan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali (30 hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam Pasal 295 ayat (2b), atau 180 hari setelah tanggal berkekuatan tetap dengan alasan dalam Pasal 295 ayat 2a, vide Pasal 296 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 297 ayat 1. T. Penyampaian permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung (2 hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali, vide Pasal 296 ayat 5. U. Penyampaian salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada pemohon Peninjauan Kembali, vide Pasal 297 ayat 2. V. Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali (10 hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali), vide Pasal 297 ayat (3). W. Penyampaian jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh Panitera Pengadilan Negeri (12 hari setelah pendaftaran jawaban), vide Pasal 297 ayat 4. X. Pemeriksaan

dan

pemberian

keputusan

Mahkamah

Agung

terhadap

Peninjauan Kembali (30 hari setelah permohonan Peninjaun Kembali diterima panitera Mahkamah Agung, vide Pasal 298 ayat 1. Berbeda dengan putusan



25

kasasi yang memberikan waktu 60 hari (Pasal 13 ayat 3), tidak ada alasan yang reasonable untuk membedakan lamanya putusan kasasi dengan putusan Peninjauan Kembali, tetapi hanya kelupaan pembentuk Undang-Undang untuk mengubah Pasal tentang Peninjauan Kembali dari Undang-Undang yang lama yang memang hanya memberi waktu 30 hari bukan 60 hari. Y. Penyampaian salinan putusan Peninjaun Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak (32 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh panitera Mahkamah Agung, vide Pasal 298 ayat 3. Hal ini berbeda dengan putusan kasasi yang oleh panitera Mahkamah Agung hanya disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri (bukan langsung kepada para pihak), vide Pasal 13 ayat 6. 2.2.2. Penunjukan Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus a. Hakim Pengawas Majelis hakim dalam amar putusannya menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit yang dilakukan oleh Kurator sehingga Kurator tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan halhal lain yang tidak diinginkan. Hakim Pengawas adalah Hakim yang penuh pengalaman, jujur dan berdedikasi tinggi karena tugas-tugas Hakim Pengawas berat dan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas dari Hakim Pengawas antara lain adalah sebagai berikut: -

Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit;

-

Memberikan pendapat pada Majelis Hakim, sebelum mengambil suatu putusan/penenetapan yang berhubungan dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit;

-

Memerintahkan agar dilakukan penyeledikan oleh para ahli, untuk memperoleh keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kepailitan;

-

Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk menjaminkan dan mengalihkan harta Debitur Pailit serta melanjutkan usaha Debitur untuk kepentingan harta Pailit.



26

Tugas Hakim Pengawas dimulai sejak ditunjuk dalam putusan pernyataan Pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: dalam putusan pernyataan Pailit maka Majelis Hakim menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas selesai setelah Kepailitan dicabut, atau Kepailitan berakhir dengan perdamaian yang ditaati oleh di Pailit dengan sempurna. b. Kurator Selain Hakim Pengawas, ditunjuk pula Kurator dalam putusan pernyataan Pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: dalam putusan pernyataan Pailit maka Majelis Hakim menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator swasta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Passal 69 Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta Pailit. Kurator mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang diambil dari harta Debitur Pailit, dan dicantumkan dalam putusan pernyataan Pailit. c. Pengurus Dengan dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim maka ditunjuk Hakim Pengawas dan pengurus. Pasal 214 UndangUndang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa satu atau lebih Pengurus ditunjuk yang bersama dengan Debitur mengurus harta



27

Debitur, Penamaan Pengurus hanya dikenal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan dalam proses Kepailitan dikenal dengan nama Kurator. Pengurus bertugas pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara selama 45 hari dan pada masa tersebut Pengurus berusaha untuk mempertemukan Debitur dan Kreditur agar menyetujui perdamaian. Jika Kreditur Konkuren tidak memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

akan menjadi

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap. Pengambilan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap atau tidak berdasarkan persetujuan dari satu per dua Kreditur Konkuren yang haknya diakui. Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah 270 hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Apabila putusannya adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap maka Pengurus melanjutkan tugasnya. Pengurus

akan

mengakhiri

tugasnya

jika

Penundaan

Kewajiban

Pembayaran Utang tetap tidak diterima oleh Kreditur sehingga Debitur dinyatakan Pailit atau setelah perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan dan disebut sebagai Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap selama 270 hari sejak putusan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan tidak terjadi juga perdamaian maka Debitur dinyatakan Pailit.40 2.2.3. Tindakan Yuridis Setelah Putusan Pailit Proses Kepailitan secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut: D---E A---- B----C

atau

G--- H--- I

F

Abdul Haris, Pelaksanaan Pengurursan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit Sehubungan dengan Pencabutan Kepailitan, (Studi Kasus Kepailitan IR. Fadel Muhammad, (Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 36. 40



28

Keterangan: A. Putusan Pailit ( tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay). B. Putusan Pailit berkekuatan tetap (inkracht). C. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang). D. Dicapai Komposisi (akkoord, perdamaian). E. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian). F. Atau dinyatakan insolvensi (Debitur dalam keadaan tidak mampu mem bayar utang). G. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian). H. Kepailitan berakhir. I. Dilakukan Rehabilitasi. 2.2.4. Upaya Hukum terhadap Pernyataan Pailit Tidak ada banding atas putusan penetapan Kepailitan. Upaya hukum atas putusan pernyataan Pailit di pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

41

Tata cara ini serupa dengan upaya hukum pada perkara

HAKI.42 Peniadaan upaya hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara Kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan. Pada prinsipnya, pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud permohonan kasasi adalah Kreditur, sebenarnya yang dimaksud adalah bukan saja Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula Kreditur lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama, namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan Pailit yang ditetapkan.43 41

Indonesia (b), op.cit., Pasal 11 ayat 1.

42

Bagir Mannan, Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Editor Rudhi A.Lontoh, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 72. 43

Marianna Sutadi, Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga, dalam Rudhi A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang (Bandung: Alumni, 2001), hal. 45.



29

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi

lingkup

Pengadilan

Niaga.

Mahkamah

Agung

sesuai

dengan

kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi itu karena: a. Tidak berwenang atau melampaui batas; b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndangUndangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 44 Terhadap putusan Kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali (dengan syarat dan tata cara yang berlaku).45 Upaya peninjauan kembali dapat diajukan apabila: a. Terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau b. Pengadilan Niaga/ putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. 46 Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan pertama, harus diajukan dalam waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, jika permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan kedua, maka harus diajukan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.47 44

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Ed. Revisi, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 53. 45

Indonesia (b), op.cit., Pasal 14.

46

Ibid.,Pasal 295.

47

Bernadette Waluyo, Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 17.



30

2.3. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit 2.3.1. Akibat Hukum bagi Debitur Pailit dan Harta Kekayaannya Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijke macht). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya. 48 Dengan kata lain, akibat Kepailitan hanyalah terhadap kekayaan Debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta Pailit.49 Debitur Pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya memengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan Pailit, Debitur Pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam Kepailitan, terhitung sejak tanggal

Kepailitan

itu,

termasuk

juga

untuk

kepentingan

perhitungan

pernyataannya itu sendiri. 50 Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, menerangkan bahwa Kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Dengan demikian,

48

49

hal.64 50

Imran Nating, op.cit.,hal. 44. Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002),

Indonesia (b), op.cit.,Pasal 24.



31

Debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam Kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar Kepailitan. Tentang harta Pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan bahwa harta Pailit meliputi semua harta kekayaan Debitur, yang ada pada saat pernyataan Pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama Kepailitan.51 Kendati telah ditegaskan bahwa dengan Kepailitan harta kekayaan Debitur Pailit akan diurus dan dikuasai oleh Kurator, namun tidak semua kekayaan Debitur Pailit diserahkan ke Kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari Kepailitan yaitu: a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; b. Alat perlengkapan dinas; c. Alat perlengkapan kerja; d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan; e. Gaji, upah, pensiun,uang jasa, dan honorarium; f. Hak cipta; g. Sejumlah uang yang ditemtukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (Debitur); h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya. 52 Demikian pula hak-hak pribadi Debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si Pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.53 Untuk kepentingan harta Pailit, semua perbuatan hukum Debitur yang dilakukan sebelum pernyataan Pailit ditetapkan yang merugikan dapat dimintakan 51

Imran Nating, op.cit.,hal. 45.

52

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 53-55. Lihat juga Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 53




32

pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa Debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan Kreditur.54 Dikecualikan adalah perbuatan Debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-Undang.55 2.3.2. Akibat Hukum bagi Kreditur Pada dasarnya, kedudukan para Kreditur adalah sama

(Paritas

Creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel Pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan Kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UndangUndang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas paritas creditorium berlaku bagi para Kreditur Konkuren saja.

56

Berkenaan dengan hak Kreditur yang memegang hak jaminan57 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan, PERPU mengintrodusir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi Kreditur tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, para Kreditur tersebut dalam Pasal 56 hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku Kreditur separatis dengan persetujuan dari 54

Erman Rajagukguk, Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), Penyelesaian Utang Piutang (Bandung: Alumni, 2001), hal. 92. 55


56

Fred BG. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Editor, Rudhi A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001), hal. 128. 57

Kreditur yang mempunyai Hak Tanggungan, Hak Gadai atau hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. Hak inilah yang kemudian ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal penetapan Pailit. Jangka waktu tersebut bisa berakhir karena hukum pada saat Pailit diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.



33

Kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak Kreditur separatis adalah untuk memungkinkan Kurator mengurus boedel Pailit secara teratur untuk kepentingan

kepentingan semua

pihak yang tersangkut dalam Kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian; atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta Pailit. 58

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tdak dapat diajukan dalam sidang peradilan, dan baik Kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.59 Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan Kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditur untuk memperjumpakan utang.60 Dari penjelasan singkat di atas, Kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Kreditur Separatis Kreditur Separatis adalah Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan Kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan Pailit Debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada Kepailitan Debitur.61 Kreditur golongan

ini dapat menjual

sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada Kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas Kurator sebagai boedel Pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, Kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai Kreditur bersaing ( concurent).62 58

59

60

Imran Nating, op.cit.,hal. 47 Ibid., Indonesia (b), op.cit.,Pasal 56 ayat 2.

61

Ellijana Tansah, Kapita Selekta Hukum Kepailitan, Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, 17 Juli – 4 Agustus 2000, hal . 9 62

Erman Rajagukguk, op.cit., hal. 192-193.



34

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut: 1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminkan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut. 2. Hipotik yang diatur dalam Bab XXI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata. 3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan. 63

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut adalah: a. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang; b. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah. c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

63

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 199-201.



35

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lain. 64 4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijaminkan secara fidusia. Pasal 3 UndangUndang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap: a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang

peraturan

perUndang-Undangan

yang

berlaku

menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih; c. Hipotek atas pesawat terbang; d. Gadai. Dengan demikian, jelas bahwa jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijaminkan dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut di atas. Oleh karena itu, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki kaplingnya sendiri-sendiri. Jika terdapat Kreditur yang diistimewakan yang kedudukannnya lebih tinggi dari kedudukan Kreditur separatis, Kurator atau Kreditur diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari Kreditur separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik jika dijual oleh Kreditur separatis sendiri ataupun jika dijual oleh Kurator (Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.37 Tahun 2004).65 64

Sutan Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Bandung: Alumni, 1999), hal. 11. 65

Munir Fuady, op.cit., hal 107.



36

b. Kreditur Preferen/Istimewa Kreditur istimewa adalah Kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta Pailit. Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.66 Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUH Perdata sebagai berikut. Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh UndangUndang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.67 c. Kreditur Konkuren Kreditur yang dikenal juga dengan istilah Kreditur besaing. Kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditur pemegang hak jaminan dan para Kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditur konkuren tersebut ( pari passu pro rata parte).68

66

Pasal 1133 KUHPerdata.

67

Pasal 1134 KUHPerdata.

68

Sutan Remy Sjahdeini, op.cit.,hal. 12.



37

BAB 3 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENCOCOKAN PIUTANG SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN

3.1.Definisi Pencocokan/Verifikasi Piutang Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang Kreditur yang dimasukkan pada Kurator.69Menurut Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. proses pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap Harta Pailit debitur, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun dibantah atau yang sementara diakui. Ketika Debitur dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta Pailit, demikian ditentukan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sejak waktu itu pula harta kekayaan Debitur dimasukkan sebagai harta Pailit. Untuk mengurus harta Pailit tersebut, menurut Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan niaga mengangkat Kurator disamping sekaligus mengangkat pula seorang hakim pengawas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator antara lain, adalah segera membuat daftar mengenai jumlah utang Debitur dan piutang para Kreditur setelah membuat uraian Pailit. Tugas tersebut dilakukan oleh Kurator mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masingmasing Kreditur. Untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para Kreditur, Kurator harus terlebih dahulu: a. Mendata siapa saja yang menjadi Kreditur;

69

Rahayu Hartini, op.cit.,hal.162.



38

b. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing Kreditur itu; c. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para Kreditur tersebut. 70 Di dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 Pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa piutang ini diajukan pada Kurator dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah Kreditur dalam hal ini mempunyai hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panenan atau hak untuk menahan suatu barang. 71 Para Kreditur yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari Kurator. Kurator akan memeriksa kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh Kreditur, karena itu Kreditur harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan itu berdasarkan buktibukti yang ada dapat ditetapkan dengan pasti, maka tagihan tersebut dapat diakui (diverifikasi). Karena itu Krediturnya disebut Kreditur yang diakui. 72 Mengenai pencocokan piutang dilakukan melalui rapat Kreditur.73 Pencocokan piutang atau rapat verifikasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap pertama Kepailitan (tahap sekestrasi atau tahap konservator atau tahap penyimpanan/penitipan).74 Rapat verifikasi (pencocokan) piutang diadakan pada hari yang telah ditentukan yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitur atau piutang Kreditur. 70

Sutan Remy Sjahdeni, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cet.4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 262. 71

72

73

Rahayu Hartini,op.cit., Ibid., Ibid.,hal. 163.

74

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006), hal. 165.



39

Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditur, pengakuan sebagai Kreditur maupun mengenai besarnya piutang. Sebelumnya Kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut. 75 Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang si Pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta Pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditur. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si Pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua Kreditur baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya, dan Kurator. Apabila Debitur Pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseoran tersebut. 76 Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta Pailit akan dibagi secara proporsional (pari passupro rata parte) diantara Kreditur konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para Kreditur tersebut. Dalam rapat tersebut hakim pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh Kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun yang diragukan. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya Kreditur-Kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh Debitur yang beritikad tidak baik. Munculnya Kreditur fiktif ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan. Pertama, kepentingan untuk membagi habis harta Pailit sehingga Kreditur asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya Kreditur fiktif tersebut. Kedua, adalah untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian. Banyak contoh kasus yang diduga adanya Kreditur fiktif di dalam perkara 75

ibid.,

76

M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ed. 1, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 139



40

Kepailitan/PKPU, misalnya. PT Davomas, PT Panca Overseas, PT Tirtamas Comexindo, dan PT Dharmala Agrindo. Adapun mengenai daftar yang dibacakan oleh Kurator tersebut, maka Kreditur dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya Kurator memberikan keterangan tentang penempatannya ke dalam membantah

kebenaran

piutang

tersebut,

salah satu daftar,

membantah

adanya

hak

privilege/retensi/lainnya, atau menyatakan bantahan/penolakan pihak Kurator. 77 3.2. Syarat Pengajuan Piutang Oleh Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan, semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Sementara itu, Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kreditur berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.78 3.3. Tugas Kurator dalam Pelaksanaan Pencocokan Piutang Dalam

rangka pelaksanaan pencocokan piutang, dalam Pasal 116

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator adalah: a. Mencocokan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur Pailit. b. Berunding dengan Kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

77

Ibid.,hal. 140.

78

Sutan Remy Sjahdeni, op.cit.,hal. 268.



41

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat 1, Pasal 116 ayat 2 menentukan, Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak meminta kepada Kreditur

agar

memasukkan

surat

yang

belum

diserahkan,

termasuk

memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. 79 3.4. Prosedur Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Debitur Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab Kepailitan dan keadaan harta Pailit (Pasal 121 ayat 1). Kreditur dapat meminta keterangan dari Debitur Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas (Pasal 121 ayat 2). Pertanyaan yang diajukan kepada Debitur Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara (Pasal 121 ayat 3). Menurut Pasal 122, dalam hal dinyatakan Pailit adalah suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat 1 dan ayat 2, yaitu kewajiban untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang dan kewajiban untuk memberikan keterangan kepada hakim pengawas mengenai sebab musabab Kepailitan dan keadaan harta Pailit, menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut. Menurut Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam rapat pencocokan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditur dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Artinya, Kreditur tidak harus menghadap sendiri tetapi dapat mewakilkan sebagai kuasanya. Menurut penjelasan Pasal 123, kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perUndang-Undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut. Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

Ibid.,hal. 264.



42

121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator. Pasal 124 ayat 2 menentukan, setiap Kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap utang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda (hak retensi) atau dapat menyetujui bantahan Kurator. 80 Apabila rapat pencocokan piutang tidak dikaitkan dengan rencana perdamaian (composition plan), prosedurnya adalah seperti terlihat dalam diagram berikut ini: Diagram 1 Keseluruhan Proses Pencocokan Piutang Ps. 113 (1) 14 hari

7 hari ------

2 hari ----------

8 hari A------------ B---------- Z---C----- X-------------Y----D---------- E-------- F 7 hari

(tidak ada batasan waktu)

14 hari

Keterangan: A. Putusan pernyataan Pailit diucapkan; B. Hakim pengawas menetapkan: 1. Batas akhir pengajuan tagihan. 2. Batas akhir verifikasi pajak. 3. Waktu mengadakan pencocokan piutang. (Pasal 113 ayat 1) C. Batas akhir pengajuan tagihan. D. Waktu mengadakan pencocokan piutang (dan perdamaian) (Pasal 145). X. Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kepaniteraan pengadilan (Pasal 119).

80

Sutan Remy Sjahdeni,op.cit.,hal. 265.



43

Y. Piutang yang terlambat diajukan, yakni yang diajukan setelah lewat batas akhir pengajuan tagihan, masih dapat diterima asalkan diajukan. 1. Selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat verifikasi; dan 2. Dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan. (Pasal 133 ayat 1) Catatan: Ketentuan tersebut tidak berlaku jika Kreditur berhalangan untuk melaporkan hal tersebut terlebih dahulu karena tempat tinggalnya jauh (Pasal 133 ayat 3) Z. Kurator menyediakan di kantornya salinan daftar piutang (Pasal 119). E. Bila perlu, dapat diadakan rapat kedua, delapan hari setelah rapat pertama ditunda (Pasal 24 ayat 5). F. Sidang pengadilan niaga yang dikenal dengan istilah ‘’Prosedur Renvoi’’ tanpa perlu lagi surat pemanggilan. Sidang ini dilakukan jika tidak terdapat kata sepakat tentang piutang yang dibantah (Pasal 127 ayat 1). Diagram 2. Prosedur Pencocokan Piutang (Verifikasi) yang dibarengi dengan rencana perdamaian

Ps 113 (14 hari) A ----------B -----------C -------X --------Y --------D ----------Z ---------E ---------F (8 hari)

Minimal 14 hari

(21 hari) (14 hari)

(8 hari) (8- 14 hari)

Keterangan: A. Putusan pernyataan Pailit mempunyai kekuatan tetap B. Hakim pengawas menetapkan: 1. Batas akhir pengajuan tagihan 2. Batas akhir verifikasi pajak Universitas Indonesia


44

3. Waktu mengadakan pencocokan utang (Pasal 113 ayat 1) C. Batas akhir pengajuan tagihan D. Waktu mengadakan pencocokan piutang dan perdamaian (Pasal 145). X. Debitur Pailit memasukkan rencana perdamian (Pasal 145). Y. Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor Kurator (Pasal 119). Z. Rapat untuk mengambil keputusan rencana perdamaian dalam Pasal 147. E. Sidang pengadilan niaga untuk mengesahkan perdamaian (homologasi) dalam hal Pasal 147 (Pasal 156 ayat 3). F. Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan niaga yang menerima atau menolak perdamaian dalam sidang homologasi (Pasal 160). 81 Sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, piutang yang diajukan kepada Kurator setelah lewat jangka waktu 14 hari setelah putusan Pailit diucapkan, dengan ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam Kurator paling lambat dua hari sebelum hari rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi piutang) diadakan, wajib terhadap piutang itu dilakukan pencocokan apabila Kurator atau salah satu Kreditur yang hadir dalam rapat mengajukan permintaan di dalam rapat tersebut dan terhadap permintaan itu tidak terdapat keberatan. Piutang yang diajukan setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 133 ayat 1 tersebut di atas, menurut Pasal 133 ayat 2 tidak perlu dicocokkan (diverifikasi) dalam rapat tersebut. Namun demikian, Pasal 133 ayat 3 memberikan kelonggaran bagi Kreditur yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. 82 Menurut Pasal 127 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal Kreditur yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam

hal

pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui 81

Munir Fuady, op.cit.,hal. 26

82

Sutan Remy Sjahdeni, op.cit.,hal. 272.



45

piutang yang bersangkutan. Kreditur yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Demikian menurut Pasal 127 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 83 3.5. Golongan Kreditur dalam Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang Dalam rapat tersebut juga akan ditentukan golongan Kreditur dan status tagihannya. Golongan Kreditur tersebut adalah: 1. Golongan Khusus, yaitu Kreditur yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan (Pasal 56 Undang-Undang Kepailtan No. 4 Tahun 1998); Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 yang melaksanakan haknya tersebut, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada Kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. 2. Golongan Istimewa (Privilege), yaitu Kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan Kreditur yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta Pailit (Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUHPerdata) 3. Golongan Konkuren, atau Kreditur Konkuren yaitu kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang- piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta Pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta Pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para Kreditur Konkuren itu (Pasal 1132 KUHPerdata). 84 3.6. Status Tagihan-tagihan yang Dimasukkan Pada Kurator Tagihan-tagihan yang dimasukkan pada Kurator, statusnya bisa:

83

Ibid.,hal 272.

84

Rahayu Hartini,op.cit.,hal. 167.



46

1. Diakui, artinya tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh Kurator maupun Kreditur atau para Kreditur (Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Kepailtian No. 4 Tahun 1998). ‘’ Piutang-piutang yang tidak dibantah dimuat dalam berita acara yang menyangkut para Kreditur yang diakui. Pada surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas unjuk dibubuhi tanda pengakuannya oleh Kurator’’. 2. Diakui dengan syarat, artinya terhadap tagihan tersebut masih diperlukan syarat tambahan (Pasal 117 ayat 2, 121, 126 ayat 2, 131 ayat 2, 132 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998). 3. Dibantah, artinya tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Kurator maupun Kreditur atau para Kreditur (Pasal 118 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998) 4. Dilakukan pencocokan utang secara pro memori (Pasal 124 ayat 2 UndangUndang Kepailitan No. 4 Tahun 1998), artinya tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah pencocokan nanti akan didapatkan suatu hak. 85 3.7. Pengakuan Piutang-Piutang Menurut pasal 117 ayat 1 UUK 1998, piutang-piutang yang tidak dibantah, dimuat dalam daftar piutang yang diakui dan daftar ini dimasukkan dalam berita acara rapat yang ditanda tangai oleh hakim pengawas dan panitera. Pengakuanpengakuan piutang dalam Kepailitan yang dimuat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti, artinya pengakuan tersebut mengikat para kreditur dalam Kepailitan dan Kurator tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Ini berarti kreditur yang piutangnya telah diakui mempunyai hak untuk menuntut harta Pailit namun apabila piutang tersebut dialihkan pada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak terhadap harta Pailit. 86

85

86

Rahayu Hartini, op.cit.,hal. 163. Rahayu Hartini, op.cit.,hal. 168.



47

BAB 4 AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus/2011)

4.1. Posisi Kasus Kasus yang akan penulis analisa adalah kasus antara PT. Panda Trading Indonesia yakni sebuah PT yang berkedudukan di Pisangan Baru Jakarta Timur melawan tim Kurator yakni Michael Markus I Pohan, S.H. dan Royandi Haikal, S.H.. PT. Panda Trading Indonesia berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi melawan Tim Kurator yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi. PT. Panda Trading Indonesia yang merupakan salah satu Kreditur dari PT. Rasico Industry sebenarnya telah ditetapkan sebagai Kreditur yang diakui pada Putusan Perkara Kepailitan No. 20/2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Perkara Kepailitan tersebut terlebih lagi diperkuat dengan adanya putusan renvoi prosedur No. 20/2009 sehingga semakin jelas dan semakin terbukti mengenai keabsahan tagihan PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit yang diakui dari Debitur PT. Rasico Industry berdasarkan Pasal 117 UndangUndang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang No. 37 Tahun 2004. Namun kemudian putusan perkara tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui putusan Nomor 564 K/Pdt. Sus/ 2009 pada tanggal 12 Februari 2010. Dari hasil pembatalan tersebut PT. Rasico Industry sebagai Debitur kemudian kembali dinyatakan Pailit melalui Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung, PT. Panda Trading Indonesia menganggap telah beritikad baik sehubungan dengan haknya sebagai Kreditur yang dahulu diakui dengan menganggap bahwa tidak menerima surat undangan atau pemberitahuan resmi dari Tim Kurator untuk mendaftarkan piutang dan menghadiri rapat verifikasi piutang. PT. Panda Trading juga menganggap bahwa Tim Kurator telah beritikad buruk dengan tidak memberitahukan tentang



48

penetapan batas akhir pengajuan daftar piutang dan tanggal rapat pencocokan piutang sehingga PT. Panda Trading Indonesia dalam gugatannya menerangkan Tim Kurator telah melanggar ketentuan dari Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: ‘’ Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4.’’ Dan juga Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: ‘’Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditur yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur Pailit.’’ Namun ternyata terdapat fakta-fakta sebagai berikut: a. Terdapat kekeliruan dalam upaya hukum yang diajukan oleh PT.Panda Trading Indonesia. PT.Panda Trading Indonesia mengajukan upaya hukum sebagai gugatan atau bantahan, padahal berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan bukan gugatan atau bantahan. Gugatan atan bantahan hanya dapat diajukan dalam acara rapat pencocokan piutang; b. PT. Panda Trading Indonesia tidak pernah dengan itikad baik berkonsultasi dengan tim Kurator untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara-cara mengajukan hak-hak dari pemenuhan harta Kepailitan; c. Dalam jangka waktu lima hari setelah tanggal putusan pernyataan Pailit diterima oleh Kurator, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh



49

hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan Pailit yang memuat: -

Nama, alamat, dan pekerjaan Debitur;

-

Nama Hakim Pengawas;

-

Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;

-

Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditur sementara, apabila telah ditunjuk;

-

Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditur;

d. Dalam penetapan hakim pengawas ditentukan batas akhir pengajuan tagihan yakni tanggal 11 Agustus 2010 dan Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang yakni tanggal 25 Agustus 2010; e. Kurator juga mencantumkan batas akhir pengajuan piutang bagi para Kreditur PT. Rasico Industry yakni sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 yang diumumkan dalam dua surat kabar nasional yaitu Media Indonesia dan Satelit News serta juga dalam Berita Negara RI; f. Kemudian PT. Panda Trading Indonesia, alih-alih mendaftarkan tagihannya pada tanggal 11 Agustus 2010, justru baru pada tanggal 13 Agustus menyampaikan surat kepada Kurator, yang disampaikan oleh PT.Panda Trading Indonesia adalah surat peringatan bahwa hak-hak PT. Panda Trading Indonesia telah diabaikan bukan merupakan surat pendaftaran tagihan; g. Pada tanggal 11 Agustus 2010, PT. Panda Trading Indonesia tidak menyampaikan atau mendaftarkan tagihannya disertai keteranganketerangan maupun bukti-bukti secara autentik kepada Tim Kurator sesuai Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; h. Tim Kurator kemudian dengan itikad baik segera mengingatkan kepada PT.Panda Trading Indonesia melalui surat pada tanggal 16 Agustus 2010 yang isinya bahwa PT.Panda Trading Indonesia masih dapat mengajukan daftar tagihannya berdasarkan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Kepailitan No. 37 Tahun 2004 hingga dua hari sebelum diadakannya rapat pencocokan



50

piutang yang akan diselenggarakan pada tanggal 25Agustus 2010, namun hingga saat rapat diadakan pada tanggal 25 Agustus 2010, PT. Panda Trading Indonesia tetap tidak menyampaikan pendaftaran piutangnya; i. Kemudian karena PT.Panda Trading Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan tagihan kepada Kurator maka tim Kurator juga tidak memasukkan PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur PT. Rasico Industry karena tidak menggunakan hak tagihnya sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi dari PT.Panda Trading Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. PT. Panda Trading Indonesia diakui sebagai Kreditur Pailit dari PT. Rasico

Industry

sebagai

Debitur

dalam

perkara

No.

20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tetapi putusan tersebut telah dibatalkan; b. Rapat Kreditur dan Pencocokan Piutang yang dilakukan Tim Kurator adalah

terhadap

putusan

No.

02/Pembatalan

Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst; c. Walaupun dalam putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Debiturnya

sama

dengan

putusan

perkara

No.

20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., akan tetapi Tim Kurator mengadakan rapat Kreditur dan pencocokan piutang dalam perkara No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst.,sehingga PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; d. PT. Panda Trading Indonesia mengabaikan ketentuan Pasal 115 UndangUndang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Tim Kurator; Sehingga dengan demikian PT.Panda Trading Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung tidak diakui sebagai Kreditur Pailit karena melalaikan



51

ketentuan dari Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 4.2. Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan

Piutangnya

Kepada

Kurator

untuk

Dilakukan

Pencocokan Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT. SUS/2011) 4.2.1. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 192 K/Pdt.Sus/2011 Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. Panda Trading Indonesia diakui sebagai Kreditur Pailit dalam perkara sebelumnya yakni perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tetapi putusan tersebut telah dibatalkan. Majelis Hakim

menyatakan

bahwa

dalam

putusan

No.02/Pembatalan

Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, meskipun Debiturnya sama dengan putusan No.20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, tetapi Tim Kurator mengadakan rapat Kreditur dan Pencocokan Utang dalam perkara pembatalan perdamaian tersebut, sehingga PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit tetap harus mematuhi ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi ‘’Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.’’ Dalam sidang putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur telah mengabaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Tim Kurator sehingga PT. Panda Trading Indonesia tidak dimasukkan sebagai Kreditur karena dianggap tidak menggunakan hak tagihannya.



52

Melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas, menurut penulis, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, Kurator berkewajiban segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang Debitur dan jumlah piutang para Kreditur setelah membuat uraian harta Pailit. Dalam melakukan pendataan tersebut, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Kreditur tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya; 2. Pihak

yang

menyatakan

dirinya

sebagai

Kreditur

sekalipun

dapat

membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; dengan kata lain, antara Kurator dan Kreditur yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut. Hal itu dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang Debitur dikuasai oleh Kurator (yang diperoleh dari Debitur) berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh Kreditur yang bersangkutan; 3. Pihak yang mengaku sebagai Kreditur ternyata

Kreditur palsu, misalnya

karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan. 87 Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di atas, menurut penulis terdapat permasalahan dimana PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur tidak satupun memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai implikasi dari pendataan yang dilakukan oleh Kurator, ini karena Kreditur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator, dan untuk itu Kreditur tidak dapat mengajukan upaya hukum (renvoi procedure) atas daftar piutang yang dibuat oleh Kurator. Jika materi yang dituntut oleh Kreditur adalah pemenuhan hak dari harta Pailit, maka tuntutan tersebut harus mengacu kepada Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi ‘’Selama berlangsungnya Kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan pemenuhan perikatan dari harta Pailit yang ditujukan terhadap

87

Sutan Remy Sjahdeni.,op.cit.,hal. 262.



53

Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan’’. Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 maka akibatnya Kreditur tidak dapat dibuktikan keberadaanya dalam daftar piutang yang ‘’sementara diakui’’ ataupun daftar piutang ‘’yang dibantah’’. Untuk dapat diterima tagihannya, kewajiban Kreditur adalah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator. Sehingga dapat dipastikan tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut, Kreditur tidak tercatat sebagai Kreditur Pailit yang konsekuensinya tidak akan mendapat pembagian harta Pailit. 88

4.2.2. Analisis Yuridis terhadap Implikasi bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator terhadap Penagihan Utang-Utang Debitur Pailit Setelah diketahui bahwa Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator telah kehilangan haknya sebagai Kreditur Pailit, maka timbul permasalahan yang sangat perlu untuk digaris bawahi tentang bagaimana status piutang Kreditur yang telah kehilangan hak menagihnya. Setelah proses Kepailitan terdapat kemungkinan bahwa PT.Panda Trading Indonesia tidak lagi dapat menagih utangnya dari PT. Rasico Industry padahal dalam putusan sebelumnya yang telah dibatalkan (Perkara Kepailitan No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst) status PT. Panda Trading Indonesia adalah masih jelas sebagai Kreditur dari Debitur Pailit PT. Rasico Industry. Sebelumnya sangat penting bagi penulis berdasarkan kasus tersebut untuk terlebih dahulu menjelaskan relevansi utang yang timbul dari perikatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

88

M. Hadi Shubhan.,op.cit.,hal. 136.



54

Menurut pakar hukum Kartini Muljadi, berkenaan dengan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 sebelum akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 (seharusnya) merujuk pada hukum perikatan perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Dari uraian Kartini Muljadi dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena perikatan, menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab UndangUndang

Hukum Perdata yang menentukan, tiap-tiap perikatan (menimbulkan

kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban Debitur kepada setiap Krediturnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kartini Muljadi memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998): 1. Kewajiban Debitur untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan; 2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut; 3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah; 4. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman Debitur. 89 Bertumpu pada pendapatnya itu, menurut Kartini Muljadi Pengadilan Niaga dalam

putusannya

dalam

kasus

Modern

Land

Perkara

No.

89

Kartini Muljadi, dalam Rudy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Penerbit Alumni,2001),hal. 7879, dalam Sutan Remy Sjahdeni,op.cit.,hal.89.



55

18/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt Pst. telah secara tepat mempertimbangkan bahwa istilah utang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran.

90

Pengertian utang dalam Undang-

Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 merupakan kewajiban Debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun (tidak terbatas kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun karena ketentuan Undang-Undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditur, kewajiban membayar Debitur tersebut merupakan ‘’hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang’’ atau right to payment. Utang Debitur yang merupakan ‘’hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang’’ atau right to payment bagi Kreditur harus telah ada ketika Debitur dinyatakan Pailit oleh pengadilan. Maka apabila suatu kewajiban Debitur kepada pihak lain, yang bukan merupakan kewajiban membayar uang, bukan termasuk utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 91 Beranjak dari pemikiran pakar hukum di atas, jelas bahwa utang yang merupakan kewajiban yang timbul dari perikatan yang mengacu kepada Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata yang kemudian dapat dipertegas dengan pengertian utang pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 ‘’...yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur’’. Jika dikaitkan dengan status piutang PT. Panda Trading Indonesia terhadap PT. Rasico Industry setelah PT. Panda Trading Indonesia kehilangan haknya sebagai Kreditur Pailit serta implikasinya terhadap masih tidaknya PT. Panda Trading Indonesia dapat melakukan penagihan piutangnya terhadap PT. Rasico Industry sebagai Debitur Pailit, maka penting untuk untuk mengacu kepada dasar 90 91

Ibid., Ibid.,hal.90.



56

hukum berikut ini. Yang pertama adalah Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ‘’Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada mapun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.’’ Yang kedua adalah Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai lewat waktu/daluarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban yang berbunyi “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.’’ Selama proses Kepailitan, Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi penyebab bagi hilangnya status Kreditur Pailit PT. Panda Trading Indonesia karena tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator namun perikatan utang piutang antara PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur dan PT. Rasico Industry sebagai Debitur belumlah hapus. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitur (PT.Rasico Industry) baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh Debitur dan barang-barang di kemudian hari yang akan dimiliki oleh Debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitur terhadap Kreditur (PT. Panda Trading Indonesia).92

Kemudian menjawab

permasalahan status perikatan utang-piutang antara PT. Panda Trading Indonesia dengan PT. Rasico Industry dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perikatan antara keduanya belumlah lewat waktu, karena perikatan baru akan hapus dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Pemenuhan perikatan oleh PT. Rasico Industry sebagai Debitur masih dapat dilakukan melalui pembayaran berdasarkan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

92

Kartini Muljadi, op.cit.,hal.1 68.



57

“ Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang Debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak Kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri“. Dari ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh: 1.Debitur; 2.Pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu pihak yang turut berutang atau penanggung utang (borg); 3. Pihak ketiga lainnya yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga tersebut bertindak: a. Atas nama dan untuk melunasi utang debitur; atau b. Atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.93 Dalam pemenuhan prestasi, Kreditur dapat memberi peringatan kepada Debitur jika Debitur melalaikan kewajibannya. Kreditur dapat melakukan somasi kepada Debitur. Somasi adalah teguran dari si Kreditur kepada Debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.94 Somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Berdasarkan Pasal tersebut hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak Debitur, sehingga

93

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 170. 94

Salim H.S., Hukum Kontrak,Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal. 96



58

pihak Kreditur harus memperingatkan Debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.95 Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa PT. Panda Trading Indonesia masih bisa mendapatkan pemenuhan dari perikatannya terhadap PT. Rasico Industry. Pemenuhan perikatan masih dapat dilaksanakan berdasarkan filosofi dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan antara keduanya belumlah lewat waktu, karena lewatnya waktu baru akan hapus setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun.

Konsekuensinya jelas bahwa meskipun PT. Panda Trading

Indonesia telah kehilangan statusnya sebagai Kreditur Pailit dalam prosedur Kepailitan, namun masih dapat menagih piutangnya kepada PT. Rasico Industry melalui prosedur pembayaran berdasarkan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

95

Adi Condro Bawono, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakah-somasiitu, diunduh 28 Oktober 2012.



59

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan 5.1.1. Setiap Kreditur Pailit wajib untuk memenuhi setiap langkah dalam mata rantai proses Kepailitan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sebagai syarat mendapatkan pemenuhan perikatan harta Pailit dari

Debitur Pailit. Ketidaktaatan terhadap proses Kepailitan yang

berlaku menyebabkan hilangnya pemenuhan dari harta Pailit. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam tahap pertama Kepailitan. Dalam pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing Kreditur. Dalam putusan Kepailitan PT. Rasico Industry, Majelis Hakim terbukti telah menyatakan bahwa PT.Panda Trading Indonesia telah mengabaikan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yakni tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Kurator. Penulis sepakat mengenai putusan dari Majelis Hakim tersebut bahwa PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit telah lalai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan piutangnya kepada Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut berdampak kepada hilangnya status PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit karena pemenuhan hak dari harta Pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan sesuai ketentuan isi Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini membawa implikasi bagi PT.Panda Trading Indonesia untuk tidak dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui atau daftar piutang yang dibantah berdasarkan Pasal 117 UndangUndang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



60

5.1.2. Sebagaimana telah diketahui merujuk kepada Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 bahwa Utang wajib dipenuhi oleh PT. Rasico Industry sebagai Debitur dan memberi hak kepada PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. Setelah PT. Panda Trading Indonesia kehilangan statusnya sebagai Kreditur Pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. maka PT. Panda Trading Indonesia masih dapat untuk mendapatkan pemenuhan perikatan dari PT.Rasico Industry karena berdasarkan filosofi dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua kekayaan PT. Rasico Industry baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak baik harta yang sekarang telah dipunyai oleh PT.Rasico Industry maupun di kemudian hari terikat kepada penyelesaian kewajiban PT.Rasico Industry sebagai Debitur kepada PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur. Adapun perikatan antara keduanya belumlah hapus karena lewat waktu, karena berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan antara keduanya baru akan hapus dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Pemenuhan perikatan oleh PT. Rasico Industry kepada PT. Panda Trading Indonesia masih dapat dilakukan melalui prosedur pembayaran berdasarkan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika nantinya PT.Rasico Industry melalaikan kewajibannya maka PT.Panda Trading Indonesia dapat melakukan Somasi berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PT.Rasico Industry agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.



61

5.2. Saran Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan dikaitkan dengan teori yang ada maka saran menururt penulis adalah: 1.

Pihak PT.Panda Trading Indonesia perlu untuk lebih memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai jangka waktu pencocokan piutang dan batas akhirnya yang telah diberitahukan oleh Tim Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 114 serta konsekuensinya terhadap tidak didaftarkannya piutang bagi status penagihan piutangnya kepada Debitur dalam prosedur Kepailitan yang jangka waktunya terbatas.

2.

Hendaknya ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran piutang dalam pasal

133

Undang-Undang

Kepailitan

dan

Penundaan

Kewajiban

Pembayaran Piutang No. 37 Tahun 2004 lebih diperpanjang dan lebih longgar sehingga memberikan kesempatan kepada Kreditur. Hal ini karena Undang-Undang Kepailitan

harus melindungi

kepentingan Kreditur

berdasarkan asas keadilan. Dengan kata lain, ketentuan mengenai jangka waktu pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan telah memasung prinsip keadilan bagi Kreditur, karena hanya disebabkan syarat administratif status Kreditur dapat hapus. Ketentuan Pendaftaran Piutang dalam Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan juga telah mengesampingkan prinsip paritas creditorium yang lazim dalam hukum Kepailitan di berbagai sistem hukum, yang tersirat makna bahwa semua kekayaan Debitur baik yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki oleh Debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitur



62

DAFTAR PUSTAKA I. BUKU Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya, 2010. Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Cet. 4. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan, Ed. Revisi. Cet. 2. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007. Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan, Edisi Revisi. Malang: UMM Press, 2006. H.S., Salim. Hukum Kontrak. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika,2006. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003. Mannan, Bagir. Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Editor Rudhi A.Lontoh. Bandung: Alumni, 2001. Muljadi, Kartini. dalam Rudy A. Lontoh. et.al., Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Penerbit Alumni,2001. Nating, Imran. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.



63

Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Purwosutjpto, HMN. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Cet. 3. Jakarta: Djambatan, 1992. Rajagukguk, Erman. Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dalam Rudhi A. Lontoh. Penyelesaian Utang Piutang .Bandung: Alumni, 2001. Rooseno, Artomo. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan. Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008. Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan). Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006. Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Cet.6. Jakarta: Putra Abadin,1999. Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Rieneka Cipta, 1994. Sjahdeni, Sutan Remy. Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Cet I. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002. Sjahdeni, Sutan Remy. Hukum Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.



64

Sjahdeni, Sutan Remy. Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan. Bandung: Alumni, 1999. Sjahdeni, Sutan Remy. Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Cet.4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009. Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ed. 1. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Sutadi, Marianna. Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga, dalam Rudhi A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang. Bandung: Alumni, 2001. Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurhayati. Kepailitan di Negeri Pailit. Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004. Tumbuan, Fred BG.

Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan

Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Editor. Rudhi A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001. Waluyo, Bernadette. Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Mandar Maju, 2000. Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Ed.1. Cet.4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Yani,

Ahmad dan Gunawan. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



65

Yuhassarie, Emmy. Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan. Makalah disampaikan pada Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta: 26-28 Januari 2004. II.

TESIS

Haris, Abdul. Pelaksanaan Pengurursan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit Sehubungan dengan Pencabutan Kepailitan, (Studi Kasus Kepailitan IR. Fadel Muhammad). Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006. Yusuf, Inayah. Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pailit Terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia Persero). Tesis Magister Hukum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. III.

MAKALAH

Tansah, Ellijana. Kapita Selekta Hukum Kepailitan. Makalah disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan. Jakarta, 17 Juli – 4 Agustus 2000. Marzuki, Peter Mahmud. Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global. Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan. Semarang: FH UNDIP ELIPS. IV.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. PP No. 1 Tahun 1998. LN No. 87 Tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. LN No. 135 Tahun 1998. Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.



66

V.

INTERNET

Bawono, Adi Condro. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakahsomasi-itu, Diunduh 28 Oktober 2012.



R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia P

U

No.

T

U

S

A

N

192 K/Pdt .Sus / 2011

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

A gu ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

t i n g ka t

dan

kasas i

A G U N G

memutus

n iaga

PT PANDA TRADING INDONESIA,

berkedudukan

Ar j una

Baru ,

SH,

ah

(Kepa i l i t a n )

da lam perka ra : No.

da lam ha l

21

in i

Advoka t

bera l ama t

A,

Pisangan

member i dar i

di

Jaka r t a

Pemohon Kasas i

Ja l an

Timur ,

kuasa kepada ANDRE ISMANGUN,

Kanto r

Ja l an

pada

di

Hukum

ISMANGUN &

Dempo

No.

20

A.

CO,

Pegangsaan ,

ep ub l

Jaka r t a ;

m

perka r a

ik

memer i k sa

MA H K A MA H

dahu lu Pembantah ;

dan

Hak

di

Azas i

Indones i a ,

Lan ta i

ah

kan to r

6 Ja l an

2. ROYANDI

di

Kav.

Kura t o r ,

yang

In

Indones i a ,

bera l ama t

kan to r

No. di

dd 14, Plumpang , Jaka r t a

lik

Kasas i

Terban t ah I I ;

m

SH.

dahu l u

Terban t ah

ub

Termohon

Grac i a ,

Depar t emen Hukum dan Hak

Uta ra ; Para

Menara

Sela t a n ;

15- 64,

Ja l an Akas i a

Repub l i k

HR. Rasuna Said ,

Manus i a Repub l i k

CHT.05 .

Hukum

CHT.05 .15 - 47, di

HAIKAL,

te r da f t a r Azas i

Manus ia

No.

C 17 , Jaka r t a

A

gu

ng

bera l ama t

Depar t emen

si

te r da f t a r

POHAN, SH, Kura t o r ,

ne

yang

R

ah

1. MICHAEL MARKUS I

do

ka

me l a w a n :

I

dan

dan :

RASICO INDUSTRY (da l am

ep

ka

1. PT.

berkedudukan d i

Ja l an

Pai l i t ) ,

Daan Mogot ,

Km

No.207 Hal .

1 da r i

Jaka r t a

30 Hal .

A

I,

No.

Komplek

70,

Kedoya

Bara t ;

Pu t .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

1 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

Uta ra ,

Blok

di

on

gu

ng

M

Green ,

t i n gga l

In d

R

2. ANDREAS, ber t empa t

es

ah

18, Tangerang ;


ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indus t r i

Indus t r i

3,

Cibacang , 4. Para

Rt .

5. PT.

PT.

Pai l i t ) ,

RASICO

di

RAYA,

berkedudukan

Ja l an

Danau Sunte r

MIDPLAST

TRITUNGGAL

PRAKARSA,

ep ub l

m

Ja l an

Blok O3, No. 27- 28, Jaka r t a ;

berkedudukan Mi l en i um ,

ka

INDUSTRY

Km 18, Tangerang ;

Wisma Jus tu s ,

6. PT.

Cipeundey ,

bera l ama t

JUSTUS KIMIA

Uta ra ,

03 ,

Kampung

Jawa Bara t ;

Daan Mogot , di

05/Rw

di

Ja l an

2 Cimareme,

Karyawan

(da l am

Cimareme,

No.

Pada la r ang ,

ah

berkedudukan

Kawasan

di

kawasan

Indus t r i

Ja l an Baru Pemda Tiga ra ksa ,

Cikupa , Tangerang ;

7. PT. INDOKEMIKA JAYATAMA, berkedudukan

Turu t

Terban t ah

I sampai dengan Turu t Terban tah VI I ;

Mahkamah Agung te r s ebu t

yang bersangku t an ;

bahwa

dar i

sura t - sura t

menga jukan

ban tahan

seka rang

Termohon Kasas i

dahu l u sebaga i

Terban tah I sampa i dengan Turu t

muka pers i d angan Pengad i l a n

I / PT .

Rasi co

perse r oan

te r ba t a s

kred i t u r ,

pada

yang

tangga l

29

Neger i

gu

Pengad i l a n

(da l am

Jaka r t a

No.207 Hal .

Pusat

2 da r i

2009

te r hadap Turu t

Pai l i t )

di

Pu t .

Turu t

Pai l i t ) ,

sua tu sebaga i

Pembantah

te l a h

Terban t ah I / PT .

Pengad i l a n

(PN Niaga ) ,

30 Hal .

dar i

Indones i a

Niaga

pada

yang te r da f t a r

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

2 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

Apr i l

di

Neger i

:

kred i t u r

(da l am

d id i r i k a n

R

Indus t r y

sa tu

Indus t r y

menga jukan permohonan pa i l i t Rasi co

sa l ah

ep

Terban t ah

Terban t ah VI I

Niaga pada Pengad i l a n

Pusat pada pokoknya atas da l i l - da l i l

Bahwa Pembantah ada l ah

Terban t ah I ,

on

Jaka r t a

para

In d

di

dan Turu t

Pembantah te l a h

ub

II

te r n ya t a

dahu lu sebaga i

Termohon Kasas i

ng

ka

m

ah

dan para Turu t

te r hadap

te r s ebu t

lik

A

bahwa seka rang Pemohon Kasas i

do

Menimbang ,

;

In

gu

Membaca sura t - su ra t

si

dahu l u

;

es

Termohon Kasas i

ng

Para Turu t

Kav. 6- 7, Jaka r t a

ne

R

ah

d i Wisma UIC 3 rd Floo r , Ja l an Jendera l Gato t Subro t o ,

ah



ik

h

M

BERDIKARI ,

ik

A gu ng

3. CV.

In do ne si a


Halaman 2

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia da lam Regis t e r te r t a n gga l

perka r a No. 20/Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .N i a ga .

29 Apr i l

P- 1) ;

A gu ng

(Buk t i

2009 (Pe r ka r a

Bahwa te r k a i t

dengan perka r a

Hakim PN. Niaga pada tangga l putusan

da lam

perka r a

perka r a Kepa i l i t a n ber i k u t -

(Buk t i

Kepa i l i t a n

te r s ebu t

Kepa i l i t a n

No.

permohonan

pa i l i t

ka

m

-

Menun juk

dan

SH. ,MHum,

Hak im

Maje l i s

Indus t r y

mengangka t Niaga

(pu t u san

Pai l i t

sauda ra

pada

(PT .

Panda

dengan

sega l a

ik

Rasi co

hukumnya ;

atas ,

Pemohon

ep ub l

ah

ak i ba t

20 /2009 )

dengan amar putusan sebaga i

Trad i n g Indones i a ) ; PT.

No.

20/2009

P- 2) :

Menya takan

di

Jk t . P s t ,

24 Jun i 2009 te l a h menge lua r kan

No. 20/2009 ) ,

Mengabu l kan

-

In do ne si a


Sugeng

Pengad i l a n

Riyono ,

Negr i

Jaka r t a

Pusat sebaga i Hakim Pengawas;

ah

No.

C.HT.05 . 15 - 47

dar i

Marcus I Pohan , SH. , Kura t o r

Kanto r

Hukum Pohan

& Si r ega r

sebaga i Kura t o r ;

putusan

te r s ebu t ,

2009 ,

te r h i t u n g

se j a k

puku l

Terban t ah

I / PT .

Rasi co

Kepa i l i t a n

00.00

A

Kepa i l i t a n

konsekwens i

No.

ak i ba t

20/2009

te r s ebu t ,

adanya

(da l am

pa i l i t ;

putusan

24

perka r a

menyebabkan bahwa Kura t o r

In

Bahwa

No.

tangga l

Indus t r y

te l a h d ipu t u s kan berada da l am kond i s i

gu

Pai l i t )

Turu t

perka r a

ne

20/2009 Jun i

berdasa r kan

do

karenanya

ng

o leh

si

Mengangka t saudara Michae l

R

-

Kepa i l i t a n

No.

pa i l i t

dar i

in i

Kred i t o r

perka r a

hukum

kasas i

dan

pemberesan

Kepa i l i t a n

yang d iaku i

No.

har t a 20 /2009

da lam perka ra

20/Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .N i aga . J k t . P s t ,

yang d i t u n j u k

20 /2009

perka r a

ep

No.

pengurusan

putusan

ada l ah adanya Daf t a r

Kura t o r No.

has i l

pu tusan

upaya

voor r a ad ) ;

berdasa r kan

Kepa i l i t a n

d ia j u kan

d imana

berdasa r kan pu tusan perka ra Kepa i l i t a n

ada lah

Michae l

R

in i

te r hadap

ub

l an j u t

walaupun

20/2009

( u i t v oe r b aa r b i j Leb ih

pa i l i t

Markus

Pohan,

SH.

yang

merupakan Terban t ah I da lam guga tan ban tahan i n i ;

3 da r i

30 Hal .

Pu t .

yang

te l a h

d i l a k u kan

on

No.207 Hal .

pemberesan

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

3 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

dan

In d

gu

ng

Bahwa pengurusan

es

har t a

lik

pemberesan

M

ah

ka

m

ah

dapa t l angsung menja l a n kan tugasnya da lam ha l pengurusan dan


ik

h


Halaman 3

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Michae l

Markus I

Pohan (Te rban t ah

I)

da lam perka r a No. 20/2009 te l a h menge lua r kan Daf t a r d iaku i

da lam perka r a

A gu ng

Pembantah te r c an t um d i

No.

20 /2009

da lamnya sebaga i

(Buk t i

te l a h

te r t a n gga l

20

I

mengelua r kan

Oktobe r

menje l a s kan mengena i dua

rup i a h )

te r hadap

Turu t

yang berbuny i

“Ku ra t o r

mener ima tag i h an

ra t u s

Terban t ah

dar i

tu j u h

pu luh

PT.

Rasi co

I/

PT. Panda Trad i ng

Indones i a

tag i h an yang d i sampa i kan mela l u i

16 Ju l i

015 /R I / I I / 0 9 ,

gu

Kete rangan tangga l

A

13

2009 tangga l

tangga l

Mare t 2009

Penjua l a n

sebesa r

19

sebesa r

010 /PT I /D / I I I / 0 9 ,

001 /PT I /D / I I I / 0 9 ,

R

Mare t 2009

Penjua l a n

Rp 95.649 . 593

ep

No.

tangga l 1 Mare t 2009 PO No. 024 /R I / I I I / 0 9 ,

ng

gu

13

ub

No.

Mare t 2009

Invo i c e

sebesa r

Rp 182 .715 . 500

tangga l 18 Februa r i 2009 PO No. 021 /R I / I I I / 0 9 , tangga l Invo i c e

Penjua l a n

Rp 160 .796 . 213

18 Februa r i 2009 PO No. 020 /R I / I I I / 0 9 , Invo i c e

Penjua l a n sebesa r Rp 156 .425 . 500

008 /PT I /D / I I / 0 9 ,

Invo i c e No. 009 /PT I /D /U / 09 ,

tangga l

30

Penjua l a n

sebesa r

Rp 31.870 . 460

No.

003 /PT I /D / I I I / 0 9 ,

No.207 Hal .

4 da r i

30 Hal .

Pu t .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

4 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

10

2009

No.

kuasa

2009 , berupa :

tangga l 12 Februa r i 2009 PO No. 017 /R I / I I I / 0 9 , tangga l Februa r i

ah

l ima

de l apan

(ku t i p a n ) :

ng

No.

Invo i c e

m

dua j u t a

si

PO

Februa r i

ka

pu luh

Rp

es

. 1.

M

d ida l amnya

on

Dokumen

5.

yang

p iu t a ng

In d

No

4.

P- 4)

R

hukum pada tangga l

3.

daf t a r

No.

Rp 932 .829 . 579 , 00

berdasa r kan dokumen

ah

t iga

r ibu

Indus t r y

2.

ra t u s

sembi l a n

sebesa r

perka r a

In

ka

m

sembi l a n

(Buk t i

d imana

keabsahan tag i h an Pembantah sebesa r

(semb i l a n

pu luh

da lam

pen je l a s an

2009

P- 3)

lik

ra t u s

kura t o r

ep ub l

ah

932 .829 . 579 , 0 0

se l a ku

ik

20/2009

Terban t ah

Kred i t u r

sa l ah sa tu kred i t u r

yang d iaku i ; Bahwa

kura t o r

do

yang

ah

se l a ku

ne

o leh

In do ne si a



ik

h


Halaman 4

tangga l 1 Apr i l 2009 PO No. 025 /R I / I I I / 0 9 , No.

tangga l

2 Apr i l

Invo i c e

No.

tangga l

8 Apr i l

2009 No.

A

o leh

d iaku i

merupakan

Pemohon

yang

ne

yang

pembayarannya

d ia j u k an

PT.

Panda Pai l i t

Trad i ng da l am

perka r a

proses

pembukt i a n o leh

da lam proses

Maje l i s

Panda

Indones i a ,

berpendapa t bahwa tag i h an te r s ebu t

20

be lum

Trad i ng yang

Leb i h j auh mengena i tag i h an yang

Kura t o r No.

barang - barang

berdasa r kan dokumen k l a r i f i k a s i

Pai l i t .

PT.

atas

Pai l i t ;

tag i h an

o leh Debi t u r

d ia j u k an

i n vo i c e

be l i

Hak im

perka r a

yang

Pai l i t perka r a

te r s ebu t .

j uga

No.

sudah d iu j i

pemer i k saan

ep

ah

te l a h

j ua l

dokumen berupa i n vo i c e

do

gu

perbua t an

da lam

atas

si

R

2009

ng

16 Apr i l

mewaki l i

Indones i a

sebesa r

Penjua l a n sebesa r Rp 20.206 . 494

007 /PT I /D / I V / 0 9 ,

d i l a k u kan o leh Debi t o r

20 , da lam

Pai l i t

Keabsahan

da lam

gu

pa i l i t

da lam pengurusan

No.207 Hal .

No.

5 da r i

20/2009

30 Hal .

yang

Pu t .

pemberesan

har t a

d i kua t k an

o leh

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

5 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

perka ra

dan

on

Bahwa te r n ya t a

es

d ibuk t i k a n l ag i ” ;

In d

t i d a k per l u

R

tag i h an yang d ia j u k an o leh PT. Panda Trad i ng Indones i a sudah

ng

m

tangga l

PT. Panda Trad i ng Indones i a ,

Bahwa

Penjua l a n

2009

No.

d i sebu t k an

d ibua t

14

006 /PT I /D / I V / 0 9 ,

16 Apr i l

tangga l

ka

tangga l

Rp 32.573 . 310

Invo i c e

te r s ebu t

sebesa r

In

m

2009

PO No. 033 /R I / I I I / 0 9 ,

yang

1 Penjua l a n

004 /PT I /D / I V / 0 9 ,

032 /R I / I I I / 0 9 ,

tangga l

Menuru t

Rp 900 .581

ik

No.

PO No.

9.

tangga l

sebesa r

Rp 107 .598 . 968

Invo i c e

Invo i c e

ka

005 /PT I /D / I I I / 0 9 ,

2009

Apr i l

ah

Penjua l a n

ub

8.

sebesa r

ep ub l

ah

Apr i l

Penjua l a n

Rp 144 .092 . 960

2009

tangga l 15 Apr i l 2009 PO No. 027 /R I / I I I / 0 9 ,

7.

30

002 /PT I /D / I I I / 0 9 ,

A gu ng

Invo i c e

tangga l

lik

6.

In do ne si a


Mare t 2009

ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 5

Telah

d ia j u k an

Terban t ah I I / A n d r e a s ,

Turu t

A gu ng

Mandomo sebaga i

Renvo i

Prosedu r

Terban t ah I I I / CV .

para

Kred i t o r

La i n

September 2009 ; Maje l i s

Hakim

prosedu r

te r sebu t

te l a h

Desember

dan

mengad i l i

(Pu t usan

te r buk t i

Hak im yang

prosedu r

te r sebu t

prosedu r

perka ra

ah

te r hadap

tag i h an

Rasi co Indus t r y , 2) .

memer i k sa

tag i h an

Panda

Indus t r y .

perka r a

renvo i

hukum putusan

renvo i

member i kan

te r hadap

sebaga i ber i k u t PT.

Ras i co

dan mengad i l i

20 /2009

Pembantah

Terhadap

keabsahan

I / PT .

da lam per t imbangan

ng

“Ad

semak in

mengena i

Terban t ah

No.

prosedu r

No. 20 /2009 ,

ep ub l

m

ka

Maje l i s

Turu t

Nomor :

ik

je l a s

perka ra

R

ah

prosedu r

te r hadap

Turu t

per t imbangan

Terban tah

I /PT .

(ku t i p a n ) :

Trad i ng

Indones i a

sebesa r

932 .829 . 579 ;

d i sampa i kan

Kura t o r

mela l u i

sura t

A

(buk t i

tag i h an

as l i

kred i t u r

berdasa r kan

tag i h an

yang

kuasa hukum pada tangga l

16 Ju l i

2009

K- 17) bahwa atas tag i h an yang d ia j u k an PT.

o leh Debi t o r

Pai l i t

berdasa r kan k la r i f i k a s i

(Buk t i

K- 7) ;

o leh PT. Panda Trad i ng Indus t r y

(baca

Indones i a / Pemban tah )

PT.

Panda

Pemohon

Pai l i t

da lam

20 /Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .N i a ga . J k t . P s t te r s ebu t

Panda

Trad i ng

keabsahan Indus t r y

Indones i a / Pemban tah ) d iaku i

sebaga i

gu

Indus t r y .

t i dak

yang d ia j u k an

:

PT

per l u

Panda

Hak im

o leh

PT.

Trad i ng

d ibuk t i k a n

l ag i

maka dengan demik i a n PT. Panda Trad i ng Indones i a

R

K- I )

sudah

(baca

Maje l i s

kred i t u r

tag i h an

te r hadap

PT.

ng

(buk t i

tag i h an

perka r a

No.207 Hal .

6 da r i

30 Hal .

Pu t .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

6 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

Ras i co

on

perka r a

o leh

merupakan

In d

No.

Trad i n g

ub

:

lik

Selan j u t n y a tag i h an te r s ebu t

ep

ah m ka

te l a h

dokumen

Panda Trad i ng Indones i a te l a h d iaku i yang d ibua t

te r s ebu t

do

o leh

gu

d i t e r i ma

bahwa

Rp

In

Menimbang ,

9

renvo i

renvo i

P- 5) ;

Dalam putusan renvo i Pembantah

dan

tangga l

putusan

perka r a

semak in

pada

perka ra

dengan

20/Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .N i aga . J k t . P s t .

dan

Berd i k a r i

menja t u hkan pu tusannya pada tangga l

2009

No. 20 /2009 ) (Buk t i

Turu t

es

30

memer i k sa

o leh

si

I,

ne

Terban t ah

In do ne si a


Jacob

ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 6

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “bahwa walaupun putusan perka r a Mahkamah Agung Repub l i k

A gu ng

564 K/Pd t .Sus / 2 009 k i r a n ya

kred i t u r

seca ra

hukum

membata l kan

pu tusan

dua perka r a

kepa i l i t a n

7 Ju l i

Neger i

sa l ah

ng

d imana

Terban t ah )

Rasi co

Terban tah

I /PT .

pa i l i t

berdasa r kan

Nomor :

da lam

di t un j u k

02/Pembata l a n

amar

pu tusan

se te l a h

Perdamaian / 2 010 /

Tim

Kura t o r

anggo ta

dar i

ada lah

Michae l

Markus Pohan ,

adanya

putusan

Tim Kura t o r

pernya t aan

Nomor :

Jk t . P s t ,

02/Pembata l a n ber i t i k a d

d iaku i

berdasa r kan

dengan

Ras i co Indus t r y ,

t imbu l

Nomor :

Jk t . P s t ,

ng

gu

I / PT .

pembata l a n

putusan

2010 /PN.N i aga .

No.207 Hal .

7 da r i

ha l

proses

Ras i co

Pembantah mana yang

penye l e sa i a n

Indus r t y

yang

per j a n j i a n

perdama ian

02/Pembata l a n

Perdama iman/

Pembantah t i d a k pernah mener ima

30 Hal .

Pu t .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

7 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

pe l aksanaan

Terban t ah

atas

berdasa r kan

dengan

R

Turu t

ep

berdasa r kan fak t a - fak t a : pa i l i t

tag i h an - tag i h an

perka ra

on

Terban tah I /PT .

a. Bahwa te r k a i t

putusan

ub

kepada Turu t

te r k a i t

Pembantah

In d

yang

dan

SH,

pa i l i t

Pembantah te l a h

Kepa i l i t a n 20 /2009 ,

(pa ra

seorang

putusan

Kred i t o r

PN

do

gu

A ah

Turu t

I / PT .

sehubungan dengan hak Pembantah atas s ta t u s

sebaga i

ah

yang sama yang

yang sama berdasa r kan pu tusan perka ra

Perdamian / 2010 /PN .N i aga .

m

2010 ,

d imana

te r s ebu t

berdasa r kan

M

adanya

No. 20/2009 ;

Bahwa

No.

d i ka r enakan

Terban t ah

Niaga

te r s ebu t

yang merupakan Kura t o r

ba i k

da lam

02/Pembata l a n

R

ah

Nomor :

Kepa i l i t a n

ataupun

MARI

perka r a

d inya t a kan

Perdamaian / 2010 /PN . J k t . P s t ,

(pa ra

Ras i co

hukum

20 /2009

tu r u t

kembal i

Pengad i l a n

Terban t ah )

I / PT

lik

ka

Indus t r y

Niaga

sta t u s

perubahan

ep ub l

m

Bahwa pada tangga l

PN.N iaga . J k t . P s t ,

ka

No.

da lam pokok

dengan

Indus r t y ;

putusan

menga lami

bahwa

dan t i d a k membata l k an adanya hubungan hukum

Pembantah

Rasi co

Terban t ah

P- 6)

In

anta ra

tegas

per t imbangan

perka ra

2010 (Buk t i

si

sedang ber j a l a n ,

Turu t

t i dak

d i ka r enakan

seca ra

pu tusan No.

es

penghapusan

ah

sampa ikan

sebaga i

Indus t r y

12 Februa r i

o leh

ne

Pembantah

Indones i a (MARI ) mela l u i

te r t a n gga l

kami

No. 20/2009 d iba t a l k a n

ik

per l u

In do ne si a



ik

h


Halaman 7

undangan apapun

dar i

berdasa r kan

kuasa Pembantah Agustus

para

2010 ,

ha l

PT. Panda Trad i ng

hak

Turu t

Terban tah

d iaku i

seca ra sah o leh Pengad i l a n Neger i

pembantah

Indus t r y

Resi co

kred i t u r

tangga l

dar i

Terban t ah

d idapa t kan

send i r i

d ibe r i k a n

arahan

Ras i co

mela i n kan

dar i

dar i

Pengad i l a n

te l a h

2010 mengena i

kred i t u r

26 Agustus 2010) (Buk t i

P-

j uga

da lam rapa t

akan te t a p i

sebaga i

d iwak i l i

Kred i t o r

sta t u s dar i

sudah

merupakan

Terban t ah yang mengetahu i Terban tah I /PT . Pembantah

untuk

sua tu

su ra t

I /PT .

hukum

30 Hal .

d iaku i Rasi co

bag i

undangan

menghad i r i

ng

gu

8 da r i

t idak

para

Kred i t u r

dan a lama t j e l a s

sebaga imana te l a h

Pu t .

dar i

te r t u l i s

rangka i a n

proses seca ra

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

No.207 Hal .

2 September

pembantah sebaga i

para Terban t ah te r s ebu t

8 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

Terban t ah

Ras i co Indus t r y

mengi r imkan

tangga l

kewaj i b a n

s ta t u s

R

un tuk

kuasanya

Pembantah te t a p

ep

Bahwa

Kerd i t u r

Turu t

Indus t r y ;

o leh

on

2010 ,

had i r

26

In d

kembal i

yang

25

(K red i t o r

lik

Pembantah

te r t a n gga l

permohonan per l awanan (su ra t

para

te r t a n gga l

sura t

8) ;

e. Bahwa

petun j u k

In

gu

2010

dan /a t a u

o leh Hakim Pengawas dan /a t a u menga jukan

kepa i l i t a n

da l am

ne

ng

berdasa r kan

PT. Rasi co Indus r t y )

A

para

Agustus

kepada

Niaga ;


ver i f i k a s i

Agustus

ah

Turu t

Terban t ah pada rapa t

Pembantah

te l a h

Niaga ;

yang te l a h

Turu t

yang

o leh kuasanya had i r

R

yang

d. Bahwa Pembantah

m

Indus r t y

kred i t u r

25 Agustus 2010 , bukan karena undangan

pember i t a h uan

i n f o rmas i

P-

do

atau

sebaga i

ub

m

ka

ver i f i k a s i

(Buk t i

te l a h d i sampa i kan seca ra

mengena i

rapa t

13

Tim Kura t o r

Kred i t u r

tegas

I / PT .

se l a ku

te r t a n gga l

ik

adanya

untuk

atas pengaba i an hak

sebaga i

te r s ebu t

kami

kepada

ep ub l

ah

d imana pada sura t

Neger i

ka

sura t

(da l am Pai l i t )

c. Bahwa Pembantah yang d iwak i l i

ah

atas

per i n ga t a n

Indones i a

da l am

khususnya

di

mengi r imkan

mengena i

resmi

kred i t u r ;

te r s ebu t

te l a h

PT. Ras i co Indus t r y 7) ,

Terban t ah ,

rapa t - rapa t ver i f i k a s i

A gu ng b. Bahwa

pember i t a h uan

si

ben tuk

dan /a t a u

es

sura t

In do ne si a


menghad i r i

ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 8

R ep ub

hk am


2004

Utang

114 Undang- Undang Nomor

Kepa i l i t a n

(Undang- Undang

A gu ng

Pembayaran

ten t ang

pasa l

dan

Penundaan

Kepa i l i t a n )

(ku t i p a n ) : “Ku ra t o r

pa l i n g

sebaga imana

l amba t

d imaksud

pene tapan

te r s ebu t

d i ke t a hu i

dengan

da lam 2 (dua )

5

( l i ma )

har i

da lam pasa l kepada

su ra t

sura t

113

semua

dan

waj i b

Kred i t o r

menghad i r i ke ten t uan

sebaga imana

pasa l

(ku t i p a n ) :

ten t a ng adanya da f t a r

menghad i r i

gu Bahwa

para

A

mengh i l a n gkan , se l a ku

Indus t r y .

m

i)

ka

yang dengan

te l a h

Terban t ah

pangg i l a n

dengan

d i se r ahkan

te l a h

menyebu tkan o leh

ber i t i k a d

untuk

Debi t o r

buruk

mengelua r kan

untuk

Pembantah

Turu t

Terban t ah

I / PT .

Ras i co

Hal mana yang berdasa r kan pada fak t a - fak t a :

Bahwa, walaupun kewa j i b an

bag i

seca ra

je l as

berdasa r kan

pasa l

120

Terban t ah Pembantah 20/2009 , Kred i t u r

dan

d ia t u r

Undang- Undang di

atas ,

t idak te l a h

d imana

yang

je l a s

I

pangg i l a n

Terban t ah

je l a s

da lam

bahwa

tu r u t

jo

te l a h para

te r hadap merupakan

perka ra

Pembantah

Terban t ah

te l a h 114

ada lah

fak t a n ya

di t un j uk

yang sah dar i

pasa l

Kepa i l i t a n

namun

sedangkan yang

para Terban t ah

melakukan

R

Kura t o r

ah

j ika

d i se r t a i

p iu t a ng

yang sah dar i

d iu r a i k a n

M

Kepa i l i t a n

member i t a h ukan

menghapuskan dan /a t a u

kred i t u r

d ia t u r

I / PT .

No.

ada l ah Rasi co

9 da r i

30 Hal .

Pu t .

on

No.207 Hal .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

9 ha l Put . K/PHI / 2 0 0 6 .

In d

gu

ng

Indus t r y ;

es

Pai l i t ” ;

para

sebaga imana d imaksud da l am pasa l

pencocokan

perdamaian

je l as

lik

rencana

rapa t

pangg i l a n

Kewaj i b an

seca ra

waj i b

yang d i kena l ,

ng

119 kepada Kred i t o r

te l a h

ten t a ng

d i se r t a i

Undang- Undang

“Ku ra t o r

sura t

p iu t a ng .

ep

sura t

ah

120

R

ah

berbuny i

pencocokan

hukum bag i

ub

da lam

te r s ebu t

sed i k i t

In

Terban t ah

a lama tnya

pa l i n g

dengan

kepada Pembantah ,

rapa t

yang

kewa j i b an

ep ub l

ka

untuk

member i t a h ukan

p iu t a ng

member i t a h ukan

ik

ah m

adanya daf t a r

untuk

pene tapan

sebaga imana d imaksud da lam

Bahwa kemudian j uga sudah menjad i Terban t ah

berbuny i

se te l a h

pasa l 15 aya t (4 ) ;

para

yang

mengumumkannya

kabar har i a n

Kewaj i b an

si

Tahun

da lam ke ten t u an

ne

37

d ia t u r

do

je l a s

In do ne si a



ik

h


Halaman 9

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa sebaga imana yang te l a h Agus tus

2010

A gu ng

sama seka l i

t i dak

da lam rapa t 2010 , yang

Bukt i

da l i h

mela l u i

sama

P- 8) ,

Kred i t u r

para

Terban t ah

sura t

seka l i

Bahwa Pembantah

pernah

m

Terban t ah

ka

iv)

2010

d i t e r i ma

o leh

ver i f i k a s i

akan te t a p i

memasukkan Pembantah

sa l ah

sa tu

d iaku i

Turu t Terban t ah I / PT .

Bahwa

berdasa r kan

bahwa

sampa i

kred i t u r

da lam

obyek

dengan

daf t a r

para

sebaga i

Kred i t u r

yang

Ras i co Indus t r y ;

ban tahan

je l as

d ida f t a r k a nn ya

te r b uk t i

guga tan

in i ,

Pembantah masih be lum masuk da l am “da f t a r

Kred i t u r

Yang Diaku i ”

Indus t r y ,

R

eks i s t e n s i

sebaga i

Turu t

sa l ah

Terban t ah

sa tu

kred i t u r

Turu t Terban tah I /PT .

Ras i co Indus t r y ;

ng

ah

t i dak

melakukan

da lam rapa t

2 September 2010 ,

te t a p

25 Agustus

ik

tangga l

had i r

had i r

16 Agustus

ep ub l

ah

Kred i t u r

te l a h

untuk

te l a h

te r t a n gga l

t idak

Terban tah

tangga l

Pembantah ;

iii)

para

mengundang Pembantah

ver i f i k a s i

dengan

pangg i l a n

(v i d e

in i

I / PT .

Ras i co

yang sah dar i

Dasar Hukum Gugatan Bantahan : Bahwa guga tan

bantahan

kami

a jukan

atas

Yang Diaku i ,

menga jukan

guga tan

sebaga imana Kepa i l i t a n

m

(1 ) .

te r hadap

maka d imungk i n kan ke

da lam

pasa l

127

dapa t

Daf t a r

bag i n ya

Pengad i l a n .

yang mengatu r sebaga i ber i k u t

perse l i s i h a n

ka

menyetu j u i

ban tahan

d inya t a kan

Dalam ha l t i dak

t i dak

Hal

un tuk in i

Undang- Undang

(ku t i p a n ) :

ada ban tahan sedangkan Hakim Pengawas

ub

Kred i t o r

yang

bahwa apab i l a

lik

Kred i t o r

mendamaikan kedua be lah te r s ebu t

te l a h

p ihak ,

d ia j u k an

ep

ah

A

ada

d ia t u r

do

1. Di da lam Undang- Undang Kepa i l i t a n

ban tahan

In

gu

dan dasa r - dasa r hukum sebaga i ber i k u t :

si

26

d i sampa i kan da lam sura t

ne

ii)

In do ne si a


ke

seka l i p u n pengad i l a n ,

Hakim Pengawas memer in t a h kan kepada kedua be l ah p ihak pengad i l a n ;

M

(2 ) .

Advoka t

perse l i s i h a n

yang

mewaki l i

para

p ihak

te r s ebu t harus

di

Advoka t

30 Hal .

Pu t .

on

No.207 Hal . 10 da r i

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

10 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

In d

gu

ng

sebaga imana d imaksud da lam pasa l 7;

es

menye lesa i k an

R

ah

untuk


ik

h


Halaman 10

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (3 ) .

Perka ra

sebaga imana

In do ne si a


d imaksud

pada

d ipe r i k s a seca ra sede rhana ; Dalam

ha l

A gu ng

(4 ) .

Kred i t u r

yang

p iu t a ngnya

t idak

menghadap

d i t e n t u k an

maka

yang

menar i k yang

kemba l i

melakukan

yang

ban tahan

dan

dan

t idak

Hak im

pada

rapa t

di r i

maka

melepaskan

mengaku i

p iu t a ng

pencocokan melakukan

p ihak

menghadap

yang

p iu t a ng

t i dak

atau

ha l

te l a h

harus

ban tahan ,

menggabungkan

m

te l a h

ep ub l

menga jukan

d ianggap

ik

ah

yang

te l a h

da lam

bersangku t an ;

(5 ) Kred i t o r

yang

da tang

d ianggap

(1 )

pencocokan

s i dang

bersangku t an

bersangku t an

ban tahannya ,

memin ta

pada

permin t a annya

aya t

t i dak

d ipe r bo l e h kan

in t e r vens i

da lam

maka

sebaga imana

Pedoman Tekn i s

Perda t a

d ibe r l a k u kan

gu A

Di

in i

d i j e l a s k an

mela l u i

Perad i l a n

Perda ta

Buku

II

II

Keputusan

tangga l

Buku

j uga

Dan Tekn i s

Khusus ,

KMA/032 /SK / I V / 2 006 Admin i s t r a s i

guga tan

ha l

berdasa r kan

Pember l a kuan

menga jukan

Admin i s t r a s i

ng

Umum Dan

Pembantah

4

Edis i Ketua

Apr i l

Pedoman

Nomor :

2006

Pelaksanaan

48

Pedoman

Tekn i s

ten t a ng Tugas

Perad i l a n

d i j e l a s k an bahwa:

Dan

d ia j u k an

d i t a nda t a ngan i (da l am

seca ra

o leh

ha l

Pengguga t

in i

te r s ebu t

yang

kuasanya

yang

te r t u l i s atau

lik

1. Gugatan

ah

MARI

yang

Pengad i l a n (Pedoman Tekn i s Perad i l a n ) ;

ha laman

sah

2007 ,

si

atas ,

R

ah

ban tahan ,

di

sebaga imana

ne

d i sebu t k an

127 Undang- Undang Kepa i l i t a n

do

2. Atas dasa r pasa l

In

ka

perka r a yang bersangku t an ;

harus

Advoka t )

dan

di tu j u kan

2. Pengguga t

yang

t i dak

ub

m

kepada Ketua Pengad i l a n Neger i ; dapa t

membaca

dan

menul i s

kepada

d ibe r i

dan

gu

nomor


agar

guga tan

120 HIR, pasa l 144 Rbg) ;

30 Hal .

Pengad i l a n

d ida f t a r k a n

Pu t .

Neger i ,

da lam buku

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

11 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

(pasa l

d i sampa i kan

ng

kemudian

d i caca t

memer in t a h kan

Ketua

on

3. Gugatan

Neger i

se l an j u t n y a

In d

ah

te r s ebu t

Neger i ,

es

Pengad i l a n

Pengad i l a n

M

ep

Ketua

R

ka

dapa t menga jukan guga tannya seca ra l i s a n d i hadapan


ik

h


Halaman 11

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regis t e r

se te l a h

perka r a ,

yang

3.

Leb i h

l an j u t ,

te r k a i t

in i ,

merupakan

kewa j i b an Hal

da lam pasa l

d i t e n t u k an

dengan

seca ra

untuk memer i k sa ,

membayar

pan j a r

o leh

b iaya

Pengad i l a n

121 HIR, pasa l 145 Rbg) ;

ban tahan

d ia j u k an .

besa rnya

(pasa l

A gu ng

Neger i

Pengguga t

In do ne si a


normat i f ,

bag i

pengad i l a n

mengad i l i in i

dasa r

guga tan

sebenarnya

ada lah

untuk

t i dak

menolak

dan memutus sua tu perka ra yang

sebaga imana

10 aya t (1 )

penga j uan

seca ra

tegas

d inya t a kan

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009

10.

1) Pengad i l a n

d i l a r a ng

m

dan memutus bahwa

ka

ik

“Pasa l

menolak untuk

memer i k sa ,

ep ub l

ah

ten t a ng Kekuasaan Kehak iman yang menyatakan :

sua tu

perka ra

hukum t i d a k

ada

yang

atau

d ia j u k an

kurang

mengad i l i

dengan da l i h

je l as ,

mela i n kan

waj i b un tuk memer i k sa dan mengad i l i n y a ;

perdama ian ;

dasa r - dasar

ng

Berdasa r kan atas ,

penye l e sa i a n

ada l ah

cukup

pada

perka ra

sebaga imana

a lasan

aya t

un tuk

(1 )

perda t a

kami

mener ima

t idak seca ra

ura i k an

dan

do

gu

A

Pembantah

menga lami

ke rug i a n

mate r i i l

yang

In

C. 1. Kerug i a n Mate r i i l : Bahwa

di

mengad i l i

guga tan ban tahan sebaga imana yang kami a jukan i n i : C. Kerug i an Pembantah ;

si

usaha

d imaksud

R

ah

menutup

sebaga imana

ne

2) Keten t uan

para

d i sebabkan o leh t i n d a kan pengurusan dan pemberesan har t a Turu t

Terban t ah sebaga i

Terban t ah

yang

I

yang

menyebabkan

kred i t u r

Turu t

d i l a k u kan

Pembantah

o leh

t idak

d iaku i

lik

ah

pa i l i t

Terban t ah

I

berdasa r kan

obyek

kepa i l i t a n

memi l i k i

sebesa r

t iga

pu luh

dua j u t a

r i bu

l ima

ng

ra t u s

tag i h an

Rp 932 .829 . 579 , 00

R

Terban t ah I

de lapan ra t u s

I

sebesa r

Rp

tu j u h


pu luh

30 Hal .

te r hadap

Turu t

(semb i l a n

ra t u s

dua pu luh sembi l a n

sembi l a n

Pu t .

rup i a h )

yang

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

12 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

Terban t ah

mengiku t i

(dua ra t u s j u t a rup i a h ) ;

Pembantah

gu

M

ah

2. Bahwa

Turu t

da l am

es

200 .000 . 000 , -

Pembantah

on

ka

proses

Pengacara

In d

( Fee)

ub

1. Biaya

ep

m

ban tahan dengan per i n c i a n sebaga i ber i k u t :


ik

h


Halaman 12

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia keabsahan

t i dak

per l u

d ibuk t i k a n

A gu ng

P- 5) ; Atas

te r h adap

l ag i

ber l a r u t - l a r u t n y a

da lam

membayar

tag i h an

Pembantah

(v i d e

Bukt i

ke l a l a i a n

tag i h an

P- 4 dan Bukt i

Turu t

Pembantah

Terban t ah

te r sebu t

t i n da kan pengu rusan dan pemberesan har t a I

mengenakan d ih i t u n g

o leh

para

bunga

se j a k

Terban t ah ,

sebesa r

6% (enam

pernya t aan

pa i l i t

ah

berdasa r kan putusan perka r a Jun i

2009

dengan

Sejak

24 Jun i

maka

perh i t u n gan

Pembantah

(enam

932.829 . 579 , 0 0

sembi l a n

ju ta

November

dua

(tu juh

Rp

2010 :

bunga

tag i h an

dua

be las )

d i ka l i k a n

79.290 . 514 , -

ra t u s

24

17 bu lan ,

per

kemud ian

I

sebaga i

atas

be las

persen )

=

Terban t ah

perh i t u n gan

pengenaan

R

ah

Rp

6%

sampa i

17 /12

se tahun

No. 20/2009 te r t a n gga l

per i n c i a n

2009

ada l ah

d i ka l i k a n

Turu t

Turu t

Pembantah

persen )

ep ub l

ka

m

ber i k u t :

maka

I

ak i ba t

pa i l i t

ik

Terban t ah

te r s ebu t

(tu juh l ima

pu luh

sembi l a n

pu luh

ra t u s

mate r i a l

yang d ia l am i

o leh

pengurusan

dan

si

mana

In do ne si a


sebesa r

pu l uh

sembi l a n

Turu t

Terban t ah

Rp 279 .290 . 514 , -

dua

ra t u s

Kerug i an Immate r i i l .

ak i ba t

immate r i i l

pengurusan

dan

o leh para

(dua ra t u s

sembi l a n

ra t u s empat be l as rup i a h ) ;

Bahwa kerug i a n

I

pu luh

yang

d ia l am i

o leh

lik

A

ada l ah

t i n d akan

pemberesan

o leh

para

Terban tah

te r s i t a n y a

waktu

Pembantah untuk

har t a

ada l ah

ub

Terban t ah

Pembantah

pa i l i t

Turu t

berupa

te l a h

menangan i ,

memik i r k a n ,

Terban t ah

yang

Terban t ah

I

o leh

para

apab i l a

para

Terban t ah

dengan

ba i k

kewa j i b annya

I

maka t i d a k


se l a ku

akan

t im

menyebabkan

30 Hal .

Pu t .

ku ra t o r kond i s i

Turu t t idak

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

13 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

dan

Turu t

ng

Terban t ah

pengurusan

pa i l i t

gu

M

melaksanakan

t i n d a kan

on

har t a

adanya

yang

In d

ah

pemberesan

ep

te r k a i t

R

ka

dan melaksanakan t i n d a kan - t i n d akan yang d ipe r l u k an , seharusnya

l ima

es

Terban t ah

gu

pa i l i t

C.2 .

m

ak i ba t

pemberesan har t a tu j u h

ah

sebaga i

ne

Pembantah

kerug i a n

do

Dengan demik i a n ,

In

ng

empat be las rup i a h ) ;


ik

h


Halaman 13

d iaku i n y a

Pembantah

se l a ku

kred i t u r

In do ne si a


Turu t

Terban t ah

I

berdasa r kan obyek ban tahan ,

seh i ngga waktu yang berha rga

te r s ebu t

o leh

A gu ng

dapa t

d igunakan

para

Pengguga t

untuk

menja l a n kan keg i a t a n usaha sebaga imana mest i n ya ; Kerug i an immate r i i l di

atas

apab i l a

dapa t

yang d iu r a i k a n pada angka 1 te r s ebu t d ipe r h i t u n g kan

da lam

d ipe r k i r a k a n

Rp 10.000 . 000 . 000 , -

(sepu l u h mi l ya r

Ketua

ha l

Pengad i l a n

te r s ebu t ,

Neger i

Pembantah

Jaka r t a

Pusat

m

1. Mengabu l kan

ka

memohon

untuk

ep ub l

putusan sebaga i ber i k u t : Dalam Prov i s i :

mate r i i l

rup i a h ) ;

ik

ah

Berdasa r kan

ben tuk

sebesa r

D. Tuntu t a n Pembantah :

permohonan

prov i s i

kepada

member i kan

yang

d ia j u k an

o leh Pembantah /PT . Panda Trad i ng Indones i a ;

se l an j u t n y a

ng

dan pemberesan har t a (da l am

pa i l i t ) ,

pa i l i t

te rmasuk

menge lua r kan uang dan /a t a u sampai

ah

A

yang d iaku i

da lam

Rasi co

m

kepada

pembag ian

gewi j s de )

kred i t o r

yang


van gewi j s de )

yang

Terban t ah

pa i l i t )

I / PT .

Kura t o r

PT.

untuk

t i dak

pembayaran

kepada

Terban t ah

I / PT .

Rasi co

pa i l i t ) ,

sampai

dengan

adanya

berkekua t an

R

van

yang

yang

Turu t

ep

ka

(da l am

putusan

pu tusan

Terban t ah / T im dan /a t a u

har t a

kred i t o r

Turu t

(da l am

kred i t o r - kred i t o r Indus t r y

pembayaran dar i

(da l am pa i l i t ) ;

Indus t r y

melakukan

dan /a t a u

da f t a r

Kepa i l i t a n

3. Memer in t a h kan

mengambi l

( i n k r a ch t

dengan

Rasi co Indus t r y

Indus t r y

adanya

hukum te t a p

berka i t a n

da lam pengurusan

lik

berkekua t an

dengan

t i dak

PT. Rasi co

ub

gu

pa i l i t ,

untuk

hukum te t a p

yang

berka i t a n

d iaku i

da lam

( i n k r a ch t

dengan Kepa i l i t a n

Rasi co Indus t r y

daf t a r Turu t


Pu t .

on

30 Hal .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A


In d

gu

ng

Dalam Pokok Perka ra :

14 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

si

proses

pa i l i t )

PT.

es

(da l am

Kura t o r

ne

menja l a n kan

Terban t ah / T im

do

Indus t r y

R

ah

Rasi co

kepada

In


ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 14

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1. Mener ima

dan

d ia j u k an

o leh

mengabu l kan

guga tan

pembantah /PT .

A gu ng

Pembantah /PT .

ada lah kred i t u r

3. Menya takan ada lah

Panda

yang sah dar i

Pembantah /PT .

kred i t u r

Turu t

Terban t ah I ;

d iaku i

Terban t ah I ; Terban t ah

te l a h

ah

hukumnya berdasa r kan Undang Nomor

pasa l

37 Tahun

Indones i a

o leh

melangga r

114 j o

2004

Turu t

kewa j i b an

pasa l

120 Undang-

ik

4. Menya takan

Indones i a

Trad i ng

te l a h

yang

Indones i a

Trad i ng

Panda

yang

ban tahan

Panda Trad i n g

untuk se l u r u hnya ; 2. Menya takan

In do ne si a


Dan

ten t ang

Kepa i l i t a n

ep ub l

Penundaan Kewaj i b a n Pembayaran Utang ; Terban t ah

Kred i t u r

Yang

Daf t a r

Pas i co

gu

o leh

pa i l i t )

te l a h

Trad i ng

untuk

(PT . mi l ya r

sembi l a n

rup i a h )

membayar

Trad i ng

kerug i a n

dua ra t u s pu luh Gant i

R

kerug i a n

kepada

Rp 10 .279 . 290 . 5 14

pu luh

l ima

ra t u s

sembi l a n empat

rug i

mate r i i l

dua

be las

(dua

dua

sebesa r

ra t u s

ra t u s

Pu t .

pu luh

sembi l a n

pu luh dan

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

30 Hal .

Rp

tu j u h

l ima ra t u s empat be las rup i a h )


dengan

dar i :

sembi l a n

ng

seca ra

tu j u h

r i bu

ren t eng

maupun

Indones i a )

sebesa r

279 .290 . 514

gu

tanggung

gan t i

sebaga i

In

seca ra

yang

mencan tumkan

Indones i a

send i r i - send i r i

Panda

yang te r d i r i (i)

ah

Terban t ah

seca ra

se l u r u h

(sepu l u h

M

dan

Terban t ah

on

m

j um lah

15 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

Baru Turu t

dan

In d

Pembantah

ka

Terban t ah

Indus t r y

menyetu j u i

(da l am

ep

A ah

para

ba i k

I /PT .

perka r a

Ras i co

mengesahkan , Kred i t u r

Panda

bersama- sama,

ra t u s

PT.

da lam

yang d iaku i ;

7. Menghukum ya i t u

I/

Indus t r y

Pembantah /PT . kred i t u r

Pengawas

Terban t ah

untuk

menandatangan i d i ke l a u r k a n

Terban t ah

es

pa i l i t )

I / PT .

Turu t

da lam

si

Hakim

Turu t

ng

(da l am

Diaku i

ke


R

ah

Kepa i l i t a n

Indones i a

ne

Rasi co Indus t r y 6. Memer in t a h kan

Trad i ng

do

daf t a r

Panda

memasukkan

lik

ka

Pembantah /PT .

un tuk

ub

m



ik

h


Halaman 15

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (i i )

Gant i

rug i

immate r i i l

10.000 . 0 00 . 0 00 , -

A gu ng

se l u r u h

p ihak

un tuk

tunduk

te r hadap putusan da lam perka r a i n i ;

9. Menetapkan b iaya yang t imbu l

sebesa r

(sepu l u h

rup i a h ) ;

8. menghukum

In do ne si a


ak i ba t

tu r u t

Terban t ah

I / PT .

Ras i co

pa i l i t ) ;

Apab i l a

Pengad i l a n

berpendapa t

la i n ,

har t a

boede l

Indus t r y

(da l am

ik

ah

Atau

pa tuh

perka ra i n i

akan d ibaya r kan dan d ipe r h i t u n g kan dar i pa i l i t

mi l ya r

dan

dar i

Rp

mohon putusan

sesua i

ep ub l

dengan kead i l a n yang sead i l - ad i l n y a ( ex aequo et bono ) ;

m

Menimbang ,

ka

te r s ebu t

bahwa atas

guga tan

para Terban tah dan Turu t

bantahan

dar i

Pembantah

Terban t ah te l a h mengajukan

tanggapan yang pada pokoknya ada l ah sebaga i ber i k u t : Tanggapan Terban tah I dan Turu t

Mengena i Dasar Gugatan /Ban t ahan :

R

Pembantah /Pengguga t

menda l i l k a n

upaya

da l am

hukum

“guga t an / b an t a hannya ”

yang

d i l a k u kan

sebaga i

“guga t an / b an t a han ” ; Terban t ah

Nomor :

37

Tahun

menye lesa i k a n

perse l i s i h a n

perka r a

yang

In

ten t a ng

Pembayaran

hukum

“Hukum

ten t a ng

apakah hukum

ke ten t uan pasa l

2004

Kepa i l i t a n ) , ada lah :

kepada

“ban t ahan ” atau “pe rmohonan ” ;

Kewaj i b an

aca ra

Acara

te rmasuk

dengan Hukum Acara

yang

yang

pernya t aan

3 Undang-

Kepa i l i t a n

Utang

te r k a i t

ber l a ku

“Ha l - ha l

Perda t a

R

permohonan

Terban tah

ub

ah m

Turu t

Bahwa berdasa r kan pen j e l a s an Penundaan

ka

maupun

ke j e l a s a n

hukum acara yang akan ber l a ku ,

acara “guga t an ” , Undang

ah

member i kan

ep

A

konsekuans i

-

t i dak

lik

p ihak

te r s ebu t

do

Bahwa ha l

gu

-

( “Undang - Undang

d igunakan

proses

la i n ”

da lam

kepa i l i t a n

da l am

yang ber l a k u

pa i l i t

dan

mengad i l i

ada l ah bag i

te rmasuk

sama

perka ra mengena i

30 Hal .

yang

Pu t .

d i l a k u kan

ada lah

on


hukum

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

16 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

upaya

In d

seharusnya

gu

Maka

ng

M

pembatasan j angka waktu penye l e sa i a nnya ” ;

es

Bahwa

ng

-

Tidak Je l a s ( Obscuu r L ibe l s )

si

A. Gugatan /Ban t ahan

ne

ah

I.

Terban t ah I :


ik

h


Halaman 16

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

menga jukan

ban tahan ;

permohonan dan bukan

Bahwa da lam “guga t an / b an t a hannya ” ,

A gu ng

-

send i r i

menda l i l k a n

untuk

melakukan

t i dak

pernah

t im Kura t o r

In do ne si a


kena l

dan /a t a u

i t i kad

ba i k

d ia j u k an ,

ah

dengan

un tuk mendapat pen je l a s an ten t a ng baga imana

atas

dengan

namun

berkonsu l t a s i

ke t i d a k j e l a s a n

Terban t ah

cara

dar i

memutuskan

member i

hukum

un tuk

tanggapan

dan

yang

menyi kap i n ya

atau

pen je l a s an

yang te l a h d i l a k s anakan ;

ep ub l

ten t a ng proses kepa i l i t a n

B. Pokok

m

upaya

ik

Bahwa

yang d i t u n j u k

pemberesan ,

cara - cara mengajukan hak- haknya ;

-

atau

Pengguga t / Pemban tah

dengan Kura to r

pengurusan

dengan

guga tan

“Guga tan /Ban t a han ”

ada lah

-

Bahwa i n t i

dar i

ada lah

ke i ng i n annya

ah

Kred i t o r

dan

“guga t an / b an t a han ” agar

tag i h annya

R

ka

mengena i Penga juan Tag ihan Pengguga t / Pemban tah

dapa t

tu r u t

d i t e r i ma

d ibaya r

sebaga i

dar i

has i l

har t a

mengacu

pa i l i t ,

kepada

gu mengatu r

ha l

maka tun t u t a n

ke ten t u an

kepada ke ten t u an pasa l

ada lah

pasa l

3

pemenuhan te r sebu t

mela i n kan

te r s ebu t

hanya

dapa t

d ia j u k an

“Guga tan /Ban t a hannya ” 127

pada

Undang- Undang

Pengguga t /Pemban tah

mendasar - kan

d i l a k u kan

upaya Bahwa

Undang Kred i t o r

ke ten t u an yang

da lam ke ten t uan

Kepa i l i t a n ,

da lam rapa t

ada lah

yang

gu

d imaksud

pasa l

d i l a k u kan


Undang- Undang

“da l am

127 aya t

ban tahan

yang

ha l

(1 )

30 Hal .

Pu t .

ada

Undang-

d i sampa i kan

bukan ban tahan


mela l u i

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

17 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

127

pencocokan p iu t a ng ,

ng

seper t i

pasa l

sebaga i

on

Kepa i l i t a n ;

yang

In d

dar i

hukum

ep

pe laksanaan ban tahan ”

ub

Bahwa da lam “guga t an /Ban t ahannya ” ,

R

m ka

mendasarkan

lik

pasa l

Kepa i l i t a n ;

ah

yang

dengan

In

A ah

C. Pengguga t / Pemban tah ke ten t u an

M

mengacu

27 Undang- Undang Kepa i l i t a n

mendaf t a r k a nnya untuk d i cocokkan ;

-

t i dak

es

dar i

yang d i t u n t u t

ne

hak

mate r i

do

Bahwa j i k a

ng

-

si

pemberesan atas har t a pa i l i t ;


ik

h


Halaman 17

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Maje l i s -

Hak im yang memer i k sa perka ra ;

Bahwa “ban t ah - membantah ” 127 aya t

(1 )

A gu ng

pasa l

dan para Kred i t o r

yang d imaksud da lam ke ten t u an

ada lah

di

yang te l a h

an ta r a

Kura t o r ,

mendaf t a r k an

kepada Kura t o r ;

-

Bahwa Kred i t o r

yang

te l a h

d ibuk t i k a n

keberadaannya

di

“Da f t a r

Sementa ra

Diaku i ”

ataupun

“Da f t a r

Sementa ra

Diaku i ”

ataupun

“Da f t a r

“Da f t a r

tag i h an

t idak

Piu t a ng yang Sementa ra

dapa t

Piu t ang

yang

Piu t a ng

yang

te r d a f t a r

Diaku i ”

yang

Piu t a ng

ik


ep ub l

ah

Bahwa

Debi t o r

tag i h annya

mendaf t a r k a n

Diban t ah ” ;

-

In do ne si a


ba i k

di

ataupun “Da f t a r

demik i a n

kepada

Kura t o r ,

p ihak

yang

procedu re )

dan un tuk

dapa t atas

ng

Kura t o r ; Bahwa

un tuk

kapas i t a s

itu

gu

itu

t idak

upaya

p iu t a ng

t i dak

penye l e sa i a n

pasa l

127

te r k a i t

In

pengurusan

dengan

Pengad i l a n

proses

sebaga i Kura t o r

tag i h an ,

berdasa r kan /Pembata l a n

te r t a n gga l

7

Ju l i

ada lah : a. Michae l

MI

Pohan

SH, dan

30 Hal .

Pu t .

Haika l ,

on

b. Royand i

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A


Nomor :

Jk t . P s t .

ng gu

penda f t a r a n

Niaga

R

Bahwa d i t u n j u k

M

pemberesan ,

d inya t a kan pa i l i t

ep

2010 ;

18 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

dan/a t a u

te l a h melaksanakan ha l - ha l sebaga i ber i k u t :

Perdamaian / 2010 /PN .N i aga .

ka

Yang

In d

m

proses

Bahwa PT. Rasi co Indus t r y putusan

ah

Tag ihan

lik

bahwa mengena i Tim Kura t o r

-

Penda f t a r a n

Undang-

Te lah Dise l engga rakan Oleh Tim Kura t o r . khususnya

-

Proses

ub

A ah

-

Mengena i

o leh

memi l i k i

Undang Kepa i l i t a n ; II .

( renvo i

d ibua t

upaya

ke ten t uan

sebaga i

hukum

yang

menga jukan

berdasa r kan

p iu t a ngnya

te rmasuk


untuk

perse l i s i h a n

mendaf t a r k a n

menga jukan

daf t a r

d i s impu l k an

es

-

t idak

R

ah


dapa t

si

dengan

ne

Bahwa

ka

-

do

m

Piu t ang yang Diban t ah ” ;


ik

h


Halaman 18

R ep ub

hk am


Bahwa Tim Kura t o r

SH. ,MH.

da lam rangka melaksanakan tugas

rangka i an

proses

pemberesan har t a pa i l i t Undang

9 Ju l i

tangga l

14

Kepa i l i t a n Sate l i t

m

ka

Pene tapan

2010

te l a h

Kred i t o r

T- 3) .

Tim Kura t o r

mengumumkan

Tim

ba tas

akh i r

R

ng

(Buk t i

Kura t o r

te r s ebu t

yang

da lam

penga j uan

d iumumkan

Kred i t o r

ah

da f t a r ca ta t a n

yang

t r a n spa r an

o leh

Tim

Diaku i

Piu t ang

yang

tag i h annya

ten t ang s i f a t

m

menyed ia kannya

di

sebaga imana d ia t u r

Sementa ra

Tim

Tim

Kura t o r

da lam

(Buk t i

(Buk t i

ba i k

kepada

d ida f t a r k a n ,

Diban t ah

Kura t o r ,

i t i kad

menge lompokannya

Yang

Pajak

25 Agus tus 2010 ;

dengan

te l a h

pada

In

Piu t ang

Ber i t a

tag i h an

daf t a r

T- 4)

T- 5) ,

lik

seca ra

pu la

d i t e n t u k an

masing - masing (Buk t i Kepan i t e r a an

ub

A

tag i h an

T- 2) dan

te l a h

Kura t o r ;

4. Atas

pada

pu tusan

dan Rapat Ver i f i k a s i

mengajukan /menda f t a r k a n

gu

Jk t . P s t . ,

hak im Pengawas te r sebu t

11 Agus tus 2010 ,

beberapa

Pengawas

Per t ama d i se l e n gga r a kan pada tangga l

2010 ,

j adwa l

Undang-

2010 /PN.

dan Pencocokan Piu t ang pada tangga l 3. Atas

(4 )

Hakim

T- 1) ,

pengumuman

2. Dalam Penetapan

tangga l

aya t

Perdama ian /

News (Buk t i

Ju l i

15

d i har i a n Media Indones i a

Negara ;

ah

dan

2010 (Buk t i

Ju l i

mendaf t a r k an

28

pasa l

ep ub l

ah

ke ten t u an

02/Pembata l a n

tangga l

Rapat

sebaga i ber i k u t :

Kepa i l i t a n

Nomor :

dan /a t a u

si

1. Berdasa r kan

pengurusan

te l a h

do

melakukan

ik

A gu ng

wewenangnya berdasa r kan Undang- Undang Kepa i l i t a n ,

dan

ne

-

In do ne si a


atau

member i T- 6) dan

Pengad i l a n

da lam ke ten t uan pasa l

117 ,

pasa l

5. bahwa

ah

d ibahas

kemudian seca ra

ep

ka

118 dan pasa l 119 Undang- Undang Kepa i l i t a n ; daf t a r - daf t a r

t r a n spa r an

p iu t a ng

pu l a

da lam

te r s ebu t rapa t - rapa t

dengan

ke ten t uan

pasa l

124

Undang- Undang

30 Hal .

Pu t .

on


No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

19 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

In d

gu

ng

Kepa i l i t a n ;

es

M

sesua i

R

pencocokan p iu t a ng yang d ip imp i n o leh Hakim Pengawas


ik

h


Halaman 19

R ep ub

hk am


Hakim

p iu t a ng

pencocokan

Pengawas

-

bahwa

seca ra

d i l a k sanakan dengan

(Buk t i

atas

Tim Kura t o r

ke ten t u an

pasa l

apa

te l a h

74

aya t

te l a h

d i l a po r k an

sesua i

(1 )

Mengaba i kan

proses

penga j uan

mendaf t a r k a n

tag i h an

adanya

yang

kepada

Tim Kura t o r

R

T- 8) ;

Bahwa

un tuk

dapa t

gu

ada l ah

ah

A

Menanggap i dengan

“su ra t

ba i k

o leh

kepada

16 Agustus

mener ima sura t

T- 9) akan haknya untuk tag i h annya

aya t (1 ) Undang- Undang

2

(dua ) p iu t a ng

har i

sebe l um

yang

akan

25 Agustus 2010 ;

pember i t a h uan

R

atas

d ibe r i k a n

te r t a n gga l

pencocokan

d i se l e ngga ra kan pada tangga l Bahwa

133

ep

rapa t

Kura to r

menginga t kan

sura t

dengan

Kura t o r ,

Tim

menga jukan /menda f t a r k a n

sampai

d iadakannya

kewa j i b a n

kepada

te r s ebu t ,

Pengguga t / Pemban tah ) (Buk t i

Kepa i l i t a n

tag i h an )

“Pe r i n g a t a n ” ;

segera

berdasa r kan ke ten t uan pasa l

ka

tag i h an

pada

per i n ga t a n

penda f t a r a n

yang sama Tim Kura t o r

dapa t

Kura t o r

tag i h annya ,

per i n ga t a n ”

i t i kad

masih

ah

su ra t

mendaf t a r k a n member i kan

har i

(d i t e r i ma

d i t e r i ma

Pengguga t / Pemban tah mela l u i dar i

m

(bukan

sampa i

baru pada sura t

116 Agustus 2010) menyampaikan sura t

2010 (pada

M

jus t r u

tangga l

(Buk t i

2010

Tim Kura t o r

13

bukannya j u s t r u

-

o leh

yang

penga j uan

te r t a n gga l

kred i t o r

-

kesempatan

11 Agus tus 2010 ,

ng

ah

-

pembukaan

Agus tus

al i h -


d i se l e n gga r a kan

dengan tangga l

Hak

In

ka

mengetahu i

tag i h annya ,

tag i h an ,

ub

m

al i h

ep ub l

Bahwa da lam rangka i a n

Send i r i

ik

Telah

Menag ihnya . -

Undang- Undang

lik

ah


Daf t a r

yang

Kepa i l i t a n ;

II I .

proses

menandatanga i

T- 7) ;

kese l u r u han

o leh

menyetu j u i

dengan

Piu t ang yang Diaku i

Undang- Undang

Tim Kura to r ,

dan

rekonmendas i


yang te t a p

30 Hal .

Pu t .

on


No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

20 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

In d

gu

ng

t i d a k menggunakan haknya untuk mendaf t a r k a n tag i h an ;

es

Kepa i l i t a n ,

ke ten t u an

si

berdasa r kan

d i j a l a n k an o leh

ne

Kura t o r

A gu ng

Tim

proses yang te l a h

do

6. bahwa atas sega l a

In do ne si a



ik

h


Halaman 20

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia -

Bahwa se l a i n

itu

rapa t - rapa t


pencocokan

p iu t a ng ,

In do ne si a


j uga

namun

menghad i r i

te t a p

t idak

perha t i a n

perka r a

dar i

in i ,

menggunakan d i sed i a kan

bahwa

hak

o leh

Undang- Undang

Tim Kura t o r Kepa i l i t a n ,

menun jukkan rangka i a n

m

Tim

proses

Kura t o r

di

-

Bahwa te r dapa t putusan

d ia t u r

da lam

bawah

“ leb i h

Pengguga t / Pemban tah s i kap

t idak

menghormat i

yang d i se l e n gga r a kan

pengawasan

yang

te r ho rma t

dan pene tapan - pene tapan

dar i

Pengad i l a n

bersed i a

mengiku t i

dan d ia t u r

ng

un tuk

p ihak - p ihak

prosedu r

yang

berpendapa t

t i dak

member i k an

te r t e n t u

yang

ke i s t i mewaan t idak

mengahrga i

d i sepaka t i

da lam

rapa t - rapa t

t i dak

masih

ka

Kred i t o r untuk

te r s ebu t

mendaf t a r k a n Hal i n i

te r sebu t

mengetahu i

te l a h

pencocokan

tag i h annya

da lam

guna menun jukkan i t i k a d

seka l i g u s

apakah

d i l a k u kan

te l a h

maka te r hadap

d i l a k u kan

ub

dar i

in i .

l ag i

ep

m

proses kepa i l i t a n

p iu t a ngnya

PKPU sebe l umnya ,

per l u

mereka

mungk in

hak im Pengawas,

lik

da lam proses

sepan j ang

Kura t o r

yang

o leh

do

yang d ip imp i n

In

gu A ah

pencocokan p iu t a ng

cara

bag i

te r hadap

pembayaran

PKPU

Tim

p iu t a ng te l a h

di t un j u k

gu

ng

yang

II


o leh

30 Hal .

sa l ah

sa tu

Pengad i l a n

Pu t .

Tim Kura t o r Niaga

pada

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

21 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

ada lah

on

1. Bahwa Terban t ah

In d

R

Tanggapan Terban tah I I

es

ber l a ng sung dua tahun sebe l umnya ;

M

ah

te l a h

Kred i t o r - Kred i t o r

kepada

jus t r u

Bahwa sebaga imana

p iu t a ngnya

te l a h

ada l ah t i n d a kan yang

prosedu r yang ber l a ku ;

d i cocokan

Niaga

da lam Undang- Undang Kepa i l i t a n ,

Tim Kura t o r

b i j a k sana

ba i k

Ibu

yang menghormat i

untuk i t u

bag i

o leh

la i n

d i t e n t u k an

-

suka ”

kred i t o r - kred i t o r

dengan

ah

sebaga imana

dan

kepa i l i t a n

R

ka

Hakim Pengawas;

te l a h

mela i n kan

buruk

t i dak

yang

t i n da kan

i t i kad

memer i k sa

tag i h an

upaya hukum i n i ;

rangka i a n

yang


ep ub l

ah

Bahwa

hak im

mendaf t a r k a n

menge ja r n ya mela l u i

-

Maje l i s

si

Mohon

ne

-

ik

A gu ng

menyampaikan n ia t n ya un tuk mendaf t a r k a n tag i h an ;


ik

h


Halaman 21

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengad i l a n

Neger i

Pembata l a n 2. Bahwa Tim

Nomor :

02 /

Perdamaian / 2010 /PN .N i aga . J k t . P s t ,

pada

7 Ju l i

A gu ng

tangga l

2010 (Buk t i

da lam

rangka

Kura t o r

sesua i

Pusat

T2- 1) ;

menja l a n kan

atau

ke ten t u an

ten t ang

Jaka r t a

In do ne si a


d i sebu t

tugasnya

j uga

se l a ku

Terban t ah

II,

Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Kepa i l i t a n

dan

Penundaan

Kewaj i b an

j angka waktu pa l i n g

tangga l

putusan

dan

Hak im

Negara

m

sura t

Repub l i k

mengena i

ka

Pengawas,

kabar

l amba t

pernya t aan

i kh t i s a r

har i

se te l a h

d i t e r i ma

o leh

Kura t o r

da lam

Ber i t a

pa i l i t

Kura t o r

Indones i a

har i a n

5 ( l i ma )

ik

“Da l am

mengumumkan

dan

pa l i n g

ep ub l

ah

Pembayaran Utang , da lam pasa l 5 aya t (4 ) ;

yang d i t e t a p kan

pu tusan

o leh

pernya t aan

sed i k i t

2

(dua )

Hak im Pengawas,

pa i l i t

yang memuat

nama Hak im Pengawas;

c) .

nama, a lamat dan peke r j a a n Kura t o r ;

d) .

nama,

sementa r a , e) .

dan peke r j a an

apab i l a

tempat

dan

anggo ta

te l a h d i t u n j u k ,

waktu

pan i t i a

Kred i t o r

dan

penye l engga raan

rapa t

ah

pa i l i t )

para kred i t u r n y a

ya i t u

sampai

2010

yang

kami

ya i t u

Media Indones i a

dengan har i

M

Tim

Pusa t ,

Kura t o r ,

had i r ,

gu

ng

Debi t u r

Pusa t ,

Ja l an

mendaf t a r k an

para

30 Hal .

kabar .

Gajah

Kami

kami Tim

per t ama yang

Kred i t u r

Pu t .

mada No.

17,

o leh Hak im Pengawas,

namun da lam rapa t


nas i ona l


yang d ihad i r i

dan

kaba r

Kred i t u r

yang

seha rusnya

te r s ebu t

Debi t u r

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

22 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

sura t

rapa t

ep

Jaka r t a

Jaka r t a

11 Agus tus

dengan apa yang te l a h

Pengad i l a n

R

ah

Neger i

di

sura t

ub

m ka

d i l a k s anakan

(da l am

T2- 2) ;

har i a n

melaksanakan

Indus t r y

News ser t a

Negara RI (Buk t i

3. Bahwa kemudian sesua i

penga j uan

Rabu tangga l

dan Sate l i t

umumkan da lam dua

akh i r

PT. Rasi co

umumkan da lam dua

j uga da lam Ber i t a

Kura t o r

ba tas

do

bag i

mencantumkan

on

A

tag i h an

j uga

In d

kami

In

Ser t a

lik

gu

Kred i t o r ” ;

per t ama

es

a lama t

si

b) .

ne

nama, a lama t dan peke r j a an Debi t u r ;

R

a) .

ng

ah

ha l - ha l sebaga i ber i k u t :


ik

h


Halaman 22

R ep ub

hk am


Indus t r y

28 Ju l i

4. Bahwa Tim Kura t o r tag i h an

yang

te r c an t um

mas

Sate l i t

News,

sura t

te r c a t a t

Kred i t u r

ah

da lam

j uga

ka

Tim

t im

Kura t o r

Kura to r

R

Pembantah

dengan

waktu

Agus tus

2010 ,

yang

6. Bahwa kemudian pada har i

Media

melaksanakan rapa t Mada

No.

Hak im

17

Pengawas ,

ver i f i k a s i

Tim

kami ,

Rabu,

Rabu, tangga l dan

Indones i a

Jaka r t a

sege ra namun yang ba tas

tangga l

menggunakan

tempa t

Neger i

dan sura t

kami ya i t u

j uga

hak

25 Agustus

waktu

yang

dua har i a n

dan

di

Jaka r t a

ep

ka

pada Pengad i l a n

dar i

d i t e n t u k an

da lam pengumuman i k l a n

ya i t u

II,

mela l u i

har i

ub

media

dengan

T2- 4) ;

lik

sesua i

d i t e n t u k an ,

ah

ya i t u

t i dak

Pembantah

agar

tag i h annya . 2010

m

tag i h an

Ras i co

In

gu ah

A

11

penga j uan

PT.

kepada

te r c an t um da lam pengumuman i k l a n akh i r

tag i h annya

Debi t u r n ya

Kura t o r

tag i h an

batas

te rmasuk

hak

d ibe r i t a h u kan ,

mengajukan

para

Terban t ah

kepada

t im

mela l u i

(Buk t i

atau

sebaga i

sudah

ng

te r c a t a t

dan

te t a p i

menag ih

kami

Indones i a

mengajukan

merupakan

untuk

kewa j i b a n

dua

resmi

kami te r s ebu t

tag i h an / p i u t a n g , Kred i t u r

di

tag i h an

pa i l i t )

yang

kepada

ep ub l

se l a ku

(da l am

5. Bahwa

ah

seca ra

segera

penga j uan

kami

member i t a h u kan

mengaba i kannya sura t

sampa i

Media

pada

seper t i ,

ik lan

Kura t o r

agar

kami

Indus t r y

m

ya i t u

Rapat

T2- 3) ;

akh i r

be lum menga jukan

Pembantah

kepada

pengumuman

Tim

yang

2010 (Buk t i

d i t e t a p kan

media

Hadi r

(da l am pa i l i t )

sebe l um ba tas

te l a h

har i a n

Daf t a r

si

PT. Rasi co

Rabu tangga l

A gu ng

har i

dengan

ne

Kred i t u r

sesua i

do

had i r

ik

t idak

In do ne si a


mas

Sate l i t

News

Pengad i l a n

Niaga

Pusa t ,

Pusa t ,

yang

Kura to r

dan

Ja l an Gajah

d ihad i r i para

o leh

Kred i t u r ,

gu


Kura t o r ,

30 Hal .

Pu t .

untuk

yang

d iaku i

mereka sebaga i

es

t im

buk t i - buk t i

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

23 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

dengan

on

kepada

ng

a jukan

sesua i

In d

M

Kred i t u r

R

un tuk menentukan berapa sesungguhnya p iu t a ng para


ik

h


Halaman 23

R ep ub

hk am


karena

Rasi co

Indus t r y

ver i f i k a s i

pada

di l an j u t k an

pada

A gu ng

maka

PT.

September 2010 . (Buk t i

7. Bahwa

kemudian

mengajukan

sampai

d i t e n t u k an mela l u i

ah

Kura t o r .

m

Indus t r y

kami

Pembantah

(Da l am

se l a ku

ber i t a h u kan

Para

te l a h

Pembantah

se l aku

Kura t o r

Pai l i t ) ,

t im

kami kami

se l a ku

t i dak

yang

namun

t im

2

waktu

karena

t im

j uga

t idak

PT.

Ras i co

Kred i t u r

ep ub l

memasukkan

sudah

pember i t a h uan

Maka

tangga l

kami

batas

te r c a t a t ,

se l e sa i ,

Pembantah

kepada

walaupun

mengaba i kan

Para

Pai l i t ) ,

be lum

kamis ,

T2- 5) ;

dengan

su ra t

itu

har i

karena

tag i h an

Kura t o r ,

har i

(Da l am

ik

Kred i t u r

In do ne si a


d ianggap

t i dak

ka

menggunakan hak tag i h annya . Tanggapan Turu t Terban t ah I I

dan I I :

A. Gugatan Pembantah Obscuur L ibe l . se l u r u h

te l a h

d iaku i

ha l - ha l

daf t a r

Kred i t u r

yang Diaku i

Terban t ah

Pembantah

te r hadap

Tim

Kura t o r

dengan

reg i s t e r

ban tahan

Pembantah

o leh

kabur

karena

t i dak

d ia t u r

maupun

da lam

No.

Pembantah

da lam

Hukum

guga tan hukum Acara

dengan a lasan sebaga i ber i k u t :

ep

Kepa i l i t a n

d ia j u k an

je l a s /

Perda t a

perka ra

la i n - la i n /

ub

t i dak

PT

yang d i ke l u a r k a n

guga tan

te r s ebu t Acara

da l am Kepa i l i t a n

lik

A ah

tegas

Turu t


02/Pa i l i t

m

seca ra

do

bantahan

gu

guga tan

2010 /PN.N i aga . J k t . P s t ,

Bahwa da l am guga tan bantahan Pembantah No. Ref :

R

d ia j u k an o leh kuasa

hukumnya Andre I smangun ,

Advoka t dan Pengaca ra dar i hadapan

gu

ng

CO ke

Pengad i l a n


30 Hal .

SH.

Kanto r Hukum I smangun & Niaga

Pu t .

pada

Pengad i l a n

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

24 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

11 November 2010

es

Panda /1001 / 2010 tangga l

on

0215 /X I /

In d

ka

o leh

Pembantah

& III ;

o leh

ah

yang

kebenarannya

Rasi co Indus t r y

M

guga tan

2. Bahwa

2.1 .

menolak dengan

In

II

da l i l - da l i l

mengena i

ng

kecua l i

& II I

si

tegas

II

ne

Terban t ah

R

ah

1. Bahwa Turu t


ik

h


Halaman 24

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Neger i

Jaka r t a

Pusa t ,

In do ne si a


dengan Regi s t e r

Perka ra

02/ guga tan l a i n - l a i n / 2 0 10 /PN .N i aga . J k t . P s t ,

A gu ng

menggabungkan berbeda

2 (dua )

ya i t u

anta r a

keda l am sura t mate r i

2.2 .

pokok

mate r i

guga tan

Pembantah

Bahwa berdasa r kan po in t dan

penger t i a n

yang

Pembantah

mempunya i

berbeda

ada l ah

te r t u l i s

memuat

yang

perka r a

yang d ibua t

a lasan

dan

m

d ia j u k an dan d i t a nda t a ngan i

ka

kuasanya

yang

sebaga i

ik

sua tu

ep ub l

ah

Gugatan ada l ah

sah

dasa r

seca ra guga tan

o leh Pengguga t

di t u j u kan

sebaga imana yang d ia t u r

pokok

maka anta r a

ber i k u t :

-

bantahan

2.1 d i atas ,

ban tahan

hukum

yang

dengan menyebu tkan

guga tan ban tahan a quo;

guga tan

te l a h

perka ra

dengan

No.

ke

da lam pasa l

atau

Pengad i l a n 142 aya t

(1 )

R.Bg dan 118 aya t (1 ) HIR;

p ihak

d imana

putusan

kepen t i n g an

gu

yang

harus

II I

putusan

pengad i l a n

te r s ebu t

te l a h

merug i kan

III ,

seh i ngga

ada l ah

d ipenuh i

da lam pasa l

Pembantah

maka

Nomor :

sura t

da lam

Kepa i l i t a n perka r a

permohonan

perka r a

pasa l

ah

ka rena

karena da lam Undang- Undang hanya mengena i penya taan

permohonan pa i l i t 3 (1 ) , 14 ,

(1 ) ,

d ia t u r

4 (1 ) ,

8, pasa l

R

pasa l

Pai l i t .

te r s ebu t

pasa l

pasa l 7, pasa l

M

la i n -

je l a s

Undang- Undang

ub

d i kena l

(6 )

ban tahan

Gugatan

t idak

ep

ka

m

t i dak

bantahan ,

guga tan

02 /Pa i l i t .

l a i n / 2 0 10 /PN .N i aga . J k t . P s t ,

fo rm i l

195 aya t

lik

A ah

demik i a n

sya ra t

perka r a

HIR dan pasa l 206 aya t (6 ) RBg; Dengan

da lam perka ra

sebaga i

da l am

sebaga imana yang d ia t u r

2.3 .

atas

sua tu

p ihak

ban tahan p ihak

III

ne

ng

adanya /d i k e l u a r k a nnya

ke

pasa l

9, pasa l

pasa l

15

(1 ) ,

Bahwa

da l am ke ten t u an 5,

pasa l

6 (1 ) ,

10, pasa l

11 (1 ) ,

pasa l

16

(2 ) ,

Pu t .

on

30 Hal .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A


In d

gu

ng

Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 ten t a ng Kepa i l i t a n

25 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

si

o leh

per l awanan yang

do

d ia j u k an

sua tu

es

ada lah

In

Sedangkan ban tahan

R

ah

-


ik

h


Halaman 25

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Penundaan

berdasa r kan

yang d iaku i

Indus t r y


B. Gugatan

PT.

11 November

Panda

Trad i n g

ka

m


o leh Tim

Indones i a

d iwak i l i

guga tan

ban tahan

da lam kepa i l i t a n

Oleh

Di reks i

te r hadap

daf t a r

PT. Rasi co Indus t r y

yang d i ke l u a r k a n o leh Tim Kura t o r ,

Nomor :

02 /Pa i l i t ,

Jk t . P s t ,

yang d ia j u kan

Cacat

ik

yang d iaku i

Rasi co

Gugatan Bantahan Pembantah

2010 Tidak

sura t

PT.

ep ub l

ah

Kred i t u r

da l am

maka

daf t a r

yang d i ke l u a r k a n

Perse roan .

Bahwa d i

atas

da lam Kepa i l i t a n

Hukum Karena Di Dalam Sura t

Utang ,

te r h adap

ada l ah kabur ;

Bantahan

Tangga l

di

Pembantah

Kred i t u r Kura t o r

Pembayaran

ke ten t uan - ke ten t u an

ban tahan

A gu ng

guga tan

Kewaj i b a n

In do ne si a


guga tan

perka ra

l a i n - l a i n / 2 0 10 /PN .N i aga ,

o leh kuasa hukum Pembantah ada l ah

caca t hukum dengan a lasan sebaga i ber i k u t : guga tan ban tahan pembantah te r t a n gga l

Ja l an

di

sebaga i Pembantah ) ; da l am guga tan

Pengad i l a n

Niaga

Maje l i s

Pengad i l a n

te r n ya t a

guga tan

Neger i

d iwak i l i Trad i n g

Indones i a ,

o leh

gu

ng

Di re ks i


30 Hal .

karena

Pu t .

si

kehadapan

Neger i

Jaka r t a

Pusa t , dar i

t i dak

PT.

da lam

Niaga bahwa

Pembantah ,

Perse roan

yang untuk

Pengad i l a n

Panda

anggaran

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

26 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

quo

Jaka r t a

ban tahan

o leh

a

Hak im

R

pada

perha t i a n

Indones i a

perse roan

Pengad i l a n

ep

3. Mohon

dasar

ban tahan

pada

t i dak

yang berwenang yang

lik

guga tan

Pisangan Baru ,

Pembantah ,

Panda Trad i ng

angga ran

Pusat te r s ebu t ;

ka

ban tahan

ub

sesua i

PT.

Indones i a ,

Pembantah (se l a n j u t n y a

ada / menyebu t kan s iapa Di reks i mewaki l i

yang d i r i k a n

Repub l i k No. 21 ,

d i sebu t

menga jukan

ah

Ar j u na

Timur 13110 se l a ku

sah

M

Negara

j a ka r t a

2. Bahwa d i

te r ba t a s

Trad i ng

ne

bera l ama t

Panda

on

hukum

dapa t

m

perse roan

berdasa r kan

gu A ah

sua tu

PT.

In d

Indones i a ,

bahwa,

Pembantah

do

menyebu t kan

ng

hanya

2010 pada ha laman 1 kuasa

In

11 November

es

R

ah

1. Bahwa sura t


ik

h


Halaman 26

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perse roan

dar i

kewenangan dar i

Di re ks i

A gu ng

perse r oan ba i k maka dengan mewaki l i yang

t i dak

da lam

adanya

sura t o leh

Pembantah te r s ebu t dengan

ten t a ng

un tuk

te r s ebu t

ber t i n d a k

keda l am maupun d i

d ia j u kan

sesua i

pembantah

l ua r

Di re ks i

guga tan kuasa

Undang- Undang

No.

Terba t a s

m

ka

Pembantah

guga tan

Tahun

2007

aya t

(1 )

98

je l a s l ah

t i dak

maka

kuasa

bahwa guga tan

mewaki l i

hukum

Advoka t dan Pengaca ra dar i

o leh

Di re ks i

Indones i a

Andre

dengan

I smangun ,

SH,

Kanto r Hukum I smangun &

R

ah

40

pasa l

Perse roan PT. Panda Trad i ng

CO te r sebu t

maka

Perse roan ba i k d i da lam maupun d i

Berdasa r kan ura i a n d i atas ,

demik i a n

Pembantah

ik

mewaki l i

Pengad i l a n ;

dar i

yang

ada lah caca t hukum karena t i d a k

Perse roan

ban tahan

pengad i l a n ,

Perse roan

hukumnya

ep ub l

ah

l ua r

mewaki l i

bantahan

berbuny i : Di re ks i

adanya

t i d a k dapa t mewaki l i

PT. Panda Trad i ng

si

dasa r

In do ne si a


C. PT. Panda Trad i ng Indoens i a Tidak Mempunya i Kwal i t a s da lam Mengajukan Gugatan bantahan a quo. mempunya i

Panda

Trad i n g

kwal i t a s

Indones i a

(Pembantah )

da lam menga jukan perka r a

(da l am

Michae l

yang MI

Pohan ,

In

PT.

Rasi co

dan

d i t a nda t a ngan i

te r t a n gga l

PT. Ras i co

ub


Atas

Indus t r y

SH & Royand i

Tim Kura t o r

Panda Trad i ng

Pen je l a san

d ibua t

SH. ,MH. Selaku PT.

ka

pa i l i t )

Kred i t u r

Haika l , Indus t r y

25 Agus tus 2010 bahwa

Indones i a

ep

m

o leh

Tag ihan

Sura t

lik

Penga j uan

ah

A

berdasa r kan

t idak

a quo dengan

a lasan :

1. Bahwa

Di

do

PT.

gu

Bahwa

ne

ng

Indones i a da lam menga jukan guga tan ban tahan a quo;

(Pembantah )

bukan

sebaga i Kred i t u r :

gu

ng

Kred i t u r


tangga l

melaksanakan

30 Hal .

28

Pu t .

Ju l i

rapa t - rapa t 2010

sampa i

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

27 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

pada

te l a h


es

Kura t o r

Indus t r y

on

M

maka

PT. Rasi co

R

Tim Kura t o r

se j a k d iumumkan pernya t aan o leh

In d

ah

2. Bahwa te r h i t u n g


ik

h


Halaman 27

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

pada

d i l a k sanakan

A gu ng

yang

Kred i t u r

Pengad i l a n Neger i 2.1 .

PT.

rapa t

tangga l

di

t idak

Niaga

pada

Indones i a

menyampaikan

Kura t o r ,

seca ra

sesua i

37

atau

tag i h annya / d i c o c o kan

ke te r angan - ke te r angan

buk t i - buk t i

ah

2010

Trad i ng

mendaf t a r k a n

Tahun

auten t i k

pasa l 2004

Penundaan

maupun

kepada Tim

27 Undang- Undang

ten t a ng

Kepa i l i t a n

Kewaj i b a n

ep ub l

dan

Agustus

Pusa t te r n ya t a :

Panda

(Pembantah )

No.

11

pencocokan

Pengad i l a n

Jaka r t a

d i se r t a i

akh i r

ik

utang

d i l a k s anakannya

In do ne si a


Pembayaran

m

Utang berbuny i :

ka

Selama

ber l a ngsungnya

mempero l eh yang

pemenuhan

di t u j u k kan

kepa i l i t a n

per i k a t a n

te r hadap

tun t u t a n

dar i

Debi t o r

un tuk

har t a

pa i l i t

Pai l i t ,

hanya

Trad i ng

t i dak

fak t a

p iu t a ng

Panda

l ima

ra t u s

rup i a h )

pu luh

dua pu l uh

dua

ju ta

sembi l a n

r ibu

pu l uh

hukum t i d a k

d i cocokkan

o leh

sembi l a n per l u

Tim

l ag i

Kura t o r ,

pasa l

133

aya t

(2 )

Undang-

Undang

Nomor .

37

Tahun

2004

ten t a ng

30 Hal .

Pu t .

Penundaan

Kewaj i b an

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A


dan

on

ng

Kepa i l i t a n

gu

Indones i a

sesua i

R

ah

untuk

t i ga

seca ra

maka

Rp 932 .829 . 579 , 0 0

tu j u h

ep

ra t u s

sebaga i

atas ,

Trad i ng

ub

m

de lapan

di

sebesa r ra t u s

t i dak

In d

ah

Berdasa r kan

(semb i l a n

M

tag i h annya

seca ra hukum;

(Pembantah )

maka

tag i h annya / t e l a h

hak

PT.

(Pembantah )

Pembantah

hak

keh i l a n gan

PT.

tag i h annya

hukum

menggunakan

2.3 .

28 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

Indones i a

menga jukan

seca ra

berakh i r

si

Panda

utang

es

pencocokan

ne

waktu

Kred i t u r

ka

dengan ba tas dan tenggang

do

Bahwa sampai

lik

A

gu

ng

2.2 .

In

R

ah

dapa t d ia j u k an dengan mendaf t a r k an untuk d i cocokan ;


ik

h


Halaman 28

R ep ub

hk am


In do ne si a


Pembayaran Utang berbuny i :

“P i u t a n g

yang d ia j u k an

se te l a h

l ewa t

j angka

waktu

A gu ng

yang d i t e n t u k an sebaga imana d imaksud pada aya t (1 ) , t i d a k d i cocokan ” ; 3. Bahwa

sesua i

pen j e l a s an

Undang- Undang Kepa i l i t a n Utang

dan

37

Tahun

Penundaan

berbuny i

yang

3

aya t

2004

Kewaj i b an

d imaksud

an ta r a l a i n :

Pembayaran

dengan

“ha l - ha l

Act i o

-

Per l awanan p ihak ke t i g a te r hadap peny i t a an atau ;

-

Perka ra

d imana

menjad i

sa tu

ik

Pau l i a na ;

Kred i t o r ,

atau

ep ub l

Debi t o r ,

p ihak

da lam

perka ra

(1 )

ten t ang

-

m

ah

la i n ”

No.

pasa l

Pengurus

yang

berka i t a n

ka

dengan har t a pa i l i t ; -

Termasuk

guga tan

menyebabkan

Kura t o r

perse r oan

te r hadap

Di re ks i

d inya t a kan

yang

pa i l i t

karena

mengad i l i

perka ra

Acara

Perda t a

da lam

la i n ”

ada l ah

ber l a ku

pernya t aan pa i l i t

sama

bag i

dengan

perka ra

te rmasuk mengena i

pembatasan j angka

je l as

Ras i co

Indus t r y

menga jukan

bukan

a quo;

Utang

ah

yang

Kred i t u r

d i l a k sanakan

M

rapa t

kred i t u r PT.

gu

ng

Kura t o r

Neger i

R

Pengad i l a n

tangga l

l a i n n ya

akh i r 11

Pusat ,

rapa t - rapa t

2010

Pengad i l a n

Jaka r t a

30 Hal .

Ju l i

rapa t

di

Ras i co


28

sampa i

Pencocokan

Agustus

2010

Niaga

pada

maupun rapa t -

yang

d i l a k s anakan

Indus t r y

(da l am

Pu t .

o leh

pa i l i t )

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

29 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

pada

Kred i t u r

yang dapa t

d i l a k u kan

tangga l

d i l a k s anakannya

Trad i n g

ban tahan

ub

ka

dengan

pada

waktu

ep

m

Kred i t u r

pada

sebaga i


guga tan

5. Selan j u t n y a

Panda

(1 )

on

PT.

(Pemban tah )

PT.

3 aya t

In d

Indones i a

bahwa

pasa l

In

atas ,

pen j e l a s an

lik

gu ah

A

di

Hukum

permohonan

waktu penye l e sa i a nn ya ; 4. Bahwa berdasa r kan

si

ber l a k u

“ha l - ha l

ng

te rmasuk

yang

es

acara

ne

Hukum

do

-

R

ah

ke l a l a i a n n ya atau kesa l a hannya ;


ik

h


Halaman 29

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama

Pengawas

te r n ya t a

te r hadap

tag i h an PT. Panda Trad i ng Indones i a Rp 932 .829 . 5 79 , 0 0

pu luh dua j u t a l ima

t i dak

te r hadap

kred i t u r

se l u r u h

atau

te r hadap te t a p

tag i h an

Kura t o r

yang d iaku i

kred i t u r

da lam

Nomor :

Perdamaian / 2010 /PN .N i a ga . J k t . P s t ,

Hak im

ep ub l

m

daf t a r

rup i a h )

ban tahan

d ia j u k an

Kepa i l i t a n

Pengad i l a n

t iga

Pengawas

Neger i

Pengad i l a n

Jaka r t a

Pusat ,

pada

sebe l umnya

t idak

pernah

menye lengga ra kan

te r l e b i h

dahu lu untuk mendamaikan te r h adap perse l i s i h a n Debi t u r ,

Kred i t u r

R

anta ra d i t e r i ma

atau

atau

Niaga

t i d a kn ya

maupun

tag i h an (Renvo i

s idang

Kura t o r

para

mengena i

Kred i t u r

Prosedu r ) ,

sesua i

ng

d ia j u k an kepada Kura t o r

melaksanakan

yang pasa l

ne

ah

atau

02/Pembata l a n

ka

yang

d ibua t

te r n ya t a

sembi l a n

menga jukan

Bahwa se te l a h d i sahkan

pu luh

prosedu r ) ;

perka r a

ah

tu j u h

pernah

( r envo i

ra t u s

de lapan ra t u s dua pu luh sembi l a n

ra t u s

per l awanan

(semb i l a n

si

r i bu

(Pembantah )

ik

A gu ng

sebesa r

127 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 ten t a ng Kepa i l i t a n dan Penundaan Kewaj i b a n Pembayaran Utang berbuny i :

memer in t a h kan

kedua

Neger i PT.

Jaka r t a

Panda Tra i d i n g

bahwa te r hadap


Neger i

gu

ng

ya i t u


Niaga

Pengad i l a n

kwal i t a s

dan I I I

untuk

t idak

guga tan

Jaka r t a

untuk

(PT .

mohon berkenan

pada

menyatakan

te r s ebu t

Pusat

panda

sebaga i

mempunya i

te l a h

bahwa

kwa l i t a s

Pengad i l a n mengambi l

pu tusan

30 Hal .

Pu t .

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

30 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

berkenan

Indones i a

R

Menimbang ,

p ihak

d i Pengad i l a n ;

mempunya i

Pengad i l a n

Pusa t

maka hak im

maka Pembantah

Terban t ah I I

Hak im

sebaga i Pembantah ;

putusan

t i dak

seh i ngga

Maje l i s

atas ,

ada

lik

agar

di

Indones i a )

Kred i t u r ,

m

kepada

ub

Trad i n g

ka

ke Pengad i l a n ,

menye lesa i k a n perse l i s i h a n te r s ebu t Bahwa fak t a - fak t a

seka l i p u n

es

d ia j u k an

p ihak

on

pengawas

te l a h

be lah

ep

ah

A

perse l i s i h a n

kedua

In d

mendamaikan

In

dapa t

do

ada ban tahan sedangkan Hakim Pengawas t i d a k

gu

Dalam ha l

ah



ik

h

M

Hak im

In do ne si a


Halaman 30

No.

02 /Pa i l i t

Januar i

l a i n - l a i n / 2 0 10 /PN .N i aga . J k t . P s t .

2010 yang amarnya sebaga i ber i k u t

A gu ng -

Menolak

tun t u t a n

prov i s i

:

dar i

Dalam Ekseps i :

Menya takan ekseps i I,

II ,

II I ,

dar i

IV

dan

Terban t ah I dan Turu t VI

t idak

dapa t

se l u r u hnya ;

se l u r uhnya ;

m

2. Menyatakan

ka

d iaku i

Terban t ah

untuk

ik

guga tan / b an t a han sah

Pembantah

dan mengika t

yang te l a h

d ibua t

Daf t a r

o leh

10

untuk

d i t e r i ma

ep ub l

ah

Dalam Pokok Perka ra : 1. Menolak

tangga l

Pembantah

se l u r u hnya ;

-

In do ne si a


Dalam Prov i s i :

untuk

Piu t ang

Tim Kura t o r

yang da lam

perka r a a quo;

R

ah

sebesa r

un tuk

(sa t u

membayar

ju t a

tu j u h

b iaya

ra t u s

perka ra

enam pu luh

si

3. Menghukum Pembantah Rp 1.766 . 000 , -

IV

te r hadapnya

sampai

dengan

o leh

Pemohon

te r n ya t a

dar i

Terban t ah

Turu t

pada tangga l

ak te

permohonan

PN.N iaga . J k t . P s t

Niaga

pada

yang

Niaga te r s ebu t

pada har i

Terban t ah

se te l a h I,

itu

Turu t

kemudian

18 Januar i kasas i

2011

Nomor :

02/Pa i l i t

o leh

Jaka r t a

Pan i t e r a Pusa t ,

yang memuat

Kepan i t e r a an

Pengad i l a n

j uga ;

o leh

para

memor i


di

d ia j u kan

kasas i

30 Hal .

Termohon

Kasas i / p a r a

19 Janua r i

2011 te l a h

kasas i

Pu t .

dar i

Pemohon

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

31 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

di

yang pada tangga l

ten t a ng

gu

d ibe r i t a h u

II

d i t e r i ma

R

Bahwa

dengan memor i itu

II ,

Nomor :

Neger i

Turu t

had i r

VI I I

yang d ibua t

ep

a lasan - a lasan

jo .

Pengad i l a n

permohonan mana d i se r t a i

III

Kasas i / Pemban tah ,

ub

Pengad i l a n

I,

Terban t ah

Terban t ah

5/Kas /Pa i l i t / 2 0 1 1 / PN .N i a ga . J k t . P s t . La in - l a i n / 2 0 10 /

Terban t ah

Pembantah ,

seca ra l i s a n

ng

ka

m

ah

permohonan kasas i sebaga imana

Turu t

tanpa had i r n y a

A

Terban t ah

dengan

2010 ,

es

pers i d angan ,

Janua r i

ne

sampai

10

d iucapkan

on

I

gu

Terban t ah

tangga l

te r s ebu t

do

pada

putusan

In d

ya i t u

bahwa pada saa t

In

Menimbang ,

lik

ng

enam r i b u rup i a h ) ;

ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 31

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia t i d a k d ia j u k an j awaban memor i kasas i

Bahwa se te l a h

Turu t

A gu ng

dan I I I / p a r a Januar i

itu

2011

o leh

Terban tah

te l a h

tangga l

Kasas i

I,

25

IV

menga jukan d ibe r i t a h u

kasas i

m

dengan

ka

cara itu

saksama,

Menimbang ,

dar i

19 Janua r i

V

t i dak

kepadanya

te l a h

kasas i

a

quo

kepada

bese r t a

p ihak

l awan

dan

dengan

waktu

maka o leh karena

fo rma l dapa t d i t e r i ma ;

a lasan - a lasan

Pembantah

Pemohon

2011 ;

da lam tenggang

te r s ebu t

dan

yang

da lam memor i

d ia j u k an

kasas i n ya

o leh

te r s ebu t

R

ah

19

Termohon

dar i

da lam undangundang ,

bahwa

Pemohon Kasas i /

IV

kasas i

d ibe r i t a h u kan

d ia j u k an

permohonan kasas i

I,

mesk ipun

permohonan

te l a h

yang d i t e n t u k an

kasas i

Turu t

ep ub l

ah

Kasas i / Pemban tah pada tangga l

a lasan - a lasannya

memor i

sedangkan

memor i

bahwa

II

yang pada tangga l

Terban t ah

memor i

ten t a ng

Menimbang ,

Termohon Kasas i

ten t a ng

2011 ,

V/Turu t

j awaban

III

;

dan d ia j u kan j awaban memor i kasas i

Januar i

dan

Turu t

II,

d ibe r i t a h u

Pemohon Kasas i / Pemban tah , pada

para

ik

Kasas i / Pemban tah ,

In do ne si a


Fact i

t idak

member i kan

per t imbangan

yang

cukup

( onvo l doende gemot i v ee r d ) .

cukup

A

yang

(Pembantah ) Judex Fact i

putusannya ,

( onvo l doende

Judex

Fac t i

t i d a k member i kan per t imbangan

gemot i v ee r d ) hanya ya i t u

ya i t u

dasa rnya berbeda

permohonan dengan

ya i t u : da lam da f t a r

M

menggant i

kred i t u r

perka ra

kerug i a n

yang d iaku i

ak i ba t

t i dak

(Pembantah ) da lam da f t a r

gu

ng

Kasas i

pokok

guga tan


30 Hal .

d imasukkannya kred i t u r

Pu t .

Kasas i ban tahan

(Pembantah )

dan memin ta

Kura t o r Pemohon

yang d iaku i ;

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

32 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

Pemohon

– Memasukkan Pemohon Kasas i

R

Pokok perka r a

prov i s i

permohonan

on

(Pembantah )

mendasarkan

In d

Pada

-

yang

d imaksud ;

dasa r

SEMA RI No. 4/2001

ub

prov i s i

fak t a - fak t a

soa l

lik

memer i k sa

da lam

Pasa l 180 aya t (1 ) HIR, Pasa l

ep

tanpa

karena

memper t imbangkan

53 RV dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 ser t a

ah

ka

m

ah

hukum permohonan prov i s i

do

Kasas i

da lam guga tan bantahan Pemohon

In

gu

Dalam permohonan prov i s i

es

Judex

ne

ng

Dalam Prov i s i :

si

pada pokoknya i a l a h :


ik

h


Halaman 32

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia -

Prov i s i

– Menghen t i k a n sementa r a t i n d akan Kura t o r

melakukan

pembag ian

har t a

pa i l i t

PT Rasi co

A gu ng

(Da l am Pai l i t ) ; Sehingga

t i dak

permohonan memahami

bera l a san

prov i s i

proses kepa i l i t a n

Judex

Pemohon

fak t a - fak t a

Fact i

Kasas i

PT Ras i co Indus t r y

menolak

(pemban tah )

apab i l a

(Da l am Pai l i t ) ;

Semarang

Kaidah Hukum:

m

Mahkamah

Agung

No.

151 /1969

Yogyaka r t a

menganggap

kepu tusan Pengad i l a n

ka

638 /S i p / 1 9 69

neger i

Jo

putusan

Pdt /PT

Smg

Jo

No. 49 /1964 Pdt .

ep ub l

putusan Pengad i l a n Neger i -

No.

ik

ah

Agung

Tingg i

Indus t r y

hukum da lam permasa l ahan - permasa l ahan

Mahkamah

Pengad i l a n

un tuk

utnuk

Y u r i s p r u d e n s i: Putusan

In do ne si a


per l u

un tuk

dan pengad i l a n

menin j a u t i ngg i

yang

kurang cukup d ipe r t i mbangkan ( onvo l doende gemot i v ee r d ) . tahun 1970 , Buku No. 4, ha l .

guga tan

ban tahan

per t imbangan - per t i mbangan atas

Pemohon Kasas i

ng

perka r a

da lam member i k an

(Pembantah )

t i dak

memper t imbangkan fak t a - fak t a seca ra seksama; F a k t a:

Perka ra

te r s ebu t ,

ah

A

tangga l

Kepa i l i t a n

te r h i t u n g 24 Jun i

2009 ,

Turu t

Terban t ah

Termohon Kasas i I ) / PT .

Rasi co Indus t r y

(Da l am Pai l i t )

m

"Pu t usan

di t un j uk

berdasa r kan

No.20 /Pa i l i t /

te r t a n gga l

7 Ju l i

2010

sa l ah

pa i l i t

ep

ka

ah

perka r a

dan t i d a k PT.

I

(Tu ru t

Perka ra

Kepa i l i t a n

2009 /PN.N i aga . J k t . P s t . "

sa tunya

Markus Pohan , SH. (Te rmohon Kasas i merupakan pu la

20/2009

d ipu t u s kan berada

ub

yang

te l a h

lik

da lam keadaan pa i l i t ; 2. Kura t o r

No.

do

Putusan

In

gu

1. Berdasa r kan

si

Judex Fac t i

R

ah

Dalam Pokok Perka ra :

525- 537) ;

ne

Yur i s p r u dens i

la i n

Ras i co

ada l ah

Michae l

I - Terban t ah I )

Kura to r Indus t r y

yang

yang sama da lam (Da l am

Pai l i t )

gu


30 Hal .

Pu t .

I - Terban t ah

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

33 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

SH. (Te rmohon Kasas i

on

Markus Pohan ,

ng

3. Michae l

In d

M

PN. Niaga . Jk t . P s t . " ;

es

R

berdasa r kan "Pu tusan No. 02 /Pembata l a n Perdamaian / 2 010 /


ik

h


Halaman 33

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia I)

da lam

Perka ra

No.

20 /Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .

Piu t ang

Niaga . J k t . P s t .

Daf t a r

A gu ng

Penje l a san

te r t a n gga l

20

Oktobe r

menje l a s kan

keabsahan

2009

yang

mengena i

tag i h an

Rp 932 ,829 , 579 . de lapan

Pemohon

Kasas i

(semb i l a n

ra t u s

ra t u s

In do ne si a


te l a h

d ida l amnya

(Pembantah ) t iga

dua

sebesa r

pu luh

dua j u t a

pu luh

sembi l a n r i b u l ima ra t u s tu j u h pu luh sembi l a n rup i a h ) ;

m

dan

pemberesan

20/Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .

Niaga . J k t . P s t . ,

Termohon Kasas i

dan CV. Berd i k a r i

Kasas i saa t

ka

pengurusan

III )

II)

menga jukan

itu

Perka ra

ik

proses

Andreas

ep ub l

ah

4. Dalam

Maje l i s

"Renvo i

Hakim

te l a h

(Tu ru t

(Tu ru t

Proedu r " ;

No.

Termohon

d imana

menge lua r kan

pada

Putusan

Renvo i Prosedu r Nomor 20/ Pai l i t / 2 0 0 9 / PN .N i a ga . J k t . P s t . dengan sa l ah sa tu per t imbangan d i sebu t k an n i l a i

ng

sembi l a n

t i ga

pu luh

r ibu

l ima

Rp

dua j u t a ra t u s

932 ,829 , 579 . -

de lapan ra t u s

tu j u h

pu luh

sembi l a n

rup i a h ) ;

Michae l

Markus

Pohan,

SH.

ada lah Kura t o r

I) da lam perka ra pa i l i t Pai l i t )

berdasa r kan

Putusan

No.

maka

kedudukan

(Pembantah )

sanga t

(Pembantah ) ;

proses

ng

awal

Kasas i

dan

Markus

I - Terban t ah

kedudukan

hukum

penye l e sa i a n

pa i l i t

I)

dar i

dapa t Pemohon

R

Kasas i

gu

Pai l i t )

Michae l

(Te rmohon a lamat

(Da l am

30 Hal .

Pu t .

Rasi co

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A


PT.

on

SH.

mengetahu i

ah

Indus t r y

dan

34 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

Kasas i

In d

ka

Ras i co

ub

PT.

d ipas t i k a n

6. Dalam

Pemohon

sebaga i

je l a s ; Pohan ,

hukum

ep

m

Kred i t u r

M

02 /Pembata l a n

Perdamaian / 2010 /PN .N i aga . Jk t . P s t .

I-

PT. Ras i co Indus t r y

lik

ah

A

(Da l am

Kasas i

do

gu

Terban t ah

(Te rmohon

In

5. Karena

dua

si

ra t u s

sebesa r

es

(semb i l a n pu luh

(Pembantah )

ne

Kasas i

R

ah

Pemohon

tag i h an


ik

h


Halaman 34

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Da l am

Putusan

Nomor :

02/Pembata l a n

A gu ng

Perdamaian / 2010 /PN .N i aga . Jk t . P s t . ,

Pemohon

Kasas i

(Pembantah )

mener ima

undangan

sura t

dan/a t a u

pember i t a h uan

apapun

Termohon

(pa ra

Terban t ah ) , rapa t -

se l a ku

para

kura t o r

(pa ra

Ras i co

Indus t r y

Kred i t u r

mela l u i

kuasanya

13 Agus tus 2010 ,

mengena i

R

mengi r imkan

ng

Kasas i Pemohon

(Da l am Kasas i

sura t

Per i n ga t a n

Kura t o r

Rasi co Indus t r y

Pai l i t )

PT. Ras i co Indus t r y

te l a h

Tim

Terban t ah )

(Da l am

Pemohon

un tuk

Kepada

PT.

(Da l am Pai l i t )

Panda

Atas Pengaba i an Hak PT.

ne

m

ka

maka

(Pembantah )

ah

Kasas i

hak- hak

(Pembantah ) sebaga i

te r t a n gga l

Termohon

PT.

mengaba i kan Pai l i t )

ik

kred i t u r .

t i n da kan

ben tuk

khususnya

ep ub l

ah

7. Atas

da lam

para

menghad i r i

rapa t ve r i f i k a s i

pernah

resmi

dar i

Kasas i

t i dak

Trad i ng

Indones i a Sebaga i Kred i t u r ; (Pembantah ) d iwak i l i

da lam

Rapat Termohon Kasas i

Indus t r y

tangga l 2010 ,

pada

Terban t ah

d idapa t kan

Rapat

Agustus

M

te l a h d ia j u k an pada tangga l Kasas i

gu

ng

9. Pemohon

I

te l a h

(Pembantah )


PN.

te r t a n gga l

25

member i kan arahan Pemohonan

26 Agustus 2010) ;

30 Hal .

d iwak i l i

Pu t .

o leh

kuasanya

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

35 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

Kred i t u r

dar i

permohonan per l awanan (Su ra t

R

Per l awanan

dar i

ep

ka

ah

menga jukan sura t

mela i n kan

Hak im.

Pengawas dan Termohon Kasas i untuk

atau

send i r i

Ver i f i k a s i 2010

undangan

on

Niaga ,

yang

karena

para

Ras i co

In d

i n f o rmas i

dar i

bukan

I /PT .

lik

Agustus

pember i t a h uan

m

Turu t

In

Kred i t u r

ub

ah

A

Ver i f i k a s i 25

o leh kuasanya had i r

do

gu

8. Pemohon Kasas i

si

berdasa r kan

Pai l i t )

es

Indus t r y

In do ne si a



ik

h


Halaman 35

R ep ub

hk am


2 September

2010 ,

Kasas i

A gu ng

Pemohon

tangga l

(Pembantah )

te t a p

PT.

t idak

d iaku i

sebaga i

Rasi co

atas

mengaba i kan fak t a

dan

hukum d imaksud d i

t idak

memper t imbangkan

keadaan- keadaan

yang

hak

perda t a

sa l ah

m

sa tu Kred i t u r Pasa I

ka

-


114

Kepa i l i t a n

Undang- Undang

Nomor

pa l i n g

l amba t

5 ( l i ma )

sebaga imana d imaksud da lam Pasa i te r s ebu t

ng

pene tapan d i ke t a hu i

kepada

gu

Tahun

2004

har i

se te l a h

113 waj i b

yang a lama tnya

su ra t

sed i k i t

dan

da lam 2 (dua )

sura t

da lam ku t i p an

d i l a k u kan

keduanya

mela l u i

sura t

Secara j e l a s

dan sura t

Judex Fac t i

kaba r har i a n )

ya i t u

ep

pasa l

yang “d i c i p t a k a n ” .

karena

per t imbangannya

da lam buk t i

(1 )

send i r i

“bahwa

ng

sebaga i


di

UU

Pu t .

ak i ba t

seca ra

je l as

Judex

Fact i

pers i d angan te l a h

Kred i t o r

30 Hal .

te r s ebu t in i

t idak

member i t a h ukan yang

d i ke t a hu i

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

36 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

tegas

Hal

bahwa Tim Kura t o r

Pembantah

gu

kepada

seca ra

R

ka

ah

M

te r p enuh i n ya

keadaan- keadaan

d ipe r o l e h

aya t

sementa ra

t i dak

menya takan

133

"kunc i "

on

Kepa i l i t a n , fak t a n ya

Pasa l

ub

m

hukumnya

harus

;

hanya memakai sa tu pasa l

da lam per t imbangan

bera r t i

In d

ah

ya i t u

d ia t a s

kaba r

In

"dan "

"

lik

A

ka ta

pene tapan

member i t a hu kan

sebaga imana d imaksud da lam Pasa l 15 aya t (4 ) . (ca t a t a n :

Tentang

Pembayaran Utang ( "UU

semua Kred i t o r

dengan

mengumumkannya pa l i n g har i a n

37

(ku t i p a n ) :

R

"Ku ra t o r

berbuny i

(Pembantah )


dan Penundaan Kewaj i b an

Kepa i l i t a n " )

ah

Pemohon Kasas i

ep ub l

sebaga i

dar i

"d i c i p t a k a n "

ik

ah

seh i ngga

mengh i l a n gkan

dar i

es

pernah

Kred i t u r

Indus t r y


Secara e las Judex Fac t i

namun s ta t u s

si

Kred i t u r

da lam

ne

Rapat

had i r

do

kembal i

In do ne si a



ik

h


Halaman 36

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a lamatnya

da l am

Niaga . J k t . P s t

seca ra

per t imbangan

A gu ng

akh i r

perka r a

No.

te r t u l i s… ”

Judex

Fact i

In do ne si a


20/Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .

walaupun

pada

bag i an

menyatakan

Tim

Kura t o r

te l a h melakukan pengumuman d i media ce tak ; Secara

je l as

t i n da kan

para

menutup i

Fac t i

Termohon

member i k an Kasas i

(pa ra

ke l a l a i a n n ya yang te l a h

merug i kan pasa l

Judex

bag i

114

Pemohon Kasas i

Kepa i l i t a n

pember i t a h uan

m

Judex

Fact i

je l a s

atas

merug i kan

seharusnya

sua tu

Fac t i

tegas

d i l a k u kan kedua -

mela l u i

melakukan

Pemohon

Judex

da lam

sura t

dan

(i)

kabar har i a n ;

t idak

( rech t s v i n d i n g )

ka

2 sura t

Karena

seca ra

ep ub l

pengumuman mela l u i

dan

ik

ah

(i)

Terban t ah )

(Pembantah ) .

Undang- Undang

ya i t u

atas

mencip t a kan keadaan yang

d i sya r a t k a n t i n d a kan pember i t a h uan per l u duanya

pembenaran

penemuan

keadaan

Kasas i

da lam

atau

si tuas i

(Pembantah )

perka r a

hukum

in i

yang

dan

sudah

melaksanakan


kurang memahami kompleks i t a s

Nomor :

seh i ngga dar i

m

sebe l umnya

Repub l i k

Indones i a

(MARI )

Mahkamah Agung

No.

564

per t imbangan

gu

pu tusan

PN. Niaga . J k t . P s t . , Judex

Fact i

t idak

pa i l i t

PT.

Ras i co

putusan

Mahkamah Agung

perka r a

kepa i l i t a n

Indones i a

te r t a n gga l

adanya

12

dua

mela l u i

adanya


PT.

putusan

Februa r i

perka r a

hubungan

2010

kepa i l i t a n

30 Hal .

Pu t .

hukum anta r a

dan

Pemohon

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

37 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

perka r a

yang sama yang sedang ber j a l a n ,

ng

M

membata l k an

(da l am

20/Pa i l i t / 2 0 0 9 / PN .N i a ga . J k t . P s t .

Repub l i k

K/Pd t . Sus / 2 009

da lam pokok perka r a

un tuk

ep

No.

R

ka

ah

perka r a

o leh

t i dak

permohonan

kese l u r u han

Indus t r y

memisahkan

dan beberapa

Rasi co Indus t r y ;

d idasa r kan

Rasi co

sebe l umnya .

perka r a

Indus t r y

memahami

Perdamaian / 2010 /

perka r a

memper t imbangkan

Pembata l a n

PT.

melepaskan /

02/Pembata l a n

te r p i s a h

ah

kepa i l i t a n

t i dak

in i ;

on

A

pa i l i t )

Fac t i

perka ra kepa i l i t a n

dan

In d

permasa l ahan

Judex

dar i

hukum da lam


ub

dasarnya

gu

Pada

menerapkan

In

perka r a kepa i l i t a n

da lam

si

ke l i r u

es

te l a h

lik

Fact i

ng

Judex

Dalam Menerapkan Hukum.

ne

B. Keke l i r u a n Judex Fac t i

do

R

ah

hukum berdasa r kan per i s t i w a hukum yang kongk r i t ;


ik

h


Halaman 37

(Pembantah )

pa i l i t ) ;

A gu ng

Judex

Pemohon Kasas i sta t u sn ya

Judex Fac t i

ke l i r u

hak- hak kred i t u r d inya t a kan

berbeda

?”

(ii )

dan

apab i l a

dar i

yang

a lasan

hi l ang ?’ ;

a lasan - a lasan

kasas i

Mahkamah Agung berpendapa t :

Fact i

kasas i

te r hadap has i l

pembukt i a n

sua tu kenya taan , pemer i k saan

ha l

pada

penerapan

t i n g ka t

hukum,

d iwa j i b k a n

itu

atau

pengad i l a n

wewenangnya ,

dengan

dapa t

o leh hukum,

benar ,

mengena i

l ag i p u l a pen i l a i a n

penghargaan ten t a ng d ipe r t i mbangkan da l am

karena

berkenaan

dengan

o leh pera t u r a n

bi l a

ada l ah

yang bers i f a t

pe langga ran

da lam

ke l a l a i a n

dan

kasas i ,

adanya

ke l a l a i a n

A

adanya

menerapkan

tepa t

mana t i d a k

hanya

gu

kasas i

sudah

te r sebu t

ng

a lasan - a lasan

sa l ah

d ibena r kan ,

si

Judex

t i dak

dapa t

ne

per t imbangan

Fac t i

t idak

pemer i k saan adanya

hukum

memenuhi

yang

da lam

kesa l ahan

do

Judex

:

in i

R

karena

ber l a k u ,

sya ra t - sya ra t

yang

perundang - undangan yang mengancam

bata l n y a t idak

sebaga imana

pu tusan

berwenang yang

yang

atau

bersangku t an ,

melampau i

d imaksud

da lam

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang te l a h

ub

ah

perka r a

In

ka

da lam

d ibena r kan

te r hadap

mengena i a lasan - a lasan kasas i

ah

sudah d i l a k u kan

lik

te r s ebu t

bahwa

(da l am

menerapkan hukum

fo rma l quod non membuat hak- hak kred i t u r

Menimbang ,

pada

quod non o leh karena

pa i l i t

“apakah

menyatakan

Indus t r y

(kecua l i

hi l ang

(da l am

mendasarkan

ep ub l

ah

Rasi co

“apakah mungk in

Indus t r y

pokoknya

PT.

pa i l i t

t i n g ka t

pada

dapa t

deb i t u r l ega l

Rasi co

t idak

Bahwa a lasan - a lasan

batas

pasa l

30

d iubah dengan

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Bahwa Pembantah 20/

Tim

Pai l i t / 2 0 0 9 / PN .N i a ga . J k t . P s t . , Kred i t u r

Kura t o r


dan ada l ah

30 Hal .

pencocokan te r hadap

Pu t .

te t a p i

utang

yang

putusan

No.

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

38 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

da lam

te l a h d iba t a l k a n ;

rapa t

gu

d i l a k u kan

Pai l i t

es

Bahwa

Kred i t u r

on

putusan te r s ebu t

sebaga i

In d

No.

d iaku i

R

perka r a

ep

Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 ;

ng

m

yang

Kred i t u r

membukt i k a n

pembayaran )

PT.

(Pembantah )

o leh karena ( i )

m

Fact i

sebaga i

pa i l i t ) ,

ka

dengan

ik

Kasas i

In do ne si a


Per t imbangan

ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 38

02/Pembata l a n Perdamaian / 2010 /PN .N i a ga . J k t . Bahwa

walaupun

A gu ng da lam

No.

harus

ke ten t uan

Undang- Undang

Pasa l

dan PKPU;

te r n ya t a

Undang- Undang No.

mengaba i kan

Pai l i t

37 Tahun

2004

te t a p

No.

ke ten t uan

ik

115

115

akan

Perdamaian / 2010 /PN . Kred i t u r

mematuh i

dengan

dan pencocokan

maka Pembantah sebaga i

te r s ebu t

37

Pasa l

ya i t u

t i dak

ep ub l

menyerahkan p iu t a ng / t a g i h a n kepada Tim Kura t o r ; yang

d ia j u kan

bahwa karena Pemohon Kasas i

maka i a

d ihukum untuk

da lam t i n g ka t

perka ra

Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 ,

Undang-

ng

in i ;

Undang No.

4 Tahun 2004 yang

Undang No.

48 Tahun 2009 , te l a h

gu

yang

ser t a

d iubah

dengan

perundang - undangan

( l i ma j u t a

Kasas i / Pemban tah kasas i

rup i a h ) ;

Demik i an l a h

d ipu t u s kan

Mahkamah Agung pada har i Vale r i n e

d i t e t a p kan I

o leh

Made Tara ,

gu

Maje l i s ,

J.

L.

tangga l

Kr i e kho f f ,

Ketua

SH.


rapa t

Kasas i :

membayar

Rp.

SH. ,

Di rwo t o ,

30 Hal .

Pu t .

PT. b iaya

permusyawara t an MA. ,

2011 o leh

Hakim Agung

Mahkamah Agung sebaga i dan

yang

5.000 . 000 , -

24 Mare t

SH. ,

Ketua

Hak im- Hakim

No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

39 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

sebesa r

da lam

Kamis ,

R

yang

Dr .

ng

Pro f .

in i

3

on

da lam t i n g ka t

la i n

lik

Pemohon

5

In d

perka r a

te r s ebu t ;

Pemohon

ub

Menghukum

dar i

ep

ah

kasas i

PANDA TRADING INDONESIA

No.

kedua dengan Undang- Undang No.

M E N G A D I L I: permohonan

14 Tahun 1985

Undang- Undang

bersangku t an ; Menolak

dengan Undang-

Undang- Undang No.

pera t u r a n

A

2009

te l a h

d iubah

Tahun 2004 dan perubahan Tahun

membayar

p ihak

b iaya

kasas i

Memperha t i k a n

sebaga imana

berada d i

si

ka l ah ,

PT.

harus d i t o l a k ;

R

ah

yang

Pemohon Kasas i :

es

Menimbang ,

o leh

ne

kasas i

do

ka

permohonan

maka

In

m

Menimbang , bahwa berdasa r kan per t imbangan d i atas , PANDA TRADING INDONESIA te r s ebu t

m

sama

Niaga . J k t . P s t . ,

Bahwa Pembantah

ka

02/Pembata l a n

Kred i t u r

02/Pembata l a n

Tahun 2004 , ten t a ng Kepa i l i t a n

ah

No.

PN.N iaga . J k t . P s t . ,

mengadakan rapa t

perka r a

Pst . ;

Debi t u r n ya

No. 20 /Pa i l i t / 2 0 0 9 /

Tim Kura t o r

utang

putusan

PN.N iaga . J k t . P s t .

putusan perka r a te t a p i

da lam

In do ne si a


Perdamaian / 2010 /

ah



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 39

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Agung sebaga i

Anggota ,

umum pada har i

itu

d iucapkan da l am s i dang te r b uka untuk

j uga

A gu ng

Hakim Anggota te r s ebu t , Pani t e r a

Penggan t i

o leh

Ketua

Maje l i s

d iban t u o leh Bar i t a

dengan

t i dak

d ihad i r i

Hakim- Hakim Anggo ta : I

Made

para

SH

ik

ah

o leh

Tara ,

Ttd . /

Di rwo to ,

Hak im-

K e t

u a :

Ttd . /

bese r t a

Sinaga , SH. , MH,

p ihak ;

Ttd . /

In do ne si a


SH

SH. , MA

Pani t e r a

Penggan t i

:

ne

Bar i t a

ng

Ttd

si

R

ah

ka

m

ep ub l

Dr . Vale r i n e J . L. Kr i e kho f f ,

Pro f .

Sinaga , SH. , MH

Biaya - b iaya : e

r

a

i………………Rp.

e d

a

k

s

i………………Rp.

kasas i………… .Rp . 4.489 . 000 , ………………..Rp. 5.000 . 000 , -

ah

Jumlah

ub

m

Untuk Sal i n an

In

A

3. Admin i s t r a s i

5.000 , -

lik

2. R

6.000 , -

do

t

gu

1. M e

MAHKAMAH AGUNG RI

Muda Perda t a Khusus ,

es

R

ah

Pan i t e r a

ep

ka

an. Pan i t e r a

M

RAHMI MULYATI , SH. ,MH.

30 Hal .

Pu t .

on


No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

40 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

In d

gu

ng

NIP. 040.049 . 629 .


ik

h


Halaman 40

R ep ub

hk am


es 30 Hal .

Pu t .

on


No.192 K/Pd t . S u s / 2 0 1 1

A

41 ha l Pu t . K/PHI / 2 0 0 6 .

In d

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A

In

gu

do

ng

ne

si

R

ah

ka

m

ep ub l

ik

ah

A gu ng

In do ne si a



ik

h


Halaman 41

UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents