UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

PEMAHAMAN PROSES BISNIS DAN PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PENDAPATAN PADA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA (UPSTREAM) STUDI KASUS PERUSAHAAN OPERATOR PT. ABC

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

GUNAWAN SATRIO MOHAMMAD 0806391663

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama

: Gunawan Satrio Mohammad

NPM

: 0806391663

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 8 Juni 2012

ii

Pemahaman proses..., Gunawan Satrio Mohammad, FE UI, 2012

TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG

Nama Mahasiswa


Nomor Pokok Mahasiswa

: 0806391663

Judul Laporan Akhir Magang

: Pemahaman Proses Bisnis dan Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan pada Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia (Upstream), Studi

Kasus

Operator PT. ABC. Tanggal

: 8 Juni 2012

Pembimbing Magang

: Dr. Ludovicus Sensi Wondabio

TTD

(Dr. Ludovicus Sensi Wondabio) iii


Perusahaan

iv


KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat – Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang dibuat dengan judul “Pemahaman Proses Bisnis dan Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan pada Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia (Upstream), Studi Kasus Perusahaan Operator PT. ABC”. Laporan magang ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi untuk Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada dasarnya, Siklus Pendapatan merupakan salah satu siklus yang sangat penting dan kunci utama bagi perusahaan karena pada siklus ini perusahaan akan mengakui pendapatannya atas hasil aktivitas produksi yang dilakukan. Selain itu, di siklus pendapatan itu sendiri, terdiri atas cakupan materi mengenai perlakuan akuntansinya seperti bagaimana cara Perusahaan dapat mengakui (Recognition), mengukur (Measurement), menyajikan (Presentation) serta mengungkapkan (Disclosure) pendapatan itu sendiri. Selain itu, di siklus pendapatan ini juga mencakup adanya kemungkinan risiko – risiko yang akan terjadi baik risiko fraud, error maupun risiko lainnya yang dapat mempengaruhi nilai suatu pendapatan bagi Perusahaan itu sendiri. Selama proses pengerjaan laporan magang ini, Penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Ludovicus Sensi Wondabio, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada Penulis sehingga laporan ini bisa dikerjakan tepat pada waktunya serta memberikan inspirasi bagi Penulis akan berpikir secara kritis terhadap sesuatu yang baru. 2. Bapak Edward Tanujaya dan Ibu Nanda Ayu atas evaluasi mengenai Laporan Magang ini sekaligus sebagai Dosen Penguji bagi Penulis. Tanpa evaluasi dari Bapak dan Ibu, Penulis tidak dapat menyempurnakan hasil yang terbaik dari Laporan Magang Penulis. v


3. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PwC Indonesia) yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis dalam menjalankan program magang ini yang juga memberikan pembelajaran praktik dalam proses audit. 4. Tim Audit PT. ABC terutama Bapak Dwi Daryoto, Bapak Yusron Fauzan dan Bapak Toto Harsono. Selain itu, senior – senior yang membantu Penulis dalam membimbing (Coaching) Penulis yaitu Ifanna Liska, Agustina Widjaja dan Sangaji Saputro. Sebagai tambahannya, Penulis juga berterima kasih kepada Harry Margatan, Jesiska, Indah Wardani dan Vebby Tjahyadi yang menemani Penulis dalam menjalankan program magang tersebut. 5. Sahabat dan sekaligus teman hidup Penulis yaitu Marina Yessika Yudithia yang telah menemani Penulis suka dan duka selama proses pengerjaan laporan magang ini. 6. Keluarga Penulis (Papi, Mami, Kikuk, Ito dan Mas Rahmat) yang sudah memberikan kasih sayang kepada Penulis dan memberikan nilai – nilai moril yang tak ternilai harganya dan menginspirasi bagi Penulis mengenai proses pembelajaran hidup dan pilihan hidup yang sangat berguna bagi Penulis. 7. Teman – teman Penulis yang memberikan semangat kepada Penulis serta menjalankan kehidupan di kampus baik suka maupun duka yaitu Febrian Permana (memberikan tempat Penginapan di Kontrakkan), Daniel Mauritz (memberikan

inspirasi

pola

kehidupan

yang

sehat),

Hasmirsyah

(menghibur penulis dalam canda dan tawanya), Dermovi Rangkuti (menemani Penulis di KAFE), Imam Prakoso (seorang tokoh politik yang memberikan banyak ilmu kepada penulis), Nabil Chee Ming Yan (Noble), Fautiaz Fauzi (memberikan penulis makanan daging rendang asli padang), Febrianto, Sadad (Milanisti), Lilia Zuhara, Gerry Kamahara, Aravano Siregar (teman penulis di kontrakkan), Kamal Nassar, Yodhie Ariefianto (menemani penulis di Ruang Skripsi dan di KAFE), Daniel OS, Beben Tobing, Iftitah Rizky Dewi, Karina Adelita, Anetta Permata, Rila Rigana, Claudia Denanda Touw, Revita Wandayani, Andika Nur Ekaputri, Andani vi


Ismira, Binar Galuh, Windrya Amartiwi, Harris Pratama (memberikan bantuan kepada Penulis atas penilaian laporan ini) dan teman – teman penulis lainnya di FEUI yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. 8. Teman – teman Penulis di Health & Security Jazz Goes to Campus 34th yang memberikan pelajaran hidup bagaimana memimpin suatu tim serta bagaimana bekerja dalam tim atau kelompok. 9. Keluarga Marina Yessika Yudithia yang memberikan tempat dan waktunya dalam menjalankan proses laporan magang ini yaitu Ibu Ika, Mbak Niken, Mas Riza, Mas Sandy dan Mas Arya. 10. Cemong dan Mas Harto, sebagai pihak yang selalu memberikan Penulis minuman segar setiap harinya, Pak Sahat (Warung Rokok) dan mbak Tongseng. 11. Terakhir, teman penulis di KAP PwC yaitu M. Fitra Ananda, Deodatus, Evansjah Syarief, Benny Januar, Suluh Sigit, Rendy Puja Utama dan teman – teman di PwC lainnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penerapan dan pengembangan ilmu akuntansi serta ilmu audit.

Depok, 8 Juni 2012

Gunawan Satrio Mohammad

vii


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama


NPM

: 0806391663

Program Studi : S1 - Reguler Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Laporan Magang

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non – Exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah Penulis yang berjudul: Pemahaman Proses Bisnis dan Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan pada Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia (Upstream) Studi Kasus Perusahaan Operator PT. ABC beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Dibuat di

: Depok

Pada Tanggal : 8 Juni 2012 Yang menyatakan

(Gunawan Satrio Mohammad) viii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG ..................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv KATA PENGANTAR .........................................................................................

v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN MAGANG ............... viii DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR........................................................................................... xi DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii DAFTAR ISTILAH DASAR INDUSTRI MINYAK DAN GAS ...................... xiii ABSTRAK .......................................................................................................... xvii 1. PENDAHULUAN ........................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1.2. Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang.................... 1.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang .............................................. 1.4. Pelaksanaan Aktivitas Magang .............................................................. 1.5. Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang.......................................... 1.6. Latar Belakang Pemilihan Topik Laporan Magang ............................... 1.7. Sistematika Penulisan ............................................................................

1 3 5 5 6 7 8

2. LANDASAN TEORI................................................................................... 11 2.1. Pengendalian Internal............................................................................. 2.1.1. COSO Framework ....................................................................... 2.2. Teori Pendapatan ................................................................................... 2.2.1. Definisi Pendapatan ..................................................................... 2.2.2. Prinsip Pengakuan Pendapatan .................................................... 2.2.3. Pengukuran Pendapatan............................................................... 2.2.4. Pengungkapan Pendapatan .......................................................... 2.3. Industri Minyak dan Gas Bumi .............................................................. 2.3.1. Karakteristik & Peraturan Akuntansi Minyak dan Gas Bumi ..... 2.3.1.1. Karakteristik Utama Industri Minyak dan Gas Bumi ...... 2.3.1.2. BP MIGAS ...................................................................... 2.3.1.3. Peraturan Akuntansi Minyak dan Gas Bumi ................... 2.4. Penggunaan Istilah di Industri Minyak dan Gas Bumi .......................... ix


11 12 16 16 17 20 20 21 22 23 27 29 39

2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4.

Production Sharing Contract ...................................................... Joint Venture ............................................................................... Kerja Sama Operasi (KSO) ......................................................... Istilah Mendalam di Industri Perminyakan .................................

39 43 44 45

3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .................................................... 47 3.1. Profil Kantor Akuntan Publik ................................................................ 47 3.2. Profil Perusahaan PT. ABC ................................................................... 50 4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS ............................................................. 53 4.1. Proses Bisnis PT. ABC di Industri Perminyakan Indonesia .................. 4.2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) ....................................................... 4.2.1. Aktivitas Pengendalian SPI di Siklus Pendapatan....................... 4.2.2. Analisis Risiko dan SPI ............................................................... 4.3. Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan................................................. 4.3.1. Pengakuan Pendapatan ................................................................ 4.3.2. Pengukuran Pendapatan............................................................... 4.3.3. Penyajian Pendapatan .................................................................. 4.3.4. Pengungkapan Pendapatan .......................................................... 4.3.5. Perlakuan Akuntansi PSAK 64 atas Biaya Pengembalian .......... 4.3.6. Tabel Isu Kritis Pendapatan.........................................................

53 55 62 64 66 67 68 76 76 77 77

5. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 82 5.1. Kesimpulan ............................................................................................ 82 5.2. Saran ...................................................................................................... 85

DAFTAR REFERENSI .................................................................................... 87 LAMPIRAN ....................................................................................................... 89

x


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Kerangka COSO .......................................................................... 12

Gambar 2.2

Beberapa Sektor Industri Minyak dan Gas .................................. 23

Gambar 2.3

Fase atau Proses Industri Minyak dan Gas .................................. 25

Gambar 2.4

Persamaan antara PSAK 29 dengan ED PSAK 64 ...................... 31

Gambar 2.5

Perbedaan antara PSAK 29 dengan ED PSAK 64 ...................... 32

Gambar 3.1

Struktur Perusahaan PT. ABC ..................................................... 50

Gambar 4.1

Proses Bisnis di Industri Minyak dan Gas ................................... 53

Gambar 4.2

Proses Akrual Pendapatan ........................................................... 56

Gambar 4.3

Proses Aktual Pendapatan ........................................................... 60

Gambar 4.4

Prosedur Perhitungan Entitlements ............................................. 71

Gambar 4.5

Contoh Penyajian Angka Pendapatan PT. ABC.......................... 76

xi


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Perbandingan PSC Accounting & GAAP Accounting ................ 36

Tabel 3.1

Persentase Kepemilikan PSC Kontraktor .................................... 51

Tabel 4.1

Perhitungan Lifting 2011 ............................................................. 69

Tabel 4.2

Cara Perhitungan Pendapatan Metode Entitlements 2011 .......... 73

Tabel 4.3

Tabel Isu Kritis Perlakuan Akuntansi Pendapatan ...................... 78

xii


DAFTAR ISTILAH DASAR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI 

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau biasa disebut dengan BP MIGAS adalah suatu institusi yang dibentuk Pemerintah yang berperan sebagai Pembina dan Pengawas Kontrak Kerja Sama (KKS) di dalam menjalankan aktivitas eksplorasi, eskploitasi, pendistribusian serta pemasaran minyak di Indonesia serta mengatur dan berwenang atas segala dan semua aktivitas di dalam industri tersebut.



Cost Recovery adalah suatu biaya baik biaya eksplorasi maupun biaya lainnya yang dikeluarkan oleh suatu Entitas atau Perusahaan yang nantinya akan digantikan oleh Pemerintah Indonesia apabila menemukan cadangan minyak yang terbukti ada.



Domestic Market Obligation (DMO) yaitu suatu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah yang mewajibkan Perusahaan atau Kontraktor – kontraktor untuk menjual hasil produksi atau minyak mentah tersebut di dalam negeri atau pasar domestik sebesar 25% dari total minyak yang lifting.



Entitlements merupakan suatu metode perhitungan utama yang digunakan untuk mengukur dan menilai jumlah cadangan minyak yang terangkat ke permukaan bumi dengan memperhitungkan faktor seperti First Tranche Petroleum, Investment Credit, Operating Cost, DMO dan sebagainya. Pada dasarnya, perhitungan ini akan menghasilkan suatu selisih jumlah cadangan minyak yang diangkat dengan metode perhitungan lifting yang disebut dengan net over/(under) lifting di siklus penerimaan industri perminyakan tersebut.



First Tranche Petroleum (FTP) yaitu penyisihan jumlah tertentu dari produksi setiap tahun sebelum diperhitungkan untuk pengembalian biaya. FTP dalam hal ini digunakan untuk memastikan penerimaan negara karena ada kemungkinan saat dilakukan pengembalian biaya, Negara tidak mendapat bagiannya sebab terjadi pengembalian biaya yang besar. FTP mengambil sebesar 20% dari total produksi kemudian dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor berdasarkan persentase kepemilikan PSC yang xiii


berlaku. Selain itu, dasar dari perlakuan perhitungan FTP ini dapat dikatakan sebagai pendapatan yang tidak dikenakan pajak (PTKP). 

Geological and Geophysical (G&G Cost) yaitu suatu biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau Entitas yang pada dasarnya biaya tersebut berhubungan dengan biaya eksplorasi dalam pencarian cadangan terbukti minyak baik dari aspek geologis maupun geofisik atas daerah eksplorasi tersebut.



Investment Credit merupakan allowance atau insentif yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh Kontraktor. Investment credit biasanya menjadi penambah pada perhitungan Entitlement milik Kontraktor. Besarnya investment credit yang diberikan yaitu 20% dari jumlah investasi langsung bila tarif pajak 56% atau 17% atau tarif pajak 48%.



Joint Operating Agreement (JOA) merupakan suatu penggabungan usaha antara 2 pihak atau lebih yang pada dasarnya masing – masing pihak tersebut tidak membentuk suatu Perusahaan atau Badan Usaha baru dan hanya mejalankan suatu aspek operasional dan tenaga ahli dari masing – masing pihak atas suatu proyek pekerjaan berdasarkan perjanjian kontrak yang disepakati keduanya. Pihak – pihak yang dimaksud adalah pihak antara Kontraktor satu dengan Kontraktor lainnya.



Joint Operation Body (JOB) merupakan suatu penggabungan usaha antara 2 pihak atau lebih yang menghasilkan suatu Perusahaan atau badan usaha baru baik dari aspek operasional maupun non – operasional Perusahaan.



Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yaitu suatu Kontrak Kerja Sama yang membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembagian hasil antara masing – masing pihak.



Lifting yaitu suatu metode perhitungan kasar (Bruto) yang pada dasarnya perhitungan tersebut hanya melihat jumlah cadangan minyak yang terangkat ke permukaan bumi serta tidak memperhitungkan faktor – faktor yang dilihat dari metode entitlements. Sebagai informasi tambahannya, istilah lifting ini digunakan sebagai pedoman dasar dalam perhitungan dan pengukuran pendapatan untuk metode entitlements. xiv




Non – Operator adalah suatu Perusahaan atau Entitas yang hanya sebagai penyandang dana dan tidak ikut secara penuh dalam pengimplementasian aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di industri hulu minyak dan gas di Indonesia.



Operator adalah suatu Perusahaan atau Entitas yang menjalankan dan mengimplementasikan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di industri hulu minyak dan gas di Indonesia.



Overlifting yaitu suatu istilah yang berkaitan dengan lebihnya jumlah minyak yang diakui baik dari Kontraktor maupun Pemerintah yang nantinya akan disesuaikan dan dialokasikan ke utang kepada Pemerintah (Amount due to Government).



Production Sharing Contract (PSC) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian PSC menurut Haryono (2003, Hal : 157) merupakan suatu penggabungan usaha (Joint Venture) antara Pemerintah selaku BP MIGAS dengan Perusahaan lainnya selaku Kontraktor untuk mengeksploitasi minyak dan gas bumi yang berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pembagian hasil yang dimaksud adalah hasil produksi setelah dikurangi dengan pengembalian biaya produksi.



Technical Assistant Contract (TAC) adalah suatu kontrak kerja sama yang pada dasarnya terdapat satu pihak yang mempunyai peranan sebagai supporting yang bersifat teknis atas suatu proyek yang dikerjakan.



Underlifting yaitu suatu istilah yang berkaitan dengan kurangnya jumlah minyak yang diakui baik dari Kontraktor maupun Pemerintah yang nantinya akan disesuaikan dan dialokasikan ke Piutang dari Pemerintah (Amount due from Government).

xv




WPNB (Work Program and Budget) WPNB menunjukkan kewenangan Manajemen dari BP MIGAS yang pada dasarnya program kerja ini berisi rencana pengeluaran Perusahaan setiap tahun selama masa eksplorasi. WPNB juga disiapkan dan diajukan oleh Kontraktor ke BP MIGAS yang akan ditinjau setiap tahunnya untuk melihat kinerja aktual Perusahaan selama produksi berlangsung. Selain itu, WPNB juga menjelaskan mengenai jadwal rencana hasil produksi minyak tersebut yang akan dikirimkan kepada Pembeli.

xvi


ABSTRAK

Nama


Program Studi : Akuntansi Judul

: Pemahaman Proses Bisnis dan Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan pada Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia (Upstream), Studi Kasus Perusahaan Operator PT. ABC.

Laporan ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak, prosedur dalam mengakui pendapatan, perhitungan dasar nilai pendapatan yang dihasilkan dari produksi tersebut, cara penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk pendapatan, proses sistem pengendalian internal pendapatan dan isu kritis di industri perminyakan Indonesia. Pada dasarnya, studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT. ABC yang akan dibandingkan dengan teori dasar dari pendapatan itu sendiri berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010), PSAK 29 (Revisi 1990), PSAK 64 (ED 2011), UU.No. 22 Tahun 2001 serta PP. No. 42 Tahun 2002 mengenai sektor perminyakan hulu di Indonesia dan teori lainnya. Kata Kunci: Pendapatan, Sistem Pengendalian Internal, Industri Hulu Minyak

xvii

Universitas Indonesia


ABSTRACT

Name


Study Program

: Accounting

Title

: Understanding of Business Process and Accounting Treatment Revenue Cycle in Oil and Gas Industry (Upstream), Case Study in Company Operator PT. ABC.

The focus of this study explained about the oil industry processes as a whole, basic procedures and concept about revenue recognition, how to calculate the revenue measurement, presentation and disclosure revenue in Financial Statement, implementation of internal control and also explained about critical issues in oil industry Indonesia. Basically, this study focused on descriptive study that compared between in theory and in the field work (Practically) which the theory consists of PSAK 23 (Revised in 2010), PSAK 29 (Revised in 1990), PSAK 64 (ED 2011), Government Regulation in UU. No. 22 Year 2001 and PP. No. 42 Year 2002 about the sector upstream in oil industry Indonesia. Keywords: Revenue, Internal Control, Upstream Oil Industry

xviii



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Era globalisasi yang terjadi saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari khususnya dalam persaingan yang semakin ketat dan persaingan tersebut menjadi dampak dari era globalisasi saat ini. Jika dilihat dari aspek dunia bisnis dan usaha, era globalisasi ini sangat memicu dalam peningkatan jumlah pesaing atau kompetitor baik lokal maupun internasional. Persaingan – persaingan tersebut akan memberikan tantangan tersendiri bagi Perusahaan untuk dapat bertahan di industrinya masing – masing. Hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan permintaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam menghadapi persaingan yang terjadi di Indonesia secara khususnya dan global pada umumnya. Selain itu, dampak dari globalisasi tersebut akan berpengaruh terhadap arus tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia sehingga persaingan dalam dunia kerja semakin ketat dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan serta ketrampilan mereka agar dapat bersaing di dalam negeri maupun di dunia internasional. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan peranan dari institusi pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dan berkompeten, tetapi juga dibutuhkan suatu kemampuan dalam menyesuaikan teori yang telah dimengerti oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut dengan praktik dunia usaha yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu bagian institusi atau departemen pendidikan terbaik Indonesia ini yaitu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) menyadari bahwa kondisi persaingan di dunia usaha semakin ketat dan dibutuhkan suatu pengenalan kepada mahasiswa dan mahasiswi tersebut dalam praktik dunia kerja secara nyata. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami serta membandingkan teori yang sudah

1



2

dipelajari oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut dengan kenyataan yang terjadi di dunia bisnis dan usaha.

Dengan hal tersebut, maka Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) menerapkan suatu program penulisan tugas akhir bagi mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir yaitu program magang sebagai mata kuliah pilihan untuk prasyarat kelulusan dengan jumlah yang diberikan oleh institusi tersebut sebanyak 6 sks yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi di tingkat akhir yang sudah mencapai batas minimal 120 sks dan sudah lulus dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh sebesar 2,75.

Selain itu, pengadaan program ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai kelulusan bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang pada dasarnya program ini sebagai penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan dan

mereka

dapat

berkesempatan untuk

dapat

mengaplikasikan teori yang sudah dipelajarinya dengan praktik dunia pekerjaan yang sebenarnya serta mereka juga dapat gambaran secara umum dunia bisnis, usaha maupun pekerjaan yang sebenarnya.

Selain itu, program magang ini juga diharapkan meningkatkan soft skills para mahasiswa dan mahasiswi yang dapat melatih mereka untuk bekerja secara berkelompok atau grup, belajar untuk beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan, dapat melatih kemampuan berpikir secara analitis dan kritis, dapat meningkatkan kemampuan dalam hal berkomunikasi, disiplin dalam menjalankan segala hal serta melatih mereka untuk dapat mengatur waktu atau manajemen waktu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan pencapaian target waktu yang sudah ditentukan.

Melihat banyaknya manfaat yang didapatkan serta kesempatan yang diperoleh dari program magang ini, maka Penulis sangat tertarik untuk mengambil program magang ini. Selain itu, Penulis diharapkan agar dapat Universitas Indonesia


3

mampu menerapkan serta memahami perlakuan ilmu akuntansi serta prosedur audit yang dilakukan selama duduk di bangku kuliah dengan penerapan yang dilakukan di dunia pekerjaan. Sebagai informasi tambahan, Penulis juga memperoleh pengalaman yang sangat berharga untuk mempersiapkan diri secara akal pikiran dan mental untuk dapat menerapkannya langsung dalam persaingan dunia pekerjaan yang akan dihadapinya setelah menyelesaikan kelulusannya di bangku perkuliahan nantinya.

1.2

Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang Sebagai institusi atau departemen pendidikan terbaik di Indonesia, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) mempunyai tujuan dasar dalam penerapan dari program magang tersebut. Secara umum, tujuan adanya program magang itu sendiri adalah untuk menciptakan lulusan yang berkualitas pada bidang akuntansi sekaligus diharapkan dapat menjadi media penghubung antara dunia pendidikan secara teorinya dengan dunia lingkungan pekerjaan khususnya antara FEUI dengan Perusahaan terkait yang ikut sebagai media utama pembelajaran bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam program magang ini. Sedangkan secara khususnya, tujuan dilaksanakan program magang ini antara lain: 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan nyata mengenai kondisi lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya yang akan dihadapi oleh lulusan mahasiswa dan mahasiswi FEUI setelah menyelesaikan tingkat pendidikannya.



Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah mengenai studi perlakuan ilmu akuntansi dan prosedur audit itu sendiri dengan lingkungan pekerjaan.



4



Meningkatkan kemampuan mahasiswa dan mahasiswi dalam berorganisasi, melatih untuk dapat berpikir secara kritis dan analitis dalam menyelesaikan suatu masalah (Problem Solving), mampu untuk bekerja secara tim atau berkelompok (Teamwork) dan sebagainya.



Melatih mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat berperilaku dan beretiket secara baik, sopan dan hormat dengan sesama rekan atau dengan atasan.



Melatih mereka dalam mengelola manajemen waktu dan disiplin dalam segala hal.

Keterangan di atas menjelaskan mengenai tujuan dari adanya program magang itu sendiri. Pada dasarnya, laporan magang yang dibuat oleh Penulis ini merupakan hasil nyata mahasiswa di dunia pekerjaan dengan landasan teori yang terkait di laporan magang ini. Adapun tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: 

Sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa khususnya Penulis di program studi akuntansi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).



Sebagai salah satu komponen penilaian program magang.



Sebagai referensi untuk mahasiswa lain yang tertarik dengan pembahasan mengenai pemahaman proses bisnis produksi dan perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada industri hulu minyak dan gas (Upstream) pada Perusahaan Operator dan pemahaman mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan di industri ini serta teori – teori yang digunakan dalam pembahasan karya tulis ini.



Sebagai sarana untuk melatih Penulis dalam memberikan suatu inspirasi atau ide dan pengalaman yang dirasakan oleh Penulis dalam bentuk karya tulis ini.



5

1.3

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Dalam hal ini, Penulis melakukan program magang sks di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan yang berafiliasi asing dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) atau dengan kata lain disebut dengan PwC Indonesia. Selama magang, Penulis menempati jabatan sebagai Associates Assistant atau disebut dengan Junior Auditor di Kantor Akuntan Publik tersebut di bagian Assurance Services divisi Energy Utilities and Mining Industry (EU&M). Penulis melakukan program magang selama 3 bulan mulai dari 16 Januari 2012 sampai dengan 13 April 2012.

1.4

Pelaksanaan Aktivitas Magang Selama periode 3 bulan magang dari 16 Januari sampai dengan 13 April 2012, Penulis ikut berkontribusi secara langsung di dalam suatu Engagements yang sudah ditentukan sebelumnya. Di bawah ini terdapat daftar klien – klien apa saja yang Penulis ikut terlibat dalam Engagements tersebut: 

PT. BTR, merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan produk yang dihasilkan yaitu Tembaga (Ore) yang pada dasarnya Perusahaan ini masih bersifat eksplorasi. Dalam hal ini, Penulis ditugaskan untuk melakukan vouching atas transaksi – transaksi yang berhubungan dengan beban operasional (Operating Expenses) dan beban penjualan (Cost of Sales), melakukan rekapitulasi terhadap pembayaran dan pelaporan semua pajak di masa 2011, melakukan Substantive Analytical Review terhadap akun beban depresiasi (Depreciation Expenses) serta melakukan dokumentasi yang diperlukan bagi internal PwC tersebut.



PT. ABC, merupakan salah satu anak Perusahaan utama yang bergerak di industri eksploitasi dan produksi (Upstream) minyak dan gas yang berada di Indonesia yang beroperasi di lepas pantai laut utara Jawa (Offshore). Dalam hal ini, Penulis melakukan Universitas Indonesia


6

beberapa hal seperti membantu proses dalam hal pelaporan nilai konsolidasi dengan membantu membuat angka posisi keuangan (Worksheet) untuk Perusahaan Operator tersebut, melakukan Substantive Analytical Review terhadap akun Foreign Exchange Currency, melakukan rekapitulasi terhadap pergerakan atau movement transaksi yang berhubungan dengan istilah Joint Interest Billing antara Perusahaan Induk (Parent) PT. B dengan PT. ABC (Operator)

di

Perusahaan

tersebut,

membantu

dalam

hal

menganalisis Pengakuan dan Pengukuran di area Revenue, melakukan proses pelaporan (Reporting) pada tahun 2010 dan 2011 serta melakukan proses dokumentasi data tersebut ke internal PwC. Adapun dalam laporan magang ini, Penulis akan membahas mengenai topik laporan magang tersebut yang pada dasarnya Perusahaan PT. ABC sebagai referensi bahan utama di laporan magang ini.

1.5

Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang Adapun ruang lingkup Penulisan dari laporan magang ini adalah menjelaskan secara ringkas mengenai: 1. Gambaran umum mengenai proses bisnis produksi dan pendapatan di industri hulu perminyakan di Indonesia serta aspek – aspek apa saja yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi di industri tersebut yang sesuai dengan PSAK 29 (Revisi 1990) dan PSAK 64 (ED 2011). 2. Gambaran secara khusus mengenai perlakuan akuntansi untuk pendapatan

seperti

proses

Pengukuran

(Measurement)

Pengakuan pendapatan,

(Recognition) proses

dan

Penyajian

(Presentation) dan Pengungkapan (Disclosure) pendapatan serta pembahasan mengenai isu – isu kritis di industri tersebut yang berlandaskan kepada PSAK 23 (Revisi 2010), metode perhitungan pendapatan, Penyajian dan Pengungkapan pelaporan keuangan tersebut. Universitas Indonesia


7

3. Prosedur penerapan Internal Control yang dilihat berdasarkan proses terjadinya pengangkatan minyak sampai dengan minyak tersebut dipindahkan ke Pembeli yang diterapkan oleh Perusahaan PT. ABC yang berperan sebagai Perusahaan Operator serta menganalisis penilaian dari aspek penerapan pengendalian internal di siklus pendapatan tersebut.

1.6

Latar Belakang Pemilihan Topik Laporan Magang Topik mengenai “Pemahaman Proses Bisnis dan Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan pada Industri Hulu Minyak dan Gas di Indonesia (Upstream) Studi Kasus Perusahaan Operator PT. ABC” yang dipilih Penulis karena alasan – alasan sebagai berikut: 

Minyak mentah atau (Crude) yang dihasilkan oleh PT. ABC merupakan minyak terbaik kedua dan keempat di Indonesia berdasarkan harga dan kualitas yang ditetapkan dalam Indonesia Crude Price (ICP) yang pada dasarnya anak Perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan sebesar 35% bagi Perusahaan Induknya (Parent).



Topik yang diambil oleh Penulis ini merupakan topik yang tidak umum dibahas khususnya topik yang berkenaan dengan isu – isu kritis perlakuan akuntansi minyak dan gas yang dialami di siklus pendapatan khususnya di industri perminyakan Indonesia pada Perusahaan Operator minyak dan gas di Indonesia.



Dalam menghasilkan pendapatan yang sangat besar atau material tersebut, dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif yang diterapkan di PT. ABC yang bertujuan untuk mencegah adanya indikasi kemungkinan terjadinya risiko dalam hal Pengungkapan dan Penyajian angka yang dihasilkan di siklus pendapatan serta risiko – risiko yang terjadi baik yang dilakukan secara sengaja (Fraud) ataupun tidak sengaja (Error).



8

Berdasarkan alasan – alasan di atas, maka Penulis sangat tertarik untuk membahas topik tersebut dengan membandingkan praktik yang diterapkan oleh Perusahaan Operator ini dengan teori mengenai pengendalian internal beserta isu – isu kritis yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi secara teorinya dengan realita atau kenyataan proses bisnis di industri hulu perminyakan Indonesia.

1.7

Sistematika Penulisan Laporan magang ini dibagi menjadi 5 bagian dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas dari struktur Penulisan laporan magang ini. Sistematika Penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dijalankannya program magang sebagai salah satu program dan syarat kelulusan mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dari program magang tersebut, penjelasan tentang tempat dan pelaksanaan waktu magang, pelaksanaan aktivitas magang yang dijalankan oleh Penulis, serta ruang lingkup penulisan laporan magang. Sebagai tambahan, bab ini juga menjelaskan alasan utama mengapa Penulis memilih topik laporan magang ini serta membahas mengenai sistematika penulisan yang bertujuan sebagai dasar dan pedoman utama proses penulisan laporan magang ini.



Bab 2 : Landasan Teori Bab ini berisikan pembahasan teori – teori yang dijadikan sebagai dasar acuan utama dalam membahas topik dari laporan magang tersebut dengan membandingkan teori dengan praktik yang sesungguhnya di lapangan khususnya dalam aspek perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang dilihat dari aspek Pengakuan dan Pengukuran pendapatan, Penyajian dan Pengungkapan pendapatan, pengendalian internal serta isu – isu kritis perlakuan akuntansi di Universitas Indonesia


9

industri hulu perminyakan tersebut. Sebagai tambahan, pada bab ini juga menjelaskan mengenai

gambaran umum industri

perminyakan di Indonesia PSAK 29 (Revisi 1990) mengenai akuntansi minyak dan gas bumi serta PSAK 64 (ED 2011) mengenai ketentuan serta perlakuan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, peranan dari BP MIGAS selaku Pemerintah di sektor hulu, serta istilah – istilah yang akan digunakan sebagai pedoman utama dalam pembahasan laporan magang ini. Pada dasarnya, referensi atau teori yang akan dibahas seperti buku teks ilmiah, buku umum, PSAK, Peraturan Pemerintah, ketentuan berdasarkan BP MIGAS dan sumber – sumber teori lain yang dapat diandalkan dan relevan. 

Bab 3 : Profil Perusahaan Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Perusahaan dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) sebagai tempat Penulis menjalankan program magang serta profil Perusahaan PT. ABC sebagai salah satu contoh dari Perusahaan Operator yang dibahas di industri hulu perminyakan Indonesia.



Bab 4 : Pembahasan dan Analisis Masalah Pada bab ini, akan dijabarkan secara spesifik mengenai proses atau fase

industri

perminyakan

yang

beroperasi

di

Indonesia,

menjelaskan proses bisnis dan perlakuan akuntansi di siklus pendapatan yang dilihat dari aspek Pengakuan (Recognition) dan Pengukuran

(Measurement),

Penyajian

(Presentation)

dan

Pengungkapan (Disclosures) di industri hulu minyak ini, pembahasan mengenai sistem pengendalian internal di siklus tersebut serta menganalisis isu – isu kritis apa saja yang akan terjadi di proses bisnis tersebut. Pembahasan dan analisis proses bisnis dan Internal Control Perusahaan PT. ABC akan dijabarkan sesuai dengan landasan teori dan kajian yang diungkapkan di teori tersebut. Pada akhir bab ini, Penulis akan menjelaskan secara Universitas Indonesia


10

singkat mengenai proses bisnis dan perlakuan akuntansi di siklus pendapatan di industri hulu perminyakan, penerapan sistem pengendalian internal di siklus pendapatan yang akan mencakup penilaian keefektivitasan dari sistem pengendalian internal tersebut. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan topik dan analisis perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, Penulis juga memberikan rekomendasi mengenai penilaian atas keefektivitasan dari penerapan pengendalian internal di siklus pendapatan tersebut beserta kemungkinan risiko yang terjadi sesuai dengan standarisasi prosedur penerapan Internal Control yang efektif dan efisien secara teorinya.



BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1

Pengendalian Internal Sesuai dengan judul dan topik laporan magang Penulis, maka Penulis dan Pembaca harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari pengendalian internal (Internal Control) tersebut. Menurut Robert Moeller (2008), definisi tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Internal Control comprises the plan of enterprise and all of the coordinate methods and measures adopted with a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies”

Selain itu, terdapat definisi lain dari pengendalian internal (COSO Framework) yaitu sebagai berikut: Internal Control is a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 

Effectiveness and efficiency of operations



Reliability of financial reporting



Compliance with applicable laws and regulations

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu perencanaan dan pengkoordinasian yang dilakukan Perusahaan atau Manajemen untuk menjaga aset yang dimilikinya, melihat nilai angka yang dihasilkan secara akurat dan dapat diandalkan, menerapkan suatu sistem operasional yang efektif dan efisien serta mengikuti prosedur – prosedur yang sesuai dengan ketetapan 11



12

Manajemen. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan bahwa semua tingkatan atau level yang terdapat di dalam suatu Manajemen mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari pengendalian internal tersebut. Sebagai tambahan, salah satu kunci dari keberhasilan Perusahaan atau Manajemen terletak pada peranan Internal Auditor sebagai pihak yang menilai dan mengevaluasi hasil dari aktivitas Perusahaan baik dari aspek operasional maupun non – operasional Perusahaan.

2.1.1

The COSO Framework COSO atau dengan kata lain disebut dengan Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision merupakan suatu komite yang dibentuk untuk menghasilkan suatu konsep standar atau komponen yang terintegrasi mengenai sistem dari pengendalian internal Perusahaan.

Sumber : Brinks 7th Edition Gambar 2.1 Kerangka COSO

Pada gambar diatas menunjukkan mengenai gambaran kerangka konsep yang dihasilkan oleh komite ini yang pada dasarnya kerangka tersebut menghasilkan

5

komponen

utama

dalam

menerapkan

prosedur

pengendalian internal yang efektif dan efisien yaitu sebagai berikut:



13



Control Environment Control Environment ini merupakan langkah dasar dalam menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang dilakukan secara efektif dan efisien yang mencerminkan perilaku Manajemen secara keseluruhan baik dari tingkatan Manajemen Atas, Dewan Direksi, maupun Pemilik dari Manajemen tersebut mengenai awareness atau kepedulian mereka terhadap risiko – risiko yang dihasilkan dari

penerapan

pengendalian

internal

di

suatu

Manajemen Perusahaan. Hal ini sangat penting karena dari aspek Auditor dapat melihat dan mempengaruhi penilaian mereka terhadap sikap dan perilaku Manajemen akan seberapa besar perhatian pihak – pihak tersebut akan penerapan pengendalian internal di Perusahaan. 

Risk Assesment Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terhadap kemungkinan risiko – risiko yang akan terjadi di dalam suatu Perusahaan. Dalam kaitannya dengan pengendalian internal, komponen ini merupakan sumber utama untuk menganalisis dan mengetahui masalah – masalah yang terjadi di penerapan sistem pengendalian internal tersebut. Selain itu, konsep COSO ini juga menjelaskan mengenai proses – proses yang harus dilakukan untuk menganalisis dan memperhitungakan risiko – risiko yang terjadi di Perusahaan. Proses tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Mengestimasikan risiko – risiko yang terjadi di Perusahaan dan seberapa besar signifikan kemungkinan risiko yang akan terjadi. 2. Menilai seberapa besar frekuensi kemungkinan risiko yang akan terjadi.



14

3. Memperhitungkan cara bagaimana risiko – risiko tersebut dapat dikendalikan serta tindakan apa yang harus dilakukan untuk

menyelesaikan

(Mitigation)

dan

mencegah

(Prevention) atas risiko – risiko tersebut.

Pada dasarnya, penilaian risiko yang satu dengan risiko yang lainnya memiliki peranan dalam penentuan aktivitas pengendalian apa yang akan dilakukan Perusahaan agar dapat mencegah dan memitigasi atau meminimalisir risiko – risiko yang sudah diukur. 

Control Activities Aktivitas pengendalian yang dimaksud adalah aktivitas yang dilakukan Perusahaan baik berupa prosedur, sistem maupun kebijakan yang digunakan Perusahaan untuk mencegah dan menyelesaikan risiko – risiko yang sudah dinilai dan diukur sebelumnya. Pada dasarnya, aktivitas yang dilakukan Perusahaan tersebut mencakup adanya aktivitas seperti: 1. Pemisahan tugas yang jelas (Segregation of duties). 2. Adanya otorisasi atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas suatu transaksi atau aktivitas ekonomi yang berpengaruh terhadap Perusahaan (Proper authorization of transactions and activities). 3. Adanya pencatatan dan dokumen yang memadai dari suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Entitas tersebut (Adequately documents and records). 4. Adanya pemeriksaaan secara fisik atas aset dan pencatatan tersebut (Physical control over assets and records). 5. Adanya pengevaluasian atas kinerja yang dilakukan oleh pihak independen (Independent checks on performance).



Information and Communication Pada dasarnya, setelah Perusahaan melakukan tindakan atau aktivitas pengendalian untuk mencegah dan menyelesaikan risiko – Universitas Indonesia


15

risiko yang sudah ditentukan sebelumnya, maka aktivitas tersebut harus dikomunikasikan ke setiap tingkatan atau level di Perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap aspek dan tingkatan level di Manajemen tersebut dapat mengetahui mengenai segala kebijakan aktivitas pengendalian yang harus dijalankan untuk mencapai adanya efisiensi dan efektivitas atas pengendalian di internal Perusahaannya. Sebagai informasi tambahan, yang dimaksud dengan

informasi

dan

komunikasi

diatas

juga

mencakup

bagaimana Perusahaan dapat memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang terjadi di Perusahaan yang pada dasarnya penginformasian dan pengkomunikasian tersebut akan berdampak kepada pengambilan keputusan dari Manajemen dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan serta bebas dari salah saji yang bersifat material. 

Monitoring Jika dilihat dari struktur piramida mengenai kerangka COSO ini, proses pengawasan merupakan proses terakhir dalam menentukan dan mengevaluasi apakah risiko – risiko yang sudah diukur dapat dicegah

dan

diselesaikan

dengan

baik

melalui

aktivitas

pengendalian yang sudah ditetapkan Manajemen. Selain itu, proses evaluasi yang dilakukan Perusahaan juga bertujuan untuk menilai Performance Improvement atas sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan berupa Internal Control Memorandum yang sesuai dengan pencapaian tujuan di Perusahaan tersebut. Dari penjelasan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen – komponen dari COSO diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan yang juga menggambarkan bahwa untuk mencapai sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, dibutuhkan suatu penilaian dan evaluasi atas kemungkinan risiko yang akan terjadi yang selanjutnya perlu dilakukan suatu aktivitas pengendalian untuk mencapai suatu keefektivitasan dari aspek operasional maupun non – operasional Universitas Indonesia


16

Perusahaan, menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan serta mematuhi aturan – aturan yang berlaku sesuai dengan PSAK dan regulasi Pemerintah yang sudah dibuat.

2.2

Teori Pendapatan Setelah menjelaskan mengenai teori pengendalian internal serta komponen – komponen pengendalian internal berdasarkan teori COSO Framework, maka sesuai dengan topik laporan magang ini akan membahas secara spesifik mengenai teori pendapatan berdasarkan perlakuan akuntansinya serta pembahasan mengenai perlakuan akuntansi di pendapatan pada industri hulu minyak dan gas di Indonesia.

2.2.1

Definisi Pendapatan Pendapatan menurut FASB No. 6 didefinisikan sebagai arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva (Inflow) di satu satuan usaha dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama dari suatu Entitas atau Perusahaan tersebut.

Selain itu, definisi pendapatan berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas Perusahaan yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan aktivitas utama Perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas di Perusahaan tersebut. Akan tetapi, pendapatan yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah pendapatan yang bukan dari aktivitas non – operasional Perusahaan atau dengan kata lain pendapatan yang didapatkan secara tidak langsung (Other Income) oleh Perusahaan.



17

2.2.2 Prinsip Pengakuan Pendapatan Pada dasarnya, menurut Kieso, et. Al. (2012), prinsip Pengakuan pendapatan harus mencakup adanya konsep bahwa transaksi tersebut sudah didapatkan secara akun kas (Earned) serta sudah atau dapat direalisasikan (Realized or Realizable). Perusahaan dapat mengakui pendapatan secara umumnya apabila kedua konsep tersebut sudah terpenuhi.

Menurut Schroeder (2005, Hal : 136), Pengakuan pendapatan (Revenue Recognition) adalah proses formal dalam mencatat suatu transaksi atau kejadian. Yang dimaksud dengan pernyataan diatas adalah bahwa transaksi atau kejadian tersebut sudah didapatkan (Earned) serta Perusahaan tersebut sudah secara riil dan fisik mendapatkan dari hasil kewajiban dalam bentuk kas. Sedangkan yang dimaksud dengan realisasi (Realization) adalah suatu proses dalam mengkonversi aset yang bersifat non – kas menjadi kas atau dapat diklaim menjadi kas.

Berdasarkan

ketentuan

mengenai

transasksi

akuntansi,

dijelaskan

mengenai kondisi pada saat kapan Perusahaan boleh mengakui dan melaporkan pendapatan yang direalisasi atau dapat direalisasi (Realized or Realizable) yang pada dasarnya Pengakuan tersebut bergantung kepada kapan realisasi tersebut terjadi.

Menurut Security Exchange Comission (SEC), kriteria dari Pengakuan pendapatan tersebut dapat diakui jika terdapat bukti persuasif dari suatu perjanjian atau transaksi, atau telah terjadi penyerahan kepada Pembeli. Sedangkan dalam konsep FASB (FASB Concept Statement No. 5) menjelaskan bahwa syarat untuk mengakui pendapatan dapat diakui pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau sudah diberikan kepada pelanggan. Sebagai tambahan, prinsip Pengakuan pendapatan berdasarkan Kieso, et. Al. (2012) menjelaskan bahwa Perusahaan harus mengakui suatu transaksi

sebagai

pendapatan

ketika

pendapatan

tersebut

sudah



18

direalisasikan dan didapatkan (Realized and/or earned). Pada dasarnya, pendapatan dapat diterima ketika Perusahaan secara substansial telah menyelesaikan apa yang harus dilakukannya atau dengan kata lain kewajiban Perusahaan tersebut sudah terpenuhi dalam rangka mengakui dan mendapatkan pendapatannya.

Sebagai informasi tambahan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Perusahaan mengenai pada saat kapan Perusahaan dapat mengakui pendapatan berdasarkan nature dalam melakukan Pengakuan transaksi pendapatan yaitu sebagai berikut: 

Pengakuan pendapatan selama produksi (During the production) Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat proses produksi akan barang atau jasa masih berlangsung. Metode Pengakuan pendapatan selama produksi ini terbagi atas 2 metode: 1. Percentage Pengakuan

of

Completion

pendapatan

yang

method, dapat

merupakan diakui

suatu

berdasarkan

kemajuan proses produksi. Pada dasarnya, Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya terjadi pada industri konstruksi yang dikenal dengan istilah Construction in Progress (CIP). 2. Completed Contract Method, merupakan suatu Pengakuan pendapatan yang dapat diakui Perusahaan ketika hasil barang atau jasa tersebut sudah selesai dikerjakan kewajibannya. 

Pengakuan pada saat akhir produksi (End of production) Pengakuan pendapatan pada saat akhir produksi yaitu pendapatan dapat diakui jika jumlah pendapatan dapat dipastikan. Pada umumnya, prosedur Pengakuan pendapatan ini digunakan di industri tambang mineral yang telah memiliki harga standar yang berlaku.



19



Pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan (Point of sale) Pada dasarnya, prosedur Pengakuan pendapatan tersebut diakui pada saat Perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya dan mengirimkan barang tersebut kepada Pembeli (Transfer or shipping). Selain itu, dalam metode ini, Perusahaan secara substansialnya akan juga memindahkan risiko atas barang yang dipindahkan tersebut.



Pengakuan diakui pada saat kas diterima (When cash received) Pendekatan Pengakuan pendapatan ini terjadi karena adanya ketidakpastian penagihan dari Pembeli. Pada dasarnya, Pengakuan pendapatan ini terjadi ketika terdapat bukti secara riil atau nyata atas kas yang diterima oleh Perusahaan. Terdapat 3 metode yang dilakukan melalui pendekatan Pengakuan pendapatan ini:  Metode Installment – sales accounting, yaitu metode yang pada dasarnya Perusahaan dapat mengakui laba dalam periode diterimanya hasil penagihan bukan di saat periode penjualan karena risiko tak tertagihnya piutang begitu besar.  Metode Cost – Recovery, yang pada dasarnya tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh Pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh Perusahaan.  Metode Deposit, yaitu metode yang pada dasarnya kas diterima sebelum pengalihan barang atau penjual belum melaksanakan kontrak jual beli sehingga tidak ada pendapatan atau laba yang diakui sampai penjualan selesai.

Pada dasarnya, untuk Pengakuan pendapatan minyak dan gas bumi, penjualan minyak dan gas bumi belum akan dicatat dan diakui pada saat produksi selesai karena minyak dan gas bumi belum dicatat apabila masih disimpan pada tangki penyimpanan di lokasi penyewaan. Pada umumnya, pendapatan dari penjualan tersebut akan diakui pada saat penjualan terjadi Universitas Indonesia


20

yaitu pada saat minyak atau gas tersebut dialirkan dari pipa atau dipindahkan via kapal penyalur ke Pembeli. Untuk lebih spesifik mengenai Pengakuan pendapatan ini, akan dibahas di bab pembahasan perlakuan akuntansi untuk Pengakuan pendapatan.

2.2.3

Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010), pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara Perusahaan dan Pembeli atau pemakai aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima Perusahaan dan dikurangi dengan jumlah diskon dan volume yang diperbolehkan oleh Perusahaan. Jika dihubungkan dengan pembahasan dari laporan magang ini mengenai bagaimana cara mengukur pendapatan di industri perminyakan, maka terdapat 2 metode dalam Pengukuran pendapatan yang dikenal dengan istilah Entitlements dan Lifting. Istilah – istilah tersebut akan dibahas di BAB 2 ini serta di pembahasan BAB 4 yang dikategorikan berdasarkan proses Pengukuran pendapatan yang digunakan di industri perminyakan.

2.2.4

Pengungkapan Pendapatan Menurut PSAK 23 (Revisi 2010) yang berkaitan dengan Pengungkapan (Disclosure) yang dapat dilakukan oleh Perusahaan atau Entitas menjelaskan bahwa suatu Entitas atau Perusahaan harus mencakup adanya penjelasan sebagai berikut: 

Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk Pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.



21



Entitas mengungkapkan bahwa jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti dan dividen.



Selain itu, Entitas mengungkapkan bahwa jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.

Sebagai informasi tambahannya, Pengungkapan yang dilakukan di laporan keuangan

Perusahaan

tidak

terlepas

dari

bagaimana

Perusahaan

menyajikan laporan keuangan itu sendiri. Pada dasarnya, secara teori nilai Penyajian dari laporan keuangan Perusahaan tersebut disajikan dalam bentuk nilai yang sudah dikenakan pajak (Revenue after tax) dan bersih (Net). Untuk membahas masalah mengenai Penyajian, akan diungkapkan di BAB pembahasan serta dalam laporan ini juga akan dilampirkan contoh dari Penyajian laporan keuangan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia. 2.3

Industri Minyak dan Gas Bumi Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dengan kata lain persediaan sumber daya tersebut terbatas. Pada dasarnya, akuntansi mengenai minyak dan gas bumi dapat dilihat dalam PSAK 29 (Revisi 1990) yang pada dasarnya pernyataan tersebut menjelaskan karakteristik industri perminyakan yang banyak mengandung ketidakpastian (Gambling) sedangkan jumlah biaya yang dikeluarkan di Industri perminyakan ini sangat besar. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 juga menyatakan bahwa minyak dan gas bumi atau sumber daya alam yang dihasilkan merupakan milik negara dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, penerapan peraturan tersebut tercermin dalam aspek kerja yang dilakukan oleh Kontraktor maupun suatu Entitas untuk melakukan eksploitasi minyak maupun gas bumi yang pada dasarnya aset yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut merupakan aset yang Universitas Indonesia


22

dimiliki oleh negara walaupun secara substansial Kontraktor sebagai Operator menggunakan dan mengakui adanya beban depresiasi pada aset tersebut. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah yang dikenal dengan istilah DMO (Domestic Market Obligation) yaitu istilah yang sering digunakan di industri perminyakan dan gas di Indonesia yang pada dasarnya Kontraktor diwajibkan untuk memberikan hasil eksploitasinya atau menjual hasil dari aktivitas tersebut di dalam negeri atau pasar domestik maksimal sebesar 25% dari total produksi yang dihasilkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya peraturan – peraturan mengenai Pengakuan aset dan DMO ini merupakan hasil penerapan dan aplikasi turunan dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sebagai informasi tambahan, undang – undang yang berlaku dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi yang mengatur di sektor hulu yaitu UU. No. 22 tahun 2001 menjelaskan bahwa Perusahaan Kontraktor akan bekerja dengan suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah yang terdiri atas Production Sharing Contract (PSC), Technical Assistant Contract (TAC), Joint Operation yang terdiri atas 2 aspek yaitu Joint Operation Agreement (JOA) dan Joint Operation Body (JOB). Istilah – istilah tersebut akan dibahas di sub bagian selanjutnya. Selain itu, terdapat kemungkinan risiko – risiko yang terjadi di industri perminyakan ini, seperti risiko adanya perubahan harga minyak dunia, risiko akan kelangkaan terhadap cadangan (Reserve) minyak dan gas bumi, risiko adanya eksploitasi terhadap penambangan yang kering (Dry hole), risiko terhadap pengenaan lingkungan yang akan rusak maupun risiko – risiko yang bersifat teknikal. 2.3.1 Karakteristik dan Peraturan Akuntansi Minyak dan Gas Bumi Setelah mengetahui mengenai gambaran umum industri minyak dan gas bumi di Indonesia serta undang – undang dasar yang mengatur mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran

rakyat,

maka

selanjutnya

akan

dibahas

mengenai



23

karakteristik utama industri minyak dan gas bumi di Indonesia serta peraturan – peraturan yang membahas mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi tersebut.

2.3.1.1 Karakteristik Utama Industri Minyak dan Gas Bumi Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa sesungguhnya industri perminyakan ini terdapat risiko aktivitas yang bersifat untung – untungan di usaha ini meskipun biaya yang dikeluarkan sangat besar. Dalam karakteristik dan peraturan akuntansi minyak dan gas bumi, sebaiknya Penulis dan Pembaca harus mengetahui mengenai komponen dari masing – masing sektor di industri perminyakan yaitu sebagai berikut:

Upstream Sector

Midstream Sector

Downstream Sector Sumber : PwC Training Material Gambar 2.2 Beberapa Sektor Industri Minyak dan Gas i. Upstream Sector Sektor Upstream atau hulu ini adalah sektor yang pada dasarnya Perusahaan atau Entitas tersebut masih berada di tahap eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam sektor ini pula, terdapat risiko ketidakpastian apakah penemuan cadangan minyak atau gas tersebut benar – benar terbukti ada atau tidak. Pada dasarnya, sektor ini merupakan sektor yang biaya pengeluarannya sangat besar dalam pencarian cadangan terbukti tersebut yang dikenal dengan istilah Universitas Indonesia


24

Geological and Geophysical (G&G Cost) yaitu suatu biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau Entitas yang pada dasarnya biaya tersebut berhubungan dengan biaya eksplorasi dalam pencarian cadangan terbukti minyak baik dari aspek geologis maupun geofisik atas daerah eksplorasi tersebut. ii. Midstream Sector Merupakan sektor yang lebih cenderung kepada proses dan pengolahan minyak mentah menjadi minyak jadi baik dalam berbentuk bensin, diesel maupun lainnya. Pada dasarnya, sektor ini sudah dikategorikan sebagai sektor Downstream. iii. Downstream Sector Sektor Downstream ini adalah sektor yang sudah mengacu kepada proses pengolahan minyak mentah yang mencakup adanya proses refining, penjualan komoditas, pendistribusian hasil minyak atau gas bumi, pemasaran minyak dan gas bumi dan aktivitas – aktivitas lainnya. Pada laporan

magang

ini,

Penulis

memfokuskan

kepada

Pengakuan,

Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan pendapatan serta proses produksi pengangkatan minyak tersebut di industri perminyakan yang merupakan bagian dari sektor eksploitasi dan produksi minyak mentah di sektor hulu (Upstream). Selain itu, terdapat tahapan – tahapan atau fase yang dilakukan di industri perminyakan yaitu sebagai berikut:



25

Exploration

Evaluation

Development

Production

Plug or Abandon

Sumber : PwC Training Material & UU. No. 22 Tahun 2001 Gambar 2.3 Fase atau Proses Industri Minyak dan Gas 1.Tahap Eksplorasi (Exploration) Yang dimaksud dengan tahap eksplorasi ini adalah suatu tahap awal dalam rangka mencari, menemukan dan melihat apakah daerah tersebut memiliki cadangan minyak atau tidak dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pada tahap ini, kecenderungan ketidakpastian untuk mencari cadangan minyak sangat tinggi yang sesuai dengan karakteristik di industri ini dan tidak adanya jaminan bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan temuan cadangan minyak yang akan dieksplorasi dan dieksploitasi secara komersil.

2.Tahap Evaluasi (Evaluation) Setelah mencari sumber – sumber cadangan minyak di suatu tempat dan penemuan tersebut berhasil, maka tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi yang pada dasarnya pada tahap ini, pihak yang melakukan eksplorasi akan mengevaluasi secara mendalam apakah di area tersebut terbukti terdapat cadangan minyak atau gas (Reserve for oil or gas) serta melakukan pengevaluasian terhadap jumlah kuantitas yang terdapat di area tersebut serta jenis dari cadangan minyak berdasarkan ketentuan ICP (Indonesia Crude Price). Jika cadangan minyak tersebut yang dilihat dari aspek jumlah kuantitas yang akan dihasilkan tidak mencukupi dari total biaya Universitas Indonesia


26

yang dikeluarkan oleh Kontraktor atau suatu Entitas tertentu, maka Kontraktor tidak perlu melakukan pengembangan dan pengeksploitasian di area tersebut dan sebaliknya apabila jumlah kuantitas yang dihasilkan mencukupi dari total biaya yang dikeluarkan, maka selanjutnya pihak tersebut akan melakukan tahap pengembangan atas daerah eksplorasi tersebut.

3.Tahap Pengembangan (Development) Di tahap pengevaluasian dijelaskan bahwa apabila jumlah cadangan minyak yang terbukti ada melampaui total biaya yang dikeluarkan, maka selanjutnya akan memasuki tahap pengembangan. Pada tahap ini dijelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan cadangan terbukti sampai siap untuk diproduksi. Selain itu, di tahap ini pula dilakukan persiapan – persiapan secara mendalam baik dari pembangunan sarana maupun prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi dan sebagainya atau dengan kata lain di tahap ini dilakukan pembuatan akses ke sumber daya minyak tersebut (Gaining access to resources).

4.Tahap Produksi (Production) Kegiatan produksi ini mencakup semua kegiatan mulai dari pengangkatan (Lifting) dari sumber minyak yang terbukti ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan atau diolah lebih lanjut. Secara spesifik, proses produksi ini dimulai dari proses: 1. Pengangkatan sumber minyak ke permukaan bumi (Lifting). 2. Sumber

minyak

tersebut

akan

dipindahkan

dari

proses

pengangkatan (Lifting) di well head ke suatu tanki minyak yang masih terdapat campuran minyak mentah dan air melalui jalur pipa. 3. Setelah cadangan minyak tersebut sudah dipindahkan, maka terdapat proses pemisahan antara minyak dengan unsur lainnya seperti gas, air dan sebagainya (Proses Penyulingan).



27

4. Setelah melalui tahap proses penyulingan, maka selanjutnya minyak tersebut akan siap untuk diproses lebih lanjut (Proses produksi minyak jadi) hingga disalurkan ke Pembeli.

Jika ingin mengetahui mengenai proses produksi secara spesifik dan detail, akan dijelaskan di BAB 4 beserta Pengakuan, Pengukuran, Penyajian serta Pengungkapan di siklus pendapatan dalam proses tersebut.

5.Tahap Pengakhiran atau Penyelesaian (Plug or Abandon) Pada tahap ini, jika cadangan minyak yang terbukti ada tersebut sudah habis, maka Kontraktor atau Entitas tersebut wajib untuk membongkar semua peralatan proses pengangkatan minyak tersebut atau dikenal dengan istilah ARO (Asset Retirement Obligation) serta mewajibkan mereka untuk mengembalikan penghijauan lingkungan (Restoration for Environment) di daerah eksploitasi tersebut.

2.3.1.2 BP MIGAS BP MIGAS atau dengan kata lain disebut dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai Pembina dan Pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eskploitasi dan pemasaran minyak dan gas di Indonesia. Pada dasarnya, dengan didirikannya lembaga ini melalui UU. No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta PP No.42 tahun 2002 tentang BP MIGAS dan industri minyak secara spesifik, maka segala kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Industri minyak dan gas bumi Indonesia merupakan kewenangan utama dari BP MIGAS selaku pihak dari Pemerintah untuk mengatur segalanya.

Dalam menjalankan tugasnya, BP MIGAS memiliki wewenang yaitu sebagai berikut:



28



Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional KKKS



Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS



Mengawasi kegiatan utama operasional Kontraktor dalam KKKS



Membina seluruh aset KKKS yang menjadi milik negara



Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu perminyakan di Indonesia.

Pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, juga dijelaskan mengenai tugas dari BP MIGAS yaitu sebagai berikut: 

Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta Kontrak Kerja Sama.



Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.



Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.



Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran (WPNB).



Melaksanakan pengawasan dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.



Menunjuk penjual minyak dan gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar – besarnya bagi negara.

Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai peranan BP MIGAS dalam aktivitas eksplorasi ini seperti membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan

operasional

Kontraktor

Kontrak

Kerja

Sama

(KKKS),

merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKS tersebut, mengawasi kegiatan utama operasional KKS, membina seluruh aset KKS yang menjadi milik negara serta melakukan koordinasi dengan pihak atau Universitas Indonesia


29

instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu tersebut. Dari penjelasan diatas, maka secara teori dan peranannya, BP MIGAS merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam industri hulu minyak dan gas di Indonesia. 2.3.1.3 Peraturan Akuntansi Minyak dan Gas Bumi 

PSAK 29 (Revisi 1990) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan PSAK 29 (Revisi 1990) tentang akuntansi minyak dan gas bumi sebagai panduan Perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas bumi di Indonesia dalam mencatat transaksi Perusahaan, perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. PSAK 29 ini juga mengadopsi aturan mengenai penerapan standar International Oil and Gas Accounting. Industri minyak dan gas bumi meliputi aktivitas eksplorasi, pengembangan, produksi, pengelolaan, maupun pengakhiran. Perlakuan akuntansi untuk industri minyak dan gas bumi berdasarkan PSAK 29 (Revisi 1990) yaitu: 1. Sifat untung – untungan dari eksplorasi minyak dan gas bumi yang menimbulkan beberapa alternatif implementasi Pengakuan biaya atas cadangan yang tidak mengandung minyak dan gas bumi (Dry hole). 2. Pengakuan

biaya

harus

dikaitkan

dengan

aktivitas

sampai

ditemukannya minyak dan gas bumi di suatu negara (Cost Centre) sehingga semua biaya akan ditangguhkan dan akan dikapitalisasikan sebagai bagian dari cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan di negara tempat pencarian minyak dan gas bumi tersebut yang disebut dengan metode Full Cost. Pada dasarnya, dasar perlakuan akuntansi dalam metode Full Cost (FC) ini yaitu segala beban yang berkaitan dengan proses eksplorasi akan dijadikan sebagai aset Perusahaan baik aktivitas tersebut berhasil (Terbukti cadangan minyak) maupun tidak berhasil.



30

3. Biaya yang terjadi dalam pencarian minyak dan gas bumi harus dikaitkan dengan hasil dari aktivitas pencarian pada suatu area cadangan minyak dan gas bumi sehingga biaya yang terjadi akan dikapitalisasikan sebagai aset apabila cadangan tersebut mengadung minyak dan gas bumi (Sukses) dan sebaliknya maka biaya yang terjadi akan dibebankan sebagai biaya eksplorasi yang disebut dengan Successful Effort (SE). 

PSAK 64 (ED 2011) Untuk periode akuntansi di tahun 2012, dikeluarkan suatu standar perlakuan akuntansi yang baru yang pada dasarnya PSAK 29 (Revisi 1990) yang sudah dijelaskan diatas tidak diterapkan lagi di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung dengan dikeluarkannya suatu Standar baru yang tercantum dalam PSAK 64 (ED 2011) mengenai perlakuan akuntansi di fase Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral. Pada dasarnya, PSAK 64 (ED 2011) ini merupakan suatu adopsi IFRS 6 yang pada dasarnya hanya mengatur aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral yang akan diikuti dengan bagaimana perlakuan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi tersebut dapat diakui sebagai aset.

Isi atau materi utama dari PSAK 64 (ED 2011) ini membahas mengenai pro dan kontra akan penerapan IFRS 6 mengenai akuntansi eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral itu sendiri serta bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan baik dari aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian serta Pengungkapan atas biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral tersebut.

Berikut ini terdapat persamaan secara substansial mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi di sumber daya mineral dengan aturan internasional IFRS 6 yaitu sebagai berikut:



31

IFRS 6

PSAK 29 (Revisi 1990) Full Cost

Beban Eksplorasi dan Evaluasi diakui sebagai aset yang nantinya akan dilakukan "Uji Penurunan Nilai" (Impairment of Assets).

•Perlakuan Akuntansi yang dilakukan akan dijadikan sebagai aset baik berhasil dan tidak menemukan cadangan minyak

Successful Efforts •Beban diakui sebagai aset yang nantinya akan dilakukan "Uji Penurunan Nilai" apabila berhasil menemukan cadangan minyak tersebut.

Sumber : PSAK 64 (ED 2011) & PSAK 29 (Revisi 1990) Gambar 2.4 Persamaan antara PSAK 29 dengan ED PSAK 64

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya, perlakuan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral yang diterapkan oleh kedua standar tersebut sama dan dianggap tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, dampak dari standar PSAK 64 ini akan menimbulkan pencabutan PSAK 29 yang pada dasarnya pencabutan PSAK 29 tersebut sudah diatur di dalam SAK lain dan KDPPLK kecuali untuk aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi dan pengembangan.

Selain membahas mengenai persamaan diantara keduanya, selanjutnya Penulis menjelaskan mengenai perbedaan utama antara PSAK 29 (Revisi 1990) dan PSAK 64 (ED 2011). Di bawah ini , terdapat gambar mengenai perbedaan antara keduanya yaitu sebagai berikut: Universitas Indonesia


32

PSAK 29

PSAK 64

(Revisi 1990)

(ED 2011)

Membahas mengenai semua proses dan aktivitas minyak dan gas Indonesia

Hanya membahas mengenai aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral

Metode Pengakuan Biaya •Full Cost •Successful Efforts

Penggunaan Metode Successful Efforts yang nantinya dilakukan uji penurunan nilai

Menjelaskan perlakuan atas biaya pengembangan dan biaya akuisisi

Biaya Pengembangan diatur dalam PSAK 19 (Revisi 2009) dan tidak mengatur biaya akuisisi

Sumber : PSAK 64 (ED 2011) & PSAK 29 (Revisi 1990) Gambar 2.5 Perbedaan antara PSAK 29 dengan ED PSAK 64

Gambar diatas menunjukkan mengenai perbedaan utama ruang lingkup atas pembahasan di PSAK 29 (Revisi 1990) dengan PSAK 64 (ED 2011). Dari kedua perlakuan akuntansi tersebut, dijelaskan bahwa pada dasarnya PSAK 29 (Revisi 1990) ini membahas semua aktivitas, proses dan fase yang dilakukan di industri minyak dan gas bumi mulai dari proses eksplorasi sampai dengan proses pengakhiran. Selain itu, PSAK 29 ini juga menggunakan 2 metode utama dalam mengakui biaya – biaya eksplorasi itu sendiri yaitu metode Full Cost dan Successful Efforts. Sebagai informasi tambahan, PSAK 29 ini juga menjelaskan mengenai perlakuan secara spesifik mengenai biaya akuisisi (Biaya yang dikeluarkan sebelum eksplorasi) yang diakui sebagai aset atau beban bergantung apakah eksplorasi tersebut berhasil atau tidak serta menjelaskan mengenai biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh suatu Entitas atau Perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, di PSAK 64 ini hanya menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi secara spesifik Universitas Indonesia


33

atas biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, sedangkan biaya lainnya yaitu biaya produksi, pengembangan dan sebagainya diatur dalam PSAK 19 (Revisi 2010) dan KDPPLK. Penggunaan metode yang dilakukan juga berbeda dengan penerapan PSAK 29 (Revisi 1990) yaitu penggunaan metode Successful Efforts yang diterapkan di PSAK 64 atas biaya eksplorasi tersebut serta di PSAK 64 (ED 2011) ini tidak menjelaskan perlakuan akuntansi mengenai biaya akusisi itu sendiri.

Setelah menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara PSAK 29 dengan PSAK 64, maka selanjutnya membahas mengenai ruang lingkup pembahasan di PSAK 64 ini. PSAK 64 (ED 2011) ini membahas mengenai bagaimana suatu Perusahaan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia dapat mengakui, mengukur, menyajikan serta mengungkapkan perlakuan akuntansi untuk aset eksplorasi dan evaluasi untuk Perusahaan tersebut.

Dari aspek Pengakuan untuk aset eksplorasi dan evaluasi, Perusahaan dapat mengakui asetnya dengan menggunakan estimasi berdasarkan akuntansi yang sudah diatur dalam PSAK 25 (Revisi 2009).

Dari aspek Pengukuran yang dilakukan, PSAK 64 (ED 2011) ini juga menyatakan bahwa aset eksplorasi dan evaluasi dapat diukur pada biaya perolehan yang artinya nilai yang dapat diukur dan dikapitalisasi sebagai aset oleh Perusahaan dinilai berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk aktivitas eksplorasi pencarian cadangan minyak terbukti tersebut.

Dari aspek Penyajiannya, PSAK 64 (ED 2011) menyatakan bahwa suatu Entitas dapat mengklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi sebagai aset berwujud (Tangible Assets) atau aset tidak berwujud (Intangible Assets) sesuai dengan sifat aset yang diperoleh dan menerapkan Universitas Indonesia


34

klasifikasi tersebut secara konsisten. Sebagai contoh, untuk aset yang tidak berwujud yaitu hak pengeboran dan sebagainya dan untuk aset yang berwujud seperti sarana dan prasarana drilling rigs dan sebagainya. Akan tetapi, suatu aset tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi ketika kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan yang nantinya aset tersebut dapat diuji penurunan nilainya dan setiap rugi penurunan nilai yang diakui, sebelum dilakukan reklasifikasi.

Dari aspek Pengungkapan, PSAK 64 (ED 2011) menyatakan bahwa suatu Entitas diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah aset eksplorasi yang telah diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

Selain itu, PSAK 64 juga menjelaskan bagaimana suatu Perusahaan dapat melakukan penurunan nilai (Impairment) atas aset yang berkaitan dengan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral tersebut. PSAK 64 (ED 2011) menyatakan bahwa “Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi melebihi jumlah yang terpulihkan. Ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat aset tersebut melebihi jumlah yang terpulihkan, Entitas mengukur, menyajikan dan mengungkapkan setiap rugi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009)”.

Selain membahas mengenai PSAK 29 (Revisi 1990) mengenai perlakuan akuntansi di industri minyak dan gas bumi, PSAK 64 (ED 2011) yaitu mengenai perlakuan akuntansi untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 dan PP. Nomor 42 Tahun 2002 juga ikut membahas dan menjadi Universitas Indonesia


35

ketentuan dan peraturan dasar dalam industri ini dan BP MIGAS. Pada dasarnya, Undang – Undang ini menjelaskan mengenai aktivitas – aktivitas yang dilakukan dalam pencarian sumber daya minyak dan gas bumi sampai dengan kegiatan pemasaran sumber daya tersebut serta peranan BP MIGAS dalam menjalankan peranannya. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Operator dengan Non – Operator dalam kegiatan ekplorasi secara spesifik serta peraturan mengenai istilah dan cara perhitungan hasil dari aktivitas eksplorasi tersebut. 

Perbandingan PSC Accounting, US GAAP Accounting dan IFRS PSC atau disebut dengan Production Sharing Contract adalah suatu perjanjian kontrak yang terdapat dalam industri minyak dan gas dimana PSC itu sendiri merupakan perjanjian antara pihak Pemerintah selaku BP MIGAS dengan para Kontraktor. Penjelasan mengenai PSC secara spesifik akan dibahas di sub bagian selanjutnya. Di dalam pembahasan ini, terdapat suatu penjelasan mengenai perlakuan akuntansi secara khusus dan spesifik yang diterapkan di industri minyak dan gas yang disebut dengan PSC Accounting.

PSC Accounting merupakan suatu perlakuan akuntansi khusus di industri minyak dan gas di Indonesia yang pada dasarnya membahas mengenai bagaimana perlakuan akuntansi terhadap proses akuisisi, biaya operasional, biaya capital expenditures, biaya non – capital expenditures, eksplorasi, pengembangan, depresiasi dan biaya – biaya lainnya.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara perlakuan PSC Accounting, US GAAP Accounting dan IFRS yaitu sebagai berikut:



36

No

Description

PSC Accounting

US GAAP Accounting

1

Acquisition Costs

Expense

Capitalize

2

Exploration Expenditures Expense

Expense

Expense

Capitalize

Capitalize

Capitalize

A dry appraisal could

Unsuccessful exploratory

still be carried forward

wells drilled are expensed

- Dry Hole Successful : - IDC* - TDC** 3

Appraisal Drilling

in the balance sheet 4

Development Expenditures - Dry Hole

Expense

Capitalize

Expense

Capitalize

Capitalize

Capitalize

Capitalize

Capitalize

Successful: - IDC* - TDC** 5

Supporting Equipment and Facilities

6

DD&A***

Double Decline

Unit of Production

7

Non – Capital

Expensed upon Receipt

Expensed as Consumed

Obsolete

Write off approved by

Expensed/Impaired

Inventory or Asset

BP MIGAS

Impairment

Write off assets upon

All Impairments are

agreement with BP

allocated or recognized as

MIGAS

loss in income statement

Inventory 8

9

*

Intangible Drilling Costs

**

***

Depreciation, Depletion & Amortization

Tangible Drilling Costs

Sumber : PwC Training Material Tabel 2.1

Perbandingan PSC Accounting & GAAP Accounting Universitas Indonesia


37

Dari tabel diatas menjelaskan mengenai perbandingan antara perlakuan akuntansi berdasarkan PSC Accounting dengan BP MIGAS, US GAAP Accounting dan IFRS. Dari hasil perbedaan diatas, Penulis dapat melihat bahwa secara keseluruhan perlakuan akuntansi antara PSC Accounting tidak berbeda secara sepenuhnya dengan GAAP Accounting dan IFRS. Akan tetapi, terdapat perbedaan diantara ketiganya yaitu sebagai berikut: 

Dari sisi biaya akuisisi atau biaya yang dikeluarkan sebelum melakukan eksplorasi, dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan diantara keduanya berbeda. Dari aspek akuntansi berdasarkan PSC, semua biaya akuisisi diperlakukan sebagai beban dan sebaliknya, akuntansi berdasarkan US GAAP diperlakukan sebagai

aset

atau

biaya

tersebut

dikapitalisasi.

Sebagai

tambahannya, berdasarkan perlakuan IFRS saat ini menyebutkan bahwa biaya tersebut dapat dikapitalisasi asalkan sesuai dengan kriteria pengakuan aset yang diberlakukan oleh IFRS. 

Untuk biaya eksplorasi yang sifatnya gagal baik dari PSC Accounting, US GAAP dan IFRS menyebutkan bahwa biaya eksplorasi tersebut akan dijadikan sebagai beban. Untuk biaya eksplorasi yang sifatnya berhasil, terdapat dua kategori biaya eksplorasi yaitu biaya yang sifatnya tangible dan intangible. Untuk perlakuan biaya yang sifatnya tangible, semua biaya eksplorasi dikapitalisasikan begitupun juga dengan intangible kecuali untuk perlakuan akuntansi berdasarkan PSC.



Untuk perlakuan biaya Appraisal Drilling itu sendiri, PSC menyatakan bahwa dry appraisal masih dapat diperlakukan carry forward di laporan posisi keuangan suatu Perusahaan dan hal tersebut sama dengan perlakuan akuntansi berdasarkan IFRS. Akan tetapi, US GAAP menyatakan bahwa apabila kegiatan tersebut tidak berhasil dilakukan, maka Perusahaan wajib untuk menjadikan biaya tersebut sebagai beban.



38



Untuk perlakuan akuntansi di biaya pengembangan industri minyak dan gas khusus untuk perlakuan akuntansi yang sifatnya dry hole, US GAAP dan IFRS memperlakukan biaya tersebut sebagai aset atau dikapitalisasi. Namun, untuk PSC Accounting itu sendiri, mereka memperlakukannya sebagai aset. Akan tetapi, apabila aktivitas pengembangan cadangan minyak dan gas terbukti tersebut berhasil,

maka

PSC

Accounting,

US

GAAP

dan

IFRS

memperlakukan biaya tersebut sebagai aset yang dikapitalisasi kecuali untuk biaya yang sifatnya intangible drilling cost untuk perlakuan akuntansi di PSC Accounting. 

Untuk biaya supporting facilities, ketiga ketentuan akuntansi menyatakan bahwa biaya untuk mendukung aktivitas eksploitasi itu sendiri akan diperlakukan sebagai aset yang dikapitalisasi.



Dari aspek penurunan nilai aset yang diberlakukannya, PSC Accounting menggunakan metode double declining. Untuk US GAAP Accounting, menggunakan metode Units of Production (UOP). Namun untuk di IFRS, tidak disebutkan secara spesifik penggunaan metode tersebut dan hanya dijelaskan bahwa suatu Perusahaan dapat melakukan penurunan nilai dengan metode yang sesuai dengan ketentuan dan mencerminkan pengalokasian sisa umur dari aset tersebut.



Untuk Non – Capital Inventory tersebut, terdapat perbedaan antara PSC Accounting dengan IFRS dan US GAAP. IFRS dan US GAAP menyatakan bahwa biaya yang sifatnya Non – Capital Inventory itu sendiri dilakukan sesuai dengan beban yang mereka konsumsi sedangkan dari PSC Accounting, diilakukan sesuai dengan beban yang akan mereka terima.



Untuk aset atau persediaan yang usang, PSC Accounting memberlakukan ketentuan bahwa aset atau persediaan yang usang tersebut harus dihapus (Write off) yang harus mendapat persetujuan dari BP MIGAS. Namun, untuk perlakuan IFRS dan US GAAP itu



39

sendiri, aset atau persediaan yang usang akan dijadikan sebagai beban. 

Untuk permasalahan mengenai penurunan nilai aset (Impairment), PSC Accounting melakukan penghapusan (Write off) atas aset tersebut sesuai dengan jumlah penurunan nilai yang diukur. Akan tetapi, perlakuan akuntansi menurut US GAAP dan IFRS menyatakan bahwa semua hasil penurunan atas nilai aset itu sendiri akan diakui dan dicatat sebagai kerugian perusahaan di laporan laba rugi (Loss on Impairment). Sebagai tambahannya, perlakuan berdasarkan IFRS menggunakan revaluasi menurun (Downward Revaluation) atas penilaian aset tersebut.

2.4

Penggunaan Istilah di Industri Minyak dan Gas Bumi

2.4.1

Production Sharing Contract (PSC) Production Sharing Contract atau dikenal dengan istilah PSC diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1971. Definisi dari PSC ini berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 pasal 1 ayat 19 adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian PSC menurut Haryono (2003, Hal : 157) merupakan suatu penggabungan usaha (Joint Venture) antara Pemerintah selaku BP MIGAS dengan Perusahaan lainnya selaku Kontraktor untuk mengeksploitasi minyak dan gas bumi yang berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pembagian hasil yang dimaksud adalah hasil produksi setelah dikurangi dengan pengembalian biaya produksi.

Dalam hal ini, posisi Kontraktor dalam perjanjian tersebut sebagai penyandang dana dan melaksanakan kegiatan operasional perminyakan (Operator). Kontraktor dalam hal ini menanggung semua risiko dan biaya eksplorasi sampai ditemukannya sumber produksi secara komersial. Universitas Indonesia


40

Apabila produksi tidak berhasil maka biaya tidak dikembalikan, bila berhasil

maka

Kontraktor

memperoleh

pengembalian

biaya

dari

Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah Cost Recovery. Biaya – biaya yang terdapat di PSC yang akan medapatkan pengembalian apabila hasil eksplorasi berhasil dilakukan. Biaya – biaya yang dimaksud menurut Haryono (2003, hal : 159) adalah sebagai berikut: 

Acquisition Cost, meliputi biaya yang terjadi mulai dari usaha perolehan properti sampai kontrak siap untuk kegiatan eksplorasi penambangan minyak tersebut.



Exploration Cost, meliputi biaya untuk melakukan perolehan informasi mengenai ada atau tidaknya kandungan gas dan minyak bumi pada suatu kawasan yang dieksplorasi (termasuk biaya – biaya baik yang bersifat tangible maupun intagible).



Development

cost,

meliputi

biaya

untuk

mengembangkan

development well yaitu pencarian minyak dan gas bumi dari cadangan terbukti

dengan

menyiapkan fasilitas

pemurnian

(Extracting), pengolahan (Treating), pengumpulan (Gathering) dan penyimpanan (Storing). 

Production cost, meliputi biaya untuk memindahkan atau mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan tanah yaitu biaya – biaya yang termasuk dalam development cost tapi yang berada di kilang Perusahaan, seperti biaya produksi terjadi pada kegiatan operasional Perusahaan dan perawatan sumur.



Support facilities, meliputi biaya pengadaan peralatan penunjang seperti kendaraan, gudang dan fasilitas lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Pada dasarnya, aktivitas serta istilah yang digunakan di PSC ini adalah sebagai berikut:



41



Compensation, Assistance and Production Bonus (Kompensasi) Bonus kompensasi adalah penggantian biaya atas seluruh informasi data, penggalian dan sumur yang dimiliki oleh Perusahaan negara yang pada dasarnya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah produksi mencapai jumlah yang ditentukan dan disyaratkan.



Costs classification on PSC (Klasifikasi Biaya dalam PSC) Kontraktor bisa memperoleh pengembalian tertentu atas biaya selama produksi tersebut. Klasifikasi biaya dalam PSC sama menurut Haryono pada bagian sebelumnya dengan tambahan klasifikasi biaya untuk cost recovery yaitu sebagai berikut: o Current year non Capital Cost (Biaya operasi tahun berjalan) Mencakup adanya biaya eksplorasi daerah PSC, pengeboran sumur, dan persediaan yang masuk ke Indonesia. Kontraktor juga mendapat pengembalian atas biaya kantor operasi, umumnya 2% dari biaya total. Semua biaya dipaparkan secara jelas dan konsisten yang diungkapkan dalam laporan kuartal dan disetujui oleh Entitas atau Perusahaan tersebut. o Depreciation, depresiasi aset dengan tingkat 50%, 25%, 12,5% dan 10% menggunakan metode saldo menurun (Double Declining). Status barang modal atau aset yang berlabuh di Indonesia adalah milik

Pemerintah

tetapi

Kontraktor

dapat

mengklaim

depresiasinya. o Reimbursement, termasuk biaya operasi dan depresiasi tahun lalu. Bila produksi dapat menutupi biaya reimbursement maka selanjutnya bisa dilanjutkan ke periode selanjutnya tanpa batas waktu. 

Development Area (Pengembangan Wilayah) Hal ini dilakukan untuk menjamin wilayah kerja yang potensial benar – benar dimanfaatkan secara maksimal dan pengembalian wilayah dilakukan secara bertahap.



42



Domestic Market Obligation (DMO) Jumlah minyak yang dipakai sebagai DMO akan mengurangi bagian Kontraktor dalam perhitungan Pengukuran pendapatan berdasarkan metode Entitlements. DMO ini diatur dalam pasal 22 UU. No 22. Tahun 2001 yang pada dasarnya Kontraktor diwajibkan untku memasok persediaan minyak untuk pasar domestik Indonesia sebesar 25% dari hasil cadangan minyak yang diangkat ke permukaan bumi. Harga yang dibayar untuk 5 tahun pertama berdasarkan harga untuk pengembalian biaya dan tahun – tahun berikutnya adalah 10% atau 15% atau 25% dari harga minyak mentah per barrel dengan kondisi tergantung pada paket insentif itu.



First Tranche Petroleum (FTP) FTP yaitu penyisihan jumlah tertentu dari produksi setiap tahun sebelum diperhitungkan untuk pengembalian biaya. FTP dalam hal ini digunakan untuk memastikan penerimaan negara karena ada kemungkinan saat dilakukan pengembalian biaya, negara tidak mendapat bagiannya sebab terjadi pengembalian yang besar. FTP mengambil sebesar 20% dari total produksi kemudian dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor berdasarkan persentase kepemilikan PSC yang berlaku. Selain itu, dasar dari perlakuan perhitungan FTP ini dapat dikatakan sebagai pendapatan yang tidak dikenakan pajak (PTKP).



Investment Credit (Kredit Investasi) Investment Credit merupakan allowance yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh Kontraktor. Investment credit biasanya menjadi penambah pada perhitungan Entitlement milik Kontraktor. Besarnya investment credit yang diberikan yaitu 20% dari jumlah investasi langsung bila tarif pajak 56% atau 17% atau tarif pajak 48%.



Time Contract (Jangka waktu Kontrak) Jangka waktu kontrak untuk PSC selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Walau ada hak untuk melakukan perpanjangan waktu, Kontraktor harus tetap menyerahkan kembali sebagian wilayah kerjanya sesuai dengan perjanjian. Universitas Indonesia


43



Work Program and Budget (WPNB) WPNB menunjukkan kewenangan Manajemen dari BP MIGAS yang pada dasarnya program kerja ini berisi rencana pengeluaran Perusahaan setiap tahun selama masa eksplorasi. WPNB juga disiapkan dan diajukan oleh Kontraktor ke BP MIGAS yang akan ditinjau setiap tahunnya untuk melihat kinerja aktual Perusahaan selama produksi berlangsung. Selain itu, WPNB juga menjelaskan mengenai jadwal rencana hasil produksi minyak tersebut yang akan dikirimkan kepada Pembeli.

2.4.2 Joint Venture Berdasarkan PSAK 12 (Revisi 2007) menyatakan bahwa Joint Venture merupakan perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama yang pada dasarnya Joint Venture dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan struktur yang mencakup adanya bentuk pengendalian bersama operasi (Jointly Controlled Operation) dan pengendalian bersama aset (Jointly Controlled Asset). Ciri – ciri umum kapan suatu Perusahaan dapat dikatakan sebagai bentuk Joint Venture adalah sebagai berikut: o Dua atau lebih pihak diikat oleh suatu perjanjian kontraktual o Perjanjian kontraktual tersebut menciptakan suatu pengendalian bersama. Yang dimaksud dengan Jointly Controlled Operation adalah suatu Joint Venture meliputi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya dari para venturer dan tidak memerlukan pembentukan suatu Perseroan Terbatas, Firma atau badan usaha lain atas pengelolaan usahanya. Industri minyak dan gas di Indonesia, terdapat 2 macam penggabungan usaha yang diterapakan di industri ini yaitu sebagai berikut: 

Joint Operation Agreement (JOA), merupakan suatu penggabungan usaha antara 2 pihak atau lebih yang pada dasarnya masing – masing pihak tersebut tidak membentuk suatu Perusahaan atau badan usaha baru dan hanya mejalankan suatu aspek operasional dan tenaga ahli dari masing – Universitas Indonesia


44

masing pihak atas suatu proyek pekerjaan berdasarkan perjanjian kontrak yang disepakati keduanya. 

Joint Operation Body (JOB), merupakan suatu penggabungan usaha antara 2 pihak atau lebih yang menghasilkan suatu Perusahaan atau badan usaha baru baik dari aspek operasional maupun non – operasional Perusahaan.

Selain itu, terdapat istilah mengenai Joint Controlled Asset yaitu suatu penggabungan usaha antara dua atau pihak lebih yang melakukan pengendalian bersama dan kepemilikan bersama atas satu atau lebih aset yang diserahkan oleh para pihak atau venturer yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Joint Venture dalam menghasilkan suatu keuntungan bagi para venturer itu sendiri. Sebagai informasi tambahan, masing – masing pihak itu sendiri dapat mengambil bagiannya (its share) atas output yang dihasilkan oleh aset tersebut dan masing – masing bertanggung jawab atas bagian atau beban yang terjadi.

2.4.3

Kerja Sama Operasi (KSO) Berdasarkan PSAK 39 (Revisi 2007) menyatakan bahwa Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang masing – masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kerja Sama Operasi biasanya diawali dengan bertemunya pemilik aset dengan calon investor yang selanjutnya pengoperasian atas aset KSO itu sendiri dikelola oleh investor yang mendanai pembangunannya sampai berakhir masa konsesi yang pada akhirnya masa konsesi itu sendiri akan menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada pemilik aset. Selain itu, aset KSO harus dicatat sebesar perolehannya atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO atau sebesar nilai wajar yang dipilih secara objektif atau berdaya uji.



45

2.4.4 Istilah Mendalam di Industri Perminyakan 

Entitlements Merupakan suatu metode perhitungan untuk mengukur jumlah cadangan minyak yang lifting ke permukaan bumi dengan memperhitungkan faktor faktor seperti First Tranche Petroleum, Investment Credit, Operating Cost, DMO dan sebagainya. Pada dasarnya, perhitungan ini akan menghasilkan suatu selisih jumlah cadangan minyak yang diangkat dengan metode perhitungan lifting yang disebut dengan net over/(under) lifting di siklus pendapatan industri perminyakan.



Lifting Suatu metode perhitungan kasar (Bruto) yang pada dasarnya perhitungan tersebut hanya melihat jumlah cadangan minyak yang lifting ke permukaan bumi serta tidak memperhitungkan faktor – faktor yang dilihat dari metode entitlements. Sebagai informasi tambahannya, istilah lifting ini digunakan sebagai pedoman dasar dalam perhitungan dan Pengukuran pendapatan untuk metode entitlements dan istilah – istilah lainnya yang berada di Industri perminyakan di Indonesia. Pada bab ini, telah dijelaskan mengenai landasan teori yang sesuai dengan tema laporan magang ini yang pada dasarnya mencakup adanya ruang lingkup teori mengenai pengendalian internal, perlakuan akuntansi untuk siklus pendapatan secara umumnya, gambaran umum industri perminyakan di Indonesia, peranan BP MIGAS serta istilah yang digunakan dalam industri perminyakan di Indonesia yaitu sebagai berikut:



Non – Operator Yang dimaksud dengan Non – Operator adalah pihak yang berkewajiban dalam menyerahkan uang atau jasa untuk membiayai sebagian dari operasi pengelolaan wilayah eksploitasi tersebut yang sesuai dengan perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS).



Operator Pihak yang menjalankan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak berdasarkan ketentuan dari Kontrak Kerja Sama yang dilakukan antara



46

satu Entitas dengan Entitas lainnya. Dalam hal ini, Operator mempunyai peranan dalam: 

Membiayai sebagian dari biaya operasi dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi suatu wilayah eksploitasi perminyakan dan pertambangan.



Melaksanakan pengelolaan suatu wilayah kerja pertambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi.



Menerima dan mempertanggungjawabkan bagiannya atas biaya operasi pengelolaan wilayah pertambangan tersebut kepada pihak Non – Operator.



BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 3.1

Profil Kantor Akuntan Publik Dalam hal ini, Penulis melakukan program magang di KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan yang pada dasarnya KAP tersebut berafiliasi asing dengan PricewaterhouseCoopers International yang termasuk dalam jajaran Kantor Akuntan Publik The Big Four secara internasional atau dengan kata lain disebut dengan PricewaterhouseCoopers Indonesia. PwC Indonesia didirikan selama 40 tahun serta telah melakukan peranannya dalam memberikan jasa audit secara profesional kepada Perusahaan – Perusahaan yang diaudit yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selain itu, domisili Kantor Akuntan Publik PwC Indonesia ini terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kav X – 7 No.6 Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada dasarnya, Kantor Akuntan Publik merupakan industri yang bergerak di bidang jasa yaitu menyediakan jasa – jasa audit secara profesional dalam pemenuhan persyaratan dan penyusunan laporan keuangan tahunan maupun interim Perusahaan yang diaudit.

Dalam menjalankan aktivitas usaha jasanya, Kantor Akuntan Publik ini memiliki 4 lini jasa profesional yakni bidang Advisory, Taxation, IFRS Accounting Advisory Services serta bidang Audit and Assurance. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, masing – masing jasa tersebut berdiri sebagai Entitas yang terpisah dalam memenuhi ketentuan independensi Perusahaan.

Dalam hal ini, terdapat penjelasan pekerjaan mengenai 4 lini jasa profesional tersebut:

47



48



Lini jasa Advisory yang memberikan jasa berupa konsultasi yang bersifat stratejik yang bertujuan untuk membantu klien untuk membentuk suatu perencanaan (Planning) yang baik serta pengimplementasian strategi tersebut secara tepat yang bertujuan untuk mencapai aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, bidang Advisory juga berperan dalam membantu klien dalam merekomendasikan solusi kepada klien terhadap permasalahan yang terjadi. Di dalam lini ini, terdapat berbagai sub – lini jasa yang lebih spesifik seperti: o Lead Advisory o Corporation Valuation and Advisory o Business Recovery Services o Forensic Services o Transaction Services o Mergers Acquisitions and Disposals o Performance Improvement o Internal Audit Services



Lini

jasa

Taxation

yang

berfungsi

sebagai

divisi

yang

mengoptimalkan posisi pajak klien dalam periode tertentu dalam lingkup domestik maupun internasional. Selain itu, divisi ini juga menghadapi berbagai isu perpajakan di Indonesia seperti pajak langsung, pajak tidak langsung, bea materai, transfer pricing dan isu – isu perkembangan pajak lainnya. 

Divisi IFRS Accounting Advisory Services merupakan divisi yang bertugas dalam menghadapi isu – isu penting standar perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang seharusnya berdasarkan kepada standarisasi internasional akuntansi yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS).



Divisi yang terakhir yaitu divisi Audit and Assurance yaitu divisi yang bergerak dalam bidang jasa audit profesional yang memastikan bahwa klien dapat mengerti, menyajikan dan mengikuti aturan – aturan yang sudah ditetapkan dalam perlakuan Universitas Indonesia


49

akuntansi dan pelaporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia serta aturan standarisasi internasional untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, divisi Audit and Assurance memiliki 4 sub – divisi yang masing – masing terpisah berdasarkan kelompok industri pasar Indonesia yaitu sebagai berikut: 

Energy, Utilities and Mining Division (EU&M) Merupakan sub – divisi yang melakukan jasa audit yang pada dasarnya klien tersebut bergerak di industri penambangan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, tembaga, batubara, air dan sumber daya lainnya.



Financial Services Division (FS) Merupakan Sub – divisi yang pada dasarnya klien yang berada di divisi ini bergerak di industri keuangan seperti perbankan, asuransi, reksadana dan Perusahaan – Perusahaan lainnya.



Consumer

Industrial

Products

Services,

Technology,

Information, Communications and Entertainment Division (CIPSTICE) Sektor industri ini mencakup industri bisnis yang sangat luas seperti otomotif, perkebunan, farmasi, produk konsumen, produk retail, pengoperasian pelabuhan, teknologi informasi dan komunikasi, sektor logistik dan Perusahaan – Perusahaan lainnya. 

Risk and Control Solution Division (RCS) Sesuai dengan nama sub – divisi tersebut, divisi ini mencakup adanya aktivitas yang berhubungan dengan IT Audit di suatu Perusahaan untuk menilai sistem dari Internal Control di Perusahaan serta menilai kemungkinan risiko – risiko yang terjadi dari sistem pengendalian internal tersebut.



50

3.2

Profil Perusahaan PT. ABC PT. ABC merupakan salah satu Perusahaan yang dijadikan sebagai bahan utama dalam pembahasan dan analisis terhadap laporan magang ini. PT. ABC merupakan anak Perusahaan di Indonesia yang bergerak di industri eksploitasi minyak bumi atau dikategorikan sebagai industri Hulu atau Upstream di Indonesia. Area atau Blok eksploitasi tersebut berada di lepas pantai laut utara Jawa (Offshore). Pada dasarnya, kegiatan utama Perusahaan ini adalah aktivitas eksploitasi dan produksi perminyakan. Selain itu, terdapat 2 minyak mentah yang dihasilkan oleh anak Perusahaan ini yaitu minyak mentah terbaik kedua dan keempat di Indonesia sesuai dengan harga yang ditetapkan menurut jenis minyak di Indonesia Crude Price (ICP) dan menghasilkan pendapatan bagi Perusahaan induknya sebesar 35% dari total anak Perusahaan yang dibuat oleh Perusahaan induknya.

PT. Induk Perusahaan Utama (Holding)

PT. A

PT. E (Produksi)

PT. B (Upstream atau Hulu)

PT. ABC (Produksi)

PT. C

PT. F (Eksplorasi)

PT. D

Dan 38 Anak Perusahaan lainnya

Sumber : Client’s PwC Gambar 3.1 Struktur Perusahaan PT. ABC

Dari bagan diatas menjelaskan bahwa PT. ABC merupakan anak Perusahaan dari PT. B yang bergerak di industri hulu atau dengan kata lain dikategorikan di sektor upstream. Pada dasarnya, PT. B itupun juga merupakan hasil anak Perusahaan dari PT. Induk Perusahaan Utama



51

(Holding). Jadi PT ABC dapat diakatakan sebagai “Cucu” Perusahaan dari PT. Induk Perusahaan Utama.

Dalam hal ini, Perusahaan PT. ABC sudah didirikan pada tahun 1980 - an dan memulai produksi dan eksploitasi minyak secara komersial pada tahun 1980 - an. Selain itu, persentase kepemilikan yang memiliki Perusahaan ini sebanyak 99% bagi Perusahaan PT. B dan 1% kepemilikan minoritas bagi Perusahaan PT. C.

Pada Perusahaan PT. ABC ini, aktivitas eksplorasi yang dilakukan merupakan hasil kerjasama antar 4 Kontraktor yang dituliskan dalam Kontrak Kerja Sama (Joint Operating Agreement) antar Kontraktor tersebut. Dalam hal ini, Perusahaan PT. ABC berperan sebagai pihak yang melakukan aktivitas eksplorasi (Operator) di Blok eksploitasi Laut Utara Jawa dengan pihak yang menyetorkan modal (Non – Operator) yang dilakukan oleh PT. B.

Dalam hal ini, terdapat informasi tambahan yang harus diketahui oleh Penulis dan Pembaca dalam perjanjian yang dilakukan oleh sesama Kontraktor maupun antara Kontraktor dengan Pemerintah Indonesia selaku BP Migas yang diatur dalam Production Sharing Contract (PSC).

Ownership (PSC)

Government of Indonesia

Contractors

71,1538 %

28,8462 %

Sumber : Client’s PSC Tabel 3.1

Persentase Kepemilikan PSC Kontraktor

Tabel diatas menunjukkan mengenai porsi kepemilikan antara Pemerintah Indonesia dengan para Kontraktor di area tersebut yang pada dasarnya porsi kepemilikan tersebut diatur dalam perjanjian Kontrak Kerja Sama antara kedua pihak berdasarkan PSC. Hasil dari perjanjian tersebut adalah Universitas Indonesia


52

porsi kepemilikan atau pembagian hasil untuk pemerintah sebesar 71,1538% dan untuk para Kontraktor sebesar 28,8462% atas hasil produksi minyak yang dihasilkan dari lifting minyak tersebut. Porsi kepemilikan diatas sangat penting dalam perhitungan Pengukuran pendapatan Perusahaan atas total lifting yang sudah dilakukan dan sebagai dasar dalam penentuan angka lifting dan perhitungan entitlements yang boleh diakui oleh Perusahaan.

Selain

penjelasan

informasi

mengenai

porsi

kepemilikan

antara

Pemerintah Indonesia dengan para Kontraktor, di bawah ini terdapat juga informasi yang harus diketahui Pembaca dan Penulis mengenai peraturan – peraturan perpajakan yang diatur dalam industri perminyakan di Indonesia yang pada dasarnya pengenaan pajak ini juga sebagai bahan utama yang diperuntukkan bagi perhitungan Pengukuran pendapatan berdasarkan metode Entitlements di PT. ABC. Pada dasanya, pengenaan pajak yang diberlakukan di industri ini ada 2 yaitu Corporate Income Taxes (CIT) dan Dividend Taxes. Masing – masing pajak diatas dikenakan tarif sebesar 35% dan 13% dari total lifting Pengakuan minyak yang dihasilkan. Jadi total pajak yang dikenakan oleh PT. ABC sebesar 48%.

Setelah mengetahui gambaran umum Perusahaan baik dari tempat program magang dan Perusahaan PT. ABC yang dijadikan sebagai referensi utama dalam pembahasan laporan magang ini, maka di bab selanjutnya akan membahas mengenai pembahasan dan analisis terhadap proses bisnis dan perlakuan akuntansi untuk siklus pendapatan di PT. ABC.



53

BAB 4 PEMBAHASAN DAN ANALISIS Pada bab – bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai landasan teori serta profil Perusahaan yang akan dibahas dalam laporan magang ini. Berikut ini hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan. 4.1

Proses Bisnis PT. ABC di Industri Perminyakan Indonesia

Sumber: PwC Training Material Gambar 4.1 Proses Bisnis di Industri Minyak dan Gas (Revenue)

53



54

Pada gambar diatas menjelaskan mengenai proses bisnis siklus produksi di industri perminyakan. Dalam hal ini, terdapat proses – proses yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 1. Proses pertama yang dilakukan di saat produksi berlangsung adalah mengambil cadangan minyak yang terbukti dari dalam tanah melalui alat utama yang disebut dengan Well Head serta tambahan alat pendukung yang disebut dengan Christmas Tree yang pada dasarnya alat tersebut berperan sebagai penopang utama dalam pengangkatan cadangan minyak yang nantinya hasil dari proses pengangkatan ini masih bercampur dengan berbagai unsur gas, air dan sebagainya. 2. Setelah proses pengangkatan tersebut, maka fase atau selanjutnya adalah pemisahan tahap pertama (Filtering) antara hasil cadangan minyak dengan campuran selain minyak terutama pemisahan minyak dengan gas. Pada proses ini, digunakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan unsur minyak dengan gas yang disebut dengan Separator. 3. Selanjutnya, jika pemisahan tersebut berhasil dilakukan, maka hasil dari produksi tersebut khususnya minyak yang sudah disaring sebelumnya akan dilanjutkan kepada tahap kedua penyaringan. Tujuan dari tahap kedua penyaringan ini adalah agar hasil dari aktivitas ekplorasi dan eksploitasi tersebut benar – benar murni hasil minyak dan tidak ada unsur – unsur lain selain minyak melalui alat yang disebut Trafter. 4. Jika tahap kedua proses penyaringan sudah dilakukan, maka hasil dari eksploitasi minyak tersebut akan disimpan di dalam suatu tempat tank penyimpanan (Oil Tank Battery) dan hasil minyak tersebut akan tersimpan selama adanya suatu pembelian dari konsumen (Buyer). 5. Setelah hasil dari cadangan minyak tersebut tersimpan, maka hasil dari produksi tersebut akan disalurkan ke pembeli melalui pipa atau via kapal (Shipping to Buyer). Pada proses inilah, Perusahaan dapat Universitas Indonesia


55

melakukan pengakuan pendapatan disaat Point of Sale via shipping kapal tersebut. Pada dasarnya, proses bisnis di siklus eksploitasi dan produksi minyak ini lebih cenderung kepada proses yang bersifat teknis baik dalam aspek geologis maupun geofisik. Walaupun proses diatas menjelaskan secara demikian, pada dasarnya tujuan gambaran proses bisnis diatas lebih menekankan kepada proses dan prosedur dan memberikan penjelasan mengenai proses pengakuan pendapatan yang boleh diakui oleh Kontraktor atau Perusahaan di proses nomor lima. Selain itu, gambaran proses bisnis dan produksi diatas juga ingin menjelaskan bahwa aset – aset yang digunakan untuk melakukan aktivitas eksploitasi di PT. ABC merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah walaupun secara substansial, Kontraktor dapat mengakui depresiasi atas aset tersebut. Setelah menjelaskan mengenai proses bisnis dalam hal eksploitasi dan produksi di Perusahaan PT. ABC, maka selanjutnya akan dibahas mengenai secara spesifik sistem pengendalian internal di siklus pendapatan PT. ABC. 4.2

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Sebelumnya terdapat pembahasan mengenai proses bisnis dalam hal eksploitasi dan produksi di Perusahaan Operator. Dalam hal ini, Penulis selanjutnya akan membahas mengenai sistem dari pengendalian internal di siklus pendapatan tersebut melalui walkhtrough process mulai dari proses lifting sampai dengan proses transfer atau shipping kepada pembeli atas hasil produksi minyak tersebut. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di bab 2 mengenai konsep dasar dari sistem pengendalian internal itu sendiri yang harus mencakup adanya komponen, seperti proses persetujuan dari pihak yang berwenang atas suatu transaksi, adanya pemisahan tugas yang jelas,

pencatatan

dan

pengelolaan

dokumen

yang

baik

serta

pendokumentasian transaksi yang dilakukan secara sistematis. Universitas Indonesia


56

Dalam sistem pengendalian internal untuk siklus pendapatan di PT. ABC ini, terdapat 2 proses yang diterapkan yaitu sebagai berikut: 

Process Accrual Oil Revenue Merupakan proses awal yang menjelaskan mengenai prosedur dalam jumlah minyak yang lifting sampai dengan pencatatan yang dilakukan dalam pengakuan pendapatan yang masih bersifat akrual untuk internal PT. ABC itu sendiri. Financial Analyst (Mrs.X)

Departemen Operasional

Departemen Komersial

Planned Data Schedule and Lifting

Lifting Analysis (Dmo & Lifting Oil)

Approval

Staff Accounting

Not Approved

Mrs. Y

Document Lifting Approval

Approved

Journal Input to ORACLE system that connect to PT. B

Journal Not Approved

Prepare to Input Journal Accrual

Journal Approved Approval

Journal Approval

Approval for Journal

Mrs. Y

Sumber : Narative Process PT. ABC Gambar 4.2 Proses Akrual Pendapatan

Gambar diatas menjelaskan mengenai proses pengakuan dan pencatatan yang dilakukan oleh PT. ABC.

Pada awalnya, proses penjualan akan selalu dilakukan di setiap akhir bulan dan pada saat proses lifting tersebut. Dalam hal ini, terdapat seorang Financial Analyst (Mrs. X) yang mempunyai fungsi sebagai pihak yang Universitas Indonesia


57

mengumpulkan informasi – informasi mengenai jadwal dan jumlah minyak yang sudah lifting di periode bulan tersebut dari pihak Departemen Operasional dan Departemen Komersial. Setelah mendapatkan informasi mengenai jadwal dan jumlah minyak yang lifting tersebut, maka Mrs.X akan mempersiapkan dokumen analisis yang berisi mengenai jumlah lifting, perhitungan DMO dan perhitungan nilai atas minyak tersebut yang selanjutnya perhitungan tersebut akan disesuaikan dengan nilai porsi kepemilikan yang dikenal dengan istilah over or underlifting (Selisih lifting dengan perhitungan entitlement). Pada saat itu, dokumen yang berisi mengenai data – data diatas harus ditinjau dan mendapatkan persetujuan oleh Mrs. Y yang menjabat sebagai pimpinan Inventory Accounting and Reporting. Apabila dokumen analisis tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Mrs. Y, maka dokumen tersebut akan direvisi atau diubah sesuai dengan total minyak yang lifting tersebut. Setelah Mrs. X sudah mempersiapkan dokumen yang berisi data – data tersebut serta sudah ditinjau dan mendapat persetujuan oleh pihak Mrs. Y, maka selanjutnya pihak Staff Accounting yang berada dibawah wewenang Mrs. Y akan mempersiapkan jurnal dalam mencatat pengakuan pendapatan secara akrual ke dalam sistem ORACLE yang digunakan oleh Perusahaan tersebut. Dalam hal ini, sebelum mencatat jurnal tersebut ke dalam sistem, nilai serta pengukuran pendapatan tersebut harus terlebih dahulu kembali untuk ditinjau dan mendapat persetujuan dari pihak Mrs. Y. Apabila terjadi suatu kesalahan dan harus dikoreksi, maka jurnal tersebut tidak akan dimasukkan (Posting) dan akan diperbaiki Staff Accounting untuk membuat jurnal yang sesuai dengan dokumen aktual analisis minyak yang lifting tersebut.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Mrs. Y atas jurnal tersebut, maka pencatatan pengakuan pendapatan akan dimasukkan ke dalam sistem ORACLE dan dicatat ke PT. B sebagai induk Perusahaan PT. ABC. Setelah itu, PT. B akan mengeluarkan invoice atau faktur ke PT. Induk Universitas Indonesia


58

Perusahaan Utama (holding) yang pada dasarnya hasil produksi dan pendapatan tersebut akan dikumpulkan dan dilakukan oleh PT. Induk Perusahaan Utama.

Pencatatan mengenai akrual tersebut dilakukan sebagai berikut:  

Dr. A/R PT. B

XXX

Cr. Oil Revenue

(XXX)

Pada dasarnya, pencatatan yang dilakukan diatas dapat dikategorikan sebagai pencatatan yang dilakukan antara Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan (Intercompany Transaction), sedangkan pencatatan dilakukan yang berkaitan dengan istilah DMO dan over or underlifting yaitu sebagai berikut:  

Dr. DMO Discount and over lifting oil

XXX

Cr. Liabilities to PT. B

(XXX)

Jurnal yang berkaitan dengan istilah over or underlifting diatas juga menjelaskan bahwa utang atau piutang tersebut dikategorikan sebagai utang atau piutang kepada atau dari Pemerintah yang berhubungan dengan porsi kepemilikan minyak yang lifting berdasarkan kontrak PSC. Jurnal yang sudah dimasukkan ke dalam sistem ORACLE ini, akan dibalik (Reversed) secara otomatis di awal bulan selanjutnya. 

Procces Actual Oil Revenue Berdasarkan sub – bab diatas menjelaskan mengenai proses pencatatan yang dilakukan secara akrual di sistem internal Perusahaan tersebut. Akan tetapi, pada proses ini terdapat penjelasan proses lifting yang dilakukan secara aktual yang pada dasarnya konsep dari sistem pengendalian internal ini dapat dikatakan sama dengan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara akrual walaupun terdapat adanya prosedur yang berbeda diantara keduanya. Proses akrual dan aktual ini akan selalu terjadi perbedaan perhitungan diantara keduanya sehingga akan dilakukan penyesuaian atas angka akrual dengan angka aktual yang dihasilkan pada Universitas Indonesia


59

proses pengukuran pendapatan tersebut yang pada dasarnya hasil dari selisih tersebut akan dialokasikan sebagai piutang atau utang dari atau kepada Pemerintah.

Pada dasarnya, perhitungan aktual ini sangat penting karena merupakan angka yang sebenarnya yang dapat diakui Perusahaan atas pendapatan tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai proses lifting yang dilakukan secara aktual beserta terlampir gambar dari sistem pengendalian internal aktual tersebut.



60

A

Terminal Staff

Loading Orders Based on WPNB

No

Lifting and DMO Report Approval by Mrs. Y (Inventory Accounting and Reporting)

Lifting and DMO Report Based on Lifting Document Financial Analyst Mrs. X

Invoice for DMO Actual Lifting and Schedule

Approved Loading Orders

Review Invoice for DMO by Mrs. Y

Operational Dept. Jakarta Office Cargo Manifest, etc of Certificate Certificate of Quantitiy Origin Bill of Lading Lifting Process (Supervised by PT. ABC, BP MIGAS and Surveyor)

Marine Staff

Approved Lifting Report

Financial Analyst Mrs. X

No

Approval (Coordinator Operational

Yes

Yes

Reviewed Invoice DMO

Cargo Manifest, etc (Copy) Certificate of Certificate of Quantitiy Origin Bill of Lading Finance Manager

Approval from Finance and Commercial Manager A Yes

Finance Dept. Jakarta Office

Lifting and DMO Report

Approved Invoice

Commercial Manager

Input to ORACLE System

Partner (PT. B)

BP Migas

Sumber : Narative Process PT. ABC Gambar 4.3 Proses Aktual Pendapatan

Gambar diatas menjelaskan proses aktual yang dilakukan untuk siklus pendapatan. Pada proses awal, setiap bulannya Perusahaan akan menerima suatu pelaporan dari Departemen Operasional dan Departemen Komersial Universitas Indonesia


61

yang pada dasarnya laporan tersebut memberikan informasi mengenai total produksi yang dihasilkan, total lifting minyak tersebut serta perhitungan entitlement yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Mrs. X.

Proses awal yang dilakukan terjadi ketika Staf dari Departemen Operasional (Terminal Staff) yang akan mempersiapkan pesanan sesuai dengan perintah dan instruksi yang didasarkan atas WPNB akan minyak dan pesanan tersebut yang harus mendapat persetujuan dari pihak Koordinator Operasi (Pimpinan Departemen Operasional). Jika pesanan atas minyak tersebut (Loading Orders) sudah mendapatkan persetujuan dari Koordinator Operasional, maka dokumen pesanan tersebut akan dikirimkan kepada pihak yang bertugas di kapal (Marine Staff) yang akan mempersiapkan proses lifting yang akan diawasi oleh Pihak PT. ABC, BP MIGAS dan Kontraktor lainnya (Surveyor). Setelah proses lifting tersebut sudah dilakukan, maka Marine Staff akan mempersiapkan dokumen lifting minyak mentah tersebut seperti adanya dokumen Bill of Lading, Certificate of Quantity, Cargo Manifest, Certificate of Origin dan berbagai dokumen lainnya. Setelah itu, dokumen – dokumen tersebut akan dikirimkan kepada bagian Departemen Operasional dan Bagian Keuangan di Jakarta. Berdasarkan dokumen – dokumen yang tertera diatas, maka Staf dari Departemen Operasional tersebut akan mempersiapkan aktual dan jadwal lifting dari hasil minyak mentah tersebut. Di setiap akhir bulan, Mrs. X akan mempersiapkan secara keseluruhan laporan lifting (Report) secara aktual tersebut serta melakukan perhitungan DMO. Hasil dari laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh Mrs. Y (Inventory Accounting and Reporting). Berdasarkan pelaporan dokumen yang sudah mendapatkan persetujuan tersebut, maka Mrs. X (Financial Analyst) akan mempersiapkan Faktur untuk perhitungan DMO. Setelah Mrs. X (Financial Analyst) mempersiapkan Faktur untuk perhitungan DMO, maka Faktur tersebut akan ditinjau kembali oleh pihak Mrs. Y (Inventory Universitas Indonesia


62

Accounting and Reporting) dan harus mendapat persetujuan dari Finance and Commercial Manager. Setelah itu, Faktur DMO dan hasil dari pelaporan lifting yang asli tersebut akan dikirimkan ke BP MIGAS dan salinan pelaporan dokumen tersebut akan diberikan kepada pihak PT. B (Partner). Setelah Mrs. X menyiapkan invoice tersebut, pihak Mrs. X mengirimkan faktur tersebut beserta dengan dokumen yang mendukung proses aktual tersebut, kemudian PT. ABC akan meminta PT. B untuk mencatat pendapatan minyak secara aktual.

4.2.1 Aktivitas Pengendalian Sistem Pengendalian Internal di Siklus Pendapatan Dari hasil penjelasan mengenai sistem pengendalian internal mulai dari proses lifting sampai dengan proses dikeluarkannya invoice atas penjualan minyak dan perhitungan DMO tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dari sistem pengendalian internal ini cukup efektif serta risiko atas pengendalian internal tersebut sangat kecil. Hal ini disebabkan karena mulai

dari

proses

lifting

sampai

dikeluarkannya

invoice

sudah

diberlakukannya sistem dasar pengendalian internal melalui adanya aktivitas pengendalian seperti: o Accrual Process Dari penjelasan sistem atau proses akrual diatas, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya sistem ini sudah cukup efektif yang mencakup adanya aktivitas – aktivitas pengendalian berupa persetujuan (Approval) mengenai perhitungan total minyak yang diakui sebagai pendapatan bagi Perusahaan yang dilakukan oleh pihak Mrs. Y (Inventory Accounting and Reporting). Selain itu, terdapat juga aktivitas mengenai proses persetujuan (Approval) terhadap jurnal pendapatan yang akan dimasukkan (Input) dengan persetujuan Mrs. Y yang nantinya akan dimasukan ke dalam sistem ORACLE tersebut.

Sebagai informasi tambahannya, hal mengenai sistem pengendalian internal yang sudah dilakukan cukup efektif yang juga didukung Universitas Indonesia


63

dengan sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan tersebut yang pada dasarnya jurnal – jurnal yang sudah dimasukkan (Input) ke dalam sistem ORACLE akan secara otomatis dijadikan sebagai jurnal pembalik (Reversed) serta pencatatan tersebut juga akan ditinjau dan mendapat persetujuan dari Mrs. Y (Inventory Accounting and Reporting). Dari kesimpulan di proses akrual ini, kita dapat menilai bahwa sesungguhnya sistem yang diterapkan oleh Perusahaan PT. ABC sudah efektif sehingga risiko – risiko yang akan dihadapi dapat diminimalisir dan dapat dicegah. o Actual Process Sebagai informasi tambahan, pada proses aktual perhitungan pendapatan, terdapat semacam Shipping Agent or Ship Master yang bertugas untuk mengkonfirmasikan tanker atau kapal tersebut mengenai jadwal lifting serta meninjau total jumlah pesanan yang pada dasarnya jadwal dan jumlah pesanan itu akan mendapatkan persetujuan oleh pihak Terminal Staff tersebut. Selain itu, terdapat proses loading orders yang diawasi oleh pihak PT. ABC, BP MIGAS dan para Surveyors Signatures)

yang melakukan yang

berperan

persetujuan sebagai

secara

pihak

bersama

independen

(Put dalam

mengawasi total produksi yang dihasilkan yang dapat dilihat melalui dokumen lifting minyak yang sudah dilakukan. Selain itu, aktivitas lainnya adalah Staf Operasi yang selalu memeriksa terlebih dahulu dokumen mengenai lifting tersebut sebelum didistribusikan serta mempersiapkan dokumen – dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pihak Koordinator Operasional. Aktivitas lainnya juga dilakukan pada saat proses pembuatan faktur DMO itu sendiri yang harus mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh pihak Finance and Commercial Manager yang mengindikasikan bahwa segala aktivitas atau setiap dokumen tersebut selalu adanya aktivitas persetujuan (Approval) dari pihak – pihak yang terkait dan bersangkutan tersebut.



64

Pada dasarnya, sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak Perusahaan tersebut sudah cukup efektif walaupun terdapat adanya kemungkinan – kemungkinan risiko yang akan terjadi pada sistem pengendalian yang diterapkan. Akan tetapi, secara umumnya, proses bisnis di siklus pendapatan ini sudah cukup memadai dan cukup efektif.

4.2.2 Analisis Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Dari hasil penjelasan mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perusahaan PT. ABC, menjelaskan bahwa sebenarnya sistem pengendalian internal yang dilakukan sudah cukup efektif walaupun terdapat kekurangan dan kemungkinan – kemungkinan risiko yang terjadi baik risiko secara teknis maupun risiko fraud dan error yang akan terjadi di PT. ABC tersebut. Pada dasarnya, analisis risiko yang dimaksud adalah analisis yang lebih menitikberatkan kepada kemungkinan risiko terjadinya kecurangan yang dilakukan dengan sengaja (Fraud) maupun risiko yang bersifat tidak sengaja (Error).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam proses siklus pendapatan di PT. ABC terdapat 2 proses: 1. Proses akrual pendapatan perminyakan Dari proses bisnis diatas, kita dapat melihat dari Gambar 4.2 yang menjelaskan bahwa terdapat proses approval yang dilakukan oleh pihak Mrs. Y yang menjabat sebagai Inventory and Accounting Reporting. Dari jabatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya peranan dari jabatan tersebut sangat penting dan dari penilaian yang dilakukan oleh PwC itu sendiri mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di proses akrual sudah cukup efektif dengan adanya proses dasar dalam sistem pengendalian internal itu sendiri seperti proses approval dan sebagainya. Walaupun kondisi pengendalian internal itu sudah cukup efektif, terdapat adanya kemungkinan risiko yang akan terjadi. Sebagai contoh, Jika terjadi kesalahan yang dilakukan mengenai dokumen Universitas Indonesia


65

lifting dan sudah mendapatkan persetujuan oleh pihak tersebut serta persetujuan atas jurnal akrual yang dicatat, maka proses selanjutnya mengenai nilai yang tertera di dokumen lifting tersebut akan salah pula atau adanya indikasi mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pihak Mrs. Y tersebut. Selain itu, pihak yang bertugas untuk menghitung jadwal dan nilai lifting atas minyak tersebut, juga berpotensi untuk melakukan tindakan kecurangan yang pada dasarnya tindakan tersebut lebih kepada nilai yang tercatat di dokumen lifting tersebut yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya.

Sebagai solusi untuk menghadapi tingkat kemungkinan risiko yang akan terjadi tersebut, maka seharusnya dalam proses akrual ini diperlukan penambahan sistem pengecekan yang dilakukan oleh pihak independen (Independent Checks) mengenai proses akrual tersebut. Selain itu, pihak Staf Akuntansi yang mempunyai tugas dalam memasukkan (Input) jurnal akrual pendapatan tersebut akan menimbulkan risiko pencatatan salah (Error) dan sebagainya.

2. Proses aktual dalam pendapatan perminyakan Kita dapat melihat bahwa di Gambar 4.3 yang menjelaskan mengenai proses siklus pendapatan secara aktual dapat dikatakan lebih kompleks. Akan tetapi, pada proses ini dapat dilihat pula bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perusahaan ini cukup efektif dan efisien serta sudah memenuhi pedoman dasar audit itu sendiri, seperti adanya proses approval, adanya pengecekan dan diawasi yang dilakukan oleh pihak secara independen seperti pihak BP MIGAS, serta para Surveyors. Hal tersebut mempunyai indikasi bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan sangat baik. Akan tetapi, adanya proses approval yang dilakukan oleh pihak Mrs. Y juga sangat berperan penting terhadap persetujuan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan lifting minyak mentah tersebut. Dalam hal ini, adanya indikasi kecurangan oleh pihak Universitas Indonesia


66

tersebut juga dapat memungkinkan terjadinya risiko fraud yang disebabkan karena tidak adanya penjelasan kerja secara spesifik apa yang dilakukan oleh Mrs. Y selain melakukan approval.

Pada dasarnya, sistem pengendalian internal yang dilakukan dan diterapkan oleh PT. ABC sudah cukup efektif. Secara teori, penerapan dari sistem pengendal ian internal ini sudah melihat kemungkinan – kemungkinan risiko yang dilihat berdasarkan komponen dan panduan dari COSO tersebut yang pada dasarnya sistem ini sudah mencakup tujuan dasar pengendalian tersebut berupa efektivitas dari sistem operasional Perusahaan, penghasilan laporan keuangan serta sudah mengikuti prosedur – prosedur peraturan yang sudah diterapkan oleh Manajemen.

Selain itu, kelemahan dari sistem pengendalian internal ini sendiri lebih kepada tidak adanya pengecekan yang dilakukan pihak independen di proses akrual walaupun secara aktual terdapat proses tersebut. Selain itu, kelemahan lainnya digambarkan dalam proses dan peranan posisi jabatan pihak – pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting di posisi approval oleh Lead Inventory Accounting and Reporting dan sebagainya. Secara keseluruhan, sistem operasional dan non – operasional perusahaan di siklus pendapatan ini sudah efektif.

4.3

Perlakuan Akuntansi untuk Pendapatan Untuk industri minyak dan gas di Indonesia ini, perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada umumnya cukup berbeda dan unik di industri ini karena pada dasarnya industri ini dikategorikan sebagai specific industry. Cakupan pembahasan dari perlakuan akuntansi untuk pendapatan ini adalah Pengakuan (Recognition), Pengukuran (Measurement), Penyajian (Presentation) dan Pengungkapan (Disclosure).



67

4.3.1 Pengakuan Pendapatan Sesuai dengan penjelasan dan proses bisnis diatas, maka selanjutnya membahas mengenai pada saat kapan pendapatan boleh diakui Perusahaan secara spesifik. Pada dasarnya, di industri perminyakan ini khususnya di PT. ABC, Pengakuan pedapatan dapat diakui pada saat hasil dari minyak mentah (Crude Oil) tersebut sudah dipindahkan atau disalurkan (Transfer or Shipping) ke Pembeli dengan menggunakan media kapal sebagai penyalur minyak mentah tersebut (Point of Sale).

Sebagai informasi tambahan, untuk memenuhi prosedur proses bisnis diatas, pada saat penyaluran minyak mentah tersebut Perusahaan akan melampirkan dokumen – dokumen penting dalam prosedur pengakuan pendapatannya seperti adanya Bill of Lading, Berita Acara Penyerahan (BAP) dan dokumen – dokumen lainnya yang mendukung proses pengakuan pendapatan tersebut. Untuk mendukung pembahasan mengenai pengakuan pendapatan ini, Penulis akan melampirkan contoh – contoh dokumen yang sudah disebutkan diatas.

Jika dibandingkan dengan teori secara umumnya, pengakuan pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengakuan pendapatan disaat proses produksi masih berlangsung (During the Production), pada saat produksi berakhir (End of Production) dan metode – metode Pengakuan lainnya. Di industri perminyakan ini secara nature – nya akan atau sudah direalisasikan (Realised or Realizable) dan didapatkan (Earned) pada saat shipping via kapal yang artinya sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pernyataan metode pengakuan dari Kieso et.al. maupun PSAK 23 (Revisi 2010).

Kesimpulan mengenai pengakuan pendapatan di PT. ABC ini yaitu Perusahaan dapat mengakui pendapatannya disaat shipping or transfer kepada Pembeli (Point of Sale).



68

4.3.2 Pengukuran Pendapatan Cara Pengukuran yang digunakan di dalam industri perminyakan bisa dikatakan unik, khususnya di sektor eksploitasi dan eksplorasi perminyakan Indonesia (Upstream sector). Dalam hal ini, terdapat 2 metode yang digunakan dalam Pengukuran pendapatan yaitu sebagai berikut: 

Metode Lifting Istilah lifting merupakan suatu metode Pengukuran pendapatan yang dihitung secara kasar (bruto) yang pada dasarnya perhitungan tersebut hanya melihat jumlah cadangan minyak terbukti (per barrel) yang lifting ke permukaan bumi.

Sebagai contoh, jika terdapat jumlah kuantitas minyak yang lifting sejumlah

100

barel,

maka

pengukuran

pendapatan

dihitung

berdasarkan jumlah yang lifting tersebut dengan harga yang sesuai dengan jenis minyak mentah. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah Minyak yang lifting

: 100 Barrels

Jenis harga minyak (Arjuna) 2011

: $ 112,7/Barrel

Maka hasil dari Pengukuran pendapatan tersebut adalah:  100 Barrels x $ 112,7/Barrel = $ 112.700

Dari hasil perhitungan diatas, maka pengukuran pendapatan yang boleh dicatat nilainya pada saat sekali lifting adalah US$ 112.700.

Selain itu, metode lifting ini tidak memperhitungkan dan tidak melihat adanya faktor – faktor seperti istilah yang dikenal dengan First Tranche Petroleum (FTP), Cost Recovery, Domestic Market Obligation (DMO) dan faktor – faktor lainnya. Hal ini akan berdampak kepada perbedaaan hasil perhitungan pendapatan secara signifikan apabila menggunakan metode ini dibandingkan dengan Universitas Indonesia


69

penggunaan metode entitlements. Selain itu, perbedaan perhitungan metode ini akan menyebabkan kepada penyesuaian angka lifting yang akan menyebabkan kepada perubahan nilai pengukuran minyak tersebut di akhir tahun yang dikenal dengan istilah Net under/over lifting.

Secara aktual, PT ABC di periode 2011 ini menghasilkan dan mengangkat total jumlah minyak keseluruhan sebesar 11.689.244 Barrels yang pada dasarnya angka yang dihasilkan tersebut terdiri atas 2 hasil jenis minyak mentah (Crude Oil) dengan perincian data sebagai berikut: o Crude Arjuna

= 11.013.805 Barrels

o Crude Cinta

=

675.439 Barrels

= 11.689.244 Barrels

Dari hasil jumlah kuantitas minyak mentah yang lifting ke permukaan bumi tersebut, maka selanjutnya melihat nilai atau cara pengukuran pendapatan yang dihasilkan dengan menggunakan metode lifting ini yaitu sebagai berikut:

Kuantitas

Crude Arjuna

Crude Cinta

Total

11.013.805

675.439

11.689.244

US$ 112,96

US$ 111,26

US$ 224,22

US$ 1.244.137.412

US$ 75.147.015

US$ 1.319.284.427

Jumlah Minyak (Barrel) Harga Minyak Average Price (Based on ICP) Total Lifting

Sumber : PwC Data Client’s Tabel 4.1

Perhitungan Lifting 2011



70

Dari hasil perhitungan diatas mencerminkan bahwa metode lifting ini hanya menghitung secara umum dan sederhana yang hanya melihat jumlah kuantitas minyak dikali dengan harga minyak berdasarkan ketentuan dari ICP tersebut. Dari hasil angka diatas menunjukkan bahwa Crude Arjuna menghasilkan angka yang sangat besar dan material sebesar US$ 1.244.137.412 dibandingkan dengan Crude Cinta

yang

dihasilkan

sebesar

US$

75.147.915.

Hal

ini

mengindikasikan bahwa nilai yang dihasilkan pendapatan PT. ABC sangat besar.

Pada dasarnya, hasil dari nilai atau angka diatas tersebut belum mencerminkan angka yang sebenarnya berdasarkan metode dan pengukuran yang digunakan dalam pengukuran pendapatan di industri perminyakan. Walaupun demikian, perhitungan metode lifting ini digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan

yang akan

digunakan nantinya di metode entitlements. Angka diatas hanya mencatat jumlah cadangan terbukti minyak yang lifting ke permukaan bumi dan tidak memperhitungkan faktor – faktor lainnya. Oleh karena itu, agar Perusahaan dapat mengukur pendapatannya secara andal dan relevan, maka Perusahaan akan mengukur pendapatannya dengan menggunakan metode entitlements. 

Metode Entitlements Metode ini merupakan metode utama yang digunakan oleh Perusahaan – perusahaan yang bergerak di industri perminyakan di Indonesia yang pada dasarnya metode ini juga sebagai pedoman utama dalam perhitungan serta pengukuran pendapatan di Perusahaan tersebut yang sesuai dengan peraturan Undang – Undang industri perminyakan Indonesia.

Pada dasarnya, metode pengukuran ini sangat kompleks dan metode ini melihat adanya faktor – faktor seperti FTP, Cost Recovery dan Universitas Indonesia


71

faktor – faktor lainnya yang akan mempengaruhi perhitungan entitled minyak tersebut.

Di bawah ini terdapat gambar yang menjelaskan cara perhitungan dan pengukuran pendapatan di PT ABC yaitu:

Sumber: PwC Training Material Gambar 4.4 Prosedur Perhitungan Entitlements Gambar diatas menunjukkan mengenai skema cara perhitungan dasar dalam siklus pendapatan di PT. ABC. 

Tahap awal dalam penggunaan metode ini adalah dengan mencatat jumlah minyak yang terangkat ke permukaan bumi (sama halnya dengan metode dasar lifting).



Setelah itu, Pemerintah dan Kontraktor di PT. ABC akan mengakui terlebih dahulu jumlah kuantitas minyak (First Tranche Petroleum) sebesar 20% dari total lifting atau sama halnya dengan perlakuan akuntansi di perpajakan yaitu Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)



72

sebelum dikurangi dengan faktor pengurang entitled tersebut yaitu Cost Recovery. 

Setelah jumlah kuantitas minyak tersebut sudah dikurangi FTP, maka hasil dari pengukuran pendapatan akan dikurangi dengan Cost Recovery yaitu biaya yang bersifat sebagai pengurang entitled minyak tersebut. Cost Recovery yang dimaksud mencakup adanya biaya operasional (Operating Cost), kredit investasi dan beban depresiasi (Depreciation Expenses) atau dengan kata lain biaya – biaya yang sudah bersifat recoverable oleh Pemerintah Indonesia.



Setelah sudah dikurangi dengan komponen biaya yang disebutkan diatas, maka selanjutnya Perusahaan akan memproses nilai atau angka pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan persentase kepemilikan Perusahaan

terhadap

hasil

produksi

minyak

tersebut

yang

diperhitungkan dari nilai Equity to be split . Angka Equity to be split tersebut akan di proses lebih lanjut yang nantinya akan ditambah kembali dengan komponen Cost Recovery setelah adanya pengurangan pajak baik pajak badan Perusahaan maupun pajak dividen yang dikenakan kepada Perusahaan sesuai dengan nilai yang dihasilkan berdasarkan porsi kepemilikan atas produksi minyak tersebut. Angka porsi kepemilikan tersebut tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) antara Kontraktor dengan Pemerintah Indonesia yang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut beserta kewajiban kontraktor atau Perusahaan dalam menjual hasil produksi ke pasar domestik (DMO).

Setelah mengetahui secara teori mengenai cara perhitungan dengan menggunakan metode entitlements ini, maka selanjutnya akan membahas cara penilaian dan pengukuran prosedur pendapatan ini secara aktual di Perusahaan PT. ABC.

Berikut ini adalah perincian cara perhitungan pendapatan dengan penggunaan metode entitlements: Universitas Indonesia


73

Lifting: Arjuna Cinta

Procedures Calculation

Total

Q*

(US$)

WAP**

11.013.805

US$ 112,96

1.244.137.412

675.439

US$ 111,26

75.147.015

Total Allocated Lifting (a)

1.319.284.427

Deductions: 

FTP

Lifting after FTP

20 % x (a)

(263.856.885)

(a) – FTP

1.055.427.542

Cost Recovery 

Operating Expenses



Depreciation Exp.

371.513.672 24.379.762 Total Cost Recovery (b)

Total Equity to be Split

Lifting after FTP – (b)

395.893.433 659.534.108

ABC Revenue’s Share Equity Share (28,8%) FTP Share DMO (25%)

28,8 % x Equity to be Split

190.250.224

28,8 % x FTP

76.112.563

25% x 28,8% x allocated lifting

(95.140.704)

DMO Adjustment

351.889

Price Variance

2.401.614

Total

169.172.358

C&D Taxes***

48% x 169.172.358

(80.061.569)

Total Cost Recovery

395.893.433

Net Revenue

485.004.222

Sumber : PwC Working Paper (Manipulated Amount) Tabel 4.2

Cara Perhitungan Pendapatan Metode Entitlements 2011

*Q

: Quantity of Oil (Barrels)

**WAP

: Weighted Average Price Crude Oil for one year

*** C&D Tax : Corporate and Dividend Taxes Universitas Indonesia


74

Dari tabel di atas menunjukkan cara perhitungan yang dilakukan oleh Perusahaan PT. ABC terhadap nilai yang boleh diakui dan dicatat atas pendapatan Perusahaan tersebut. Pada awalnya, Perusahaan akan mencatat jumlah minyak yang lifting selama satu tahun dengan penggunaan jenis harga minyak yang ditentukan berdasarkan bobot harga (Weighted Average Price) yang ditentukan berdasarkan harga ICP. Setelah itu, Perusahaan akan mengurangi jumlah entitled minyak tersebut dengan FTP yang dikenakan sebesar 20% dari total lifting. Setelah itu, Perusahaan akan mengurangi jumlah net lifting dengan adanya faktor Cost Recovery agar menghasilkan nilai Equity to be Split yang nantinya akan dibagikan kepada Pemerintah dan para Kontraktor. Dari tabel diatas, kita dapat melihat bahwa kepemilikan PT. ABC sebesar 28,8% yang berawal dari perhitungan Equity Shares yang boleh diakui Perusahaan tersebut sebesar US$ 190.250.224 yang didapatkan dari porsi kepemilikan kontraktor (PSC) dikali dengan Equity to be Split. Setelah itu, terdapat komponen mengenai FTP Share yang pada dasarnya angka tersebut didapatkan dari porsi kepemilikannya terhadap hasil perhitungan FTP secara keseluruhan. Setelah menghitung prosedur diatas, maka terdapat komponen DMO sebesar 25% dari total allocated lifting dan porsi kepemilikannya yang ditujukan agar Perusahaan berkewajiban dalam memberikan hasil produksinya ke dalam negeri sebesar 25% dengan angka yang dihasilkan sebesar US$ 95.140.704 dan akan berdampak kepada pengurangan entitled revenue tersebut. Selain itu, terdapat komponen perhitungan DMO Adjustment dan Price Variance. Yang dimaksud denga DMO Adjustment adalah penyesuaian angka yang dilakukan terhadap jumlah minyak yang lifting yang pada dasarnya dalam kasus ini faktor – faktor tersebut sebagai penambah entitlement revenue atau berakibat kepada pengurangan biaya atau jumlah minyak yang diberikan kepada pasar domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan Price Variance adalah selisih antara penggunaan harga aktual dengan bobot harga (Weighted Average Price) jenis minyak tersebut. Kedua Universitas Indonesia


75

hal tersebut merupakan faktor sebagai penambah pendapatan atas Perusahaan tersebut di dalam kasus perhitungan di atas. Selain itu, yang dimaksud dengan C&D Taxes adalah pengenaan pajak atas total porsi kepemilikan pendapatan Perusahaan PT. ABC yang pada dasarnya angka yang dihasilkan sebesar US$ 80.061.569 dengan persentase pajak sebesar 48% yang terdiri atas Pajak Perusahaan (Corporate Income Taxes) sebesar 35% dan Pajak Dividen (Dividend) Taxes sebesar 13%. Setelah nilai pendapatan tersebut dikurangi dengan pengenaan pajak atas Perusahaan dan dividennya, maka nilai pendapatan tersebut akan ditambah dengan Cost Recovery yang akan digantikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para Kontraktor sehingga pendapatan yang boleh diakui Perusahaan tersebut sebesar US$ 485.004.222. Dari pengukuran pendapatan diatas juga terdapat pengaruh Cost Recovery sebagai penambah hasil pendapatan yang boleh diakui Perusahaan. Pada dasarnya, perlakuan mengenai Cost Recovery ini diatur dalam perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah dengan Kontraktor dalam PSC. Untuk mengetahui lebih spesifik mengenai Cost Recovery ini, akan dibahas di sub bab terakhir pembahasan. Pada dasarnya, perhitungan dengan menggunakan metode entitlements ini cenderung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini disebabkan karena proses pengukuran tersebut ditentukan dari Undang – Undang dasar perminyakan, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, ketentuan Pemerintah selaku BP MIGAS dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 serta PP Nomor 42 Tahun 2002 dan ketentuan dari PSAK yang menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi di industri minyak dan gas di Indonesia. Walaupun metode ini cukup kompleks, metode entitlements ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih andal dan relevan serta sebagai metode utama perhitungan nilai pendapatan yang dihasilkan oleh PT. ABC. Universitas Indonesia


76

4.3.3 Penyajian Pendapatan Pada sub bab diatas sudah dijelaskan mengenai prosedur pengakuan dan pengukuran pendapatan. Selanjutnya, Penulis membahas mengenai penyajian (Presentation) pendapatan di pelaporan keuangan di Perusahaan Operator PT. ABC di sektor hulu perminyakan di Indonesia.

Pada pelaporan keuangan Perusahaan Operator PT. ABC ini, Penyajian yang dilakukan berupa nilai bersih (Net) dan nilai tersebut sudah dikenakan pajak (After tax) berdasarkan metode entitlements yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyajian angka dari nilai pendapatan. Gambar dibawah ini merupakan contoh dari penyajian pelaporan keuangan yang dibuat oleh PT. ABC di tahun 2009 dan 2008.

Sumber : Financial Statement PT. ABC in 2009 and 2008 Gambar 4.5 Contoh Penyajian Angka Pendapatan PT. ABC

4.3.4

Pengungkapan Pendapatan Dari hasil pelaporan keuangan yang disajikan di PT. ABC di tahun 2008,2009 dan 2011, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pendapatan dari produksi minyak dan gas bumi diakui berdasarkan metode entitlements pada saat lifting atas minyak mentah atau produksi. Perbedaan lifting aktual minyak mentah dan gas bumi menghasilkan piutang kepada Pemerintah ketika entitlements akhir melebihi lifting minyak mentah dan gas bumi (Underlifting) kepada Pemerintah dan menghasilkan utang kepada Pemerintah ketika lifting minyak mentah dan gas bumi melebihi entitlements final (Overlifting). Volume underlifting dan overlifting dinilai berdasarkan harga rata – rata tertimbang tahun minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli gas yang bersangkutan (Untuk gas bumi).



77

4.3.5 Perlakuan Akuntansi PSAK 64 atas Biaya Pengembalian Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 64 ini mengenai perlakuan Akuntansi atas biaya pengembalian, akan mempengaruhi perhitungan nilai atas pengukuran pendapatan yang terjadi di akhir periode di Perusahaan PT. ABC tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan di bab landasan teori mengenai konsep dasar perlakuan akuntansinya, biaya pengembalian yang ditanggung oleh Pemerintah atas suatu aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral apabila berhasil menemukan cadangan terbukti minyak tersebut (Successful Efforts) akan dinilai berdasarkan harga perolehan atas aset yang digunakan berdasakan aktivitas eksplorasi tersebut. Pehitungan metode Entitlements yang dilakukan oleh Perusahaan PT. ABC mencakup adanya biaya pengembalian aktivitas eksplorasi baik yang bersifat Tangible maupun Intangible Assets yang dilakukan oleh Pemerintah yang mengindikasikan bahwa PSAK 64 ini akan mempengaruhi cara nilai perhitungan pendapatan bagi Perusahaan PT. ABC tersebut.

4.3.6

Tabel Isu Kritis Pendapatan Pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara perlakuan akuntansi secara keseluruhan untuk pendapatan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia pada Perusahaan Operator PT. ABC. Dibawah ini terdapat penjelasan penggambaran tabel isu – isu kritis perlakuan akuntansi untuk pendapatan di industri minyak dan gas ini.



6878

Accounting Treatment

Theory

Implementation

PSAK 23 Transfer of Goods

Point of Sale via distribution

and Services to Buyer.

ship.

Critical Issues

Mitigation of Critical Issues (Auditors Perspectives)

Recognition 



When

How Much

PSAK 23 Fair Value

Based on WPNB (Quantity) and ICP (Crude Price)

Checked transactions and do the Cut off

adjustment in audit period (if Mistaken)

Accuracy

Checked to WPNB and ICP for recorded transactions

Measurement  

Lifting

Entitlements

PSAK 29 Actual Lifting PSAK 29 Actual Lifting adjusted with FTP, Cost Recovery and etc.

Presentation

PSAK 23 Net and After tax Amount.

Actual Lifting

Actual Lifting Adjusted with FTP, Cost Recovery and etc

Crude Price Accuracy

Checked Variance between WAP* and actual price for crude oil

Crude Price Accuracy,

Variance between WAP and actual

Changes of Government

price, comply with the changes of

Regulation

regulation Checked and Reconciled the price in

Net and after tax amount

Accuracy, Tax Regulation

Accuracy

Checked the quantity and price of oil

Accuracy, Classification,

Do the classification account for

Rights and Obligation

entitlement calculation

net and after tax

Disclosure 

Methods

PSAK 29 Entitlements

Entitlements



Difference Amount

PSAK 29 Allocated to

Overlifting (Amount due to

Receivable and Payable to

Government), Underlifting

Government.

(Amount due from Government)

Tabel 4.3 : Tabel Isu Kritis Perlakuan Akuntansi Pendapatan



79

Pada tabel di atas menjelaskan mengenai 4 perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang dibahas mulai dari Pengakuan (Recognition), Pengukuran (Measurement), Penyajian (Presentation) dan Pengungkapan (Disclosure) yang pada dasarnya keempat perlakuan akuntansi itu sendiri akan membandingkan antara teori dengan praktik yang dilakukan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia tersebut. Selain itu, tabel di atas juga menjelaskan mengenai isu – isu kritis yang terjadi pada masing – masing perlakuan akuntansi itu sendiri serta mitigasi atau penyelesaian atas masalah dari isu kritis tersebut yang pada dasarnya penyelesaian atas masalah tersebut dilihat dari perspektif Auditor atas risiko audit di dalam siklus pendapatan.

Dari sisi pengakuan, kita dapat melihat bahwa secara teori yang didasarkan atas PSAK 23 (Revisi 2010) menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan ketika terjadinya pengiriman barang atau jasa kepada Pembeli (Transfer Goods or Risk) atau dengan kata lain sudah diselesaikannya kewajiban penjual dalam memproduksi barang atau jasa tersebut serta pencatatan nilai yang dilakukan berdasarkan nilai wajar. Pada saat pengimplementasian yang dilakukan di Perusahaan Operator PT. ABC, Perusahaan dapat mengakui pendapatannya pada saat minyak mentah tersebut sudah disalurkan kepada pembeli via kapal penyalur serta pengukuran pendapatan yang dilakukan berdasarkan harga aktual ICP serta jumlah kuantitas minyak yang lifting (Sudah dipesan oleh Pembeli) berdasarkan WPNB. Dalam hal ini, isu yang akan dibahas atau risiko atas audit di siklus tersebut adalah mengenai transaksi yang terjadi setelah tanggal cut off yang terdapat kecenderungan bahwa Perusahaan Operator dalam pencatatannya tidak sesuai dengan periode pengakuannya yang artinya cenderung akan mencatat pendapatannya secara overstated di saat sebelum periode cut off yang pada dasarnya nature dari transaksi tersebut akan terjadi pada tahun setelah tanggal cut off. Selain itu, terdapat perbandingan harga antara nilai wajar yang ditentukan dari ICP dengan bobot harga minyak tersebut (Weighted Average Price) yang kedepannya Universitas Indonesia


80

akan terjadi perbandingan harga diantara keduanya. Untuk menyelesaikan masalah isu tersebut, maka cara yang dapat dilakukan oleh Auditor apabila terdapat masalah pengakuan pendapatan di atas adalah dengan mengevaluasi dan meninjau ulang transaksi pendapatan tersebut serta perlu dilakukannya penyesuaian angka apabila terjadi kesalahan yang dilakukan. Selain itu, Auditor juga harus melihat hasil pendapatan yang dihasilkan berdasarkan Financial Quarterly Report (FQR) untuk dapat melihat progress dan isu pengakuan pendapatan dari transaksi tersebut.

Dari sisi pengukuran pendapatan, kita dapat melihat bahwa secara teori dan praktik yang dilakukan mengenai perlakuan dan metode akuntansi itu sendiri pada dasarnya sama. Isu kritis atau risiko audit yang dibahas dalam pengukuran pendapatan ini lebih kepada pencerminan pencatatan yang dilakukan secara akurat atau tidak. Untuk mengatasinya masalah atas risiko tersebut, dapat dilakukan dengan melihat selisih antara bobot harga minyak tersebut berdasarkan ICP dengan aktual harga minyak pada saat transaksi. Dari aspek Auditor, hal tersebut bertujuan untuk melihat apakah nilai yang disajikan dan diukur oleh Perusahaan tersebut sudah akurat atau tidak yang akan mencerminkan apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pendapatan di Perusahaan tersebut sudah efektif atau sebaliknya.

Dari aspek penyajian pendapatan, secara teori dan praktik yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa penyajian dari nilai pendapatan itu sendiri akan dilakukan berdasarkan metode bersih (Net) serta pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak Perusahaan (Revenue After Tax). Isu kritis atau risiko audit yang dibahas dalam aspek penyajian pendapatan ini adalah ketepatan nilai dan perubahan regulasi mengenai perpajakan yang pada dasarnya untuk mengatasi isu kritis ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi dan merekonsiliasi jumlah pendapatan dari minyak tersebut dari aspek Auditor. Selain itu, untuk mempertahankan konsistensi dari penyajian angka pendapatan ini, Auditor dan Perusahaan harus selalu peduli atau selalu update atas metode penyajian dan perubahan regulasi Universitas Indonesia


81

dari aturan perpajakan yang dilakukan agar menghasilkan nilai yang andal dan relevan.

Dari aspek pengungkapan pendapatan, kita dapat melihat bahwa metode yang digunakan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia ini menggunakan metode entitlements sebagai pembahasan utama mengenai disclosure dari siklus pendapatan ini. Pada dasarnya, penggunaan metode ini akan mengakibatkan kepada selisih antara nilai lifting yang dihasilkan yang juga berdampak kepada perbedaan angka pendapatan yang dikenal dengan istilah over or underlifting, yang pada dasarnya apabila terjadi underlifting akan dialokasikan sebagai piutang bagi Perusahaan Operator dan sebaliknya apabila terjadinya overlifting akan menghasilkan utang kepada Pemerintah dari Perusahaan Operator tersebut. Perlakuan akuntansi di atas merupakan metode yang harus dilakukan oleh Perusahaan Operator. Dalam hal ini, Auditor harus meninjau metode yang diterapkan oleh Perusahaan itu sendiri. Isu kritis atau risiko audit yang dibahas dan dikhawatirkan dari aspek Auditor dalam hal ini adalah kewajiban yang harus dilakukan Perusahaan untuk menjelaskan mengenai penggunaan metode dan pengklasifikasian akun dalam perhitungan pendapatan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia ini.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

KESIMPULAN Dari hasil analisis dan pembahasan laporan magang ini, Penulis menyimpulkan bahwa proses bisnis yang terjadi di siklus pendapatan industri perminyakan Indonesia ini cukup kompleks yang disebabkan karena industri ini dikategorikan sebagai industri yang bersifat Specific Industry. Pada dasarnya, laporan magang ini juga membahas mengenai proses awal konsep dari perlakuan akuntansi untuk pendapatan itu sendiri mulai dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta membahas mengenai sistem pengendalian internal di siklus pendapatan di industri hulu minyak dan gas di Indonesia tersebut di PT. ABC. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai penilaian atas sistem pengendalian internal (SPI) yang diterapkan serta perlakuan pengembalian biaya atas aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan dari PSAK 64 (ED 2011) dan ketentuan – ketentuan lainnya.

Pada awal pembahasan laporan magang ini, Penulis membahas mengenai gambaran proses bisnis produksi di siklus pendapatan yang berawal dari proses lifting sampai dengan pengakuan pendapatan secara umumnya yang pada dasarnya alasan utama mengapa Penulis membahas proses bisnis ini adalah untuk menunjukkan dan menitikberatkan kepada proses pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. ABC itu sendiri.

Pada awalnya, proses pengakuan pendapatan yang terjadi dilakukan pada saat Perusahaan tersebut sudah mengirimkan hasil dari aktivitas eksploitasi dan produksi minyak mentah tersebut telah dikirim dan disalurkan via kapal atau pipa penyalur. Dengan kata lain, secara implementasinya proses pengakuan pendapatan itu sendiri dapat diakui Perusahaan pada saat 82



83

shipping atau terjadi pemindahan ke Pembeli baik berupa barang maupun risiko (Point of Sale) yang sesuai dengan teori dasar pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010) dan Kieso et.al.

Selain itu, proses dari pengukuran pendapatan berdasarkan industri ini dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu metode lifting sebagai metode dasar dalam perhitungan jumlah minyak yang terangkat ke permukaan bumi yang tidak melihat faktor – faktor seperti DMO, First Tranche Petroleum (FTP), perhitungan pajak dan lain – lain walaupun secara prosedur tersebut dilakukan dengan cara sederhana dibandingkan dengan metode entitlements yang dapat dikatakan cukup kompleks yang melihat adanya faktor – faktor yang telah disebutkan diatas. Walaupun demikian, metode entitlements ini akan menghasilkan nilai yang dapat diandalkan dan relevan yang boleh diakui oleh Perusahaan PT. ABC serta dijadikan sebagai perhitungan utama dalam pendapatan tersebut. Dari kedua metode di atas, akan selalu terjadi perbedaan angka pendapatan yang dihasilkan yang akan berdampak kepada penyesuaian angka lifting yang disebut dengan net over or underlifting yang akan dialokasikan sebagai utang atau piutang kepada atau dari Pemerintah oleh Kontraktor berdasarkan ketentuan dari PSC itu sendiri.

Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perusahaan PT. ABC yang pada dasarnya Perusahaan tersebut menerapkan 2 proses utama dalam pencatatan pendapatan itu sendiri yaitu proses Accrual Oil – Revenue dan Proses Actual Oil – Revenue. Yang dimaksud dengan proses akrual itu sendiri adalah proses yang bertujuan untuk mencatat jurnal pendapatan yang diperuntukkan bagi internal Perusahaan tersebut yang nilainya didasarkan atas total minyak yang lifting ke permukaan bumi sedangkan proses aktual di siklus ini adalah proses yang memfokuskan kepada nilai aktual pendapatan atas total minyak mentah tersebut yang akan berpengaruh terhadap pembagian dan penyesuaian nilai angka pendapatan berdasarkan Universitas Indonesia


84

porsi kepemilikan antara para Kontraktor dengan Pemerintah yang sudah dicatat berdasarkan proses akrual ini.

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang dilihat dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang juga dapat dilihat dari tabel isu kritis dari perlakuan akuntansi pendapatan. Pada dasarnya, terdapat perbedaan konsep dari perlakuan akuntansi itu sendiri di industri minyak dan gas di Indonesia baik dari aspek pengukuran maupun pengungkapannya. Walaupun demikian, untuk konsep penyajian dan pengakuan dari pendapatan itu sendiri hampir sama dengan konsep pengakuan pendapatan secara umumnya

Sebagai tambahannya, biaya pengembalian yang diatur dalam PSAK 64 (ED 2011) juga akan mempengaruhi nilai pendapatan yang dihasilkan di akhir periode yang pada dasarnya PSAK 64 ini membahas mengenai konsep perlakuan akuntansi atas biaya yang diganti oleh Pemerintah terhadap Kontraktor – kontraktor tersebut apabila menemukan cadangan minyak yang terbukti.

Sebagai informasi tambahan, laporan magang ini juga membahas mengenai penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perusahaan PT. ABC. Dari hasil analisis diatas, Penulis menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perusahaan tersebut sudah efektif walaupun terdapat kemungkinan kecil adanya risiko – risiko yang terjadi dari proses dan perlakuan atas pendapatan tersebut.



85

5.2

SARAN Dari hasil pembahasan analisis di bab 4 serta hasil dari kesimpulan dari laporan magang ini, Penulis menyarankan agar sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perusahaan PT. ABC sebaiknya perlu ditambahkan prosedur pengecekan atau tinjauan kembali yang dilakukan oleh pihak independen di proses akrual Perusahaan tersebut agar hasil dari pencatatan tersebut menghasilkan angka yang sesuai dengan nilai aktual minyak mentah yang lifting tersebut (Accuracy). Selain itu, dibutuhkan suatu proses penjelasan pekerjaan (Job Description) yang jelas terhadap pihak – pihak yang mempunyai peranan dan jabatan penting di proses siklus akrual maupun aktual tersebut seperti pihak Mrs. Y yang berperan sebagai Lead Inventory Accounting and Reporting dan pihak Financial Analyst (Mrs. X).

Selain itu, terdapat saran utama yang dibutuhkan untuk Peneliti selanjutnya akan pemilihan topik mengenai proses bisnis dan perlakuan akuntansi untuk pendapatan itu sendiri di industri hulu minyak dan gas di Indonesia ini yaitu sebagai berikut: 1. Penulis berharap agar Peneliti selanjutnya dapat memahami secara spesifik isu mengenai perlakuan akuntansi untuk pendapatan itu sendiri yaitu dengan cara melihat perubahan regulasi (Update) mengenai PSC Accounting itu sendiri dengan US GAAP serta IFRS. 2. Menjelaskan secara spesifik mengenai proses bisnis dan produksi yang terjadi kepada Perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas dengan cara terlibat langsung ke lapangan mengenai sistem pengendalian internal di Perusahaan yang akan diteliti selanjutnya guna melihat kemungkinan – kemungkinan risiko baik besar maupun kecil terjadinya risiko tersebut baik dari aspek teknis maupun non – teknis.



86

3. Penulis selanjutnya harus meneliti lebih lanjut mengenai perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah selaku BP MIGAS dengan para Kontraktor yang menjalankan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi atas hasil produksi minyak dan gas di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui porsi kepemilikan produksi antara para Kontraktor dengan Pemerintah agar hasil nilai pendapatan yang dihasilkan dapat dinilai secara akurat. 4. Peneliti selanjutnya harus dapat memperdalam secara spesifik mengenai wewenang dan tugas dari BP MIGAS selaku pihak dari Pemerintah untuk melihat apakah hasil produksi minyak dari porsi kepemilikan yang dimiliki oleh Pemerintah akan berdampak kepada defisit APBN negara akan subsidi BBM yang dipicu dari hasil minyak mentah milik Pemerintah tersebut dijual dengan harga Fair Value atau At Cost yang terdapat dalam kasus Petral.



87

DAFTAR REFERENSI Arens et.al. (2010). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (13th Edition). New Jersey: Pearson Education. Deertz, William C. et.al. (2010). Oil and Gas in Indonesia, Investment and Taxation Guide. Indonesia: PricewaterhouseCoopers. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2011). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral. Indonesia. Dolson, Mary, et.al. (2011). Financial reporting in the oil and gas industry: International Financial Reporting Standards (2nd Edition). United Kingdom: PricewaterhouseCoopers. Financial Accounting Standard Boards. (2008). US GAAP Number 5. United States. Financial Accounting Standard Boards. (2008). US GAAP Number 6. United States. Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama (Revisi 2007). Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23: Pendapatan (Revisi 2010). Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. (1990). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi (Revisi 1990). Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 39: Akuntansi Kerjasama Operasi (Revisi 2007). Indonesia. Kieso et. al. (2012). Intermediate Accounting: Volume 2 (IFRS Edition). Asia: John Wiley & Sons (Asia). Moeller, Robert R. (2009). Brink’s Modern Internal Auditing: A common body of knowledge (7th Edition). New Jersey: John Wiley & Sons. BP MIGAS. (2001). Undang – Undang No.22 Tahun 2001. Indonesia. BP MIGAS. (2002). Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002. Indonesia. Schroeder, Kenneth L. (2005). Most Valuable Executive. Wisconsin. Tanudiredja, Irhoan et.al. (2010). US GAAP, IFRS and Indonesian GAAP: Similarities and Differences. Indonesia: PricewaterhouseCoopers. 87



88

http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/cat_view/58-publikasi/249-hargaenergi/250-harga-minyak-mentah-ind.html http://www.bpmigas.go.id/blog/category/regulasi/



CONTOH LAMPIRAN DOKUMEN

89


90

DOKUMEN INVOICE


91


92


93


94

DOKUMEN BILL OF LADING


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107

DOKUMEN PSC


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents