UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA JL. YOS SUDARSO NO. 27-29 PERIODE 7 – 18 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

LIA AMALIA ULFAH, S.Farm. 1106153290

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

Laporan praktek…., Lia Amalia Ulfah , FF, 2013


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA JL. YOS SUDARSO NO. 27-29 PERIODE 7 – 18 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVI



iii


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, rasa syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih yang kasih-Nya tidak pernah pilih-pilih yang Maha Penyayang yang kasih sayang-Nya tidak pernah terbilang kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Atas kuasa Allah jualah, penulis dapat menjalani kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara yang dilaksanakan mulai tanggal 7 Januari sampai 18 Januari 2013 dan menyelesaikan laporan ini. Kegiatan PKPA dan penyusunan laporan PKPA ini merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan Program Pendidikan Profesi Apoteker yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1.

Drs. Kusnaedi, Apt., sebagai dosen pembimbing PKPA dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati selama PKPA berlangsung

2.

Prof. Dr. Endang Hanani, MS., Apt., sebagai dosen internal yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama PKPA berlangsung.

3.

Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

4.

Dr. Harmita, Apt., sebagai ketua Program Apoteker Departemen Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama PKPA.

5.

Drg. Leny Aryani sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara beserta seluruh staf yang telah

iv Universitas Indonesia


menerima, mendukung, dan membantu penulis selama melaksanakan kegiatan PKPA. 6.

Seluruh staf pengajar, tata usaha, dan karyawan di Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI yang telah banyak membagi ilmu dan hikmah yang akan menjadi penerang dan penuntun dalam menjalani kehidupan.

7.

Orang tua yang penulis kasihi, yang cinta dan kasihnya tak pernah berhenti, selalu mendo’akan dan memberikan perhatian baik moril maupun materil.

8.

Suami yang tak henti-hentinya memberikan semua semangatnya dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, yang turut memberi warna dan makna dalam kehidupan penulis, semoga kebersamaan ini kekal hingga di surga-Nya.

9.

Kakak-kakak dan adik penulis yang telah memberikan dorongan, semangat, ikhlas berbagi waktu dan perhatian tanpa batas.

10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Apoteker angkatan 75 dan 76 yang selalu bersemangat dan saling menyemangati untuk terus belajar. 11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap semoga pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran hidup yang penulis dapat selama PKPA yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi perkembangan ilmu farmasi, umumnya ilmu pengetahuan lainnya.

Penulis

2013

v Universitas Indonesia


Universitas Indonesia


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv DAFTAR ISI.................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................ vii BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Tujuan ........................................................................................... 2 BAB 2. TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 2.1 Suku Dinas Kesehatan................................................................... 3 2.2 Tugas pokok dan fungsi satuan kerja suku dinas kesehatan.......... 4 2.3 Puskesmas ..................................................................................... 13 BAB 3. TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN 3.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan...................................................... 18 3.2 Ruang Lingkup Perizinan................................................................. 29 BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 43 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 49 5.2 Saran.............................................................................................. 49 DAFTAR ACUAN.............................................................................................................................................. 50 LAMPIRAN

vi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7.

Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.......... 53 Formulir Permohonan Izin Apotek ............................................ 54 Format Surat Izin Apotek ............................................................. 55 Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat ..................... 57 Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) .......................... 58 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.................................. 59 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga .............. 60

vii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah bertanggungjawab dalam merencanakan, mengatur, membina, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata

dan

terjangkau

oleh

masyarakat,

selain

itu

pemerintah

juga

bertanggungjawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, terus-menerus berupaya agar pelayanan kesehatan semakin baik kualitasnya. Dengan adanya otonomi daerah, sebagian kewenangan dan tugas pemerintah pusat telah dilimpahkan ke pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 terdapat Suku Dinas Kesehatan di setiap Kotamadya yang berada di DKI Jakarta yang membantu Dinas Kesehatan dalam menjalankan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan binwasdal (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) upaya-upaya kesehatan di Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Kesehatan pada tingkat kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Suku Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengelola bidang kesehatan. Suku Dinas Kesehatan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota administrasi yang bersangkutan. 1 Universitas Indonesia


2

Suku Dinas Kesehatan terdiri dari lima bagian, yaitu sub bagian tata usaha, seksi kesehatan masyarakat, seksi pelayanan kesehatan, seksi sumber daya kesehatan dan seksi pengendalian masalah. Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya Kesehatan memiliki tiga bagian, yaitu Bagian Tenaga Kesehatan, Bagian Standarisasi manajemen kesehatan dan Bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Bagian Farmasi Makanan dan Minuman merupakan salah satu sarana bagi Apoteker dalam menjalankan tugas profesinya di pemerintahan. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kefarmasian. Untuk mengetahui peran dan fungsi Apoteker tersebut di pemerintahan, maka calon Apoteker membutuhkan suatu program praktek kerja yang dapat memberikan pengalaman kerja, pengetahuan dan gambaran tentang peran Apoteker di Pemerintahan. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk calon apoteker di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

1.2 Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, bertujuan agar mahasiswa calon apoteker : 1.2.1 Mengetahui

dan memahami

tugas pokok dan fungsi Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara. 1.2.2 Mengetahui

dan

memahami

tugas

pokok

dan

fungsi

bagian

Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman. 1.2.3 Mengetahui dan memahami tata cara perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi, makanan, dan minuman serta pelaksanaannya di lapangan.



BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 2.1 Suku Dinas Kesehatan Suku dinas kesehatan merupakan organisasi lama dengan penamaan baru yang merupakan penggabungan dari dua suku dinas yang terdahulu, yakni suku dinas pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat menjadi suku dinas kesehatan (Sudinkes). Perubahan ini berakibat pada perubahan struktur organisasi secara keseluruhan. Sebelum penggabungan ini, suku dinas pelayanan kesehatan terdiri dari 6 seksi, yaitu seksi pelayanan kesehatan dasar, seksi farmasi makanan minuman, seksi pelayanan kesehatan spesialistik, seksi pendataan & program, seksi gawat darurat bencana dan gakin, seksi pengobatan tradisional, dan subbag tata usaha. Sedangkan suku dinas kesehatan masyarakat terdiri dari 6 seksi, yaitu seksi pendataan dan program, seksi penyakit menular, seksi penyakit tidak menular, seksi kesehatan jiwa dan Napza, seksi gizi PPSM, seksi penyehatan lingkungan, dan subbag tata usaha. Setelah penggabungan kedua suku dinas tersebut menjadi suku dinas kesehatan, maka struktur organisasi berubah

menjadi 4 seksi, yaitu seksi

kesehatan masyarakat, seksi pelayanan kesehatan, seksi sumber daya kesehatan, seksi

pengendalian masalah kesehatan dan subbag tata usaha (Suku

dinas

kesehatan Jakarta utara, 2010).

2.1.1 Visi dan Misi Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara yaitu “Menjadi Suku Dinas Kesehatan yang profesional menuju Jakarta Utara sehat untuk semua”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan yaitu (Suku dinas kesehatan Jakarta utara, 2010): 1. Meningkatkan kompetensi seluruh sumber daya manusia (SDM) di jajaran Suku dinas kesehatan Jakarta utara. 2. Mengembangkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi. 3. Menciptakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja. 3 Universitas Indonesia


4

4. Meningkatkan

sistem

informasi

yang

cepat,

tepat,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan berbasis komputer. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih. 6. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat serta untuk penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana. 7. Meningkatkan kualitas dan waktu respon pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana. 8. Meningkatkan kerjasama lintas program, lintas sektoral dengan organisasi profesi, organisasi masyarakat dan institusi lainnya dalam mengatasi masalahmasalah kesehatan masyarakat di Jakarta utara. 9. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

2.1.2 Struktur Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perda No.10/2008): 1. Kepala suku dinas kesehatan 2. Subbagian tata usaha 3. Seksi kesehatan masyarakat 4. Seksi pelayanan kesehatan 5. Seksi sumber daya kesehatan 6. Seksi pengendalian masalah kesehatan Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan.

2.2 Tugas pokok dan fungsi satuan kerja suku dinas kesehatan Satuan kerja suku dinas kesehatan Jakarta utara terdiri dari 1 subbagian dan 4 seksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing (Suku dinas kesehatan, 2010).



5

2.2.1 Subbagian tata usaha Sub bagian tata usaha mempunyai ruang lingkup tugas : 1. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Mengoordinasikan penyusunan RKA dan DPA suku dinas. 4. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DPA suku dinas. 5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas. 6. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas. 7. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dari perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. 8. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. 9. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas. 10.Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas. 11.Menerima,

mencatat,

membukukan,

menyetorkan,

dan

melaporkan

penerimaan retribusi suku dinas kesehatan. 12.Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian tata usaha. 13.Mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas) suku dinas. 14.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha. Subbagian tata usaha (Subbag TU) membawahi bidang kepegawaian, keuangan, serta

umum dan protokol. Bidang kepegawaian memiliki wewenang

untuk melaksanakan seluruh aktifitas kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara struktural, koordinator kepegawaian membawahi pengelola data pegawai dan disiplin pegawai, pengelola administrasi kesejahteraan pegawai, dan pengelola administrasi pengembangan karir. Bidang keuangan memiliki wewenang untuk mengurus pengajuan uang kegiatan yang bersumber dari DPA SKPD serta melakukan binwasdal ke



6

Puskesmas. Dalam pelaksanaannya koordinator keuangan dibantu oleh bendahara, verifikator, pengelola pelaporan, pengelola pajak dan sisa kegiatan dan pengelola SPJ. Bidang pengawasan

umum dan

dan

protokol memiliki

pengendalian

urusan

wewenang

umum

dan

melaksanakan

protokol.

Dalam

pelaksanaannya, koordinator umum dan protokol dibantu oleh pengurus barang, pengelola pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengelola surat menyurat, pengadministrasi surat keluar, pengadministrasi surat masuk, pengadministrasi kegiatan kepala unit, dan pengadministrasi protokol (Suku dinas kesehatan, 2010).

2.2.2 Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

kesehatan

masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Tugas pokok dan fungsi seksi kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita dan asuhan keperawatan. 4. Mengoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. 5. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi. 6. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. 7. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat kota administrasi. 8. Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi.



7

9. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM. 10.Menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). 11.Melaksanakan kegiatan peran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 12.Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi kesehatan masyarakat. 13.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat membawahi tiga bidang, yaitu bidang gizi dan PPSM, bidang kesehatan keluarga, dan bidang promosi dan informasi kesehatan. Bidang kesehatan keluarga mengurusi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, kesehatan gigi dan mulut, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Secara struktural, koordinator bidang kesehatan keluarga membawahi pengelola kesehatan ibu, pengelola kesehatan anak, pengelola perawatan kesehatan masyarakat, pengelola lansia, pengelola kekerasan dalam rumah tangga, dan pengelola kesehatan gigi dan mulut. Bidang gizi dan PPSM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan gizi dan PPSM di Puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan. Secara struktural, koordinator membawahi pengelola program gizi dan pengelola PPSM. Bidang promosi dan informasi kesehatan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan promosi dan informasi kesehatan. Secara struktural, koordinator membawahi pengelola SP2TP dan pengelola sistem promosi kesehatan (Suku dinas kesehatan, 2010).

2.2.3 Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Tugas pokok dan fungsi seksi pelayanan kesehatan diantaranya



8

adalah: 1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tata laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. 4. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. 5. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan. 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. 7. Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan. 8. Memberikan tanda daftar ke pengobat tradisional. 9. Melaksanakan

siaga

24 jam/pusat pengendali dukungan

kesehatan

(Pusdaldukkes). 10.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. 11.Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pelayanan kesehatan. 12.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan membawahi tiga bidang, yaitu pelayanan kesehatan dasar, gawat darurat dan bencana, pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan kesehatan keahlian, pengelola perizinan dan Binwasdal sarana pelayanan kesehatan tradisional serta administrasi. Secara struktural, koordinator bidang pelayanan kesehatan dasar membawahi pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan kesehatan dasar sedangkan koordinator pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional membawahi pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan kesehatan keahlian, pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan kesehatan tradisional dan pengadministrasi (Suku dinas kesehatan, 2010).



9

2.2.4 Seksi Sumber Daya Kesehatan Sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Bagian ini mempunyai tugas pokok dan fungsi: 1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman. 4. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. 5. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. 7. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. 8. Melaksanakan survei kepuasaan pelanggan kesehatan. 9. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas. 10.Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. 11.Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. 12.Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo

obat, dan industri

makanan minuman rumah tangga. 13.Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial. 14.Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kota administrasi. 15.Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.



10

16.Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi sumber daya kesehatan. 17.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan membawahi 3 bidang, yaitu bidang standarisasi manajemen kesehatan, bidang farmasi makanan dan minuman (Farmakmin), dan bidang tenaga kesehatan. Bidang standarisasi manajemen kesehatan bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengelola administrasi dan perencanaan mutu, melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan, merencanakan dan melaksanakan serta memantau program audit internal, eksternal, serta tinjauan manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu. Secara struktural, koordinator standarisasi manajemen kesehatan membawahi pengelola administrasi dan perencanaan mutu pengelola survey kepuasan pelanggan, pengelola audit internal, pengelola audit eksternal dan pengelola forum komunikasi mutu. Bidang farmakmin bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan farmasi, makanan, dan minuman, mengendalikan mutu pelayanan farmakmin, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran farmakmin, KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) pada customer, memverifikasi berkas perizinan yang masuk, melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana pelayanan kesehatan farmakmin, membuat perencanaan kerja, laporan, dan evaluasi kerja mingguan. Secara struktural, koordinator farmakmin membawahi pengelola administrasi farmakmin, pengelola apotek dan IKOT, pengelola industri rumah tangga pangan, pengelola toko obat, pengelola bimtek, pengelola pembinaan tenaga kesehatan, pengadministrasian umum, pengarsip perizinan tenaga kesehatan (nakes), dan penerima izin. Bagian tenaga kesehatan bertanggung jawab membantu menyusun bahan RKA dan DPA seksi sumber daya kesehatan, menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis tenaga kesehatan, menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, mengoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas,



11

mengkoordinir pelaksanaan pembinaan tenaga kesehatan, membantu dalam pelaksanaan segala proses perizinan tenaga kesehatan mulai dari verifikasi berkas permohonan, dan kunjungan lapangan hingga pencetakan izin tenaga kesehatan serta melaksanakan tugas kunjungan dalam hal perizinan tenaga kesehatan. Secara structural, koordinator membawahi pengelola diklat (Suku dinas kesehatan, 2010).

2.2.5 Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Adapun tugas pokok dan fungsi seksi pengendalian masalah kesehatan antara lain: 1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan

jiwa

masyarakat,

surveilans

epidemiologi,

penanggulangan

wabah/KLB (Kejadian Luar Biasa), dan kesehatan lingkungan. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji. 5. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular serta kesehatan jiwa masyarakat. 6. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. 7. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit kerja perangkat daerah (UKPD) dan atau instansi pemerintahan/swasta/ masyarakat. 8. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan imunisasi. 9. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan



12

memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB) pada lingkup kota administrasi. 10. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial KLB dan dugaan wabah serta keracunan makanan.Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/ KLB dan surveilans. 11. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian. 12. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah/KLB dan surveilans. 13. Melaksanakan

kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

program

kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, peyehatan di tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi analisis mengenai

dampak

lingkungan

(AMDAL),

dan

upaya

pengelolaan

lingkungan/upaya pemantauan lingkungan. 14. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. 15. Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. 16. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pengendalian masalah kesehatan. 17. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan membawahi tiga bidang, yaitu kesehatan lingkungan, penyakit menular dan tidak menular, serta wabah dan surveilans. Bidang kesehatan lingkungan bertanggung jawab mengurus segala hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan meliputi penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan kumuh, penyehatan di tempat umum, tempat kerja, tempat



13

pengelolaan pestisida, dan lingkungan lainnya. Secara struktural, bidang kesehatan lingkungan membawahi koordinator kesehatan lingkungan yang dibantu oleh pengelola makanan minuman, pengelola tempat-tempat umum tempat-tempat industri (TTU-TTI) dan pengelola penyehatan lingkungan. Bidang penyakit menular dan tidak menular dikoordinasikan oleh koordinator yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, imunisasi, napza, dan haji. Koordinator bidang ini dibantu oleh pengelola DBD, pengelola imunisasi, pengelola Napza, pengelola ISPA dan pneumonia, pengelola diare, pengelola kusta, pengelola HIV/AIDS, dan pengelola penyakit tidak menular. Bidang surveilans bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembinaaan, pengawasan dan pengendaliasn kegiatan surveilans terhadap Puskesmas kecamatan, menganalisa dan memberikan informasi perkembangan penyakit menular, mengelola dan menganalisa laporan yang berkaitan dengan program surveilans serta melaksanakan tugas-tugas dalam ruang lingkup kegiatan penanggulangan wabah dan surveilans. Secara struktural, koordinator membawahi pengelola surveilans berbasis rumah sakit dan laboratorium dan pengelola surveilans berbasis puskesmas dan surveilans kematian (Suku dinas kesehatan, 2010).

2.3 Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja di Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu

desa/kelurahan kelurahan atau dusun/rukun

warga (Direktorat jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan departemen kesehatan RI, 2006). Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah dari orientasi obat ke



14

pasien (Direktorat jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan departemen kesehatan RI, 2006). Sebagai konsekuensi orientasi tersebut, apoteker/asisten apoteker sebagai tenaga kefarmasian dituntut untuk dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin penggunaan obat yang rasional, efektif, aman terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian keterampilan dengan kerja sama antara profesi kesehatan lainnya atau yang lebih dikenal sebagai farmasi klinik (Suku dinas kesehatan DKI Jakarta, 2002). Pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi (Direktorat jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan departemen kesehatan RI, 2006) : 1. Pelayanan resep 2. Pelayanan informasi obat. Sedangkan

pelayanan

kefarmasian di bidang pengelolaan perbekalan

farmasi meliputi: 1. Perencanaan 2. Permintaan 3. Penyimpanan 4. Distribusi 5. Pengendalian penggunaan 6. Pencatatan dan pelaporan.

2.3.1 Pelayanan farmasi klinik di puskesmas (Direktorat jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan departemen kesehatan RI, 2006) 2.3.1.1 Pelayanan Resep Pelayanan resep di instalasi farmasi di puskesmas diawali dengan pemeriksaan resep yang meliputi: a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi resep b. Pemeriksaan kesesuaian farmasetik c. Pertimbangan klinik d. Konsultasi dengan dokter apabila ditemukan keraguan pada resep obat atau obat tidak tersedia Setelah diperiksa, langkah pelaksanaan selanjutnya adalah peracikan dan



15

pengemasan. Obat yang dibutuhkan di ambil dari rak penyimpanan menggunakan alat, dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat. Obat dapat diracik sesuai dengan perintah yang tertera pada resep. Selanjutnya, obat dikemas dan diberi etiket sesuai dengan jenis obat. Obat dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan penggunaan obat yang salah. Langkah selanjutnya petugas menyerahkan obat kepada pasien. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat. Penyerahan obat kepada pasien dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Petugas juga memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Di akhir penyerahan petugas memberikan informasi obat. 2.3.1.2 Pelayanan informasi obat Informasi obat yang diberikan harus benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya penggunaan obat yang rasional oleh pasien. Sumber informasi obat adalah buku farmakope Indonesia, informasi spesiallite obat Indonesia (ISO), Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI), Farmakologi dan Terapi serta buku-buku lainnya. Informasi obat juga dapat diperoleh dari setiap kemasan atau brosur obat Informasi obat yang diperlukan pasien adalah: a. Waktu penggunaan obat b. Lama penggunaan obat c. Cara penggunaan obat d. Efek yang timbul dan hal-hal lain yang mungkin timbul e. Efek samping f. Bahaya salah penggunaan obat g. Cara penyimpanan obat Indikator

yang

digunakan

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan

pelayanan kefarmasian di puskesmas antara lain: a. Tingkat kepuasan konsumen : dilakukan dengan survey berupa angket melalui kotak saran



16

b. Dimensi waktu: lama pelayanan yang diukur dengan waktu c. Prosedur tetap (Protap) pelayanan kefarmasian : untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan d. Daftar tilik pelayanan kefarmasian di puskesmas.

2.3.2 Pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010) Obat merupakan komponen yang esensial dari suatu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar serta efektif dan efisien secara berkesinambungan. Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan

meliputi

kegiatan

perencanaan

dan

permintaan,

penerimaan,

penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, serta supervisi dan evaluasi pengelolaan obat. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat di puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat untuk puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh pengelola obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas. Dalam proses perencanaan kebutuhan obat pertahun, puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan mengunakan LPLPO. Selanjutnya, instalasi farmasi kabupaten/kota yang akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat puskesmas diwilayah kerjanya. Ketepatan dan kebenaran data di puskesmas akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara keseluruhan di kabupaten/kota. Sumber penyediaan obat di puskemas berasal dari dinas kesehatan kabupaten/ kota. Obat yang diperkenankan untuk disediakan di puskesmas adalah obat esensial yang jenis dan itemnya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk pada Daftar Obat Esensial Nasional. Permintaan obat untuk mendukung pelayanan obat di masing-masing puskesmas diajukan oleh kepala puskesmas kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan menggunakan format LPLPO, sedangkan permintaan dari sub unit ke kepala puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO sub unit.



17

Penerimaan adalah suatu kegiatan dalam menerima obat-obatan yang diserahkan dari unit pengelola yang lebih tinggi kepada unit pengelola di bawahnya. Penerimaan obat harus dilaksanakan oleh petugas pengelola obat atau petugas lain yang diberi kuasa oleh kepala puskesmas. Setiap penyerahan obat oleh instalasi farmasi kabupaten/kota kepada puskesmas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Petugas penerima obat bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik, penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan dan penggunaan obat berikut kelengkapan catatan yang menyertainya. Petugas penerima obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat yang diserahterimakan, meliputi kemasan, jenis, jumlah, bentuk sediaan obat sesuai dengan isi dokumen LPLPO, dan ditanda tangani oleh petugas penerima serta diketahui oleh kepala puskesmas. Setelah obat diterima, obat disimpan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Pencatatan dan pelaporan data obat di puskesmas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obatobatan yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas dan atau unit pelayanan lainnya. Sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas adalah Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan kartu stok. LPLPO yang dibuat oleh petugas puskesmas harus tepat data, tepat isi dan dikirim tepat waktu serta disimpan dan diarsipkan dengan baik. LPLPO juga dimanfaatkan untuk analisis penggunaan, perencanaan kebutuhan obat, pengendalian persediaan dan pembuatan laporan pengelolaan obat. LPLPO sudah harus diterima oleh instalasi farmasi kabupaten/kota paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kegiatan akhir dari pengelolaan obat adalah supervisi dan evaluasi. Supervisi adalah proses pengamatan secara terencana oleh petugas pengelola obat dari unit yang lebih tinggi (Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/ Kota) terhadap pelaksanaan pengelolaan obat oleh petugas ke unit yang lebih rendah (Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota/Puskesmas/Puskesmas

Pembantu/UPT

lainnya).



18

Evaluasi adalah serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, kegiatan, hasil dan dampak serta biayanya. Evaluasi bertujuan untuk menetapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam program yang sedang berjalan dan mencari solusinya, memprediksi kegunaan dari pengembangan program dan memperbaikinya, mengukur kegunaan program-program yang inovatif dan meningkatkan efektifitas program,

manajemen,

dan

administrasi.



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN 3.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan Salah satu seksi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah seksi sumber daya kesehatan yang membawahi standarisasi manajemen kesehatan, farmasi, makanan, dan minuman (farmakmin), dan tenaga kesehatan (Dokumen Tupoksi dan Kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara, 2009). Kepala seksi sumber daya kesehatan memiliki wewenang antara lain: 1. Menilai kinerja staf di lingkungan seksi sumber daya kesehatan. 2. Menetapkan perencanaan program seksi sumber daya kesehatan. 3. Mewakili kepala sudin sesuai dengan kewenangan yang diberikan. 4. Mengendalikan seluruh kegiatan seksi sumber daya kesehatan. 5. Merekomendasikan tertib atau tidaknya izin tenaga dan sarana farmasi makanan, dan minuman.

3.1.1 Standarisasi Manajemen Kesehatan Tugas dan tanggung jawab bagian standarisasi manajemen kesehatan adalah (Dokumen Tupoksi dan Kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara, 2009): 1. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. 2. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. 3. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas. 4. Melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi forum komunikasi manajemen mutu di tingkat kota administrasi Jakarta utara. 5. Melaksanakan fasilitas peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. 6. Mengusulkan perencanaan dan alokasi anggaran program mutu. 19 Universitas Indonesia


20

7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau program audit internal, eksternal serta tinjauan manajeman dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu. Bagian standarisasi manajemen kesehatan memiliki wewenang, antara lain: 1. Memberikan masukan kepada kepala seksi sehubungan dengan ruang lingkup tugasnya. 2. Melaporkan kinerja seksi yang mempengaruhi sistem manajemen mutu Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. 3. Menyusun perencanaan program mutu dan alokasi anggaran. 4. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan sesuai kewenangan yang diberikan. Bagian standarisasi manajemen kesehatan membawahi beberapa sub bagian diantaranya: a. Pengelola Administrasi dan Perencanaan Mutu Sub bagian pengelola administrasi dan perencanaan mutu, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menginventarisir kegiatan di sub seksi standarisasi manajemen kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta utara. 2. Menginventarisir kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan penerapan sistem manajemen mutu Sudin Kesehatan Jakarta Utara. 3. Membuat rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam rangka penerapan sistem mutu Sudin Kesehatan. 4. Membuat rencana kerja tahunan sub seksi standardisasi manajemen mutu. 5. Melaporkan rencana anggaran. 6. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dokumen, berkas, arsip, rekaman, dan sebagainya yang terkait dengan kegiatan mutu Sudin Kesehatan. Wewenang dari sub bagian pengelola administrasi dan perencanaan mutu meliputi: 1. Memberikan masukan kepada kepala seksi sehubungan dengan ruang lingkup tugasnya.



21

2. Menyusun perencanaan program mutu dan alokasi anggaran. 3. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan sesuai kewenangan. b. Pengelola Survey Kepuasan Pelanggan Sub bagian pengelola survey kepuasan pelanggan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memastikan

berjalannya

kegiatan

survey kepuasan

pelanggan

Sudin

Kesehatan Jakarta Utara. 2. Membuat rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan survey kepuasan pelanggan. 3. Membuat rencana kegiatan tahunan survey kepuasan pelanggan. 4. Melaporkan kegiatan survey kepuasan pelanggan. Wewenang dari sub bagian pengelola survey kepuasan pelanggan meliputi : 1. Memberikan masukan kepada kepala seksi sehubungan dengan ruang lingkup tugasnya. 2. Menyusun perencanaan program mutu dan alokasi anggaran. 3. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan sesuai kewenangan. c. Pengelola audit internal Sub bagian pengelola audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengelola kegiatan audit internal. 2. Memastikan berjalannya kegiatan audit internal sudin kesehatan. 3. Membuat rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan audit internal. 4. Membuat laporan kegiatan audit internal sudin kesehatan. Wewenang dari sub bagian pengelola audit internal meliputi: 1. Memberikan masukan kepada kepala seksi sehubungan dengan ruang lingkup tugasnya. 2. Menyusun perencanaan program mutu dan alokasi anggaran. 3. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan sesuai kewenangan. d. Pengelola audit eksternal



22

Sub bagian pengelola audit eksternal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengelola kegiatan audit eksternal. 2. Memastikan berjalannya kegiatan audit eksternal sudin kesehatan. 3. Membuat rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan audit eksternal. 4. Membuat laporan kegiatan audit eksternal sudinkes. Wewenang dari sub bagian pengelola audit eksternal meliputi: 1. Memberikan masukan kepada kepala seksi sehubungan dengan ruang lingkup tugasnya. 2. Menyusun perencanaan program mutu dan alokasi anggaran. 3. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan sesuai kewenangan. e. Pengelola forum komunikasi mutu Subbagian pengelola forum komunikasi mutu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengelola kegiatan forum komunikasi mutu yang merupakan pertemuan rutin antara perwakilan mutu Sudin, atau pertemuan antara perwakilan tim mutu sudin dan puskesmas. 2. Memastikan berjalannya kegiatan forum komunikasi mutu sudinkes. 3. Membuat rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam kegiatan forum komunikasi mutu. 4. Membuat laporan kegiatan forum komunikasi mutu sudinkes. Sub bagian pengelola forum komunikasi mutu memiliki wewenang antara lain: 1. Memberikan masukan kepada kepala seksi sehubungan dengan ruang lingkup tugasnya. 2. Menyusun perencanaan program mutu dan alokasi anggaran. 3. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan sesuai kewenangan.



23

3.1.2 Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin) Tugas dan tanggung jawab bagian farmakmin adalah (Dokumen Tupoksi dan kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara, 2010) : 1. Memberikan pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan dan minuman. 2. Mengendalikan mutu pelayanan farmakmin. 3. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran farmakmin. 4. KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada customer. 5. Verifikasi berkas perizinan yang masuk (ditolak/dilanjutkan). 6. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi makanan dan minuman. 7. Membuat perencanaan kerja mingguan. 8. Membuat laporan laporan dan evaluasi kerja mingguan. 9. Membuat laporan mingguan hasil inspeksi saran yang di tentukan. Subseksi farmasi, makanan dan minuman. Wewenang Subseksi Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin) antara lain: 1. Menetapkan perencanaan kegiatan farmakmin. 2. Mewakili kepala seksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. 3. Mengendalikan kegiatan perizinan sarana farmakmin dan kegiatan binwasdal. 4. Merekomendasikan tertib atau tidaknya izin farmakmin. Bagian farmakmin membawahi beberapa sub bagian diantaranya: a. Pengelola Administrasi Farmakmin Sub bagian pengelola administrasi Farmakmin memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengkoordinir peninjauan lapangan. 2. Melakukan pengetikan sertifikat/perizinan atau penolakan. 3. Pemegang

program

kegiatan

sosialisasi

tenaga

asisten

apoteker,

penyuluhan keamanan pangan, dan pembinaan sarana pelayanan farmasi makanan minuman. 4. Menerima berkas perizinan dan dicatat dalam buku register.



24

5. Memberi nomor surat tugas dan rekap BAP. 6. Mengkoordinir kegiatan binwasdal ke lapangan untuk semua jenis sarana pelayanan kesehatan farmakmin. 7. Membuat laporan kegiatan program (SPJ lengkap). 8. Konfirmasi ke pemohon untuk pelaksanaan inspeksi. 9. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana kesehatan farmakmin. 10.Mengarsipkan surat izin/sertifikat. 11.Mencatat ke buku register untuk masing-masing sarana. 12.Membuat laporan mingguan hasil inspeksi sarana yang di tentukan. Sub bagian pengelola administrasi Farmakmin memiliki wewenang antara lain: 1. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan dalam pertemuan atau rapat sesuai kewenangan. 2. Mengusulkan rencana kegiatan. 3. Mengendalikan kegiatan program yang dibidanginya. b. Pengelola Apotek dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) Sub bagian pengelola apotek dan IKOT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melaksanakan peninjauan lapangan ke apotek dan IKOT. 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tenaga asisten apoteker, 3. Mengkoordinir dan melaksanakan binwasdal ke lapangan untuk apotek dan IKOT. 4. Membuat peencanaan maupun laporan kegiatan program. 5. Menerima laporan pemakaian narkotika dan psikotropika dan dicatat dalam absensi apotek. 6. Mencatat laporan pemakaian narkotik dan psikotropika harian. 7. Merekap laporan pemakaian narkotika dan psikotropika per bulan. 8. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana pelayanan kasehatan farmakmin. 9. Membuat status kendali berkas perizinan.



25

10.Membuat laporan perizinan. 11.Menginput data perizinan dan pendataan sarana farmakmin. 12.Membuat laporan mingguan hasil inspeksi/pemeriksaan sarana yang di tentukan. 13.Membuat jadwal kegiatan farmakmin, jadwal distribusi perbekalan alat kesehatan. 14.Merevisi ceklist, formulir dan perubahan dokumen ISO. Wewenang sub bagian pengelola apotek dan IKOT meliputi: 1. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan dalam pertemuan atau rapat sesuai kewenangan. 2. Mengusulkan rencana kegiatan. 3. Mengendalikan kegiatan program yang dibidanginya. c. Pengelola industri rumah tangga pangan Sub bagian pengelola industri rumah tangga pangan (IRTP) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melaksanakan peninjauan lapangan ke industri rumah tangga pangan. 2. Melakukan pengetikan sertifikat/perizinan industri rumah tangga pangan. 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi industri rumah tangga pangan. 4. Mengkoordinir dan melaksanakan binwasdal ke lapangan untuk industri rumah tangga pangan. 5. Membuat perencanaan maupun laporan kegiatan program. 6. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi, makanan dan minuman. 7. Membuat laporan mingguan hasil inspeksi sarana yang di tentukan. 8. Membuat surat tugas insidental. Wewenang dari sub bagian pengelola IRTP meliputi: 1. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan dalam pertemuan atau rapat. 2. Mengusulkan rencana kegiatan. 3. Mengendalikan kegiatan program yang dibidanginya. d. Pengelola Toko Obat



26

Sub bagian pengelola toko obat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melaksanakan peninjauan lapangan ke toko obat. 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi toko obat. 3. Mengkoordinir dan melaksanakan binwasdal ke lapangan untuk toko obat. 4. Membuat perencanaan maupun laporan kegiatan program. 5. Menerima dan menyimpan obat dan alat perbekalan kesehatan dalam gudang obat dan dicatat dalam buku penerimaan dan kartu stok obat dan alat perbekalan kesehatan. 6. Mendistribusikan obat buffer dan alat perbekalan kesehatan ke unit pelayanan kesehatan dan dicatat dalam buku pengeluaran dan kartu stok obat. 7. Memeriksa laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. 8. Memeriksa persentase pemakaian obat generik di Puskesmas. 9. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi makanan dan minuman. 10.Membuat laporan mingguan hasil inspeksi sarana yang ditentukan. Adapun wewenang subbagian pengelola toko obat yaitu 1. Mewakili kepala seksi dalam pertemuan atau rapat. 2. Mengusulkan rencana kegiatan. 3. Mengendalikan kegiatan program yang dibidanginya. 4. Mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan diberikannya izin atau tidak kepada sarana yang ditinjau kelapangan yang tidak memenuhi persyaratan. e. Penerima perizinan Sub bagian penerima perizinan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memberikan informasi tentang perizinan kepada customer. 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan mengisi ceklist sesuai dengan persyaratan permohonan izin. 3. Mencatat berkas permohonan izin kedalam buku register. 4. Menginput data berkas perizinan.



27

5. Membuat berita acara serah terima. 6. Mengisi blangko retribusi pembayaran dan diserahkan ke pemohon untuk segera membayar ke kas daerah. 7. Menerima surat tanda terima pembayaran dari pemohon dan memberikan surat izin/sertifikat asli kepada pemohon. 8. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi makanan dan minuman. Wewenang dari subbagian penerima perizinan meliputi: 1. Membuat laporan mingguan hasil inspeksi/pemeriksaan sarana yang di tentukan. 2. Mengecek surat izin/sertifikat yang akan diparaf kepala subag TU dan ditandatangani kepala sudin.

3.1.3 Tenaga Kesehatan Tugas dan tanggung jawab bagian Tenaga Kesehatan (nakes) adalah (Dokumen Tupoksi dan Kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara, 2009): 1. Membantu kepala seksi menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) seksi sumber daya kesehatan. 2. Menyusun dan mengoordinasikan pembuatan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis tenaga kesehatan wilayah Jakarta Utara. 3. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan diklat. 4. Mengoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian calon tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. 5. Mengoordinir pelaksanaan pembinaan tenaga kesehatan untuk lintas sektor wilayah Jakarta Utara. 6. Membantu kepala seksi dalam pelaksanaan segala proses perizinan

tenaga

kesehatan, mulai dari verifikasi berkas permohonan, kunjungan lapangan sampai pencetakan izin tenaga kesehatan. 7. Melaksanakan tugas kunjungan dalam hal perizinan tenaga kesehatan.



28

Bagian nakes memiliki wewenang antara lain: 1. Mewakili kepala seksi sumber daya kesehatan dalam pertemuan atau rapat 2. Mengusulkan rencana program kegiatan tenaga kesehatan 3. Mengkoordinasi program kegiatan kepada seksi terkait Bagian koordinator tenaga kesehatan membawahi beberapa subbagian diantaranya: a. Pengelola bimbingan teknis (bimtek) Sub bagian pengelola bimtek memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menyiapkan dan membuat jadwal kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. 2. Memeriksa dan meneliti berkas permohonan perizinan tenaga perawat dan perawat gigi yang masuk ke bagian tenaga kesehatan,menerbitkan surat izin tenaga kesehatan tersebut. 3. Mengumpulkan data-data tenaga kesehatan yang ada di wilayah Jakarta Utara. 4. Melaksanakan tugas kunjungan dalam hal perizinan tenaga kesehatan. Sub bagian pengelola Bimtek memiliki wewenang antara lain: 1. Mengusulkan rencana program kegiatan Bimtek. 2. Mengendalikan program kegiatan yang dibidanginya. b. Pengadministrasian umum Subbagian pengadministrasian umum memiliki tugas dan tanggung jawab: 1. Melaksanakan pencatatan dan pendistribusian surat masuk di bagian tenaga kesehatan. 2. Melaksanakan tugas kunjungan lapangan dalam hal perizinan tenaga kesehatan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa. Adapun wewenang subbagian pengadministrasian umum yakni mencatat dan mendistribusikan surat masuk di bagian tenaga kesehatan. c. Pengelola Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat) Sub bagian Pengelola Diklat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memproses surat masuk berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan, membuat jadwal dan menginformasikan.



29

2. Memeriksa meneliti berkas permohonan perizinan tenaga dokter spesialis, penata rontgen, tenaga fisioterapi, terapis wicara, refraksionis yang masuk ke sub seksi tenaga kesehatan dan mencetak surat izin tenaga-tenaga kesehatan tersebut. 3. Memproses surat masuk yang berasal dari institusi/akademik yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan di puskesmas-puskesmas di wilayah Jakarta Utara. 4. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan praktek kerja lapangan para mahasiswa dan melaporkannya ke kepala seksi sumber daya kesehatan. 5. Melaksanakan tugas kunjungan dalam hal perizinan tenaga kesehatan. Adapun wewenang dari sub bagian pengelola Diklat adalah: 1. Mengusulkan rencana program kegiatan Diklat tenaga kesehatan 2. Mengendalikan kegiatan program yang dibidanginya. d. Pengelola pembinaan tenaga kesehatan Sub bagian pengelola pembinaan tenaga kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menyiapkan dan membuat jadwal kegiatan pembinaan tenaga kesehatan. 2. Memeriksa, meneliti berkas permohonan perizinan tenaga dokter, dokter gigi dan bidan yang masuk ke bagian tenaga kesehatan, menerbitkan surat izin tenaga kesehatan tersebut. 3. Melaksanakan tugas kunjungan dalam hal perizinan tenaga kesehatan. 4. Memberikan pretest dan memeriksa hasil pretest untuk mahasiswa akademi kebidanan dan keperawatan yang praktek kerja lapangan di wilayah Jakarta Utara. 5. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Adapun wewenang subbagian pengelola tenaga kesehatan yaitu : 1. Mengusulkan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan. 2. Mengendalikan program kegiatan yang dibidanginya. e. Pengarsip perizinan tenaga kesehatan.



30

Subbagian pengarsip perizinan tenaga kesehatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1. Melaksanakan

pencatatan

permohonan

berkas

tenaga

kesehatan

dan

mendistribusikannya ke Front Line Office. 2. Melaksanakan tugas kunjungan lapangan dalam hal perizinan tenaga kesehatan. Adapun wewenang pengarsip perizinan tenaga kesehatan yaitu mencatat dan mendistribusikan surat masuk di bagian tenaga kesehatan.

3.2 Ruang Lingkup Perizinan Sub seksi farmasi makanan minuman mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perizinan, pengendalian, dan penilaian efektifitas pelayanan kesehatan dalam bidang farmasi, makanan, dan minuman. Layanan perizinan yang diberikan oleh farmakmin meliputi pemberian surat izin sarana dan surat izin kerja. Adapun jenis surat izin tersebut sebagai berikut (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, 2010): 1. Untuk sarana kesehatan meliputi: 1). Izin Apotek 2). Izin Toko obat 3). Izin Industri kecil obat tradisional 4). Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 5). Cabang/sub penyalur alat kesehatan 2. Untuk tenaga kesehatan meliputi: 1). Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) dan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK). 2). Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ruang lingkup perizinan dari sarana kesehatan farmakmin berdasarkan SK Gubernur Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 di Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi beberapa sarana.



31

3.2.1 Apotek Berdasarkan PP 51 tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Permohonan izin apotek diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Berbeda dengan daerah lainnya, di Jakarta, izin apotek diajukan di suku dinas kota administrasi masing-masing. Persyaratan izin apotek adalah sebagai berikut (Departemen kesehatan RI, 2002): 1. Surat permohonan izin apotek dari APA ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat di atas materai Rp. 6.000,00 dan dibuat rangkap tiga. 2. Fotokopi KTP Jabodetabek APA. 3. Fotokopi surat izin praktik apoteker (SIPA). 4. Surat keterangan lolos butuh bagi APA luar DKI Jakarta. 5. Fotokopi akte status bangunan (akte hak milik/sewa/kontrak) dilengkapi dengan bukti kepemilikan. 6. Denah bangunan dan peta lokasi. 7. Surat izin usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG). 8. Daftar perlengkapan apotek. 9. Perlengkapan administrasi (etiket, kopi resep, form laporan narkotika, dll). 10.Surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,00 dari APA bahwa yang bersangkutan tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi dan tidak menjadi APA di tempat lain. 11.Asli dan fotokopi surat izin dari atasan bagi APA PNS/ABRI/Pegawai instansi pemerintahan lainnya. 12.Surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,00 dari pemilik sarana apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang farmasi/obat, dan tidak akan ikut campur dalam pengelolaan obat.



32

13.Daftar asisten apoteker. 14.Buku wajib peraturan perundangan di bidang farmasi. 15.Akte (asli/legalisir) notaris perjanjian kerjasama APA dan Pemilik Sarana Apotek (PSA). 16.Nomor pokok wajib pajak. Pemberian izin apotek diberikan setelah suku dinas kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan. Apabila APA berhalangan melakukan tugas pada jam buka apotek, APA harus menunjuk apoteker pendamping dan jika berhalangan hadir lebih dari 3 bulan berturut-turut APA harus menunjuk apoteker pengganti. Jika APA berhalangan melakukan tugasnya selama lebih dari 2 tahun secara terus menerus, SIA atas nama apoteker bersangkutan dapat dicabut oleh suku dinas setempat. Pencabutan SIA dapat disebabkan oleh: 1. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan. 2. Apoteker tidak memenuhi kewajibannya. 3. APA melakukan pelanggaran obat narkotika, psikotropika dan obat keras. 4. SIPA APA dicabut. 5. Pemilik sarana apotek terlibat pelanggaran perundang-undangan dalam bidang obat. 6. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan . Pelaksanaan pencabutan izin apotek dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada apoteker pengelola apotek sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan.

3.2.2 Toko Obat Salah satu sarana pelayanan kefarmasian adalah toko obat. Berdasarkan PP 51Tahun 2009, toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Pendirian toko obat harus memiliki izin usaha melalui suku dinas kesehatan setempat. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha toko obat antara lain (Departemen Kesehatan RI, 2002):



33

1. Surat permohonan izin toko obat yang ditujukan kepada kepala sudin kesehatan kota admimistrasi setempat sebanyak 3 rangkap, 1 rangkap di atas materai Rp. 6000,00. 2. Surat pernyataan pemilik tidak menjual obat G, diatas materai Rp. 6000,00. 3. Surat pernyataan kesediaan asisten apoteker untuk menjadi pimpinan /penanggung jawab teknis pada toko obat di atas materai Rp.6000,00. 4. Fotokopi KTP DKI Jakarta dari pemilik toko obat. 5. Pas foto pemilik dan asisten penanggung jawab 2 lembar ukuran 2x3. 6. Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan. 7. Fotokopi ijazah, KTP dan SIKTTK. 8. Fotokopi status bangunan. 9. NPWP. 10.SIUP. 11.UUG. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

1331/MenKes/SK/X/2002 pedagang eceran obat dipimpin oleh seorang asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Dalam pelaksanaannya, pedagang eceran obat hanya menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkusan pabrik dan menjualnya secara eceran, dilarang menerima atau melayani resep dokter, dilarang membuat atau mengemas obat kembali, dan menyimpan obat bebas terbatas di lemari khusus. Ketentuan fisik dan tempat toko obat yang harus diperhatikan berdasarkan permenkes No.167/Kab/B.VII/72 yakni (Departemen kesehatan RI, 1972): 1. Harus memasang papan nama di depan toko yang mudah dilihat oleh umum dengan tulisan ”TOKO OBAT BERIZIN” beserta nama toko obat, tulisan ”TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER’’ dibagian sudut kanan atas harus dicantumkan nomor surat izin. 2. Papan nama minimal berukuran lebar 40 cm dan panjang 60 cm, maksimal 150 cm. 3. Tulisan harus berwarna hitam di atas dasar putih, tinggi huruf paling sedikit 5 cm dan tebal paling sedikit 5 mm.



34

4. Tidak memasang nama yang menyerupai apotek, pabrik obat atau PBF yang memberi kesan seolah-olah toko obat tersebut adalah sebuah apotek, atau berhubungan dengan pabrik atau PBF. Perubahan fisik maupun non fisik dari toko obat dapat terjadi setiap saat. Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi, pihak dari toko obat harus mengajukan permohonan tertulis kepada seksi sumber daya kesehatan suku dinas kesehatan setempat. Perubahan non fisik (tidak dilakukan pemeriksaan lapangan) terjadi jika : 1. Terjadi pergantian asisten apoteker penanggung jawab teknis sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya). 2. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan toko obat. 3. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan toko obat tanpa pemindahan lokasi. 4. Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya). 5. Terjadi karena surat izin sarana kesehatan toko obat hilang atau rusak Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan) terjadi jika ada pemindahan lokasi sarana kesehatan toko obat atau perpanjangan izin sarana kesehatan toko obat (Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002).

3.2.3 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) IKOT merupakan perusahaan yang memproduksi obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari enam ratus juta rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Sebelum memperoleh izin usaha, IKOT harus memenuhi persetujuan prinsip. Izin prinsip diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui. Izin prinsip berlaku selama tiga tahun. Izin usaha diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yaitu (Departemen Kesehatan, 1990):



35

1. Dilakukan perorangan warga negara Indonesia oleh badan hukum (Perseroan Terbatas atau koperasi). 2. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 3. Harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. 4. Harus mempekerjakan secara tetap seorang apoteker warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis. 5. Wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Persyaratan administratif yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin IKOT, antara lain (Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, 2002) : 1. Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan ditujukan kepada suku dinas kesehatan setempat rangkap 2 dan 1 rangkap di atas materai Rp. 6000. 2. Akte pendirian perusahaan. 3. Ijazah Apoteker dan KTP DKI dari apoteker penanggung jawab teknis. 4. Surat perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pihak perusahaan diatas materai Rp 6000,00. 5. UUG. 6. Peta lokasi. 7. Denah ruangan produksi, kantor gudang bahan baku, dan gudang produk jadi. 8. Bentuk obat tradisional yang akan diproduksi. 9. Peralatan dan pengolahan serta pengemasan. 10.Peralatan laboratorium. 11.Sumber daya /energi yang dipakai. 12.Jumlah tenaga kerja. 13.Nilai investasi. 14.Rencana pemasaran. 15.Buku peraturan UU dibidang farmasi. 16.Status gedung. 17.Analisa dampak lingkungan.



36

18.Peralatan pengendalian pencemaran. 19.Fotokopi izin prinsip IKOT. Perubahan non fisik (tidak dilakukan pemeriksaan lapangan) terjadi jika : 1. Terjadi pergantian pimpinan/penanggung jawab sarana kesehatan IKOT (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya). 2. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan IKOT. 3. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan IKOT tanpa pemindahan lokasi. 4. Terjadi pergantian penanggung jawab teknis sarana kesehatan IKOT (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya). 5. Terjadi karena surat izin sarana kesehatan IKOT hilang atau rusak. Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan) dilakukan jika: 1. Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan IKOT. 2. Terjadi perluasan/penambahan jenis produksi dari sarana kesehatan IKOT.

3.2.4 Industri rumah tangga pangan (IRTP) Pangan menjadi salah satu kebutuhan manusia yang esensial. Berdasarkan UU No. 7 1996 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pengolahan bahan pangan secara massal biasanya dilakukan di industri, salah satunya industri rumah tangga pangan (IRTP). IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Menurut keputusan kepala badan pengawas obat makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka SPP-IRT bertujuan untuk : 1. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.



37

2. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. 3. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan IRTP. Syarat-syarat sertifikasi penyuluhan keamanan pangan (PKP), yaitu (Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002): 1. Surat permohonan ditujukan kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara diatas materai Rp 6000. 2. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak dua lembar. 3. Fotokopi KTP. Syarat-syarat Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu (Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002): 1. Permohonan dari direktur/pimpinan ditujukan kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara rangkap 2 (dua) dan 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000. 2. Surat

izin

perindustrian / TDI (Tanda Daftar Industri) dari dinas/sudin

perindustrian (yang operasionalnya lebih dari dari lima juta rupiah). 3. Surat keterangan dari sudin perindustrian dan energi (yang operasionalnya kurang dari dari lima juta rupiah). 4. Fotokopi sertifikat penyuluhan keamanan pangan pemilik/pemimpin. 5. Akte pendirian perusahaan, bila dalam bentuk CV lampirkan akte notaris. 6. Peta lokasi. 7. Denah ruangan produksi. 8. Rancangan etiket. 9. Fotokopi KTP pemilik. 10.Pasfoto pemilik 3 x 4 cm 2 lembar. 11.Data produk makanan yang akan diproduksi. 12.Khusus untuk pengemasan kembali harus ada surat keterangan dari asal produk. 13.Status gedung (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat, bila sewa lampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun beserta fotokopi KTP pemilik.



38

Berikut ini tahapan pelaksanaan SPP-IRT: 1. Pengajuan Permohonan Pengajuan permohonan SPP–IRT diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinkes. Permohonan ditolak apabila produknya berupa susu dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku, pangan kaleng berasam rendah, pangan bayi, minuman berakohol, air minum dalam kemasan, pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI, dan pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan Penyelenggara penyuluhan keamanan pangan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinkes. Penyuluhan dilakukan oleh tenaga penyuluh yang memiliki sertifikat penyuluh pangan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI peserta Balai Besar/Balai POM setempat. Peserta PKP adalah pemohon SPP–IRT baik sebagai pemilik maupun penanggung jawab PP–IRT. Materi penyuluhan terdiri dari materi utama dan materi pelengkap. Materi utama meliputi: 1) Berbagai jenis bahaya (biologi, kimia dan fisik) cara menghindari dan memusnahkannya. 2) Higiene dan sanitasi sarana PP-IRT. 3) Peraturan perundangan tentang keamanan pangan penggunaan BTP, label dan iklan pangan. Sedangkan materi pelengkap PKP meliputi: 1) Pengemasan dan penyimpanan produk IRT. 2) Pengembangan usaha PP-IRT. 3) Pemeriksaan Sarana Produksi Tenaga pemeriksa sarana produksi merupakan petugas yang telah memiliki sertifikat inspektur pangan IRTP yang dikeluarkan oleh Badan POM RI melalui Balai Besar/Balai POM setempat. Pedoman pemeriksaannya mengacu keputusan Kepala Badan POM RI No. 00.05.51641 tentang pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan IRT. Persyaratan utama untuk mendapatkan SPP-IRT adalah hasil pemeriksaan nilai mutu sarana produksi minimal cukup. 3. Sertifikasi produksi pangan IRT (SPP-IRT)



39

Jenis & persyaratan penerbitan sertifikat: 1) Sertifikat penyuluhan keamanan pangan Pemilik/penanggung jawab lulus penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan. 2) Sertifikat Produksi Pangan-IRT Berita acara pemeriksaan sarana produksi pangan minimal cukup sertifikat untuk satu jenis pangan IRT. Perubahan dan penambahan jenis pangan dapat dilakukan apabila industri rumah tangga telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan hasil pemeriksaan minimal cukup. Pencabutan atau pembatalan sertifikat dilakukan apabila IRT melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat, produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

3.2.5 Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA). Berdasarkan Permenkes No.889 /Menkes/Per/V/2011 tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin sebagaimana dimaksud berupa (Kementerian kesehatan RI, 2011): 1. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian; di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. 2. SIPA bagi apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian. 3. SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan alat

kesehatan melalui

pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota atau produksi sediaan farmasi berupa industri farmasi



40

obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetika dan pabrik lain. 4. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian. Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja. SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian. SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. SIPA, SIKA, atau SIKTTK masih tetap berlaku selama: 1. STRA atau STRTTK masih berlaku. 2. Tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA, SIKA, atau SIKTTK. Berdasarkan PP 51/2009, STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. STRA masih berlaku selama STRA belum dicabut dan masih belum habis masa berlakunya. STRA atau STRTTK dapat dicabut karena: 1. Permohonan yang bersangkutan. 2. Pemilik STRA atau STRTTK tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter. 3. Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian. 4. Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan: 1. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN.



41

2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran. 3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. 4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus menerbitkan SIPA atau SIKA paling lama 20 hari kerja sejak surat permohonan diterima. Untuk memperoleh SIKTTK, tenaga teknis kefarmasian mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIKTTK harus melampirkan: 1. Fotokopi STRTTK. 2. Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian. 3. Surat rekomendasi

dari organisasi

yang menghimpun tenaga teknis

kefarmasian. 4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar dan 3 x 4 sebanyak dua lembar. 5. Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan secara tegas permintaan SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus menerbitkan SIKTTK paling lama 20 hari kerja sejak surat permohonan diterima. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mencabut SIPA, SIKA atau SIKTTK karena: 1. Atas permintaan yang bersangkutan. 2. STRA atau STRTTK tidak berlaku lagi. 3. Yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin.



42

4. Yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditetapkan dengan surat keterangan dokter. 5. Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi KFN. 6. Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Pencabutan sebagaimana yang dimaksud dikirimkan kepada pemilik SIPA, SIKA, atau SIKTTK dengan tembusan kepada direktur jenderal, kepala dinas kesehatan provinsi, dan organisasi profesi atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian SIPA, SIKA, dan SIKTTK serta pencabutannya setiap tiga bulan sekali kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Kepala dinas kesehatan provinsi wajib melaporkan

rekapitulasi

pemberian

SIPA,

SIKA,

dan

SIKTTK

serta

pencabutannya setiap 6 bulan sekali kepada direktur jenderal. 3.2.6 Cabang/Sub penyalur Alat Kesehatan Berdasarkan PP RI. No.72 Tahun 1998, alat kesehatan adalah bahan, apparatus, mesin, implant, yang tidak mengandung bahan obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri. Dalam pelaksanaannya, penyalur menunjuk perwakilan usaha yang mendapat izin untuk melaksanakan penyaluran alat kesehatan atau yang dikenal sebagai cabang/sub penyalur alat kesehatan (Dinas kesehatan, 2002). Berikut ini persyaratan izin cabang sub penyalur alat kesehatan di sudinkes Jakarta utara: 1. Surat permohonan dari direktur/pimpinan UPAK ditujukan kepada sudinkes Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1(satu) rangkap diatas materai Rp. 6000,00.



43

2. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, yang disahkan notaris. 3. Surat penunjukan dari UPAK sebagai sub/cabang penyalur Alkes di atas materai Rp 6000,00. 4. Fotokopi izin PAK Pusat (yang menunjuk). 5. Denah ruangan. 6. Peta lokasi. 7. SIUP. 8. NPWP. 9. UUG. 10.Domisili perusahaan. 11.Data penanggung jawab (lampirkan ijazah dan sertifikat keahlian atau pengalaman kerja di bidang alat kesehatan). Sebelum memperoleh izin, petugas suku dinas kesehatan melakukan pemeriksaan

terhadap

kelengkapan

surat

Permohonan,

kesesuaian

luas

kantor/direktur, luas gudang, dan jumlah karyawan, perlengkapan administrasi (kartu persediaan, kartu penjualan) dan membuat berkas acara pemeriksaan. Perubahan perizinan dapat dilakukan karena adanya beberapa faktor. Berikut ini perubahan non fisik (tidak dilakukan pemeriksaan lapangan) (Dinas kesehatan, 2002): 1. Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan C/SPAK (baik karena meninggal dunia maupun lainnya). 2. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan C/SPAK. 3. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan C/SPAK tanpa pemindahan lokasi. 4. Terjadi karena surat izin sarana kesehatanC/SPAK hilang atau rusak. Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan): 1. Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan C/SPAK. 2. Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatanC/SPAK.



BAB 4 PEMBAHASAN Suku Dinas Kesehatan dibentuk pada bulan Januari 2009. Suku Dinas Kesehatan ini merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat, dimana sebelumnya kedua suku dinas ini dipisah, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi berdasarkan Perda No. 10 tahun 2008. Saat ini, d i DKI Jakarta terdapat enam Suku Dinas yang terdapat di enam wilayah yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Pulau Seribu. Masing-masing Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan serta mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Satuan kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara terdiri dari 1 subbagian (tata usaha) dan 4 seksi (seksi kesehatan masyarakat, seksi pelayanan kesehatan, seksi sumber daya kesehatan, dan seksi pengendalian masalah kesehatan). Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) membawahi 3 subseksi, yaitu bagian Standarisasi Manajemen Kesehatan, Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin), dan bagian Tenaga Kesehatan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara lebih ditekankan pelaksanaan dan pengamatan pada subseksi Farmasi, Makanan dan Minuman (Farmakmin) karena pelaksanaan teknis kebijakan tentang kefarmasian terpusat di bidang tersebut. Subseksi farmakmin secara umum bertanggung jawab dalam pemberian perizinan dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal). Pelaksanaan perizinan di Sudinkes Jakarta utara meliputi perizinan sarana kesehatan seperti apotek, toko obat, industri kecil obat tradisional (IKOT), sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), dan cabang/sub penyalur alat kesehatan serta pemberian izin terhadap tenaga kesehatan. Sejak diberlakukan permenkes No.889/Menkes/Per/V/2011 pada 1 juni 2011, perizinan surat izin praktek atau surat izin kerja apoteker (SIPA atau SIKA) dilimpahkan ke suku dinas kabupaten/kota. Selain itu, Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) berubah penamaannya menjadi Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK). 44 Universitas Indonesia


45

Proses pelayanan perizinan yang dilakukan di Sudinkes Jakarta Utara dilakukan dengan sistem satu pintu, artinya seluruh proses perizinan dilakukan di Front Line Office (FLO) dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan. Pemohon mengajukan surat permohonan izin sarana kesehatan kemudian berkas diterima oleh petugas di FLO dan diverifikasi. Dalam hal ini semua berkas perizinan baik yang tidak memerlukan peninjauan lapangan misal perizinan Surat Izin Praktek Dokter maupun untuk yang memerlukan peninjauan lapangan harus lengkap. Setelah semua berkas diperiksa lengkap, kemudian dimasukkan dalam komputer (input data) dan dibawa ke bagian Tata Usaha untuk mendapatkan nomor urut dan pengelompokkan sesuai seksi yang berwenang. Seluruh berkas tersebut diserahkan ke seksi yang berwenang untuk selanjutnya di proses. Sebelum izin dikeluarkan, akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan untuk perizinan yang memerlukan tinjauan lapangan. Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini untuk melihat kesesuaian sarana dan prasarana dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika hasil pemeriksaan memenuhi syarat maka izin dapat dikeluarkan, jika hasil pemeriksaan belum memenuhi syarat tetapi dapat dipenuhi pemohon dalam waktu kurang dari 12 hari kerja, maka izin ditunda, dan apabila pemohon tidak dapat memenuhi kekurangan persyaratan di lokasi sarana pelayanan, maka permohonan izin akan ditolak. Izin yang akan dikeluarkan, disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Sudinkes Jakarta Utara. Surat izin yang telah disahkan diserahkan kembali ke FLO untuk diserahkan kepada pemohon. Pemohon dapat mengambil izinnya setelah membayar biaya retribusi ke kas daerah dan menunjukkan bukti pembayarannya ke FLO. Khusus untuk IKOT, perizinannya terdiri dari 2 jenis yaitu izin prinsip dan izin tetap. Izin prinsip yaitu izin yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan, dan lain-lain pada lokasi yang disetujui, sedangkan izin tetap yaitu izin yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan operasional penuh karena semua persyaratan sudah terpenuhi. Pada masa PKPA di Sudinkes Jakarta Utara, dilakukan satu kali kunjungan dalam rangka pelayanan perizinan pendirian apotek di wilayah Jakarta



46

Utara. Kunjungan dilakukan untuk melakukan peninjauan lokasi apotek yang akan didirikan oleh seorang pemilik sarana apotek (PSA). Untuk peninjauan lokasi ini, petugas Sudinkes Jakarta Utara sebelumnya membuat janji bertemu dengan penanggung jawab apotek pada waktu yang disepakati kedua belah pihak. Petugas dari Sudinkes Jakarta Utara kemudian datang ke lokasi dengan membawa dan menunjukkan surat penugasan yang telah ditandatangani Kepala Sudin. Di lokasi, petugas mengisi berita acara pemeriksaan (BAP). Hasil temuannya, kelengkapan fisik apotek sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan dalam jumlah pengadaan peralatan yang harus ada di apotek. Berkas yang dicantumkan pada permohonan perizinan sudah sesuai dengan kenyataan. Pihak apotek diberi waktu untuk segera membenahi kekurangan-kekurangan dalam hal peralatan di apotek selama izin masih dalam proses. Seksi Farmakmin juga melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal). Proses pembinaan dilakukan terhadap sarana pelayanan kesehatan misalnya apotek dan PIRT. Pembinaan terhadap apotek meliputi pemberian informasi akan pentingnya pelaporan narkotika, kelengkapan sarana apotek seperti kartu stok, penaraan timbangan, dan pentingnya kehadiran apoteker di apotek untuk menjamin kerasionalan pengobatan, serta keharusan apotek untuk membeli obat pada tempat yang resmi. Pembinaan ini dilakukan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pelaporan narkotika karena diketahui

penyalahgunaan

narkotika

dapat

membahayakan

masyarakat.

Pembinaan terhadap PIRT yaitu pemberian informasi akan pentingnya penggunaan cara produksi yang baik dan penggunaan bahan-bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Proses pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atau inspeksi mendadak pada sarana pelayanan kesehatan yang dipilih secara acak. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sarana kesehatan tersebut menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran yang biasa ditemui antara lain toko obat menjual obat keras, apotek tidak tidak melakukan pelaporan narkotika, tidak ada asisten apoteker ataupun apoteker, tidak rapinya administrasi, penjualan obat tanpa resep dokter, kebersihan lingkungan IKOT atau IRTP yang



47

kurang baik, dan lain-lain. Program pengawasan ini dilakukan langsung Sudinkes saat peninjauan langsung ke lapangan ataupun temuan Balai POM. Temuan dari balai POM ditindaklanjuti oleh sudinkes dengan memeriksa sarana kesehatan tersebut. Program Binwasdal di Sudinkes Jakarta Utara ini dilakukan secara berkala dan juga secara spontan apabila terdapat laporan mengenai sarana pelayanan kesehatan. Program Binwasdal yang dilakukan secara berkala misalnya pada tahun 2011, sebelum hari raya idul fitri atau hari natal Sudinkes Jakarta Utara melakukan inspeksi terhadap keamanan makanan seperti parsel dan bahan makanan lainnya di pasar-pasar tradisional hingga swalayan. Sudinkes melakukan pengecekan terhadap waktu kadaluwarsa dan juga produk tanpa nomor izin edar. Inspeksi tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Penertiban toko obat oleh sudinkes juga dilakukan setahun sekali dengan mengecek ketersediaan obat bebas dan obat bebas terbatas, serta kemungkinan dijualnya obat keras. Selain itu dilakukan secara berkala inspeksi terhadap jajanan anak sekolah di wilayah Jakarta Utara yang dijual oleh para pedagang eceran. Petugas mengambil sampel jajanan dengan cara membeli secara acak jajanan yang dijual tanpa sepengetahuan pedagang. Sampel jajanan tersebut kemudian diuji keamanannya. Apabila hasil uji tersebut menunjukkan terdapat bahan berbahaya seperti bahan yang mengandung pewarna tekstil atau borax, atau produk yang mengandung bahan yang melebihi konsentrasi, petugas Sudinkes

Jakarta

Utara

melakukan

penelusuran

terhadap

pabrik

yang

memproduksi produk jajanan tersebut. Setelah diketahui pabriknya, petugas Sudinkes Jakarta Utara melakukan inspeksi terhadap pabrik tersebut. Setelah melakukan inspeksi, petugas Sudinkes Jakart Utara memberikan teguran kepada pihak pabrik sekaligus memberikan pembinaan, apabila beberapa kali teguran dan peringatan tidak dihiraukan, maka Sudinkes Jakarta Utara berhak mencabut izin usaha tersebut. Setiap pelaksanaan binwasdal dibuat berita acara dan dilanjutkan dengan pembinaan terhadap saryankes yang melakukan pelanggaran sedangkan produk



48

dan obat yang tidak layak serta terkait dengan pelanggaran diamankan oleh BPOM. Program Binwasdal ini sebelumnya sudah direncanakan untuk jangka waktu tertentu. Namun kadang kala timbul hambatan yang menyebabkan Binwasdal ini tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ketidaksesuaian ini bisa terjadi karena program Binwasdal sangat tergantung pada adanya anggaran, Selain itu, masalah lain yang terjadi adalah keterbatasan sumber daya manusia, dimana setiap staf di seksi Farmakmin sudah memiliki bidang pekerjaan masingmasing, satu staf mengurusi satu atau dua sarana.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 5.1.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. 5.1.2 Tugas pokok dan fungsi bagian Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman yaitu memberikan layanan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana Apotek, Toko Obat (pedagang eceran obat), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Sub Penyalur Alat Kesehatan, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), serta pembuatan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA). 5.1.3 Prosedur perizinan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara khususnya yang dilakukan Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman sudah tertata dengan jelas yaitu melalui sistem satu pintu serta sudah dilaksanakan dengan baik, sedangkan kegiatan Binwasdal yang dilakukan oleh Sudinkes Jakarta Utara dilakukan melalui pemberian informasi dan inspeksi, juga sudah dilakukan tetapi masih belum optimal.

5.2 Saran 5.2.1 Perlu adanya peningkatan jumlah SDM di bidang subseksi farmakmin untuk mempermudah pelaksanaan binwasdal terhadap sarana pelayanan kesehatan. 5.2.2. Kegiatan-kegiatan binwasdal yang telah dilakukan perlu ditingkatkan dalam rangka sosialisasi informasi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan maupun pemilik sarana kesehatan. 5.2.3 Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program Binwasdal. 5.2.4 Bekerjasama dengan pihak terkait dalam menindak atau menertibkan personel dan atau sarana kesehatan yang belum mempunyai izin atau melanggar peraturan. 49 Universitas Indonesia


DAFTAR ACUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII /1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1331/Menkes/SK/X/2002. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No.167 / KAB / B.V I I I / 1972. Tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002). Pedoman Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Direktorat Jenderal Bina Farmasi Komunitas dan Klinik. (2006). Pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jakarta. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta No. 10 Tahun 2008. Jakarta.

50 Universitas Indonesia


Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.01/60/I/2010. Rencana Strategis kementrian kesehatan 20102014. Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Dokumen Tupoksi dan Kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara. Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Pedoman mutu Suku Dinas KesehatanJakarta utara. Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta utara. (2010). Prosedur Pemberian Izin Sarana dan Praktik Tenaga Kesehatan FMM. Suku Dinas Kesehatan. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Jakarta.



LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Suku Dinas Jakarta Utara Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta utara

Sub Bagian Tata usaha

Umum

Seksi Kesehatan Masyarakat

Gizi&Plam PSM

Seksi Pelayanan Kesehatan

Kepegawaian

Keuangan Perencanaan &Anggaran

Seksi Sumber Daya Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Kesehatan

Yankes Dasar Standarisasi Manajemen Kesehatan Lingkungan Kesehatan

Binkesga

Gadar& Bencana

Farmasi Makanan dan Minuman

Promkes & Informasi Kesehatan

Yankes Spesialistik& Tradisional

Tenaga Kesehatan

53


Penyakit Menular dan Tidak Menular

Survailans

54

Lampiran 2. Formulir Permohonan Izin Apotek


55

Lampiran 3. Format Surat Izin Apotek


56


57

Lampiran 4. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


58

Lampiran 5. Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)


59

Lampiran 6. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan


60

Lampiran 7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga



EVALUASI HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN DAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE JULI-OKTOBER 2012

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER


ANGKATAN LXXVI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. DAFTAR ISI.......................................................................................... DAFTAR TABEL. ................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................

i ii iv v

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1.2 Tujuan ..................................................................................

1 3

BAB 2. TINJAUAN UMUM SUKU 2.1 Definisi Pelayanan Publik ................................................... 2.2 Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara .................................... 2.3 Seksi Sumber Daya Kesehatan ........................................... 2.3.1 Bagian Farmasi Makanan dan Minuman .................... 2.3.2 Bagian Tenaga Kesehatan........................................... 2.3.3 Bagian Standarisasi Manajemen Mutu ....................... 2.4 Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat ..................................... 2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ................................. 2.5.1 Definisi IKM .............................................................. 2.5.2 Manfaat IKM ............................................................. 2.5.3 Unsur IKM................................................................. 2.5.4 Penyelenggara IKM ...................................................

4 4 5 5 7 7 8 11 11 12 12 14

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus................... 3.2 Tahapan Pelaksanaan ........................................................... 3.3 Jumlah Responden ............................................................... 3.4 Metode Pengumpulan Data .................................................. 3.5 Bentuk Jawaban ................................................................... 3.6 Pengolahan Data ..................................................................

15 15 15 15 16 16

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................

19

BAB 5. PENINJAUAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN BAGIAN FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 5.1 Perizinan Apotek Periode Juli-Oktober 2012 .................... 5.2 Perizinan Toko Obat Periode Juli-Oktober 2012 ............. 5.3 Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Periode Juli-Oktober 2012 .............................................................. 5.4 Kinerja Pelayanan Perizinan Bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara..........

25 25 26 28

ii Universitas Indonesia


BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan .............................................................................. 6.2 Saran......................................................................................

29 29

DAFTAR ACUAN ..............................................................................................................................

31

LAMPIRAN

iii Universitas Indonesia


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Mutu Pelayanan.................................................. Tabel 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan .................. Tabel 4.2 Analisa jawaban kuesioner pelanggan per unsur pelayanan ..... Tabel 5.1 Data perizinan apotek periode Juli-Oktober 2012.................... Tabel 5.2 Data perizinan toko obat periode Juli-Oktoer 2012 .................. Tabel 5.3 Data perizinan PIRT periode Juli-Oktober 2012 ....................

18 19 20 25 25 26

iv Universitas Indonesia


v

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pengolahan Indeks Kepuasan Pelanggan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara periode Juli -Oktober 2012 ...................................................................... Lampiran 2. Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara ......................

33 36

v Universitas Indonesia


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas–asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya–upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



2

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun dasar hukum penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat ; 3. Keputusan MenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 4. Keputusan

Menteri

KEP/25/M.PAN/2/2004

Pendayagunaan tentang

Pedoman

Aparatur

Negara

Nomor

Umum

Penyusunan

Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ; 5. Keputusan

Menteri

26/KEP/M.PAN/2/2004

Pendayagunaan tentang

Petunjuk

Aparatur Teknis

Negara

Nomor

Transparansi

dan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik ; 6. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker penulis dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Seksi Sumber Daya Kesehatan, Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Suku Dinas Kesehatan ini mempunyai tugas melaksanakan binwasdal (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) terhadap masalah yang berkaitan dengan kesehatan di wilayah Jakarta Utara. Selain itu, suku dinas kesehatan ini juga mempunyai kewenangan pemberian izin apotek, toko obat, sertifikat penyuluhan



3

bagi industri rumah tangga pangan dan sub penyalur alat kesehatan. Kinerja unit pelayanan ini pun perlu terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara penilaian terhadap tingkat kualitas pelayanannya. Penilaian kualitas pelayanan ini dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan untuk memperoleh data mengenai kinerja pelayanan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Oleh karena itu, dalam tugas khusus ini mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara melakukan evaluasi hasil survey kepuasan pelanggan dan kinerja pelayanan perizinan yang dikerjakan oleh bagian Farmasi Makanan dan Minuman periode Juli-Oktober 2012.

1.2 Tujuan Tujuan penulisan tugas khusus ini adalah: 1. Mengetahui dan memahami cara pengolahan data survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). 2. Menginterpretasikan nilai IKM yang diperoleh sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. 3. Melakukan peninjauan terhadap kinerja pelayanan perizinan bagian Farmasi Makanan dan Minuman ditinjau dari segi lama perizinan untuk memeriksa pemenuhan kriteria sasaran mutu 12 hari kerja. 4. Mengevaluasi survey kepuasan pelanggan dan kinerja pelayanan perizinan di Suku

Dinas

Kesehatan

Jakarta

Utara.



BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1 Definisi Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalarn peraturan perundang-undangan.

2.2 Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara yaitu “Menjadi Suku Dinas Kesehatan yang profesional menuju Jakarta Utara sehat untuk semua”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan yaitu (Suku dinas kesehatan Jakarta utara, 2010): 1. Meningkatkan kompetensi seluruh sumber daya manusia (SDM) di jajaran Suku dinas kesehatan Jakarta utara. 2. Mengembangkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi. 3. Menciptakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja. 4. Meningkatkan

sistem

informasi

yang

cepat,

tepat,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan berbasis komputer. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih. 4 Universitas Indonesia


5

6. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat serta untuk penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana. 7. Meningkatkan kualitas dan waktu respon pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana. 8. Meningkatkan kerjasama lintas program, lintas sektoral dengan organisasi profesi, organisasi masyarakat dan institusi lainnya dalam mengatasi masalahmasalah kesehatan masyarakat di Jakarta utara. 9. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

2.3 Seksi Sumber Daya Kesehatan (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009) Seksi sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja lini suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas kesehatan. Seksi ini membawahi tiga bagian, yaitu: 

Bagian Farmasi Makanan dan Minuman



Bagian Tenaga Kesehatan



Bagian Standarisasi manajemen kesehatan

2.3.1 Bagian Farmasi Makanan dan Minuman Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah: a. Apotek (apotek kerjasama, apotek profesi, apotek rakyat dan depo obat atau depo farmasi) b. Toko Obat c. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) d. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) e. Sertifikasi kelayakan olahan atau produksi makanan minuman rumah tangga atau pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)



6

Pedoman Perizinan Sarana Pelayanan

Kesehatan di Suku Dinas

Kesehatan Jakarta Utara : 1.

Pemohon melakukan proses pendaftaran pada loket pendaftaran dan menyerahkan berkas kepada customer service unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Walikota.

2.

Petugas memeriksa kelengkapan berkas sesuai syarat-syarat yang sudah ditetapkan, jika memenuhi maka petugas merekam permohonan dan menerbitkan surat tanda terima berkas/bukti pengajuan pembuatan izin untuk diserahkan kepada pemohon. Selanjutnya tanda terima tersebut digunakan untuk proses pengambilan surat izin atau sertifikat bila sudah selesai diproses.

3.

Berkas permohonan izin kemudian diserahkan kepada bagian tata usaha Sudinkes Jakut disertai dengan berita acara serah terima berkas untuk perizinan sarana kesehatan, kemudian berkas tersebut diteruskan ke Bagian Farmasi Makanan dan Minuman untuk menyeleksi kelengkapan dan memproses berkas. Jika berkas tidak memenuhi syarat, maka berkas akan dikembalikan ke customer service di Kantor Walikota.

4.

Jika berkas di atas telah memenuhi syarat, maka Bagian Farmasi Makanan dan Minuman akan membuat surat tugas untuk melakukan peninjauan lokasi (Penlok).

5.

Setelah Penlok dilakukan, Bagian Farmasi Makanan dan Minuman membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Peninjauan Lokasi. Berdasarkan BAP Peninjauan Lokasi, dapat diputuskan bahwa permohonan izin “Disetujui” jika kondisi di lokasi sarana pelayanan telah memenuhi persyaratan, “Ditunda” jika belum memenuhi persyaratan tetapi dapat dipenuhi oleh pemohon dalam waktu kurang dari 12 hari kerja, dan “Ditolak" bila pemohon tidak dapat memenuhi kekurangan persyaratan di lokasi sarana pelayanan, dan berkas akan dikembalikan ke customer service Kantor Walikota.

6.

Bagian Farmasi Makanan dan Minuman memproses surat izin dan bukti bayar retribusi SKRD jika pelayanan/sarana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.



7

7.

Surat Izin/Sertifikat dan SKRD yang belum disahkan selanjutnya diserahkan oleh TU ke sekretaris untuk proses pengesahan Kepala Sudinkes Jakut.

8.

Surat izin/Sertifikat dan SKRD yang telah disahkan, diserahkan kembali kepada petugas customer service Kantor Walikota melalui TU Sudinkes Jakut.

9.

Nomor Surat Izin sarana kesehatan serta SKRD dicatat di buku register dan komputer, selanjutnya berkas diarsipkan oleh Bagian Farmasi Makanan dan Minuman.

10. Pemohon melakukan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD di Kantor Walikota dan dapat mengambil Surat Izin dengan menunjukkan bukti bayar SKRD.

2.3.2 Bagian Tenaga Kesehatan Ruang lingkup perizinan tenaga kesehatan di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah : a. Surat Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian b. Surat Izin Praktik Medis (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter gigi spesialis) c. Surat Izin Kerja Perawat d. Surat Izin Kerja Perawat Gigi e. Surat Izin Praktik Bidan f. Surat Izin Kerja Radiografer g. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien h. Surat Izin Praktik Fisioterapis i. Surat Izin Praktik Terapis Wicara

2.3.3 Bagian Standardisasi Manajemen Kesehatan Tugas dan tanggung jawab bagian standarisasi manajemen kesehatan adalah (Dokumen Tupoksi dan Kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara, 2009):



8

1. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. 2. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. 3. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas. 4. Melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi forum komunikasi manajemen mutu di tingkat kota administrasi Jakarta utara. 5. Melaksanakan fasilitas peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. 6. Mengusulkan perencanaan dan alokasi anggaran program mutu. 7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau program audit internal, eksternal serta tinjauan manajeman dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu.

2.4 Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat Menurut Irawan (2002), kepuasan adalah persepsi terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapan, pelanggan merasa puas jika persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan. Disini terlihat bahwa kepuasan adalah respon permulaan dari konsumen, hasil penilaian dari konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikan tingkatan kenikmatan dimana tingkat pemenuhannya bisa lebih atau kurang. Tjiptono (1997) mengutip beberapa definisi kepuasan diantaranya, menurut Tse dan Wilton bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan/user adalah merupakan respon pelanggan/user terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan pemakainya. Jadi kepuasan konsumen/user pada dasarnya mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh konsumen/user. Kepuasan ini hanya terbentuk apabila pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diterima mereka. Kepuasan pelanggan (masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur pemerintah yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan mampu untuk melaksanakan pelayanan dengan baik.



9

Sedangkan menurut Gerson (2002:5), kepuasan pelanggan adalah sebuah produk/jasa memenuhi atau melampaui harapannya. Selanjutnya Kottler (dalam Supranto, 2001:230), mengemukakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi (kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya). Menurut Mahmoedin (1995:69-71), dalam berperilaku hendaknya petugas pelayanan mempunyai sikap-sikap : 1. Tanggung jawab Petugas pelayanan harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyelesaikannya sampai tuntas dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang timbul dari pekerjaannya, kecuali masalah tersebut penyelesaiannya berada diluar jangkauannya. 2. Tabah Petugas pelayanan harus tabah menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti tidak boleh cepat emosi. Selain itu sikap tabah antara lain, jika terjadi kerusakan atau gangguan pada komputer petugas harus tenang dan meminta bantuan petugas lain yang mengerti komputer untuk memperbaikinya serta memberitahukan mengenai adanya kerusakan teknis agar mereka tidak gusar. 3. Tenang Petugas janganlah mudah panik bila banyak masyarakat yang datang dan minta dilayani dengan baik dan cepat. Berusahalah tetap tenang, sebab dengan kepanikan tidaklah menyelesaikan masalah, tetapi hanyalah menambah kalutnya situasi. Sikap tenang ini antara lain jika masyarakat yang datang untuk dilayani banyak jumlahnya sedangkan jumlah petugas yang ada terbatas, maka harus dihadapi dengan tenang dimohon menunggu giliran untuk bersabar sesuai dengan urutannya. 4. Rajin Kerajinan petugas yang melayani ini sangat diharapkan seperti membaca ulang peraturan dan meneliti kembali buku catatan yang berhubungan dengan tugas pelayanan.



10

5. Toleran Petugas yang melayani harus bersikap toleran dan memiliki sikap tenggang rasa serta bisa menghargai pendapat orang lain. 6. Ikut memiliki Petugas pelayanan harus mempunyai sifat rasa memiliki terhadap kantor yang menjadi tempat kerjanya. Sikap ini antara lain berwujud dalam hemat energi dengan cara mematikan lampu disaat tidak digunakan, dan hemat menggunakan alat tulis kantor. 7. Bersungguh-sungguh Petugas pelayanan harus bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya bekerja penuh perhatian dan ketelitian serta penuh dedikasi walaupun tanpa diawasi oleh atasannya, seperti tidak menggunakan komputer untuk permainan di saat masih jam kerja. 8. Ramah dan simpatik Sikap yang ramah dari petugas pelayanan menunjukkan nilai lebih dari petugas itu sendiri. Sikap yang ramah dan simpatik terlihat dari ucapan dan perbuatan petugas. Sikap itu antara lain membantu masyarakat yang kesulitan yang datang kepadanya dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan urusannya. 9. Pengabdian Pengabdian yang sungguh-sungguh dari petugas pelayanan di tempat bekerja akan memajukan tempat bekerja tersebut. Bentuk dari pengabdian ini antara lain, menjaga nama baik kantor tempat bekerja, memelihara peralatan kantor, mematuhi jam kerja dengan baik. 10.Sopan Petugas pelayanan harus bersikap sopan terhadap masyarakat yang dilayaninya. Sikap yang sopan ini akan memberikan citra yang baik terhadap kantor tempatnya bekerja. Sesuai SK Menpan No. 61/1993 memuat pedoman dasar bagi tata laksana pelayanan umum oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Semua layanan umum diharapkan dapat mengandung unsur-unsur :



11

a) Kesederhanaan

:

pelayanan umum harus mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b) Kejelasan dan kepastian

:

dalam hal prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan,

unit

dan

pejabat

yang

bertanggung jawab, hak dan kewajiban petugas maupun pelanggan, dan pejabat yang menangani keluhan. c) Keamanan

:

proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman,

serta

memberikan

kepastian

hukum. d) Keterbukaan

:

segala sesuatu tentang proses pelayanan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, diminta atau tidak diminta.

e) Efisien

:

tidak perlu terjadi duplikasi persyaratan oleh beberapa pelayanan sekaligus.

f) Ekonomis

:

biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan nilai layanan, daya

beli

masyarakat,

dan

peraturan

perundangan lainnya. g) Keadilan

:

pelayanan harus merata dalam hal jangkauan dan pemanfaatannya.

h) Ketepatan waktu

2.5 Indeks

:

Kepuasan

tidak perlu berlama-lama.

Masyarakat

(IKM)

(Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No KEP.25/M.PAN/2/ 2004) 2.5.1 Definisi IKM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan



12

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan delam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

2.5.2 Manfaat IKM Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. b. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah. e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

2.5.3 Unsur IKM Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.



13

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 3. Kejelasan petugas pelayanan, yatu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya). 4. Kedisiplinan

petugas

pelayanan,

yaitu

kesungguhan

petugas

dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki

petugas

dalam

memberikan/menyelesaikan

pelayanan

kepada

masyarakat. 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 10.Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 11.Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 12.Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 13.Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan 14.Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara

pelayanan

ataupun

sarana

yang

digunakan,

sehingga



14

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan pelaksanaan pelayanan.

2.5.4 Penyelenggara IKM Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang terdiri dari: 1. Pengarah. 2. Pelaksana yang terdiri dari: a. Ketua. b. Anggota sekaligus sebagai surveyor sebanyakbanyaknya 5 orang. 3. Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 orang. Apabila dilaksanakan oleh unit independen yang sudah berpengalaman, perlu dilakukan melalui “Perjanjian kerja sama” dengan unit independen. Unit independen tersebut dapat dilaksanakan oleh: 1. Badan Pusat statistik (BPS). 2. Perguruan Tinggi (Pakar). 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 4. Pelaku Usaha. 5. Kombinasi dari unit tersebut 1 s.d. 4.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus Tugas khusus ini dibuat selama Praktek Kerja Profesi Apoteker periode 718 Januari 2013 di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara pada Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman.

3.2 Tahapan Pelaksanaan PENGUMPULAN DATA PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA PENYUSUNAN LAPORAN

3.3 Jumlah Responden Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah responden (14 +1) x 10 = 150 responden. Pada survey yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, survey dilakukan terhadap 57 responden yang merupakan pelanggan yang memanfaatkan pelayanan jasa Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

3.4 Metode Pengumpulan Data Data diambil dari hasil survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Sudinkes Jakut. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan oleh Sudinks Jakut menggunakan metode wawancara dengan menggunakan alat bantu kuesioner. 15 Universitas Indonesia


16

Lembar kuesioner IKM dibagikan pada saat jam pelayanan di lokasi unit pelayanan publik. Pada saat masyarakat datang untuk mengurus suatu pelayanan maka pengguna layanan akan dipersilahkan untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan dalam kurun waktu antara Bulan Juli – Oktober 2012.

3.5 Bentuk Jawaban Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila : 1.

Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

2.

Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3.

Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4.

Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

3.6 Pengolahan Data Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, sehingga terstandardisasi secara nasional. Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai IKM adalah “nilai rata-rata tertimbang“ masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:



17

Bobot nilai rata-rata =

=

= 0,071

Setelah data isian kuesioner terkumpul kemudian dihitung nilai indeks kepuasan masyarakat dengan rumus sebagai berikut:

IKM

=

x

Nilai

penimbang Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 Pengolahan data secara manual dilakukan sebagai berikut: 1. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14); 2. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut: a.

Nilai rata-rata per unsur pelayanan Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai

dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,1 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. b.

Nilai indeks pelayanan Sebagaimana

diketahui

bahwa

kategorisasi

mutu

pelayanan

berdasarkan Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah sebagai berikut:



18

Tabel 3.1. Kategorisasi Mutu Pelayanan Nilai Interval IKM 1,00 – 1,75 1,76 – 2,50 2,51 – 3,25 3,26 – 4,00

Nilai Interval Konversi IKM 25,00 – 43,75 43,76 – 62,50 62,51 – 81,25 81,26 – 100,00

Mutu Pelayanan D C B A

Kinerja Unit Pelayanan TIDAK BAIK KURANG BAIK BAIK SANGAT BAIK

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang. Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan ke dalam empat interval tersebut.



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil survey IKM dan Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur pada unit pelayanan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara dapat ditampilkan sebagai berikut : Tabel 4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan No 1. 2. 3. 4. 5.

Unsur Pelayanan

Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan 6. Kemampuan petugas pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan 9. Kesopanan dan keramahan petugas 10. Kewajaran biaya pelayanan 11. Kepastian biaya pelayanan 12. Kepastian jadwal pelayanan 13. Kenyamanan lingkungan 14. Keamanan pelayanan IKM unit pelayanan Nilai IKM setelah dikonversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan 3,017 3,103 3,121 3,069

Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan 0,214 0,220 0,222 0,218

3,172

0,225

3,155 3,086 3,121

0,224 0,219 0,222

3,103

0,220

3,069 3,086 3,069 3,086 3,207

0,218 0,219 0,218 0,219 0,228 3,086 77,15 B Baik

Tabel 4.1 menunjukkan Nilai IKM 77,15 dapat disimpulkan bahwa Kategorisasi Mutu Pelayanan “B” dan Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK. Jika dilihat dari Nilai Rata-Rata (NRR) unsur pelayanan, unsur yang memiliki Nilai tertinggi adalah unsur “Keamanan pelayanan” (3,207), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur “Prosedur pelayanan” (3,017). Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari keamanan pelayanan, maka dapat disimpulkan bahwa keamanan di front line office menurut pelanggan sudah sesuai prosedur dan pelanggan merasa aman, sedangkan tingkat kepuasaan paling rendah berada pada 19 Universitas Indonesia


20

prosedur pelayanan. Pelanggan mengeluhkan bahwa prosedur pelayanan kurang sederhana atau berbelit-belit. Unsur pelayanan yang masih mendapatkan nilai dibawah rata-rata semua unsur (3.086) dan perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan sebagai berikut : a. Kedisiplinan petugas pelayanan ( NRR 3.069 ) b. Kewajaran biaya pelayanan ( NRR 3.069 ) c. Kepastian jadwal pelayanan ( NRR 3.069 ) Tabel 4.2. Analisa jawaban kuesioner pelanggan per unsur pelayanan Jumlah Pelanggan

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

-

Persentase Pelanggan Merasa Merasa Tidak Puas Puas (Nilai 3 (Nilai 1 dan 4) dan 2) 96,49% 3,51% 98,25% 1,75 %

1

-

98,25%

1,75 %

56

1

-

98,25%

1,75 %

56

1

-

98,25%

1,75 %

56

1

-

98,25%

1,75 %

54

3

-

94,74 %

5,26 %

55

2

-

96,49%

3,51%

56

1

-

98,25%

1,75 %

50

2

-

87,72%

12,28%

94,74 %

3,51%

92,98 %

7,02 %

98,25%

1,75 %

98,25%

1,75 %

Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan Pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan

55 56

Merasa Tidak Puas (Nilai 1 dan 2) 2 1

56

Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayanan

56

Unsur Pelayanan

Merasa Puas (Nilai 3 dan 4)

54

3

53

Tidak Mengisi

-

4

56

1 1

-



21

Berikut ini penjelasan analisa per unsur pelayanan pada Tabel 4.2 :  Pada unsur prosedur pelayanan sebanyak 55 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa prosedur pelayanan mudah dinilai dari alur pelayanan yang sederhana. Terdapat 2 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai prosedur pelayanan kurang mudah.  Pada unsur persyaratan pelayanan sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai. Terdapat 1 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa persyaratan pelayanan yang diperlukan kurang sesuai.  Pada unsur kejelasan petugas sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa petugas pelayanan memberikan informasi dengan jelassaat melayani. Terdapat 1 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa petugas tidak/kurang jelassaat melayani.  Pada unsur kedisiplinan petugas sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa petugas pelayanan disiplin saat melayani. Terdapat 1 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa petugas tidak/kurang disiplin saat melayani.  Pada unsur tanggung jawab petugas sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya

mereka

menilai

bahwa

petugas

bertanggung

jawab

dalam

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Terdapat 1 pelanggan yang tidak puas atau menilai bahwa petugas pelayanan kurang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.  Pada unsur kemampuan petugas pelayanan 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa petugas memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan. Terdapat 1 pelanggan yang tidak puas atau menilai bahwa petugas kurang mampu dalam memberikan pelayanan.  Pada unsur kecepatan pelayanan 54 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa target waktu pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. Terdapat 3 pelanggan yang merasa tidak



22

puas atau menilai bahwa target waktu pelayanan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan.  Pada unsur keadilan mendapatkan pelayanan 55 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa pelayanan yang diberikan adil bagi setiap pelanggan. Terdapat 2 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa yang diberikan tidak adil.  Pada unsur kesopanan dan keramahan petugas sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa petugas bersikap sopan dan ramah ketika melayani. Terdapat 1 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa petugas kurang sopan dan ramah ketika melayani.  Pada unsur kewajaran biaya pelayanan sebanyak 50 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan terjangkau. Terdapat 7 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan tidak/kurang terjangkau.  Pada unsur kepastian biaya pelayanan sebanyak 54 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat 3 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa biaya pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  Pada unsur kepastian jadwal pelayanan sebanyak 53 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat 4 pelanggan yang merasa tidak puas atau menilai bahwa pelaksanaan waktu pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  Pada unsur kenyamanan lingkungan sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa kondisi sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman. Terdapat 1 pelanggan menilai bahwa kondisi sarana dan prasarana tidak nyaman.  Pada unsur keamanan pelayanan sebanyak 56 pelanggan merasa puas, artinya mereka menilai bahwa pelanggan merasa aman saat mendapatkan pelayanan. Terdapat 1 pelanggan yang merasa tidak aman saat mendapatkan pelayanan.



23

Berdasarkan analisa data pada Tabel 4.2, paling banyak pelanggan yang merasa puas yaitu pada unsur persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Sehingga unsur-unsur tersebut harus tetap dipertahankan. Sedangkan yang paling banyak pelanggan tidak puas yaitu pada kepastian jadwal pelayanan.

Sehingga unsur tersebut seharusnya menjadi perhatian untuk diperbaiki. Dari hasil analisa seluruh unsur pelayanan pelanggan yang merasa puas jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan yang merasa tidak puas, yang menunjukkan kualitas pelayanan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara sudah baik. Namun adanya pelanggan yang merasa tidak puas juga harus menjadi evaluasi agar

kualitas

pelayanan

Suku

Dinas

Kesehatan

Jakarta

Utara

secara

berkesinambungan terus diadakan perbaikan. Pada survey kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara ini, data yang diambil hanya dari 57 responden. Hal ini dikarenakan lembar kuesioner yang terkumpul selama bulan Juli-Oktober sejumlah 57 responden. Adapun alasan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara sendiri yaitu petugas yang memberikan lembar kuesioner adalah petugas di bagian front office dan bukan petugas khusus survey. Petugas di bagian front office yang langsung berhubungan dengan pelanggan terkadang lupa untuk memberikan lembar kuesioner saat pelanggan menerima pelayanan di tempat tersebut. Selain itu, penyebaran pembagian kuesioner kepada masyarakat lainnya yang menerima pelayanan dari Suku Dinas tersebut belum dilaksanakan secara berkala dan merata. Jumlah responden yang digunakan untuk survey kepuasan pelanggan tersebut belum sesuai dengan aturan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah responden (14 +1) x 10 = 150 responden. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses penyelenggaraan survey kepuasan pelanggan di Suku Dinas Jakarta Utara



24

seperti kejelasan petugas penyelenggara survey dan kejelasan tugas-tugasnya, sehingga penyelenggaraan survey diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

agar

mendapatkan

hasil

yang

lebih

akurat.



BAB 5 PENINJAUAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN BAGIAN FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 5.1 Perizinan Apotek Periode Juli-Oktober 2012 Tabel 5.1. Data perizinan apotek periode Juli-Oktober 2012 No.

Nama Apotek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Century Guardian Sunter Amox Mitra Sehat Sampang Ingat Cosway Pharma Cosway Pharma Sunter Century Pad III Dunia Sehat Samudra 911 Cosway K6 Laguna Sehat Iva Farma

Lama Perizinan (Hari Kerja) 13 hari 12 hari 11 hari 20 hari 12 hari 17 hari 17 hari 9 hari 14 hari 13 hari 9 hari 14 hari 6 hari 12 hari

Tabel 5.1 menunjukkan terdapat 14 permohonan izin apotek selama periode Juli-Oktober 2012, dimana terdapat 7 perizinan diproses lebih dari 12 hari kerja yang dihitung sejak berkas permohonan lengkap dan 7 perizinan yang diproses kurang dari 12 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 50% perizinan apotek yang diproses lebih dari 12 hari.

5.2 Perizinan Toko Obat Periode Juli-Oktober 2012 Tabel 5.2 Data perizinan toko obat periode Juli-Oktoer 2012 No 1. 2. 3.

Nama Toko Obat Bintang Sentosa Supreme Ginseng

Lama perizinan (Hari Kerja) 16 hari 21 hari 11 hari

4.

Bong Tjen Siong

10 hari

5.

PT. Lotte Shop

10 hari

6. 7.

Hiong Jing Muara Jaya

11 hari 11 hari 25 Universitas Indonesia


26

Tabel 5.2 menunjukkan terdapat 7 permohonan izin toko obat selama periode Juli-Oktober 2012, dimana terdapat 3 perizinan diproses lebih dari 12 hari kerja yang dihitung sejak berkas permohonan lengkap dan 4 perizinan yang diproses kurang dari 12 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 42,86% perizinan apotek yang diproses lebih dari 12 hari.

5.3 Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Periode JuliOktober2012 Tabel 5.3. Data perizinan PIRT periode Juli-Oktober 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Nama PIRT/Nama Pemohon Ikan Asin Ikan Asin H. Sumedi Radi H. Nurcholis Ikan Asin Rokiman Ikan Asin Djunaidi Ikan Asin Supendi Ikan Asin Sutadi Ikan Asin Wayun Ikan Asin Hasanudin Ikan Asin Kamsari Ikan Asin Sukiyah Ikan Asin Hj. Fasikhotun Ikan Asin Sadini Ikan Asin Hj. Ida Royani Ikan Asin Gono Ikan Asin Hj. Rasih W Ikan Asin H. Suwito Ikan Asin Carina M Ikan Asin Sudirman Ikan Asin H. Mista Ikan Asin H. Rasa Ikan Asin Yamuri Ikan Asin Ade Sanpudin Ikan Asin Rina Ikan Asin Jimi Ikan Asin Karyanto Ikan Asin H. Rasim Dandy Backey Soyacana Pengolahan Ikan Asin

Lama Perizinan (Hari kerja) 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 20 hari 16 hari 16 hari 24 hari



27

(Lanjutan) 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Donut & Backery Organic Land Manon Kelompok Tani Talaga Asri PT. Food Partners Kelompok Usaha Pelita Anggun Daffi Jaya Apple Donut & Backery Kacang MM Kamp.Hijau Kaya Manon PT. Setia Kawan Samudra Indonesia Ratu Rasa Apple Donut PT. Mahkota Dewa PT. Surya Utama Kay’s Food Sugar Bell Backery CV. Oriel’s Mart PT. Food Partners PT. Sarana Mitra Awatara Mina Barokah PT. Karya Cipta PT. Mahkota Dewa PT. Phytesindo PT. Karya Cipta PT. Surya Utama PT. Surya Utama PT. Anugrah Persada Agustinus Leonardi Bastian Hendra Eddy Surya

12 hari 10 hari 10 hari 11 hari 10 hari 12 hari 9 Hari 9 hari 9 hari 8 hari 6 hari 10 hari 11 hari 11 hari 11 hari 10 hari 7 hari 8 hari 17 hari 17 hari 12 hari 12 hari 12 hari 15 hari 14 hari 13 hari 12 hari 19 hari 10 hari 10 hari 9 hari 12 hari 14 hari 14 hari 14 hari

Tabel 5.3 menunjukkan terdapat 67 permohonan izin PIRT selama periode Juli-Oktober 2012, dimana terdapat 41 perizinan yang diproses lebih dari 12 hari kerja yang dihitung sejak berkas permohonan lengkap dan 26 perizinan yang diproses kurang dari 12 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 61,19% perizinan apotek yang diproses lebih dari 12 hari.



28

5.4 Kinerja Pelayanan Perizinan Bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Jumlah perizinan pelayanan sarana Farmasi Makanan dan Minuman di wilayah Jakarta Utara periode bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2012 sebanyak 88 sarana yang terdiri dari 14 apotek, 67 Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), dan 7 Toko Obat. Secara keseluruhan pelayanan perizinan tersebut masih belum memenuhi kriteria standar waktu perizinan yang telah ditetapkan, yaitu tidak melebihi 12 hari kerja yang terhitung sejak berkas perizinan dilengkapi dan pelaksanaan peninjauan lokasi hingga dikeluarkannya izin. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kinerja pelayanan perizinan yang dikerjakan oleh bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara belum sepenuhnya memenuhi kriteria sasaran mutu dari segi waktu. Salah satu hal yang menghambat proses tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara khususnya di bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman, misalnya ketika terdapat pengajuan permohonan izin sarana pelayanan dalam waktu yang sama, maka perlu dilakukan peninjauan lokasi sarana pelayanan yang didaftarkan tersebut. Dikarenakan keterbatasan jumlah SDM, maka peninjauan lokasi pun tidak bisa dilakukan secara serempak dalam waktu yang sama kepada semua sarana pelayanan yang didaftarkan yang akhirnya mempengaruhi lama waktu proses perizinan. Sehingga perlu adanya penambahan SDM khususnya di bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman agar pelayanan yang diberikan khususnya perizinan sarana pelayanan kesehatan memenuhi kriteria sasaran mutu dari segi waktu dan sesuai dengan harapan pelanggan.



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 6.1.1 Nilai IKM dari hasil survey kepuasan pelanggan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara yaitu 3,086 (nilai IKM setelah konversi yaitu 77,15) yang termasuk kategori “Baik”. 7.1.2 Kinerja IKM pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dari 14 unsur yang digunakan sebagian besar responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang ada. Hal ini berarti 14 unsur pelayanan yang ada sudah mampu dikerjakan dengan cukup maksimal oleh aparat pelaksana di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. 6.1.3 Kinerja pelayanan perizinan yang dikerjakan oleh bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria sasaran mutu pelayanan perizinan 12 hari kerja. 6.1.4 Evaluasi survey kepuasan pelanggan terhadap Suku Dinas Kesehatan yaitu survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menpan dari segi jumlah responden, sehingga tingkat kepuasan masyarakat masih kurang mewakili.

6.2

Saran

6.2.1 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala, survey kepuasan pelanggan seperti ini perlu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka waktu survey antara periode yang satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 29 Universitas Indonesia


30

6.2.2 Prosedur pelayanan dan lamanya proses perizinan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara perlu diperbaiki agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. 6.2.3 Pengambilan jumlah responden dalam survey sebaiknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan Menpan agar mendapat tingkat kepuasan masyarakat yang lebih valid dan cukup mewakili.



DAFTAR ACUAN

Gerson, R.F. (2002). Mengukur Kepuasan Pelanggan. Jakarta : PPM Terjemahan. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Irawan, F. (2002). Sepuluh Prinsip Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Gramedia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (1993). Keputusan Menpan Nomor 61 Tahun 1993, Tentang Pedoman Dasar Tatalaksana Pelayanan Umum. Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Tentang Prinsip Pelayanan. Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.25/M.PAN/2/2004, Tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Jakarta. Mahmoedin, H.As. (1995). Etiket Pelayanan Bank. Jakarta : PT. Gunung Agung. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. ( 2010). Dokumen Tupoksi dan Kompetensi Seksi Sumber Daya Kesehatan Sudin Kesehatan Jakarta Utara. Jakarta. Suku Dinas K esehatan Jakarta Utara. (2010). Pedoman mutu Suku Dinas Kesehatan Jakarta utara. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta. Tjiptono, Fandy. (1997). Total Quality Service. Yogyakarta.



LAMPIRAN


Lampiran 1. Pengolahan indeks kepuasan pelanggan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara periode Juli-Oktober 2012



34

(Lanjutan)



35

(Lanjutan)



36

Lampiran 2. Kuesioner survei kepuasan pelanggan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara

Universitas Indonesia Laporan praktek…., Lia Amalia Ulfah , FF, 2013

36

Universitas Indonesia Laporan praktek…., Lia Amalia Ulfah , FF, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents