UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Sarana Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR

ARTIKEL JURNAL Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

NADIA RIYASTIKA 1006711151

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM SARJANA PARALEL ILMU KOMUNIKASI KEKHUSUSAN HUBUNGAN MASYARAKAT DEPOK JANUARI 2014

Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Artikel jurnal ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nadia Riyastika NPM : 1006711151 Tanda Tangan :

Tanggal

: 09 Januari 2014


HALAMAN PENGESAHAN

Karya ilmiah ini diajukan oleh Nama

: Nadia Riyastika

NPM

: 1006711151

Program Studi

: Hubungan Masyarakat

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya

: Makalah Non Seminar

Nama Mata Kuliah

: Kapita Selekta Humas

Judul Karya Ilmiah

: Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Sarana Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR

Telah disetujui oleh dosen pengajar mata kuliah untuk diunggah di lib.ui.ac.id/unggah dan dipublikasikan sebagai karya imiah sivitas akademika Universitas Indonesia

Dosen Mata Kuliah : Dr. Effy Zalfiana Rusfian M.Si

(

Ditetapkan di : Depok Tanggal

: 9 Januari 2014


)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nadia Riyastika

NPM

: 1006711151

Program Studi : Hubungan Masyarakat Departemen

: Ilmu Komunikasi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya

: Makalah Non Seminar

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Penggunaan Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Sarana Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada tanggal

: 9 Januari 2014

Yang menyatakan

(Nadia Riyastika)


FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI NASKAH RINGKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Dr. Effy Zalfiana Rusfian, M. Si NIP/NUP : 195904271989032001 adalah pembimbing dari mahasiswa S1 Nama : Nadia Riyastika NPM : 1006711151 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi : Ilmu Komunikasi Judul Naskah Ringkas : Analisis Penggunaan Youtube Gubernur DKI Jakarta Sebagai Sarana Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR menyatakan bahwa naskah ringkas ini telah diperiksa dan disetujui untuk (pilih salah satu dengan memberi tanda silang): X Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. Tidak dapat diakses di UIANA karena: Data yang digunakan untuk penulisan berasal dari instansi tertentu yang bersifat konfidensial. Akan ditunda publikasinya mengingat akan atau sedang dalam proses pengajuan Hak Paten/Hak Cipta hingga tahun ............................................................................... Akan dipresentasikan sebagai makalah pada Seminar Nasional yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan sebagai prosiding pada bulan ....................... tahun .................. Akan ditulis dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan sebagai makalah pada Seminar Internasional yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan sebagai prosiding pada bulan ....................... tahun .................. Akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan .................... tahun ..................... Akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu: ................................................................................................................................ yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan .................... tahun ..................... Akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu: ............................................................................................................................... yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan .................... tahun .................... Depok 9 Januari Tahun 2 0 1 4 ,

( Dr. Effy Zalfiana Rusfian, M. Si) Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

Analisis Penggunaan Youtube Gubernur DKI Jakarta Sebagai Sarana Transparansi Komunikasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Political PR Nadia Riyastika dan Effy Zalfiana Rusfian Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Hubungan Masyarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [email protected]

Abstrak Setahun masa jabatan Jokowi (Joko Widodo) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwarnai inovasi-inovasi program yang menarik perhatian masyarakat salah satunya adalah penggunaan media baru untuk berkomunikasi dengan publiknya melalui Youtube sebagai sarana transparansi berkomunikasi. Penggunaan media Youtube diharapkan dapat menjadi penyambung antara pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat dan dapat mendukung program good governance yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi usaha pemprov DKI Jakarta dalam menggunakan media baru Youtube dari sudut pandang Political Public Relations (PPR). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap posting pada 7 (Tujuh) video Youtube milik Pemprov DKI Jakarta dengan tema pengunggahan rapat Pemprov DKI Jakarta milik Ahok yang diambil pada periode waktu 11 Juni 2013-16 Desember 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Youtube oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai sarana transparansi berkomunikasi didukung oleh publik dan mampu mendukung kegiatan good governance. Abstract Jokowi (Joko Widodo) and Ahok (Tjahaja Basuki Purnama) has served as governor and deputy governor of Jakarta and made some program innovations that draw people's attention because of the use of new media Youtube as one of effort to docommunication transparency to its public. Youtube media usage is expected to be a connector between the government and society can support good governance programs undertaken by the city government. This study was conducted to identify the government's efforts to the use new media to support considered good governance from a Political Public Relations (PPR) standpoint. This study uses a content analysis of postings on the 7 (Seven) Youtube video belongs to Jakarta Provincial Government with the theme of the meeting uploading Jakarta government -owned Ahok taken in the time period June 11th ,2013 – December 16th, 2013. The results of this study indicate that the use of Youtube by the Jakarta government transparency as a means of communication supported by the public and able to support good governance program.

Keyword: Ahok, Pemprov, PPR, transparansi, Youtube


Pendahuluan Media baru (bahasa Inggris: new media) merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah Internet. Program televisi, film, majalah, buku, surat kabar, dan jenis media cetak lain tidak termasuk media baru. Media baru dalam hal ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi sebagian besar warga didunia terutama dinegara berkembang dan negara maju. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia pun telah dimasuki media baru yang bernama internet. Internet seperti sihir bagi penggunanya sehingga menimbulkan kecanduan bagi yang pernah mengaksesnya. Di internet dapat ditemukan banyak hal yang berasal dari seluruh pelosok dunia. Mudah sekali bagi seorang individu untuk berkomunikasi secara virtual melalui internet hanya dengan waktu yang sangat singkat. Aplikasi-aplikasi yang menjamur menjadi daya tarik bagi pengguna untuk terus menggunakannya. Bukan hanya berkomunikasi antar individu saja, tetapi media baru juga bisa digunakan menjadi alat komunikasi massa. Komunikasi massa itu merupakan proses dimana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak (publik). Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikannya pada khalayak. Internet mempermudah seseorang atau organisasi untuk melakukan komunikasi massa seperti penggunaan artikel digital, iklan, maupun media sosial. Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa media sosial yang paling populer di Indonesia yaitu Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin dan Path1. Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya2. Dengan menggunakan sosial media tersebut, seseorang atau organisasi 1

http://palingseru.com/29526/5-media-sosial-paling-banyak-digunakan-orang-indonesia http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+ Juta+Orang/0/berita_satker#.UssxL_X6eJ8

2


mampu mengjangkau ribuan bahkan lebih individu yang akan menjadi publik target dalam penyampaian pesan. Dalam bahasan ini, penulis akan menggali lebih jauh mengenai salah satu media baru yaitu Youtube. Sebagai salah satu media baru yang paling populer di Indonesia maupun banyak pengunggahan video mereka di Youtube seperti Justin Bieber, Greyson Chance, dan Psy. Artis Youtube yang terkenal dari indonesia juga ada seperti Raisa, Gamaliel, Audrey dan Cantika. Bukan hanya artis saja yang menggunakan Youtube sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensinya tetapi juga digunakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan media Youtube sebagai sarana transparansi komunikasi kepada publik yang dilakukan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi (Joko Widodo) dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Penggunaan media baru oleh pejabat pemerintah memang tergolong masih baru digunakan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sehingga menarik minat masyarakat untuk terus memantau perkembangan politik Jakarta. Penggunaan media baru yaitu Youtube pertama kali digunakan oleh kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok dan hingga sekarang pada saat Jokowi-Ahok sudah menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih digunakan untuk media transparansi dalam berkomunikasi kepada masyarakat khususnya DKI Jakarta dengan mengunggah video-video kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Video-video yang diunggah adalah video kunjungan, rapat, menerima kunjungan dan kegiatan lain yang melibatkan Gubernur dan atau Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada awalnya, pengunggahan video yang berjudul “Wagub bpk. Basuki T Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum” yang diunggah pada tanggal 8 November 2012 di situs Youtube menuai kontroversi3. Dari video ini terlihat sekali watak tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang dengan lugas menyatakan akan memotong anggaran yang terlalu besar dan pemecatan staff PU. Hingga tanggal 6 Januari 2014, video tersebut telah diputar ulang oleh 1.523.577 viewers dengan 16.621 likes dan 518 dislike. Dibandingkan dengan posting yang melibatkan Jokowi, posting video Ahok lebih banyak menimbulkan kontroversi yang disebabkan oleh ketegasan Ahok dalam memimpin dan berargumen dalam rapat sehingga menarik perhatian peneliti untuk menelaah lebih lanjut.

3

http://www.Youtube.com/watch?v=ipsJ4nEbXbU


Penggunaan media baru ini membuat Ahok semakin mendapat sorotan publik. Untuk itu peran Political Public Relations atau yang selanjutkan akan disebut sebagai PPR tidak bisa diremehkan. Menjadi seorang pejabat publik membuat Ahok tidak lepas dari perhatian masyarakat. bukan hanya dalam menciptakan citra yang bisa diterima oleh masyarakat, tetapi juga dalam membantu politisi mengambil keputusan efektif, yang dalam pandangan Wenas (dalam Suwardi, Djuarsa, dan Budi, 2002:152) juga krusial untuk dapat “mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan perilaku maupun opini publik serta isu-isu yang bisa berpengaruh terhadap reputasi pelaksanan serta rencana organisasi partai.“ Dengan keberadaan PPR, politisi dimungkinkan untuk membuat perencanaan strategis yang menyangkut eksistensi dan keberlanjutan karir mereka dalam jangka panjang. Media baru mulai banyak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik untuk tetap keep in touch dengan para publiknya. Pelaksanaan PPR oleh para tokoh politik juga ikut merambah menggunakan media baru sehingga kita dengar lagi sebutan Digital Political Public Relations atau DPPR. DPPR mulai ditekuni dan dijalankan pertama kali di Amerika Serikat saat kampanye politik presidensial 1992. Saat itu, Bill Clinton bersama timnya menerapkan kehumasan politik berbasis digital lewat kampanye di website dan surat elektronik. Dengan berkampanye di internet, DPPR dapat lebih banyak menyampaikan konten kampanye politik, meningkatkan interaktivitas dengan khalayak, menghimpun donasi dan menggerakkannya untuk menjadi sukarelawan hingga pemilih. Pemprov DKI Jakarta mengunggah video rapat Ahok dengan harapan dapat melakukan transparansi kegiatan sebagai salah satu bentuk komunikasi kepada publik sehingga pemberitaan tentang Pemprov DKI Jakarta tidak mudah oleh media lain yang meliput4

Rumusan Masalah Dari paparan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan pokok yang ingin dikaji oleh peneliti adalah identifikasi lebih lanjut mengenai penggunaan media Youtube oleh Pemprov DKI Jakarta yang bertema pengunggahan rapat yang dipimpin oleh Wagub Basuki T. Purnama (Ahok) sebagai penunjang kegiatan good governance yang ditinjau dari sudut pandang PPR

4

http://www.investor.co.id/cosmopolitan/takut-diplintir-Ahok-upload-rapat-di-Youtube/73706


Metode Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian content analysis Menurut Neuman analisis isi merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalis konten dari suatu teks. Bambang dan Lina mengatakan teks bukan hanya tulisan atau gambar saja melainkan juga ide, tema, pesan, arti, maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks, baik dalam bentuk tulisan (seperti buku, majalah, surat kabar, iklan, surat resmi, lirik lagu, puisi, dan sebagainya), gambar misalnya film, foto, lukisan) atau pidato (Prasetyo & Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, 2008). Objek penelitian yang diteliti menggunakan metode content analysis terhadap 7 (Tujuh) video di Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta bertemakan rapat yang dipimpin oleh Ahok dimulai sejak tanggal 11 Juni 2013-16 Desember 2013: 1. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Pembahasan Rencana Penataan Waduk Melati, unggah 11 Juni 2013 -3851 viewers 2. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Penanggulangan Kemacetan, unggah 24 Juli 2013-5200 viewers 3. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Terkait Penataan PKL Kota Tua, unggah 19 Agustus 2013-6069 viewers 4. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Penanggulangan Kemacetan, unggah 25 September 2013-2470 viewers 5. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Percepatan Pembangunan SPBG, unggah 10 Oktober 2013-4943 viewers 6. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Kesiapan Banjir (BPBD), unggah 20 November 2013-5312 viewers 7. Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional 2014, unggah 16 Desember 2013-4010 viewers Analisis terhadap komentar-komentar pada video dengan tema rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) menggunakan teori semiotik yaitu teori yang menganalisa menggunakan sistem tanda seperti: bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Dalam hal ini komentar-komentar pada video Youtube tersebut sebelumnya dianalisa menggunakan teori semiotik teks. Pengertian teks secara sederhana adalah “kombinasi tandatanda” (Piliang, 2003). Dalam pemahaman yang sama, semua produk desain (termasuk arsitektur dan interior) dapat dianggap sebagai sebuah teks, karena produk desain tersebut merupakan kombinasi elemen tanda-tanda dengan kode dan aturan tertentu, sehingga menghasilkan sebuah ekspresi bermakna dan berfungsi (Yusita Kusumarini,2006). Dalam menganalisis dengan metode semiotika, pada prinsipnya dilakukan dalam dua tingkatan Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

analisis, yaitu: Analisis tanda secara individual (jenis tanda, mekanisme atau struktur tanda), dan makna tanda secara individual. Analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi (kumpulan tanda yang membentuk teks), biasa disebut analisis teks.

Konsep Kembali pada konsep awal Public Relations atau PR itu sendiri yaitu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi (Cutlip Center and Broom, p.6). PR adalah fungsi manajemen yang khas yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi timbal balik, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut pengelolaan masalah atau isu, membantu manajemen untuk mendapatkan informasi dan tanggap terhadap opini publik; mendefinisikan dan menekankan ukuran tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan suara dan komunikasi etis sebagai alat utamanya. Pada umumnya, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang bernama harmonis (Budiardjo, 2008). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Peter Merkl “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”. Untuk mencapai kondisi harmonis atau sejahtera tersebut, perlu ada pihak yang mengatur atau berkuasa dan berwewenang agar semuanya lebih terorganisir dan proses politik menjadi lebih adil. Akan tetapi dalam menentukan kewenangan dan mendapatkan kekuasaan itu sendiri sulit untuk mencapai keadilan dan sering sekali terjadi konflik. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Peter Merkl: 1967; (dikutip dari Miriam Budiarjo, 2008) “Politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk diri sendiri” atau singkatnya politik merupakan praktik perebutan kekuasaan, takhta dan harta. Perebutan kekuasaan ini juga seperti yang dijelaskan oleh (Laswell, 1972) yang mengatakan politik adalah who gets what when and how (siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana?). Ia menggambarkan politik merupakan suatu proses untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai kepentingan bagi pihak-pihak tertentu dengan cara-cara tertentu.Pada dasarnya elemen PR yang utama ada 3 yaitu: sebagai Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

memberi informasi, meyakinkan dan berintegrasi dengan publiknya. Tiga elemen ini dipakai dalam dunia politik. Politik itu sendiri merupakan konsep yang terpisah dengan PR yang dapat digabungkan untuk mencapai suatu tujuan politik. Dalam politik terdapat “siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana”. Hal ini dilakukan dengan proses komunikasi yang lebih halus yaitu dengan menggunakan elemen PR yang disebutkan sebelumnya. PPR juga merupakan bentuk sah dari kegiatan komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan dan menginformasikan pemilih, warga negara, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya dan untuk membuat sebuah partai politik dan kandidat-kandidatnya mengerti akan posisi dan isuisu yang beredar. Menurut Stromback dan Kiousis (2011) walaupun pembahasan mengenai PPR dalam bentuk konsep maupun penelitian masih terhitung baru, namun praktik dari PPR sebenarnya sudah dilakukan selama politik itu sendiri muncul. Hal ini karena dalam dunia politik pun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka melakukan komunikasi seperti persuasi atau propaganda. Bernays mengatakan dalam kutipannya di buku PPR “secara praktik, tiga elemen utama dari Public Relations sudah setua kehidupan sosial berada, menginformasikan orang, mempengaruhi orang dan menghubungkan orang dari satu dengan yang lainnya.” Akan tetapi pengertian mengenai Public Relations lebih dari itu, newsletter PR News mendefinisikan Public Relations sebagai fungsi manajemen dalam mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah organisasi terhadap publiknya, dan merencanakan serta mengeksekusi program dari tindakan untuk mendapatkan pemahaman serta kesabaran publiknya. Masih dalam konteks fungsi manajemen; (Cutlip, Center, & Broom, 2009) mengatakan PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Dalam hal ini PPR berfungsi sebagai pembangun reputasi dengan publik utama untuk tujuan politik dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan stakeholder yang bersangkutan dengan kata lain publik partai dan masyarakat luas. Melvin Sharpe (dalam Nugroho Dwidjowijoto, 2004) mendefinisikan humas sebagai komunikasi yang harmonis dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dan publiknya. Publik yang dimaksud di sini, meliputi pemilik, pengelola, pengguna, dan lingkungan. Ivy Lee merupakan pelopor dalam kegiatan humas, ia merupakan orang pertama yang menjadi konsultan dalam profesi ini pada tahun 1904. Sedangkan, Clem Whittaker dan Leane Baxter merupakan konsultan pertama dalam humas politik, pada tahun 1933, bironya bernama Champaigns Inc.


McNair (2003) meyakini bahwa humas politik berkenaan dengan 4 kegiatan, yaitu : managemen media, managemen image, komunikasi internal, dan managemen informasi. DPPR telah mengubah hidup kebanyakan orang dan cara orang dalam melakukan bisnis. Contohnya yaitu penggunaan email, telepon selular, tablet, berita global 24 jam, koneksi internet wireless, dan PDA. bahkan beberapa elevator dan garis checkout supermarket memiliki streaming video dari berita, cuaca dan promosi. Semakin banyak media yang dapat digunakan oleh PR profesional dalam mengembangkan kemampuan komunikasinya. Seorang PR profesional harus mampu menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan informasi. Hal ini terus menuntuk PR untuk terus berinovasi dalam halnya terus up to date dengan perkembangan media salah satunya media digital. Pada dasarnya media digital diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang sebelumnya harus digunakan secara manual dan memakan waktu. Contohnya, PR membuat sebuah rilis berita untuk diliput dan dimasukkan dalam media cetak seperti koran dengan mengirimkannya melalui pos, follow up secara langsung, janji temu dan lain sebagainya. Sekarang ini, PR tetap melakukan pekerjaan tersebut hanya dengan cara yang lebih mudah yaitu berkirim email, telepon seluler, penggunaan video call, dsb. sebuah perbedaan awal dapat ditarik antara media komunikasi digital dan teknologi analog yang lebih tua. Perbedaan ini, bagaimanapun, telah menjadi subyek perdebatan sengit dalam disiplin studi media, paling tidak karena jelas "kebaruan" teknologi berbasis komputer telah diperdebatkan dengan alasan bahwa ada poin penting kontinuitas antara analog dan digital media (Bolten dan Grusin 1999). Heryanto & Zarkasy, 2012 menggambarkan media baru adalah yang sifatnya konvergen, memiliki jaringan digital, jangkauan global, interaktif dan komunikatif yang berlangsung dari banyak pihak ke banyak pihak lainnya. Oleh karena itu Terry Flew (2005) mengatakan bahwa media baru sering diidentikkan dengan internet (Heryanto & Zarkasy, 2012). Pemanfaatan internet atau media baru yang dilakukan oleh PR ini kemudian memunculkan istilah baru bagi praktisi PR, yaitu PR digital atau PR 2.0 karena media tersebut berbasis digital. Penggunaan media tidak pernah luput dari segala jenis kegiatan PR. Membina suatu hubungan merupakan suatu hal yang mutlak dalam komunikasi politik. Tujuan ini pula yang mendasari komunikasi politik dan kegiatan kehumasan melalui teknologi digital. Bahkan teknologi digital dianggap mampu menciptakan hubungan yang lebih personal dengan publik. Komunikasi yang dua arah mampu menciptakan hubungan yang lebih intens jika dilakukan dengan cara interaktif. Interaktifitas dalam media digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjadi kreator atau kontributor suatu konten informasi melalui jalur nonlinear


(McMillian,2002). Dalam public relation, interaktifitas dilihat sebagai suatu bentuk komunikasi dua arah antara organisasi dan publik (Kent & Taylor, 1998). Dari sudut pandang PR, penting untuk memahami bagaimana publik aktif menggunakan alat digital agar lebih mudah melakukan strategi. Dalam teknologi digital, orang yang berpikiran sama dapat terhubung dan bersatu karena alasan yang sama (McCaughley & Ayers, 2003). Kaye dan Johnson (2002) menemukan motivasi utama untuk menggunakan informasi politik digital adalah untuk menjadi panduan, mencari dan mengontrol informasi, hiburan dan keperluan sosial. Motivasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pendekatan program PR politik apakah untuk kampanye, pencitraan pejabat terpilih ataupun untuk pemerintahan. Transparansi menurut Vera Jassini Puteri (2005 : 216)5, pertama transparan informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat public secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntibilitas yang menjamin kapasitanya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional. Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Menurut S.H Sarundajang (2005 : 276)6, transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia. Terminologi “good governance” oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai 5 6

Putri Jasini Vera, 2005. Kamus Hukum dan Glosari- um Otonomi Daerah. Edisi Ketiga Semeru, Jakarta. Sarundajang, S.H 2005., Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Kata Hasta Pustaka


pemerintahan yang bersih. Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sejatinya, konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai “mereka” maka governance adalah “kita”. Kesimpulannya bahwa governance merupakah seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain diluar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari civil society. Demikian juga, struktur formal pengambilan keputusan yang dimiliki pemerintah (rapat kabinet, sidang paripurna, dialog dengan warga, dsb.) hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya mungkin banyak terdapat strukturstruktur informal (adat istiadat, mafia, KKN, dsb.) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun individu-individu dalam struktur formal tersebut. Good governance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum.

Analisis Pamor Jokowi-Ahok mulai melejit sejak masa kampanye pilgub DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Kesuksesan yang pernah diraih Jokowi sebagai kepala daerah Solo sebelumnya membangkitkan harapan masyarakat untuk Jakarta yang lebih baik. Jokowi juga didukung oleh pasangannya, Ahok, yang merupakan seorang pengusaha yang walaupun diterpa isu sara karena keturunan Tionghoa, ia mampu menempatkan diri sejajar dengan Jokowi walaupun dengan karakter yang berbeda. Bukan hanya karakter individu Jokowi-Ahok saja yang sering dijadikan perbincangan tetapi juga inovasi program yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernurnya tersebut dalam membuat perubahan pada DKI Jakarta. Salah satu inovasi yang


dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah penggunaan Youtube sebagai ‘arsip’ dari berbagai jenis kegiatan yang mereka lakukan. Munculnya video Ahok tanggal 8 November 2012 yang diunggah oleh akun resmi Pemprov DKI Jakarta di Youtube menjadi suatu gebrakan besar dalam program Jokowi-Ahok sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi DKI Jakarta. Video tersebut booming di khalayak dan menjadi buah bibir masyarakat. Fenomena ini dinilai mampu menarik perhatian masyarakat dalam waktu belum 100 hari Jokowi-Ahok menjabat. Uniknya, banyak video rapat Ahok diunggah Humas Pemerintah Provinsi DKI ke Youtube. Salah satu video yang dinilai menarik hingga mendapatkan penonton sebanyak 1,5 juta viewers. Salah satu video terpopuler diantara semua Video yang diunggah oleh akun resmi Pemprov DKI Jakarta adalah saat Ahok menerima paparan Dinas PU di ruang rapat Bappeda. Dalam video berdurasi 46 menit itu Ahok minta agar anggaran Dinas PU (untuk belanja 2013) yang terlalu tinggi dipotong 25%. Maka ia pun menawarkan dua cara seperti yang ditandaskannya kepada Dinas Perhubungan DKI. “Anda potong anggarannya. Atau cara kedua, saya hapus proyek itu. Tidak ada jembatan itu, (dan kemudian) saya bangun pakai uang operasional saya untuk membangun jembatan itu,” kata Ahok. Di bagian lain, ia bahkan menyebut-nyebut ‘kalau tidak suka dengan cara yang ditawarkannya, maka ia akan mengganti pejabat Dinas PU sampai eselon tiga’. Performa Ahok di video tersebut berhasil membuat viewers jadi terhibur. Tapi itu belum seberapa. Rupanya, segera setelah diunggah, orang makin ramai memperbincangkan video itu di Facebook dan Twitter. Berkat riuhnya pembicaraan di kedua media sosial itu, makin hari makin banyak yang melihatnya, sehingga pada Senin tanggal 6 Januari 2014, jumlah viewersnya melejit hingga 1.523.582 juta viewers. Pengunggahan video-video rapat yang dilakukan oleh Ahok mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pengunggahan video-video tersebut merupakan salah satu usaha Ahok untuk menunjukkan transparansi dalam kegiatankegiatannya. Secara tidak disadari, ia telah melakukan kegiatan PR seperti definisi yang dikemukakan oleh Grunig dan Hunt (1984) public relations is about the “management of communication between an organization and its public. Dari ratusan video yang telah diunggah di akun resmi Pemprov DKI Jakarta, peneliti memfokuskan objek penelitian terhadap 7 video rapat yang dipimpin oleh Ahok. Sebagai Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

salah satu contoh hasil penelitian, peneliti akan memasukkan analisis dari sebuah video Ahok pada tanggal 11 Juni 2013 dengan judul “Wagub Bpk Basuki T. Purnama Rapat Pembahasan Rencana Penataan Waduk Melati yang telah diputar sebanyak 3851 kali sejak diunggah hingga hari Selasa, 6 Januari 2014. Video ini memiliki 95 likes. Pada video ini Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bpk. Basuki T. Purnama mengadakan rapat pembahasan rencana Penataan Waduk Melati oleh PT.Intiland Development,Tbk yang diselenggarakan di ruang rapat Wagub. Terdapat 63 komentar terlampir dibawah video tersebut. 63 komentar yang ada pada video tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tersebut menyaksikan tayangan rapat yang diunggah dengan lebih seksama. Komentar-komentar tersebut tidak semua berisi kritik atau pun saran. Beberapa hanya memuat komentar tentang Ahok atau lawan bicaranya atau apa yang sedang mereka lakukan. Sebuah komentar dari viewer bernama Honda Sukiman: “ Beginilah rapat yg penuh semangat mewujudkan impian dan idealisme. Penguasaha walau ditodong kewajibannya merasa puas hati. Ada keyakinan positif dlm diri pengusaha thdp pejabat. Dgn adanya saling percaya dan percaya semua pihak yg terlibat,maka semua program pasti sukses! Salam perubahan!!!!!” Komentar diatas berisi dukungan yang ditujukan kepada pejabat yaitu Ahok sebagai wakil kepala daerah yang berwenang dalam rapat tersebut dan pengusaha yaitu pihak PT. Intiland Development, Tbk sebagai pihak kedua dalam rapat tersebut. Dari komentar-komentar yang tertulis pada 7 buah video yang diteliti menunjukkan bahwa viewer yang menyumbangkan komentarnya menonton dengan seksama tayangan video yang diunggah tersebut. Beberapa komentar membahas tentang hal-hal mendetail seperti ucapan-ucapan sekilas dari Ahok yang tersebut dalam video atau komentar yang membalas komentar yang telah muncul sebelumnya sehingga terjadi percakapan antar viewer di kolom tersebut. Dari usahanya dalam menggunakan media baru Youtube ini menunjukkan bahwa Ahok paham fungsi media baru, yang mau tidak mau, memaksa siapa pun untuk berlaku transparan. Menurut Louw, resultan PPR telah membawa ‘hasutan’ yang mendasari proses politik ke dalam keterbukaan (2005) Dalam setiap masyarakat, komunikasi politik terbuka baik mengekspresikan dan mendukung lembaga-lembaga pemerintahan, pemerintahan itu sendiri (sistem politik) dan budaya politik yang tercermin dalam karakter lembaga-lembaga dan pemerintahan (Nimmo dan Swanson, 1990) Dalam PPR, partisipan politik. Pemimpin memahami kebutuhan mereka untuk komunikasi berkelanjutan bagi khalayak mereka. Mempertahankan komunikasi sangat penting untuk mempertahankan sistem politik dan lembaga-lembaga politik. Lewat jejaring sosial, dan demokratisasi content, media sosial tidak Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

saja memberi peluang bagi ‘brand’ seperti Ahok untuk memanfaatkan saran warga (audience)-nya, karena siapa pun bisa bersuara secara merdeka tanpa ‘penjaga gawang’ yang menghalangi. Lebih dari itu, brand Ahok sebenarnya bisa lebih memanfaatkan media itu untuk menjadi megafon guna menyebarluaskan pesan-pesannya. Tetapi ia harus terus berdialog secara dua-arah, sebagaimana pernah disarankan pakar branding dan ethnografi Amalia Maulana. Dalam blognya, ia mengkritisi pengunggahan video Ahok. Disitu tertulis bahwa ia terkesan dengan pengunggahan video-video tersebut. Penampilan Ahok dalam video yanh diunggah terlihat sangat mencengangkan. Amalia menilai audience sosial media sangat memperhatikan konten. “Jadi yang disebut eksis di media ini tidak sekedar ‘ada’ saja. “Keberadaan’ sebuah brand erat hubungannnya dengan kontinuitas konten yang kita sajikan. Tidak bisa kita hanya melemparkan content yang menarik satu kali saja, dan setelah itu tidak memberikan content berikutnya. Audience akan merasa ditinggalkan. Ahok kurang memahami karakteristik audience dalam media sosial” paparnya dalam blog tersebut 7. Ia mengatakan bahwa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rhenald Kasali, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ahok mencerminkan semangat anti korupsi. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kurang tepat cara penyampaiannya saja. Apabila politisi mengerti pemilih, mereka bisa membuat komunikasi yang lebih efektif dengan mengetahui siapa pemilihnya, apa yang mereka inginkan dan bagaimana menyentuh mereka dengan mengembang komunikasi yang lebih tertarget dan diinginkan pemilih. (Marshment, 2009: 170) Dijelaskan dalam (Lievrouw, 2013:6) new media adalah sebagai informasi dan teknologi komunikasi serta konteks sosialnya. Sebagai produk dari ide masyarakat, keputusan dan tindakan dimana mereka menggabungkan teknologi lama dan baru, kegunaan dan tujuannya. Seperti juga yang dikatakan sebelumnya, dalam era demokrasi ini, internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, berpeluang merevolusi sistem, struktur dan proses demokrasi yang selama ini kita kenal. (Firmanzah, 2008, p. 22) dimana

munculnya

istilah

“digital

democracy”

atau

“virtual

democracy”

yang

menggambarkan bagaimana kehidupan demokrasi berlangsung di dunia internet. (Winston, 2004 dalam Firmanzah, 2008, p. 23) Atau dengan kata lain, masyarakat tidak harus datang langsung ke tempat kampanye namun sudah bisa dilakukan interaktivitas melalui new media termasuk di dalamnya media sosial.

7

Maulana, Amalia E. 2012. “Mana Lanjutan Gebrakanmu, Ahok?”. Sindo. 28 November 2012.


Secara efisien setiap pengguna sosial media termasuk juga politisi berperan sebagai distributor konten pesan (Weeks & Holbert, 2012, p. 2) E-marketing atau political marketing melalui new media, memegang potensi untuk memperluas juga pasar terutama anak-anak muda yang sering kali menolak bentuk komunikasi politik lama tapi menjadi pengguna utama internet dan elektronik digital. (Marshment, 2009, p. 170). DPPR menjadi salah satu cara termudah dan tercepat dalam melakukan kegiatan PPR. Baik branding, publikasi, kampanye, maupun sosialisasi program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta menjadi pihak yang berwenang dalam berkomunikasi dengan publiknya. Publik di masa ini menuntut transparansi sebagai salah satu tolok ukur apakah suatu pemerintahan layak dipercaya untuk mengemban amanah rakyat atau tidak. Transparansi seakan membawa kenyamanan bagi masyarakat. Penggunaan media digital sebagai upaya transparansi berkomunikasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sangat diapresiasi masyarakat. Mengingat Jokowi-Ahok adalah pejabat pertama DKI Jakarta yang mengupayakan transparansi dalam mengkomunikasikan program dan kegiatannya secara meluas sehingga gebrakan tersebut membuat ‘kaget’ masyarakat dan memperoleh dukungan yang sangat tinggi. Hanya saja maintainance dari penggunaan digital media tersebut memang dinilai belum efektif karena belum mencakup semua sisi masyarakat. Direktur Lima Ray Rangkuti memaparkan kepada merdeka.com pada hari Senin, 27 Agustus 2013 bahwa media Youtube tidak efektif untuk dijadikan sarana transparansi kepada masyarakat karena sebagian masyarakat Jakarta belum tersentuh internet. Menurut Ray, untuk mengakses Youtube, dibutuhkan sinyal internet yang kuat dan cepat dan tidak semua orang di Jakarta memiliki fasilitas yang memadai untuk mengaksesnya. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dialog pemimpin dengan masyarakatnya. Penggunaan media Youtube sebagai sarana transparansi berkomunikasi memang dapat menunjang kegiatan good governance yang ingin dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun kendala yang ditemukan dilapangan belum memungkinkan transparansi tersebut dapat dilakukan secara merata dikarenakan persebaran penggunaan internet belum merata dan sumber daya manusia yang belum semua mendapatkan pengetahuan tentang media baru. Kegiatan good governance dapat dilakukan dicapai dengan penggunaan media digital yang sekarang ini memang banyak diakses oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta. Jika penggunaan media baru tersebut sudah merata, maka kegiatan transparansi yang Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

dimaksudkan oleh Jokowi-Ahok pasti berjalan efektif dan dapat menunjang good governance yang ingin dicapai oleh Jokowi-Ahok.

Kesimpulan Media baru dapat menjadi suatu jembatan atau bisa disebut sebagai alat bagi tokoh politik untuk melakukan PPR. Dilihat dari banyaknya pengakses media sosial di internet, pengguna smartphone dan pengamat media sosial seperti Twitter, Facebook, Path, Youtube dan media sosial lainnya, jembatan ini menjadi sangat efektif digunakan untuk menyebarkan pesan secara cepat. Penggunaan Youtube merupakan salah satu cara bagi Pemprov DKI Jakarta dan untuk mewujudkan pemerintahan Jakarta yang transparan. Transparansi itu sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam konsep good governance untuk menciptakan pemerintahan yang kondusif dengan meminta dukungan dari masyarakat berupa kepercayaan. Hanya saja penggunaan internet di Jakarta belum merata sehingga penyebaran pesan atau usaha transparansi yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki fasilitas untuk mengakses internet secara cepat. Dari inovasi kegiatan yang dilakukan Jokowi-Ahok, menurut sudut pandang PPR, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut telah melakukan kegiatan PPR dengan melakukan management media, yaitu dengan penggunaan media baru untuk publikasi kegiatan selama masa jabatannya setahun ini dan mengatur bagaimana khalayak media yaitu wartawan mau meliput Jokowi-Ahok berkaitan dengan penggunaan media baru ini dilihat dari banyaknya pemberitaan tersebut.

Saran Penelitian ini akan sangat lengkap jika dilakukan dengan waktu yang lebih lama dan menggunakan metode penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mengambil sampel dilapangan secara langsung. Penggunaan metode analisis resepsi dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan melakukan tiga tahap yaitu melakukan focus group discussion, menganalisis data dari FGD yang telah dilakukan dan melakukan interpretasi terhadap pengalaman responden.

Daftar Pustaka Analisis penggunaan ..., Nadia Riyastika, FISIP UI, 2014

http://www.immcnews.com/Pilgub-DKI-putaran-2/dukungan-terhadap-kandidat.html diunduh pada tanggal 1 Desember 2013 pada pukul 23.45 WIB Dalam

Ridjanović, Midhat. PhD, July 2013, "Naive Translation Equivalent". Translation Journal. Volume 17, No. 3, http://translationjournal.net/journal/65naive.htm, 10 July 2013. BAUM, MATTHEW A. and GROELING TIM. November 2008, “New Media and the Polarization of American Political Discourse”. Taylor & Francis Group. DAHLGREN, PETER. 2005, “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”. Routledge: Taylor & Francis Group, http://www.tandfonline.com/loi/upcp20 Benson, Rodney and Powers, Matthew. February 2011. “PUBLIC MEDIA AND POLITICAL INDEPENDENCE: Lessons for the Future of Journalism from Around the World”. Freepress. Freeprees.net Maulana, Amalia E. 2012. “Mana Lanjutan Gebrakanmu, Ahok?”. Sindo. 28 November 2012. Lim, Merlyna dalam http://prezi.com/bovm3pavcbmz/social-media-pilkada-dki-jakarta2012-preliminary-datadata-awal/#share_embed diunduh pada 9 Desember 2013 pukul 17.00 WIB Hariadjie, Iswan; JK., Sutopo; Kandyawan. 2010. Komunikasi Politik di Media Massa. Journal of Universitas Sebelas Maret. Noviansyah, Aditia. (2012). Dalam http://www.tempo.co/read/news/2012/07/16/078417190/Dana-Kampanye-Foke-Tujuh-KaliLipat-dari-Jokowi. Diunduh pada 17 Desember 2013 pukul 22.30 WIB. Nuriyatul Lailiyah. (2011). Komunikasi Strategis Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Studi Kasus: Kampanye Pasangan Widya Kandi – M. Mustamsikin dalam Pemilihan Bupati Kendal 2010. Tesis. Universitas Diponegoro. Pikhansa, Sizigia. 2013. Analisis Model Public Relations dan Relationship Akun Twitter Susilo Bambang Yudhoyono. Skripsi. Universitas Indonesia Kristina Simatupang, Idayu. 2013. Pemaknaan Masyarakat terhadap Political Public Relations Pemprov DKI melalui pengunggahan Video ‘Jokowi Blusukkan’ di new media (studi pada kasus @pemprovDKI di Youtube). Skripsi. Universitas Indonesia


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents