UNIVERSITAS INDONESIA
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PeGI): STUDI KASUS KEMENTERIAN PERTANIAN RI
KARYA AKHIR
ARMILAWATY RAZAK 1106121585
FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JULI 2013
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
UNIVERSITAS INDONESIA
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PeGI): STUDI KASUS KEMENTERIAN PERTANIAN RI
KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Teknologi Informasi
ARMILAWATY RAZAK 1106121585
FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JULI 2013
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
iii
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan karya akhir ini. Penulisan karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat
untuk mencapai gelar
Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan karya akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: (1) Bapak Yudho Giri Sucahyo, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan karya akhir ini; (2) Seluruh pengajar dan staf di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak pencerahan dan membuka wawasan saya akan perkembangan Teknologi Informasi; (3) Institusi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan; (4) Ibunda tercinta, mertua dan suami yang sangat pengertian, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kakak-kakak dan adikku, serta keluarga lainnya yang penuh kesabaran senantiasa memberikan doa dan bantuannya; dan (5) Sahabat serta teman-teman kuliah, kelas GCIO angkatan 2011 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan karya akhir ini. Akhir kata sebagai sebuah proses pembelajaran, maka karya akhir ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu penulis membuka pintu yang seluasluasnya untuk segala masukan baik berupa saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan yang lebih baik. Jakarta,
1 Juli 2013 Penulis
iv
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
Armilawaty Razak
NPM
:
1106121585
Program Studi
:
Magister Teknologi Informasi
Fakultas
:
Ilmu Komputer
Jenis Karya
:
Karya Akhir
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Strategi
Pengembangan
e-Government
Pemeringkatan e-Government
menggunakan
Kerangka
Kerja
Indonesia (PeGI): Studi Kasus Kementerian
Pertanian RI. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti NonEkslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database). Merawat, mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap tercantum saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di
: Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2013
Yang menyatakan
(Armilawaty Razak) v
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
ABSTRAK
Nama Program Studi Judul
: : :
Armilawaty Razak Magister Teknologi Informasi Strategi Pengembangan e-Government menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI): Studi Kasus Kementerian Pertanian RI.
Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Salah satu indikator kinerja reformasi birokrasi adalah adanya implementasi dan pengembangan e-government pada masingmasing Kementerian dan Lembaga, dan hal tersebut dapat diketahui melalui penilaian. Kerangka kerja yang dijadikan sebagai alat ukur penilaian tingkat implementasi pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan eGovernment Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat, tentu diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian RI. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa nilai implementasi e-government di Kementerian Pertanian saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85. Hasil dari penelitian ini adalah adanya strategi pengembangan e-government yang tepat untuk Kementerian Pertanian.
Kata kunci: strategi pengembangan e-government, e-government, Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). vi
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
ABSTRACT Name Study Programme Topic
: : :
Armilawaty Razak Magister of Information Technology E-Government Development Strategy Based on Indonesian E-Government Rank Framework (PeGI): Case Study at The Indonesian Ministry of Agriculture
As a consequence of the National Regulation and Strategy on E-Government Regulation (Inpres No. 3 Tahun 2003), the Indonesian Government obliged to use information and communication technology (ICT) in distribution of information and public services. One of the beureaucratic reform performance indicators used by the goverment is the implementation and development of e-government in all its ministries and beureaucratic components. PeGI (Pemeringkatan E-Gevernment Indonesia) is used as a tool to measure the level of ICT implementation. Proper strategy would obviously be required for appropriate implementation and development. This research was aimed on designing the development of EGovernment based on PeGI at the Indonesian Ministry of Agriculture. This research used descriptive qualitative method and data were collected by document analysis, observation and interview. The analysis indicated that the current score of e-government implementation at the Ministry of Agriculture was 2.63. This is obviously lower in comparison to the expected score of 3.85. The result of this researh is the development strategy to enhance an appropriate egovernment implementation at the Ministry of Agriculture.
Keywords: e-government development strategy, e-government, Indonesian E-Government Rank Framework (PeGI)
vii
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ................................................................v ABSTRAK ........................................................................................................ vi ABSTRACT ....................................................................................................... vii DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... ... xi DAFTAR TABEL............................................................................................. .... xii DAFTAR LAMPIRAN........................................................................... ............. xiv 1. PENDAHULUAN .........................................................................................1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................1 1.2. Perumusan Masalah ........................................................................................2 1.3. Batasan Masalah .............................................................................................7 1.4. Tujuan Penelitian ............................................................................................7 1.5. Manfaat Penelitian ..........................................................................................7 1.6. Sistematika Penulisan .....................................................................................7 2. LANDASAN TEORI.........................................................................................9 2.1. Definisi Strategi ..............................................................................................9 2.2. E-Government ...............................................................................................10 2.2.1. Definisi E-Government ......................................................................10 2.2.2. Model E-Government ........................................................................11 2.2.3. Tujuan dan Manfaat E-Government ..................................................12 2.2.4. Keuntungan E-Government ...............................................................13 2.2.5. Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government Nasional .....13 2.3. Reformasi Birokrasi ......................................................................................15 2.3.1. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ....................16 2.3.2. Good Governance ...............................................................................17 2.4. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) ..........................................18 2.4.1. Tujuan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) ....................19 2.4.2. Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) .................21 2.4.3. Sistem Penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia ................23 2.5. Gap Analysis .................................................................................................24 2.6. Penelitian Sebelumnya..................................................................................26 2.6.1. Penelitian mengenai Strategi Pengembangan .................................26 2.6.1.1. Strategi Pengembangan E-Government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI): Studi Kasus Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ...........................................................26 2.6.1.2. Pengembangan Kerangka Kerja Pengukuran Tingkat Keterbukaan pada Situs Web Kementerian di Indonesia .26
viii
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
2.6.2.
2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1.
5.2.
5.3.
Penelitian mengenai E-Government ...............................................27 2.6.2.1. E-Government melalui SIMPEG pada Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat .........................27 2.6.2.2. Kajian Efektivitas Implementasi E-Government : Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Banyuasin .....................27 2.6.3. Penelitian mengenai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) .............................................................................28 2.6.3.1. Pemeringkatan e-government Indonesia .........................28 2.6.3.2. Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten / Kotamadya .................................28 Kerangka Pikir Penelitian .............................................................................34 METODOLOGI PENELITIAN ................................................................35 Metode Pengumpulan Data...........................................................................35 Metode Analisa Data ....................................................................................36 Tahapan Penelitian........................................................................................37 TINJAUAN PROFIL ORGANISASI .......................................................40 Gambaran Kementerian Pertanian ................................................................40 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian ..................................................43 Teknologi Informasi dan Komunikasi Saat Ini .............................................45 HASIL ANALISA KONDISI ....................................................................47 Penilaian Dimensi Kebijakan .......................................................................48 5.1.1. Sub Dimensi Proses Kebijakan ..........................................................48 5.1.2. Sub Dimensi Visi dan Misi berkaitan dengan TIK ............................49 5.1.3. Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan ......................................50 5.1.4. Sub Dimensi Pedoman .......................................................................51 5.1.5. Sub Dimensi Peraturan .......................................................................52 5.1.6. Sub Dimensi Keputusan Instansi ........................................................53 5.1.7. Sub Dimensi Skala Prioritas ...............................................................54 5.1.8. Sub Dimensi Manajemen Risiko/Evaluasi TIK ..................................55 Penilaian Dimensi Kelembagaan .................................................................56 5.2.1. Sub Dimensi Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif ............57 5.2.2. Sub Dimensi Tugas dan Fungsi .......................................................58 5.2.3. Sub Dimensi Ketersediaan Sistem dan Prosedur yang Lengkap dan Terdokumentasi .........................................................................59 5.2.4. Sub Dimensi Ketersediaan dan Jumlah dan Tingkat Kompetensi yang Sesuai ......................................................................................60 5.2.5. Pengembangan SDM TIK ................................................................61 Penilaian Dimensi Infrastruktur ..................................................................62 5.3.1. Sub Dimensi Data Center ...................................................................63 5.3.2. Sub Dimensi Jaringan Data ...............................................................64 5.3.3. Sub Dimensi Keamanan ....................................................................65 5.3.4. Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK ........................66 5.3.5. Sub Dimensi Disaster Recovery .........................................................67 5.3.6. Sub Dimensi Pemeliharaan TIK .........................................................68 5.3.7. Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK...........................................70
ix
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
5.4. Penilaian Dimensi Aplikasi ..........................................................................70 5.4.1. Sub Dimensi Situs Web (homepage)..............................................71 5.4.2. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 ..................................72 5.4.3. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 ..................................73 5.4.4. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 ..................................74 5.4.5. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 ..................................75 5.4.6. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 ..................................76 5.4.7. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 .................................77 5.4.8. Sub Dimensi Dokumentasi ............................................................78 5.4.9. Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK .......................................79 5.4.10 Sub Dimensi Interoperabilitas Aplikasi .........................................80 5.5. Penilaian Dimensi Perencanaan ..................................................................81 5.5.1. Sub Dimensi Pengorganisasian Fungsi .........................................82 5.5.2. Sub Dimensi Sistem Perencanaan ................................................83 5.5.3. Sub Dimensi Dokumentasi ............................................................84 5.5.4. Sub Dimensi Dokumentasi Master Plan ........................................85 5.5.5. Sub Dimensi Pembiayaan .............................................................86 5.6. Hasil Penilaian Seluruh Dimensi .................................................................87 6. STRATEGI PENGEMBANGAN ..............................................................89 6.1. Strategi Dimensi Kebijakan .........................................................................89 6.2. Strategi Dimensi Kelembagaan ....................................................................90 6.3. Strategi Dimensi Infrastruktur ......................................................................91 6.4. Strategi Dimensi Aplikasi ............................................................................92 6.5. Strategi Dimensi Perencanaan ....................................................................93 6.6. Tahapan Pengembangan ..............................................................................94 7. PENUTUP ..................................................................................................99 7.1 Kesimpulan ..................................................................................................99 7.2 Saran ......................................................................................................100 DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................101
x
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Gambar 2.1. Gambar 3.1. Gambar 4.1. Gambar 4.2.
Fishbone analysis .............................................................................3 Kerangka pikir penelitian ...............................................................34 Tahapan penelitian..........................................................................37 Struktur organisasi kementan R.I ...................................................42 Struktur organisasi pusat data dan informasi pertanian ..................44
xi
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3. Tabel 5.4. Tabel 5.5. Tabel 5.6. Tabel 5.7. Tabel 5.8. Tabel 5.9. Tabel 5.10. Tabel 5.11. Tabel 5.12. Tabel 5.13. Tabel 5.14 Tabel 5.15. Tabel 5.16. Tabel 5.17. Tabel 5.18. Tabel 5.19. Tabel 5.20. Tabel 5.21. Tabel 5.22. Tabel 5.23. Tabel 5.24. Tabel 5.25. Tabel 5.26. Tabel 5.27. Tabel 5.28. Tabel 5.29. Tabel 5.30. Tabel 5.31. Tabel 5.32. Tabel 5.33. Tabel 5.34. Tabel 5.35. Tabel 5.36.
Anggaran pusdatin kementan R.I........................................................3 Hasil PeGI kementerian tahun 2009 ...................................................4 Hasil PeGI kementerian tahun 2012 ...................................................5 Keuntungan implementasi e-government ........................................ 13 Studi literatur ....................................................................................29 Hasil penilaian dimensi kebijakan ................................................... 47 Penilaian sub dimensi proses kebijakan........................................... 48 Penilaian sub dimensi visi dan misi berkaitan dengan TIK ............. 49 Penilaian sub dimensi strategi penerapan kebijakan.........................50 Penilaian sub dimensi pedoman ........................................................51 Penilaian sub dimensi peraturan ...................................................... 52 Penilaian sub dimensi keputusan instansi .........................................53 Penilaian sub dimensi skala prioritas ................................................54 Penilaian sub dimensi manajemen risiko/evaluasi TIK ....................55 Hasil penilaian dimensi kelembagaan...............................................56 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif ...................................................................................... 57 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi ............................................58 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi.....................................................59 penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai ........................................................60 Penilaian sub dimensi pengembangan SDM TIK .............................61 Hasil penilaian dimensi infrastruktur ................................................62 Penilaian sub dimensi data center .....................................................63 Penilaian sub dimensi jaringan data..................................................64 Penilaian sub dimensi keamanan ......................................................65 Penilaian sub dimensi fasilitas pendukung infrastruktur TIK .........66 Penilaian sub dimensi disaster recovery ...........................................67 Penilaian sub dimensi pemeliharaan tik............................................68 Penilaian sub dimensi inventarisasi peralatan TIK ...........................69 Hasil penilaian dimensi aplikasi .......................................................70 Penilaian sub dimensi situs web (homepage) ...................................71 Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 1 ..........................72 Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 2 ..........................73 Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 3 ..........................74 Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 4 ..........................75 Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 5 ..........................76 Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 6 ..........................77 Penilaian sub dimensi dokumentasi ..................................................78 Penilaian sub dimensi inventarisasi aplikasi TIK .............................79 Penilaian sub dimensiinteroperabilitas aplikasi ................................80 Hasil penilaian dimensi perencanaan ...............................................81 Penilaian sub dimensi pengorganisasian fungsi................................82 xii
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
Tabel 5.37. Tabel 5.38. Tabel 5.39. Tabel 5.40. Tabel 5.41. Tabel 6.1. Tabel 6.2. Tabel 6.3. Tabel 6.4. Tabel 6.5. Tabel 6.6.
Penilaian sub dimensi sistem perencanaan .......................................83 Penilaian sub dimensi dokumentasi ..................................................84 Penilaian sub dimensi dokumentasi master plan ..............................85 Penilaian sub dimensi pembiayaan ...................................................86 Daftar penilaian seluruh dimensi ......................................................86 Strategi dimensi kebijakan ................................................................89 Strategi dimensi kelembagaan ..........................................................90 Strategi dimensi infrastruktur ...........................................................91 Strategi dimensi aplikasi ...................................................................92 Strategi dimensi perencanaan ...........................................................93 Rekomendasi tahapan pengembangan ..............................................94
xiii
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4
Pedoman Penilaian PeGI ..............................................................106 Hasil Wawancara ..........................................................................114 Dukungan TIK Kementan ............................................................129 Dokumen TIK Kementan dan Kuisioner Evaluasi Pengendalian Intern TIK ..............................................................131
xiv
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan pertanian memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak lepas dari kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang memfokuskan pada upaya untuk mengatasi dampak krisis, melalui implementasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagai grand strategy pembangunan pertanian. Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Pada saat ini pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan tanpa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penerapannya. Kemajuan TIK yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara
luas,
membuka
peluang
bagi
pengaksesan,
pengelolaan,
dan
pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan
TIK
untuk
meningkatkan
kemampuan
mengolah,
mengelola,
menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik, serta menginstruksikan
agar
tiap
instansi
pemerintah
melakukan
perumusan
strategi/action plan di lingkungan instansinya masing-masing, sebagai komitmen dalam pengembangan e-government. 1J
Universitas Indonesia Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
2 Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. Inisiatif e-government oleh pemerintah pusat sudah mulai dilakukan sejak tahun 2001 dengan munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Esensi pengembangan e-government kian penting dengan adanya program reformasi birokrasi yaitu proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Perlunya pengembangan e-government dalam reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu indikator kinerja keberhasilannya adalah adanya pengembangan e-government.
1.2. Perumusan Masalah Kementerian Pertanian telah melakukan pengembangan e-government, namun masih banyak kekurangan dan kendala yang ada, antara lain : 1.
Perencanaan TIK belum maksimal. Misalnya perencanaan anggaran yang masih ditentukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal, sehingga penyediaan anggaran TIK masih belum sesuai dengan kebutuhan.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
3 Data untuk perencanaan anggaran Pusdatin, sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1. Anggaran pusdatin kementan R.I. No
Tahun
Total anggaran Pusdatin
Anggaran TIK
1
2010
Rp. 112.678.803.000,-
Rp. 31.589.221.000,-
Prosentase Anggaran TIK 28%
2
2011
Rp. 39.111.210.000,-
Rp. 17.791.358.000,-
45%
3
2012
Rp. 43.954.500.000,-
Rp. 3.904.170.000,-
9%
(Sumber : Renstra Pusdatin)
2.
Belum banyak mengeluarkan dokumen kebijakan TIK. Dokumen kebijakan tidak diperbaharui lagi dan tidak didukung sepenuhnya oleh pimpinan, sehingga sulit untuk mengembangkan TIK. Seperti pada Kepmentan No.674/2007 tentang Tim TIK Kementan, yang sudah habis masa berlakunya pada tahun 2010 dan tidak diperbaharui lagi.
3.
Belum ada standarisasi aplikasi software yang dikembangkan.
4.
Kurangnya kesiapan SDM TIK. Kondisi saat ini adalah pegawai di Pusdatin berjumlah 118 orang, dan pegawai yang menangani TIK berjumlah 31 orang, dengan latar belakang pendidikan yaitu 9 orang lulusan SMA, 2 orang lulusan D3, 13 orang lulusan S1 dan 7 orang lulusan S2.
5.
Belum ada strategi dalam pengembangan e-government di Kementan.
Dari permasalahan yang ada di atas, dapat dibuat fishbone analysis sebagai berikut: SDM
Aplikasi Kurangnya kesiapan SDM TIK
Belum ada standarisasi pengembangan aplikasi Pengembangan e-government belum optimal
Belum banyak mengeluarkan Kebijakan TIK
Belum ada strategi Pengembangan e-government kebijakan
Belum maksimal dalam penyediaan anggaran
Perencanaan
Gambar 1.1. Fishbone analysis Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
4 Kementerian Pertanian telah mengikuti penilaian PeGI yang dilaksanakan oleh Kemkominfo pada tahun 2009 dan 2012. Berikut adalah tabel hasil penilaian PeGI Kementerian tahun 2009 dan tahun 2012: Tabel 1.2. Hasil PeGI kementerian tahun 2009
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
KEMENTE RIAN Depdiknas Depkeu Departemen PU Dephan Depperin Bappenas Depnakertrans Depsos Departemen ESDM Kemenegristek Dephub Depkominfo Depkumham Kemeneg Koperasi UKM Deptan Depdag Depkes Depag Kemeneg BUMN Kemeneg PAN Kemeneg KLH Depbudpar Depdagri Dephut Kemeneg PDT Kemenpera Kemenpora
Kebi jakan 3,41 3,25 3,29
DIMENSI Kelem Infra Apli bagaan struktur kasi 3,25 3,39 3,25 3,47 3,57 3,38 3,13 3,06 3,46
Peren canaan 1,56 2,90 3,58
Nilai RataRata 3,37 3,32 3,30
2,83 3,25 2,71 2,84 2,83 2,46
2,54 3,37 2,87 2,70 2,50 3,07
3,14 3,07 2,81 2,57 3,03 2,57
2,86 2,67 3,06 2,59 3,00 2,92
3,50 3,03 3,00 3,06 1,92 2,50
3,03 2,93 2,87 2,75 2,72 2,70
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2,54 2,63 2,63 3,02 2,25
2,50 2,30 2,57 2,65 2,50
2,66 2,13 2,52 2,29 2,52
3,42 2,63 3,00 2,56 3,00
2,08 2,92 2,42 2,75 2,08
2,70 2,68 2,67 2,65 2,61
Baik Baik Baik Baik Baik
2,42 1,93 2,44 2,29 1,58
2,60 2,08 2,40 2,47 2,00
2,67 2,60 2,58 2,33 2,24
2,56 2,80 2,72 3,08 2,34
2,17 2,40 1,53 1,58 1,92
2,48 2,36 2,37 2,30 2,22
Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang
1,63 1,83 1,86 1,97 1,54 1,50 1,38 1,54
1,90 2,13 1,93 1,35 2,00 1,53 1,87 2,07
2,57 2,01 2,43 2,32 2,14 1,81 2,00 1,57
2,57 1,90 1,92 2,00 2,21 2,16 2,36 1,66
1,88 1,83 1,75 1,56 1,50 2,00 1,33 1,58
2,11 2,04 1,96 1,54 1,88 1,80 1,79 1,73
Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang
KATE GORI Baik Baik
(sumber : Kemkominfo)
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
5
Tabel 1.3. Hasil PeGI kementerian tahun 2012
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KEMENTERIAN Kementerian Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perindustrian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Pertahanan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Riset dan Teknologi
Kebi jakan 3.50 3.10 3.13 3.17 3.10 2.79 2.73 2.84 2.44 2.10 2.23 1.98 2.54 2.63 2.15 2.17 2.38 2.10
DIMENSI Kelem Infra bagaan struktur 3.53 3.52 3.52 3.11 3.50 3.48 3.27 3.40 2.96 2.83 2.70 2.90 2.73 3.19 3.10 2.68 2.73 2.95 2.43 3.14 2.88 2.74 2.63 2.98 2.80 2.93 3.03 2.69 2.44 2.77 2.33 2.26 2.70 2.36 2.87 2.55
Apli kasi 3.37 3.34 3.40 3.22 2.94 2.92 2.92 2.50 2.73 2.90 2.70 2.67 2.62 2.37 2.40 2.63 2.27 2.60
Peren canaan 3.52 3.00 3.13 3.16 2.77 2.40 2.75 2.83 2.73 2.52 2.73 1.67 1.67 2.40 2.70 2.27 1.70
Nilai RataRata 3.51 3.32 3.30 3.24 3.00 2.82 2.79 2.77 2.74 2.68 2.61 2.60 2.51 2.48 2.43 2.42 2.39 2.36
KATE GORI Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang
(sumber : Kemkominfo)
J Universitas Indonesia Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
6
Tabel 1.3. Hasil PeGI kementerian tahun 2012 (sambungan)
No 19 20 21 22 23 24 25 26
KEMENTERIAN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Lingkungan Hidup
Kebi jakan 2.25 1.53 2.40 2.19 2.02 2.03
DIMENSI Kelem Infra bagaan struktur 2.28 2.37 2.28 2.40 2.60 2.10 2.57 2.24 2.67 2.07 2.44 1.80
Peren canaan 2.20 2.40 1.55 1.67 1.41 1.45
Nilai RataRata 2.34 2.25 2.22 2.14 2.11 1.96
Apli kasi 2.58 2.64 2.45 2.03 2.38 2.08
Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang
1.49
2.00
1.94
2.10
2.12
1.93
Kurang
1.45
1.90
2.24
2.18
1.83
1.92
Kurang
KATE GORI
(sumber : Kemkominfo)
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
7
Jika dilihat dari permasalahan dan batasan masalah penelitian ini, maka didapatkan Research Question (RQ) atau pertanyaan penelitian sebagai berikut: ”Bagaimana Strategi Pengembangan E-Government menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada Kementerian Pertanian RI?”
1.3. Batasan Masalah Batasan dari penelitian ini adalah mendapatkan strategi pengembangan egovernment pada Kementerian Pertanian dengan mengacu pada dimensi yang ada di kerangka kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI).
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan pada penelitian ini mendapatkan strategi pengembangan e-government pada Kementerian Pertanian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI).
1.5. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi acuan bagi pimpinan di Kementerian Pertanian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pengembangan
e-government di lingkup instansinya dan dalam upaya
meningkatkan peringkat Kementerian Pertanian pada penilaian Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI) selanjutnya.
1.6. Sistematika Penulisan Penulisan Karya Akhir ini dibagi dalam 7(tujuh) bab, tiap-tiap bab membahas halhal sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
7
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
8
BAB 2 LANDASAN TEORI Bab ini berisi landasan teori dari buku serta tinjauan pustaka (literature review) atas jurnal, artikel dan penelitian sebelumnya yang mendukung dan dapat dijadikan acuan untuk penulisan penelitian ini. Sub bab terakhir adalah kerangka pikir penelitian (theoritical framework).
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisi langkah-langkah tahapan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data serta penyusunan tahapan penelitian.
BAB 4 TINJAUAN PROFIL ORGANISASI Bab ini berisi profil organisasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, serta teknologi dan komunikasi saat ini.
BAB 5 HASIL ANALISA KONDISI Bab ini berisi hasil penilaian dari seluruh dimensi PeGI untuk kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, gap analysis dan prioritasi tahapan pengembangan dari hasil analisa tersebut.
BAB 6 STRATEGI PENGEMBANGAN Bab ini berisi strategi pengembangan bagi masing-masing dimensi PeGI dan rekomendasi tahapan pengembangannya dalam 3 tahun ke depan.
BAB 7 PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari seluruh penelitian dan saran penelitian yang dapat memberikan masukan bagi instansi atas hasil penelitian.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
BAB 2 LANDASAN TEORI Pada bab ini dijelaskan mengenai teori atau konsep yang digunakan sebagai landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Teori yang dibahas adalah mengenai strategi dan
pengembangan, e-government
dan Pemeringkatan E-
Government Indonesia (PeGI). Kemudian selanjutnya membahas mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2.1.
Definisi Strategi
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Menurut Porter, strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Rangkuti, 2004: 4). Senada dengan itu, Hamel dan Pharalad juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan (Rangkuti, 2004: 4). Menurut
Pearce
dan
Robinson
(1997,
p.20),
strategi
adalah
‘rencana main’ suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan di mana ia harus bersaing menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan untuk apa. Menurut Lynch seperti yang dikutip oleh Wibisono (2006, p. 50-51), strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Anthony dan Govindarajan (1995) juga menambahkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan
9
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
10
dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang (dalam Prasetyo dan Gomies, 2004, p. 8). Hasil keluaran dari proses tersebut adalah rencana atau keputusan strategi. Menurut Morrisey (1995: 45), strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan.
2.2. E-Government 2.2.1. Definisi E-Government E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi (Caldow, disitasi Indrajit, 2006). Pendapat lain mengatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti: Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan
pemerintah
untuk
mentransformasikan
hubungan
dengan
masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, egovernment adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (http://www.worldbank.org, disitasi Indrajit, 2006).
Beberapa definisi lain mengenai e-government menurut beberapa sumber sebagai berikut: 1.
Deloitte Research (2000): menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat, bisnis dan pegawai yang lebih baik.
2.
West (2001, p.863): pengiriman informasi kepemerintahan dan layanan online melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
3.
Cook
et.al
(2002):
e-government
memiliki
empat
dimensi
dalam
hubungannya dengan fungsi dan kegiatan kepemerintahan: e-services (mengirim informasi secara elektronik/online), management (menggunakan TIK untuk meningkatkan manajemen dan komunikasi di internal atau di luar struktur
kepemerintahan),
e-democracy
(menggunakan
TIK
untuk
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
11
mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokratis), dan e-commerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan). 4.
Bhatnagar (2002): membagi dan melayani masyarakat dan bisnis dengan tujuan mengurangi korupsi, mengurangi waktu dan biaya, dan meningkatkan transparansi.
5.
World Bank (2002): menggunakan TIK untuk mengubah dan meningkatkan hubungan antar peerintah, masyarakat bisnis dan unit kepemerintahan lainnya.
6.
Mark Forman (2005): penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional.
7.
World Bank Group (2006): penggunaan TI oleh badan-badan pemerintah, seperti: wide area network, internet dan mobile computing yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan badan pemerintah lainnya.
8.
Legislative Analyst’s Office (2006): sebuah proses transaksi bisnis antara masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem yang terotomasi dan jaringan internet, biasanya disebut world wide web.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 2.2.2. Model E-Government Menurut Dr. Nag Yeon Lee terdapat 8 (delapan) model e-government, yaitu: 1.
Pemerintah ke masyarakat (G2C): penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
2.
Masyarakat ke Pemerintah (C2G): memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
3.
Pemerintah
ke
bisnis
(G2B):
transaksi-transaksi
elektronik
dimana
pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Sebagai contoh yaitu sistem eprocurement.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
12
4.
Bisnis ke pemerintah (B2G): mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien, terjadi peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem eprocurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.
5.
Pemerintah
ke
pegawai
(G2E):
terdiri
dari
inisiatif-inisiatif
yang
memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. 6.
Pemerintah ke pemerintah (G2G): memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas.
7.
Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N): pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial.
8.
Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G): memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.
2.2.3. Tujuan dan Manfaat E-Government Menurut Lee (2009)
tujuan dari e-government adalah penyampaian layanan
pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-government. Kemudian menurut Raharjo (2001) manfaat dari penerapan e-government adalah: - Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah. - Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
13
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya. - Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.
2.2.4. Keuntungan E-Government Beberapa keuntungan implementasi E-Government dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:
Tabel 2.1. Keuntungan implementasi e-government Perspektif
Keuntungan
Sumber
Government
- Mengurangi waktu kesalahan
Liao and Cheung, 2002;
- Penghematan waktu dan uang
Leitner,2003;
- Meningkatkan kualitas layanan
Capgemini,2004;
- Meningkatkan persaingan ekonomi
Foley,2008;
- Meningkatkan akuntabilitas
IDABC,2005.
Citizen and
- Layanan yang availabel 24/7
Carbo&Williams,2004;
Business
- Meningkatkan partisipasi
Reynolds&Regio,2001;
UN,2001;
masyarakat dalam proses
Cook et al.,2002;
membuat keputusan
IDABC,2005;
- Meningkatkan transparansi
Seifer,2003.
2.2.5. Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government Nasional Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003, Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
14
informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, pengembangan e-government dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu: 1.
Tahap persiapan meliputi: a.
Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
b.
Penyiapan SDM;
c.
Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SMS-Center, dan lain-lain;
d. 2.
3.
4.
Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
Tahap pematangan meliputi: a.
Pembuatan situs informasi publik interaktif;
b.
Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
Tahap pemantapan meliputi: a.
Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
b.
Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tahap pemanfaatan meliputi: a.
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
Kemudian untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
15
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan
menghadapi
perubahan
dan
persaingan
perdagangan
internasional. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Adapun
strategi
pengembangan
e-government
nasional
dengan
mempertimbangkan kondisi saat ini adalah: 1. Mengembangkan sistem pelayanan andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat. 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 4. Meningkatkan
peran
dunia
usaha
dan
mengembangkan
industri
telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan peningkatan e-literay masyarakat. 6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melaui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.
2.3.
Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menata ulang tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga setiap institusi pemerintah dapat menjadikan birokrasi yang baik, transparan dan akuntabel (good coorporate governance). Berbagai agenda dilaksanakan oleh segenap jajaran pemerintah dalam menanggapi secara positif program baru tersebut yaitu reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi ini diperkenalkan pada tanggal 7 Juli 2010 oleh
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
16
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB). Menteri PAN, EE Mangindaan dalam peluncuran program reformasi birokrasi menuturkan bahwa reformasi birokrasi dapat diukur dari 9 (sembilan)
hal.
Ukuran yang pertama, tidak ada penyimpangan administrasi hingga keuangan. Kedua, tidak ada lagi pelanggaran. Ketiga, program dan anggaran kerja harus sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Keempat, tepat sasaran. Kelima, perijinan sesuai dengan permintaan para stakeholder. Keenam, komunikasi dengan public. Ketujuh, waktu kerja harus efektif dan produktif. Kedelapan, adanya punishment dan reward. Kesembilan, kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi (Zubaidah, 2010). Reformasi birokrasi sangat relevan mengingat ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma dan nilai serta regulasi. Orientasi kolonial yang ada juga telah menyebabkan gagalnya upaya pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah masih belum memiliki budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (service delivery culture), (Prasojo dan Kurniawan, 2008). Reformasi birokrasi selain relevan untuk segera diimplementasikan, jika melahirkan birokrasi baru yang kuat maka sangat vital dalam mencapai integrasi dan pembangunan nasional (Zauhar, 2002).
2.3.1 Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi, dibuat sebagai rujukan yang sama dalam penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Kriteria dan ukuran adalah indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian atau penetapan keberhasilan program/kegiatan. Sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010, bahwa ukuran keberhasilan tahun 2025 yang diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas di setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, ditandai dengan:
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
17
1.
Tidak ada korupsi.
2.
Tidak ada pelanggaran.
3.
APBN dan APBD baik.
4.
Semua program selesai dengan baik.
5.
Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat.
6.
Komunikasi dengan publik baik.
7.
Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif.
8.
Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan, dan
9.
Hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan; artinya menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat (Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025).
2.3.2. Good Governance Istilah good governance mulai muncul sejak tahun 1990-an dan semakin mengemuka pada tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah dengan negaranegara luar beserta lembaga-lembaga pemberi bantuan yang semakin menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Lembagalembaga pemberi donor, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral mengaitkan penerapan good governance dengan kebijakan pemberian bantuan. good governance dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan baik berupa pinjaman maupun hibah. Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (UNDP, 2000).
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
18
Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif (Ganie, 2000). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama adalah efisien dan (relatif) merata (Bappenas, 2003). Kesimpulannya
adalah
jelas
bahwa
good
governance
perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.
adalah
masalah
Memang sampai saat ini
sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten sangat dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu (Bappenas, 2003).
2.4. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kegiatan PeGI pada tahun 2007 merupakan yang pertama kalinya diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Harapan dari PeGI adalah untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kemkominfo juga bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi maupun instansi pemerintah yang terkait.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
19
2.4.1. Tujuan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) mempunyai 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut:
Tujuan 1: Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, yaitu: -
PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
-
Diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.
Tujuan 2: Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif, yaitu: -
PeGI diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah.
-
Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek yang memberikan kontribusi bagi suksesnya pengembangan dan implementasi e-government, bukan hanya aspek aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja.
-
Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi.
-
Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi.
Tujuan 3: Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional, yaitu: -
PeGI meliputi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
20
-
Dapat menggambarkan kondisi dari sisi kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa yang akan datang.
2.4.2. Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Dalam pelaksanaan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), telah ditentukan lima (5) dimensi yang akan dikaji yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya (Direktorat eGovernment Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika Depkominfo, 2007). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dimensi:
1.
Kebijakan -
Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi egovernment.
-
Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal.
-
Dokumen-dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-government di lingkungan instansi peserta.
-
Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya.
-
Pengalokasian pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan.
2.
Kelembagaan -
Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.
-
Evaluasi dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain: Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
21
a.
Adanya
organisasi
struktural
yang
lengkap
sehingga
dapat
menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik. b.
Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas dan fungsi.
c.
Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
d.
Adanya
kewenangan
yang
cukup
sehingga
lembaga
dapat
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implementasi TIK di instansi peserta.
3.
Infrastruktur -
Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
-
Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap: a.
Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak.
b.
Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet).
c.
Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook, dan lain-lain).
d.
Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms, dan lain lain.
e.
Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
4.
Aplikasi -
Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office).
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
22
-
Evaluasi dimensi aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi egovernment yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi peserta. Kelompok aplikasi yang dievaluasi adalah: a.
Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran
dan
perijinan,
bisnis
dan
investasi,
pengaduan
masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lainlain (aplikasi fungsional utama 1). b.
Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain (aplikasi fungsional utama 2).
c.
Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain (aplikasi fungsional utama 3).
d.
Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-lain (aplikasi fungsional utama 4).
e.
Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain (aplikasi fungsional utama 5).
f.
Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain (aplikasi fungsional utama 6).
g.
Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
h.
Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
23
i.
Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenaga-kerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.
j.
Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.
Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi: -
Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani.
-
Kesesuaian
dengan
kondisi
yang
ada
seperti
ketersediaan
infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain. -
Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal.
-
Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).
-
Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak pihak lain.
5.
Perencanaan -
Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau
manajemen
perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. -
Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap: a.
Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku dan teratur).
b.
Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.
c.
Adanya
implementasi
pengambilan
keputusan
dan
realisasi
pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
24
Dari penjelasan kelima dimensi PeGI di atas dapat dilihat bahwa setiap dimensi PeGI memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut: 1.
Dimensi Kebijakan merupakan produk hukum dan dokumen-dokumen resmi yang ada, yang akan memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK.
2.
Dimensi Kelembagaan dibutuhkan untuk melaksanakan pemanfaatan dan pengembangan TIK dengan adanya organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab.
3.
Dimensi Infrastruktur dibutuhkan sebagai sarana dan prasarana yang akan mendukung pemanfaatan TIK.
4.
Dimensi Aplikasi dibutuhkan bagi ketersediaan dan pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang akan mendukung layanan TIK.
5.
Dimensi Perencanaan dibutuhkan dalam manejemen perencanaan dan penganggaran TIK.
2.4.3. Sistem Penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Metodologi pemeringkatan yang digunakan dalam melakukan pemeringkatan menurut (Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika Depkominfo, 2007) adalah sebagai berikut: 1.
Penjelasan proses pelaksanaan PeGI kepada para peserta yang mencakup tatacara pemeringkatan, dimensi
dan indikator-indikator
yang akan
dievaluasi, serta informasi pendukung yang diperlukan. 2.
Peserta mempersiapkan berbagai informasi pendukung.
3.
Peserta melakukan presentasi atau bisa juga berupa sesi wawancara dengan asesor.
4.
Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, e-mail atau dengan melihat ke lokasi.
5.
Asesor melakukan penilaian dan memberikan rating per peserta. Rating yang diberikan meliputi rating per dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan peserta.
6.
Kompilasi dan normalisasi di tingkat nasional.
7.
Sidang asesor untuk menentukan hasil akhir pemeringkatan.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
25
8.
Hasil pemeringkatan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar-seminar agar hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat umum. Adapun pemberian rating pada para peserta dilakukan per dimensi dengan skala nilai sebagai berikut:
2.5
3,6 – 4,0
= baik sekali
2,6 – 3,6
= baik
1,6 – 2,6
= kurang
1,0 – 1,6
= sangat kurang
Gap Analysis
Gap analysis bermanfaat untuk mengetahui kondisi terkini dan tindakan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Boulding et al., (1993) menganalisis kualitas pelayanan dengan menggunakan gap analysis. Kesenjangan kualitas pelayanan diartikan sebagai kesenjangan antara pelayanan yang seharusnya diberikan dan persepsi konsumen atas pelayanan aktual yang diberikan. Semakin kecil kesenjangan tersebut, semakin baik kualitas pelayanan. Gap analysis sering digunakan di bidang manajemen dan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan (quality of services). Bahkan, pendekatan ini paling sering digunakan di Amerika Serikat untuk memonitor kualitas pelayanan. Model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985) ini memiliki lima gap (kesenjangan), yaitu: 1.
Kesenjangan antara persepsi manajemen atas harapan konsumen dan ekspektasi konsumen akan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan.
2.
Kesenjangan antara persepsi manajemen atas harapan konsumen dan penjabaran persepsi tersebut menjadi spesifikasi kualitas pelayanan atau standar pelayanan.
3.
Kesenjangan antara standar pelayanan tersebut dan pelayanan yang diberikan
4.
Kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan informasi eksternal yang diberikan kepada konsumen atau pelayanan yang dijanjikan kepada konsumen.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
26
5.
Kesenjangan antara tingkat pelayanan yang diharapkan oleh konsumen dengan kinerja pelayanan aktual.
Kesenjangan 1 sampai kesenjangan 4 merupakan potensi kegagalan di pihak penyedia jasa, sementara kesenjangan 5 potensial terjadi di pihak konsumen. Di bidang bisnis dan manajemen, gap analysis diartikan sebagai suatu metode pengukuran bisnis yang memudahkan perusahaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja potensialnya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sektor, bidang, atau kinerja yang sebaiknya diperbaiki atau ditingkatkan. Dari berbagai definisi mengenai gap analysis, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, gap analysis dapat didefinisikan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi. Dengan kata lain, gap analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan sistem standar. Dalam kondisi umum, kinerja suatu institusi dapat tercermin dalam sistem operational maupun strategi yang digunakan oleh institusi tersebut. 2.6. Penelitian Sebelumnya Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan strategi, e-government dan PeGI, sebagai berikut:
2.6.1.
Penelitian mengenai Strategi Pengembangan
2.6.1.1. Strategi Pengembangan E-Government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI): Studi Kasus Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Penelitian ini dilakukan oleh Fahmi Alusi (2013) untuk menentukan strategi pengembangan E-Government di LAPAN berbasis kerangka kerja PeGI. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari penelitian ini adalah berupa strategi pengembangan di setiap dimensi pada PeGI setelah mendapatkan gap
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
27
analysis antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam implementasi e-government di LAPAN. 2.6.1.2 Pengembangan Kerangka Kerja Pengukuran Tingkat Keterbukaan pada Situs Web Kementerian di Indonesia Penelitian ini dilakukan oleh Lutfi Ardiansyah (2012) untuk mengajukan sebuah kerangka kerja tingkat keterbukaan pada situs web kementerian di Indonesia yang dikembangkan dari metode Website Attribute Evaluation System (WAES) dan disesuaikan dengan isi UU KIP. Penilaian pada kerangka kerja ini dilakukan terhadap aspek transparansi dan ketersediaan informasi, interaktivitas dan aksesibilitas.
Penelitian Ardiansyah (2012) ini sangat mendukung bagi pengembangan situs web dilihat dari aspek yang penting dilakukan dan yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam salah satu dimensi PeGI yaitu dimensi Aplikasi yang terdapat di dalam penelitian Fahmi (2013).
2.6.2.
Penelitian mengenai E-Government
2.6.2.1. E-Government melalui SIMPEG pada Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat Penelitian ini dilakukan oleh Nia Karniawati & Romi Rahmadani ( 2011) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa menjaga kualitas dari data kepegawaian yang ada yang merupakan informasi yang tersimpan adalah hal yang karena kebanyakan keputusan tentang kepegawaian yang akan diambil oleh otoritas berdasar pada data dan informasi kepegawaian yang ada. 2.6.2.2. Kajian
Efektivitas
Implementasi
E-Government:
Studi
Kasus
Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2011) ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Government Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ada 3 (tiga) variabel yang penting dalam pengimplementasian EGovernment yang sebaiknya ditingkatkan agar dapat dikatakan berhasil
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
28
dan sukses dipakai oleh penduduknya. Implementasi E-Government di Kabupaten Banyuasin merupakan bentuk yang berkaitan dengan variabel pengembangan kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan karena akan berpengaruh terhadap tiga variabel lain yaitu pemakaian, kepuasan pemakai dan manfaat.
Penelitian Nia dan Romi (2011) menyatakan bahwa menjaga kualitas data kepegawaian adalah hal yang paling akurat dan terkini sebagai sesuatu yang kritikal, hal ini sangat kontras dengan penelitian Mulyati (2011) yang menyatakan bahwa implementasi E-Government merupakan bentuk yang berkaitan dengan variabel pengembangan terkait dengan kualitas.
2.6.3.
Penelitian mengenai Pemeringkatan e-Government Indonesia PeGI
2.6.3.1. Pemeringkatan e-Government Indonesia Penelitian ini dilakukan oleh Suwidhi Yusuf (2008) untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia dalam mengembangkan e-government.
2.6.3.2. Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten / Kotamadya Penelitian ini dilakukan oleh Aryani (2009) untuk mengevaluasi sistem penilaian PeGI dengan pengujian perluasan assessment pada tingkat pemerintah kabupaten / kota.
Penelitian yang dilakukan oleh Suwidhi Yusuf (2008) melihat sejauh mana kesiapan dari masing-masing daerah (provinsi) terkait dengan implementasi egovernment dengan kerangka kerja PeGI, yang selanjutnya di evaluasi dan diperluas oleh Aryani (2009) pada sistem penilaian PeGI pada tingkat kabupaten / kota.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
29
Keseluruhan studi literatur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini: Tabel 2.2 Studi literatur Judul/Pengarang
Kesimpulan
Teori: 1. Strategi
1. Porter (Rangkuti, 2004:4)
- Strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. 2. Hamel dan Pharalad (Rangkuti, - Strategi merupakan 2004:4) tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terusmenerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. 3. Menurut Pearce dan Robinson - Strategi adalah (1997, p.20) ‘rencana main’ suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan di mana ia harus bersaing menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan untuk apa. 4. Menurut Lynch seperti yang - Strategi perusahaan dikutip oleh Wibisono (2006, p. merupakan pola atau 50-51) rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsipprinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
30
Tabel 2.2 Studi Literatur (sambungan) Judul/Pengarang
Kesimpulan
Teori: 6. Strategi
2. E-Government
5. Anthony dan Govindarajan - Perencanaan strategik (1995) (dalam Prasetyo dan merupakan suatu proses Gomies, 2004, p. 8). manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas programprogram yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang. Hasil keluaran dari proses tersebut adalah rencana atau keputusan strategi. 6. Morrisey (1995:45). - Strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. 1. Deloitte Research (2000).
2. West (2001, p.863).
- Menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat, bisnis dan pegawai yang lebih baik - Pengiriman informasi kepemerintahan dan layanan online melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
31
Tabel 2.2 Studi literatur (sambungan) Judul/Pengarang
Kesimpulan
Teori: 2. E-Government
3. PeGI
- E-government memiliki empat dimensi dalam hubungannya dengan fungsi dan kegiatan kepemerintahan: e-services (mengirim informasi secara elektronik/online), management (menggunakan TIK untuk meningkatkan manajemen dan komunikasi di internal atau di luar struktur kepemerintahan), e-democracy (menggunakan TIK untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokratis), dan ecommerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan). Pemeringkatan e-Government Merupakan kegiatan yang Indonesia (Direktorat E-Government diadakan oleh Direktorat EDitjen Aplikasi dan Telematika Government, Direktorat Kemkominfo, 2007). Jenderal Aplikasi dan Telematika Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kegiatan PeGI pada tahun 2007 merupakan yang pertama kalinya diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. 3. Cook et.al (2002).
Penelitian Sebelumnya: 1. Strategi Pengembangan
1.
Strategi Pengembangan eGovernment berbasis Kerangka Kerja PeGI: studi kasus Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), oleh Fahmi Alusi
- PeGI dijadikan acuan bagi penentuan strategi pengembangan egovernment dari hasil penilaian gap analysis yaitu kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dari seluruh dimensi yang ada di PeGI.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
32
Tabel 2.2 Studi Literatur (sambungan) Judul/Pengarang
Kesimpulan
Penelitian Sebelumnya: 1. Strategi Pengembangan
2. Pengembangan Kerangka Kerja - Penelitian ini dilakukan Pengukuran Tingkat Keterbukaan oleh Lutfi Ardiansyah pada Situs Web Kementerian di (2012) untuk mengajukan Indonesia. sebuah kerangka kerja tingkat keterbukaan pada situs web kementerian di Indonesia yang dikembangkan dari metode Website Attribute Evaluation System (WAES) dan disesuaikan dengan isi UU KIP. Penilaian pada kerangka kerja ini dilakukan terhadap aspek transparansi dan ketersediaan informasi, interaktivitas dan aksesibilitas.
2. PeGI
1. Pemeringkatan e-Government Indonesia (Suwidhi Yusuf, 2008).
2. Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten / Kotamadya (Aryani, 2009). 3. E-Government
1. E-Government melalui SIMPEG pada Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat (Nia Karniawati & Romi Rahmadani, 2011).
- Mengetahui sejauh mana kesiapan dari masingmasing daerah yang ada di Indonesia dalam mengembangkan egovernment, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. - Mengevaluasi sistem penilalian PeGI dengan pengujian perluasan assessment pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. - Menjaga kualitas dari data kepegawaian yang ada yang merupakan informasi yang tersimpan adalah hal yang paling akurat dan terkini sebagai sesuatu yang kritikal karena kebanyakan keputusan tentang kepegawaian yang akan diambil oleh otoritas berdasar pada data dan informasi kepegawaian yang ada.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
33
Tabel 2.2 Studi literatur (sambungan) Judul/Pengarang
Kesimpulan
2. Kajian Efektivitas Implementasi E-Government: studi kasus Pemerintahan Kabupaten Banyuasin (Mulyati, 2011).
- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Government Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ada 3 (tiga) variabel yang penting dalam pengimplementasian EGovernment yang sebaiknya ditingkatkan agar dapat dikatakan berhasil dan sukses dipakai oleh penduduknya. Implementasi EGovernment di Kabupaten Banyuasin merupakan bentuk yang berkaitan dengan variabel pengembangan kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan karena akan berpengaruh terhadap tiga variabel lain yaitu pemakaian, kepuasan pemakai dan manfaat.
Penelitian Sebelumnya: 3. E-Government
Metodologi: Case Study
1.Benbasat, 1987.
2. Yin, 2004.
- Metode case study merupakan cara terbaik untuk mengumpulkan pengetahuan dari praktisi dan mengembangkan teori berdasarkan hal tersebut. - Metode pengumpulan data pada studi kasus dapat berasal dari 6 (enam) sumber, yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
34
2.7. Kerangka Pikir Penelitian Kerangka pikir penelitian pada penelitian ini dimulai dari melihat tujuan, manfaat dan keuntungan e-government yang mengacu dari beberapa sumber, kemudian meningkat
kepada
pengembangan
dan
implementasinya
di
Lembaga
Pemerintahan menurut dasar hukum yang ada, selanjutnya menggunakan PeGI Kemkominfo sebagai kerangka kerja dalam penilaian implementasi e-governmet. Nilai PeGI dinilai dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, kemudian akan mendapatkan gap analysis. Berdasarkan nilai dan gap analysis yang didapat maka akan dibuat suatu rancangan strategi bagi pengembangan e-government di Kementerian Pertanian berdasarkan kerangka kerja PeGI tersebut. Kerangka pikir atau Theoritical Framework pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut: (Lee,2009; Raharjo,2001; Liao and Cheung, 2002)
Tujuan, Manfaat, dan Keuntungan eGov ernment
(Permen PAN & RB No.11 tahun 2011)
Implementasi & Pengembangan e-Government
(Inpres No. 3 Tahun 2003)
Kerangka Kerja PeGI (Kemkominfo)
PeGI Kementan
Kondisi saat ini
Boulding et al., (1993) (Inpres No. 3 Tahun 2003)
Kondisi yang diharapkan
GAP Analysis
Strategi Pengembangan e-Government Kementan RI.
Kerangka Kerja PeGI (Kemkominfo)
Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian case study.
Penelitian ini
mengambil kasus di Kementerian Pertanian RI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode case study merupakan cara terbaik untuk mengumpulkan pengetahuan dari praktisi dan mengembangkan teori berdasarkan hal tersebut (Benbasat, 1987).
3.1. Metode Pengambilan Data Menurut Yin (2004) metode pengumpulan data pada studi kasus dapat berasal dari 6 (enam) sumber, yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik. Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan mengacu pada studi literatur dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat penerapan e-government saat ini dan kondisi yang diharapkan, dengan
mengacu pada
metode penilaian dan level pemeringkatan PeGI. Setelah itu akan didapatkan Gap Analysis dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.
Data yang akan diambil pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu: 1.
Data Primer Data Primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer dari penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), yaitu Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Sistem Jaringan Komputer, Kepala Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Aplikasi Multimedia dan Fungsional Pranata Komputer.
2.
Data Sekunder Data Sekunder merupakan data yang didapat dari pihak kedua. Data sekunder pada penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang berkaitan dengan isu penelitian
yang
mencakup
literatur, 35
dokumen
kebijakan,
dokumen
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
36
perencanaan, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan observasi langsung di lapangan.
3.2. Metode Analisa Data Sesudah data dikumpulkan, akan dilakukan proses penilaian pada masing-masing dimensi yang ada. Data yang masuk dianalisis untuk dilakukan penilaian pemeringkatan. Penilaian didasarkan pada skala 1 sampai dengan 4 yang diberikan pada 35 indikator pada setiap sub dimensi yang dikelompokkan menjadi 5 dimensi yaitu 8 sub dimensi pada dimensi kebijakan, 5 sub dimensi pada dimensi kelembagaan,7 sub dimensi pada dimensi infrastruktur, 10 sub dimensi pada dimensi aplikasi dan 5 sub dimensi pada dimensi perencanaan. Nilai maksimal adalah 140 sedangkan nilai minimal adalah 35. Jumlah dimensi dan sub dimensi serta indikator berdasarkan kriteria dari Kemkominfo untuk Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI). Kemudian hasil kategori akan didapatkan berdasarkan panduan dari Kemkominfo sebagai berikut : 3,6 – 4,0
= sangat baik
2,6 – 3,6
= baik
1,6 – 2,6
= kurang
1,0 – 1,6
= sangat kurang
Setelah mendapatkan hasil dari keseluruhan penilaian yaitu nilai rata-rata kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan beserta gap analysisnya, kemudian akan dilanjutkan dengan merancang strategi bagi pengembangan e-government yang tepat di Kementerian Pertanian.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
37
3.3.
Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian dijabarkan untuk menggambarkan urutan dan tata cara penelitian ini dilakukan. Tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini:
Merumuskan Masalah 1
2
Studi Literatur
3
Kerangka Pikir Penelitian
4
Pengumpulan Data
5
Penilaian Penerapan E-Government berdasarkan PeGI (kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan)
Gap Analysis 6
Strategi Pengembangan E-Governmet 7
8
Kesimpulan
Gambar 3.1 Tahapan penelitian
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
38
Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan penelitian di atas, yaitu:
1.
Merumuskan masalah Penelitian ini dimulai dengan melihat latar belakang atau alasan penulisan dengan mengumpulkan permasalahan yang ada di Kementerian Pertanian terkait dengan TIK, kemudian dari semua permasalahan yang ada akan diambil akar permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian ini.
2.
Studi literatur Studi literatur dilakukan dengan menuangkan seluruh teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu tentang strategi, e-government dan PeGI. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan strategi dan pengembangan, egovernment dan PeGI. Setelah itu menentukan metodologi yang akan dilakukan seperti metode pengumpulan data, metode analisa data dan tahapan penelitian. Seluruh studi literatur telah disampaikan pada bab sebelumnya (lihat Tabel 2.2 Studi literatur).
3.
Kerangka pikir penelitian Kerangka pikir penelitian adalah bagan dari suatu alur pemikiran terhadap apa yang akan dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti secara logis dan sistimatik. Setiap bagan atau kerangka berpikir yang dibuat harus mempunyai kedudukan atau tingkatan yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terpecahkan. Kerangka pikir pada penelitian ini telah digambarkan pada bab sebelumnya (lihat Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian).
4.
Pengumpulan data Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan mengacu pada studi literatur dan wawancara. Data yang akan diambil pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu yang pertama adalah data primer yang diambil langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer dari penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), yaitu kepada Kepala Bidang Pengembangan
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
39
Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Sistem Jaringan Komputer, Kepala Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Aplikasi Multimedia dan Fungsional Pranata Komputer. Selanjutnya yang kedua adalah data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak kedua. Data sekunder pada penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang berkaitan dengan isu penelitian
yang
mencakup
literatur,
dokumen
kebijakan,
dokumen
perencanaan, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Selain hal tersebut di atas, dilakukan juga observasi langsung di lapangan. 5.
Penilaian e-government Kementan pada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang berdasarkan kerangka kerja PeGI Selanjutnya penilaian dilakukan setelah menganalisa data penelitian dengan mengacu kepada lima dimensi PeGI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat penerapan e-government saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa datang, dengan mengacu pada metode penilaian dan level pemeringkatan PeGI.
6.
Gap Analysis Gap Analysis akan didapatkan dari hasil penilaian seluruh dimensi pada PeGI dengan melihat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan
datang.
Gap
analysis
dibutuhkan
bagi
penentuan
strategi
pengembangan e-government ke depan. 7.
Strategi pengembangan e-Government berdasarkan kerangka kerja PeGI. Dari hasil penilaian gap analysis yang didapatkan akan dijadikan acuan bagi strategi pengembangan implementasi e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian, serta diberikan beberapa rekomendasi yang akan dilakukan bagi pengembangan selanjutnya.
8.
Kesimpulan Kesimpulan berupa strategi pengembangan e-government pada Kementerian Pertanian yang strategis dari hasil penilaian implementasi e-government saat ini,
kondisi
yang
diharapkan
dan
dari
hasil
gap
analysis.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
BAB 4 TINJAUAN PROFIL ORGANISASI
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai profil organisasi Kementerian Pertanian RI dan organisasi TIK yang ada di dalamnya, sebagai berikut:
4.1. Gambaran Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan kebijakan serta strategi pembangunan di bidang pertanian. Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang ditetapkan, strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan tujuh gema revitalisasi, yang terdiri dari: (1) Lahan, (2) Perbenihan dan perbibitan, (3) Infrastruktur dan sarana, (4) Sumber daya manusia, (5) Pembiayaan petani, (6) Kelembagaan petani, dan (7) Teknologi dan industri hilir. Dan selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu: 1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2. Peningkatan Diversifikasi Pangan; 3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dalam
rangka
mencapai
target
tersebut
maka
Kementerian
Pertanian
membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memantau kinerja, mendukung pengambilan keputusan, serta mendukung fungsi Kementerian Pertanian dalam melayani masyarakat pengguna. Kebijakan serta strategi pembangunan pertanian saat ini
bertujuan untuk
membangunan Sistem Agribisnis sebagai Penggerak Ekonomi Nasional. Visi yang akan dicapai ke depan adalah terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani, serta misi yang akan diemban adalah:
40
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
41
1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2. Menciptakan
keseimbangan
ekosistem
pertanian
yang
mendukung
keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. 3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. 4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. 5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi. 6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri. 7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. 8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
Untuk mendukung kebijakan serta visi dan misi tersebut, saat ini Kementerian Pertanian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 12 unit Eselon I, sebagai berikut: 1.
Sekretariat Jenderal;
2.
Inspektorat Jenderal;
3.
Direktorat Jenderal, yang terdiri dari: a.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
b.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
c.
Direktorat Jenderal Hortikultura;
d.
Direktorat Jenderal Perkebunan;
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
42
4.
e.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f.
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
Badan, yang terdiri dari: a.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
b.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
c.
Badan Ketahanan Pangan;
d.
Badan Karantina Pertanian.
Struktur organisasi Kementerian Pertanian dapat di lihat pada Gambar 4.1. berikut ini:
Gambar 4.1. Struktur organisasi kementan R.I. (Sumber: Peraturan Mentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010)
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
43
Dalam pemanfaatanTI,
Kementerian Pertanian saat ini telah memanfaatkan
kecanggihan
(Teknologi
TIK
Informasi
dan
Komunikasi)
untuk
mempublikasikan data dan informasi yang dibangun oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Data dan informasi menjadi rujukan tidak saja bagi kalangan pemerintah, tapi juga pelaku bisnis maupun masyarakat. Penyebaran publikasi dan informasi yang tidak dapat dilakukan melalui pemanfaat kecanggihan TIK dilakukan melalui informasi langsung berupa sosialisasi, forum komunikasi maupun pelatihan di daerah ataupun di pusat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan sumber daya manusia dari Kementerian Pertanian baik sebagai penyelenggara maupun sebagai instruktur.
4.2. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sebagaimana telah diuraikan di atas, visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai visi ini diperlukan informasi yang secara terus menerus diperbaharui, baik dalam menunjang pelaksanaan pembangunan itu sendiri maupun dalam menunjang manajemen pembangunan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), salah satu unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, bertugas membangun infrastruktur dan sistem informasi yang ditujukan untuk mendukung visi tersebut, dimana disamping memberikan pelayanan data dan informasi pertanian secara langsung, juga bertanggung jawab membina pengembangan sistem informasi pada unit-unit kerja lainnya di lingkup Kementerian Pertanian.
Organisasi
Pusdatin
terdiri dari Bagian Umum, Bidang Data Komoditas, Bidang Data non Komoditas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan struktur organisasi tersebut, Pusdatin memiliki visi yaitu menjadi sumber data dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk mendukung pembangunan pertanian, dan dengan misi mengembangkan metodologi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pertanian; melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebaran data dan informasi pertanian; membangun dan mengembangkan sistem informasi Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
44
pertanian; membina sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik dan sistem informasi pertanian. Struktur organisasi Pusdatin ditunjukkan pada Gambar 4.2. di bawah ini:
Gambar 4.2. Struktur organisasi pusat data dan sistem informasi pertanian (Sumber: Peraturan Mentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010)
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
45
4.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi Saat ini Infrastruktur Teknologi Informasi di Kementerian Pertanian telah dikembangkan sejak tahun 1996, diawali dengan pembangunan jaringan campus backbone lingkup kantor pusat yang berada di Ragunan. Dengan perkembangan teknologi, jaringan tersebut telah dikembangkan untuk menjangkau unit-unit kerja di daerah melalui pemanfaatan jaringan internet. Pada tahun 2002, jaringan LAN Kementerian Pertanian menggunakan teknologi microwave untuk memperluas area kerjanya hingga menjangkau unit kerja yang berada di daerah Pasar Minggu, sekaligus untuk mengoptimalkan jaringan serta aplikasi intranet yang telah dikembangkan. Kementerian Pertanian melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sejak tahun 1996 telah mulai merancang interkoneksi jaringan komputer lingkup Kementerian Pertanian. Pada saat itu, infrastruktur TIK yang dibangun adalah sistem jaringan komputer yang menghubungkan sekitar enam
komputer workstation
dengan satu server. Tahun berikutnya dilanjutkan dengan menghubungkan backbone antar gedung dengan sentral di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, saat itu bernama Pusat Data Pertanian yang berlokasi di gedung E lantai 3 dengan prioritas jaringan untuk Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian. Secara bertahap sistem jaringan komputer di Kementerian Pertanian terus dikembangkan baik dari sisi jumlah komputer yang terhubung maupun dalam hal layanan yang bisa dimanfaatkan diantaranya layanan internet, email, chatting, dan lain-lain. Hingga tahun 2011 Kementerian Pertanian telah memiliki ± 2500 user yang sudah terhubung ke jaringan komputer Kementerian Pertanian, ± 2750 user account email, dan situs web Kementerian Pertanian www.deptan.go.id yang terus diperbaharui serta situs web masing-masing eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu TIK Kementerian Pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan
aplikasi
lainnya
yang
didukung
dengan
dokumentasi,
manual/petunjuk penggunaan sistem, dan standar operasional prosedur. Namun disisi lain, pengelolaan dan pemanfaatan TIK dirasa belum maksimal yang diantaranya telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu disebabkan oleh belum tersedianya dokumen-dokumen kebijakan TIK yang merupakan komitmen
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
46
pimpinan, kurangnya kesiapan SDM TIK di masing-masing unit kerja Eselon I, dan masih adanya sifat ego sektoral pada masing-masing unit kerja.
Layanan utama TIK Kementan terdiri dari: 1.
Layanan Jaringan Internet dan Intranet Layanan ini berfungsi sebagai penyedia infrastruktur dasar dari sistem informasi dan komunikasi Kementerian Pertanian. Jenis layanan ini antara lain Data Center dan DRC, NOC, koneksi internet, email, local area network (LAN). Seluruh layanan ini akan digunakan sebagai media dalam mendistribusikan layanan dasar aplikasi TIK Kementerian Pertanian.
2.
Layanan Aplikasi dan Konten Layanan aplikasi dan konten merupakan layanan yang diimplementasikan dan didistribusikan pada infrastruktur layanan jaringan internet dan intranet Kementerian Pertanian. Terdapat 6 (enam) jenis layanan aplikasi dan konten yaitu: (1) Situs Web; (2) Aplikasi Spesifik Layanan Kementan; (3) Aplikasi Aset dan Inventaris; (4) Aplikasi Administrasi dan Manajemen; (5) Aplikasi Kepegawaian; dan (6) Aplikasi Keuangan dan Akutansi. Keenam jenis aplikasi tersebut diarahkan menggunakan teknologi berbasis web dengan mempertimbangkan tingkat fleksibilitas distribusi dan pengembangan di masa depan.
3.
Layanan Dukungan Pengguna Layanan dukungan pengguna merupakan bentuk layanan untuk mengatur, memelihara, mengembangkan pengguna layanan, termasuk juga dalam hal ini adalah penyediaan helpdesk, sistem pengelolaan pengguna secara terpusat,
dan
program
pelatihan
bagi
pengguna.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
i i BAB 5 HASIL ANALISA KONDISI Pada bab ini di dapatkan hasil dari analisa kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan mengacu kepada indikator penilaian PeGI sebagaimana terlampir. Kondisi yang diharapkan merupakan tujuan yang hendak dicapai pada setiap dimensi PeGI, dengan dasar pertimbangan kebutuhan dan kondisi organisasi di dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian hasil analysis gap didapatkan dengan dasar perhitungan antara selisih nilai kondisi yang diharapkan dan nilai kondisi saat ini.
5.1. Penilaian Dimensi Kebijakan
Pada dimensi ini penilaian didasarkan pada produk hukum dan dokumendokumen resmi yang ada, yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK di Kementan. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:
Tabel 5.1. Hasil penilaian dimensi kebijakan No
Sub Dimensi
Saat Ini
Diharapkan
1
Proses Kebijakan Visi dan Misi berkaitan dengan TIK
2
4
Gap Analysis 2
3
4
1
3
Strategi Penerapan Kebijakan
2
4
2
4
Pedoman
3
4
1
5
Peraturan
3
4
1
6
Keputusan Instansi
3
4
1
7
Skala Prioritas Manajemen Risiko/Evaluasi TIK Total
2
4
2
3
4
1
21 2,63 (Baik)
32 4 (Baik Sekali)
11
2
8
Rata –Rata
47
1,37
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
48
Penjelasan ke-8 (delapan) sub dimensi pada dimensi kebijakan adalah sebagai berikut:
5.1.1. Sub Dimensi Proses Kebijakan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.2 berikut:
Tabel 5.2. Penilaian sub dimensi proses kebijakan Sub Dimensi Proses Kebijakan
Indikator Adanya manajemen / proses terkait kebijakan
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
- Pada tahun 2007 sudah ada tim TIK yang dibentuk berdasarkan Kepmentan No.674/2007 tentang Tim TIK Kementan, namun masih banyak kekurangan di dalam implementasinya karena orang yang terlibat di dalamnya masih mempunyai latarbelakang dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga akhinya masa berlaku keputusan tersebut telah berakhir dan keputusan menteri terkait hal tersebut belum diperpanjang/diperbaharui kembali (lihat lampiran 4). - Beberapa kebijakan yang mengatur pemanfaatan TIK: Kebijakan pengembangan TIK yang tertuang dalam Rencana Induk TIK Kementan 2012-2016, kebijakan pengendalian hak akses (draft), dan aturan penggunaan sumberdaya informasi (draft).
Kondisi diharapkan
- Terdapat manajemen/proses kebijakan dan sudah dilaksanakan secara konsisten dan dilaksanakan dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
49
5.1.2. Sub Dimensi Visi dan Misi berkaitan dengan TIK
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.3. berikut:
Tabel 5.3. Penilaian sub dimensi visi dan misi berkaitan dengan TIK Sub Dimensi
Indikator
Visi dan Adanya Visi dan Misi berkaitan dengan Misi TIK berkaitan dengan TIK
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
- Pada saat ini sudah ada visi dan misi yang jelas berkaitan dengan TIK namun berada pada unit Eselon II yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (lihat Bab 4), namun di dalam visi kementerian sendiri belum secara tertulis dituangkan. Untuk misi kementerian terdapat salah satu misi yaitu mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. Kata “iptek” pada misi tersebut menunjukkan bahwa sudah ada kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi.
Kondisi diharapkan
- Adanya visi dan misi yang berkaitan dengan TIK, isinya jelas, dan dijadikan acuan dalam menentukan strategi.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
50
5.1.3.
Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.4. berikut:
Tabel 5.4. Penilaian sub dimensi strategi penerapan kebijakan Sub Dimensi Strategi penerapan kebijakan
Indikator Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
- Kondisi terkait dengan dokumen yang memuat strategi kebijakan telah terdapat pada rencana strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2010-2014 dan Rencana Induk TIK Kementan tahun 2012-2016, namun masih dirasa belum sesuai dengan tatacara penyusunan dokumen yang baik dan benar dan sosialisasi kebijakan belum optimal sehingga belum semua unit kerja menerapkan kebijakan tersebut.
Kondisi diharapkan
- Akan menyempurnakan dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK sesuai dengan framework TIK yang baik dan benar, isinya jelas dan terlaksana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
51
5.1.4. Sub Dimensi Pedoman
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.5. berikut:
Tabel 5.5. Penilaian sub dimensi pedoman Sub Dimensi Pedoman
Indikator Adanya acuan-acuan untuk penerapan kebijakan TIK
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah terdapat beberapa dokumentasi pedoman penerapan kebijakan TIK, antara lain: 1. Pedoman Perkantoran Elektronis dan Standar Operasional Komputer di Lingkungan Departemen Pertanian; 2. Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Pertanian; 3. Panduan Penyelenggaraan Lomba Situs Web Kementerian Pertanian (lihat lampiran 4).
Kondisi diharapkan
Setiap kebijakan TIK yang dikeluarkan akan diikuti oleh pedoman penerapannya dan isi dari pedoman tersebut harus jelas serta telah terlaksana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
52
5.1.5. Sub Dimensi Peraturan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.6. berikut:
Tabel 5.6. Penilaian sub dimensi peraturan Sub Dimensi Peraturan
Indikator Adanya regulasi dan aturan lain yang berlaku terkait dengan TIK
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah terdapat beberapa peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK, antara lain : 1. Perpres 85/2007: Kementan sebagai salah satu simpul JDSN 2. Permentan 27/2011: SIMPEG-Kementan 3. Permentan 31/2010: SIMONEV-Kementan
Kondisi diharapkan
Setiap kebijakan TIK yang dikeluarkan akan diikuti oleh peraturan pendukung dalam penerapannya dan isi dari peraturan tersebut harus jelas dan terlaksana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
53
5.1.6. Sub Dimensi Keputusan Instansi Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7. berikut:
Tabel 5.7. Penilaian sub dimensi keputusan instansi Sub Dimensi Keputusan Instansi
Indikator Adanya keputusan ketetapan dari Pejabat Instansi
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah terdapat beberapa keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK, antara lain: 1. Kepmentan No.674/2007 tentang Tim TIK Kementan 2. Kepmentan 664/2004 tentang Pedoman Perkantoran Elektronis 3. Kepmentan 2891/2011 tentang Tim Web Kementan 4. Kepmentan 2255/2011 tentang Tim Penjawab SMS Center 5. Kepmentan 311/2008 tentang Penetapan Pusdatin sebagai Unit kliring Data Spasial Pertanian 6. Kepmenko Ekonomi No.19/2008 tentang Tim Persiapan NSW 7. Kepmentan 93/2012 tentang LPSE Kementan
Kondisi diharapkan
Setiap keputusan yang dikeluarkan isinya harus jelas dan telah terlaksana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
54
5.1.7. Sub Dimensi Skala Prioritas
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.8. berikut:
Tabel 5.8. Penilaian sub dimensi skala prioritas Sub Dimensi Skala Prioritas
Indikator Adanya penentuan prioritas dalam kebijakan TIK
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Penentuan skala prioritas penerapan TIK sudah terdapat di dalam Rencana Induk TIK Kementan tahun 2012-2016, namun masih belum jelas.
Kondisi diharapkan
Terdapat skala prioritas penerapan kebijakan TIK, isinya jelas dan telah terlaksana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
55
5.1.8. Sub Dimensi Manajemen Risiko/Evaluasi TIK
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.9. berikut:
Tabel 5.9. Penilaian sub dimensi manajemen risiko/evaluasi TIK Sub Dimensi Manajemen Risiko / Evaluasi TIK
Indikator Adanya evaluasi internal dan independen
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Evaluasi terhadap TIK Kementan yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Audit Sistem Informasi oleh PT. Daya Makara UI; 2. Assesment Keamanan Web oleh Lembaga SANDI Negara; 3. Evaluasi internal oleh Satuan Pengendalian Intern (SPI). Untuk evaluasi pengendalian intern TIK dapat mengacu kepada kuisioner evaluasi pengendalian intern TIK dari Kelompok Kerja Evaluasi TIK Nasional (lampiran 4).
Kondisi diharapkan
Terdapat kegiatan evaluasi/manajemen resiko TIK yang sudah terstruktur dengan baik dan dilaksanakan secara reguler.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
56
5.2. Penilaian Dimensi Kelembagaan
Pada dimensi ini penilaian didasarkan pada organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut:
Tabel 5.10. Hasil penilaian dimensi kelembagaan No 1 2 3
4 5
Sub Dimensi
Saat Ini
Diharapkan
Keberadaan struktur organisasi yang efektif Tugas dan fungsi Ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi Ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai Pengembangan SDM TIK
3
4
Gap Analysis 1
3
4
1
3
4
1
2
4
2
3
4
1
Total
14
20
6
2,8 (Baik)
4 (Baik Sekali)
1,2
Rata –Rata
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
57
Penjelasan ke-5 (lima) sub dimensi pada dimensi kelembagaan adalah sebagai berikut:
5.2.1. Sub Dimensi Keberadaan Struktur Organisasi yang efektif
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.11. berikut:
Tabel 5.11. Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif Sub Dimensi
Indikator
Keberadaan Adanya bagan organisasi yang sudah struktur beroperasi secara resmi organisasi yang efektif
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Pada saat ini sudah terdapat unit yang mengelola TI dan jelas strukturnya yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), berdasarkan Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pusdatin berada di bawah Sekretariat Jenderal setingkat unit Eselon II. Struktur organisasi Pusdatin dapat dilihat pada gambar 4.2.
Kondisi diharapkan
Unit TIK tersebut bisa lebih maksimal, yaitu unit yang khusus menangani TIK secara keseluruhan. Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai kewenangan yang tinggi sebagaimana kewenangan Pusdatin.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
58
5.2.2.
Sub Dimensi Tugas dan Fungsi
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.12. berikut:
Tabel 5.12. Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi Sub Dimensi Tugas dan Fungsi
Indikator Dokumen yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja di dalamnya
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Ada tugas dan fungsi yang berkaitan dengan TIK yang sudah jelas dan lengkap yaitu terdapat pada Rencana Strategis Pusdatin tahun 20102014.
Kondisi diharapkan
Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan TIK telah dilaksanakan dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
59
5.2.3. Sub Dimensi Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang Lengkap dan Terdokumentasi Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.13. berikut:
Tabel 5.13. Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi Sub Dimensi Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumen tasi
Indikator Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur, tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas /kegiatan TIK
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Dokumen SOP Penyelenggaraan TIK (terdiri dari prosedur, instruksi kerja, dan manual), sudah terdokumentasi dan dilaksanakan dengan baik (lihat lampiran 3).
Kondisi diharapkan
SOP yang berkaitan dengan TIK lengkap/jelas, sudah terdokumentasi dan dilaksanakan dengan baik serta akan dilakukan evaluasi dan revisi secara periodik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
60
5.2.4. Sub Dimensi Ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.14. berikut:
Tabel 5.14. Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai Sub Dimensi Ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai
Indikator Inventarisasi / pendataan tenaga kerja yang lengkap
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Pegawai di Pusdatin berjumlah 118 orang, dan pegawai yang menangani TIK berjumlah 31 orang, dengan latarbelakang pendidikan yaitu: 9 orang lulusan SMA, 2 orang lulusan D3, 13 orang lulusan S1 dan 7 orang lulusan S2. Untuk pegawai TIK di Kementan yang berada di unit kerja lain (di luar Pusdatin) berjumlah 38 orang. Sehingga sumber daya manusia di Kementan yang memiliki kemampuan TI masih dalam jumlah dan kualitas yang terbatas.
Kondisi diharapkan
Kementan memiliki SDM yang berlatarbelakang atau berkompetensi TI dengan jumlah dan kualitas yang memadai untuk keperluan masa yang akan datang.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
61
5.2.5. Sub Dimensi Pengembangan SDM TIK Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.15. berikut:
Tabel 5.15. Penilaian sub dimensi pengembangan SDM TIK Sub Dimensi Pengemba ngan SDM TIK
Indikator Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Pengembangan SDM TIK sudah terencana dengan baik namun belum meliputi seluruh SDM TIK yang ada di Kementan. Pelatihan yang pernah dilakukan yaitu: Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, Pelatihan Pembuatan Website, Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Kementan, Pelatihan Pemanfaatan Email, Pelatihan Pemanfaatan Presentasi Multimedia, Pelatihan bagi Petugas Pengelola Jaringan.
Kondisi diharapkan
Memiliki program pengembangan TIK yang mencakup seluruh SDM TIK yang ada di Kementan, yang terencana dan terlaksana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
62
5.3
Penilaian Dimensi Infrastruktur
Pada dimensi ini penilaian didasarkan pada sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan TIK. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.16 berikut:
Tabel 5.16. Hasil penilaian dimensi infrastruktur No
Sub Dimensi
1
Data Center
3
4
Gap Analysis 1
2
Jaringan Data
3
4
1
3
Keamanan
3
4
1
4
Fasilitas Pendukung
3
4
1
5
Disaster Recovery
2
3
1
6
Pemeliharaan TIK
2
4
2
7
Inventarisasi Peralatan TIK
3
4
1
Total
19
27
8
2,71 (Baik)
3,85 (Baik Sekali)
1,14
Rata –Rata
Saat Ini
Diharapkan
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
63
Penjelasan ke-7 (tujuh) sub dimensi pada dimensi infrastruktur adalah sebagai berikut:
5.3.1
Sub Dimensi Data Center
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.17. berikut:
Tabel 5.17. Penilaian sub dimensi data center Sub Dimensi Data Center
Indikator - Ketersediaan Data Center dan DRC; - Piranti keras, server, sistem operasi, aplikasi pendukung; - Fasilitas pendukung - Pemeliharaan, pengelolaan
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi - Ruang Data Center Kementerian Pertanian terletak di Pusdatin, saat ini terdiri dari 4 (empat) ruangan yaitu ruang development adalah ruangan yang digunakan untuk pengembangan aplikasi, ruang device adalah ruangan yang digunakan untuk menata peralatan jaringan sekaligus memonitoring kinerja peralatan jaringan, ruang server adalah ruangan yang digunakan untuk menempatkan server dan storage Kementerian Pertanian, dan ruang panel adalah ruangan yang digunakan untuk menempatkan dan mengontrol perangkat perlistrikan (lihat lampiran 3). - Server: virtualisasi server (pembagian virtual suatu perangkat komputer sehingga bisa menjalankan banyak sistem operasi pada satu saat) masih terbatas, ± 40% server masih belum virtualisasi dan masih ada yang hosting di luar Kementan. - Storage: kapasitas 5 TB sudah terisi data ± 4 TB - Penyimpanan data di storage Kementan sudah mulai habis, kurang lebih tersisa 20% sehingga kesulitan untuk backup data yang berkapasitas besar. - Disaster Recovery Centre (DRC) yang dimiliki Kementan saat ini adalah DRC mobile yang ditempatkan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan, berada ±3 km dari kantor pusat. Namun data yang di backup masih terbatas. Kondisi diharapkan
Data Center Kementan terintegrasi dengan baik dan memiliki fasilitas dan aplikasi pendukung yang memadai serta mempunyai backup data center yang lengkap.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
64
5.3.2
Sub Dimensi Jaringan Data
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.18. berikut:
Tabel 5.18. Penilaian sub dimensi jaringan data Sub Dimensi Jaringan Data
Indikator - Ketersediaan jaringan 64komputer : UTP, Coax, Fibre, Wireless. - Cakupan jaringan dalam organisasi. - Ketersediaan perangkat keras dan lunak. - Ketersediaan akses internet (bandwidth). - Service delivery channel : web, email, telepon / mobile phone / smart phone (mobile internet), sms, dan lain-lain
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
- Backbone Kementan menggunakan fiber optic multi mode antar gedung lingkup kantor pusat dengan kecepatan transfer data 1 Gbps/second yang dihubungkan ke distribution switch gedung dan access switch di masing-masing lantai setiap gedung. - Sedangkan backbone yang ada di Pasar Minggu menggunakan fiber optic single mode dengan kecepatan transfer data 10 Mbps/secondyang dihubungkan ke distribution switch utama di Pasar Minggu dan access switch di masing-masing gedung . - Hingga tahun 2011 sudah lebih dari 2500 node yang terhubung ke dalam jaringan Kementerian Pertanian. Selain itu tersedia juga fasilitas WiFi/Hotspot di kantor pusat Kementerian Pertanian. - Peningkatan bandwidth seiring dengan peningkatan jumlah user yang terhubung ke jaringan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2012 bandwidth yang disediakan adalah sebesar 2x20 Mbps Internasional dan 2x100 Mbps IIX/lokal (load balanced) dengan 3000 user. - Sistem email: Exchange 2007 dengan ± 2500 user, kapasitas mailbox per user ± 60 MB dan attachment file ± 5 MB, menggunakan anti spam free dengan feature terbatas, dapat diakses menggunakan outlook dan web access. - Terdapat 1 Network Operation Center (NOC). - SMS Center Kementerian Pertanian dengan nomor : 0813 8 303 4444.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
65
Tabel 5.18. Penilaian sub dimensi jaringan data (sambungan) Keterangan : Kondisi diharapkan
Memiliki infrastruktur jaringan, memberikan kemudahan akses pada user, penggunaan dan kapasitas layanan sudah baik serta adanya back up layanan bila terjadi gangguan.
5.3.3 Sub Dimensi Keamanan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.19. berikut:
Tabel 5.19. Penilaian sub dimensi keamanan Sub Dimensi Keamanan
Indikator - Peranti keras dan peranti lunak pengamanan sistem informasi. - Ketersediaan kebijakan / prosedur pengamanan sistem informasi. - Internet sehat dan internet aman (dns nawala, trust+).
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah ada mekanisme keamanan yang sudah terencana dengan baik seperti firewall dan dns nawala.
Kondisi diharapkan
Sudah memiliki mekanisme keamanan yang terencana dengan baik dan dievaluasi secara periodik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
66
5.3.4
Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.20. berikut:
Tabel 5.20. Penilaian sub dimensi fasilitas pendukung infrastruktur TIK Sub Dimensi Fasilitas Pendukung
Indikator - Menjaga keamanan fisik : access control, diteksi asap dan api/panas, sistem pemadam api, camera/cctv dll. - Ketersediaan listrik : sistem panel, backup, ups, grounding, interferensi dll. - HVAC : suhu, kelembaban, raised floor
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Memiliki fasilitas pendukung seperti : Switching, Firewall, Router, Converter, Wifi/Access Point, Touchscreen, Access door, CCTV, LCD Monitor, Rak Server, AC dan alat pemadam kebakaran.
Kondisi diharapkan
mempunyai fasilitas pendukung infrastruktur TIK yang sudah memadai dan terencana dengan baik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
67
5.3.5 Sub Dimensi Disaster Recovery
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.21. berikut:
Tabel 5.21. Penilaian sub dimensi disaster recovery Sub Dimensi Disaster Recovery
Indikator - Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) -Fasilitas DRC
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 3 (baik)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah ada Disaster Recovery Center (DRC) namun Disaster Recovery Planning (DRP) masih dalam tahap penyempurnaan.
Kondisi diharapkan
Disaster Recovery Planning (DRP) sudah terdokumentasi dengan baik dan sudah dilakukan uji coba dan evaluasi serta revisi secara periodik terhadap dokumen tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
68
5.3.6
Sub Dimensi Pemeliharaan TIK
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.22. berikut:
Tabel 5.22. Penilaian sub dimensi pemeliharaan TIK Sub Dimensi Pemelihara an TIK
Indikator - Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur (h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll). - Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan. - Ketersediaan ‘redundant system’ pada saat perawatan
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Pemeliharaan infrastruktur TIK secara rutin telah dilakukan dan sudah dilengkapi dengan prosedur dan jadwal perawatan (tahap ujicoba penerapan SOP) namun belum semua memiliki redundant system.
Kondisi diharapkan
Pemeliharaan infrastruktur TIK sudah dilakukan dengan baik dan dilakukan secara rutin.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
69
5.3.7 Sub Dimensi Inventaris Peralatan TIK
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.23. berikut:
Tabel 5.23. Penilaian sub dimensi inventarisasi peralatan TIK Sub Dimensi Inventaris TIK
Indikator - Inventarisasi dan managemen aset (asset management). - Pemahaman tentang inventarisasi. - Pemahaman tentang asset life cycle - Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset. - Ditunjang SOP: pencatatan, lokasi, tipe, penggunaan, prioritas penggunaan, pengguna, disposal (green ICT).
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Inventarisasi peralatan TIK dilakukan setiap tahun namun belum memiliki manajemen aset.
Kondisi diharapkan
Melakukan kegiatan inventarisasi peralatan TIK yang sudah harus terdokumentasi dengan baik dan dilakukan secara periodik.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
70
5.4
Penilaian Dimensi Aplikasi
Pada dimensi ini penilaian didasarkan pada ketersediaan dan pemanfaatan piranti lunak aplikasi. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.24 berikut:
Tabel 5.24. Hasil penilaian dimensi aplikasi No
Sub Dimensi
1
Situs web (homepage)
3
4
Gap Analysis 1
2
Aplikasi fungsional utama 1
3
4
1
3
Aplikasi fungsional utama 2
3
4
1
4
Aplikasi fungsional utama 3
3
4
1
5
Aplikasi fungsional utama 4
3
4
1
6
Aplikasi fungsional utama 5
3
4
1
7
Aplikasi fungsional utama 6
3
4
1
8
Dokumentasi
2
4
2
9
Inventarisasi aplikasi TIK
2
4
2
10
Interoperabilitas Aplikasi
3
4
1
Total
28
40
12
2,8 (Baik)
4 (Baik Sekali)
1,2
Rata –Rata
Saat Ini
Diharapkan
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
71
Penjelasan ke-10 (sepuluh) sub dimensi pada dimensi aplikasi adalah sebagai berikut:
5.4.1
Sub Dimensi Situs Web (Homepage)
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.25. berikut:
Tabel 5.25. Penilaian sub dimensi situs web (homepage) Sub Dimensi
Indikator
Situs Web (homepage)
Penyediaan informasi, interaksi dengan publik
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Kondisi diharapkan
Situs web Kementerian Pertanian dapat dilihat pada http ://www.deptan.go.id, (lihat lampiran 3), terdapat juga situs web Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian. Di dalam situs web tersebut terdapat fasilitas agar masyarakat dapat berpartisipasi yaitu dalam forum konsultasi, diskusi, pengaduan, portal Pelayanan Informasi Pasar (PIP) dan SMS Center. Situs web bersifat dinamik, informasi yang disajikan selalu di update serta mendukung fungsi layanan yang bersifat interaktif, dan terintegrasi dengan back office.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
72
5.4.2 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.26. berikut:
Tabel 5.26. Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 1 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1
Indikator Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Kementan telah memiliki aplikasi: Sistem Informasi Manajemen Perijinan Online, Info Harga, Kontak Bisnis, Market Online, Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Portal e-Petani, Forum Diskusi, Forum Pengaduan, Forum Konsultasi, SMS Center, Sistem Basis Data Statistik Pertanian (BDSP), Basis Data Ekspor/Impor, M-Database., Portal Pertanian Penyuluhan Agribisnis, Kontak Bisnis, Berita Pertanian (News), Kios Informasi Publik, Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman, Sistem Informasi Karantina Pertanian, Sistem Monitoring Organisme Pengganggu Tanaman, Sistem Penelusuran Good Agriculture Practices Buah, Sistem Informasi Plasma Nutfah Pertanian, Sistem Pangkalan Data PFI3P Online, Aplikasi Web Kalender Tanam Terpadu, Sistem Informasi Ketahanan Pangan, Sistem Informasi Statistik PSP, Electronic Phytosanitary Certificate (E-CERT), Sistem Permohonan Pemeriksaan Karantina Online (PPK Online), E-Sipmen Online, Sistem Informasi Investasi Agribisnis Elektronik (SIIANTRON).
Kondisi diharapkan
Memiliki semua aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 1 dan dimanfaatkan dengan mengacu pada SOP serta adanya perawatan dari aplikasi-aplikasi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
73
5.4.3 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.27. berikut:
Tabel 5.27. Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 2 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2
Indikator Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum.
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Kementan telah memiliki aplikasi: e-Office, Electronic Filing System, EDI (NSW, koordinasi dengan Ditjen Bea & Cukai), Aplikasi MPO (Model Pelaporan Online).
Kondisi diharapkan
Memiliki semua aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 2 dan dimanfaatkan dengan mengacu pada SOP serta adanya perawatan dari aplikasi-aplikasi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
74
5.4.4 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.28. berikut:
Tabel 5.28. Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 3 Sub Dimensi
Indikator
Aplikasi Adanya aplikasi yang mempunyai sistem Fungsional fungsi administrasi legislasi. Utama 3 Keterangan :
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Kondisi saat ini
Kementan telah memiliki aplikasi: Basis Data Peraturan Perundangan dalam http://www.deptan.go.id/bdd/.
Kondisi diharapkan
Memiliki semua aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 3 dan dimanfaatkan dengan mengacu pada SOP serta adanya perawatan dari aplikasi-aplikasi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
75
5.4.5 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.29. berikut:
Tabel 5.29. Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 4 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4
Indikator Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan.
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Kementan telah memiliki aplikasi: LPSE Kementan, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), SIMAK BMN.
Kondisi diharapkan
Memiliki semua aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4 dan dimanfaatkan dengan mengacu pada SOP serta adanya perawatan dari aplikasi-aplikasi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
76
5.4.6 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.30. berikut:
Tabel 5.30. Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 5 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5
Indikator Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan.
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Kementan telah memiliki aplikasi: SIMONAS, SAK, APLIKASI RKAKL.
Kondisi diharapkan
Memiliki semua aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 5 dan dimanfaatkan dengan mengacu pada SOP serta adanya perawatan dari aplikasi-aplikasi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
77
5.4.7. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.31. berikut:
Tabel 5.31. Penilaian sub dimensi aplikasi fungsional utama 6 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6
Indikator Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen kepegawaian.
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Kementan telah memiliki aplikasi: SIMPEG, E-CPNS, SIMABSEN.
Kondisi diharapkan
Memiliki semua aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 6 dan dimanfaatkan dengan mengacu pada SOP serta adanya perawatan dari aplikasi-aplikasi tersebut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
78
5.4.8. Sub Dimensi Dokumentasi
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.32. berikut:
Tabel 5.32. Penilaian sub dimensi dokumentasi Sub Dimensi Dokumen tasi
Indikator Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, struktur data).
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Ada dokumentasi atau petunjuk aplikasi TIK namun terdistribusi di masing-masing penanggungjawab kegiatan pada setiap Eselon I terkait.
Kondisi diharapkan
Semua aplikasi TIK memiliki dokumentasi yang baik dan dijadikan rujukan untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
79
5.4.9. Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.33. berikut:
Tabel 5.33. Penilaian sub dimensi inventarisasi aplikasi TIK Sub Dimensi
Indikator
Inventarisasi Adanya dokumentasi mengenai TIK inventaris aplikasi.
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Ada kegiatan inventarisasi aplikasi tetapi tidak rutin, terdapat pada daftar inventaris aplikasi TIK.
Kondisi diharapkan
Kegiatan inventarisasi aplikasi TIK dilakukan secara periodik dan status aplikasi diketahui secara tepat, mana aplikasi yang kritikal dan yang tidak.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
80
5.4.10.
Sub Dimensi Interoperabilitas Aplikasi
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.34. berikut:
Tabel 5.34. Penilaian sub dimensi interoperabilitas aplikasi Sub Dimensi Interoperab iltas Aplikasi
Indikator Adanya kemampuan bertukar data/ informasi diantara beberapa aplikasi.
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Terdapat 3 aplikasi yang berbeda dari kelompok aplikasi fungsional utama yang berbeda, dan bisa saling bertukar data yaitu: INSW dengan SIM PESTISIDA dan SIM Perijinan, SIM ABSEN dengan SIMPEG, Aplikasi BDSP dengan Aplikasi GIS.
Kondisi diharapkan
Sebagian besar aplikasi dari aplikasi fungsional utama yang berbeda bisa saling bertukar data.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
81
5.5
Penilaian Dimensi Perencanaan
Pada dimensi ini penilaian didasarkan pada perencanaan dan penganggaran. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 5.35 berikut:
Tabel 5.35. Hasil penilaian dimensi perencanaan No
Sub Dimensi
Saat Ini
Diharapkan
1
Pengorganisasian / Fungsi
2
3
Gap Analysis 1
2
Sistem Perencanaan
2
3
1
3
Dokumentasi
3
4
1
4
Implementasi Master Plan
2
3
1
5
Pembiayaan
2
4
2
Total
11
17
6
Rata –Rata
2,2
3,4
1,2
(Kurang)
(Baik)
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
82
Penjelasan ke-5 (lima) sub dimensi pada dimensi perencanaan adalah sebagai berikut:
5.5.1 Sub Dimensi Pengorganisasian/Fungsi
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.36. berikut:
Tabel 5.36. Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi Sub Dimensi Pengorgani sasian/ Fungsi
Indikator Adanya fungsi yang melakukan perencanaan.
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 3 (baik)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah ada elemen organisasi yang melakukan perencanaan TIK yaitu pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bidang Umum, Pusdatin melibatkan tim TIK, namun belum terencana dengan baik.
Kondisi diharapkan
elemen organisasi yang melakukan perencanaan TIK dan melibatkan semua stakeholders.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
83
5.5.2 Sub Dimensi Sistem Perencanaan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.37. berikut:
Tabel 5.37. Penilaian sub dimensi sistem perencanaan Sub Dimensi
Indikator
Sistem Adanya mekanisme proses perencanaan Perencana- yang baku. an Keterangan :
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 3 (baik)
Kondisi saat ini
Sudah ada mekanisme perencanaan namun belum melibatkan SKPDSKPD.
Kondisi diharapkan
Ada mekanisme perencanaan yang melibatkan SKPD-SKPD.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
84
5.5.3 Sub Dimensi Dokumentasi
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.38. berikut:
Tabel 5.38. Penilaian sub dimensi dokumentasi Sub Dimensi Dokumenta si
Indikator Adanya dokumentasi perencanaan TIK
Nilai Kondisi saat ini 3 (baik)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah ada dokumen master plan pada rencana induk TIK Kementan tahun 2012-2016.
Kondisi diharapkan
Ada dokumen master plan yang lengkap yang mengandung unsur seluruh dimensi PEGI, yang dijadikan acuan untuk implementasi dan diikuti dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
85
5.5.4 Sub Dimensi Implementasi Master Plan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.39. berikut:
Tabel 5.39. Penilaian sub dimensi Master Plan Sub Dimensi
Indikator
Implementa Adanya rencana detil dari master plan si Master TIK. Plan Keterangan :
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 3 (baik)
Kondisi saat ini
Sudah ada perencanaan rinci sebagai kelanjutan dari master plan, namun belum detil.
Kondisi diharapkan
Master plan ditindak lanjuti dengan rencana kerja yang detil dan terdokumentasi.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
86
5.5.5 Sub Dimensi Pembiayaan
Pada hasil penilaian sub dimensi ini, dijelaskan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.40. berikut:
Tabel 5.40. Penilaian sub dimensi pembiayaan Sub Dimensi PembiayaAn
Indikator Adanya unsur pembiayaan dalam dokumen perencanaan
Nilai Kondisi saat ini 2 (kurang)
Nilai Kondisi diharapkan 4 (baik sekali)
Keterangan : Kondisi saat ini
Sudah ada pembiayaan yang tertuang dalam RPJMN namun belum sesuai dengan kebutuhan.
Kondisi diharapkan
Anggaran tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD, anggaran yang memadai dan terserap.
5.6
Hasil Penilaian Seluruh Dimensi Hasil penilai seluruh dimensi sebagaimana pada tabel 5.41 berikut:
Tabel 5.41 Daftar Penilaian Seluruh Dimensi No
Dimensi
Kondisi
Kondisi
Gap
Saat Ini
Diharapkan
Analysis
1
Kebijakan
2,63
4
1,37
2
Kelembagaan
2,8
4
1,2
3
Infrastruktur
2,71
3,85
1,14
4
Aplikasi
2,8
4
1,2
5
Perencanaan
2,2
3,4
1,2
13,14
19,25
6,11
2,63 (baik)
3,85 (baik sekali)
1,22
Total Rata-rata
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
87
Dari hasil penilaian seluruh dimensi maka nilai yang masih berada pada kategori “kurang” adalah dimensi perencanaan dengan nilai 2,2 kemudian diikuti oleh dimensi kebijakan dengan nilai 2,63, dimensi infrastruktur dengan nilai 2,71, dan nilai tertinggi adalah dimensi kelembagaan dan aplikasi dengan nilai 2,80. Kemudian nilai gap analysis berada pada range 1 – 1,22. Dimensi yang memiliki gap paling besar adalah dimensi kebijakan kemudian diikuti oleh dimensi kelembagaan, aplikasi dan dimensi perencanaan, masing-masing mendapatkan nilai yang sama yaitu 1,2. Dan terakhir dimensi infrastruktur dengan nilai 1,14.
Jika hasil penilaian seluruh dimensi dibandingkan dengan hasil gap analysis, maka dimensi yang akan menjadi prioritas pengembangan adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (nilai berada pada angka 2,2 dengan kondisi “kurang” dan mempunyai gap analysis paling besar yaitu 1,2) 2. Kebijakan (nilai berada pada angka 2,63 dengan kondisi “baik” dan mempunyai gap analysis yaitu 1,37) 3. Infrastruktur
(nilai berada pada angka 2,71 dengan kondisi “baik” dan
mempunyai gap analysis yaitu 1,14) 4. Kelembagaan (nilai berada pada angka 2,8 dengan kondisi “baik” dan mempunyai gap analysis yaitu 1,2) 5. Aplikasi (nilai berada pada angka 2,8 dengan kondisi “baik” dan mempunyai gap analysis yaitu 1,2)
Selanjutnya jika hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penilaian PeGI yang diadakan oleh Kemkominfo pada tahun 2012, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut: 1.
Dimensi kebijakan mendapat nilai sama yaitu 2,63.
2.
Dimensi Kelembagaan penilaian PeGI Kemkominfo mendapat nilai lebih tinggi yaitu 3,03 dibandingkan dengan hasil penelitian ini yaitu 2,8. Hal ini disebabkan oleh nilai ketersediaan SDM yang kurang di dalam penelitian ini.
3.
Dimensi Infrastruktur penilaian PeGI Kemkominfo mendapat nilai lebih rendah yaitu 2,69 dari hasil penilaian penelitian ini yaitu 2,71. Dengan
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
88
adanya peningkatan terkait dengan jaringan dan data center pada penelitian ini. 4.
Dimensi Aplikasi penilaian PeGI Kemkominfo mendapat nilai lebih rendah yaitu 2,37 dari hasil penilaian penelitian ini yaitu 2,8. Dengan adanya pengembangan aplikasi yang dimanfaatkan pada penelitian ini.
5.
Dimensi Perencanaan penilaian PeGI Kemkominfo mendapat nilai lebih rendah yaitu 1,67 dari hasil penelitian ini yaitu 2,2. Dengan adanya dokumentasi Master Plan yang sudah mulai dilaksanakan pada penelitian ini
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
i i BAB 6 STRATEGI PENGEMBANGAN Pada bab ini dirancang suatu strategi pengembangan e-government berdasarkan hasil dari analisa kondisi untuk masing-masing dimensi dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan, sebagai berikut:
6.1. Strategi Dimensi Kebijakan Strategi pada dimensi ini disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan sebagaimana pada Tabel 6.1 berikut: Tabel 6.1. Strategi dimensi kebijakan No 1
Sub Dimensi Proses Kebijakan
2
4
Visi dan Misi Berkaitan dengan TIK Strategi Penerapan Kebijakan Pedoman
5
Peraturan
6
Keputusan Instansi
7
Skala Prioritas
3
Strategi Membentuk struktur Tata Kelola TIK Mendokumentasikan manajemen/proses kebijakan TIK secara formal dan dijalankan dengan baik dan konsisten Memperbaharui visi dan misi berkaitan dengan TIK yang akan dijadikan acuan dalam menentukan strategi Menyempunakan Master Plan TIK dan Rencana Strategis yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Membuat dan menyempurnakan penyusunan pedoman penerapan kebijakan TIK yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Membuat dan menyempurnakan peraturan peraturan penerapan kebijakan TIK yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Membuat dan menyempurnakan keputusan instansi dalam penerapan kebijakan TIK yang isinya jelas dilaksanakan dengan baik Menyempurnakan skala prioritas penerapan kebijakan TIK yang terdapat pada rencana induk TIK yang isinya jelas dilaksanakan dengan baik
89
Kode A.1 A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
90
Tabel 6.1. Strategi dimensi kebijakan (sambungan) No 8
Sub Dimensi Manajemen Risiko/Evaluasi TIK
Strategi Melaksanakan kegiatan evaluasi TIK secara regular (dapat mengacu kepada kuisioner evaluasi pengendalian intern yang digunakan oleh pokja evaluasi TIK Nasional, sebagaimana lampiran 6).
Kode A.9
6.2. Strategi Dimensi Kelembagaan Strategi pada dimensi ini disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan sebagaimana pada Tabel 6.2. berikut:
Tabel 6.2. Strategi dimensi kelembagaan No 1
2 3
4
5
Sub Dimensi Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif Tugas dan Fungsi Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang Lengkap dan Terdokumentasi Ketersediaan SDM dengan Jumlah dan Tingkat Kompetensi yang Sesuai Pengembangan SDM TIK
Strategi Pengembangan struktur organisasi TIK yang memiliki wewenang yang tinggi
Kode B.1
Melaksanakan dengan baik tugas dan fungsi organisasi yang jelas/lengkap Meningkatkan pelaksanaan SOP Penyelenggaraan TIK pada tahap evaluasi dan revisi secara periodik
B.2
Melakukan perencanaan penyediaan SDM TIK mencakup jabatan, uraian tugas, kompetensi dan jumlah sesuai kebutuhan masa yang akan datang
B.4
Melaksanakan dengan baik pengembangan perencanaan SDM TIK Kementan (termasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)
B.5
B.3
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
91
6.3. Strategi Dimensi Infrastruktur Strategi pada dimensi ini disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan sebagaimana pada Tabel 6.3 berikut: Tabel 6.3 Strategi dimensi infrastruktur No 1
Sub Dimensi Data Center
2
Jaringan Data
3
Keamanan
4
Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK Disaster Recovery Pemeliharaan TIK Inventarisasi Peralatan TIK
5 6 7
Strategi Melakukan pengembangan data center yang di dalamnya berisi pemenuhan terhadap standar layanan, integrasi aplikasi dan fasilitas back up Melakukan pengembangan jaringan TIK yang fokus terhadap pengadaan back up layanan Melakukan evaluasi secara periodik terhadap mekanisme keamanan Merencanakan dengan baik pengembangan fasilitas pendukung infrastruktur TIK Melakukan testing terhadap dokumen disaster recovery Mekanisme dan jadwal perawatan TIK dilaksanakan dengan baik dan rutin Melakukan secara periodik inventarisasi peralatan TIK
Kode C.1
C.2
C.3 C.4
C.5 C.6 C.7
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
92
6.4. Strategi Dimensi Aplikasi Strategi pada dimensi ini disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan sebagaimana pada Tabel 6.4 berikut: Tabel 6.4 Strategi dimensi aplikasi No 1
2
Sub Dimensi Situs Web (homepage)
Aplikasi Fungsional Utama 1 - 6
3
Dokumentasi
4
Inventarisasi Aplikasi TIK
5
Interoperabilitas Aplikasi
Strategi Membuat kebijakan tentang pengelola situs web kementerian pertanian yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Melakukan pengembangan situs web yang terintegrasi dengan back office Membuat kebijakan tentang pengembangan seluruh aplikasi fungsional utama Menyusun SOP penggunaan seluruh aplikasi fungsional utama Menyusun jadwal perawatan rutin untuk seluruh aplikasi fungsional utama Melakukan penyusunan dokumentasi terhadap seluruh aplikasi yang dimiliki untuk dapat dijadikan rujukan dalam pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut Melakukan kegiatan inventarisasi aplikasi TIK secara periodik dan menyusun dokumen inventaris sesuai dengan urutan aplikasi yang paling kritikal Melakukan standardisasi berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran aplikasi antar portal unit eselon I
Kode D.1
D.2 D.3 D.4 D.5 D.6
D.7
D.8
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
93
6.5. Strategi Dimensi Perencanaan Strategi pada dimensi ini disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan sebagaimana pada Tabel 6.5 berikut: Tabel 6.5 Strategi dimensi perencanaan No 1 2
3 4
5
Sub Dimensi Pengorganisasian / Fungsi Sistem Perencanaan TIK
Dokumentasi Master Plan Implementasi Master Plan Pembiayaan
Strategi Melakukan koordinasi perencanaan TIK dengan melibatkan seluruh stakeholder Menyusun sistem perencanaan TIK dengan mengacu pada strategi, visi dan misi instansi agar tercipta keselarasan. Disertai dengan kajian kebutuhan dan rencana pengembangan dengan melibatkan SKPDSKPD Menyusun dokumen master plan TIK yang mengandung seluruh unsur dimensi PeGI Menyusun rencana kerja master plan yang detil dan spesifik dan mendokumentasikannya secara formal Menyusun perencanaan anggaran TIK yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dituangkan dalam RPJMN dan RKP.
Kode E.1 E.2
E.3 E.4
E.5
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
94
6.6. Tahapan Pengembangan Berikut adalah rekomendasi tahapan pengembangan selama 3 (tiga) tahun ke depan berdasarkan hasil dari analisa kondisi pada bab 5. Dapat dilihat pada tabel 6.6. berikut:
Tabel 6.6. Rekomendasi Tahapan Pengembangan NO
Strategi
Tahun 1
A
Dimensi Kebijakan
A.1
Membentuk struktur Tata Kelola TIK
A.2
Mendokumentasikan manajemen/proses kebijakan TIK secara formal dan dijalankan dengan baik dan konsisten
A.3
Memperbaharui visi dan misi berkaitan dengan TIK yang akan dijadikan acuan dalam menentukan strategi Menyempunakan Master Plan TIK dan Rencana Strategis yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Membuat dan menyempurnakan penyusunan pedoman penerapan kebijakan TIK yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Membuat dan menyempurnakan peraturan peraturan penerapan kebijakan TIK yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik Membuat dan menyempurnakan keputusan instansi dalam penerapan kebijakan TIK yang isinya jelas dilaksanakan dengan baik
A.4
A.5
A.6
A.7
2
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
3
95
Tabel 6.6. Rekomendasi Tahapan Pengembangan (sambungan) NO
Strategi
Tahun 1
A
2
Dimensi Kebijakan
A.8 Menyempurnakan skala prioritas penerapan kebijakan TIK yang terdapat pada Master Plan TIK yang isinya jelas dilaksanakan dengan baik A.9 Melaksanakan kegiatan evaluasi TIK secara regular (dapat mengacu kepada kuisioner evaluasi pengendalian intern yang digunakan oleh pokja evaluasi TIK Nasional, sebagaimana lampiran 6). B Dimensi Kelembagaan B.1 Pengembangan struktur organisasi TIK yang memiliki wewenang yang tinggi B.2 Melaksanakan dengan baik tugas dan fungsi organisasi yang jelas/lengkap B.3 Meningkatkan pelaksanaan SOP Penyelenggaraan TIK pada tahap evaluasi dan revisi secara periodik B.4 Melakukan perencanaan penyediaan SDM TIK mencakup jabatan, uraian tugas, kompetensi dan jumlah sesuai kebutuhan masa yang akan datang B.5 Melaksanakan dengan baik pengembangan perencanaan SDM TIK Kementan (termasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan)
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
3
96
Tabel 6.6. Rekomendasi Tahapan Pengembangan (sambungan) NO
Strategi
Tahun 1
2
C Dimensi Infrastruktur C.1 Melakukan pengembangan data center yang di dalamnya berisi pemenuhan terhadap standar layanan, integrasi aplikasi dan fasilitas back up C.2 Melakukan pengembangan jaringan TIK yang fokus terhadap pengadaan back up layanan C.3 Melakukan evaluasi secara periodik terhadap mekanisme keamanan C.4 Merencanakan dengan baik pengembangan fasilitas pendukung infrastruktur TIK C.5 Melakukan testing terhadap dokumen disaster recovery C.6 Mekanisme dan jadwal perawatan TIK dilaksanakan dengan baik dan rutin C.7 Melakukan secara periodik inventarisasi peralatan TIK
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
3
97
Tabel 6.6. Rekomendasi Tahapan Pengembangan (sambungan) NO
Strategi
Tahun 1
D
2
Dimensi Aplikasi
D.1 Membuat kebijakan tentang pengelola situs web kementerian pertanian yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik D.2 Melakukan pengembangan situs web yang mendukung fitur interaktif dengan pengguna serta terintegrasi dengan back office D.3 Membuat kebijakan tentang pengembangan seluruh aplikasi fungsional utama D.4 Menyusun SOP penggunaan seluruh aplikasi fungsional utama D.5 Menyusun jadwal perawatan rutin untuk seluruh aplikasi fungsional utama D.6 Melakukan penyusunan dokumentasi terhadap seluruh aplikasi yang dimiliki untuk dapat dijadikan rujukan dalam pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut D.7 Melakukan kegiatan inventarisasi aplikasi TIK secara periodik dan menyusun dokumen inventaris sesuai dengan urutan aplikasi yang paling kritikal D.8 Melakukan standardisasi berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran aplikasi antar portal unit eselon I
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
3
98
Tabel 6.6. Rekomendasi Tahapan Pengembangan (sambungan) NO
Strategi
Tahun 1
E
2
Dimensi Perencanaan
E.1 Melakukan koordinasi perencanaan TIK dengan melibatkan seluruh stakeholder E.2 Menyusun sistem perencanaan TIK dengan mengacu pada strategi, visi dan misi instansi agar tercipta keselarasan. Disertai dengan kajian kebutuhan dan rencana pengembangan dengan melibatkan SKPDSKPD E.3 Menyusun dokumen master plan TIK yang mengandung seluruh unsur dimensi PeGI E.4 Menyusun rencana kerja master plan yang detil dan spesifik dan mendokumentasikannya secara formal E.5 Menyusun perencanaan anggaran TIK yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dituangkan dalam RPJMN dan RKP.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
3
BAB 7 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan juga saran mengenai karya akhir ini sebagai berikut:
7.1 Kesimpulan Dari hasil analisis strategi pengembangan e-government menggunakan kerangka kerja PeGI studi kasus pada Kementerian Pertanian R.I. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Diawali dengan latarbelakang permasalahan, dilanjutkan dengan mengacu pada teori serta penelitian sebelumnya serta tahapan metodologi, maka didapatkan hasil penilaian PeGI Kementerian Pertanian untuk saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85 dengan nilai analysis gap 1,22. Berdasarkan seluruh penilaian maka dibuatlah strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI.
2.
Penilaian masing-masing dimensi sebagaimana berikut: a. Dimensi Kebijakan: hasil penilaian dimensi kebijakan mendapatkan nilai 2,63 dengan adanya produk hukum dan dokumen resmi yang ada, namun belum diikuti oleh proses kesinambungan dokumen kebijakan, serta masih kurangnya strategi penerapan kebijakan dan skala prioritas. Sehingga rekomendasi pengembangan dimensi kebijakan dimulai pada tahun pertama pengembangan, karena kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam dukungan pelaksanaan pengembangan TIK. b. Dimensi Kelembagaan: hasil penilaian dimensi kelembagaan lebih baik dari dimensi kebijakan dengan nilai 2,8. Hal ini disebabkan oleh sudah ada struktur organisasi TIK yaitu Pusdatin, namun ketersediaan SDM TIK masih sangat rendah. Rekomendasi pengembangan dimensi kelembagaan dimulai pada tahun kedua. c. Dimensi Infrastruktur: hasil penilaian dimensi infrastruktur berada di bawah dimensi kelembagaan yaitu 2,71 sehingga pengembangannya juga dimulai pada tahun kedua. 99
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
100
d. Dimensi Aplikasi: hasil penilaian dimensi aplikasi berada sama dengan dimensi kelembagaan yaitu 2,8. Tahap pengembangan mulai dilakukan pada tahun kedua, kecuali yang terkait dengan kebijakan dilakukan pada tahun pertama. e. Dimensi Perencanaan: hasil penilaian dimensi perencanaan mendapatkan nilai yang paling rendah yaitu 2,2, karena belum melibatkan seluruh stakeholder dan SKPD-SKPD dalam perencanaan TIK, master plan belum mengandung seluruh unsur dimensi PeGI serta anggaran belum sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu dimensi ini mendapat prioritas pengembangan yang dimulai pada tahun pertama.
7.2 Saran Saran-saran yang perlu diajukan untuk dapat mendukung keberhasilan pengembangan e-government di Kementan, sebagai berikut: 1.
Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak organisasi untuk melakukan pengembangan
e-government di lingkungan
Kementan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai langkah persiapan dalam mengikuti
penilaian
PeGI
selanjutnya
yang
diselenggarakan
oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2.
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penelitian di Instansi Pemerintah lainnya dan penelitian khusus untuk dimensi PeGI yang sesuai dengan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini dapat dilakukan penelitian untuk melihat kesesuaian penilaian dan pengembangan yang nyata di lapangan. Apakah dimungkinkan pengembangan ke arah pembobotan penilaian masing-masing dimensi, dan pemberian rekomendasi bagi hasil penilaian yang dilakukan oleh PeGI Kemkominfo.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
DAFTAR PUSTAKA
Ang Peng Hwa. Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah Modul 5: Tata Kelola Internet, UNAPCICT.
Anthony, Robert N. and Vijay Govindarajan. (1995). Management Control Systems, Irwin: Homewood, Illinois.
Ardiansyah, Lutfi. (2012). Pengembangan Kerangka Kerja Pengukuran Tingkat Keterbukaan pada Situs Web Kementerian di Indonesia.
Aryani dan Pipin Farida. (2009). Kajian Kerangka Kerja: Pemeringkatan eGovernment di Tingkat Kabupaten/Kotamadya: Tesis MTI, Universitas Indonesia. BAPPENAS. ‘Reformasi Birokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan”. Jakarta.
Benbasat et al. (1987). Three important methodological articles on the case study method in the IS.
Bhatnagar, Subhash. (2002). E-Government: Lessons from Implementation in Developing Countries. Regional Development Dialog 24 (autumn).
Boulding, W., Kalra, A., Staeling, R., and Zeithaml, V. A. (1993). A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectation to Behavioral Intentions. Journal of Marketing Research, 30(1), 7–27.
Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah Modul 6: Keamanan Jaringan dan Kemanan Informasi dan Privasi, UNAPCICT.
Capgemini. (2004). "Online availability of public services: How is Europe progressing?.
Carbo, Williams. (2004). Lack of effective measures to evaluate e-Government quality.
101
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
102
Cheung, Michael Tow and Liao, Ziqi (2002): Time-asymmetry in business processes. In Communications of the ACM, 45 (5) pp. 107-108. 2000.
Cook, M. E., LaVigne, M. F., Pagano, C. M., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2002). Making a casefor local e-government. Albany, New York: Center for Technology in Government.
C. Lallana, Emmanuel. Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah, Modul 2: Kebijakan, Proses dan Tata Kelola TIK, UNAPCICT.
Deloitte Research. (2000). At the Dawn of e-Government: The Citizen as Customer - State Government Approaches to Customer Service. Deloitte Consulting and Deloitte & Touche.
Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Detiknas. (2007). Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, versi 1.
Direktorat Sistem Informasi. Perangkat Lunak dan Konten, Direktorat Jendral Aplikasi telematika, Departemen Komunikasi Dan Informatika. (2007). Pedoman Praktis Manajemen Keamanan Informasi Untuk Pimpinan Organisasi.
Ditjen Aplikasi danTelematika, Direktorat E-Government, Depkominfo. (2007). Pemeringkatan E-Government Indonesia.
E. Porter, Michael. (1996). What is Strategy?: Harvard Business Review. Ganie Rochman, Meuthia. (2000). Artikel “Good Governance” Prinsip, Komponen dan Penerapannya, dalam HAM : Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.
Indrajit. (2006), From (http://www.worldbank.org.)
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
103
Karniawati, Nia & Rahmadani, Romi. (2011). E-Government melalui SIMPEG pada Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat: Tesis MTI, Universitas Indonesia.
Kemkominfo (2011). Pemeringkatan E-Government Indonesia.
Labelle, Richard. Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah Modul 8 : Pilihan Pendanaan TIK untuk Pembangunan, UNAPCICT.
Leitner. (2003). Identified four dimensions of an e-Government vision.
L. Morrisey, George. (1995). Planning Guide Strategic Thinking: Jossey Bass.
Lynch R. (2006). Corporate Strategy, 4th Edition, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, 860 pages. Mulyati. (2011). Kajian Efektivitas Implementasi E-Government: studi kasus Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Tesis MTI, Universitas Indonesia. Nag Yeon Lee. Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah Modul 3: Penerapan E-Government, UNAPCICT.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
104
Pearce J., Robinson, R. (1997). “Manajemen Stratejik Jilid I” Binarupa Aksara Jakarta.
Prasojo, Kurniawan. (2008). Reformasi Birokrasi dan Governance: kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia.
Pusdatin. (2009). Rencana Strategis Pusdatin, Jakarta, Kementerian Pertanian R.I.
UNDP. (2000). Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
Raharjo, Budi. (2001). Membangun http://www.cert.or.id, April 2013.
E-goverment
(online):
From
Sing D. Rajnes. Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah Modul 4: Tren TIK untuk Pimpinan Pemerintahan, UNAPCICT.
The World Bank, (2002). InfoDev and Center for Democracy and Technology. The e-Government Handbook for Developing Countries. Washington, D.C.: Available from http://www.cdt.org/egov/handbook/2002-11-14egovhandbook.pdf
UNDP. (2000). Millenium Development Goals.
Usha Rani Vyasulu Reddi. Buku Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintah Modul 1: Kaitan antara Penerapan TIK dan Pembangunan yang Bermakna, UNAPCICT.
Web site Imigrasi, From (www.imigrasi.go.id).
Web site Kementerian (www.menpan.go.id).
Pendayagunaan
Aparatur
Negara,
From
Web site Kementerian Pertanian RI, From http://deptan.go.id.
Web site Perpustakaan Universitas Indonesia, From www.lontar.cs.ui.ac.id.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
105
Hon. Mark A. Forman. (2005). Using IT To Transform The Effectiveness And Efficiency Of Government. Former U.S. Administrator,E-Government & Information Technology E-government. World Bank. E-Government For All – Review of International Experience with Enhancing Public, From http://www.worldbank.org.
World Bank. (2006). e-Government Case Studies, World Bank, Washington, DC, From http://www.worldbank.org/egov.
Yin. (2004). Case Study Method.
Yin Robert K. (2004). Grafindo Persada.
Studi Kasus Desain dan Metode Jakarta: PT. Raja
Yusuf, Suwidhi. (2008). Pemeringkatan E-government Indonesia: Tesis MTI, Universitas Indonesia.
Zeithaml, Berry. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research.
Universitas Indonesia
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
LAMPIRAN 1 PEDOMAN PENILAIAN PEGI
106 Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
107
114 Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
108
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
109
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
110
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
111
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
112
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
113
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA
114
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
115
DAFTAR HASIL WAWANCARA Nama : Ir. Bayu Mulyana, MM. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
A. Dimensi Kebijakan 1. Proses Kebijakan TIK Apakah terdapat manajemen/proses kebijakan? Jawab : Selama ini sudah ada manajemen/proses kebijakan. Apakah manajemen/proses kebijakan dilaksanakan secara terus-menerus? Jawab : Pelaksanaan secara terus menerus ada, namun tidak konsisten. pada tahun 2007 sudah ada tim TIK yang dibentuk berdasarkan Kepmentan No.674/2007 tentang Tim TIK Kementan, namun masih banyak kekurangan di dalam implementasinya karena orang yang terlibat di dalamnya masih mempunyai latarbelakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Apakah manajemen/proses kebijakan terlaksana dengan baik? Jawab : Manajemen belum terlaksana secara optimal dan konsisten. Misalnya untuk kebijakan membuat master plan maupun yang lainnya kita belum mengetahui best practice yang ada di lapangan sehingga dokumen-dokumen penting tersebut belum kita maksimalkan. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita akan fokus kepada pembuatan kebijakan terkait dengan pengembangan TIK. Mengapa kita kalah Kementerian Kehutanan pada PeGI tahun ini padahal mereka belum punya organisasi semacam Pusdatin, karena mereka membuat kebijakan-kebijakan terlebih dahulu. Adapun kebijakan itu di implementasikan atau tidak kita tidak tahu.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
116
2. Visi dan Misi Berkaitan dengan TIK Apakah terdapat dokumen visi dan misi terkait dengan TIK? Jawab : Untuk Kementan sudah ada misi yang terkait dengan IPTEK, sementara visi dan misi terdapat dalam renstra Pusdatin. Apakah isi visi dan misi terkait dengan TIK sudah jelas? Jawab : Belum tertulis secara jelas mengenai visi dan misi khusus untuk TIK pada visi dan misi Kementan. Apakah visi dan misi terkait dengan TIK terlaksana dengan baik? Jawab : Pada Pusdatin, visi dan misi TIK sudah terlaksana dengan baik. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Terdapat secara jelas visi dan misi TIK Kementan yang tertulis pada visi dan misi Kementerian. 3. Strategi Penerapan Kebijakan TIK Apakah terdapat dokumen strategi penerapan kebijakan TIK? Jawab : Sudah ada dalam Rencana Induk TIK tahun 2012-2016 serta Rencana Strategis Pusdatin 2010-2914. Apakah isi dokumen strategi penerapan kebijakan TIK sudah jelas? Jawab : Dokumen yang memuat strategi kebijakan telah terdapat pada rencana strategis Pusat Data dan Informasi Pertanian tahun 2010-2014 dan Rencana Induk TIK Kementan tahun 2012-2016, namun masih dirasa belum sesuai dengan tatacara penyusunan dokumen yang baik dan benar. Kita belum punya best practise nya seperti apa. Apakah strategi penerapan kebijakan TIK terlaksana dengan baik? Jawab : Belum terlaksana dengan baik. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Dalam hal kebijakan ini kita akan memantapkannya terlebih dahulu. 4. Pedoman TIK Apakah terdapat dokumen pedoman penerapan kebijakan TIK? Jawab : Sudah ada beberapa dokumen yang kita buat.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
117
Apakah isi dokumen pedoman penerapan kebijakan TIK sudah jelas? Jawab : Iya sudah jelas. Apakah dokumen pedoman penerapan kebijakan TIK terlaksana dengan baik? Jawab : Sudah terlaksana dengan baik. Untuk pedoman sudah lebih baik penerapannya. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan dibuat pedoman lain yang mendukung setiap kebijakan yang dibuat. 5. Peraturan TIK Apakah terdapat dokumen peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK? Jawab : Iya ada beberapa terkait dengan kebijakan TIK. Apakah isi dokumen peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK sudah jelas? Jawab : Sudah jelas, namun masih sedikit yang langsung terkait dengan TIK. Apakah dokumen peraturan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK terlaksana dengan baik? Jawab : Sudah terlaksana dengan baik. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita akan lebih memperhatikan kebijakan ini. 6. Keputusan TIK Apakah terdapat dokumen keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK? Jawab : Iya sudah ada beberapa dokumen. Apakah isi dokumen keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait Kebijakan penerapan TIK sudah jelas? Jawab : Isinya jelas. Apakah dokumen keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait kebijakan penerapan TIK terlaksana dengan baik? Sudah terlaksana dengan baik. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan membuat keputusan lain dalam pengembangan TIK.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
118
7. Skala Prioritas Apakah terdapat dokumen skala prioritas penerapan TIK? Jawab : Ada di rencana induk, tetapi masih sederhana dan belum terealisasi semuanya. Apakah isi dokumen skala prioritas penerapan TIK sudah jelas? Jawab : Sudah jelas. Apakah skala prioritas penerapan TIK terlaksana dengan baik? Jawab : Belum dilaksanakan dengan baik. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan lebih direncanakan untuk skala prioritas ini. 8. Manajemen Risiko/Evaluasi TIK Apakah terdapat kegiatan manajemen risiko/evaluasi TIK? Jawab : Kegiatannya ada. Apakah kegiatan manajemen risiko/evaluasi terstruktur? Jawab : Sudah direncanakan namun belum kontinyu.
TIK
dilakukan
secara
Apakah kegiatan manajemen risiko/evaluasi TIK dilakukan secara reguler? Jawab : Belum sepenuhnya. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita akan lebih fokus kepada kegiatan evaluasi secara kontinyu. B. Dimensi Kelembagaan 1. Keberadaan Struktur Organisasi yang efektif Apakah ada unit organisasi yang sudah beroperasi secara resmi yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap TIK? Jawab : Ada yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Bagaimana posisi unit tersebut dalam organisasi? Jawab : Berada pada unit Eselon II. Apakah unit tersebut memiliki kewenangan yang tinggi?
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
119
Jawab : Iya sudah tinggi namun yang menangani TIK hanya 1/3 dari Pusdatin keseluruhan, karena kita juga mengelola data komoditas dan non komoditas. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Diharapkan lebih meningkat lagi kewenangannya. 2. Tugas dan Fungsi Apakah tugas dan fungsi organisasi TIK sudah sesuai dengan tujuan pengembangan dan implementasi e-government? Jawab : Tupoksi untuk organisasi Pusdatin sudah sesuai. Apakah tusi tersebut sudah dirumuskan dengan jelas, sesuai dan lengkap? Jawab : Iya. Bagaimana harapannya kedepan ? Ada pengembangan tupoksi yang lebih baik lagi. 3. Ketersedaan Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi. Apakah memiliki SOP yang berkaitan dengan TIK? Jawab : Kita punya beberapa SOP, untuk SOP penyelenggaraan TIK. Apakah SOP TIK yang dimiliki sudah terdokumentasi dengan baik ? Jawab : Iya sudah terdokumentasi. Apakah SOP yang dimiliki sudah dievaluasi dan direvisi secara periodik? Jawab : Belum. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita punya SOP yang memadai dan bisa dievaluasi terus menerus. 4. Ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai. Apakah ketersediaan SDM sudah dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dari segi jumlah dan kompetensi? (termasuk pendataan SDM dengan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, pengalaman SDM yang akurat, lengkap dan terawat). Jawab : Belum sampai sedetil itu. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita akan melakukan peningkatan kualitas SDM.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
120
5. Pengembangan SDM TIK. Apakah organisasi TI mampu tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan (ada perencanaan pengembangan organisasi, rekrutmen, jenjang karir, program pengembangan SDM, rekruitmen)? Jawab : Belum. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan mengajukan program diklat yang tidak hanya dilingkungan pusdatin tetapi juga untuk SDM TIK kementerian pertanian seluruhnya.
E. Perencanaan 1. Pengorganisasian/Fungsi Apakah ada unit yang bertanggung jawab atas pengembangan Master Plan TIK? Jawab : Ada, yaitu Bidang Sistem Informasi Pertanian Apakah unit tersebut melakukan evaluasi Master Plan TIK secara periodik? Jawab : Belum melakukan evaluasi Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan ada evaluasi secara periodik. 2. Sistem Perencanaan Apakah ada mekanisme baku penyusunan perencanaan TIK tahunan ? Jawab : Ada Apakah mekanisme perencaanaan TIK tahunan tersebut melibatkan semua stakeholder atau unit kerja di daerah? Belum melibatkan Apakah ada kajian terhadap kebutuhan masing-masing Satker, serta rencana pengembangan? Belum Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Ada mekanisme perencanaan yang lebih baik 3. Dokumentasi Apakah sudah memiliki Master Plan TIK, terdokumentasi, serta merupakan dokumen legal? Jawab : Iya
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
121
Apakah isi dokumen Rencana Induk Tik sudah mencakup seluruh kebutuhan Satker atau SKPD, termasuk 5 dimensi PEGI? Jawab : Belum Apakah Master Plan TIK digunakan sebagai acuan untuk pengembangan TIK? Jawab : Iya digunakan Apakah Master Plan TIK sudah dilaksanakan semuanya? Jawab : Belum sepenuhnya Bagaimana harapannya kedepan? Jawab : Kita akan melakukan pengembangan master plan yang sesuai dengan best practice. 4. Implementasi Master Plan Apakah Master Plan TIK ditindaklanjuti dengan rencana kerja jangka pendek? Jawab : Iya Apakah Rencana Kerja TIK terdokumentasi? Jawab : Iya Terdokumentasi
5. Pembiayaan Apakah unsur pembiayaan terdapat pada dokumen RPJM? Jawab : Ada Apakah anggaran sesuai dengan kebutuhan satker? Jawab : Belum sesuai karena kita tidak terlalu ingin berebut anggaran. Apakah dana yang telah dianggarkan telah terserap dengan baik? Jawab : Iya terserap dengan baik
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
122
Nama : Eko Nugroho SKom, MM. Jabatan : Kepala Sub Bidang Sistem Jaringan Komputer
C. Dimensi Infrastruktur 1. Data Center Apakah memiliki fasilitas data center ? Jawab : Iya ada fasilitas data center Apakah data center yang dimiliki memiliki fasilitas dan aplikasi yang memadai? Jawab : Iya sudah cukup memadai Apakah memiliki backup data center (data recovery center) ? Jawab : Ada data centernya. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita akan mengadakan pengembangan data center 2. Jaringan Data Apakah memiliki infrastruktur jaringan ? Jawab : Iya punya Apakah infrastruktur jaringan yang dimiliki sudah memberikan kemudahan akses pada user dengan kapasistas layanan yang memadai ? Jawab : Sudah cukup. Apakah terdapat backup layanan bila terjadi gangguan pada jaringan ? Jawab : Sudah ada namun belum semuanya.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
123
Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan mengadakan pengembangan backup layanan. Namun kendala dari sisi keuangan/anggaran. 3. Keamanan Apakah memiliki mekanisme keamanan informasi ? Jawab : Sudah ada seperti firewall dan nawala. Apakah mekanisme keamanan informasi tersebut sudah terencana dengan baik? Jawab : Sudah Apakah Mekanisme kemanan informasi tersebut sudah dievaluasi secara periodik ? Jawab : Belum maksimal. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Diharapkan membuat kebijakan terlebih dahulu baru kemudian menerapkan keamanan informasi yang lebih baik. 4. Fasilitas Pendukung Apakah mempunyai fasilitas pendukung inftrastruktur TIK? Jawab : Iya punya Apakah fasilitas pendukung tersebut sudah memadai? Jawab : Sudah cukup memadai Apakah fasilitas pendukung tersebut sudah terencana dengan baik ? Jawab : Belum optimal Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan lebih terencana dengan baik 5. Disaster Recovery Apakah memiliki memiliki dokumen disaster recovery ? Jawab : Fasilitas DRC sudah ada namun untuk DRP baru dalam proses penyusunan Apakah dokumen disaster recovery sudah terdokumentasi dengan baik ?
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
124
Jawab : Sudah ada namun belum terdokumentasi dengan baik Apakah dokumen disaster recovery sudah dilakukan testing serta dilakukan evaluasi dan revisi secara periodik ? Jawab : Belum Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Kita akan menyusun DRP dengan baik. 6. Pemeliharaan TIK Apakah telah dilakukan pemeliharaan infrastruktur TIK secara baik? Jawab : Sudah ada Pemeliharaan infrastruktur TIK sudah baik rutin telah dilakukan dan sudah dilengkapi dengan prosedur dan jadwal perawatan (proses awal penerapan SOP). Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan lebih meningkat ke arah pemeliharaan secara rutin 7. Inventaris Peralatan TIK Apakah telah dilakukan inventarisasi peralatan TIK ? Jawab : Sudah ada Inventarisasi peralatan TIK dilakukan setiap tahun namun belum memiliki management asset Apakah inventarisasi peralatan TIK telah terdokumentasi dengan baik? Jawab : Belum optimal Apakah kegiatan inventarisasi sudah dilakukan secara periodik ? Jawab : Belum Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan dilakukan dengan baik dan dilakukan secara periodik
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
125
Nama : Subandrio, S.Sos Jabatan : Kepala Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi
D. Dimensi Aplikasi 1. Situs Web (Homepage) Apakah mempunyai situs web resmi dengan informasi yang dinamis, dan uptodate? Jawab : Situs web Kementerian Pertanian dapat dilihat pada http ://www.deptan.go.id, terdapat juga situs web Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian Apakah situs website yang dimiliki tersambung dengan back office? Jawab : Ada beberapa yang sudah Bagaimana harapannya kedepan ? Semua aplikasi memang sesuai kebijakan kita dikelola dan dikembangkan oleh masing-masing asiunit eselon I . Semoga ke depan akan ada kebijakan untuk standarisasi. 2. Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik) Apakah memiliki aplikasi yang termasuk dalam kategori fungsional utama 1, berapa banyak aplikasi yang dimiliki? Jawab : Ada banyak aplikasi, antara lain Sistem Informasi Manajemen Perijinan Online, Info Harga, Kontak Bisnis, Market Online, Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Apakah aplikasi – aplikasi tersebut sudah memiliki SOP? Jawab : SOP masing-masing dikelola oleh masing-masing unit eselon I Apakah ada perawatan terhadap aplikasi – aplikasi tersebut ? Jawab : Perawatan juga demikian.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
126
Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Diharapkan akan ada SOP aplikasi yang baik dan perawatan dari aplikasi tersebut. 3. Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum) Apakah memiliki aplikasi yang termasuk dalam kategori fungsional utama 2, berapa banyak aplikasi yang dimiliki? Jawab : Sudah ada juga. Bagaimana harapannya kedepan ? Lebih banyak lagi aplikasi yang dikembangkan. 4. Aplikasi fungsional utama 3 (administrasi legislasi) Apakah memiliki aplikasi yang termasuk dalam kategori fungsional utama 3, berapa banyak aplikasi yang dimiliki? Jawab : Dapat dilihat pada Basis Data Peraturan Perundangan dalam http://www.deptan.go.id/bdd/ 5. Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan) Apakah memiliki aplikasi yang termasuk dalam kategori fungsional utama 4, berapa banyak aplikasi yang dimiliki? Jawab : Aplikasi LPSE Kementan, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), SIMAK BMN. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Lebih baik lagi dan lebih banyak lagi aplikasi yang dikembangkan. 6. Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan) Apakah memiliki aplikasi yang termasuk dalam kategori fungsional utama 5, berapa banyak aplikasi yang dimiliki? Jawab : Aplikasi SIMONAS, SAK, APLIKASI RKAKL. Bagaimana harapannya kedepan ? Lebih meningkat lagi 7. Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian) Apakah memiliki aplikasi yang termasuk dalam kategori fungsional utama 6, berapa banyak aplikasi yang dimiliki? Jawab : Aplikasi SIMPEG, E-CPNS, SIMABSEN.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
127
Bagaimana harapannya kedepan ? Lebih meningkat lagi 8. Dokumentasi Apakah setiap aplikasi TIK memiliki dokumentasi yang baik ? Jawab : dokumentasi atau petunjuk aplikasi TIK namun terdistribusi di masing-masing penanggungjawab kegiatan pada setiap Eselon I Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan dikoordinasikan oleh Pusdatin, walaupun tetap dikelola oleh masing-masing eselon I. 9. Inventarisasi Aplikasi TIK Apakah ada kegiatan inventarisasi aplikasi TIK? Jawab : Ada kegiatan inventarisasi aplikasi tetapi tidak rutin, terdapat pada daftar inventaris aplikasi TIK Apakah kegiatan inventarisasi aplikasi TIK telah dilakukan secara periodik? Jawab : Belum Apakah dapat diketahui status aplikasi yang kritikal atau bukan? Jawab : Belum 10. Interoperabilitas Aplikasi Apakah memiliki aplikasi yang bisa saling bertukar data ? Jawab : INSW dengan SIM PESTISIDA dan SIM Perijinan, SIM ABSEN dengan SIMPEG, Aplikasi BDSP dengan Aplikasi GIS. Bagaimana harapannya kedepan ? Jawab : Akan meningkat aplikasi yang bisa interoperabilitas.
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
128
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
129
LAMPIRAN 3 DUKUNGAN TIK KEMENTAN
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
130
Foto Data Center Kementan
Buku SOP Penyelenggaraan TIK
Tampilan Web Kementan
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
131
LAMPIRAN 4 DOKUMEN TIK KEMENTAN DAN KUISIONER EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TIK
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
132
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
133
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
134
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
135
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
136
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.
137
Strategi pengembangan..., Armilawaty Razak, FIKOM UI, 2013.