UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN XYZ DAN PENILAIAN KEWAJARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN XYZ TAHUN 2012

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

ATRIFIA AULIA 0906525005

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JANUARI 2013

i Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama NPM Tanda Tangan

: Atrifia Aulia : 0906525005 :

Tanggal

: 22 Januari 2013

ii Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang ini diajukan oleh : Nama : Atrifia Aulia NPM : 0906525005 : Akuntansi Program Studi Judul Laporan Magang : Proses Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ dan Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2012

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Pembimbing

: Dyah Setyaningrum S.E., M.S.M

(

)

Penguji

: Kurnia Irwansyah Rais S.E., M.Ak. (

)

Penguji

: Sonya Oktaviana S.E., M.Ak.

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat Tanggal : 22 Januari 2013

iii Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

(

)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka meemnuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 1)

Ibu Dyah Setyaningrum, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan laporan magang ini.

2)

Keluarga inti penulis, ayah dan ibuyang selalu menjadi tempat pulang yang hangat. Terima kasih atas seluruh dukungan baik moril maupun materiil selama masa penulisan laporan magang ini.

3)

Annisa Insyirah yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan dan memberi dukungan selama penulisan laporan magang ini.

4)

PT Medina Multi Mitra yang telah memberi segala inspirasi, data, dan ilmu yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan magang ini, serta telah menjadi tempat magang yang telah memberi pengalaman sangat berharga bagi penulis.

5)

Bang Deddi dan kak Herteen yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk merasakan menjadi bagian dari kru medina.

6)

Bunga Aulia Juhedi yang selalu mendengarkan segala keluh kesah selama penulisan laporan magang ini. Terima kasih atas segala dukungan serta persahabatan yang luar biasa selama 3,5 tahun terakhir.

7)

Mega Ayustarry dan Pratika Fitri Anggara. Terima kasih karena tidak pernah bosan mendengar keluhan penulis selama menulis laporan magang ini.Terima kasih telah menjadi teman berbagi di kala senang dan penguat di saat sulit. Semoga persahabatan kita tetap terjaga.

iv Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

8)

Pengurus inti dan badan pengurus harian BOE, Edo Irfandi, Edo Yuliandra, Sheila Putri Gartika, Dewi Nuraini Raidi, Prasetya Bhagasnara, Radot Kornelius, Chrystine Tampubolon, Desi Sri Wahyu Utami, Jombang Santani Khairen, Fikru Rahawarin, Fabio Ray Jordan, Faris Marino, Al Khansa Shalihah, Reza Raidi Noor, Friska Magdalena, Andrew Caesar, dan David Christian. Terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama satu tahun terakhir.

9)

Staf biro hubungan luar BOE, Himahwati Zahara Gani, Nadya Restu Mayestika, Febrina Elissa, Baskoro Pinandito, Monica Ayu Danastri, Sarah Jessica Hutapea, dan Elvia Sumayastra. Terima kasih atas seluruh kebersamaan selama satu tahun.

10) Teman-teman hebat, Elizabeth Rosalina Gultom, Rendra Sebastian Delano, Handy Putranto, Aldio Alfonso, Theresia Nathania, Vania Matahari, Nurin Wildania Nisa, Galuh Iswardani, Iffah Fairuz, Rahma Dewi Pandiangan. Terima kasih telah membuat masa kuliah menjadi lebih berwarna. 11) Kak Annisa Riani. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, arahan, dan masukkan selama penyusunan laporan magang ini. 12) Seluruh kru Medina, kak Herleen, kak Eni, Pak Ibam, kak Dika, kak Aji, mba Ida, Fitri, Bombom, kak Awin, kak Sani, bang Icon, mas Mul, mba Ita. Terima kasih atas segala bantuan, pengalaman, dan arahan yang tidak ternilai. 13) Anindita Prawesti. Terima kasih telah menjadi teman bimbingan yang sangat baik. Terima kasih telah menjadi teman berbagi suka dan duka serta menjadi kawan seperjuangan selama satu semester terakhir. 14) Keluarga besar FCBFI, khususnya regional Depok, yang memberi keceriaan berbeda. Terima kasih atas kebersamaannya. 15) Teman-teman seperjuangan di FEUI dari berbagai angkatan. Semoga sukses dalam menggapai segala mimpi. 16) Dosen-dosen pengajar FEUI atas semua ilmu yang telah diberikan selama 3,5 tahun masa pendidikan di kampus ini.

v Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

17) Seluruh staf Perpustakaan, Biro Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Departemen Akuntansi atas semua pelayanan yang telah diberikan. 18) Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dari laporan magang ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesarbesarnya dan membuka diri terhadap kritikan dan masukan terkait kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di masa yang akan datang.

Depok, 13 Januari 2013

Penulis

vi Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Atrifia Aulia

NPM

: 0906525005

Program Studi : S1 Reguler Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Laporan Magang

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Proses Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ dan Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2012 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada Tanggal : 22 Januari 2013 Yang menyatakan

( Atrifia Aulia )

vii Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

ABSTRAK Nama

: Atrifia Aulia

Program Studi : Akuntansi Judul

: Proses Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ dan Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2012

Laporan Magang ini menjelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten XYZ serta bagaimana menilai kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dengan menggunakan ASB yang telah dibuat. ASB Kabupaten XYZ dibuat dengan menggunakan student’s t distribution berdasarkan data yang diperoleh dari Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ tahun 2008-2011. Tahap penyusunan ASB Kabupaten XYZ terdiri dari Pengumpulan Data, Penggolongan Kelompok ASB, Penginputan Data, dan Pengolahan Data. Penilaian kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dilakukan dengan mengambil satu kegiatan dari masing-masing kelompok ASB sebagai sampel. Hasil penilaian kewajaran menunjukkan bahwa hanya 2 dari 11 sampel kegiatan yang dapat dikatakan wajar menurut ASB, sementara 9 lainnya tidak wajar. Anggaran yang tidak wajar menurut ASB dapat disebabkan oleh hal-hal seperti seperti perubahan output, bertambahnya objek belanja, atau terdapat inefisiensi dalam penyusunan anggaran.

Kata kunci: Analisis Standar Belanja, student’s t distribution, penilaian kewajaran

viii Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

ABSTRACT Name

: Atrifia Aulia

Study Program: Akuntansi Title

: The Making Process of Kabupaten XYZ’s Expenditure Standard Analysis and How It Used to Test The Fairness of Kabupaten XYZ’s Expenditure in 2012

The focus of this study is to explain about the steps in making Expenditure Standard Analysis (ESA) of Kabupaten XYZ and how to use it to test the Kabupaten XYZ’s 2012 Expenditure. The ESA of Kabupaten XYZ made using student’s t distribution method with the data from Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ in the year 2008-2011. The steps of making ESA consist of collecting data, group classification, inputing data, and processing the data. The fairness test of Kabupaten XYZ’s 2012 expenditure have been done by picking one activity from each ESA group as a sample. As the result, only 2 out of 11 sample that can be said “fair”, while the other 9 are “unfair. The expenditures that are unfair can be caused by several reason, for example the changing of the output, the increasing number of expenditure objects, or an ineficiency in the making of the expenditure.

Kata kunci: Expenditure Standard Analysis, student’s t distribution, Test of Fairness.

ix Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..............................................................................................i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS................................................ii HALAMAN PENGESAHAN...........................................................................iii KATA PENGANTAR........................................................................................iv HALAMAN

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PUBLIKASI

TUGAS

AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS............................................ vi ABSTRAK........................................................................................................... vii DAFTAR ISI..........................................................................................................ix DAFTAR TABEL...............................................................................................xi DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................xii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah..........................................................................2 1.3 Tujuan Penulisan..........................................................................2 1.4 Ruang Lingkup................................................................................3 1.5 Metode Penulisan.......................................................................3 1.6 Pelaksanaan Program Magang.......................................................4 1.6.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang...........................4 1.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Magang...........................................4 1.6.3 Tujuan Program Magang..................................................4 1.7 Sistematika Penulisan..................................................................5 BAB 2 LANDASAN TEORI.............................................................................7 2.1 Analisis Standar Belanja..................................................................7 2.1.1

Pendekatan Penyusunan ASB............................................10

2.1.2

Langkah-langkah Penyusunan ASB...................................12

2.2 Penilaian Kewajaran APBD...........................................................13 BAB 3 GAMBARAN UMUM DAERAH...........................................................15 3.1 Profil Kabupaten XYZ...................................................................15 3.2 Penilaian Kewajaran Sebelumnya..................................................17

x Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

3.3 Struktur dan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah................17 BAB 4 PEMBAHASAN.......................................................................................19 4.1 Tahap-tahap Penyusunan ASB......................................................19 4.1.1 Kajian Pustaka....................................................................19 4.1.2 Pengumpulan Data.............................................................20 4.1.3 Penggolongan Kelompok ASB..........................................21 4.1.4 Penginputan Data...............................................................25 4.1.5 Pengolahan Data.................................................................26 4.2 Penilaian Kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012............32 BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN............................52 5.1 Kesimpulan................................................................................... 52 5.2 Keterbatasan Penulisan..................................................................53 5.3 Saran..............................................................................................54 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................55 LAMPIRAN..........................................................................................................56

xi Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

DAFTAR TABEL Tabel 4.1

Daftar Kelompok ASB Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ..........21

Tabel 4.2

Tabel Input Kegiatan Pelatihan Potensi Pengawas....................... 25

Tabel 4.3

Total Anggaran Kegiatan Kelompok Pelatihan Tenaga Pendidik.26

Tabel 4.4

Gabungan Objek Belanja.............................................................. 28

Tabel 4.5

Tabel Pengolahan Data Objek Belanja......................................... 29

Tabel 4.6

Tabel Output ASB Pelatihan Tenaga Pendidik..............................31

Tabel 4.7

Pelatihan Tenaga Pendidik Non Formal 2012...............................33

Tabel 4.8

Evaluasi Hasil Belajar Siswa US/UN (SMA) tahun 2012.............35

Tabel 4.9

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP tahun 2012.........36

Tabel 4.10

Lomba Kreatifitas Siswa SLB tahun 2012.................................38

Tabel 4.11

Penyelenggaraan Pendidikan SD tahun 2012.............................40

Tabel 4.12

Penyelenggaraan Pendidikan SMP tahun 2012...........................42

Tabel 4.13

Penyelenggaraan Pendidikan SMA tahun 2012............................ 44

Tabel 4.14

Olimpiade Sains SD tahun 2012....................................................46

Tabel 4.15

P elatihan Penyusunan Kurikulum SD tahun 2012.....................47

Tabel 4.16

Pelatihan Sertifikasi Tenaga Pendidik tahun 2012......................48

Tabel 4.17

Try Out SMP tahun 2012..........................................................49

xii Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Daftar Kelompok ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Lampiran 2

Daftar Kelompok ASB Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ

Lampiran 3

Daftar Kelompok ASB Bappeda Kabupaten XYZ

Lampiran 4

Daftar Kelompok ASB Dinas Perhubungan Kabupaten XYZ

Lampiran 5

Daftar Kelompok ASB DPKAD Kabupaten XYZ

Lampiran 6

Daftar Kelompok ASB Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ

Lampiran 7

Daftar Kelompok ASB Sekretariat Dewan Kabupaten XYZ

Lampiran 8

Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Lampiran 9

Output ASB Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ

Lampiran 10 Output ASB Bappeda Kabupaten XYZ Lampiran 11 Output ASB Dinas Perhubungan Kabupaten XYZ Lampiran 12 Output ASB DPKAD Kabupaten XYZ Lampiran 13 Output ASB Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ Lampiran 14 Output ASB Sekretariat Dewan Kabupaten XYZ

xiii Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Setiap unsur pemerintahan daerah yang ada di Indonesia memiliki

kewajiban untuk menyusun rencana keuangan tahunannya masingmasing. Rencana keuangan ini kemudian akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana keuangan ini biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 9). Namun dalam proses penyusunannya, terdapat beberapa permasalahan klasik yang sudah mendarah daging dalam APBD ini (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, 2009). Masalah yang cukup sering disorot adalah tidak adanya batasan anggaran sehingga seringkali anggaran ditetapkan menggunakan intuisi. Hal ini kemudian membuat Pemerintah Daerah cenderung meminta anggaran sebesar-besarnya yang pada akhirnya akan berujung pada pemborosan anggaran. Analisis Standar Biaya (ASB) merupakan salah satu alat kelengkapan APBD yang dapat digunakan untuk mengontrol penyusunan anggaran agar terhindar dari permasalahan semacam ini. ASB dapat memberikan batasan yang diperlukan untuk pedoman penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah agar tidak ‘dituduh’ melakukan pemborosan anggaran. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah sulitnya menilai kewajaran beban kinerja dan biaya dari suatu kegiatan. ASB, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan, dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai instrumen untuk menilai kewajaran atas anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Penilaian kewajaran dilakukan dengan melihat apakah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah masih berada dalam batasan nilai maksimum dan minimum yang tertera pada ASB.

Universita s Indone sia

Proses penyusunan..., Atrifia Aulia, FE UI, 2013

2

ASB, menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Berbagai dasar hukum yang ada sudah menginstruksikan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk memiliki ASB. Namun instruksi ini tidak didukung dengan pengenalan pedoman penyusunan ASB dan contoh ASB yang formal kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan minimnya jumlah Pemerintah Daerah yang sudah memiliki ASB. Sebagai contoh, provinsi Jawa Timur yang mendapat penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah pun belum memiliki ASB sebagai pelengkap APBD nya (Pusat studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, 2009). Berdasarkan pada kenyataan di atas, laporan magang ini dibuat untuk memberi gambaran mengenai langkah- langkah penyusunan ASB serta bagaimana menilai kewajaran dari suatu APBD dengan menggunakan ASB tersebut. Laporan magang ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun ASBnya. 1.2

Rumusan Masalah Laporan magang ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembuatan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten XYZ? 2. Bagaimana cara menilai kewajaran APBD Kabupaten XYZ dengan menggunakan ASB? 1.3

Tujuan Penulisan Penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai cara pembuatan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten XYZ 2. Menjelaskan cara untuk menilai kewajaran APBD Kabupaten XYZ dengan menggunakan ASB yang dimiliki.



3

1.4

Ruang Lingkup Laporan magang ini akan menjelaskan mengenai pembuatan ASB

Kabupaten XYZ yang menjadi

jobdesc penulis saat melaksanakan program

magang. Data yang digunakan dalam pembuatan ASB Kapubaten XYZ adalah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ selama tahun 2008-2011. Sementara data yang digunakan untuk melakukan penilaian atas kewajaran APBD menggunakan ASB adalah data APBD Kabupaten XYZ tahun 2012. Penjelasan mengenai langkah- langkah penyusunan ASB beserta contohnya yang akan dijelaskan pada laporan magang ini akan dibatasi secara spesifik pada ASB dinas pendidikan. Pemilihan dinas pendidikan sebagai ruang lingkup penulisan dikarenakan dinas pendidikan merupakan dinas yang menggunakan anggaran paling besar, yakni mencapai 27% dari total APBD. Selain itu, dinas pendidikan merupakan dinas yang memiliki kelompok ASB yang paling banyak dan beragam sehingga bisa memberi gambaran yang lengkap mengenai proses pembuatan ASB beserta penilaian kewajarannya. Selain itu, perlu diingat bahwa proses penyusunan ASB pada laporan magang ini hanya terbatas pada Kabupaten XYZ dan belum tentu bisa diaplikasikan dalam pembuatan ASB Pemerintah Daerah lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada setiap Pemerintah Daerah seperti kelengkapan data, keadaan daerah, dan lain sebagainya sehingga pemilihan metode penyusunan ASB yang tepat untuk masingmasing daerah juga berbeda. 1.5

Metode Penulisan Dalam pembuatan laporan magang ini, penulis menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi. Analisis dilakukan berdasarkan studi lapangan yang dilakukan selama penulis terjun langsung sebagai junior consultant dalam proses penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ.



4

1.6

Pelaksanaan Program Magang

1.6.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Penulis berkesempatan untuk melaksanakan magang di PT Medina Multi Mitra sebagai staf konsultan. PT Medina Multi Mitra adalah firma yang beroperasi sebagai konsultan lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba yang bertempat di Depok. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2012. 1.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Magang Dalam program magang yang berlangsung selama empat bulan, penulis berkesempatan untuk bergabung dalam tim yang mengerjakan proses pembuatan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten XYZ. Proses pengerjaan ASB berlangsung sejak pertengahan Juli sampai pertengahan Oktober. Pembuatan ASB berdasarkan pada data Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ tahun 2008-2011. 1.6.3 Tujuan Program Magang Program magang yang dilaksanakan oleh penulis merupakan salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa. Program dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai teori yang sudah didapat dalam perkuliahan d i dalam kelas serta memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai dunia kerja yang akan dihadapi setelah lulus dari FE UI. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk melatih softskill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bekerja sama, bekerja di bawah tekanan, dan lain sebagainya. Pada akhir pelaksanaan program magang ini, mahasiswa diharuskan membuat laporan magang. Laporan magang berisi penjabaran mengenai kegiatan mahasiswa selama menjalani program magang. Laporan ini dibuat dengan membandingkan teori yang sudah dipelajari dengan apa yang dikerjakan pada saat magang dengan ditambah referensi lain yang terkait dengan bahasan yang diangkat sebagai tema oleh penulis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, laporan magang ini bertujuan untuk memberi



5

gambaran kepada Pemerintah Daerah mengenai bagaimana cara membuat ASB. 1.7

Sistematika Penulisan Laporan magang ini dibagi menjadi 5 bagian disertai dengan lampiran

sebagai keterangan tambahan. Rincian penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: Bab 1 : Pendahuluan Bagian ini diawali dengan penjabaran mengenai pengertian ASB sebagai latar belakang pemilihan topik laporan magang. Bab ini juga menjelaskan mengenai pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada laporan magang ini beserta tujuan penulisannya. Kemudian penulis juga menjabarkan mengenai program magang yang telah dijalankan, termasuk tempat dan tujuan pelaksanaan program magang. Bab ini merupakan pengantar untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi laporan ini. Bab 2 : Landasan Teori Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan

yang diangkat pada laporan magang ini. Teori yang

dibahas pada bab ini juga sebagai pedoman penulis dalam melakukan pembahasan dan analisis atas permasalahan yang ada. Landasan teori dibuat dengan menggunakan berbagai referensi seperti ketentuan dari badan regulasi, buku umum, peraturan perundang- undangan, karya tulis terdahulu, dan sumber-sumber lain yang relevan. Bab 3 : Gambaran Umum Daerah Bagian ini akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai Kabupaten XYZ sebagai sumber pembahasan masalah dalam laporan magang ini. Bab 4 : Pembahasan Bab ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai masalah yang telah disinggung di bab 1, yakni mengenai bagaimana proses pembuatan ASB serta analisis kewajaran APBD Kabupaten XYZ. Analisis ini akan



6

menilai apakah APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 sudah bisa dianggap wajar bila dibandingkan dengan ASB yang telah dibuat. Bab 5 : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran Bab 5 merupakan bagian terakhir dari laporan ini yang menjabarkan kesimpulan dari pembahasan masalah pada bab sebelumnya. Bab ini juga membahas mengenai saran-saran serta rekomendasi untuk Kabupaten XYZ dalam menyusun APBD yang wajar sesuai ASB yang ada. Selain itu, dalam bab ini akan dicantumkan keterbatasan atas penulisan yang dilakukan.



7

BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1

Analisis Standar Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah (Nordiawan, Putra & Rahmawati, 2007). Agar dapat memenuhi ketiga fungsi tersebut, APBD harus disusun secara akuntabel. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan klasik dalam proses penyusunan APBD. Beberapa diantaranya adalah sulitnya menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan, penyusunan dan penentuan anggaran yang subjektif, alokasi anggaran yang berbeda untuk kegiatan yang sama, serta berbagai tuduhan pemborosan terhadap pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat sebuah standar penyusunan anggaran (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, 2009). Tanjung (2010) menyebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) adalah salah satu standar yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara ekonomis, efisien, dan efektif demi meningkatkan akuntabilitasnya. Dengan menggunakan ASB,

pemerintah daerah dapat

menyusun keuangannya dengan tetap berada pada batas kewajaran. Peraturan mengenai ASB pertama kali terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000. ASB, yang saat itu masih bernama Standar Analisa Belanja (SAB), merupakan kelengkapan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

dalam

penyusunan

belanja

daerah,

Pemerintah

Daerah

harus

mempertimbangkan beberapa standar, salah satunya ASB. Namun, pengertian



8

mengenai ASB itu sendiri baru tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tanjung (2010) menjelaskan bahwa penyusunan ASB dianggap penting untuk menghindari ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD. Ketidakadilan dan ketidakwajaran ini disebabkan oleh: 1) Tidak jelasnya definisi suatu ke giatan; 2) Perbedaan output kegiatan; 3) Perbedaan kebutuhan sumber daya; 4) Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja; 5) Pemborosan anggaran. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM (2009) yang mendefinisikan ASB sebagai standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau

biaya setiap program atau

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB itu sendiri dapat memberikan banyak manfaat seperti: 

dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai tupoksinya



meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran



meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah



penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas



unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Dari manfaat tersebut diatas, kita dapat melihat peran-peran ASB dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah, yakni: a. Tahap Perencanaan ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah, yakni pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), rencana jangka panjang (renja), dan ada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap



9

tersebut ASB digunakan untuk menentukan batas anggaran dari kegiatankegiatan yang diusulkan masyarakat. b. Tahap Penganggaran ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menganalisa beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB juga digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA-SKPD yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Formula perhitungan ASB yang terdapat pada masingmasing ASB dapat digunakan untuk mengetahui beban kerja dan biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan. c. Tahap Pengawasan/ Pemeriksaan Pada tahap pengawasan/ pemeriksaan, ASB dapat digunakan untuk menentukan batas pemborosan/ kerugian negara. Apabila penganggaran belanja yang ada melebihi ASB, maka dapat disebut pemborosan. ASB merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, penyusunan ASB harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, yakni: 

Penyederhanaan ASB disusun untuk membuat model belanja bagi objek-objek yang memiliki output yang sama



Mudah diaplikasikan Dalam penyusunan ASB, model yang dipilih harus mudah diaplikasikan oleh pihak yang nantinya akan menggunakan ASB tersebut.



Mudah diup-date Model ASB yang dibuat harus memiliki kemudahan untuk diperbaharui (misalnya jika terdapat data-data yang harus ditambahkan tidak akan merusak formula).



Fleksibel



10

Model ASB yang dibuat harus menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja. 2.1.1 Pendekatan Penyusunan ASB Dalam penyusunan ASB, Tanjung (2010) menyebutkan tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu Pendekatan Activity Based Costing, pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana), dan pendekatan Focused Group Discussion (metode diskusi). Namun selain itu, terdapat pendekatan student’s t distribution yang dapat digunakan terhadap data yang memiliki sampel kurang dari 30 ( ASB Kabupaten Banggai, 2011). a. Pendekatan Activity Based Costing (ABC) ABC adalah suatu sistem kalkulasi biaya yang pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas, kemudian ke produk (Hansen dan Mowen, 2006). Pendekatan ABC adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengukur biaya dan kinerja dari suatu kegiatan (the cost and performance of activities) secara kuntitatif. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan sebagai teknik untuk mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masingmasing objek biaya dalam sebuah kegiatan. Dalam pembuatan ASB, pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan ABC tidak dilakukan berdasarkan alokasi bruto (gross allocations) pada suatu organisasi atau SKPD, melainkan berdasarkan biaya-biaya per kegiatan. Langkah- langkah yang dilakukan dalam penyusunan ASB dengan menggunakan pendekatan ABC adalah sebagai berikut: 1.

Mengelompokkan kegiatan-kegiatan dengan output yang sama dalam satu kelompok.

2.

Menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu kegiatan.



11

3.

Menentukan cost driver yang merupakan faktor- faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dalam suatu kegiatan, atau variabel- variabel yang menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

b. Pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana) Pendekatan regresi sederhana adalah suatu teknik digunakan

untuk

menghubungkan

membangun variabel

sebuah

dependent

persamaan

(Y)

dengan

yang yang

variabel

independent (X) serta untuk menentukan nilai dugaannya. Pada penerapannya dalam ASB, variabel dependent adalah total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel independent adalah cost driver dari kegiatan tersebut. Dalam ASB, pendekatan regresi sederhana digunakan untuk membuat model (persamaan) regresi untuk menaksir belanja dari suatu kegiatan. Penaksiran dilakukan dengan menghitung belanja rata-rata, batas minimum dan maksimum belanja, serta persentase alokasi terhadap masingmasing objek belanja. Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

Y  a  bX Dimana X dan Y adalah nilai- nilai yang diperoleh dari pengamatan sementara koefisien a dan b adalah nilai yang perlu ditaksir. c. Pendekatan Focused Group Discussion (metode diskusi) Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan dengan untuk memperoleh masukan dari SKPD mengenai aktivitas dan output dari suatu kegiatan beserta cost drivernya. Metode ini dilakukan dengan harapan terciptanya kesepahaman antara penyusun dan SKPD dalam penyusunan ASB suatu wilayah. d. Pendekatan student’s t distribution Pendekatan student’s t distribution adalah metode pengolahan data dimana sampel yang ada kurang dari 30 (sampel kecil). Dalam



12

penyusunan ASB dengan pendekatan student’s t distribution, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

X t

s n

Dengan X adalah nilai belanja, t merupakan nilai yang diambil dari t-table dengan tingkat keyakinan 95% dan degree of freedom n1, s melambangkan standar deviasi, serta n sebagai jumlah sampel. Formula ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu kegiatan serta persentase maksimum dan minimum dari anggaran untuk objek belanja. Student’s t distribution adalah metode yang paling mudah digunakan karena tidak membutuhkan data yang terlalu banyak dan detail. Karena alasan itulah penyusunan ASB Kabupaten XYZ ini menggunakan student’s t distribution sebab Kabupaten XYZ tidak memiliki data lengkap atas variabel- variabel yang dibutuhkan untuk menyusun ASB dengan menggunakan metode lainnya. 2.1.2 Langkah-langkah Penyusunan ASB Tanjung (2010) dalam tulisannya yang berjudul “Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja” menjelaskan mengenai 10 langkah dalam penyusunan ASB. Langkah- langkah tersebut adalah: a. Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan serta data sekunder berupa sstandar harga satuan. b. Memeriksa kesesuaian harga satuan yang ada dengan peraturan gubernur/ bupati/ walikota tentang standar harga satuan. c. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost drivernya. d. Menentukan kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuat ASBnya.



13

e. Melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan output menjadi satu kelompok ASB, dan kemudian memberi nama kelompok ASB tersebut. f.

Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas dari suatu kegiatan. Kemudian menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok ASB tersebut.

g. Membuat model regresi sederhana masingmasing kelompok ASB yang telah disepakati. h. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masingmasing kelompok ASB. i.

Menghitung persentase alokasi belanja kepada masingmasing objek belanja (aktivitas) pada sutau kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum.

j.

Menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan.

Sehubungan dengan minimnya data serta jenis metode yang digunakan dalam penyusunan ASB Kabupaten XYZ, maka pada bab 4 laporan magang ini tidak akan dibahas mengenai langkah 2 dan 7. Selain itu, delapan langkah lainnya akan dirangkum ke dalam 4 langkah, yakni 1) Pengumpulan Data; 2) Penggolongan Kelompok ASB; 3) Penginputan data; dan 4) Pengolahan Data. 2.2

Penilaian Ke wajaran APBD Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa ASB adalah penilaian

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Menjelaskan mengenai peraturan ini, Kumorotomo (2007) mengatakan bahwa ASB adalah salah satu standar yang digunakan untuk menganalisis anggaran belanja dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran dengan menggunakan ASB mencakup dua hal, yakni kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya. Penilaian kewajaran beban kerja dilakukan dengan menganalisa kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD,



14

menganalisa kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan, dan menganalisa satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan. Sementara penilaian kewajaran biaya dilakukan dengan menganalisa kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan standar belanja yang ada. Namun, penilaian kewajaran yang terdapat dalam laporan magang ini hanya terbatas pada penilaian kewajaran biaya. Selain ASB, alat lain yang dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penilaian kewajaran adalah Standar Satuan Harga (SSH). Permendagri No.13 tahun 2006 mendefinisikan SSH sebagai harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan

keputusan

kepala

daerah.

Dalam

praktiknya,

jika

ditemukan

ketidakwajaran anggaran setelah dibandingkan dengan ASB, maka TAPD dapat menggunakan SSH untuk melihat kewajaran harga barang dan jasa yang tercantum pada APBD. Alat penilai kewajaran seperti ASB dan SSH merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh masingmasing pemerintah daerah. Dalam praktiknya, opini “wajar” yang diberikan oleh TAPD terhadap suatu anggaran akan ditelaah lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK mempertanyakan dasar penilaian kewajaran anggaran daerah dan ternyata daerah tersebut tidak memiliki alat penilai yang bisa dijadikan dasar, maka BPK akan memberikan teguran terhadap pemerintah daerah tersebut.



15

BAB 3 GAMBARAN UMUM DAERAH 3.1 Profil Kabupaten XYZ Kabupaten XYZ merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatra Barat. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 132.093 jiwa dengan luas daerah 3.346,20 km2 . Sistem pengairan dan air bersih yang ada di kabupaten ini sudah bisa dibilang cukup maju dengan melihat fakta bahwa hanya tinggal 248 ha dari total 8522 ha lahan pertanian yang masih menggunakan sistem tadah hujan. Kabupaten XYZ memiliki nilai perdagangan sebesar Rp 184.888.150.000 pada tahun 2008 serta

nilai sektor jasa sebesar Rp

96.933.320.000 pada tahun yang sama. Pembuatan ASB Kabupaten XYZ pada laporan magang ini menggunakan data dari enam dinas besar Kabupaten XYZ. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Dinas Perhubungan. Selain itu digunakan juga data dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Dari masingmasing dinas tersebut kemudian dibentuk beberapa kelompok ASB yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang serupa satu sama lain. Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ merupakan dinas dengan total belanja terbesar sehingga mencapai 27% dari total APBD. Dinas ini memiliki berbagai kegiatan mulai dari operasional sekolah, lomba kreatifitas siswa, hingga penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Kelompok ASB yang dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ adalah Evaluasi Hasil Belajar, Festival dan Lomba Seni Siswa, Lomba- lomba TK dan SD, Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD, Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP, Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA, Olimpiade Sains, Pelatihan Tenaga Pendidik, Penyusunan Kurikulum, Sertifikasi Pendidik, dan Try Out. Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ memiliki pengeluaran yang berkisar antara 4%-7% dari APBD. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Dinas Kesehatan diantaranya adalah penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, penanggunalangan penyakit menular, serta kegiatan penanggulangan wabah. Kelompok ASB yang dibuat berdasarkan kegiatan Dinas Keseha tan terdiri Universita s Indone sia


16

dari Pengawasan Pangan dan Obat, Pengembangan Posyandu, Pembinaan Desa Siaga, Penanggulangan Gizi Mikro, Penanggulangan Penyakit, Pelayanan Kesehatan Warga Miskin dan Terpencil, dan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat. Bappeda, atau Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, merupakan dinas yang tidak memiliki total belanja yang cukup besar bila dibandingkan dengan dinas lain yang digunakan dalam pembuatan ASB. Total belanja dinas ini hanya berkisar antara 1%-1,2% dari total APBD. Kelompok ASB yang dibentuk berdasarkan data dari Bappeda antara lain Pemeliharaan Web, Penyusunan Buku, Penyusunan Rencana Kerja, serta Penyusunan Ranperda. Dinas Pekerjaan Umum merupakan dinas yang tidak memiliki banyak jenis kegiatan, hal ini bisa dilihat dari kelompok ASB yang dibuat berdasarkan kegiatan dinas pekerjaan umum yang hanya berjumlah 4 kelompok. Kelompok-kelompok tersebut adalah Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jaringan Air Bersih, dan Rehabilitasi/ Perbaikan Jalur Pengairan. Namun dinas ini merupakan salah satu dinas yang memiliki total belanja terbesar dengan persentase mencapai 21% dari total APBD. DPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) adalah dinas yang memiliki total belanja terbesar ketiga setelah Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dengan persentase total belanja yang berkisar antara 10%-13% dari APBD. Karena minimnya ragam kegiatan yang terdapat dalam dinas ini, maka kelompok ASB yang dibuat berdasarkan data DPKAD hanyalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi, serta Penyusunan Peraturan. Dinas Perhubungan Kabupaten XYZ memiliki total belanja yang paling kecil dibandingkan dinas lain yang digunakan dalam pembuatan ASB ini, yakni hanya berkisar antara 0,8%-1% dari total APBD. Dinas ini memiliki cukup banyak kegiatan, namun kegiatan-kegiatan tersebut terlalu terdiferensiasi sehingga tidak bisa digabungkan menjadi satu kelompok ASB. Akibatnya, hanya satu kelompok ASB yang dapat dibuat dari data Dinas Perhubungan, yakni ke lompok Pengadaan Alat-Alat Lalu Lintas. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebenarnya bukan merupakan dinas utama Kabupaten XYZ. Namun karena total belanjanya yang cukup besar



17

(4%-8% untuk masingmasing dinas), maka pembuatan kelompok ASB untuk kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dirasa perlu. Kelompok ASB sekretariat daerah terdiri dari Kunjungan Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, serta Sosialisasi. Sementara kelompok ASB sekretariat dewan meliputi Hearing/Dialog dan Koordinasi, Rapat-rapat, dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 3.2 Penilaian Ke wajaran Sebelumnya Sebelum membuat ASB, Kabupaten XYZ tidak memiliki instrumen untuk melakukan penilaian kewajaran yang lain seperti Standar Satuan Harga (SSH). Beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki ASB seperti ini sudah mendapat teguran dari BPK, sehingga Pemerintah Kabupaten XYZ memilih untuk segera membuat ASB sebelum mendapat teguran serupa. ASB yang dibentuk baru digunakan oleh Kabupaten XYZ dalam proses pembuatan APBD tahun 2013. Hal ini dikarenakan ASB baru dibentuk saat tahun anggaran 2012 sudah berjalan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kewajaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 3.3 Struktur dan Fungsi Tim Anggaran Pe merintah Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat daerah, PPKD, serta pejabat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi TAPD dimulai dengan membantu kepala daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Lebih lanjut, TAPD bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pembahasan terkait rancangan KUA yang sudah disusun dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Kemudian, TAPD akan menyusun rancangan surat edaran kepala daerah berdasarkan hasil pembahasan terkait KUA untuk digunakan oleh kepala SKPD dalam menyusun Ra ncangan Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). RKA-SKPD yang telah disusun kemudian akan



18

dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk menelaah kesesuaiannya dengan KUA, capaian kinerja,

indikator kinerja,

SSH,

ASB,

dan dokumen-dokumen

perencanaan lainnya (Sunarto dan Soedarsono, 2007).



19

BAB 4 PEMBAHASAN Sejak tahun 2000, pemerintah telah menghimbau penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000. Lebih lanjut terdapat UU No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ASB merupakan salah satu standar yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan belanja daerah. Kedua peraturan tersebut menggambarkan betapa pentingnya ASB dalam suatu pemerintahan daerah. Namun pada kenyataannya, masih sangat sedikit daerah yang sudah memiliki ASB. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pedoman yang jelas mengenai bagaimana cara pembuatan ASB. Untuk itu, bab ini akan menjabarkan mengenai pembuatan ASB pada Kabupaten XYZ sehingga nantinya dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk pembuatan ASB di pemerintahan daerah lainnya. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan mengenai proses penilaian kewajaran terhadap APBD dengan menggunakan ASB untuk memberi gambaran mengenai peran ASB dalam proses penyusunan anggaran daerah. 4.1 Tahap-Tahap Penyusunan ASB Dalam laporan magang ini tahap-tahap penyusunan ASB akan dibagi menjadi 4 tahap, yakni 1) Pengumpulan Data; 2) Penggolongan Kelompok ASB, 3) Penginputan Data; dan 4) Pengolahan Data. Selain itu, penulis juga akan membahas tahapan yang dilakukan sebelum proses penyusunan ASB, yakni kajian pustaka. 4.1.1 Kajian Pustaka Kajian pustaka merupakan sebuah proses pengkajian mengenai berbagai teori terkait penyusunan ASB yang dilakukan sebelum penyusunan dimulai. Pada tahap ini terdapat proses analisis mengenai berbagai metode penyusunan ASB untuk kemudian memilih metode yang paling tepat digunakan dalam penyusunan ASB Kabupaten XYZ. Tahap ini dimulai dengan



20

menganalisis keunggulan dan kelemahan dari masingmasing metode dan kemudian membandingkannya satu sama lain. Tahap kajian pustaka ini merupakan salah satu bagian penting da lam penyusunan ASB. Tahap ini diperlukan karena suatu metode yang berhasil diterapkan di suatu wilayah belum tentu merupakan metode yang paling tepat juga untuk diterapkan di wilayah lain. Metode yang dipilih dalam penyusunan ASB Kabupaten XYZ adalah metode student’s t distribution. Metode ini dipilih karena jumlah kegiatan yang ada dari masingmasing kelompok ASB Kabupaten XYZ merupakan kegiatan kecil yang berjumlah kurang dari 30 Kegiatan. Kemudian, Kabupaten XYZ juga memiliki keterbatasan dalam inventarisasi data sehingga tidak mampu menyediakan data yang lengkap dan detail seperti variabel dependent dan independent dari masingmasing kegiatan. Di sisi lain, metode ini merupakan metode yang tidak terlalu rumit sehingga akan memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ untuk memahami proses penyusunannya. 4.1.2 Pengumpulan Data Proses pengumpulan data merupakan inventarisasi terhadap seluruh data yang dibutuhkan untuk menyusun ASB Kabupaten XYZ. Data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah rincian kegiatan dan belanja dari setiap SKPD yang akan dibuatkan ASB nya. SKPD-SKPD tersebut merupakan SKPD yang memiliki persentase penggunaan biaya yang cukup signifikan dari keseluruhan APBD, yakni 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum; 4) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah; 5) Dinas Perhubungan; 6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 7) Sekretariat Daerah; serta 8) Sekretariat Dewan. Seluruh data yang dibutuhkan bersumber dari Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ selama tahun 2008-2011. 4.1.3 Penggolongan Kelompok ASB Data yang didapat pada tahap pengumpulan data masih merupakan data mentah yang harus diolah lebih lanjut. Langkah pertama yang dilakukan dalam



21

mengolah data menjadi ASB adalah dengan membagi berbagai kegiatan pada setiap SKPD ke dalam beberapa golongan kelompok ASB. Kegiatan-kegiatan yang memiliki sifat, output, ataupun proses terjadi yang sama selama periode tahun 2008-2011 akan dimasukkan ke dalam satu kelompok ASB. Jumlah kelompok ASB yang dibuat merupakan keputusan dari masingmasing Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan ASB Kabupaten XYZ ini, kelompok ASB yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten XYZ berjumlah 35 kelompok. Berikut adalah daftar hasil pengelompokkan kegiatan pada dinas pendidikan Kabupaten XYZ. ASB pada dinas ini berjumlah 11 kelompok. Tabel 4.1. Daftar Kelompok ASB Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ No

Kelompok ASB

1

Evaluasi Hasil Belajar

Nama Kegiatan

Tahun

Evaluasi Belajar Siswa UAS/UNAS

2008

(SLTA) Evaluasi hasil Belajar Siswa UAS-UAN

2009

SLTA Evaluasi Hasil Belajar (UAS/UN)

2010

SLTA Evaluasi Hasil Belajar (UAS/UN)

2011

SLTA 2

Festival dan Lomba

Festival SD

2008

Seni Siswa

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

2008

(FLS2N) Pembinaan Festival dam Lomba Seni

2009

Festival dan Lomba Seni Siswa

2010

Nasional SD

3

Festival dan Lomba Seni (FL2SN) SMP

2010

Festival dan Lomba Seni (FL2SN) SMP

2011

Lomba- lomba TK dan

Kegiatan Lomba Gugus SD

2008

SD

Kegiatan Lomba Gugus SD

2009

Lomba Gugus dan Pembinaan Gugus

2010

TK dan SD



22

Lomba Gugus dan Pembinaan Gugus

2011

TK dan SD Lomba Kreativitas Siswa SLB dan

2008

Pekan Olahraga Cacat SLB Lomba Kreativitas Siswa dan Olahraga

2010

Anak Cacat Lomba Kreativitas Siswa SLB

2011

Pelaksanaan Lomba Kreativitas Siswa

2008

TK

4

5

Lomba Kreativitas Siswa TK

2010

Lomba Kreativitas Anak PAUD

2011

Operasional

Operasional Sekolah Tingkat Sekolah

2008

Penyelenggaraan

Dasar

Pendidikan SD

Operasional Sekolah Tingkat SD

2009

Operasional Sekolah Tingkat SD

2010

Penyelenggaran Pendidikan Tingkat SD

2011

Operasional


2008

Penyelenggaraan

Menengah Pertama

Pendidikan SMP

Operasional Sekolah Tingkat SMP

2009

Operasional Sekolah Tingkat SMP

2010

Penyelenggaran Pendidikan Tingkat

2011

SMP 6

Operasional


Penyelenggaraan

Menengah Atas (SMA)

Pendidikan SMA dan


SMK

Menengah Atas (SMA) Operasional Sekolah Tingkat Sekolah

2008

2009

2010

Menengah Atas (SMA) Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat

2011

SMA Operasional Sekolah Tingkat Sekolah

2008



23

Menengah Kejurusan (SMK) Operasional Sekolah Tingkat Sekolah

2009

Menengah Kejurusan (SMK) Operasional Sekolah Tingkat Sekolah

2010

Menengah Kejurusan (SMK) 7

Olimpiade Sains

Olimpiade Sains SD

2008

Olimpiade Sains SMP

2008

Olimpiade Sains SD

2009

Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP

2009

Olimpiade Sains Nasional ( OSN )

2010

SMA Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP

2010

Pelaksanaan Olimpiade Sains SD

2010

Olimpiade Sains SD

2011

Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains

2011

SMP Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains

2011

SMP 8

Pelatihan Tenaga

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

2008

Pendidik


2010

Anak Usia Dini Non Formal Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

2010

TK Pelatihan Peningkatan Potensi

2011

Pengawas Pelatihan Tenaga Pendidik Pendidikan

2011

Non Formal Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah TK

2011


2011

PAUD Non Formal 9

Penyusunan

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

2008



24

Kurikulum

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD

2009

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD

2010

Bintek Penyusunan/Pengembang

10

Sertifikasi Pendidik

Kurikulum SD,SMP,SMA dan SMK

2011

Pelaksanaan Sertifikasi

2008

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

2009

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Pendidik

2010

Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga

11

Try Out

Pendidik

2011

TRY OUT ( SLTA )

2008

Tryout UAN untuk Siswa SMP/MTs

2008

Tryout UAN untuk Siswa SD/MI

2008

Pelaksanaan try Out UAN untuk Siswa SLTA

2009

Try Out untuk Siswa SMP/MTs

2009

Try Out UAS SD

2009

Pelaksanaan Try Out UAN untuk Siswa SLTA

2010

Try Out untuk Siswa SMP/MTs

2010

Try Out UAS SD

2010

Pelaksanaan Try Out UN SLTA

2011

Try Out Ujian Nasional - BN SD/MI

2011

Try Out untuk Siswa SMP/ MTS

2011

Sumber: Diolah dari Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ, tahun 2008-2011

4.1.4 Penginputan Data Setelah kegiatan dari masingmasing SKPD dikelompokkan ke dalam beberapa ASB, data dari kegiatan ini kemudian diinput. Proses penginputan ASB Kabupaten XYZ ini menggunakan software microsoft excel. Data yang diinput berupa objek belanja dari masingmasing kegiatan, total anggaran yang



25

digunakan untuk kegiatan tersebut, serta persentase dari masingmasing objek belanja terhadap jumlah anggarannya. Untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai tahap penginputan data, maka akan dibahas salah satu penginputan data dari kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik dari Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ. Kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik merupakan kelompok ASB yang terdiri dari kegiatan-kegiatan dengan sifat yang sama, yakni pelatihan yang melibatkan seluruh tenaga pendidik mulai dari guru hingga pengawas dari tahun 2008 hingga 2011. Tabel 4.2 memperlihatkan format penginputan salah satu Kegiatan dalam kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik. Tabel 4.2. Tabel Input Kegiatan Pelatihan Potensi Pengawas Nama Sampel: Pelatihan Peningkatan Potensi Pengawas Tahun : 2011 No 1 2 3 4 5 6

Objek Belanja Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor

7

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

8 9

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Total

Jumlah (Rp) 5.920.000 5.635.000 -

% 17,41% 16,57% 0,00%

2.175.000 5.200.000

0,00% 6,40% 15,29%

-

0,00%

3.870.000 11.200.000 34.000.000

11,38% 32,94%

Sumber: Analisis Standar Belan ja Kabupaten XYZ tahun 2008-2011

Pada format penginputan data seperti pada tabel 4.2, “Nama Kegiatan” merupakan nama kegiatan yang termasuk dalam kelompok ASB yang dibuat, sementara “Tahun” merupakan tahun berlangsungnya kegiatan. Kemudian, seluruh objek belanja yang dianggarkan dalam kegiatan beserta nominal anggarannya dimasukkan ke dalam tabel dan dijumlah. Pada kolom persentase (%), anggaran dari masingmasing objek belanja dihitung persentasenya terhadap total anggaran yang digunakan kegiatan tersebut. Universita s Indone sia


26

Selanjutnya, daftar kegiatan yang lain diinput menggunakan format yang sama. Kegiatan yang tergabung dalam kelompok ASB yang sama akan disatukan dalam satu file excel. Proses penginputan dilakukan terhadap seluruh kegiatan dari setiap kelompok ASB Kabupaten XYZ seperti yang ditampilkan dalam format tabel 4.2. Perlu diingat bahwa urutan objek belanja dari kegiatankegiatan yang tergolong dalam satu kelompok ASB harus sama untuk memudahkan proses pengolahan data. 4.1.5 Pengolahan Data Setelah seluruh data dari tiap kelompok ASB diinput, total anggaran dari masingmasing data disatukan ke dalam format seperti pada tabel 4.3. Tabel 4.3. Gabungan Total Anggaran Kegiatan Kelompok Pelatihan Tenaga Pendidik SKPD : DINAS PENDIDIKAN Nama ASB : Pelatihan Tenaga Pendidik Kegiatan

Total Anggaran

Kegiatan 1

Rp

23.200.000

Kegiatan 2

Rp

25.000.000

Kegiatan 3

Rp

29.500.000

Kegiatan 4

Rp

34.000.000

Kegiatan 5

Rp

28.743.600

Kegiatan 6

Rp

34.036.800

Kegiatan 7

Rp

59.335.000


Kegiatan yang telah digolongkan ke dalam Kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik diberi nama kegiatan 1-kegiatan 7. Setelah itu objek belanja dari

masingmasing

kegiatan

disatukan

dalam

tabel

4.4.



27

Tabel 4.4. Gabungan Objek Belanja

No

Data Kegiatan (%)

Objek Belanja (X) 1

1

Honorarium Non Pns

2

Belanja Bahan Pakai Habis

3

Belanja Jasa Kantor

4

2

3

4

5

6

7

11,72%

16,00%

8,81%

17,41%

38,83%

57,94%

27,64%

3,17%

13,28%

28,44%

16,57%

7,30%

2,05%

6,54%

54,31%

38,40%

27,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

0,39%

0,00%

1,53%

0,00%

2,35%

0,40%

0,00%

5

Belanja Cetak Dan Penggandaan

2,61%

3,04%

3,80%

6,40%

3,78%

10,68%

7,01%

6

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8,62%

3,20%

6,78%

15,29%

4,17%

8,81%

20,22%

7

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

0,00%

13,20%

2,71%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8

Belanja Makanan Dan Minuman

17,24%

12,88%

11,53%

11,38%

31,31%

18,80%

18,77%

9

Belanja Perjalanan Dinas

1,94%

0,00%

9,29%

32,94%

12,26%

1,32%

19,82%

Sumber: Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ tahun 2008-2011



28

Persentase setiap objek belanja terhadap total anggaran pada masingmasing kegiatan disatukan dalam tabel seperti pada tabel 4.4. Kemudian, data pada tabel 4.4 diolah ke dalam format seperti pada tabel 4.5. Tabel 4.5. Tabel Pengolahan Data Objek Belanja Pelatihan Tenaga Pendidik Objek Belanja X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Rata-rata

Standar Deviasi

n^(1/2)

t Value

33.402.200

12.144.147

2,65

1,943

25,48% 11,05% 17,12% 0,67% 5,33% 9,59% 2,27% 17,42% 11,08%

0,176 0,093 0,228 0,009 0,029 0,061 0,049 0,069 0,120

2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65

1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943

Max

Min

42.320.679 24.483.721

38,40% 17,86% 33,83% 1,34% 7,45% 14,09% 5,89% 22,51% 19,88%

12,55% 4,24% 0,40% -0,01% 3,21% 5,09% -1,34% 12,32% 2,29%


Pada tabel 4.5, objek belanja diberi nama X1-X9 sesuai urutannya dalam tabel 4.4. Nilai rata-rata pada baris kedua merupakan rata-rata dari total anggaran seluruh kegiatan yang terdapat pada tabel 4.3, sementara nilai dibawahnya adalah persentase rata-rata anggaran masingmasing objek belanja terhadap total anggaran kegiatan. Nilai pada kolom standar deviasi merupakan standar deviasi dari total anggaran seluruh kegiatan pada pada tabel 4.3 serta standar deviasi dari persentase pemakaian anggaran objek belanja dari tabel 4.4. Kolom n^(1/2) diisi dengan nilai akar dari jumlah Kegiatan (n). Dalam kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik, jumlah Kegiatan (n) adalah 7 sehingga nilai n^(1/2) adalah 2,65. Nilai t value diambil dari t table dengan tingkat keyakinan 95% dan degree of freedom n-1.



29

Setelah nilai rata-rata, standar deviasi, n^(1/2), dan t value sudah didapat, maka nilai maksimum dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut:

X t

s n

Sementara nilai minimum dapat dicari dengan menggunakan formula berikut:

X t

s n

Kedua formula di atas digunakan untuk mengisi kolom Max dan Min pada tabel 4.5. Setelah format pada tabel 4.5 terisi penuh, maka data yang ada siap untuk dikemas menjadi output. Namun, tidak semua objek belanja dapat dipindahkan ke dalam tabel output. Nilai persentase minimal yang negatif (-) pada beberapa objek belanja akan dijadikan nol (0%). Hal ini dikarenakan tidak mungkin sebuah anggaran memiliki nominal negatif (-). Berdasarkan tabel 4.5, objek belanja yang memiliki nilai persentase minimal negatif (-) adalah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (X4) dan Belanja Sewa dan Perlengkapan Kantor (X7). Nilai negatif seperti ini dapat terjadi akibat beberapa kondisi. Sebagai contoh objek belanja hanya terdapat di beberapa kegiatan tertentu atau merupakan belanja modal yang tidak terjadi secara rutin seperti belanja komputer dan perangkatnya. Tabel 4.6 menunjukkan output dari kelompok ASB

Pelatihan

Tenaga

Pendidik.



30

Tabel 4.6. Tabel Output ASB Pelatihan Tenaga Pendidik SKPD : DINAS PENDIDIKAN Nama ASB : Pelatihan Tenaga Pendidik

Total Anggaran

Rata-Rata

Maksimal

Rp33.402.200

Rp42.320.679

Minimal Rp24.483.721

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1

Honorarium Non Pns

25,48%

38,40%

12,55%

2


11,05%

17,86%

4,24%

3

Belanja Jasa Kantor

17,12%

33,83%

0,40%

4


0,67%

1,34%

0,00%

5

Belanja Cetak Dan Penggandaan

5,33%

7,45%

3,21%

6

Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir

9,59%

14,09%

5,09%

7

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

2,27%

5,89%

0,00%

8

Belanja Makanan Dan Minuman

17,42%

22,51%

12,32%

9


11,08%

19,88%

2,29%




31

Output seperti pada tabel 4.6 adalah data yang digunakan untuk menilai kewajaran APBD. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik pada tahun anggaran berikutnya akan dinilai wajar ketika total anggarannya tidak melewati nilai maksimal pada tabel 4.6, yakni Rp 42.320.679 serta persentase alokasi masingmasing objek belanja terhadap total anggarannya tidak melebihi persentase maksimal pada tabel output. Perlu diingat bahwa ASB merupakan bagian dari keseluruhan penilaian kinerja yang hanya dapat digunakan untuk menilai kewajaran biaya dari suatu anggaran. Selain itu, ASB yang dibuat dengan menggunakan student’s t distribution memiliki beberapa kelemahan khusus, yakni: 1) ASB htidak bisa digunakan untuk mrnilai kewajaran kegiatan yang belum pernah terjadi di tahun sebelumnya; 2) ASB memiliki jarak batas maksimum dan minimum dimana selama anggaran masih ada dalam batasan tersebut akan dianggap wajar, hal ini bisa menyebabkan sebuah anggaran dinilai wajar padahal terdapat inefisiensi di dalamnya; 3) ASB ini tidak memfasilitasi perubahan satuan harga akibat inflasi atau faktor ekonomi lainnya. 4.2 Penilaian Ke wajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 93 ayat 4 menyebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Hal ini berarti anggaran dari suatu kegiatan dalam APBD dikatakan wajar jika sesuai dengan ASBnya. Dalam praktiknya di lapangan, penilaian kewajaran dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum tahun anggaran berlangsung untuk menilai apakah APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dan wajar bila dibandingkan dengan ASB yang ada (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, 2009). Laporan magang ini akan mencoba menjelaskan mengenai penilaian kewajaran atas APBD Kabupaten XYZ tahun anggaran 2012 dengan



32

menggunakan ASB yang telah dibuat sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan, ruang lingkup laporan magang ini hanya terbatas pada dinas pend idikan sebagai dinas yang memakai anggaran daerah paling besar, sehingga kegiatan yang akan dinilai kewajarannya juga terbatas pada kegiatan yang tergabung dalam 11 kelompok ASB dinas pendidikan Kabupaten XYZ. Penilaian kewajaran akan dilakukan dengan mengambil sampel satu kegiatan dari masingmasing kelompok ASB yang terdaftar dalam kelompok ASB dinas pendidikan Kabupaten XYZ. Kegiatan-kegiatan yang akan dinilai kewajarannya adalah sebagai berikut: 1.

Pelatihan Tenaga Pendidik Non Formal tahun anggaran 2012. Kegiatan ini merupakan sampel dari kelompok ASB Pelatihan Tenaga Pendidik. Tabel 4.7 menunjukkan anggaran kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik Non Formal dalam APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dan perbandingannya dengan ASB. Tabel 4.7 Pelatihan Tenaga Pendidik Non Formal 2012

No Objek Belanja 1 Honorarium Non Pns 2 Belanja Bahan Pakai Habis

Jumlah Anggaran (Rp) 5.920.000

ASB % Max Min Ket 17,94% 38,40% 12,55% Wajar

3.207.000

9,72%

17,86%

4,24% Wajar

11.000.000

33,33%

33,83%

0,40% Wajar

4 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.143.000

6,49%

7,45%

3,21% Wajar

5 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 6 Belanja Makanan dan Minuman

4.000.000

12,12%

14,09%

5,09% Wajar

6.730.000

20,39%

22,51%

12,32% Wajar

3 Belanja Jasa Kantor

Total Anggaran

33.000.000

42.320.679 24.483.721



33

Sumber: Diolah dari APBD Kabupaten XYZ tahun 2012

Dapat dilihat bahwa baik total anggaran maupun persentase anggaran masingmasing objek belanja dari kegiatan ini tidak ada yang melebihi nilai pada ASBnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik Non Formal tahun 2012 wajar. 2.

Evaluasi Hasil Belajar Siswa US/UN (SMA) tahun anggaran 2012. Kegiatan ini merupakan sampel yang diambil dari kelompok ASB Evaluasi Hasil Belajar. Tabel 4.8 menunjukkan anggaran kegiatan ini. Tabel 4.8 Evaluasi Hasil Belajar Siswa US/UN (SMA) tahun 2012

No

Objek Belanja

1 Honorarium Non Pns 2 Belanja Bahan Pakai Habis 3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 Belanja Makanan dan Minuman 6 Belanja Perjalanan Dinas Total Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp) 13.300.000

%

ASB

7,81%

12,61%

4,57%

Wajar

1.813.000

1,06%

5,19%

1,88%

4.050.000

2,38% -

Tidak Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar Wajar

Max

Ket Min

-

125.290.000

73,55%

69,20%

27,72%

4.155.000

2,44%

26,21%

5,58%

21.750.000

12,77%

35,09%

6,49%

170.358.000

116.098.285 88.975.915


Setelah dibandingkan dengan ASBnya, dapat dinilai bahwa anggaran kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Siswa US/UN (SMA) tahun 2012 tidak wajar menurut ASB. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang melampaui nilai maksimal pada ASB hingga Rp 54.000.000. Sementara jika dilihat dari persentasenya, alokasi anggaran untuk objek belanja /persentase dari belanja cetak dan penggandaan melampaui ASB sebesar 4%. Bila ditelusuri lebih lanjut dengan melihat anggaran kegiatan serupa pada tahun sebelumnya, pembengkakan anggaran paling besar terdapat pada belanja cetak dan penggandaan yang mencapai Rp 55.000.000. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, misalnya bertambahnya jumlah peserta US/UN



34

SMA atau bertambahnya materi US/UN SMA sehingga anggaran yang dibutuhkan juga lebih banyak. Namun bisa saja hal ini terjadi karena memang terdapat fraud saat penyusunan anggaran. Untuk itu, TAPD harus melakukan analisis lebih lanjut atas ketidakwajaran anggaran kegiatan ini. Analisis dapat dilakukan dengan melihat output dari kegiatan dan membandingkannya dengan kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya, serta dengan membandingkan rincian objek belanja dengan standar satuan harga (SSH) yang berlaku. Di sisi lain terdapat belanja perawatan kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam ASB. Dengan kata lain, objek belanja ini tidak pernah ada dalam kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Objek belanja yang baru ada bisa disebabkan kesalahan dari penyusun anggaran yang tidak memasukkan belanja serupa pada tahun-tahun sebelumnya atau bertambahnya modal kegiatan, yang dalam kasus ini adalah kendaraan bermotor, sehingga dibutuhkan objek belanja baru. 3.

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP tahun 2012. Kegiatan ini merupakan sampel dari kelompok ASB Festival dan Lomba Seni Siswa. Deskripsi anggaran yang digunakan oleh kegiatan FLS2N SMP pada

tahun

2012

ditunjukkan

dalam

tabel

4.9.



35

Tabel 4.9. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP tahun 2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Objek Belanja Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/ Material Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Total Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp) 5.480.000 1.166.600 5.400.000 900.000 1.433.400 2.800.000 4.200.000 5.000.000 8.400.000 3.510.000 26.710.000

%

Max

8,43% 1,79% 8,31% 1,38% 2,21% 4,31% 6,46% 7,69% 12,92% 5,40% 41,09%

65.000.000

ASB Min 14,36% 8,39% 51,67% 6,02% 9,49% 2,66% 7,31% 2,90% 2,51% 0,00% 6,74% 0,00% 16,96% 5,53% 8,09% 0,00% 41,30% 13,32%

42.001.416

Ket Wajar Tidak wajar Tidak wajar Tidak wajar Tidak wajar Wajar Wajar Wajar Tidak wajar Wajar Wajar

20.201.817

Sumber: APBD Kabupaten XYZ tahun 2012



36

Dari tabel 4.9, dapat dilihat bahwa total anggaran kegiatan FLS2N SMP tahun 2012 melampaui batas maksimal anggaran pada ASBnya. Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa kegiatan ini tidak wajar menurut ASB. Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang harus diinvestigasi lebih lanjut oleh TAPD terkait ketidakwajaran ini. Pertama, terdapat beberapa objek belanja tambahan yang tidak terdaftar pada ASB Festival dan Lomba Seni, yakni belanja bahan/material dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Kedua, anggaran untuk belanja bahan pakai habis dan belanja cetak dan penggandaan yang nilai nominalnya lebih kecil hingga Rp 7.000.000 dari tahun sebelumnya dan nilai persentasenya lebih kecil dari persentase minimal yang tercantum dalam ASB. Persentase anggaran yang lebih kecil dari nilai minimal bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti 4.

Berikutnya, kegiatan yang akan dianalisa adalah Lomba Kreatifitas Siswa SLB yang merupakan sampel dari kelompok ASB Lomba- Lomba TK dan SD. Penjabaran anggaran yang digunakan oleh kegiatan ini digambarkan pada

tabel

4.10.



37

Tabel 4.10. Lomba Kreatifitas Siswa SLB tahun 2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Objek Belanja Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Total Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp) 4.640.000 416.000 4.000.000 275.000 749.000 5.600.000 3.060.000 7.260.000

ASB Ket % Max Min 17,85% 26,78% 12,24% Wajar 1,60% 35,91% 10,22% Tidak Wajar 15,38% Tidak Wajar 1,06% Tidak Wajar 2,88% 8,66% 3,58% Tidak Wajar 21,54% 2,28% 0,00% Tidak Wajar 11,77% 15,95% 8,60% Tidak Wajar 27,92% 11,84% 0,00% Tidak Wajar

26.000.000

30.251.226

20.215.474




38

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa total anggaran kegiatan Lomba Kreatifitas Siswa SLB tahun 2012 tidak melebihi ASBnya. Namun anggaran ini tidak bisa dikatakan wajar karena masih terdapat objek belanja yang persentase anggarannya tidak sesuai dengan ASB, yakni belanja sewa sarana mobilitas dan belanja pakaian khusus dan hari- hari tertentu.

Bila

diperhatikan, persentase kedua objek belanja ini sangatlah tidak wajar. Belanja sewa sarana mobilitas misalnya, persentase anggarannya melampaui persentase maksimal ASB hingga lebih dari 19%. Sementara di sisi lain, objek belanja bahan pakai habis dan belanja cetak dan penggandaan memiliki persentase yang lebih kecil dari persentase minimal pada ASB. selain itu, terdapat objek-objek belanja tambahan yang tidak terdapat pada kegiata n serupa di tahun-tahun sebelumnya seperti belanja perawatan kendaraan bermotor dan belanja jasa kantor. Temuan-temuan ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh TAPD untuk kemudian menarik kesimpulan yang rigid mengenai kewajaran anggaran kegiatan yang bersa ngkutan. 5.

Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SD. Tabel 4.11 menggambarkan anggaran dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan

tingkat

SD

tahun

2012.



39

Tabel 4.11. Penyelenggaraan Pendidikan Tigkat SD tahun 2012

No

Objek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Honorarium Non Pns Uang Lembur Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/ Material Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Total Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp) 12.870.000 51.229.150 409.333.820 175.193.560 76.658.971 7.292.560 350.946.440 20.000.000 171.336.600 322.467.600 1.597.328.701

ASB %

Max

0,81% 3,21% 25,63% 10,97% 4,80% 0,46% 21,97% 1,25% 10,73% 20,19%

Ket

Min 23,18% 11,11% 23,50% 7,28% 5,52% 2,39% 24,73% 8,52% 7,23% 14,37%

3.140.539.681

3,27% 8,04% 16,84% 2,80% 2,17% 0,23% 12,70% 0,00% 0,00% 8,69%

Tidak Wajar Tidak Wajar Wajar Tidak Wajar Wajar Wajar Wajar Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar

1.508.216.569




40

Setelah dilakukan perbandingan, dapat dilihat bahwa walaupun total anggaran kegiatan tidak melampaui nilai maksimal pada ASBnya, persentase dari beberapa objek belanjanya masih tidak sesuai dengan yang terdapat pada ASB sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran kegiatan ini tidak wajar menurut ASB. Terdapat beberapa hal yang ketidakwajarannya harus diinvestigasi lebih lanjut oleh TAPD, yang pertama adalah persentase anggaran untuk belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja makanan dan minuman, serta belanja perjalanan dinas yang melebihi persentase pada ASB. Ketidakwajaran kedua adalah persentase anggaran untuk honorarium non pns dan uang lembur yang lebih kecil dari persentase pada ASB, bahkan nilai nominal honorarium non pns pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara Rp 300.000.000 – Rp 450.000.000 namun pada tahun 2012 berkurang drastis hingga Rp 12.870.000. Hal ini bisa disebabkan pengurangan penggunaan jasa non PNS oleh dinas bersangkutan dan mengalokasikan anggaran ke gaji guru. 6.

Selanjutnya, kegiatan yang akan dinilai kewajarannya adalah kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMP

tahun 2012.

Tabel 4.12

menunjukkan anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMP tahun 2012.



41

Tabel 4.12. Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMP tahun 2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Objek Belanja Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/ Material Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Total Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp) 300.000 120.430.350 29.041.500 119.446.500 12.818.000 87.153.400 2.384.000 28.735.250 100.037.000 500.346.000

% Max 0,06% 24,07% 5,80% 23,87% 2,56% 17,42% 0,48% 5,74% 19,99%

ASB Min 21,53% 25,12% 7,49% 10,50% 4,09% 15,22% 0,90% 5,92% 19,77%

1.553.135.158

13,18% 16,78% 2,46% 4,16% 2,97% 11,41% 0,03% 4,95% 10,76%

Ket Tidak Wajar Wajar Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar Wajar Wajar Tidak Wajar

475.722.208




42

Dari tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMP tahun 2012 tidak wajar menurut ASB. Hal ini disebabkan persentase dari beberapa objek belanja yang tidak sesuai dengan ASBnya, seperti belanja jasa kantor dan belanja cetak dan penggandaan yang persentasenya melebihi persentase maksimal pada ASB serta persentase honorarium non pns dan belanja pe rawatan kendaraan bermotor yang lebih kecil dari nilai minimal pada ASB. Kasus ekstrim terjadi pada objek belanja honorarium non pns dimana pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan anggaran sebesar Rp 60.000.000 - Rp 30.000.000 namun pada tahun 2012 hanya dianggarkan sebesar Rp 300.000. 7.

Penyelenggaraan Pendidikan SMA. Tabel 4.13 menampilkan anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan SMA

tahun

2012.



43

Tabel 4.13. Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMA tahun 2012

No 1 2

Jumlah Anggaran (Rp)

Objek Belanja Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis

3 Belanja Bahan/ Material 4 Belanja Jasa Kantor 5 6 7 8 9

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

Total Anggaran

ASB %

Max

Min

Ket

156.800.000

15,15%

14,01%

9,61% Tidak Wajar

180.335.000

17,42%

27,98%

21,93% Wajar

160.450.000

15,50%

24,27%

4,20% Wajar

109.818.800

10,61% -

-

Tidak Wajar

26.300.000

2,54%

3,37%

188.295.000

18,19%

17,41%

7,99% Tidak Wajar

65.300.000

6,31%

4,97%

2,99% Tidak Wajar

136.860.000

13,22%

11,26%

9,68% Tidak Wajar

11.000.000

1.035.158.800

1,06% -

704.959.119

1,71% Wajar

-

Tidak Wajar

512.042.590




44

Anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA tahun 2012 dapat dinilai tidak wajar menurut ASB sebab total anggarannya melebihi total anggaran maksimal pada ASB dan persentase beberapa objek belanjanya tidak sesuai dengan ASB. Objek belanja yang memiliki persentase anggaran lebih besar dari ASB antara lain honorarium non pns, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta belanja perjalanan dinas. Namun jika dibandingkan dengan anggaran kegiatan serupa pada tahun sebelumnya, anggaran untuk honorarium non pns dan belanja bahan/material bertambah hingga hampir dua kali lipat sehingga terjadi pembengkakan total anggaran. Selain itu, kegiatan ini memiliki objek belanja baru yakni belanja pemeliharaan. Dalam APBD 2012, belanja pemeliharaan yang dimaksud adalah belanja pemeliharaan gedung. Namun karena belanja ini tidak pernah ada pada kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya serta tidak adanya belanja modal berupa gedung pada anggaran tahun sebelumnya, maka diperlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh TAPD. 8.

Olimpiade Sains SD Kegiatan ini merupakan sampel dari kelompok ASB Olimpiade Sains. Tabel 4.14 memuat anggaran kegiatan olimpiade sains SD tahun 2012.



45

Tabel 4.14. Olimpiade Sains SD tahun 2012

Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas

Jumlah Anggaran (Rp) 4.500.000 1.200.000 1.600.000 11.400.000 540.000 630.000 4.800.000 14.700.000 9.075.000

Total Anggaran

Rp 48.445.000

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Objek Belanja

% 9,29% 2,48% 3,30% 23,53% 1,11% 1,30% 9,91% 30,34% 18,73%

ASB Max Min 38,73% 24,18% 3,41% 1,83% 5,30% 2,94% 7,86% 0,00% 3,51% 1,69% 4,59% 2,60% 21,92% 7,86% 16,95% 8,93% 26,20% 13,73% 57.658.613

Ket Tidak Wajar Wajar Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar Tidak Wajar Wajar Tidak Wajar Wajar

35.555.387




46

Setelah melihat data pada tabel 4.14, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pelaksanaan olimpiade sains SD tahun 2012 tidak wajar menurut ASB. hal ini disebabkan terdapat beberapa ketidaksesuaian antara persentase objek belanja kegiatan yang bersangkutan dengan ASBnya, walaupun total anggaran kegiatan ini tidak melebihi total anggaran maksimal dalam ASB. Objek belanja yang tidak sesuai tersebut adalah belanja jasa kantor dan belanja makanan dan minuman yang melebihi persentase maksimal pada ASB serta honorarium non pns, belanja perawatan kendaraan bermotor, dan belanja cetak dan penggandaan yang persentase anggarannya lebih kecil dari persentase minimal pada ASB. 9.

Pelatihan Penyusunan K urikulum SD tahun 2012. Kegiatan ini merupakan sampel dari kelompok ASB Penyusunan Kurikulum. Anggaran kegiatan yang bersangkutan terdapat pada tabel 4.15. Tabel 4.15. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD tahun 2012

No

Objek Belanja

1 Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai 2 Habis Belanja Cetak dan 3 Penggandaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ 4 Parkir Belanja Makanan dan 5 Minuman Belanja Perjalanan 6 Dinas Total Anggaran


ASB %

Max

Ket

Min

16.000.000

28,79%

32,85

11,33 Wajar

5.298.500

9,53%

19,23

1,18 Wajar

2.629.000

4,73%

5,52

3,97 Wajar

15.400.000

27,71%

29,16

8,44 Wajar

10.600.000

19,07%

34,35

13,85 Wajar

5.650.000

10,17%

16,45

7,62 Wajar

55.577.500

70.569.422 22.523.578




47

Setelah dibandingkan, baik total anggaran maupun persentase masingmasing objek belanja kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum SD tahun 2012 memenuhi batas maksimal dan minimal pada ASBnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya, nilai nominal anggaran pada kegiatan ini juga tidak jauh berbeda. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kegiatan ini wajar menurut ASB. 10.

Pelatihan Sertifikasi Pendidik Tahun 2012. Kegiatan ini merupakan sampel dari kelompok ASB Sertifikasi Tenaga Pendidik. Tabel 4.16 menunjukkan anggaran kegiatan pelatihan sertifikasi tenaga pendidik tahun 2012. Tabel 4.16. Pelatihan Sertifikasi Tenaga Pendidik tahun 2012

No

Objek Belanja

Belanja Bahan Pakai 1 Habis Belanja Perawatan 2 Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan 3 Penggandaan Belanja Makanan dan 4 Minuman Belanja Perjalanan 5 Dinas Total Anggaran


ASB %

Ket Max

4.443.000

8,63%

17,86%

1.525.000

2,96%

1,34%

1.522.000

2,96%

7,45%

4.800.000

9,32%

22,52%

39.210.000

76,14%

18,88%

51.500.000

55.646.583

Min Tidak 12,55% Wajar Tidak 0,00% Wajar Tidak 3,21% Wajar Tidak 12,32% Wajar Tidak 2,29% Wajar 14.460.317


Setelah dilakukan analisis, dapat dilihat bahwa ketidakwajaran pada anggaran kegiatan di atas terdapat pada persentase anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang persentasenya tidak sesuai dengan persentase maksimal dan minimal pada ASB. Hal ini menyebabkan anggaran kegiatan pelatihan sertifikasi tenaga pendidik tahun 2012 tergolong tidak wajar menurut ASB. Pada tabel 4.16 ,alokasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas memang jauh lebih besar dibandingkan objek belanja lainnya. Fenomena ini bisa mengacu pada dua alasan yang berlawanan. Alasan



48

pertama adalah bahwa kegiatan pelatihan sertifikasi tenaga pendidik tersebut dilakukan oleh lebih banyak orang dan di daerah yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk membiayai perjalanan dinas yang lebih besar. Alasan kedua adalah bahwa memang terdapat penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga terjadi pembengkakan anggaran, misalnya penggunaan anggaran untuk jalan-jalan pemerintah daerah dengan alasan perjalanan dinas. 11.

Kegiatan terakhir yang akan dinilai kewajarannya adalah kegiatan try out siswa SMP/MTS yang merupakan sampel dari kelompok ASB try out. Tabel 4.17 menunjukkan anggaran kegiatan try out siswa SMP/MTS tahun 2012. Tabel 4.17. Try Out SMP tahun 2012

No 1 2 3 4 5

Objek Belanja Honorarium Non Pns Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Total Anggaran


ASB Ket %

Max

Min

2.400.000

2,79%

39,38%

2.359.000

2,74%

2,54%

67.800.000

78,86%

66,30%

1,05%

9,54%

Tidak 5,43% Wajar Tidak 1,52% Wajar Tidak 36,62% Wajar Tidak 2,12% Wajar

14,56%

17,52%

8,25% Wajar

900.000 12.520.000 85.979.000

119.917.245 92.605.305


Setelah melihat data pada tabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kegiatan try out siswa SMP/MTS tidak wajar menurut ASB karena anggaran belanja cetak dan penggandaan yang persentasenya melebihi persentase maksimal pada ASB. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, misalnya bertambahnya peserta try out atau bertambahnya jumlah try out yang dilaksanakan. Sehingga dalam menginvestigasi ketidakwajaran semacam ini, TAPD harus memeriksa penggunaan anggaran secara lebih detil.



49

Dari 11 sampel kegiatan yang telah dinilai kewajarannya, hanya terdapat 2 kegiatan yang tergolong wajar sementara 9 sisanya tergolong tidak wajar menurut ASB. Ketidakwajaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perubahan output, bertambahnya objek belanja, atau memang terjadi inefisiensi dalam penyusunan anggaran. Namun metode yang digunakan dalam penyusunan ASB Kabupaten XYZ ini memiliki kekurangan dimana metode ini dibentuk tanpa mengetahui nominal jelas dari cost driver masingmasing kegiatan sehingga tidak dapat menilai efisiensi penggunaan anggaran. Ketidakwajaran yang ada nantinya harus ditindaklanjuti oleh TAPD. Bentuk tindak lanjut dapat berupa pemeriksaan kewajaran menggunakan SSH, atau membandingkan output kegiatan dengan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya. Selain itu TAPD juga dapat bertanya secara langsung kepada pihak penyusun anggaran mengenai dasar yang digunakan dalam penyusunan anggaran tersebut dan penyebab ketidakwajaran yang terjadi. ASB yang telah dibuat, kemudian harus terus di-update oleh masingmasing daerah. Beberapa kondisi mengharuskan masingmasing Pemerintah Daerah untuk memahami proses penyusunan ASB-nya agar ASB dapat selalu di-update. Kondisi-kondisi tersebut misalnya Pemerintah Daerah ingin membuat ASB untuk SKPD yang lain, terjadi inflasi yang cukup signifikan sehingga diperlukan penyesuaian pada ASB, atau terdapat sampel kegiatan baru pada tahun berikutnya yang dapat ditambahkan ke dalam kelompok ASB yang telah dibuat agar ASB yang ada lebih komprehensif.



50

5.1

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Kesimpulan Dewasa ini, tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi

publik dan pemerintah semakin meningkat, tak terkecuali pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangannya adalah dengan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB). ASB ini nantinya akan digunakan untuk menilai kewajaran APBD sebelum tahun berjalan. Namun pada kenyataannya mayoritas pemerintah daerah belum memiliki ASB tersebut. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pedoman penyusunan ASB yang lengkap serta pengenalan ASB secara formal kepada daerah-daerah. Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai langkah- langkah penyusunan ASB serta penggunaannya dalam menilai kewajaran APBD. Untuk itu, laporan magang ini dibuat dengan menjelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan ASB Kabupaten XYZ serta penggunaan ASB dalam menganalisis kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai proses penyusunan dan peran ASB. Proses penyusunan ASB Kabupaten XYZ menggunakan metode student’s t distribution Hasil dari penyusunan ASB Kabupaten XYZ yang tertulis dalam laporan magang ini hanya terbatas pada data dinas pendidikan sebagai dinas yang memiliki anggaran paling besar. Tahap-tahap penyusunan ASB terdiri dari 4 (empat) tahap yang sebelumnya didahului oleh kajian pustaka untuk menentukan metode yang paling tepat. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, terdapat proses inventarisasi atas seluruh data yang dibutuhkan dalam penyusunan ASB. Tahap kedua adalah penggolongan kelompok ASB dimana kegiatan-kegiatan yang memiliki sifat dan atau output yang sama dimasukkan ke dalam satu kelompok ASB. Tahap ketiga adalah penginputan data dimana setiap kegiatan diinput ke dalam format yang berisi objek belanja, total anggaran, serta persentase anggaran masingmasing objek belanja terhadap total anggaran. Tahap keempat adalah pengolahan data dimana kegiatan yang berada dalam kelompok ASB yang sama kemudian digabungkan untuk mencari nilai rata-rata, standar deviasi, n^(1/2), t value, serta



51

nilai maksimal dan minimal dari masingmasing kelompok ASB. Keseluruhan data ini kemudian digabungkan dalam tabel output yang akan digunakan untuk menganalisa kewajaran APBD. Dalam penilaian kewajaran, diambil data satu kegiatan sebagai sampel dari masingmasing kelompok ASB. Setelah dilakukan analisis, hasil yang didapat menunjukkan 9 dari 11 sampel kegiatan memiliki anggaran yang tidak wajar. Dengan kata lain, hanya 2 sampel yang memiliki anggaran yang wajar menurut ASB. Ketidakwajaran yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan output, bertambahnya objek belanja, atau terdapat inefisiensi dalam penyusunan anggaran. 5.2

Keterbatasan Penulisan Proses penyusunan ASB yang dijabarkan dalam laporan magang ini

memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

ASB ini dibentuk berdasarkan data kegiatan tahun 2008-2011 sehingga hanya bisa digunakan untuk menganalisa kewajaran kegiatan yang serupa dengan kegiatan yang pernah ada pada tahun tersebut. Sehingga jika terdapat kegiatan yang belum pernah terjadi di tahun sebelumnya, kegiatan tersebut tidak dapat dinilai kewajarannya.



ASB ini dibentuk dengan metode student’s t distribution yang dibentuk tanpa mengetahui nominal jelas dari cost driver sehingga ASB yang terbentuk sifatnya kurang rigid dan tidak dapat melihat efisiensi penggunaan anggaran.



ASB ini tidak memfasilitasi perubahan satuan harga akiba t inflasi atau faktor ekonomi lainnya. Untuk itu penggunaan ASB ini harus disertai dengan penggunaan alat penilaian lain seperti Standar Satuan Harga (SSH) agar lebih akurat.



Pada analisis kewajaran yang dilakukan dalam laporan magang ini, penulis tidak dapat memastikan penyebab adanya ketidakwajaran dikarenakan keterbatasan data serta kesulitan dalam menghubungi narasumber terkait.



52

5.3

Saran Adapun saran yang ingin diberikan oleh penulis terbagi menjadi saran untuk

Pemerintah Kabupaten XYZ dan untuk penulisan-penulisan selanjutnya di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya yang menyangkut ASB.  Untuk Pemerintah Kabupaten XYZ, disarankan untuk segera membentuk SSH agar penilaian kewajaran oleh TAPD dapat dilakukan secara maksimal sehingga penyusunan anggaran tahun yang akan datang menjadi lebih akuntabel.  Untuk penelitian dan penulisan mengenai ASB di masa yang akan datang, disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penyusunan ASB yang lain agar didapat hasil yang lebih komprehensif.



53

DAFTAR PUSTAKA

Hansen, Don R., & Mowen, Maryanne M. (2006). Managerial Accounting 8th Edition. Boston: South-Western College Publisher. Kabupaten Banggai. Analisis Standar Belanja Kabupaten Banggai. Kabupaten XYZ. Analisis Standar Belanja Kabupaten XYZ. Kabupaten XYZ. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ selama tahun 2008-2011. Kumorotomo, Wahudi. (2007). Penganggaran dan Penilaian Kewajaran SAB. Juli, 2007. Universitas Gajah Mada. http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/07/penilaiankewajaran-sab.pdf Nordiawan, Deddi., Putra, Iswahyudi Sondi., & Rahmawati, Maulidah. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. (2009). Penyusunan Analisis Standar Belanja: Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah. Yogyakarta: PSEKB UGM. Tanjung, Abdul Hafiz. (2010, Maret). Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan APBD.Karya Tulis Dipresentasikan pada Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan, Riau. Sunarto., Soedarsono. 2007. Sistem Administrasi Keuangan Daerah I. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



55

Lampiran 1. Daftar Kelompok ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ No

Kelompok ASB

1

Pengawasan Pangan dan Obat

Nama Kegiatan

Tahun

Pengawasan dan Pembinaan Apotek, PO dan Kosmetik

2008

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Apotek, Toko Obat, dan Kosmetik

2009


2010


2011

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

2008


2009


2010


2011

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

2009

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

2010

Sumber : ASB Kabupaten XYZ



56

Lampiran 1. Daftar Kelompok ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan) 2

3

4

5

Pengembangan Posyandu

Revitalisasi Posyandu

2008

Kegiatan Pengembangan Posyandu Kegiatan Pengembangan Posyandu

2009 2010

Kegiatan Pengembangan Posyandu

2011

Pembinaan Desa Siaga

Pembinaan Desa Siaga Pembinaan Desa Siaga

2008 2009

Penanggulangan Gizi Mikro

Pembinaan Desa Siaga Pembinaan Desa Siaga Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA, dan Gizi Mikro lainnya

2010 2011 2008

Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA, dan Gizi Mikro lainnya

2009

Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA, dan Gizi Mikro lainnya

2010

Kegiatan Penanggulangan Bumil KEK, Gizi Buruk Klinik, Gizi Mikro Lainnya P2P Menular

2011

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML)

2008


2010


2011

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

2008

Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

2010

Penanggulangan Penyakit

2008

2009

2011



57

Lampiran 1. Daftar Kelompok ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan) 6

7

Pelayanan Kesehatan Warga Miskin dan Terpencil

Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat

Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil

2008

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil (Yankesdacil)

2009


2010


2011

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaringannya (JPKM)

2008


2009


2010


2011

Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Pembinaaan dan Pengawasan Sarana air Bersih ,Sanitasi Dasar,Klinik Sanitasi Dan CLTS

2008

Kegiatan Pembinaaan dan Pengawasan Sarana air Bersih ,Sanitasi, TTU dan TPM

2010

Kegiatan Pembinaaan dan Pengawasan Sarana air Bersih ,Sanitasi, TTU dan TPM

2011



2009 2011 2009

58

Lampiran 2. Daftar Kelompok ASB Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ No

1

2

Kelompok ASB

Pembangunan Jembatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Nama Kegiatan

Tahun

Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan

2008 2009 2010

Pembangunan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

2011 2008 2009

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/Pemel. Periodik Jalan Kabupaten

2010 2011 2008

Rehabilitasi/Pemel. Periodik Jalan Kabupaten

2009


2010


2011

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

2008


2009


2010



59

Lampiran 2. Daftar Kelompok ASB Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ (Lanjutan) 3

4

Pembangunan Jaringan Air Bersih

Rehabilitasi/ Perbaikan Jalur Pengairan

Pembangunan jaringan Air Bersih/Air Minum

2008


2008


2010


2011

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai

2008

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai

2009


2010


2011

Rehabilitasi/Perbaikan Alur Anak Sungai (Sungai Kecil)

2008


2009


2010


2011

2009 2010 2011 2008

Su mber : ASB Kabupaten XYZ



60

Lampiran 3. Daftar Kelompok ASB Bappeda Kabupaten XYZ No

Kelompok ASB

1

Pemeliharaan Web

2

Penyusunan Buku

Nama Kegiatan

Tahun

Pemeliharaan dan Pengembangan Website

2008


2009


2010


2011

Penyusunan Buku PDRB, Kabupaten XYZ dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan Profil Daerah Tahun 2007

2008

Penyusunan Buku PDRB, Kabupaten XYZ Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2009

2010

Penyusunan Buku PDRB, Kabupaten XYZ Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2010

2011

Penyusunan Buku Profil Daerah Tahun 2009

2010

Penyusunan Buku Pofil Daerah Tahun 2010

2011



61

Lampiran 3. Daftar Kelompok ASB Bappeda Kabupaten XYZ (Lanjutin) 3

4

Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Ranperda

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS (Perubahan Tahun 2010) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS (Perubahan Tahun 2011) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Tahun 2011 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Tahun 2011 (Lanjutan) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 Penyusunan RKPD Kabupaten XYZ 2012 Penyusunan Ranperda RDTR Ibukota Kabupaten XYZ

2010

Penyusunan RDTR Perluasan Areal Kawasan Ibukota Kabupaten XYZ

2009

Penyusunan RTRK Timbulun dan Golden Arm

2008

Penyusunan Perencanaan Tata Ruang dan Pemetaan Wilayah

2009

Penyusunan Ranperda RTRW, RTRK dan RDTR Kabupaten XYZ

2009

Penyusunan Rencana Induk Kota Kecamatan KPGD

2010

Penyusunan RTBL Kawasan Ex. Pasar Lama Muara Labuh

2010

Penyusunan RTBL Simpang Padang Aro

2011

2011

2010

2011

2010

2011 2008




62

Lampiran 4. Daftar Kelompok ASB Dinas Perhubungan Kabupaten XYZ

No 1

Kelompok ASB

Nama Kegiatan

Tahun

Pengadaan Alat-alat Lalu Pengadaan marka Jalan Lintas Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas

2008

Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas

2010

Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas

2011

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

2009

Pengadaan dan Pemasangan Delinator

2008

Pengadaan dan Pemasangan Delinator

2009

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

2008


2009


2011

2009




63

Lampiran 5. Daftar Kelompok ASB DPKAD Kabupaten XYZ

No

1

2

Kelompok ASB

Nama Kegiatan

Tahun

Intensifikasi Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber PAD Dan Ekstenfisikasi Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber PAD

2008

Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber PAD

2010

Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber PAD

2011

Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber Pendapatan PBB

2008

Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber Pendapatan PBB

2009

Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber PBB

2010

Intensifikasi Dan Ekstenfisikasi Sumber PBB

2011

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

2008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

2009

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2010

2009


2010


2011

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2010

2010

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

2011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

2010

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

2011

Penyusunan Peraturan



2009

64

Lampiran 6. Daftar Kelompok ASB Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ

No

1

2

3

Kelompok ASB Kunjungan Kerja

Nama Kegiatan

Penerimaan KunKer pejabat negara

2009


2010


2011

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan wakil

2009


2010


2011

Pembinaan dan Pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah Pengawasan Pengawasan Distribusi Penyaluran Barang Bersubsidi Perizinan Bidang Perekonomian

Sosialisasi

Tahun

2009 2009

Pengawasan Distribusi dan Penyaluran Produk bersubsidi

2010

Pengawasan perizinan jasa konstruksi

2010

Pengawasan Distribusi Penyaluran Barang Bersubsidi

2011

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Perizinan Jasa Konstruksi

2011

Sosialisasi RANHAM

2009

Sosialisi Perda / Penyuluhan Hukum

2009

Sosialisasi Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

2009

Sosialisi Standar Pelayanan Minimal

2009

Sosialisasi PERDA dan Penyuluhan Hukum

2010

Sosialisasi PERDA dan Penyuluhan Hukum

2011



65

Sosialisasi RANHAM

2011

Penyebarluasan informasi pembangunan, sosialisasi, dan publikasi pemda

2011

Sosialisasi dan pembuatan tata naskah dinas kab. Kabupaten XYZ

2011




66

Lampiran 7. Daftar Kelompok ASB Sekretariat Dewan Kabupaten XYZ No 1

2

3

Kelompok ASB

Nama Kegiatan

Tahun

Hearing/Dialog dan Hearing/ Dialog dan koordinasi dg Koordinasi pejabat pemerintah daerah dan tokoh

2008

Hearing/ Dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah daerah dan tokoh

2009


2010


2011

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah

2008


2009


2010


2011

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

2008


2009


2010


2011

Rapat-rapat paripurna

2008


2009


2010


2011

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Rapat-rapat




67

Lampiran 8. Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama ASB : Pengawasan Pangan dan Obat Rata-Rata Maksimal Total Anggaran Rp29.076.340 Rp32.952.780 % Alokasi Objek Rata-Rata Maksimal Honorarium Non PNS 4,86% 8,20% Belanja Transportasi dan Akomodasi 11,12% 19,91% Uang Lembur 0,15% 0,31% Belanja Bahan Habis Pakai 5,09% 7,45% Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,34% 5,50% Belanja Bahan/ Material 4,50% 8,45% Belanja Jasa Kantor 13,21% 25,51% Belanja Cetak dan penggandaan 5,77% 7,84% Biaya Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 0,95% 1,73% Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5,00% 8,22% Belanja Perjalanan Dinas 44,50% 57,09% Belanja Sewa Mobilitas 0,49% 1,10%

Minimal Rp25.199.900 Minimal 1,51% 2,33% 0,00% 2,73% 3,18% 0,54% 0,92% 3,69% 0,18% 1,79% 31,91% 0,00%



68

Lampiran 8. Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan) Nama ASB :

Pengembangan Posyandu Rata-Rata

Total Anggaran

Rp57.760.425

Maksimal Rp103.373.060


% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

1 Honorarium Non PNS

Maksimal

Minimal

2,89%

4,66%

1,13%

34,39%

55,34%

13,44%

3 Belanja Bahan Habis Pakai

3,47%

5,66%

1,28%

4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2,90%

5,36%

0,44%


0,19%

0,51%

0,00%

12,98%

27,93%

0,00%

1,83%

2,66%

1,00%

8 Belanja Makan dan Minum Kegiatan

13,94%

19,59%

8,29%

9 Belanja Perjalanan Dinas

20,81%

33,16%

8,47%

6,60%

9,97%

3,23%

2 Belanja Transportasi dan Akomodasi

6 Belanja Cetak dan penggandaan 7 Biaya Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

10 Belanja Sewa Mobilitas



69

Nama ASB : Pembinaan Desa Siaga Rata-Rata Total Anggaran

Rp38.578.050



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata


Maksimal

Minimal

2,96%

6,17%

0,00%

29,57%

54,15%

4,99%


2,39%

4,95%

0,00%


3,03%

5,14%

0,92%


0,21%

0,71%

0,00%

15,84%

28,40%

3,28%

1,44%

2,69%

0,20%


18,39%

22,72%

14,06%


26,16%

46,41%

5,91%


6 Belanja Cetak dan penggandaan 7 Biaya Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir



70

Lampiran 8. Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan)

Nama ASB : Penanggulangan Gizi Mikro Rata-Rata Total Anggaran

Maksimal

Rp64.786.770

Rp96.150.804


% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


3,22%

6,59%

0,00%


3,85%

9,14%

0,00%


2,43%

4,51%

0,36%


1,63%

2,03%

1,22%

51,54%

84,14%

18,94%

6 Belanja Cetak dan penggandaan

1,57%

2,40%

0,73%

7 Biaya Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

7,19%

21,01%

0,00%


6,29%

14,85%

0,00%

21,95%

32,64%

0,00%

0,34%

1,14%

0,00%

5 Belanja Bahan/ Material

9 Belanja Perjalanan Dinas 10 Belanja Sewa Mobilitas



71

Lampiran 8. Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan) Nama ASB : Penanggulangan Penyakit Rata-Rata Maksimal Total Anggaran

Rp72.471.331

No Objek 1 Honorarium Non PNS 2 Belanja Transportasi dan Akomodasi 3 Belanja Bahan Habis Pakai 4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Minimal

Rata-Rata 15,54%

Rp88.279.547 % Alokasi Maksimal 29,24%

Rp56.663.115

4,53% 3,39% 3,98%

13,12% 4,72% 5,68%

0,00% 2,05% 2,28%

Minimal 1,84%

5 6 7 8

Belanja Bahan/ Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan penggandaan Biaya Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

0,47% 1,06% 12,51% 1,23%

0,87% 2,44% 21,61% 2,27%

0,07% 0,00% 3,41% 0,19%

9 10 11 12

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek Belanja Modal Pengadaan Komputer

14,63% 38,60% 3,61% 0,21%

20,58% 50,84% 8,21% 0,62%

8,67% 26,36% 0,00% 0,00%

0,25%

0,72%

0,00%

13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio



72

Lampiran 8. Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan) Nama ASB : Pelayanan Kesehatan Warga Miskin dan Terpencil Rata-Rata Total Anggaran

Maksimal

Rp20.322.213

Rp23.373.709


% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


3,48%

6,33%

0,63%

2 Uang Lembur

0,98%

2,41%

0,00%


5,87%

10,32%

1,42%


7,66%

11,08%

4,24%


0,28%

0,48%

0,08%


0,69%

1,67%

0,00%


6,26%

9,23%

3,29%


3,33%

8,36%

0,00%


8,29%

12,08%

4,49%


50,13%

61,92%

38,33%

11 Belanja Sewa Mobilitas

9,04%

16,30%

1,78%

12 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek

4,00%

11,57%

0,00%



73

Lampiran 8. Output ASB Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ (Lanjutan)

Nama ASB : Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan sehat Rata-Rata Total Anggaran

Rp41.105.083



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


4,33%

8,25%

0,41%

2 Uang Lembur

0,32%

0,85%

0,00%


4,99%

6,53%

3,45%


6,39%

8,97%

3,81%

11,17%

23,42%

0,00%

9,24%

18,05%

0,43%

10,23%

15,06%

5,40%


0,52%

1,57%

0,00%


4,07%

5,14%

3,00%

45,88%

59,66%

32,09%

2,86%

8,63%

0,00%

5 Belanja Bahan/ Material 6 Belanja Jasa Kantor 7 Belanja Cetak dan penggandaan

10 Belanja Perjalanan Dinas 11 Belanja Pelatihan, Sosialisasi Bintek



74

Lampiran 9. Output ASB Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ

Nama ASB : Pembangunan Jembatan Rata-Rata Total Anggaran

Rp8.714.637.642

Maksimal Rp17.652.122.148

Minimal Rp

-

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1

Uang Lembur

0,02%

0,04%

0,00%

2


0,11%

0,37%

0,00%

3

Belanja Jasa Kantor

0,05%

0,16%

0,00%

4


0,25%

0,81%

0,00%

5

Belanja Cetak dan Penggandaan

0,03%

0,07%

0,00%

6

Belanja Makanan dan Minuman

0,08%

0,26%

0,00%

7


0,97%

3,15%

0,00%

8

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

74,87%

133,59%

16,15%

23,61%

79,18%

0,00%

9 Belanja jasa konsultasi



75

Lampiran 9. Output ASB Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ (Lanjutan)

Nama ASB : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Total Anggaran

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

Rp720.240.946

Rp1.006.053.105

Rp434.428.788

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1

Uang Lembur

0,24%

0,37%

0,10%

2


0,12%

0,19%

0,05%

3

Belanja Jasa Kantor

0,22%

0,36%

0,09%

4


0,22%

0,36%

0,07%

5


0,14%

0,22%

0,06%

6


0,15%

0,25%

0,06%

7


0,49%

0,74%

0,24%

8

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

98,42%

99,06%

97,77%



76


Nama ASB : Pembangunan jaringan Air Bersih/Air Minum Rata-Rata Total Anggaran

Rp2.869.575.325



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1

Uang Lembur

0,08%

0,20%

0,00%

2


0,06%

0,13%

0,00%

3

Belanja Jasa Kantor

0,08%

0,21%

0,00%

4


0,12%

0,30%

0,00%

5


0,04%

0,10%

0,00%

6


0,07%

0,14%

0,00%

7


0,57%

1,45%

0,00%

8

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

74,55%

133,03%

16,08%

24,42%

81,88%

0,00%

9 Belanja jasa konsultasi



77


Total Anggaran

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama ASB : Rehabilitasi/ Perbaikan Jalur Pengairan Rata-Rata Maksimal Rp2.843.047.088 Rp3.888.784.139

Minimal Rp1.797.310.037

Rata-Rata 0,18% 0,06% 0,17% 0,17% 0,16% 0,08%

% Alokasi Maksimal 0,32% 0,10% 0,27% 0,32% 0,26% 0,14%

Minimal 0,04% 0,02% 0,07% 0,02% 0,05% 0,03%

0,41% 98,77%

0,66% 99,53%

0,17% 98,00%

Objek Uang Lembur Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air



78

Lampiran 10. Output ASB Bappeda Kabupaten XYZ

Nama ASB : Pemeliharaan Web Rata-Rata Total Anggaran

Rp43.100.750



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


2,09%

3,45%

0,73%


2,71%

4,62%

0,79%

57,02%

66,18%

47,85%


2,52%

3,69%

1,35%


0,35%

1,16%

0,00%


4,35%

7,27%

1,42%

30,11%

42,15%

18,07%

0,86%

2,87%

0,00%


7 Belanja Perjalanan Dinas 8 Belanja Modal Pengadaan Komputer



79

Lampiran 10. Output ASB Bappeda Kabupaten XYZ (Lanjutan)

Nama ASB : Penyusunan Buku Rata-Rata Total Anggaran

Rp90.248.240



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1 Uang Lembur

0,26%

0,86%

0,00%

2 Belanja Bahan habis pakai

1,79%

2,47%

1,11%

49,58%

96,39%

2,77%

1,41%

2,34%

0,48%


21,71%

53,65%

0,00%

6 Belanja Makanan dan Minuman

1,64%

3,20%

0,08%

23,43%

43,02%

3,85%

0,18%

0,60%

0,00%

3 Belanja Jasa Kantor 4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7 Belanja Perjalanan Dinas 8 Belanja Modal Pengadaan Komputer



80


Nama ASB : Penyusunan Rencana Kerja Rata-Rata Total Anggaran

Rp78.970.500

Maksimal

Minimal

Rp106.662.479

Rp51.278.521

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1 Honorarium Non Pns

1,55%

4,05%

0,00%

2 Belanja Bahan Pakai Habis

3,03%

4,33%

1,74%


1,64%

2,72%

0,55%

18,16%

23,52%

12,80%

5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3,07%

5,99%

0,15%

6 Belanja Makanan Dan Minuman

9,63%

14,78%

4,48%

62,92%

71,20%

54,65%

4 Belanja Cetak Dan Penggandaan




81


Nama ASB : Penyusunan Ranperda Rata-Rata Total Anggaran

Rp284.466.838



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1 Honorarium Non Pns

3,87%

8,72%

0,00%

2 Uang Lembur

1,08%

2,28%

0,00%


2,44%

4,16%

0,73%


0,14%

0,33%

0,00%

54,89%

85,39%

24,39%


1,52%

3,07%

0,00%


6,47%

12,61%

0,33%

8 Belanja Sewa Gedung/Tempat

1,00%

2,64%

0,00%

9 Belanja Makan dan Minum

4,70%

9,16%

0,23%

23,90%

42,91%

4,88%





82

Lampiran 11. Output ASB Dinas Perhubungan Kabupaten XYZ

Nama ASB : Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Rata-Rata Total Anggaran

Rp89.217.075



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1

Belanja Barang Habis Pakai

0,12%

0,23%

0,01%

2


2,28%

3,05%

1,50%

3

Biaya Cetak dan Penggandaan

0,25%

0,40%

0,10%

4

Biaya Makan Dan Minum

1,41%

2,77%

0,06%

5

Biaya Perjalanan Dinas

7,20%

11,11%

3,29%

6

Belanja Modal Pengadaan / Pemasangan Perlengkapan Jalan

88,72%

93,95%

83,49%

7

Belanja Dokumentasi

0,03%

0,07%

0,00%



83

Lampiran 12. Output ASB DPKAD Kabupaten XYZ

Nama ASB : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Rata-Rata Total Anggaran

Rp336.893.875

Maksimal

Minimal

Rp436.764.876

Rp237.022.874

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata


Maksimal

Minimal

16,03%

23,02%

9,03%

2 Uang Lembur

1,02%

1,79%

0,25%


1,56%

1,90%

1,23%


4,75%

6,43%

3,06%


0,56%

1,45%

0,00%


0,16%

0,30%

0,03%

13,92%

18,04%

9,79%

5,06%

6,41%

3,70%

44,00%

56,15%

31,86%

10,47%

18,62%

2,31%

0,24%

0,56%

0,00%

2,23%

6,46%

0,00%

7 Belanja Cetak dan penggandaan 8 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 9 Belanja Perjalanan Dinas 10 Honorarium PNS 11

Belanja Modal Pengadaan Komputer

12 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor



84

Lampiran 12. Output ASB DPKAD Kabupaten XYZ (Lanjutan) Nama ASB : Penyusunan Pe raturan Rata-Rata Total Anggaran

Rp139.198.056

Maksimal

Minimal

Rp185.491.937

Rp92.904.174

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


0,74%

1,74%

0,00%


2,29%

3,32%

1,26%


0,89%

1,36%

0,42%

24,06%

33,63%

14,48%


8,18%

19,84%

0,00%


1,16%

1,97%

0,34%


51,17%

65,47%

36,88%

8 Honorarium PNS

11,31%

25,24%

0,00%

0,20%

0,57%

0,00%


9

Belanja Modal Pengadaan Komputer



85

Lampiran 13. Output ASB Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ

Total Anggaran

Nama ASB : Pembinaan dan Pengawasan Rata-Rata Maksimal Rp48.441.692 Rp70.896.688


Rata-Rata 1,91%

% Alokasi Maksimal 2,65%

Minimal 1,17%

7,57% 2,68% 0,75%

11,09% 3,82% 2,27%

4,04% 1,54% 0,00%

7,10% 80,00%

10,07% 85,35%

4,14% 74,64%

No Objek 1 Belanja bahan pakai habis 2 Belanja perawatan kendaraan bermotor 3 Belanja cetak dan penggandaan 4 Belanja Jasa Kantor 5 Belanja makanan dan minuman 6 Belanja perjalanan dinas



86

Lampiran 13. Output ASB Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ (Lanjutan)

Nama ASB : Kunjungan kerja Rata-Rata Total Anggaran

Rp55.963.500



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1 Uang lembur

1,11%

2,60%

0,00%

2 Belanja bahan pakai habis

2,31%

3,20%

1,43%

3 Belanja perawatan kendaraan bermotor

3,12%

4,91%

1,33%

4 Belanja cetak dan penggandaan

1,62%

2,65%

0,58%

5 Belanja sewa rumah gedung/gudang/parkir

6,41%

12,29%

0,52%

6 Belanja makanan dan minuman

29,00%

41,48%

16,52%

7 Belanja perjalanan dinas

53,79%

66,70%

40,88%

8 Belanja sewa mobilitas

2,64%

6,18%

0,00%



87

Lampiran 13. Output ASB Sekretariat Daerah Kabupaten XYZ (Lanjutan) Nama ASB : Sosialisasi Rata-Rata Rp84.956.238

Maksimal Rp152.072.592 % Alokasi


Rata-Rata 14,59%

Maksimal 22,19%

Minimal 6,99%

0,76% 5,32% 2,70%

1,34% 6,86% 5,18%

0,17% 3,78% 0,22%

5 Belanja cetak dan penggandaan 6 Belanja Sewa rumah/gedung/parkir

12,87% 8,22%

18,47% 13,40%

7,27% 3,05%

7 Belanja makanan dan minuman 8 Belanja perjalanan dinas 9 Belanja bahan material

17,78% 26,96% 0,05%

23,39% 32,96% 0,09%

12,16% 20,97% 0,00%

0,19% 10,56%

0,43% 25,81%

0,00% 0,00%

Total Anggaran No Objek 1 Honorarium non PNS 2 Uang lembur 3 Belanja bahan pakai habis 4 Belanja perawatan kendaraan bermotor

10 Belanja modl pengadaan komputer 11 Belanja jasa kantor



88

Lampiran 14. Output ASB Sekretariat Dewan Kabupaten XYZ

Nama ASB : Hearing/ Dialog dan koordinasi Rata-Rata Total Anggaran

Rp1.296.557.000



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


4,00%

5,41%

2,58%


0,17%

0,36%

0,00%

3 Belanja makanan dan minuman

0,29%

0,76%

0,00%


95,49%

97,25%

93,73%

5 Belanja jasa pihak ketiga

0,04%

0,12%

0,00%

6 Belanja bahan material

0,01%

0,04%

0,00%



89

Lampiran 14. Output ASB Sekretariat Dewan Kabupaten (Lanjutan)

Nama ASB : Rapat-rapat Rata-Rata Total Anggaran

Rp265.522.699



% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal

1 Uang lembur

2,78%

6,76%

0,00%


1,49%

2,78%

0,20%

3 Belanja jasa kantor

0,97%

2,08%

0,00%


2,12%

4,95%

0,00%


5,17%

8,81%

1,53%

6 Belanja sewa gedung

3,92%

9,98%

0,00%

7 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor

7,60%

14,90%

0,31%

60,35%

72,66%

48,05%

3,62%

9,46%

0,00%

10 Belanja dokumentasi

1,65%

4,08%

0,00%

11 Belanja bahan material

1,39%

3,72%

0,00%

12 Honorarium non PNS

8,94%

19,25%

0,00%

8 Belanja makanan dan minuman 9 Belanja perjalanan dinas



90

Lampiran 14. Output ASB Sekretariat Dewan Kabupaten XYZ (Lanjutan) Nama ASB : Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Rata-Rata Total Anggaran

Rp1.469.241.750


Minimal Rp1.238.686.076

% Alokasi No

Objek

Rata-Rata

Maksimal

Minimal


0,29%

0,96%

0,00%


2,97%

4,56%

1,38%


96,55%

98,71%

94,39%

4 Belanja bahan/ material

0,14%

0,48%

0,00%


0,05%

0,18%

0,00%



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents