UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI JL. PERCETAKAN NEGARA NO.23 JAKARTA PUSAT PERIODE 2 – 26 SEPTEMBER 2014

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

SRIWULANTYA, S.Farm. 1306502876

ANGKATAN LXXIX

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2015

Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXIX


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanan dan menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, khususnya di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mulai dari tanggal 2 – 26 September 2014. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker dan merupakan sarana untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang profesi Apoteker di masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada : 1. Bpk Dr. Roy A. Sparringa, M.App. Sc., selaku Kepala Badan POM RI yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan PKPA di Badan POM RI. 2. Ibu Dra. Wiryani, Apt. selaku pembimbing I dari Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selama kami berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta meluangkan waktunya selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 3. Bapak Dr. Abdul Mun’im, M.Si., Apt. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan laporan PKPA ini. 4. Bapak Dr. Mahdi Jufri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Farmasi UI. 5. Bapak Dr. Hayun, M.Si., Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI. 6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Farmasi Universitas Indonesia atas segala ilmu dan bantuannya selama ini. 7. Seluruh Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI.

iii

8. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai dan sluruh pejabat beserta seluruh pegawai di lingkungan Badan POM RI yang telah bekerja sama dan turut membantu selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker dan dalam proses penyusunan laporan ini. 9. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta materi sehingga program PKPA dan penyusunan laporan ini dapat dilaksanakan dengan lancar. 10. Rekan-rekan PKPA di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia

yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan juga menghibur

selama pelaksanaan PKPA.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas tentang profesi Apoteker di bidang pemerintahan.

Penulis

2014

iv

ABSTRAK Nama NPM Program Studi Judul

: Sriwulantya, S.Farm. : 1306502876 : Profesi Apoteker : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat Periode 2 – 26 September 2014

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM memiliki tujuan untuk memahami kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan BPOM RI. Memperoleh pengetahuan dan wawasan, serta meningkatkan pemahaman peran Apoteker di bidang pemerintahan serta mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang terdapat di BPOM RI. Sedangkan tugas khusus bertujuan untuk Mengetahui tata cara registrasi pangan olahan melalui cara manual maupun e-registration. Mengetahui persyaratan teknis yang diperlukan dalam proses registrasi pangan secara e-registration. Serta mengetahui dan memahami peran Apoteker dalam bidang pemerintahan dalam hal ini dibidang penilaian keamanan pangan.

Kata kunci : BPOM, Pangan, E-registration Tugas umum : viii+ 47 halaman; 6 lampiran Tugas Khusus : iv+ 31 halaman; 1 lampiran Daftar Acuan Tugas Umum : 18 (1981-2014) Daftar Acuan Tugas Khusus : 12 (1999-2014)

ABSTRACT Name NPM Study Program Title

: Sriwulantya, S.Farm. : 1306502876 : Apothecary Profession, Pharmacy Faculty : Pharmacist Internship Report at Directorate of Food Safety Evaluation Republic of Indonesia National Agency of Drugs and Foods Control Jl. Percetakan Negara No. 23, Central Jakarta Periods September 2nd - 26th 2014

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) in the Directorate of Food Safety Evaluation Republic of Indonesia aims at understanding the position, organizational structure, duties and functions and authority at BPOM RI. It also gives knowledge and insight, as well as improves the understanding of the role of pharmacists in the field of governance and knows the duties and functions of each department at BPOM RI. While the specific task aims at knowing the procedures of registration of processed food by means of manual or e-registration and the technical requirements needed in the registration process in food e-registration. Besides, this program aims at knowing and understanding the role of pharmacists in the field of governance in the field of food safety assessment.

Key words : BPOM, Food, E-registration General assignment : viii+ 47 pages; 6 appendices Specific Assignment : iv+ 31 pages; 1 appendix Bibliography of General Assignment: 18 (1981-2014) Bibliography of Specific Assignment: 12 (1999-2014)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

i ii iii v vii viii

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Manfaat

1 2 3

BAB 2. TINJAUAN UMUM BADAN POM RI 2.1. Definisi Badan POM RI 2.2. Visi dan Misi Badan POM ...................................................... 2.3. Filosofi Lambang Badan POM RI 2.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan POM RI 2.5. Kebijakan dan Strategi Badan POM 2.6. Budaya Organisasi 2.7. Organisasi dan Tata Kerja Badan POM 2.8. Prinsip Dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 2.9. Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ....

4 4 5 6 7 12 13 22 23

BAB 3. TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN 25 3.1. Struktur Organisasi 3.2. Motto 25 3.3. Tugas Pokok 26 3.4. Fungsi 26 3.5. Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan 26 3.6. Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus 28 3.7. Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu 29 3.8. Landasan Hukum 30 3.9. Jenis Penilaian di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 31 3.10. Penerapan Sistem Manajemen Mutu 31 BAB 4. TAHAPAN KEGIATAN PRAKTEK APOTEKER

KERJA

PROFESI 32

BAB 5. TEORI DAN PEMBAHASAN

35

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan 6.2. Saran

40 40

DAFTAR PUSTAKA

41

LAMPIRAN

42

vi

Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL Halaman Tabel I Gambar dan Filosofi Logo Badan POM RI ................................... 5

vii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1 Struktur Organisasi Badan POM RI .......................................

42

Lampiran 2 Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

43

Lampiran 3 Alur Pendaftaran Umum (Produk baru atau ulang) ................

44

Lampiran 4 Alur Proses Pendaftaran secara e-registration .......................

45

Lampiran 5 Contoh Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan .......... 46 Lampiran 6 Contoh Surat Penolakan Pendaftaran Pangan Olahan ............ 47

viii


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (UU No.18 Tahun 2012). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012). Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU No.18 Tahun 2012). Pemerintah memiliki peran untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, khususnya sektor yang terkait sebagai fasilitator, pembimbing, pengawas, produsen, distributor, pengecer maupun jasa boga. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) dibentuk untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Peranan yang dijalankan oleh Badan POM RI dalam rangka pengawasan pangan dan bahan berbahaya dapat dilakukan secara pre market dan post market.

1



2

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah kedeputian III yang melakukan pengawasan pangan dan bahan berbahaya secara pre-market. Salah satu sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan di Badan POM RI yaitu Apoteker. Apoteker terlibat langsung dalam fungsi pengawasan di pemerintah yang memiliki peran strategis dalam tugas penyusunan kebijakan serta fungsi yang meliputi administrasi, kewenangan, manajemen dalam penyusunan dan penetapan standar kualitas, pengadaan dan distribusi makanan, regulasi dalam registrasi, jaminan mutu serta penilaian. Pada Direktorat Penilaian Kemanan Pangan, Apoteker berperan sebagai evaluator dalam hal keamanan pangan. Oleh karena itu, agar para mahasiswa calon Apoteker mengetahui tugas, fungsi, serta ruang lingkup kegiatan dari Badan POM RI,

khususnya

pada

Direktorat

Penilaian

Keamanan

Pangan,

maka

diselenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 26 September 2014.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM memiliki tujuan : a. Memahami kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Badan POM RI. b. Memperoleh pengetahuan dan wawasan, serta meningkatkan pemahaman peran Apoteker di bidang pemerintahan. c. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang terdapat di Badan POM RI, khususnya Direktorat Penilaian Kemanan Pangan.

Universitas Indonesia Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

3

1.3 Manfaat Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM ini diharapkan dapat memberikan manfaat : a. Bekal bagi para calon Apoteker dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga profesi kesehatan yang bermutu. b. Calon Apoteker memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan sesuai peran dan fungsi Apoteker di Badan POM khususnya Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Definisi Badan POM (BPOM, 2013) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah

Non

Kementerian

disingkat

(LPNK)

adalah

lembaga

negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut Kepala BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. Badan POM RI diberikan kewenangan untuk menyusun rencana nasional dan kebijakan nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan, menetapkan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan, menetapkan standar penggunaan bahan tambahan pangan tertentu untuk makanan dan pedoman untuk mengawasinya, serta memberi izin peredaran obat dan makanan. 2.2.

Visi dan Misi Badan POM (BPOM, 2001)

a. Visi Badan POM Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarat. b. Misi Badan POM Adapun Misi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu : 1) Melakukan pengawasan pre market dan post market berstandar internasional. 2) Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten. 3) Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini. 4) Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. 4



5

5) Membangun organisasi pembelajar (Learning Organization).

2.3. Filosofi Lambang Badan POM Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) memiliki filosofi, seperti yang dijelaskan pada Tabel 1. Tabel 1. Gambar dan Filosifi Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Logo

Filosofi Unsur pertama dalam logo BPOM adalah tameng yang melambangkan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu Selain sebagai tameng unsur tersebut dapat juga dilihat sebagai tanda checklist yang merepresentasikan trust dan rasa kepercayaan. Pengambilan makna filosofis mata elang sebagai unsur kedua adalah karena elang memiliki pandangan yang tajam sesuai dengan fungsi BPOM yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan mengawasi penggunaan obat dan makanan di indonesia. Garis yang bergerak dari tipis menjadi semakin tebal melambangkan langkah kedepan yaitu Ditjen POM yang berubah menjadi BPOM. selain itu dapat juga dilihat sebagai representasi keadaan BPOM sebagai badan yang memberikan perlindungan (dilambangkan dengan garis hijau) terhadap masyarakat (garis biru tebal) dari prusahaan obat dan makanan (garis biru tipis). Tampak logo secara keseluruhan memadukan unsur-unsur tersebut dalam satu kesatuan yang padu dan serasi sehingga peletakan tulisan BPOM RI secara tipografis menjadi lebih besar. sedangkan pemilihan warna biru pekat (dark blue) menggambarkan perlindungan dan warna hijau (green) menggambarkan scientific base.



6

2.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan POM (BPOM, 2001a) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Badan POM selaku Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Pokok Badan POM Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas pokok Badan POM adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Fungsi Badan POM Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM. 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kewenangan Badan POM Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan POM memiliki kewenangan sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan. 2) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro. 3) Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan. 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan. Universitas Indonesia


7

5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. 6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.

2.5.

Kebijakan dan Strategi Badan POM (BPOM, 2013a) Berdasarkan

Peraturan

Kepala

Badan

POM

Nomor

HK.04.1.21.11.10.10507 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana dalam Rencana Strategi terdapat empat arah kebijakan Badan POM dan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 29 tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan tahun 2010-2014. Arah kebijakan strategi dari badan POM RI adalah sebagai berikut : a. Sasaran Strategi Sasaran strategis Badan POM selama lima tahun (2010-2014) adalah sebagai berikut : 1) Pengawasan obat dan makanan terlaksana secara efektif untuk melindungi konsumen di dalam dan di luar negeri dengan sistem yang tergolong terbaik di ASEAN. 2) Terwujudnya laboratorium pengawasan obat dan makanan yang modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN. 3) Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. 4) Diterapkannya sistem manajemen mutu di semua unit kerja Badan POM.

b. Arah Kebijakan dan Strategi dari Badan POM 1) Memperkuat Sistem Regulatori Pengawasan Obat dan Makanan Sistim pengawasan obat dan makanan diperkuat dengan mekanisme operasional infrastruktur yang handal dengan kapabilitas berkelas dunia (worldclass).



8

2) Mewujudkan Laboratorium Badan POM yang handal. Kapabilitas laboratorium BPOM ditingkatkan terunggul di ASEAN dengan jaringan kerja (networking) nasional dan internasional. Cakupan dan parameter pengujian laboratorium, serta kompetensi personil laboratorium pengawasan obat dan makanan ditingkatkan dengan menetapkan Good Laboratory Practices (GLP) secara konsisten serta mengembangkan sistem rujukan laboratorium nasional. 3) Meningkatkan Kapasitas Manajemen Badan POM Institusi Badan POM dikembangkan secara knowledge and learning organization yang kredibel, inovatif dan unggul. Pengembangan institusi berfokus terutama pada penguatan kompetensi, profesionalitas, kapabilitas modal insani. Untuk itu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan (continous training and education) yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri serta dengan membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan POM (PPP Badan POM). Implementasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan serta layanan publik oleh Badan POM dimantapkan dengan meningkatkan kapasitas manajemen dengan mutu penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu dilakukan penerapan standar Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh dan konsisten. 4) Menetapkan Jejaring Lintas Sektor dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Berperan Aktif dalam Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan lebih diperkuat dengan memantapkan jejaring kerjasama lintas sektor terkait di dalam negeri dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai institusi di luar negeri. Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri sendiri dari penggunaan obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

c.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Badan POM Adapun arah kebijakan dan strategi nasional bidang kesehatan yang menjadi

acuan pembangunan bidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah : Universitas Indonesia


9

1) FOKUS 1 : Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana (KB) Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana (KB), melalui upaya yang menjamin produk obat dan makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, yang digunakan dalam upaya : a) Peningkatan cakupan peserta KB aktif; b) Pemberian makanan pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); dan c) Pencapaian cakupan imunisasi yang tinggi, merata dan berkualitas pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur (WUS). 2) FOKUS 2 : Perbaikan Status Gizi Masyarakat. Perbaikan status gizi masyarakat, melalui pengujian laboratorium terhadap sampel-sampel produk yang digunakan untuk upaya : a) Asupan zat gizi makro, dll, untuk memenuhi angka kecukupan gizi; b) Surveilans pangan dan gizi; c) Pemberian makanan pendamping ASI; d) Fortifikasi; e) Pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; dan f) Penanggulangan gizi darurat. 3) FOKUS 3 : Pengendalian Penyakit Menular Serta Penyakit tidak Menular, diikuti penyehatan Lingkungan. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, melalui upaya pengawasan yang diarahkan untuk menurunkan proporsi obat dan makanan bermasalah di pasar, sebagai salah satu faktor risiko timbulnya penyakit. 4) FOKUS 4 : Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, Mutu dan Penggunaan Obat Serta Pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan

ketersediaan,

keterjangkauan,

pemerataan,

mutu

dan

penggunaan obat, serta pengawasan obat dan makanan, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan : a) Pengawasan produksi terapetik dan PKRT b) Pengawasan produk dan bahan berbahaya Universitas Indonesia


10

c) Pengawasan obat dan makanan di 31 Balai Besar/Balai POM d) Pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan serta pembinaan laboratorium POM e) Standardisasi produk terapetik dan PKRT f) Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan g) Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen h) Inspeksi dan sertifikasi makanan i) Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen j) Standardisasi makanan k) Surveilan dan penyuluhan keamanan makanan l) Pengawasan distribusi produk terapetik dan PKRT m) Pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif n) Penilaian produk terapetik dan produk biologi o) Penilaian obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen p) Penilaian makanan q) Riset keamanan, khasiat, mutu obat dan makanan r) Pengembangan Obat Asli Indonesia

d. Strategi Arah Kebijakan Badan POM Dalam melaksanakan arah kebijakan maka Badan POM melakukan tujuh strategis untuk menunjang pelaksanaan arah kebijakan yaitu : 1) Peningkatan intensitas pengawasan pre market obat dan makanan, untuk menjamin, khasiat/manfaat dan mutu produk yang pelaksaannya melalui fokus prioritas : a) Penapisan penilaian produk obat dan makanan sebelum beredar sebagai antisipasi globalisasi, termasuk ACFTA. b) Peningkatan pelayanan publik terkait pendaftaran produk obat dan makanan melalui online registration. c) Pengawasan pengembangan vaksin baru produksi dalam negeri, untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s).



11

d) Peningkatan technical regulatory advice untuk pengembangan jamu, herbal standar dan fitofarmaka. e) Pengawasan pengembangan teknologi pangan (PPRG, iradiasi), untuk perlindungan konsumen dan ketersediaan pangan. f) Peningkatan pemenuhan GMP industri obat dan makanan dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing. 2) Penguatan sistem, sarana, dan prasarana laboratorium obat dan makanan yang pelaksaannya melaui fokus : a) Pemantapan penerapan Quatity Management System dan persyaratan Good Laboratory Prictices (GLP) terkini. b) Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium di pusat dan daerah, sesuai dengan kemajuan IPTEK. c) Pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar GLP terkini. d) Peningkatan kompetensi SDM Laboratorium. 3) Peningkatan pengawasan post market obat dan makanan yang pelaksanaannya melalui fokus : a) Pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan, berdasarkan risk based approaches. b) Intensifikasi pemberantasan produk ilegal, termasuk produk palsu. c) Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS), melalui operasionalisasi mobil laboratorium. d) Pengawasan sarana post market sesuai dengan GMP dan GDP. e) Perkuatan pengawasan post market kosmetik melalui audit kepatuhan dan evaluasi keamanan kosmetika. 4) Pemantapan regulasi dan standar di bidang pengawasan obat dan makanan yang pelaksanannya melalui fokus : a) Penyelarasan regulasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis di bidang pengawsan obat dan makanan. b) Peningkatan penerapan standar obat dan makanan yang terharmonisasi. 5) Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak pidana obat yang pelaksanaannya melalui fokus : a) Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS. Universitas Indonesia


12

b) Peningkatan pelaksanaan penyidikan obat dan makanan. c) Peningkatan koordinasi dengan sektor terkait sustainable law enforcement tindak pidana obat dan makanan. 6) Perkuatan Institusi. a) Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan pelayanan publik. b) Perkuatan sistem pengelolaan data serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk strategi media komunikasi. c) Perkuatan human capital management Badan POM. d) Restrukturisasi

Organisasi

untuk

menjawab

tantangan

perubahan

lingkungan strategis. e) Peningkatan dan penguatan peran dan fungsi Balai POM, Integrated Bottom Up Planning dan Quality System Evaluation. f) Perkuatan legislasi di bidang pengawasan obat dan makanan. 7) Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pembagian Peran Badan POM dengan Lintas Sektor terkait a) Pemantapan koordinasi pengawasan obat dan makanan. b) Pemantapan Sistem Kerjasama Operasional Pengawasan Obat dan Makanan. c) Peningkatan operasi terpadu pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan. d) Perkuatan jejaring komunikasi. e) Pemantapan

koordinasi

pengembangan

jamu

brand

Indonesia,

pengeintegrasian dengan pelayanan kesehatan. f) Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

2.6.

Budaya Organisasi Berdasarkan

Keputusan

Kepala

Badan

POM

RI

No.

HK.

04.1.28.11.11.09219 Tahun 2011, maka untuk mengembangkan organisasi yang efektif dan efesien, budaya organisasi Badan POM RI dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut : Universitas Indonesia


13

a. Profesional. b. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. c. Kredibel. d. Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan Internasional. e. Cepat Tanggap. f. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. g. Kerjasama Tim. h. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. i. Inovatif. j. Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

2.7.

Organisasi dan Tata Kerja Badan POM Organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM. Penyesuaian organisasi dan tata kerja BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor : 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyesuaian juga terjadi dengan terbitnya Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOMtahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara struktural komponen Badan POM terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat Utama, Inspektorat, 4 Pusat yaitu Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Pusat Riset Obat dan Makanan, Pusat Informasi Obat dan Makanan, 3 Deputi yaitu Deputi I Bidang Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA); Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; dan Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai POM) yang dapat dilihat pada lampiran 1.



14

a. Kepala Badan POM Organisasi Badan POM RI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertugas : 1) Memimpin Badan POM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Badan POM. 3) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan POM yang menjadi tanggung jawab. 4) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi yang lain.

b. Inspektorat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan POM. Inspektorat memiliki fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan, rencana, dan program pengawasan fungsional. 2) Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan Badan POM. 4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat. 5) Inspektorat terdiri dari : a) Kelompok Jabatan Fungsional. b) Sub-Bagian Tata Usaha.

c. Sekretaris Utama Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPOM;



15

2) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penyusunan peraturan perundangundangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BPOM; 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga; 4) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM; 5) Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Deputi di lingkungan BPOM 6) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretaris utama terdiri atas : a) Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

perumusan

rencana

strategis

dan

pengembangan

organisasi,

penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Biro

Perencanaan

dan

Keuangan

enyelenggarakan fungsi; 1) Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi; 2) Penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri; 3) Pelaksanaan manajemen keuangan; 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. b) Biro Kerjasama Luar Negeri; Biro Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas BPOM. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral; 2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional; 3) Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional. Universitas Indonesia


16

c) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan; 2) Pelaksanaan bantuan hukum; 3) Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen; 4) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat. d) Biro Umum; Biro

Umum

ketatausahaan

mempunyai

pimpinan,

tugas

administrasi

melaksanakan pegawai,

koordinasi

pengembangan

urusan pegawai,

keuangan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Umum menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan; 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 3) Pelaksanaan pengembangan pegawai; 4) Pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan. e) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai serta ketatausahaan kepegawaian. Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan mutasi pegawai; 2) Pelaksanaan kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian. d. Pusat-Pusat 1) Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama. Universitas Indonesia


17

Pusat

Pengujian

Obat

dan

Makanan

Nasional

mempunyai

tugas

melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplmen, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu laboratorium pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan; b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya; c) Pembinaan mutu laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional; d) Pelaksanaan sistem rujukan pengawasan obat dan makanan; e) Penyediiaan baku pembanding dan pengembangan metode analisa pengujian; f) Pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan; g) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

2) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tugas Pusat Penyidikan Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan; b) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan; c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.



18

3) Pusat Riset Obat dan Makanan Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapetik. Pusat Riset Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretariat Utama. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Riset Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan; b) Pelaksanaan riset obat dan makanan; c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan

4) Pusat Informasi Obat dan Makanan Pusat Informasi Obat dan Makanan memberikan pelayanan informasi obat dan makanan, informasi keracunan dan koordinasi kegiatan teknologi informasi Badan POM, yang dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Informasi Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan rencana dan program kegiatan pelayanan informasi obat dan makanan; b) Pelaksanaan pelayanan informasi obat; c) Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan; d) Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi; e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan; f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat;

e.

Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.21.4231

tahun 2004 atas perubahan Keputusan Kepala badan POM N0.02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tugas Deputi 1 menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :



19

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 2) Penyusun rencana pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 3) Perumusan kebijakan teknis, pedoman penetapan pedoman, standar, criteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberi bimbingan teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi. 4) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoan, standar, kreteria dan prosedur, pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

teknis,

pemantauan,

pemberian

bimbingan teknis di bidang standarisasi produk terapetik dan pembekalan kesehatan rumah tangga. 5) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian peaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan produksi produk terapetik dan pembekalan kesehatan rumah tangga. 6) Perumusan, kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis dibidang pengawasan industri produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 7) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria da prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantuan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 8) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 9) Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 10) Deputi 1 terdiri dari : a) Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi. b) Direktorat Standarisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. c) Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga. Universitas Indonesia


20

d) Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. e) Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. f) Kelompok Jabatan Fungsional.

f.

Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Dalam

melaksanakan

tugasnya

Deputi

Bidang

Pengawasan

Obat

Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 2) Penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 3) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik. 4) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 5) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 6) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang Obat Asli Indonesia. 7) Pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 8) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.



21

9) Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya terdiri dari 5 (lima) direktorat, yaitu: 1) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 2) Direktorat Standardisasi Produk Pangan 3) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 4) Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 5) Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidangnya penilaian keamanan pangan. 2) Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 3) Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 4) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian keamanan pangan. 5) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standardisasi produk pangan. 6) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan. 7) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian Universitas Indonesia


22

bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan. 8) Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya. 9) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 10) Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 11) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Unit pelaksanaan Teknis (Balai Besar / Balai POM) Secara umum Balai Besar/Balai POM merupakan ujung tombak Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga lebih dititik beratkan pada operasi pengawasan di lapangan. Balai Besar/Balai POM berfungsi sebagai unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan POM yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya, diatur dengan Keputusan Kepala BPOM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Fungsi pengawasan obat dan makanan di daerah dilaksanakan oleh Balai Besar atau Balai POM yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan POM. Pada saat ini Badan POM memiliki : 1) Balai Besar POM (BBPOM) berada di 19 kota di Indonesia, yaitu : Banda Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Jayapura, Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Mataram, Potianak, Banjarmasin dan Samarinda. 2) Balai POM (BPOM) berada di 12 kota di Indonesia, yaitu : Jambi, Bengkulu, Kupang, Palangkaraya, Kendari, Palu, Ambon, Batam, Pangkal Pinang, Serang,Gorontalo dan Manokwari

2.8 Prinsip Dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) (BPOM, 2001) Universitas Indonesia


23

Prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan Badan POM RI adalah sebagai berikut : a. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional. b. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah. c. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses. d. Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional. e. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum. f. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global. g. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

2.9.

Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) (BPOM, 2001b) Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi

luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, dilakukan SisPOM tiga lapis yakni: a. Sub-sistem Pengawasan Produsen. Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik administratif maupun projustisia. b. Sub Sistem Pengawasan Konsumen. Sistem

pengawasan

oleh

masyarakat

konsumen

sendiri

melalui

peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya



24

masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. c. Sub sistem pengawasan pemerintah badan POM. Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi, penilaian, keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi pengambilan sampel dan pengujian labolatorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

Dalam struktur organisasi Badan POM, Kedeputian III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, merupakan unit setingkat eselon I yang dipimpin oleh seorang Deputi, dan berada di bawah Kepala Badan POM. Unit Kedeputian III bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Deputi ini membawahi 5 (lima) Direktorat yaitu Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, serta Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

3.1. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 3 (tiga) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan, Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus, dan Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu. Masing-masing Sub Direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) yang membawahi beberapa Seksi. Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan membawahi Seksi Tata Operasional, Seksi Penilaian Makanan, dan Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Sub Direktorat

Penilaian Pangan Khusus membawahi Seksi Penilaian Produk Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan Iradiasi dan Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional. Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus membawahi Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita dan Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus (BPOM, 2001).

3.2. Motto Motto pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah CEPPATT (Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti (Biaya dan Waktu), Akuntabel, Tanggap dan Transparan). 25



26

3.3. Tugas Pokok Direktorat

Penilaian

Keamanan

Pangan mempunyai

tugas penyiapan

perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan (BPOM, 2001). 3.4. Fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (BPOM, 2001) : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian makanan dan bahan tambahan pangan. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan khusus. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan olahan tertentu. d. Penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan. e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan. f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan. g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

3.5. Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan (BPOM, 2001). a. Tugas Sub

Direktorat

Penilaian

Makanan

dan

Bahan

Tambahan

Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Universitas Indonesia


27

teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan. b. Fungsi Sub

Direktorat

Penilaian

Makanan

dan

Bahan

Tambahan

Pangan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program penilaian makanan dan bahan tambahan pangan. 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan. 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian minuman dan bahan tambahan pangan. 4) Evaluasi dan penyusunan laporan penialaian makanan dan bahan tambahan pangan. 5) Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

c. Struktur Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari 1) Seksi Penilaian Makanan Seksi Penilaian Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan. 2) Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian minuman dan bahan tambahan pangan. Universitas Indonesia


28

3) Seksi Tata Operasional Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. 3.6. Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus (BPOM, 2001) a. Tugas Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan khusus. b. Fungsi Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Penyusunan rencana dan program penilaian pangan khusus. 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan Pangan Iradiasi. 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk pangan fungsional. 4) Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan khusus. c. Struktur Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus terdiri dari : 1) Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan Iradiasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan Pangan Iradiasi. 2) Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan Universitas Indonesia


29

program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian produk pangan fungsional. 3.7. Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu (BPOM, 2001). a. Tugas Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian Pangan Olahan Tertentu. b. Fungsi Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program penilaian pangan olahan tertentu. 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan bayi dan balita. 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan diet khusus. 4) Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan olahan tertentu. c. Struktur Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu terdiri dari : 1) Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan bayi dan balita. 2) Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan diet khusus. Universitas Indonesia


30

3.8 Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan untuk acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai pre market Approval antara lain: a. Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. b. Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. e. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. f. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM g. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 4 Tahun 2004 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis. h.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.51.0475 tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan.

i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.52.0689 tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional. j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. k. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.5.12.11.0995 tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan. l. Peraturan Kepala Badan POM No. 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PerKa Badan POM NO. HK.03.1.5.12.11.09955 m. Peraturan Kepala Badan POM No. 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PerKa Badan POM NO. HK.03.1.5.12.11.09956



31

n. Peraturan Kepala Badan POM No. 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik (E-registration Pangan Olahan) 3.9. Jenis Pelayanan di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan terkait pendaftaran pangan olahan adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Pendaftaran Manual/Umum b. Pelayanan Pendaftaran Secara Elektronik c. Pelayanan Pendaftaran Ulang d. Pelayanan Perubahan Data e. Pelayanan Tambahan Data f. Pelayanan Konsultasi g. Pelayanan Surat Pengaduan 3.10. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System atau QMS) merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk menjamin kesesuaian dari proses dan produk (barang/dan atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menerapkan QMS ISO 9001:2000 sejak 5 Oktober 2005. Seluruh staf Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan ISO 9001:2000 dengan

senantiasa

melakukan

perbaikan

berkesinambungan

(continual

improvement), sehingga pada tanggal 20 Oktober 2008 berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000 dengan up grade ISO 9001: 2008 pada tanggal 30 Maret 2009.



BAB 4 TAHAPAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM periode 2 September – 26 September 2014 diikuti oleh 82 (delapan puluh dua) peserta dari gabungan beberapa Universitas, yaitu: ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional), UNTAG (Universitas 17 Agustus), UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), UNPAD (Universitas Padjajaran), UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka) dan UP (Universitas Pancasila). Peserta PKPA dibagi menjadi 17 (tujuh belas) kelompok, yang masing-masing ditempatkan di unit kerja yang berbeda. Praktek kerja berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu. Pada minggu pertama, para peserta berkumpul di Aula Gedung C untuk mengikuti pembukaan dan presentasi dari berbagai Kedeputian dan Pusat-Pusat yang berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada hari ke empat hingga hari ke empat belas, peserta PKPA berada di unit kerja masing-masing yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Pada dua hari terakhir peserta PKPA kembali ke Aula Gedung C untuk melakukan presentasi dari setiap kelompok dan penutupan kegiatan Praktek Kerja. Waktu Praktek Kerja ini mengikuti waktu kerja Badan POM RI, yaitu Senin – Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB, sedangkan hari Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB. Kelompok 17 (tujuh belas) ditempatkan di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Pada hari pertama, peserta PKPA mendapatkan arahan dari pembimbing. Arahan pembimbing ini meliputi pengenalan lingkungan di unit kerja, pekerjaan yang dilakukan oleh unit yang bersangkutan dan sistem yang ada di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

32



33

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yaitu : 1.

Menyandingkan SPP (Surat Persetujuan Pendaftaran) dengan dokumen hasil analisa asli. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta PKPA dengan cara menyandingkan SPP (Surat Persetujuan Pendaftaran) dengan dokumen hasil analisa asli suatu perusahaan pada pendaftaran elektronik (eregistration). Dokumen SPP (Surat Persetujuan Pendaftaran) dan hasil analisa asli yang telah disandingkan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam gudang arsip..

2. Diskusi dengan Pembimbing dan Staf di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Kegiatan ini dilakukan diawal dan selama berada di Direktorat Penilaian

Keamanan

Pangan.

Diskusi

awal

meliputi

pengenalan

lingkungan yang ada di unit Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Selama berada di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, kami juga mengikuti pelatihan pendaftaran e-registration, pendaftaran secara manual, tentang landasan hukum, tentang pendaftaran pangan olahan, mengenai pangan low risk dan high risk.. Diskusi ini dilakukan dengan cara presentasi dari staf dan tanya jawab dengan pembimbing.

3. Penulisan Monografi Bahan Tambahan Pangan (BTP) Penulisan ini berisi tentang monografi dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilakukan di Microsoft excel. Penulisan ini dilakukan dengan cara meringkas data Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang terdapat dalam buku Kodeks Makanan Indonesia (KMI) tahun 1979 dan tahun 2001 yang nantinya data tersebut akan diinput untuk digunakan dalam eregistration di tahun yang akan datang.


34

4. Pencatatan

data

konsultasi

pendaftaran

baik

pendaftaran

Pangan

melayani

secara

manual/umum maupun elektronik Direktorat

Penilaian

Keamanan

layanan

konsultasi secara langsung atau melalui email. Bagi para pendaftar yang masih memerlukan penjelasan tentang cara pendaftaran produknya dapat mengkonsultasikannya dengan cara datang langsung ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di Gedung B lantai 3 atau melalui email sesuai dengan pangan olahan yang didaftarkan. Kegiatan ini meliputi merekap data pertanyaan dari pendaftaran umum, baru, ulang atau perubahan data serta merekap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

5. Pencarian Dokumen Nota Dinas Pencarian

nota

dinas

ini

berdasarkan

apa

yang

telah

dikelompokkan dan ditabelkan sesuai dengan nama bahan dan sumber atau keterangannya. Setelah itu, dilakukan pencarian nota dinasnya, yaitu berupa memo atau surat yang isinya tentang keterangan suatu produk yang diizinkan maupun tidak diizinkan.


BAB 5 TEORI DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran pangan olahan merupakan salah satu upaya sebelum produk tersebut beredar (pre market). Pendaftaran pangan olahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri pangan perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum beredar di pasaran agar dapat memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Dengan banyaknya makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka harus dilakukan pengawasan sebelum makanan tersebut beredar (pre market). Badan POM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal pengawasan obat dan makanan. Badan POM beraada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Salah satu unit di Badan POM adalah Direktorat Penilaian Keamanan pangan yang bertugas untuk menilai keamanan, mutu dan gizi pangan sebelum beredar di masyarakat. Pendaftaran pangan olahan berlaku untuk makanan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peraturan yang terkait pendaftaran pangan olahan

ini

antara

lain

Peraturan

Kepala

Badan

POM

RI

No.

HK.031.5.12.11.09955 tentang Pendaftaran Pangan olahan dan Peraturan Badan POM RI No.HK.03.1.5.12.11.09956 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan. Tidak semua pangan olahan wajib didaftarkan di Badan POM, salah satu contohnya adalah pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Untuk pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga cukup didaftarkan di Dinas Kesehatan Daerah TK II Kotamadya/Kabupaten.

35



36

Pendaftaran pangan olahan awalnya dilakukan secara manual. Pada pendaftaran pangan secara manual ini, industri dalam negeri harus melampirkan Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Tanda Industri, dan untuk importir harus melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negara asalnya. Selain itu, perusahaan harus melampirkan data produk antara lain nama jenis, nama dagangm berat bersih, jenis kemasan, komposisi, spesifikasi bahan, kode produksi, masa simpan produk, hasil analisa produk, rancangan label. Dokumen-dokumen tersebut dievaluasi untuk melihat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, Dokumen yang sesuai dengan standar akan diterbitkan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan yang menandakan pangan tersebut aman dan layak konsumsi sehingga dapat beredar di pasaran. Pada tanggal 1 Maret 2012, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan membuka pendaftaran pangan olahan secara elektronik dan berbasis internet, yang disebut e-regristration (e-reg). Tahapan pendaftaran setiap perusahaan yang akan mendaftarkan produknya secara elektronik (e-reg) terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun perushaan untuk mendapatkan password. Setelah mendapatkan password, perusahaan tersebut bisa mendaftarkan produknya secara elektronik. Tahap selanjutnya, industri melakukan pendaftaran pangan olahannya dengan cara menginput data-data yang diperlukan seperti data produk yang akan didaftarkan, komposisi, hasil analisa produk akhir, proses produksi, penjelasan kode produksi, info kadaluarsa, spesifikasi Bahan Tambahan Pangan (BTP), dan dokumen lain. Setelah data tersebut diinput, data tersebut di-upload ke sistem e-registration. Setelah data di-upload, pendaftar harus tetap melampirkan hasil analisa asli ke Badan POM RI (bisa datang langsung atau melalui pos). Proses penilaian pangan olahan dilakukan oleh evaluator. Evaluator bertugas untuk mengevaluasi data produk antara lain komposisi, proses produksi, hasil analisa dan label. Apabila masih ada data yang kurang maka evaluator akan memberikan catatan kepada pendaftar untuk melengkapi data yang kurang tersebut. Setelah data tersebut telah dilengkapi dan sesuai persyaratan, maka akan Universitas Indonesia Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

37

diterbitkan SPB (Surat Perintah Bayar), lalu pendaftar meng-upload bukti pembayaran, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah diverifikasi dan divalidasi, maka pendaftar akan mendapatkan SPP (Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan). Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dibagi menjadi 3(tiga) Sub Direktorat (Subdit), yaitu Subdit Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan, Subdit Penilaian Pangan Khusus dan Subdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu. Subdit Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan bertugas menilai semua jenis pangan low risk, medium risk antara lain daging olahan, makanan dalam kaleng. Pangan ini tidak mengandung komponen tertentu,tidak perlu kajian lebih lanjut dan tidak menggunakan proses dan teknologi tertentu. Subdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu bertugas menilai pangan bayi dan pangan diet khusus. Pangan diet khusus ini diperuntukkan bagi penderita gagal ginjal, susu penderita kanker, serta makanan rendah kalori untuk orang yang ingin menurunkan berat badan. Subdit Penilaian Pangan Khusus bertugas menilai pangan yang berklaim yaitu pangan yang berasal dari hasil rekayasa genetika (PHRG), pangan radiasi, pangan fungsional dan pangan organik. Nomor pendaftaran pangan digolongkan menjadi dua, yaitu BPOM RI MD untuk produk dalam negeri dan BPOM RI ML untuk produk luar negeri atau impor. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pemberian nomor pendaftaran antara lain jenis kemasan kategori pangan, lokasi pabrik/propinsi (untuk dalam negeri) atau lokasi negara (untuk produk impor). Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan berlaku selama 5 tahun. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Enam bulan sebelum masa berlaku habis, pendaftar diharapkan sudah wajib mendaftarkan kembali produknya ke Badan POM. Timeline proses pendaftaran pangan secara online e-regristration adalah 14 hari kerja. Timeline untuk pendaftar adalah 1 (satu) bulan untuk penyerahan Universitas Indonesia Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

38

hardcopy hasil analisa, 7 hari untuk perbaikan label, 7 hari untuk pembayaran dan pengisian bukti bayar dan 7 hari untuk penyerahan bukti bayar dan pengambilan SPP. Pendaftaran e-registration memiliki keuntungan dibandingkan dengan pendaftaran manual, yaitu perusahaan hanya melakukan satu kali pendaftaran akun perusahaan, akses pendaftaran dapat dilakukan dimana saja, tidak ada pembatasan jumlah pendaftaran, persyaratan per jenis pangan sudah ditetapkan, persyaratan sudah tercantum dalam sistem sehingga tidak ada perbedaan persepsi. Selain keuntungan tersebut, pendaftaran dengan e-regristration juga terdapat hambatannya, yaitu sistem yang kadang eror, jaringan yang tidak selalu bagus dan jumlah pangan yang didaftarkan tidak dibatasi sehingga jumlah pangan yang dinilai tidak sesuai dengan kapasitas evaluator yang tersedia. Pada saat melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), tugas yang diberikan adalah melakukan evaluasi lembar konsultasi. Konsultasi dapat juga dengan cara email, telepon atau SMS. Konsultasi dengan cara email dapat dikirim ke masing-masing subdit, salah satu contohnya apabila ingin konsultasi tentang makanan

dan

minuman

dapat

konsultasi

ke

[email protected]. Konsultasi yang dilakukan secara langsung maupun via email adalah salah satu bentuk penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh Direktorat PKP. Hasil dari layanan konsultasi ini dibuat grafiknya untuk melihat topik konsultsi terkait permasalahan pendaftaran pangan yang nantinya menjadi tolak ukur peningkatan pemahaman pendaftar mengenai cara pendaftaran pangan maupun persyaratan dan masalah terkait pangan. Selain melakukan pencatatan evaluasi konsultasi, dilakukan penyandingan antara Surat Persetujuan Pendaftaran dengan hasil analisa produk akhir yang asli dan selanjutnya dokumen ini akan diarsipkan ke dalam gudang. Hal tersebut berkaitan dengan tupoksi yang dilakukan oleh unit ini. Dokumen yang telah melebihi 5 tahun akan disimpan di dalam gudang arsip dan tidak boleh dimusnahkan.


39

Terhadap pangan yang sudah terdaftarkan, apabila perusahaan ingin melkukan perubahan maka harus melakukan permohonan perubahan data. Untuk pendaftarannya yang manual, maka perubahan datanya dilakukan secara manual juga. Untuk pendaftaran yang sudah melalui elektronik (e-reg), maka perubahan datanya melalui elektronik juga. Pada tahun 2013, perubahan data dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perubahan minor dan perubahan mayor. Perubahan minor meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan nama importir dan/atau distributor, perubahan nama dagang, perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih, pencantuman tulisan halal dan perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu. Perubahan mayor meliputi perubahan desain label, pencantuman dan atau perubahan Informasi Nilai Gizi (ING), perubahan dan/atau penambahan klaim dan perubahan komposisi. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pencatatan nota dinas. Nota dinas berasal dari Direktorat Standarisasi mengenai kajian suatu bahan yang umumnya adalah herbal yang baru di Indonesia dan tidak lazim fungsinya berada di pangan.


BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.

Kesimpulan

a. Badan POM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden yang berwenang dalam sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. b. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah salah satu bagian dari Badan POM yang melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan pangan (pre market) dengan menilai keamanan, mutu gizi serta label pangan olahan sebelum pangan diedarkan. Dalam hal ini evaluator memeriksa kelayakan suatu produk untuk di pasarkan secara komersial. c. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki motto CEPPATT, yaitu Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti, Akurat, Tanggap dan Transparan.

6.2.

Saran a. Dengan banyaknya pendaftaran pangan olahan, diharapkan sumber daya manusia yang berada di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan harus ditambah sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di Direktorat Penilaian Keamanan.

b. Sebaiknya dokumen SPP dan hasil analisa asli yang sudah di satukan dalam satu dokumen dipisah untuk setiap perusahaan, kemudian disusun secara alfabet. c. Mahasiswa PKPA sebaiknya dilibatkan dalam hal penilaian sehingga dapat memahami proses penilaian keamanan pangan lebih baik lagi.

40



DAFTAR PUSTAKA BPOM. 2013. Peraturan Presiden RI No.3 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Jakarta, BPOM. 2001. Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan.http://www.pom.go.id. Diakses tgl 10-9-2014. BPOM. 2001a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta BPOM. 2013a. Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI.2013. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014. Jakarta. BPOM. 2011. Keputusan Kepala Badan POM RI NO.HK. 04.1.28.11.11.09219 tahun 2011 BPOM. 2001b. Kerangka Konsep SISPOM. http://www.pom.go.id/pom/profile/kerangka_konsep_SisPOM.php. Diakses pada tanggal 7 september 2014 pukul 11:56. Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pangan: Jakarta

41



Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Pom RI

42



Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

Subdit Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan

Seksi Penilaian Makanan

Seksi Penilaian Minuman dan BTP

Subdit Penilaian Pangan Khusus

Seksi TOP

Seksi Penilaian PHRG dan Iradiasi

43

Subdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu

Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional

Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita

Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus



Lampiran 3. Alur Pendaftaran Umum ( Untuk Produk Baru atau Ulang)

44



Lampiran 4. Proses Pendaftaran Secara e-Registration

45



Lampiran 5. Contoh Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan

46



Lampiran 6. Contoh Surat Penolakan Pendaftaran Pangan Olahan

47





E-REGISTRATION PRODUK PANGAN OLAHAN


ANGKATAN LXXIX



DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI............................................................................................................. i DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ ii DAFTAR TABEL .................................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ iv BAB 1.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Tujuan ................................................................................................ 2 1.3. Manfaat ............................................................................................... 2

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pangan .............................................................................. 3 2.2. Pengertian Keamanan Pangan ............................................................ 4 2.3. Tupoksi dari Penilaian Keamanan Pangan ......................................... 4 2.4. Ketentuan Umum Pendaftaran Pangan Olahan ................................. 5 2.5. Persyaratan Administratif Pendaftaran Baru/Ulang Pangan Olahan .. 6 2.6. Pesyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Perubahan Data Pangan Olahan ................................................................................. 8 2.7. Jenis Pelayanan Pendaftaran Pangan Olahan .................................... 9

BAB 3

TINJAUAN REGULASI 3.1. Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.5.12.11.009956 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan ................................................. 11 3.2. PerKa. Badan POM RI No. 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secaea Elektronik (E-registration Pangan Olahan) .................................................................................. 14

BAB 4

PEMBAHASAN ....................................................................................... 18

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ........................................................................................ 28 5.2. Saran .................................................................................................. 29

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 30 LAMPIRAN ............................................................................................................ 31

i Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Jumlah Permohonan dan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Periode tahun 2009 s/d 2011 .......................................................................... 19

ii Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1. Kriteria Pangan Olahan untuk E-registration ..................................... 20 Tabel 4.2. Waktu Penyelesaian Pendaftaran Manual dan E-registration tahun 2014 .............................................................................................................. 25 Tabel 4.3. Perbedaan Pendaftaran Manual dan E-registration ............................. 25

iii Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Berita ........................................................................................ 31

iv Laporan praktek…., Sriwulantya, FF UI, 2015

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

LatarBelakang Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki yang

harus dipenuhi. Seiring dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang dan persaingan usaha kompetitif mendorong perusahaan untuk menghasilkan pangan olahan yang bervariasi sehingga semakin beragam jenis pangan olahan yang beredar di pasaran. Dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis pangan olahan yang beredar dan dalam rangka perlindungan konsumen perlu dilakukan sistem pengawasan pangan sebelum beredar (pre market). Pengawasan tersebut meliputi pengawsan terhadap keamanan, mutu, gizi, bahan tambahan pangan, serta kesesuaian rancangan label pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah dituntut untuk menjamin produk tersebut agar tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin pangan olahan aman dikonsumsi oleh masyarakat adalah mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan pangan olahan sehingga produk yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku. Pendaftaran pangan olahan bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan gizi pangan. Pangan olahan yang telah dinilai dan memenuhi persyaratan akan diberikan Surat Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan. Sejauh ini pendaftaran pangan olahan ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Kemanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Pendaftaran pangan olahan yang dilakukan ada yang secara manual dan ada yang secara elektronik (e-registration).

1



2

E-registration merupakan aplikasi yang ditujukan dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha yang akan mengajukan permohonan registrasi pangan olahan ke Badan Pengawas Obat Makanan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan juga transparan. Pendaftaran secara e-registration dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan bertujuan agar dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran pangan olahan lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta profesional.

1.2. Tujuan 1. Mengetahui tata cara registrasi pangan olahan khususnya melalui tahap eregistration. 2. Mengetahui persyaratan teknis yang diperlukan dalam proses registrasi pangan secara e-registration. 3. Mengetahui dan memahami peran Apoteker dalam bidang pemerintahan dalam hal ini dibidang penilaian keamanan pangan.

1.3. Manfaat 1.

Membantu pihak industri dalam melakukan pendaftaran pangan secara eregistration.

2.

Mempermudah pihak industri makanan dan minuman dalam memperoleh nomor MD/ML.

3.

Melindungi masyarakat dari pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengertian Pangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu (Saprianto, 2006): 1.

Pangan Segar Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan

segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan. 2.

Pangan Olahan Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan

dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Contoh : teh manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak siap saji. a. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan. b. Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum. 3.

Pangan Olahan Tertentu Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi

kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contohnya adalah ekstrak tanaman mahkota dewa untuk diabetes melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah lemak, dan sebagainya. 3



4

2.2.

Pengertian Keamanan Pangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

2.3. 1.

Tupoksi dari Penilaian Keamanan Pangan (BPOM, 2001) Tugas Pokok Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan

perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan.

2.

Fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian makanan dan bahan tambahan pangan. b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan khusus. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan olahan tertentu. d. Penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan. e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan. f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan.



5

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

2.4.

Ketentuan Umum Pendaftaran Pangan Olahan Sesuai

dengan

Peraturan

Kepala

Badan

POM

Nomor

HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP). Jenis pangan olahan yang dibebaskan dari proses pendaftaran adalah jenis pangan olahan yang (BPOM, 2011): 1. Diproduksi oleh industri rumah tangga. 2. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar. 3. Dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan: a) sampel dalam rangka permohonan pendaftaran; b) penelitian; c) konsumsi sendiri; dan/atau 4. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP). Pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label. Pendaftaran diajukan untuk setiap pangan olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal (BPOM, 2011): 1. Label a. Parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik dan cemaran kimia. b. Parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta Cara Produksi Pangan yang Universitas Indonesia


6

Baik untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau Cara Distribusi Pangan yang Baik untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. c. Parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. d. Persyaratan label. 2. Komposisi, dan/atau 3. Nama dan/atau alamat pihak yang memproduksi.

2.5.

Persyaratan Administratif Pendaftaran Baru/ Ulang Pangan Olahan (Badan POM, 2012)

1. Pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri a. Surat kuasa b. Izin Industri 1) Untuk pangan yang diproduksi sendiri yaitu surat Izin Usaha Industri. 2) Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak : a) Izin Usaha Industri pemberi kontrak b) Izin Usaha Industri penerima kontrak c) Surat Perjanjian/Kontrak antara pihak pemberi kontrak dengan pihak penerima kontrak 3) Untuk pangan yang dikemas kembali : a) Izin Usaha Industri mengemas kembali b) Surat kerjasama antara pabrik asal dengan pabrik pengemas kembali 4) Untuk pangan yang diproduksi dengan lisensi : a) Izin Usaha Industri b) Surat perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi atau produsen c) Hasil audit sarana produksi d) Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu)



7

2.

Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia

a. Surat kuasa b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Impor (API) atau Imporir Terdaftar c. Surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri d. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale) e. Hasil audit sarana distribusi f. Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu)

3. Dokumen Pendukung Lain a. Sertifikat Merek b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (dilampirkan hanya untuk produk wajib SNI antara lain Tepung terigu, Garam Konsumsi Beryodium, AMDK, Gula rafinasi dan Kakao bubuk) c. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), Kementerian Pertanian d. Keterangan tentang status bebas GMO (Genetically Modified Organism) e. Keterangan Iradiasi Pangan Untuk pangan olahan yang mengalami perlakuan iradiasi atau menggunakan bahan yang mengalami perlakuan iradiasi, harus melampirkan surat keterangan dari fasilitas iradiasi yang memuat : 1) Jenis dan jumlah pangan iradiasi 2) Nomor batch pangan iradiasi 3) Tujuan iradiasi 4) Jenis kemasan yang digunakan 5) Tanggal pelaksanaan iradiasi 6) Sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan 7) Dosis maksimum yang diserap 8) Penyimpangan yang terjadi selama iradiasi 9) Nama dan alamat fasilitas iradiasi 10) Nomor izin pemanfaatan dari bapeten Universitas Indonesia


8

11) Nomor kode internasional fasilitas iradiasi, untuk pangan impor f. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah Pemotongan Hewan) g. Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan h. Data pendukung lain, untuk pangan yang pada labelnya mencantumkan klaim atau keterangan tertentu yang memerlukan data pendukung, harus melampirkan referensi ilmiah yang mendukung klaim atau keterangan tersebut.

2.6.

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Perubahan Data Pangan Olahan (Badan POM, 2012)

1. Persyaratan Umum Untuk Semua Perubahan Data a. Surat pengajuan sesuai dengan format yang ditetapkan b. Fotokopi surat persetujuan pendaftaran c. Fotokopi label yang disetujui pada surat persetujuan pendaftaran d. Fotokopi surat persetujuan perubahan data pangan olahan terakhir e. Fotokopi label pada persetujuan perubahan data pangan olahan terakhir f. Rancangan label baru berwarna g. Label dan kemasan asli produk pangan yang beredar

2.

Persyaratan Tambahan Untuk Pangan Tertentu a. Fotokopi sertifikat merek, untuk pangan yang mencantumkan ™ dan atau ® b. Fotokopi surat izin pencantuman halal, untuk pangan yang mencantumkan halal c. Fotokopi sertifikat SNI, untuk pangan wajib SNI (AMDK, tepung terigu, garam beryodium, cokelat bubuk dan gula rafinasi) d. Fotokopi surat kerjasama, untuk pangan yang diproduksi dengan kerjasama (lisensi, pengemasan kembali atau kontrak, dll) e. Fotokopi surat penunjukan dari pabrik asal, untuk pangan impor f. Fotokopi SIUP, untuk pangan impor



9

3.

Persyaratan Tambahan Berdasarkan Perubahan yang Diajukan a. Perubahan nama produsen 1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri 2) Akte notaris yang menjelaskan status perubahan b. Perubahan nama imporir/distributor 1) Fotokopi surat penunjukan dari pabrik asal dengan nama imporir /distributor yang terbaru (menunjukkan asli) 2) Fotokopi SIUP atas nama imporir/distributor yang baru c. Pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi dan atau penambahan klaim 1) Hasil analisa terbaru asli dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah untuk zat gizi dan atau komponen fungsional 2) Cara perhitungan % AKG pada label informasi nilai gizi d. Perubahan nama dagang Sertifikat SNI dengan nama dagang yang baru (untuk pangan wajib SNI) e. Perubahan komposisi 1) Komposisi lama dan komposisi baru 2) Penjelasan tentang bahan tertentu 3) Hasil analisa produk akhir terbaru ASLI dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah f. Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu 1) Surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi 2) izin promosi dari instansi yang berwenang (untuk hadiah langsung dan undian berhadiah)

2.7.

Jenis Pelayanan Pendaftaran Pangan Olahan Jenis pelayanan pendaftaran Pangan Olahan meliputi (BPOM, 2011):

1. Pendaftaran Baru Pendaftaran pangan olahan

yang belum

mendapatkan persetujuan

pendaftaran.



10

2. Pendaftaran Variasi Pendaftaran perubahan data pangan olahan yang sudah memiliki persetujuan pendaftaran pangan olahan dengan tidak menyebabkan perubahan Nomor Pendaftaran Pangan dan/atau perubahan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran. Pendaftaran Variasi dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan perubahan nomor pendaftaran pangan dan/atau perubahan biaya evaluasi dan pendaftaran. Pendaftaran Variasi disebabkan adanya perubahan data, baik minor maupun mayor. Perubahan data minor adalah: a) Perubahan nama perusahaan; b) Perubahan nama imporir dan/atau distributor; c) Perubahan nama dagang; d) Perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih; e) Perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu. Perubahan data mayor adalah: a) Perubahan desain kemasan; b) Perubahan komposisi; dan/atau c) Pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi; d) Perubahan dan/atau penambahan klaim

3. Pendaftaran Ulang Pendaftaran perpanjangan masa berlaku persetujuan pendaftaran pangan olahan.



BAB 3 TINJAUAN REGULASI

3.1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan Pengisian formulir pendaftaran pangan olahan harus menggunakan bahasa Indonesia. Dokumen pendaftaran dapat menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Formulir dan dokumen pendaftaran diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan pedoman pengisian formulir dan dokumen pendaftaran. Pendaftar menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap (asli dan copy) kepada Kepala Badan cq Direktur untuk dilakukan pemeriksaan dokumen serta penetapan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran. Hasil pemeriksaan dokumen dapat berupa : diterima untuk dinilai lebih lanjut, dikembalikan untuk dilengkapi, atau ditolak. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan diterima untuk dinilai lebih lanjut, kepada pendaftar diberikan Surat Pengantar Pembayaran Bank. Surat Pengantar Pembayaran Bank mencantumkan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran yang harus dibayar sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan pendaftaran yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran Biaya Evaluasi dan Pendaftaran dari bank, diserahkan kepada Kepala Badan cq. Direktur untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. Penyerahan permohonan paling lambat 1(satu) bulan sejak Surat Pengantar Pembayaran Bank diberikan kepada Pendaftar. Hasil Penilaian lebih lanjut dapat berupa : penerbitan surat persetujuan pendaftaran atau penerbitan surat penolakan pendaftaran. Surat Persetujuan Pendaftaran atau Surat Penolakan Pendaftaran untuk: 1. Pangan Olahan Tertentu diterbitkan paling lama 150 hari kerja; 2. Pangan Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan paling lama 120 hari kerja;

11



12

3. Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP perisa, Pangan Organik, susu dan hasil olahnya, daging dan hasil olahnya, ikan dan hasil olahnya, serta minuman beralkohol diterbitkan paling lama 100 hari kerja; 4. BTP selain perisa dan pangan lainnya diterbitkan paling lama 60 hari kerja.

Jangka waktu terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran. Jika dalam penilaian lebih lanjut memerlukan tambahan data atau kajian lebih lanjut, maka perhitungan waktu dihentikan sementara, terhitung sejak tanggal surat permintaan tambahan data. Penghentian waktu tersebut akan dilanjutkan sejak tanggal diterimanya surat pemenuhan data (clock on clock off). Untuk hasil penilaian lebih lanjut yang terdapat pada pasal 10 menerangkan bahwa : 1. Dalam hal hasil penilaian lebih lanjut memerlukan tambahan data dan atau kajian lebih lanjut, diterbitkan surat permintaan tambahan data sesuai dengan contoh surat. 2. Paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan tambahan data, pendaftar harus menyerahkan tambahan data. 3. Dalam hal waktu 50 (lima puluh) hari kerja dan dianggap tidak mencukupi, pendaftar dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu untuk melengkapi tambahan data kepada Direktur paling banyak 1 (satu) kali untuk waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja. 4. Pendaftar yang tidak menyerahkan tambahan data dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja dan/atau 25 (dua puluh lima) hari kerja, akan diberikan surat penolakan pendaftaran dan berkas permohonan akan dimusnahkan. 5. Jika kelengkapan data yang diserahkan pendaftar belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan surat permintaan tambahan data, maka pendaftar akan diberikan surat permintaan tambahan data berikutnya sesuai dengan contoh surat, dan pendaftar harus menyerahkan tambahan data paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan tambahan data.



13

Perubahan data pangan olahan, terdapat pada pasal 13 dan 14, dimana untuk mendapatkan persetujuan perubahan data, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan c.q Direktur untuk dilakukan pemeriksaan dokumen serta penetapan biaya evaluasi dan pendaftaran. Permohonan perubahan data diajukan dengan menggunakan surat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan dokumen permohonan dapat berupa diterima untuk dinilai lebih lanjut, dikembalikan untuk dilengkapi atau ditolak. Untuk perubahan nama perusahaan, perubahan nama importir/distributor, perubahan nama dagang, dan perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, surat persetujuan perubahan data atau surat penolakan perubahan data diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja. Untuk perubahan berupa pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi dan atau penambahan klaim, serta perubahan komposisi, surat persetujuan perubahan data atau surat penolakan perubahan data untuk: a. Pangan Olahan Tertentu diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja; b. Pangan Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kerja; c. Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP, Pangan Organik, dan Pangan lainnya diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja; Pada PP No. 48 Tahun 2010 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, biaya telah di cantumkan sesuai yang teah tertera. Biaya pendaftaran pangan olahan untuk pendaftaran baru berkisar antara

Rp 200.000 sampai Rp 3.000.000. Biaya

pendaftaran pangan olahan untuk perubahan data berkisar antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 1.500.000. Biaya pendaftaran pangan olahan untuk pendaftaran ulang berkisar antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 2.500.000 Pendaftaran kembali pangan olahan tertera pada Pasal 25. Pendaftaran kembali pangan olahan dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Surat Persetujuan Pendaftaran berakhir. Pendaftaran kembali dilaksanakan sesuai dengan tata laksana untuk pendaftaran umum. Dalam rangka pendaftaran kembali, perusahaan dapat melakukan perubahan data pangan olahan. Universitas Indonesia


14

Penilaian kembali pangan olahan tertera pada Pasal 26. Terhadap pangan olahan yang telah mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan. Penilaian kembali dilakukan jika terdapat data dan/atau informasi baru terkait dengan keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan. Hasil Penilaian kembali disampaikan secara tertulis kepada perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran. Perusahaan pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran wajib melakukan tindakan sesuai dengan hasil penilaian kembali. Pada pasal 25 (5) Surat Persetujuan Pendaftaran atau Surat Penolakan Pendaftaran dalam rangka pendaftaran kembali yang tidak mengalami perubahan, untuk : 1. Pangan Olahan Tertentu diterbitkan paling lama 75 (tujuh puluh lima ) hari kerja. 2. Pangan Fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja. 3. Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetika, BTP perisa, dan Pangan Organik diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

3.2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik (E-registration Pangan Olahan) Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran. Surat Persetujuan Pendaftaran diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan pendaftaran dan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Pada pasal 3, pendaftaran pangan olahan secara elektronik dilaksanakan secara bertahap untuk pangan olahan dikelompokkan berdasarkan tingkat resiko. Target resiko berdasarkan pada : a. Target konsumen b. Kandungan bahan baku, bahan tambahan pangaan, dan/atau bahan lain yang memerlukan kajian lebih lanjut



15

c. Pencantuman klaim gizi dan/atau klaim kesehatan pada label; dan/atau d. Penggunaan proses produksi dengan teknologi tertentu seperti iradiasi, rekayasa genetik dan organik. Jenis pangan olahan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat resiko untuk diberlakukan pendaftaran secara elektronik ditetapkan oleh Deputi. Perusahaan yang akan mengajukan e-registration pangan olahan harus melakukan pendaftaran pemohon terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password. Untuk pendaftaran pemohon dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Pendaftaran pemohon dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat http://www.pom.go.id. 2. Pemohon mengisi data secara elektronik dan menyampaikan dokumen pendukung. 3. Terhadap permohonan pendaftaran dilakukan verifikasi. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan mendapatkan User ID dan Password. Pendaftaran pemohon hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon. Jika terjadi perubahan data, pemohon harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali. User ID dan Password merupakan data rahasia perusahaan. Penyalahgunaan User ID dan Password merupakan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya. Perusahaan yang telah mendapatkan user ID dan password dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi e-registration pangan olahan dengan alamat http://www.pom.go.id. Tata cara pengajuan pendaftaran pangan olahan secara e-registration yang tercantum pada Pasal 12 yaitu : 1. Pendaftar melakukan pengisian data pendaftaran, mengunggah, dan menyerahkan dokumen pendaftaran. 2. Terhadap data pendaftaran dilakukan verifikasi dan evaluasi. Verifikasi dan evaluasi dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja.



16

3. Jika berdasarkan verifikasi dan evaluasi diperlukan tambahan dan/atau klarifikasi data, disampaikan permintaan tambahan dan/atau klarifikasi data kepada pemohon secara elektronik. 4. Paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya permintaan, pemohon harus menyerahkan tambahan dan/atau klarifikasi data. 5. Dalam hal diperlukan pemastian keabsahan dokumen pendukung dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut. 6. Jika pemohon tidak menyerahkan tambahan dan/atau klarifikasi data, dan ketidaksesuaian hasil penelusuran lebih lanjut, maka permohonan dinyatakan ditolak. Untuk keputusan terhadap permohonan pendaftaran tercantum pada pasal 13. 1. Keputusan

terhadap

permohonan

pendaftaran,

diberikan

dengan

mempertimbangkan : hasil verifikasi dan evaluasi permohonan dan data pendukung dan/atau hasil pemastian keabsahan dokumen pendukung. 2. Keputusan dapat berupa penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran atau penolakan permohonan. 3. Keputusan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran, diberikan paling lambat 4 hari kerja setelah hasil verifikasi dan/atau hasil pemastian keabsahan dokumen pendukung. 4. Keputusan penolakan permohonan, diberikan paling lambat 7 hari kerja berdasarkan: a. Hasil verifikasi tidak memenuhi syarat; b. Tidak menyerahkan tambahan dan/atau klarifikasi data c. Ketidaksesuaian antara informasi dalam data pendukung dengan hasil penelusuran lebih lanjut.

Pada pasal 15, Surat Persetujuan Pendaftaran dapat diambi oleh pendaftar setelah menyerahkan rancangan label akhir yang telah disetujui dan asli bukti pembayaran jika pembayaran dilakukan secara manual. Perubahan data tertera pada Pasal 16. Pendaftar dapat melakukan perubahan terhadap data perusahaan maupun data pangan olahan dalam aplikasi e-registration pangan olahan yang telah mendapatkan persetujuan pendaftaran. Perubahan data pangan olahan harus Universitas Indonesia


17

mendapat persetujuan dari Direktur. Tata cara perubahan data Pangan Olahan dituangkan dalam Petunjuk Penggunaan (User Manual) yang dapat diakses pada aplikasi e-registration Pangan Olahan.



BAB 4 PEMBAHASAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan pangan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi. Menurut PP RI No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pada pasal 42 yaitu setiap pangan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukan ke wilayah indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memilki Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP). Pendaftaran diajukan untuk setiap pangan olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal desain label, jenis kemasan, komposisi dan/atau nama dan/atau alamat pihak yang memproduksi. Pendaftaran pangan olahan dapat dilakukan melaui dua cara yaitu melalui layanan umum dan elektronik. Mengangkat berita “E-registration pangan high risk.....Siapa bilang susah....” dari website BPOM (21/8/14) yaitu Bimbingan Teknis Pendaftaran Online e-registration produk pangan Olahan High risk. Materi yang diberikan antara lain yaitu teknis pendaftaran e-registration produk pangan high risk, simulasi pendaftaran secara online, dan helpdesk untuk perusahaan yang akan mendaftarkan produknya dapat dilakukan langsung dibantu oleh evaluator. Sosialisasi ini merupakan tahap pengenalan sistem pendaftaran pangan olahan yang baru dan diharapkan dapat lebih mempermudah pihak industri makanan dan minuman dalam melakukan pendaftaran. E-registration

merupakan salah satu usaha yang dilakukan Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan dalam melaksanakan premarketing evaluation yang bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi pangan serta label yang tidak benar. E-registration merupakan aplikasi yang ditujukan dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha yang akan mengajukan permohonan registrasi produk pangan ke Badan POM.

18



19

Pendaftaran pangan olahan selama ini dilakukan secara manual melalui beberapa jenis pelayanan penilaian, yaitu pelayanan cepat, pelayanan umum, pelayanan pendaftaran ulang, dan pelayanan perubahan produk. Trend pendaftaran terjadi peningkatan jumlah permohonan pendaftaran, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Jumlah Permohonan dan Persetujuan Pendaftaran Pangan olahan Periode tahun 2009 s/d 2011

Latar belakang diterapkannya e-registration adalah terjadinya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran pangan olahan sehingga terjadi peningkatan dokumen persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran, selain itu adanya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran pangan tidak diiringi dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terjadinya kesulitan bagi direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk mendapat pencapaian target kinerja. Pelayanan pendaftaran secara elektronik atau e-registration yang diberikan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tidak hanya sebatas penilaian permohonan pendaftaran produk pangan saja tetapi juga memberikan informasi atau penjelasan tentang tata cara pendaftaran produk pangan ataupun kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran produk pangan terhadap pendaftar. Master plan pelaksanaan e-registration pangan olahan yang dilakukan oleh direktorat Penilaian Kemanan Pangan dilakukan secara bertahap yaitu pada tahun 2012 untuk kategori pangan low risk tahap 1, tahun 2013 untuk kategori pangan low risk tahap 2, tahun 2014 untuk kategori pangan high risk tahap 1, dan tahun 2015 untuk kategori pangan high risk tahap 2. Tahapan pengembangan eregistration pangan dengan kategori low risk dilakukan dalam 2 tahap, dimana Universitas Indonesia


20

pada tahap pertama difokuskan pada jenis pangan yang diproses melalui layanan cepat dan pada tahap kedua difokuskan pada jenis pangan yang diproses melalui pelayanan umum. Pengembangan sistem telah dimulai pada tahun 2010, yang selanjutnya diikuti dengan ujicoba internal, pelatihan petugas pelaksana, ujicoba dan sosialisasi dengan pelaku usaha, dan pelatihan petugas Balai POM sampai pada Soft launching dan implementasi pendaftaran secara elektronik. Pendaftaran pangan olahan secara elektronik menurut peraturan Kepala Badan POM RI No1 Tahun 2013 dilakukan kriteria tingkat risiko sebagai berikut : target konsumen; kandungan bahan baku, bahan tambahan pangan dan/atau bahan lain yang memerlukan kajian lebih lanjut; pencantuman klaim gizi dan/atau klaim kesehatan pada label dan/atau; penggunaan proses produksi dengan teknologi tertentu seperti iradiasi, rekayasa genetik dan organik. Kategori penilaian pangan high risk dan low risk di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dilakukan berdasarkan

tingkat kesulitan penilaian yang

dilakukan oleh evaluator dan verifikator. Kriteria pangan olahan yang dilakukan penilaiannya dengan sistem e-registration, baik untuk low risk dan hig hrisk dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kriteria Pangan Olahan untuk e-registration Kriteria Pangan Target Konsumen Label pangan Kandungan pangan

Proses produksi

Low risk Umum/tidak diperuntukan target konsumen tertentu Tidak mencantumkan klaim gizi/klaim kesehatan Tidak mengandung komponen tertentu yang memerlukan kajian lebih lanjut Tidak menggunakan proses & teknologi tertentu seperti iradiasi, rekayasa genetik, organik

High risk diperuntukan target konsumen tertentu mencantumkan klaim gizi mengandung komponen tertentu yang memerlukan kajian lebih lanjut proses & teknologi tertentu seperti iradiasi, rekayasa genetik, organik

Tahapan pengembangan e-registration pangan untuk produk pangan kategori high risk juga dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama implementasi e-registration Pangan olahan yang termasuk ke dalam kategori high Universitas Indonesia


21

risk adalah pangan berklaim; pangan rekayasa genetik; pangan organik; pangan dengan herbal; pangan iradiasi; formula bayi; dan minuman beralkohol. Tahap selanjutnya implementasi e-registration pangan high risk adalah untuk produk pangan diet khusus seperti pangan untuk penderita diabetes dan pangan untuk ibu hamil dan ibu menyusui serta pangan yang ditujukan untuk bayi dan balita lainnya seperti makanan pendamping ASI, formula lanjutan dan formula pertumbuhan. Pendaftaran pangan olahan secara elektronik/e-registration bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran pangan olahan agar lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta profesional. Efektif dan cepat dikarenakan dokumen yang dipersyaratkan untuk registrasi diproses secara online dengan cara di upload sehingga pemohon tidak harus membawa hardcopy dokumen pendaftaran. Hardcopy yang harus diserahkan oleh perusahaan hanya hasil analisa asli. Proses elektronik bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja karena hanya membutuhkan perangkat hardware, koneksi internet dan dokumen yang akan di upload. Keuntungan lain yaitu bagi evaluator dimana proses penilaian dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja diluar jam kantor tanpa harus membawa hardcopy dokumen karena semua file sudah tersimpan di sistem online. Transparan yaitu semua persayaratan sudah tercantum secara elektronik dalam sistem, dapat diakses oleh semua orang dan perbedaan persepsi menjadi minimal. Akuntabel dalam hal pembayaran karena jumlah yang harus dibayarkan sudah tercantum dalam Surat Perintah Bayar (SPB) berdasarkan perjenis pangan yang sudah ditetapkan pada PP No.48 Tahun 2010 dan dilakukan melalui epayment. Profesional dalam hal pelayanan dimana pembagian berkas dalam melakukan evaluasi dilakukan by system, setiap evaluator tidak bisa memilih dokumen mana yang akan dikerjakan dahulu karena proses penilaian secara FIFO (First In First Out) dan semua kegiatan maupun komunikasi yang dilakukan antara evaluator dan pemohon tercatat di detail log e-registration. Proses pendaftaran e-registration dilakukan melalui 2 tahapan yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk. Tahap pertama Perusahaan yang akan mengajukan e-registration pangan olahan harus melakukan pendaftaran pemohon ke http://www.pom.go.id terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password. Pendaftaran akun perusahaan hanya dilakukan sekali, jika ada Universitas Indonesia


22

perubahan data maka harus menyampaikan pemberitahuan perubahan atau mengajukan pendaftaran kembali. Petugas verifikasi pendaftaran akun perusahaan adalah Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. Jika pendaftaran akun perusahaan telah diverifikasi oleh petugas Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, maka pendaftar akan mendapatkan konfirmasi melalui e-mail berupa user ID dan password yang selanjutnya dapat digunakan untuk pendaftaran produk pangan olahan. Pendaftaran akun perusahaan temasuk didalamnya adalah data perusahaan dan data pabrik (jika nama dan alamat pabrik dan perusahaan berbeda) serta data hasil pemeriksaan sarana produksi oleh Balai POM setempat. Persyaratan dokumen dalam pendaftaran akun perusahaan untuk produk MD (untuk pangan dalam negeri) dan ML (untuk pangan luar negeri) berbeda. Untuk produk MD, yang harus dilampirkan adalah izin usaha industri, NPWP, PSB (hasil audit sarana produksi) dan akte notaris. Sedangkan untuk produk ML yang harus dilampirkan adalah SIUP/API, NPWP, PSB (hasil audit sarana distribusi), akte notaris dan surat penunjukan dari pabrik asal. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi yaitu produksi pangan MD, dan imporir pangan ML maka perusahaan tersebut cukup memiliki 1 akun perusahaan dimana dalam data pabrik dicantumkan data produsen di Indonesia dan data produsen di luar negeri, dan jika perusahaan memiliki banyak pabrik, maka dicantumkan alamat pabrik di tiap negara yang akan mengimpor barang ke Indonesia. Misalnya PT. Nestle yang memiliki pabrik di beberapa negara, maka harus mencantumkan alamat pabrik ditiap negara yang nantinya akan mengimpor produk ke Indonesia. Saat melakukan pendaftaran akun perusahaaan, dilakukan Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) oleh Balai POM setempat dan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. Penilaian PSB dimana nilai minimal untuk sarana produksi produk MD adalah B, sedangkan nilai minimal untuk sarana distribusi (warehouse) produk impor adalah C. Saat melakukan pendaftaran akun, perusahaan harus menginput jenis produk yang akan diproduksi karena berkaitan dengan sertifikasi sarana produksinya. Jika perusahaan mempunyai pabrik untuk produksi makanan dengan jenis biskuit, maka semua kategori biskuit bisa diproduksi di pabrik tersebut tetapi Universitas Indonesia


23

tidak dapat memproduksi makanan lain selain biskuit, dan jika akan memproduksi produk lain misalnya minuman pada tahun selanjutnya maka harus dilakukan perubahan data Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) lalu pendaftaran Pemerikasaan Sarana Bangunan (PSB) melalui Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) terkait dengan sarana produksi karena setiap produk melalui line process yang berbeda maka untuk pangan tertentu membutuhkan sarana produksi tertentu. Berbeda dengan produk impor, importir hanya memliki warehouse untuk penyimpanan dan dipastikan sama, maka tidak perlu melakukan perubahan Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB). Tahap kedua, perusahaan yang telah mendapatkan user ID dan password dapat melakukan pendaftaran produk pangan olahan melalui e-registration dengan alamat http://www.pom.go.id. Permohonan dilakukan dengan menginput data produk, input data bahan, input data hasil analisa laboratorium, input data hasil analisa BTP, dan input hasil analisa zat gizi, setelah input data dilakukan maka dilanjutkan dengan mengunggah data yang dibutuhkan yaitu data produk, data bahan baku, hasil analisis, data Informasi Nilai Gizi (ING), data klaim produk, dan file lain sesuai persyaratan kemudian dilakukan verifikasi. Pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk evaluasi dan pendaftaran pangan olahan dilakukan melalui mekanisme e-payment. Pembayaran dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh sistem dan keluarnya SPB (Surat Perintah Bayar) selanjutnya dilakukan kembali verifikasi lalu validasi data permohonan registrasi produk maka terbitlah Surat Persetujuan Pendaftaran. Alur pendaftaran secara e-registration adalah pendaftar menginput dan meng-upload data-data yang dibutuhkan. Setalah itu Kepala Subdit akan melakukan verifikasi jenis pangan. Apabila memerlukan tambahan data, Kepala Subdit akan mengembalikan ke pendaftar untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Setelah

Kepala

Subdit

memproses,

maka

pendaftar

akan

mendapatkan Surat Perintah Bayar (SPB) sesuai dengan jenis pangan. Pendaftar akan melakukan pembayaran dan pendaftar juga harus menyerahkan hasil analisa asli ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Setelah itu, evaluator bertugas untuk

menilai.

Apabila

memerlukan

data

tambahan,

evaluator

akan

mengembalikan ke pendaftar untuk melengkapi data yang diperlukan. Setelah Universitas Indonesia


24

evaluator menyetujui, maka proses selanjutnya akan diverifikasi oleh Kepala Seksi kemudian Kepala Subdit dan terakhir akan diproses validasi oleh Direktur. Setelah divalidasi, maka akan terbit Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP). Sebelum pihak industri melakukan pendaftaran online, sebaiknya mempersiapkan dokumen yang telah discan untuk kemudian diunggah pada saat mendaftar, begitu pula dengan dokumen untuk pendaftaran produk harus dipersiapkan terlebih dahulu. Setiap file yang akan diunggah berukuran maksimal 5 MB. Produk yang sudah terdaftar melalui e-registration dan sudah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP), dapat melakukan perubahan data produk serta mendaftarkannya lagi melalui e-registration. Jenis perubahan terbagi menjadi 2, yaitu mayor dan minor. Perubahan data mayor meliputi perubahan desain label, pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi, perubahan dan atau penambahan klaim dan perubahan komposisi. Perubahan data minor meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan nama importir dan atau distributor, perubahan nama dagang, perubahan dan/atau berat/isi bersih, pencantuman tulisan halal dan/atau perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu. Pendaftaran secara elektronik memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pendaftaran manual untuk pelayanan cepat. Perbedaanperbedaan yang diharapkan mengarah pada perbaikan sistem tersebut di antaranya dapat dilihat pada tabel 4.3. Pendaftaran

pangan

dengan

menggunakan

sistem

e-registration

menghasilkan pelayanan yang lebih cepat. Dengan sistem e-registration ini pelayanan pendaftaran dari sisi petugas dilayani selama 14 hari kerja. Sedangkan untuk pendafataran secara manual dibedakan menjadi 4 time line yang berbeda, untuk kategori 1 yaitu bahan tambahan pangan yang berfungsi selain sebagai aroma dan perasa 60 Hari Kerja (HK), kategori 2 pangan iradiasi, pangan GMO, produk susu, produk ikan dan minuman beralkohol 100 HK, kategori 3 makanan fungsional, pangan berklaim, dan pangan herbal 120 HK, dan kategori 4 makanan untuk tujuan tertentu dengan time line 150 HK.



25

Tabel 4.2. Waktu Penyelesaian Pendaftaran Manual dan E-registration tahun 2014 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Rata-rata Time line

Kategori 1 41 11 16 14 25 14 22 20,43 60 HK

Kategori 2 64 48 72 57 55 48 48 56.00 100 HK

Kategori 3 51 93 58 60 55 48 57 60,29 120 HK

Kategori 4 104 116 92 95 91 93 86 96,71 150 HK

e-reg 5 5 9 12 16 17 11 10,71 14 HK

Tabel 4.3. Perbedaan Pendaftaran Manual dan E-registration Keterangan Data administrasi perusahaan Akses pendaftaran Jumlah pengajuan pendaftaran Jam pelayanan

Manual Disampaikan untuk setiap pengajuan pendaftaran produk pangan Pendaftaran dilakukan di ruang pelayanan publik Dit. PKP Dibatasi setiap perusahaan paling banyak 5 berkas per hari per perusahaan Pendaftaran untuk pelayanan cepat 08.00 – 11.00 wib

Persyaratan pendaftaran per jenis pangan

Belum ditetapkan secara spesifik per jenis pangan

Persepsi petugas

Adanya perbedaan persepsi petugas tentang persyaratan pendaftaran

E-registration Hanya satu kali pendaftaran perusahaan  paperless Web-based, dapat diakses dari mana saja. Dokumen dikirim ke Dit. PKP Tidak ada pembatasan jumlah pendaftaran per perusahaan per hari Pendaftaran sesuai jam kerja dari jam 8 sampai 17.00 wib. Persyaratan per jenis pangan sudah ditetapkan per jenis pangan Persyaratan sudah tercantum dalam sistem  perbedaan persepsi minimal

Dengan implementasi pendaftaran melalui sistem e-registration ini jumlah pemohon pendaftaran pangan juga tetap meningkat. Menurut data yang disampaikan oleh pihak badan POM dengan adanya e-resgitration, pada tahun 2012 jumlah pemohon berjumlah 19.074 dan jumlah persetujuan pendaftaran berjumlah 12.891, sedangkan pada tahun 2013 jumlah pemohon sebanyak 21.112 dan jumlah persetujuan pendaftaran sebanyak 15.188. Untuk jumlah permohonan pada tahun 2014 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juli sebanyak 10.626 dan Universitas Indonesia


26

jumlah persetujuan sebanyak 6.268. Dengan demikian, adanya e-registration produk pangan olahan ini dapat meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran pangan, tetapi untuk persetujuan pendaftaran sendiri tidak mengalami peningkatan yang tetap. Oleh karena itu dilakukan kegiatan bimbingan teknis mengenai eregtration, bimbingan teknis merupakan bantuan yang diberikan kepada pihak pemohon dari pihak yang ahli dalam hal ini direktorat PKP badan POM, sehingga diharapkan agar dapat meningkatkan pemahan dan kemampuan pelaku usaha/pemohon pendaftaran persetujuan pangan dan dapat meningkatkan jumlah persetujuaannya juga oleh pihak direktorat Penilaian Keamanan Pangan di Badan POM. Dalam pelaksanaan e-registration ini tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak badan POM khususnya direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Masalah-masalah dalam eregistration diantaranya adalah jaringan dan sistem yang tidak stabil, sehingga evaluator sering mengalami masalah pada jaringan, jumlah pendaftar yang semakin banyak sedangkan jumlah evaluator tetap, sehingga evaluator dibebani kerja yang semakin berat, evaluator melakukan penilaian melalui komputer maka semakin banyak jumlah pendaftar semakin banyak jumlah data yang harus dievaluasi dan evaluator mengeluhkan kelelahan pada mata karena berhadapan dengan komputer dengan waktu yang cukup lama. Diharapkan sebaiknya jumlah evaluator harus ditambah agar mendukung pelaksanaan pendaftaran pangan melalui sistem e-registration ini. Mengingat pentingnya penilaian keamanan pangan sebagai upaya keamanan pangan pra registrasi, maka peran apoteker sangat diperlukan dalam bidang ini. Tugas apoteker sebagai evaluator yaitu memeriksa kelayakan suatu produk untuk dipasarkan secara meluas dan komersial. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang evaluator penilaian keamanan pangan yaitu : 1. Knowledge (pengetahuan) dalam mengelompokan tingkat risiko produk pangan yaitu menilai kelayakan produk pangan untuk beredar di indonesia, mulai dari proses produksi beserta teknologi dan titik-titik kritis selama prosesnya, prinsip-prinsip pengolahan dan pengawetan pangan, analisis pangan, mikrobiologi pangan, dan Cara Produksi Pangan yang Baik. Universitas Indonesia


27

2. Skills (kemampuan) dalam mengevaluasi dokumen pendaftaran produk dan menganalisis kesesuaian dengan yang dinyatakan pada label produk pangan sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan yang berhubungan dengan pangan, pelabelan, bahan tambahan pangan, cemaran pangan dan regulasi lainnya harus dikuasai agar mampu menerapkan peraturan tersebut dalam proses evaluasi produk terkait keamanan, mutu, gizi dan pelabelan sesuai peraturan yang berlaku. 3. Behaviour/ability dalam membuat keputusan. Proses akhir dari penilaian adalah membuat keputusan apakah produk pangan yang didaftarkan sudah layak, sesuai persyaratan dan aman bagi konsumen sehingga dapat beredar di indonesia. 4. Communication meliputi verbal, non verbal, mendengar dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 1.

E-registration

merupakan salah satu usaha yang dilakukan Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan dalam melaksanakan premarketing evaluation yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi pangan serta label yang tidak benar. 2.

Pendaftaran pangan olahan dengan e-registration dilakukan dengan 2 tahapan yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk. User ID dan password yang didapatkan di tahap pertama digunakan untuk tahap kedua yaitu pendaftaran produk, entry data yang dibutuhkan dan membayar biaya sesuai PNPB. Selanjutnya akan terbit SPP (Surat Persetujuan Pendaftaran) setelah verifikasi dilakukan. Jika notifikasi SPP sudah diambil oleh pihak pendaftar, maka proses pendaftaran pangan olahan sudah selesai, produsen dapat mengedarkan produk pangan olahan yang mereka daftarkan. Jika pendaftar ingin melakukan perubahan data pada produk yang sudah memilik SPP, dapat mengajukan pendaftaran perubahan produk mayor dan minor (pendaftaran variasi).

3.

Dalam proses registrasi produk pangan, apoteker berperan sebagai evaluator yaitu pemeriksa kelayakan suatu produk untuk dipasarkan secara meluas dan komersial. Apoteker sebagai evaluator di Direkorat Penilaian Keamanan Pangan harus memiliki

Knowledge (pengetahuan), Skills (kemampuan),

Behaviour/ability dan Good Communication.

28



29

5.2.

Saran

1. Diharapkan adanya penyempurnaan dan peningkatan dalam pelayanan eregistration produk pangan olahan dengan tidak menggunakan kertas sama sekali selama proses pendaftaran berlangsung.

2. Diharapkan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan terus meningkatkan frekuensi dan cakupan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pendaftaran pangan olahan khususnya e-registration produk pangan olahan low risk maupun produknya

high risk, agar produsen pangan olahan mau mendaftarakan sehingga

masyarakat

mendapatkan

jaminan

perlindungan

kesehatan dan keselamatan terhadap peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi pangan serta label yang tidak benar. 3. Diharapkan adanya pelaksanaan survey, misalnya dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada pemohon untuk mengetahui kepuasan pemohon pendaftaran pangan terhadap pelaksanaan e-registration pangan olahan.

4. Diharapkan kompetensi seorang apoteker dalam bidang evaluasi keamanan pangan terus meningkat agar dapat meningkatkan pelayanan dalam bidang evaluasi produk pangan.



DAFTAR PUSTAKA

BPOM. 2001. Profil Badan Pengawasa Obat dan Makanan. http://www.pom.go.id. Diakses pada 10 september 2014 pukul 10.00. BPOM. 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan. Jakarta. BPOM. 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan. Jakarta. BPOM. 2012. Modul Konsep Dasar Penilaian. Jakarta. BPOM. 2013. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pendaftaran Pangan Olahan Secara Elektronik (E-registration Pangan Olahan). Jakarta. BPOM. 2014. http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/6509/Eregistration-pangan-high-risk-----Siapa-bilang-susah----.html. Diakses pada 7 September 2014 pukul 10.00. BPOM. 2014. http://www.gapmmi.or.id/files/Deputi_3_BPOM. Diakses pada 8 November 2014 pukul 19.00 BPOM. 2014. http://www.gapmmi.or.id/files/Direktur_PKP_BPOM. Diakses pada 8 November 2014 pukul 19.00 Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Jakarta. Saprianto. 2006. Bahan Tambahan Pangan. Kanisius. Yogyakarta.

30



Lampiran 1. Berita

31



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents