UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 7 JANUARI – 25 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

YUDHI KRESNANUGRAHA, S. Farm 1206313923

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

Laporan praktek..., Yudhi Kresnanugraha, FF UI, 2013




Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013 ii


iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker pada Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Deden Muliadi, S.Si., Apt., selaku pembimbing dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., selaku Dekan dan pembimbing dari Fakultas Farmasi UI yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan bimbingan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. 3. Dr. Harmita, Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker Farmasi UI . 4. Seluruh staf di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, khususnya karyawan Bagian Farmakmin atas kerja sama dan bantuan selama penulis melaksanakan kegiatan PKPA dan penyusunan laporan PKPA. 5. Seluruh staf pengajar Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI. 6. Keluargaku yaitu papa dan mama atas segala dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, doa dan dana yang diberikan kepada penulis. 7. Teman-teman seperjuangan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. atas kerjasama selama pelaksanaan PKPA. 8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penulisan laporan PKPA ini.

iv


Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam laporan PKPA ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan laporan PKPA ini. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan penulis selama mengikuti PKPA dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

Penulis

2013

v


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Yudhi Kresnanugraha, S.Farm.

NPM

: 1206313923

Program Studi

: Apoteker

Fakultas

: Farmasi

Jenis Karya

: Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Periode 7 Januari – 25 Januari 2013. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada tanggal

: 6 Juli 2013

Yang menyatakan,

(Yudhi Kresnanugraha, S.Farm.)

vi


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI………………………………...vi DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... viii BAB 1. PENDAHULUAN .................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Tujuan............................................................................................................... 2 BAB 2. TINJAUAN UMUM ................................................................................ 4 2.1 Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan.......................................................... 4 2.2 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan............................................................... 5 2.3 Susunan Organisasi .......................................................................................... 6 BAB 3. TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN ................................................................................................... 13 3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan minuman ................................................. 13 3.2 Dasar Hukum.................................................................................................... 15 3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman...... 16 3.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman .................................................................... 20 BAB 4. PEMBAHASAN ....................................................................................... 22

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 37 5.1. Kesimpulan .................................................................................................... 37 5.2. Saran................................................................................................................ 38 DAFTAR ACUAN ................................................................................................ 39

vi i Laporan praktek..., Yudhi Kresnanugraha, FF UI, 2013

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Selatan.................................................. 42 Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek ...................................... 43 Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek............................ 46 Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek .................................... 48 Lampiran 5. Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan ........................... 52 Lampiran 6. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat ............................................................................................... 53 Lampiran 7. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT ............................................................................................. 55 Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT ...................................... 57 Lampiran 9. A) Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan (Form 1)................................................ 59 Lampiran 9. B) Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK (Form 2) ........................................................................................ 61 Lampiran 9. C) Laporan Hasil Pemeriksaan CPAK (Form 3) .......................... 64 Lampiran 9. D) Pernyataan Siap Beroperasi (Form 4) ...................................... 65 Lampiran 9. E) Penundaan Izin CPAK (Form 5) .............................................. 66 Lampiran 9. F) Surat Keputusan CPAK (Form 6) ............................................ 67 Lampiran 9. G) Keputusan Pencabutan Izin CPAK (Form 7) .......................... 69 Lampiran 10. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan ........................................................................................... 70 Lampiran 11. Data 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Tahun 2011 ......................................... 71 Lampiran 12. Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan ........................................................................................... 72 Lampiran 13. Alur dalam Pemberian Izin Cabang PAK ..................................... 74

vii


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan yang

berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam membangun kesehatan masyarakat, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a). Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 32

tahun 2004, Pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem otonomi

daerah, maka dalam perwujudan

pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Sistem kesehatan daerah bertujuan menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik masyarakat, swasta, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Kewenangan tersebut 1


Universitas Indonesia

2

selanjutnya mendorong terbentuknya suku dinas kesehatan di tiap kota administratif di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Di dalam struktur organisasi suku dinas kesehatan terdapat seksi sumber daya kesehatan yang membawahi koordinator farmasi makanan dan minuman. Koordinator farmasi makanan dan minuman mempunyai tugas pokok dalam perencanaan, perijinan, pengelolaan serta pengawasan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu, koordinator ini merupakan salah satu wadah bagi apoteker dalam menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan. Peran apoteker dalam lingkup pemerintahan perlu diketahui oleh mahasiswa calon apoteker sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya nanti. Salah satu upaya pemahaman, gambaran dan pengetahuan mendalam tentang peran apoteker yaitu dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 7 Januari hingga 25 Januari 2013 untuk memberikan bekal kepada calon apoteker mengenai perannya di suku dinas kesehatan.

1.2

Tujuan Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah agar mahasiswa program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia: a.

Mengetahui dan memahami gambaran umum suku dinas kesehatan beserta peran dan fungsinya.

b. Mengetahui dan memahami gambaran umum Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK). c.

Mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator farmasi makanan minuman (farmakmin) di lapangan, baik yang terkait dengan perizinan maupun yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan Universitas Indonesia


3

pengendalian sarana kesehatan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan. d. Mengetahui sistem pengadaan obat di Puskesmas Kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. e.

Mengetahui mengenai LPLPO dan fungsinya.

f.

Mengetahui perizinan dalam penyelenggaraan sarana kesehatan di wilayah Jakarta Selatan.

g. Mengetahui cara pendataan perizinan sarana kesehatan yang telah diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. h. Memahami alur regulasi dan perizinan terkait Cabang Penyalur Alat Kesehatan.



4

BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1

Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku dinas kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah kepala dinas kesehatan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan, serta secara operasional berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b). Suku dinas kesehatan yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya dinas kesehatan provinsi berperan sebagai regulator, sedangkan suku dinas kesehatan berperan sebagai auditor. Suku dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan

pembinaan

dan pengembangan

kesehatan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat, suku dinas kesehatan mempunyai fungsi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas kesehatan b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas kesehatan c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan KLB (kejadian luar biasa) e. Pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/tidak menular f. Pengawasan dan pengendalian ketersediaan perbekalan kefarmasian g. Pelaksanaan surveilans kesehatan h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan Universitas Indonesia


5

i. Pengendalian pencapaian standardisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta j. Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima suku dinas kesehatan k. Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perizinan/rekomendasi/ sertifikasi di bidang kesehatan l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kabupaten/kota administrasi m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat; kesehatan lingkungan; prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup kabupaten/kota administrasi o. Penyediaan,

penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan

prasarana dan sarana suku dinas kesehatan p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan. r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara suku dinas kesehatan. s. Penyiapan bahan laporan dinas kesehatan kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan.

2.2

Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan Visi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah

masyarakat Jakarta Selatan yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yakni, a. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Universitas Indonesia


6

b. Mengendalikan dan menanggulangi gizi buruk dan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. c. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di masyarakat. d. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan kemajuan teknologi. e. Meningkatkan mutu sistem pemasaran sosial kesehatan yang inovatif.

2.3

Susunan Organisasi Struktur organisasi suku dinas kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri dari: 1.

Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas selaku pimpinan di suku dinas mempunyai tugas sebagai

berikut: a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional. c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

2.

Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan administrasi umum suku dinas kesehatan. Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


7

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas. f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas. g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas. j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas. k. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan retribusi suku dinas kesehatan. l. Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian tata usaha. m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas) suku dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha.

3.

Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

kesehatan

masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi kesehatan masyarakat mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai ruang lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dalam lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


8

c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi. f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat kota administrasi/kabupaten. h. Melaksanakan manajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM). j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi kesehatan masyarakat. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan masyarakat.

4.

Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi pelayanan kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


9

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tatalaksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan, data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i. Melaksanakan siaga 24 jam per Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes). j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pelayanan kesehatan. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan.

5.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas

kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan. Universitas Indonesia


10

d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular/tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan imunisasi. i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini

Kejadian Luar Biasa

(SKD-KLB) pada

lingkup

kabupaten/kota administrasi. j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian. m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan

kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

program

kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan kumuh penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan. Universitas Indonesia


11

o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Penyajian materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. q. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pengendalian masalah kesehatan. r. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pengendalian masalah kesehatan.

6.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi sumber daya kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman. d. Memberikan rekomendasi/perizinan praktek tenaga kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i. Malaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas. Universitas Indonesia


12

k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l. Memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi makanan minuman, yang meliputi industri kecil obat tradisional, cabang penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri makanan minuman rumah tangga. n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kabupaten/kota administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi sumber daya kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dibagi menjadi tiga koordinator, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan dan koordinator farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).



13

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator yang membuat kebijakan, pedoman, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Suku dinas kesehatan yang merupakan unit kerja dinas kesehatan berperan sebagai auditor terhadap regulasi yang telah dibuat dinas kesehatan provinsi untuk dilaksanakan oleh subjek atau sasaran regulasi tersebut. Suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya mempunyai struktur tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut suku dinas kesehatan terdiri dari seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan masyarakat, seksi pengendalian masalah kesehatan, dan seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan (SDK) yang secara garis besar mempunyai peran dalam lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, kefarmasian, makanan, dan minuman. Seksi SDK dibagi menjadi tiga koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan adalah, 1. Koordinator tenaga kesehatan, 2. Koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan, 3. Koordinator farmasi makanan dan minuman. Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah koordinator farmasi makanan dan minuman (Farmakmin). Tugas pokok koordinator farmasi makanan minuman adalah, a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. b. Melaksanakan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. c. Melaksanakan supervisi dalam

rangka rekomendasi perizinan

sarana

farmakmin seperti Apotek, Apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, Universitas Indonesia


14

Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). d. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan Apotek, Apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta. f. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan. g. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik. h. Melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan. i. Melaksanakan pemantauan harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial. j. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, makanan, dan minuman. k. Memantau dampak lingkungan. l. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) puskesmas. m. Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). n. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman. o. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika. p. Pengelolaan terhadap hasil supervisi. q. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya. r. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas,

melalui saran,

rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman. s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi

dan

masyarakat. t. Mensosialisasikan perundangan dan program. u. Bekerja sama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan koordinator tenaga kesehatan. Universitas Indonesia


15

v. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja. w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

3.2 Dasar Hukum Dasar hukum yang yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi dari Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/1997 tentang Psikotropika. b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2009 tentang Narkotika. c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2009 tentang Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25/1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 26/1965 tentang Apotek. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41/1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika. h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika. k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. l. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat. m. Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.

1331/Menkes/SK/X/2002

tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. n. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga Universitas Indonesia


16

o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional. p. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di Wilayah DKI Jakarta.

3.3

Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Setiap orang dan/ atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/ atau

mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman, wajib mengajukan perizinan. Perizinan diajukan kepada kepala dinas kesehatan, namun dengan adanya otonomi daerah, maka perizinan diajukan ke suku dinas kesehatan kota/ kabupaten administrasi. Perizinan yang dikelola oleh suku dinas kesehatan adalah izin apotek, izin pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin industri kecil obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi industri kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang perizinannya juga diajukan ke suku dinas kesehatan, dimana izin penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007.

3.3.1 Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a). Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi seperti pada profesi apoteker dikenal STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). STRA dikeluarkan oleh menteri dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun apabila memenuhi syarat. Universitas Indonesia


17

Untuk memperoleh STRA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah ijazah apoteker, sertifikat kompetensi profesi, surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker, surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek, membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, apoteker pengelola apotek (APA) wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan, APA di apotek tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan apotek masih memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan SIA, APA mengajukan surat permohonan SIA kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. SIA diberikan oleh menteri yang mendelegasikan wewenangnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen

Kesehatan RI,

2002b).

Untuk

meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, maka dikeluarkan pemberlakuan pedoman pelayanan kefarmasian di apotek oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam peraturan ini tercantum persyaratan pendirian apotek. Selain itu, segala bentuk perubahan dalam pengelolaan apotek diharuskan memperbaharui izin.

3.3.2 Apotek Rakyat Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, namun tidak melakukan peracikan. Apotek rakyat juga tidak menjual narkotika serta harus mengutamakan obat generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi apotek rakyat, pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek rakyat, dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2007). Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan apotek rakyat, dimana apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan izin pendirian apotek rakyat diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota Universitas Indonesia


18

dan akan dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen Kesehatan RI, 2007).

3.3.3 Pedagang Eceran Obat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972, pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau perorangan. Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obatobat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran dan harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi (PBF) yang mendapat izin dari menteri kesehatan. Obat-obat bebas terbatas harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Permohonan perizinan sarana pedagang eceran obat diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota setempat. Penerbitan izin setiap pedagang eceran obat harus disampaikan tembusan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota kepada menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala balai POM setempat (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha pedagang eceran obat berlaku selama dua tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan izin pedagang eceran obat. Penanggung jawab toko obat adalah asisten apoteker yang merupakan penanggung jawab teknis farmasi. Permohonan izin pedagang eceran obat diajukan secara tertulis dan disertai: Alamat dan denah tempat usaha; Nama dan alamat pemohon; Nama dan alamat asisten apoteker; Fotokopi ijazah, surat pengusaha dan surat izin kerja asisten apoteker; Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Pencabutan izin pedagang eceran obat dilakukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota dan pemilik izin harus menyerahkan surat izinnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Universitas Indonesia


19

3.3.4 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) IKOT adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Usaha IKOT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; memiliki NPWP; dan harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan (Departemen Kesehatan RI, 1990). Sebelum menjalankan usahanya, pemilik industri obat tradisional ini harus memiliki izin dalam hal sarana dan prasarana industri tersebut. Dalam pendirian industri kecil obat tradisional diperlukan izin menteri kesehatan. Sebagai penanggungjawab teknis industri kecil obat tradisional adalah seorang apoteker. Industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 1990). Sebelum izin industri kecil obat tradisional diperoleh, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan izin prinsip. Persetujuan prinsip ini diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasiinstalasi peralatan, dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui (Departemen Kesehatan RI, 1990).

3.3.5 Cabang Penyalur Alat Kesehatan Cabang penyalur alat kesehatan adalah perwakilan usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah mendapatkan izin. Dalam hal ini apabila suatu perusahaan atau distributor besar ingin melaksanakan atau memiliki perwakilan usaha di suatu daerah, perusahaan atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub penyalur alat kesehatan kepada Kepala Suku Dinas kesehatan. Kebanyakan usaha penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya usaha ini dilakukan oleh perorangan tersebut jika mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena itu pembinaan terhadap cabang penyalur alat kesehatan ini harus dilakukan dengan ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi baik fisik maupun non fisik Universitas Indonesia


20

wajib dilaporkan kepada suku dinas kesehatan untuk diurus perizinan perubahan tersebut.

3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Pangan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Dalam menjalankan PIRT ini, perusahaan pangan harus mempunyai Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640/30 April 2003 antara lain tentang SPP-IRT yang bertujuan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perudang-undangan di bidang keamanan pangan. b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT.

3.4

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sarana

Pelayanan

Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suku dinas kesehatan dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi peraturan,

memberi penyegaran,

memberikan bimbingan teknis secara langsung ke lapangan maupun tidak langsung untuk meningkatkan konsistensi petugas agar memenuhi persyaratan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (UndangUndang RI No.36, 2009). Pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan; memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas Universitas Indonesia


21

pelayanan kesehatan; memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Undang-Undang RI No.36, 2009). Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan UU RI No.36/2009 antara lain komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat; pendayagunaan tenaga kesehatan; dan pembiayaan.

Tujuan besar

dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam upaya kesehatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, misalnya lembaga pemerintah non-kementerian, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/ kota yang berperan di bidang kesehatan. Pengawasan pada sarana kefarmasian dilaksanakan secara langsung ke sarana farmasi oleh dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, dan lintas sektor terkait untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya pengendalian dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari pengawasan yang dapat berupa sanksi administrasi, teguran, peringatan, sampai pencabutan izin. Suku dinas kesehatan kota administrasi melaksanakan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh dinas kesehatan yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan program di kota administrasi misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku dinas kesehatan kota administrasi dapat memberikan teguran dan pencabutan izin. Pembinaan, pengawasan, pengendalian (Binwasdal) berfungsi untuk memantau proses dan produk-produk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Hal tersebut terkait dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.



22

BAB 4 PEMBAHASAN

Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan tentang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dan mengelola daerahnya masing-masing agar dapat lebih berkembang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada masing-masing daerah secara proporsional. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tersebut maka dibentuklah perangkat daerah dengan dinas kesehatan sebagai salah satu perangkat yang mengurusi masalah kesehatan. Penjelasan mengenai peran dan fungsi dinas kesehatan sebagai perangkat daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah juga yang berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Suku Dinas Kesehatan merupakan bagian dari struktur organisasi dinas kesehatan pada tingkat kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Kepala Suku Dinas secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Saat ini, di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat enam Suku Dinas yang mengatur enam wilayah yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Pulau Seribu. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi lima bagian, yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah Universitas Indonesia


23

Kesehatan. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas (Kasudin). Setiap bagian membawahi beberapa subbagian dan masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Seksi. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki tiga koordinator yaitu Tenaga Kesehatan (Nakes), Standarisasi Mutu Kesehatan dan Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Setiap koordinator memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi SDK. Tugas pokok Seksi Sumber Daya Kesehatan diantaranya adalah melaksanakan pemberian rekomendasi sarana kefarmasian tertentu dan sarana lainnya yang berhubungan dengan kesehatan serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perbekalan kesehatan. Tugas-tugas tersebut dikelola oleh koordinator farmasi makanan dan minuman. Oleh karena hal tersebut erat kaitannya dengan bidang farmasi, maka dalam laporan ini akan dibahas mengenai bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Koordinator Tenaga Kesehatan berperan dalam pengelolaan, pembinaan, pengaturan, dan pendidikan bagi tenaga kesehatan maupun calon tenaga kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh koordinator tenaga kesehatan adalah mengelola pengembangan profesi medik keperawatan; menyusun peta kebutuhan pendidikan dan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan; mengadakan pelatihan serta uji kompetensi tenaga kesehatan; membuat usulan dan supervisi diklat ke puskesmas; membuat usulan bahan perumusan kebijakan akreditasi profesi/ jabatan tenaga kesehatan; mengelola pelaksanaan praktek kerja lapangan serta menyelenggarakan rapat evaluasi praktek kerja lapangan dengan puskesmas maupun institusi pendidikan; menyelenggarakan pemilihan, menetapkan, mengusulkan tenaga kesehatan teladan dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Jakarta Selatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan berperan dalam pembuatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan baik dalam tataran internal suku dinas Universitas Indonesia


24

kesehatan maupun tataran eksternal, dalam hal ini implementasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh koordinator standarisasi mutu kesehatan adalah menyusun rencana kerja dan anggaran program standarisasi mutu kesehatan; pelaksana pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) program mutu; koordinator pemantauan proses sistem manajemen mutu; melaksanakan evaluasi kegiatan program standarisasi mutu kesehatan; koordinator pengendalian dokumen; koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) dan konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin); koordinator audit internal dan eksternal; koordinator tinjauan manajemen;

koordinator komunikasi internal; serta

koordinator pengelolaan keluhan pelanggan. Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman memegang peranan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian

sarana kesehatan, baik

yang

dikendalikan oleh pemerintah maupun perorangan. Beberapa kegiatan yang dikendalikan oleh

koordinator farmasi

makanan dan

minuman adalah

melaksanakan pengelolaan perizinan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagan Eceran Obat (PEO); melaksanakan supervisi dan pengelolaan hasil supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin; melaksanakan binwasdal terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian, baik pemerintah maupun swasta; melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan; melaksanakan pengelolaan laporan narkotika dan psikotropika; melakukan pengelolaan bidangobat suku

dinas kesehatan;

melaksanakan pemantauan harga obat narkotika, dan persediaan cadangan obat esensial; serta melaksanakan rekaptulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari Puskesmas Kecamatan dalam satu wilayah Kota Administrasi. Dalam kurun waktu tiga minggu periode 7 Januari sampai 25 Januari 2013, penulis melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selama proses Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung, penulis mendapatkan pengetahuan mengenai peranan Suku Dinas Kesehatan. Selain itu penulis juga berkesempatan untuk ikut serta dalam beberapa kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Farmasi Makanan dan Universitas Indonesia


25

Minuman di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah rekapitulasi triwulan dan tahunan LPLPO (Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat) dari tiap puskesmas kecamatan dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan; mempelajari alur proses pembuatan Surat Izin Apotek (SIA); mempelajari dan melakukan rekapitulasi faktur obat psikotropika Rumah Sakit Jiwa Dharmawangsa; mempelajari pembuatan angka kredit; inventarisasi data perizinan apotek baru, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK),

Pangan Industri Rumah Tangga

(PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO) selama tahun 2012 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan; mempelajari pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan (binwasdal) dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap perkembangan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO); mempelajari pengelolaan dan alur keluar obat dari gudang obat suku dinas kesehatan; mempelajari pelaksanaan pelayanan obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan; membuat Berita Serah Terima bantuan obat banjir; melakukan pendataan obat keluar dan masuk serta pemeriksaan sisa stok dan tanggal kadaluarsa dari obat program, obat dinkes, dan obat suku dinas yang disimpan di gudang obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada awal periode PKPA, penulis berkesempatan berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan yang terletak di

wilayah

Kelurahan

Pesanggrahan selama 6 hari kerja. Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan terdiri dari 3 (tiga) lantai, lantai 1 terdiri dari Pelayanan 24 jam, RB dengan dokter spesialis kandungan, Kesehatan Ibu (KI) trimester 1 & 2, KI trimester 3, gudang obat, radiologi HR (Harm Reduction), lantai 2 adalah tempat pendaftaran, l a b o r a t o r i u m d a n poli untuk pemeriksaan pasien serta ruang lainnya yang terdiri dari Apotek, gudang alkes, koperasi

dan

lantai

3

adalah kantor

administrasi puskesmas, aula, mushola, pemeriksaan Haji dan EKG. Poli yang tersedia

pada Puskesmas

Kecamatan

Pesanggrahan

adalah

Balai

P e n g o b a t a n U m u m ( BPU), Askes & Jamsostek, Balai Pengobatan Gigi Universitas Indonesia


26

(BPG), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Fisioterapi, Poli Paru, Practical Approach to Lung Health (PAL), Lansia, Diabetes Melitus (DM), Poli Jiwa, Voluntary Counseling and Testing (VCT), Bagian Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Bagian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tenaga kesehatan yang terdapat pada kamar obat terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker. Pelayanan obat di kamar obat dilayani dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. Resep dokter yang dilayani di kamar obat setiap harinya berkisar antara 150 sampai 250 resep. Obat yang diberikan sebagian besar adalah sediaan tablet, pulveres, sirup, dan sediaan topikal. Karena banyaknya pelayanan resep yang dilakukan di kamar obat Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan, untuk dispensing dari obat suspensi kering dilakukan sendiri oleh pasien dengan penjelasan terlebih dahulu oleh apoteker. Semua resep dokter dari poli dilayani di kamar obat kecuali Obat Anti Tuberkulosis (OAT), serum, dan vaksin karena diberikan dan dijelaskan langsung pada poli yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan obat yang diserahkan pada pasien dari tiap poli dan pasien program seperti pasien dari program Jamsostek dan Askes, perbedaan hanya terdapat pada beberapa resep obat yang diberikan. Biasanya pasien jamsostek dan askes mendapat obat dengan beberapa merk dagang . Pasien tidak dikenakan biaya untuk obat yang diberikan di kamar obat, pasien hanya cukup membayar biaya administrasi pada saat mendaftar. Saat ini pengadaan obat di tiap puskesmas kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan sendiri oleh masing-masing puskesmas, termasuk Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan yang telah secara mandiri merencanakan dan melakukan pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan maupun di puskesmas kelurahan. Jika persediaan obat tidak mencukupi jumlahnya, Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan dapat melakukan permintaan obat ke Suku Dinas Kesehatan

Kota

Administrasi

JakartaSelatan.

Puskesmas

Kecamatan

Pesanggrahan memiliki gudang obat puskesmas yang digunakan untuk menyimpan obat dan alat kesehatan, Setiap kelurahan mengirimkan LPLPO puskesmas kelurahan pada puskesmas kecamatan untuk permintaan obat. Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pesanggrahan adalah Kelurahan Bintaro, Universitas Indonesia


27

Ulujami, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Petukangan Utara. Pengalokasian obat oleh puskesmas kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan obat di puskesmas kelurahan didasarkan pada data konsumsi, kunjungan dan pola penyakit yang paling

banyak

terjadi

di

kelurahan

masing-masing.

Sebagai

laporan

pertanggungjawaban dari setiap puskesmas dalam penggunaan obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat, LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan wajib dikirimkan ke puskesmas kecamatan yang bersangkutan untuk dilakukan rekapitulasi. Setiap bulannya ditetapkan maksimal pada tanggal 15, LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan harus telah dikirim ke puskesmas kecamatan. Selanjutnya hasil rekapitulasi dari tiap puskesmas kecamatan akan dikirimkan ke koordinator Farmakmin Seksi SDK Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Penataan obat dan alat kesehatan di gudang puskesmas tidak berdasarkan penggolongan obat. Pada masing-masing karton kemasan terluar obat diberikan tanda khusus yang menunjukkan tanggal kadaluarsa. Pada tiap karton ditempel contoh sampel obat yang ada di dalamnya untuk mempermudah dalam mencari. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya tenaga kesehatan di gudang farmasi dan sedang dilakukannya renovasi pada puskesmas kecamatan Pesanggrahan tersebut. Penataan obat dan alat kesehatan di ruang penyimpanan kamar obat ditempatkan pada lemari khusus, terdapat pula lemari pendingin untuk menyimpan obat. Setiap bulan puskesmas wajib untuk membuat laporan pemakaian obat dan alat kesehatan kepada suku dinas kesehatan. Melalui laporan tersebut dapat diketahui persediaan obat dan alat kesehatan apa saja yang kurang dan perlu penambahan dari suku dinas kesehatan. Persediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh puskesmas dikelola oleh Suku Dinas Kesehatan melalui Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman.

LPLPO digunakan sebagai

laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan kebutuhan obat bulan berikutnya kepada dinas kesehatan kota. Permintaan tambahan obat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengatasi kekosongan obat di puskesmas dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan diluar jadwal yang telah ditetapkan. Universitas Indonesia


28

Hasil dari rekapitulasi data kunjungan pasien di puskesmas kecamatan Pesanggrahan, terdapat 10 jenis penyakit terbanyak yang dihitung tiap tahun (Lampiran 11). Penulis berkesempatan memperoleh data 10 penyakit terbanyak tahun 2011 dikarenakan hasil rekapitulasi tahun 2012 belum selesai dihitung oleh pihak puskesmas. Berdasarkan lampiran data, jumlah penyakit terbanyak adalah infeksi akut lain pernafasan atas sebesar 22.152 kasus dengan persentase 37,37%. Kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di kamar obat (apotek) Puskesmas Kecamatan

Pesanggrahan

adalah

kurangnya jumlah

tenaga

kesehatan, yaitu hanya terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya beban

kerja

pelayanan resep yang diterima di kamar obat yang berjumlah sekitar 150-250 resep setiap hari. Selain itu juga peran serta farmasis dalam Pharmaceutical Care masih kurang. Farmasis di kecamatan Pesanggrahan bekerja sebatas dalam pengadaan obat, meracik obat, dan pelayanan informasi obat. Namun, sedang ada peningkatan peran

farmasis di puskesmas

kecamatan tersebut dengan

diikutsertakannya apoteker dalam rapat di puskesmas dalam penentuan dosis atau takaran maksimal suatu resep puyer standar untuk diberikan kepada pasien balita dan anak-anak. Pada proses perizinan sarana kesehatan yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman, alur proses yang harus dilalui secara umum sama, hanya persyaratannya saja yang berbeda. Segala proses perizinan penyelenggaraan dilaksanakan dengan sistem satu atap yaitu di kantor Walikota, tepatnya pada bagian Pelayanan Terpadu (yandu). Pemohon terlebih dahulu datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Bagian Kesehatan untuk menyampaikan keinginan dalam mendapatkan perizinan untuk apotek, apotek rakyat, cabang penyalur alat kesehatan, produksi pangan industri rumah tangga, pedagang eceran obat, maupun industri kecil obat tradisional. Pemohon akan mendapatkan formulir yang berisi daftar kelengkapan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan mendapatkan perizinan (Lampiran 2-10). Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi ialah kelengkapan dokumen serta kelengkapan sumber daya sarana kesehatan. Setelah persyaratan selesai disiapkan, pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu untuk menyerahkan berkas persyaratan perizinan Universitas Indonesia


29

sarana kesehatan. Apabila ada berkas yang kurang sesuai, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi. Berkas yang diserahkan oleh pemohon di kantor Pelayanan Terpadu kemudian dibawa ke kantor Suku Dinas Kesehatan. Berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratan administrasinya kemudian dikirimkan ke Subbag Tata Usaha untuk registrasi surat masuk. Setelah didisposisi oleh Kepala Suku Dinas kesehatan, kemudian berkas diserahkan ke Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Petugas bagian Farmasi Makanan dan Minuman kemudian memeriksa kembali dokumen tersebut sebelum proses pemeriksaan kelengkapan sumber daya sarana kesehatan dilakukan dalam bentuk inspeksi lapangan. Dalam proses tersebut petugas suku dinas memeriksa kesesuaian antara persiapan persyaratan dokumen tertulis yang diserahkan pemohon dengan kondisi di lapangan. Aspek-aspek yang diperiksa oleh petugas suku dinas kesehatan dalam proses perizinan apotek mencakup sumber daya manusia yang sesuai persyaratan, keadaan bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sarana kesehatan, serta dokumen asli. Aspek bangunan yang harus ada meliputi papan nama, bentuk dan luas bangunan, kelengkapan ruangan seperti ruang racik, penyerahan resep, administrasi, kamar kerja apoteker, toilet, dan ruang tunggu. Kelengkapan bangunan lain yang diperiksa meliputi penerangan, sumber air, ventilasi, sanitasi, dan alat pemadam kebakaran. Aspek kelengkapan dari perlengkapan yang harus ada untuk sebuah apotek adalah peralatan pembuatan dan peracikan obat, penyimpanan, wadah dan etiket, serta peralatan administrasi. Aspek tenaga kefarmasian yang harus ada adalah apoteker dan asisten apoteker. Data administrasi asli yang harus ada adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) APA dan PSA, Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) atau Surat Penugasan (SP) APA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Undang-Undang Gangguan (UUG), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat sewa, surat keterangan domisili, peta lokasi, denah ruangan beserta ukuran dan fungsi, dan akte perusahaan jika berbentuk badan hukum. Universitas Indonesia


30

Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan sarana apotek untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian izin. Apabila selama proses pemeriksaan ada kelengkapan yang kurang sesuai/ belum memenuhi persyaratan, suku dinas kesehatan akan meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud maksimal dalam jangka waktu satu bulan. Apabila seluruh persyaratan sudah dilengkapi serta dilakukan peninjauan ulang, maka Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan tentang perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dapat diberikan kepada pemohon. Namun apabila kelengkapan berkas tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu satu bulan, pemohon dianggap mengundurkan diri. Untuk melanjutkan perizinan, pemohon harus mengulang tahapan-tahapan perizinan dari awal dengan mengajukan kembali permohonan ke bagian pelayanan terpadu seperti yang telah dijelaskan di atas. Lingkup kerja Koordinator Farmakmin Sudinkes Kota Adminstrasi Jakarta Selatan meliputi sepuluh kecamatan dimana tiap kecamatan tersebut memiliki puskesmas kecamatan yang melayani masyarakat. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Setiabudi. Setiap bulan puskesmas kecamatan wajib membuat laporan pemakaian dan lembar permintaan obat kepada Sudinkes Kota administrasi Jakarta Selatan sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis persediaan obat . Laporan pemakaian dan permintaan obat (LPLPO) digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan kebutuhan obat bulan berikutnya kepada dinas kesehatan kota. Permintaan tambahan obat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengatasi kekosongan obat di puskesmas dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan diluar jadwal yang telah ditetapkan. Fungsi LPLPO antara lain untuk laporan pemakaian obat bulanan, laporan jumlah kunjungan resep, dokumen bukti atau sumber informasi tentang pengeluaran obat, dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, hal tersebut digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, sumber Universitas Indonesia


31

informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan sarana untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menyampaikan laporan. Penulis berkesempatan untuk membantu merekapitulasi LPLPO Puskesmas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada bulan Desember 2012. Data LPLPO dikirim oleh puskesmas via surat elektronik kepada petugas Sie Farmasi Makanan dan Minuman. Selanjutnya, data LPLPO setiap puskesmas per bulan direkapitulasi dan dibuat data LPLPO selama periode bulan Januari-Desember 2012 dengan juga memasukkan data persediaan obat di Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data dan informasi yang diperoleh dari LPLPO ini sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebutuhan obat, pendistribusian obat, serta kegiatan pengendalian persediaan obat. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin dan terjangkau bagi masyarakat dengan sarana kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan prima dan sumber daya manusia yang profesional dan responsif. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Proses binwasdal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan tinjauan lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan apabila ada rekomendasi pelaksanaan dari Balai Besar POM maupun atas inisiatif suku dinas kesehatan sendiri dan sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam setahun. Untuk itu, penulis ditugaskan untuk membuat rekapitulasi daftar apotek, Pangan Industri Rumah Tangga, Pedagang Eceran Obat, Industri Kecil Obat Tradisional, dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan baru tahun 2012. Selanjutnya daftar rekapitulasi dikelompokkan berdasarkan bulan pendaftarannya. Pada kesempatan lain penulis mengunjungi gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak di Jalan Raya Kebagusan, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penulis juga diberi kesempatan mengamati dan terlibat langsung dalam aktivitas penyiapan dan penyaluran obat dari gudang ke Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Gudang penyimpanan obat dan alat kesehatan ini dijaga oleh satu orang petugas. Gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari dua lantai. Lantai Universitas Indonesia


32

1 (satu) terdiri dari ruang gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, ruang gudang penyimpanan obat program, ruang gudang penyimpanan obat Dinas Kesehatan, dan ruang gudang penyimpanan obat Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Lantai 2 (dua) terdiri dari kantor yang untuk sementara menjadi ruang gudang penyimpanan obat Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan. Denah gudang dicantumkan pada Lampiran 12. Obat-obat yang terdapat dalam gudang penyimpanan disusun berdasarkan golongan program obat tersebut. Hal ini dianggap lebih memudahkan dalam pengambilan kelompok obat program dari gudang Suku Dinas Kesehatan dan pendistribusian ke bagian program obat di Suku Dinas Kesehatan. Penulis juga ditugaskan membantu melakukan pendataan sisa stok dan tanggal kadaluarsa dari obat program, obat dinkes, dan obat suku dinas yang disimpan di gudang obat Suku Dinas Kesehatan Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan. Obat-obat pada gudang suku dinas dialokasikan untuk kebutuhan pegawai suku dinas, untuk mencukupi kekurangan dan kebutuhan tiap kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan untuk antisipasi terjadinya kondisi gawat darurat. Obat-obat pada gudang program dialokasikan sesuai program yang dicanangkan seperti program pemberantasan penyakit menular, TB paru, penyakit ISPA, filariasis, malaria, program kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Obat-obat pada gudang departemen kesehatan dialokasikan untuk kebutuhan suku dinas dan puskesmas kecamatan. Tiap obat maupun alat kesehatan yang tersedia di gudang memiliki kartu stok sebagai kontrol untuk mengetahui jumlah obat yang keluar dan yang masuk, sehingga apabila terjadi penyimpangan jumlah dapat dengan mudah ditelusuri. Kartu stok merupakan tabel yang berisi nama obat serta satuannya, nama pihak yang melakukan pengiriman maupun pengambilan obat, jumlah penerimaan, pengambilan, persediaan akhir, waktu kadaluarsa obat, serta tanda tangan petugas pengelola gudang. Penulis juga mempelajari cara pengisian kartu stok, rekapitulasi kartu stok, serta menghitung jumlah obat yang tertera di kartu stok dan membandingkan dengan kondisi secara riil. Pengisian kartu stok, dilakukan dengan menuliskan nomor surat (berita acara), nama kecamatan, jumlah barang yang keluar, jumlah barang sisa, dan tanda tangan dari penanggung jawab gudang. Universitas Indonesia


33

Penulis juga melakukan pengeluaran obat untuk Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Obat-obat yang dikeluarkan harus ditulis dalam berita acara yang dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh pengelola gudang. Satu lembar digunakan untuk penanggung jawab puskesmas, sedangkan lembar yang lainnya digunakan untuk arsip gudang. Setiap melakukan pengeluaran obat, maka harus dilakukan pengisian kartu stok. Setelah itu, dilakukan pengecekan antara jumlah barang yang tertera pada kartu stok, dengan jumlah barang ada, untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan. Pada periode PKPA ini, penulis diberi tugas untuk mempelajari alur regulasi Cabang Penyalur Alat Kesehatan. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK) adalah merupakan unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Cabang PAK yaitu Undang-undang Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang pengamanan Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang kemudian direvisi pada tahun 2010 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Penyalur alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan. Selain itu, alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat. Penyalur alat kesehatan (PAK dan Cabang PAK) dalam menyalurkan alat kesehatan harus sesuai dengan CDAKB yaitu Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik, merupakan pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya. Universitas Indonesia


34

Setiap PAK, Cabang PAK, dan toko kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan oleh berbeda instansi, yaitu izin PAK diberikan oleh Direktur Jenderal, izin Cabang PAK diberikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi, serta izin toko kesehatan diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Izin Cabang PAK, hanya berlaku di provinsi yang mengeluarkan izin tersebut. Menurut PERMENKES Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang penyaluran alat kesehatan, untuk dapat mengajukan permohonan izin cabang PAK, pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki izin PAK; memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan paling rendah asisten apoteker atau tenaga lain yang sederajat sesuai bidangnya; memiliki sarana dna prasarana berupa ruangan dan pelengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; memiliki bengkel atau bekerja sama dengan PAK dalam melaksanakan jaminan purna jual untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya; melaksanakan CDAKB. Alur dalam pemberian izin Cabang PAK, yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi setempat kepada pemohon dapat dilihat pada Lampiran 13. Izin Cabang PAK berlaku selama perusahaan memenuhi persyaratan yaitu melaksanakan CDAKB dan perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan, kepala dinas kesehatan provinsi atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan audit menyeluruh terhadap Cabang PAK. PAK dan Cabang PAK wajib mempunyai sarana dan prasana yang memadai untuk dapat melaksanakan dan menjamin kelancaran pelaksanaan penyaluran pengelolaan, pengadaan, dan penyimpanan serta melaksanakan pencatatan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CDAKB dan ketentuan lain yang berlaku. Gudang PAK dan Cabang PAK, wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan alat kesehatan yang disimpan. PAK dan Cabang PAK yang menyalurkan alat kesehatan yang memerlukan pelayanan purna jual, wajib menyediakan atau memiliki jaminan purna jual berupa bengkel dengan peralatan yang memadai dan dilengkapi dengan suku cadang secukupnya dalam rangka Universitas Indonesia


35

perbaikan sesuai dengan alat kesehatan yang disalurkan; tenaga ahli atau teknisi yang berpengalaman untuk dapat memperbaiki atau melakukan reparasi alat kesehatan yang disalurkan; memberikan bantuan rujukan reparasi ke luar negeri untuk produk impor, apabila ternyata alat kesehatan tersebut tidak dapat diperbaiki di dalam negeri. Cabang PAK wajib melaporkan hasil kegiatan penyaluran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pemeriksaan PAK dan Cabang PAK dilakukan sewaktu-waktu oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi pemeriksaan sarana dan prasaran, pencatatan, pengadaan dan penyimpanan. Pemeriksaan sarana dan prasarana Cabang PAK dapat

meliputi

pemeriksaan alamat dan lokasi tetap yang sesuai dengan pengajuan izin Cabang PAK, bangunan dilengkapi dengan peta lokasi dan denah bangunan yang jelas; bangunan atau bagian bagunan harus dapat menyimpan produk alat kesehatan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan oleh produk dan dapat melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan, termasuk melindungi dari panas berlebih atau paparan sinar matahari serta binatang, serangga dan jamur; tersedia prosedur tetap pengamanan bangunan untuk mencegah terjadinya akses ilegal dan timbulnya bahaya akibat penempatan barang yang tidak tepat; tersedia ruang penerimaan dan pengiriman

yang terpisah

untuk mencegah

terjadinya

pencampuran barang; luas ruang penyimpanan harus memadai untuk kegiatan dan memiliki penerangan dan ventilasi yang cukup; bangunan harus dilengkapi dengan alarm tanda kebakaran dan alarm pemadam kebakaran yang sesuai, ditempatkan ditempat yang terlihat jelas, tidak terhalang, dan mudah dijangkau; tersedia ruang penyimpanan khusus untuk produk diagnostik in-vitro yang memerlukan kondisi khusus; pemeriksaan bengkel Cabang PAK, apakah terdapat peralatan yang memadai dan dilengkapi dengan suku cadang, tenaga ahli yang berpengalaman serta bantuan rujukan reparasi ke luar negeri untuk produk impor sesuai juknis CDAKB dan PERMENKES Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang penyaluran alat kesehatan. Universitas Indonesia


36

Izin Cabang PAK dicabut apabila perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan tidak mempunyai izin edar; mengadakan atau menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari PAK; dengan sengaja menyalahi jaminan purna jual; izin PAK tidak berlaku dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah tidak memenuhi persyaratan sarana, prasarana, dan/atau sudah tidak aktif selama 1 (satu) tahun penuh. Pencabutan izin Cabang PAK dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan provinsi, dengan menggunakan contoh Formulir 7.



37

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan a.

Suku dinas kesehatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, yaitu merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat.

b. Seksi sumber daya kesehatan membawahi tiga koordinator yaitu, koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standarisasi mutu kesehatan dan koordinator farmasi makanan dan minuman (farmakmin). c.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi sumber daya kesehatan koordinator farmasi makanan minuman, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perizinan maupun kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan, baik dalam segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.

d. Puskesmas kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah secara mandiri merencanakan dan melakukan pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan itu sendiri maupun di puskesmas kelurahan. Perencanaan dan pengalokasian obat-obatan didasarkan pada data konsumsi, kunjungan dan pola penyakit yang paling banyak terjadi. e.

Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) merupakan lembar pertanggungjawaban seorang Apoteker terhadap pemakaian obat dalam pelayanan kefarmasian yang telah dilakukan, sekaligus menunjukkan angka kebutuhan obat-obat tertentu dari suatu wilayah berdasarkan data konsumsi dari wiayah tersebut.

f. Dalam penyelenggaraan suatu sarana kesehatan, bukan hanya sarananya yang perlu izin melalui koordinator farmakmin, penanggung jawab sarana tersebut juga harus mendapatkan surat izin tertentu melalui koordinator tenaga kesehatan.



38

g. Rekapitulasi pendataan perizinan sarana kesehatan mencakup Apotek, PIRT, PEO dan CPAK menggunakan metode input data secara manual dan belum sepenuhnya terkontrol. h. Cabang PAK wajib memiliki izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan hanya berlaku di provinsi yang mengeluarkan izin tersebut. Untuk dapat mengajukan permohonan izin cabang PAK, pemohon harus

memenuhi

persyaratan

dalam

PERMENKES

Nomor

1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang penyaluran alat kesehatan.

5.2 Saran a. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu memiliki website yang interaktif dan menarik untuk media penyampaian informasi pelayanan, kebijakan, maupun kegiatan suku dinas kesehatan. b. Perlunya penambahan sumber daya manusia di bagian koordinator farmasi makanan dan minuman untuk meningkatkan efisiensi kerja. c. Kegiatan pembinaan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan maupun pemilik sarana pelayanan kesehatan, farmasi, makanan, dan minuman serta meminimalisasi pelanggaran yang terjadi.



39

DAFTAR ACUAN Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002b). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 tentang: Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Petunjuk Teknis Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.



40

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 tentang penyaluran alat kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Universitas Indonesia


41

Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.



42 Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan


43 Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


44 Lampiran 2 (Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


45 Lampiran 2 (Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


46

Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


47

Lampiran 3 (Lanjutan). Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


48

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek


49 Lampiran 4 (Lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek






52 Lampiran 5. Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan


53 Lampiran 6. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


54 Lampiran 6 (Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


55 Lampiran 7. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT


56 Lampiran 7 (Lanjutan). Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT


57 Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT


58 Lampiran 8 (Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT


59 Lampiran 9. A) Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan


60 Lampiran 9 (Lanjutan). A) Formulir Permohonan Izin Cabang/ SubPenyalur Alat Kesehat an


61 Lampiran 9. B) Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK


62 Lampiran 9 (Lanjutan). B) Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK


63 Lampiran 9 (Lanjutan). B) Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK


64

Lampiran 9 (Lanjutan). C) Laporan Hasil Pemeriksaan CPAK (Form 3)


65

Lampiran 9 (Lanjutan). D) Pernyataan Siap Beroperasi (Form 4)


66

Lampiran 9 (Lanjutan). E) Penundaan Izin CPAK (Form 5)


67

Lampiran 9. F) Surat Keputusan CPAK (Form 6)


68

Lampiran 9 (Lanjutan). F) Surat Keputusan CPAK (Form 6)


69 Lampiran 9. G) Keputusan Pencabutan Izin CPAK (Form 7)


70 Lampiran 10. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan


71 Lampiran 11. Data 10 penyakit terbanyak di puskesmas kecamatan Pesanggrahan tahun 2011

No

Jenis penyakit

Persentase Jumlah

Persentase

1

Infeksi Akut Lain Pernafasan Atas

22.152

37,37

2

Peny. Pulpa & jar. Periapikal

7.467

12,60

3

Peny. Lainnya

6.717

11,33

4

Peny. Darah Tinggi

5.726

9,66

5

Peny. Pada Sistem Otot & jar.

4.044

6,82

Pengikat 6

Peny. Kulit Infeksi

3.377

5,70

7

Gangguan Gigi dan Jar. Penyangga

2.901

4,89

2.535

4,28

lain 8

Ginggivitis dan Penyakit Periodental

9

Tonsilitis

2.363

3,99

10

Diare (Termasuk Tersangka

1.990

3,36

59.272

100,00

Kolera) Jumlah


72 Lampiran 12. Denah Ruangan Gedung Obat Sudinkes Jakarta Selatan


73

(lanjutan)


74

Lampiran 13. Alur dalam pemberian izin Cabang PAK

Keterangan: a.

Kepala dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir 2.

b.

Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setelah menerima hasil pemeriksaan tim pemeriksa bersama meneruskan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 3. **Bila pemeriksaan tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon dapat membuat surat siap melaksanakan

kegiatan kepada

kepala dinas kesehatan provinsi dengan

menggunakan Formulir 4. c.

Setelah melakukan pemeriksaan, kepala dinas kesehatan provinsi dapat mengeluarkan izin cabang PAK, penundaan atau penolakan permohonan izin Cabang PAK dengan menggunakan Formulir 5 dan 6 .

d.

Pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sejak diterbitkan surat penundaan.





BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA APOTEK DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTEK RAKYAT


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013



TUGAS KHUSUS


BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARAN APOTEK DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTEK RAKYAT

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013 i


DAFTAR ISI

COVER JUDUL ..................................................................................................... i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ iii BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2. Tujuan ..................................................................................................... 2 BAB 2. TINJAUAN UMUM ................................................................................ 3 2.1. Suku Dinas Kesehatan ............................................................................ 3 2.1.1. Seksi Sumber Daya Kesehatan ............................................................... 4 2.1.2. Seksi Kesehatan Masyarakat .................................................................. 6 2.2. Apotek .................................................................................................... 7 2.3. Apotek Rakyat ...................................................................................... 10 2.3.1. Standar dan Persyaratan Apotek Rakyat .............................................. 10 BAB 3. PELAKSANAAN ................................................................................... 13 3.1. Lokasi dan Waktu Pengkajian .............................................................. 13 3.2. Metode Pengkajian Data ....................................................................... 13 BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 14 4.1. Hasil dan Pembahasan .......................................................................... 14 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 19 5.1. Kesimpulan ........................................................................................... 19 5.2. Saran ..................................................................................................... 19 DAFTAR REFERENSI ...................................................................................... 20

ii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek ....................................... 21 Lampiran 2. Berita Acara Pemeriksaan Apotek Rakyat ....................................... 24

iii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu unsur paling penting dan paling

didambakan oleh semua orang. Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia termasuk rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tingginya angka kematian akibat sakit di Indonesia membuktikan kurangnya tingkat kesehatan di Indonesia. Kurangnya edukasi tentang pentingnya kesehatan, dan kurang ketatnya regulasi pemerintah mengenai kesehatan merupakan salah satu penyebab utama semakin menurunnya tingkat kesehatan di Indonesia. Lemahnya regulasi pemerintah mengenai kesehatan menyebabkan banyaknya penjualan obat palsu dan obat yang tidak memenuhi standar di Indonesia Obat merupakan salah satu terapi yang paling banyak digunakan untuk mengurangi rasa sakit, menghilangkan rasa sakit dan menjaga agar manusia tidak terkena penyakit. Obat dapat dibeli melalui apotek, apotek rakyat dan pedagang eceran obat (PEO). Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengawasi perdagangan obat di apotik agar peracikan dilakukan dengan standard dan penjualan obat palsu tidak terjadi. Pada tahun 2007, pemerintah menetapkan permenkes nomor 284 tahun 2007, bahwa apotek dibagi menjadi dua yaitu apotek biasa dan apotek rakyat dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh obat dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian. Apotek rakyat merupakan pengembangan dari pedagang eceran obat. Apotek rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan (Depkes RI, 2007). Perbedaan apotek dan apotek rakyat adalah pada kegiatan peracikan. Apotek melakukan peracikan sedangkan apotek rakyat tidak melakukannya. Perbedaan apotek rakyat dengan pedagang eceran obat adalah apotek rakyat melakukan pelayanan kefarmasian seperti menerima resep obat bukan racikan dan melakukan pelayanan informasi obat atau PIO sedangkan pedagang eceran obat tidak melakukannya. Penyelenggaraan pelayanan apotek seperti tercantum pada permenkes nomor 922/Menkes/SK/X/1990 tentang 1



2

ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat otonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka ditetapkan perubahan tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin pendirian apotek yang ditetapkan melalui permenkes nomor 1332/Menkes/SK/X/2002.

1.2.

Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Selatan Seksi Sumber Daya Kesehatan, terutama di bagian Farmasi Makanan dan Minuman, bertujuan agar mahasiswa calon apoteker: a)

Mengetahui hal-hal yang perlu diperiksa saat melakukan pendaftaran apotek dengan menggunakan berita acara pemeriksaan.

b)

Mengetahui dan memahami regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang tata cara perizinan Apotek

Universitas Indonesia Laporan praktek..., Yudhi Kresnanugraha, FF UI, 2013

BAB 2 TINJAUAN UMUM 2.1.

Suku Dinas Kesehatan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009) Suku dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

pengendalian, dan penilaian efektivitas pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya, suku dinas kesehatan mempunyai fungsi : a)

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) suku dinas.

b)

Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan petunjuk pelaksanaan kegiatan suku dinas

c)

Melaksanakan koordinasi administrasi kesehatan pada lingkup wilayah kota administrasi.

d)

Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi kesehatan pada lingkup kota administrasi.

e)

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan pada lingkup administrasi

f)

Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kota administrasi.

g)

Melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan

h)

Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, serta perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas.

i)

Mengelola kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan suku dinas.

j)

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kesehatan lingkungan

k)

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kesehatan masyarakat.

l)

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian.

m)

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan kegawat 3



4

daruratan, bencana dan kejadian luar biasa n)

Melaksanakan

pembinaan

dan

pengendalian

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit menular/tidak menular. o)

Melaksanakan pembinaan, dan pengendalian ketersediaan kefarmasian.

p)

Melaksanakan penyelengaraan surveilans kesehatan.

q)

Melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung jawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan kesehatan.

r)

Rekomendasi perizinan bidang kesehatan.

s)

Melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan.

t)

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan.

u)

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem manajemen mutu kesehatan.

v)

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pencapaian standardisasi sarana prasarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

w)

Melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait.

x)

Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan barang.

y)

Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban, penyiapan bahan laporan dinas kesehatan dan kota administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi suku dinas.

z)

Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan. Salah satu fungsi dari suku dinas kesehatan adalah sebagai auditor di

wilayahnya. Suku dinas kesehatan dipimpin oleh seorang kepala suku dinas yang secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan provinsi. 2.1.1.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan yang secara garis besar mempunyai peran

dalam lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, serta kefarmasian, makanan, Universitas Indonesia


5

dan minuman, yang dibagi menjadi beberapa koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Koordinator yang terdapat pada Seksi Sumber Daya Kesehatan adalah Koordinator Tenaga Kesehatan, Koordinator Pengelola Standardisasi Mutu Kesehatan, serta Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK). Koordinator pada Seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Tugas pokok Koordinator Farmasi Makanan Minuman adalah: a)

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) Seksi Sumber Daya Kesehatan

b)

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) Seksi Sumber Daya Kesehatan

c)

Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana Farmakmin seperti apotek, apotek rakyat, Sub Penyalur Alat Kesehata n (Cab/Sub-PAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO).

d)

Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan apotek, apotek rakyat, Sub Penyalur Alat Kesehatan (SPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO).

e)

Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta.

f)

Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan.

g)

Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik.

h)

Melakukan pengelolaan bidang obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

i)

Melaksanakan pemantauan harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial.

j)

Melakukan

pengamanan

obat,

obat

tradisional,

alat

kesehatan,

kosmetika, makanan, dan minuman Universitas Indonesia


6

k)

Memantau dampak lingkungan.

l)

Melaksanakan rekapitulasi laporan LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat) puskesmas.

m)

Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).

n)

Melaksanakan

pengelolaan

penyuluhan

keamanan

pangan

serta

memberikan sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman. o)

Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika.

p)

Pengelolaan terhadap hasil supervisi.

q)

Melaksanakan

pencatatan

surat

masuk

dan

keluar

serta

pendistribusiannya. r)

Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas, melalui saran, rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman.

s)

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi dan masyarakat.

t)

Mensosialisasikan perundangan dan program.

u)

Bekerja sama dalam tim dengan Koordinator Standardisasi Mutu dan Koordinator Tenaga Kesehatan.

v)

Menilai dan mempertanggung jawabkan kinerja.

w)

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

2.1.2. Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan satuan kerja lini suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a)

Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai ruang lingkup tugasnya.

b)

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai Universitas Indonesia


7

dalam lingkup tugasnya melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. c)

Mengkoordinasikan

sector terkait

dan

masyarakat

profesi

untuk

pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. d)

Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi.

e)

Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat.

f)

Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat kota/kabupaten.

g)

Melaksanakan menajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi menajemen kesehatan yang terintegrasi.

h)

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi.

i)

Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

j)

Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat

k)

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat

l)

Seksi Kesehatan Masyarakat menerima pelaporan bulanan angka kesakitan (LB1) dari puskesmas kecamatan dan melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut.

2.2.

Apotek Berdasarkan Kepmenkes No.1332 tahun 2002, apotek didefinisikan

sebagai suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. menurut PP 51 tahun 2009, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Universitas Indonesia


8

Setiap apotek yang akan berdiri wajib meminta permohonan izin apotek yang diajukan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir model APT-1. Dengan menggunakan Formulir APT-2 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada kepala balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan. Tim dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh formulir APT-3. Apoteker dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kedapa kepal dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dengan menggunakan conoh formulir model APT-4. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek (SIA) dengan menggunakan contoh formulir model APT-5. Apabila dalam hasil pemeriksaan masih belum memnuhi syarta, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir model APT-6. Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan. Pemeriksaan yang dilakukan dibutuhkan berita acara pemeriksaan (BAP). Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memnuhin persyaratan atau lokasi tidak sesuai dengan permohonan, maka kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alas analasannya dengan mempergunakan contoh formulir model APT-7. Apabila apoteker berhalanga hadir dalam melakukan tugasnya pada jam buka apotek, APA wajib menunjuk seorang apoteker pendamping dimana harus memenuhi peryaratan. Apabila selama 2 tahun secara terus menerus APA berhalangan dalam melakukan tugasnya, maka SIA atas nama apoteker bersangkutan akan dicabut. Apabila APA meninggal dunia, ahli waris APA wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan kabupaten.kota dalam waktu Universitas Indonesia


9

selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam. Seperti tertera dalam Kepmenkes nomor 1332 tahun 2002 pasal 25, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mencabut surat izin apotek apabila : a)

Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan dalam pasal 5 dan atau;

b)

Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 15 ayat (2) dan atau;

c)

Apoteker Pengelola Apotek terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dan atau;

d)

Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan atau;

e)

Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut dan atau;

f)

Pemilik sarana Apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat, dan atau;

g)

Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sebelum melakukan pencabutan

izin akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepal balai POM setempat. Pencabutan surat izin apotek (SIA) disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh formulir model APT-15, dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala dinas kesehatan provinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat. Pencabutan dilakukan setelah dikeluarkannya : a)

Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan dengan menggunakan contoh formulir model APT-12

b)

Pembekuan SIA untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak dikeluarkannya

penetapan

pembekuan

kegiatan

apotek

dengan

menggunakan contoh formulir model APT-13 Pembekuan

SIA

dapat

dicairkan

kembali

apabila

apotek

telah

membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dengan menggunakan contoh formulir model APT-14. Pencairan SIA dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim pemeriksan dinas kesehatan kabupaten/kota. Universitas Indonesia


10

Untuk wilayah daerah khusus ibukota Jakarta terutama Jakarta selatan, apotek mengajukan permohonan izin apotek melalui suku dinas kesehatan Jakarta selatan di Seksi sumber daya kesehatan, sub seksi farmasi makanan dan minuman (Farmakmin). Izin apotek diberikan oleh Menteri Kesehatan, namun Menteri Kesehatan melimpahkan wewenang pemberian izin apotek kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan izin, pembekuan izin, pencairan izin dan pencabutan izin apotek sekali setahun kepada Menkes dan tembusan disampaikan kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

2.3.

Apotek Rakyat Berdasarkan Permenkes Nomor 284 tahun 2007, dalam rangka

meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh obat dan untuk

meningkatkan

pelayanan

kefarmasian

perlu

dibuka

kesempatan

pengembangan pedagang eceran obat menjadi apotek rakyat. Apotek rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan. setiap apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepal dinas kesehatan kabupatne/kota. Apotek rakyat merupakan satu atau gabungan paling banyak 4 pedagang eceran obat. Apotek rakyat yang merupakan gabungan dari beberapan pedagang eceran obat harus mempunyai ikatan kerjasan dalam bentuk usaha atau bentuk lainnya dan letak lokasi pedagang eceran obat yang berdampingan yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan. Setiap apotek rakyat harus memiliki 1 orang apoteker sebagai penenggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. 2.3.1. Standar dan Persyaratan Apotek Rakyat 2.3.1.1.Ketenagaan Apotek rakyat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker 2.3.1.2.Sarana dan Prasarana a)

Komoditi Apotek rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang Universitas Indonesia


11

termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga b)

Lemari Obat Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan didalamnya dari pencemaran, pencurian dan penyalahgunaan

c)

Lingkungan Apotek rakyat harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan memiliki papan nama sebagai apotek rakyat yang daapt dilihat jelas, berisi : nama apotek rakyat, nama apoteker penenggung jawab, dan nomor izin apotek rakyat. Lingkungan apotek rakyat harus dapat dijaga kebersihannya bebes dari hewan pengerat, serangga/pest dan memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya, serta lemari pendingin apabila diperlukan. Bangunan apotek rakyat harus dapat dijaga menjamin obat atau perbekalan kesehatan didalamnya dari pencemaran dan atau kerusakan akibat debu, kelembaban, dan cuaca.

d)

Kepemilikan Sarana Sarana apotek rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak

2.3.1.3.Pengelolaan Pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai system FIFO ( First in First Out) dan FEFO ( First Expired First Out ). a)

Perencanaan Dalam

membuat

perencanaan

pengadaan

sediaan

farmasi

perlu

diperhatikan : pola penyakit, kemampuan masyarakat, dan budaya masyarakat b)

Pengadaan Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi

c)

Penyimpanan Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik, dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka Universitas Indonesia


12

harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru, wadah sekurang-kurangnya memuat nomor bets dan tanggal kadaluarsa. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan. d)

Administrasi Persiapan resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pencatatan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang masuk dan keluar dicatat menggunakan kartu stok.

2.3.1.4.Pelayanan a)

Pelayanan resep Apoteker

melakukan

skrining

resep

yang

meliputi

persyaratan

administratif; keseuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian; dan pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain-lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya, bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. Selain itu, apoteker juga melakukan penyiapan obat dimana etiket harus ditulis jelas dan dapat dibaca oleh pasien; obat hendaknya dikemas rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya. b)

Penyerahan obat Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep. penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat.



BAB 3 PELAKSANAAN

3.1. Lokasi dan Waktu Pengkajian Pengambilan data dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi Makanan dan Minuman dari tanggal 7 Januari 2013 sampai 25 Januari 2013.

3.2. Metode Pengkajian Data Metode pengkajian data yang dilakukan dalam mengkaji Berita Acara Pemeriksaan Apotek dan Apotek Rakyat adalah dengan menggunakan studi pustaka dan diskusi dengan pihak pemeriksa yaitu Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

13



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.

Hasil Dan Pembahasan Berdasarkan

keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

nomor

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek, sesuai ketentuan, setiap apotek wajib melakukan pendaftaran sebelum memulai praktek kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Setelah pendaftaran ini dilakukan dan diproses, Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan melakukan tinjauan langsung ke apotek yang meminta izin dengan membawa berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan ditujukan untuk dokumentasi bukti pemeriksaan yang dilakukan. Pengajuan permohonan suat izin apotek (SIA) dilakukan dengan beberapa tahap. a)

Meminta permohonan izin apotek yang diajukan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir model APT-1.

b)

Dengan

menggunakan

Formulir

APT-2

kepala

dinas

kesehatan

kabupaten/kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada kepala balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan. c)

Tim dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala balai POM selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh formulir APT-3.

d)

Apoteker dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kedapa kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dengan menggunakan contoh formulir model APT-4.

e)

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek (SIA) dengan menggunakan contoh 14



15

formulir model APT-5 Hal-hal yang dilaporkan dalam pemeriksaan apotek adalah : a)

Tanggal Pemeriksaan

b)

Nomor Surat Tugas Pemeriksaan dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

c)

Nama apotek

d)

Alamat apotek

e)

Nama APA

f)

Nama PSA

g)

Fc. Akte perusahaan

h)

Fc KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA)

i)

Fc NPWP dari APA

j)

Fc Surat Izin Kerja/Surat Penugasan APA

k)

Fc KTP Pemilik Sarana Apotek (PSA)

l)

Fc NPWP dari PSA

m)

Fc UUG (Undang-undang Gangguan) dari Dinas Tramtib Provinsi DKI Jakarta

n)

Fc IMB/Surat Sewa

o)

Fc Surat Keterangan Domisili

p)

Peta lokasi

q)

Denah ruangan beserta fungsi dan ukurannya

r)

Sarana Apotek

s)

Ruang Peracikan

t)

Penyerahan resep

u)

Ruang administrasi

v)

Kamar kerja Apoteker

w)

WC

x)

Ruang tunggu

y)

Sumber air

z)

Penerangan

aa)

Alat pemadam kebakaran

bb)

Ventilasi Universitas Indonesia


16

cc)

Sanitasi

dd)

Papan nama

ee)

Timbangan milligram dengan anak timbangan yang sudah ditera

ff)

Timbangan gram dengan anak timbangan yang sudah ditera

gg)

Lemari dan rak obat

hh)

Lemari pendingin

ii)

Lemari psikotropik

jj)

Lemari narkotik

kk)

Etiket

ll)

Wadah pengemas

mm)

Blanko pemesanan obat

nn)

Blanko kartu stok obat

oo)

Blanko salinan resep

pp)

Blanko kwitansi

qq)

Blanko nota penjualan

rr)

Buku pencatatan narkotika

ss)

Form laporan narkotika

tt)

Buku wajib

uu)

Jumlah apoteker pendamping

vv)

Jumlah asisten apoteker Berdasarkan permenkes nomor 284/Menkes/Per/III/2007, apotek rakyat

wajib melakukan pendaftaran izin apotek rakyat. Tujuan adanya pengaturan terhadap apotek rakyat adalah untuk memberi pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi apotek rakyat, pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek rakyat, dan melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar. Tata cara memperoleh izin apotek rakyat adalah : a)

Permohonan izin apotek rakyat diajukan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan menggunakan contoh formulir APR-1

b)

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap Universitas Indonesia


17

kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan. c)

Tim Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau Kepala Balai POM selambatlambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh formulir model APR-2

d)

Apoteker dapat membuat surat pernyatan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota degan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi dengan menggunakan contoh formulir APR-3

e)

Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan,

Kepala

Dinas

Kesehatan

kabupaten/kota

setempat

mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan mengunakan contoh formulir model APR-4. Hal-hal yang dilaporkan dalam pemeriksaan apotek adalah : a)

Tanggal Pemeriksaan

b)

Nomor Surat Tugas Pemeriksaan dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

c)

Nama apotek

d)

Alamat apotek

e)

Nama APA

f)

Nama PSA

g)

Fc. Akte perusahaan

h)

Fc KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA)

i)

Fc NPWP dari APA

j)

Fc Surat Izin Kerja/Surat Penugasan APA

k)

Fc KTP Pemilik Sarana Apotek (PSA)

l)

Fc NPWP dari PSA

m)

Fc IMB (Izin Mendirikan Bangunan)/Surat Sewa

n)

Peta lokasi

o)

Saran Apotek

p)

Bangunan apotek memiliki ruangan untuk pelayanan kefarmasian dan penyimpanan obat

q)

Penerangan bangunan apotek Universitas Indonesia


18

r)

Papan nama

s)

Lemari dan rak untuk menyimpan obat

t)

Lemari pendingin

u)

Etiket

v)

Wadah pembungkus dan pengemas

w)

Blanko pesanan obat

x)

Blanko kartu stok

y)

Blanko salinan resep

z)

Blanko faktur dan blanko nota penjualan

aa)

Buku standar dari kumpulan peraturan perundangan yang berhubungan dengan apotek

bb)

Jumlah apoteker pengelola apotek rakyat

cc)

Asisten apoteker Apabila terjadi ketidaksesuaian selama pemeriksaan apotek dan apotek

rakyat, maka Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan penundaan dan pencabutan surat izin apotek apabila ketidaksesuaian tidak segera dilakukan perbaikan selama jangka waktu yang ditetapkan. Pencabutan dilakukan dengan melakukan pembekuan SIA terlebih dahulu, kemudian apabila dipenuhi persyaratannya maka dapat dicairkan kembali SIA tersebut. Namun apabila masih tidak dipenuhi juga persyaratannya selama tenggang waktu yang diberikan, maka dapat dilakukan pencabutan SIA.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan

a.

Berita acara pemeriksaan merupakan hasil pemeriksaan kesesuaian sarana apotek dan lainnya.

b.

Pemeriksaan sarana apotek merupakan salah satu syarat wajib dalam mendapatkan SIA

c.

Berita acara pemeriksaan apotek dan apotek rakyat sebagian besar sama dimana terdapat kesamaan berupa data apotek, data administrasi, bangunan, perlengkapan dan tenaga kesehatan

5.2.

Saran

a.

Perlu dilakukan dokumentasi ketidaksesuaian berupa objek foto sehingga mempermudah dalam pemberian koreksi yang jelas.

b.

Perlu pengawasan lebih ketat dengan melakukan sidak untuk mengetahui apakah apotek/apotek rakyat tersebut masih memenuhi persyaratan yang dibutuhkan atau tidak sehingga mengurangi kecurangan-kecurangan dari pihak pemilik sarana apotek / apotek rakyat.

19



DAFTAR REFERENSI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Permenkes Nomor 1332 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Permenkes Nomor 284 Tahun 2007 Tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150

tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan Bagian ke-6 Pasal 22-26. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

20



21

Lampiran 1. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek


22


23


24

Lampiran 2. Berita Acara Pemeriksaan Apotek Rakyat


25


26


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents