UNIVERSITAS INDONESIA
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ORGANISASI NOTARIS BAGI NOTARIS DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI ORGANISASI NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
DWI AGUNG TURSINA 0706176555
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JUNI, 2010
Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Nama
: Dwi Agung Tursina
NPM
: 0706176555
Tanda Tangan
:
Tanggal
: Juni 2010
ii Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
HALAMAN PENGESAHAN
Tesis ini diajukan oleh
:
Nama
: Dwi Agung Tursina
NPM
: 0706176555
Program Studi
: Magister Kenotariatan
Judul Tesis
: Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Organisasi Notaris Bagi Notaris Di Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan Mengenai Organisasi Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Telah berhasil mempertahankan di hadapkan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
DEWAN PENGUJI Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H.,M.Kn. (…………………….)
Penguji
: Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H
(…………………….)
Penguji
: Peter P. Latumenten, S.H.,M.H
(…………………….)
Ditetapkan di
: Depok
Tanggal
: Juni 2010
ii Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada : -
-
-
-
-
Ibu Chirunnisa Said Selenggang, S.H., MKn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tesis ini; Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan FHUI dan pembimbing akademis atas bimbingan dan kerja samanya; Segenap staf dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing penulis hingga akhir masa studi penulis; Segenap staf dan karyawan sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam beraktivitas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Papanda Drs. Masykur Sulaiman dan Mamanda Maria Ulfah, yang senantiasa menberikan support dan doa yang tiada putus; Adikku Damba Ghulam Asiria yang memberikan dukungan bagi penulis; Aulia Ikhtarry yang telah memberikan dukungan, bantuan dan semangat bagi Penulis. Sahabat-sahabat terbaik Mba Icha, Dewi, Ade, Vinci, Putri, Mba Eveline, Yuni, Lucy, Joe, Ilham, Bemfie, Adi, Pak Maman, Boby, Pak Yayan, Don Arfan
Semoga tulisan ini banyak memberikan manfaat kepada pembaca khusunya dan masyarakat umumnya sebagai bentuk kontribusi penulis terhadap dunia akademik.
Depok, Juni 2010 Penulis
iv Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NPM Program Studi Fakultas Jenis Karya
: Dwi Agung Tursina : 0706176555 : Magister Kenotariatan : Hukum : Tesis
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ORGANISASI NOTARIS BAGI NOTARIS DI NDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI ORGANISASI NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.
Depok, Juni 2010 Yang membuat pernyataan,
Dwi Agung Tursina
v Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
ABSTRAK Nama : Dwi Agung Tursina Program Studi : Kenotariatan Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Organisasi Notaris Bagi Notaris Di Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan Mengenai Organisasi Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004 menentukan bahwa notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan organisasi notaris di Indonesia dengan adanya ketentuan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Penelitian yang dilaksanan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keberadaan lebih dari satu organisasi notaris yang ada pada saat ini pun tidak bertentangan dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sepanjang dalam arti yang dimaksud dalam undang-undang. Kata kunci : Jabatan Notaris, Organisasi Notaris, Ketentuan satu wadah organisasi notaris.
vi Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
ABSTRACT Name : Dwi Agung Tursina Study Program: Notariat Title : Legal Review To The State Of Notarial Organization For The Notaries In Indonesia In Relation Of The Notarial Organization Concerning The Law Number 30, 2004 About Notarial Profession Law Number 30, 2009 dated on 6th of October 2004 about Notarial Profession regulates that all Indonesian Notaries should be united only in one single organization which takes the form as an association as a legal entity. Some people claim that the above mentioned regulation is against the right to have the freedom to join any organization they choose and freedom of opinion which is protected by the Constitution 1945. Due to these facts, the author is interested to analyze the state of Indonesian Notarial Organization related to one single notarial organization. The study is based on an analytical description with judicial normative approach, and consists of library and field research. The collection of data is based on documentary study by interviewing. Analysis of data used is the qualitative normative analysis method. According to the research, the notarial organization regulation is not against the notary rights to have freedom to join any organization they want to choose and freedom to have their opinion expressed. The existence of more than one organization with notaries as members is not against the law as long as they do not unite in the sense of what is meant in the Law about Notarial Profession. Key words : Notarial Profession, Notarial Organization, Single Notarial organization
vi Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………… i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ………………………... ii LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………. iii KATA PENGANTAR ……………………………………………………. iv LEMBAR PERSETUJUAN ………………………………………………. v ABSTRAK ………………………………………………………………... vi DAFTAR ISI ……………………………………………………………... Viii BAB 1 PENDAHULUAN ………………………………………………. 1.1 Latar Belakang ………………………………………………. 1.2 Pokok Permasalahan …………………………………………. 1.3 Metode Penelitian ……………………………….……………. 1.4 Sistematika Penulisan ………………………….………….......
1 1 9 9 10
BAB 2 TINJAUAN HUKUM TENTANG ORGANISASI NOTARIS DAN PERANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS .................................................................. 14 2.1 Wadah Berkumpul Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum …..... 14 2.1.1 Notaris Sebagai Sebuah Profesi Jabatan …… …........ 14 2.1.2 Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Untuk Membuat Akta Otentik ……........ 18 2.1.3 Wadah Berkumpul Bagi Notaris ………………........ 22 2.2 Organisasi Notaris Sebagai Organisasi Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum……………………………………….. 24 2.3 Bentuk-Bentuk Perkumpulan ………........................................ 25 2.4 Pelaksanaan Ketentuan Satu Wadah Organisasi Notaris............ 26 2.5 Peranan Organisasi Dalam Pelaksanaa Jabatan Notaris ............ 28 2.6 Beberapa Organisasi Yang Beranggotakan Notaris .................. 31 2.7 Beberapa Pendapat Dan Keputusan Badan Peradilan Di Indonesia Mengenai Ketentuan Satu Wadah Organisasi Notaris.34 2.8 Bentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Bagi Organisasi Notaris ....................................................................................... 38 2.9 Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris Sebagai Suatu Perkumpulan ................................................................... 39
vi Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
2.10 Status Badan hukum Organisasi-Organisasi Yang Yang beranggotakan Notaris ................................................. 40 2.11 Pelaksanaan Jabatan Notais Dan Kode Etik Notaris Dengan Adanya Beberpa Organisasi Beranggotakan Notaris ................ 43 2.12 Pelaksanaan Pengawasan Bagi Notaris ..................................... 46 2.13 Keberadaan Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris Yang Tidak Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Mengenai Keharusan Organisasi Profesi Jabatan Notaris Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .........................................50 2.14 Relevansi Para Notaris Berhimpun Dalam Suatu Wadah Organisasi Notaris Sebagaimana Dimaksud Dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ......... 57
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………. ….. 3.1 KESIMPULAN …………………………………………. ….. 3.2 SARAN………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………
ix Tinjauan hukum..., Dwi Agung Tursina, FH UI, 2010.
79 79 70 71
