UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

PENGECUALIAN PAJAK HIBAH KENDARAAN BERMOTOR ( KASUS HIBAH BADAN PANGAN DAN PERTANIAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA KEPADA DEPARTEMEN PERTANIAN)

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

ALUISIUS ARI 0906651712

FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA JAKARTA JUNI 2012

i Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


ii Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


iii Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yesus Juru Selamat Kami atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengecualian pajak hibah kendaraan bermotor ( kasus hibah badan pangan dan pertanian perserikatan bangsa bangsa kepada departemen pertanian)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar dapat meraih gelar Magister Hukum (S2). Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada : 1. Bapak Tjip Ismail, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. 2. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas kesabaran dan ketulusan hati dalam mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan. 3. Seluruh

staf dan

pegawai

Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

4. Pihak-pihak yang memberikan sejumlah informasi melalui wawancara yakni Bapak Widi Prasetyo selaku Kepala Bidang Bantuan Asing Sekertariat Negara Republik Indonesia, Bapak Sujud selaku kepala Perencanaan keuangan dan bantuan kementrian keuangan Republik Indonesia, Bapak Wahyu Hoekama selaku Staff Biro Komite Luar Negri dan kerjasama internasional, Ibu Ade selaku National Project Coordinator Kementrian Pertanian, Mr. Mustafa Imir, Kepala Perwakilan UNFAO di Indonesia, Mr. James J. McGrane selaku Team Leader UNFAO ECTAD project di Indonesia,Mrs. Mia Kim selaku Senior Advisor UNFAO Rome/OFFLU, Mr. Peter Durr Selaku Ketua AHHL Csiro Australia, Mr. Eric Brum selaku Chief Technical Advisor UNFAO ECTAD, Mr. Ken Shimizu selaku Operation Manager UNFAO ECTAD. 5. Keluarga besarku

tercinta, khususnya Mama

dan Papa yang telah membesarkan,

merawat, membimbing, dan mencurahkan kasih sayang serta dengan sabar telah mendukung penulis sampai saat ini. 6. Adik tercintaku, Monica yang dengan tulus memberi semangat, dorongan, doa dan kasih sayangnya yang besar sehingga memotivasi penulis menyusun tesis ini. 7. Rekan-Rekan Kantorku, yaitu Lilies Chandra, Aliyah Aidid ,dan Wahyu yang memberikan banyak sekali informasi, dan dukungan serta doa hingga terselesaikannya thesis ini. iv Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


8. Teman-teman seperjuangan penulis di Universitas Indonesia, khususnya Farida , Bayu, Sampurno, Iqbal, Ichsan yang telah banyak memberikan banyak dukungan kepada penulis selama kuliah hingga rampungnya penyusunan tesis ini. 9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga memperlancar penulisan tesis ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca akan sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, Juni 2012. Penulis

Aluisius Ari NPM : 0906651712

v Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


vi Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Aluisius Ari : Pascasarjana : Pengecualian Pajak Hibah Kendaraan Bermotor ( Kasus Hibah Badan Pangan Dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa Kepada Departemen Pertanian)

Sejak tahun 1970 , banyak sekali bantuan asing masuk ke Indonesia dari berbagai Negaranegara asing maupun dari lembaga-lembaga asing. Bantuan asing tersebut tentu membawa kendaraan bermotor sebagai operasional pelaksanaan dari proyek lembaga maupun Negara asing tersebut di Indonesia. Setelah berakhirnya proyek pihak Negara maupun lembaga asing tersebut umumnya menghibahkan kendaraan proyek tersebut kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh departemen ataupun instasi yang terkait. Sejak tahun 2006 Badan Pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa atau disebut dengan UNFAO memberikan bantuan untuk penanganan Flu burung kepada Indonesia yang bekerjasama dengan departemen pertanian, sejak tahun 2011 proyek FAO akan segera berakhir , pihak UNFAO sendiri akan menghibahkan kendaraan bermotor dari proyek UNFAO kepada departemen pertanian yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. Sejak pemberlakuan Undang undang pabean no 17 tahun 2006, semua barang khususnya kendaraan bermotor wajib dikenakan bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21, namun menurut pasal 25 khusus badan asing maupun perwakilan asing dibebaskan dari bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21. Ketika proyek tersebut berakhir, pihak asing akan menghibahkan kendaraan bermotor tersebut kepada departemen pertanian , dengan perubahan status kepemilikan , maka secara otomatis bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 akan muncul dan wajib dibayarkan oleh pihak departemen pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah departemen pertanian dapat tidak membayarkan bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 sesuai undang-undang pabean no 17 tahun 2006 , mengingat begitu besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh departemen pertanian untuk melakukan pembayaran bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 tersebut. Terlebih lagi biaya bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 sama bahkan lebih tinggi daripada nilai jual objek pajak kendaraan bermotor tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan undang-undnag no 17 tahun 2006, sedangkan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundangundangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. Kata kunci : Undang-undang pabean no 17 tahun 2006, pengecualian pajak atas hibah asing, pajak kendaraan bermotor, bea masuk, ppn, ppnbm, pph pasal 21

vii Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


ABSTRACT Name Study Programme Title

: Aluisius Ari : Post Graduate : The exception of Motor Vehicle Tax Grant (Grant Case Agency for Food And Agriculture of the United Nations To Department of Agriculture)

Since 1970, many foreign aid coming to Indonesia from various foreign countries and from foreign institutions. Foreign aid would bring the motor vehicle as the operational implementation of projects and institutions of foreign countries in Indonesia. After the end of the project the State as well as foreign institutions are generally donated vehicles to the government of Indonesia project represented by departments or related institution. Since 2006 the Food and agricultural associations or nations called UNFAO provide assistance to the handling of bird flu to Indonesia in cooperation with the department of agriculture, since 2011 FAO project will soon be over, the UNFAO itself will donate vehicles to the department of project UNFAO agriculture representing the government of the Republic of Indonesia.

Since the implementation of the Customs Act No. 17 of 2006, all goods, especially motor vehicle shall be subject to import duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph, but according to the article 25 specific foreign or foreign representative bodies exempted from import duties, VAT, luxury sales, and pph Article 21. When the project ended, the foreign party will be donated the motor vehicle to the department of agriculture, which is a change in ownership status, it will automatically payment the VAT, luxury sales, and pph Article 21 will appear and must be pay by departemen agriculutre.

The purpose of this study was to determine whether the department of agriculture cannot pay the customs duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph appropriate customs law No. 17 of 2006, given the amount of fees to be paid by the agricultural department to make payment of customs duties, VAT , luxury sales, and the article 21 pph. Moreover the cost of import duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph at even higher than the selling value of the object of that motor vehicle tax.

This study uses an empirical approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and pertaining to legislation No. 17 of 2006, while the data in this study were analyzed qualitatively, the secondary data in the form of the theory, the definition and viii Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


substance of the literature, and legislation, as well as primary data obtained from interviews, then analyzed with the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions on the implementation of corporate social responsibility.

Keywords: Customs Act No. 17 of 2006, the tax exemption on foreign grants, motor vehicle taxes, import duties, VAT, luxury sales, article 21 pph

ix Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .........................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................

iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................

v

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...................

vii

ABSTRAK ......................................................................................................

viii

ABSTRACT ....................................................................................................

ix

DAFTAR ISI...................................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN............................................................................

1

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................

1

1.2 Pokok Permasalahan ..................................................................

9

1.3 Kerangka Teori ..........................................................................

9

1.4 Kerangka Konseptual .................................................................

15

1.5 Metode Penelitian ......................................................................

25

1.6 Tujuan dan kegunaan Penelitian ................................................

28

1.7 Sistematika Penulisan ................................................................

30

BAB II PENGURANGAN ATAU PENGECUALIAN BEA MASUK YANG TIMBUL SETELAH ADANYA HIBAH .......................................

32

2.1 Bea Masuk ................................................................................

32

2.2 Dasar Hukum Bea Masuk.........................................................

34

2.3 Asas-asas pemungutan Bea Masuk ..........................................

37

2.4 Bea Masuk sebagai pendapatan asli daerah .............................

44

2.5 Fungsi Bea Masuk ....................................................................

46

2.6 Peranan Bea Masuk Kendaraan bermotor dalam penerimaan Negara .....................................................................................

50

2.7 Tarif Bea Masuk ....................................................................... 2.7.1 Jenis Tarif .......................................................................

50

2.7.2 Kebijaksanaan Tarif .......................................................

53

2.8 Pengaruh Bea Masuk terhadap distribusi .................................

54

2.9 Bea Masuk kendaraan bermotor ...............................................

56

x Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


2.10 Pengenaan Bea Masuk atas kendaraan bermotor ...................

59

2.11 Pengenaan Pajak pertambahan nilai atas kendaraan bermotor ..................................................................................

62

2.12 Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap kendaraan bermotor .................................................................................

63

2.13 Mekanisme pembebasan bea masuk perwakilan dari Luar negeri ..............................................................................

64

2.14 Penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor ........

66

2.15 Fasilitas bea masuk bagi perwakilan asing studi kasus dari FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS ..................................................................

67

2.16 Proses hibah kendaraan bermotor dari FAO terhadap Departemen pertanian..............................................................

70

2.17 Pengecualian bea masuk bagi kendaraan bermotor hibah Dari FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS dengan mekanisme keringanan bagi Pembayaran bea masuk yang timbul dari hibah kendaraan bermotor ..................................................................................

71

BAB III KONTRIBUSI BEA MASUK KENDARAAN PROYEK FAO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ..............................

75

3.1 Bagi Hasil bea masuk kendaraan bermotor .............................

75

3.2 Konstribusi bea masuk terhadap pendapatan asli daerah ........

76

3.3 Penerimaan bea masuk kendaraan bermotor merupakan Penerimaan pajak daerah tertinggi ..........................................

79

3.4 Analisa Manfaat bea masuk kendaraan proyek FAO terhadap pendapatan asli daerah (PAD) daerah Yogyakarta .................

82

3.5 Kesimpulan Analisa Manfaat bea masuk kendaraan proyek

BAB IV

FAO terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ........................

84

PENUTUP ...................................................................................

86

5.1 Kesimpulan ..............................................................................

86

5.2 Saran ........................................................................................

90

xi Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012


DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

xii Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012

92


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1970an, beberapa lembaga dunia masuk di beberapa negara di Asia untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dalam hal pemerintahan, pangan, kependudukan dan lain halnya. Di Asia Tenggara, bantuan dari badan asing ini berawal dari Thailand yang kemudian merambah ke berbagai negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar dan tak terkecuali Indonesia. 1

Bantuan dari badan-badan maupun lembaga dunia maupun asing dapat berupa bantuan dana langsung dalam hal ini jika pihak badan-badan asing tersebut bertindak sebagai donor di negara yang mereka bantu, dan sebaliknya bantuan dari badan-badan maupun lembaga dunia maupun asing dapat berupa pelaksanaan proyek didalam memenuhi tujuan dari bantuan dari lembaga-lembaga asing tersebut. 2

1 2

FAO, FAO RESPONSE Highly Pathogenic Avian Influenza and beyond, Rome: FAO, 2011. Hal 1. Ibid., Hal 7. 1 Universitas Indonesia

Pengecualian pajak..., Aluisius Ari, FH UI, 2012

Bagi negara-negara berkembang, pendapatan negara yang berasal dari bantuan luar negeri merupakan hal yang sangat membantu bagi pembangunan. Sementara itu bagi negaranegara maju, terutama negara donor, pemberian bantuan luar negeri tersebut tidak terlepas dari motivasi-motivasi seperti:

a) Bersifat politis, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh atau idiologi dari blok lain; b) Bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasional; c) Bersifat

perikemanusiaan,

berkembang

mempercepat

yaitu

keinginan

pembangunan

untuk

membantu

ekonomi

mereka

negara-negara dan

mengejar

ketertinggalan mereka dari negara-negara maju. 3

Suatu aliran modal atau pembiayaan yang berasal dari luar negeri dinamakan bantuan luar negeri apabila ia mempunyai dua ciri utama berikut, yaitu:

a) Bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan, dan b) Dana itu diberikan atau dipinjamkan kepada negara penerima dengan syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku di pasaran internasional. 4

3

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, cet. 1, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, 2007, hlm. 6. 4 Supriyanto dan Agung F. Sampurna, Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembangunan, cet. 1, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 4-5.

2


Universitas Indonesia

Sesungguhnya bantuan luar negeri merupakan suatu hal yang wajar dan telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Program bantuan luar negeri ini pada dasarnya dapat berbentuk: Pemberian atau Hibah (Grant) dan Pinjaman (Loan). Bantuan yang berbentuk Pemberian atau Hibah (Grant) maksudnya ialah suatu bantuan penuh dari negara donor kepada negara penerima, karena negara penerima tidak diwajibkan untuk membayar kembali atau melakukan balas jasa lain sebagai imbalan kepada pemberian tersebut. 5

Bantuan yang berbentuk demikian sifatnya antara lain: a) Bantuan teknik dan tenaga ahli; b) Bantuan bahan makanan; c) Bantuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai feasibility sesuatu proyek 6

Salah satu sumber penerimaan APBN, menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah hibah. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 mempertegas. Berdasarkan pasal 4 beleid ini, Pemerintah dapat menerima pinjaman atau hibah dari luar negeri yang bersumber pada: 1. negara asing; 2. lembaga multilateral; 3. lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing; serta

5 6

Sukirno, Op. Cit., hlm. 371. Ibid., hlm. 7.

3



4. lembaga keuangan non-asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Republik Indonesia. 7

Proyek bantuan asing sendiri memiliki jangka waktu didalam pelaksanaanya , dapat berkisar antara 4 atau 7 tahun , dan ada yang bisa diperpanjang. Didalam penyelenggaraan proyek , penyelenggara proyek dalam hal ini biasanya dilakukan oleh badan asing tersebut membeli kendaraan untuk operasional didalam penyelengaraan proyek 8. Mengingat UU no. 17 tahun 2006 pasal 25, yang menyatakan bahwa semua pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh :

a.

Perwakilan Negara Asing;

b.

Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik

serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, Sehingga ketika berakhirnya proyek , Pihak badan asing cukup menghibahkan ke pemerintah atas azas hubungan timbal balik antara pemerintah dengan badan asing tersebut dalam kaitannya dengan pemberian pembebasan pajak atas barang-barang didalam proyek tersebut. Kelanjutan atau berhentinya bantuan lembagalembaga asing tersebut, pasca berakhirnya proyek di indonesia , sangat ditentukan oleh faktor kenyamanan. Artinya, negara donor atau NGO itu tetap akan melanjutkan

7

8

Ibid., hlm 32 FAO, FAO RESPONSE Highly Pathogenic Avian Influenza and beyond, Rome: FAO, 2011. Hal 2

4



bantuannya, jika proyek-proyek bantuan yang dikerjakannya bermanfaat dan tidak menimbulkan banyak masalah 9

Didalam pelaksanaan hibah kendaraan bermotor dari lembaga asing tersebut kepada setiap pemerintah maka timbulah kewajiban pembayaran Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21 atas kendaraan bermotor hibah dari lembaga asing tersebut kepada pemerintah indonesia dimana kendaraan bermotor tersebut akan digunakan di pemerintah atas berakhirnya proyek yang sudah selesai dijalankan tersebut. Kewajiban pembayaran ini menimbulkan permasalahan baru , dikarenakan pembelian kendaraan bermotor tersebut pada awalnya digunakan oleh badan asing tersebut dengan status sebagai kendaraan proyek milik badan asing tersebut, namun setelah proyek tersebut berakhir , pihak lembaga asing melakukan hibah kepada pemerintah indonesia , dimana timbulah kembali kewajiban pembayaran Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21 yang wajib dibayarkan sebagai perintah dari undang-undang no 17 tahun 2006 , namun dikarenakan proyek lembaga asing tersebut berakhir di indonesia dikarenakan perjanjian dengan pemerintah Indonesia sudah selesai, sehingga menyebabkn pihak departemen pertanian mengalami kesulitan didalam melakukan penyelesaian atas Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21

tersebut

dikarenakan terbatasnya anggaran dari departemen pertanian tersebut.

9

Departemen Pertanian, Cenggah dan tanggap flu burung , Jakarta: Departemen Pertanian , 2009, Hal 24

5



Pemerintah daerah yang menjadi tujuan hibah sendiri tidak bisa langsung melakukan pembayaran atas Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21 tersebut 10 dikarenakan biaya Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21 yang sangat tinggi untuk kendaraan bermotor hasil hibah, dimana secara ekonomis tentu pihak pemerintah lebih mengutamakan pembelian kendaraan bermotor yang baru dibandingkan harus membayar jumlah Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21yang sangat tinggi , dimana biaya Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21sama dengan nilai jual objek pajak maupun lebih tinggi dari nilai jual objek pajakt tersebut.

Penelitian ini akan mencari solusi atas permasalahan pembayaran Bea masuk, ppn, ppnBm,dan pph pasal 21 yang muncul akibat hibah yang dilakukan oleh badan lembaga asing kepada pemerintah. Penelitian dipilih pada salah satu Badan PBB untuk masalah pangan dunia yaitu Food And Agriculture Organization Of United Nation (FAOUN) yang melakukan hibah kendaraan bermotor kepada departemen pertanian. Dengan pertimbangannya antara lain adalah FAO sendiri bekerja sama dengan departemen pertanian sejak tahun 2004 di mana FAO bekerjasama dengan Departemen Pertanian melalui beberapa proyek untuk mengatasi flu burung diantaranya adalah 11 :

10 11

Departemen Pertanian, Cenggah dan tanggap flu burung , Jakarta: Departemen Pertanian , 2009, Hal 45 FAO Internal , Information , Education and Communication (IEC) , Jakarta : FAO , Hal . 3

6



a. Office for Sahelian Relief Operations (OSRO) Proyek OSRO ini merupakan bantuan tanggap darurat (emergency) dan rehabilitasi pasca bencana di negara anggota seperti menanggapi kondisi darurat di Indonesia yaitu Flu Burung di 31 provinsi di Indonesia, Dalam menangani program rehabilitasi darurat dalam jangka pendek, FAO memberikan pelayanan OSRO, yang kemudian berubah menjadi The Emergency Operations and Rehabilitation Division.

b. Government Cooperation Programme (GCP) dan Government Cooperation Special Programme (GCSP). Proyek GCP dan GCSP merupakan proyek pengembangan (Development) yang dananya berasal dari negara anggota FAO maupun lembaga donor internasional. Proyek GCP/GCSP ini digunakan untuk penanggulangan flu burung di negara anggota. Bantuan GCP/GCSP yang diberikan biasanya bernilai lebih dari US$ 500.000 dengan jangka waktu pelaksanaan proyek dapat mencapai lebih dari 2 tahun.

c. Special Programme for Food Security – SPFS (GCSP/INS/073/JPN) merupakan proyek bantuan penanggulangan flu burung yang berasal dari Pemerintah Jepang. Bantuan yang diberikan mencapai US$ 3.099.637 dengan jangka waktu pelaksanaan 6 tahun mulai tahun 2004, penanggung jawab proyek ini adalah Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. periode proyek ini adalah September 2004 – September 2006, kemudian diperpanjang sampai dengan bulan September 2007. Lokasi dari proyek tersebut adalah; Aceh; Riau; Jawa Barat; Jawa Tengah; Daerah Istimewa Yogyakarta; 7



Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Proses penyelesaian proposal SPFS sangat panjang, biasanya dapat memakan waktu satu tahun dan melibatkan ratusan pakar sebagai “reviewer”. Umumnya perlu paling tidak dua kali kunjungan tim ahli (mission team) ke Indonesia untuk melihat secara langsung di lapangan calon lokasi proyek. Penyiapan/penulisan dan penyelesaian proposal Special Programme for Food Security dilakukan oleh Tim Pakar FAO dengan bantuan national consultan.

Sejak Tahun 2011 Proyek kerjasama FAO-Departemen Pertanian telah berakhir, Sesuai dengan Letter Of Intent antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertanian dan FAO. Pihak FAO pada masa akhir proyek akan melakukan penghibahan kendaraan bermotor terhadap seluruh dinas pertanian dibawah naungan Departemen Pertanian. Penghibahan kendaraan bermotor tersebut saat ini masih terganjal oleh Bea Masuk kendaraan bermotor tersebut 12.

12

Departemen Pertanian, Cenggah dan tanggap flu burung , Jakarta: Departemen Pertanian , 2009, Hal 47

8



1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan UU no.17 tahun 2006 mengenai Kepabeanan , pemasalahan dalam thesis ini, adalah:

a) Bagaimanakah melakukan pengurangan atau penghilangan Bea masuk yang timbul akibat hibah kendaraan bermotor dari Food And Agriculture Organization Of United Nation (FAOUN) kepada departemen pertanian ?

b) Apakah apabila terjadi

pengurangan atau penghilangan Bea masuk yang timbul

akibat hibah kendaraan bermotor dari Food And Agriculture Organization Of United Nation (FAOUN) kepada departemen pertanian, adanya perbedaan Penerimaan Asli Daerah dibandingkan dengan tidak adanya pengurangan atau penghilangan Bea masuk tersebut?

1.3. KERANGKA TEORI

Teori-teori

Hukum

Alam

sejak

Socretes

hingga

Francois

Geny,

tetap

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice” 13. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan 13

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: kanisius, 1995 hal. 196.

9



kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice.

a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. 14 Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan 14

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum, Jakarta : Nusamedia , 2009 hal 24

10



terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata, namun yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. 15

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. 16

15 16

Ibid . Hal 25 ibid

11



Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. 17

b. Keadilan sosial ala John Rawls

John Rawls dalam bukunya a Theory of Justice 18 menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

17

Ibid Hal 26-27 John Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, diterjemahkan dari buku asilnya , John Rawls, Theory of justice. 18

12



Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity 19 menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.

Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

19

Ibid Hal 135

13



Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. 20

Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakankebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah

20

Ibid Hal 221

14



1.4. KERANGKA KONSEPTUAL

Hibah menurut PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah. 21

Dasar Hukum Hibah adalah 22 :

a) Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara b) Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara

21 22

PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah Departemen Keuangan RI, Mekanisme Hibah Kepada Daerah, Jakarta : Depkeu, 2010, Hal, 3

15



c) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. d) PP No. 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah. e) PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah f) PP No. 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan atau penerimaan Hibah serta penerusan pinjaman dan atau Hibah dari luar negeri g) PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi , dan pemerintah daerah Kabupaten dan atau Kota.

Sumber Hibah didapatkan dari :

a) Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari : 1. Pemerintah 2. Pemerintah daerah lain 3. Badan atau lembaga atau organisasi swasta didalam negeri 4. Kelompok atau mayarakata perorangan didalam negeri

b) Hibah dari pemerintah dapat bersumber dari 1. Pendapatan APBN 2. Pinjaman Luar negeri dan atau 3. Hibah Luar Negeri

16



c) Hibah dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing , badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, dan donor-donor lainnya.

Beberapa Prinsip dasar pemberian hibah ke daerah 23:

a) Hibah kepada pemerintah daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah serta merupakan urusan daerah.

b) Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, kegiatannya merupakan kebijikan pemerintah atau dapat diusulkan oleh kementrian negara atau lembaga.

c) Dalam hal hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, kegiatannya telah diusulkan oleh kementrian negara atau lembaga.

23

Ibid , hal 5

17



d) Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri , kegiataanya dapat diusulkan oleh kementrian negara atau lembaga dan atau pemerintah daerah

e) Hibah diberikan kepada pemerintah daerah ditetapkan oleh menteri keuangan serta berkoordinasi dengan menteri pada kementrian negara atau pimpinan lembaga terkait

f) Hibah yang bersumber dari dalam negeri ( Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya , badan atau lembaga atau organisasi swasta didalam negeri , dan kelompok masyarakat atau perorangan). Dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.

g) Hibah yang bersumber dari luar negeri (bilateral, multilateral , dan sumber lainnya) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah luar negeri antara pemerintah dan pemberi hibah luar negeri dan hibah tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan dituangkan dalam naskah perjanjian penerusan hibah antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

h) Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri diprioritaskan untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah..

18



Didalam Pemberian hibah terdapat beberapa kriteria pemberian hibah yang dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut 24 :

a) Hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah

2. Untuk

melaksanakan

kegiatan

tertentu

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/ internasional oleh Pemerintah Daerah

3. Untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD

4. Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

24

Ibid, hal 32

19



b) Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundangan

2. Diprioritaskan untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c) Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah

2.

Untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya

3. Untuk mendukung riset dan teknologi; dan/atau 20



4. Untuk bantuan kemanusiaan.

Di dalam Pemberian hibah terdapat persetujuan dan perjanjian hibah terdapat Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang didanai dari hibah yang bersumber dari pendapatan APBN serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.dimana berdasarkan hasil penilaian hibah yang berasal dari pendapatan APBN, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang akan didanai dari hibah dan kelayakan suatu Pemerintah daerah untuk menerima hibah. Persetujuan tersebut dituangkan dalam NPHD antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah 25

Berdasarkan hasil penilaian hibah yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang akan didanai dari rencana hibah dan kelayakan suatu Pemerintah daerah menerima hibah sebelum melakukan komitmen pendanaan dengan PPLN atau PHLN. Persetujuan tersebut dituangkan dalam NPPH antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah. NPHD atau NPPH sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai 26 :

25 26

Ibid, hal 33 Ibid, hal 40

21



a. Tujuan hibah; b. Jumlah hibah; c. Sumber hibah; d. Penerima hibah; e. Persyaratan hibah; f. Tata cara penyaluran hibah; g. Tata cara penggunaan hibah; h. Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; I. Hak dan kewajiban

Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan. Pemerintah daerah menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang ineligible. Kepala Daerah atau kuasanya melakukan pembayaran selambatlambatnya dua hari kerja setelah diterimanya dana di rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD.

Dalam hal penyaluran hibah tahap terakhir telah dilakukan, Kepala Daerah atau kuasanya menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen terkait selambatlambatnya sepuluh hari kerja setelah pemindahbukuan hibah dari RKUN atau Rekening Khusus ke rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD. Penerimaan

22



hibah oleh Pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD. 27

Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut. Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama. Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

Didalam Penerimaan hibah berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Penerimaan Hibah berupa barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi penerimaan hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal hibah tidak termasuk dalam perencanaan hibah pada tahun anggaran berjalan, hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. 28

27 28

Ibid , hal 33 Ibid, 35

23



Didalam UU no 28 tahun 2009 jo uu no 18 tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah pasal 9 ayat 3 (c) mengenai Bea Balik Nama Kendaraan bermotor kepada perwakilan negara asing atau badan internasional serta penjabat atau tenaga ahlinya, disebutkan didalam ayat 1 29 , yaitu menyatakan bahwa semua pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut pasal tiga ayat tiga c UU no 28 tahun 2009 jo uu no 18 tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah disebutkan bahwa dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat dua adalah Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

30

Dimana dapat disimpulkan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh

badan asing dinyatakan tidak terkena pajak dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor daerah menurut pasal 6 ayat tiga UU no 28 tahun 2009 jo uu no 18 tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah disebutkan bahwa 31 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen 29

Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KMK.01/1998 mengenai Pemberian restitusi atau pembebasan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing atau badan internasional serta penjabat atau tenaga ahlinya. 30 pasal 3(tiga) ayat 3c(tiga C) UU no 28 tahun 2009 jo uu no 18 tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah 31 ibid

24



dan paling tinggi sebesar satu persen, maka dapat disimpulkan mengacu pada pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa semua kendaraan bermotor milik departemen pertanian di daerah-daerah di seluruh indonesia dinyatakan wajib membayarkan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5 persen

1.5. METODE PENELITIAN a) Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan, pertama mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan. Kedua, mengacu juga pada norma-norma yang hidup dalam praktek sehari-hari berkenaan dengan jalannya proses hibah didalam proyek. Hasil penelitian akan diuraikan secara jelas dan sistematis. Dalam penelitian yuridis

normatif,

merupakan

penelitian

terhadap

data

sekunder

yang

bersumber dari berbagai pustaka yang dikaitkan dengan pokok bahasan.

b. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan Food And Agriculture Organization Of United Nations, pejabat pemerintah baik di perpajakan maupun di dinas pemerintah .

25



Disamping itu, dalam batas-batas tertentu, digunakan pula wawancara dengan komunikasi tidak langsung, dimana terdapat keterbatasan jarak dan / atau waktu komunikasi.

Sehubungan dengan prioritas dari teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan komunikasi langsung, maka alat pengumpulan data

menggunakan

pedoman

wawancara untuk mencari jawaban atas masalah - masalah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Jenis Data

1. Data primer Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer berupa:

I.

Wawancara dengan Food And Agriculture Of United Nations sebagai berikut; i.

Unsur Operation Manager Food And Agriculture Of United Nations;

ii.

Unsur penjabat perpajakan.

iii.

Unsur pejabat pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini 26



II.

Pihak-pihak lain yang diperlukan, misalnya karyawan, pejabat yang berkompeten seperti programme assistant Food And Agriculture Of United Nations , staff departemen pertanian, dan lain-lain.

2. Data Sekunder Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas:

I.

Bahan hukum primer, yaitu bahan buku buku yang berisikan penjabaran mengenai Undang-undang no. 28 Tahun 2009 Jo UU no. 18 Tahun 1997 ataupun pengertian baru tentang pajak atas hibah, maupun hibah dari badan luar negeri ke pemerintah.

II.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer, terdiri dari penjelasan Undang-undang perpajakan, literatur tentang hukum hibah untuk daerah, perpajakan atas hibah, bahan seminar, simposium, diskusi panel, dan lain-lain

III.

Bahan Hukum Tersier, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal 27



pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, antara lain: i.

United Nation regulation

ii.

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan

iii.

Kamus perpajakan

1.6 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan pemikiran adalah untuk menganalisis mengenai proses dan penyelesaian masalah pembayaran atas bea masuk yang timbul dikarenakan hibah khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan badan asing terhadap pemerintah indonesia yang diwakili oleh departemen atau instasi terkait setelah proyek berakhir dikaitkan dengan permasalahan bea masuk yang dihadapi didalam proses hibah ini, yaitu dimana sesuai dengan UU no 17 tahun 2006 ayat 25 semua pembelian yang dilakukan oleh badan asing didalam penyelenggaraan proyek di Indonesia dalam hal ini khususnya kendaraan bermotor dinyatakan bebas dari bea masuk,pph pasal 21, ppn dan ppnBm yang biasanya dipungut didalam pembelian kendaraan bermotor, namun setelah kendaraan dimiliki oleh instansi atau departemen milik pemerintah terkendala oleh pasal 1 UU no.17 tahun 2006 dimana setiap kendaraan bermotor baik yang dimiliki oleh instasi atau departemen pemerintah wajib untuk membayarkan bea masuk,

28



ppn,pph pasal 21 dan ppnBm kend karena status kendaraan bermotornya yang telah menjadi milik departemen pertanian.

Sedang manfaat dari penulisan ini adalah dengan adanya penulisan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bilamana pihak dari lembaga asing maupun pemerintah memiliki masalah yang sama dengan hal-hal yang diteliti didalam penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan pajak atas barang-barang yang dihibahkan khususnya barang-barang yang berupa kendaraan bermotor , sehingga dapat menjadikan referensi untuk penyelesaian masalah atas permasalahan bea masuk yang dihadapi oleh pihak pemerintah, maupun apabila pihak badan atau lembaga asing ikut terlibat didalam pemenuhan kewajiban untuk pembayaran biaya pajak atas barang-barang yang dibeli khususnya untuk barang-barang kendaraan bermotor, sehingga berguna bagi masyarakat jika membutuhkan referensi didalam penyelesaian masalah pajak atas pemberian hibah dari badan atau lembaga asing kepada pemerintah daerah di indonesia.

29



1.7. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Penulisan tesis ini disusun didalam 4 ( Empat ) bab, dimana dalam setiap bab akan diberi gambaran umum dan singkat seperti dibawah ini.

BAB I, merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum yang memberikan informasi secara menyeluruh mengenai latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan thesis.

BAB II, Menyajikan studi mengenai pengurangan atau penghilangan Bea masuk yang timbul akibat hibah kendaraan bermotor dari Food And Agriculture Organization Of United Nation (FAOUN) kepada departemen pertanian.

BAB III, menyajikan perbandingan mengenai perbedaan Penerimaan Asli Daerah baik adanya pengurangan atau penghilangan Bea masuk yang timbul akibat hibah kendaraan bermotor dari Food And Agriculture Organization Of United Nation (FAOUN) kepada departemen pertanian ataupun tidak adanya penghilangan maupun pengurangan.

30



BAB IV, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan

31



BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGECUALIAN BEA MASUK YANG TIMBUL SETELAH ADANYA HIBAH

2.1. Pengertian Bea masuk

Pungutan bea masuk mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, akan tetapi kemudian hasil pemungutan pajak tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirrnya kembali lagi pada masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat ( tidak hanya yang membayar bea masuk, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar bea masuk).32

Definisi Bea masuk sendiri adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. Bea masuk menggunakan sistem tarif advalorum yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam Harmonized System. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam

32

Rochmat Socmitro. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1987, hal.9. 32



beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.", 33

Dengan penjelasan sebagai berikut, wajib artinya adalah bea masuk merupakan pungutan yang sifatnya wajib dipungut oleh pemeritnah dari pihak-pihak yang melakukan impor barang masuk ke dalam wilayah kebaeanan kecuali diatur oleh hal-hal tertentu oleh undang-undang. 34

Ciri ciri bea masuk yang tersimpul dalam definisi tersebut itu adalah : 35

a) Bea masuk adalah peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintahan.

b) Bea Masuk dipungut berdasarkan / dengan kekuatan Undang undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan

c) Dalam pembayaran pajak Bea Masuk tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleli pemerintah.

d) Bea Masuk dipungut oleh negara

33

34 35

Ibid , Hal 12

Santoso Brotodihardjo, Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung 1982. Edy Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 11. 33



e) Bea masuk diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public

investment;

f) Bea Masuk dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

2.2. Dasar Hukum Bea Masuk

Pada prinsipnya Bea Masuk merupakan pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada negara dengan tidak disertai adanya imbalan secara langsung kepada masyarakat dan pungutannya dapat dilaksanakan. Agar pungutan Bea Masuk tidak disamakan dengan perampokan atau penggarongan, maka sebelum diberlakukan, Bea Masuk harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akhirnya dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Hal ini perlu untuk dilakukan, dikarenakan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sehingga segala sesuatunya termasuk dalam hal ini pemungutan Bea masuk, semuanya harus didasarkan oleh hukum.36

36

Edy Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 6

34



Untuk mengerti dan memahami peraturan perundang undangan Bea Masuk dengan baik diperlukan terlebih dahulu penguasaan asas asas dan dasar dasar Bea masuk. Bea Masuk diatur dengan Undang undang. Oleh karena itu Bea Masuk harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap.37

Sebelumnya pengaturan Bea Masuk Indonesia diatur didalam pasal 23 ayat 2 Undang undang dasar 1945 dimana disebutkan bahwa segala Bea Masuk untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sehingga segala pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat dalam hal ini pungutan pajak yang dipaksakan kepada rakyat harus diatur didalam penerbitan undang- undang . Namun setelah berjalannya waktu terjadilah suatu perubahan paradigma dan pandangan terhadap pungutan Bea Masuk itu sendiri, dimana sejak tahun 2001 terjadilah beberapa amandemen terhadap undang-undang 1945 dan khususnya amandemen terhadap pasal 23 ayat 2 undang-undang 1945.

Didalam perubahan amandemen Undang undang dasar 1945, pengaturan Bea Masuk pun ikut berubah sesuahi dengan perubahan amandemen Undang undang dasar 1945, dimana pengaturan Bea Masuk didalam pasal 23 A undang-undang dasar 1945 mengatur mengenai Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang. Dimana terlihat didalam perubahan ini amandemen undang-undang dasar 1945 menyebutkan mengenai adanya pajak dan pungutan lainnya, dimana sebelum amandemen hanya mengatur pajak untuk keperluan sajalah yang diatur didalam undang-undang , 37

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan U Refika Adilama, Bandung, 1998, hal. I

35



sedangkan didalam perkembangan jaman terdapat berbagai pungutan dan retribusi yang tidak tercakup dialam pajak yang tidak diatur didalam undang-undang dikarenakan undang-undang dasar 1945 tidak mengatur mengenai pungutan dan teribusi lainnya. 38

Dengan adanya amandemen ke tiga 39 dari undang-undang dasar 1945 maka pungutan dan retribusi yang sebelumnya masih belum ada payung hukumnya menjadi jelas dasar hukumnya dengan dimana diatur didalam pasal 23 A undang-undang dasar 1945. Sehingga segala bentuk retribusi dan juga pungutan dalam hal ini bea masuk dapat disamakan dengan pajak yang diatur didalam undang-undang.

38

http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/component/content/article/650-landasan hukum retribusi di daerah 39 Perubahan amandemen ke tiga dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001, Dimana dasar yuridis dari amandemen ke tiga undang-undang dasar 1945 adalah pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara”, pasal 37 UUD 1945 yang berbunyi “ ayat 1 Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir” dan ayat 2 Putusan diampbil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”, TAP MPR No. IX/MPR/1999, TAP MPR No. IX/MPR/2000, TAP MPR No. XI/MPR/2001. Kesepakatan dasar dalam perubahan itu adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas system presidensiil, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, serta perubahan itu dilakukan secara addendum (menambahkan).

36



2.3. Azas Azas Pemungutan Bea Masuk

Menurut Matjuri, suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut: 40

Pertama adalah kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan pungutan Bea Masuk tidak boleh menimbulkan keragua-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai; obyek Bea Masuk, subyek Bea Masuk, tempat, waktu,pendefinisian, penyempitan / perluasan, ruang Iingkup, penggunaan bahasa hukum, dan pengunaan istilah-istilah baku.

Ke dua adalah Pemungutan Bea Masuk tidak boleh diborong , Bea Masuk dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan Bea Masuk jangan diborong, karena Bea Masuk harus spesifik dan khusus didalam pungutannya maupun didalam penggunaanya.

40

Matjuri ,Analisis Penghitungan pajak daerah , 2011 37



Ke tiga Masalah Bea Masuk harus jelas, yaitu bahwa Bea Masuk harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, dan harus jelas. Pengenaan Bea Masuk seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis alokasi sumber-sumber daya dan inflasi apabila tidak jelas untuk apa penggunaannya.

Ke empat Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan Bea Masukdan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan.

Ke Lima adalah Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden

Kriteria lainnya adalah kemampuan membayar (Ability to pay). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban Bea Masuk dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban Bea Masuk yang lebih tinggi. Kriteria ke dua adalah prinsip benefit (benefit principle), yaitu benefit yang diperoleh pembayar Bea Masuk dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka Bea Masuk dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

38



Prinsip pemungutan Bea Masuk yang baik menurut teori Adam Smith yang dikenal dengan "The Four Maxims" harus memenuhi:

a). Adanya kepastian hukum (certainty). Peraturan Bea Masuk harus memberikan jaminan ada kepastian hukum mengenai objek dan subjek Bea Masuk, tarip, waktu pembayaran, hak dan kewajiban perpajakan lainnya. Pemungutan bea masuk secara transparan akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pembayar bea masuk, serta akan meningkatkan kepatuhan sukarela dari masyarakat dalam membayar bea masuk.

b). Adanya Kesamaan (Equality) dan Kepatutan /Keadilan (Equity). Equality Bahwa suatu ketentuan bea masuk harus menerapkan prinsip keadilan dalam pembebanan bea masuk kepada seluruh masyarakat, artinya setiap subyek pembayar bea masuk yang memiliki penghasilan kekayaan dan menikmati barang konsumsi lebih besar harus dikenakan bea masuk yang lebih besar pula. Apabila pemungutan pajak menerapkan sistim keadilan, maka dukungan masyarakat akan meningkat dan sekaligus akan memperkecil perlawanan atau gugatan dari oembayar pajak. (Equity)

Mungkin suatu ketentuan hukum dalam undang undang secara umum sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama atau diperlakukan secara sama (equality), namun adakalanya apa yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu, untuk itu diperlukan 39



kepatutan (equity) disamping kesamaan (equality)

c). Pembayaran bea masuk yang tepat waktu (Converience of payment). Peraturan bea masuk harus menetapkan waktu pembayaran dan pemungutan pajak pada saat yang tepat, yaitu saat barang masuk ke wilayah pabean.

d). Adrninistrasi Pemungutan bea masuk Harus Efisiensi (Eficiency). Prinsip ini menegaskan bahwa biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya.

Menurut teori Richard Musgrave daiam bukunya Public Finance Theory dan Practice ( 1987 ), Bea Masuk yang baik harus memenuhi Prinsip sebagai berikut: 41

a).

Hasil Penerimaan bea masuk Harus Cukup Besar (Significant Tax Yield)

Kriteria pemilihanan suatu bea masuk yang akan dipungut oleh suatu negara di berbagai

tingkat

pemerintahan

harus

mampu

memberikan

penerimaan

bea masuk yang cukup besar. Hal ini adalah sesuai dengan ftrngsi utama bea masuk yaitu budgeter, sebagai penghasil dan sumber keuangan peinerintaah pusat rnaupun daerah untuk 41

Richard Musgrave, pada Badan Diklat Departemen Daiam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001 40



membiayai pengeluaran umum penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan fasilitas publik

b). Beban bea masuk Harus Adil

Pengenaan bea masuk harus menyeluruh pada setiap warga negara dan subjek pembayar bea masuk sesuai dengan kemampuannya.Keadaan pembebanan bea masuk terdiri dari keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menegaskan bahwa setiap objek pembayar bea masuk yang sama harus dikenakan bea masuk yang sama besar, sedangkan keadilan vertikal menentukan bahwa subjek pembayar bea masuk yang memiliki kemampuan lebih besar harus dikenakan bea masuk lebih tinggi daripada subjek pembayar bea masuk yang kemampuannya lebih rendah.

c). Penanggung bea masuk Harus Tepat (Tax Incidance)

Pemilihan jenis bea masuk yang baik tidak hanya mengatur objek bea masuk, tarif bea masuk, transaksi, keadaan, atau peristiwa apa yang menimbulkan utang bea masuk . Pemungutan bea masuk yang baik ialah yang seminimal mungkin membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan yang lebih banyak membebani bea masuk kepada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak pertambahan Nilai Selain itu penentuan suatu jenis pajak harus mempertimbangkan 41



keseluruhan struktur bea masuk yang ada dalam suatu negara sehingga merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dan dapat menghindarkan pembebanan bea masuk berganda.

d). Tidak Menimbulkan Distorsi Suatu bea masuk yang baik tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi sehingga dapat menunjang mekanisme pasar yang efisisen (Non Disiortive on Economnic Activity). Sifot non distorsi suatu bea masuk dapat ditenrukan melalui pemilihan pengenaan objek bea masuk nya harus memperhitungkan tingkat elastisitas dari transaksi atau peristiwa kena bea masuk, dan melalui penentuan tarif pajak nominal yang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kehilangan efisiensi yang besar (in eficiency loss/deadweight loss),

e). Menunjang Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Penerapan suatu bea masuk yang baik tidak terfalu membebani terhadap investasi modal (capital investment) sehingga mendorong kegiatan investasi langsung baik dalam negeri maupun luar negeri. bea masuk atas konsumsi harus diterapkan sedemikian rupa agar dapat mencegah staknasi (lock in effect) dan menunjang peningkatan transakasi perdagangan semua komoditas secara berimbang antara konsumsi dalam negeri dengan transaksi dengan tujuan ekspor.

42



Begitu pula penentuan tarif bea masuk harus diupayakan agar tidak mengurangi minat pemilik modal untuk menyimpan uangnya di bank maupun di pasar modal.

f). Regulasi bea masuk Yang jelas dan Sederhana Penyerdehanaan peraturan perundang-undangan bea masuk telah menjadi kecenderungan bagi reformasi bea masuk di seluruh dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Peraturan bea masuk yang sederhana dan jelas akan mudah dipahami oleh pembayar bea masuk dan diharapkan mereka akan dapat melaksanakan kewajiban bea masuk dengan baik. Transparasi peraturan bea masuk sekaligus dapat mencegah terjadinya korupsi dan kolusi antara pembayar bea masuk dengan aparat pajak maupun pihak ketiga lainnya sehingga penerimaan bea masuk berjalan dengan baik dan terus meningkat karena dapat dukungan sukarela dari masyarakat.

g). Administrasi Pemungutan bea masuk Harus Efisien Dengan standarisasi dan penyederhanaan administrasi pendaftaran, pembayaran dan pelaporan dan mendekatkan serta memperbanyak loket pelayanan terpadu kepada masyarakat pembayar bea masuk dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran bea masuk dengan biaya minimum. Informasi peraturan pembayaran bea masuk secara transparan dapat diakses oleh publik melalui penyediaan buku panduan, lembaran informasi melalui media cetak dan penyampaian informasi melalui media elektronik seperti siaran radio, TV dan Internet.

43



2.4. Bea Masuk sebagai sumber pendapatan asli daerah

Untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah, dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 94, diatur pula bagi hasil bea masuk antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota, dimana hasil penerimaan bea masuk yang ada di wilayah pabean dalam hal ini kabupaten sebagaimana di peruntukkan paling sedikit 10 % kepada desa-desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Bagi hasil bea masuk daerah dari provinsi dapat dilihat pada table berikut ini dimana untuk tahun 2008 (data sementara diperoleh pada Desember 2010 untuk 21 Provinsi), besarnya bea masuk Provinsi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 40% dari total pendapatan, dan 80% dari total PAD, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik dibawah 42:

42

http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/26/tahun/2008/bulan/12/tanggal/20/id/734/

44



Dari jumlah PAD tersebut, bagi hasil pajak provinsi yang ditransfer kepada Kab/Kota adalah sebagai berikut :

Prosentase besarnya bagi hasil yang ditransfer ke Kab/Kota dibagi penerimaan Pajak Daerah

45



Dari 21 Provinsi, hanya 2 Provinsi yang Belanja Transfer-nya dibawah 30% dari Pendapatan Pajak Daerah (termasuk DKI Jakarta sebesar 0%), 12 Propinsi diantara 30% – 40%, 5 Provinsi antara 30% – 40%, dan 2 Propinsi di atas 50%. 43, sedangkan bagian Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian apabila hasil bea masuk hanya terkonsentrasi pada beberapa Kabupaten atau Kota, Gubemur berwenang untuk merealokasikan kepada seluruh Kabupaten atau Kota di wilayah Propinsi tersebut.

Dalam hal objek Kabupaten atau Kota dalam satu Propinsi, bersifat lintas Kabupaten atau Kota, Gubemur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan bea masuk kepada daerah Kabupaten atau Kota terkait. Realokasi hasil pajak tersebut dilakukan oleh Gubemur atas dasar kesepakatan yang dicapai antara Daerah Kabupaten atau Kota terkait dengan persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

2.5. Fungsi bea masuk

Memperhatikan uraian beberapa definisi / pengertian bea masuk seperti tersebut di atas dimana bea masuk memiliki beberapa fungsi yang saling terkait satu dengan lainnya, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa bea masuk mempunyai fungsi budgeter ( pengumpulan dana ) dan juga fungsi regulasi (mengatur)

43

http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/26/tahun/2008/bulan/12/tanggal/20/id/734/

46



Bea masuk sebagai pungutan negara kepada rakyatnya, pada dasamyamempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: 44

a)

Fungsi Budgeter

b)

Fungsi Regulasi

a). Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan disini bea masuk merupakan alat ( suatu sumber ) untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. . 45 46

44

45

Mardiasmo, Perpajakan, edisi Revisi Tahun 2000, Andi, Yogyakarta,2000, hal 2

sumber penerimaan Pajak Daerah masih didominasi oleh penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahun 2010 lalu, penerimaan dari BBNKB tersebut mencapai Rp162,631 miliar. Artinya mencapai 125,10 persen dari target. Tahun 2010 lalu target penerimaan dari sumber BBNKB ditetapkan sebesar Rp130 miliar. Jadi ada kelebihan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp32,631 miliar.Selanjutnya sumber pendapatan dari pajak daerah tertinggi setelah BBNKB berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dari sumber ini, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp140,641 miliar. Angka ini berhasil melampaui target sebesar 0,45 persen. Disusul penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp112,882 miliar, angka pencapaian tersebut melampaui target sebesar 2,62 persen. Tiga sumber penerimaan tersebut merupakan pemberi kontribusi tertinggi terhadap penerimaan Pajak Daerah dan umumnya selalu melampaui target setiap tahunnya.

46

Majalah detak ekonomi, edisi 158, Palangkaraya, 2010

47



ad.2. Fungsi Regulasi

Bea masuk sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh:

i.

Bea

masuk

yang

tinggi

dikenakan

terhadap

minuman

keras

untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.

ii.

Bea masuk yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

iii.

Bea masuk untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak

kendaraan yang tinggi digunakan untuk menekan kemacetan dan merupakan penambah biaya untuk pembangunan jalan.

Adanya dua fungsi utama bea masuk seperti tersebut di atas juga disampaikan Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa :

Bea masuk disamping mempunyai fungsi yang bersifat budgeter, juga masih mempunyai fiingsi lain yang bersifat mengatur (Regulered). Bea masuk di sini bukan semata-mata untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti misalnya PPN dan PPNBM digunakan sebagai 48



mengontrol jumlah populasi kendaraan sehingga tidka terjadi kemacetan atau pemborosan yang tidak berguna seperti yang terjadi di negara singapura.47

Dengan fungsi mengatumya bea masuk digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. 48 Dalam fungsi mengatur ini ada kalanya pembayaran bea masuk dengan tariff yang tinggi atau dengan tariff nol persen.49

Dengan penetapan pembebasan bea masuk bagi suatu jenis produk di daerah-daerah tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu diharapkan akan terpadu alokasi sumber-sumber ekonomi ke daerah-daerah atau bidang-bidang usaha tersebut. Demikian juga dengan pengenaan tarif bea masuk yang lebih tinggi bagi jenis-jenis komoditi tertentu diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat akan komoditi tersebut. 50

47

Rochmat Soemilro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung, 1987 , hal 3.

48

Santoso Brotodihardjo, Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung 1982 hal. 185.

49

Bohari. Penganlar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, JakartEL 2002, hal, 135.

50

Miyasto, Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Imu Ekonomi Undip, 3997. 49



2.6. Peranan Bea Masuk kendaraan bermotor didalam penerimaan negara

bea masuk Kendaraan bermotor dalam hal ini bea masuk atas hibah kendaraan bermotor merupakan pajak yang merupakan andalan daerah dikarenakan sangat tingginya penerimaan bea masuk kendaraan bermotor,

bea masuk atas hibah kendaraan bermotor

sendiri

menyumbangkan pendapatan daerah yang cukup tinggi untuk membiayai belanja daerah dimana pajak tersebut yaitu dari provinsi dibagi hasilkan sebesar 30% kepda kabupaten kota di wilayah provinsi bersama kabupaten kota 51.

2.7. Tarif Bea Masuk

2.7.1. Jenis tariff

Salah satu syarat pemungutan bea masuk adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya.

51

Undang Undang no 28 tahun 2009, pasal 94

50



Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif bea masuk merupakan salah satu cara mencapai keadilan. 52

Untuk dapat menghitung besamya bea masuk diperlukan dua unsur, yaitu: 53

a. jumlah dasar perhitungan

b. tariff

Jumlah dasar perhitungan dan cara mendapatkannya ditentukan dalam masing masing undang-undang Pabean. Tarif bea masuk ada beberapa macam :

a)

tarif tetap,

b)

tarif proposional ( sepadan),

c).

tariff progresif,

d).

tarif degresif.

52

Edy Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002 hal, 71.

53

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan U Refika Adilama, Bandung, 1998, hal 123. 51



Tarif tetap adalah tarif yang besamya merupakan jumlah tetap, tidak berubah, jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, contoh: Bea materai.

Tarif Proposional atau tarif yang sepadan adalah tarif yang memiliki persentase yang sama untuk setiap jenis objek pajak. Tetapi jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga., contohnya: PPNBM

Tarif Progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila memiliki kendaraan kedua dengan kepemilikan atas nama yang sama , dan akan naik bila memiliki kendaraan ketiga dan seterusnya

Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan naik.

52



2.7.2. Kebijaksanaan Tarif.

, Tarif bea masuk mempunyai hubungan erat dengan fungsi bea masuk dalam masyarakat, yaitu flingsi budget dan fungsi mengatur. Untuk menentukan hal ini kebijaksanaan pemerintah memegang peranan yang sangat penting.54

Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun yang bukan politis, menggunakan kebijaksanaan tarif dengan mengkombinasikan penggunaan tarif bea masuk tinggi dan tarif rendah sampai dengan 0%. Penentuan tarif merupakan kebijaksanaan, namun karena tarif termasuk ketentuan material maka tarif harus dimuat dalam undang undang. Seperti halnya dalam pengaturan PPNBM dan Pajak Pertambahan Nilai pemerintah menggunakan kebijaksanaan tarif dengan mengkombinasikan penggunaan tarif bea masuk tinggi dan tarif rendah dengan mendasarkan pada status dari kepemilikan dari kendaraan bermotor tersebut, termasuk sifat kepemilikannya, dan demikian halnya apabila kendaraan tersebut dihibahkan maka penggunaan tariff bea masuk menjadi tinggi apabila didalam memberikan hibah tersebut sudah terdapat kendaraan sebelumnya.55

54 54

55

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan U Refika Adilama, Bandung, 1998 hal 130.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 6

53



Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam hal tarif guna mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan adalah dengan menberi keringanan bea masuk bgi para investor dari luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan bertambahnya investasi yang ditanamkan di Indonesia, diharapkan akan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, yang pada gilirannya akan mensejahterakan kehidupan masyarakat secara luas.

2.8. Pengaruh Bea masuk Terhadap Distribusi

Pemerintah dapat mempergunakan pengenaan bea masuk sebagai alat untuk mengatur distibusi pendapatan dalam masyarakat maupun terhadap distribusi barang dan jasa. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang diakibatkan oleh sistem pasar, akan menimbulkan disparitas (perbedaan) pendapatan yang cukup tajam di masyarakat. Distribusi pendapatan tergantung dart kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan.

Mekanisme pasar mengakibatkan perbedaan dalam penguasaan faktor-faktor penentu distribusi pendapatan, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan

di

masyarakat.

Untuk

mengeliminir

disparitas

pendapatan,

pemerintah

mempergunakan bea masuk sebagai instrumen atau alat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Dalam hal mi pemerataan pendapatan tidak berarti pendapatan semua orang dalam masyarakat hampir sama. 54



Berkaitan dengan hal tersebut pengenaan bea masuk dengan struktur tarif yang berbeda dapat digunakan pemerintah sebagai upaya untuk melakukan redistribusi dalam masyarakat.

Dalam upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat, pemerinntah dapat menggunakan bea masuk tinggi untuk mengeliminir disparitas pendapatan dalam masyarakat. Penduduk yang berpenghasilan tinggi dikenai bea masuk yang lebih tingi dari pada penduduk yang berpenghasilan rendah. Bahkan penduduk miskin, dapat dibebaskan membayar bea masuk dan ditingkatkan pendapatannya melalui pemberian subsidi yang diperoleh dari pemungutan bea masuk itu sendiri.

Selain berpengaruh terhadap redistribusi pendapatan, bea masuk dapat pula berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. bea masuk yang dikenakan terhadap arus lalu lintas barang dan jasa antara wilayah, dapat mengganggu arus distribusi barang dan jasa antar wilayah tersebut. Apabila arus barang dan jasa terganggu, maka akan mengganggu pula ketersediaan barang dan jasa di suatu wilayali. Dalam hal ini ketersediaan barang dan jasa, diartikan baik secara phisik maupun non phisik. Secara phisik, berkaitan dengan menurunnya jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sedang secara non phisik, kelangkaan atau ketersediaan barang dan jasa, diartikan sebagai ketidak mampuan masyarakat untuk membelinya.

55



Dengan demikian pengenaan bea masuk terhadap arus distribusi barang dan jasa di suatu wilayali, dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan kondisi perekonomian di wilayah tersebut.

2.9 Bea masuk Kendaraan Bermotor

Bea masuk Kendaraan Bermotor merupakan Bea masuk yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan dalam pembelian baru dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak 56.

Subjek dan penanggung bea masuk kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan atau badan yang memiliki dan atau menguasai dan memiliki kendaraan bermotor dimana dapat dibagi menjadi: 57

56 57

Uu no. 28 tahun 2009, pajak daerah dan restribusi daerah, pasal 3 ayat 2 Ibid, pasal 4, ayat 1 dan 2

56



a)

Subjek dan penanggung Bea masuk Kendaraan Bermotor

Secara umum yang disebut subyek Bea masuk adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Bea masuk. Berkaitan dengan Bea masuk Kendaraan Bermotor, maka yang disebut Subjek Bea masuk Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pengertian memiliki berarti orang yang bersangkutan mempunyai hak sepenuhnya kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan dari kendaraan bermotor tersebut, sedangkan menguasai kendaraan mempunyai arti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki. 58

Subjek Bea masuk akan menjadi pembayar Bea masuk jika yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan peraturan perudang-undangan pabean, sebagai pembayar bea masuk. Berdasar pengertian ini, maka pembayar bea masuk Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran bea masuk kendaran bermotor yang terutang.

58

Pajak dan retribusi daerah, kesit Bambang Prakosa, UII Press,Yogyakarta, 2005, hal 34

57



b) Objek Bea masuk Kendaraan Bermotor

Objek bea masuk adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak.Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan dan peristiwa. Karena bea masuk Kendaraan Bermotor termasuk pajak obyektif atau kebendaan, maka yang menjadi obyek bea masuk adalah keadaan benda tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud Objek bea masuk Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan danlatau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

c) Bukan Objek bea masuk Kendaraan Bermotor

Dikecualikan sebagai objek bea masuk Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan danlatau penguasaan kendaraan bermotor oleh : 59

a.

Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-Iembaga Internasional dengan asas timbal balik;

b.

59

Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepabeanan

Pajak dan retribusi daerah, kesit Bambang Prakosa, UII Press,Yogyakarta, 2005, hal 38

58



Dasar Pengenaan bea masuk merupakan ukuran atau pengakuan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea masuk. Nilai yang menjadi dasar pengenaan bea masuk tersebut harus dapat diukur. Ukuran nilai yang obyektif adalah nilai penyerahan barang, maka dengan demikian nilai penyerahan dapat berupa nilai jual-beli, nilai tukar menukar dan lain sebagainya.

2.10. Pengenaan Bea Masuk atas Kendaraan Bermotor

Setiap Barang yang masuk ke dalam Negara Indonesia khususnya kendaraan bermotor menurut Pasal 2 ayat 1 undang-undang no 17 tahun 2006 mengenai kepabeanan menyebutkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Didalam melakukan pembelian atas kendaraan bermotor menurut uu no 17 tahun 2006 kepabeanan pasal 10 B (1) yang berbunyi Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Sehingga dari pasal ini dapat ditarik kesimmpulan bahwa diwajibkan setiap kendaraan bermotor yang masuk melalui pelabuhan wajib dikenakan Bea masuk, Pajak Pertambahan 59



Nilai, dan Pajak Penghasilan 60. Hal ini berlaku didalam pembelian segala jenis kendaraan bermotor yang melawati bea cukai.

Selain dengan bea masuk yang dibebankan kepada barang yang telah masuk ke Indonesia, juga dikenakan Pajak pertambahan nilai , dan pajak penghasilan pasal 22 atas barang impor tersebut 61. Dimana wajib dibayarkan pada saat barang kendaraan bermotor tersebut keluar dari wiliayah pabean untuk menuju daerah yang akan dituju.

Namun didalam kaitannya bea masuk atas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh badan perwakilan negara asing, diperlakukan penundaan terhadap pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai dengan pasal 25 ayat 1(a) undang-undang no 17 tahun 2006 mengenai kepabeanan,yang menyebutkan bahwa barang perwakilan Negara asing beserta para penjabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarakan timbal balik diberikan pembebasan atas pemungutan pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 62

60

Darusallam Danny, Mengenal Pajak Kendaraan Bermotor , 2009, Hal, 23 http://www.harisglobal.com/en/home/103-prosedur-ekspor-dan-impor.html 62 Pembebasan pemungutan pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah wajib dilaporkan dahulu kepada petugas pabean dan bea cukai yang melakukan pemeriksaan atas barang yang melewati wilayah kepabeanan dengan menunjukan bukti dan surat dari perwakilan lembaga asing tersebut. Lembaran instruksi pemeriksaan bea cukai, 2009 61

60



Setelah suatu proyek dari Negara asing berakhir di Indonesia , pada umumnya pihak perwakilan Negara asing akan melakukan hibah atas peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh perwakilan Negara asing tersebut khususnya kendaraan bermotor, kepada departemen atapun instansi pemerintah Indonesia yang berkerjasama dengan Negara asing tersebut.

Namun setelah proyek tersebut selesai, dimana kendaraan-kendaraan bermotor dari perwakilan Negara asing tersebut yang didalam proses pembeliannya mendapatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai dengan pasal 25 ayat 1(a) undang-undang no 17 tahun 2006 mengenai kepabeanan, kendaraan –kendaraan bermotor tersebut harus dan diwajibkan untuk dimusnahkan, dilakukan pengiriman export atau reexport, maupun penjualan secara lelang 63.

Namun dengan pada umumnya pihak asing ingin melakukan penghibahan atas kepemilikan kendaraan-kendaraan bermotor tersebut , maka timbullah pungutan atas pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai dengan pasal 25 ayat 1(a) undang-undang no 17 tahun 2006 mengenai kepabeanan, yang dimana pihak dari penerima hibah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dikarenakan beralihnya kepemilikan dari perwakilan dari Negara asing tersebut terhadap instasi dari pemerintah 63

Majalah Gatra, Edisi 26 Januari 2003, Jakarta

61



Indonesia yang akan menerima hibah atas kendaraan bermotor tersebut.

Namun didalam pelaksanaan pembayaran atas pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, membutuhkan anggaran dan dana yang sangat besar dan mahal, dimana kendaraan bermotor tersebut jumlahnya tidak sedikit melainkan ratusan hingga ribuan, sehingga sangat membebankan anggaran dari pemerintah dalam melakukan pelunasan atas pemungutan bea masuk , pajak Penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tersebut. Sehingga proses penghibahan terhadap instasi didalam negeri tersebut mengalami kendala didalam pelaksanaan hibah kendaraan bermotor dari perwakilan lembaga asing tersebut terhadap instasi pemerintah Indonesia.

2.11. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kendaraan bermotor

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kendaraan bermotor berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang undang no. 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai yang berbunyi Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Sedangkan menurut undang undang no. 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai dapat dikenakan pembebasan pemungutan atas pajak pertambahan nilai sesuai pasal 4 A ayat 2 b undang undang no 42. Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai yang berbunyi Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok 62



barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, dalam hal barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, kendaraan bermotor yang digunakan oleh perwakilan badan asing dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 64, dikarenakan fungsi dari kendaraan bermotor tersebut didalam proyek untuk membantu rakyat banyak.

2.12 Pengenaan PPh pasal 21 terhadap kendaraan bermotor

Didalam pembelian kendaraan bermotor terdapat satu jenis pajak yaitu Pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 21 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang khususnya kendaraan bermotor. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian.

Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 21 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan.

64

Dana bantuan untuk kepentingan masyarakat, http://web.pab-indonesia.com/content/view/13278/60/

63



Pengenaan PPh pasal 21 dapat dikecualikan didalam pembelian kendaraan bermotor oleh perwakilan badan asing , apabila telah mendapat persetujuan dari kementrian keuangan dan kementrian luar negri atas dasar imbal balik dengan perwakilan Negara asing tersebut. Namun sifatnya sementara hingga kendaraan bermotor tersebut selesai digunakan oleh pihak perwakilan Negara asing, apabila hendak dihibahkan maka , pph pasal 21 akan timbul kembali sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh pemberi hibah 65.

2.13 Mekanisme pembebasan bea masuk perwakilan luar negeri

Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang milik perwakilan negara asing beserta pejabatnya dalam upaya menunjang tugas dan fungsi diplomatik perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan azas timbal balik. Pengertian azas timbal balik adalah azas perlakuan yang sama mengenai hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang berstatus diplomatik di Indonesia sebagaimana perlakuan terhadap perwakilan Republik Indonesia beserta pejabatnya yang berstatus diplomatik di negeri yang bersangkutan. 66

65 66

ILCP, Pedoman pinjaman dan hibah daerah, Gramedia, 2011, hal 43 Surono, Perbedaan perlakuan fasilitas bea cukai, Jakarta , 2009, Hal, 2

64



Untuk mendapatkan perlakuan fasilitas pembebasan bea masuk, pihak perwakilan diplomatik harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dengan

mengajukan

permohoan ijin pemasukan barang impor dari Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Direktur Fasilitas Diplomatik. dimana Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk apabila permohonan telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri. 67

Subyek yang termasuk kriteria perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, dan organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler. Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik adalah 68 :

a) ASEAN (Association of South East Asia Nations) Secretary b) ASEAN Foundation c) Badan PBB

Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk oleh perwakilan negara asing terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

67 68

Ibid , Hal 3 Surono, Perbedaan perlakuan fasilitas bea cukai, Jakarta , 2009, Hal, 5

65



2.14 Penjualan atau Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor yang digunakan oleh perwakilan negara asing baik yang digunakan untuk keperluan kantor atau untuk keperluan pribadi dapat dijual kembali atau dipindahtangankan kepada pihak lain di dalam negeri. Permohonan penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik/pejabat yang memiliki atau kuasanya berdasarkan persetujuan dari Departemen Luar Negeri dengan menyebutkan alasan pemindahtanganan.

Keputusan pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri. Kendaraan bermotor untuk keperluan dinas yang digunakan oleh Kantor Perwakilan Negara Asing atau Kantor Perwakilan Organisasi Internasional dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan: 69

a) Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

69

Surono, Perbedaan perlakuan fasilitas bea cukai, Jakarta , 2009, Hal, 23

66



b) Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas pembebasan maka bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terhutang harus dilunasi. Untuk menghitung besarnya pembebanan, maka nilai pabean yang digunakan adalah nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dijual atau dipindahtangankan.

2.15 Fasilitas bebas bea masuk bagi perwakilan asing studi kasus Food And Agriculture Organization Of united Nation

Berdasarkan pasal 25 ayat 1 a dan b undang undang no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan yang menyatakan bahwa Pembebasan bea masuk diberikan atas impor dari barang perwakilan negara asing beserta parapejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, Maka pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh badan perwakilan asing, dalam hal ini penulis meneliti Food And Agriculture Organization Of united Nation, dibebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak penghasilan pasal 22 dan juga pajak pertambahan nilai.

67



Berdasarkan data dari Food And Agriculture Organization Of united Nation memperlihatkan pihak Food And Agriculture Organization Of united Nation telah melakukan pembelian atas kendaraan bermotor baik mobil maupun motor , yaitu 632 mobil dan 39 motor selama pembelian tahun 2007 hingga pembelian 2010 dimana pembagian pembelian mobil dan motor dapat dilihat di table dibawah ini 70 :

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Mobil Motor

2007

2008

2009

2010

Jumlah tersebut merupakan total dari keseluruhan kendaraan bermotor yang akan dihibahkan kepada departemen pertanian republic Indonesia setelah proyek berakhir pada tahun 2013 nanti, dimana rencana porsi pembagian mobil dan motor per setiap daerah dapat

70

FAO inventorty plan , march 2007- may 2012, FAO, 2012

68



dilihat di table dibawah ini: 71

120 100 80

sumatera jawa kalimantan sulawesi bali & NTB papua

60 40 20 0

Mobil

Motor

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pembagian untuk setiap dinas pertanian merata disetiap daerah kecuali pulau jawa yang lebih banyak jumlah motor dan mobilnya, pembagian ini dimaksudkan dialam menunjang mobilitas dari tim pdsr 72, untuk melakukan kegiatan penanggulangan Flu Burung.

71

Rencana strategis avian influenza 2006-2012, Departemen pertanian 2012 PDSR adalah partisipatory desease survelliance respon atau tim tanggap cepat partisioasi didalam penanganan kasus flu burung pada ternak yang mulai meluas di tahun 2006 hingga sekarang.

72

69



2.16 Proses Hibah kendaraan bermotor dari FAO terhadap departemen pertanian

Mulai tahun 2012, pihak Food And Agriculture Organization Of united Nation mulai melakukan proses peralihan hibah kendaraan bermotor dikarenakan mulai 2013 sudah berhentinya proyek dari FAO di Indonesia , dimana proyek tersebut akan segera di lanjutkan oleh Departemen Pertanian, Proses hibah tersebut mengalami kendala dikarenakan didalam pembelian kendaraan bermotor pihak Food And Agriculture Organization Of united Nation menggunakan fasilitas bebas bea masuk, pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan pasal 22 , sedangkan menurut undang udang 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah, semua kendaraan dinas diperlakukan seperti halnya pembelian secara umum yaitu diberlakukannya bea masuk, pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan pasal 22.

Namun didalam pelaksanannya terjadi kebuntuan didalam proses pengalihan dikarenakan pihak dinas Pertanian tidak memiliki anggaran didalam melakukan pembayaran ulang atas bea masuk, pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan pasal 22, terhadap 632 mobil dan 39 motor tersebut, disisi lain pihak pihak Food And Agriculture Organization Of united Nation sebagai perwakilan asing tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran atas atas bea masuk, pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan pasal 22. Sehingga proses tersebut masih belum bisa dilakukan proses hibah kepada departemen pertanian dari pihak F Food And Agriculture Organization Of united Nation.

70



2.17. Pengecualian bea masuk bagi kendaraan bermotor hibah dari FAO dengan mekanisma keringanan bagi pembayaran bea masuk yang timbul dari hibah kendaraan bermotor

Untuk mengatasi permasalahan dari terhambatnya proses hibah dari Food And Agriculture Organization Of united Nation terhadap departemen pertanian, dari hasil penelitian peneliti memperlihatkan bahwa Departemen pertanian melakukan pengecualian atas pajak hibah tersebut yaitu dengan cara melakukan keringanan pembayaran pajak hibah kendaraan bermotor.

Di samping keringanan pembayaran pajak pemerintah Propinsi juga memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hasil hibah dari FAO kepada departemen pertanian, dengan memberikan angsuran pembayaran bea masuk, pph pasal 22, ppn, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemberian keringanan berupa angsuran dimaksudkan untuk menyiasati anggaran pembayaran bea masuk, pph pasal 22, ppn, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sangat besar dan mahal.

Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah menyertakan atau melaksanakan fungsi regulasi di samping fungsi yang lebih utama yaitu fungsi budgeter.

71



Fungsi regulasi dilaksanakan dengan tujuan tertentu yang diinginkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat guna menunjang kesejahteraan dalam hidupnya. Dengan berlakunya fungsi regulasi ini tentunya akan berpengaruh pada pendapatan ( pengurangan ) pada saat itu, namun kedepan justru akan dapat bermanfaat secara lebih luas dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Pajak disini bukan semata mata untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya dalam Kas Negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.73

Sebagaimana fungsi regulasi pajak pada umumnya, demikian pula dengan fungsi regulasi Pajak Kendaaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari FAO kepada departemen pertanian pelaksanaannya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, disamping fungsi budgeter (keuangan). Adapun tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menerapkan fungsi regulasi adalah mengurangi beban anggaran yang sangat tinggi dalam pembayaran bea masuk, pph pasal 22, ppn, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor hibah dari FAO terhadap departemen pertanian disamping melalui tarip pajak juga diaplikasikan melalui pemberian keringanan atas penetapan pajak terhadap kendaraan bermotor umum, termasuk penetapan pajak terhadap kendaraan yang digunakan urnum dimungkinkan untuk mengajukan permohonan keringanan Pajak

73

Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak,Eresco Bandung 1987, hal 3 72



Kendaraaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemberian keringanan atau pengecualaian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari fao terhadap departemen pertanian dimaksudkan juga untuk turut membantu atau meringankan dinas di daerah didalam melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menggunakan kas daerah itu sendiri. Disamping itu pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor juga dimaksudkan untuk kepentingan bantuan hibah.

Pemberian keringanan atau pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor besarnya bervariasi dari 20 % hingga 40 %, tergantung pada besar kecilnya bantuan.

Adanya keringanan atau pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari FAO terhadap departemen pertanian dapat bermanfaat didalam penghematan anggaran dari daerah itu sendiri , sehingga dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak

73



Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila pengenaan Pajak Kendaraan" Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari FAO terhadap departemen pertanian tidak diberikan keringanan terhadap kondisi atau keadaan tertentu, termasuk dalam hal bantuan hibah yang dapat memperngaruhi kondisi dari keuangan daerah dimana, anggaran akan terbuang untuk hal-hal yang semestinya dapat dikecualikan.

74



BAB III KONTRIBUSI BEA MASUK KENDARAAN PROYEK FAO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

3.1. Bagi Hasil Bea Masuk Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan bea masuk provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan atas hasil penerimaan bea masuk Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar tiga puluh persen (30%). Sedangkan propinsi mendapakan 70% dari bagi hasil bea masuk kendaraan bermotor tersebut. 74

Bagi hasil penerimaan kendaraan bermotor bea masuk tersebut digunakan oleh kabupaten kota didalam pembiayaan pembangunan di daerahnya, namun dikarenakan kecilnya persentase yang didapatkan oleh kabupaten kota terhadap bea masuk kendaraan bermotor ini menyebabkan kekurangan dana yang diderita oleh kabupaten didalam penyelenggaraan perbaikan infrastruktur. 75

74

Uu no. 28 tahun 2009, pajak daerah dan restribusi daerah, pasal 94 Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempertanyakan nominal besaran bagi hasil pajak kendaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk tahun 2011. Pemkot mengklaim bagi hasil pajak kendaraan bermotor mengalami penyusutan hingga Rp49miliar dibandingkan dengan bagi hasil yang diperoleh pada tahun 2010 mencapai Rp125.401.939.014,69. http://buanasumsel.com/bagi-hasil-pajak-kendaraan-masuk-logika/

75

75



3.2 Kontribusi bea masuk terhadap pendapatan asli daerah

Pembayaran bea masuk kendaraan sebenarnya mengurangi hasil secara paksa, sehingga pendapatan riil masyarakat berkurang. Dengan demikian pengenaanbea masuk akan mengurangi daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan atau tabungan.

Pemerintah dapat mempergunakan bea masuk kendaraan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, lewat pengaturan konsumsi dan investasi dengan mengenakan pungutan pada masyarakat. Sebagai contoh pemerintah menetapkan pajak yang mengurangi penghasilan seseorang, dapat berupa pajak penghasilan maupun pajak perseorangan. bea masuk kendaraan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang tanpa didasarkan pada jumlah pendapatan, tabungan atau pengeluarannya. Dengan demikian pajak tersebut dikenakan dalam jumlah yang sama untuk setiap orang. Sedang bea masuk Kendaraan Bermotor adalah pengenaan pajak yang di dasarkan pada jumlah atau harga dari kendaraan bermotor tersebut..

Akibat pengenaan suatu pajak, masyarakat berusaha untuk tetap memenuhi konsumsinya dengan cara mengurangi jumlah tabungannya. Kondisi ini akan mengurangi jumlah investasi yang dilakukan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan tambalian investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang berasal dari tabungan masyarakat. Sebaliknya bila dengan adanya bea 76



masuk kendaraan, masyarakat justru mengurangi jumlah konsumsinya dan menambah tabungannya, maka dapat diharapkan pada masa mendatang akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengenaan bea masuk, dapat menimbulkan masyarakat menambah atau mengurangi konsumsinya. Dampak bea masuk terhadap konsumsi akan suatu barang sangat tergantung pada jenis barang yang akan dikonsumsi, sebagai berikut :

• Untuk jenis kendaraan bermotor, pengenaan bea masuk, akan mengakibatkan masyarakat mengurangi konsumsinya terhadap barang tersebut. Barang ini dikatoegorikan sebagai barang yang konsumsinya akan berkurang dengan berkurangnya pendapatan.

• Untuk jenis barang interior atau giffen, pengenaan bea masuk justru akan meningkatkan konsumsi barang tersebut.

Dengan demikian bea masuk kendaraan dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mengatur konsumsi masyarakat. Di samping itu bea masuk kendaraan dapat pula dipergunakan pemerintah untuk mengatur produksi yang ada di dalam negeri atau daerah. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mengurangi produksi beberapa jenis barang yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan pada kesehatan. 77



Oleh karena itu untuk mengurangi produksi barang tersebut, pemerintah dapat menetapkan bea masuk yang tinggi terhadap barang tersebut. Sebaliknya untuk mendorong pertumbuhan produksi barang-barang dalam negeri, pemerintah dapat mengurangi bahkan membebaskan penjualan barang tersebut dari pengenaan bea masuk.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan Pemda tidak mengenakan berbagai bea masuk dan berbagai pungutan yang dapat menimbulkan distorsi (gangguan) dalam kondisi perekonomian daerah, karena pada dasamya pengenaan berbagai bea masuk terhadap seorang produsen akan mengakibatkan meningkatnya harga produk, yang pada gilirannya akan melemahkan kemampuan bersaing produknya. Tentu saja kondisi yang merugikan bagi pengusaha ini, akan mengakibatkan tidak berminatnya investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Pada sisi lain, kenaikan harga produk, menurunkan konsumsi masyarakat akan produk tersebut. Di samping itu kenaikan harga produk dapat pula mengakibatkan konsumen mengurangi tabungannya untuk tetap mengkonsumsi produk tersebut. Kondisi ini tentu saja akan menurunkan tingkat tabungan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Menurunnya jumlah investor, tingkat tabungan masyarakat, dan jumlah konsumsi masyarakat, tentu saja akan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

78



Bea masuk didalam sifatnya termasuk didalam pajak tidak langsung yang masuk kedalam pendapatan asli daerah , bea masuk sendiri merupakan jenis pajak asli daerah yang merupakan pajak yang hasilnya cukup tinggi , salah satu yang peneliti mendapatkan dari provinsi kepulauan Bangka Belitung dimana kontribusi bea masuk menjadi penyumbang terbesar pajak daerah dalam realisasi pajak daerah tahun 2011 yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pajak daerah pada tahun 2011 realisasinya mencapai 124,52 persen atau sebesar Rp 418 miliar dari target Rp 335 miliar. Sementara, realisasi bea masuk mencapai Rp 173 miliar. Disusul penerimaan pajak bahan bakar Rp 130 miliar, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 112 miliar dan pajak pengambilan air permukaan sebesar Rp 2,730. 76

3.3 Penerimaan bea masuk kendaraan merupakan penerimaan pajak daerah tertinggi

Banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian "jenis kendaraan" di Indonesia 77 Membaca jumlah angka yang cukup besar tersebut, hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa hal ini merupakan salah satu sumber potensial bagi pendapatan dan penerimaan daerah yang nantinya dapat diandalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kendaraan bermotor yang ada di

76

Harian Bangka Pos, Edisi Rabu, 25 Januari 2012, Halaman 3. Hingga saat ini di wilayah Polda Metro Jaya terdapat 13.346.802 kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Polda Metro Jaya. Jumlah tersebut didominasi sepeda motor sebanyak 9.861.451 unit menyusul mobil penumpang sebanyak 2.541.351 unit, mobil beban sebanyak 581.290 unit, dan bus sebanyak 363.710 unit. Ada peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dari 2010, yakni sebesar 11,26 %,Media Indonesia ,edisi Rabu, 04 Januari 2012, hal. 4

77

79



Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar di karenakan fungsi dan manfaat dari kendaraan bermotor itu sendiri yaitu sebagai alat pengangkutan.

Ketentuan mengenai kewajiban setiap pengguna atau pemakai kendaraan bermotor untuk mentaati peraturan sebagaimana di uraikan di atas adalah sesuai Pasal 57 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya yang berbunyi sebagai berikut: 78

"Barangsiapa mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak terdaftar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 6.000000,- (enam juta rupiah)" "Barangsiapa mengemudi kendaraan tidak memiliki STNK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)".

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa penggunaan serta pemanfaatan kendaraan bermotor sebagai suatu alat angkutan di jalanan umum atau jalan raya, yang dapat memberikan hasil pajak yang di dapatkan dari kendaraan bermotor tersebut kepada negara atau pemerintah yaitu berupa bea masuk Kendaraan Bermotor menjadi pendapatan pajak tertinggi bagi daerah ketimbangan pajak-pajak daerah lainnya. 78

Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, pasal 57

80



Sebagai salah satu bukti bahwa pajak digunakan sebagai alat mencapai tujuan tertentu adalah adanya strategi perpajakan sering digunakan untuk dapat mengatur pajak untuk bea masuk kendaraan pada suatu daerah tertentu, dengan maksud agar daerah tersebut yang telah padat didalam lalu lintasnya bisa lancar lalu lintasnya, sehingga menaikan volume transportasi lebih tinggi , sehingga ekonomi bisa meningkat.

Selain itu fungsi pajak untuk bea masuk kendaraan didalam hibah kepada pemerintah daerah dimasudkan untuk melakukan pengontrolan terhadap jumlah kendaraan bermotor yang beredar yang digunakan oleh pemerintah daerah, dimana kendaraan bermotor yang dihibahkan biasanya telah memiliki masa hidup yang panjang sehingga dengan pajak untuk bea masuk kendaraan bisa diseleksi kendaraan bermotor yang memiliki masa hidup yang masih sedikit sehingga lebih bermanfaat digunakan oleh pemerintah daerah.

Pemberian bea masuk atas hibah tersebut juga sebaiknya dihilangkan untuk mempermudah pemerintah sendiri didalam menyiapkan anggaran. Memang dana yang didapatkan dari bea masuk tersebut akan kembali masuk ke daerah melalu pos pendapatan dari pajak, namun tetap saja pengeluaran yang harus dibayarkan oleh departemen yang bekerjasama dengan lembaga asing tersebut sangat sulit, dikarenakan anggaran tersebut semestinya dapat digunakan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. 79

79

Penggunaan anggaran untuk pembayaran bea masuk yang timbul dari hibah biasanya dilakukan dari pos anggaran yang semestinya digunakan untuk kegiatan departemen tersebut, departemen pertanian sesniri menggunakan pos dana darurat untuk melakukan pembayaran atas bea masuk yang timbul sebagai akibat hibah dari Food and agriculture Organization of united nations.

81



3.4. Analisa Manfaat bea masuk kendaraan proyek FAO terhadap pendapatan asli daerah (PAD) daerah Yogyakarta

Berdasarakan data yang didapatakan dari dinas pendapatan daerah (dispenda) provinsi istimewa daerah istimewa Yogyakarta didapatkan hasil seerti terlihat dari tabel berikut ini:

A

PENDAPATAN DAERAH P.A.D

1 1.1 1.2 1.3

Pajak Daerah - PKB - BBNKB - PABT

2 2.1

Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tempat Foto Copy - Sewa Tempat Penitipan KBM

2.1

Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Cetak STNK yg

100.605.747.000 99.645.754.000

113.286.886.900 112328.208.900

112,60 112,73

99.630.804.000 58.180.318.000 40.550.486.000 900.000.000

112.309.099.900 62.628.262.900 48.800.480.100 880.356.900

112,73 107,65 120,34 97,82

14.950.000 8.400.000

19.109.000 8.700.000

127,82 103,57

3.600.000 4.800.000

3.600.000 5.100.000

100,00 106,25

6.550.000

10.409.000

158,92

959.993.000

958.678.000

99,86

538.934.000 421.059.000

585.640.000 373.038.000

108,67 88,60

Hilang

B

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dealer Otomotif PT Jasa Raharja

Pajak Kendaraan Bermotor dengan capaian target 107,65 % DAN Bea Masuk Kendaraan Bermotor dengan capaian target 120,34 %

disebabkan adanya kebijakan

pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 82



Masuk Kendaraan

Bermotor

diberikan

kepada

wajib

pajak

yang

melaksanakan

pembayaran mulai tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 (berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92/KEP/2008) dan kemudahan untuk mendapatkan kredit Kendaraan Bermotor.

Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah dengan capaian target 97,82 % disebabkan karena PDAM Tirta Marta yang sumurnya terletak di Kabupaten Sleman mulai bulan Januari 2008 Pajak ABT nya disetorkan di KPPD Di Kabupaten Sleman.

Retribusi Ijin Cetak STNK yang Hilang dengan capaian target 158,92 % disebabkan karena banyaknya permintaan duplikat STNK dari Wajib Pajak. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (PT Jasa Raharja) dengan capaian target 88,60 % disebabkan karena adanya Wajib Pajak yang tidak melakukan proses pembayaran Pajak KBM.

Dari hasil penelitian peneliti jumlah total kendaraan yang dihibahkan oleh FAO adalah sekitar 34 unit motor dan 3 unit mobil , dari hasil proses pembayaran bea masuk,ppnBM, ppn, dan pph pasal 21, dapat dilihat jumlah penerimaan dispenda kota Yogyakarta sebesar 110 juta rupiah, dimana hanya kurnag dari 1 % dari pendapatan total dari dinas pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor pada umumnya.

83



3.5. Kesimpulan Manfaat bea masuk kendaraan proyek FAO terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Dari total proses hibah sebesar 632 unit sepeda motor dan juga 39 unit mobil , menurut perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20 % dari nilai jual objek pajak diketahui daerah dapat mendapatkan nilai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan menurut hasil perhitungan pihak Food And Agriculture Organization Of united Nation

sebesar 12,6 miliar rupiah80, dimana dana tersebut dapat

meambahkan pendapatan asli daerah ( PAD)

Dari hasil penelitian peneliti di beberapa daerah yang akan dihibahkan kendaraan bermotor dalam rangka penutupan proyek dapat dilihat perkiraan jumlah pendapatan BBNKB81 yang akan didapatkan daerah dari hasil penerimaan BBNKB atas hibah kendaraan bermotor dari FAO di tabel berikut ini82:

80

FAO inventory and tax , FAO, 2012 Proyeksi penerimaan BBNKB didapat dari permintaan departemen pertanian kepada FAO untuk menyediakan estimasi budget yang harus dikeluarkan oleh setiap dinas pertanian disetiap daerah apabila harus mengurus proses BBNKB pada srah terima kendaraan oct 2012 nanti. 82 Ibid 81

84



25 20 15 BBNKB

10 5 0

sumatera

jawa

kalimantan

sulawesi

Dalam Ratusan Juta Rupiah

Dari Tabel diatas dapat diketahui perbedaan pendapatan dari BBNKB apabila pelaksanaan penyerahan kendaraan bermotor terealisasi pada oktober 2012 nanti, penerimaan setiap daerah tidak sama dikarenakan perda yang mengatur mengenai BBNKB tidak sama setiap daerahnya. Penerimaan BBNKB tertinggi terdapat di daerah jawa dikarenakan paling banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang akan dihibahkan ke daerah jawa,

85



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan semakin banyaknya proyek bantuan asing di indonesia terkadang memberikan banyak masalah baru terhadap sistim perpajakan di indonesia khususnya apabila suatu proyek tersebut berakhir, dimana banyaknya invetaris dari proyek tersebut yang kemudian dihibahkan kepada departemen yang bekerjasama dengan badan asing tersebut setelah proyek tersebut berakhir , berbagai jenis barang yang dihibahkan tersebut , terdapat barang-barang yang memiliki nilai pajak, yang memberikan masalah baru bagi departemen yang menerima barang-barang hibahan dari badan asing tersebut.

Salah satu yang sangat umum didalam penghibahan barang-barang tersebut adalah kendaraan bermotor, dimana dapat berupa mobil ataupun motor. Pengurusan pajak atas kendaraan bermotor , dengan status hibah terkadang memiliki banyak kendala didalam pelaksanaannya , dimana Dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap Pemerintah Daerah menarik dana atau pungutan yang dikategorikan sebagai sumbangan pihak ketiga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang tertuang dalam UU No. 34 86



Tahun 2000.

Namun penarikan pajak ini terbentur oleh status kendaraan bermotor tersebut yang merupakan barang-barang yang didapatkan dari hibah tersebut. Namun dengan adanya kriteria efisiensi juga menjadi ukuran apabila desentralisasi fiskal akan digulirkan, yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapat ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan. Artinya : apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditangan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota maka dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, ataupun sebaliknya, apabila suatu bagian urusan akan lebih berdaya guna atau berhasil guna bila ditangani oleh pemerintah pusat maka lebih baik diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Untuk

itu,

pembagian

bagian

urusan

harus

disesuaikan

dengan

memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Idealnya, sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari PAD, hingga daerah tidak tergantung dari subsidi pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah dapat dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan daerahnya tanpa beban pengaruh pemerintah, sesuai dengan makna otonomi daerah itu sendiri yaitu daerah dapat melaksanakan sendiri segala urusan pemerintah diluar 87



kelima urusan yang masih ditangani oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, harapan tersebut bagi sebagian besar Pemerintah Daerah hanyalah sekedar mimpi belaka, bahwa tidak mungkin daerah dapat membangun hanya dengan bertumpu pada PAD saja. Oleh karena itu, daerah harus memperoleh subsidi dari pemerintah pusat yang kita kenal dengan “Dana Perimbangan”, yang dimaksudkan untuk menanggulangi gap capacity dalam pembiayaan pembangunan daerah (APBD).

Dengan demikian, daerah yang sudah kaya, karena memperoleh bagi hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun bagi hasil dari Non SDA (penerimaan pajak) seharusnya merelakan dana perimbangannya diberikan kepada daerah yang tidak beruntung. Akan tetapi, bagi daerah yang kaya, dengan alasan bahwa selama era “sentralistik” daerahnya menderita karena sumber kekayaannya telah dikuras habis oleh pemerintah pusat, merasa tidak fair kalau saat reformasi sekarang sejarah lamanya dilupakan.

2. Berkaitan dengan studi yang dilakukan terhadap hibah kendararaan bermotor dari FAO kepada departemen pertanian Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor hibah dari FAO terhadap departemen pertanian terlihat bahwa tarip pajak juga diaplikasikan melalui pemberian keringanan atas penetapan pajak terhadap kendaraan bermotor umum, termasuk penetapan pajak terhadap kendaraan yang digunakan urnum dimungkinkan untuk mengajukan pennohonan keringanan Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea Balik Nama 88



Kendaraan Bermotor hibah yang peruntukannya sudah harus dapat pemberesan surat-surat secara cepat, dimana kendaraan bermotor tersebut harus segera mendapat surat-surat , agar dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kedinasan. Pemberian keringanan atau pengecualaian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari fao terhadap departemen pertanian yang dilakukan oleh kemntrian perpajakn dimaksudkan untuk membantu atau meringankan dinas di daerah didalam melakukan pengurusan invetaris di kantor dinas. Disamping itu pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor juga dimaksudkan untuk kepentingan bantuan hibah kendaraan bermotor tersebut dimana Pemberian keringanan atau pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor besarnya bervariasi dari 20 % hingga 40 %, tergantung pada besar kecilnya bantuan.

Adanya keringanan atau pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari FAO terhadap departemen pertanian akan semakin meningkatkan produksi jasa di indonesia, dan tidak menutup kemungkinan berpengaruh pula pada produksi barang. Apabila produksi barang dan jasa di suatu daerah mengalami peningkatan, maka dapat diasumsikan di daerah tersebut sedang terjadi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi jasa sudah dapat dipastikan akan diikuti oleh peningkatan produksi yang lain termasuk produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keadaan sebaliknya akan terjadi apabila pengenaan Pajak Kendaraan" Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hibah dari FAO terhadap departemen pertanian tidak 89



diberikan keringanan terhadap kondisi atau keadaan tertentu, termasuk dalam hal bantuan hibah yang dapat mempengaruhi perekonomian secara luas dan tidak menutup kemungkinan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa adanya fasilitas pajak tertentu justru akan menghambat pertumbuhuan ekonomi, sehingga justru dapat mengakibatkan distorsi ekonomi.

B. SARAN

Didalam pelaksanaan hibah kendaraan bermotor seringkali terbentur oleh masalah-masalah perpajakan, dimana adalah jamak kendaraan bermotor yang dihibahkan oleh lembaga asing, harus secepatnya digunakan oleh dinas atau departemen pemerintah tersebut untuk menjalankan ataupun untuk menanggulangi suatu permasalahan yang terjadi didalam lingkup masyarakat, namun kendala pajak atas hibah dari kendaraan bermotor tersebut yang menghambat dari operasi dari departemen atau dinas tersebut. Sebaiknya pengurusan khususnya hibah atas kendaraan bermotor tersebut semestinya harus diatur tersendiri didalam peraturan pajak khusus, dimana mempermudah didalam proses pengurusan surat-surat yang secara khusus terkait dengan masalah perpajakan ini, termasuk didalamnya melakukan pengecualian yang umum terhadap pajak atas kendaraan bermotor hasil dari hibah tanpa melakukan pengecualian dari undang-undang no.28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan restribusi daerah, dengan pengecualian tersebut, kendaraan bermotor hasil hibah dapat digunakan oleh dinas atau departemen tersebut 90



dengan segera.

Kedua, penarikan atau pungutan atas pajak kendaraan bermotor atas hibah sebaiknya dapat dihilangkan mengingat , konsekuensi yang didapat lebih beresiko jika pajak atas hibah dari badan asing khususnya kendaraan bermotor ini dikecualikan dibandingkan dengan penghapusan dari pajak atas hibah kendaraan bermotor ini, dikarenakan lebih urgensinya penggunaan kendaraan bermotor ini didalam menunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat ini.

Ketiga, Bahwa di Undang Undang Pebaean dalam hal ini undang undang no 17 tahun 2006 semestinya terdapat pengecualian terhaap pengenaan bea masuk dari hibah dari lembaga atau perwakilan Negara asing, sehingga pemerintah daerah yang menerima hasil hibah khususnya hibah kendaraan bermotor tidak dipusingkan dengan kewajiban melakukan pembayaran bea masuk, pph pasal 22, ppn dan pajak penjualan atas barang mewah. perubahan secepatnya, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dikarenakan , lebih cepat pihak departemen tersebut menggunakan kendaraan bermotor hasil hibah tersebut , untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat

91



DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SK Menkeu no. 25/KMK.01/1998 Undang-undang no.28 tahun 2009, tentang pajak dan restribus daerah Departemen Keuangan RI, Mekanisme Hibah Kepada Daerah, Jakarta : Depkeu, 2010 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II. BUKU Abdullah, Rozali, 2000, Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu Alternatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Arsyad, Negara, 1990, Hubungan Fiskal antar pemerintah di Indonesia, Analisis, Tahun XIX Arsyad, Negara, 1990, Hubungan Fiskal antar pemerintah di Indonesia, Analisis, Tahun XIXMustaqiem, dkk, 2007, Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun, Prof. DR. Moh. Mahfud MD., SH, Badan Diklat Depdagri, Materi Hukum Perpajakan, 2001. Bohari. Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, JakartEL 2002 Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta Brotodihardjo, Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung. Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum ,Jakarta : Nusamedia, 2009. Departemen Pertanian, Cenggah dan tanggap flu burung ,Jakarta: Departemen pertanian , 2009. Djojohadikusumo, Sumitro, Ekonomi Pembangunan, PT Pembangunan, Jakarta, 1960. Davey, Kenneth, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indortesia (Hubungan Keuangan Pusat - Daerah di Indonesia) UI Press, Jakarta 92



Devas, Nick, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia : Sebuah Tinjauan Umum), UI Press, Jakarta Edy Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002 Elvina Sidabutar, 2005, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Investasi di Daerah (dalam kasus Industri Telekomunikasi Seluler) Fahmi, Sudi, 2007, Penyelesaian Konflik Pengaturan Perundang-undangan Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Bidang Kehutanan HAW. Widjaja, 2004, Penyelenggaraan otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), PTRajaGrafindo Persada, Jakarta. Hariyono, Ark 1997, Tinjauan umum terhadap UU No. 12 Tahun 1955 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaiman Telah Diubah Dengan UU No. 12 Tahun 1994, Valuestate, Media Informasi & Komunikasi Penilai PBB, Direktorat PBB dan BPHTB, Vol. 007, Jakarta, 1997 .Retrospeksi Terhadap Masalah hukum dan Kenegaraan FH UII Press,

Ismail Tjip, pengaturan pajak daerah di Indonesia , yellow printing, Jakarta , 2007 Irawan dan Suparmoko, Yogyakarta, 1995

Ekonomika

Pembangunan,

BPFE

Yogyakarta,

Irianto, Edi Slamet, - Syarifuddin Jurdi, 2005, Politik Perpajakan, Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta John Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Juanda, 2004, Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah PT. Alumni Bandung Kaloh DR, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Local Dan Tantangan Global), Rineka Cipta, Jakarta Kaho, Josef Riwo, 1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Press, Jakarta.

93



Mawardi, Oentarto, 2004, Permasalahan Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No.l Tahun 2004, YPHB Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Mustaqiem, dkk, 2007, Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun, Prof. DR. Moh. Mahfud MD., SH, Retrospeksi Terhadap Masalah hukum dan Kenegaraan FH UII Press, Pascasarjana FH UII Mardiasmo, Perpajakan, edisi Revisi Tahun 2000, Andi, Yogyakarta,2000 Miyasto, Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Imu Ekonomi Undip, 3997. Mariun, 1975, Azas-azas Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta Nasution, Agus Salim, Pajak dan Retribusi Daerah, Karunika, Jakarta, 1998 Rohimat, Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta : Citra Utama , 2005 ), Penggalian Potensi PAD Kabupaten atau Kota di'Era Otonomi Daerah, CSPI, Bandung Rochmat Socmitro. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1987

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan U Refika Adilama, Bandung, 1998 Richard Musgrave, pada Badan Diklat Departemen Daiam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001 Retnowulan, Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Ikatan Hakim Indonesia, Mahkamah Agung. R.I, Jakarta, 1995 Santoso Brotodihardjo, Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung 1982 Sri Pudyalmoko,Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarla 2002 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, cet. 1, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia, 2007

94



Supriyanto dan Agung F. Sampurna, Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan implikasinya bagi Pembangunan, cet. 1, Jakarta: Djambatan, 1999 Suryohadi Projo, Sayidiman, Reformasi Ekonomi Politik Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Nasional, AFKAR, Jakarta. Syaukani.HR, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Cetakan I, Pustaka Pelajar

Sidik, Machfud, 2004, Prospek dan Problematika Pelaksanaan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No. l Tahun 2004, YPHB - Yayasan Pengembangan HukumBisnis

Suharno, 2003, Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Direktorat PBB dan BPHTB

Sidik, Machfud, 2004, Prospek dan Problematika Pelaksanaan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No. l Tahun 2004, YPHB - Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: kanisius, 1995 III. JURNAL FAO , Internal Information Education and Communication (IEC) , Jakarta : FAO, 2010 FAO Communication division, Global Strategies to prevent and control HPAI, Rome: FAO ,2010 FAO, Fao Response Highly Pathogenic Avian Influenza and beyond, Rome: FAO, 2011.

95



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents