UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI APOTEK ENDEH JALAN PANCORAN TIMUR NO. 37 JAKARTA SELATAN PERIODE 17 JUNI - 12 JULI, 29 JULI - I2 AGUSTUS, DAN 19 - 23 AGUSTUS 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

JAKA JUMAWAN, S.Farm. 1206329745

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014

Laporan praktek…., Jaka Jumawan, FFar UI, 2014


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI APOTEK ENDEH JALAN PANCORAN TIMUR NO. 37 JAKARTA SELATAN PERIODE 17 JUNI - 12 JULI, 29 JULI - 2 AGUSTUS, DAN 19 - 23 AGUSTUS 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar apoteker

JAKA JUMAWAN, S.Farm. 1206329745

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014 ii


TIALAMAN PBNGESAIIAN

Laporan Prahek Kerja Profesi Apoteker ini diajukan oleh : Nama :JakaJumawan. S.Farm. NPM :12O6329745 Program Studi :Apoteker Judul Laporan : Laporan Praktek Kerja profesi Apoteker Di Apotek Endeh Jl. Pancoran Timur No. 37 Jakarta Selatan periode

17 Juni

-

12 Juli, 29 Juli

Agustus 2013

-

2 Agustus Dan 19 -

23

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi, Unive*itas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Pembimbins

I

Drs. Arel St. S.Iskandar- MM.-

Pembimbing

II :

Dra. Rosmala Dewi,

A . t/ornitq .,Jp+

Penguji I

Penguji

II

Penguji

III

Ditetapkan

Apt

f,vrngo

, /Y].5;,rf7,

D.o- R'nq

di

fr,Jfrqre , fr.Piqa,

: Depok

Tanggal : // - 1- Za ty. ul


,9#e

l

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumbcr baik yang dikutip rmupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: JakaJumawan, S. Farm.

NPM

z

Tanda Tangan

n ,lU "/TIMI

Tanggal

: 11 Januari 2014

12M329745

1V


KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA)

Angkatan

LXXVII

Universitas

Indonesia,

yang

diselenggarakan pada tanggal 17 Juni – 12 Juli, 29 Juli – 2 Agustus, dan 19 – 23 Agustus 2013 di Apotek Endeh Jl. Pancoran Timur No. 37 Jakarta Selatan. Kegiatan PKPA dan penyusunan laporan PKPA merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan program pendidikan profesi apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Setelah mengikuti kegiatan PKPA, diharapkan apoteker yang lulus nantinya dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat pada saat memasuki dunia kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan PKPA ini penulis tak luput mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1.

Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

2.

Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S., Apt. selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sampai 20 Desember 2013.

3.

Dr. Harmita, Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

4.

Dra. Rosmala Dewi, Apt. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan laporan PKPA.

5.

Drs. Arel St. S. Iskandar, M.Si, Apt. selaku pembimbing PKPA dari Apotek Endeh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

6.

Ibu Dra. Arlina Adisasmita, Apt., MSc., selaku Apoteker Pengelola Apotek Endeh yang telah memberikan kesempatan, sarana, dan fasilitas yang diberikan selama PKPA.

7.

Karyawan dan karyawati Apotek Endeh yaitu Ka Irul, Pak. Iwan, Mbak Yayuk dan Pak. Yadi yang telah banyak membantu penulis dalam praktek v


kerja selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 8.

Seluruh staf pengajar dan sekretariat Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu, berbagi pengalaman, dan pengetahuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Farmasi.

9.

Keluarga tercinta, atas kasih sayang dan doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

10. Seluruh teman-teman Apoteker Angkatan 77 Universitas Indonesia atas kebersamaan, kerjasama, canda-tawa dan kesediaan berbagi suka dan duka, dukungan dan semangat yang diberkan kepada Penulis. 11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang penulis peroleh selama menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan manfat bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

2014

vi


HALAMAI\ PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AI(HIR []NTT]K KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesi4 saya yang befiandatangan di bawah ini:

Nama NPM

: Jaka Jumawan, S. Farm.

: Q46329745

Program Studi : Profesi Apoteker

Fakultas Jenis

karya

:Farmasi : Laporan Praktek Kerja

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Frrce

Right) atas kary.a ilmiah saya yang berjudul

:

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

DI

APOTEI(

ENDEH JL. PANCORAN TIMUR NO. 37 JAKARTA SELATAI\ PERIODE 17

JUNI -

12 JULro

29 JULL - 2 AGUSTUS DAN 19 -23 AGUSTUS 2013

beserta perangkat yang ada

Noneksklusif

ini

(ika

diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Universitas Indonesia berhak menyimparq mengalihmedia /

formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat

di

:

Depok

Padatanggal : 11 Januari 2014 Yang menyatakan

hI

tl

AV

Awl (Jaka Jumawarl S. Farm)

vll


ABSTRAK

Nama NPM Program Studi Judul

: Jaka Jumawan, S. Farm. : 1206329745 : Profesi Apoteker : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Endeh Jl. Pancoran Timur No. 37 Jakarta Selatan Periode 17 Juni - 12 Juli, 29 Juli - 2 Agustus Dan 19 - 23 Agustus 2013

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Endeh bertujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan secara langsung mengenai peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, memberi pemahaman kepada calon apoteker mengenai peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek di apotek serta mempelajari cara mengelola apotek yang baik dengan mengikuti kegiatan rutin apotek, manajemen, organisasi dan pelayanan kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Peraturan Perundang – Undangan Obat Narkotika di Apotek. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu untuk melihat apakah peraturan perundangundangan tentang narkotika masih relevan atau tidak saat ini di apotek. Kata kunci

: Praktek Kerja Profesi Apoteker, Apotek Endeh, apoteker, narkotika Tugas umum : xiii + 62 lembar; 20 lampiran Tugas khusus : iv + 24 lembar; 7 lampiran Daftar Acuan Tugas Umum : 12 (1978-2011) Daftar Acuan Tugas Khusus : 9 (1976-2009)

viii


ABSTRACT

Name NPM Program Study Title

: Jaka Jumawan, S. Farm. : 1206329745 : Apothecary profession : Report of Pharmacist Internship Program at Endeh Pharmacy Jl. Pancoran Timur No. 37 South Jakarta Period of June 17 th - July 12nd, July 29th - August 2nd and August 19th - 23th 2013

Pharmacist Internship Program at Endeh Pharmacy aim to increase and expand knowledge directly the role of the pharmacist in pharmaceutical service in pharmacy, giving insight to prospective pharmacists about the roles, duties and responsibilities of Pharmacists Pharmacy Manager (APA) at a pharmacy as well as learn how to manage a good pharmacy by following the routine pharmacy, management, organization and health services. Special assignment given entitled constitutional policy of narcotic drug in pharmacy. The aim of special assignment to see whether the constitutional policy of narcotics are still relevant or not currently in pharmacy. Keywords

: Pharmacist Internship Program, pharmacists, narcotic General Assignment : xiii + 62 pages; 20 appendices Specific Assignment : iv + 24 pages; 7 appendices Bibliography of General Assigment : 12 (1978-2011) Bibliography of Specific Assigment : 9 (1976-2009)

ix


Endeh

Pharmacy,

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ................................................................................... i HALAMAN JUDUL ...................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS............................................... iv KATA PENGANTAR .................................................................................... v LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ......................... vii ABSTRAK ..................................................................................................... viii ABTRACT ..................................................................................................... ix DAFTAR ISI .................................................................................................. x DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Tujuan ......................................................................................... 2 BAB 2. TINJAUAN UMUM ........................................................................ 3 2.1 Definisi Apotek ........................................................................... 3 2.2 Landasan Hukum Apotek ............................................................ 3 2.3 Tugas dan Fungsi Apotek ............................................................ 4 2.4 Tata Cara Perizinan Apotek ......................................................... 4 2.5 Personalia Apotek........................................................................ 6 2.6 Persyaratan Apoteker Pengelola Apotek (APA) ........................... 8 2.7 Pencabutan Surat Izin Apotek ...................................................... 10 2.8 Pengelolaan Apotek ..................................................................... 12 2.9 Sediaan Farmasi .......................................................................... 12 2.10 Obat Wajib Apotek .................................................................... 15 2.11 Pengelolaan Narkotika ............................................................... 16 2.12 Pengelolaan Psikotropika ........................................................... 19 2.13 Pelayanan Apotek ...................................................................... 21 BAB 3. TINJAUAN KHUSUS ..................................................................... 25 3.1 Sejarah Singkat Apotek Endeh..................................................... 25 3.2 Lokasi ......................................................................................... 25 3.3 Bangunan dan Tata Ruang ........................................................... 25 3.4 Struktur Organisasi ...................................................................... 27 3.5 Kegiatan-Kegiatan di Apotek....................................................... 27 3.6 Pengelolaan Narkotika ................................................................. 31 3.7 Pengelolaan Psikotropika ............................................................. 32 BAB 4. PEMBAHASAN .............................................................................. 34 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 40 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 40 5.2 Saran ........................................................................................... 40 x


DAFTAR ACUAN ........................................................................................ 41

xi


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5

Penandaan Obat Bebas ............................................................... 12 Penandaan Obat Bebas Terbatas ................................................. 13 Tanda Peringatan Obat Bebas ..................................................... 13 Penandaan Obat Keras................................................................ 13 Penandaan Obat Narkotika ......................................................... 15

xii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9. Lampiran 10. Lampiran 11. Lampiran 12. Lampiran 13. Lampiran 14. Lampiran 15. Lampiran 16. Lampiran 17.

Denah Lokasi Apotek Endeh .................................................... 43 Denah Ruangan Apotek Endeh ................................................. 44 Struktur Organisasi Apotek Endeh ........................................... 46 Alur Pengelolaan Barang .......................................................... 47 Surat Pesanan Sediaan Umum .................................................. 48 Kartu Stok ................................................................................ 49 Alur Pelayanan Resep Tunai .................................................... 50 Etiket ....................................................................................... 51 Copy Resep .............................................................................. 52 Alur Pelayanan OTC ................................................................ 53 Kuitansi Pembayaran................................................................ 54 Tanda Terima Faktur ................................................................ 55 Surat Pesanan Narkotika........................................................... 56 Surat Pesanan Psikotropika ...................................................... 57 Contoh Laporan Penggunaan Narkotika ................................... 58 Contoh Laporan Penggunaan Psikotropika ............................... 60 Contoh Lembar Stock Opname Apotek Endeh.......................... 62

xiii


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Maka perlu dilakukan suatu upaya kesehatan misalnya dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan, adanya sistem pelayanan yang terorganisir dengan baik dan ditunjang oleh sarana kesehatan yang memadai. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya kesehatan ini diperlukan sumber daya kesehatan, yaitu tenaga kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengolahan kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Adapun pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian

mutu sediaan

farmasi,

pengamanan,

pengadaan,

penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.Apotek dipimpin oleh seorang apoteker yang disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Untuk dapat mengelola apotek seorang apoteker tidak cukup dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja tetapi juga harus memiliki kemampuan memahami manajerial yang meliputi pengelolaan administrasi, persediaan sarana keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pelayanan kefarmasian kini tidak hanya berorientasi pada pengelolaan obat sebagai komoditi namun juga berorientasi pada pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penerapan ilmu kefarmasian yang baik di apotek yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 1


Universitas Indonesia

2

Indonesia Nomor 1027/MENKES/ SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa yang boleh melayani pemberian obat berdasarkan resep dokter adalah apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Selain itu, Apoteker juga harus bertanggung jawab atas semua obat yang digunakan oleh pasien sehingga dapat memastikan semua terapi yang digunakan efektif, efisien, rasional, aman, bermutu dan terjangkau. Apoteker sebagai tenaga profesional di apotek memiliki peran yang penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terutama dalam bidang kefarmasian. Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola apotek dengan baik, calon apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek selain dari sisi penguasaan teori ilmu kefarmasian dan perapotekan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Endeh yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni – 12 Juli, 29 Juli – 2 Agustus dan 19 – 23 Agustus 2013. Praktek kerja diharapkan mampu memberikan keterampilan dan keahlian dalam mengelola apotek.

1.2 Tujuan Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia ini yaitu untuk menambah dan memperluas pengetahuan secara langsung mengenai peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, memberi pemahaman kepada calon apoteker mengenai peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek di apotek serta mempelajari cara mengelola apotek yang baik dengan mengikuti kegiatan rutin apotek, manajemen, organisasi dan pelayanan kesehatan.



BAB 2 TINJAUAN UMUM 2.1 Definisi apotek Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004). Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (Republik Indonesia, 2009b).

2.2 Landasan Hukum Apotek Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang berlandaskan pada : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek. f. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. g. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. h. Undang-Undang Obat Keras (St 1937 Nomor 541). 3



4

i. Keputusan

Menteri

Kesehatan

1332/Menkes/SK/X/2002

tentang

Republik

Perubahan

Atas

Indonesia Peraturan

Nomor Menteri

Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

2.3 Tugas dan Fungsi Apotek Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek, tugas dan fungsi apotek sebagai berikut : a.

Tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

b.

Sarana

farmasi

yang

melaksanakan peracikan,

pengubahan

bentuk,

pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. c.

Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata.

2.4 Tata Cara Perizinan Apotek Apotek baru yang akan beroperasi harus mempunyai Surat Izin Apotek (SIA). SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002). Izin Apotek diberikan oleh Menteri yang melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin dilaporkan setahun sekali oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9, tata cara pemberian izin Apotek dinyatakan sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002) : a. Permohonan izin Apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh formulir model APT-1. Universitas Indonesia


5

b. Dengan

menggunakan

Formulir

APT-2

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima 5 permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan Apotek melakukan kegiatan. c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh formulir APT-3. d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (b) dan (c) tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan menggunakan contoh formulir model APT-4. e. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (c) atau pernyataan ayat (d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan SIA dengan menggunakan contoh formulir model APT-5. f. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud ayat (c) masih belum memenuhi syarat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir model APT-6. g. Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (f), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal Surat Penundaan. h. Terhadap permohonan izin Apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan APA dan atau persyaratan Apotek atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua belas hari kerja wajib mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya dengan menggunakan formulir model APT-7. Universitas Indonesia


6

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendirian sebuah Apotek adalah : a. Tempat/Lokasi Persyaratan jarak minimum antar Apotek tidak dipermasalahkan lagi, sehingga tempat atau lokasi dapat dipilih dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah praktik dokter atau pelayanan kesehatan, kemudahan untuk mencapai Apotek, dan faktor lainnya. b. Bangunan Apotek harus mempunyai luas bangunan yang cukup dan memenuhi persyaratan teknis, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bangunan Apotek sekurang-kurangnya terdiri dari ruang

tunggu,

ruang peracikan, ruang administrasi dan kamar kerja Apoteker serta ruang tempat pencucian alat dan kamar kecil. Bangunan Apotek harus dilengkapi dengan sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang memadai, alat pemadam kebakaran, ventilasi dan sanitasi yang baik serta papan nama Apotek. c. Perlengkapan Apotek Suatu apotek baru yang ingin beroperasi harus memiliki perlengkapan apotek yang memadai agar dapat mendukung pelayanan kefarmasiannya. Perlengkapan Apotek yang harus dimiliki antara lain : 1) Peralatan pembuatan, pengolahan dan peracikan seperti timbangan, mortir, alu, dan lain-lain. 2) Perlengkapan dan tempat penyimpanan alat perbekalan farmasi seperti lemari obat, lemari pendingin dan lemari khusus untuk narkotika dan psikotropika. 3) Wadah pengemas dan pembungkus. 4) Alat administrasi seperti blanko pesanan, salinan resep, dan kwitansi. 5) Buku standar yang diwajibkan dan kumpulan perundang-undangan yang berhubungan dengan Apotek.

2.5 Personalia Apotek Tenaga

kefarmasian

adalah

tenaga

yang

melakukan

pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah Universitas Indonesia


7

mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker pendamping ini hanya dapat melaksanakan praktik paling banyak di 3 (tiga) Apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 disebutkan mengenai ketentuan beberapa pelimpahan tanggung jawab

pengelola Apotek, diantaranya (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2002) : a.

Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, apoteker pengelola apotek harus menunjuk apoteker pendamping. Penunjukkan apoteker pendamping dan apoteker pengganti harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

b.

Apabila apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya, apoteker pengelola apotek menunjuk apoteker pengganti. Apoteker yang menggantikan APA selama APA tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja, dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotek di apotek lain disebut apoteker pengganti. Penunjukkan apoteker pengganti harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

c.

Apabila APA meninggal dunia, dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam, ahli waris APA wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Apabila pada apotek tersebut tidak terdapat apoteker pendamping, maka pelaporan kejadian wajib mengikutsertakan penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat keras, dan kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Kejadian penyerahan Universitas Indonesia


8

tersebut

dibuat

Berita

Acara

Serah

Terimadengan

Kepala

Dinas

KesehatanKabupaten/Kota setempat,dengan tembusan Kepala Balai POM setempat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, Apoteker Pengelola Apotek bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping maupun Apoteker Pengganti, dalam pengelolaan Apotek. Apoteker Pendamping bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pelayanan kefarmasian selama yang bersangkutan bertugas menggantikan APA. setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan kefarmasian yang disebabkan karena penggantian APA wajib dilakukan serah terima resep, narkotika, obat, dan perbekalan farmasi lainnya, serta kunci-kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Serah terima ini harus diikuti dengan pembuatan berita acara. Pengelolaan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pelayanan kefarmasian dengan maksud agar praktek kerja kefarmasian dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu ruang lingkup Apoteker penanggung jawab apotek, lebih luas daripada apoteker pengelola apotek. Apoteker penanggung jawab apotek dan Apoteker pengelola apotek, dapat disingkat menjadi APA. Untuk mendukung kegiatan di Apotek apabila Apotek yang dikelola cukup besar dan padat diperlukan tenaga kerja lain seperti Asisten Apoteker, juru resep, kasir dan pegawai tata usaha. Juru resep adalah petugas yang membantu pekerjaan Asisten Apoteker. Kasir adalah orang yang bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran uang yang dilengkapi dengan kwitansi dan nota. Sedangkan pegawai tata usaha adalah petugas yang melaksanakan administrasi Apotek dan membuat laporan pembelian, penjualan, dan keuangan Apotek.

2.6 Persyaratan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi Universitas Indonesia


9

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Tata cara memperoleh STRA yang disebutkan dalam pasal 12 dinyatakan sebagai berikut : a. Untuk memperoleh STRA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Komite Farmasi Nasional (KFN). Surat permohonan STRA harus melampirkan : 1) Fotokopi ijazah Apoteker. 2) Fotokopi surat sumpah/janji Apoteker. 3) Fotokopi sertifikat kompetensi profesi yang masih berlaku. 4) Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik. 5) Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. 6) Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. b. Permohonan

STRA

dapat

diajukan

dengan

menggunakan

teknologi

informatika atau secara online melalui website KFN. c. KFN harus menerbitkan STRA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 pasal 17 dinyatakan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat tersebut berupa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang merupakan surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) adalah surat izin praktek yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011) : a. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN. Universitas Indonesia


10

b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran. c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.

2.7 Pencabutan Surat Izin Apotek Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 25 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut Surat Izin Apotek apabila (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002) : a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Apoteker Pengelola Apotek, dan atau; b. Apoteker tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin dan melakukan penggantian obat generik dalam resep dengan obat paten, dan atau; c. APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus menerus, dan atau; d. Terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Obat Keras Nomor. St. 1937 No.541, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UndangUndang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan atau; e. Surat Izin Kerja APA dicabut dan atau; f. Pemilik Sarana Apotek (PSA) terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat, dan atau; g. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Universitas Indonesia


11

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan izin Apotek harus berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 26, pelaksanaan pencabutan Surat Izin Apotek dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002). Pembekuan izin Apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-13. Pembekuan Surat Izin Apotek (SIA) dapat dicairkan kembali apabila Apoteker telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dengan menggunakan Formulir Model APT-14. Pencairan Izin Apotik ini dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Berdasrkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 27, keputusan pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-15 dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002). Ketika terjadi pencabutan izin Apotek, APA atau Apoteker Pengganti, wajib mengamankan perbekalan farmasinya. Pengamanan dilakukan dengan cara sebagai

berikut

(Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 29) : a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di Apotik; b. Narkotika, psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci; c. Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi yang telah dilakukan di atas. Universitas Indonesia


12

2.8 Pengelolaan Apotek Kegiatan pengelolaan apotek dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan teknis kefarmasian dan pengelolaan non teknis kefarmasian. Kegiatan pengelolaan non teknis kefarmasian meliputi semua kegiatan administrasi, keuangan, personalia, pelayanan komoditi selain perbekalan farmasi dan bidang lainnya yang berhubungan dengan fungsi apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993, pengelolaan apotek meliputi : a.

Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat dan bahan obat.

b.

Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farasi lainnya.

c.

Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

2.9 Sediaan Farmasi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Untuk menjaga keamanan penggunaan obat oleh masyarakat, maka pemerintah menggolongkan obat menjadi : a. Obat Bebas Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Parasetamol (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006).

Gambar 2.1. Penandaan Obat Bebas

b. Obat Bebas Terbatas Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas Universitas Indonesia


13

adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda peringatan pada kemasan dibuat dengan dasar hitam dan tulisan putih. Contoh : CTM (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006).

Gambar 2.2. Penandaan Obat Bebas Terbatas

Gambar 2.3. Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

c. Obat Keras Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Asam Mefenamat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006).

Gambar 2.4. Penandaan Obat Keras

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sasaran saraf Universitas Indonesia


14

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006). Psikotropika dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu (Republik Indonesia, 1997) : 1) Psikotropika golongan I, yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : etisiklidina, lisergida, dan meskalina. 2) Psikotropika golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, deksamfetamin, dan metamfetamin. 3) Psikotropika golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan, digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amobarbital, pentobarbital, dan pentazosina. 4) Psikotropika golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: barbital, alprazolam, dan diazepam. Psikotropika golongan I dan II telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I. Oleh sebab itu, Lampiran mengenai Psikotropika golongan I dan II pada UU No.5 tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi (Republik Indonesia, 2009a). d. Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Republik Indonesia, 2009a). Obat golongan narkotika ditandai dengan palang medali berwarna merah.



15

Gambar 2.5. Penandaan Obat Narkotika

Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu : 1) Narkotika golongan I, yang dapat digunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.

Contoh tanaman Papaver

somniferum (kecuali biji),

Erythroxylon coca, dan Cannabis sativa, heroina, desmorfina, tiofentanil, dan lainnya. 2) Narkotika golongan II, yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah fentanil, metadona, morfin, petidin, tebain dan lainnya. 3) Narkotika golongan III, yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein, etilmorfin, norkodein dan lainnya.

2.10 Obat Wajib Apotek Obat Wajib Apotek (OWA) adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di Apotek (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1990). Obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1993a): a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun. b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.



16

c. Penggunaan tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. d. Penggunaan diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri. Dalam melayani pasien yang memerlukan OWA, Apoteker di Apotek diwajibkan untuk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1990) : a. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA yang bersangkutan. b. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. c. Memberikan informasi, meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

2.11 Pengelolaan Narkotika Narkotika merupakan obat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Oleh karena itu, pengaturan narkotika harus benar-benar terkontrol, baik dalam hal mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat. Untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan narkotika maka pemerintah Indonesia hanya memberikan izin kepada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. untuk mengimpor bahan baku, memproduksi sediaan dan mendistribusikan narkotika di seluruh Indonesia. Pengelolaan narkotika yang dilakukan di Apotek meliputi pemesanan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan, dan pemusnahan. a. Pemesanan narkotika Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 menyatakan bahwa Menteri Kesehatan memberikan izin kepada Apotek untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau

menyimpan

untuk

persediaan,

menguasai,

menjual,

menyalurkan,

menyerahkan, mengirimkan, membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan. Untuk memudahkan pengawasan maka Apotek hanya Universitas Indonesia


17

dapat memesan narkotika ke PBF PT. Kimia Farma dengan menggunakan Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh APA serta dilengkapi dengan nama jelas, jabatan, alamat rumah, nama distributor, alamat dan noomor telepon distributor, jenis dan jumlah narkotika yang dipesan, tujuan penggunaan narkotika, nomor SIK, nomor SIA, dan stempel Apotek. SP terdiri dari rangkap empat, tiga lembar diserahkan kepada PBF, sedangkan satu lembar salinan disimpan sebagai arsip Apotek. Satu SP hanya boleh memesan satu jenis narkotika. b. Penyimpanan narkotika Penerimaan narkotika dilakukan oleh APA yang dapat diwakilkan oleh AA yang mempunyai SIK dengan menandatangani faktur, mencantumkan nama jelas, nomor Surat Izin Apotek, dan stempel Apotek. Segala zat atau bahan yang termasuk narkotika di Apotek wajib disimpan khusus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009a). Apotek harus mempunyai tempat khusus untuk menyimpan narkotika (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1978). Tempat penyimpanan narkotika di Apotek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat. 2) Harus mempunyai kunci yang kuat. 3) Dibagi dua, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya serta persediaan narkotika. Bagian kedua digunakan untuk menyimpan narkotika yang digunakan sehari-hari. 4) Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari dengan ukuran kurang dari 40x80x100 cm maka lemari tersebut harus dilekatkan pada tembok atau lantai. 5) Lemari khusus tidak dipergunakan untuk menyimpan bahan lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan. 6) Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh pegawai yang diberi kuasa. 7) Lemari khusus harus ditaruh di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.



18

c. Pelayanan resep narkotika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika hanya dapat diserahkan pada pasien berdasarkan resep dokter (Republik Indonesia,2009a). Selain itu berdasarkan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal POM RI (sekarang Badan POM RI) Nomor 336/E/SE/1997 disebutkan : 1) Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, Apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh Apotek yang menyimpan resep asli. 2) Salinan resep dan resep narkotika dengan iter tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu, dokter tidak boleh menambah tulisan iter pada resep-resep yang mengandung narkotika. d. Pelaporan narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa industri farmasi, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya (Republik Indonesia, 2009a). Setiap bulannya, Apotek wajib membuat laporan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika dengan ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek. Laporan tersebut dikirim ke Dinas Kesehatan Kota

setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan

berikutnya, dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk apotek yang bertempat di DKI Jakarta, laporan dikirim ke Suku Dinas Kesehatan (Kota/Kabupaten) setempat dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar POM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan arsip. Untuk mempermudah pelaporan narkotika, saat ini telah dibuat sistem SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika). SIPNAP adalah sistem yang mengatur pelaporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika dari Unit Layanan (puskesmas, rumah sakit, dan apotek) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan pelaporan elektronik, selanjutnya Kab/Kota melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi (Dinas kesehatan Universitas Indonesia


19

Provinsi dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan) melalui mekanisme pelaporan online yang menggunakan fasilitas internet. e. Pemusnahan narkotika Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

28/MENKES/PER/1978 pasal 9, disebutkan bahwa APA dapat memusnahkan narkotika yang rusak, kadaluarsa, atau tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan dalam pengobatan dan/atau pengembangan penelitian (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1978). Untuk pemusnahan narkotika di Apotek, Apoteker Pengelola Apotek yang memusnahkan narkotika harus membuat Berita Acara Pemusnahan Narkotika, yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama, jenis dan jumlah. 2) Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan. 3) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan. 4) Berita acara Pemusnahan Narkotika dikirim kepada Suku Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan kepada Balai Besar POM.

2.12 Pengelolaan Psikotropika Ruang lingkup pengaturan psikotropika dalam Uundang-Undang No. 5 tahun 1997 adalah segala hal yang berhubungan dengan psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Tujuan pengaturan psikotropika sama dengan narkotika, yaitu menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan

ilmu pengetahuan,

mencegah terjadinya penyalahgunaan

psikotropika, dan memberantas peredaran gelap psikotropika(Republik Indonesia, 1997). Secara garis besar pengelolaan psikotropika meliputi pemesanan, penyimpanan, pelaporan, dan pemusnahan. a. Pemesanan Psikotropika Pemesanan Psikotropika memerlukan SP, dimana satu SP bisa digunakan untuk beberapa jenis obat. Penyaluran psikotropika tersebut diatur dalam UndangUndang No.5 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (2). Dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh Apotek hanya dapat dilakukan kepada Universitas Indonesia


20

Apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan pasien dengan resep dokter. Tata cara pemesanan dengan menggunakan SP yang ditandatangani oleh APA. Surat Pesanan terdiri dari 2 rangkap, aslinya diserahkan ke pihak distributor sementara salinannya disimpan oleh pihak Apotek sebagai arsip. b. Penyimpanan Psikotropika Penyimpanan psikotropika sampai saat ini belum diatur oleh perundangundangan. Namun, mengingat obat-obat tersebut cenderung disalah gunakan maka disarankan agar psikotropika disimpan terpisah dengan obat-obat lain dalam suatu rak atau lemari khusus dan tidak harus dikunci. Pemasukan dan pengeluaran psikotropika dicatat dalam kartu stok psikotropika. c. Penyerahan Psikotropika Penyerahan psikotropika oleh Apotek hanya dapat dilakukan kepada Apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pengguna/pasien berdasarkan resep dokter. d. Pelaporan Psikotropika Apotek wajib membuat dan menyimpan catatan yang berhubungan dengan psikotropika dan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan secara berkala sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 dan Pasal 34 tentang pelaporan psikotropika. Pelaporan menggunakan cara manual dilakukan dengan membuat laporan tertulis yang dikirim setahun sekali ke Dinas Kesehatan Kota setempat selambatlambatnya tanggal 10 tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Balai Besar POM. Untuk mempermudah pelaporan, sekarang ini Apotek berkewajiban menyusun dan mengirimkan laporan bulanan penggunaan psikotropika melalui perangkat lunak atau program Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) setiap satu bulan sekali. SIPNAP adalah sistem yang mengatur pelaporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika dari Unit Layanan (puskesmas, rumah sakit dan apotek) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan

pelaporan

elektronik.

Selanjutnya

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi (Dinkes Provinsi dan Universitas Indonesia


21

Ditjen Binfar dan Alkes) melalui mekanisme pelaporan online yang menggunakan fasilitas internet. f. Pemusnahan Psikotropika (Presiden Republik Indonesia, 1997). Pemusnahan psikotropika berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dilakukan bila berhubungan dengan tindak pidana,diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika, kadaluwarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika wajib dibuat berita acara dalam waktu tujuh hari setelah mendapatkan kepastian.

2.13 Pelayanan Apotek Pelayanan Apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993, meliputi : a. Apoteker

berkewajiban

menyediakan,

menyimpan,

dan

menyerahkan

perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin. b. Apoteker wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep di apotek sepenuhnya atas tanggung jawab APA, sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesi yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. c. Apoteker tidak diizinkan untuk menggantikan obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten. d. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat. e. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien dan penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional. f. Apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, maka apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep. Apabila karena pertimbangan tertentu dokter penulis Universitas Indonesia


22

resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas resep. g. Salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker. h. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu tiga tahun. i. Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, penderita yang bersangkutan atau yang merawat penderita, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. j. APA, apoteker pendamping atau apoteker pengganti diijinkan untuk menjual obat keras yang dinyatakan sebagai Daftar Obat Wajib Apotek tanpa resep yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. k. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka Apotik, APA dapat menunjuk apoteker pendamping. Apabila APA dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya, maka APA dapat menunjuk apoteker pengganti. Penunjukkan ini harus dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai POM setempat. l. APA turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan apoteker pengganti di dalam pengelolaan Apotek. m. Apoteker pendamping bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pelayanan kefarmasian selama yang bersangkutan bertugas menggantikan APA.. n. Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, APA dapat dibantu oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 mengatur tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, Pelayanan kefarmasian terdiri dari pelayanan resep, promosi dan edukasi serta pelayanan residensial (Home Care).

2.13.1 Pelayanan Resep a.

Skrining resep

Apoteker melakukan skrining resep meliputi : Universitas Indonesia


23

1) Persyaratan administratif : a) Nama, SIP dan alamat dokter. b) Tanggal penulisan resep. c) Tanda tangan/paraf dokter penulis resep. d) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. e) Nama obat , potensi, dosis, jumlah yang minta. f) Cara pemakaian yang jelas. g) Informasi lainnya. 2) Kesesuaian

farmasetik:

bentuk

sediaan,

dosis,

potensi,

stabilitas,

inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. 3) Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain).Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. b.

Penyiapan obat.

1) Peracikan Peracikan merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar. 2) Etiket Etiket harus jelas dan dapat dibaca. 3) Kemasan obat yang diserahkan. Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya. 4) Penyerahan Obat Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien dan tenaga kesehatan. Universitas Indonesia


24

5) Informasi Obat Informasi obat pada pasien minimal meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. 6) Konseling Konseling adalah suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya. 7) Monitoring Penggunaan Obat Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan

penggunaan

obat,

terutama

untuk

pasien

tertentu

seperti

kardiovaskular, diabetes , TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya.

2.13.2 Promosi dan Edukasi Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet, brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lain.

2.13.3 Pelayan Residensial (Home Care) Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan (medication record).



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS 3.1 Sejarah Singkat Apotek Endeh Apotek Endeh merupakan salah satu bidang usaha dari PT. Cucu Nini Sejahtera. Didirikan pada tanggal 04 Februari tahun 2001, oleh Drs. Arel ST. S. Iskandar bersama dengan Dra. Arlina Ardisasmita, M.Sc., Apt. sekaligus sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan nomor SIK 0431/SIK/DKI/1991. Nama Apotek ini berasal dari nama ibunda Dra. Arlina Ardisasmita, M.Sc., Apt. yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar.

3.2 Lokasi Apotek Endeh terletak di Jl. Pancoran Timur No. 37, Pengadegan, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut strategis karena berada pada jalan dua arah dengan akses jalan utama yang ramai dilalui kendaraan terutama kendaraan umum sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Apotek Endeh berada pada kawasan pemukiman penduduk serta dekat dengan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktek dokter; perkantoran; swalayan; rumah makan; kost karyawan serta sekolah, memberikan keuntungan terhadap Apotek yaitu dekat kepada calon pembeli, serta memiliki halaman parkir yang cukup luas untuk kendaraan pribadi. Lokasi Apotek Endeh dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.3 Bangunan dan Tata Ruang Bangunan Apotek Endeh yang berwarna kuning cerah dan dilengkapi dengan papan nama Apotek berupa neon box membuat Apotek Endeh mudah terlihat baik pada siang hari. Luas bangunan Apotek Endeh adalah sekitar 65 m2. Area tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang racik, ruang etalase obat, ruang tunggu, ruang periksa dokter, dan ruang penyimpanan dokumen. Denah Apotek Endeh dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.3.1 Ruang Peracikan Antara ruang peracikan dan ruang tunggu dibatasi dengan kaca sehingga dapat tembus pandang langsung dengan konsumen, yang memungkinkan 25



26

karyawan tetap bisa melihat ke bagian depan (ruang etalase obat). Ruang ini cukup luas dan dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk menyimpan dan menjaga semua obat di Apotek Endeh dan menjaga kenyamanan para karyawan. Di ruang peracikan terdapat peralatan peracikan yang lengkap, timbangan, mortir plus stamper, etiket luar dan dalam, perkamen, sudip, kapsul, gelas ukur, beaker gelas dan lain-lain yang dibutuhkan dalam peracikan. Pada ruang peracikan, penyimpanan obat disusun berdasarkan abjad dan jenis sediaan (tablet, sirup, krim, salep, obat tetes) di rak dan etalase untuk memudahkan pengambilan obat. Penyimpanan narkotika dilakukan pada lemari kayu yang menempel di dinding dan senantiasa dikunci. Sedangkan sediaan psikotropika dipisahkan penyimpanannya pada suatu lemari tersendiri.

3.3.2 Ruang etalase obat Ruang etalase obat terletak di depan ruang racik. Ruang ini dilengkapi dengan lemari kaca dan rak kaca untuk memajang obat yang dijual. Terdapat 8 (delapan) lemari kaca dan dua rak kaca yang masing-masing digunakan untuk menyimpan dan memajang obat OTC, obat oral generik, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan. Ruang ini digunakan untuk melayani penerimaan dan pemeriksaan kesesuaian barang dari PBF, cap dan paraf faktur pembelian, pembuatan surat pesanan, penentuan harga barang, penyimpanan obat, pelayanan pembelian obat, pelayanan swamedikasi, penerimaan resep, penyerahan obat dan copy resep, pembayaran obat, konsultasi dengan apoteker serta pelayanan informasi obat. Ruang etalase ini juga digunakan untuk promosi obat bebas berupa poster dan penyusunan kotak promo obat, tempat melaksanakan transaksi pemesanan obat dan penukaran faktur, dan penyerahan giro saat waktu pembayaran tiba. Di ruang ini juga terdapat meja untuk Apoteker.

3.3.3 Ruang tunggu Ruangan ini dilengkapi bangku panjang, televisi, AC, tempat surat kabar dan majalah. Selain itu terdapat papan mading untuk memajang artikel tentang obat dan poster obat. Pada ruang tunggu juga disediakan leaflet obat yang boleh Universitas Indonesia


27

diambil oleh pasien. Berdasarkan pengamatan, pasien yang sedang menunggu obatnya diracik biasanya membaca leaflet/majalah yang tersedia sehingga pasien merasa nyaman.

3.3.4 Ruang Sholat Pintu keluar ke belakang menuju ruang praktek Dokter, di sampingnya terdapat ruang sholat yang dijadikan satu dengan ruang penyimpanan dokumen.

3.4 Struktur Organisasi Apotek Endeh dikepalai oleh seorang pimpinan sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) sekaligus sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang memimpin Apotek secara keseluruhan. APA dibantu oleh apoteker pendamping yang membantu jalannya kegiatan di apotek. Kegiatan teknis kefarmasian dibantu oleh asisten Apoteker, juru resep, dan kasir. Sedangkan untuk kegiatan non kefarmasian seperti piutang dagang, hutang dagang, pajak, dan laporan keuangan dilakukan oleh bagian administrasi. Adapun rincian karyawan yang ada di Apotek Endeh adalah sebagai berikut : 1 orang pimpinan sekaligus APA, 1 orang Apoteker Pendamping, 1 orang asisten Apoteker, 2 orang juru resep merangkap kasir dan pembukuan pada shif pagi dan malam, serta 1 orang administrasi. Struktur organisasi Apotek Endeh selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.5 Kegiatan-Kegiatan di Apotek Kegiatan di Apotek Endeh dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan dibidang teknis kefarmasian dan non kefarmasian.

3.5.1 Kegiatan Teknis Kefarmasian Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (Presiden Republik Indonesia, 2009b).



28

Kegiatan teknis kefarmasian yang dilakukan di Apotek Endeh meliputi pengadaan atau pembelian perbekalan farmasi, penyimpanan barang, pelayanan obat atas resep dokter, pendistribusian obat ke pasien (penjualan), serta pelayanan informasi obat.

3.5.1.1 Pengadaan Perbekalan Farmasi Pengadaan perbekalan farmasi dilakukan oleh Apoteker atau Asisten Apoteker dengan menggunakan Surat Pesanan (SP) yang telah ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). Pengadaan perbekalan farmasi ini dilaksanakan melalui pembelian secara tunai maupun kredit. Perbekalan farmasi yang akan dibeli atau disediakan ditentukan dari hasil catatan barang-barang yang telah habis atau mendekati stok minimum serta barang-barang yang bersifat fast moving walaupun stok belum mencapai minimum pada buku defekta yang ditulis oleh petugas apotek. Apoteker atau Asisten Apoteker akan mengelompokkan obat/barang yang dipesan sesuai dengan nama distributor. SP yang telah ditandatangani oleh APA akan diambil langsung oleh salesman dari distributor yang bersangkutan pada pagi dan/atau sore hari, untuk pemesanan cito disampaikan melalui telepon, dimana SP menyusul ketika barang diantar. Barang-barang yang dipesan pada pagi hari akan diantarkan pada sore hari di hari yang sama dan disertai dengan faktur sebagai tanda bukti penyerahan barang. Petugas apotek bagian penerimaan barang memeriksa keadaaan fisik barang, tanggal kadaluarsa, jenis dan jumlah barang sesuai dengan faktur. Jika barang yang diterima telah sesuai dengan pesanan, maka petugas akan menandatangani dan menberikan stempel apotek pada faktur asli dan 3 lembar faktur kopi. Faktur asli dan 1 lembar faktur kopi diberikan kepada distributor dan 2 lembar faktur kopi diberikan kepada AA yang bertugas. Alur pengelolaan barang di apotek dan contoh surat pesanan dapat dilihat lebih jelas pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.



29

3.5.1.2 Penyimpanan Barang Perbekalan farmasi yang telah diterima dari distributor dan telah diperiksa, kemudian akan dibuat aplikasi harga sesuai dengan komitmen apotek. Untuk obat OTC dan ethical memiliki perhitungan harga yang berbeda. Setelah perbekalan farmasi tersebut dihitung dan diberi harga, kemudian disusun berdasarkan bentuk sediaan secara alfabetis dengan sistem FIFO (First In First Out). Untuk obat bebas disimpan langsung di etalase ruang depan pada bagian OTC dan untuk obat generik, diletakkan di etalase obat generik. Obat keras diletakkan pada etalase khusus obat keras, sedangkan obat-obat yang bersifat narkotika dan psikotropik diletakkan di dalam lemari khusus yang terkunci pada ruang belakang, serta untuk obat-obat yang bersifat enzimatik dan yang berbentuk suppositoria atau obat-obat yang tidak stabil pada suhu ruang diletakkan di dalam lemari pendingin. Setiap obat masuk dan keluar didokumentasikan pada lembar kartu stok yang dapat dilihat pada Lampiran 6.

3.5.1.3 Penjualan Kegiatan penjualan pada Apotek Endeh antara lain melayani penjualan resep tunai dan penjulan OTC. a.

Penjualan Resep Tunai Penjualan resep tunai di Apotek Endeh yaitu penjualan obat berdasarkan resep dokter kepada pasien dengan pembayaran tunai. Alur pelayanan resep tunai dapat dilihat pada Lampiran 7. Untuk penyerahan obat resep, pemberian etiket menjadi hal yang harus diperhatikan. Etiket harus ditulis jelas dan mudah dibaca oleh pasien. Bila obat resep yang dibutuhkan tidak tersedia, maka petugas apotek menuliskan salinan resep yang berisi obat yang telah diserahkan dan obat yang belum diserahkan. Contoh etiket obat dan blanko salinan resep dapat dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9.

b.

Penjualan Bebas (OTC) Penjualan obat bebas meliputi penjualan obat wajib apotek, obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional, kosmetik, perlengkapan bayi, dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Alur pelayanan OTC dapat dilihat pada Lampiran 10. Universitas Indonesia


30

3.5.1.4 Pelayanan Informasi Obat Pelayanan informasi obat yang dilakukan di Apotek Endeh, diberikan oleh Apoteker dan/atau Asisten Apoteker yang sedang bertugas. Informasi obat yang diberikan kepada pasien meliputi aturan pemakaian obat, tanggal kadaluarsa, efek samping obat, kandungan zat aktif obat, dan cara penggunaan obat. Selain pelayanan informasi obat, dilakukan pula pelayanan swamedikasi yang dilakukan oleh Apoteker dan/atau Asisten Apoteker yang sedang bertugas.

3.5.2 Kegiatan Teknis Non Kefarmasian Kegiatan teknis non kefarmasian di Apotek Endeh berupa kegiatan administrasi pembelian, piutang, penjualan, administrasi pajak, personalia/umum dan laporan keuangan.

3.5.2.1 Administrasi Pembelian Kegiatan administrasi pembelian disebut juga administrasi hutang dagang. Kegiatan ini meliputi : a.

Transaksi pembelian dicatat dalam buku pembelian oleh Asisten Apoteker berdasarkan pesanan. Kwitansi khusus Apotek Endeh juga disediakan bagi para pembeli yang menginginkan bukti kwitansi. Blanko kwitansi dapat dilihat pada Lampiran 11.

b.

Penukaran faktur dilakukan setiap 2 minggu sebelum jatuh tempo. Distributor menyerahkan faktur-faktur asli penjualan beserta total harga yang harus dibayar oleh Apotek. Selanjutnya petugas yang bersangkutan mencocokkan faktur tersebut dengan data jumlah dan harga obat yang telah diinput dalam buku pembelian. Jika sudah sesuai maka petugas tersebut akan membuat tanda terima faktur yang berfungsi untuk pengambilan faktur asli. Tanda terima faktur ini akan diambil langsung oleh distributor. Contoh tanda terima faktur dapat dilihat pada Lampiran 12.

c.

Kemudian dilakukan posting pembayaran hutang ke dalam faktur pembelian.

d.

Laporan pembayaran dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Pimpinan Apotek.



31

3.5.2.2 Administrasi Penjualan Pemberian harga resep, OTC, DOWA dilakukan melalui bagian kasir di Apotek Endeh. Ketika pergantian shift, masing-masing kasir menyerahkan laporan perincian penjualan harian yang telah diprint. Setiap hari pada pukul 21.00 dilakukan posting transaksi penjualan, baik dari penerimaan resep maupun penjualan bebas oleh kasir yang bertugas pada malam hari. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam pemesanan barang keesokan harinya.

3.5.2.3 Administrasi Pajak Bagian pajak bertanggung jawab dalam menghitung serta mencatat jumlah pajak yang harus dibayar oleh Apotek.

3.5.2.4 Administrasi Personalia Bagian personalia bertanggung jawab dalam mencatat semua hal yang menyangkut urusan kepentingan pegawai, seperti gaji dan surat–surat lain yang berkaitan dengan kepegawaian dengan persetujuan Direktur.

3.6 Pengelolaan Narkotika 3.6.1 Pembelian dan Pengadaan Narkotika Narkotika yang terdapat di Apotek Endeh, dipesan dengan menggunakan Surat Pesanan khusus ke PBF Kimia Farma. Satu surat pesanan hanya berisi satu jenis narkotika, yang telah ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor SIPA, alamat rumah, nama distributor, alamat dan nomor telepon distributor, jenis dan jumlah narkotika yang dipesan, tujuan penggunaan narkotika, dan stempel Apotek. SP terdiri dari rangkap 4, tiga lembar diserahkan kepada PBF, sedangkan satu lembar salinan disimpan sebagai arsip apotek. Contoh Surat Pesanan Narkotika dapat dilihat pada Lampiran 13.

3.6.2 Penyimpanan Narkotika Narkotika pesanan diterima oleh Apoteker yang dapat diwakilkan oleh Asisten Apoteker AA dengan mencantumkan nama jelas, No. SIK, tanda tangan, dan stempel Apotek. Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah Universitas Indonesia


32

dilakukan pencocokkan dengan surat pesanan. Pada saat diterima dilakukan pemeriksaan yang meliputi jenis dan jumlah narkotika yang dipesan. Narkotika pesanan tersebut disimpan dalam lemari kayu yang menempel di dinding. Lemari tersebut terletak di tempat yang tidak diketahui oleh umum, tetapi dapat diawasi langsung oleh AA yang bertugas dan penaggung jawab narkotika. Setiap obat narkotika dilengkapi kartu stok yang diletakan dalam lemari, dan dicantumkan tanggal kadaluarsanya.

3.6.3 Penjualan Narkotika Apotek Endeh melayani resep asli yang mengandung narkotika atau salinan resep yang berasal dari Apotek Endeh dengan mencantumkan nama dan alamat pasien yang jelas.

3.6.4 Pelaporan Narkotika Di Apotek Endeh, pelaporan narkotika dilakukan secara manual dengan melaporkan secara tertulis mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang tersedia di Apotek. Laporan dibuat setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan ditandatangani APA dengan mencantumkan nama jelas, No. SIPA, alamat apotek, jumlah pemasukan dan pengeluaran narkotika dalam satu bulan serta stempel apotek. Laporan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar POM Jakarta dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Contoh pelaporan narkotika dapat dilihat pada Lampiran 15.

3.7 Pengelolaan Psikotropika Obat-obatan psikotropika di Apotek Endeh dipesan ke PBF sama halnya seperti memesan obat-obat lainnya, dengan memakai Surat Pesanan Psikotropika rangkap 2. Satu lembar surat pesanan dapat berisi lebih dari satu jenis psikotropika. Surat pesanan psikotropika memuat nama APA, alamat rumah, jabatan, nama dan alamat PBF, jenis dan jumlah psikotropika yang dipesan, nama apotek, alamat apotek, tanda tangan APA, no.SIPA APA, dan stempel apotek.



33

Obat-obatan psikotropika ini disimpan di dalam lemari khusus terpisah dengan obat keras lainnya. Obat-obat ini diserahkan kepada pasien berdasarkan resep Dokter atau salinan resep. Di Apotek Endeh, pelaporan psikotropika dilakukan secara manual dengan melaporkan secara tertulis mengenai pemasukan dan pengeluaran psikotropika yang tersedia di Apotek. Laporan pelaporan psikotropika dilakukan setahun sekali (paling lambat tanggal 10 pada bulan Januari tahun berikutnya) dengan ditandatangani oleh APA dan dilaporkan ke Kepala Badan POM dengan tembusan Kepala Balai Besar POM Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai arsip di Apotek. Laporan penggunaan psikotropika memuat jumlah persediaan awal tahun, pemasukan dan pengeluaran psikotropika selama satu tahun serta total persediaan akhir tahun. Contoh Surat Pesanan Psikotropika dan laporan pemasukan dan pengeluaran psikotropika dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 16.



BAB 4 PEMBAHASAN Aspek pertama yang dibahas disini adalah tentang lokasi yang mana hal ini memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan apotek. Lokasi suatu apotek akan berpengaruh pada omset apotek karena apabila suatu apotek terletak pada lokasi strategis maka akan mempermudah masyarakat atau calon pembeli menjangkau apotek (dilalui oleh kendaraan umum) sehingga apotek tersebut nantinya sering “terlihat”. Aspek lokasi merupakan aspek yang harus dipertimbangkan pada saat akan membuat usaha apotek, misalnya pertimbangan berapa banyak kendaraan yang melewati lokasi tersebut, bagaimana daya beli masyarakat sekitar hingga mempertimbangkan apakah keadaan lingkungan sekitar lokasi akan memberikan banyak keuntungan bagi usaha apotek serta mempertimbangkan pesaing yang ada. Akan tetapi, apabila terdapat apotek yang sudah cukup strategis tetapi omsetnya tidak terlalu besar dapat disebabkan karena kurangnya kelengkapan obat atau pelayanan dari SDM yang bekerja di apotek kurang memuaskan dan lain-lain. Karena apotek Endeh ini strategis maka tidak heran apabila transaksi yang terjadi setiap harinya cukup banyak. Terlebih lagi apotek lain yang berdiri berjarak agak jauh dari lokasi apotek Endeh sehingga setidaknya konsumen yang bertempat tinggal di sekitar daerah Pengadegan akan memilih apotek Endeh sebagai pilihan pertama untuk membeli obat. Faktor penunjang lain agar apotek “terlihat” adalah neon box apotek Endeh yang terletak di sekitar halaman parkir yang akan menyala pada malam hari sehingga apotek tetap dapat terlihat pada malam hari. Ini akan menunjang calon pembeli untuk melihat eksistensi dari apotek. Kaca tembus pandang pada jendela-jendela dan pintu serta pencahayaan yang cukup dari dalam apotek membuat semua orang yang sekilas dapat melihat isi apotek dari kejauhan. Yang membuat agak kurang nyaman bagi pengunjung mungkin pintu apotek yang memang hanya dapat dibuka pada sisi kanan, terkadang banyak calon pembeli yang mencoba membuka pintu pada sisi kiri. Walaupun pintu disini tidak begitu terlalu mempengaruhi kenyamanan apotek, tetapi ada baiknya pintu diperbaiki sehingga dapat dibuka baik dari sisi kiri atau kanan.

34



35

Seorang apoteker harus dapat memanfaatkan luas ruangan yang ada sehingga kegiatan usaha apoteknya dapat berjalan dengan baik. Tiap-tiap ruangan disesuaikan berdasarkan fungsinya. Selain ruangan, apoteker juga harus dapat mengatur secara efektif barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan apotek. Misalnya mesin kasir, meja, kursi, lemari dan lain-lain. Melihat dari pola calon pembeli apotek Endeh selama melaksanakan praktek apoteker ini, perhatian pengunjung kebanyakan melihat ke arah kiri lalu langsung melihat ke etalase, mencari obat yang mereka cari terlebih dahulu kemudian menanyakan apakah obat yang mereka cari tersedia atau tidak. Stiker obat yang ditempel menghiasi etalase memberikan kesan penuh terhadap ketersediaan obat, juga cermin yang ada dibagian belakang pada setiap etalase akan memberikan kesan obat lebih banyak. Sayangnya, stiker yang ditempel hanya pada dua etalase dari kiri sedangkan etalase yang selanjutnya tidak diberi stiker. Dengan demikian, etalase dibagian kanan seakan-seakan nampak lebih sedikit obatnya, ada baiknya etalase tersebut diberik tempelan stiker. Walaupun ini tidak berpengaruh pada calon pembeli secara langsung, tetapi ini menunjang terhadap kesan etalase yang penuh saat calon pembeli masuk ke apotek yaitu setidaknya menarik calon pembeli untuk melihat etalase tersebut. Pola kebiasaan yang lain dari calon pembeli yaitu mengeluhkan tentang rasa sakit yang dirasakan atau menanyakan obat apa yang paling tepat untuk dapat mengatasi rasa sakitnya. Karena banyaknya pilihan obat yang tersedia di apotek Endeh, maka peran apoteker disini dari segi farmakoterapi sangat penting dalam menentukan obat yang paling tepat dan harus disesuaikan dengan keadaan pasien. Kemampuan farmakoterapi akan mempengaruhi calon pembeli karena akan meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan untuk berkonsultasi dalam pemilihan obat yang tepat. Apoteker di apotek dapat memberikan alternatif jika obat yang dimaksudkan pasien tidak ada ataupun obat dengan merk tertentu dapat diganti dengan obat generik yang memiliki kandungan zat aktif yang sama tetapi dapat dibeli dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Adanya beberapa pasien kerap kali fanatik dengan suatu merk tertentu, tetapi hal tersebut kembali lagi kepada hak calon pembeli untuk menentukan dan memutuskan akan membeli atau tidak. Universitas Indonesia


36

Apoteker berperan mengatur sumber daya manusia yang ada di apotek, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, apa saja pekerjaan yang harus dilakukan serta pertimbangan jika satu karyawan dapat mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Ini bertujuan agar pengelolaan apotek berjalan efektif dan efisien dari segi sumber daya manusianya. Karena pegawai yang ada pasti harus diberikan penghargaan (gaji) yang sesuai. Ini berhubungan dengan keadaan finansial apotek. Maka apoteker harus dapat mempertimbangkan penghasilan apotek dengan keberadaan pegawai. Kemampuan apoteker juga dilihat dalam tata penyusunan obat-obat (obat bebas, bebas terbatas, generik dan sediaan komplementer lainnya). Apoteker harus bisa menentukan tata penyimpanan obat yang mempermudah pengambilan obat karena akan mempengaruhi kecepatan pelayanan kepada pembeli. Penyusunan obat-obat di apotek Endeh dapat dikatakan sudah cukup baik. Untuk obat-obat yang memerlukan resep dari dokter, kemampuan apoteker dalam menskrining resep sangat penting. Karena kemungkinan resep tersebut disalahgunakan dalam arti bukan dibuat oleh dokter dapat saja terjadi. Pada saat penyerahan obat resep kepada pasien, apoteker sebaiknya memberikan informasiinformasi penting terkait obat yang diserahkan. Kemampuan komunikasi serta pemahaman ilmu kefarmasian sangat diperlukan bagi seorang apoteker. Kendalanya adalah kadangkala pemberian informasi tidak berlangsung optimal karena permintaan pasien disebabkan pasien sedang terburu-buru atau pasien sudah berungkali memperoleh obat yang sama atau sudah biasa dengan pengobatannya. Untuk obat resep, pasien akan diminta alamat dan nomor telepon pada saat penyerahan obat sebagai data apotek untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan pada saat penyiapan atau penyerahan obat sehingga pasien yang bersangkutan dapat segera di informasikan. Untuk kegiatan peracikan, kami belajar bagaimana meracik sediaan krim dan kapsul. Kapsul yang kami buat jumlahnya berkisar lebih dari 500 buah dengan teknik yang diajarkan oleh pembimbing kami. Walaupun kegiatan peracikan merupakan tugas dari Asisten Apoteker, tetapi sebagai Apoteker dalam hal peracikan harus paham betul mengenai tahap-tahapan pembuatan sediaan. Pemahaman apoteker dalam peracikan berhubungan dengan kemampuan Universitas Indonesia


37

farmasetika. Hasil peracikan yang baik akan memberikan kepuasan kepada pasien dalam mempergunakan sediaan farmasi racikan dari apotek. Untuk resep narkotika dan psikotropika harus ditelaah dan diserahkan oleh apoteker. Penyimpanan obat-obat golongan narkotika dan psikotropika juga khusus. Obat-obatan tersebut disimpan secara terpisah dengan obat lainnya pada lemari khusus dan terkunci. Kewenangan hanya diberikan kepada apoteker karena penggunaannya dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan. Untuk pelaporannya, narkotika wajib dilaporkan sebulan sekali sedangkan psikotropika dilaporkan setahun sekali. Walaupun di beberapa daerah pelaporan psikotropika dilakukan sebulan sekali. Dalam kegiatan pengadaan barang, apoteker harus mampu mencegah terjadinya kekurangan dan sedapat mungkin mencegah terjadinya kelebihan perbekalan farmasi. Walaupun kegiatan pemesanan dapat dilakukan oleh karyawan yang lain, tetapi keputusan dari hasil pertimbangan dilakukan pemesanan atau tidak ada di tangan

apoteker. Pemesanan dilakukan dengan

menghubungi PBF (Pedagang Besar Farmasi) pada pagi hari dan kemudian PBF akan mengirimkannya pada sore hari. Untuk beberapa obat, pembelian dilakukan untuk stok selama dua minggu atau satu bulan. Misalnya untuk obat yang perputarannya cepat dan mendapatkan potongan harga jika membeli dalam jumlah yang besar, namun, pembelian untuk obat-obat yang slow moving tetap dilakukan berdasarkan stok minimum. Sistem seperti ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah penumpukan barang di apotek dapat dihindari, sehingga kerugian akibat banyaknya obat yang hilang, rusak, serta kadaluwarsa juga dapat dihindari dan aset apotek dalam bentuk obat yang belum laku terjual dapat dikurangi sehingga jumlah uang yang mati atau lambat berputar dapat berkurang. Namun kekurangan dari sistem ini adalah menambah biaya pemesanan (jika dipesan lewat telepon, maka menambah biaya pembayaran telepon) dan dapat terjadi kekosongan obat sehingga apotek dapat kehilangan kesempatan penjualan, kehilangan pembeli atau bahkan kehilangan pelanggan sehingga menurunkan penghasilan apotek itu sendiri. Harus dilakukan perhitungan dengan seksama untuk mencegah terjadinya kekosongan stok dan stok barang harus diperhatikan setiap hari. Sekilas terlihat bahwa kelengkapan obat di apotek Endeh terbilang Universitas Indonesia


38

cukup lengkap, walaupun ada beberapa obat yang dicari pasien terkadang tidak dapat dipenuhi oleh apotek Endeh. Alasan mengapa obat tidak tersedia : a. Obat memang sedang tidak tersedia di PBF. b. PBF kebanyakan mengirim obat di waktu sore hari, sedangkan pembeli mulai ramai dari siang hari. c. Tidak ada sistem buffer stock, disebabkan karena jarak antara apotek dan tempat PBF tidak terlalu jauh, sehingga pengelola apotek hanya memilih obatobat tertentu saja yang diberlakukan sistem buffer stock. Untuk pemesanan, maka digunakan Surat Pemesanan (SP) yang ditandatangani APA sebagai bukti bahwa apoteker di apotek tersebut memang benar telah memesan perbekalan farmasi yang tertera pada SP. Pemesanan yang terjadi di apotek merupakan tanggung jawab apoteker. Selalu ada bukti tertulis untuk tiap transaksi sebagai bentuk transparansi keuangan. Apoteker harus mampu mengatur penyimpanan dokumen-dokumen tersebut, karena hal tersebut berhubungan dengan kegiatan administrasi apotek dalam hal pembukuan dan lain-lain. Apoteker mempunyai wewenang untuk menentukan berapa keuntungan yang diinginkan dari komoditi yang dijual di apotek. Dimana harga komoditi tersebut dapat memberikan keuntungan demi keberlangsungan apotek. Sistem harga yang diberlakukan di apotek Endeh ini menggunakan sistem Pareto. Dengan sistem ini, maka ketersediaan 20% perbekalan farmasi yang ada dapat memberikan kontribusi keuntungan 80% sedangkan ketersediaan perbekalan farmasi 80% akan memberikan kontribusi keuntungan 20%. Peran apoteker dalam hal finansial adalah mengatur keuangan misalnya bagaimana memutarkan modal atau uang yang ada, menutupi pembayaran atau tagihan tepat waktu, membayar gaji pegawai apotek dan lain-lain. Itu semua berpengaruh pada keberlangsungan apotek dan berhubungan dengan kepercayaan distributor terhadap apotek. Jika apoteknya membayar tepat waktu maka akan timbul rasa percaya distributor sehingga akan meningkatkan kerja samanya dengan pihak apotek. Untuk melihat keadaan keuangan apotek biasanya dilakukan stock opname yang dilakukan satu kali setiap bulannya. Yang perlu dicatat antara lain nama, jumlah (berapa bungkus, berapa tablet, per buah dan lain-lain), harga Universitas Indonesia


39

dan tanggal kadaluarsa masing-masing obat. Kemudian seluruh harga obat yang tersedia dikalikan dengan jumlah barang yang tersedia di apotek lalu dijumlahkan sebagai total dari keseluruhan nilai obat di apotek. Dari sini, apoteker dapat menilai keadaan apoteknya apakah mengalami kemajuan, diam ditempat atau mungkin malah mengalami kemunduran setelah menilai kemudian apoteker dapat mengambil keputusan-keputusan penting untuk kesuksesan apoteknya. Apoteker harus dapat mengatur proses administrasi dalam hal pembayaran kepada distributor agar apotek mempunyai cukup waktu dari perputaran uang untuk membayar tagihan. Walaupun apoteker dapat mempekerjakan pegawaiyang khusus menangani hal-hal yang bersifat finansial, tetapi apoteker bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apotek, maka laporan keuangan termasuk pembayaran harus setransparan mungkin dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada pemilik apotek. Apotek adalah tempat praktek bagi apoteker dengan obat serta alat kesehatan sebagai komoditi prakteknya. Apoteker adalah suatu profesi, oleh karena itu perannya tidak dapat tergantikan. Banyak hal yang apoteker harus atur dalam suatu apotek. Dari mulai bagaimana memberikan informasi obat yang benar hingga memiliki strategi bagaimana kehidupan apotek tersebut dapat berlangsung. Maka seorang apoteker yang memutuskan agar namanya tercantum sebagai Apoteker Pemilik Apotek (APA) dalam suatu apotek harus mempunyai kemampuan yang baik dari segi kemampuan kefarmasian maupun dari segi kemampuan manajerial serta komitmen untuk memajukan apoteknya dengan bekerja sepenuh hati dalam mengelola apotek harus mampu mengatur dan menjalankan semua aspek terkait sehingga tujuan dan fungsi apotek dapat tercapai dan berjalan dengan baik.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Endeh ini telah menambah pengetahuan serta pengalaman praktikan mengenai peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Dengan adanya PKPA di apotek ini telah membuka pemikiran praktikan tentang apotek dan tahu apa saja yang harus dilakukan apabila suatu saat praktikan diberi tanggung jawab sebagai apoteker di suatu apotek.

5.2 Saran Saran penulis untuk kemajuan apotek Endeh ini yaitu : a. Mengaktifkan kembali sistem kartu stok, karena selain meminimalisir terjadinya kecurangan, kartu stok merupakan gambaran stok fisik barang sehingga kita dapat mengetahui jumlah stok dan mempermudah dalam perencanaan obat-obat apa saja yang perlu dipesan, sehingga tidak perlu memeriksa masing-masing obat maka waktu akan lebih efisien. b. Sebaiknya sarana dan pra sarana di Apotek Endeh lebih diperhatikan. c. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, perlu diadakan pelatihan terhadap sumber daya manusia terutama dalam hal pemberian pelayanan informasi obat (PIO) serta menggalakan swamedikasi.

40



DAFTAR ACUAN Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1993a). Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor

919/MENKES/PER/X/1993

Tentang

Obat

yang

Diserahkan Tanpa Resep. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1993b). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 Tahun 1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1978). Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor

28/MENKES/PER/I/1978

tentang

Penyimpanan

Narkotika. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1322/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/ SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 41



42

Presiden Republik Indonesia. (1980). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Taun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik. Jakarta : Sekretariat Negara. Presiden Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta : Sekretariat Negara. Presiden Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta : Sekretariat Negara. Presiden Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta : Sekretariat Negara.


LAMPIRAN


43

Lampiran 1. Denah lokasi Apotek Endeh



44

Lampiran 2. Denah Ruangan Apotek Endeh

Koran

Ruang Tunggu

Banner

1

Kasir

2

4

5

6

3

8

15

16

17

9

7

10

Meja Apoteker

12

13

14

Alat-alat gelas

Lemari dokumen

19

18

Wastafel

11

Meja Administrasi

Dispenser Lemari Pendingin

Meja Racik & Timbangan

20

21

22

23



45

(Lanjutan) Keterangan : 1. Lemari OTC (Sabun, kompres demam, hand gloves) 2. Lemari OTC ( Vitamin syrup anak) 3. Kasir dan Lemari OTC ( Obat batuk sirup ) 4. Lemari OTC ( Vitamin, obat batuk tablet ) 5. Lemari OTC ( Vitamin, obat batuk tablet ) 6. Lemari obat bebas topikal 7. Lemari obat-obat generik 8. Lemari obat golongan fast moving 9. Lemari obat tetes mata, obat tradisional 10. Lemari obat herbal, fitofarmaka 11 ; 12 ; 13 ; 14 Rak produk pelengkap dan konsinyasi 15. Lemari obat wajib apotek sirup 16. Lemari OTC (obat pencernaan) 17. Lemari OTC ( perban, kain kassa ) 18. Lemari obat Ethical 19. Lemari obat Ethical 20. Lemari obat psikotropika 21. Lemari sediaan kapsul kosong 22. Lemari obat narkotika 23. Lemari obat Ethical sediaan topikal, tetes mata dan telinga



46

Lampiran 3. Struktur organisasi Apotek Endeh

Apoteker Pengelola Apotek (APA)

Bagian Administrasi

Asisten Apoteker Juru Resep

Kasir



47

Lampiran 4. Alur pengelolaan barang

Buku Defecta

Perencanaan Pemesanan ( Jenis, Jumlah, dan distributor )

Narkotika

Sediaan Umum dan Perb.Kesehatan

Psikotropika

Surat Pesanan Narkotika

Surat Pesanan Psikotropika

Surat Pesanan Umum

Pemeriksaan barang datang, faktur, serta kesesuaian dengan surat pesanan

Pemberian Harga Penataan dan Penyimpanan

Narkotika dan Psikotropika

Lemari Narkotika dan Psikotropika

Sediaan Umum dan Perb.Kesehatan

Kondisi Penyimpanan

Bentuk Sediaan

Kartu Stok



48

Lampiran 5. Surat pesanan sediaan umum



49

Lampiran 6. Kartu stok



50

Lampiran 7. Alur pelayanan resep tunai



51

Lampiran 8. Etiket



52

Lampiran 9. Copy resep



53

Lampiran 10. Alur pelayanan OTC



54

Lampiran 11. Kuitansi pembayaran



55

Lampiran 12. Tanda terima faktur



56

Lampiran 13. Surat pesanan narkotika



57

Lampiran 14. Surat pesanan psikotropika



58

Lampiran 15. Contoh laporan penggunaan narkotika



59

(Lanjutan)



60

Lampiran 16. Contoh laporan penggunaan psikotropika



61

(Lanjutan)



62

Lampiran 17. Contoh lembar stock opname Apotek Endeh




PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OBAT NARKOTIKA DI APOTEK

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

JAKA JUMAWAN, S. Farm. 1206329745

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... iv BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Tujuan .......................................................................................... 2 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 3 2.1 Apotek ........................................................................................ 3 2.2 Obat ............................................................................................ 5 2.3 Narkotika...................................................................................... 7 BAB 3. METODE PENGKAJIAN ................................................................ 9 3.1 Waktu dan Tempat Pengkajian ..................................................... 9 3.2 Metode Pengkaijan ....................................................................... 9 BAB 4. PEMBAHASAN ................................................................................ 10 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 16 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 16 5.2 Saran ............................................................................................ 16 DAFTAR ACUAN ......................................................................................... 17

ii


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5.

Penandaan Obat Bebas .............................................................. 6 Penandaan Obat Bebas Terbatas ................................................. 6 Tanda Peringatan Khusus Untuk Obat Bebas Terbatas ............... 6 Penandaan Obat Keras ............................................................... 7 Penandaan Narkotika ................................................................. 7

iii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3.

Daftar Narkotika Golongan I ...................................................... 18 Daftar Narkotika Golongan II .................................................... 21 Daftar Narkotika Golongan III .................................................. 24

iv


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keamuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam era pembangunan bidang kesehatan, apotek mempunyai peranan yang penting terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan definisi apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang berbunyi bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat-obatan di Indonesia dibedakan ke dalam beberapa golongan obat yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan psikotropik, serta narkotika. Definisi obat narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan

ketergantungan.

Sesungguhnya,

penggunaan

narkotika

bagi

kepentingan

pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, namun bila penggunaan narkotika 1



2

disalahgunakan untuk mencapai kepuasan pribadi tanpa mendapatkan pengawasan dari dokter sebagai tenaga kesehatan yang berwenang, maka pemakaian obat-obat tersebut dapat menimbulkan rasa ketergantungan pada penggunanya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu seperti depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat, menyebabkan bunuh diri, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat seperti melakukan tindak kejehatan, kekerasan dan pengrusakan. Upaya pencegahan terhadap meluasnya penyalahgunaan narkotika oleh pemerintah telah dilakukan lewat pengendalian dan pengawasan dalam peraturan perundang-undangan narkotika. Oleh karena itu, maka muncul pertanyaan apakah peraturan perundang-undang mengenai narkotika yang telah dibuat masih relevan atau tidak saat ini di apotek.

1.2 Tujuan Melihat apakah peraturan perundang-undangan tentang narkotika masih relevan atau tidak saat ini di apotek.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Apotek Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

2.1.1 Pengelolaan Apotek Pengelolaan apotek merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang apoteker dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi apotek. Pengelolaan apotek sepenuhnya berada ditangan apoteker, oleh karena itu apoteker harus mengelola secara efektif sehingga obat yang disalurkan kepada masyarakat akan lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena kualitas dan keamanannya selalu terjaga. Pengelolaan apotek dibedakan atas: a. Pengelolaan Teknis Farmasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/2002, Bab VI pasal 10, dibidang kefarmasian pengelolaan apotek meliputi: 1) Pembuatan, pengelolaan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat 2) Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya 3) Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi yang meliputi: a) Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat b) Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya, mutu obat dan perbekalan lainnya. Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan apotek adalah : 1) Apoteker

berkewajiban

menyediakan,

menyimpan

dan

menyerahkan

perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin

3



4

2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena suatu hal tidak dapat digunakan atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang telah ditetapkan oleh BPOM. b. Pengelolaan Non Teknis Farmasi Pengelolaan ini meliputi semua kegiatan administrasi, keuangan, personalia, kegiatan material (arus barang) dan bidang lainnya yang berhubungan dengan apotek.

2.1.2 Pelayanan Di Apotek Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

No.1027/Menkes/ SK/2004 pelayanan di apotek meliputi : a. Pelayanan resep 1) Skrining resep a) Persyaratan administratif, seperti : nama, SIK, dan alamat dokter; tanggal penulisan resep, nama, alamat, umut, jenis kelamin, dan berat badan pasien; nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta, cara pemakaian serta informasi lainnya. b) Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. c) Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). 2) Penyiapan obat a) Peracikan

yang

merupakan

kegiatan

menyiapkan,

menimbang,

mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah. b) Etiket harus jelas dan dapat dibaca c) Kemasan obat yang diserahkan harus rapi dan cocok sehingga terjaga kualitasnya. d) Penyerahan obat pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep dan penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. e) Apoteker harus memenuhi informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini. Informasi obat Universitas Indonesia


5

pada pasien sekurang-kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. f) Apoteker harus memberikan konseling kepada pasien sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien. Konseling terutama ditujukan untuk pasien penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, TBC, asma dan lainlain). g) Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat. b. Promosi dan edukasi Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang ingin melakukan upaya pengobatan diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit yang ringan dengan memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet/brosur, poster, dan penyuluhan. c. Pelayanan residensial (home care) Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan penyakit kronis. Untuk kegiatan ini, apoteker harus membuat catatan pengobatan pasien (medication record).

2.2 Obat Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006) : a. Obat Bebas Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Parasetamol. Universitas Indonesia


6

Gambar 2.1. Penandaan obat bebas b. Obat Bebas Terbatas Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : CTM.

Gambar 2.2. Penandaan obat bebas terbatas

Gambar 2.3. Tanda peringatan khusus untuk obat bebas terbatas c. Obat Keras dan Psikotropika Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Asam Mefenamat. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotikaa, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan



7

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh : Diazepam, Phenobarbital.

Gambar 2.4. Penandaan obat keras d. Obat Narkotika Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.

Gambar 2.5. Penandaan narkotika

2.3 Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dilakukan penggolongan narkotika menjadi 3 golongan yaitu : a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I dapat dilihat pada lampiran 1. b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan olmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan II dapat dilihat pada lampiran 2.



8

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan III dapat dilihat pada lampiran 3.



BAB 3 METODE PENGKAJIAN 3.1 Waktu Pengkajian Pengkajian dilakukan pada tanggal 29 Juli – 23 Agustus 2013 yang bertempat di Apotek Endeh, Jalan Pancoran Timur No. 37, Pengadegan, Jakarta Selatan.

3.2 Metode Pengkajian Metode yang digunakan dalam pengkajian yaitu dengan menelusuri serta mengkaji literatur peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait narkotika di apotek kemudian membandingkan kerelevansiannya di apotek.

9



BAB 4 PEMBAHASAN Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009). Adapun peraturan-peraturan yang terkait

dengan narkotika

yang

dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan No.28/Menkes/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan No.199/Menkes/SK/III/1996 tentang Penunjukan Pedagang Besar Farmasi PT (Persero) Kimia Farma Depot Sentral sebagai Importir Tunggal Narkotika di Indonesia. Dimana, Undang-Undang Narkotik terbaru (UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) mempunyai tujuan yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Obat golongan narkotika merupakan obat yang memerlukan pengelolaan khusus di apotek karena peredaran dan penggunaan obat golongan narkotika tersebut di awasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan. Secara garis besar pengelolaan narkotika di apotek antara lain meliputi pemesanan, penyimpanan, penyerahan, pelaporan resep dan pemusnahan. a. Pemesanan Pemesanan narkotika oleh apotek dilakukan dengan memesan narkotika ke PBF Kimia Farma sebagai satu-satunya distributor yang ditunjuk pemerintah dengan menggunakan Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh APA dengan dilengkapi nama jelas, nomor SIK, SIA, dan stempel Apotek, dimana satu lembar SP hanya untuk satu macam narkotika saja. Pemesanan obat narkotika pada PBF Kimia Farma ini dikarenakan Menteri Kesehatan memberikan izin pengelolaan 10



11

obat narkotika kepada satu Perusahaan Milik Negara yaitu PT. Kimia Farma (Persero Tbk.) berdasarkan Kepmenkes No.199/Menkes/SK/III/1996 tentang Penunjukan PBF (Pedagang Besar Farmasi) PT (Persero) Kimia Farma Depot Sentral di Indonesia. Yang mana sentralisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan narkotika oleh pemerintah. Namun, saat ini pemesanan obat narkotika dapat dipesan pada PBF lain yakni Mahakam Beta Farma sebagai distributor obat narkotika, dimana hal ini bertentangan dengan penunjukkan PBF Kimia Farma sebagai satu-satunya distributor yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai distributor obat narkotika. Berdasarkan keterangan yang didapat dari PBF Mahakam Beta Farma, obat narkotika yang didistribusikan telah mendapatkan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dengan demikian, saat ini PBF Kimia Farma tidak lagi menjadi distributor tunggal yang mengelola obat narkotika. b. Penyimpanan Saat ini penyimpanan narkotika masih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik pasal 16 dinyatakan bahwa narkotika yang ada pada apotek, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi, rumah sakit, persediaan para dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dimana ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan pada pasal tersebut tercantum

dalam

Peraturan Menteri Kesehatan No.28/Menkes/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika sesuai pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2, 3, dan 4 bahwa apotek harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika dengan ketentuan, antara lain: Pasal 5 ayat 2 yaitu tempat khusus pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat; 2) Harus mempunyai kunci yang kuat; 3) Dibagi dua masing-masing dengan kunci yang berlainan, bagian pertama dipergunakan untuk menyimpan morfina, petidina, dan garam-garamnya serta



12

persediaan narkotika, bagian kedua digunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang digunakan sehari-hari; 4) Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80 x 100cm, maka lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai. Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4 yaitu lemari khusus tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan lain oleh menteri. Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan. Lemari khusus harus ditaruh di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 11 ayat 1 narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus; dan pada UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Adapun penyimpanan secara khusus yang dimaksudkan pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 11 ayat 1 dan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat 1 sampai saat ini masih mengikuti ketentuan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh menteri kesehatan

yang

tertuang

dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.28/Menkes/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika pasal 5 dan 6. Penyimpanan narkotika ditempat khusus ini dimaksudkan untuk mengamankan narkotika agar tidak dengan mudah digunakan oleh orang yang tidak berhak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat 4 pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa teguran, peringatan, denda Universitas Indonesia


13

administratif, penghentian sementara kegiatan; atau pencabutan izin. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.28/Menkes/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika pasal 10 ayat 1 pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 5 tersebut dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah). c. Penyerahan Penyerahan narkotik saat ini telah mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Dimana pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik pasal 8 ayat 1 narkotika dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit hanya berdasarkan resep dokter; sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 39 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, narkotika hanya dapat diberikan atau diserahkan apabila pasien membawa resep yang ditulis dokter yang didalamnya mengandung obat narkotika. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik pasal 7 ayat 2 apotik dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar resep yang sama dari seorang dokter atau atas dasar salinan resep dokter. Sehingga, salinan resep dari resep narkotika dengan tulisan “iter” tidak boleh dilayani. d. Pelaporan Pelaporan resep Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik pasal 18 ayat 2 pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya; sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 11 ayat 2 importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya; dan pada Universitas Indonesia


14

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat 2 industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. Adanya kewajiban dari ketiga undang-undang tersebut dimaksudkan adalah dengan pelaporan tersebut pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika yang ada dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana tahunan narkotika. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik pasal 19 bentuk dan isi laporan dimaksud dalam Pasal 18 dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri-Kesehatan. Sedangkan

pada Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 11 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Di apotekapotek pelaporan dilakuan setiap bulan dan paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan penggunaan narkotika dibuat rangkap 4 dan masingmasing diperuntukkan kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Tembusan Dinas Kesehatan Propinsi, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan satu lembar untuk arsip Apotek. Surat laporan penggunaan narkotika berisikan: No. kode nasional, nama dan bentuk sediaan, keterangan mengenai penambahan atau pengeluaran, dan persediaan akhir bulan. Laporan ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek disertai nama terang, SIK, atau Surat Penugasan dan cap Apotek. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat 4 pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan; atau pencabutan izin.



15

e. Pemusnahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 60 Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal yaitu diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi; kadaluarsa; tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau berkaitan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau berkaitan dengan tindak pidana. Sedangkan yang berhak untuk melakukan pemusnahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik pasal 61 ayat 1 pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pemusnahan tercantum pada pasal 92 ayat (3). Pemusnahan tersebut dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat yaitu nama, jenis, sifat dan jumlah; keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan. Hal tersebut juga terdapat pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 61 ayat 2. Pemusnahan narkotik ini kembali diperjelas oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.28/Menkes/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika pasal 9 dimana disebutkan bahwa apoteker pengelola apotek dapat memusnahkan narkotika yang rusak, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan bagi pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan. Kemudian berita acara tersebut dibuat paling sedikit tiga rangkap dan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan RI, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) setempat dan Arsip dokumen.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan pengamatan dilapangan, saat ini pendistribusian obat narkotika tidak hanya didistribusikan oleh PBF Kimia Farma, tetapi juga didistribusikan oleh PBL lain yaitu PBF Mahakam Beta Farma. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa PBF Kimia Farma adalah distributor tunggal yang mendistribusikan obat narkotika. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa saat ini pendistribusian obat narkotika dilakukan oleh dua PBF yakni PBF Kimia Farma dan PBF Mahakam Beta Farma.

5.2 Saran Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan bahwa pada saat ini PBF Kimia Farma tidak lagi sendiri sebagai distributor tunggal obat narkotika.

16



DAFTAR ACUAN Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.992/Menkes/PER/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan

RI

Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004

tentang

Standar

Pelayanan Kefarmasian di apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Republik Indonesia. (1976). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik

Indonesia.

(1978).

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

28/MENKES/PER/I/1978 Tentang Penyimpanan Narkotika. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta : Sekretariat Negara.

17



LAMPIRAN


18

Lampiran 1. Daftar narkotika golongan I No. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I 1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 3. Opium masak terdiri dari : a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. 11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14endoeteno oripavina. 12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida. 13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida 14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida 15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida 16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida. 17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina 18. Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina 19. Heroina : Diacetilmorfina 20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina 21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida Universitas Indonesia


19

(Lanjutan) No. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I 22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida 23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) 24. Para-fluorofentanil : 4‘-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) 26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida 27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina 28. DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol 29. DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina 30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil6Hdibenzo[ b, d]piran-1-ol 31. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol 32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina 33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina 34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole 35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon 36. + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6metilergolina-8 β –karboksamida 37. MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina 38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina 39. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on 40 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina 41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina 42. N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 43. N-hidroksi MDA : (±)-N-[ α -metil-3,4(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina 44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol 45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina 46. Psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol 47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat 48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina 49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina 50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4(metilendioksi)fenetilamina 51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina 52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina 53. AMFETAMINA : (±)- α –metilfenetilamina 54. DEKSAMFETAMINA : ( + )- α –metilfenetilamina 55. FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina 56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin 57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina Universitas Indonesia


20

(Lanjutan) No. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I 58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (- )-(R)- α metilfenetilamina 59. Levometamfetamina : ( -)- N, α -dimetilfenetilamina 60. MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon 61. METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina 62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon 63. ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1piperazinetano 64. Opium Obat 65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika



21

Lampiran 2. Daftar narkotika golongan II No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il)etil]- 4 (metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4karboksilat etil ester Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester Benzilmorfina : 3-benzilmorfina Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1benzimidazolinil)-piperidina Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 pirolidinil)butil]-morfolina Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-butena Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik Dihidromorfina Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimedazol Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4karboksilat etil ester) Hidrokodona : dihidrokodeinona Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4 karboksilat etil ester Universitas Indonesia


22

(Lanjutan) No. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina Hidromorfona : dihidrimorfinona Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4 karboksilat Etil ester Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina Metopon : 5-metildihidromorfinona Mirofina : Miristilbenzilmorfina Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,1difenilpropana karboksilat Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester Morfina-N-oksida Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida Morfina Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Universitas Indonesia


23

(Lanjutan) No. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II 73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil 74. Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4 karboksilat etil ester 75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino) piperdina4-Karbosilat armida 76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana 77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester 78. Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan 79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina 80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida 82. Tebaina 83. Tebakon : asetildihidrokodeinona 84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1karboksilat 85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas



24

Lampiran 3. Daftar narkotika golongan III No. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III 1. Asetildihidrokodeina 2. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat 3. Dihidrokodeina 4. Etilmorfina : 3-etil morfina 5. Kodeina : 3-metil morfina 6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina 7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina 8. Norkodeina : N-demetilkodeina 9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina 10 Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida 11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina 12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents