UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 7 JANUARI – 25 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

NURUL HASANAH, S.Farm. 1206313463

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 7 JANUARI – 25 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013 ii


HALAMAN PENGESAHAN iii


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta menyusun laporan pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini berlangsung mulai dari tanggal 7 Januari – 25 Januari 2013. Dalam penyusunan laporan PKPA ini tidak lepas dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak Deden Muliadi, S.Si., Apt., selaku pembimbing di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Bapak Abdul Mun’im, MS, Ph.D., Apt. sebagai pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker di Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; 3. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; 4. Bapak Dr. Harmita, Apt., sebagai Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; 5. Seluruh Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Yose Rizal, S.Sos., M.Si., Ibu Mutiara Dewi, S.Sos., M.M., Ibu Nuril Astuti, S.Pd., S.Farm., Apt; Ibu Halida, Ibu Ida Komariah, Ibu Fitri atas bantuan selama pelaksanaan kegiatan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 6. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Farmasi UI, khususnya Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, atas waktu, dukungan dan ilmu yang telah diberikan selama menjalani pendidikan di Program Profesi Apoteker;

iv


7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan material dan moral untuk menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker; 8. Rekan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama pelaksanaan PKPA; dan 9. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan Program Profesi Apoteker angkatan LXXVI yang telah memberikan dukungan dan semangat selama menjalani masa-masa perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan laporan PKPA ini. Semoga laporan PKPA ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

2013

v


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nurul Hasanag, S. Farm. NPM : 1206313463 Program Studi : Profesi Apoteker Fakultas : Farmasi Jenis Karya : Laporan Praktek Kerja demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Rigt) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Periode 7 Januari – 25 Januari 2013 Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada tanggal : 6 Juli 2013 Yang menyatakan

(Nurul Hasanah)

vi


Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... vii BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................................... 1 1.2 Tujuan ............................................................................................... 2 BAB 2 TINJAUAN UMUM ............................................................................... 4 2.1 Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan ............................................. 4 2.2 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan ................................................. 5 2.3 Susunan Organisasi ............................................................................ 6 BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN.................................................................................. 13 3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman .................................. 13 3.2 Dasar Hukum................................................................................... 15 3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman ......................................................................................... 16 3.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman .................................... 20 BAB 4 PEMBAHASAN ................................................................................... 22 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 31 5.1 Kesimpulan...................................................................................... 31 5.2 Saran ............................................................................................... 32 DAFTAR ACUAN ........................................................................................... 33

vii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Selatan ..... 35

Lampiran 2.

Formulir Surat Permohonan Izin Apotek ............................................................. 36

Lampiran 3.

Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek ................................................... 39

Lampiran 4.

Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek ........................................................... 41

Lampiran 5.

Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan................................................... 45

Lampiran 6.

Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat .............................................. 46

Lampiran 7.

Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT ................................................ 48

Lampiran 8.

Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT.............................................................. 50

Lampiran 9.

Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan ...................... 52

Lampiran 10. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan.............................................. 54 Lampiran 11. Data 10 penyakit terbanyak di puskesmas kecamatan Pesanggrahan tahun 2011 . 55 Lampiran 12. Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan ...................................... 56 Lampiran 13. Alur dalam Pemberian Izin Cabang PAK ............................................................ 58

viii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan yang

berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam membangun kesehatan masyarakat, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a). Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka dalam perwujudan pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Sistem kesehatan daerah bertujuan menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik masyarakat, swasta, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Kewenangan tersebut 1



2

selanjutnya mendorong terbentuknya suku dinas kesehatan di tiap kota administratif di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Di dalam struktur organisasi suku dinas kesehatan terdapat seksi sumber daya kesehatan yang membawahi koordinator farmasi makanan dan minuman. Koordinator farmasi makanan dan minuman mempunyai tugas pokok dalam perencanaan, perijinan, pengelolaan serta pengawasan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu, koordinator ini merupakan salah satu wadah bagi apoteker dalam menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan. Peran apoteker dalam lingkup pemerintahan perlu diketahui oleh mahasiswa calon apoteker sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya nanti. Salah satu upaya pemahaman, gambaran dan pengetahuan mendalam tentang peran apoteker yaitu dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 7 Januari hingga 25 Januari 2013 untuk memberikan pengetahuan kepada calon apoteker mengenai perannya di suku dinas kesehatan.

1.2

Tujuan Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah agar mahasiswa program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia: a.

Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b.

Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Seksi Sumber Daya Kesehatan khususnya bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

c.

Mengetahui dan memahami perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi,



3

makanan dan minuman Kota Administrasi Jakarta Selatan serta pelaksaanaan di lapangan. d.

Mengetahui dan memahami pengelolaan persediaan dan pendistribusian obat di

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi

Jakarta

Selatan.



BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1

Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku dinas kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah kepala dinas kesehatan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan, serta secara operasional berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b). Suku dinas kesehatan yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya dinas kesehatan provinsi berperan sebagai regulator, sedangkan suku dinas kesehatan berperan sebagai auditor. Suku dinas kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

kesehatan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat, suku dinas kesehatan mempunyai fungsi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas kesehatan b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas kesehatan c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan KLB (kejadian luar biasa) e. Pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/tidak menular f. Pengawasan dan pengendalian ketersediaan perbekalan kefarmasian g. Pelaksanaan surveilans kesehatan h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan

4



5

i. Pengendalian pencapaian standardisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta j. Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima suku dinas kesehatan k. Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perizinan/rekomendasi/ sertifikasi di bidang kesehatan l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kabupaten/kota administrasi m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat; kesehatan lingkungan; prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup kabupaten/kota administrasi o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana suku dinas kesehatan p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan. r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara suku dinas kesehatan. s. Penyiapan bahan laporan dinas kesehatan kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan.

2.2

Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan Visi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah

masyarakat Jakarta Selatan yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yakni, a. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan.



6

b. Mengendalikan dan menanggulangi gizi buruk dan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. c. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di masyarakat. d. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan kemajuan teknologi. e. Meningkatkan mutu sistem pemasaran sosial kesehatan yang inovatif.

2.3

Susunan Organisasi Struktur organisasi suku dinas kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri dari: 1.

Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas selaku pimpinan di suku dinas mempunyai tugas sebagai

berikut: a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional. c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

2.

Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan administrasi umum suku dinas kesehatan. Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


7

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas. f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas. g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas. j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas. k. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan retribusi suku dinas kesehatan. l. Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian tata usaha. m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas) suku dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha.

3.

Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

kesehatan

masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi kesehatan masyarakat mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai ruang lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dalam lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


8

c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi. f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat kota administrasi/kabupaten. h. Melaksanakan manajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM). j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi kesehatan masyarakat. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan masyarakat.

4.

Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi pelayanan kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.



9

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tatalaksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan, data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i. Melaksanakan siaga 24 jam per Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes). j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pelayanan kesehatan. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan.

5.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas

kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan. Universitas Indonesia


10

d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular/tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan imunisasi. i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar

Biasa (SKD-KLB) pada lingkup

kabupaten/kota administrasi. j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian. m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan

kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

program

kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan kumuh penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan.



11

o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Penyajian materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. q. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pengendalian masalah kesehatan. r. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pengendalian masalah kesehatan.

6.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi sumber daya kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman. d. Memberikan rekomendasi/perizinan praktek tenaga kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i. Malaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas. Universitas Indonesia


12

k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l. Memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi makanan minuman, yang meliputi industri kecil obat tradisional, cabang penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri makanan minuman rumah tangga. n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kabupaten/kota administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi sumber daya kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dibagi menjadi tiga koordinator, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan dan koordinator farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator yang membuat kebijakan, pedoman, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Suku dinas kesehatan yang merupakan unit kerja dinas kesehatan berperan sebagai auditor terhadap regulasi yang telah dibuat dinas kesehatan provinsi untuk dilaksanakan oleh subjek atau sasaran regulasi tersebut. Suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya mempunyai struktur tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut suku dinas kesehatan terdiri dari seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan masyarakat, seksi pengendalian masalah kesehatan, dan seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan (SDK) yang secara garis besar mempunyai peran dalam lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, kefarmasian, makanan, dan minuman. Seksi SDK dibagi menjadi tiga koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan adalah, 1. Koordinator tenaga kesehatan, 2. Koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan, 3. Koordinator farmasi makanan dan minuman. Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah koordinator farmasi makanan dan minuman (Farmakmin). Tugas pokok koordinator farmasi makanan minuman adalah, a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. c. Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin seperti Apotek, Apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, 13



14

Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). d. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan Apotek, Apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta. f. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan. g. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik. h. Melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan. i. Melaksanakan pemantauan harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial. j. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, makanan, dan minuman. k. Memantau dampak lingkungan. l. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) puskesmas. m. Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA). n. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman. o. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika. p. Pengelolaan terhadap hasil supervisi. q. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya. r. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas, melalui saran, rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman. s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi dan masyarakat. t. Mensosialisasikan perundangan dan program. u. Bekerja sama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan koordinator tenaga kesehatan. Universitas Indonesia


15

v. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja. w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

3.2 Dasar Hukum Dasar hukum yang yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi dari Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/1997 tentang Psikotropika. b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2009 tentang Narkotika. c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2009 tentang Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25/1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 26/1965 tentang Apotek. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41/1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika. h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika. k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. l. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat. m. Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.

1331/Menkes/SK/X/2002

tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. n. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga Universitas Indonesia


16

o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional. p. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di Wilayah DKI Jakarta.

3.3

Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Setiap orang dan/ atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/ atau

mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman, wajib mengajukan perizinan. Perizinan diajukan kepada kepala dinas kesehatan, namun dengan adanya otonomi daerah, maka perizinan diajukan ke suku dinas kesehatan kota/ kabupaten administrasi. Perizinan yang dikelola oleh suku dinas kesehatan adalah izin apotek, izin pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin industri kecil obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi industri kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang perizinannya juga diajukan ke suku dinas kesehatan, dimana izin penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007.

3.3.1 Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a). Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi seperti pada profesi apoteker dikenal STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). STRA dikeluarkan oleh menteri dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun apabila memenuhi Universitas Indonesia


17

syarat. Untuk memperoleh STRA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah ijazah

apoteker,

sertifikat

kompetensi

profesi,

surat

pernyataan

telah

mengucapkan sumpah/janji apoteker, surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek, membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, apoteker pengelola apotek (APA) wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan, APA di apotek tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan apotek masih memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan SIA, APA mengajukan surat permohonan SIA kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. SIA diberikan oleh menteri yang mendelegasikan wewenangnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen Kesehatan RI, 2002b). Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, maka dikeluarkan pemberlakuan pedoman pelayanan kefarmasian di apotek oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam peraturan ini tercantum persyaratan pendirian apotek. Selain itu, segala bentuk perubahan dalam pengelolaan apotek diharuskan memperbaharui izin.

3.3.2 Apotek Rakyat Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, namun tidak melakukan peracikan. Apotek rakyat juga tidak menjual narkotika serta harus mengutamakan obat generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi apotek rakyat, pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek rakyat, dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2007). Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan apotek rakyat, dimana apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan izin pendirian apotek rakyat diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota Universitas Indonesia


18

dan akan dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen Kesehatan RI, 2007).

3.3.3 Pedagang Eceran Obat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972, pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau perorangan. Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obatobat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran dan harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi (PBF) yang mendapat izin dari menteri kesehatan. Obat-obat bebas terbatas harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Permohonan perizinan sarana pedagang eceran obat diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota setempat. Penerbitan izin setiap pedagang eceran obat harus disampaikan tembusan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota kepada menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala balai POM setempat (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha pedagang eceran obat berlaku selama dua tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan izin pedagang eceran obat. Penanggung jawab toko obat adalah asisten apoteker yang merupakan penanggung jawab teknis farmasi. Permohonan izin pedagang eceran obat diajukan secara tertulis dan disertai: Alamat dan denah tempat usaha; Nama dan alamat pemohon; Nama dan alamat asisten apoteker; Fotokopi ijazah, surat pengusaha dan surat izin kerja asisten apoteker; Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Pencabutan izin pedagang eceran obat dilakukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota dan pemilik izin harus menyerahkan surat izinnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Universitas Indonesia


19

3.3.4 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen (Kemenkes, 2012). Sebelum adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, UKOT bernama IKOT yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan (Kemenkes, 1990). UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UKOT yang memproduksi bentuk sediaan kapsul dan/atau cairan obat dalam, harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja penuh dan memenuhi persyaratan CPOTB. Pemenuhan persyaratan CPOTB dibuktikan dengan sertifikat CPOTB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. Setiap UKOT wajib memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian Warga Negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab yang memiliki sertifikat pelatihan CPOTB.

3.3.5 Cabang Penyalur Alat Kesehatan Cabang penyalur alat kesehatan adalah perwakilan usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah mendapatkan izin. Dalam hal ini apabila suatu perusahaan atau distributor besar ingin melaksanakan atau memiliki perwakilan usaha di suatu daerah, perusahaan atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub penyalur alat kesehatan kepada Kepala Suku Dinas kesehatan. Kebanyakan usaha penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya usaha ini dilakukan oleh perorangan tersebut jika mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena itu pembinaan terhadap cabang penyalur alat kesehatan ini harus dilakukan dengan ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi baik fisik maupun non fisik



20

wajib dilaporkan kepada suku dinas kesehatan untuk diurus perizinan perubahan tersebut.

3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Pangan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Dalam menjalankan PIRT ini, perusahaan pangan harus mempunyai Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640/30 April 2003 antara lain tentang SPP-IRT yang bertujuan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perudang-undangan di bidang keamanan pangan. b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT.

3.4

Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sarana

Pelayanan

Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suku dinas kesehatan dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi peraturan, memberi penyegaran, memberikan bimbingan teknis secara langsung ke lapangan maupun tidak langsung untuk meningkatkan konsistensi petugas agar memenuhi persyaratan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (UndangUndang RI No.36, 2009). Pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan; Universitas Indonesia


21

memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Undang-Undang RI No.36, 2009). Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan UU RI No.36/2009 antara lain komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat; pendayagunaan tenaga kesehatan; dan pembiayaan. Tujuan besar dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam upaya kesehatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, misalnya lembaga pemerintah non-kementerian, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/ kota yang berperan di bidang kesehatan. Pengawasan pada sarana kefarmasian dilaksanakan secara langsung ke sarana farmasi oleh dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, dan lintas sektor terkait untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya pengendalian dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari pengawasan yang dapat berupa sanksi administrasi, teguran, peringatan, sampai pencabutan izin. Suku dinas kesehatan kota administrasi melaksanakan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh dinas kesehatan yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan program di kota administrasi misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku dinas kesehatan kota administrasi dapat memberikan teguran dan pencabutan izin. Pembinaan, pengawasan, pengendalian (Binwasdal) berfungsi untuk memantau proses dan produk-produk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Hal tersebut terkait dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.



BAB 4 PEMBAHASAN

Suku Dinas Kesehatan merupakan bagian dari struktur organisasi dinas kesehatan pada tingkat kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Kepala Suku Dinas secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Saat ini, di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat enam Suku Dinas yang mengatur enam wilayah yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Pulau Seribu. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi lima bagian, yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas (Kasudin). Setiap bagian membawahi beberapa subbagian dan masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Seksi. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki tiga koordinator yaitu Tenaga Kesehatan (Nakes), Standarisasi Mutu Kesehatan dan Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Setiap koordinator memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi SDK. Tugas pokok Seksi Sumber Daya Kesehatan diantaranya adalah melaksanakan pemberian rekomendasi sarana kefarmasian tertentu dan sarana lainnya yang berhubungan dengan kesehatan serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perbekalan kesehatan. Tugas-tugas tersebut dikelola oleh koordinator farmasi makanan dan minuman. Oleh karena hal tersebut erat kaitannya dengan bidang farmasi, maka dalam laporan ini akan dibahas mengenai bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Koordinator Tenaga Kesehatan berperan dalam pengelolaan, pembinaan, pengaturan, dan pendidikan bagi tenaga kesehatan maupun calon tenaga 22



23

kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh koordinator tenaga kesehatan adalah mengelola pengembangan profesi medik keperawatan; menyusun peta kebutuhan pendidikan dan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan; mengadakan pelatihan serta uji kompetensi tenaga kesehatan; membuat usulan dan supervisi diklat ke puskesmas; membuat usulan bahan perumusan kebijakan akreditasi profesi/ jabatan tenaga kesehatan; mengelola pelaksanaan praktek kerja lapangan serta menyelenggarakan rapat evaluasi praktek kerja lapangan dengan puskesmas maupun institusi pendidikan; menyelenggarakan pemilihan, menetapkan, mengusulkan tenaga kesehatan teladan dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Jakarta Selatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan berperan dalam pembuatan standarisasi mutu pelayanan kesehatan baik dalam tataran internal suku dinas kesehatan maupun tataran eksternal, dalam hal ini implementasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh koordinator standarisasi mutu kesehatan adalah menyusun rencana kerja dan anggaran program standarisasi mutu kesehatan; pelaksana pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) program mutu; koordinator pemantauan proses sistem manajemen mutu; melaksanakan evaluasi kegiatan program standarisasi mutu kesehatan; koordinator pengendalian dokumen; koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) dan konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin); koordinator audit internal dan eksternal; koordinator tinjauan manajemen; koordinator komunikasi internal; serta koordinator pengelolaan keluhan pelanggan. Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman memegang peranan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan, baik yang dikendalikan oleh pemerintah maupun perorangan. Beberapa kegiatan yang dikendalikan

oleh

koordinator

farmasi

makanan

dan

minuman

adalah

melaksanakan pengelolaan perizinan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagan Eceran Obat (PEO); melaksanakan supervisi dan pengelolaan hasil supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin; melaksanakan binwasdal terhadap sarana pelayanan kesehatan Universitas Indonesia


24

kefarmasian, baik pemerintah maupun swasta; melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan; melaksanakan pengelolaan laporan narkotika dan psikotropika; melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan; melaksanakan pemantauan harga obat narkotika, dan persediaan cadangan obat esensial; serta melaksanakan rekaptulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari Puskesmas Kecamatan dalam satu wilayah Kota Administrasi.

4.1 Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Kecamatan Pada awal periode PKPA, penulis berkesempatan berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan yang terletak di wilayah Kelurahan Pesanggrahan selama 6 hari kerja. Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan terdiri dari 3 (tiga) lantai, antara lain :  Lantai 1 terdiri dari Pelayanan 24 jam, RB dengan dokter spesialis kandungan, KI trimester 1 & 2, KI trimester 3, gudang obat, radiologi HR (Harm Reduction).  Lantai 2 adalah tempat

pendaftaran,

laboratorium dan poli untuk

pemeriksaan pasien serta ruang lainnya yang terdiri dari Apotek, gudang alkes, dan koperasi. Poli

yang

tersedia

pada Puskesmas Kecamatan

Pesanggrahan adalah Poli Umum, Askes & Jamsostek, Poli Gigi, KB, Imunisasi, Manajemen Terpadu Bayi Sakit (MTBS), Fisioterapi, Poli Paru, PAL, Lansia, DM, CAB Jiwa, CAB VCT, CAB PKPR, dan CAB KDRT.  Lantai 3 adalah kantor administrasi puskesmas, aula, mushola, pemeriksaan Haji dan EKG. Pelayanan obat di kamar obat dilayani dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. Resep dokter yang dilayani di kamar obat setiap harinya berkisar antara 150 sampai 250 resep. Tenaga kesehatan yang terdapat pada kamar obat terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker. Obat yang diberikan sebagian besar adalah sediaan tablet, pulveres, sirup, dan sediaan topikal. Karena banyaknya pelayanan resep yang dilakukan di kamar obat Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan, untuk dispensing dari obat suspensi kering dilakukan sendiri oleh pasien dengan penjelasan terlebih dahulu oleh apoteker. Penataan Universitas Indonesia


25

obat dan alat kesehatan di ruang penyimpanan kamar obat ditempatkan pada lemari khusus, terdapat pula lemari pendingin untuk menyimpan obat. Semua resep dokter dari poli dilayani di kamar obat kecuali Obat Anti Tuberkulosis (OAT), serum, dan vaksin karena diberikan dan dijelaskan langsung pada poli yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan obat yang diserahkan pada pasien dari tiap poli dan pasien program seperti pasien dari program Jamsostek dan Askes, perbedaan hanya terdapat pada beberapa resep obat yang diberikan. Biasanya pasien jamsostek dan askes mendapat obat dengan beberapa merk dagang. Pasien tidak dikenakan biaya untuk obat yang diberikan di kamar obat, pasien hanya cukup membayar biaya administrasi pada saat mendaftar. Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan memiliki gudang obat puskesmas yang digunakan untuk menyimpan obat dan alat kesehatan. Penataan obat dan alat kesehatan di gudang Puskesmas Pesanggrahan belum berdasarkan penggolongan obat karena keadaan Puskesmas Pesanggrahan yang masih direnovasi. Akan tetapi, tiap karton ditempel contoh sampel obat yang ada di dalamanya untuk mempermudah dalam mencari. Selain itu pada masing-masing karton kemasan terluar obat diberikan tanda khusus yang menunjukkan tanggal kadaluarsa. Saat ini pengadaan obat di tiap puskesmas kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan sendiri oleh masing-masing puskesmas, termasuk Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan yang telah secara mandiri merencanakan dan melakukan pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan maupun di puskesmas kelurahan. Jika persediaan obat tidak mencukupi jumlahnya, Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan dapat melakukan permintaan obat ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tiap-tiap kelurahan mengirimkan LPLPO puskesmas kelurahan pada puskesmas kecamatan untuk permintaan obat.

Kelurahan yang terdapat di

Kecamatan Pesanggrahan adalah Kelurahan Bintaro, Ulujami, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Petukangan Utara. Pengalokasian obat oleh puskesmas kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan obat di puskesmas kelurahan didasarkan pada data konsumsi, kunjungan dan pola penyakit yang paling banyak terjadi di Universitas Indonesia


26

kelurahan masing-masing. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap puskesmas dalam penggunaan obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat, LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan wajib dikirimkan ke puskesmas kecamatan yang bersangkutan untuk dilakukan rekapitulasi. Setiap bulannya ditetapkan maksimal pada tanggal 15, LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan harus telah dikirim ke puskesmas kecamatan. Selanjutnya hasil rekapitulasi dari tiap puskesmas kecamatan akan dikirimkan ke koordinator Farmakmin Seksi SDK Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Hasil dari rekapitulasi data kunjungan pasien di puskesmas kecamatan Pesanggrahan, terdapat 10 jenis penyakit terbanyak yang dihitung tiap tahun (Lampiran 11). Penulis berkesempatan memperoleh data 10 penyakit terbanyak tahun 2011 dikarenakan hasil rekapitulasi tahun 2012 belum selesai dihitung oleh pihak puskesmas. Berdasarkan lampiran data, jumlah penyakit terbanyak adalah infeksi akut lain pernafasan atas sebesar 22.152 kasus dengan persentase 37,37%. Pekerjaan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan telah sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Apoteker di kamar obat Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan telah melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik dengan baik. Hal ini ditandai dengan dilakukannya skrining resep, penyiapan sediaan, pengecekan hasil peracikan dan penyerahan obat yang disertai informasinya kepada pasien. Peningkatan peran farmasis Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan juga terlihat dengan diikutsertakannya apoteker dalam rapat dengan tenaga profesi kesehatan lainnya di puskesmas dalam penentuan dosis atau takaran maksimal suatu resep puyer standar untuk diberikan kepada pasien balita dan anak-anak. Adapun kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di kamar obat (apotek) Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan, yaitu hanya terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya beban

kerja

pelayanan resep yang diterima di kamar obat yang berjumlah sekitar 150-250 resep setiap hari.



27

4.2 Perizinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Proses perizinan yang dilakukan di Koordinator Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan meliputi perizinan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), Usaha Kecil Obat Tradisional, Pangan Industri Rumah Tangga, dan Pedagang Eceran Obat. Segala proses perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dilaksanakan dengan sistem satu atap yaitu di kantor Walikota, tepatnya pada bagian Pelayanan Terpadu (yandu). Alur proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemohon ke Kantor Pelayanan Terpadu Bagian Kesehatan untuk setiap perizinan sarana kesehatan. Pemohon akan mendapatkan formulir yang berisi daftar kelengkapan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan mendapatkan perizinan (Lampiran 210). Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi berupa kelengkapan dokumen dan kelengkapan sumber daya sarana kesehatan. Setelah persyaratan selesai disiapkan, pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu untuk menyerahkan berkas persyaratan perizinan sarana kesehatan. Apabila ada berkas yang kurang sesuai, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi kembali. Berkas yang diserahkan oleh pemohon di kantor Pelayanan Terpadu kemudian dibawa ke Suku Dinas Kesehatan. Berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratan administrasinya kemudian dikirimkan ke Subbag Tata Usaha untuk registrasi surat masuk. Setelah didisposisi oleh Kepala Suku Dinas kesehatan, kemudian berkas diserahkan ke Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Petugas bagian Farmasi Makanan dan Minuman kemudian memeriksa kembali dokumen tersebut sebelum proses pemeriksaan dalam bentuk inspeksi lapangan. Dalam proses tersebut petugas suku dinas memeriksa kesesuaian antara persyaratan dokumen tertulis yang diserahkan pemohon dengan kondisi di lapangan. Hasil inspeksi lapangan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan sarana kesehatan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian izin. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan tentang perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dapat diberikan kepada pemohon apabila kelengkapan berkas sudah dipenuhi oleh pemohon. Alur perizinan sarana kesehatan yang kini berlangsung di Koordinator Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Universitas Indonesia


28

dimana pelayanan perizinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Walikota Jakarta Selatan.

4.3 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Lingkup kerja Koordinator Farmakmin Sudinkes Kota Adminstrasi Jakarta Selatan meliputi sepuluh kecamatan dimana tiap kecamatan tersebut memiliki puskesmas kecamatan yang melayani masyarakat. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Setiabudi. Setiap bulan puskesmas kecamatan wajib membuat laporan pemakaian dan lembar permintaan obat kepada Sudinkes Kota administrasi Jakarta Selatan sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis persediaan obat. LPLPO digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan kebutuhan obat bulan berikutnya kepada dinas kesehatan kota. Permintaan tambahan obat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengatasi kekosongan obat di puskesmas dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan diluar jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, data LPLPO setiap puskesmas per bulan direkapitulasi dan dibuat data LPLPO selama periode bulan Januari-Desember 2012 dengan juga memasukkan data persediaan obat di Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Fungsi LPLPO antara lain untuk laporan pemakaian obat bulanan, laporan jumlah kunjungan resep, dokumen bukti atau sumber informasi tentang pengeluaran obat, dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, hal tersebut digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, sumber informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan sarana untuk meningkatkan kepatuhan perugas dalam menyampaikan laporan. Berdasarkan pengamatan Penulis rekapitulasi LPLPO Puskesmas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik, walaupun adanya keterlambatan pengiriman ke Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Hal ini terjadi karena



29

adanya keterlambatan pengiriman data LPLPO oleh beberapa puskesmas via surat elektronik kepada petugas Sie Farmasi Makanan dan Minuman.

4.4 Penyimpanan Obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak di Jalan Raya Kebagusan, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gudang penyimpanan obat dan alat kesehatan ini dijaga oleh satu orang petugas. Gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari dua lantai. Lantai 1 (satu) terdiri dari ruang gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, ruang gudang penyimpanan obat program, ruang gudang penyimpanan obat Dinas Kesehatan, dan ruang gudang penyimpanan obat Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Lantai 2 (dua) terdiri dari kantor yang untuk sementara menjadi ruang gudang penyimpanan obat Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan. Denah gudang dicantumkan pada Lampiran 12. Obat-obat yang terdapat dalam gudang penyimpanan telah disusun dengan baik berdasarkan golongan program obat. Obat-obat pada gudang program dialokasikan sesuai program yang dicanangkan seperti program pemberantasan penyakit menular, TB paru, penyakit ISPA, filariasis, malaria, program kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Dengan susunan tersebut pengambilan kelompok obat program dari gudang Suku Dinas Kesehatan dan pendistribusian ke bagian program obat di Suku Dinas Kesehatan menjadi lebih mudah. Selain itu, setiap jenis obat memiliki kartu stok yang berisi nama obat serta satuannya, nama pihak yang melakukan pengiriman maupun pengambilan obat, jumlah penerimaan, pengambilan, persediaan akhir, waktu kadaluarsa obat, serta tanda tangan petugas pengelola gudang. Sesuai dengan fungsinya, obat-obat pada gudang suku dinas dialokasikan untuk mencukupi kekurangan dan kebutuhan tiap kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan untuk antisipasi terjadinya kondisi gawat darurat. Saat pengamatan terlihat bahwa aplikasi pendistribusian obat telah sesuai karena adanya pengeluaran obat gawat darurat (terkait bencana banjir) untuk Universitas Indonesia


30

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Obatobat yang dikeluarkan harus ditulis dalam berita acara yang dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh pengelola gudang. Satu lembar digunakan untuk penanggung jawab puskesmas, sedangkan lembar yang lainnya digunakan untuk arsip gudang. Setiap melakukan pengeluaran obat, petugas gudang selalu melakukan pengisian kartu stok. Setelah itu, dilakukan pengecekan antara jumlah barang yang tertera pada kartu stok, dengan jumlah barang yang ada, untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 1.

Tugas dan fungsi pokok Suku Dinas Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penilaian program kesehatan masyarakat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja, kesehatan jiwa masyarakat, serta gizi dan pembinaan peran serta masyarakat di kota administrasi yang bersangkutan.

2.

Seksi Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan pengelolaan sumber daya kesehatan meliputi perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana apotek, pedagang eceran obat, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) serta perizinan tenaga kesehatan meliputi apoteker, asisten apoteker, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, fisioterapi, terapis wicara, refraksionis optisien dan radiografer.

3.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perizinan sarana kesehatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan, baik dalam segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.

4.

Puskesmas kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah secara mandiri merencanakan dan melakukan pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan itu sendiri maupun di puskesmas kelurahan.

5.

Pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian obat di Suku Dinas Kesehatan Kota Admistrasi Jakarta Selatan telah sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku.

31



32

5.2 Saran 1. Kegiatan-kegiatan binwasdal sarana farmasi, makanan, dan minuman yang telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi dalam rangka sosialisasi informasi dan untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tenaga kesehatan dan pemilik sarana kesehatan. 2. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu memiliki website yang interaktif dan menarik untuk media penyampaian informasi pelayanan, kebijakan, maupun kegiatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. 3. Perlunya penambahan penempatan apoteker di Puskesmas Kecamatan terutama Puskesmas dengan jumlah pelayanan resep yang tinggi sehingga tercapainya pelayanan kefarmasian yang optimal. 4. Sebaiknya terdapat SDM yang kompeten dan tepat terkait pembuatan laporan LPLPO di Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan agar pelaporan dapat dijalankan secara online untuk mengatasi keterlambatan yang masih sering terjadi.



DAFTAR ACUAN Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002b). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 tentang: Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Petunjuk Teknis Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 tentang penyaluran alat kesehatan. Jakarta. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta.

33



34

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta.

Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013

35

LAMPIRAN

Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013

Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan


36

Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


37


38

(Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


39

(Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


40

Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


41

(Lanjutan). Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


42

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek


43


44

(Lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek


45



46



47

Lampiran 5. Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan


48

Lampiran 6. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


49

(Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


50


51

Lampiran 7. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT


52

(Lanjutan). Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT


53

Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT


54

(Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT


55

Lampiran 9. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan


56

(Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Cabang/ SubPenyalur Alat Kesehatan


57

Lampiran 10. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan


58

Lampiran 11. Data 10 penyakit terbanyak di puskesmas kecamatan


59

Pesanggrahan tahun 2011

No

1

Jenis penyakit

Infeksi Akut Lain Pernafasan

Persentase Jumlah

Persentase

22.152

37,37

Atas 2

Peny. Pulpa & jar. Periapikal

7.467

12,60

3

Peny. Lainnya

6.717

11,33

4

Peny. Darah Tinggi

5.726

9,66

5

Peny. Pada Sistem Otot & jar.

4.044

6,82

Pengikat 6

Peny. Kulit Infeksi

3.377

5,70

7

Gangguan Gigi dan Jar.

2.901

4,89

2.535

4,28

Penyangga lain 8

Ginggivitis dan Penyakit Periodental

9

Tonsilitis

2.363

3,99

10

Diare (Termasuk Tersangka

1.990

3,36

59.272

100,00

Kolera) Jumlah

Lampiran 12. Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan


60

(Lanjutan)


61

Lampiran 13. Alur dalam Pemberian Izin Cabang PAK


62

Keterangan: a.

b.

Kepala dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir 2. Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setelah menerima hasil pemeriksaan tim pemeriksa bersama meneruskan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 3. **Bila pemeriksaan tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon dapat membuat surat siap melaksanakan kegiatan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 4.

c.

d.

Setelah melakukan pemeriksaan, kepala dinas kesehatan provinsi dapat mengeluarkan izin cabang PAK, penundaan atau penolakan permohonan izin Cabang PAK dengan menggunakan Formulir 5 dan 6 . Pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sejak diterbitkan surat penundaan.


UNIVERSITAS INDONESIA

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEDAGANG ECERAN OBAT


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013


ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................i DAFTAR ISI .............................................................................................................ii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................1 1.2 Tujuan......................................................................................................2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA..............................................................................3 2.1 Definisi Pedagang Eceran Obat ................................................................3 2.2 Dasar Hukum ............................................................................................3 2.3 Perizinan Pedagang Eceran Obat .............................................................4 2.4 Penanggung Jawab PEO...........................................................................5 2.5 Ketentuan dalam Pendirian PEO ..............................................................7 2.6 Berita Acara Pemeriksaan ........................................................................8 BAB III METODOLOGI PENGKAJIAN .............................................................9 3.1 Lokasi dan Waktu Pengkajian ..................................................................9 3.2 Metode Pengkajian data………………………………………………. ..9 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………. 10 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ..........................................................................................................15 5.2 Saran.....................................................................................................................15 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. ..16



iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penerbitan Izin PEO ......................................................................17 Lampiran 2. Formulir BAP Sarana PEO ....................................................................19 Lampiran 3. Formulir BAP BINWASDAL PEO.......................................................21



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan

adalah dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (UU No. 36 Tahun 2009). Peningkatan kesadaran masyarakat akan hidup sehat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana. Salah satu komponen yang tidak bisa terlepas dalam upaya pembangunan kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (UU Bidang Hukum dan Sosial Budaya. Kesehatan, psikotropika dan narkotika Tahun 2003). Sarana kesehatan yang terkait dengan pelayanan kefarmasian diantaranya adalah Apotek dan Toko Obat (Pedagang Eceran Obat). Perbedaan diantara keduanya terletak pada pelayanan kefarmasian yang dapat diberikan. Pada Toko Obat menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002, disebutkan bahwa Toko Obat tidak boleh meracik dan melayani resep dokter, serta hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Perbedaan lainnya terletak pada penanggung jawab dari sarana tersebut, yakni Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab dari Toko Obat dan Apoteker sebagai penanggung jawab dari Apotek. Setiap sarana kesehatan yang akan dibangun di suatu daerah harus mengurus perizinan ke pemerintah setempat, tidak terkecuali Toko Obat. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, disebutkan bahwa sarana kesehatan menjadi kewenangan dari dinas kesehatan kabupaten/ kota.

1



2

Untuk Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud dengan dinas kesehatan kabupaten/ kota setara dengan suku dinas kesehatan kota administratif. Tujuan perizinan terhadap sarana kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pemberian pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar atau tidak bermutu, agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan. Tujuan lain dari perizinan sarana kesehatan seperti Toko Obat yakni untuk mengawasi obat-obat yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan di Toko Obat, akan tetapi harus di Apotek. Bagi pemohon yang ingin mngajukan permohonan izin, baik perizinan baru ataupun perubahan perizinan (pindah, pergantian penanggung jawab, perpanjangan) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat (UU No. 36 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/PER/XII/1986). Salah satu komponen penting dalam proses perizinan sarana kesehatan yakni inspeksi atau peninjauan oleh regulator terhadap pemohon dan semua hal yang terkait dengan sarana yang akan didirikan. Sarana kesehatan memiliki krieria yang berbeda dalam penilaian untuk mendapatkan perizinan. Kriteria apa saja yang dinilai dari suatu pemeriksaan tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai BAP dalam peninjauan sarana pelayanan kefarmasian khususnya PEO yang dilakukan oleh Farmakmin (Sub Seksi SDK Sudinkes Jakarta Selatan) dalam rangka melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kefarmasian.

1.2

Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Seksi Sumber Daya Kesehatan, terutama di Sub Seksi Farmasi Makanan dan Minuman, bertujuan agar mahasiswa calon apoteker: 1. Mengetahui tentang Pedagang Eceran Obat (PEO) 2. Mengetahui berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan permohonan izin PEO 3. Mengetahui tentang BAP sarana PEO dan kesesuaiannya dengan peraturan pemerintah Universitas Indonesia


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Definisi Pedagang Eceran Obat (PEO) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Obat adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan, dan peningkatan kesehatan termasuk kontrasepsi dan sediaan biologis. Sedangkan perdagangan dalam peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/ atau pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperoleh imbalan. Pedagang eceran obat yang selanjutnya disingkat PEO adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat dapat berupa Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta atau Perorangan. Penjualan obatobatan oleh PEO dilakukan secara eceran dan masih dalam bentuk bungkusan dari pabrik yang membuatnya. PEO berkewajiban untuk menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi (PBF) yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Setiap PEO wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi.

2.2

Dasar Hukum Terdapat beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan

Menteri Kesehatan yang menjadi dasar hukum terkait pedagang eceran obat (PEO), yakni 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No.541); 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3



4

3. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik; 8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167 Tahun 1972, tentang Pedagang Eceran Obat.

2.3

Perizinan Pedagang Eceran Obat (PEO) (Kepmenkes RI No. 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat) Dalam pendirian pedagang eceran obat oleh suatu perusahaan ataupun

perorangan harus melalui perizinan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat. Untuk Provinsi DKI Jakarta, perizinan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif tempat PEO tersebut akan didirikan. Setiap penerbitan izin PEO, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kepala Balai POM setempat. Adanya regulasi yang mengatur keberadaan dan perizinan PEO dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan di bidang kesehatan. Tujuan tersebut didasarkan pada upaya perlindungan masyarakat dari pelayanan di bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar. Pengajuan permohonan izin PEO harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan beberapa hal, yaitu a. Alamat dan denah tempat usaha Universitas Indonesia


5

b. Nama dan alamat pemohon c. Nama dan alamat Asisten Apoteker d. Foto kopi Ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Alur perizinan yang harus dilakukan oleh pemohon hingga diterbitkannya surat izin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Lampiran. Surat izin PEO hanya berlaku selama dua tahun. Jika pemohon ingin memperpanjang izinnya, pengurusan perpanjangan izin harus dilakukan tiga bulan sebelum masa berlaku izin sebelumnya habis. Surat izin PEO harus diperbaharui apabila Asisten Apoteker (AA) sebagai penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atau beralih pada AA yag baru; toko obat pindah tempat/ lokasi; toko obat berubah nama; dan penggantian pemilik sarana. Terjadinya pelanggaran peraturan oleh PEO ataupun Asisten Apoteker sebagai penanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pencabutan izin. Pencabutan izin PEO hanya dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Apabila terjadi pembatalan atau pencabutan izin, pemilik izin tersebut harus segera mengembalikan surat izin Toko Obat-nya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.

2.4

Penanggung Jawab PEO (Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011) Dalam perizinan sarana, salah satu berkas yang dilampirkan yakni ijazah,

dan SIK bagi asisten apoteker sebagai penangggung jawab PEO. Untuk memperoleh SIK terlebih dahulu seorang AA harus memiliki STRTTK. AA yang ingin mengurus STRTTK harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya; b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; c. Memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan



6

d. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Untuk memperoleh STRTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam mengajukan permohonan STRTTK harus melampirkan: a. Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atau Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker. b. Surat keterangan sehat fisik dan menta dari dokter yang memiliki surat ijin praktik c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian d. Surat rekomendasi kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian e. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak dua lembar. Registrasi ulang harus dilakukan minimal enam bulan sebelum STRTTK habis masa berlakunya. STRTTK dapat dicabut karena permohonan dari yang bersangkutan, STRTTK tidak lagi memenuhi persyaratan baik fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter, melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian, dan melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Pencabutan STRTTK disampaikan kepada pemilik STRTTK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian. Untuk memperoleh SIKTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tempat pekerjaan kefarmasian. Permohonan SIKTTK harus melampirkan : a. Fotokopi STRTTK b. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian



7

c. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar dan 3x4 cm sebanyak dua lembar. Dalam pengajuan permohonan SIKTTK harus dinyatakan secara tegas permintaan SIKTTK tersebut untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua atau ketiga.

2.5

Ketentuan dalam Pendirian PEO Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1331 Tahun 2002 dikatakan bahwa

PEO dilarang menerima atau melayani resep dokter. Dengan adanya larangan tersebut maka dibuatlah beberapa ketentuan, diantaranya a. Pedagang eceran obat harus memasang papan dengan tulisan “Toko Obat Berijin” tidak menerima resep dokter. Papan ini harus mudah dilihat dan dibagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. b. Tulisan pada papan tersbut harus berwarna hitam diatas dasar putih. Kemudian, tinggi huruf minimal 5 cm dan tebalnya minimal 5 mm. c. Ukuran papan tersebut minimal 60 cm x 40 cm. Dalam peraturan yang sama, pedagang eceran obat sebagai toko obat berizin dilarang membuat/ meracik obat atau membungkus kembali obat. Sehingga obatobat yang diizinkan untuk dijual oleh toko obat ini harus masih dalam kemasan pabrik pembuatnya dan dijual secara eceran. Untuk obat-obat bebas terbatas (daftar W) terdapat ketentuan harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan penyimpanan obat-obat atau alat kesehatan lain. Larangan lainnya dalam pendirian PEO adalah tidak boleh memasang nama yang sama atau menyerupai nama apotek, pabrik farmasi atau PBF. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya kesan yang salah oleh masyarakat seperti seakan-akan Toko Obat tersebut adalah sebuah apotek atau terkait dengan apotek, pabrik farmasi atau PBF.



8

2.6

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berita acara pemeriksaan merupakan lembar bukti hasil peninjauan yang

dilakukan tim inspeksi/peninjau terhadap objek inspeksi yang dapat berupa sarana maupun pemilik sarana. Isi dari lembar BAP berbeda-berbeda tergantung sarana dan kriteria seperti apa yang dijadikan standar pemenuhan persyaratan oleh regulator.



BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1

Waktu dan Tempat Pengambilan data dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Seksi

Sumber Daya Kesehatan Sub-Seksi Farmasi Makanan dan Minuman dari tanggal 7 Januari 2012 sampai 25 Januari 2012.

3.2

Metode Pengkajian Data Metode yang digunakan untuk mengkaji regulasi perizinan dan BAP

saat peninjauan adalah melalui penelusuran literatur (studi pustaka).

9



BAB 4 PEMBAHASAN

Pedagang eceran obat atau toko obat berizin merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang saat ini banyak terdapat di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat menjadikan pengetahuan masyarakat mengenai pengobatan juga meningkat, seperti swamedikasi. Toko obat dapat menjadi sarana untuk masyarakat dapat melakukan swamedikasi yakni dengan menjual obat-obat bebas dan obat bebas terbatas. Namun, pelayanan toko obat terbatas hanya dengan menjual obat-obat tersebut dan dilarang untuk melayani resep dokter (Kemenkes, 2002). Untuk melaksanakan salah satu fungsi preventif dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dibuat suatu regulasi perizinan terhadap setiap toko obat yang akan didirikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, disebutkan bahwa sarana kesehatan menjadi kewenangan dari dinas kesehatan kabupaten/ kota. Oleh karena itu, setiap toko obat yang akan didirikan di DKI Jakarta harus melalui pengajuan perizinan ke Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif daerah tempat toko obat tersebut akan dibuat, misalnya toko obat akan didirikan di daerah Jakarta Selatan maka pengajuan perizinan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Alur penerbitan surat izin pedagang eceran obat (PEO) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada lampiran. Dari bagan lampiran terlihat bahwa proses pengajuan berkas permohonan izin diawali dengan pengisian formulir dan penyerahan berkas ke bagian pelayanan terpadu (Yandu) yang berada di Kantor Walikota Jakarta Selatan. Setelah formulir diisi dan diterima oleh petugas pelayanan terpadu, selanjutnya dilakukan verifikasi awal dengan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Saat berkas dianggap lengkap oleh petugas, kemudian dilakukan pencatatan di buku register pelayanan terpadu dan pencetakan tanda terima untuk diberikan kepada pemohon. Setelah itu, petugas pelayanan terpadu menyerahkan berkas ke Sub Bagian TU. Pada Sub Bagian TU dilakukan pencatatan di buku 10



11

register surat masuk dan berkas permohonan yang diterima akan dimasukkan ke Kepala Sudinkes untuk mendapatkan disposisi terhadap permohonan, lalu menyerahkan ke seksi SDK dengan melampirkan lembar disposisi. Pada seksi SDK, berkas permohonan diperiksa ulang untuk dilakukan verifikasi kedua. Apabila pada tahap ini ditemukan ada berkas yang tidak lengkap, maka akan diinformasikan kepada pemohon untuk melengkapi pada saat peninjauan lapangan. Pencatatan kembali dilakukan pada tahap ini, yakni di buku register seksi dan buku register bagian Sub Seksi Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan bagian Farmakmin untuk melakukan pemeriksaan/ peninjauan sarana sesuai dengan surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Dalam peninjauan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin PEO oleh tim dari Sub Seksi SDK Farmakmin, petugas terkait akan membawa seluruh dokumen dalam rangka pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut lembar penting yang harus dibawa tim peninjau sebagai bukti penilaian sarana adalah formulir berita acara pemeriksaan (BAP). Tugas tim peninjau dalam hal ini adalah mengisi formulir BAP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan menandatangani formulir tersebut. Berita acara pemeriksaan pada umumnya dilengkapi dengan adanya kop surat dari pemerintahan Sudinkes Jakarta Selatan dan harus mencantumkan tanggal diadakannya peninjauan serta nomor surat tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. BAP toko obat berisi: a. Data perusahaan yang mencakup nama toko obat, alamat lengkap, nama pemilik dan nama penanggung jawab teknis (Asisten Apoteker). b. Data administrasi yang mencakup adanya surat permohonan, salinan Akte Pendirian Perusahaan bila bentuk PEO berupa badan hukum, keaslian SIUP (bila bentuk badan hukum), kesesuaian peta lokasi, kesesuaian denah bangunan, keaslian bukti pemilikan tempat IMB/sewa/kontrak, keaslian ijazah dan SIK/SIAA penanggung jawab teknis, kesesuaian NPWP, surat pernyataan AA bersedia bekerja sebagai AA penanggung jawab, jumlah karyawan dan daftar obat yang dijual. Untuk perpanjangan izin, BAP juga dilengkapi dengan



12

data administrasi berupa surat pernyataan PEO tidak melayani resep dokter/menjual obat daftar G dan surat pernyataan PEO patuh terhadap UU. c. Kesimpulan/ saran dari tim peninjau yang menuliskan hasil analisa peninjauan. d. Tandatangan pemilik PEO, Asisten Apoteker, dan semua anggota tim petugas peninjau. Proses setelah peninjauan oleh tim petugas adalah melakukan pencatatan, pemeriksaan dan pengecekan akhir di Buku Register. Kemudian dilakukan pembuatan Perbal, Surat Keputusan dan Sertifikasi Surat Izin. Tahap terakhir yakni validasi/pengesahan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan dengan mengevaluasi

hasil

kelayakan

penerbitan

izin.

Evaluasi

tersebut

mempertimbangkan formulir BAP sarana, berkas permohonan dan sertifikat surat izin. Apabila dianggap layak, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan izin PEO. Tetapi proses akan kembali ke Kepala Seksi SDK, apabila dianggap tidak layak. Penerbitan izin bagi PEO pemohon yang dianggap layak, dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Sudinkes. Distribusi sertifikat surat izin dikembalikan kepada petugas pelayanan terpadu. Pihak pelayanan terpadu akan melakukan penyerahan sertifikat surat izin kepada pemohon. Kemudian dilakukan pengarsipan kembali oleh petugas pelayanan terpadu di buku register penyerahan izin. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam hal ini Sudinkes Jakarta Selatan selain memiliki wewenang dalam perizinan sarana kesehatan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Binwasdal) sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait dengan PEO, salah satu tugas Sudinkes khususnya Sub Seksi SDK Farmakmin dalam rangka pengawasan adalah melakukan pemeriksaan/ inspeksi terhadap PEO yang sudah berizin. Sama halnya dengan peninjauan untuk memperoleh perizinan PEO, pemeriksaan PEO berizin ini juga dilengkapi dengan BAP. Perbedaan dengan BAP yang telah dijelaskan sebelumnya, pada BAP ini dilaporkan hasil pemeriksaan, yaitu a. Lokasi dan sarana yang mencakup: letak lokasi, luas ruangan, status bangunan, sarana gudang dan jumlah karyawan. Universitas Indonesia


13

b. Kegiatan yang mencakup: asal pembelian obat (PBF/apotek/sumber lain), tempat penyimpanan obat yang harus sesuai dengan persyaratan, jumlah penjualan yang dilakukan (jumlah besar/eceran), obat-lain yang dijual selain obat bebas dan obat bebas terbatas, ukuran papan nama harus sesuai dengan persyaratan c. Pelanggaran yang ditemukan Setiap berita acara pemeriksaan dari suatu sarana pelayanan kesehatan diarsipkan dan dijaga kerahasiaannya oleh tim peninjau. BAP selain sebagai formulir yang berisi laporan hasil pemeriksaan dapat dijadikan bahan pertimbangan/ bukti tertulis yang penting dalam penilaian kelayakan suatu sarana dapat diberikan izin. Hal-hal apa saja yang dinilai dan tercantum dalam BAP merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila salah satu persyaratan yang tercantum dalam BAP belum terpenuhi, tim peninjau tidak lantas menolak pemberian izin. Namun tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Sudinkes adalah melakukan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada pemilik PEO untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Pada format BAP yang dibuat dan ada saat ini di Koordinator Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002. Saat ini binwasdal oleh Sub Seksi SDK Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan lebih berfokus pada PEO yang sudah berizin. Bukan berarti toko obat yang belum berizin tidak dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, hanya saja dengan tingginya angka pertumbuhan PEO di Jakarta Selatan dan masa berlaku izin yang relatif singkat (dua tahun) menjadikan siklusnya cepat dan sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu, dengan minimnya SDM yang ada di Sub Seksi tersebut menjadikan fokus binwasdal lebih ditekankan pada PEO yang telah berizin. Sejauh ini pemantauan perizinan PEO dilakukan secara manual dengan pendataan sertifikat izin yang telah dikeluarkan, baik izin baru maupun izin perpanjangan. Namun, belum ada pemisahan antara pendataan keduanya secara jelas. Hal tersebut mungkin dapat diatasi apabila sudah dapat dilakukan pengembangan sistem informasi sarana kesehatan untuk pemantauan perizinan di Universitas Indonesia


14

Sudinkes Jakarta Selatan. Pada lampiran dapat dilihat data perizinan PEO tahun 2012.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

1.

Pedagang eceran obat adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin

2.

Pengajuan permohonan izin PEO harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan beberapa hal, yaitu Alamat dan denah tempat usaha; Nama dan alamat pemohon; Nama dan alamat Asisten Apoteker; Foto kopi Ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker; dan Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis.

3.

BAP dalam peninjauan lapangan sarana pedagang eceran obat yang dilakukan oleh Koordinator Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002.

5.2

Saran Dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PEO di Jakarta Selatan dan

singkatnya masa berlaku izin PEO, untuk memudahkan pemantauan perizinan oleh Sudinkes Jakarta Selatan diperlukan adanya pengembangan sistem informasi sarana kesehatan secara terpadu dengan komputerisasi.

15



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1986). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/PER/XII/1986. Upaya pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik. Jakarta: Departemen Kesehaan Republik Indonesia. Eko Jaya. (2003). UU Bidang Hukum dan Sosial Budaya. Kesehatan, psikotropika dan narkotika. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indobesia. (2009). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

16



LAMPIRAN


17

Lampiran 1. Alur Penerbitan Izin PEO


18

(Lanjutan)


19

Lampiran 2. Formulir Berita Acara Pemeriksaan Sarana PEO No. Dokumen No. Revisi

: F-SD-030 : 00

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373 JAKARTA KODE POS : 12130

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA PEDAGANG ECERAN OBAT SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Pad hari ini…….. tanggal……. bulan…...... tahun…….. kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan No…………………... telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

I.

DATA PERUSAHAAN

1. Nama Toko Obat

: .........................................................

2. Alamat

: ......................................................... ........................................................ Kel................................................................ Kec. .............................................................. Telp. .............................................................

3. Nama Pemilik

: ..........................................................

4. Nama AA Penanggung Jawab Teknis : .........................................................

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Pedagang Eceran Obat / Perpanjangan Izin dengan hasil sebagai berikut:


20

II.

ADMINISTRASI

1. Surat Permohonan*

: Ada / Tidak

2. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bila bentuk badan hukum: Ada / Tidak 3. SIUP (bila bentuk badan hukum)

: Sesuai asli / Tidak

4. Peta Lokasi

: Sesuai / Tidak

5. Denah Bangunan

: Sesuai / Tidak

6. Bukti Pemilikan Tempat IMB/Sewa/Kontrak


7. Penanggung Jawab teknis* Ijazah


SIK / SIAA


8. NPWP

: Sesuai / Tidak

9. Surat pernyataan AA bersedia Bekerja sebagai AA* : Ada / Tidak 10. Surat pernyataan PEO tidak melayani resep dokter/menjual Daftar G*: Ada / Tidak 11. Surat pernyataan PEO patuh thd per UU* 12. Jumlah karyawan*

:Ada / Tidak `

13. Obat dijual*

: ………….. Orang :

Kesimpulan / Saran :

Mengetahui

Petugas

1. Pedagang Eceran Obat Cap dan Tanda Tangan

1. Nama NIP 2. Nama NIP

(……………………...)

2. Asisten Apoteker

Catatan : Untuk Perpanjangan Izin*


: : : :

3. Nama

:

NIP

:

21

Lampiran 3. Formulir BAP BINWASDAL PEO PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373 JAKARTA KODE POS : 12130 FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA PEDAGANG ECERAN OBAT SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Pada hari ini……... tanggal……. bulan…...... tahun…….. kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan No…………………... telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

1. Nama Toko Obat

: .........................................................

2. Alamat

: .......................................................... .......................................................... Kel.............................................................. Kec. ............................................................ Telp. ...........................................................

3. Nama Pemilik

: ..........................................................

4. Nama AA Penanggung Jawab Teknis : ............................................. 5. Nomor Izin Toko Obat

: ..........................................................

6. Masa Berlaku Izin

: s/d ....................................................

Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengawasan Pedagang Eceran Obat yang sudah berizin dengan hasil sebagai berikut:

I.

Lokasi dan Sarana

1. Lokasi terletak di

: Perumahan / Toko / Pasar


22

2. Luas Ruangan

: ………………….m2

3. Status Bangunan

: Milik sendiri / Sewa

4. Sarana Gudang 5. Jumlah Karyawan

II.

: Ada / Tidak : …………………Orang

Kegiatan

1. Pembelian obat dari

: PBF / Apotek / Sumber Lain

Sumber Pembelian Obat yang Lain : …………………………………… …………………………………… …………………………………… 2. Penyimpanan : Obat bebas terbatas disimpan : Tersendiri / Bersama barang lain Kondisi penyimpanan obat dapat menjamin kualitas obat

: Baik / Cukup

/ Kurang 3. Penjualan dilakukan dalam

: Jumlah besar / Eceran

Secara eceran dilakukan perubahan kemasan : Ya / Tidak 4. Selain Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas juga menjual : a. Obat tradisional b. Kosmetik c. Alat Kesehatan d. Makanan / Minuman e. Obat Keras f. Narkotika g. Psikotropika h. ............................................... 5. Papan Nama Ukuran 40 cm x 60 cm : Ada / Tidak

Pelanggaran ditemukan :


23

Kesimpulan /saran :

Mengetahui

Pedagang Eceran Obat

Petugas

1. Nama

:

NIP

:

2. Nama

:

NIP

:

3. Nama

:

NIP

:

Cap dan Tanda Tangan

(……………………...)


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents