UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI YANG ADAPTIF SESUAI KEBUTUHAN STRATEGIS ORGANISASI : STUDI KASUS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KARYA AKHIR

HARI PURWADI 1206194530

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2014

Perancangan infrastruktur ..., Hari Purwadi, Fasilkom UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI YANG ADAPTIF SESUAI KEBUTUHAN STRATEGIS ORGANISASI : STUDI KASUS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi

HARI PURWADI 1206194530

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2014


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

ii

Universitas Indonesia


HALAMAN PENGESAHAN

iii



KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah, hidayah dan rahmat-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini. Penulisan Karya Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Saya sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal perkuliahan hingga penyelesaikan Karya Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Bapak Rizal Fathoni Aji, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing saya dalam penyusunan Karya Akhir ini.

2.

Bapak Bob Hardian, Ph.D. dan Bapak Wahyu Catur Wibowo, Ph.D. selaku dosen penguji, yang telah memberikan saran perbaikan bagi Karya Akhir ini.

3.

Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

4.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai instansi pemberi beasiswa GCIO (Government Chief Information Officer).

5.

Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta do’anya dengan tiada henti.

6.

Istriku tercinta, Mulyani Rahmawati. Atas segala dukungan moril, do’a dan pengertiannya yang begitu besar, sehingga saya bisa menyelesaikan Karya Akhir ini.

7.

Anak-anakku tercinta, Fazila Hasna Atifa dan Muhammad Rifky Saefulloh yang selalu menjadi penyemangat kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi ini.

8.

Bapak DR. Yan Rianto, M.Eng (Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

9.

Bapak Drs. Ismail, M.Si (Kepala Bidang Infrastruktur Informatika – PDSI) yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan konsultasi, memberikan arahan terkait pengetahuan dan kebijakan dalam penyusunan Karya Akhir ini. iv



10. Pak Hartono, Mas Adi, Mas Koko, dan rekan-rekan PDSI lainnya yang telah meluangkan waktu dan membantu Karya Akhir ini. 11. Bapak Ir. Azhar Hasyim, M.IT (Direktur e-Business) dan Bapak Drs. Nizam W., MM yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menjalani studi ini. 12. Teman seperjuangan MTI-GCIO yaitu Pak Ketua Eko, Kang Syofian, Mbak Chairina, Mas Bayu, Teh Nurzaitun, Kang Tosan, Mbak Ika, Mas Handy, Mas Bari, Mas Bambang, Mas Devid, Mas Fefe, Pak eselon Heru, Pak Joni, Mas Nanda, Mas Aji, Teh Yuli, Mbak Atik, Mbak Irena dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga kebersamaan, dan tali silaturahmi ini tidak berhenti sampai disini. 13. Pak Wiryo dan segenap staf di MTI, terima kasih atas segala bantuannya. 14. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga semua amal kebaikan yang kita lakukan mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, semoga Karya Akhir ini dapat membawa banyak manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 10 Januari 2014

Penulis

v



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

vi



ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Hari Purwadi : Magister Teknologi Informasi : Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Adaptif Sesuai kebutuhan Strategis Organisasi: Studi Kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Inpres No.3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Permasalahan yang ditemui bahwa pemanfaatan TI belum diiringi oleh suatu perencanaan arsitektur SI/TI organisasi secara menyeluruh, hal tersebut memunculkan kondisi pengembangan SI/TI tidak berkesinambungan, banyak duplikasi dan silo sistem, kondisi ini juga dialami pada organisasi yang menjadi objek penelitian ini yang sebenarnya telah memiliki program prioritas dengan target membangun sistem layanan e-government yang integrasi dan memiliki interoperabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah usulan rancangan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif sesuai kebutuhan strategis organisasi tersebut. TOGAF ADM menjadi kerangka kerja acuan dalam membangun arsitektur TI bagi organisasi, dengan data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada unit pengelola TI serta data sekunder melalui penelaahan dokumen peraturan serta kebijakan TIK terkait. Hasil dari penelitian diperoleh 15 prinsip arsitektur TI, 10 kandidat aplikasi baru yang diusulkan untuk dikembangkan pada organisasi dan usulan rancangan infrastruktur TI yang adaptif berupa rancangan private cloud dengan model IaaS, untuk diadopsi sebagai platform infrastruktur TI organisasi di masa depan. Kata Kunci ; Infrastruktur, Adaptif, e-Government, TOGAF, Cloud, IaaS

vii



ABSTRACT Nama Program Studi Judul

: Hari Purwadi : Magister Teknologi Informasi : Adaptive IT Infrastructure Design According To Organization Strategic Needs: Case Study At Ministry Of Communication And Informatics

Based on Inpres 3/2003 concerning national policy and strategy of e-government, every government agencies are expected to optimize the use of information technology advances to eliminate the bureaucratic organization barriers, forming a network management systems and work processes that enable government agencies to work in an integrated manner to simplify access to all the information and public services that must be provided by the government. Problems encountered that the use of IT has not been followed by an IS/IT architecture planning thoroughly, this condition led to the IS/IT unsustainable development , duplication and silo systems, and this condition is also experienced by the organization on this research which have priority program to establish integrated and interoperable e-government system services This study aims to produce a draft proposal of adaptive information technology infrastructure according to the strategic needs of the organization. TOGAF ADM become a framework of reference in developing the IT architecture for the organization, with the primary data collected through interviews to IT management units as well as secondary data through review of regulatory documents and related ICT policies. The results of the study showed 15 IT architecture principles, 10 candidates proposed new applications to be developed in the organization and adaptive IT infrastructure design proposed in the form of private cloud with IaaS model to be adopted as the organization IT infrastructure platform in the future. Keywords ; Infrastructure, Adaptive, e-Government. TOGAF, Cloud , IaaS

viii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI........................ vi ABSTRAK .......................................................................................................... vii ABSTRACT ....................................................................................................... viii DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii DAFTAR TABEL.............................................................................................. xiii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2 Analisa Permasalahan ......................................................................... 2 1.3 Research Question............................................................................. 12 1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian ............................................ 13 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 13 1.5.1 Tujuan ...................................................................................... 13 1.5.2 Manfaat .................................................................................... 14 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 15 2.1 Perancangan ...................................................................................... 15 2.2 Infrastruktur Teknologi Informasi ..................................................... 16 2.3 Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture) ............................... 17 2.3.1 Tujuan, Manfaat dan Keuntungan Enterprise Architecture..... 18 2.4 Enterprise Architecture Framework ................................................. 19 2.4.1 The Zachman Framework ........................................................ 19 2.4.2 The Open Group Architectural Framework (TOGAF) ............ 22 2.4.3 The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) ...... 25 2.4.4 The Gartner Methodology ....................................................... 26 2.4.5 Analisis Penentuan antar empat EA framework ...................... 26 2.5 Infrastruktur TI yang adaptif ............................................................. 29 2.6 Service-Oriented Architecture (SOA) ............................................... 31 2.7 Service Oriented Infrastructure (SOI) .............................................. 32 2.8 Cloud Computing .............................................................................. 33 2.9 Value Chain ....................................................................................... 34 2.10Critical Success Factor ..................................................................... 35 2.11Indeks PeGI ....................................................................................... 36 2.12Penelitian Sejenis Sebelumnya.......................................................... 38 2.13Metodologi Kualitatif ........................................................................ 44 2.14Case Study Research ......................................................................... 44 2.15Theoritical Framework ..................................................................... 45 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 47 3.1 Tahapan Penelitian (Research Steps) ................................................ 47 3.2 Kerangka Pola Pikir Penelitian (Research Design)........................... 50 ix



BAB 4 PROFIL ORGANISASI ........................................................................ 52 4.1 Tentang Organisasi ............................................................................ 52 4.2 Peran Strategis ................................................................................... 52 4.3 Struktur Organisasi ............................................................................ 54 4.4 Tugas dan Fungsi .............................................................................. 55 4.5 Program Prioritas............................................................................... 56 BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN........................................................ 57 5.1 Fase Preliminary................................................................................ 57 5.1.1 Penentuan Ruang Lingkup Enterprise ..................................... 57 5.1.2 Penentuan Framework dan Metodologi ................................... 58 5.1.3 Komitmen Manajemen ............................................................ 58 5.1.4 Prinsip – Prinsip Arsitektur...................................................... 58 5.2 Requirement Management ................................................................ 60 5.2.1 Architecture Vision .................................................................. 60 5.2.2 Business Architecture .............................................................. 60 5.2.3 Information System Architecture ............................................. 61 5.2.4 Technology Architecture .......................................................... 61 5.2.5 Opportunities and Solutions .................................................... 62 5.3 Architecture Vision ............................................................................ 62 5.4 Fase Business architecture ................................................................ 63 5.4.1 Analisis internal bisnis ............................................................. 63 5.4.2 Proses Bisnis pada organisasi .................................................. 63 5.4.3 Analisis Value Chain ............................................................... 64 5.4.4 Permasalahan Bisnis pada organisasi saat ini .......................... 70 5.4.5 Analisis SWOT organisasi ....................................................... 75 5.4.6 Analisis SW dan OT organisasi kebutuhan SI ......................... 76 5.4.7 Analisis SWOT Organisasi terhadap Kebutuhan TI ................ 77 5.4.8 Analisis Critical Success Factor (CSF) ................................... 77 5.4.9 Pemetaan Stakeholder .............................................................. 82 5.5 Fase Information System Architecture .............................................. 83 5.5.1 Arsitektur data.......................................................................... 84 5.5.2 Arsitektur aplikasi .................................................................... 88 5.5.3 Aplikasi saat ini pada organisasi .............................................. 89 5.5.4 Pemetaan layanan terhadap proses bisnis enterprise ............... 94 5.5.5 Usulan arsitektur aplikasi......................................................... 99 5.5.6 Gap analysis aplikasi ............................................................. 106 5.5.7 Landscape Aplikasi ke depan ................................................ 109 5.5.8 Pemetaan proses bisnis terhadap aplikasi dan interoperabilitasnya ................................................................ 110 5.5.9 Usulan integrasi aplikasi ........................................................ 111 5.5.10 Portofolio usulan aplikasi .................................................... 113 5.6 Fase Technology Architecture ......................................................... 114 5.6.1 Arsitektur Teknologi enterprise saat ini ................................ 114 5.6.2 Virtualisasi server .................................................................. 122 5.6.3 Usulan arsitektur teknologi .................................................... 125 5.7 Fase Opportunities dan Solutions.................................................... 127 5.7.1 Usulan solusi arsitektur Teknologi dalam mendukung integrasi layanan e-government ............................................. 127 x



5.7.2 Solusi interoperabilitas aplikasi e-government bagi enterprise ............................................................................... 128 5.7.3 Usulan Solusi Topologi Infrastruktur pendukung layanan Cloud ........................................................................ 130 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 132 6.1 Kesimpulan...................................................................................... 132 6.2 Saran ................................................................................................ 134 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 135 LAMPIRAN ...................................................................................................... 139

xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram fishbone permasalahan .......................................................11 Gambar 2. 1 Konseptual model dari perancangan .................................................15 Gambar 2. 2 Jenis Infrastruktur ..............................................................................16 Gambar 2. 3 Enterprise Architecture .....................................................................17 Gambar 2. 4 Zachman Framework .......................................................................21 Gambar 2. 5 TOGAF ADM ...................................................................................23 Gambar 2. 6 FEA Framework ................................................................................25 Gambar 2. 7 Key Organizing principles for adaptive infrastructure.....................31 Gambar 2. 8 SOI Framework .................................................................................33 Gambar 2. 9 Generic value chain ...........................................................................35 Gambar 2. 10 Hubungan CSF dengan Strategi TI .................................................36 Gambar 2. 11 Radar Chart Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia ........37 Gambar 2. 12 Theoritical Framework ...................................................................45 Gambar 3. 1 Alur Pikir Penelitian ..........................................................................49 Gambar 3. 2 Kerangka kerja TOGAF dalam lingkup batasan penelitian ..............50 Gambar 4. 1 Alur mandat dan peran strategis Kementerian Kominfo ...................53 Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kementerian Kominfo.......................................54 Gambar 5. 1 Proses bisnis kementerian kominfo ...................................................64 Gambar 5. 2 Value chain kementerian kominfo ....................................................65 Gambar 5. 3 Usulan arsitektur data ke depan ........................................................88 Gambar 5. 4 Portofolio aplikasi saat ini pada kementerian kominfo .....................98 Gambar 5. 5 Landscape aplikasi ke depan Kementerian Kominfo ......................109 Gambar 5. 6 Pemetaan Proses bisnis usulan aplikasi dan interoperabilitasnya ...110 Gambar 5. 7 Arsitektur platform integrasi aplikasi ..............................................112 Gambar 5. 8 portofolio usulan aplikasi ................................................................113 Gambar 5. 9 GambarTopologi jaringan enterprise saat ini..................................116 Gambar 5. 10 Hasil penilaian PeGi enterprise.....................................................120 Gambar 5. 11 ilustrasi 2 Jenis Hypervisor ...........................................................123 Gambar 5. 12 Virtualisasi Infrastruktur ...............................................................124 Gambar 5. 13 Konsep layanan Cloud Model IaaS bagi enterprise ......................128 Gambar 5. 14 Interaksi antara Web API dan GSB...............................................130 Gambar 5. 15 Usulan topologi jaringan infrastruktur enterprise ke depan..........131

xii



DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Resume pengadaan TIK satuan kerja ......................................................4 Tabel 1. 2 Hasil observasi koneksi jaringan Internet ..............................................6 Tabel 1. 3 Hasil pendataan aplikasi sejenis di lingkungan organisasi .....................7 Tabel 1. 4 Keterkaitan masalah dan akar masalah .................................................12 Tabel 2. 1 Kriteria perbandingan dan Rating antar EA framework .......................27 Tabel 2. 2 Perbandingan literatur penelitian sebelumnya ......................................41 Tabel 5. 1 Prinsip-prinsip arsitektur .......................................................................59 Tabel 5. 2 Analisis kebutuhan SI pada aktivitas utama value chain ......................66 Tabel 5. 3 Analisis kebutuhan SI pada aktivitas pendukung value chain ..............68 Tabel 5. 4 Analisis permasalahan aktivitas bisnis organisasi ................................70 Tabel 5. 5 Analisis SWOT organisasi ....................................................................75 Tabel 5. 6 Analisis SWOT organisasi terhadap kebutuhan SI ...............................76 Tabel 5. 7 Analisis SWOT organisasi terhadap kebutuhan TI ...............................77 Tabel 5. 8 Pemetaan Kebutuhan SI organisasi melalui CSF..................................78 Tabel 5. 9 Key Stakeholder Map Matriks...............................................................82 Tabel 5. 10 Arsitektur data saat ini ........................................................................84 Tabel 5. 11 Katalog portofolio aplikasi saat ini ....................................................90 Tabel 5. 12 Pemetaan layanan terhadap proses bisnis kominfo .............................94 Tabel 5. 13 Usulan arsitektur aplikasi ke depan ....................................................99 Tabel 5. 14 Analisis Penerapan usulan arsitektur aplikasi terhadap prinsip arsitektur ............................................................................................104 Tabel 5. 15 Gap analysis aplikasi ........................................................................106 Tabel 5. 16 Hasil analisis kondisi infrastruktur enterprise ..................................121 Tabel 5. 17 Pemetaan Orientasi Layanan Cloud IaaS ..........................................126 Tabel 5. 18 Analisis Gap Arsitektur Teknologi ...................................................127

xiii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara .................................................................... 139 Lampiran 2. Peraturan Menteri Kominfo terkait PDSI ...................................... 146

xiv



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan yang ingin diselesaikan serta tujuan dan manfaat yang akan menjadi target keluaran dari penelitian yang akan dilaksanakan. 1.1

Latar Belakang

Salah satu modalitas tuntutan masyarakat terhadap sebuah pemerintahan yaitu keberadaan layanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Salah satu cara dalam menjawab tuntutan tersebut maka instansi pemerintah harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan layanan kepemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan efisien, dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

1



2

1.2

Analisa Permasalahan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai salah satu instansi pemerintah

telah

menjalankan

amanat

tersebut

dengan

membangun,

mengembangkan dan mengimplementasikan layanan pemerintahan berbasis elektronik guna menunjang strategi bisnis organisasi. Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Tentu hal ini tidak terlepas pula dari perumusan kebijakan mengenai pemerintahan berbasis elektronik yang akan dijadikan panduan nasional bagi seluruh instansi pemerintah. Beberapa kebijakan, panduan dan aturan yang telah dikeluarkan Kementerian Kominfo terkait pengembangan e-Government di Indonesia, diantaranya: 1. Selaku inisiator atas Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 2. Keputusan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informasi

Nomor

:

55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; 3. Keputusan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informasi

Nomor

:

56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Sistem Dokumen Elektronik; 4. Keputusan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informasi

Nomor

:

57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga; 5. Peraturan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informatika

Nomor

:

28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah; dan 6. Peraturan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informatika

Nomor:

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional.



3

Dengan posisi, peran , kebijakan, panduan dan aturan yang telah dikeluarkan tersebut tentu harapannya Kementerian Kominfo dapat menjadi teladan dalam implementasi dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik bagi instansi pemerintah lainnya. Upaya akan hal tersebut memang telah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kominfo sejak lama, seperti tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kominfo 2010-2014 yang menetapkan target pada salah satu program prioritas Kementerian dalam bidang aplikasi informatika yaitu perlu dikembangkannya pembangunan sistem layanan kepemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-Government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik. Dalam struktur internal organisasi Kementerian Kominfo sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 dinyatakan di dalamnya bahwa terkait pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika di lingkungan Kementerian Kominfo berada dalam kendali Unit Kerja Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) dan termasuk dalam hal ini adalah pengembangan layanan e-Government bagi internal Kementerian Kominfo. Namun dari hasil observasi kondisi lapangan saat ini realisasi capaian terhadap target dan harapan mengenai pembangunan sistem layanan kepemerintahan berbasis

elektronik

(e-Government)

yang

terintegrasi

dan

memiliki

interoperabilitas tersebut masih belum tercapai, dikarenakan masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja PDSI. Permasalahan pertama yang dapat teridentifikasi bahwa proses pemenuhan kebutuhan dan arah pengembangan TIK di lingkungan Kementerian Kominfo tidak berkesinambungan dan tidak terkoordinasi. Kondisi permasalahan yang dihadapi tersebut dapat diperjelas melalui data pendukung yang diperoleh melalui proses observasi lapangan dan penelahaan dokumen Rencana Umum Pengadaan Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2012 – 2013.



4

Tabel 1. 1 Resume pengadaan TIK satuan kerja sumber : RUP Kominfo 2012-2013, telah diolah kembali

Pembangunan SI database dan Jaringan Pembangunan aplikasi backoffice Perangkat TI Data center

4.

Pengembangan Database dan Jaringan SIMPPBMN Pengadaan aplikasi dan perangkat pendukung e – Office Pengadaan Peralatan Peningkatan High Availability Peningkatan Jaringan Online

5.

Pengadaan Perangkat Data center

6.

Perangkat infrastruktur TI - Data center

Dit. Kaminfo

2012

8.

Belanja Sewa - Jaringan Internet Internasional dan Lokal dan Colocation Pengadaan Peralatan Data center dan Disaster Recovery Center Root CA SIM Pengawasan

Perangkat infrastruktur TI - Data center Colocation Data center & Jaringan Internet

Satuan Kerja Biro Keuangan Sesditjen PPI Dit. e-business Dit. e-business Dit. Egov Dit. Egov

Itjen

2012

9.

Penggunaan Leased Line Internet

Pembangunan Aplikasi Pengawasan Jaringan Internet

2012

10.

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Perluasan Cakupan Aplikasi REPORT ONLINE

Perangkat infrastruktur TI

SesDitjen SDPPI SesDitjen SDPPI

Pembangunan aplikasi backoffice

SDPPI

2012

12.

Pengembangan Software Electronic Spectrum Auction untuk BWA


2012

13. 14.

Pengadaan Koneksi Internet Pemeliharaan dan Pengembangan Software/hardware komputer Pengembangan Jaringan data spasial telekomunikasi nasional berbasis mobile Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Di Lingkungan BP3TI Pengembangan Aplikasi EOffice pada Kantor BP3TI di Pusat dan Daerah Sewa Jaringan Internet

Jaringan Internet Pemeliharaan SI dan TI

Dit. Penataan SDPPI Pusdiklat Set Ditjen IKP BPPPTI

Pembangunan Aplikasi backoffice Pembangunan aplikasi backoffice

BPPPTI

2013

BPPPTI

2013

Jaringan Internet

2013

19.

Peremajaan Hardware Database Room


20.

Penggunaan Leased Line Internet

Jaringan Internet

Set. Ditjen IKP Set. Ditjen IKP Set. Ditjen SDPPI

No 1. 2. 3.

7.

11.

15.

16. 17.

18.

Nama Paket Pengadaan

Jenis Pengadaan

Jaringan Internet

Jaringan Internet

Tahun 2012 2012 2012 2012 2012 2012

2012

2013 2013 2013

2013

2013



5

Tabel 1.1 Resume pengadaan TIK satuan kerja (sambungan) No 21.

22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

Nama Paket Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Sewa Akses dan Jaringan


Satuan Kerja Set. Ditjen SDPPI

Jaringan Internet

SDPPI

2013

Penyiapan Ruang Data center SIM Spektrum Pengembangan Sistem Sarpras Kearsipan Proses Sertifikasi Alat & Perangkat telekomunikasi Peningkatan Jaringan Online

Data center

SDPPI

2013


2013

Pengadaan Sewa Bandwidth Tahun 2013 Pengadaan Peralatan Data center

Jaringan Internet

Dit. Standarasi PPI Dit. Ebusiness Dit. EGov Dit. Kaminfo Dit. Kaminfo

2013

Pengadaan Peralatan Data center dan DRC Hirarki Root CA

Jenis Pengadaan

Jaringan Internet

Perangkat infrastruktur TI - Data center Perangkat infrastruktur TI - Data center

Tahun 2013

2013 2013 2013

Pada tabel 1.1 di atas merupakan resume dari sejumlah pengadaan terkait SI/TI yang dilaksanakan oleh satuan kerja di luar PDSI sepanjang tahun 2012 dan 2013. Dari penelaahan dokumen tersebut diperoleh data bahwa masih banyak satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo melakukan pembangunan aplikasi atau Sistem Informasi (SI) secara mandiri tanpa berkoordinasi dengan PDSI termasuk pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) diantaranya berupa data center dan akses jaringan internet, banyak dari jenis pengadaan yang dilakukan satuan kerja ini bersifat duplikasi dan cenderung tidak efisien. Data pendukung mengenai permasalahan ketidakefisienan pengadaan SI/TI yang dapat ditelusuri yakni pada pengadaan jalur akses internet, teridentifikasi adanya beberapa interkoneksi jalur internet yang masuk di lingkungan Kementerian Kominfo seperti dapat dilihat pada tabel 1.2, data ini diperoleh melalui observasi melalui bantuan penggunaan software tools jaringan untuk membantu melihat provider/penyedia apa saja yang digunakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.



6

Tabel 1. 2 Hasil observasi koneksi jaringan Internet No

Unit Kerja

Provider Internet

1.

PDSI (Kementerian Kominfo)

Telkom dan Icon+

AS Number AS38757

2.

Ditjen APTIKA – (dit. E-business)

Cyber Network Indonesia

AS38496

3.

Ditjen IKP

Platinum Network Indonesia

AS38498

4.

Ditjen APTIKA – (dit. E-Government)

Lintasarta

AS4800

5.

Ditjen SDPPI

Telkom

AS46027

Dari tabel 1.2 di atas dapat terlihat, sejumlah data informasi terkait provider/penyedia koneksi jaringan internet yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Kominfo. Penilaian terhadap ketidakefisienan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan pihak PDSI terkait infrastruktur jaringan internet, diperoleh informasi bahwa sebenarnya PDSI telah menyediakan akses jaringan internet bagi keperluan satuan kerja yang ada di lingkungan kantor pusat dan menurut kalkulasi pihak PDSI dengan kapasitas akses internet yang saat ini tersedia sebesar 625 Mbps yang terkoneksi ke jaringan IX dan IIX. Kapasitas ini dinilai sudah mencukupi untuk keperluan satuan kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kominfo. PDSI menilai pengadaan jaringan internet yang dilakukan oleh satuan kerja tersebut secara fungsi tumpang tindih dan tidak efisien. (wawancara dengan Kepala Sub Bidang Jaringan – PDSI, 2 September 2013) Senada dengan pengadaan jaringan internet, sejumlah satuan kerja juga telah membangun dan mengelola infrastruktur data center atau ruang server bagi keperluan layanan sistem informasi yang dimiliki mereka. Dari hasil observasi lapangan beberapa data center atau ruang server yang dimiliki satuan kerja yang saat ini masih beroperasi secara silo-silo diantaranya data center yang dikelola Direktorat e-Business, Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal IKP dan Direktorat Jenderal SDPPI. Kondisi permasalahan terkait jaringan internet dan data center di atas sebenarnya bertentangan

dengan

Peraturan

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007

yang

Menteri

Kominfo

mengamanatkan

bahwa

Nomor: instansi



7

pemerintah diharapkan dapat mengutamakan mekanisme shared-services, fokus ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK. Mekanisme SharedServices arsitektur teknis diimplementasikan atas aspek-aspek sumber daya berikut ini: a. Infrastruktur komunikasi: jaringan komputer/komunikasi, koneksi internet. b. Infrastruktur penyimpanan data (data center) dan/atau DRC . Kondisi ini juga bertentangan dengan kewenangan pengelolaan TIK di lingkungan Kementerian Kominfo, berdasar hasil wawancara dengan pihak Biro Perencanaan dapat

disimpulkan

bahwa

sesuai

Peraturan

Menteri

Kominfo

nomor

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika bahwa dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pengembangan terkait

Sistem

Informasi/Teknologi

Informasi

(SI/TI)

di

lingkungan Kementerian Kominfo secara umum menjadi kewenangan dari PDSI. (wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Program – Biro Perencanaan, 29 Juli 2013) Permasalahan lain juga terjadi pada sistem informasi atau aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Kominfo, seperti sempat diungkapkan sebelumnya dari hasil observasi lapangan dan penelaahan data rencana umum pengadaan terbukti masih banyak ditemukan pengadaan aplikasi yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja secara mandiri tanpa ada proses koordinasi dengan PDSI. Data permasalahan yang dapat diidentifikasi dari kondisi ini yakni beberapa aplikasi yang dibangun oleh satuan kerja tersebut cenderung bersifat duplikasi jika dilihat dari fungsinya. Tabel 1. 3 Hasil pendataan aplikasi sejenis di lingkungan organisasi No

Nama Aplikasi

Satuan Kerja

Fungsi

1

Aplikasi e-Office

Ses Ditjen APTIKA

Aplikasi disposisi surat secara elektronik

2

Aplikasi e-Office

PDSI


3

Aplikasi e-Office

Ditjen PPI


4

Aplikasi e-Office

Ditjen SDPPI




8

Dari tabel 1.3 di atas, dapat terlihat ada beberapa satuan kerja yang membangun dan mengelola aplikasi bagi keperluan perkantoran (back office) dengan fungsi yang sama yakni untuk disposisi surat secara elektronik, jika dinilai dari jumlah proyek yang dilaksanakan untuk membangun aplikasi dengan fungsi yang sama di atas tentu hal ini merupakan bentuk ketidakefisienan. Permasalahan lain yang muncul dari pembangunan aplikasi sejenis yang ditampilkan di atas yaitu berada pada sisi fungsi dari aplikasi disposisi elektronik yang dijalankan, aplikasi di atas hanya bekerja pada ruang lingkup dari struktur organisasi satuan kerja yang bersangkutan saja, tidak ada keterkaitan atau fungsi interoperabilitas antar aplikasi yang dikembangkan satuan-satuan kerja tersebut sehingga ketika disposisi surat elektronik harus lintas satuan kerja maka hal tersebut tidak dapat dilakukan sehingga surat fisik manual yang harus dikirimkan. Kondisi ini jelas merupakan hal yang tidak efektif dan efisien dalam upaya pengembangan aplikasi penunjang e-Government yang diharapkan terintegrasi dan memiliki interoperabilitas. Beberapa kondisi permasalahan-permasalahan tersebut telah menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan infrastruktur TI yang dihadapi Kementerian Kominfo karena keberadaannya menjadi tidak efektif dan efisien baik dalam sisi anggaran dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan seperti alokasi ruangan, sumber daya listrik, Genset, UPS, pendingin ruangan serta sumber daya lainnya. Semua kondisi permasalahan di atas dan akibat yang ditimbulkannya semakin dirasakan oleh PDSI dengan digulirkan sebuah rencana kebijakan dan pendelegasian tugas kepada PDSI mengenai proses integrasi layanan data center dan jaringan internet secara terpusat di lingkungan Kementerian Kominfo pada tahun 2012, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa integrasi layanan data center dan jaringan internet secara terpusat ini ditujukan untuk mengurangi duplikasi pengadaan TIK yang serupa serta alasan efisiensi dalam anggaran. (wawancara dengan Kepala Bagian Rencana dan Program – Biro Perencanaan, 29 Juli 2013)



9

Terkait penugasan tersebut, telah diperoleh informasi dari pihak PDSI bahwa progres terhadap penugasan tersebut tengah diupayakan dari tahun lalu melalui penyusunan perencanaan dan pada tahun ini pihak PDSI baru memulai tindak lanjut integrasi data center dengan mempersiapkan pembangunan fisik data center baru yang dirancang agar dapat memenuhi proses integrasi infrastruktur data center yang dimiliki oleh satuan kerja lainnya dan target pembangunan fisik data center ini akan selesai pada tahun 2013. (wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur Informatika – PDSI, 2 September 2013) Dari analisa kondisi permasalahan serta munculnya penugasan biro perencanaan terkait proses integrasi maka dapat terlihat bahwa Infrastruktur TI yang dikelola PDSI saat ini tidak cukup adaptif dalam menjawab kebutuhan kebutuhan SI/TI di lingkungan Kementerian Kominfo sebagai salah satu tuntutan perubahan bisnis dan strategi organisasi secara cepat. Untuk mengetahui hal yang menjadi akar penyebab dari semua permasalahan tersebut penulis mencoba mengidentifikasinya dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Faktor penyebab pertama yang dapat diidentifikasi dari permasalahan tersebut adalah pada proses perencanaan. Dari hasil wawancara mengenai perencanaan sistem TIK dapat disimpulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai saat ini belum memiliki Rencana Induk (Master Plan) TIK yang berlaku sebagai referensi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan organisasi dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan TIK untuk memenuhi kebutuhan proses bisnisnya. (wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur Informatika – PDSI, 2 September 2013) Kondisi ketiadaan perencanaan sistem TIK sebenarnya juga bertentangan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo sendiri yang tertuang dalam

Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor:

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang panduan umum tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional, yang menyatakan bahwa dalam proses tata kelola TIK pada instansi pemerintah diperlukan proses perencanaan sistem. Universitas Indonesia


10

Dalam Peraturan Menteri tersebut telah dijelaskan pula bahwa perencanaan sistem ini merupakan proses yang ditujukan untuk menetapkan visi arsitektur TIK dalam hubungannya

dengan

kebutuhan

organisasi

dan

rencana

realisasi

atas

implementasi visi dan arsitektur TIK tersebut. Rencana TIK yang telah disusun akan menjadi referensi bersama bagi seluruh satuan kerja dalam sebuah institusi atau referensi bersama beberapa institusi yang ingin mensinergikan inisiatif TIK mereka. Perencanaan tersebut terdiri atas komponen arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur teknologi, organisasi dan manajemen serta pendekatan dan roadmap implementasi. Jika hal ini tetap berlanjut maka dukungan dan manfaat SI/TI yang diselenggarakan tersebut tidak akan maksimal serta cenderung tidak efektif dan efisien dalam upaya mendukung terbentuknya layanan e-Government yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas seperti yang ditargetkan dalam program prioritas yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kominfo. Berdasarkan data permasalahan yang sudah diungkapkan di atas, maka melalui diagram fishbone dapat terlihat hubungan antara masalah dan faktor-faktor penyebabnya, sehingga akar permasalahan dapat teridentifikasi kemudian dapat dicari solusi dari permasalahan utama yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut, secara detail hal ini dapat dilihat gambar 1.1.………………………………………………



11

Gambar 1. 1 Diagram fishbone permasalahan Universitas Indonesia


12

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa masalah yang dihadapi terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu Perencanaan, Kebijakan, Sistem Informasi dan Infrastruktur TI. Keterkaitan antara masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut. Tabel 1. 4 Keterkaitan masalah dan akar masalah No 1

2

3

4

Masalah Aspek perencanaan, dalam ruang lingkup ini permasalahannya yang ada yaitu perencanaan SI/TI di lingkungan kominfo tidak berkesinambungan Aspek Kebijakan, dalam aspek ini kementerian kominfo belum memiliki aturan teknis dalam perencanaan, pengembangan dan tatakelola SI/TI

Aspek Sistem Informasi, kondisi permasalahan kominfo adalah pengembangan Sistem Informasi tidak teroganisir Aspek Infrastruktur TIK. Pada aspek ini permasalahan yang ada adalah Infrastruktur TI tidak terintegrasi dan banyak yang bersifat tumpang tindih

-

-

-

-

Akar masalah Hal tersebut dikarenakan Belum adanya perencanaan SI/TI menyeluruh di lingkungan kementerian Kominfo

Belum adanya penetapan strategi pengembangan SI/TI di lingkungan kementerian kominfo Belum adanya strategi tersebut disebabkan karena kementerian kominfo belum menetapkan visi arsitektur SI/TI bagi acuan perencanaan dan pengembangan SI/TI kementerian kominfo kedepan Kondisi tersebut disebabkan karena kementerian kominfo belum menetapkan arsitektur SI sebagai acuan arah dalam pengembangan SI di lingkungan kementerian kominfo Belum adanya perencanaan Infrastruktur TI yang menyeluruh di lingkungan kementerian kominfo Jika diteliti lebih lanjut kondisi terjadi karena kementerian kominfo belum menetapkan arsitektur infrastruktur TI yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengembangan Infastruktur TI kominfo ke depan

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa akar-akar masalah dari belum maksimalnya pengelolaan SI/TI dalam upaya mendukung pengembangan e-Government Kementerian

Kominfo

yang

terintegrasi

dan

memiliki

interoperabilitas

dikarenakan belum adanya penetapan arsitektur SI dan arsitektur Infrastruktur TI sebagai dasar rujukan dalam proses perencanaan dan arah pengembangan SI/TI di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ke depan. 1.3

Research Question

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan identifikasi hidden problem/causes melalui fishbone analysis di atas, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah Universitas Indonesia


13

merancang infrastruktur teknologi informasi yang adaptif untuk mendukung pencapaian pengembangan e-Government yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas sesuai program prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka sebagai research question dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah rancangan arsitektur teknologi informasi adaptif yang dapat mendukung pengembangan e-Government yang terintegrasi dan memiliki

interoperabilitas sesuai

kebutuhan strategis Kementerian

Komunikasi dan Informatika ?” 1.4

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah : 1. Cakupan penelitian hanya terbatas pada perancangan infrastruktur teknologi informasi yang akan diterapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pembahasannya akan dibatasi pada proses-proses inti bisnis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Keluaran rancangan meliputi arsitektur bisnis, infrastruktur sistem informasi dan arsitektur teknologinya yang sesuai dengan acuan kerangka kerja perancangan arsitektur yang diturunkan dari TOGAF framework, namun perancangan hanya akan dibatasi hingga fase opportunities dan solutions. 1.5

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1.5.1

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merancang model infrastruktur TI yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan strategis bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika.



14

1.5.2

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan gambaran arsitektur sistem informasi dan infrastruktur TI yang dimiliki Kementerian Kominfo saat ini serta membantu menganalisa permasalahan - permasalahan yang dihadapi pada infrastruktur TI tersebut. 2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi enterprise dalam menyusun strategi integrasi layanan e-Government yang sejalan dengan rencana integrasi data center Kementerian Kominfo yang akan dikembangkan pada waktu yang dekat ini. 3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam strategi pengembangan infrastruktur yang lebih adaptif bagi kebutuhan bisnis organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ke depan. 4. Memberikan konstribusi bagi dunia pendidikan sebagai pelengkap referensi penelitian dalam proses penyusunan rancangan arsitektur teknologi informasi bagi sebuah organisasi dengan menggunakan salah satu standar framework perancangan arsitektur TI yang telah ada.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini akan dipaparkan beberapa teori yang terkait dengan penelitian, referensi penelitian sejenis sebelumnya, metodologi terkait bagi penelitian dan kerangka teori penelitian yang menjadi landasan penelitian ini. 2.1

Perancangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari perancangan atau merancang adalah proses mengatur segala

sesuatu sebelum

bertindak,

mengerjakan, atau melakukan sesuatu.(KBBI offline edisi III, 2010). Ralph & Wand (2009), perancangan atau desain merupakan pendefinisian spesifikasi dari sebuah objek yang dimanifestasikan oleh agen (pelaku) yang di maksudkan untuk mencapai tujuan, berada dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan satu set komponen primitif yang memenuhi sejumlah persyaratan serta tunduk pada batasan. Ralph & Wand (2009), memberikan ilustrasi mengenai pengertian perancangan dalam gambar 2.1 berikut.

Gambar 2. 1 Konseptual model dari perancangan sumber : ralph & wand, 2009

15



16

Pada gambar 2.1 memperlihatkan pengertian perancangan secara konseptual meliputi beberapa komponen input, pelaku, tujuan serta adanya batasan yang di tetapkan. 2.2

Infrastruktur Teknologi Informasi

Robertson & Sribar (2001, p.2), menyatakan bahwa secara umum istilah infrastruktur diartikan sebagai sebuah struktur yang terdapat di bawah struktur. definisi ini mengimplikasikan terdapatnya lapisan-lapisan yang berbeda pada tiap struktur. Menurut Robertson and Sribar (2001, p.2-3), setiap lapisan infrastruktur tersebut memiliki karakteristik tersendiri, termasuk : 

Pemakaiannya lebih luas oleh dibanding struktur yang berada di atasnya;



Lebih bersifat permanen dan statis daripada struktur yang didukungnya;



Lebih dianggap sebagai sebuah layanan, termasuk orang dan proses-proses yang terlibat dalam dukungan, dibandingkan sebagai sebuah struktur fisik atau perangkat;



Terhubung secara fisik dengan struktur yang didukungnya;



Terpisah dari struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikan dan orangorang yang mengeksekusi daur hidupnya (plan, build, run, change, exit);



Dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. Penekanan terhadap adanya pemisahan kepemilikan dan daur hidup khususnya pada fase desain dan operasional menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan.

Gambar 2. 2 Jenis Infrastruktur sumber: Robertson & Sribar, 2001 Universitas Indonesia


17

Dari gambar 2.2 di atas, dapat terlihat batasan yang jelas antara lapisan infrastruktur dan bagian lapisan yang didukungnya, sehingga kita dapat membedakan komponen yang termasuk dalam lapisan infrastruktur TI. 2.3

Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture)

Schekkerman (2004), memberikan definisi terhadap istilah arsitektur enterprise yaitu penjabaran lengkap dari sebuah perusahaan, sebuah rencana induk yang berfungsi sebagai sebuah kekuatan antara aspek perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, strategi dan prinsip tatakelola, aspek operasional bisnis seperti aturan bisnis, struktur organisasi, proses kerja dan data, aspek otomatisasi dari sistem informasi dan basis data serta menjadikan teknologi infrastruktur bisnis sebagai enabler bagi bisnis seperti melalui pemanfaatan komputer, sistem operasi dan jaringan. Menurut Ross, Weill & Robertson (2006), Enterprise Architecture (EA) adalah logika pengorganisasian bagi proses bisnis dan infrastruktur TI yang merefleksikan proses integrasi dan standardisasi kebutuhan dari model operasional perusahaan. Enterprise Architecture (EA) adalah sebuah disiplin yang mendefinisikan dan mengelola model arsitektur, tata kelola dan inisiatif-inisiatif transisi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kelompok-kelompok terpisah menuju sebuah kesamaan bisnis serta tujuan IT. (Deighton, 2012)

Gambar 2. 3 Enterprise Architecture Sumber : Deighton, D.,2012 Universitas Indonesia


18

Dari gambar 2.3 di atas merupakan ilustrasi yang diberikan Deighton terkait Enterprise Architecture, kemudian Deighton menambahkan bahwa EA adalah proses merubah strategi dan visi bisnis perusahaan menjadi kemampuan berubah secara efektif melalui penciptaan, pengkomunikasian dan memperbaiki kebutuhan kunci, prinsip dan model yang menjabarkan bagaimana perusahaan tersebut di masa yang akan datang dan memungkinkan terjadinya evolusi tersebut. Ruang lingkup enterprise architecture ini meliputi: orang, proses, dan teknologi informasi yang digunakan perusahaan dan hubungan antara semua komponen tersebut termasuk hubungannya dengan lingkungan di luar perusahaan. (Deighton ,2012) 2.3.1

Tujuan, Manfaat dan Keuntungan Enterprise Architecture

Ross, Weill & Robertson (2006), menerangkan beberapa tujuan, keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh melalui implementasi enterprise architecture, diantaranya : 

Mengurangi biaya-biaya teknologi informasi (reduce IT cost), melalui adanya proses penggabungan, standardisasi, dan pengintegrasian sistem informasi korporat. Setidaknya ada 2 tipe biaya yang dapat dikurangi dengan implementasi enterprise architecture ini diantaranya : - Biaya unit operasional TI (IT operasional unit cost); - Biaya pemeliharaan aplikasi (application maintenance cost).



Meningkatkan

nilai

responsif

teknologi

informasi

(Improve

IT

responsiveness), melalui penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah matang. 

Memperbaiki manajemen risiko (Improve Risk Management). Melalui standardisasi infrastruktur, pemanfaatan data bersama (shared data) dan penggunaan aplikasi korporat,

setidaknya ada 3 (tiga) jenis risiko yang

terkait diantaranya: - Mengurangi risiko bisnis; - Meningkatkan toleransi terhadap kondisi bencana; - Mengurangi kemungkinan pembobolan terhadap sistem keamanan; 

Meningkatkan kepuasan bagi manajemen; Universitas Indonesia


19 

Peningkatan hasil bisnis yang bersifat strategis (Enhanced strategic business outcomes). Seperti keunggulan operasional yang lebih baik, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan serta menjadikannya pemimpin produk di pasaran.

2.4

Enterprise Architecture Framework

Sebuah Enterprise Architecture Framework (EA Framework) adalah suatu model komunikasi untuk membangun sebuah Enterprise Architecture.

Tetapi tidak

hanya arsitektur semata, melainkan mempresentasikan sekumpulan model, prinsip, layanan, pendekatan, standar, konsep desain, komponen, visualisasi dan konfigurasi yang memberikan arahan pembangunan aspek spesifik dari arsitektur. (Schekkerman, 2004) Terdapat 4 EA Framework yang terkenal saat ini, yaitu: The Zachman Framework, The Open Group Architectural Framework (TOGAF), The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF); The Gartner Methodology. 2.4.1 The Zachman Framework Zachman Framework merupakan salah satu framework bagi enterprise architecture yang dipublikasikan oleh Jhon Zachman pada tahun 1987, framework ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip arsitektur klasik yang membangun kosakata umum dan serangkaian sudut pandang untuk menggambarkan sistem perusahaan yang kompleks.

Framework ini menyediakan cetak biru, atau

arsitektur untuk pembangunan infrastruktur informasi organisasi. (Schekkerman, ,2004) Schekkerman (2004), menjelaskan prinsip-prinsip utama yang memandu penerapan kerangka Zachman meliputi: 

Sistem yang lengkap dapat dimodelkan dengan menggambarkan jawaban dari fokus pertanyaan kenapa (why), siapa (who), apa (what), bagaimana (how), di mana (where) dan kapan (when).



20 

Ada 6 (enam) sudut pandang yang menempati setiap baris dan berfungsi menangkap semua model kritikal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem, yakni sudut pandang perencana (planner), pemilik (owner), perancang (designer), pembangun (builder), subkontraktor (subcontractor), dan sistem kerja (working system).;



Batasan bagi setiap sudut pandang adalah tambahan;



Kolom yang ada tidak tersusun dalam suatu urutan tertentu;



Masing-masing kolom merepresentasikan abstraksi yang berbeda sebagai sebuah usaha untuk mengurangi kompleksitas dari sebuah model tunggal yang dibangun;



Model dasar dari tiap kolom harus unik;



Setiap baris menggambarkan sebuah pandangan jelas dan lengkap;



Setiap sel dalam suatu baris dan kolom harus unik;



Gabungan sel dalam suatu baris merupakan deskripsi lengkap dari perspektif pada baris tersebut;

Zachman Framework mengklasifikasikan representasi deskriptif dari arsitektur informasi perusahaan ke dalam sel-sel berdasarkan perspektif dan fokus. Fokus tersebut dapat diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan dan kenapa. (Schekkerman, 2004) Masing-masing pertanyaan fokus tersebut menempati sebuah kolom dalam Zachman

Framework.

Perspektif

mendefinisikan

sudut

pandang

atau

tingkat abstraksi dari informasi yang dikandung oleh suatu sel dalam Zachman Framework. Perspektif terdiri dari planner, owner, designer, builder, dan programmer. Masing-masing perspektif menempati sebuah baris dalam Zachman Framework. (Schekkerman, 2004) Setiap baris mewakili sebuah pandangan lengkap dari perspektif atau sudut pandang tertentu. Perspektif yang lebih atas tidak harus lebih komprehensif dibandingkan dengan perspektif yang lebih rendah. Perspektif yang lebih atas juga tidak menguraikan dengan lebih terperinci dari perspektif yang lebih rendah. Setiap baris mewakili perspektif yang berbeda dan unik, tetapi kemampuan Universitas Indonesia


21

menyampaikan dari setiap perspektif harus memberikan rincian yang cukup untuk menentukan

solusi

pada

tingkat

perspektif

tersebut

dan

harus

dapat

diterjemahkan ke perspektif yang lebih rendah secara eksplisit. Setiap perspektif harus memperhatikan kebutuhan dari perspektif lainnya dan batasan yang ditimbulkan oleh perspektif tersebut. Batasan dari setiap perspektif merupakan faktor penambah. (Schekkerman,2004) Schekkerman (2004), menyatakan bahwa tiap fokus mengajukan sebuah pertanyaan, cara pertanyaan itu dijawab sangat tergantung pada perspektif. Dengan kata lain, perspektif mengharuskan bentuk dan rincian yang diperlukan untuk membuat setiap pertanyaan menjadi jelas dan dimengerti. Secara deskriptif, baris dan kolom dari Zachman Framework dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. 4 Zachman Framework sumber: www.opengroup.com

Dari gambar 2.4 di atas dapat terlihat struktur lengkap dari zachman framework yang menggambarkan seluruh perspektif dan fokus yang tadi telah dijelaskan di atas.



22

2.4.2 The Open Group Architectural Framework (TOGAF) TOGAF merupakan metode yang detail mengenai bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise (Open Group, 2009). Menurut aziz (2011) Framework ini dikeluarkan oleh The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. Aziz (2011), menerangkan bahwa pada mulanya TOGAF ini digunakan oleh Departement Of Defence, US (DoD) atau departemen pertahanan Amerika Serikat, namun karena keuntungannyaTOGAF ini kemudian diimplementasikan pada berbagai bidang seperti manufaktur, perbankan dan instansi pemerintahan. TOGAF sebagai kerangka kerja perancangan arsitektur memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya sebagai kelebihan dan keuntungan diantara framework EA yang lain, diantaranya: 

Kerangka kerja perancangan arsitektur yang dapat mengantisipasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan, karena metode ini bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan dilakukan.(Yunis, R & Surendro, K. , 2009);



Fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses, sehingga framework ini mampu menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang bagaimana melakukan pengembangan arsitektur enterprise, prinsip tersebut digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan arsitektur enterprise oleh organisasi (Yunis, R. & Surendro, K., 2009);



Bersifat netral dari vendor (session, 2007);



Process completeness yang baik (session, 2007).

A. TOGAF ADM ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga bisa digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi (Yunis & Surendro, 2009). Universitas Indonesia


23

Gambar 2. 5 TOGAF ADM sumber: yunis & surendro, 2009

Yunis & Surendro (2009), telah memberikan penjelasan ringkas terkait semua tahapan dalam TOGAF ADM diatas, seperti sebagai berikut: a. Architecture Vision Menciptakan keseragaman pandangan mengenai

pentingnya

arsitektur

enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan arsitektur yang ideal. b. Business Architecture Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. c. Information System Architecture Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sisteminformasi dalam



24

tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitekur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Pada arsitektur aplikasi lebih menekan pada bagaimana kebutuhan aplikasi direncanakan dengan menggunakan Application Portfolio Catalog, serta menitik beratkan pada model aplikasi yang akan dirancang. d. Technology Architecture Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan Technology Portfolio Catalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. e. Opportunities and Solution Pada tahapan ini lebih menekan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi, f. Migration Planning Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya pada tahapan ini untuk pemodelannya menggunakaan matrik penilaian dan keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam organisasi terhadap impelemtasi sistem informasi. g. Implementation Governance Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan

tatakelola implementasi yang

sudah dilakukan, tatakelola yang dilakukan meliputi tatakelola organisasi, tatakelola teknologi informasi, dan tatakelola arsitektur. h. Architecture Change Management Menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal serta menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan arsitektur enterprise berikutnya.



25

2.4.3 The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) dikembangkan oleh USA Chief Information Officers Council, Framework ini dikembangkan karena adanya aturan dari USA Office of Management & Budget (OMB) yang mengisyaratkan bahwa setiap investasi atas sistem informasi yang dikeluarkan agensi harus konsisten dengan USA Federal, Agency dan Bureau Architecture. (Schekkerman,2004) Tujuan lebih jauhnya adalah untuk memperbaiki interoperabilitas sistem di dalam Pemerintahan Amerika Serikat dengan membuat sebuah Federal Enterprise Architecture (FEA), FEA diharapkan dapat mengintegrasikan arsitektur berbeda dari sejumlah Federal Agencies, pengorganisasian informasi, berbagi informasi antar organisasi federal, membantu organisasi federal membangun arsitektur TI dan mempercepat proses investasi TI mereka dan melayani kebutuhan pelayanan pelanggan dengan lebih baik, lebih cepat, dan

lebih efektif dari sisi biaya.

(Schekkerman,2004) Ruang lingkup implementasi FEAF ini sangat luas, termasuk seluruh organisasi dalam pemerintahan federal dan mitra mereka seperti sistem departemen federal, departemen sub agensi, dan biro serta agensi federal lainnya termasuk sistem yang di dalamnya memilik substansi investasi federal baik yang terkait dengan pemerintah internasional, Negara Bagian, atau Pemerintah lokal. (Schekkerman, ,2004)

Gambar 2. 6 FEA Framework sumber : pubs.opengroup.org Universitas Indonesia


26

2.4.4 The Gartner Methodology Session (2007), memberikan penjelasan terkait metodologi gartner mengenai arsitektur enterprise bahwa metodologi ini sedikit berbeda dari framework yang lain. Session lebih mendefinisikannya sebagai sebuah metodologi praktis dalam bidang arsitektur enterprise yang dipraktikkan oleh organisasi konsultan dan penelitian TI ternama di dunia yaitu Gartner. Session (2007), mengungkapkan bahwa Gartner meyakini bahwa dalam pembangunan

arsitektur

enterprise

semuanya

bertitik

pada

bagaimana

menggabungkan 3 konstituen terkait yakni business owners, information specialist, the technology implementer. Jika kita dapat membawa ketiga grup ini bersama dan menyatukannya dalam sebuah visi yang sama dan memberikan arah serta nilai bagi bisnis, maka ini adalah sebuah kesuksesan namun jika sebaliknya maka proses tersebut dinilai telah gagal. Session (2007), menjelaskan bahwa dalam metodologi ini Gartner memberikan arahan bahwa proses perencanaan arsitektur enterprise harus dimulai dengan mendefinisikan kemana arah strategis enterprise tersebut ditujukan dan apa yang menjadi penggerak bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Gartner menginginkan konsep ini diungkapkan dalam bentuk bahasa sederhana, tanpa khawatir tentang standar yang ditetapkan, dokumentasi, akronim, atau istilah teknologi. Satusatunya gol yang ingin dipastikan dari metodologi ini yaitu bahwa semua orang (stakeholder) mengerti dan berbagi satu visi. 2.4.5 Analisis Penentuan antar empat EA framework Dalam menentukan pemilihan EA framework yang akan digunakan, Session (2007) telah memberikan beberapa referensi kriteria perbandingan antara EA Framework yang dapat digunakan untuk bahan analisis pemilihan EA framework sesuai kebutuhan, beberapa kriteria yang dipilih diantaranya: 1. Taxonomy completeness, mengacu pada seberapa baik dapat digunakan metodologi untuk mengklasifikasikan berbagai arsitektur aplikasi;



27

2. Process completeness, sepenuhnya mengacu pada bagaimana panduan metodologi yang melalui proses langkah-demi-langkah untuk menciptakan suatu arsitektur enterprise; 3. Practice guidance, mengacu pada seberapa banyak metodologi yang membantu terserapnya pola pikir arsitektur enterprise dalam organisasi dan mengembangkan budaya yang dinilai dan digunakan; 4. Maturity model, mengacu seberapa banyak panduan metodologi yang diberikan dalam menilai efektivitas dan kematangan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan arsitektur enterprise. 5. Governance guidance, mengacu pada sejauh mana metodologi membantu dalam memahami dan membuat model tata kelola yang efektif untuk arsitektur enterprise; 6. Partitioning guidance, mengacu pada seberapa baik metodologi yang akan membimbing ke dalam partisi otonom yang efektif dari perusahaan. Hal ini merupakan pendekatan penting untuk mengelola kompleksitas; 7. Vendor neutrality, mengacu pada seberapa besar kemungkinan untuk tergantung pada sebuah organisasi konsultasi khusus saat mengadopsi metodologi ini; 8. Information availability, mengacu pada jumlah dan kualitas informasi yang gratis atau murah tentang metodologi ini; 9. Time to value, mengacu pada lamanya waktu yang diperlukan utnuk menggunakan metodologi ini sebelum dipergunakan untuk membangun solusi yang memberikan nilai bisnis; Hasil perbandingan dari ke-4 EA framework dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 1 Kriteria perbandingan dan Rating antar EA framework sumber: Session, R. , 2007

Criteria

Rating Zachman

TOGAF

FEA

Gartner

Taxonomy completeness

4

2

2

1

Process completeness

1

4

2

3

Reference-model

1

3

4

1 Universitas Indonesia


28

Criteria

Rating Zachman

TOGAF

FEA

Gartner

Practice guidance

1

2

2

4

Maturity model

1

1

3

2

Business Focus

1

2

1

4

Governance guidance

1

2

3

3

Partitioning guidance

1

2

4

3

Prescriptive catalog

1

2

4

2

Vendor neutrality

2

4

3

1

Information availability

2

4

2

1

Time to value

1

3

1

4

Keterangan: • 1: Buruk kinerjanya pada area ini; • 2: Tidak memadai kinerjanya pada area ini; • 3: Dapat diterima kinerjanya pada area ini; • 4: Sangat baik kinerjanya pada area ini. Dari referensi penilaian yang diberikan oleh Session, penulis menyimpulkan seperti dapat terlihat dalam tabel 2.1 bahwa TOGAF memiliki process completeness yang baik sehingga cocok untuk digunakan dalam mendesain arsitektur enterprise. Pertimbangan lain seperti yang diungkapkan oleh Lankhorst (2007)

bahwa

TOGAF ADM juga merupakan memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang di implementasikan berdasarkan kebutuhan banyak organisasi. Selain itu TOGAF ADM juga menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang bagaimana melakukan pengembangan arsitektur enterprise. Prinsip tersebut digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan arsitektur enterprise oleh organisasi. (Yunis, 2009).



29

Yunis (2009), menyatakan juga bahwa TOGAF ADM merupakan metode yang fleksibel yang dapat mengantisipasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan, karena metode ini bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan dilakukan. 2.5

Infrastruktur TI yang adaptif

Sinambela (2011), menyatakan bahwa Infrastruktur TI yang adaptif adalah infrastruktur yang memiliki ciri-ciri efisien (komponen-komponennya dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem aplikasi), efektif (komponen-komponennya dapat diintegrasikan dan memiliki sifat interoperabilitas) serta fleksibel (komponen-komponennya dapat dengan mudah dirombak, di-upgrade atau diganti), selain itu ciri lainnya adalah kompleksitas yang minimal (biaya pengelolaan dan SDM) dan utilitas yang maksimal (nilai/penggunaan termasuk ROI). Senada dengan hal tersebut Robertson and Sribar (2001, p.5) menyatakan sebuah Infrastruktur adaptif harus menunjukkan beberapa ciri-ciri kunci, diantaranya: 1. Efficiency, Kemampuan untuk menyediakan komponen yang dapat dipakai ulang (reusable) dengan biaya yang layak dan dapat diputar atau digunakan kembali dengan cepat untuk proyek-proyek pengembangan aplikasi; 2. effectiveness, Kemudahan integrasi dari seluruh komponen dalam suatu cara sehingga mampu memberikan dukungan operasional yang kuat; 3. Agility, memiliki proses-proses desain dan perencanaan yang efektif sehingga memungkinkan organisasi mengembangkan aplikasi baru dengan cepat dan merubah tujuan penggunaan atau meningkatkan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung kebutuhan baru dari aplikasi yang telah ada atau aplikasiaplikasi baru. Robertson and Sribar (2001, p.8), mengungkapkan beberapa permasalahan dari kebanyakan infrastruktur yaitu:  Cost too much; menjadikan infrastruktur tidak memperoleh pendanaan, tidak bisa menggambarkan kebutuhan biaya, atau tidak bisa mengartikulasikan nilai dari infrastruktur. Universitas Indonesia


30  Too Slow, tidak bisa mengeluarkan aplikasi secara cepat sesuai kebutuhan untuk mencapai titik efektif.  Nothing works together, sistem tidak lengkap, terlalu kompleks, atau tidak bisa diduga. Data dan proses dari sebuah aplikasi tidak tersedia bagi aplikasi lain.  Handoffs don’t work, kepemilikan tidak terdefinisikan dengan jelas, penyerahan tidak terjadi antara unit grup IT seperti pengembang aplikasi, perencana infratruktur dan bagian operasi.  Too much theory, not enough practice, kebanyakan orang tidak punya cukup pengetahuan tentang teknologi atau mereka menunggu teknologi yang datangnya akan sangat lama, sehingga mereka berada dalam ketidakpastian.  Lack of Focus, perencana menghabiskan waktunya untuk menjawab panggilan dan tidak memiliki waktu untuk aktivitas kuncinya yaitu melakukan perencanaan. Robertson and sribar (2001, p.9) menyatakan siklus permasalahan tak berujung tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya:  Rencanakan infrastuktur secara end-to-end,  Merancang sebuah infrastruktur yang adaptif.  Melaksanakan strategi berorientasi guna kembali (reuse).  Mengatasi masalah terkait tech-only.  Memilih produk dan teknologi yang tepat.  Menyeimbangkan kebutuhan mendesak sekarang dengan tujuan jangka panjang. Menurut Robertson and sribar (2001), Prinsip kunci pengelolaan dari infrastruktur adaptif adalah dengan melihatnya sebagai satu set component, patterns dan service tentunya bersama dengan people dan process dalam satu ikatan yang sama. Prinsip kunci pengelolaan yang dimaksud yaitu platform, pattern dan services.



31

Gambar 2. 7 Key Organizing principles for adaptive infrastructure Sumber: Robertson and sribar (2001), telah diolah kembali

2.6

Service-Oriented Architecture (SOA)

Service-Oriented Architecture (SOA) adalah sebuah gaya arsitektur yang mendukung orientasi berbasis layanan. Orientasi berbasis layanan adalah cara berpikir dalam lingkup pelayanan dan pengembangan berbasis layanan dan hasil dari layanan tersebut. SOA didasarkan pada desain layanan yang mencerminkan kegiatan dari proses bisnis nyata dari sebuah perusahaan (atau antar-perusahaan). Representasi layanan menggunakan deskripsi bisnis untuk memberikan konteks contohnya proses bisnis, tujuan, aturan, kebijakan, antarmuka layanan, komponen layanan, dll). (Open Group, 2011) Service-Oriented Architecture (SOA) merupakan paradigma desain dari rekayasa perangkat lunak untuk skala enterprise yang dibangun di dalam lingkungan sistem terdistribusi. Paradigma ini ditujukan pada abstraksi fungsionalitas aplikasi sebagai sebuah layanan melalui protokol teknologi layanan web yang disebut dengan simple object access protocol (SOAP). (Erl, 2007) SOA adalah sebuah gaya arsitektur untuk membangun solusi perusahaan berdasarkan layanan-layanan. Lebih khusus lagi, SOA berkaitan dengan konstruksi

independen

layanan

yang

selaras

dengan

bisnis

dan

bisa

dikombinasikan sehingga menjadi bermakna, proses bisnis tingkat tinggi dan menjadi solusi dalam konteks perusahaan. (Rosen, M., Lublinsky, B., Kevin, K.T. & Balcer, M.J., 2008). Universitas Indonesia


32

Bharata (2009), menyatakan bahwa service atau layanan sendiri merupakan komponen umum yang digunakan oleh beberapa sistem aplikasi (reusable). Service dapat berupa modul program, aplikasi, atau gabungan dari beberapa aplikasi yang berhubungan. SOA merepresentasikan suatu model yang mana fungsi-fungsi ini dibagi menjadi beberapa unit-unit terpisah yang lebih kecil, yang dapat didistribusikan melalui jaringan dan dapat dikombinasikan dan digunakan secara bersama-sama untuk menciptakan aplikasi. Service-service tersebut berkomunikasi satu sama lain dengan cara mengirim data dari satu service ke service lainnya, atau dengan mengkoordinasikan suatu aktivitas antara dua atau lebih service. Sehingga SOA memungkinkan service yang interoperable, yang berarti service-service tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain, meskipun pada implementasinya dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau diakses melalui transport protocol yang berbeda yang memungkinkan pengintegrasian aset-aset sistem aplikasi dari suatu perusahaan (Bharata, 2009). 2.7

Service Oriented Infrastructure (SOI)

Service Oriented Infrastructure (SOI) membentuk fondasi yang tepat untuk arsitektur aplikasi berorientasi layanan dan menjadi gaya lain dari arsitektur aplikasi

serta

merupakan

bagian

dari

Service

Oriented

Enterprise

Architecture.(Open Group, 2009) Ada begitu banyak masalah berbeda yang harus diselesaikan dalam membangun infrastruktur generasi berikutnya, yang berguna untuk mengatur pendekatannya menjadi lapisan. Lapisan atas memberikan dukungan bagi berbagai jenis layanan yang sangat fleksibel untuk pengguna akhir. Lapisan bawah adalah kumpulan offthe-shelf hardware dari berbagai jenis-server, storage, jaringan router dan switch, dan jasa telekomunikasi jarak jauh. Intervensi lapisan menggunakan fasilitas fisik dari lapisan bawah untuk membangun satu set fasilitas baru yang lebih canggih. (Smooth & Tan, 2012)



33

Gambar 2. 8 SOI Framework sumber : Smooth & Tan , 2012

Diilustrasikan pada Gambar 2.8 di atas. Model berlapis inilah disebut yang disebut kerangka Service Oriented Infrastructure (SOI). Lapisan tepat berada di atas perangkat keras fisik (hardware layer) berkaitan dengan virtualisasi yang mampu mengurangi atau menghilangkan keterbatasan yang terkait dengan menggunakan model komputer tertentu, ukuran disk tertentu, dan sebagainya. (Smooth & Tan, 2012) Lapisan atas berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan dalam upaya menghubungkan sumber daya ideal dengan tuntutan yang dibutuhkan. Lapisan atas tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor secara otomatis kombinasi layanan berguna melalui berbagai interface jaringan, yang memungkinkan sumber daya yang ada digunakan untuk high-level cloud software sebagai sebuah layanan (SaaS) dan low-level cloud infrastructure sebagai sebuah layanan (IaaS). (Smoot & Tan, 2012) 2.8

Cloud Computing

Cloud Computing atau komputasi awan adalah istilah generik dari layanan yang diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet. Komputasi awan sendiri merujuk kepada simbol awan di dunia Teknologi Informasi yang digunakan



34

untuk menggambarkan jaringan internet (internet cloud). (Mahmood & Hill, 2011) Mahmood and hill (2011), menyatakan setidaknya ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar sebuah layanan dikategorikan sebagai cloud computing, diantaranya: 1. Layanan bersifat "On Demand self service "; 2. bersifat universal network access; 3. Resource Pooling; 4. Rapid elasticity. Mahmood and hill (2011), menjelaskan bahwa NIST telah membagi cloud computing dari sisi jenis model layanan menjadi 3 jenis, yaitu : Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS) sementara dari sifat model pengembangannya cloud computing terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud, Community Cloud dan Hybrid Cloud. 2.9

Value Chain

Porter (1998), menyatakan sebuah value chain adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menciptakan value bagi pelanggan. Value chain dari sebuah organisasi dan bagaimana cara mereka melakukan aktivitas atau kegiatan individu merupakan cerminan dari upaya mereka dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Menurut Porter, value chain adalah alat mendasar yang dapat digunakan untuk memeriksa secara sistematis semua kegiatan yang dilakukan organisasi dan bagaimana mereka berinteraksi yang diperlukan untuk menganalisis sumber keunggulan kompetitif, value chain akan membantu kita dalam memisahkan kegiatan strategis relevan dari sebuah organisasi.



35

Gambar 2. 9 Generic value chain sumber : Porter (1998), telah diolah kembali

2.10

Critical Success Factor

Critical Success Factor (CSF) diperkenalkan oleh John F. Rockart dan MIT Sloan School of Management pada tahun 1979 sebagai cara untuk membantu eksekutif senior organisasi dalam mendefinisikan kebutuhan informasi mereka untuk tujuan mengelola organisasi.(Gates, 2010) Rockart dalam Gates (2010), menjelaskan CSF dalam konteks strategi TI merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan senior eksekutif dalam mendefinisikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi dalam membantu bagaimana memberikan gambaran mengenai elemen organisasi dalam hal infrastruktur dan proses serta kebutuhan sistem informasinya. Ward and Peppard (2002), secara ekstensif membicarakan pentingnya keselarasan antara investasi SI/TI dengan keseluruhan objektif dan arah tujuan dari sebuah organisasi, mereka berpendapat bahwa memiliki sebuah strategi SI/TI yang berkontribusi dalam terbentuknya nilai bagi bisnis merupakan bentuk keselarasan SI/TI.

Mereka

mengajukan

model

keselarasan

strategis

yang

menunjukkan interdependen antara strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur dan proses dari organisasi, infrastruktur sistem informasi dan proses dari organisasi. Byontun dalam Gates (2010) mengemukakan bahwa CSF merupakan alat yang tepat untuk membantu perencanaan sistem informasi karena mereka menimbulkan proses terstruktur dalam memunculkan kebutuhan informasi, CSF menjembatani antara kepentingan strategis organisasi dan fungsi perencanaan informasi. Universitas Indonesia


36

Gambar 2. 10 Hubungan CSF dengan Strategi TI Sumber: Gates, 2010

Caralli dalam Gates (2010), menjelaskan 5 (lima) tahapan metode dalam menyusun CSF diantaranya: definisikan ruang lingkup, mengumpulkan data, analisis data, kemudian turunkan menjadi CSF dan analisa CSF. Metode ini merupakan cara menurunkan sebuah CSF melalui proses review dokumen dan melakukan analisis dari tujuan organisasi serta kunci objektifnya termasuk melakukan wawancara dengan personel terkait domain spesifik yang ditangani dan halangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan objektifnya. 2.11

Indeks PeGI

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika

(2013),

menyatakan

bahwa

pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat instansi pemerintah (K/L/D/I), ada 5 (lima) dimensi yang dikaji dalam pemeringkatan e-Government indonesia ini yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Metode penilaian yang digunakan dalam PeGI menggunakan sistem rating (indeks) yang dilakukan per dimensi dengan skala nilai sebagai berikut:  3,5 – 4,0

= sangat baik

 2,5 – 3,49 = baik  1,5 – 2,49 = kurang  1,0 – 1,49 = sangat kurang Universitas Indonesia


37

Melalui salah satu dimensi yang diukur dalam PeGI yakni dimensi infrastruktur, sama seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nama (2013) penulis juga akan menjadikan PeGI sebagai referensi tools untuk mengukur kondisi infrastruktur TI enterprise saat ini meliputi sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK sebagai baseline bagi pengembangan infrastruktur TI enterprise ke depan.

Gambar 2. 11 Radar Chart Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika ,2013

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ada beberapa dimensi yang akan diukur, tapi dalam penelitian ini akan secara khusus indikator yang akan dinilai adalah pada dimensi infrastruktur ini, sub dimensi terkait diantaranya:  Data center dan aplikasi pendukungnya.  Jaringan data (LAN, WAN, Internet).  Keamanan yang terencana dan terevaluasi.  Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.  Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.  Pemeliharaan infrastruktur TIK.  Inventarisasi peralatan TIK.



38

2.12

Penelitian Sejenis Sebelumnya

Penelitian mengenai perancangan infrastruktur teknologi informasi adaptif dari sebuah organisasi memang bukan hal yang baru, beberapa hasil penelitian serupa terkait hal ini serta penelitian lain yang dapat penulis jadikan referensi dalam melaksanakan penelitian ini diantaranya: 2.12.1 Perencanaan Standardisasi Infrastruktur TI Yang Adaptif Sesuai Kebutuhan

Strategis

Organisasi

:

Studi

Kasus

Kementerian

Perdagangan, (Putuasduki, E., 2012)

Putuasduki (2012), dalam karya akhirnya meneliti mengenai perencanaan standardisasi dari infrastruktur TI adaptif yang dapat menyelesaikan permasalahan dari tidak terkoordinasinya perencanaan Sistem Informasi e-Government pada sebuah organisasi pemerintah. Dengan kondisi permasalahan detail banyaknya aplikasi yang dikembangkan dengan platform yang berbeda-beda memunculkan kompleksitas dalam pengelolaan infrastruktur TI pada organisasi tersebut. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi metodologi penelitian yang bersifat kualitatif dan metode studi kasus, dalam hal ini organisasi yang menjadi obyek penelitian adalah Kementerian Perdagangan. Dalam pendekatan teknis untuk penyusunan standardisasi infrastruktur TI adaptif, peneliti menggunakan Framework TOGAF dalam mendesain enterprise architecture dengan solusi teknologi yang dipilih adalah Service Oriented Infrastructure (SOI) yang disandingkan dengan framework network architecture SOCCI yang mengarah kepada tren solusi teknologi Virtualisasi dan Cloud Computing. Penelitian ini pada akhirnya ditujukan untuk merancang model infrastruktur adaptif yang dapat dijadikan rujukan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan strategis bagi organisasi Kementerian Perdagangan. Hasil dari penelitian ini berupa satu set perencanaan standardisasi infrastuktur TI yang dapat mempermudah dalam peningkatan sumber daya secara singkat, menjamin ketersediaan dan kehandalan



39

layanan,

layanan

yang

terstandardisasi,

mengurangi

tingkat

kerumitan

infrastruktur dan mengurangi biaya pemeliharaan dan penyediaan perangkat baru. Kesimpulan yang diajukan pada penelitian ini bahwa standardisasi infrastruktur TI diperlukan untuk menjaga rancangan arsitektur dan infrastruktur TI yang saling terintegrasi dan memiliki interoperabilitas untuk menghadirkan layanan kepada publik yang dapat diandalkan. Dari penelitian ini penulis akan mengadopsi usulan konsep standardisasi terhadap infrastruktur

TI

bagi

enterprise

untuk

mewujudkan

layanan

e-Government yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang menjadi tujuan dari penelitian ini. 2.12.2

Perancangan infrastruktur

teknologi

informasi

adaptif

pada

Universitas Lampung (Nama, G. F, 2013) Nama (2013), dalam karya akhirnya peneliti ini melakukan penelitian mengenai perancangan infrastruktur TI adaptif untuk membantu mengatasi kondisi permasalahan TI di Unila yang telah menjadi sesuatu yang kompleks, pola pengelolaannya masih konvensional dan tidak terintegrasi berakibat pada infrastruktur TI Unila yang tidak adaptif terhadap perubahan. Dalam proses penelitiannya peneliti menggunakan metodologi studi kasus dan kualitatif dengan metodologi subtansi yang digunakan untuk melakukan perancangan infrastruktur TI adaptif adalah framework TOGAF serta dengan mengajukan solusi teknologi menggunakan cloud computing. Tujuan akhirnya dari penelitian ini adalah mewujudkan proses Tridharma Unila yang berkualitas dengan adanya dukungan keselarasan penerapan Teknologi Informasi (TI) terhadap strategi bisnis organisasi. Dari penelitian ini, penulis akan mencoba mengadopsi kerangka penelitian yang diajukan Nama (2013) terutama dengan adanya penggunaan tools Indeks PeGI (pemeringkatan e-Government Indonesia) dalam mengukur kondisi baseline dimensi infrastruktur pada saat ini dari enterprise (as-is condition,) Tools ini Universitas Indonesia


40

menurut penulis

juga sesuai untuk dipergunakan dalam mengukur kondisi

baseline dimensi infrastruktur pada saat ini dari objek enterprise penelitian ini. 2.12.3

Perencanaan Arsitektur Enterprise Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pendirian Universitas Yayasan "X" (Proklamirsyah, A. , 2013)

Proklamirsyah (2013), dalam karya akhirnya melakukan penelitian mengenai perancangan arsitektur enterprise perguruan tinggi dengan studi kasus pendirian universitas milik dari sebuah yayasan, penelitian ini ditujukan untuk membangun rancangan arsitektur enterprise yang mengintegrasikan sistem informasi dari 2 (dua) sekolah tinggi yang akan dilebur ke dalam sebuah fakultas. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah Enterprise Architecture Planning (EAP), fokus yang akan menjadi referensi oleh penulis dari penelitian ini adalah strategi dan pola solusi yang digunakan dalam melakukan proses integrasi sistem informasi dan infrastruktur TI. Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut dapat kita buat analisa perbandingan literatur penelitian sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut :



41

Tabel 2. 2 Perbandingan literatur penelitian sebelumnya

Penelitian Sebelumnya Perencanaan Standardisasi Infrastruktur TI Yang Adaptif Sesuai Kebutuhan Strategis Organisasi : Studi Kasus Kementerian Perdagangan

Compare (Mencari kesamaan)  Penelitian ini membahas tentang perencanaan standardisasi Infrastruktur TI adaptif bagi sebuah organisasi  Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan model penelitian studi kasus  Metodologi substansi yang digunakan adalah Framework TOGAF  Objek penelitian adalah organisasi pemerintah dan penelitian ini hanya di fokuskan kepada proses bisnis dan layanan inti dari organisasi secara menyeluruh

Contrast (Mencari ketidaksamaan)  Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada objek studi kasus yang menjadi fokus studi kasus penelitian

Criticize (Memberikan pandangan)  Pendekatan arsitektur SOI dan SOCCI mungkin menjadi hal yang tepat digunakan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi terbaru dalam pembangunan infrastruktur TI

 Perbedaan pada tahapan penelitian dan alur metodologi penelitian yang dilaksanakan.

Synthesize (Membandingkan) -

Summarize (Meringkas) Karya akhir atau penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana cara menghasilkan satu set standar bagi infrastruktur Teknologi informasi bagi sebuah organisasi melalui pembangunan enterprise architecture dengan framework TOGAF, dengan hasil akhir pada penelitian menghasilkan satu set usulan standar bagi Information System Architecture & Technology arsitektur serta usulan solusi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan strategis organisasi

 Penelitian ini memiliki referensi alur proses bisnis secara umum didalam organisasi pemerintahan



42

Tabel 2.2 Perbandingan literatur penelitian sebelumnya (sambungan)

Penelitian Sebelumnya

Compare (Mencari kesamaan)

Perencanaan Infrastruktur TI Adaptif pada Universitas Lampung

 Penelitian ini juga membahas perancangan Infrastruktur TI adaptif bagi sebuah organisasi

 Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan model penelitian studi kasus

 Metodologi substansi yang digunakan adalah Framework TOGAF  Penelitian ini mengajukan solusi teknis melalui pendekatan teknologi Cloud Computing

Contrast (Mencari ketidaksamaan) Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada objek studi kasus yang merupakan sebuah institusi pendidikan.

Criticize (Memberikan pandangan) Penelitian ini mengajukan sebuah kerangka penelitian yang sangat baik dengan memanfaatkan tools PeGI untuk mengukur kondisi dimensi infrastruktur sebagai upaya mendapatkan gambaran as-is condition dari infrastruktur yang ada pada enterprise saat ini sebagai baseline bagi arah pengembangan infrastruktur enterprise ke depan (to-be condition)

Synthesize (Membandingkan) Tools yang diajukan dalam Kerangka penelitian ini akan diadopsi dalam penyusunan karya akhir ini

Summarize (Meringkas) penelitian ini memberikan gambaran kerangka penelitian yang sangat baik, pemanfaatan tools yang tepat dan eksekusi tahapan – tahapan metodologi substantif yaitu framework TOGAF dengan jelas mengenai bagaimana menghasilkan usulan model infrastruktur TI adaptif bagi sebuah organisasi



43

Tabel 2.2 Perbandingan literatur penelitian sebelumnya (sambungan)

Penelitian Sebelumnya Perencanaan Arsitektur Enterprise Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pendirian Universitas Yayasan "X",

 Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan model penelitian studi kasus

Contrast (Mencari ketidaksamaan)  Perancangan arsitektur enterprise ppada penelitian ini menggunakan metode subtansi Enterprise Architectur Planning (EAP)

 Penelitian ini membahas proses integrasi dari sistem informasi dan infrastruktur yang dimiliki oleh 2 buah perguruan tinggi yang direncanakan akan dilebur menjadi sebuah universitas

 Perbedaan lain dengan penelitian ini yakni pada objek studi kasus yang merupakan sebuah organisasi atau institusi pendidikan.

Compare (Mencari kesamaan)  Penelitian ini ditujukan untuk merancang arsitektur enterprise bagi sebuah organisasi

Criticize (Memberikan pandangan) Penelitian ini menyajikan sebuah proses tahapan rancangan integrasi yang sangat baik dan sangat mendetail

Synthesize (Membandingkan) -

Summarize (Meringkas) penelitian ini memberikan gambaran tahapan yang jelas dalam upaya mewujudkan proses integrasi beberapa sistem informasi dari sebuah organisasi



44

2.13

Metodologi Kualitatif

Hasibuan (2007), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran atau objek penelitian yang dibatasi agar data-data yang digali dapat diambil sebanyak mungkin. Penelitian kualitatif biasanya bertolak dari pemikiran induktif ke arah pemikiran deduktif. Di mana data dianggap sebagai inspirasi teori yang membentuk teori yang menerangkan data. Hasibuan (2007), mengungkapkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, biasanya digunakan pada penelitian dengan karakteristik: 1. Belum jelas masalah penelitiannya. 2. Ingin mengetahui makna dibalik data yang tampak jelas. Ingin memahami intruksi/interaksi sosial yang kompleks yang kemudian dapat diuraikan dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dan berinteraksi dengan kondisi sosial agar dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Metode penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan etnografi. 1.

Wawancara yaitu tanya jawab peneliti dengan narasumber, baik status narasumber sebagai informan maupun responden.

2.

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan gagasan atau

pengetahuan yang telah

diketahui sebelumnya. 3.

Etnografi adalah pendekatan yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang.

2.14

Case Study Research

Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Penggunaan penelitian studi kasus ini biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap obyek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian bersifat deskriptif dan eksploratif. (Hasibuan, 2007). Universitas Indonesia


45

Hasibuan (2007), mengungkapkan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang terfokus pada pemahaman terhadap sesuatu yang dinamis dalam konteks tunggal. Studi kasus dapat melibatkan satu kasus atau lebih, dengan tingkat analisa yang berbeda-beda. Studi kasus dapat digunakan untuk memberikan

gambaran

terhadap

suatu

masalah,

pengujian

teori,

atau

pembentukan teori dan dalam penelitian studi kasus datanya harus berupa data primer. Data ini dapat dikumpulkan dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah divalidasi dan dilakukan verifikasi konfirmasi data ke primary source-nya. 2.15

Theoritical Framework

Theoritical Framework atau kerangka teori yang menjadi panduan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut : PERMEN KOMINFO NO 17 TAHUN 2010

PERATURAN/ PERUNDANGAN

PERPRES NO. 24 TAHUN 2010 KEDUDUKAN & TUPOKSI KEMENTERIAN NEGARA

PENYELENGGARAAN TUPOKSI KEMENTERIAN

PERMEN KOMINFO NO 41 TAHUN 2007

INPRES 3 TAHUN 2003 KEBIJAKAN DAN STRATEGI E-GOVERNMENT NASIONAL

ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT INSTANSI

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

TOGAF (OPEN GROUP)

BUKU: - THOMAS ERL

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI RENSTRA KOMINFO 2010 – 2014 (KOMINFO)

PROGRAM BIRO PERENCANAAN

BUKU: MAHMOOD & HILL, SMOOT & TAN

BUKU : ROBERTSON & SRIBAR

PROGRAM KERJA TI ORGANISASI

RANCANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI ADAPTIF BAGI ORGANISASI

PERANCANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

VIRTUALISASI & CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY

INDEKS PEGI INFRASTRUKTUR TI ADAPTIF

DOKUMEN : SUB DIMENSI INFRATRUKTUR (KOMINFO)

PENELITIAN : EKA PUTUASDUKI & GIGIH FORDA NAMA,

Gambar 2. 12 Theoritical Framework Dari gambar 2.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan karena adanya kondisi gap antara permasalahan kondisi SI/TI di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah diidentifikasi melalui analisis dokumen terkait, observasi dan wawancara dengan stakeholder kemudian



46

dibandingkan beberapa dokumen perundangan, peraturan, kebijakan dan pedoman terkait berikut : 1. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-Government yang mengamanatkan implementasi e-Government yang optimal, efektif, efisien, terpadu dan penyederhanaan akses terhadap informasi serta layanan publik. 2. Adanya target program prioritas yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kominfo 2010-2014 yang

mentargetkan

terbentuknya sistem

layanan e-Government yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-Government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik 3. Adanya program kerja dari Biro Perencanaan sebagai mandat kepada unit kerja PDSI yang memberikan amanat untuk mengintegrasikan layanan data center dan pengelolaan jaringan internet di lingkungan organisasi. 4. Perancangan infrastruktur yang adaptif melalui pembangunan arsitektur enterprise ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang mengamanatkan perlunya instansi pemerintah menetapkan perencanaan sistem yang dimanifestasikan dalam visi arsitektur TIK, termasuk di dalamnya perencanaan atas komponen arsitektur informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur TI sebagai referensi bersama bagi seluruh satuan kerja dalam sebuah institusi atau beberapa institusi yang ingin mensinergiskan inisiatif TIK-nya. Semua hal tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, dan untuk mencapai terbentuknya sistem layanan e-Government kominfo yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas maka diperlukan dukungan infrastruktur TI adaptif yang dapat menjadi solusi dari hal tersebut, oleh karena itu diperlukan rujukan rancangan arsitektur TIK Kominfo yang dibangun dengan framework terbaik bagi pembangunan enterprise architecture yang telah diakui dan digunakan secara luas di dunia internasional, dalam hal ini framework yang dijadikan referensi adalah Framework TOGAF. Universitas Indonesia


BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Penelitian yang akan dilaksanakan ini akan menggunakan kombinasi metode penelitian bersifat kualitatif dan penelitian studi kasus (case study research). 3.1

Tahapan Penelitian (Research Steps)

Penelitan yang dilakukan dalam menyusun karya akhir ini dapat dideskripsikan sebagai berikut : 1. Perumusan masalah penelitian, yang menghasilkan pertanyaan penelitian (research question) tentang permasalahan yang diteliti. 2. Studi literatur, mempelajari berbagai dokumen/referensi terkait dengan perusahaan dan teori-teori yang berhubungan dengan kerangka kerja TOGAF, studi literatur tersebut dilakukan baik secara online maupun melalui buku-buku dan dokumen-dokumen cetak. 3. Pengambilan data, baik data primer maupun data sekunder, sesuai dengan lingkungan organisasi, yaitu: a. Data primer, berupa hasil wawancara pada pihak terkait di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pengumpulan data melalui wawancara tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis lingkungan bisnis dan sistem informasi/teknologi informasi, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan akan arsitektur teknologi informasi ke depan. b. Data sekunder, berupa dokumen/referensi yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat pada organisasi seperti profil organisasi, rencana kerja, rencana pengadaan, dokumen rencana operasi, serta dokumen rencana strategis di mana pada dokumen-dokumen tersebut terdapat visi dan misi organisasi. Identifikasi visi dan misi tersebut diperlukan untuk menentukan strategi apa yang akan diambil selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi.

47



48

4. Jika data yang diambil belum cukup, maka dilakukan pengambilan data kembali. Namun jika data yang dikumpulkan sudah cukup maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan. 5. Tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil pengumpulan data dan studi literatur tersebut dalam proses perancangan sesuai dengan tahapan-tahapan dari kerangka pola pikir penelitian ini (research design). 6. Tahap terakhir dari metodologi penelitian pada penyusunan karya akhir ini adalah penarikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan. Ilustrasi dari alur penelitian di atas dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :



49

Merumuskan Masalah penelitian

Studi Literatur

Menyusun Pertanyaan Wawancara

Pengambilan data primer & Sekunder

Melakukan Wawancara

Data Sudah Cukup ?

Tidak

Ya OUTPUT

PROSES

INPUT

Preliminary and Principles

Input : Renstra, Visi, Misi, Peraturan Metode : Analisis Dokumen, Wawancara

Input : - Visi, Misi, Renstra - Tujuan Unit-unit kerja - Tupoksi Unit kerja Metode : Wawancara, observasi, analisis dokumen, value chain, swot analisis, CSF

Requirement Management

Input : Proses Bisnis dan interoperabilitas antar unit Metode : Wawancara, observasi, mc. farlan Grid

Visi Arsitektur

Visi Arsitektur yang akan dibangun (dicapai)

Arsitektur Bisnis

Proses bisnis dan interoperabilitas antar unit

Arsitektur Sistem Informasi

- Kebutuhan SI Unit kerja - Peta Interoperabilitas SI - ArsitekturSI - kebutuhan arsitketur data & aplikasi

Input : Peta interoperabilitas , kebutuhan SI unit kerja, arsitektur SI,data& aplikasi Metode : identifikasi Infrastruktur saat ini dan kebutuhannya, hasil assestment PEGI

Arsitektur Teknologi

- Platform TI - Arsitektur Jaringan

Peluang dan Solusi

Pemetaan peluang dan solusi

Input :

- Platform TI - Arsitektur Jaringan Metode : Indentifikasi pola solusi

Kesimpulan & Saran

Gambar 3. 1 Alur Pikir Penelitian Universitas Indonesia


50

3.2

Kerangka Pola Pikir Penelitian (Research Design)

Dalam melakukan penelitian ini, setiap tahapan kerja yang dilalui mengikuti tahapan pada kerangka kerja dari TOGAF sebagai metodologi substansi, tahapan kerja tersebut sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Kerangka kerja TOGAF dalam lingkup batasan penelitian sumber: www.opengroups.com (2009), telah diolah kembali

Seperti terlihat pada gambar 3.2 di atas, tahapan – tahapan metodologi substansi penelitian diambil dari kerangka kerja TOGAF, namun tahapan yang akan ditempuh hanya sampai fase Opportunities and Solutions karena sesuai batasan penelitian yang telah ditetapkan bahwa penelitian hanya dilakukan mengajukan solusi model arsitektur SI/TI bagi enterprise, menurut bharata (2009) dan Nama (2013), rincian dari tahapan tersebut sebagai berikut: 1.

Preliminary Phase : Framework and Principles Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses perancangan, pada fase ini dilakukan penyusunan framework dan prinsip-prinsip arsitektur. Framework diuraikan dalam bentuk visi arsitektur, sedangkan prinsip-prinsip diuraikan untuk masing-masing arsitektur yang akan dikaji yaitu proses bisnis, data, aplikasi dan teknologi. Universitas Indonesia


51

2.

Phase A: Architecture Vision Tahap ini menggambarkan batasan-batasan dari rancangan arsitektur. Pada tahap ini dilakukan pendefinisian ruang lingkup, batasan-batasan dan harapan dari rancangan arsitektur, untuk kemudian menetapkan visi arsitektur yang diusulkan. Konteks bisnis dicek validitasnya untuk menyusun statement of architecture work.

3.

Phase B: Business Architecture Pengembangan arsitektur bisnis ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi arsitektur baseline (as is), menentukan target (to be) arsitektur, dan melakukan gap analysis antara baseline dengan target.

4.

Phase C: Information Systems Architectures Pengembangan arsitektur Sistem Informasi ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi arsitektur baseline (as is), menetukan target (to be) arsitektur, dan melakukan gap analysis antara baseline dengan target.

5.

Phase D: Technology Architecture Sasaran dari tahapan ini adalah untuk membangun arsitektur teknologi yang akan dijadikan dasar pada saat implementasi. Pengembangan arsitektur Teknologi ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi arsitektur baseline (as is), menentukan target (to be) arsitektur, dan melakukan gap analysis antara baseline dengan target.

6.

Phase E: Opportunities and Solutions Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan, identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan ditentukan klasifikasinya sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan dikaji kembali gap analysis yang sudah dilaksanakan pada phase D.



BAB 4 PROFIL ORGANISASI Pada bab ini akan dipaparkan sekilas mengenai profil organisasi yang dijadikan objek penelitian serta program terkait dari organisasi yang menjadi dasar dilakukannnya penelitian ini. 4.1

Tentang Organisasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau dalam penelitian ini penulis namakan sebagai enterprise, merupakan salah satu kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika

dalam

pemerintahan

untuk

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. (Lakip Kominfo, 2012) Selain itu Kementerian Kominfo juga berperan sebagai salah satu institusi pemerintah yang berperan dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan. Memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. (Lakip Kominfo, 2012) 4.2

Peran Strategis

Peran strategis dan mandat yang diemban oleh Kementerian Kominfo dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

52



53

Gambar 4. 1 Alur mandat dan peran strategis Kementerian Kominfo Sumber : Lakip Kominfo, 2012

Dari gambar 4.1 di atas, dapat terlihat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai peran yang strategis dalam arah pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO). dan sebagai seorang pimpinan dari suatu Kementerian yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membangun, menerapkan, mengembangkan, memelihara, dan mengawasi pengembangan TIK menjadikan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Chief Technology Officer (CTO). Sementara itu untuk merencanakan dan mengembangkan

arsitektur

sistem

informasi,

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika pada hakekatnya adalah Chief Information Officer (CIO).(Lakip Kominfo, 2012) Mandat yang diemban oleh Kementerian Kominfo terkait perannya sebagai Chief Technology Officer (CTO) dan Chief Information Officer (CIO) sebenarnya telah jauh dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, panduan dan aturan yang dikeluarkan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membangun, menerapkan, mengembangkan, memelihara, dan mengawasi pengembangan TIK secara nasional termasuk melakukan merencanakan dan mengembangkan arsitektur sistem informasi pemerintahan secara nasional. Universitas Indonesia


54

4.3

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika secara struktural dibantu oleh unit-unit organisasi seperti sebagai berikut: 1. SAM bidang Hukum 2. SAM bidang Sosial, ekonomi dan budaya 3. SAM Bidang Komunikasi dan Media Massa 4. SAM Bidang Teknologi 5. SAM Bidang Politik dan Keamanan

MENTERI

Staff Staff Staff Staff Ahli Ahli Ahli Ahli

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Jenderal

Pusat Data dan Sarana Informatika

Pusat Kerjasama Internasional

Pusat Informasi dan Humas

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Sekretariat Itjen

Inspektorat I

Inspektorat II

Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika

Inspektorat III

Inspektorat IV

Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Sekretariat Ditjen SDPPI

Direktorat Penataan Sumber Daya

Direktorat Operasi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian SDPPI

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Biro Perencanaan

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Ditjen Aplikasi Informatika

Sekretariat Ditjen Aptika

Direktorat Pos

Direktorat e-goverment

Direktorat Telekomunikasi

Direktorat e-business

Direktorat Penyiaran

Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika

Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika

Biro Hukum

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

Sekretariat Ditjen PPI

Direktorat Telsus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal

Biro Keuangan

Direktorat Pemberdayaan Informatika Direktorat Keamanan Informasi

Biro Umum

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Sekretariat Ditjen IKP

Direktorat Komunikasi Publik

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Direktorat Pengelolaan Media Publik Direktorat Kemitraan Komunikasi

Sekretariat Badan

Puslitbang SDPPI

Puslitbang PPI

Puslitbang Aptika dan IKP

Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informasi

Direktorat Layanan Informasi Internasional

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kementerian Kominfo sumber : Lakip Kominfo 2012, telah diolah kembali



55

Dari gambar 4.2 di atas terlihat bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa unit organisasi yang terdiri dari: 1.

Sekretariat Jenderal;

2.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

3.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

4.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;

5.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;

6.

Inspektorat Jenderal;

7.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

8.

Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum; SAM Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, SAM Bidang Komunikasi dan Media Massa, SAM Bidang Teknologi serta SAM Bidang Politik dan Keamanan.

4.4 Sesuai

Tugas dan Fungsi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Pada BAB II bagian Kedua Puluh Pasal 517 menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada pasal 518, fungsi yang harus di selenggarakan oleh Kementerian Kominfo : a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika; b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Universitas Indonesia


56

Rincian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan diatas menjadi referensi bagi penelitian ini dalam memberikan pendefinisian awal dari fungsi bisnis utama yang harus diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4.5

Program Prioritas

Salah satu target dari Rencana Strategis 2010-2014 bahwa enterprise telah menetapkan program prioritas dalam bidang aplikasi informatika yaitu perlu dikembangkannya pembangunan sistem layanan kepemerintahan

berbasis

elektronik (e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-Government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.



BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan sejumlah data-data terkait penelitian dan proses analisis terhadap data-data tersebut sehingga menghasilkan sebuah keluaran yang menjadi tujuan penelitian ini dengan menggunakan sejumlah referensi dari tinjauan pustaka dan acuan metodologi penelitian seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 dan 3. 5.1

Fase Preliminary

Fase Preliminary atau tahapan persiapan merupakan langkah awal yang perlu dilaksanakan saat melakukan perencanaan arsitektur melalui penggunaan TOGAF ADM, sasaran fase ini adalah pembatasan ruang lingkup dan prinsip arsitektur bagi enterprise (Nama, 2013) Open Group (2011), telah memberikan panduan bahwa aktivitas dalam fase preliminary ini adalah tentang pendefinisian “where, what, why, who, and how we do architecture”, ada beberapa bahan yang dapat dijadikan masukan dalam mendefinisikan visi arsitektur ini yaitu dokumen rencana strategis, visi dan misi organisasi serta peraturan terkait yang berisikan strategi organisasi. Open Group (2011), menetapkan beberapa aspek utama yang harus diperhatikan sebagai pendekatan tahapan dalam melakukan fase ini, diantaranya : 

Mendefinisikan ruang lingkup enterprise dan konteks organisasi;



Penentuan framework yang akan digunakan;



Mendefinisikan persyaratan arsitektur serta prinsip-prinsip arsitektur yang akan menjadi sebuah regulasi dan rujukan informasi bagi perencanaan arsitektur enterprise ini.

5.1.1

Penentuan Ruang Lingkup Enterprise

Seperti yang telah dijelaskan di awal, penelitian ini ditujukan dengan studi kasus sebuah enterprise yang merupakan salah satu instansi pemerintahan setingkat

57



58

kementerian, ruang lingkup Struktur organisasi dari enterprise secara detail dapat dilihat pada gambar 4.2. 5.1.2

Penentuan Framework dan Metodologi

Framework yang akan digunakan dalam perancangan infrastruktur teknologi informasi adaptif pada penelitian ini adalah framework TOGAF, dasar yang menjadi alasan penggunaan framework ini telah di deskripsikan pada bahasan subbab 2.4.2 serta subbab 2.4.5. 5.1.3

Komitmen Manajemen

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan sebuah kebijakan formal melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti dapat dilihat pada lampiran 2. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana Informatika dikelola oleh sebuah unit kerja setingkat eselon II dengan nomenklatur Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI). 5.1.4

Prinsip – Prinsip Arsitektur

Prinsip-prinsip arsitektur yang akan menjadi sebuah regulasi dan rujukan informasi bagi perencanaan arsitektur dalam penelitian ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-Government nasional beserta turunannya serta komparasi terhadap prinsipprinsip arsitektur TI yang telah diterapkan (best practise) dari sebuah lembaga/institusi/pemerintahan sejenis dalam hal ini Abu Dhabi Government EA. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:



59

Tabel 5. 1 Prinsip-prinsip arsitektur ID

Business principle

Data principle

Prinsip

PR.1

Continuity

PR.2

effective

PR.3

Efficient

PR.4

Optimal

PR.5

Secure

PR.6

Ease of access

PR.7

Data sharing

PR.8

Availability

PR.9

Reliable

PR.10

User friendly

PR.11

Interoperable

PR.12

Integrateable

PR.13

Standardized

PR.14

Reuse

PR.15

Scalable

Application principle

Technology principle

Dasar pemikiran Layanan bisnis yang diselenggarakan organisasi harus dijamin keberlangsungannya (business continuity) Layanan bisnis organisasi harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif Layanan bisnis organisasi harus memperhatikan penggunaan resource SI/TI yang efisien sesuai dengan asas ketepatan dan kebermanfaatan bagi organisasi Pemanfaatan sumber daya SI/TI harus optimal dan mendukung keseluruhan bisnis organisasi Data merupakan informasi strategis bagi organisasi sehingga harus dilindungi dari akses yang tidak terotorisasi dan patuh terhadap regulasi yang berlaku Arsitektur harus memastikan sistem dan data dapat dengan mudah diakses bagi kepentingan internal Arsitektur harus memastikan data dapat diakses oleh sistem aplikasi terkait lainnya dalam upaya integrasi Arsitektur harus memastikan Sistem dan data harus selalu dalam keadaan hidup (always on) dan senantiasa tersedia saat dibutuhkan Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan denganhandal, fleksibel terhadap perubahan OS, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain melalui penggunaan teknologi SOA,Webservice/ESB untuk membentuk sinergi sistem sehingga menghindari adanya duplikasi aplikasi sejenis dengan fungsi yang sama, Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untukkemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain. Seluruh Infrastruktur TI software dan hardware dalam organisasi harus menggunakan teknologi open standar yang dapat mendukung interoperabilitas Arsitektur harus memastikan bahwa sistem SI/TIyang telah ada, dapat digunakan kembali untuk kebutuhan lain pada lingkup organisasi dan mampu menghindarkan munculnya layanan sistem atau aplikasi yang serupa Arsitektur harus mampu mengakomodasi kebutuhan dari unit bisnis organisasi terkait penambahan kapasitas dengan cepat melalui pemanfaatan virtualisasi/cloud computing baik berupa peningkatan atas layanan yang telah berjalan dan penciptaan layanan baru dalam jangka waktu dekat dan jangka menengah, Universitas Indonesia


60

5.2

Requirement Management

Open Group (2011), menjelaskan bahwa Requirement Management merupakan proses penanganan manajemen kebutuhan arsitektur di setiap tahapan fase dari TOGAF ADM, sasaran yang akan ditetapkan pada tahap ini adalah mengidentifikasi, dan mengelola seluruh kebutuhan enterprise, lalu menyimpan dan meneruskannya pada fase TOGAF yang relevan. Beberapa referensi yang dibutuhkan diantaranya dokumen rencana strategis dari enterprise, SOP di dalam enterprise, dokumen panduan entitas enterprise dalam melaksanakan tugas fungsinya serta pengumpulan data yang dibutuhkan melalui proses wawancara dengan stakeholder. Beberapa requirement management yang telah teridentifikasi terkait enterprise yang diperoleh dari referensi yang dimaksud di atas diantaranya : 5.2.1

Architecture Vision

Kebutuhan dari pembuatan visi arsitektur ini sendiri berkaitan dengan visi yang telah ditetapkan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai objek dari penelitian ini, visi ini tertuang dalam dokumen rencana strategis Kominfo 2010-2014

yakni: “Terwujudnya

Indonesia

informatif menuju

masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”. Dan salah satu program

prioritas enterprise yang telah dinyatakan dalam

dokumen rencana strategis 2010-2014 tersebut yakni membangun sistem layanan kepemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang semakin baik. 5.2.2

Business Architecture

Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Arsitektur bisnis merupakan gambaran kegiatan yang secara sistematis dilakukan oleh entitas enterprise dalam upaya mencapai Universitas Indonesia


61

visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui proses bisnis dari setiap entitas enterprise, dan dari proses bisnis tersebut akan teridentifikasi lingkup tugas dan tanggung jawab yang sesuai untuk menjalankan fungsi bisnis Kementerian Kominfo. 5.2.3

Information System Architecture

Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi data architecture dan application architecture yang akan digunakan oleh enterprise. Pendefinisian terhadap application architecture dan data architecture berpedoman pada hal berikut : 

Application architecture Kebutuhan manajemen terkait arsitektur aplikasi ini yaitu bahwa arsitektur harus

dapat

mendukung

berjalannya

visi

pengembangan

layanan

e-Government yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas. 

Data architecture. Kebutuhan dari manajemen enterprise terkait data architecture ini meliputi kebutuhan atas keberadaan sumber-sumber data yang bersifat terhubung dan mampu meningkatkan koordinasi pengolahan data yang bersifat lintas batas fungsional entitas enterprise.

5.2.4

Technology Architecture

Pada fase ini, kebutuhan manajemen terkait arsitektur teknologi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan biro perencanaan dan PDSI yang menekankan agar bagaimana teknologi yang telah ada pada enterprise saat ini dapat dioptimalkan, dikembangkan dan bahkan pemanfaatannya dapat digunakan kembali untuk kebutuhan bisnis lainnya sehingga dapat mengurangi kondisi duplikasi yang telah terjadi saat ini, terstandardisasi dan skalabilitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan dan tantangan perubahan yang akan terjadi pada enterprise di masa yang akan datang dan mendukung efisiensi terhadap kebutuhan sumber daya yang harus disediakan.



62

5.2.5

Opportunities and Solutions

Manajemen

melalui

biro

perencanaan

menginginkan

pemanfaatan

dan

pengembangan SI/TI organisasi lebih berdaya guna dan tepat guna untuk mewujudkan pencapaian tujuan organisasi dan memberikan penugasan kepada PDSI untuk melakukan integrasi layanan e-government dimulai dengan program integrasi layanan data center dan akses internet terpusat. Pihak PDSI telah berencana menjawab penugasan tersebut melalui perencanaan pembangunan layanan private cloud. 5.3

Architecture Vision

Yunis & Surendro (2009), memberikan penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai pada fase architecture vision adalah menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi , Open Group (2011) juga telah memberikan sebuah arahan bahwa ada elemen kunci yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menyusun architecture vision diantaranya dapat diperoleh dari dokumen mengenai visi, misi, strategi dan tujuan enterprise. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai objek enterprise dari penelitian ini telah menetapkan visi: “Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”. Diharapkan visi dari arsitektur enterprise yang akan dibentuk nanti dapat membantu pelaksanaan pencapaian program prioritas enterprise yang ingin diwujudkan dan telah dinyatakan dalam dokumen rencana strategis 2010-2014 tersebut yakni membangun sistem layanan kepemerintahan

berbasis elektronik

(e-Government) yang terintegrasi dan

memiliki interoperabilitas, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang semakin baik.



63

5.4

Fase Business architecture

Senada dengan Putuasduki (2012), pada tahapan ini berfokus kepada pembuatan arsitektur bisnis berdasarkan dokumen-dokumen Kementerian Kominfo, tugas dan fungsi dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. 5.4.1

Analisis internal bisnis

Dari hasil analisis terhadap dokumen renstra Kominfo 2010-2014, maka secara garis besar proses bisnis dari Kementerian Kominfo ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

Proses bisnis utama, yang berfokus kepada kegiatan yang berhubungan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kominfo serta pelaksanaan kegiatan teknis di bidang komunikasi dan informatika meliputi bidang Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, bidang penyelenggaraan Pos dan Informatika, bidang Pengembangan Aplikasi Informatika dan bidang Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik;



Proses bisnis pendukung, yang berfungsi mendukung pelaksanaan kegiatan utama, diantaranya kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, kerjasama Internasional, Pengawasan Internal, Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Administrasi dan Umum, Pengelolaan SDM dan Organisasi, Layanan Hukum, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5.4.2

Proses Bisnis pada organisasi

Untuk menjelaskan hubungan antara proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung dapat dilihat pada proses bisnis pada gambar 5.1 berikut:



64

PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- LAPORAN - HARMONISASI

- UNDANG UNDANG - PERATURAN - STANDAR

BP.01

BP.03 PENYELENGGARAAN POS DAN

BP.04 PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA

INFORMATIKA

PEMERINTAH

REGULASI STANDAR

BP.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS INFORMATIKA

REGULASI STANDAR

- PERMOHONAN PERIZINAN - PERMINTAAN INFORMASI - PENGADUAN

REGULASI STANDAR, IZIN

REGULASI. STANDAR, IZIN, SERTIFIKAT

PEMERINTAH

PERUMUSAN PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BP.05 PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- SURAT PERIZINAN - INFORMASI - TINDAK LANJUT ADUAN - PENGAWASAN

KOLABORASI PERIZINAN

BP.07 PENELITIAN & PENGEMBANGAN

BP.08 LAYANAN HUKUM

DUKUNGAN SI/TI

BP.10 PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM

BP.11 KERJASAMA INTERNASIONAL

DUKUNGAN SI/TI

BP.12 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

- INFORMASI - TINDAK LANJUT ADUAN - PENGAWASAN

DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

MASYARAKAT

DUKUNGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN

BP.09 PELAYANAN INFORMASI & HUBUNGAN MASYARAKAT

- PERMINTAAN INFORMASI - PENGADUAN

PELAKU USAHA DUKUNGAN ADMINISTRASI KOORDINASI, TATA LAKSANA KI

BP.06 TEKNOLOGI DAN INFORMASI

DUKUNGAN KAJIAN PENYUSUNAN, REGULASI

DUKUNGAN KAJIAN REGULASI, STANDAR

DUKUNGAN SI/TI

DUKUNGAN ADMINISTRASI & UMUM

DUKUNGAN PENGELOLAAN INFORMASI & HUMAS

PELAKU USAHA

PENGAWASAN

BP.13 PENGELOLAAN SDM & ORGANISASI

MASYARAKAT

BP.14 PENGAWASAN INTERNAL

Gambar 5. 1 Proses bisnis kementerian kominfo 5.4.3

Analisis Value Chain

Dari proses bisnis Kementerian Kominfo yang telah didefinisikan pada gambar 5.1 diatas, dapat digambarkan dengan value chain diagram yang ditujukan untuk menganalisis seluruh aktivitas kritikal dari organisasi.



65

melaksanakan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, serta evaluasi

Perencanaan Program dan dan penyusunan laporan Kementerian Kominfo, pembinaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian, urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian kerugian Anggaran

Kerjasama Internasional

melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi, dan tata laksana kerja sama internasional,penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kerja sama internasional baik regional dan international serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kominfo

Pengawasan Internal

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kominfo

Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat

melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat

Penelitian dan Pengembangan

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika penelitian dan pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kominfo Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan;pelaksanaan urusan perlengkapan di

Pengelolaan Administrasi dan lingkungan kementerian;pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, dan tata kelola keuangan biro;dan Umum pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan kementerian

Pengelolaan SDM dan Organisasi

melaksanakan koordinasi,pembinaan, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian

Layanan Hukum

penyiapan pembinaan dan koordinasi, perumusan dan penyusunan, serta penyuluhan peraturan perundangundangan di bidang komunikasi dan informatika; pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta dokumentasi produk hukum di lingkungan kementerian; penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum di bidang komunikasi dan informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi

melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika meliputi Infrastruktur Informatika serta sistem dan Data dilingkungan kementerian

Perumusan dan Penyusunan Pengelolaan Peraturan Perundangan

Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pengembangan Aplikasi Informatika

Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

penyusunan sebuah perencanaan mendorong pembangunan dan Pembangunan sistem layanan mengumpulkan dan kebijakan berupa dasar Pembangunan sarana dan pemerataan akses telekomunikasi kepemerintahan (e-Government) menyebarkan informasi peraturan, standar, prasarana telematika yang dan informatika, baik melalui yang terintegrasi dan memiliki bermanfaat secara merata norma, prosedur, kriteria berbasis pada efisiensi dan penguatan infrastruktur, layanan, interoperabilitas yang mampu kepada seluruh elemen yang dibuat dengan efektivitas pemanfaatan dan kandungan informasi untuk menciptakan sistem e- masyarakat, penguatan dasar kebutuhan yang sumber daya dan dapat menjangkau seluruh pelosok Government nasional, sekaligus kapasitas layanan informasi muncul pada peningkatan standardisasi, Nusantara, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat publik yang berkualitas dan sektor/bidang kominfo interoperabilitas, dipergunakan segenap penduduk dalam memperoleh layanan penggunaan sumber daya meliputi sub bidang interkonektivitas meliputi Indonesia untuk berkomunikasi dan publik yang makin baik, yang seefisien mungkin Sumber Daya Pos dan sektor pos, sektor memperoleh informasi dengan harga peningkatan sistem keamanan melalui sinergi program dan Informatika, telekomunikasi, sektor yang terjangkau,memfasilitasi komunikasi dan integrasi proses komunikasi Penyelenggaraan Pos penyiaran, sektor aplikasi jangkauan lembaga penyiaran di informatika,memajukan daya dan informatika, ketersediaan dan Informatika, Aplikasi dan sektor informasi publik daerah perbatasan, terpencil dan saing bangsa melalaui layanan informasi publik yang Informatika dan dengan memperhatikan blank spot; penyediaan database pengembangan sektor industri berkualitas dan diakses Informasi Komunikasi kecenderungan lembaga penyiaran yang terintegrasi komunikasi dan informatika secara mudah dan cepat Publik konvergensinya dengan unit terkait nasional yang bertaraf sebagai ciri khas masyarakat internasional. informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing

PENYELENGGARAAN TUPOKSI & LAYANAN KOMINFO

Support Activities

negara,verifikasi anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian

Primary Activities

Gambar 5. 2 Value chain kementerian kominfo Dari analisis value chain diatas teridentifikasi 5 (lima) aktivitas utama dan 9 (Sembilan) aktivitas pendukung, dari setiap aktivitas tersebut dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan solusi sistem informasi yang relevan sesuai data – data yang dimiliki

oleh

enterprise.................................................................................... Universitas Indonesia


66

A. Aktivitas Utama

Seperti yang telah dijelaskan diatas, 5 (lima) aktivitas utama yang dimaksud adalah sebagai berikut: Tabel 5. 2 Analisis kebutuhan SI pada aktivitas utama value chain No.

Aktivitas

Unit kerja terkait

1.

Perumusan, pengelolaan peraturan perundangundangan, merupakan kegiatan sistematis penyusunan sebuah kebijakan berupa dasar peraturan, standar, norma, prosedur, kriteria yang dibuat dengan dasar kebutuhan yang muncul pada sektor/bidang kominfo meliputi bidang Sumber Daya Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan peningkatan standardisasi, interoperabilitas, interkonektivitas meliputi sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensinya Penyelenggaraan Pos dan Informatika, merupakan kegiatan yang berkenaan mendorong pembangunan dan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan

Biro Hukum Set.Ditjen SDPPI Set.Ditjen PPI Set.Ditjen Aptika Set.Ditjen IKP

2.

3.

Layanan terkait  Penyusunan regulasi, kebijakan, peraturan dan standar bidang kominfo

Setditjen SDPPI Dit.operasi Dit.Penataan Dit.Pengendalian Dit.standardisasi Balai besar uji

 Pengelolaan manajemen spectrum radio  Perizinan penggunaan spectrum radio  Sertifikasi operator radio  Sertifikasi perangkat telekomunikasi

Setditjen PPI. Dit.Penyiaran Dit. Tel. Dit. Telsus USO Dit. Penyiaran KPI & KPID Setditjen SDPPI

 Perizinan penyelenggaraan penyiaran

Kebutuhan SI  Sistem informasi basis data statistik bidang kominfo, dan produk hukum terkait dilingkungan kemkominfo  Sistem informasi terkait standar –standar di lingkungan kemkominfo  Sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio  Sistem informasi perizinan penggunaan frekuensi radio  Sistem informasi sertifikasi operator radio  Sistem informasi sertifikasi perangkat telekomunikasi  Sistem basis data statistik terkait telekomunikasi, pos dan penyiaran  Sistem informasi geografis terkait coverage telekomunikasi, pos dan Universitas Indonesia


67

No.

4.

5.

Aktivitas

Unit kerja terkait

segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan harga yang terjangkau, memfasilitasi jangkauan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan blank spot; penyediaan database lembaga penyiaran yang terintegrasi dengan unit terkait Pengembangan Aplikasi Informatika, kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan pemanfaatan aplikasi infotmatika dan dunia maya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik, peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika, memajukan daya saing bangsa melalui pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional yang bertaraf internasional. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan informatika, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat sebagai ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing

Layanan terkait

Balmon/loka

Kebutuhan SI penyiaran  Sistem Informasi basis data lembaga penyiaran  Sistem Informasi perizinan penyiaran

Setditjen Aptika Dit.e-gov Dit.e-bisnis Dit. PI Dit. PPI Dit. Kaminfo

 Penanganan aduan konten negatif internet  Penyediaan aplikasi dasar e-government

 Sistem pengaduan konten negatif internet  Sistem informasi aplikasi dasar e-government

Set.ditjen IKP dit.pengolahan informasi media Dit. Pengelolaan media Set.ditjen SDPPI Set.ditjen PPI Set.ditjen IKP Set. BLSDM

 Pengelolaan dan penyediaan informasi publik

 Sistem informasi pengelolaan media publik  Sistem informasi terhadap informasi/berita-berita pada media, berita terkait bidang kominfo, berita kegiatan kominfo, dan kebijakan



68

B.

Aktivitas Pendukung

Selain aktivitas utama di atas, semua kegiatan tersebut tidak lepas dari 9 (sembilan) aktivitas pendukung yang membantu berjalannya aktivitas utama, aktivitas pendukung yang dimaksud seperti sebagai berikut: Tabel 5. 3 Analisis kebutuhan SI pada aktivitas pendukung value chain No.

Aktivitas

6.

Perencanaan Program dan Anggaran, melaksanakan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Kominfo, pembinaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian, urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian kerugian negara,verifikasi anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian Kerjasama Internasional, melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi, dan tata laksana kerja sama internasional,penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kerja sama internasional baik regional dan international serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kominfo Pengawasan Internal, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kominfo

7.

8.

Unit kerja terkait

Layanan terkait

Kebutuhan SI

Biro perencanaan Biro Keuangan Set.ditjen SDPPI Set.ditjen PPI Set.ditjen Aptika Set.ditjen IKP

 Layanan Perencanaan Program dan Penyusunan anggaran  Layanan pengelolaan dan laporan keuangan  Layanan pelaporan kinerja

 Sistem informasi rencana program, anggaran dan bantuan kerjasama luar negeri  Sistem informasi pelaporan kinerja unit kerja


 Layanan administrasi tatalaksana kerjasama internasional

 Sistem informasi pengelolaan dokumen dan disposisi terkait kerjasama luar negeri

Itjen

 Layanan pengawasan dan audit kinerja

 Sistem informasi pengawasan dan pelaporan kinerja pada unit kerja



69

Layanan terkait

No.

Aktivitas

Unit kerja terkait

9.

Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat

 Layanan penyediaan informasi bagi publik

 Sistem informasi layanan informasi publik

10.

Penelitian dan Pengembangan, penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika penelitian dan pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kominfo Pengelolaan Administrasi dan Umum, Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan kementerian; pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, dan tata kelola keuangan biro;dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan kementerian

Pusat Informasi dan Humas Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM Balitbang SDM Puslitbang SDPPI Puslitbang PPI Puslitbang Aptika IKP Puslitbang literasi profesi

 Layanan kajian kebijakan, regulasi, standar, program kerja

 Sistem informasi pengelolaan dan publikasi kajian penelitian pengembangan

Biro Umum

 Layanan administrasi persuratan eksternal  Layanan inventarisasi asset  Layanan pengadaan barang/jasa  Layanan administrasi kepegawaian

 Sistem informasi pengelolaan dokumen dan disposisi terkait kerjasama luar negeri  Sistem Informasi inventarisasi asset  Sistem Pengadaan Barang/jasa  Sistem informasi kepegawaian

 Layanan bantuan hukum bagi kementerian  Layanan penyusunan dan pengelolaan produk

 Sistem informasi perumusan dan pengelolaan produk hukum

11.

12.

Pengelolaan SDM dan Organisasi, melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian

13.

Layanan Hukum, penyiapan pembinaan dan koordinasi, perumusan dan penyusunan, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika; pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta dokumentasi produk hukum di

Biro Kepegawaian Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM Biro Hukum

Kebutuhan SI



70

No.

14.

Aktivitas

Unit kerja terkait

lingkungan kementerian; penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum di bidang kominfo Teknologi Informasi dan Komunikasi, melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika meliputi Infrastruktur Informatika serta sistem dan Data dilingkungan kementerian kominfo

5.4.4

Layanan terkait

Kebutuhan SI

hukum kominfo PDSI

 Layanan SI/TI bagi unit kerja di lingkungan kominfo

 Sistem informasi monitoring infrastruktur jaringan, traffic dan keamanan jaringan.  Sistem informasi persuratan elektronis  Sistem Informasi Knowledge management Dan database management

Permasalahan Bisnis pada organisasi saat ini

Dari keterkaitan proses bisnis serta aktivitas didalamnya yang telah didefinisikan diatas, terdapat beberapa kondisi permasalahan yang dapat teridentifikasi diantaranya: Tabel 5. 4 Analisis permasalahan aktivitas bisnis organisasi No.

Aktivitas

1.

Perumusan, pengelolaan peraturan perundang-undangan, merupakan kegiatan sistematis penyusunan sebuah kebijakan berupa dasar peraturan, standar, norma, prosedur, kriteria yang dibuat dengan dasar kebutuhan yang muncul pada sektor/bidang kominfo meliputi bidang Sumber Daya Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik

Unit kerja terkait Biro Hukum Set.Ditjen SDPPI Set.Ditjen PPI Set.Ditjen Aptika Set.Ditjen IKP

Identifikasi Permasalahan pada aktivitas bisnis atau layanan  Proses penyusunan dan penyelesaian sebuah produk hukum membutuhkan waktu yang lama

Identifikasi Sumber masalah  Draft produk hukum tidak terdistribusi dengan cepat  Data draft terkait standar, regulasi masih tersebar di unit kerja



71

No.

Aktivitas

2.

Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan peningkatan standardisasi, interoperabilitas, interkonektivitas meliputi sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensinya

Unit kerja terkait Setditjen SDPPI Dit.operasi Dit.Penataan Dit.Pengendalian Dit.standardisasi Balai besar uji



  3.

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, merupakan kegiatan yang berkenaan mendorong pembangunan dan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan harga yang terjangkau, memfasilitasi jangkauan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan blank spot; penyediaan database lembaga penyiaran yang terintegrasi dengan unit terkait

Setditjen PPI. Dit.Penyiaran Dit. Tel. Dit. Telsus USO Dit. Penyiaran KPI & KPID Setditjen SDPPI Balmon/loka



4.

Pengembangan Aplikasi Informatika, kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan pemanfaatan aplikasi infotmatika dan dunia maya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik, peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika, memajukan daya saing bangsa melalui pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional yang bertaraf internasional.




Identifikasi Permasalahan pada aktivitas bisnis atau layanan Proses perizinan di lingkungan SDPPI memerlukan proses yang cukup lama, contoh: - Proses perizinan penggunaan frekuensi butuh waktu 44 hari kerja (entry data butuh waktu 10 hari kerja) - Proses sertifikasi perangkat telekomunikasi butuh waktu 28 hari kerja Proses Entry data lama karena proses perizinan diproses di aplikasi terpisah Duplikasi data, Entry beberapa data yang sama masih terjadi Proses perizinan tertentu masih masih memerlukan waktu yang lama karena harus menempuh beberapa tahapan terpisah pada beberapa unit kerja, contoh perizinan penyiaran membutuhkan waktu 45 hari kerja, disamping itu selain mengajukan izin penyelenggaraan vendor harus mengurus izin penggunaan frekuensi serta sertifikasi perangkat penyiaran yang akan digunakan kepada unit kerja yang berbeda Respon terhadap proses penanganan pengaduan konten negatif dari masyarakat lama

Identifikasi Sumber masalah  Data terkait dalam proses perizinan masih berada pada masing-masing unit kerja  Pemenuhan kebutuhan data antar unit kerja masih manual  Data serupa yang dientri berulang pada aplikasi berbeda  Sistem aplikasi perizinan yang terpisah dengan kelengkapan perizinan lainnya  Data bagi kelengkapan proses perizinan penyiaran lainnnya masih dikirim manual  Data aduan masih tersebar pada 2 unit kerja berbeda PIH dan dit.ebusiness  Pertukaran data informasi lama



72

No.

Aktivitas

5.

Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan informatika, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat sebagai ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera

Identifikasi Sumber masalah

Unit kerja terkait Set.ditjen IKP dit.pengolahan informasi media Dit. Pengelolaan media Set.ditjen SDPPI Set.ditjen PPI Set.ditjen IKP Set. BLSDM

Identifikasi Permasalahan pada aktivitas bisnis atau layanan  Akses terhadap sumber informasi publik masih tersimpan pada beberapa sumber terpisah

 Data informasi terpisah pada beberapa website

 Pemenuhan Data terkait informasi kegiatan internal unit kerja kementerian lama untuk diperoleh

 Data informasi kegiatan unit kerja dikirim manual  Pengelolaan laporan keuangan beberapa masih terpisah pada aplikasi yang dimiliki unit kerja  Data laporan keuangan tersebut perlu di entry kembali pada aplikasi yang digunakan Biro keuangan  Proses administrasi KI masih manual  Aplikasi yang digunakan untuk pemanfaatan disposisi elektronik yang digunakan beberapa unit kerja

6.

Perencanaan Program dan Anggaran, melaksanakan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Kominfo, pembinaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian, urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian kerugian negara,verifikasi anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian

Biro perencanaan Biro Keuangan Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP

 Kualitas Pelaporan keuangan kementerian masih dinilai kurang baik, penilaian BPK terhadap laporan kementerian kominfo tahun 2012 masih WTP

7.

Kerjasama Internasional, melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi, dan tata laksana kerja sama internasional,penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kerja sama internasional baik regional dan international serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kominfo


 Proses dukungan administrasi persuratan bagi kegiatan kerjasama internasional yang dibutuhkan unit kerja tidak cepat terdistribusi  Disposisi undangan terkait event internasional sering terlambat diterima unit kerja atau batas waktunya terlalu dekat dengan pelaksanaan event sehingga sering



73

No.

8.

9.

Unit kerja terkait

Aktivitas

Pengawasan Internal, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kominfo Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat

10.

Penelitian dan Pengembangan, penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika penelitian dan pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kominfo

11.

Pengelolaan Administrasi dan Umum, Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan kementerian; pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, dan tata kelola keuangan biro;dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan kementerian, inventariasi dan pengelolaan asset BMN, pengelolaan pengadaan barang/jasa kementerian

Identifikasi Sumber masalah

Identifikasi Permasalahan pada aktivitas bisnis atau layanan kali terjadi pembatalan

Itjen

 Data keperluan audit pengawasan dari unit kerja sulit diperoleh, karena pendokumentasian dan penelurusan datanya masih manual

Pusat Informasi dan Humas Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM Balitbang SDM Puslitbang SDPPI Puslitbang PPI Puslitbang Aptika IKP Puslitbang literasi profesi Biro Umum

 Pemenuhan kebutuhan informasi dari masyarakat masih terhambat karena data dari unit kerja lama diperoleh

 Hasil kajian penelitian dan pengembangan terhadap kebijakan, aturan, standar serta program sulit diperoleh

 Disposisi arsip persuratan organisasi tidak cepat terdistribusi kepada unit kerja

tidak sama, sehingga proses disposisi harus manual  Data kebutuhan audit dokumentasinya masih manual, proses pencarian menjadi lama  Data dan informasi yang wajib disediakan oleh unit kerja tidak tersimpan terpusat, sehingga setiap ada kebutuhan harus  Data terkait hasil kajian di setiap pusat litbang masih terpisah dan bersifat manual sehingga distribusinya tidak bisa cepat  Aplikasi yang digunakan untuk pemanfaatan disposisi elektronik yang digunakan beberapa unit kerja tidak sama, sehingga proses



74

No.

12.

Unit kerja terkait

Aktivitas


Biro Kepegawaian Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM

Identifikasi Permasalahan pada aktivitas bisnis atau layanan

 Duplikasi Data kepegawaian  Data kepegawaian yang tidak sesuai

Identifikasi Sumber masalah disposisi masih dilakukan secara manual  Data kepegawaian dari beberapa unit kerja masih diproses pada SI kepegawaian yang berbeda dengan SI kepegawaian yang digunakaan biro kepegawaian



75

5.4.5

Analisis SWOT organisasi

Senada dengan putuasduki (2012 ), selain menggunakan analisis value chain untuk menganalisis lingkungan bisnis internal dari enterprise, akan digunakan analisis SWOT terhadap organisasi untuk mengidentifikasi peluang yang dimiliki oleh enterprise namun belum dimanfaatkan baik karena keterbatasan maupun ancaman yang ada. Melalui identifikasi keempat faktor tersebut, dapat dimanfaatkan untuk menggali peluang bisnis atau mengetahui ancaman yang ada. Proses analisis SWOT pada lingkungan bisnis ini ditampilkan pada tabel 5.5, analisis SWOT pada sistem informasi pada tabel 5.6 dan analisis SWOT pada Teknologi Informasi pada tabel 5.7. Tabel 5. 5 Analisis SWOT organisasi Kekuatan (Strength)  Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang pembentukkan Kementerian Kominfo (S1)  Adanya peran sebagai koordinator pengembangan e-Government nasional (S2)  Tersedianya SDM Unit Pengelola TI memiliki dengan kualifikasi yang sesuai (S3)  Tersedianya fasilitas diklat bagi pegawai Kominfo (S3)

Peluang (Opportunities)    

Kelemahan (Weakness)  Pengelolaan laporan keuangan kementerian masih lemah (W1)  Kualitas akuntabilitas kinerja kementerian belum maksimal (W2)  Perencanaan program dan pencapaian kinerjabelum selaras (W3)  Proses Penyusunan regulasi/aturan lama(W4)  Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik (W5)  Proses perizinan membutuhkan waktu yang lama(W6)  pengembangan SI/TI internal kementerian tidak terkoordinasi(W7)  Infrastrukur dan Sistem informasi masih bersifat silo dan banyak duplikasi (W8)  Pemanfaatan Layanan TI masih belum optimal (W9)  Belum maksimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (W10) Ancaman (Threat)

Pemanfaatan tren teknologi terbaru bagi  Ego sektoral pada setiap unit kerja (T1). peningkatan layanan organisasi (O1)  Belum adanya kebijakan tertulis terkait Keanggotaan Indonesia di ITU(O2) pengelolaan SI/TI (T2) Tingginya minat Investasi dibidang  Tidak terkontrolnya konten informasi yang telekomunikasi dan TI (O3) disalurkan melalui sejumlah media Banyaknya Kerjasama dengan Negara teknologi (T3) asing dalam bidang Kominfo(O4)



76

5.4.6

Analisis SW dan OT organisasi kebutuhan SI

Dari hasil analisis SWOT pada tabel 5.5 diatas, dapat diidentifikasi Strenght Weakness (SW) serta Opportunities – Threat (OT), dari hal tersebut maka dapat diperoleh beberapa kondisi kebutuhan SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan strategis Kementerian Kominfo seperti dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut. Tabel 5. 6 Analisis SWOT organisasi terhadap kebutuhan SI TOWS

Faktor TOWS

S1,S2T1,T2

Kementerian Kominfo mampu melakukan perencanaan pengembangan SI/TI secara terkoordinasi,berkesinambungan dan menyeluruh bagi organisasi Kementerian Kominfo dapat membantu peningkatan investasi dan tumbuhnya industri di bidang kominfo

S1,O3

W5,O1

S2,S3W8,W9 S1-W2

S1,T3

W2,W3, W5,W6O1,S3 W1O1,S3

S1,S3 – W4

W10O1,S3

Kementerian Kominfo berkewajiban untuk menyediakan informasi terkait layanan publik Kebutuhan pemanfaatan SI/TI bagi unit kerja harus didukung dengan layanan yang sesuai kebutuhan unit kerja Kementerian Kominfo dapat menyelaraskan Perencanaan dan memonitor pencapaian hasil kinerja dari unit kerja di lingkungan Kementerian kominfo Kementerian Kominfo dapat membantu penanganan aduan masyarakat terkait konten negatife internet Kementerian kominfo dapat membantu menyelenggarakan interaksi proses kerja yang lebih terkoordinasi, efektif dan efisien Tersedianya laporan keuangan yang akurat bagi dukungan pengambilan keputusan dan meningkatnya penilaian laporan pengelolaan keuangan organisasi Kementerian kominfo mampu menetapkan proses penyusunan regulasi yang menyediakan akses terhadap kebutuhan informasi produk hukum bidang kominfo serta selaras Kementerian Kominfo dapat membantu proses distribusi dan akses terhadap hasil penelitian yang dibutuhkan unit kerja

Kebutuhan SI/TI Sistem Informasi yang dapat membantu koordinasi perencanaan pengembangan SI/TI di kominfo sistem informasi layanan perizinan yang dapat meningkatkan jumlah investasi dan tumbuhnya industri dibidang kominfo Sistem informasi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait layanan publik Meningkatkan respon pemenuhan kebutuhan kapasitas dan kecepatan layanan Sistem Informasi yang dapat membantu peningkatan keselarasan perencanaan dan memonitor pencapaian kinerja unit kerja sistem informasi yang dapat membantu merespon pengaduan masyarakat terkait konten negative Sistem informasi yang dapat membantu interoperabilitas data antar unit kerja Sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan Sistem informasi yang dapat membantu proses penyusunan produk hukum serta memberikan kemudahan kepada stakeholder untuk dapat mengakses produk hukum. Sistem Informasi yang dapat membantu memudahkan akses terhadap hasil penelitan dan distribusinya kepada para stakeholder Universitas Indonesia


77

5.4.7

Analisis SWOT Organisasi terhadap Kebutuhan TI

Selain memetakan kebutuhan SI melalui analisis SW terhadap OT diatas, perlu diperhatikan juga kebutuhan TI sebagai pendukungnya, Menurut putuasduki (2012) Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT terhadap kebutuhan-kebutuhan TI organisasi , denganseperti dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut. Tabel 5. 7 Analisis SWOT organisasi terhadap kebutuhan TI Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weakness)

 Dukungan pihak manajemen organisasi terkait pengembangan TIK  Adanya unit kerja khusus terkait pengelolaan SI/TI  Ketersediaan sumber daya manusia internal dengan kualifikasi dan kompetensi yang baik dalam bidang TI

 Belum adanya kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan TI  Infrastrukur masih banyak duplikasi  Infratruktur masih bersifat silo tidak terhubung  Pemanfaatan Layanan TI masih belum optimal  Keterbatasan resource infrastruktur yang mendukung kebutuhan layanan SI/TI unit kerja Ancaman (Threat)

Peluang (Opportunities)  

Kebijakan pemerintah mengenai  Semakin meningkatnya tren risiko terhadap pemanfaatan TIK dalam mempercepat keamanan informasi dan data. reformasi birokrasi  Pemenuhan kebutuhan TI yang tidak Tren perkembangan teknologi yang pesat terkoordinasi diantaranya cloud computing, HTML5, Web 2.0, ESB

5.4.8

Analisis Critical Success Factor (CSF)

Tools analisis bagi arsitektur bisnis lainnya adalah dengan menggunakan CSF terhadap rencana strategis Kementerian Kominfo, sehingga diperoleh solusi-solusi SI yang akan menjadi dasar perancangan arsitektur aplikasi, mengidentifikasi kebutuhan informasi pada unit kerja terkait sekaligus target kinerja atau tolok ukurnya.



78

Tabel 5. 8 Pemetaan Kebutuhan SI organisasi melalui CSF No 1.

2.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator

CSF

Meningkatkan kecukupan informasi bagi masyarakat

Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia

Penetrasi coverage layanan bidang kominfo

Tingkat Capaian coverage layanan sarana prasarana pos, komunikasi dan informatika

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumbersumber informasi

tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI

Kemudahan akses tehadap sumber informasi faktual bagi masyarakat

Tingkat literasi masyarakat terhadap informas

Kebutuhan Informasi Informasi mengenai coverage sarana prasarana pos, komunikasi dan informatika

Pola Solusi Sistem informasi terpadu terkait data statistik coverage layanan bidang kominfo terintegrasi

Informasi terkait berita-berita faktual dari berbagai sumber

Sistem - Aplikasi web informasi monitoring terpadu terkait pemberitaan informasi publik media online yang (MMO) diperuntukan bagi masyarakat - Website informasi publik(INFO) - Website - perlindungan anak (TESA24)

Solusi SI as - is - Aplikasi Web GIS (GIS) - Aplikasi Web data Statistik kominfo (STAT)

Solusi SI To – be Portal intranet kominfo * dengan modul API dari web data statistik & aplikasi GIS bidang kominfo)

Portal infopublik * ,dengan modul API dari aplikasi web MMO, INFO dan TESA24)



79

Tabel 5.8 Pemetaan Kebutuhan SI organisasi melalui CSF (sambungan) No 3.

Tujuan Mewujudkan birokrasi layanan bidang kominfo yang profesional

Sasaran Strategis

Indikator

CSF

Terselenggaranya layanan bidang kominfo yang optimal

Penyelenggara aan layanan kominfo yang prima

Kemudahan proses pemanfaatan layanan bidang kominfo

Terselenggaranya dukungan operasional layanan kominfo yang profesional ,efektif dan efisien

respon dukungan operasional dalam penyelenggara an layanan kominfo

penyelenggaraan layanan kominfo yang optimal

Kebutuhan Informasi Informasi mengenai layanan kementerian kominfo

Pola Solusi Sistem informasi terpadu terkait layanan bidang kominfo

Informasi terkait dukungan operasional bagi penyelenggaraan layanan kominfo

Sistem informasi terpadu bagi dukungan operasional penyelenggaraan layanan di bidang Kominfo

Solusi SI as – is - aplikasi Web Sertifikasi Operator radio (REOR) - aplikasi web elicensing (ISR) - SI e-payment (EPAY) - Aplikasi web sertifikasi perangkat (STAND) - Aplikasi web perizinan penyiaran (ECAST) Aplikasi dasar layanan administrasi & manajemen: - e-Absensi SDPPI - Sipeg SDPPI - Sikeu SDPPI - e-Office SDPPI - Email SDPPI - e-Absensi PPI - e-Office PPI

Solusi SI To – be Portal layanan perizinan terintegrasi* dengan modul API REOR, ISR, EPAY, STAND,ECAST *

Portal intranet kominfo * dengan modul API dari aplikasi - e-Absensi PDSI - e-Audit PDSI - e-Dipa PDSI - e-Office PDSI - e-mail PDSI - SI KMS PDSI - SI K-Cloud



80

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator

CSF

Kebutuhan Informasi

Pola Solusi

Solusi SI as – is - Sipeg BLSDM - E-library BLSDM - Prajna project mgmt. BLSDM - Sikeu APTIKA - E-Office APTIKA - email APTIKA - APTIKA - e-Absensi PDSI - e-Audit PDSI - e-Dipa PDSI - e-Office PDSI - e-mail PDSI - SI KMS PDSI - SI K-Cloud PDSI - E-Perpustakaan - Sipeg Rowai - Simwas Itjen Aplikasi layanan Khusus: - E-procurement SEPP

Solusi SI To – be PDSI Aplikasi web Pengelolaan Hasil Litbang* Aplikasi web Pengelolaan Produk Hukum* - um*

SSO* Aplikasi web NMS * Aplikasi web Konsultasi kebutuhan SI/TI*

Aplikasi wajib: - RKAKL - SIMAK BMN - SAKPA - E-procurement LPSE



81

No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator

CSF

Kebutuhan Informasi

Pola Solusi

Solusi SI as – is Aplikasi layanan Informasi : - Website SDPPI - Website BLSDM - Website BPRTIK - Website BBPTIK - Website APTIKA - Website RB - Website Rowai

Aplikasi layanan pengaduan: - Web aplikasi Contact Center Mgmt. SDPPI

Solusi SI To – be Portal publik kominfo * dengan modul portal dari - Website SDPPI - Website BLSDM - Website BPRTIK - Website BBPTIK - Websit APTIKA Portal Pengaduan* Aplikasi web Pengaduan konten negatif*



82

5.4.9

Pemetaan Stakeholder

Identifikasi stakeholder terkait dengan proses bisnis yang terdapat pada kementerian Kominfo ini dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut: Tabel 5. 9 Key Stakeholder Map Matriks No

Stakeholder

1.

Pemerintah

2.

Pimpinan Kerja

3.

Unit Kerja

4.

Pelaku Usaha

5.

Masyarakat

6.

Instansi Pemerintah (K/L/D/I) pusat dan daerah lainnya

Unit

Deskripsi Diwakili oleh Menteri Kominfo sebagai pimpinan organisasi kemkominfo serta pengambil keputusan puncak dalam organisasi Aktor yang berperan dalam menentukan pembuatan keputusan dan kegiatan yang berpengaruh kepada internal unit kerja melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian kominfo merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaran pos dan informatika, aplikasi informatika, Informasi komunikasi publik dan Balitbang SDM Aktor pelaku bisnis/swasta yang menggunakan perizinan penyelenggaraan usaha yang berada pada domain kewenangan kominfo seperti bidang pos, telekomunikasi, media pers, media penyiaran dll. Aktor yang berperan Sebagai Pengguna layanan publik kominfo dan penerima manfaat pembangunan infrastruktur dan layanan di bidang kominfo, mengawasi dan melaporkan pengaduan terkait bidang kominfo Aktor yang menjadi mitra kerja kemkominfo dalam penyusunan program, kebijakan, sosialiasi, kolaborasi program , kerja sama di bidang kominfo

Dengan kondisi bisnis tersebut, melalui penelahaan dokumen rencana strategis dan wawancara unit kerja terkait dari organisasi dari Kementerian Kominfo menginginkan sebuah perubahan terhadap proses bisnis yang telah ada di dalam Kementerian Kominfo seperti sebagai berikut: 

Pengelolaan SI/TI terkontrol dan terintegrasi dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien dan optimal.



Adanya integrasi dari segi sistem informasi dan data dari setiap unit kerja di Kementerian Kominfo sehingga dapat mempermudah dan melancarkan dalam kegiatan proses mengolah data dan informasi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan atau sebagai input dalam meningkatkan layanan e-government yang lebih bermanfaat bagi penyelenggaraan layanan Kominfo. Universitas Indonesia


83 

Mengurangi jumlah aplikasi dengan fungsi atau fitur yang sama dan mengembalikan kewenangan fungsi aplikasi tersebut kepada unit kerja yang seharusnya.



Merubah proses bisnis kegiatan yang masih manual diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan layanan TI sehingga dapat mempercepat proses bisnis.



Memberdayakan dan memanfaatkan secara maksimal setiap sumber daya yang telah ada di PDSI dalam melaksanakan proses integrasi layanan, hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan layanan TI yang ada.



Pengembangan arsitektur SI/TI diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh satuan kerja.



Perlu diperhatikan kesiapan dari unit pengelola TI organisasi untuk mengakomodasi integrasi sistem, infrastruktur dan SDM yang dibutuhkan.



Pengembangan layanan SI/TI yang dibangun oleh unit pengelola TI organisasi harus sesuai kebutuhan unit kerja sebagai pengguna.



Kementerian Kominfo diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas penyediaan layanan TI bagi kebutuhan unit kerja.



Perlunya adanya arsitektur TI yang memiliki kemampuan respon yang cepat terhadap kebutuhan penyediaan layanan SI/TI baru, terlebih bagi dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional.



Perlunya membuka media interaksi antara pengelola SI/TI dan unit kerja agar dapat bersinergi menghasilkan layanan TI sesuai kebutuhan.

5.5

Fase Information System Architecture

Pada tahapan fase ini akan dilakukan pembuatan model arsitektur sistem informasi pada enterprise meliputi pendefinisian arsitektur sistem informasi saat ini dan model target arsitektur sistem informasi ke depan. Pendefinisian arsitektur informasi ini akan mencakup arsitektur data dan arsitektur aplikasi, dalam proses pendefinisian ini harus mempertimbangkan prinsip arsitektur yang telah ditetapkan pada data principles dan application principles:



84

5.5.1

Arsitektur data

Untuk melihat arsitektur data pada Kementerian Kominfo dikaitkan dengan aktivitas pada proses bisnis yang telah didefinisikan pada fase arsitektur bisnis dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut: Tabel 5. 10 Arsitektur data saat ini Layanan terkait

No.

Aktivitas

Unit kerja terkait

1.

Perumusan, pengelolaan peraturan perundang-undangan, merupakan kegiatan sistematis penyusunan sebuah kebijakan berupa dasar peraturan, standar, norma, prosedur, kriteria yang dibuat dengan dasar kebutuhan yang muncul pada sektor/bidang kominfo meliputi bidang Sumber Daya Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik

Biro Hukum Set.Ditjen SDPPI Set.Ditjen PPI Set.Ditjen Aptika Set.Ditjen IKP

 Penyusunan regulasi, kebijakan, peraturan dan standar bidang kominfo

2.

Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika , Kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan peningkatan standardisasi, interoperabilitas, interkonektivitas meliputi sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensinya


3.

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, merupakan kegiatan yang berkenaan mendorong pembangunan dan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan harga yang terjangkau, memfasilitasi jangkauan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan blank spot; penyediaan database lembaga penyiaran yang terintegrasi


 Pengelolaan manajemen spectrum radio  Perizinan penggunaan spectrum radio  Sertifikasi operator radio  Sertifikasi perangkat telekomunikasi  Perizinan penyelenggaraan penyiaran

Data terkait  Data regulasi  Data standar

    

Data frekuensi Data standar Data sertifikasi Data izin Data vendor

 Data lembaga penyiaran  Data frekuensi  Data coverage layanan bidang kominfo  Data vendor



85

No.

Aktivitas

4.

Pengembangan Aplikasi Informatika, kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan pemanfaatan aplikasi infotmatika dan dunia maya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik, peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika, memajukan daya saing bangsa melalui pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional yang bertaraf internasional. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan informatika, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat sebagai ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing Perencanaan Program dan Anggaran, melaksanakan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Kominfo, pembinaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian, urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian kerugian negara,verifikasi anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian Kerjasama Internasional, melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi, dan tata laksana kerja sama internasional,penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kerja sama internasional baik regional dan international serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kominfo Pengawasan Internal, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan

5.

6.

7.

8.

Layanan terkait

Unit kerja terkait

Data terkait  Data aduan  Data rujukan konten


 Penyediaan aplikasi dasar e-government  Penanganan aduan konten negatif internet

Set.ditjen IKP dit.pengolahan informasi media Dit. Pengelolaan media Set.ditjen SDPPI Set.ditjen PPI Set.ditjen APTIKA Set.ditjen IKP Set. BLSDM Biro perencanaan Biro Keuangan Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP

 Pengelolaan dan penyediaan informasi publik

 Data lembaga media  Data berita publik  Data berita kementerian

 Layanan Perencanaan Program dan Penyusunan anggaran  Layanan pengelolaan dan laporan keuangan  Layanan pelaporan kinerja  Layanan administrasi tatalaksana kerjasama internasional

 Data program kerja  Data anggaran  Data laporan keuangan

 Layanan pengawasan dan audit kinerja

 Data pengawasan  Data program kerja


Itjen

 Data kerjasama



86

No.

Aktivitas

Layanan terkait

Unit kerja terkait



Kementerian Kominfo

Data terkait Data laporan keuangan Data anggaran Data regulasi Data standar Data statistik

9.

Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat

Pusat Informasi dan Humas Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM

 Layanan penyediaan informasi bagi publik

   

10.


 Layanan kajian kebijakan, regulasi, standar, program kerja

   

11.

Pengelolaan Administrasi dan Umum, Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan kementerian; pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, dan tata kelola keuangan biro;dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan kementerian

Balitbang SDM Puslitbang SDPPI Puslitbang PPI Puslitbang Aptika IKP Puslitbang literasi profesi Biro Umum

 Data persuratan  Data asset  Data pengadaan

12.


 Layanan administrasi persuratan eksternal  Layanan inventarisasi asset  Layanan pengadaan barang/jasa  Layanan administrasi kepegawaian

13.

Layanan Hukum, penyiapan pembinaan dan koordinasi, perumusan dan penyusunan, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang

 Layanan bantuan hukum bagi kementerian

 Data regulasi  Data standar

Biro Kepegawaian Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM Biro Hukum

Data kajian Data Standar Data regulasi Data program kerja

 Data kepegawaian



87

No.

Aktivitas

Teknologi Informasi dan Komunikasi, melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika meliputi Infrastruktur Informatika serta sistem dan Data dilingkungan kementerian kominfo

Data terkait

 Layanan penyusunan dan pengelolaan produk hukum kominfo

komunikasi dan informatika; pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta dokumentasi produk hukum di lingkungan kementerian; penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum di bidang komunikasi dan informatika 14.

Layanan terkait

Unit kerja terkait

PDSI

 Layanan SI/TI bagi unit kerja di lingkungan kominfo

 Data Aplikasi  Database



88

Senada dengan putuasduki (2012), bahwa dari kondisi arsitektur data yang terdapat di Kementerian Kominfo dapat di identifikasi solusi untuk mengurangi duplikasi data yang masih tersebar pada unit-unit kerja dan merealiasikan pertukaran dan pengolahan data antar unit kerja sehingga dapat saling terintegrasi dengan baik, usulan terhadap arsitektur data tersebut dapat dilihat pada gambar 5.3, kebutuhan akan integrasi data ini sangat penting dilaksanakan terutama untuk keperluan virtualisasi (cloud computing) dan standardisasi bagi pengembangan SI/TI ke depan. PERIZINAN

STANDAR

LAYANAN INFORMASI

STATISTIK

COVERAGE

SERTIFIKASI

REGULASI

KAJIAN

ADUAN

RUJUKAN KONTEN

VENDOR

LEMBAGA PENYIARAN

FREKUENSI

KERJASAMA LAPORAN KEUANGAN

ANGGARAN

PENGADAAN

ASET

PEGAWAI

LEMBAGA MEDIA

BERITA PUBLIK

BERITA KOMINFO

PPOGRAM KERJA

PERSURATAN

PENGAWASAN

Gambar 5. 3 Usulan arsitektur data ke depan 5.5.2

Arsitektur aplikasi

Berdasarkan proses bisnis, arsitektur bisnis organisasi, kebutuhan informasi dan solusi sistem informasi serta sistem informasi yang telah ada pada organisasi diperoleh data aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Kominfo. Informasi terkati data tersebut diperoleh melalui proses wawancara kepada unit kerja terkait dan melalui observasi. Universitas Indonesia


89

Dalam panduan blue print sistem aplikasi e-government indonesia terkait peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi e-government dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi. Sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: 1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office) 2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk

memmberikan

bantuan

pekerjaan

yang

bersifat

administrasi

kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office). 3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi ke dalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya seperti sebagai berikut: 1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen) 2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business) 3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government termasuk dalam grup ini aplikasi layanan bagi pegawai atau G2E: Government To Employee ) 4. Kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain. 5.5.3

Aplikasi saat ini pada organisasi

Beberapa aplikasi yang telah diidentifikasi telah ada di lingkungan organisasi saat ini, dapat dilihat pada artifact application portfolio catalog

pada tabel 5.11

berikut: Universitas Indonesia


90

Tabel 5. 11 Katalog portofolio aplikasi saat ini No.

Layanan publik

Aplikasi

Fungsionalitas

Grup & Kategori

Sifat

1.

Layanan Perizinan Sertifikasi Operator Radio

Aplikasi web Sertifikasi Operator Radio (REOR)

Sebagai akses pengajuan sertifikasi radio elektronika dan operator radio

Front Office G2B

Critical

2.

Layanan Pengaduan layanan ditjen SDPPI

Aplikasi web Contact Center System (CCMS)

Sebagai gateway Penanganan keluhan atas layanan SDPPI

Front Office G2C

Critical

3.

Layanan Perizinan penggunaan frekuensi

Aplikasi web e-licensing (ISR)

Sebagai pintu Perizinan Spektrum frekuensi

Front Office G2B

Critical

4.

Layanan Perizinan pembayaran biaya izin/sertifikasi SDPPI

Aplikasi web e-payment (EPAY)

Sebagai gateway Sistem pembayaran layanan perizinan

Front Office G2B

Critical

5.

Layanan Perizinan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Sebagai akses untuk pengajuan sertifikasi alat/perangkat telekom.

Front Office G2B

Critical

6.

Layanan internal sistem pencatatan absensi pegawai

Aplikasi web Sertifikasi perangkat telekomunikasi (STAND) Aplikasi web Absensi Online SDPPI

Sebagai Layanan internal bagi Sistem absensi pegawai online ditjen SDPPI

Back Office G2G-G2E

Support

7.

Layanan Administrasi Pengelolaan data Kepegawaian SDPPI

Aplikasi web Simpeg SDPPI

Layanan sistem Administrasi Kepegawaian SDPPI

Back Office G2G-G2E

Support

8.

Pengelolaan laporan Keuangan SDPPI

Aplikasi web Simkeu SDPPI

Sebagai Sistem Administrasi keuangan SDPPI

Back Office G2G

Critical

Layanan Administrasi pengelolaan Tata Naskah Paperless SDPPI layanan internal Pengelolaan email SDPPI

Aplikasi web Tata Naskah Paperless SDPPI

Disposisi persuratan elektronik di lingkungan SDPPI

Back Office G2G

Support

Aplikasi web Email SDPPI

Layanan internal email di lingkungan SDPPI

Back Office G2G

Support

11.

Layanan informasi Ditjen SDPPI

Website Ditjen SDPPI

Sebagai pintu layanan informasi Ditjen SDPPI

Layanan informasi G2C

Support

12.

Layanan Perizinan penyiaran

Aplikasi web Perizinan ePenyiaran

Sebagai pintu Perizinan Penyelenggaran Penyiaran

Front Office G2B

Critical

9.

10.



91

Tabel 5.11 Katalog portofolio aplikasi saat ini (sambungan) Grup & kategori

Sifat

Back Office G2G-G2E

Support

Back Office G2G

Support

Layanan internal Sistem kepegawaian BLSDM

Back Office G2G

Support

Aplikasi web e-library BLSDM

Layanan internal Perpustakaan elektronis BLSDM

Back Office G2G

Support

Layanan manajemen pengelolaan proyek

Aplikasi web Laksana

Layanan Aplikasi Project Management BLSDM

Back Office G2G

Support

18.

Layanan informasi BLSDM

Website BLSDM

Sebagai pintu layanan informasi BLSDM

G2C

Support

19.

Layanan informasi BPRTIK BLSDM

Website BPRTIK BLSDM

Sebagai pinti lauanan informasi Pustiknas BLSDM


Support

20.

Layanan informasi BPPTIK BLSDM

Web BPPTIK BLSDM

Sebagai pinti lauanan informasi BBPTIK BLSDM


Support

21.

Layanan informasi Ditjen Aptika

Website Ditjen Aptika

Sebagai pinti lauanan informasi ditjen Aptika


Support

22.

Layanan manajemen tatanaskah dinas elektronis Aptika

Aplikasi web e-office Aptika

Disposisi persuratan elektronis aptika

Back Office G2G

Support

23.

Layanan Pengadaan barang/jasa

Aplikasi web e-procurement SePP

Aplikasi pengadaan barang/jasa kominfo (SePP)

Front Office G2B

Critical

24.

Layanan manajemen informasi layanan publik

Aplikasi web Portal layanan Publik nasional

Layanan informasi link layanan publik instansi nasional


Support

25.

Layanan manajemen keuangan ditjen Aptika

Aplikasi web Simkeu Ditjen APTIKA

Sistem administrasi keuangan dilingkungan ditjen Aptika

Back Office G2G

Critical

No.

Layanan publik

Aplikasi

13.

Layanan manajemen absensi pegawai ditjen PPI

Aplikasi web Absensi Pegawai Online PPI

14.

Layanan Manajemen tata naskah dinas elektronis PPI

Aplikasi web e-office PPI

15.

Layanan manajemen data Kepegawaian BLSDM

Aplikasi web Simpeg BLSDM

16.

Layanan manajemen digital library BLSDM

17.

Fungsionalitas Layanan internal Sistem absensi pegawai di lingkungan ditjen PPI Layanan internal Disposisi surat elektronik di lingkungan ditjen PPI



92

Tabel 5.11 Katalog portofolio aplikasi saat ini (sambungan) No.

Layanan publik

26.

Layanan internal layanan email bagi PNS

Aplikasi

Grup & kategori

Sifat

Back Office G2G

Support

Fungsionalitas

Aplikasi web PNS mail

Email PNS untuk K/L/D/I

27.

layanan informasi & hubungan masyarakat

Website PPID

Sebagai pintu bagi pelayanan informasi dan hubungan masyarakat


Support

28.

Layanan informasi Monitoring media Online

Website Media Monitoring Online

Aplikasi Monitoring pemberitaan media online nasional

Layanan Informasi G2C

Critical

29.

Layanan informasi Informasi Publik

Website Informasi Publik

Sebagai pintu Layanan Informasi publik


Critical

30.

Layanan informasi bersama kontak perlindungan anak

Website kontak perlindungan anak

Sebagai layanan informasi program perlindungan anak nasional


Support

31.

Layanan internal Pengawasan kinerja

Aplikasi web Sistem informasi Pengawasan

Sebagai tools dalam proses pengawasan unit kerja

Back Office G2G

Support

32.

Layanan Pengelolaan Penyusunan anggaran

Aplikasi desktop RKA-KL *

Sebagai aplikasi dalam penyusunan anggaran

Back Office G2G

Critical

33.

Pengelolaan inventarisasi aset

Aplikasi desktop SIMAK BMN *

Pengelolaan Aset Barang Milik Negara

Back Office G2G

Critical

34.

Pengelolaan absensi elektronik

Aplikasi web SI Apik

Sebagai Aplikasi pencatatan absensi online kominfo

Back Office G2G

Critical

35.

Pengelolaan Pengawasan audit secara elektronis

Aplikasi web e-audit

Sebagai tools pembantu dalam audit BPK dan Kominfo

Back Office G2G

Critical

36.

Pengelolaan laporan keuangan

Aplikasi web e-Dipa

Sebagai Sistem pengelolaan anggaran dan laporan keuangan

Back Office G2G

Critical

37.

Pengelolaan tatanaskah dinas elektronis

Aplikasi web e-office

Sebagai pintu layanan Disposisi surat elektronis Kominfo

Back Office G2G

Support



93

Tabel 5.11 Katalog portofolio aplikasi saat ini (sambungan) No.

Layanan publik

38.

Pengelolaan sumber pengetahuan enterprise

39.

40.

Pengelolaan media penyimpanan elektronis Pengelolaan administrasi data pegawai kominfo

Aplikasi Aplikasi web KMS Aplikasi web k-cloud Aplikasi web SIMPATIK

41.

Layanan informasi Reformasi Birokrasi Kominfo

Website Reformasi Birokrasi Kominfo

42.

Layanan informasi Kepegawaian Kominfo

Website Biro Kepegawaian kominfo

43.

Layanan data statistik bidang kominfo

Website statistik bidang kominfo

44.

Layanan data GIS bidang kominfo

Aplikasi Web GIS kominfo

45

Pengelolaan email

Aplikasi web email Kominfo

46

Layanan pengadaan barang/jasa

Aplikasi web e-procurement SPSE *

47

Pengelolaan laporan akuntansi keuangan

Aplikasi desktop SAKPA *

Fungsionalitas

Grup & kategori

Sifat

Sebagai Sistem Informasi dalam berbagi pengetahuan

Back Office G2G

Support

Back Office G2G

Support

Back Office G2G

Critical

Layanan Informasi G2G

Support

Layanan Informasi G2G

Support

Back Office G2G

Support

Back Office G2G

Support

Back Office G2G

Support

Front Office G2B

Critical

Back Office G2G

Critical

Sebagai media layanan cloud storage bagi pegawai Sistem manajemen kepegawaian kominfo Sebagai pusat informasi kegiatan reformasi birokrasi kominfo Sebagai pintu informasi Biro Kepegawaian dan Organisasi kominfo Sebagai pintu layanan data statistik bidang kominfo Sebagai pintu layanan GIStematik bidang kominfo Sebagai pengelolaan email resmi pegawai kominfo Layanan Aplikasi pengadaan barjas dari LKPP Layanan Aplikasi akuntansi keuangan dari kementerian keuangan

Dari semua aplikasi yang telah di jelaskan diatas, ada 4 aplikasi yang merupakan aplikasi yang sifatnya wajib digunakan oleh setiap lembaga pemerintah atau K/L/D/I diantaranya aplikasi RKAKL, SIMAK BMN, SAKPA dari Kementerian Keuangan dan aplikasi e-procurement SPSE dari LKPP. Pengelolaan dan pengembangan terhadap aplikasi-aplikasi tersebut bukan merupakan domain Kementerian Kominfo, Jika ada perubahan atau update versi aplikasi maka Kementerian Kominfo berkewajiban mengikutinya melalui proses mengunduh perubahan atau update versi dari K/L/D/I yang membangun aplikasi tersebut. Universitas Indonesia


94

5.5.4

Pemetaan layanan terhadap proses bisnis enterprise

Dari data aplikasi saat ini diatas, dapat kita petakan keterkaitannya dengan proses bisnis yang telah di definisikan sebelumnya. Tabel 5. 12 Pemetaan layanan terhadap proses bisnis kominfo No.

Aktivitas

1.

Perumusan, pengelolaan peraturan perundang-undangan, merupakan kegiatan sistematis penyusunan sebuah kebijakan berupa dasar peraturan, standar, norma, prosedur, kriteria yang dibuat dengan dasar kebutuhan yang muncul pada sektor/bidang kominfo meliputi bidang Sumber Daya Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan peningkatan standardisasi, interoperabilitas, interkonektivitas meliputi sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensinya

2.

3.

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, merupakan kegiatan yang berkenaan mendorong pembangunan dan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika, baik melalui penguatan


Aplikasi


 Aplikasi web Sertifikasi Operator Radio (REOR)  Aplikasi web Contact Center Management System (CCMS)  Aplikasi web e-licensing (ISR)  Aplikasi e-payment (EPAY)  Aplikasi web Sertifikasi Perangkat telekomunikasi (STAND)  Aplikasi web Absensi Pegawai Online SDPPI  Aplikasi web Kepegawaian SDPPI  Aplikasi web Keuangan SDPPI  Aplikasi web Tata Naskah Paperless SDPPI  Aplikasi web Email SDPPI  Website Ditjen SDPPI  Aplikasi web Perizinan e-Penyiaran  Aplikasi web Absensi Pegawai Online PPI

Setditjen PPI. Dit.Penyiaran Dit. Tel. Dit. Telsus USO Dit. Penyiaran



95

No.

4.

5.

6.

Aktivitas infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan harga yang terjangkau, memfasilitasi jangkauan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan blank spot; penyediaan database lembaga penyiaran yang terintegrasi dengan unit terkait Pengembangan Aplikasi Informatika, kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan pemanfaatan aplikasi infotmatika dan dunia maya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik, peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika, memajukan daya saing bangsa melalui pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional yang bertaraf internasional. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan informatika, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat sebagai ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing Perencanaan Program dan Anggaran, melaksanakan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Kominfo, pembinaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian, urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian kerugian

Unit kerja terkait KPI & KPID Setditjen SDPPI Balmon/loka

Aplikasi  Aplikasi web e-office PPI


 Website Ditjen Aptika  Aplikasi web e-office Aptika  Aplikasi web eprocurement SePP  website Portal layanan Publik  Aplikasi web Keuangan Ditjen APTIKA  Aplikasi web PNS mail

Set.ditjen IKP dit.pengolahan informasi media Dit. Pengelolaan media Set.ditjen SDPPI Set.ditjen PPI Set.ditjen IKP Set. BLSDM

 Website Media Monitoring Online(MMO)  website Informasi Publik (INFO)  Website kontak perlindungan anak (TESA24)


 Aplikasi Desktop RKA-KL  Aplikasi Desktop SAKPA



96

No.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Aktivitas negara,verifikasi anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian Kerjasama Internasional, melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi, dan tata laksana kerja sama internasional,penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kerja sama internasional baik regional dan international serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kominfo Pengawasan Internal, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kominfo Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat Penelitian dan Pengembangan, penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika penelitian dan pengembangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kominfo Pengelolaan Administrasi dan Umum, Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan kementerian; pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, dan tata kelola keuangan biro;pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Pengelolaan SDM dan Organisasi, melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber

Unit kerja terkait

Aplikasi


Itjen

Aplikasi web Pengawasan

Pusat Informasi dan Humas Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM

Website PPID

Balitbang SDM Puslitbang SDPPI Puslitbang PPI Puslitbang Aptika IKP Puslitbang literasi profesi

 Aplikasi web Kepegawaian BLSDM  Aplikasi web e-library BLSDM  Aplikasi web Project Management  Website BLSDM  Website BPRTIK BLSDM  Web BPPTIK BLSDM  Aplikasi desktop SIMAK BMN

Biro Umum

Biro Kepegawaian Set.ditjen SDPPI

 Aplikasi web Sistem informasi kepegawaian



97

No.

Aktivitas daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian

13.

14.

Layanan Hukum, penyiapan pembinaan dan koordinasi, perumusan dan penyusunan, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika; pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta dokumentasi produk hukum di lingkungan kementerian; penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum di bidang komunikasi dan informatika Teknologi Informasi dan Komunikasi, melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika meliputi Infrastruktur Informatika serta sistem dan Data dilingkungan kementerian kominfo

Unit kerja terkait Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM

Aplikasi  Website Reformasi Birokrasi Kominfo  Website Biro Kepegawaian kominfo

Biro Hukum

PDSI

        

Aplikasi web e-audit Aplikasi web e-Dipa Aplikasi web e-office Aplikasi web Knowledge Management System Aplikasi web Cloud Storage Website statistik bidang kominfo Aplikasi Web GIS kominfo Aplikasi web email Aplikasi e-procurement SPSE

Seperti dapat dilihat pada tabel 5.12 di atas, telah teridentifikasi sejumlah 47 sistem informasi saat ini, dari data tersebut selanjutnya juga dipetakan ke dalam matriks Mc. Farlan’s grid (Ward & Peppard, 2002) untuk melihat kontribusi sebuah sistem informasi terhadap enterprise, seperti dapat dilihat pada gambar 5.4 di bawah ini:



98

STRATEGIC

                  

Sistem Informasi Sertifikasi Operator Radio Contact Center Management System Aplikasi e-licensing ISR Aplikasi e-payment Aplikasi Sertifikasi Perangkat telekomunikasi Sistem Informasi Keuangan SDPPI Aplikasi Perizinan e-Penyiaran Aplikasi e-procurement SePP - Kominfo Sistem Informasi Keuangan Ditjen APTIKA Aplikasi penyusunan anggaran RKA-KL Aplikasi SAKPA Aplikasi pengelolaan Aset SIMAK BMN Aplikasi e-Absensi Aplikasi e-audit Aplikasi e-Dipa Sistem manajemen kepegawaian kominfo Aplikasi e-procurement SPSE – LKPP Media Monitoring Online IKP website Informasi Publik IKP

HIGH POTENTIAL

                           

KEY OPERATIONAL

Aplikasi Absensi Pegawai Online SDPPI Sistem informasi Kepegawaian SDPPI Tata Naskah Paperless SDPPI Aplikasi Email SDPPI Website Ditjen SDPPI Aplikasi Absensi Pegawai Online PPI Aplikasi e-office PPI Sistem Informasi Kepegawaian BLSDM Aplikasi e-library BLSDM Aplikasi Project Management BLSDM Website BLSDM Website BPRTIK BLSDM Website BPPTIK BLSDM Website Ditjen APTIKA Aplikasi e-office APTIKA Portal layanan Publik nasional PNS mail Website kontak perlindungan anak IKP Sistem informasi Pengawasan ITJEN Aplikasi e-office Sistem informasi Knowledge Management System Aplikasi Layanan Cloud Storage Website Reformasi Birokrasi Kominfo Website Biro Kepegawaian kominfo Website statistik bidang kominfo Aplikasi Web GIS kominfo Aplikasi email Kominfo Website PPID SUPPORT

Gambar 5. 4 Portofolio aplikasi saat ini pada kementerian kominfo Pada gambar 5.4 dapat dilihat hasil pemetaan kondisi sistem informasi yang ada pada enterprise saat ini, Beberapa sistem informasi yang saat ini bersifat critical terpetakan ke dalam kuadran key operational karena secara keseluruhan aplikasiaplikasi ini belum mendukung rencana strategis bisnis organisasi seperti yang telah ditargetkan, keberadaan aplikasi critical ini baru ditujukan untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari dan menghindari kehilangan potensi pemanfaatan keunggulan dari tren teknologi serta adanya keharusan penggunaan aplikasi mandatory yang dibangun oleh organisasi pemerintahan lainnya. Sistem informasi yang bersifat support dimasukkan ke dalam kuadran support karena keberadaannya hanya membantu peningkatan efisiensi dan efektifitas proses bisnis organisasi namun belum memberikan nilai lebih. Universitas Indonesia


99

5.5.5

Usulan arsitektur aplikasi

Senada dengan acuan dari penelitian putuasduki (2012), hasil usulan perbaikan bagi aplikasi dari CSF dan sistem informasi yang telah ada pada Kementerian Kominfo diatas, harus dibandingkan kembali terhadap dasar prinsip-arsitektur yang telah ditetapkan diantaranya yaitu integrasi, interoperabilitas, reuse terhadap resources SI/TI yang telah ada untuk mengurangi duplikasi terhadap aplikasi dengan fungsi yang sama dan skalabilitas melalui virtualisasi baik hardware dan software. Tabel 5. 13 Usulan arsitektur aplikasi ke depan No.

Aktivitas

1.

Perumusan, pengelolaan peraturan perundang-undangan, merupakan kegiatan sistematis penyusunan sebuah kebijakan berupa dasar peraturan, standar, norma, prosedur, kriteria yang dibuat dengan dasar kebutuhan yang muncul pada sektor/bidang kominfo meliputi bidang Sumber Daya Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika & IKP Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan peningkatan standardisasi, interoperabilitas, interkonektivitas meliputi sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensinya

2.



Aplikasi  Portal intranet kominfo * dengan modul :  Aplikasi web Pengelolaan Produk Hukum*

 Portal layanan perizinan terintegrasi* dengan modul:  Aplikasi web Sertifikasi Operator Radio (REOR)  Aplikasi web e-licensing (ISR)  e-payment (EPAY)  aplikasi web Sertifikasi Perangkat telekomunikasi (STAND) 

Portal publik kominfo * dengan modul:  Website Ditjen SDPPI



Portal pengaduan * dengan modul:  Aplikasi web Contact Center mgmt. system (CCMS)

 Aplikasi web Absensi Universitas Indonesia


100

No.

Aktivitas

Unit kerja terkait

Aplikasi

 



 3.

4.

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, merupakan kegiatan yang berkenaan mendorong pembangunan dan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan harga yang terjangkau, memfasilitasi jangkauan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan blank spot; penyediaan database lembaga penyiaran yang terintegrasi dengan unit terkait Pengembangan Aplikasi Informatika, kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan pemanfaatan aplikasi infotmatika dan dunia maya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik, peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika, memajukan daya saing bangsa melalui pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional & internasional

Pegawai Online SDPPI (remove) Aplikasi web SI kepegawaian SDPPI (remove) Aplikasi web Sistem Informasi Keuangan SDPPI (remove) Aplikasi web Tata Naskah Paperless SDPPI (Remove) Aplikasi web Email SDPPI (remove) Portal layanan perizinan terintegrasi* dengan modul web API dari  Aplikasi web e-penyiaran (ECAST)







Portal pengaduan * dengan modul :  Aplikasi web Pengaduan konten negatif *



Portal publik kominfo * dengan modul dari:  Website Ditjen Aptika  Website Portal layanan Publik nasional  Aplikasi web PNS mail

 Aplikasi web Absensi Pegawai Online PPI (remove)  Aplikasi web e-office PPI (remove)

 Aplikasi web e-office Aptika (remove)  Aplikasi web e-procurement SePP (remove)  Aplikasi web Sistem Informasi Keuangan Ditjen APTIKA (remove) Universitas Indonesia


101

No.

Aktivitas

5.

Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan informatika, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat sebagai ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing Perencanaan Program dan Anggaran, melaksanakan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Kominfo, pembinaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian, urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak dan penyelesaian kerugian negara,verifikasi anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian Kerjasama Internasional, melaksanakan dukungan administrasi, koordinasi, dan tata laksana kerja sama internasional,penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang kerja sama internasional baik regional dan international serta bentuk kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kominfo Pengawasan Internal, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kominfo

6.

7.

8.

Unit kerja terkait Set.ditjen IKP dit.pengolahan informasi media Dit. Pengelolaan media Set.ditjen SDPPI Set.ditjen PPI Set.ditjen IKP Set. BLSDM


Aplikasi  Portal informasi publik (infopublik) * dengan modul:  Website Media Monitoring Online (MMO)  website Informasi Publik (INFO)  Website kontak perlindungan (TESA24)

 Aplikasi Desktop RKA-KL  Aplikasi Desktop SAKPA


Itjen

Aplikasi web Sistem informasi pengawasan (remove)



102

No.

Aktivitas

9.

Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan layanan informasi & humas

10.


Unit kerja terkait Pusat Informasi dan Humas Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM Balitbang SDM Puslitbang SDPPI Puslitbang PPI Puslitbang Aptika IKP Puslitbang literasi profesi

Aplikasi  Portal Pengaduan * dengan modul:  Aplikasi web Contact Center Management System  Aplikasi web pengaduan konten negatif *  Website PPID  Portal intranet kominfo * dengan modul:  Aplikasi web Pengelolaan Hasil Litbang*  Portal publik kominfo * dengan modul :  Website BLSDM  Website BPRTIK BLSDM  Website BPPTIK BLSDM  Portal intranet kominfo * dengan modul:  Aplikasi Project Management BLSDM

11.

12.

Pengelolaan Administrasi dan Umum, Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan kementerian; pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, dan tata kelola keuangan biro;dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan kementerian Pengelolaan SDM dan Organisasi, melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian

Biro Umum

Biro Kepegawaian Set.ditjen SDPPI Set. Ditjen PPI Set. Ditjen Aptika Set. Ditjen IKP Set. BLSDM

 Sistem Informasi Kepegawaian BLSDM (remove)  Aplikasi e-library BLSDM (remove)  Aplikasi Desktop SIMAK BMN

 Portal Publik Kominfo * dengan modul:  Website Reformasi Birokrasi Kominfo  Website Biro Kepegawaian kominfo  Portal intranet kominfo * dengan modul :  Aplikasi web SIMPATIK Universitas Indonesia


103

No.

Aktivitas

13.

Layanan Hukum, penyiapan pembinaan dan koordinasi, perumusan dan penyusunan, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika; pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta dokumentasi produk hukum di lingkungan kementerian; penelaahan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum di bidang komunikasi dan informatika

14.

Teknologi Informasi dan Komunikasi, melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika meliputi Infrastruktur Informatika serta sistem dan Data dilingkungan kementerian kominfo

Unit kerja terkait Biro Hukum

PDSI

Aplikasi  Portal intranet kominfo * dengan modul dari :  Aplikasi web Pengelolaan Produk Hukum*

 Portal intranet kominfo * dengan modul:  Aplikasi web e-audit  Aplikasi web e-Dipa  Aplikasi web e-office  Aplikasi web KMS  Aplikasi web K-Cloud  Aplikasi web email  Aplikasi web e-perpustakaan  Aplikasi web NMS *  Aplikasi web Konsultasi kebutuhan SI/TI *  Website statistik bidang kominfo (STAT)  Aplikasi Web GIS (GIS)  Aplikasi web e-procurement SPSE  Aplikasi Single Sign On*

Hasil usulan arsitektur aplikasi dari hasil CSF memperlihatkan sebuah arsitekur sistem informasi baru yang lebih terkoordinasi dan terarah, pola usulan arsitektur ini merupakan adopsi dari metode yang dilakukan oleh putuasduki (2012) , namun kembali menurut putuasduki bahwa usulan arsitektur aplikasi ini harus di analisis kembali terhadap prinsip arsitektur yang telah ditetapkan bagi setiap proses bisnis yang menggunakan dukungan TI, hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut.



104

Tabel 5. 14 Analisis Penerapan usulan arsitektur aplikasi terhadap prinsip arsitektur No 1.

Prinsip Continuity

2.

Effective

3.

Efficient

4.

Optimal

5.

Secure

6.

ease of access

7.

Data sharing

8.

Availability

9.

Reliable

Penerapan Penyediaan layanan portal terintegrasi berbasis web yang didukung dengan layanan virtualisasi dapat meningkatkan keberlangsungan sistem informasi karena dapat dengan mudah untuk dideploy ulang Penyediaan layanan portal terintegrasi berbasis web yang didukung dengan layanan virtualisasi dapat merealisasikan pemanfaatan sumberdaya SI/TI secara secara efektif Penyediaan layanan portal terintegrasi berbasis web yang didukung dengan layanan virtualisasi dapat menjadikan pemanfaatan sumberdaya SI/TI dan sumber daya pendukung menjadi lebih efisien Pemanfaatan portal terintegrasi dengan sistem modul mengoptimalkan akses informasi layanan yang tersedia pada lingkungan organisasi Proses integrasi sumber-sumber Sistem informasi diperlukan sistem pengamanan atas pengelolaan hak akses, dengan menerapkan metode single sign on akan menghindarkan akses tidak terotentikasi pada aplikasi penting yang ada di lingkungan organisasi Dengan penerapan portal terintegrasi berbasis web dengan sistem modular dan SSO login memudahkan user untuk mengakses Sistem Informasi yang ada di lingkungan organisasi Integrasi beberapa aplikasi memerlukan akses terhadap data yang terkait, dengan pemanfaatan teknologi SOA berbasis web services pada aplikasi memudahkan pertukaran data antar aplikasi Ketersediaan dari sistem informasi terintegrasi menjadi sangat penting, karena didalamnya tersimpan sumber-sumber informasi terkait yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga jaminan ketersediaanya harus dijamin, melalui pemanfaatan teknik virtualisasi/cloud aplikasiaplikasi tersebut dapat di replikasi pada sebuah engine cloud dengan mudah dan cepat Dengan penggunaan teknik modular pada aplikasi menjadikan sistem informasi lebih fleksibel dan tidak tergantung pada platform hardware/OS jika terjadi permasalahan dapat segera di alihkan



105

Tabel 5.14 Analisis Penerapan usulan arsitektur aplikasi terhadap prinsip arsitektur (sambungan) No

Prinsip

10.

User Friendly

11.

Interoperable

12.

Integrateable

13.

Standardized

14.

Reuse

15.

Scalable

Penerapan Dengan penggunaan teknik modular pada aplikasi menjadikan sistem informasi lebih fleksibel dan tidak tergantung pada platform hardware/OS jika terjadi permasalahan dapat segera di alihkan Penyediaan layanan portal terintegrasi berbasis web membutuhkan interoperabilitas data antar aplikasi, dengan memanfaatkan teknologi SOA. Web service memungkingkan pertukaran data tersebut terjadi. Penerapan model sistem modular maupun melalui sistem API memberikan kemudahan sistem informasi dalam proses integrasi, Dengan penerapan integrasi aplikasi merupakan upaya standardisasi layanan aplikasi, standardisasi resource hardware & software pendukung yang digunakan. Arsitektur aplikasi yang terintegrasi yang dikembangkan diatas platform teknologi virtualiasi/cloud merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya SI/TI yang tersedia pada organisasi Penerapan arsitektur aplikasi dengan model modular memungkinan proses perubahan baik penambahan atau pengurangan atas sebuah sistem informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak mengganggu berjalannya aplikasi lain.

Melalui penerapan usulan arsitektur aplikasi diatas dapat direkomendasikan sebuah platform aplikasi bagi Kementerian Kominfo yaitu aplikasi berbasis web terintegrasi dengan sistem modular dan web API (application Program Interface) sebagai platform bagi integrasi dan pengembangan aplikasi di lingkungan Kementerian Kominfo serta penerapan SSO dapat menjadi alat untuk membantu merealisasikan integrasi dan pengamanan sistem bagi aplikasi-aplikasi berbasis web yang ada di lingkungan Kementerian Kominfo.



106

5.5.6

Gap analysis aplikasi

Arsitetur aplikasi baru yang telah diusulkan sebelumnya, selanjutnya dapat dilakukan gap analysis yang dimaksudkan untuk memperlihatkan kesenjangan antara aplikasi lama tehadap aplikasi yang baru pada Kementerian Kominfo.

U

U

U

U

U

U

SAKPA

Website Portal layanan publik

U

SIMAK BMN

Webste BKO

U

RKA-KL

Website RB

U

Website BBPTIK

U

Website BPRTIK

U

Website BLSDM

U

Website APTIKA

U

PPID

U

CCMS

TESA24

STAND

U

INFO

EPAY

U

Website SDPPI

Portal publik*

U

Pengaduan Konten - *

Portal pengaduan *

U

MMO

Portal infopublik *

ISR

Portal layanan perizinan *

REOR

Tabel 5. 15 Gap analysis aplikasi

Portal Intranet *

R

SIMAK BMN

R

RKAKL

R

SAKPA E-Proc SPSE SSO*



107

SiKeu APTIKA

Pengawasa n itjen

Pengelolaah asil litbang

Project mgmt. BLSDM

SIMPATIK

Produk Hukum*

E-AUDIT

E-DIPA

Webmail PNS mail

e-absensi PPI

e-offcie PPI

e-office APTIKA

Portal layanan perizinan *

ECAST

Webmail SDPPI

Tata.paperl es SDPPI

SiKeu SDPPI

Sipeg SDPPI

Absensi SDPPI

e-Proc SPSE

e-Proc SePP

Tabel 5.14 Gap analysis aplikasi (sambungan)

D

D

D

C

U

U

C

U

U

U

Portal infopublik * Portal pengaduan *

U

Portal publik * Portal Intranet *

D

D

D

D

D

D

D

D

SIMAK BMN RKAKL SAKPA E-Proc SPSE

R

SSO * C – Create

R – Replace/Retain

U – Upgrade

D - Delete



108

GIS

C

C

U

U

SSO*

STAT

U

Konsultasi SI/TI *

Webmail kominfo

U

NMS*

K-Cloud

U

perpustakaan

KMS

U

e-

e-office komnifo

Tabel 5.14 Gap analysis aplikasi (sambungan)

Portal layanan perizinan * Portal infopublik * Portal pengaduan * Portal publik * Portal Intranet *

U

SIMAK BMN RKAKL SAKPA E-Proc SPSE

C

SSO* C – Create

R – Replace/Retain

U – Upgrade

D - Delete



109

5.5.7

Landscape Aplikasi ke depan

Dari usulan arsitektur aplikasi yang disampaikan diatas, dapat diperoleh landscape aplikasi organisasi ke depan seperti terlihat pada gambar berikut : LAYANAN PUBLIK (G2C)

Akses User/ Client

LAYANAN PENGADUAN

LAYANAN INFORMASI

LAYANAN PENANGANAN INFORMASI

LAYANAN PUBLIK (G2B)

Internet

Single Sign On

Intranet

LAYANAN PENGADAAN

LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH

LAYANAN PERIZINAN

LAYANAN PENANGANAN PERIZINAN

LAYANAN PENANGANAN ADUAN

LAYANAN PENANGANAN SERTIFIKASI

LAYANAN SERTIFIKASI

LAYANAN ADMINISTRASI & MANAJEMEN (G2G & G2E) LAYANAN PERSURATAN

LAYANAN KEPEGAWAIAN

LAYANAN ADMINISTRASI LAYANAN INVENTARISASI ASET & KEUANGAN (G2G) LAYANAN INVENTARISASI ASET

LAYANAN KEUANGAN

LAYANAN INTERNAL PEMERINTAH (G2G) LAYANAN KAJIAN

LAYANAN STATISTIK

LAYANAN HUKUM

LAYANAN PENGAWASAN

INFRASTRUKTUR Network Communication

OS Databases

Network security

Gambar 5. 5 Landscape aplikasi ke depan Kementerian Kominfo Dari usulan arsitektur aplikasi diatas terlihat akses terhadap beberapa layanan publik tidak memerlukan otentikasi dari SSO karena merupakan akses informasi dan layanan umum, namun untuk akses ke beberapa layanan publik yang bersifat transaksional harus melewati SSO sama halnya dengan layanan intranet seluruh aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Kominfo yang diharuskan melakukan login melalui SSO untuk memastikan otentikasi dari user yang mengakses layanan tersebut, melalui penggunaan jalur protokol https dengan SSL ditujukan untuk mengamankan koneksi.



110

5.5.8

Pemetaan proses bisnis terhadap aplikasi dan interoperabilitasnya

Pemetaan

ini menurut putuasduki (2012) dilakukan untuk menggambarkan

interaksi antara aplikasi-aplikasi yang dihasilkan dalam usulan arsitektur aplikasi, sehingga perlu dilakukan pemetaan terkait interoperabilitas antar aplikasi melalui interface dan keterkaitan data yang diaksesnya serta tentunya disamakan kesesuaiannya dengan proses bisnis yang ada di Kementerian Kominfo.

Proses bisnis

interface

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

Web service interface

PB6

PB7

PB8

PB9

PB 10

Web server Interface

PB 11

PB 12

PB 13

PB 14

Desktop interface

ESB

(MANTRA GSB)

application

AP1

AP2

AP3

AP5

AP6

AP7

AP8

AP9

AP 10

data

Gambar 5. 6 Pemetaan Proses bisnis usulan aplikasi dan interoperabilitasnya Keterangan: Proses Bisnis :              

PB1 : Perumusan, pengelolaan peraturan perundang-undangan PB2 : Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika PB3: Penyelenggaraan Pos dan Informatika PB4: Pengembangan Aplikasi Informatika PB5: Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik PB6: Perencanaan Program dan Anggaran PB7: Kerjasama Internasional PB8: Pengawasan Internal PB9: Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat PB10: Penelitian dan Pengembangan PB11: Pengelolaan Administrasi dan Umum PB12: Pengelolaan SDM dan Organisasi PB13: Layanan Hukum PB14: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aplikasi :          

AP1 : Portal layanan perizinan AP2 : Portal infopublik AP3: Portal pengaduan AP4: Portal publik AP5: Portal Intranet AP6: SIMAK BMN AP7: RKAKL AP8: SAKPA AP9: E-Procurement SPSE AP10: SSO



111

5.5.9

Usulan integrasi aplikasi

Berdasar panduan blue print aplikasi e-government Indonesia, konsep pengintegrasian dilakukan dalam 2 tahap : a.

Pengintegrasian sistem informasi yang ada saat ini melalui antarmuka (interface) tanpa merubah sistem yang digunakan.

b.

Pengintegrasian sistem informasi ke dalam satu kesatuan pada setiap lembaga pemerintah.

Merujuk kepada panduan tersebut maka strategi terkait proses integrasi yang pertama dapat dilakukan adalah pengintegrasian aplikasi melalui antarmuka (interface), hal ini dapat dilakukan melalui metode pengembangan arsitektur aplikasi dengan kerangka SOA yang memisahkan masing-masing komponen aplikasi yang membutuhkan integrasi antar sistem aplikasi digambarkan dengan adanya sebuah mekanisme integrasi antar aplikasi tersebut, protokol yang digunakan dalam proses integrasi ini diantaranya : 

SOAP (Simple Object Access Protocol) adalah sebuah XML-based mark-up language untuk pergantian pesan diantara aplikasi-aplikasi. SOAP ini berguna seperti sebuah amplop yang digunakan untuk pertukaran data object didalam jaringan.



WSDL (Web Services Description Language) adalah sebuah XML-based language untuk mendeskripsikan XML. WSDL menyediakan service atau layanan yang mendeskripsikan service request dengan menggunakan protokol-protokol yang berbeda dan juga encoding. WSDL memfasilitasi komunikasi antar aplikasi. WSDL akan mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh web service, bagaimana menemukannya dan bagaimana untuk mengoperasikannya.



XML(eXtensible Markup Language) yang berfungsi untuk komunikasi fleksibel antar aplikasi dan tidak terpengaruh dengan pengembangan baru pada aplikasi yang telah ada



Jika akan membentuk sebuah web service, maka diperlukan UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) yakmo sebuah service registry bagi pengalokasian web service. UDDI mengkombinasikan SOAP dan WSDL Universitas Indonesia


112

untuk pembentukan sebuah registry API bagi pendaftaran dan pengenalan service. UDDI menyediakan sebuah area umum dimana sebuah organisasi dapat mengiklankan keberadaan mereka dan service yang diberikan (web service). Senada

dengan

putuasduki

(2012),

dengan

mempertimbangkan

bahwa

perkembangan pasti akan selalu terjadi dan salah satu prinsip arsitektur Kementerian Kominfo menetapkan integratebale pada arsitektur aplikasi maka dapat diusulkan sebuah arsitektur integrasi aplikasi menggunakan ESB (Enterprise Service Bus).

Sehingga ke depan perlu ditetapkan juga penggunaan

sebuah standar platform yang bersifat open standar dalam pembangunan aplikasi dan database di lingkungan Kementerian Kominfo, hal ini untuk memudahkan proses integrasi. arsitektur platform aplikasi ke depan yang dapat diterapkan Kementerian Kominfo seperti terlihat pada gambar 5.7.

INTERFACE CLIENT

NETWORK

WEB BROWSER

DESKTOP APPS

INTERNET HTTP/HTTPS

LAN

WEB SERVER PRESENTATION APACHE/PHP

TOMCAT - JSP

APPLICATION

APPLICATION IIS – ASP.NET FOX PRO

SERVICE BUS

SOAP

APPLICATION INTEGRATION DATABASE CONNECTION

DB SERVER

CLIENT DB

DATABASE

Gambar 5. 7 Arsitektur platform integrasi aplikasi Universitas Indonesia


113

5.5.10 Portofolio usulan aplikasi Dari tabel 5.14 gap analysis aplikasi, dapat dibentuk sebuah portofolio aplikasi enterprise ke depan seperti sebagai berikut: STRATEGIC

 

Portal layanan perizinan terintegrasi Portal Intranet kominfo

   

Portal Infopublik terintegrasi Portal Pengaduan terintegrasi Portal Publik Kominfo e-procurement SPSE-LKPP

KEY OPERATIONAL

HIGH POTENTIAL

   

RKAKL SIMAK BMN SAKPA Single Sign On (SSO)

SUPPORT

Gambar 5. 8 portofolio usulan aplikasi Ada 2 aplikasi yang saat ini dipetakan ke dalam kuadran strategic diantaranya portal layanan perizinan terpadu, sistem informasi portal intranet kominfo, karena 2 aplikasi ini bersifat critical dan memberikan dukungan penuh atas pencapaian strategi bisnis enterprise seperti yang telah ditargetkan yakni terbangunnya sistem layanan elektronik pemerintahan (e-government) terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dan mampu meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Sementara 4 aplikasi lainnya seperti portal infopublik, portal pengaduan, portal publik, aplikasi e-procurement SPSE berada di kuadran key operational karena hanya berkontribusi meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas rutin dalam kegiatan organisasi dan 4 aplikasi lainnya seperti RKAKL, SIMAK BMN, SAKPA dan SSO berada di kuadran support sebagai aplikasi yang mendukung proses bisnis yang didukung oleh aplikasi pada kuadran lainnya.



114

5.6

Fase Technology Architecture

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap platform teknologi yang ada pada lingkungan enterprise saat ini serta membuat usulan platform teknologi yang sesuai dengan kebutuhan solusi bagi enterprise. Platform teknologi yang dimaksud meliputi perangkat hardware, perangkat lunak atau layanan yang digunakan secara umum di lingkungan enterprise. Bagi instansi pemerintah, telah ada panduan standar pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan Direktorat e-Government – Kementerian Kominfo untuk membantu mendefinisikan kebutuhan platform teknologi atau dimensi infrastruktur bagi sebuah organisasi. Ada 7 (tujuh) aspek yang dinilai dalam PeGI untuk membentuk sebuah infrastruktur yang baik diantaranya aspek data center, aspek jaringan data, aspek keamanan, aspek fasilitas pendukung, aspek disaster recovery, aspek pemeliharaan, dan aspek inventarisasi. Penilaian berdasar skala nilai indeks dari 0 s/d 4 yang menunjukkan tingkat kesiapan dimensi infrastruktur dari sebuah organisasi. 5.6.1

Arsitektur Teknologi enterprise saat ini

Untuk memberikan gambaran lengkap arsitektur teknologi enterprise saat ini akan dijelaskan dengan urutan sesuai panduan PeGI pada dimensi infrastruktur, dengan detail sebagai berikut: 5.6.1.1

Data Center

Berdasarkan panduan PeGI pada dimensi infrastruktur, ada beberapa aspek yang dijadikan indikator terkait data center ini diantaranya ketersediaan Data Center dan DRC (Disaster Recovery Center), Peranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung, fasilitas pendukung : HVAC, power supply, bandwidth, lokasi yang aman, ruang yang memadai, ruang pendukung, tatakelola, budget pemeliharaan, pengelolaan (ruang, bandwidth, infrastruktur, organisasi) dan keamanan data center. Beberapa data observasi serta hasil wawancara dengan stakeholder terkait kondisi beberapa aspek tersebut adalah seperti sebagai berikut:



115

A. Server

Berdasarkan data dari unit pengelola TI enterprise saat ini setidaknya ada sekitar 26 (dua puluh enam) server yang beroperasi di data center dari beragam vendor server, spesifikasi dan fungsi yang dijalankan. Secara garis besar server yang ada menggunakan produk keluaran IBM X series, pada level operasionalnya serverserver tersebut difungsikan dengan pengelolaan konvensional yakni setiap server menggunakan sistem operasi tunggal walaupun jika dilihat dari spesifikasi pabrikan beberapa server tersebut telah memiliki fitur virtualisasi. B. Desktop

Data terkait jumlah desktop computer di lingkungan enterprise saat ini secara pasti belum ada, hal ini dikarenakan anggaran dan proses pengadaan perangkat keras pada sisi client di lakukan oleh satuan kerja masing-masing sehingga kumulatif jumlah desktop client yang terhubung pada jaringan belum tersedia pada unit pengelola TI enterprise. Namun dari observasi lapangan diprediksikan 1 personil pegawai telah menggunakan minimal 1 desktop ( 1 banding 1), jika dikorelasikan dengan data jumlah pegawai yang ada di area kantor pusat pada Lakip (2012) maka dapat diperkirakan lebih dari 1000 desktop client yang terkoneksi ke jaringan LAN. C. Perangkat Jaringan

Perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan client dengan infrastruktur jaringan yang tersedia saat ini terdiri dari berbagai macam produk vendor perangkat jaringan, namun secara garis besar standar yang digunakan hampir sama, dengan detail seperti sebagai berikut: 

untuk perangkat jaringan fisik pada level distribusi menggunakan beberapa manageable switch

yang terpasang pada setiap gedung di lingkungan

enterprise yang terkoneksi menuju core switch melalui interface Gigabit dengan media Fiber Optic. 

Untuk distribusi ke sisi client, ada 2 jenis perangkat yang digunakan yaitu sejumlah unmanaged switch 24 port yang dipasang pada setiap lantai dari



116

gedung yang ada di lingkungan enterprise dan perangkat acces point yang diperuntukkan untuk user publik dan user internal. Berikut gambaran topologi infrastruktur jaringan yang ada pada lingkungan enterprise saat ini : KANTOR PUSAT KOMINFO JLMERDEKA BARAT NO. 9 Gedung A Kominfo Pusat

Data Center Kominfo

IEEE 802.11-N

PDSI

Web server

Gedung B Kominfo Pusat IEEE 802.11-N

Database server

Gedung C Kominfo Pusat

Core SwitchRouter Firewall DMZ

Firewall DMZ

Telkom (AS453 20)

IEEE 802.11-N

Mail server Proxy Server

INTERNET

Ditjen Aptika – e-Government

Cy b (A er SA N S3 etw 84 o 96 rk )

Ditjen PPI

m lko ) Te 5320 4 (AS

Balitbang SDM

Pl at i (A num SA S 3 Ne 84 tw 96 or ) k

arta Lintas 0) (AS480

Apps. Server

GEDUNG SAPTA PESONA JLMERDEKA BARAT NO. 17

Ditjen IKP

DITJEN SDPPI

Gambar 5. 9 GambarTopologi jaringan enterprise saat ini Seperti terlihat pada gambar 5.9, kondisi topologi jaringan enterprise saat ini telah mencakup semua unit kerja di lingkungan enterprise baik menggunakan jaringan LAN secara fisik kabel maupun wireless, namun terkait akses internet beberapa unit kerja seperti sudah disampaikan pada bab I masih memiliki akses internet masing-masing dengan justifikasi kepentingan yang beragam. D. Perangkat keras lainnya

Seperti halnya desktop client perangkat keras lainnya seperti printer,scanner dan perangkat keras lainnya yang digunakan sebagai productivity tools di tingkat client diselenggarakan oleh satuan kerja masing-masing, namun secara garis besar produk perangkat keras yang digunakan tersebut selalu up to date dengan teknologi keluaran yang terbaru. E. Perangkat lunak

Terkait perangkat lunak seperti sistem operasi dan software productivity tools. kebijakan yang ada dari enterprise adalah menggunakan perangkat lunak legal, Universitas Indonesia


117

baik itu yang bersifat proprietary maupun open source. Secara garis besar pada tingkat client, sistem operasi dan software productivity tools yang digunakan saat ini sebagian besar menggunakan produk dari Windows dan selebihnya menggunakan software propetary lainnya serta open source. F. Media penyimpanan data

Terkait media penyimpanan data, enterprise saat ini telah menggunakan sejumlah Storage Area Network (SAN) yang terpasang di data center sebagai media penyimpanan pada jaringan enterprise. G. Ruang dan fasilitas pendukung

Terkait ruang data center, enterprise telah mengalokasi ruangan khusus untuk digunakan sebagai data center yang didukung oleh fasilitas pendukung mandiri di luar fasilitas gedung diantaranya: 

Ruang NOC;



Ruang server;



UPS dengan kapasitas 10 KVA sebanyak 2 unit;



AC sentral mandiri dan AC Split bagi data center yang beroperasi 24 Jam penuh;



Suplai daya listrik 20 KVA yang beroperasi 24 Jam.



Suplai listrik dari Generator Set jika terjadi gangguan pada sumber listrik utama (PLN).

5.6.1.2

Jaringan Data

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, enterprise telah memiliki jaringan data intranet yang ada di lingkungan kantor pusat enterprise, dengan detail sebagai berikut: 

untuk perangkat jaringan fisik pada level distribusi menggunakan beberapa manageable switch

yang terpasang pada setiap gedung di lingkungan

enterprise yang terkoneksi menuju core switch melalui interface Gigabit dengan media Fiber Optic dengan bandwith backbone LAN 1 Gbps.



118 

Untuk distribusi ke sisi client, ada 2 jenis perangkat yang digunakan yaitu sejumlah unmanaged switch 24 port dengan tipe fast Ethernet switch yang memberikan akses bandwith 10/100 Mbps dipasang pada setiap lantai dari gedung yang ada di lingkungan enterprise dan perangkat acces point dengan standar IEEE 802.11 b/g/n dengan kapasitas bandwidth up to 54 Mbps yang diperuntukkan untuk user publik dan user internal.

5.6.1.3

Keamanan

Dari aspek keamanan, pengamanan fisik untuk akses masuk ke ruang data center enterprise telah terlindungi dan memadai dengan berbagai tools dan metode akses pengamanan yang diimplementasikan diantaranya biometric electric door 2 tahap sebelum masuk ke ruang server, prosedur akses log data center serta monitoring surveillance melalui CCTV selama 24 jam untuk memonitor aktivitas yang ada di ruang data center. Dari aspek keamanan jaringan, enterprise telah mendesain pengamanan jaringan dengan menempatkan firewall DMZ pada sisi jaringan ke arah publik (internet) dan sisi internal LAN hal ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan secara virtual terhadap akses yang tidak diinginkan terhadap server-server production penting yang dioperasikan di dalam ruang data center. Perangkat IPS/IDS juga telah dipasang secara embedded pada salah satu router gateway akses jaringan enterprise untuk memastikan pengamanan terhadap berbagai macam kemungkinan akses serangan terhadap jaringan enterprise. 5.6.1.4

Fasilitas pendukung infrastruktur TIK

Seperti sudah dijelaskan pada poin 5.6.1.1 fasilitas pendukung infrastruktur bagi data center telah difasilitasi di luar fasilitas gedung pada umumnya, diantaranya: 

Ruang NOC;



Ruang server;



UPS dengan kapasitas 10 KVA sebanyak 2 unit;



AC sentral mandiri dan AC Split bagi data center yang beroperasi 24 Jam penuh; Universitas Indonesia


119 

Suplai daya listrik 20 KVA yang beroperasi 24 Jam.



Suplai listrik dari Generator Set jika terjadi gangguan pada sumber listrik utama (PLN).

5.6.1.5

Disaster Recovery

Dari data dan pernyataan unit pengelola TI enterprise, diperoleh informasi bahwa saat ini enterprise belum memiliki Disaster Recovery Center yang sesuai persyaratan ideal bagi sebuah DRC, namun hasil penilaian PeGI untuk enterprise dinilai telah memiliki DRC yang dilakukan melalui kolokasi pada salah satu provider data center yang difungsikan sebagai business continuity plan jika terjadi kegagalan fungsi sistem pada data center. Kondisi ini memang belum ideal, namun beberapa fungsi penting dari infrastruktur bagi berjalannya layanan sistem informasi enterprise telah di backup dan siap beroperasi pada lokasi DRC jika terjadi kegagalan fungsi sistem pada data center utama. 5.6.1.6

Hasil pemetaan kondisi infrastruktur enterprise dari PeGI

Pemetaan kondisi infrastruktur enterprise melalui PeGI baru dilakukan pada pertengahan tahun 2013 ini, secara garis besar hasil nilai PeGI yang diperoleh enterprise termasuk dalam kategori baik. Detail gambaran dari hasil pemetaan PeGI dapat dilihat pada gambar 5.10 berikut:



120

Gambar 5. 10 Hasil penilaian PeGi enterprise Pada dimensi infrastruktur khususnya, nilai PeGI secara umum adalah BAIK. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: 1. Indikator positifnya adalah:  Adanya data center dengan fasilitas pendukung pendukungnya seperti AC, server, rackmount, UPS, fasilitas back-up dan genset.  Ada fasiltas jaringan dengam bandwidth Internasional 75 Mbps dan Domestik 400 Mbps serta penggunaan FO untuk komunikasi antar gedung di lingkungan KEMKOMINFO.  Ada fasilitas sekuriti dan DRC melalui collocation dengan provider data center dan backup dengan pihak lain provider pertama.  Ada pemeliharaan TIK dengan alokasi anggaran tahunan sebesar Rp.600 juta dan dilakukan dengan swakelola.  Adanya inventarisasi peralatan TIK dengan berbasis sistem aplikasi komputer. 2. Indikator negatifnya adalah:  enterprise sebagai pusat pengembangan dan pelayanan e-Goverment nasional seyogyanya bandwidth yang tersedia masih perlu diperbesar lagi baik untuk koneksi nasional dan internasionalnya. 3. Adapun saran perbaikan untuk dimensi

infrastruktur

adalah perlu

penambahan bandwidth untuk domestik dan internasional. Universitas Indonesia


121

5.6.1.7

Analisis Kondisi Infrastruktur enterprise

Dari sejumlah data yang telah disampaikan diatas, maka dapat dilakukan analisis terhadap kondisi infrastruktur yang dipetakan ke dalam 6 aspek, yaitu: 1. Data Center (DC) 2. Jaringan Data 3. Interkoneksi Jaringan Satuan Kerja 4. Bandwith Koneksi Internet 5. Fasilitas pendukung 6. Disaster Recovery Center (DRC) Tabel 5. 16 Hasil analisis kondisi infrastruktur enterprise No. 1.

Aspek Data Center (DC)

2.

Jaringan Data

3.

Interkoneksi Jaringan Satuan Kerja

4.

Bandwith Internet

5

Fasilitas pendukung

6.

Disaster Recovery Center (DRC)

Koneksi

Hasil Analisis kondisi  Data center sudah tersedia bagi kepentingan enterprise  Standar rujukan data center belum sesuai standar atau best practice yang ada  Kondisi saat ini kapasitas data center sudah penuh sehingga untuk rencana integrasi masih menjadi kendala  Koneksi jaringan data LAN di lingkungan enterprise sudah tersedia dan dari segi kapasitas telah mencukupi  Terdapat kondisi permasalahan mengenai kualitas dan coverage wireless acces point di lingkungan kerja client  Enterprise sudah memiliki jaringan MPLS melalui provider untuk mengkoneksikan 8 Unit Kerja yang berada didaerah.  Interkoneksi terhadap salah satu jaringan unit kerja yang memiliki UPT terbanyak di lingkungan enterprise belum ada.  Hasil penilaian PeGI menyarankan perlu adanya penambahan bandwidth untuk domestik dan internasional.  Perlu dilakukan perhitungan kebutuhan kapasitas bandwith kembali agar proses integrasi yang direncanakan terpenuhi.  Fasilitas pendukung bagi data center dan jaringan secara umum telah tersedia dengan baik  Telah adanya DRC yang memfasilitasi Business Continuity Plan dari layanan-layanan TI enterprise.  Dengan adanya rencana integrasi, perlu dilakukan perencanaan implementasi teknologi yang dapat mendukung BCP dari data center baru ke depan

Jika dikorelasikan dengan kebutuhan strategis organisasi seperti telah dijelaskan pada subbab 1.2 dan hasil wawancara dengan pihak manajemen organisasi dalam hal ini biro perencanaan yang telah memberikan penugasan kepada unit pengelola TI organisasi sejak tahun 2012 untuk mengintegrasikan data center dan akses internet di lingkungan terpusat, namun sampai dengan saat ini penugasan tersebut Universitas Indonesia


122

belum dapat dipenuhi oleh PDSI, maka dapat kita simpulkan infrastruktur TI terutama pada segmen data center yang telah ada saat ini belum cukup adaptif dalam menjawab kebutuhan strategis organisasi. Dan dari hasil wawancara kepada unit pengelola TI, diperoleh informasi bahwa terhadap penugasan tersebut tengah diupayakan oleh PDSI dengan membangun data center baru sesuai standar atau best practice yang telah ada, hal tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk memulai rencana integrasi data center yang

diharapkan

juga

dapat

mendukung

terwujudnya

layanan

e-government terintegrasi, namun di sisi lain perlu diperhatikan juga penggunaan solusi teknologi yang dapat mendukung tingkat adaptiveness dari sebuah infrastruktur TI agar mampu menjawab kebutuhan organisasi secara cepat. 5.6.2

Virtualisasi server

Nurhaida (2009), menyatakan teknologi virtualisasi server memungkinkan beberapa sistem operasi server berjalan di satu mesin fisik yang sama, tujuan utama penggunaan teknologi ini adalah fungsi infrastruktur yang dapat diandalkan dan memungkinkan penggunaan yang maksimal dari sebuah mesin server. Kebutuhan akan penggunaan infratruktur yang maksimal diperlukan karena biasanya dalam skala enterprise, satu server didedikasikan hanya untuk satu peran saja. Dengan demikian sering kali terjadi sebuah server utilisasi penggunaanya hanya 10%, hal ini tentu saja tidak efektif dan efisien terutama apabila investasi yang telah dikeluarkan untuk membeli perangkat server tersebut cukup besar. Kondisi yang diungkapkan oleh Nurhaida (2009), juga terjadi pada kondisi enterprise saat ini, perangkat server yang ada di lingkungan Kementerian Kominfo saat ini dikelola dengan pola manual yaitu satu server didedikasikan untuk satu peran saja atau jika digunakan kembali sifatnya mengaktifkan fitur – fitur dari server untuk menjalankan peran lain misalnya penggabungan DHCP server, DNS server dan File Server pada satu fisik server. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gejala bottleneck, memunculkan kerawanan keamanan sistem karena beberapa port dari protokol tertentu harus dibuka secara bersamaan dan jika harus melakukan proses update pada salah satu service atau melakukan Universitas Indonesia


123

restart pada salah satu service maka akan mengganggu berjalannya service lain yang sedang berjalan. Melalui konsep virtualisasi inilah yang dapat memungkinkan beberapa server berjalan bersamaan pada sebuah fisik mesin server, keuntungan lain yang diberikan dari konsep virtualisasi ini adalah kemampuannya dalam mengurangi kebutuhan space (ruang) kosong bagi penempatan fisik server, pengurangan biaya atas jumlah perangkat keras yang dibutuhkan, pengurangan sumber daya pendukung seperti listrik dan pendingin ruang server serta memiliki karakteristik skalabilitas yang tinggi. (Nurhaida, 2009) Istilah teknologi hardware yang memungkinkan terjadinya virtualisasi dikenal dengan nama Hypervisor, Nurhaida (2009) menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis hypervisor yaitu: 1.

Monolithic Hypervisor yaitu sebuah layer yang secara relatif lebih tebal diantara sistem operasi guest dan perangkat keras, driver bagi perangkat keras tersebut bersifat embedded contohnya server ESX VMware.

2.

Microkernel hypervisor, merupakan layer tipis antara guest dan perangkat keras, hypervisor jenis ini tidak memiliki device third party. Untuk meningkatkan daya gunanya hypervisor jenis ini memiliki arsitektur yang lebih aman dengan surface attack yang kecil.

Gambar 5. 11 ilustrasi 2 Jenis Hypervisor Sumber: (Nurhaida, 2009), telah diolah kembali Universitas Indonesia


124

Nurhaida (2009) menyatakan, bahwa dari 2 jenis hypervisor diatas maka microkernel hypervisor dianggap lebih baik karena OEM (Original Equipment Manufacturer) tidak perlu membuat driver khusus untuk hypervisor, lebih banyak perangkat keras yang bisa digunakan, dan mengurangi kemungkinan perbedaan kinerja sistem ketika divirtualisasi. Nurhaida (2009) untuk mewujudkan sebuah virtualisasi infrastruktur yang lengkap maka secara struktural harus dilengkapi komponen-komponen berikut: 1. Bare-metal hypervisor, yang memungkinkan virtualisasi secara utuh untuk setiap computer x86. 2. Management sumber daya dan konsolidasi backup untuk memaksimalkan sumber daya yang ada pada mesin virtual. 3. Solusi otomasi yang menyediakan kemampuan khusus untuk mengoptimalkan proses IT tertentu seperti proses provisioning dan disaster recovery.

Gambar 5. 12 Virtualisasi Infrastruktur Sumber: Nurhaida( 2009), telah diolah kembali

Seperti

pada gambar 5.12 diatas, dengan menyatukan environment dari

infrastruktur perangkat keras yang menjadi dasarnya, virtualisasi memungkinkan terjadinya agregasi beberapa server, storage dan jaringan menjadi bagian yang saling berbagi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara dinamis, aman dan dapat diandalkan sesuai kebutuhan. Universitas Indonesia


125

Dan melalui pendekatan teknologi seperti inilah yang dapat memungkinkan Kementerian Kominfo membangun sebuah infrastruktur TI khususnya komputasi yang dapat memberikan pemanfaatan optimal atas resource infrastruktur yang ada, mampu meningkatkan nilai ketersediaan layanan (availability), handal (reliable), fleksibel dalam hal skalabilitas (scaleable), semua hal tersebut selaras dengan prinsip arsitektur yang telah ditetapkan. 5.6.3

Usulan arsitektur teknologi

Untuk memberikan usulan arsitektur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan enterprise dan harus tetap merujuk kepada prinsip-prinsip arsitektur yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pada prinsip teknologi diantaranya : 

Standardisasi (Standardized), bahwa seluruh Infrastruktur TI , software dan hardware dalam organisasi harus menggunakan teknologi open standar yang dapat mendukung interoperabilitas.



Penggunaan Kembali (Reuse), bahwa arsitektur harus memastikan bahwa sistem SI/TI yang telah ada, dapat digunakan kembali untuk kebutuhan lain pada lingkup organisasi dan mampu menghindarkan munculnya layanan sistem atau aplikasi yang serupa.



Skalabilitas (Scalable), bahwa arsitektur harus mampu mengakomodasi kebutuhan dari unit bisnis organisasi terkait penambahan kapasitas dengan cepat baik berupa peningkatan atas layanan yang telah berjalan dan penciptaan layanan baru dalam jangka waktu dekat dan jangka menengah

Salah satu jawaban tren arsitektur teknologi yang tepat bagi pemenuhan prinsip arsitektur teknologi diatas adalah konsep Cloud Computing. Cloud computing merupakan perluasan dan implementasi dari konsep virtualisasi yang telah dijelaskan diatas dan seperti telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya bahwa dari sisi Model layanan, cloud computing terbagi ke dalam 3 jenis model, yaitu Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS), sementara dari sifat model deployment, terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud, community Cloud dan Hybrid Cloud (Mahmood & Hill, 2011). Universitas Indonesia


126

Menurut Mahmood & hill (2011), model layanan yang tepat bagi sebuah unit pengelola TI adalah Infrastructure as a Service (IaaS) yakni merupakan pengembangan cloud computing yang menyediakan layanan infrastruktur fisik seperti jaringan, server, penyimpanan dan lain-lain. Komponen layanan dari sebuah layanan cloud dengan model Infrastructure as a Service (IaaS) terdiri dari APIs, Core Connectivity & Delivery, Abstraction, Hardware dan Facilities. Jika komponen – komponen layanan Cloud Computing model IaaS ini dipetakan ke dalam arsitektur teknologi yang diusulkan dan memperhatikan kebutuhan fungsi layanan e-government enterprise yang telah didefinisikan pada arsitektur aplikasi mendatang, maka dihasilkan beberapa konsep orientasi layanan seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 5. 17 Pemetaan Orientasi Layanan Cloud IaaS

No

Komponen Standar Layanan IaaS

Komponen infrastruktur Model Layanan IaaS

1.

Core Connectivity

jaringan TCP/IP

2.

Hardware

Server dan Storage

3.

Software

OS & server virtual

4.

Core Connectivity

jaringan TCP/IP

5.

Hardware

Server dan Storage

6.

Software

OS & server virtual

7.

Core Connectivity

jaringan TCP/IP

8.

Hardware

Server dan Storage

9.

Software

OS & server virtual

5.6.1.8

Fungsi Layanan e-government yang di dukung

Group Layanan Private Cloud

Layanan Aplikasi G2G/G2E

G2G Cluster

Layanan Aplikasi G2B

G2B Cluster

Layanan Aplikasi G2C

G2C Cluster

Analisis Gap Teknologi Informasi

Analisis gap (Gap Analysis) pada tahapan ini menggambarkan perbedaan antara teknologi enterprise ke depan dengan teknologi enterprise saat ini. Analisis gap tersebut dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut:



127

Tabel 5. 18 Analisis Gap Arsitektur Teknologi

5.7

Fase Opportunities dan Solutions

Terkait adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan layanan e-government yang ada di lingkungan enterprise, layanan akses internet dan data center pada enterprise seperti telah dijelaskan pada bab I sebelumnya. Maka melalui analisis, observasi dan konsultansi dengan unit pengelola TI enterprise dihasilkan sejumlah usulan solusi seperti sebagai berikut: 5.7.1 Usulan solusi arsitektur Teknologi dalam mendukung integrasi layanan e-government Dari bahasan teknologi terkait virtualisasi dan usulan arsitektur teknologi diatas maka dapat diajukan sebuah usulan solusi infratruktur TI dalam upaya mendukung integrasi layanan e-government sekaligus menjawab penugasan manajemen dalam integrasi data center adalah pengembangan arsitektur teknologi informasi berbasis cloud computing yang merupakan perluasan implementasi dari konsep virtualisasi, dengan menggunakan jenis full virtualization dan bare metal hypervisor yang dibahas sebelumnya dapat membantu rencana pihak unit Universitas Indonesia


128

pengelola TI enterprise yang akan membangun layanan private cloud, dan seperti sudah dijelaskan pada subbab 5.6.3, solusi ini sangat sesuai dengan prinsip arsitektur yang ditetapkan. Usulan konsep solusi orientasi layanan cloud berbasis IaaS diatas dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut:

Gambar 5. 13 Konsep layanan Cloud Model IaaS bagi enterprise 5.7.2 Solusi interoperabilitas aplikasi e-government bagi enterprise Seperti sudah dijelaskan pada subbab 5.5.8 dan subbab 5.5.9, bahwa usulan arsitektur bagi integrasi dan interoperabilitas aplikasi di lingkungan enterprise adalah teknologi web service melalui sebuah Enterprise Service Bus (ESB), dan pada poin ini Kementerian Kominfo telah memiliki aplikasi middleware MANTRA yakni Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data. Aplikasi ini merupakan

perangkat lunak pendukung kerangka kerja

interoperabilitas sistem informasi pemerintahan melalui konsep arsitektur berbasis layanan menggunakan teknologi web (web-services) yang dibangun salah satu direktorat teknis di lingkungan Ditjen Aptika dalam membangun interoperabilitas Universitas Indonesia


129

antar sistem aplikasi pemerintah lintas instansi dan beberapa pilot project telah berjalan baik, namun sayangnya pemanfaatan bagi internal kementerian Kominfo sendiri sampai saat ini belum digunakan dan dengan adanya perancangan arsitekur ini menjadi sebuah peluang untuk mengangkat aplikasi middleware MANTRA GSB sebagai solusi menjembatani interoperabilitas bagi aplikasi e-government di lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aplikasi MANTRA ini secara mendasar berfungsi sebagai aplikasi perantara (middleware) yang umumnya dinamakan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (Application Programming Interface/API), yang selanjutnya disebut Web-API. 

Web-API memungkinkan pemanfaatan fungsi suatu program aplikasi dilakukan melalui komunikasi jarak jauh (Remote Procedure Call /RPC) atau dengan kata lain kemampuan suatu program untuk dapat menggunakan sumberdaya layanan, program, informasi atau data dari tempat yang berbeda.



Web-API dibuat untuk mengolah dan menterjemahkan bentuk, struktur dan semantik suatu sumber data ke dalam format data yang disepakati (JSON:Java Script On Notation atau XML: eXtensible Markup Language) agar dapat digunakan oleh aplikasi yang memanfaatkannya. Dengan demikian Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi.

Aplikasi MANTRA dapat difungsikan menjadi 2 (dua) model, yaitu: 

MANTRA API (Application Program Interface), berfungsi sebagai antarmuka aplikasi berbasis web dalam wujud metode operasi untuk menghubungkan fungsi internal aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh aplikasi pihak lain melalui akses internet.



MANTRA GSB (Government Service Bus), berfungsi sebagai aplikasi agen penghubung antarmuka aplikasi berbasis web dengan aplikasi atau antarmuka aplikasi pihak lain, dimana terdapat fitur-fitur manajemen rute akses layanan, manajemen pengguna, manajemen pengelola, manajemen interoperabilitas, manajemen interkonektivitas, dan manajemen keamanan.



130

Gambar 5. 14 Interaksi antara Web API dan GSB Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012

5.7.3 Usulan Solusi Topologi Infrastruktur pendukung layanan Cloud Konsep layanan Cloud dengan model IaaS ini juga memerlukan dukungan dari sisi infrastruktur terutama permasalahan terkait bandwidth internet, implementasi layanan Cloud seperti ini akan membutuhkan peningkatan kapasitas bandwith jaringan internet untuk mendukung berjalannya aplikasi yang disimpan pada jaringan Cloud, senada dengan kebutuhan tersebut dan telah diungkapkan pada bab 1 dalam penelitian ini mengenai adanya tugas terhadap unit pengelola TI untuk menyediakan layanan akses internet secara terpusat bagi enterprise, hal ini merupakan tantangan besar dikarenakan penganggaran terkait pengadaan bandwidth masih tersebar pada masing-masing satuan kerja. Setelah melalui konsultansi dengan tim teknis jaringan unit pengelola TI dari enterprise, dengan mempertimbangkan meminimalkan terjadinya penolakan dan konflik permasalahan atas dampak dari perubahan integrasi akses internet ini yakni permasalahan seperti perubahan blok IP dan AS number dari jaringan yang telah dimiliki masing-masing unit kerja, yang secara otomatis juga akan berdampak pada perlunya setup ulang kembali IP address pada jaringan server. Universitas Indonesia


131

Maka diusulkan sebuah solusi dengan melakukan perubahan dan penambahan pada

desain

topologi

jaringan

enterprise

dan

pada

sisi

teknis

lapangannya dengan mengalihkan interkoneksi provider jalur internet yang semula titik interkoneksinya berada pada masing-masing satuan kerja agar dialihkan interkoneksinya melalui router border dari enterprise yang dikelola oleh unit pengelola TI enterprise sehingga kapasitas bandwith menjadi lebih besar, redundansi terbentuk, Blok IP address dan AS number dari masing-masing satuan kerja tetap tidak berubah seperti semula dan dapat diteruskan ke masing-masing satuan kerja melalui jaringan LAN yang telah ada. Pada gambar 5.16 berikut, merupakan gambaran usulan solusi topologi infrastruktur enterprise yang diharapkan dapat mendukung layanan cloud ini.

Data Center Gedung Kominfo Pusat

Private Cloud Service

51 2K bp

Distribution Switch

Vx. Servers

Client Seluruh Satker

N 51

IDS/IPS

2 ps

Kb

Firewall

Core Switch

Firewall Vx. Servers

Proxy Server

Satker Kominfo Daerah

bps (A

ain ISP M

– FO

00 M 75/4

s bp

bp 0M –1 S

DRC Kominfo

Private Cloud Service

VPN MPLS ON GIX

ISP

DR

C

Ditjen SDPPI

PL NM

B

VP

ISP

c5 pti

rO

ibe

Vx. Servers

s

M 00

0/1

INTERNET

Gedung Sapta Pesona

0) S4532

Border Router

F p– ku ac

Fiber Optic 100 Mbps

x

s

Kbp 512

IEEE 802.11-N

VPN MPLS ON GIX

512 Kbps

IEEE 802.11-N

s

Vx. Servers

–F

ibe

rO

ptic

IDS/IPS

10 M

Firewall Core Switch

Firewall

bp

ISP Main : FO 75 / 400 Mbps (AS45320)

s Vx. Servers

ISP Backup : FO 50 / 100 Mbps (AS45320) ISP Aptika1 : FO 10 / 100 Mbps (AS4800) ISP Aptika2 : FO 10 / 100 Mbps (AS38946) ISP IKP : FO 10 / 100 Mbps (AS38498)

Vx. Servers

ISP SDPPI : FO 30 / 100 Mbps (AS46027) TOTAL : FO 185 / 1000 Mbps

Gambar 5. 15 Usulan topologi jaringan infrastruktur enterprise ke depan



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di dalam penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.

Berdasarkan bahasan pada subbab 1.2, diperoleh data bahwa di lingkungan Kementerian Kominfo telah memiliki sejumlah infrastruktur dan sistem informasi yang tersebar pada sejumlah satuan kerja, namun kondisi infrastruktur TI tersebut masih bersifat silo-silo dan beberapa aplikasi yang ada masih bersifat duplikasi serta tidak memiliki interoperabilitas satu sama lain.

2.

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab 1.2 disimpulkan kondisi pengelolaan SI/TI tersebut tidak cukup adaptif dalam menjawab kebutuhan organisasi serta belum maksimal dalam upaya mendukung program strategis organisasi yang tertuang pada subbab 4.5, oleh karena itu diperlukan penetapan arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai dasar rujukan bagi organisasi dalam proses perencanaan dan pengembangan SI/TI ke depan.

3.

Melalui pemanfaatan Framework TOGAF seperti tertuang pada subbab 5.1.2 sebagai acuan dalam perancangan infrastruktur TI adaptif melalui penetapan arsitektur SI/TI bagi organisasi menjadi langkah awal penyelerasan proses bisnis dan infrastruktur TI seperti tertuang pada bahasan subbab 2.3 dan subbab 2.3.1, yang diharapkan dapat menghasilkan usulan solusi bagi permasalahan sistem silo baik dari sisi aplikasi dan infrastruktur yang terjadi pada organisasi.

4.

Proses bisnis pada Kementerian Kominfo di dukung dengan 5 (lima) aktivitas utama dan 9 (sembilan) aktivitas pendukung beserta layanan terkaitnya seperti tertuang subbab 5.4.1 s/d subbab 5.4.3 didukung oleh 47 aplikasi yang dirinci pada subbab 5.5.3, teridentifikasi masih mengalami permasalahan

132



133

terhadap beberapa layanan yang didukungnya terkait aplikasi dan data seperti tertuang pada subbab 5.4.4. 5.

Terkait permasalahan data dibuat sebuah usulan arsitektur data bagi organisasi ke depan yang diharapkan mengurangi duplikasi data yang masih tersebar di unit kerja seperti tertuang pada gambar 5.3 usulan arsitektur data ke depan yang terdapat pada subbab 5.5.1.

6.

Melalui analisis SWOT dan CSF pada subbab 5.4.5 s/d subbab 5.4.8 diperoleh 10 usulan aplikasi seperti terlihat pada subbab 5.5.10 yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan terkait aplikasi-aplikasi yang mendukung proses bisnis dengan solusi pengelompokan aplikasi terhadap jenis layanan dan integrasi aplikasi melalui sistem modul/web API seperti tertuang pada subbab 5.5.5 terkait usulan arsitektur aplikasi organisasi ke depan.

7.

Untuk mengatasi permasalahan interoperabilitas antar aplikasi pada setiap proses bisnis diusulkan solusi teknis pemanfaatan Enterprise Service Bus (ESB) seperti tertuang pada subbab 5.5.8, dan secara spesifik pada subbab 5.7.2 bahwa pemanfaatan solusi ESB yang dimaksud adalah pemanfaatan aplikasi middleware Mantra Government Service Bus yang telah dimiliki oleh organisasi yang saat ini baru digunakan untuk memfasilitasi manajemen pertukaran data antara instansi pemerintah namun belum untuk keperluan internal.

8.

Dan terkait permasalahan infrastruktur, dihasilkan sebuah usulan solusi Arsitektur Teknologi Informasi berbasis layanan dengan menggunakan teknologi cloud computing dengan model IaaS seperti yang tertuang pada subbab 5.6.3 dan subbab 5.7.1 yang diharapkan dapat meningkatkan adaptiveness dari Infrastruktur TI yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo dalam menjawab permasalahan dan tantangan sedang dihadapi saat ini maupun pada masa yang akan datang.



134

6.2

Saran

Dari proses penelitian perancangan infrastruktur teknologi informasi adaptif ini, diperoleh beberapa saran-saran sebagai berikut: 1.

Dalam proses mewujudkan integrasi layanan e-government ini diperlukan sebuah bentuk dukungan dari pihak pimpinan organisasi terkait kebijakan resmi dalam panduan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur di lingkungan Kementerian Kominfo sehingga seluruh unit kerja mengetahui aturan dan panduan yang jelas terkait hal ini.

2.

Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki kekurangan terutama dalam tahapan dan detail teknis dalam usulan solusi arsitektur TI yang diperlukan untuk integrasi layanan e-government dengan private cloud dengan model IaaS (Infrastructure as a Service) bagi enterprise, rancangan yang diajukan dalam penelitian ini masih sebatas konsep solusi sehingga diperlukan penelitian lanjutan dalam menjelaskan tahapan dan detail teknis yang dibutuhkan dalam membangun sebuah layanan cloud dengan model IaaS ini.



DAFTAR PUSTAKA Aziz, A (2011), Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dengan Metode The Open Group Architecture Framework (TOGAF),Tesis Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor : Institut Pertanian Bogor Bharata, W. (2009), Perancangan infrastruktur teknologi informasi berbasis layanan pada Badan Pertanahan Nasional, Tesis Pada Program Pasca Sarjana Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia BPK-RI (2012), laporan hasil pemeriksaan K/L semester II tahun 2012, Jakarta Castro-Leon, Chang, Hahn-Steichen, He, Hobbs & Yohanan (2006), Service Orchestration of Intel-Based Platforms Under a Service-Oriented Infrastructure, Intel Technology Journal, Volume 10, Issue 4, 2006, 265-273 Deighton. D. (2012), Enterprise Architecture Framework v.2.0, University of Birmingham Departemen Komunikasi dan Informatika (2004 ), Blue Print Aplikasi EGovernment Indonesia , Direktorat e-government, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Erl, T. (2007), SOA: Principles of Service Design. Boston: Prentice Hall. Gartner Inc. (2012), Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013, http://www.gartner.com/newsroom/id/2209615 , diakses tanggal 24 november 2013 Gates, L.P (2010), Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework, Software Engineering Institute - Carnegie Mellon University Hasibuan, Z.A.(2007). Metodologi Penelitian pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Jakarta : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, 9 Juni 2003. Jakarta Kamus Besar Bahasa Indonesia http//pusatbahasa.kemdiknas.go.id/KBBI/

daring

versi

III

offline,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2013), Pemeringkatan E-Government Indonesia Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Direktorat e-government, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika 135



136

Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012), Interoperabilitas eGovernment, MANTRA-Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data, Direktorat e-government, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian PAN dan RB (2012), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkat Signifikan, http://www.menpan.go.id/berita-terkini/796-akuntabilitaskinerja-instansi-pemerintah-meningkat-signifikan, diakses tanggal 25 November 2013 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003, Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. 29 Desember 2003. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lankhorst L., Drunen V.H (2007), Enterprise Architecture Development and Modelling: Combining TOGAF and Archimate, http://www.via-novaarchitectura.org , diakses tanggal 20 Oktober 2013 Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah, Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012, Maret 2013, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mahmood, Z., Hill, R. (2011). Cloud Computing for Enterprise Architectures. London : Springer Nama, G.F (2013). Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi Adaptif Pada Universitas Lampung. Karya Akhir pada program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia Nurhaida, I. (2009), Pengukuran Overhead Linearitas Isolasi Kinerja Dan Penggunaan Sumber Daya Perangkat Keras Pada Server Virtual, Tesis pada program studi teknik elektro Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia Open Group (2009), Service-Oriented Cloud-Computing Infrastructure "Applying principles of service-orientation to infrastructure", https://collaboration.opengroup.org/projects/soa-soi/, diakses tanggal 8 September 2013 Open Group (2011), The Open Group

Open

Group

Standard

TOGAF®

Version

9.1,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, 14 April 2010. Jakarta



137

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, 28 Oktober 2010. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 19 Nopember 2007, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika. Porter, M.E (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York Proklamirsyah, A. (2013), Perencanaan Arsitektur Enterprise Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pendirian Universitas Yayasan "X", Karya Akhir pada program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia Putuasduki, E. (2012), Perencanaan Standardisasi Infrastruktur TI Yang Adaptif Sesuai Kebutuhan Strategis Organisasi: Studi Kasus Kementerian Perdagangan, Karya Akhir pada program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia Ralph, P. & Wand, Y. (2009) . A Proposal for a Formal Definition of the Design Concept, Jurnal yang diterbitkan Sauder School of Business, Canada: University of British Columbia Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014, 29 Januari 2010. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika Robertson,B. & Sribar,V. (2001), The Adaptive Enterprise : IT Infrastructure Strategies to Manage Change and Enable Growth, Intel Press Rosen.M, Lublinsky.B, Kevin K.T & Balcer M.J (2008). Applied SOA : ServiceOriented Architecture and Design Strategies, Indianapolis – USA : Wiley Publishing Inc. Ross. W.J, Weill. P & Robertson, C. D.(2006), Enterprise Architecture as strategy : Creating a Foundation for Business Execution, Boston- Massachusetts : Harvard Business School Press Sessions, R. (2007), A Comparison of the Top Four Enterprise-Architecture Methodologies. Object Watch Inc., http://msdn.microsoft.com/enus/library/bb466232.aspx, diakses tanggal 9 September 2013



138

Schekkerman, J. (2004), How to survive in the jungle of Enterprise Architecture Frameworks, Creating or choosing an Enterprise Architecture Framework ,Second Edition, Trafford Sinambela, J. M (2011), Workshop Infrastruktur TI yang Handal: Kunci Keberhasilan e-Government, http://josh.rootbrain.com/blog/2011/11/07/ infrastruktur-ti-yang-handal-kunci-keberhasilan-e-government/, diakses tanggal 8 januari 2014 Smoot, S.R. & Tan, T.K (2012), Private Cloud Computing : Consolidation, Virtualization and Service-Oriented Infrastructure, Waltham – USA, Morgan Kaufmann Soong, H.J (2006), e-Government in Developing Countries : Lessons Learned From Republic Korea, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Bangkok, UNESCO Ward, J. & Peppard, J. (2002), Strategic Planning for Information System,3rd edition, West Sussex – England. Jhon Wiley & Sons, Ltd. Yunis, R. & Surendro, K. (2009). Perancangan Model Enterprise Architecture Dengan Togaf Architecture Development Method, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009. Yogyakarta



LAMPIRAN Lampiran 1. Transkrip Wawancara Pengumpulan Data No : 1 Satuan/Unit Kerja : Biro Perencanaan – Kemkominfo JabatanNarasumber : Kepala Bagian Rencana dan Program – Kemkominfo Tanggal : 29 Juli 2013 Wawancara Jam wawancara : 13.00 WIB Tempat : Gd. Kementerian Kominfo Daftar Pertanyaan : 1. Mohon kiranya dapat dijelaskan jabatan yang saat ini ibu pegang di biro perencanaan ? Jawaban : saat ini saya menjabat posisi Kabag rencana dan program - kominfo 2. Terkait dengan Perencanaan Program Kegiatan secara global di kominfo, sejauh mana kewenangan Biro Perencanaan sesuai tupoksinya dalam melakukan kontrol atas pengajuan rencana anggaran & program dari satker – satker kominfo ? Jawaban : Secara umum seluruh proses perencanaan program dan anggaran seluruh satuan kerja memang dikoordinasikan kepada biro perencanaan, tapi ada acuan yang telah ditetapkan terkait hal ini diantaranya Bappenas dengan RPJMN, Renstra kementerian dan dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh kementerian 3. Terkait pengadaan SI/TI di lingkungan kominfo, apakah termasuk yang dikontrol oleh biro perencanaan ? Jawaban : Sebenarnya semua merujuk kepada dokumen yang tadi yakni RPJMN, Renstra dan Renja dari kominfo yang berisi target kerja dari masing-masing satuan kerja tersebut. Jadi berupa itu kontrol yang ada dan selama hal itu sesuai tupoksi maka hal tersebut diperbolehkan, contoh pengadaan seperti pembangunan CAP tahun 2014 ada target prosentase tiap tahunnya. 4. Contoh yang ibu berikan tadikan merupakan pengadaan infrastruktur TI yang mengarah ke layanan publik, sedangkan keterkaitan pengadaan infrastruktur TI yang bersifat internal kominfo kebijakannya seperti apa bu ?

139



140

5.

6.

7.

8.

Jawaban: Sebenarnya jika melihat struktur dan tupoksi pengadaan seperti itu seharusnya berada dalam koordinasi biro umum, kedepan sesuai aturan pengadaan akan dilakukan oleh ULP yang menjalankan proses semua jenis pengadaan. ULP sendiri dikominfo akan dibentuk pada setiap ditjen eselon I Baik bu, tadi dari sisi pengadaan, kemudian bagaimana dari sisi pengelolaan infrastruktur TI mungkin contohnya seperti infrastruktur data center, siapa unit kerja yang seharusnya bertanggung jawab ? Jawaban : Kalau hal itu jelas, dari tupoksi maka Pusat Data yang menjadi pengelola. Tapi itu untuk keperluan internal kominfo saja. Karena ada unit kerja seperti dit.egov yang juga mengelola data center namun untuk keperluan instansi lain hal ini dikecualikan. Tahun 2012 yang lalu, dalam sebuah rapat antara kerja satuan kerja dan biro perencanaan pernah digulirkan wacana dan penugasan mengenai penyatuan data center dan jaringan internet di lingkungan kominfo, apa latar belakangnya hal tersebut digulirkan ? Jawaban : Iya dulu pernah kita buat wacana seperti itu dan telah dikomunikasikan dengan satuan kerja dan mungkin hal ini sudah berjalan dan ini setiap tahun kita komunikasi dalam pertemuan rapat kerja dengan para satker. Tapi Kalau saya lihat sejauh ini belum berjalan bu, karena satuan kerja seperti ebusiness, egov, biro kepegawaian, IKP dan SDPPI masih menggunakan data center sendiri, tanggapan tentang ibu bagaimana ? Jawaban : Seharusnya sudah tidak, Pusat Data kan sudah memiliki ruang data center yang mencukupi jadi satuan kerja tinggal menitipkannya di data center yang dimiliki PDSI Sudah dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis belum bu, masalah integrasi data center dan jaringan internet ini ? Jawaban : Seharusnya ini juga sudah masuk di renja targetnya, tapi saya belum melihat lagi nanti bisa di cek ulang ke Pusat Data mengenai hal itu. Namun untuk keputusan tertulis sejauh ini sih sepertinya memang belum.



141

No Satuan/Unit Kerja JabatanNarasumber Tanggal Wawancara Jam wawancara Tempat

: : : :

2 PDSI – Kemkominfo Kepala Sub Bidang Jaringan – Kemkominfo 2 september 2013

: 10.00 WIB : Gd. Kementerian Kominfo

Daftar Pertanyaan : 1. Mohon kiranya dapat dijelaskan jabatan yang saat ini bapak jabat di struktur PDSI ? Jawaban : saat ini saya menjabat posisi Kasubbid jaringan 2. Terkait pengelolaan SI/TI di lingkungan kominfo, PDSI sudah memiliki Master Plan TIK belum ? Jawaban : Belum ada 3. Terkait pengelolaan SI/TI di lingkungan kominfo, apakah termasuk satuan kerja juga dikontrol oleh PDSI ? Jawaban : Belum, baru beberapa satuan kerja saja yang sudah dikelola terutama unit kerja yang sudah disediakan jaringan VPN yaitu 8 lokasi BP2KI balitbang SDM. 4. Tahun 2012 yang lalu, pernah digulirkan wacana dan penugasan mengenai penyatuan data center dan jaringan internet di lingkungan kominfo, tanggapan terkait hal ini seperti apa ? Jawaban: Sudah seharusnya hal tersebut dilaksanakan, dari sisi keamanan itu lebih terjamin dibanding terpisah seperti saat ini. 5. Sejauh mana kesiapan PDSI untuk realiasi penugasan itu, misal kapasitas internet dan kesiapan data center PDSI ? Jawaban : Kalau permasalahan akses internet hal ini sudah siap, Bandwith yang tersedia sudah sangat mencukupi 6. Berapa kapasitas jaringan internet yang terpasang saat ini ? Jawaban : Secara total kapasitas yang terpasang sejumlah 625 Mbps, dengan komposisi 125 Mbps untuk koneksi ke International Exchange (IX) dan 500 Mbps untuk koneksi jaringan ke Indonesia Internet Exchange (IIX), jumlah itu seharusnya sudah mencukupi kebutuhan satuan kerja di lingkungan kominfo



142

7. Berapa utilisasi jaringan yang sekarang terpasang ? Jawaban : Dari MRTG, dapat kita lihat saat ini sudah cukup tinggi utilitasnya sekitar 80%, tapi ini baru satu link koneksi yang terpakai. 8. Berapa koneksi ISP yang digunakan oleh PDSI? Jawaban : Kami menggunakan koneksi dari 2 ISP, semua link aktif sifatnya hot backup jadi sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada satu link secara otomatis traffic akan dialihkan ke link lain yang tersedia. 9. Komposisi bandwithnya seperti apa dari 2 koneksi link ISP tadi : Jawaban : ISP pertama Telkom, kapasitas terpasang 75 Mbps untuk koneksi ke IX dan 400 Mbps untuk Koneksi ke IIX sedangkan untuk ISP yang kedua Icon+ Kapasitas terpasang 50 Mbps untuk koneksi ke IX dan 100 Mbps ke IIX



143

No Satuan/Unit Kerja JabatanNarasumber Tanggal Wawancara Jam wawancara Tempat

: : : :

3 PDSI – Kemkominfo Kepala Bidang Infrastruktur Informatika – Kemkominfo 2 september 2013

: 14.00 WIB : Gd. Kementerian Kominfo

Daftar Pertanyaan

1. Mohon kiranya dapat dijelaskan jabatan yang saat ini bapak jabat di struktur PDSI ? Jawaban : saat ini saya menjabat posisi Kepala bidang Infrastruktur Informatika 2. Terkait pengelolaan SI/TI di lingkungan kominfo, PDSI sudah memiliki Master Plan TIK belum ? Jawaban : Belum ada 3. Terkait pengelolaan SI/TI di lingkungan kominfo, apakah termasuk satuan kerja juga dikontrol oleh PDSI ? Jawaban : Berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya pengelolaan SI/TI satuan kerja termasuk ruang lingkup PDSI, namun saat ini Belum, perlu pendekatan khusus mengenai hal itu mengingat beberapa satuan kerja telah sejak lama mengelola SI/TI sendiri 4. Sudahkah PDSI memberikan penetapan aturan yang menjadi pedoma seluruh satker dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan kominfo ? jika ada bentuk aturannya seperti apa ? Jawaban: Sampai saat ini belum ada 5. Melihat data pengadaan dari Tahun 2012-2013 banyak pengadaan yang dilakukan satuan kerja kominfo yang terkait dengan SI/TI terutama masalah infrastruktur hardware, aplikasi dan jaringan di lingkungan kominfo, kebijakan terhadap ini seperti apa ? adakah penetapan standar yang harus dipenuhi oleh satker dalam proses pengadaan tersebut ? Jawaban: Itu memang kondisi yang terjadi di kominfo, PDSI sendiri tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut mengingat anggaran dan penggunaanya menjadi kewenangan masing-masing unit kerja, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kontrol terhadap pengajuan rencana anggaran terkait SI/TI dan yang paling tepat adalah kewenangan pada Biro perencanaan.



144

6. Dari data RUP pengadaan , proses pengadaan SI/TI yang dilakukan oleh satuan kerja, tersebut cenderung tumpang tindih atau banyak yang sifatnya duplikasi, menurut PDSI seharusnya alur pengadaan SI/TI di kominfo seperti apa agar tidak terjadi permasalahan serupa kedepan ? Jawaban : Kalau dari proses pengadaan mungkin akan tetap dengan alur saat ini, hanya saja pada saat pengajuan program maka terkait pengadaan SI/TI harus ada penyaringan dari biro perencanaan terkait hal tersebut. 7. Saya sempat melakukan konfirmasi kepada biro perencanaan terkait kebijakan kementerian terkait pengelolaan SI/TI, bahwa pada tahun 2012 yang lalu telah digulirkan wacana integrasi/penyatuan fasilitas data center dan akses internet terpusat di lingkungan kementerian kominfo dan penugasan ini diberikan kepada PDSI, bagaimana PDSI menanggapi hal tersebut : Jawaban: PDSI sebenarnya siap dalam melaksanakan tugas ini, hanya saja kondisi organisasi dan koordinasi antar satuan kerja ini belum mendukung, tingginya ego sektoral dari satuan kerja sehingga pengadaan SI/TI termasuk data center dan akses internet masih dilakukan oleh satuan kerja 8. Terkait penugasan tersebut, sudahkah ada perencanaan yang dilakukan terhadap hal tersebut ? sejauh mana progress tersebut telah dicapai ? Jawaban: Perencanaan Sudah ada, dari tahun 2012 yang lalu telah dibuat kajian untuk membuat desain data center yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan layanan data center satuan kerja, tidak hanya itu bahwa jauh sebelum itu PDSI pernah menyusun sebuah desain PTSP bagi kominfo termasuk di dalamnya konsep integrasi pengelolaan SI/TI yang dikelola satuan-kerja 9. Apa target progress yang akan dicapai PDSI dalam waktu dekat ini terkait hal tersebut ? Jawaban : Target pertama tahun 2013 ini, ditargetkan pembangunan data center ini sudah selesai. Dari sisi infrastruktur tahun ini telah dilakukan pengadaan beberapa unit server dengan spesifikasi multi processor dan perangkat ini ditujukan untuk menyiapkan layanan private cloud bagi internal kominfo.



145

10. Ini berarti tahun 2013 ini, rencana integrasi belum sepenuhnya tercapai. Apakah wacana dan program tersebut akan tetap dilanjutkan dan tetap menjadi target PDSI kedepan ? Jawaban: Masih tetap akan dilanjutkan, target ini menjadi hal yang akan diusahakan terus oleh PDSI 11. Terkait data center kembali, apakah kominfo sudah memiliki DRC sebagai fungsi BCP bagi kominfo ? jika belum ada, sudahkah ada perencanaan terkait DRC ini ? Jawaban : DRC saat ini belum ada, tapi cold site bagi fungsi backup layanan kritikal sudah disiapkan, mengenai DRC hal ini akan menjadi perhatian PDSI.



146

Lampiran 2. Peraturan Menteri Kominfo terkait PDSI



147



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents