UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH (ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT DI LEMBAGA XYZ)

TESIS

PRISTA VITALI SAKTINEGARA 0906497020

FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA JAKARTA JANUARI 2013

Tanggung jawab..., Prista Vitali Saktinegara, FH UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH (ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT DI LEMBAGA XYZ)

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

PRISTA VITALI SAKTINEGARA 0906497020

FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI JAKARTA JANUARI 2013




KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis. Terimakasih kepada Salius Matram Saktinegara, Nosami Rikadi, Ramina Mersiana dan Febian Nurrahman (papa dan kakak-kakak dan adik penulis) yang atas doa, kasih sayang, dukungan serta kesabarannya sampai akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Terimakasih kepada Bapak Dr. Edmon Makarim S.Kom., S.H., LL.M., selaku Pembimbing penulis yang telah bersedia dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing penulis mulai dari pembuatan outline sampai dengan akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Serta selalu memberika ilmu-ilmu baru dan pencerahan dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih kepada seluruh staff pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing penulis mulai dari tahun pertama sampai dengan terselesaikannya tesis ini. Terimakasih kepada seluruh staff pada Sekretariat Program Magister Hukum FHUI, Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo FHUI dan Pusat Dokumentasi FHUI atas bantuannya kepada penulis. Terimakasih kepada Hada, Caroline dan Lilik yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih kepada teman-teman kelas A Pasca Sarjana FHUP Kelas malam yang telah berjuang bersama menjalani perkuliahan magister hukum ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terimakasih.

Jakarta, 06 Januari 2013

Penulis

iv



ABSTRAK

Nama Program Studi Judul Tesis

: Prista Vitali Saktinegara : Pascasarjana Fakultas Hukum : Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah (Analisis Penerapan E-Procurement Di Lembaga XYZ)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kata kunci: E-procurement, Government Procurement, Good Governance, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keuangan Negara.

vi


ABSTRACT

Name Study Program Title

: : :

Prista Vitali Saktinegara Magister of Law Provider Liability for Electronic System Procurement of Goods And Services in the Government Environment (Analysis of Implementation of E-Procurement in XYZ)

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers. The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and UndangUndang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keywords: E-procurement, Government Procurement, Good Governance, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, State Finances.

vii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ………………….……….. ii HALAMAN PENGESAHAN ……………….……………………...….….... iii KATA PENGANTAR ……………………………….……………………… iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH …………….. v ABSTRAK ………………………………………………………………….. vi DAFTAR ISI ……………………………………………………………..…. viii DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………... x 1.

PENDAHULUAN ………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………….. 1 1.2 Pokok Masalah …………………………………………… 8 1.3 Tujuan Penelitian …………………………….…………… 9 Manfaat Penelitian ………………………….…………….. 9 1.4 1.5 Kerangka Konmseptual…………………………………….9 1.6 Kerangka Teoritis ……………………………….…………10 Metode Penelitian ……………………………….……….. 14 1.7 1.8 Bahan Hukum …………………………………………... 15 1.9 Prosedur Penumpulan Bahan Hukum …………………… 16 1.10 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum …………………..16 1.11 Sistematika Penulisan ………………………….…………. 16

2.

KERANGKA ASPEK HUKUM TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA …..…………………………………..……. 18 2.1 Procurement dan E-Procurement secara Internasional ……………………………………………… 18 2.1.1 The UNCITRAL Model Law on Public Procurement …………………………………...... 18 2.1.2 E-procurement Korea (KONEPS) ………..…….. 23 2.2

2.3

Proses Pengadaan Baramg dan Jasa Pemerintah Di Indonesia ……………..……………………………….. 26 2.2.1 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Konvensional ………………………….… 26 2.2.1.1 Swakelola ……………………………….. 26 2.2.1.2 Pemilihan Melalui Penyedia Barang/Jasa 28 2.2.2 Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-procurement) …..…….…... 54 2.2.2.1 LKPP …………………………………...55 2.2.2.2 LPSE ………………………………...…..56 2.2.2.3 Sistem E-procurement di Indonesia ….. 57 Peraturan Terkait dengan E-Procurement di Indonesia ……………………………...……………….. 68

viii Tanggung jawab..., Prista Vitali Saktinegara, FH UI, 2013

3

ANALISA TERHADAP E-PROCUREMENT PADA LEMBAGA XYZ ………………………………….………..……. 77 3.1 Pendahuluan ……………………………………………… 77 3.1.1 Sejarah ……………………………………...…… 77 3.1.2 Visi dan Misi …………………………………..... 78 3.1.3 Tugas dan Fungsi ………………………….……. 79 3.2 Proses e-procurement di Lembaga XYZ …………………. 80 3.3 Analisis Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga XYZ ……….………………………………………………115 3.4 Hambatan Pada E-Procurement di Indonesia ..………...… 118

4

TANGGUNG JAWAB SUBJEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) ……………... 121 4.1 Pendahuluan ……………………………………………… 121 Tanggung Jawab Para Pihak dalam E-Procurement ……... 134 4.2 4.2.1 Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (Operator/Provider)............................ 147 4.2.2 Tanggung Jawab Pengguna (User)………………. 153

5

PENUTUP ………………………………………………………… 157 5.1 Kesimpulan …………………………….…………………. 157 5.2 Saran ……………………………………………………… 162

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………... 164

ix Tanggung jawab..., Prista Vitali Saktinegara, FH UI, 2013

x

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

:

Proses Pengadaan Perangkat Analisis Kripto di Lembaga XYZ (e-procurement).

LAMPIRAN II

:

Jawaban Kuesioner Staff Direktorat E-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

LAMPIRAN III

:

Jawaban Hasil Wawancara dengan Staff Direktorat E-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah by email.


BAB 1 PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang Masalah Sejak multi krisis yang terjadi pada era reformasi tahun 1997, pemerintah

perlahan mulai melakukan perubahan yang ditujukan untuk membangun kembali perekonomian dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih demokratis. GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai-nilai demokratis, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Aspek kunci dari prinsip GCG meliputi adil, responsibilitas, transparansi, independensi, akuntabilitas, keselarasan dan kewajaran dalam segala hal yang dilakukan. Demi terwujudnya GCG, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah wajib menyediakan kebutuhan rakyatnya dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pengembangan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa.1 Dahulu pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga diperlukan adanya etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

1

Dr. Amiruddin, SH., M.Hum., Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, cet I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm1.

1 Universitas Indonesia


2

Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar tempat orang dapat membeli dan/atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar-menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dngan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna kemudian pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Proses tawar-menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli tentunya akan membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan tawar-menawar. Biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.2 Pembelian barang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara memesan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pengguna menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada penyedia barang. Dokumen ini selanjutnya disebut dokumen pemesanan barang yang merupakan asal usul dari dokumen lelang. Pada perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu penyedia barang melainkan kepada beberapa penyedia barang. Pengguna memiih harga penawaran yang paling murah dari tiap jenis barang yang akan dibeli dengan meminta penawaran

2

Adrian Sutedi, SH.,MH, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 2.

Universitas Indonesia


3

kepada beberapa penyedia barang. Cara demikian adalah merupakan cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.3 Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian, pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak hanya sebatas pada pemesanan barang tidak bergerak, namun berkembang kepada pemesanan barang yang tidak bergerak seperti bangunan, tanah, jalan dan lain sebagainya. Untuk pemesanan barang tidak bergerak ini, pihak pengguna menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang yang berupa benda tak bergerak tersebut kemudian disebut dengan pengadaan jasa pemborongan. Selain berkembang ke pemesanan barang tidak bergerak, pengadaan barang juga berkembang ke pemesanan barang tidak berwujud, yang disebut juga jasa, yaitu jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan dan jasa-jasa lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.4 Dengan adanya perkembangan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut di atas, maka diperlukan adanya aturan-aturan agar pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prisnsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihakm, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka pemerintah membuat peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah beberapa kali dilakukan refisi. Pada awalnya, pengaturam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah disisipkan dalam keppres tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 1973 yang kemudian terus diperbaharui setiap tahunnya. Baru pada tahun 2000 secara khusus diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang kemudian dicabut dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah tujuh kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2007.5 3

Ibid, hlm 2. Ibid, hlm 2 5 Dr. Amiruddin, SH., M.Hum., ibid, hlm2. 4



4

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah serta ditambah tersebut pada hakikatnya dimaksudnya agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih sempurna dan baik. Namun pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpangan-penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah dianggap sebagai kegiatan yang rawan penyimpangan. Keadaan ini sempat membuat para penyelenggara pemerintahan gamang dalam memproses pengadaan barang/jasa di instansinya. Akibatnya, anggaran negara dan anggaran daerah pun banyak yang dikembalikan ke kas negara dan kas daerah. Dampak yang lebih makro adalah pertumbuhan ekonomi negara dan daerah menjadi terganggu. Apa yang salah dengan kondisi tersebut? Banyak pihak menilai, pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang berlaku yaitu Keppres 80/2003 perlu ditinjau ulang. Karena, Keppres tersebut dituding mengandung banyak ketentuan yang membingungkan dan menimbulkan multi tafsir. Ada yang berpandangan bahwa Keppres No.80/2003 itu sendiri belum mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong terjadinya persaingan yang sehat daalam pengadaan barang/jasa. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah kemudian menggulirkan regulasi baru di bidang pengadaan barang/jasa berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hadirnya Perpres ini dimaksudkan untuk mengatur dan menata

sistem

pengadaan

barang/jasa

di

lingkungan

kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi lainnya, secara lebih baik lagi. Harapannya adalah agar tercipta pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, adil, kompetitif, dan akuntabel. Perpres ini memberikan berbagai pembaharuan, baik dari segi prosedur maupun aturan yang lebih mudah dan jelas, sehingga diharapkan dapat menjadi panduan yang baku bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Mengingat internet merupakan salah satu media komunikasi



5

yang cepat dan relatif murah biayanya, maka internet pun saat ini dimanfaatkan tidak hanya terbatas untuk berkorespodensi saja, namun telah dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Perdagangan secara elektronik ini sering disebut dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Transaksi ecommerce yang bersifat business to business. Berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan egovernment. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Salah satu produk e-government adalah e-procurement yaitu pengadaan secara elektronik. Pada prinsipnya e-procurement ini merupakan transaksi perdagangan dalam rangka pengadaan barang dan/atau melalui jasa dari suatu perusahaan melalui website perusahaan dimaksud atau melalui jasa pemilik nama domain tertentu, yang bertindak sebagai penyedia layanan electronic marketplace. Sebenarnya, di Indonesia, fenomena e-procurement ini mulai mendapat perhatian setelah terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yaitu pada tanggal 9 Juni 2003 serta terbitnya Keppres No. 61 tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan kedua dari Keppres No. 80 tahun 2003, yang memungkinkan untuk dilakukan secara elektronik. Kemudian seperti dijelaskan sebelumnya di atas, Pemerintah berusaha untuk menyempurnakan peraturan tentang pengadaan dan jasa pemerintah dengan membentuk Perpres 54 Tahun 2010. Namun di dalam Perpres 54/2010, dirasa masih kurang menjelaskan mengenai e-procurement, kemudian peraturan tersebut kembali diperbahurui menjadi Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 70/2012). Dalam Perpres 70/2012, terdapat kebijakan mengenai pengadaan secara e-procurement di seluruh instansi pemerintah. Hal dimaksudkan untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi akibat negatif dalam proses pengadaan yang merugikan negara. Pemerintah telah berupaya menata sistem pengadaan barang/jasa sedemikian rupa, sehingga dengan hadirnya regulasi baru di bidang pengadaan



6

barang/jasa diharapkan dapat lebih mempermudah dan memperjelas proses pengadaan di seluruh instansi pemerintah. Perpres 70/2012, diharapkan dapat memberi berbagai perubahan dan pembaruan ke arah yang lebih sempurna, baik dari sisi prosedur maupun aturan yang lebih mudah dan jelasyaitu menciptakan GCG. Dengan demikian, regulasi baru tersebut dapat menjadi panduan yang baku bagi semua pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. Faktor transparansi dihadirkan dengan pemberian informasi yang jelas mengenai jenis perijinan, waktu penyelesaian, serta biayanya. Kenyamanan berurusan dengan pemerintah juga dihadirkan dengan penataan fasilitas pelayanan yang tampil ramah dan profesional dalam melayani masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi antri sambil berdiri namun cukup mengambil nomor antrian dari mesin pencetak otomatis yang sering kita temui di bank. Perubahan yang terjadi juga dilakukan terhadap berbagai artefak seperti misalnya seragam pelayan masyarakat yang lebih ramah serta berbagai poster. Masyarakat berharap bahwa inovasi yang sama juga dihadirkan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil survei Integritas Sektor Publik 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa dari 15 unit layanan dengan skor integritas terendah, empat diantaranya adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. 6 Survei tersebut dilakukan pada tahun 2009 lalu terhadap 371 unit layanan pada 98 instansi baik instansi pusat maupun daerah dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei. Hasil tersebut menggambarkan bahwa masyarakat berharap adanya perubahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang kurang efisien dan kurang transparan diharapkan dapat berubah. Sebelum adanya Perpres No. 54 tahun 2010, beberapa BUMN sudah mulai menerapkan e-procurement. Walau aturan tentang e-procurement tersebut belum dijelaskan secara rinci, namun tidak menghambat beberapa BUMN tersebut untuk menerapkannya. Beberapa BUMN yang sudah menerapkan e-procurement tersebut sampai hari ini antara lain PT. Garuda Indonesia Airways, PT. Telkom, 6

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/14372/E-procurement-Hemat-AnggaranRp-476-Triliun



7

TBk., PT (Persero) PAL, PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), Perum Perumnas, PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. WIjaya Karya (Persero) dan PT. PLN. Di dalam laporan beberapa BUMN tersebut, dinyatakan bahwa penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa telah menekan biaya dalam jumlah yang cukup signifikan, karena telah memotong jalur pengadaan (supply chain), serta meningkatkan akuntabilitas dan aspek fairness. Seperti dikemukakan oleh Direktur Utama PT. Garuda Indonesia yaitu bahwa sepanjang tahun 2002, PT. Garuda Indonesia telah menghemat RP.77 milyar sejak menggunakan sistem eprocurement.7 Sejak adanya Perpres No. 54 tahun 2010, pemerintah mewajibkan pengadaan barang dan jasa yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus menggunakan e-procurement mulai 2012. Saat ini baru sekitar 10% pengadan barang dan jasa pemerintah-pusat dan daerah, yang dilakukan secara eprocurement.8 Namun sejak penerapan e-procurement ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mencatat, telah terjadi penghematan anggaran negara sebesar Rp 4,76 triliun. Penghematan anggaran didapat karena hasil lelang barang dan jasa secara e-procurement nilainya lebih kecil dibandingkan nilai proyek setelah dilakukan tender. Laporan e-procurement yang mulai berlaku sejak 2008 menyebutkan, dari 19.399 proyek tender pengadaaan barang dan jasa pemerintah senilai Rp 35,63 triliun, setelah dilakukan pengadaan secara e-procurement ternyata hasil tendernya hanya senilai Rp 30,87 triliun. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mencatat, secara keseluruhan telah ada 468 instansi yang telah menerapkan layanan pengadaan secara elektronik. Pada tingkat pemerintah daerah, satu provinsi dilayani oleh satu pelayanan e-procurement sedangkan pada tingkat pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga, pelayanan e-procurement, disesuaikan dengan banyaknya satuan kerja yang dibentuk dalam satu instansi. Pengadan

7

http://elibrary.mb.ipb.ac.id/files/disk1/15/mbipb-12312421421421412-bagyamulya-7133-e23-05-b-n.pdf 8 http://www.indonesiafinancetoday.com/read/14372/E-procurement-Hemat-AnggaranRp-476-Triliun



8

barang dan jasa yang dilakukan secara e-procurement oleh satker, dananya berasal dari belanja modal dan belanja barang anggaran pemerintah pusat dan daerah. Adapun beberapa lembaga dan kementerian yang sudah menerapkan juga antara lain DPR RI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bapepam), Kementerian Hukum dan HAM, kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai e-procurement pada salah satu lembaga yaitu Lembaga XYZ (Lembaga XYZ). Lembaga XYZ sudah menerapkan e-procurement sejak tahun 2010 namun tidak seluruhnya. Lembaga XYZ mulai menerapkan e-proc secara kesuluruahn utnuk pengadaan barang dan jasanya pada tahun 2012. Untuk mewujudkan GCG menuju Indonesia yang lebih baik, eprocurement ini jg mendukung e-audit. E-audit ini bertujuan efesiensi, efektifitas serta akuntabel dalam pemeriksaan. Maka akan sangat sempurna bila seluruh lembaga negara, lembaga non departemen, kementerian dan BUMN seluruhnya sudah menerapkan e-procurement. Namun apakah penerapan e-procurement di di Indonesia khususnya di Lembaga XYZ sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah e-procurement tersebut sudah memenuhi tujuannya, maka dari itu penulis membuat penelitian ini dengan judul : “TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT DI LEMBAGA XYZ)”

II.

Pokok Masalah Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka ada

beberapa permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut: 1.

Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang e-procurement ditinjau dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dibandingkan dengan The UNCITRAL Model Law on Public Procurement?

2.

Apakah penerapan e-procurement di Lembaga XYZ telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

3.

Bagaimana tanggungjawab subjek hukum pada proses e-procurement?



9

III.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dilakukannya

penelitian ini yaitu: 1.

Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang e-procurement, khususnya di Indonesia dan perbandingannya dengan ketentuan secara internasional.

2.

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan e-procurement di Lembaga XYZ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3.

Untuk mengetahui tanggung jawab subjek hukum (para pihak) pada proses e-procurement.

IV.

Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan

di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai pentingnya penerapan e-procurement di lembaga-lembaga negara untuk meningkatkan akuntabilitas dan fairness serta menekan biaya dengan tujuan penghematkan belanja APBN serta pengelolaan keuangan negara. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mempelajari lebih mendalam mengenai proses e-procurement yang akan mendukung pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan Good Corporate Government.

V.

Kerangka Konseptual 1.

E-procurement E-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).9

9

http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e-procurement



10

2. Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 3. Efisiensi Arti

kata

efisiensi

seperti

yang

diunduh

melalui

http://www.artikata.com/arti-325896-efisiensi.html adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). 4. Lembaga Negara Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "Civilizated Organization" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. 10

VI.

Kerangka Teoritis

1.

Prinsip Dasar E-Procurement E-procurement memiliki 8 prinsip dasar, yaitu:11 a.

Efisiensi

b.

Efektifitas

c.

Terbuka dan Persaingan Sehat

d.

Transparansi

e.

Adil dan Non-Diskriminatif

f.

Akuntabilitas

g.

Interoperabilitas

h.

Jaminan Keamanan Data

10

http://www.mpr.go.id/berita/read/2011/08/20/24/tugas-dan-fungsi-mpr-serta-hubunganantar-lembaga-negara-dalam-sistem-ketatanegaraan, 11 http://www.slideshare.net/Ruli_Friady/e-procurement-policy



11

2.

Asas Good Corporate Governance Asas GCG ini mulai diterapkan di negara kita dengan tujuan membangun perekonomian. Prinsip ini tidak hanya diterapkan di lembaga negara ataupun BUMN saja, tetapi juga di perusahaanperusahaan swasta sebagai pelaku usaha serta salah satu elemen pendukung majunya perekonomian negara. Setiap pelaku usaha atau lembaga pemerintah non departemen khusus Bappenas harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran pelaku usaha, privat maupun publik. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan

kewajaran

diperlukan

untuk

mencapai

kinerja

yang

berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. 2.1.

Transparansi (Transparency) Prinsip

dasar

transparansi

adalah

untuk

menjaga

obyektivitas dalam mengelola keuangan negara (APBN), Penyediaan informasi harus material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh struktur-struktur yang bertanggung jawab. 2.2.

Akuntabilitas (Accountablity) Setiap pihak mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu sistemnya harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan negara serta peraturan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.



12

2.3.

Responsibilitas (Responsibility) Setiap pihak harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat

dan

lingkungan

sehingga

dapat

terpelihara

kesinambungan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Salah satu pedoman pokok pelaksanaan dari responsibilitas ini adalah tiap pegawai harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. 2.4.

Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, setiap pihak terkait harus dikelola secara independen dan para organ, pegawai maupun pejabat di dalamnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.5.

Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran dengan cara memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara kepada para pemangku kepentingan.

3.

Teori Economic Analysis of Law Gerakan pemikiran mengenai bagaimana hukum dapat memenuhi logikalogika ekonomi telah banyak dikembangkan oleh sejumlah ahli seperti Giudo Calabress, Kenneth Arrow, Robert Cooter, Thomas Ullen, serta Richard A. Posner. Pemikiran tersebut kemudian dikenal dengan Analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Teori economic analysis of law sebagaimana yang dikemukakan oleh Posner, dimana pendekatan ekonomi terhadap hukum selalu diidentikkan dengan pembahasan hukum anti persaingan tidak sehat atau antitrust, hukum pajak, hukum korporasi, dan regulasi kepentingan publik. Bahkan lebih



13

jauh ia menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi terhadap hukum meliputi pembahasan bidang hukum yang berhubungan dengan masalah tort, kontrak, restitusi, property, praktik penjatuhan hukuman, prosedur perdata, pidana dan administrative, masalah legislasi, penegakan hukum dan administrasi pengadilan bahkan sampai pada level konstitusi, hukum keluarga, dan juripridensi.12 Namun, pendekatan ekonomi terhadap hukum banyak dikritik oleh sejumlah ahli. Hal yang dikritik berkaitan dengan apakah efisiensi merupakan isu hukum dan tidak bertentangan dengan keadilan. Menurut Harold J. Nerman bahwa konflik antara keadilan sebagai efisiensi (justice as efficiency) dan keadilan sebagai fairness (justice as efficiency dan justice as fairness) debagai perdebatan kontemporer antara pandangan politik dari hukum dengan teori moral (fairness) ia menyatakan perdebatan tersebut sebagai “the contemporary battle between a political view of law (efficiency) and a moral theory (fairness)”.13 Dasar dari Economic Analysis of Law adalah gagasan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Posner berupaya menggunakan teori ekonomi untuk merekonstruksi transaksi pasar dalam situasi dimana pertukasan terjadi secara tidak sukarela. Posner juga mengembangkan apa yang disebut efisiensi. Economic Analysis of Law mempunyai unsure baik positif maupun normatif. Walaupun posner menegaskan bahwa karyanya tersebut menekankan analisis positif, unsure normatif juga ada sebagai suatu teori bagaimana hukum seharusnya. Posner menganut

normative

directive

bahwa

hukum

seharusnya

mempromosikan efisiensi. Aspek normatif dari Economis Analysis of Law berpendapat bahwa “social wealth maximization” merupakan sasaran yang berguna. Posner menggambarkan analisis ekonomi dari segi hukum sebagai teori hukum, akan tetapi analisis ekonomi tersebut juga

12

Dr. Ade Maman Suherman, Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional, Cet.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 15. 13 Ibid, hlm. 16.



14

dapat dipandang sebagai teori keadilan ketika ia mengemukakan bahwa “keadilan adalah efisiensi”. Dalam teorinya, Posner mengganti konsep Kaldor-Hicks. Konsep ini didasarkan atas kemungkinan memberika kompensasi individuindividu yang dihilangkan dari sumber daya atau dirugikan oleh pihak lain, tidak mempermasalahkan apakah suatu realokasi sumber-sumber akan menyebabkan seseorang tertentu akan menjadi lebih buruk, melainkan apakah manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh telah diperbesar. Realokasi sumber-sumber disebut efisiensi, jika mereka yang mendapat alokasi, memperoleh cukup untuk dapat secara penuh mengkompensasi mereka yang kehilangan alokasi, meskipun tidak diharuskan adanya kompensasi yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep Kaldor-Hicks, maka kompensasi diasumsikan untuk dibuat tanpa biaya terkait. Ini merupakan gagasan efisiensi Kaldor-Hicks yang digunakan Posner dalam teorinya. Kerangka teori merupakan alur pemikiran secara garis besar atau butir-butir pendapat mengenai suatu peristiwa dan permasalahan yang menjadi dasar dalam suatu penelitian ilmiah. Dan teori Economic Analysis of Law merupakan landasan teori dari salah satu tujuan dibentuknya e-procurement yang tercantum pada pasal 107 Perpres 54/2010 yaitu meperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Dengan adanya e-procurement, diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara, khususnya e-procurement yang diadakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

VII.

Metode Penelitian Tipe penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang biasa dinamakan dengan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau



15

penelitian hukum kepustakaan.14 Selain itu dilakukan juga wawancara dengan beberapa narasumber untuk melengkapi data. Narasumber tersebut adalah: 1.

Ketua Panitia Pengadaan pada Lembaga XYZ;

2.

Staff Dit. E-Procurement LKPP;

3.

Panitia pembentuk Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO) dari Lembaga XYZ. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terhadap atau tahapan e-

procurement serta dampaknya dan pencapaian atas tujuan dari e-procurement itu sendiri serta tanggung jawab dari subjek hukum pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik (E-procurement).

VIII.

Bahan hukum. Penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan hukum yang

berupa perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai konstitusi, hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan yang terkait tetapi juga bahan-bahan hukum atau tulisan-tulisan hukum para ahli di bidang hukum di Indonesia maupun di dunia internasional. Bahan-bahan hukum tersebut yaitu:15 a.

Bahan Hukum Primer yang terkait langsung dan akan digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain yaitu: 1)

Perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, tender dan e-procurement. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

2)

a)

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Keempat;

b)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

c)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

d)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang dan Transaksi Elektronik; dan

14

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed.1, Cet.10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.13. 15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid, hlm. 29.



16

e)

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.

b.

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini antara lain yaitu:

c.

1)

Buku teks;

2)

Jurnal-jurnal asing; dan

3)

Pendapat para sarjana.

Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: 1)

Kamus hukum; dan

2)

Ensiklopedia.

IX.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan

berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

X.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan

perundang-undangan dan artikel diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu penelitian yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. XI.

Sistematika Penulisan Penelitian tesis yang terkait dengan E-procurement di Pusat Pelatihan

dan Pendidikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini nantinya akan dituangkan dalam 5 (lima) Bab, yang rinciannya yaitu: Bab I

Pendahuluan Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub-Bab yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis/Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang kesemuanya terkait dengan e-procurement khususnya e-



17

procurement di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bab II

Tinjauan Umum Tentang E-procurement Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang menceritakan mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta e-procurement dan proses e-procurement yang diatur menurut peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia maupun internasional.

Bab III Analisa Terhadap E-procurement pada Lembaga XYZ Bab dimulai dengan pendahuluan, kemudian memaparkan mengenai prosedur e-procurement yang di terapkan di Lembaga XYZ, serta kesesuaian penerapan e-procurement di Lemabag Sandi Negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terakhir adalah pembahasan kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan dari eprocurement. Bab IV Tanggung Jawab Subjek Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Bab ini membahas tentang kesesuaian penyelenggaraan pengadaan secara elektronik dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengadaan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem elektronik kemudian masuk kepada tanggung jawab subjek hukum dalam e-procurement serta memaparkan mengenai. Bab V

Penutup Bab ini terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab yaitu kesimpulan dan saran. Saran memuat kesimpulan secara singkat atas permasalahan-permasalahan yang telah dibahas di Bab IV dan saran memuat mengenai hal-hal yang dapat memperbaiki kondisi yang ada sekarang yang terkait dengan penelitian tesis ini.



BAB 2 KERANGKA ASPEK HUKUM TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1

Procurement dan E-Procurement secara Internasional 2.1.1

The UNCITRAL Model Law on Public Procurement Pengadaan

Barang

dan

Jasa

secara

elektronik

(e-

procurement) dalam taraf internasional di atur dalam Uncitral yaitu The UNCITRAL Model Law on Procurement Goods, Construction and Services (UNCITRAL). UNCITRAL

telah menyediakan

berbagai acuan bagi pelaksanaan pengadaan barang, konstruksi maupun jasa mulai dari prinsip-prinsip yang harus dianut maupun prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Namun demikian Model Law ini merupakan suatu kerangka hukum yang tidak memuat secara detail atau secara kesuluruhan aturan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. UNCITRAL ini hanya memuat pokok-pokoknya saja, sehingga setiap negara yang akan mengambil kerangka hukum ini sebagai salah satu acuan bagi peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat disesuaikan dengan kondisi di negaranya masing-masing.1 Kemudian dengan beberapa pertimbangan serta mengingat bahwa public procurement merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua negara. Dan The UNCITRAL Model Law on Procurement Goods, Construction and Services (UNCITRAL) yang dibuat pada tahun 1994 merupakan satu model hukum yang digunakan oleh banyak negara, serta menimbang semakin majunya teknologi

dewasa

ini.

Seperti

yang

tercantum

di

dalam

pertimbangan-pertimbangan Resolusi UNCITRAL yaitu General Assembly on the report of Sixth Committee (A/66/47 1), antara lain: 1

UNCITRAL Model Law On Procurement of Goods, COntruction and Services page 46. A “Framework” Law to be supplemented by procurement regulation.

18



19

“Observing that the 1994 Model Law, which has become an important international benchmark in procurement law reform, sets out procedures aimed at achieving competition, transparency, fairness, economy and efficiency in the procurement process”2 “Observing also that, despite the widely recognized value of the 1994 Model Law, new issues and practices have arisen since its adoption that have justified revision of the text.”3 “Recognizing that at its thirty-seventh session, in 2004, the Commission agreed that the 1994 Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those resulting from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the 1994 Model Law as a basis for law reform, not departing, however, from the basic principles behind it and not modifying the provisions whose usefulness had been proved”4 Serta meyakini bahwa perubahan Model Law tentang Public Procurement dapat mengharmonisasikan hubungan ekonomi secara internasional serta membangun ekonomi internasional, maka Pada tahun 2011, UNCITRAL membuat The UNCITRAL Model Law on Public Procurement. Dasar-dasar pembentukan The UNCITRAL Model Law on Public Procurement adalah sebagai berikut: “WHEREAS the [Government] [Parliament] of ... considers it desirable to regulate procurement so as to promote the objectives of: 5 a) Maximizing economy and efficiency in procurement; b) Fostering and encouraging participation in procurement proceedings by suppliers and contractors regardless of nationality, thereby promoting international trade; c) Promoting competition among suppliers and contractors for the supply of the subject matter of the procurement; d) Providing for the fair, equal and equitable treatment of all suppliers and contractors; e) Promoting the integrity of, and fairness and public confidence in, the procurement process; f) Achieving transparency in the procedures relating to procurement.”

2

Ibid Ibid 4 Ibid 5 Ibid 3



20

Secara singkat, The UNCITRAL Model Law on Public Procurement mengatur mengenai sistem pengadaan publik. Terdapat dua pengadaan publik yang diatur di dalamnya, yaitu: 1. Pengadaan Publik secara Konvensional “Procurement” or “public procurement” means the acquisition of goods, construction or services by a procuring entity;”6 Adapun jenis-jenis pengadaan secara konvensional menurut The UNCITRAL Model Law on Public Procurement yaitu: a.

Penunjukan langsung seperti yang tertera pada The UNCITRAL Model Law on Public Procurement adalah Direct solicitation means solicitation addressed directly to one supplier or contractor or a restricted number of suppliers or contractors. This excludes solicitation addressed to a limited number of suppliers or contractors following pre-qualification or pre-selection proceedings.

b.

Pengadaan atau pelelangan biasa, yang dilakukan dengan pemilihan. Metode pemilihan yang diatur di dalamnya adalah: 1) “Pre-qualification” means the procedure set out in article 18 of this Law to identify, prior to solicitation, suppliers or contractors that are qualified;7 2) “Pre-selection” means the procedure set out in paragraph 3 of article 49 of this Law to identify, prior to solicitation, a limited number of suppliers or contractors that best meet the qualification criteria for the procurement concerned;8 Jenis pengadaan secara konvensional ini dan metode yang diatur pada Model Law ini telah digunakan dan diaplikasikan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

6

Ibid Ibid 8 Ibid 7



21

2. Pengadaan secara elektronik Pada The UNCITRAL Model Law on Public Procurement yang telah diperbaharui ini, mengatur secara gamblang mengenai pengadaan/pelelangan secara elektronik. Chapter I Article 2 (d): “Electronic

reverse auction” means an online real-time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful submission, which involves the presentation by suppliers or contractors of successively lowered bids during a scheduled period of time and the automatic evaluation of bids;” Pada dasarnya, persyaratan-persyaratan terhadap vendor, kualifikasi dokumen sampai dengan penandatanganan dokumen yang digunakan pada Electronic reverse auction (yang selanjutnya disebut ERA) ini sama saja dengan pengadaan atau lelang konvensional dalam UNCITRAL. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Perbedaan-perbedaan yang dapat ditemukan, antara lain: a. ERA dilakukan dengan cara elektronik secara keseluruhan. b. Syarat dan ketentuan serta bentuk kontrak sudah ditentukan dan dibuat standarnya oleh pelaksana pengadaan. Seperti tercantum dalam The UNCITRAL Model Law on Public Procurement Chapter VI. Electronic reverse auction, article 53 No. 1 (c): “The terms and conditions of the procurement contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties” c. Minimum jumlah vendor yang mengikuti pelelangan harus ditentukan (dibatasi), demi ke-efektifan pemilihan. “The minimum number of suppliers or contractors required to register for the auction in order for the auction to be held, which shall be sufficient to ensure effective competition”9

9

Ibid , Article 53 no. 1 (j)



22

d. Pelaksana pengadaan tidak diperbolehkan bertemu muka dengan vendor, selama proses pengadaan berlangsung. “The name, functional title and address of one or more officers or employees of the procuring entity who are authorized to communicate directly with and to receive communications directly from suppliers or contractors in connection with the procurement proceedings before and after the auction without the intervention of an intermediary;”10 e. Identitas/nama

vendor

dirahasiakan

dari

pelaksana

pengadaan. “The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction.”11 Hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ERA. Peraturan-peraturan

yang

tercantum

di

dalam

The

UNCITRAL Model Law on Public Procurement, merupakan dasar yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk membuat regulasi mengenai pengadaan dalam lingkup Pemerintah. Terdapat satu hal penting yang tercantum di dalam The UNCITRAL

Model

Law

on

Public

Procurement.

Peserta

pengadaan/vendor tidak dibatasi asal negaranya, asing/domestik. Namun, diperbolehkan untuk pelaksana pengadaan memberikan batasan hanya untuk vendor domestik, apabila diatur didalam peraturan

perundang-undangan

negara

pelaksana

pengadaan

tersebut. Hal ini diuraikan dalam The UNCITRAL Model Law on Public Procurement Chapter 1 Article 8 no. 1: “Suppliers or contractors shall be permitted to participate in procurement proceedings without regard to nationality, except where the procuring entity decides to limit participation in procurement proceedings on the basis of nationality on grounds specified in the procurement regulations or other provisions of law of this State.”

10 11

Ibid , Article 53 no. 1 (s) Ibid , Article 56 n. 3



23

2.1.2 E-procurement Korea (KONEPS) Banyak negara di dunia sepakat bahwa inovasi dalam sektor pengadaan publik adalah salah satu agenda terpenting bagi inovasi kepemerintahan. Alasannya, pengadaan publik merupakan sebuah hal yang tak

terelakkan

untuk

melaksanakan

kebijakan

pemerintah

yang

membutuhkan tingkat transparansi dan efisiensi yang tinggi. Hal ini didasarkan fakta bahwa proses pengadaan dilakukan pada skala yang besar yang melibatkan partisipasi banyak pelaku bisnis. Selain itu, proses pengadaan konvensional yang berbasis kertas membutuhkan sangat banyak pertukaran dokumen dan menghabiskan banyak waktu. Sehingga proses pengadaan melalui sistem Teknologi Informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Untuk merespon kebutuhan tersebut, UNCITRAL pada tahun 2011 telah membuat The UNCITRAL Model Law on Public Procurement yang merupakan model hukum yang akan digunakan oleh negara-negara di dunia. Walaupun sebenarnya banyak negara yang sudah menerapkan eprocurement sebelum UNCITRAL membentuk The UNCITRAL Model Law on Public Procurement . Salah satunya di Korea, untuk memenuhi transparansi dan efisiensi dalam pengedaan, Public Procurement Service (PPS) Korea Selatan mendirikan Korea On-line E-procurement System (KONEPS), di mana semua organisasi publik, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan organisasi publik memperoleh akses yang sama. Seluruh permintaan prosedur pengadaan, penawaran, kontrak, hingga pembayaran secara otomatis dilayani melalui KONEPS. PPS juga menawarkan one stop services bagi penawaran dan kontrak, yang langsung terhubung dengan 80 sistem eksternal seperti departemen dan lembaga keuangan. Setelah terdaftar di KONEPS, perusahaan diperbolehkan membuat penawaran untuk semua tender yang terbuka, serta untuk melihat berbagai informasi penawaran terkait. Saat ini, ada sekitar 36 ribu organisasi publik dan 170.000 perusahaan yang telah menggunakan KONEPS.12 Hal ini telah menjadikan KONEPS sebagai salah satu pasar terbesar di dunia 12

Majalah Kredibel edisi 01, Oktober-Desember 2011



24

maya dengan volume total transaksi mencapai US$ 44 miliar. Dari angka itu, sebanyak US$ 27 miliar diantaranya adalah untuk kontrak barang dan konstruksi. 13 Dengan adanya KONEPS, perusahaan swasta kini tak perlu lagi mengunjungi PPS. Sebagai gantinya, mereka dapat memproses seluruh prosedur pengadaan secara on-line, mulai dari pengiriman penawaran, dokumen kontrak, hingga aplikasi sertifikat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi transparan dan kredibel dengan kemampuan merilis informasi yang real-time, pemrosesan yang otomatis, serta transaksi via online. Hal ini juga menjadikan proses pengadaan lebih efisien dan produktif, dengan berkurangnya biaya transaksi, hemat waktu, dan juga menghilangkan penyerahan dokumen-dokumen yang sama yang berulangulang. Konsep digitalisasi administrasi sistem pengadaan di Korea Selatan ini dimulai dari PPS yang mampu mencakup 30% dari total volume tahunan pengadaan publik yang besarnya mencapai US$ 24 miliar. 14 Pada 1997 mulai didirikan sistem EDI, yang menghubungkan antara organisasi publik, PPS, dan perusahaan swasta. Tahun 1998, dimulai konsep eshopping mall,

e-bidding (tahun 2000), dan e-payment (2001). Sejak

2001, PPS mulai membangun KONEPS guna memperluas sistem yang ada menjadi lebih berskala nasional. KONEPS merupakan sistem dimana PPS menyediakan sebuah sistem elektronik yang menghubungkan mereka yang terkait dengan pengadaan secara online melalui satu situs yaitu www.koneps.go.kr. Tak puas hanya dengan sistem ini, tahun 2004 PPS mulai memfokuskan diri untuk semakin meningkatkan kepuasan pelanggan dengan membangun web call center dan Customer Relationship Management (CRM). Tahun 2005 merupakan tahun penting bagi PPS, dimana mulai diterapkan sistem e-procurement secara massif dan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi pengadaan dan ikut serta dalam penawaran dengan menggunakan PDA (Personal Digital 13 14

Majalah Kredibel, Ibid. Ibid.



25

Assistance). Sejak Juni 2005, manajemen produk dilakukan dengan RFID (Radio Frequency Identification), yang memungkinkan proses manajemen dan pemeriksaan produk bisa dilakukan secara on-line dan real-time. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, PPS berhasil memenangkan Public Service Award (PSA) dari PBB pada tahun 2003. Tahun 2004 KONEPS dinobatkan sebagai The Best Practice of Procurement oleh PBB. PPS juga meraih BS15000, sebuah standar internasional dalam hal IT Service Management. Selain melakukan upayaupaya internal, PPS juga ikut berpartisipasi dalam CEFACT - sebuah badan PBB dalam standardisasi e-commerce internasional - dan juga memainkan peran aktif dalam upayanya mendorong KONEPS sebagai sebuah standar internasional pertama bagi proses etendering di dunia. KONEPS telah menyelamatkan biaya tahunan hingga US$ 4,5 miliar.15 Selain itu, melalui publikasi informasi tender yang real-time, alur kerja yang otomatis, serta dan transaksi on-line yang dilakukan, menjadikan administrasi pengadaan menjadi semakin transparan. Faktor utama yang menjadikan KONEPS berhasil sebagai sebuah ‟single window‟ dalam pengadaan publik adalah karena ketersediaan infrastruktur TI di Korea Selatan yang mumpuni, termasuk tersedianya jaringan broadband supercepat. Faktor lain, adanya kegiatan untuk mempromosikan KONEPS secara gradual dengan mengajak kerjasama dengan seluruh departemen di pemerintahan di Korea Selatan. Dengan upaya itu, KONEPS mampu menyediakan layanan handal dan terintegrasi yang terhubung dengan 80 lembaga-lembaga eksternal. Keahlian dan pengalaman PPS dalam hal pengadaan mengingat sejarah panjangnya selama 50 tahun sebelumnya menjadi salah satu kontribusi besar bagi keberhasilan KONEPS.

15

Ibid.



26

2.2

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia 2.2.1

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Konvensional Demi mendukung kelancaran pembangunan negara. Pemerintahan

perlu memenuhi kebutuhannya untuk pengembangan kinerjanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah perlu melakukan belanja barang serta belanja modal. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan

kegiatan

untuk

memperoleh

barang/jasa

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang

prosesnya

dimulai

dari

perencanaan

kebutuhan

sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Maka berdasarkan identifikasi tersebut didapatkan daftar kebutuhan (needs) jasa pemerintahan. Dan untuk memenuhi kebutuhan maka diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian, bagaimanakah cara pengadaan barang/jasa tersebut sehingga pelaksaan pengadaannya sesuai dengan peraturan? Untuk itu pada tahun 2003 telah dibentuk Peraturan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang karena terdapat beberapa kekurangan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang kemudian kembali di Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara garis besar, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 mengatur tentang beberapa cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan dengan cara sebagai berikut: 2.2.1.1

Swakelola “swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.”16

16

Indonesia, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal



27

Tidak semua pekerjaan pengadaan dapat dilakukan dengan cara swakelola dan pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola, tidak diperbolehkan untuk di sub kontrakkan (dialihkan), adapun pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, yaitu: a.

pekerjaan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I b.

pekerjaan

yang

operasi

dan

pemeliharaannya

memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola olehK/L/D/I, yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat adalah pekerjaan yang berupa pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat dan pemeliharaan saluran/jalan desa; c.

pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya

tidak

diminati

oleh

Penyedia

Barang/Jasa sebagai contoh adalah pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik); d.

pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan dilaksanakan

terlebih oleh

dahulu, Penyedia

sehingga

apabila

Barang/Jasa

akan

menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; e.

penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

f.

pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

g.

pekerjaan survei, pemrosesan data (pekerjaan untuk keperluan sensus atau statistic), perumusan kebijakan



28

pemerintah,

pengujian

di

laboratorium

dan

pengembangan sistem tertentu; h.

pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan. Maksud dari pekerjaan yang bersifat rahasia

adalah

pekerjaan

yang

berkaitan

dengan

kepentingan negara ang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak antara lain pembuatan soal-soal ujian negera. i.

pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

j.

penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau;

k.

pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industry alutsista dan industri almatsus dalam negeri. Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara swakelola ini

dilaksanakan Pelaksanaan;

dengan

tahap-tahap

Pengawasan;

yaitu

Penyerahan;

Perencanaan; Pelaporan;

Pertanggungjawaban.

2.2.1.2

Pemilihan Melalui Penyedia Barang/Jasa Pemilihan melalui penyedia barang/jasa artinya badan usaha

atau

orang

perseorangan

yang

memenuhi

syarat

dan

mampu

menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengelompokkan kebutuhan atas barang/jasa yang akan diadakan ke dalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut: a.

Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna barang. Contoh : Bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, makhluk hidup.

b.

Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.



29

Contoh : Pekerjaan bangunan yang mencakup arsitekturnya, sipil, mekanik,

elektrikal

kelengkapannya;

dan

Kontruksi

tata

lingkungannya

bangunan

kapal,

beserta

pesawat

atau

kendaraan tempur; Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; Penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping) dan lain sebagainya. c.

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

tertentu

pada

berbagai

bisang

keilmuan

yang

mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh : Jasa rekayasa (engineering); Jasa perencanaan (planning); Perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi dan selain konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup,

kedirgantaraan,

pengembangan

SDM,

pengembangan pariwisata,

pos

usaha, dan

perdagangan, telekomunikasi,

pertanian, perindustrian, pertambangan energi; Jasa keahlian profesi seperti jasa penasehat, jasa penilaian, jasa pendamping, bantuan teknis, konsultan manajemen dan konsultan hukum; d.

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam sistem tata kelola yang telah secara luas dikenal di dunia usaha untuk menyelsaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang. Contoh : Cathering; Cleaning Service;Jasa penyedia tenaga kerja; Jasa asuransi, perbankan dan keuangan; Jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan; Jasa percetakan dan penjilidan; Jasa pemeliharaan/perbaikan Jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi; Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; Jasa penjahitan/konveksi; Jasa impor/ekspor; Jasa

penulisan

dan

penerjemahan;

Jasa

penyewaan;

Jasa

penyelaman; Jasa akomodasi; Jasa angkutan penumpang; Jasa



30

pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; Jasa penyelenggaraan acara (event organizer); Jasa pengamanan; Jasa layanan internet; Jasa pos dan telekomunikasi; Jasa pengelolaan aset. Jenis barang/jasa beserta karakteristiknya akan menentukan sistem pengadaan,metode kualifikasi, jadwal pengadaan, dokumen pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS) dan jaminan lelang yang akan digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang.jasa. Karakterisik barang yang dimaksud disini adalah berdasarkan: a.

Nilai/harga barang/jasa

b.

Apakah kebutuhan darurat atau bukan;

c.

Kompleks tidaknya teknologi barang/jasa yang akan diadakan;

d.

Apakah merupakan kebutuhan rutin atau bukan bagi K/L/D/I yang bersangkutan;

e.

Apakah barang/jasa yang mempunyai hak paten;

f.

Apakah barang/jasa hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

g.

Lain-lainnya sesuai yang diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berdasar jenis dan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan,

selanjutnya mengidentifikasinya penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan mampu untuk menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Pengelompokkan penyedia adalah sebagai berikut: a.

Berbentuk badan usaha

b.

Berbentuk orang perseorangan

c.

Usaha mikro

d.

Usaha kecil

e.

Koperasi kecil

f.

Perusahaan asing

g.

Tenaga ahli asing



31

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara manual adalah sebagai berikut: a.

Perencanaan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa seperti tercantum dalam BAB IV Pasal 22 ayat (1), yang berisi: a) kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (cofinancing), sepanjang diperlukan. b) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan. c) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran. Penyusunan rencana umum untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berjalan. d) Menetapkan kebijakan umum tentang: -

Pemaketan pekerjaan yaitu menetapkan paket usaha kecil atau non kecil dengan tidak mengabaikan prinsip 1) efisiensi; 2) Persaingan sehat; 3) Kesatuan sistem dan; 4) Kualitas kemampuan teknis. Pada Pasal 24 ayat (2) ditentukan bahwa dalam melakukan pemaketan, PA dilarang: 

Menyatukan atau memusatkan beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya

dilakukan

di

beberapa

lokasi/daerah

masing-masing; 

Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dpisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro atau usaha kecil serta koperasi.



Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan;



32



Menentukan pengadaan

criteria, yang

persyaratan

diskriminatif

atau

prosedur

dan/atau

dengan

pertimbangan yang tidak obyektif. -

Cara Pengadaan Barang/Jasa, yaitu: “PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, baik melalui swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola”17

-

Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa

-

Penetapan Penggunaan produk dalam negeri yang syaratnya telah memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

e) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang paling sedikit memuat: -

Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliput latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan

-

Waktu pelaksaan yang diperlukan, termasuk kapan waktu barang/jasa tersebut harus tersedia.

-

Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan yang dibuat oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan.

-

Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. “komponen biaya pelaksaan pemilihan barang/jasa harus disediakan dalam anggaran”18

Penyedia

f) Rencana Umum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah

rencana

kerja

dan

anggaran

Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) disetujui oleh DPR. Pengumuman tersebut, paling kurang berisi: -

Nama dan Alamat Pengguna Anggaran;

17

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) huruf c angka (1) 18 Ibid, Penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf d.



33

-

Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan

-

Lokasi pekerjaan, dan;

-

Perkiraan besaran biaya.

Pengumuman

dicantumkan

dalam

website

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I) masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Selanjutnya, pada saat perencanaan juga dilakukan hal-hal di bawah ini, yaitu: a) Menetapkan sistem pengadaan yang meliputi: - Menetapkan metode pemilihan penyedia, yaitu memilih dari beberapa metode pemilihan sebagai berikut:  Pelelangan untuk memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya  Seleksi untuk memilih penyedia jasa konsultasi  Pemilihan langsung  Pengadaan langsung  Penunjukkan langsung  Kontes/sayembara Metode

pemilihan

penyedia

ini

dilihat

dari

jenis

pengadaannya, yaitu apakah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Alternatif metode yang dapat digunakan untuk memilih penyedia barang terdiri dari: - Pelelangan, terdiri dari pelelangan umum dan pelelangan sederahana; Kriteria yang menggunakan pelelangan adalah:  Pelelangan umum

: secara prinmsip pemilihan

penyedia barang menggunakan metode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapat menggunakan metode pemilihan penyedia barang lainnya.



34

 Pelelangan sederhana

: tidak kompleks dan nilai

maksimal adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). - Pelelangan Terbatas, memiliki kriteria barang yang bersifat kompleks. - Penunjukkan langsung Kriteria dari penunjukkan langsung adalah keadaan tertentu dan/atau barangnya khusus. - Pengadaan langsung Kriteria untuk pengadaan langsung adalah:  Nilai maksimal adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I  Teknologi sederhana  Resiko kecil dan/atau  Dilaksanakan

oleh

penyedia

orang

perseorangan

dan/atau badan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. - Kontes Untuk kontes sendiri memiliki kriteria:  Tidak mempunya harga pasar  Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi memiliki alternatif dan kriteria seperti di bawah ini: - Pelelangan:  Pelelangan umum : secara prinsip pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi menggunakan metode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapat menggunakan metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi lainnya.  Pelelangan Terbatas : Kriterianya sama saja dengan kriteria pada pelelangan terbatas di metode pemilihan penyedia barang.



35

 Pemilihan langsung : pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks dan bernilai maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). - Penunjukkan langsung, memiliki kriteria dilakukan dalam keadaan tertentu dan pekerjaan konstruksi khusus; - Pengadaan langsung, memiliki kriteria yang sama dengan pengadaan langsung pada pemilihan penyedia barang. Metode pemilihan penyedia jasa lainnya, dilakukan dengan metode-metode dan kriteria sebagai berikut: - Pelelangan  Umum : secara prinsip pemilihan penyedia jasa lainnya menggunakan metode ini, kecuali memenuhi kriteria untuk dapat menggunakan metode pemilihan jasa lainnya yang lainnya.  Pelelangan sederhana memiliki kriteria yang sama dengan pemilihan penyedia barang dan penyedia pekerjaan konstruksi;  Penunjukkan langsung yang kriterianya sama saja dengan pemilihan penyedia barang dan penyedia pekerjaan konstruksi; - Pengadaan langsung, memiliki kriteria yang sama saja dengan

pemilihan

penyedia

barang

dan

penyedia

pekerjaan konstruksi; - Sayembara, memiliki kriteria pengadaan yg merupakan proses dan hasil gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan dengan harga satuan. Untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, dilakukan dengan metode dan kriteria sebagai berikut: - Seleksi, yaitu:  Seleksi umum : secara prinsip pemilihan penyedia jasa konsultasi menggunakan metode ini, kecuali memenuhi



36

kriteria untuk dapat menggunakan metode pemilihan jasa konsultasi yang lainnya.  Seleksi sederhana : bersifat sederhana dan bernilai maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - Penunjukkan langsung memiliki kriteria dilakukan untuk pemilihan dalam keadaan tertentu; - Pengadaan langsung memiliki kriteria dengan nilai maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; - Sayembara, kriterianya adalah merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu serta tidak dapat ditetapkan berdasar satuan harga. Dari kriteria-kriteria yang disebut di atas, beberapa kali disebutkan kriteria keadaan tertentu, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah: - Penanganan

darurat

yang

tidak

bisa

direncanakan

sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:  Pertahanan negara  Keamanan dan ketertiban masyarakat  Keselamatan/

perlindungan

masyarakat

yang

pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilaksanakan segera; - Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden. - Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Barang/pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)



37

penyedia barangjasa lainnya karena 1(satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. - Khusus untuk jasa konsultasi ditambahkan ketentuan sebagai berikut:  Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultasi;  Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin dari pihak pemegang hak cipta. b) Menetapkan metode penyampaian dokumen, yaitu memilih salah satu dari metode penyampaian dokumen sebagai berikut: -

Metode satu sampul Metode satu sampul ini digunakan untuk pemilihan

penyedia barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Metode ini digunakan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

Pemilihan yang menggunakan Metode Penunjukkan Langsung



Pengadaan yang bersifat sederhana



Spesifikasi teknisnya jelas



Pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah



Pengadaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. Sebagai

contoh

:

Pengadaan

pekerjaan

konstruksi

bangunan. Metode satu sampul ini juga digunakan untuk Pemilihan Jasa Konsultasi dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

Pemilihan Jasa Konsultasi dengan jenis seleksi yaitu:



38

-

Seleksi Umum Biaya Terendah

-

Seleksi Sederhana

-

Penunjukkan Langsung

-

Pengadaan Langsung

-

Sayembara



Pemilihan Jasa Konsultasi Perorangan



Pengadaan yang standar harganya ditetapkan pemerintah



Pengadaan jasa konsultasi yang Kerangka Acuan Kerjanya (KAK) sederhana



Pengadaan jasa konsultasi yang spesifikasi teknisnya atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan.

Adapun tata cara penggunaan metode satu sampul ini adalah: 

Penyampaian dokumen satu sampul untuk pemilihan penyedia barang, pekerja konstruksi dan jasa lainnya adalah: -

Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan

-

Dokumen penawaran harus berisi:  Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;  Jaminan penawaran asli;  Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);  Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan

kepada

penerima

kuasa

yang

namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);  Surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (apabila ada);



39

 Dokumen penawaran teknis;  Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;  Dokumen isian kualifikasi;  Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada). -

Dokumen penawaran harus disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari dokumen asli (1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;

-

Dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Penawaran” dan ditulis juga nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukkan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

-

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri dari satu sampul kepada ULP baik secara langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman dengan tata cara seperti yang sudah ditetapkan.



Penyampaian dokumen satu sampul pada pemilihan penyedia jasa konsultasi, dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan;

-

Dokumen penawaran yang dimasukkan terdiri dari penawaran administrasi, teknis dan biaya;

-

Dokumen penawaran administrasi dan tenis terdiri dari:  Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan penawaran biaya;



40

 Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan

kepada

penerima

kuasa

yang

namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);  Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila ada);  Dokumen penawaran teknis;  Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada). -

Dokumen Penawaran Biaya terdiri dari:  Surat

penawaran

biaya

yang

didalamnya

tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran;  Rekapitulasi penawaran biaya;  Rincian penawaran biaya yang terdiri dari: 1) Rincian

Biaya

Langsung

Personil

(remuneration); 2) Rinician Biaya Langusng Non-Personil (direct reimbursable cost); -

Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkapm, terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”;

-

Dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya”. Selanjutnya sampul penutup ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukkan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

-

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri dari satu sampul kepada ULP baik secara langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman dengan tata cara seperti yang sudah ditetapkan.



41

 Metode dua sampul Metode dua sampul tidak digunakan pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Metode dua sampul untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya (dalam hal ini tidak termasuk Jasa Konsultasi) digunakan apabila:19 1. Diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh penyedia. 2. Diperlukan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga. Sedangkan,

metode

dua

sampul

digunakan

untuk

pengadaan jasa konsultasi berbentuk badan usaha yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan penawaran biaya, agar penilaian penawaran tidak mempengaruhi penilaian teknis, atau; 2. Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Adapun tata cara penggunaan dari metode dua sampul ini, yaitu: 1. Penyampaian dokumen penawaan dua sampul untuk Pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa

lainnya

adalah

sebagai berikut: a. Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan b. Dokumen penawaran meliputi: - Sampul I (administrasi dan teknis), terdiri dari:  Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa

berlaku

penawaran

tetapi

tidak

mencantumkan harga penawaran;

19

Tim LKPP, LKPP Modul 2, (Jakarta:Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) hlm 27



42

 Jaminan penawaran asli;  Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);  Surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (apabila ada);  Dokumen penawaran teknis;  Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;  Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada). - Sampul II (harga) terdiri dari:  Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran;  Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); dan  Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada). c. Dokumen penawaran harus disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli (1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”; d. Dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan

dalam

sampul

I

dan

ditulis

“Penawaran Sampul I” e. Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II” f. Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukkan kepada



43

ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; g. Peserta

menyampaikan

langsung

DOkumen

Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan. h. Peserta atau calon penyedia barang/jasa lainnya menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri dari satu sampul kepada ULP baik secara langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman dengan tata cara seperti yang sudah ditetapkan. i. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, sampul II tidak boleh dibuka sebelum hasil evaluasi pada sampul I selesai dilakukan dan diumumkan. j. Sampul II yang dibuka adalah Sampul II peserta yang diundang untuk pembukaan sampul II berdasarkan hasil evaluasi penawaran pada sampul sedangkan yang tidak diundang, sampul II tidak boleh dibuka dan dikembalikan pada peserta. 2.

Penyampaian dokumen penawaan dua sampul untuk Pemilihan Penyedia Jasa konsultasi adalah sebagai berikut: a. Tata cara pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan b. Dokumen penawaran terdiri dari sampul I dan sampul II, meliputi: - Sampul I (administrasi dan teknis), terdiri dari:  Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa

berlaku

penawaran

tetapi

tidak

mencantumkan penawaran biaya;  Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang



44

namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);  Surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (apabila ada);  Dokumen penawaran teknis;  Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada). - Sampul II (harga) terdiri dari:  Surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran;  Rekapitulasi penawaran biaya;  Rincian penawaran biaya yang terdiri dari:  Rincian

Biaya

Langsung

Personil

(remuneration)  Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost); c. Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli (1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”; d. Dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I dan ditulis “Penawaran Sampul I” e. Dokumen Penawaran biaya dimasukkan dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II” f. Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukkan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam;



45

g. Peserta menyampaikan dokumen penawaran baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman kepada ULP sesuai jadwal dan tata cara

yang

ditetapkan

dalam

dokumen

pemilihan. h. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, sampul II tidak boleh dibuka sebelum hasil evaluasi pada sampul I selesai dilakukan dan diumumkan. i. Sampul II yang dibuka adalah Sampul II peserta yang diundang untuk pembukaan sampul II berdasarkan hasil evaluasi penawaran pada sampul I. sedangkan yang tidak diundang, sampul II tidak boleh dibuka dan dikembalikan pada peserta  Metode dua tahap Metode dua tahap ini hanya digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan syarat sebagai berikut: 1. Pekerjaan bersifat kompleks 2. Pekerjaan

yang

berkaitan

dengan

tercapainya

pemenuhan kriteria kinerja dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pemgoperasian

dan

pemeliharaan

peralatannya

dan/atau; 3. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda Berikut tata cara penggunaan penyampaian dokumen dengan metode dua tahap: 1. Tahap I



46

a. Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran harus dituangkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan b. Dokumen penawaran tahap I (administrasi dan teknis), terdiri dari: - Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa

berlaku

penawaran

tetapi

tidak

mencantumkan harga penawaran; - Jaminan penawaran asli; - Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan

kepada

penerima

kuasa

yang

namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); - Surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (apabila ada); - Dokumen penawaran teknis; - Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila ada). c. Dokumen penawaran harus disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari dokumen asli (1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”; d. Dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, nama dan alamat peserta, serta ditujukkan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan; e. Peserta

menyampaikan

langsung

DOkumen

Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan.



47

2. Tahap II dilakukan dengan cara: a. Peserta

menyampaikan

langsung

DOkumen

Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan b. Dokumen Penawaran Tahap II (harga) meliputi: - Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; - Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan; - Surat

kuasa

perusahaan

dari kepada

impinan/direktur penerima

kuasa

utama yang

namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila kepada orang yang berbeda pada tahap I), dan; - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada); c.

Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.

d.

Dokumen penawaran harga dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Harga”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang sudah ditentukan;

e.

Peserta

menyampaikan

Dokumen

Penawaran

kepada ULP baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman pada waktu dan tata cara yang sudah ditetapkan.



48

c) Setelah

menetapkan

metode

penyampaian

dokumen,

ditetapkan metode evaluasi penawaran, yaitu memilih salah satu dari metode evaluasi berikut:  Metode evaluasi sistem gugur Metode evaluasi sistem gugur ini digunakan pada metode penunjukkan langsung, dilakukan dengan cara sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Metode ini dapat digunakan untuk hampir seluruh jenis pengadaan. Adapun tata cara pelaksaannya yaitu: - Evaluasi administrasi

:

dilakukan

terhadap

penawaran yang tidak terlambat , diuji kelengkapan dan keabsahan dokumennya. - Evaluasi teknis unsur-unsur

: menilai penilaian terhadap

teknis

sesuai

dengan

kriteria

yang

:

menilai

dari

harga

ditetapkan. - Evaluasi harga

penawaran yang terendah.  Sistem nilai Metode ini digunakan untuk pengadaan yang bersifat kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis yang sepadan dengan harganya. Tata cara pelaksaan sistem nilai adalah: - Evaluasi Administrasi

: diuji kelengkapan

dokumen. - Evaluasi Teknis dan Harga

:

memberikan

penilaian yang tercantum dalam dokumen pengadaan yaitu besaran bobot harga 70% (tujuh puluh persen) sampai

dengan

90%

(sembilan

puluh

persen).

Kemudian pemenang dilihat dari urutan penawaran yang memiliki nilai bobot dan harga tertinggi.



49

 Sistem nilai berdasarkan umur ekonomis Metode ini melihat dari faktor umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu. Metode ini lebih terfokus pada efisiensi jangka panjang. Tata cara pelaksaannya pada dasaranya sama saja dengan metode evaluasi sistem gugur.

d) Menetapkan sistem kualifikasi, yaitu memilih salah satu dari metode kualifikasi berikut:  Metode Prakualifikasi Metode ini merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.  Metode Pascakualifikasi Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penawaran administrasi dan teknis. Tabel di bawah ini merupakan penggunaan metode kualifikasi:20 Metode Penilaian Kualifikasi yang harus digunakan Barang/Jasa

Metode Pemilihan Penyedia yang Digunakan Pelelangan Umum Pelelangan Sederhana

Pascakualifikasi

Penunjukkan Langsung Pengadaan langsung Kontes

Digunakan (kompleks) Digunakan (kecuali darurat) -

Pelelangan Umum Pelelangan terbatas Pemilihan langsung

Digunakan (kompleks) Digunakan -

Barang

Pekerjaan Konstruksi

Prakualifikasi

Digunakan (tidak Kompleks) Digunakan Digunakan (tidak Kompleks) Tidak digunakan Digunakan

20

Tim LKPP, LKPP Modul 2, (Jakarta:Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) hlm 27



50

Digunakan (kecuali darurat) -

Penunjukkan Langsung Pengadaan langsung Pelelangan Umum Pelelangan Sederhana Jasa Lainnya

Jasa Konsultasi Badan Usaha

Jasa Konsultasi Perorangan

Penunjukkan Langsung Pengadaan langsung Sayembara Seleksi Umum Seleksi Sederhana Penunjukkan Langsung Pengadaan langsung Sayembara Seleksi Umum Seleksi Sederhana Penunjukkan Langsung Pengadaan langsung Sayembara

Digunakan (kompleks) Digunakan (kecuali darurat) Digunakan Digunakan Digunakan (kecuali darurat) -

Digunakan (tidak Kompleks) Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan -

Tabel Penilaian Kualifikasi e) Menyusun jadwal pemilihan penyedia Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, penyusunan jadwalnya adalah : a. pengumuman b. Pelelangan/Seleksi; c. Pendaftaran dan pengambilan d. Dokumen Kualifikasi atau e. Dokumen Pengadaan; f. Pemberian penjelasan; g. Pemasukan Dokumen h. Penawaran; i. Evaluasi penawaran; j. Penetapan pemenang; k. Sanggahan dan sanggahan l. Banding.



51

f) Menetapkan HPS Harga Perhitungan Sendiri (HPS) digunakan sebagai dasar penetapan batas tertinggi penawaran. HPS disusun dengan memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajarbagi penyedia yaitu maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak. HPS ditetapkan:21 a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi g) Menetapkan kebutuhan jaminan penawaran Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan

tidak

bersyarat,

Umum/Perusahaan

yang

dikeluarkan

Penjaminan/Perusahaan

oleh

Asuransi

Bank yang

diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia/Jasa. Jaminan atas pengadaan barang/jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran, bernilai 1-3% dari HPS. b. Jaminan Pelaksanaan, bernilai 5% dari nilai kontrak c. Jaminan uang muka, bernilai 20-30% d. Jaminan Pemeliharaan e. Jaminan sanggahan banding 2/1000 atau 1% dari nilai penawaran. Instansi/panitia disini bertindak sebagai konsumen, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahawa salah satu dari hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 21

Indonesia, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat 4



52

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka dari itu, jaminan ini sangat penting bagi pihak yang melakukan pengadaan. h) Kontrak Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barangjasa atau pelaksana swakelola. Kontrak terbagi berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan dan berdasarkan jenis pekerjaan. a. Kontrak berdasarkan Cara Pembayaran : -

Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Dalam kontrak ini tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambahan. Contohnya : pengadaan kendaraan bermotor.

-

Kontrak

Harga

Satuan

merupakan

kontrak

dimana

pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran pada hasil pengukuran bersama atau volume pekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambahan/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. -

Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Kontrak ini merupakan gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Contoh :

pengadaan

bangunan

yang menggunakan

pondasi

pancang. Bangunan atas menggunakan lumpsum, pondasi menggunakan harga satuan. -

Kontrak Presentase Kontrak ini digunakan untuk penyedia Jasa KonsultasiJasa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:



53



Penyedia jasa konsultasi/jasa lainnya menerima imbalan berdasar presentasi dari nilai pekerjaan tertentu;



Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan. Contoh : Pekerjaan advokat.

-

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) Kontrak

ini

merupakan

Barang/Pekerjaan

kontrak

Konstruksi/Jasa

Pengadaan

LAinnya

atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jumlah harga pasti dan teteap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan;



Pembayaran dilakukan berdasakan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

b.

Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran -

Kontrak Tahun Tunggal Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

-

Kontrak Tahun Jamak Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 1 (satu) tahun. Kontrak ini harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan/Kepala Daerah. Contoh dari pekerjaan kontrak ini adalah penanaman bibit, penghijauan, makanan dan obat rumah sakit dsb.

c.

Kontrak Berdasarkan Sumber Pendanaan -

Kontrak Pengadaan Tunggal Kontrak yang dibuat oleh satu PPK dan satu Penyedia

-

Kontrak Pengadaan Bersama Kontrak yang dibuat oleh beberapa PPK dan satu penyedia.



54

-

Kontrak Payung (framework) Kontrak harga satuan antara Pemerintah dengan penyedia yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I.

d.

Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan -

Kontrak Pengadaan Tunggal Merupakan kontrak yang terdiri dari satu pekerjaan prencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

-

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Merupakan kontrak pekerjaan yang kompleks dengan menggabungkan dan/atau

kegiatan

pengawasan.

pemeliharaan

yang

perencanaan,

Contoh:

kontrak

merupakakan

pelaksanaan operasi

kontrak

dan

pengadaan

pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

2.2.2

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-procurement) Menurut pengamatan penulis, tidak ditemukan data resmi yang menunjukkan kapan dimulai e-procurment pada instansi pemerintah di Indonesia. Namun dari beberapa literatur, eprocurement pada instansi pemerintah di mulai pada saat dikeluarkannya Keppres 80 sebagai penggangti Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan tersebut disusul dengan adanya Inpres no. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan

Korupsi

dimana

didalamnya

menyebutkan bahwa e-procurement menjadi salah satu dari 7 Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Sejak berlakunya Keppres 80 tahun 2003 tersebut, departemen-departemen

yang

sekarang

berubah

menjadi

Kementerian mulai menerapkan e-procurement. Keppres 80/2003 ini terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sampai dengan



55

adanya Perpres 70/2012. Pada Perpres 70/2012, peraturan mengenai e-procurement semakin jelas dan mendetail. Pada dasarnya, e-procuremenmt ini merupakan tahap merubah segala sesuatu yang ada di dalam Perpres No.70/2012 yang konvensional menjadi elektronik. Pengadaan

barang

dan

jasa

secara

elektronik

(e-

procurement) ini dilakukan dengan tujuan untuk: a.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b.

meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c.

memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;

d.

mendukung proses monitoring dan audit; dan

e.

memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Tujuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 107 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang sekarang sudah

diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2.2.2.1

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) LKPP adalah sebuah lembaga yang mengurus dan

merumuskan segala sesuatunya mengenai pengadaan barang dan jasa secara konvensional maupun secara elektronik. LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga

pemerintah

satu-satunya

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

LKPP

dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Fungsi- fungsi yang diselenggarakan oleh LKPP, yaitu:22

22

http://www.lkpp.go.id/TentangKami.html



56

a)

b)

c) d)

e)

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintahtermasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha; Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement); Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum; Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan,

penatausahaan,

kepegawaian,

keuangan

dan

perlengkapan serta rumah tangga. LKPP merupakan lembaga yang membuat Sistem Pengadaan Secara Elektronik, bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Lembaga XYZ. 2.2.2.2

Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE) E-procurement di selenggarakan oleh Layangan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE). “Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik”23 Untuk

melaksanakan

e-procurement,

Unit

Layanan

Pengadaan (ULP) setiap satuan kerja atau K/L/D/I, harus membentuk/mendaftar di LPSE, namun jika unit kerja tersebut tidak

memiliki

LPSE

sendiri,

maka

diperbolehkan

untuk

menggunakan LPSE terdekat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 111 ayat 3 Perpres 70/2012, yaitu: “Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.”

23

Indonesia, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 ayat 38.



57

LPSE memiliki fungsi sebagai berikut: a.

administrator sistem elektronik;

b.

unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan

c.

unit layanan pengguna. Saat ini sudah banyak K/L/D/I, PT maupun BUMN yang

sudah memiliki LPSE. Sebagai contoh adalah Kementerian Keuangan,

Kementerian

Agama,

Kementerian

Kesehatan,

Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, PT. PLN, PT. Pelni dan masih banyak lain sebagainya. Aplikasi LPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya apapun untuk lisensinya; baik lisensi Aplikasi LPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Salah satu unsur penting dalam e-pengadaan adalah pertukaran dokumen. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, LKPP bekerja sama dengan Lembaga XYZ mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen.

2.2.2.3

Sistem E-procurement di Indonesia Dalam era reformasi dewasa ini, sebagaimana dikehendaki

oleh masyarakat, pemerintah sedang berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar



58

kepada publik untuk dapat mengakses informasi terhadap prosesproses pemerintahan, sedangkan efisiensi adalah berbagai lengkah untuk mempersingkat proses birokrasi dalam hal layanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik/good governance, sehingga pemerintah yang bersih (clean government) dapat terwujud. Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulan diperlukan proses yang terbuka melalui e-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Inilah mengapa e-procurement menjadi isu yang sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia. Berangkat dari hal di atas, hadirlah e-procurement sebagai sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan e-procurement, proses lelang diharapkan dapat berlangsung efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi “praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barag dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara. Adapun “payung hukum” eprocurement adalah Perpres 54/2010 serta perubahannya Perpres 70/2012.



59

Sistem e-procurement yang digunakan di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) sistem, yaitu: a.

e-tendering “E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.”24 Adapun jenis-jenis layanan dari e-tendering adalah: 1.

“E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat..”25 Tahapan lelang dalam e-procurement dari pengumuman hingga penandatangan kontrak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pelelangan secara konvensional yakni: 1.1

Pengumuman lelang

1.2

Pengambilan dokumen lelang/rencana kerja dan syarat (RKS)

1.3

Aanwijzing /Rapat penjelasan

1.4

Penyampaian hasil Aanwijzing

1.5

Pemasukkan dokumen lelang/penawaran

1.6

Pembukaan penawaran

1.7

Evaluasi Penawaran

1.8

Pengumuman Pemenang Lelang

1.9

Masa Sanggah

1.10

Penandatanganan Kontrak Yang membedakan adalah seluruh proses

tahapan dilakukan secara elektronis, baik dengan 24

Indonesia, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 ayat 39. 25 Indonesia, Peraturan Kepala No. 1 Tahun 2011, Tata Cara E-tendering, Romawi III angka 1.



60

cara diunduh/download maupun dikirimkan melalui fasilitas surat elektronik / e-mail. Selain itu adapula perbedaan dalam penyebutan nama metode penyampaian dokumen. Dalam e-lelang, metode pemilihan serta penyampaiannya dokumennya adalah:

2.

a.

e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file;

b.

e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file;

c.

e-lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file.

“E-Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.”26 Tahapan dalam e-seleksi sama saja seperti pada e-lelang, tidak jauh berbeda dengan proses seleksi secara konvensional. Dalam

sistem

e-tendering

ini,

prakteknya tidak seluruhya dilakukan

pada secara

elektronik. Tidak seluruh data/infomasi pengadaan para pihak dapat diberikan secara paperless. Pihak pemerintah selaku „pembeli‟ dan pengelola layanan e-procurement, mendapatkan data-data berbentuk soft copy atas dokumen calon penjual/perusahaan. Data atau dokumen tersebut kemudian divalidasi berdasarkan dokumen aslinya. Data-data/

dokumen

tersebut

oleh

perusahaan/rekanan di scan secara manual untuk kemudian

di

upload

ke

dalam

aplikasi

e-

procurement. Data yang telah di upload oleh perusahaan/rekanan akan diterima oleh administrator

26

Ibid, Romawi III angka 2



61

aplikasi untuk kemudian oleh pihak pengelola dilakukan validasi berdasarkan data aslinya. Dokumen-dokumen dikirim

secara

manual

yang

masih

harus

dalam

proses

lelang

menggunakan e-procurement adalah: 1.

Jaminan

Pelaksanaan/Penawaran/Uang

Muka/Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Asuransi. 2.

Surat Penawaran yang berisi jumlah, jenis, dan harga barang/jasa yang ditawarkan.

3.

Dokumen teknis berisi rencana kerja, personil, dan

peralatan

yang

dibutuhkan

dalam

mendukung pekerjaan yang dilelangkan. 4.

Bukti setor pajak perorangan/perusahaan.

5.

Dokumen lain yang dianggap perlu oleh panitia untuk dilampirkan secara nyata (paper base).

Dalam proses e-tendering, proses, tahap maupun jangka waktu tiap tahap pengadaannya sama saja dengan dalam tahap pengadaan secara konvensional. Karena di dalam perka e-tendering sendiri tidak diatur secara khusus mengenai jangka waktunya, karena itu maka jangka waktu serta tahapnya kembali merujuk ke Perpres No. 70/ 2012 dengan kata lain sama dengan pengadaan secara konvensional.



62

Berikut tahapan e-tendering di Indonesia: PENYEDIA

PANITIA

Gambar 1.1 Flowchart Proses E-Procurement PENYEDIA

PANTIA

PPK

Gambar 1.2 Flowchart Proses E-Procurement



63

b.

E-purchasing Menurut

Perpres

70/2012,

e-purchasing

merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau disebut juga e-catalogue sendiri memiliki definisi yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 42 Perpres 70/2012. Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog merupakan barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, perlatan IT, alat kesehatan, obatobatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih dan dalam rangka pemngelolaan sistem katalog elektronik ini, LKPP melaksanakan kontrak Payung (framework contract) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk barang/jasa tertentu. LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sis e-katalog di alamat http://www.ekatalog.lkpp.go.id. Namun sampai saat ini, e-purchasing yang sudah berjalan di Indonesia adalah e-katalog untuk pengadaan kendaran bermotor di instansi pemerintahan. Pada Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 38 ayat (5) huruf e menyatakan bahwa pengadaan kendaraan

bermotor

dengan

harga

khusus

untuk

pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Kemudian di penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa publikasi harga antara lain melalui dalam Portal



64

Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing penyedia barang dan jasa. Mengacu kepada ketentuan tersebut, daftar harga yang dapat digunakan untuk menjadi acuan harga adalah yang diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional dan website masing-masing penyedia barang dan jasa. Harga yang berasal dari penyedia barang dan jasa saja belum dapat

dijadikan

acuan

harga,

sehingga

pengadaan

kendaraan dengan penunjukan langsung belum dapat dilakukan. Namun setelah diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung

Pengadaan

Lingkungan Perangkat

Kendaraan

Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Satuan Daerah/Instansi

Lainnya

di

Kerja

(K/L/D/I)

dan

dipublikasikannya Katalog Kendaraan Bermotor, maka pengadaan kendaraan bermotor pemerintah sudah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Penunjukan langsung kendaraan bermotor untuk pemerintah dilakukan dengan tahapan:27 1.

PPK menyusun HPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama

Penunjukan

Kendaraan

Pemerintah,

Langsung acuan

Pengadaan HPS

yang

ditayangkan Portal Pengadaan Nasional dan website penyedia kendaraan pemerintah serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah masing-masing; 2.

Selanjutnya ULP atau Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan halhal seperti:

27

Majalah Kredibel, Majalah Pengadaan Indonesia, Edisi 01, Oktober-Desember 2011 (Jakarta: LKPP, 2011), Hal 28-29.



65

b.

apabila

menggunakan

telepon;

mencatat

nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan, dan nama dealer yang dihubungi. c.

apabila

melakukan

kunjungan

langsung;

mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bisa dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survei harga pasar ini kemudian harus didokumentasikan; 3.

ULP/Pejabat

Pengadaan

mengundang

penyedia

untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit; 4.

Hasil negosiasi dituangkan dan diatur di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah;

5.

Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan

Roda

Empat

Pemerintah,

STNK

diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender

setelah

serah

terima

kendaraan

dilaksanakan;



66

6.

PPK

memasukan

data

tanggal

penerimaan

kendaraan, STNK, dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Perpres No. 54/2010 hanya dapat dilakukan kepada dealer yang menggunakan harga Govemment Sales Operation (GSO). Harga pembelian kendaraan dinas tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang publikasinya dikoordinasikan oleh LKPP.

Harga per unit

kendaraan bermotor mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya. Daftar katalog untuk penunjukan langsung kendaraan sudah dipublikasikan

di

Portal

Pengadaan

Nasional

di

http://www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_u mum. untuk merek kendaraan yang tidak tercantum di dalam ekatalog yang diterbitkan di portal pengadaan nasional, maka tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung tetapi harus dilakukan dengan pelelangan umum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pelelangan ditujukan kepada dealer yang menawarkan harga GSO. Mengingat harga kendaraan termasuk besaran PKB, maka pengadaan kendaraan bermotor harus disesuaikan dengan lokasi pengguna. Sedangkan dealer yang tidak menggunakan harga GSO serta khusus untuk pengadaan kendaraan roda dua, maka sistem pengadaan dilakukan dengan cara e-lelang. Namun untuk pengadaan

kendaraan

roda

dua

yang

bernilai

di

bawah

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dapat dilakukan pengadaan langsung kepada main dealer/dealer yang menawarkan harga GSO. Selain untuk kendaraan bermotor, pemerintah juga sedang memformulasikan untuk pengadaan obat-obatan. Dengan e-katalog, diharapkan akan terjadi efisiensi pada harga obat dan waktu



67

pengadaannya.

Selain

itu,

peluang

bagi

penyedia

untuk

berkompetisi secara fair dalam pengadaan obat juga semakin terbuka. Sehingga memungkinan agar harga obat akan semakin murah dan pelayanan publik masyarakat akan semakin merata. Pada dasarnya bisnis proses e-purchasing/e-katalog lebih sederhana daripada e-tendering. Namun demikian. Teknis ecatalog memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada etendering. Beberapa hal yang menjadi kompleksitas sistem ini adalah: 1.

Distribusi data katalog dari katalog pusat di LKPP ke semua LPSE Data katalog jarang mengalami perubahan. Untuk mempercepat akses bagi para pengguna LPSE, data ini harus berada di server LPSE. Sementara itu, data katalog diisikan oleh main dealer yang berada di tiap tempat ke web katalog LKPP. Data ini harus didistribusikan dari LKPP ke seluruh LPSE. Mekanisme distribusi data cukup rumit mengingat ada ratusa server LPSE dengan kondisi jaringan yang sangat bervariatif.

2.

Interkoneksi antar LPSE, serta LPSE dengan Katalog Pusat Untuk mengetahui daftar dealer diperlukannya Interkoneksi antar LPSE. Untuk mengetahui seluruh daftar dealer yang terdaftar di tiap LPSE, maka perlu dilakukan Agregasi Data Penyedia (ADP) melalui Inaproc. ADP memungkinkan seorang penyedia barang/jasa dikenali secara nasional. Tiap LPSE akan terhubung dengan katalog pusat/inaproc.

Selain e-tendering dan e-purchasing, terdapat pula e-auction seperti yang

terdapat

dalam

UNCITRAL.

Namun

untuk

e-procurement

pemerintahan, e-auction belum digunakan.



68

2.3

Peraturan Terkait dengan E-Procurement di Indonesia E-government

adalah

penggunaan

teknologi

informasi

dan

telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapat digolongkan dalam empat tingkatan yaitu: 1.

Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.

2.

Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail.

3.

Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.

4.

Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Definisi e-government lebih dari pelayanan kepada masyarakat, e-

commerce termasuk di dalamnya. Secara specisifik dapat di bagi menjadi: 1.

Business to Government Pemerintahan sebagai konsumen pada proses bisnis elektronik. Dalam hal ini adalah e-procurement.

2.

Government to consumer e-commerce Servis secara elektronik kepada masyarakat, sebagai contoh: E-KTP

3.

Government to government Servis elektronik internal antara pemerintah dan pemerintah, contoh: E-Audit. Seperti disebut di atas, salah satu unsur e-government adalah e-

procurement. E-procurement diadakan demi mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta pelayanan public yang transparan. Pengadaan secara elektronik tidak hanya di atur di dalam Perpres No. 70/2012, Perka No. 1/2011 dan peraturan-peraturan yang disebut di atas.



69

E-procurement ini merupakan bentuk dari perbaikan pelayanan publik di Indonesia, dengan adanya e-procurement, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan lebih transparan dan menghindari korupsi. Hadirnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pelayanan publik haruslah berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan

hak

dan

kewajiban,

profesional,

partisipatif,

tidak

diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah, dan terjangkau. UU tersebut juga menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi, mengawasi pelaksanaan, mendapatkan tanggapan atas pengaduan, mendapatkan pemenuhan pelayanan, mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan bahkan dapat mengadukan penyimpangan pelayanan kepada Ombudsman. Pemenuhan hak tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan kewajiban masyarakat untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan dan peraturan sebagaimana dipersyaratkan; memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan berpartisipasi aktif. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, badan publik juga terikat dengan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk dapat menyampaikan informasi secara terbuka. Hal ini berarti bahwa siapa saja yang menjalankan tugas dan fungsi dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD dan sumbangan dana publik, harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan seperti misalnya informasi strategi dan rahasia bisnis yang menjadi hak perusahaan, informasi rahasia negara, informasi intelijen, dan informasi yang bersifat pribadi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Di dalam UU KIP disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 ayat 1)



70

dan setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP (Pasal 4 ayat 1). Lebih rinci lagi, dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU KIP, dan/atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masih dalam pasal yang sama, di ayat 4 disebutkan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP. Hadirnya UU KIP semakin menegaskan pentingnya menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, tidak diskriminatif, terbuka, dan akuntabel. Teknologi informasi tentunya dapat berperan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Maklumat pelayanan, standar pelayanan, serta berbagai ketentuan dan peraturan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses pelayanan dapat menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Penyelenggara juga akan merasa lebih aman karena aturan kepatuhan telah terwujudkan dalam teknologi informasi yang digunakan. Kehadiran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga semakin menguatkan peran teknologi dalam pelayanan publik. Pasal 4 dalam UU ITE menyebutkan bahwa teknologi informasi juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. UU ITE juga menegaskan bahwa Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah seperti tertulis di Pasal 5. Kemudian di Pasal 11 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Kesemua hal di atas memberikan rasa aman dan kepastian hukum



71

dalam pemanfaatan TIK untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam e-procurement, pengadaan dilakukan secara elektronik, dimulai dari pemasukan dokumen, bentuk dokumen, pengumumanpengumuman, sanggahan, banding, pembuatan kontrak sampai dengan penandatangan kontrak. Pengumuman yang dibuat oleh penyelenggara pengadaan harus diumumkan secara jelas dan terinci. Hal ini berkaitan dengan Pasal 9 UU No.11/2008 yang mengatakan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar disini maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara,maupun perantara dan informasi lain yang menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa. Kontrak elektronik pun secara singkat diatur di dalamnya. Pada Pasal 1 angka 17 UU ITE menyebutkan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Hal penting lainnya yang berhubungan dengan e-procurement adalah tanda tangan elektronik. “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”28 Kemudian pada Pasal 11 UU ITE, dikatakan bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Pembuatan tanda tangan ini dilakukan dan difasilitasi oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik. Tanda tangan secara elektronik ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012). Demi keamanan dan keabsahan 28

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 12.



72

serta keaslian tanda tangan, terdapat data untuk membuat tanda tangan elektronik yaitu kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 23 PP No. 82/2012. Tanda tangan elektronik ini dibutuhkan di dalam penandatangan kontrak pengadaan secara elektronik. Namun di Indonesia, pemerintah belum membentuk penyelenggara tanda tangan elektronik. Maka dari itu sistem e-procurement di Indonesia belum dilakukan secara elektronik seluruhnya. Metode konvensional masih di gunakan dalam proses e-tendering dan dinyatakan dalam Perka Etendering itu sendiri. Selain itu, harus diperhatikan pula ketentuan pada PP No. 82 Tahun 2012 yaitu terdapat ketentuan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 PP No. 82/2012, yaitu: 1.

Pendaftaran “Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.”29 Penyelenggara dalam hal ini LPSE masih merupakan tanggungjawab K/L/D/I masing-masing dan belum terdaftar.30

2.

Perangkat Keras Pada penyelenggaraan e-procurement di Indonesia, perangkat keras yang dimaksud adalah LPSE. Mengenai perangkat keras, terdapat 2 jenis LPSE, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:31 a.

b.

LPSE System Provider: LPSE ini menyelenggarakan sistem termasuk perangkat kerasnya dan pelayanan pengadaan secara elektronik (training, helpdesk, pendaftaran/verifikasi, dll) LPSE Service Provider: LPSE ini hanya menyelenggarakan pelayanan pengadaan secara elektroniknya saja, sedangkan sistem termasuk perangkat kerasnya “menumpang” pada LPSE

29

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Pasal 5, LN RI Tahun 2012 Nomor 5348. 30 Wawancara dengan Said Fauzur, 8 Januari 2013 31 Said Fauzur, Staff Dit. E-Procurement LKPP, Kuesioner, 27 Desember 2012.



73

System Provider lainnya, misalnya LPSE Kabupaten/Kota menumpang sistem pada LPSE Propinsi. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras.32 Jadi setiap K/L/D/I dapat memilih untuk membentuk LPSEnya sendiri ataupun “menumpang” pada LPSE terdekat. 3.

Perangkat Lunak “Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib: a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; b. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”33 Terkait

dengan

perangkat

lunak

procurement di Indonesia, yaitu: a. b. c. d. e. f.

untuk

penyelenggaraan

e-

34

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), versi terakhir hingga saat ini adalah versi 3.5 dan terus dikembangkan Postgresql Database Java (JRE/JDK) Apache Tomcat Apache Web Server Sistem Operasi (SPSE dapat berjalan disemua sistem operasi, namun dominan digunakan dalam implementasi adalah Linux dan Sun Solaris) Perangkat

lunak

pada

penyelenggaraan

SPSE,

untuk

keamanannya bekerja sama dengan Lembaga XYZ. 4.

Tenaga Ahli Untuk tenaga Ahli pada penyelenggaraan e-procurement di Indonesia, merupakan tenaga ahli dari LKPP khususnya yang terdapat pada direktorat e-procurement, tenaga ahli dari Lembaga XYZ untuk pengamanan serta tenaga ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk audit.

32

Ibid, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Pasal 7 33 Ibid, Pasal 6 ayat 2 34 Said Fauzur, Ibid.



74

5.

Tata Kelola Sistem Elektronik “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin: a. tersedianya perjanjian tingkat layanan; tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa b. layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.”35 Untuk keamanan informasi pada penyelenggaraan e-procurement di Indonesia, bekerja sama dengan Lembaga XYZ. Pengamanan informasi tersebut disebut APENDO dan SPAMKODOK yang masih dalam proses uji coba saat ini.

6.

Pengamanan Penyelanggaraan Sistem Elektronik Dikatakan dalam Pasal 18 ayat 1, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan

Penyelenggaraan

Sistem

Elektronik.

Seluruh

proses

pengadaan pada e-procurement di Indonesia terekam pada LPSE dan terarsip pada LKPP. Jadi ketika pengadaan tersebut telah selesai dilaksanakan, masih dapat dilihat oleh auditor untuk pengawasannya. 7.

Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik “Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik.”36 Terkait dengan Sertifikat Kelaikan ini, penyelenggaraan e-procurement di Indonesia belum memiliki Sertifikat Kelaikan.

8.

Pengawasan Pengawasan atas penyelenggaraan e-procurement di Indonesia dilakukan oleh LKPP, LPSE serta BPK. Ketiga pihak tersebut melakukan pengawasan terhadap proses e-procurement dari awal proses sampai dengan penandatangan kontrak. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan e-

procurement di Indonesia belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada PP No.82/2012, karena penyelenggaraan e-procurement di Indonesia belum 35

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Pasal 12 ayat 1, LN RI Tahun 2012 Nomor 5348. 36

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 ayat 1, LN RI Tahun 2012 Nomor 5348.



75

memiliki sertifikat kelaikan sedangkan seharusnya untuk penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan public wajib memilik sertifikat kelaikan. Dan LPSE-LPSE nya sendiri belum terdaftar. Namun sesuai ketentuan peralihan yaitu Pasal 86 PP No.82/2013 yaitu: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.” Dari ketentuan tersebut di atas, maka dalam jangka waktu yang telah

ditentukan tiap LPSE wajib mendaftar LPSE-nya kepada Menteri atau pihak yang sesuai dengan ketentuan. Selain dari hal-hal tersebut di atas, e-procurement juga terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) khususnya mengenai Persekongkolan. Dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan/atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan/atau menciptakan persaingan semu dan/atau menyetujui dan/atau memfasilitasi dan/atau tidak menolak melakukan suatu tindakan

suatu tindakan meskipun mengetahui atau

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persengkokolan penawaan tender (bid rigging) termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsure manipulasi harga penawaran dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan. Persekongkolan berdasarkan pihak yang terlibat terbagi menjadi dua, yaitu: 1.

Persekongkolan antarpihak, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemberi pekerjaan/panitia tender atau dengan pihak tertentu.

2.

Persekongkolan

antarpeserta

tender

(horisontal),

yakni

persekongkolan terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha.



76

Persekongkolan dalam tender sering dikaitkan dengan pengadaan barang

dan/atau

Procurement).

37

jasa

yang

dilakukan

Pemerintah

(Government

Persekongkolan dalam tender diatur dalam Pasal 22 UU

No. 55/1999 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pada dasarnya, persekongkolan ini sangat besar kemungkinan untuk dilakukan pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional, karena kesempatan untuk bertemu dan melakukan kerjasamanya sangat besar. Karena itu saat ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia bertahap mulai dilaksanakan dengan cara elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi persekongkolan atau persaingan tidak sehat tersebut. Karena dengan e-procurement, pengadaan dapat berlangsung lebih tranmsparan karena tidak adanya pertemuan secara fisik antara penyedia dan panitia ataupun penyedia dengan penyedia.

37

Adrian Sutedi, S.H., M.H., Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) Hal 223.



BAB 3 Analisa Terhadap E-Procurement pada Lembaga XYZ

3.1

Pendahuluan Pada Bab ini, penulis akan membahas mengenai proses e-procurement pada Lembaga XYZ dan menganalisa prosesnya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta secara singkat akan membahas perbandingan dengan e-procurement di luar negeri. Namun sebelum itu secara singkat akan dipaparkan mengenai Lembaga XYZ (Lembaga XYZ) itu sendiri. 3.1.1 Sejarah Kegiatan persandian dalam pemerintahan telah berlangsung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimulai dari Jawatan Tehnik bagian B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan kemerdekaan baik di Jakarta maupun saat pemerintahan RI di Yogyakarta dan Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi, kemudian mendukung kegiatan diplomasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag, dan New York. Melalui perintah lisan Menteri Pertahanan tentang perlunya organisasi pelaksana fungsi persandian, maka dibentuk “Dinas Kode” Kementerian Pertahanan pada tanggal 4 April 1946, yang kemudian melembaga menjadi “Djawatan Sandi” dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 pada tanggal 2 September 1949. Dalam konteks lintasan sejarah inilah, tanggal 4 April ditetapkan sebagai Hari Persandian Republik Indonesia. Melalui SK Presiden RIS nomor 65/1950, pada tanggal 14 Februari 1950, terjadi pemisahan struktur organisasi persandian dari Kementerian Pertahanan, yang berada langsung di bawah Presiden. Pada 22 Februari 1972 menjadi “Lembaga XYZ” dengan Keppres No. 7/1972. Sejalan dengan konsolidasi/penataan struktur kelembagaan Pemerintah, terjadi perubahan landasan hokum Lembaga XYZ, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, 77



78

pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 103/2001. Lembaga XYZ sudah mengalami 6 (enam) masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984, diikuti kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002, lalu Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli, S.E. dari tahun 2004-2008, kemudian dari tahun 2009-2011 dibawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso, S.IP, dan sekarang dipimpin oleh Drs. Djoko Setiadi, M.Si.

3.1.2 Visi dan Misi 1.

Visi Visi Lembaga XYZ adalah menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional. Makna dari kata Visi Lembaga XYZ adalah : a.

Lembaga XYZ merupakan satu-satunya lembaga penyedia dan pengelola persandian negara.

b.

Lembaga

XYZ

bertanggung

jawab

mengamankan

informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara melalui persandian dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga XYZ. c.

Lembaga XYZ berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan informasi berklasifikasi melalui analisis kriptografi

dan

steganografi

kepada

Presiden

dan

komunitas intelijen. d.

Informasi bersandi diperoleh dari kegiatan intelijen sinyal dan/atau pemberian Kementerian atau Lembaga.



79

e.

Lembaga XYZ memiliki peran dan kontribusi dalam mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.

Misi Misi Lembaga XYZ adalah: a.

Menyusun

kebijakan

nasional

dalam

bidang

penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara; b.

Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara;

c.

Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal;

d.

Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan

e.

Menyediakan

dan

mengoptimalkan

sumber

daya

persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel. 3.1.3 Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Peraturan

Kepala

Lembaga

OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi Lembaga

XYZ,

Lembaga

mempunyai tugas melaksanakan

XYZ tugas

XYZ

Nomor

dan Tata (Lembaga

pemerintah

Kerja XYZ)

di

bidang

persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Lembaga

XYZ menyelenggarakan fungsi: a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;

b.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lembaga XYZ;

c.

Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang persandian;



80

d.

Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

3.2

Proses E-procurement di Lembaga XYZ Pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, penulis melakukan wawancara dengan salah satu panitia pengadaan di Lembaga XYZ. Lembaga XYZ melakukan pengadaan secara elektronik (e-procurement yang selanjutnya disebut e-proc) yaitu pada tahun 2010. Namun pada saat itu, Lembaga XYZ belum melakukan semua pengadaannya secara elektronik dan belum memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri, melainkan masih ikut serta dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Pada tahun 2012, Lembaga XYZ telah membentuk LPSE sendiri. Berikut hasil wawancara mengenai pembentukan LPSE Lembaga XYZ sampai dengan proses e-procurement yang terjadi di Lembaga XYZ serta kendala-kendala yang pernah terjadi: 1.

Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga XYZ



81

Pembentukan LPSE tercantum di dalam website LKPP. Prosedur pembentukan LPSE adalah sebagai berikut: a.

Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat Minat Implementasi e-Procurement yang ditujukan ke: Kepala

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah c.q. Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

LKPP

Gedung SMESCO UKM Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta Selatan Telepon: 021-7973548/97605950 atau 021-7998317/32569058 s.d. 59 Extensi 221/174/160 Faksimili: 021-79181153 Email: [email protected] b.

Pemohon menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim LPSE, yang dalam tim tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari: 

Penanggung Jawab



Ketua



Bidang Pelatihan dan Sosialisasi



Bidang

Administrasi

Sistem

Informasi

(kecuali

LPSE Service Provider)

c.



Bidang Registrasi dan Verifikasi



Bidang Layanan Pengguna

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikirimkan ke Direktorat e-Procurement LKPP sebagai dasar pelaksanaan Management Training bagi calon pengelola LPSE di Jakarta atau LPSE terdekat. Management Training dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan pemohon tidak dikenakan biaya apapun serta pemohon hanya menanggung biaya akomodasi selama kegiatan.



82

d.

Untuk

memberikan

Panitia

Pengadaan,

pemahaman Pelaku

kepada stakeholder (PPK,

Usaha),

pemohon

dapat

melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan penggunaan SPSE serta

dapat

mengajukan

permohonan

bantuan

personil

(narasumber) kepada Direktorat e-Procurement LKPP untuk pendampingan kegiatan dimaksud. e.

Diinformasikan bahwa untuk implementasi e-Procurement pemohon dapat memilih satu dari 2 (dua) jenis LPSE, yaitu: 5.1. LPSE Sistem Provider Pada LPSE Sistem Provider ini memiliki organisasi sebagaimana tersebut pada huruf b, dan mempunyai, mengelola dan memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan server yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun selain fungsi diatas yang merupakan tugas dari Bidang Administrasi Sistem Informasi, LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal: 1)

sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;

2)

pelatihan

kepada

PPK/Panitia

Pengadaan

dan

Penyedia Barang/Jasa; 3)

melayani

PPK/Panitia

Pengadaan

untuk

mendapatkan kode akses 4)

melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau

Direktur

Perusahaan,

dll.)

penyedia

barang/jasa yang sebelumnya telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kode akses secara online;

dan

fungsi-fungsi

lainnya.

Dengan LPSE ini maka pemohon akan memiliki alamat website sendiri, misal: Pemohon berasal dari



83

Pemkot Tulungagung maka alamat website adalah www.lpse.kotatulungangung.go.id 5.2. LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut: 

Penanggung Jawab



Ketua









Bidang Layanan Pengguna Pada LPSE Service Provider ini fungsi mengelola

server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari

Pemkot

Tasikmalaya

dengan

alamat

website

www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat). LPSE tipe ini khusus untuk instansi atau lembaga yang tidak memiliki LPSE sendiri melainkan menginduk dengan LPSE lain. Sedangkan, untuk proses pembentukan LPSE Lembaga XYZ yang terjadi pada prakteknya adalah sebagai berikut: Pembentukan LPSE : 1.

Pembentukan

struktur

mengembangkan

organisasi

sendiri

struktur

LPSE.

Instansi

organisasinya

boleh sesuai

kebutuhan, minimal:

2.

a.

Ketua LPSE (penanggung jawab);

b.

Verifikator;

c.

Auditor.

Aplikasi SPSE Aplikasi SPSE harus dari LKPP (satu pintu) sehingga nantinya dapat terintegrasi secara nasional.



84

3.

Infrastruktur Pendukung. Ketersediaan jaringan LAN dan internet, komputer/workstation utk

penyedia

(semacam

warnet,

apabila

penyedia

tdk

mempunyai akses internet) 4.

SDM Melakukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa serta pelatihan personil sebagai admin LPSE Untuk perkiraan waktu proses pembentukannya, tidak ada batas

minimal ataupun maksimal, semuanya tergantung kepada kesiapan instansi itu sendiri. Peran LKPP sebenarnya hanya sebagai admin jaringan, mereka datag ke instansi yang akan membentuk LPSE kemudian menginstall aplikasi SPSEdan memberikan pelatihan penggunaa, kemudian terbentuklah LPSE. Selanjutnya setelah LPSE tersebut terbentuk tanggung jawab terdapat pada instansi pemilik LPSE tersebut. Berikut tampilan halaman depan LPSE Lembaga XYZ yang sudah terbentuk:

Secara keseluruhan, proses pembentukan LPSE sudah sesuai dengan peraturan yang di atur dalam website LKPP.



85

2.

Proses Pendaftaran Penyedia Untuk mengikuti pengadaan pada LPSE tertentu, penyedia harus mendaftar secara online dan offline pada LPSE tempat pengadaan itu dilaksanakan. Berikut proses pendaftaran penyedia pada LPSE Lembaga XYZ: 3.3

Mendaftar secara online Penyedia yang akan mengikuti pengadaan di LPSE Lembaga XYZ harus mendaftarkan diri secara online, berikut langkahlangkah pendaftaran online menurut “Petunjuk Penggunaan Penyedia Terbaru” yang terdapat pada website LPSE Lembaga XYZ: Penyedia mengklik tulisan yang berwarna merah yang berbunyi “mendaftar sebagai penyedia barang/jasa”



86

Selanjutnya akan tampil halaman ”Pendaftaran - 1”. Isikan alamat email perusahaan pada kolom Alamat email, kemudian unduh Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan. Lalu klik tombol “Mendaftar” .

Kemudian akan tampil halaman sebagai berikut:



87

Setelah melakukan proses pendaftaran seperti di atas, cek email yang sudah didaftarkan untuk melihat konfirmasi dari sistem. Klik link yang tercantum dalam email tersebut.

Setelah menekan “Silahkan klik link ini untuk melanjutkan pendaftaran”, kemudian akan tampil layar seperti di bawah ini:



88

Penjelasan gambar di atas: a.

b.

c.

d. e. f.

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

User ID, adalah kode nama yang akan digunakan untuk masuk/login ke dalam aplikasi SPSE. Gunakan nama yang mudah diingat; Password, adalah password yang akan digunakan untuk masuk/login ke dalam aplikasi SPSE. Gunakan huruf atau angka atau kombinasi keduanya yang mudah diingat oleh pengguna; Password (Verifikasi), adalah kolom isian untuk memastikan bahwa password yang dimasukkan adalah sesuai dengan yang diinginkan; Nama Perusahaan, adalah nama dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; NPWP, adalah Nomor Pokok Wajib Pajak dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Nomor Pengukuhan PKP, adalah nomor pengukuhan dari PKP milik perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Bentuk Usaha, adalah bentuk usaha dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Alamat, adalah alamat dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Propinsi, adalah nama Propinsi tempat perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia berada; Kabupaten/Kota, adalah nama Kabupaten/Kota tempat perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia berada; Telepon, adalah nomor telepon dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Fax, adalah nomor faksimili dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Mobile Phone, adalah nomor telepon selular dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Kode Pos, adalah kode pos alamat dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Email, adalah alamat surat elektronik (electronic mail) dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Website, adalah alamat website dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; Kantor Cabang. Jika perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia merupakan sebuah kantor cabang, isikan „Ya‟. Jika sebaliknya, isikan „Tidak‟.



89

Baca dengan teliti langkah proses pendaftaran pada halaman tersebut. Setelah melengkapi data isian tersebut klik tombol “Mendaftar” dan akan tampil halaman ”Pendaftaran Sukses”.

Gambar halaman LPSE Setelah Pendaftaran sukses, kembali cek email untuk melihat konfirmasi dari sistem.

Gambar Email LPSE kepada penyedia yang mendaftar

Email konfirmasi tersebut memberikan username dan password untuk dapat di akses di LPSE, namun username dan password tersebut belum dapat digunakan sebelum pemnyedia melakukan pendaftaran secara offline untuk memverifikasi data.



90

3.4

Mendaftar secara Offline Setelah melakukan pendaftaran secara online, penyedia juga harus

melakukan

pendaftaran

secara

offline

untuk

memverifikasi atas keaslian data yang di upload pada saat pendaftaran secara online. Pendaftaran offline ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang dikuasakan. Pada pendaftaran offline ini dibutuhkan berkas pendukung yang harus diserahkan ke kantor LPSE, yaitu: a. b. c.

d. e.

KTP direksi/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan (fotokopi); NPWP (fotokopi); Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masingmasing (fotokopi); Tanda Daftar Perusahaan (fotokopi); Formulir Pendaftaran (Form_Penyedia.xls) dan Formulir Keikutsertaan (Formulir_Keikutsertaan.doc) yang telah diunduh, di-print dan diisi lengkap.

Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan dengan melampirkan berkas asli pada amplop yang berbeda. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh Verifikator dan dokumen yang asli akan dikembalikan. Jika sudah lengkap dan sesuai, maka calon penyedia akan segera diberitahukan melalui email. Berikut email yang akan diterima penyedia apabila

dokumen-dokumen

tersebut

telah

diverifikasi

keasliannya.

Gambar Email LPSE kepada penyedia yang mendaftar



91

Setelah pendaftaran disetujui, penyedia sudah dapat mengakses username dan password dan sudah dapat mengikuti pengadaan yang dilaksanakan di LPSE tempat penyedia tersebut mendaftar. 3.

Proses E-procurement pada Lembaga XYZ Proses e-procurement pada dasarnya sama saja dengan proses pengadaan

secara

konvensional,

menurut

analisa

penulis,

perbedaannya yang yang ditemukan pada kedua proses tersebut adalah: No. 1 2 3

Pengadaan secara konvensional Dilakukan secara manual Antara Penyedia dan Panitia bertatap muka

E-procurement Dilakukan secara elektronik Antara Penyedia dan Panitia tidak bertatap muka

Nama Perusahaan Penyedia diketahui Nama Perusahaan Penyedia diketahui dari awal Pendaftaran sampai dengan Proses Pembukaan Dokumen Penawaran

Di bawah ini penulis akan memaparkan proses e-procurement pada LPSE Lembaga XYZ, adalah: 1.

Pembuatan Pengumuman Pengadaan Langkah awal adalah pembuatan pengumuman, pembuatan pengumuman hanya dapat dilakukan oleh Ketua Panitia yaitu dengan username dan password ketua panitia. Pembuatan pengumuman dilakukan dengan cara meng-klik “Paket baru” yang tertera pada halaman depan LPSE Lembaga XYZ yang dibuka dengan username dan password ketua panitia. Kemudian akan keluar layar sebagai berikut:



92

Gambar layar pembuatan pengumuman Pada layar tersebut terdapat pilihan-pilihan sebagai berikut: a.

Kode lelang: kode lelang ini akan keluar dengan otomatis dari sistem

b.

Kolom nama paket pengadaan.

c.

Metode Pemilihan yaitu Pelelangan umum atau pemilihan sederhana.

d.

Metode: metode ini

akan keluar dengan Metode

Kualifikasi, Metode Pembukaan Dokumen (satu file, dua file atau dua tahap) dan Sistem Evaluasi (gugur, nilai atau nilai ekonomis) Metode Kualifikasi, metode Pembukaan dokumen dan sistem Evaluasi ini sudah terpasang secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan dalam penentuannya.



93

Gambar Metode e.

Nilai HPS

f.

Kualifikasi Usaha yang berisi perusahaan kecil atau perusahaan besar

g.

Lokasi yaitu tempat pengadaan dilaksanakan

h.

Jenis kontrak yang terdiri dari: 

Bentuk imbalan : lumpsum dll



Jangka waktu: tahun jamak atau tahun tunggal



Jumlah pihak: Pengadaan Tunggal dan Pengadaan jamak.

i.

Syarat

kualifikasi,

klik

detail

kualifikasi

untuk

menentukan syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia. Syarat kualifikasi ini dibuat.ditentukan oleh Panitia pengadaan dan diisi oleh penyedia.



94

Gambar Halaman Syarat Kualifikasi Pada layar di atas terdapat pilihan syarat kualifikasi yang akan di cek list dan diisi kolomnya yang akan diceklist oleh ketua panitia, pilihan-pilihan tersebut adalah: 

Ijin usaha : SIUP dll



Memiliki surat keterangan keuangan dari bank pemerintah.swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa;



Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) pasal 25/ Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;

j.



Pengalaman;



Dan lain lain.

Jadwal Lelang yang akan ditentukan oleh Panitia, jadwal lelang tersebut sudah dikontrol secara otomatis oleh sistem, jadi jika panitia melakukan kesalahan dalam mengisi batas waktu (lebih dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) maka sistem akan secara otomatis memberitahukan dan memperbaikinya. Pengisian jadwal lelang dilakukan dengan cara mengklik “Jadwal Lelang” yang kemudian akan muncul layar sebagai berikut:



95

Gambar layar pembuatan jadwal lelang Pembuatan jadwal pelelangan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan pengumuman lelang, selanjutnya klik tombol “simpan”.

Namun

setelah

meng-klik

tombol

“simpan”,

pengumuman tidak langsung tertera di halaman depan website LPSE Lembaga XYZ. Ketua panitia harus menyetujui “Pakta Integritas” yang terdapat di halaman paling bawah layar pembuatan pengumuman yang dibawahnya terdapat tombol “mengumumkan paket lelang”, dengan meng-klik tombol “mengumumkan paket lelang”, ketua panitia diangkap telah menyetujui “Pakta Integritas tersebut” dan pengumuman akan secara otomatis terpampang di halaman depan LPSE Lembaga XYZ dan kemudian tersambung dengan Portal Pengadaan di website LKPP. 2.

Proses Lelang Proses lelang pada e-procurement dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:



96

1.

Pendaftaran Pendaftaran lelang dilakukan dengan cara meng-klik salah satu paket pengadaan yang tertera pada halaman dengan LPSE. Gambar yang akan ditampilkan di bawah bukan merupakan gambar yang diambil dari website LPSE Lembaga XYZ dikarenakan keterbatasan data. Gambargambar yang akan ditampilkan di bawah ini merupakan gambar yang diambil dari Petunjuk Pengadaan Penyedia Terbaru yang terdapat di website LPSE Lembaga XYZ. Ketika penyedia mengklik sama paket pengadaan, maka akan tampil halaman informasi leleang seperti di bawah ini:



97

Pada halaman tersebut terdapat kolom ‟Pakta Integritas‟. Jika setuju dengan pakta integritas tersebut klik tombol “setuju dan ikut lelang” yang berarti akan menjadi peserta lelang. Jika tidak setuju, klik tombol “tidak setuju” yang berarti batal menjadi peserta lelang. 2.

Unduh Dokumen Lelang a.

Menggunakan Metode Pascakualifikasi Satu File Klik link nama paket pengadaan, kemudian akan tampil halaman “Informasi Lelang”. Klik link nama dokumen pada kolom „Dokumen Lelang‟ lalu simpan dalam folder yang diinginkan.

Gambar Halaman Informasi Lelang Metode Pascakualifikasi satu file



98

b.

Menggunakan Metode Prakualifikasi Dua File Langkah untuk mengunduh dokumen lelang pada metode

prakualifikasi

mengunduh

dokumen

dua

file

lelang

sama,dengan pada

metode

pascakualifikasi satu file. Hanyam saja pada metode prakualifikasi dua file, dokumen lelang yang diunduh terbagi menjadi dua file, yaitu „Dokumen Prakualifikasi‟ dan „Dokumen Lelang‟. Berikut adalah tampilan untuk mengunduh masing-masing file tersebut: a)

Unduh Dokumen Prakualifikasi Klik link nama dokumen pada halaman “Informasi Lelang” lalu simpan dalam folder yang diinginkan.

Gambar Halaman Informasi Lelang Metode Pra Kualifikasi



99

b)

Unduh Dokumen Lelang Untuk dokumen lelang, hanya peserta yang lulus tahap evaluasi prakualifikasi yang

dapat

mengunduh

dokumen

tersebut.

Gambar Halaman Informasi Lelang Metode Pra Kualifikasi



100

3.

Aanzwijzing (Penjelasan Dokumen) Klik link nama paket pengadaan pada halaman utama, kemudian akan tampil halaman ”Informasi Lelang”. Klik link [kirim pertanyaan].

Gambar Halaman Informasi Lelang Lalu akan tampil halaman ”Penjelasan”. Klik tombol ‘Kirim Pertanyaan’, lalu akan muncul halaman di bawah ini:

Gambar Halaman Penjelasan Kemudian akan muncul kotak „Pop-up‟ kirim pertanyaan. Setelah pertanyaan dibuat kemudian klik „Kirim‟.



101

4.

Unggah Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Dalam tahap ini, peserta mengirim dua dokumen ke dalam sistem,

yaitu

dokumen

kualifikasi

dan

dokumen

penawaran. Klik link nama Paket Pengadaan pada halaman Utama. 5.

Mengirim Dokumen Kualifikasi a.

Menggunakan Metode Pascakualifikasi Klik tombol „Edit/Kirim Data‟ pada halaman ”Informasi Lelang”.

Gambar Halaman Informasi Lelang Lalu akan tampil halaman ”Membuat Dokumen Kualifikasi” yang terdiri atas 9 (sembilan) halaman isian kualifikasi. Klik tombol „sebelumnya‟ untuk menuju halaman sebelumnya atau „selanjutnya‟ untuk menuju ke halaman selanjutnya. Halaman kualifikasi tersebut terdiri dari: 

Ijin Usaha



Dukungan Bank



Bukti Pajak



Tenaga Ahli



Pengalaman



102

b.



Pekerjaan sedang Berjalan



Peralatan



Neraca



Akta



Dokumen persyaratan kualifikasi lainnya.

Menggunakan Metode Pra Kualifikasi Dua File Pada metode prakualifikasi dua file langkah pengiriman dokumen kualifikasi sama dengan metode pascakualifikasi satu file. Perbedaannya yaitu pada metode prakualifikasi dua file terdapat fasilitas tambahan

untuk jika

mengirim

dokumen

diperlukan.

Untuk

kualifikasi mengirim

dokumen kualifikasi tambahan klik tombol „kirim‟ pada halaman ”Informasi Lelang”.

Gambar Halaman Informasi Lelang 6.

Mengirim Dokumen Penawaran Setelah dokumen kualifikasi terkirim, maka fasilitas untuk mengirim dokumen penawaran akan tampil pada halaman ”Informasi Lelang”, yaitu ‟Kunci Publik Dokumen‟ dan tombol „kirim‟.



103

Mulai

Sudah Masukan Identitas Digital

Siapkan Dokumen Penawaran dalam Folder Tertentu

Paste Pada Kolom Identitas Digital APENDO Peserta

Jalankan Apendo Peserta

Copy Identitas Digital pada Halaman Utama Penyedia dari website LPSE

Pilih File Penawaran yang akan dienkripsi

Lakukan Proses Enkripsi dengn Klik Tombol 'Enkripsi'

Copy Kunci Publik dari Halaman Lelang yang diikuti pada website LPSE

Paste Kunci Publik pada Apendi Peserta

Upload Hasil Enkripsi pada Website LPSE

Selesai

Gambar Alur Pengiriman Dokumen Penawaran



104

Dokumen penawaran yang dikirm harus terlebih dahulu dienkripsi dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) Peserta. a.

Unggah

Penawaran

(Menggunakan

Metode

Pascakualifikasi Satu File) Klik tombol „Kirim‟ pada halaman ”Informasi Lelang.



105

Setelah mengunggah dokumen penawaran, dokumen tersebut belum sepenuhnya terkirim. Peserta masih harus menyetujui pernyataan yang terdapat pada kolom ‟Penawaran Anda‟ di halaman “Informasi Lelang”. Pastikan hash key yang terdapat pada pernyataan tersebut sama dengan hash key yang dihasilkan Apendo (file hasil enkripsi dengan ekstensi txt). Lalu klik tombol „setuju‟. Dengan menyetujui pernyataan tersebut dokumen telah terkirim sepenuhnya ke dalam sistem.

Gambar Halaman Informasi Lelang

Jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam dokumen penawaran yang sudah terkirim, klik tombol „Kirim‟ dan ulangi langkah pengiriman dokumen penawaran di atas. Dokumen yang terakhir diunggah adalah yang tersimpan dalam aplikasi, yang nantinya akan diunduh oleh Panitia.



106

b.

Unggah

Penawaran

(Menggunakan

Metode

Prakualifikasi Dua File) Pada metode prakualifikasi dua file langkah pengiriman dokumen penawaran sama dengan metode pascakualifikasi satu file. Perbedaannya yaitu pada metode prakualifikasi dua file dokumen administrasi,

teknis

dan

dokumen

penawaran

diunggah dalam file yang berbeda.

Gambar Halaman Informasi Lelang



107

7.

Pembukaan Dokumen Penawaran Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh paniti dengan menggunakan APENDO Privat untuk membuka dokumen penawaran yang di enskripsi dengan APENDO.

Gambar Halaman Pembukaan Dokumen Penawaran

8.

Evaluasi Penawaran Evaluasi penawaran dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : a. Evaluasi administrasi

Gambar Halaman Evaluasi Administrasi



108

b. Evaluasi Teknis

Gambar Halaman Evaluasi Teknis c. Evaluasi Harga

Gambar Halaman Evaluasi Harga



109

9.

Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi

kualifikasi

dilakukan

untuk

mengevaluasi

dokumen kualifikasi.

Gambar Halaman Hasil Evaluasi Kualifikasi Pada saat evaluasi Kualifikasi dilakukan, penyedia wajib menyerahkan dokumen asli untuk kembali di verifikasi keaslian. 10.

Upload Berita Acara Pemenang Upload berita acara pemenang dilakukan oleh Panitia pada saat selesai melakukan evaluasi dan sudah di dapatkan pemenang. Hal ini sesuai dengan urutan tahap pengadaan yang diatur dalam Perpres 70/2012. Berikut tampilan halamannya:



110

Gambar halaman pengumuman pemenang 11. Penetapan Pemenang Penetapan pemenang dilakukan oleh panitia setelah sudah mendapatkan hasil evaluasi dan sudah dapat ditentukan pemenangnya. Gambar halaman sama dengan berita acara pemenang. 12. Pengumuman Pemenang Pemenang diumumkan di Halaman Informasi Lelang dan diberitahukan melalui email penyedia yang memenangkan lelang. Pada halaman pemenang tersebut tercantum juga hasil evaluasi lengkap dengan jenis kualifikasi dan alasan-alasan gugur atau lulusnya. Pemenang ditandai dengan tanda bintang. Gambar halaman Pengumuman Pemenang menjadi satu dengan gambar Upload Pengumuman Pemenang seperti di atas.



111

13. Mengirim Sanggahan a.

Menggunakan Metode Pasca Kualifikasi Satu File Klik link „Lihat Sanggahan‟ pada halaman „Informasi Lelang‟.

Gambar Halaman Informasi Lelang Lalu akan tampil halaman sanggahan. Klik tombol „kirim sanggahan‟

Gambar Halaman Sanggahan



112

Kemudian akan tampil kotak pop-up “kirim sanggahan”.

Gambar pop up sanggahan  Uraian adalah uraian dari sanggahan,  Attachment

adalah

fasilitas

untuk

mengunggah dokumen/file yang terkait dengan

sanggahan

tersebut

(jika

diperlukan) dengan klik “browse”. Klik tombol

“kirim”

untuk

mengirim

sanggahan. b.

Menggunakan Metode Prakualifikasi Dua File Pada metode prakualifikasi Dua File terdapat dua tahap sanggahan yaitu: a. Sanggahan Prakualifikasi yang dilakukan setelah

pengumuman

hasil

prakualifikasi. Langkah untuk mengirim sanggahan sama dengan langkah pada metode pascakualifikasi satu file. b. Sanggahan hasil lelang dilakukan setelah pemngumuman pemenang lelang.



113

Gambar Halaman Informasi Lelang Langkah untuk mengirim sanggahan sama dengan langkah pada metode pascakualifikasi satu file. 14. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Tahapan pembuatan surat penunjukkan penyedia barang/jasa dalam e-procurement di Indonesia secara umum dan khususnya di LPSE Lembaga XYZ masih dilakukan secara konvensional, karena di Indonesia belum

dibuatkan

standar

kontrak

untuk

e-

procurement yang dapat di upload di website LPSE serta belum adanya perlindungan untuk melindungi keaslian tanda tangan elektronik. Karena

itu,

Penunjukkan

untuk Penyedia

penandatanganan Barang/jasa

Surat

dilakukan



114

dengan cara, penyedia datang ke LPSE/ULP Lembaga XYZ untuk melakukan penandatangan. 15. Penandatangan Kontrak Penandatangan Indonesia

kontrak

masih

pada

e-procurment

dilakukan

dengan

di cara

konvensional juga. Penjelasan ini didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan salah satu panitia

pengadaan

di

LPSE

Lembaga

XYZ.

Kemudian menurut dari sumber pembentuk aplikasi APENDO, penandatangan kontrak masih dilakukan secara manual dengan alasan karena masih ada masyarakat belum mau menggunakan tanda tangan secara elektronik karena masih dianggap belum ada perlindungan terhadap keaslian pemilik tanda tangan elektronik tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan

pemerintah

yang

belum

memiliki

Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik/Otoritas Sertifikat Digital yang merupakan pelindung untuk tanda tangan digital seperti yang diuraikan di Bab sebelumnya. Proses di atas merupakan e-procurement yang dilaksanakan di Lembaga XYZ. Proses tersebut telah sesuai dengan yang diatur di dalam Perpres 70/2012 serta Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang tata cara e-tendering. Namun sebagai penyelenggaraan sistem elektronik, proses tersebut di atas juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagai berikut: a.

Pendaftaran “Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran”1

1

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan SIstem Elektronik pasal 5 ayat 1



115

“Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.“ 2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik merupakan sistem elektronik untuk pelayanan

publik.

Maka

LKPP

sebagai

pembuatan

LPSE

harus

mendaftarkan LPSE/SPSE kepada Menteri terkait. b.

Perangkat Keras;

c.

Perangkat Lunak;

d.

tenaga ahli;

e.

tata kelola;

f.

pengamanan;

g.

Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan

h.

pengawasan.

3.3. Analisis Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga XYZ Pada tahun anggaran 2012, Lembaga XYZ melakukan pengadaan barang yaitu Pengadaan Perangkat Anlisis Kripto dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar

Rp.

3.008.000.000,00.

Pengadaan

tersebut

dilakukan

dengan

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1.

Metode Pengadaan : Pelelangan Sederhana.

2.

Metode Dokumen : Satu File.

3.

Metode Kualifikasi : Pasca Kualifikasi.

4.

Metode Evaluasi : Sistem Gugur. Dan secara singkat, syarat kualifikasi yang diminta oleh penyelenggara

adalah: 1.

Ijin Usaha;

2.

Memiliki NPWP; dan

3.

Memiliki pengalaman pada subbidang pengadaan barang computer dan sejenisnya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan;

4.

Tidak dalam keadaan pailit;

5.

Kemitraan harus memiliki perjanjian kerjasama kemitraan.

2

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan SIstem Elektronik pasal 5 ayat 4



116

Dari hal-hal tersebut di atas, penulis akan menganalisa mengenai kesuaian metode yang digunakan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Metode pelelangan sederhana, dilakukan untuk pengadaan dengan nilai pengadaan paling tinggi Rp.200.000.000,00. Ketentuan yang digunakan masih ketentuan dari Perpres 54/2010 karena pengadaan dilaksanakan sebelum perubahannya berlaku. Sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 huruf 1, dikatakan bahwa Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Pelelangan Sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya. Maka, merujuk dari ketentuan tersebut, metode pengadaan yang digunakan untuk Pengadaan Perangkat Anlisis Kripto yang bernilai mencapai tiga miliar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode pengadaan yang seharusnya digunakan adalah Metode Pelelangan Umum bukan Metode Pelelangan Sederhana. “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan 3 Pascakualifikasi” Sedangkan untuk metode dokumen, kualifikasi serta evaluasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Pascakualifikasi, satu file dan sistem gugur. Dapat dikatakan bahwa menggunakan metode satu file telah sesuai karena pengadaan ini bukan merupakan pengadaan yang menggunakan metode sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis dan pekerjaan tidak bersifat kompleks sesuai seperti yang terdapat dalam Pasal 47 ayat 5 huruf a dan ayat 6 huruf a. Dan penggunaan metode sistem gugur juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 karena pada prinsipnya semua pengadaan dilakukan dengan sistem gugur kecuali pengadaan tesebut bersifat kompleks. Sedangkan untuk syarat kualifikasi, proses pengadaan diadakan secara terbuka agar tiap penyedia dapat mengikuti pengadaan tersebut tanpa adanya diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat 10 yang berunyi: “ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini” 3

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 36 ayat 1.



117

Sedangkan untuk persyaratan kualifikasi diatur dalam Pasal 19 ayat 1 yaitu:4 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

11. 12. 13.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; tidak masuk dalam Daftar Hitam; memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan 4

Ibid, Pasal 19 ayat 1.



118

14. menandatangani Pakta Integritas. Jika dilihat dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat 1 tersebut di atas, ada indikasi diskriminatif dengan tujuan pada penyedia tertentu pada Pengadaan Perangkat Analisis Kripto, yang dilakukan pada Lembaga XYZ. Karena, panitia mencantumkan satu syarat untuk penyedia yaitu memiliki pengalaman pada subbidang pengadaan barang computer dan sejenisnya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan. Sedangkan sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf c, penyedia tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman di bidang atau sub bidang tertentu. Jadi Pengadaan Perangkat Analisis Kripto ini belum sesuai dengan ketentuan atas dua hal sebagai berikut: 1.

Menggunakan metode pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2.

Memasukkan syarat kualifikasi yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi diskriminatif dan tertuju pada penyedia tertentu.

3.4. Hambatan Pada E-Procurement di Indonesia E-procurement diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan negara bebas Korupsi sesuai dengan Inpres No. 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Selain itu e-procurement diadakan juga demi mewujudkan transparansi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam peraturan mengenai Pengadaan Publik. Namun penerapan e-procurement masih memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah: 1.

Hambatan implementasi

e-procurement adalah kesiapan sumber daya

manusia terkait masalah mental, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara

on-line dikalangan

vendors maupun unit-unit di perusahaan,

kompatibilitas dan kehandalan sistem yang dibangun masih diragukan, auditor khususnya Badan Pemeriksa Keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar transaksi on-line, dan

belum adanya aturan dan

standar pelaksanaan e-procurement.5 5

Jurnal Siasat Bisnis, Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement, hal 130.



119

2.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala besar dalam implementasi e-procurement. Di sebagian besar wilayah, internet masih merupakan barang yang mahal. E-procurement memerlukan bandwith yang cukup besar karena di dalamnya ada proses upload dokumen dengan ukuran beberapa megabyte.6

3.

Hambatan lain yang ditemukan pada proses e-procurement adalah keraguan para pelaksana yang terlibat dalam e-procurement mengenai aturan tanda tangan dan materai dalam dokumen penawaran yang digunakan. Serta tanda tangan

dalam

kontrak

mapun

dokumen-dokumen

lainnya

yang

membutuhkan tanda tangan. Hal ini yang menyebabkan proses eprocurement di Indonesia dilaksanakan tidak sepenuhnya secara elektronik, pada tahap tertentu dilakukan secara konvensional yaitu membutuhkan dokumen asli untuk diserahkan, hal ini dilakukan untuk mengklarifikasikan keaslian dokumen. Klarifikasi dokumen ini dilakukan karena instansi-instasi terkait dengan pendataan dokumen secara elektronik di Indonesia belum memadai. Selain itu seperti disebutkan di sub bab sebelumnya, pemerintah belum memiliki Otoritas Sertifikat Digital yang dapat melindungi dan memayungi tanda-tangan secara elektronik. Hambatan-hambatan yang disebutkan di atas merupakan hambatan secara umum pada penarapan e-procurement di Indonesia. Secara khusus, hambatan yang di alami pada panitia maupun penyedia di LPSE Lembaga XYZ adalah permasalahan koneksi. Koneksi lambat atau tidak dapat berproses sama sekali sehingga menghambat proses tahapan dalam pengadaan. Adapula opini dari pihak pengedia barang/jasa yang dikutip dari kompasiana dengan alamat website http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/01/06/tender-online-suka-dukakelebihan-serta-kelemahannya/. Opini tersebut mengatakan bahwa

“Salah satu

kelemahannya yang sangat menjengkelkan adalah ketika servernya down dan website tidak bisa di akses dalam waktu sekian jam. Kalau kurang beruntung, kita bisa gagal mengupload dokumen penawaran karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Satu lagi, kadang pertanyaan kita saat aanwizjing tidak 6

http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik, diunduh pada 24 November 2012.



120

semuanya mendapat jawaban dari panitia, ini juga yang cukup merepotkan, karena namanya tender, sedikit saja kesalahan pada dokumen bisa dijadikan senjata ampuh oleh panitia untuk menggugurkan penawaran kita”. Namun biasanya jika kelemahan server terjadi oleh LPSE, cara mengatasinya adalah pihak panitia akan menghubungi LKPP untuk menjadwal ulang tahapan yang bermasalah tersebut. Dan atas persetujuan LKPP, tahapan tersebut akan di ulang dengan dilakukan pemberitahuan pada pengumuman jadwal pengadaan pada halaman jadwal serta dilakukan konfirmasi pada e-mail peserta. Dari hasil wawancara, permasalahan yang dialami baru permasalahan koneksi dan belum ditemukan hambatan lain dalam e-procurement di LPSE Lembaga XYZ secara khusus dan Indonesia umumnya.



BAB 4 TANGGUNG JAWAB SUBJEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

4.1

Pendahuluan Electronic Procurement (e-procurement) adalah suatu sistem yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet untuk melaksanakan hubungan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik. Di Indonesia, e-procurement telah mendapat perhatian dari Pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI nomor 61/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2006. Keberadaan Keppres dan Perpres tersebut merupakan jaminan kepastian status hukum praktek e-procurement yang telah dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik BAPPENAS melalui sistem Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah Secara Elektronik Nasional (LPSE Nasional). Berdasarkan Perpres No. 106 tahun 2007, pada tanggal 6 Desember 2007 berdiri sebuah lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). LKPP merupakan institusi

pemerintah

yang

eksis

berdiri

dari

proses

pemekaran

Pusat

Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik BAPPENAS. Salah satu peran penting LKPP adalah melanjutkan proses dan praktek e-Procurement pada sistem LPSE Nasional. E-Procurement pada sistem LPSE Nasional memiliki delapan prinsip yaitu efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparan, adil dan non-diskriminatif, terbuka dan persaingan yang sehat, interoperabilitas, dan keamanan data.

121 Universitas Indonesia


122

Pada proses e-procurement di terdapat beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Pihak-pihak terkait di dalam proses e-procurement di Indonesia, adalah: a.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) LKPP merupakan sebuah lembaga yang mengurus dan merumuskan segala sesuatunya mengenai pengadaan barang dan jasa secara konvensional maupun secara elektronik. LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

dan

perumusan

kebijakan

pengadaan

barang/jasa

Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Fungsi- fungsi yang diselenggarakan oleh LKPP, yaitu :1 a)

b)

c) d)

e) f)

1

Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintahtermasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha; Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement); Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum; Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

http://www.lkpp.go.id/TentangKami.html



123

b.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani unit layanan pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.2 “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada” LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk

memfasilitasi

ULP/Pejabat

Pengadaan

dalam

melaksanakan

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Permohonan implementasi e-Procurement oleh institusi pemerintah kami informasikan hal-hal sebagai berikut: a)

Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat Minat Implementasi e-Procurement yang ditujukan ke Kepala LKPP

2

http://www.lkpp.go.id/lpse.html



124

b)

Pemohon menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim LPSE, yang dalam tim tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari: 

Penanggung Jawab



Ketua






Bidang Administrasi Sistem Informasi (kecuali LPSE Service Provider)

c)






Bidang Layanan Pengguna

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikirimkan ke Direktorat

e-Procurement

LKPP

sebagai

dasar

pelaksanaan Management Training bagi calon pengelola LPSE di Jakarta atau LPSE terdekat. Management Training dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan pemohon tidak dikenakan biaya apapun serta pemohon hanya menanggung biaya akomodasi selama kegiatan. d)

Untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder (PPK, Panitia Pengadaan, Pelaku Usaha), pemohon dapat melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan penggunaan SPSE serta dapat mengajukan permohonan bantuan personil (narasumber) kepada Direktorat eProcurement LKPP untuk pendampingan kegiatan dimaksud.

e)

Implementasi e-Procurement pemohon dapat memilih satu dari 2 (dua) jenis LPSE, yaitu: 

LPSE Sistem Provider Pada LPSE Sistem Provider ini memiliki organisasi sebagaimana tersebut pada huruf b, dan mempunyai, mengelola dan memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan server yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun selain fungsi diatas yang merupakan tugas dari Bidang Administrasi Sistem Informasi, LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:



125

1)

Sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;

2)

Pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;

3)

Melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses;

4)

Melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.) penyedia barang/jasa yang sebelumnya

telah

melakukan

pendaftaran

untuk

mendapatkan kode akses secara online; 5)

dan fungsi-fungsi lainnya. Dengan LPSE ini maka pemohon akan memiliki

alamat website sendiri. 

LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut: 

Penanggung Jawab



Ketua









Bidang Layanan Pengguna Pada LPSE Service Provider ini fungsi mengelola server

yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi

lainnya,

misal:

Pemohon

berasal

dari

Pemkot

Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat). Terhadap

ULP/Pejabat

Pengadaan

pada

Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE,dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.



126

Selain sebagai unit kerja sebagaimana tersebut diatas LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atas pemenuhan hal tersebut LKPP akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaannya.

c.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) “Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”3 K/L/D/I merupakan subjek hukum dalam e-procurement yang mengadakan dan memerlukan serta membutuhkan sebuah barang atau jasa untuk melaksanakan kinerja K/L/D/I tersebut. Dengan kata lain, K/L/D/I merupakan pihak yang mengadakan pengadaan barang dan jasa serta sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Jadi, K/L/D/I merupakan konsumen di pengadaan barang dan jasa. K/L/D/I melakukan pengadaan barang dan jasa dengan membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa, yang akan dijelaskan pada huruf berikutnya.

d.

Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pada Perpres 70/2012, Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa disebut juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.”4 PPK membuat paket Pemilihan yang kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dalam hal ini adalah LPSE. Beikut tahapan-tahapannya:5 1)

PPK menyerahkan surat berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan randangan umum kontrak kepada ULP.

3

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 Ayat 2. 4 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 Ayat 7. 5 Peratuan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang E-tendering, romawi V Angka 1 Huruf a.



127

2) 3) 4)

a.

b. c. d. e. f. g. h. i.

e.

Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik. Aktifitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE. PPK yang belum mendapatkan kode akses (User ID dan Password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE dengan memberikan Surat Keputusan/Perintah/Penunjukkan sebagai PPK. Adapun Tugas pokok dari PPK adalah sebagai berikut:6 Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri(HPS); dan 3) Rancangan Kontrak. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyedia Barang dan Jasa “Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.”7 Penyedia barang dan Jasa yang akan mengikuti e-procurment pada suatu pengadaan barang dan jasa, harus mendaftarkan pada LPSE dimana pengadaan barang dan jasa tersebut diadakan. Setiap LPSE memiliki prosedur dan tata cara pendaftaran penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan secara singkat tata cara pendaftaran penyedia barang dan jasa di Pusat LPSE Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut: 6

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat 1 7 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 Ayat 12



128

1.

Penyedia barang/jasa yang akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE Kementerian Keuangan diharuskan melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE Kementerian

Keuangan

di

www.lpse.depkeu.go.id.

Hal

ini

menyatakan bahwa tiap penyedia barang harus mendaftarkan di tiap LPSE

tempat

penyedia

barang

dan

jasa

akan

mengikuti

pelelangan/pengadaan. 2.

Setelah pendaftaran secara online dilakukan, penyedia barang/jasa harus melakukan registrasi dan verifikasi (pendaftaran offline) ke Kantor LPSE Kementerian Keuangan baik di pusat maupun di daerah untuk mendapatkan user-id dan password, dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Pendaftaran online ini membawa hardcopy dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran untuk di verifikasi.

3.

Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak balasan pendaftaran online dikirimkan.

4.

Apabila dalam jangka waktu tersebut penyedia barang/jasa tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data pendaftaran akan dihapus dari database LPSE.

5.

Penyedia barang/jasa yang data pendaftarannya telah dihapus dapat melakukan pendaftaran online kembali dan segera melakukan registrasi dan verifikasi.

f.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pada dasarnya yang menjadi pihak di dalam proses e-procurement bukan SPSE, pihaknya yang dimaksud disini adalah Lembaga XYZ. Sistem Pengadaan

Secara

Elektronik

(SPSE)

dikembangkan

oleh

Pusat

Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. SPSE dibuat oleh LKPP khususnya direktorat e-procurement. Eprocurement menjadi salah satu dari 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas



129

dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server

LPSE

yang

berada

di

Jakarta

dengan

alamat

www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Kemudian, pada bulan Desember 2007, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan „pemekaran‟ Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi electronic government procurement. Pengembangannya SPSE membawa semangat free lisence. SPSE dikembangkan

menggunakan

bahasa

pemrograman

Java dan

menggunakan database PostgreSQL serta diinstal di sistem berbasis Linux. Perangkat lunak standar dari SPSE terdiri dari:8 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), versi terakhir hingga saat ini adalah versi 3.5 dan terus dikembangkan Postgresql Database Java (JRE/JDK) Apache Tomcat Apache Web Server Sistem Operasi (SPSE dapat berjalan disemua sistem operasi, namun dominan digunakan dalam implementasi adalah Linux dan Sun Solaris) LKPP dalam pengembangan SPSE berkerjasama dengan:

1.

Lembaga XYZ (Lembaga XYZ) untuk fungsi enkripsi dokumen

2.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit Lembaga XYZ (Lembaga XYZ) disini berperan dalam pengamanan

dokumen pengadaan secara elektronik. Sehubungan dengan implementasi salah satu prinsip e-Procurement yaitu keamanan data, LKPP melakukan kerjasama dengan Lembaga XYZ berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknis dan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 29 Oktober 2008. 8

Said Fauzur, Staff Dit. E-Procurement LKPP, Kuesioner, 27 Desember 2012.



130

Berdasarkan dokumen kerjasama tersebut, Lembaga XYZ melalui Deputi Bidang Pengkajian Persandian telah membentuk Tim Kelompok Kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan rangkaian kegiatan dukungan keamanan informasi proses e-Procurement pada sistem LPSE Nasional. Berikut tahap-tahap pembentukan keamanan yang dimaksud di atas: 1.

Rapat teknis, rapat koordinasi, seminar/workshop/lokakarya dan sosialisasi keamanan informasi pada LPSE Nasional a.

Rapat Teknis 1)

Tim Pokja Lembaga XYZ melakukan serangkaian kegiatan rapat teknis substantif yang mulai dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2008 bertempat di kantor Lembaga XYZ;

2)

Materi substansi rapat teknis membahas hal-hal yang berkaitan dengan proses perancangan protokol kriptografi, proses perancangan perangkat lunak, proses pembuatan perangkat

lunak,

persiapan

seminar/workshop/lokakarya,

pelaksanaan serta

evaluasi

kegiatan kegiatan

dukungan keamanan informasi pada LPSE; 3)

Hasil rapat teknis menjadi dasar pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan sosialisasi APENDO Peserta dan APENDO Panitia.

b.

Rapat Koordinasi 1)

Tim Pokja Lembaga XYZ bersama Tim LPSE LKPP melakukan serangkaian kegiatan rapat koordinasi yang dimulai pada bulan Mei-November 2008 bertempat di kantor Lembaga XYZ, kantor LKPP dan kantor LPSE Nasional.

2)

Materi rapat koordinasi membahas hal-hal yang berkaitan dengan praktek pelelangan konvensional, konsep eProcurement, sistem LPSE Nasional, konsep desain



131

keamanan informasi pada sistem LPSE, serta evaluasi sistem LPSE Nasional; 3)

Hasil rapat koordinasi menjadi dasar prosedur dan mekanisme kegiatan rancang bangun APENDO Peserta dan APENDO Panitai, serta fitur keamanan informasi Server LPSE Nasional;

4) 2.

Kegiatan rapat koordinasi telah terlapor.

Perancangan protokol kriptografi APENDO pada LPSE a.

Salah satu proses penerapan teknik kriptografi pada LPSE adalah melakukan perancangan desain protokol kriptografi. Protokol kriptografi adalah suatu rangkaian langkah yang didesain untuk menunjukkan hubungan fungsi-fungsi keamanan informasi dan implementasi teknik kriptografi pada suatu sistem aplikasi, termasuk APENDO pada LPSE.

b.

Detail proses perancangan protokol kriptografi APENDO pada LPSE dilaporkan secara terpisah dalam dokumen "Laporan Kegiatan

Perancangan

Protokol

Kriptografi

Aplikasi

Pengamanan Dokumen (APENDO) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik", Lembaga XYZ, 2008 3.

Perancangan perangkat lunak APENDO pada LPSE a.

Salah satu proses kegiatan rancang bangun APENDO adalah proses perancangan

perangkat

lunak

APENDO Peserta,

APENDO Panitia dan relasi kriptografis APENDO dengan Server LPSE. b.

Detail proses perancangan perangkat lunak APENDO pada LPSE dilaporkan secara terpisah dalam dokumen "Laporan Kegiatan Perancangan Perangkat Lunak Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik", Lembaga XYZ, 2008.

4.

Perangkat lunak APENDO Peserta a.

APENDO Peserta adalah suatu perangkat lunak keamanan informasi produk Lembaga XYZ tahun 2008 yang mempunyai



132

fungsi utama untuk melakukan proses ENKRIPSI, yaitu proses transformasi plain file(s) dokumen penawaran milik Peserta menjadi satu cipher file melalui mekanisme protokol kriptografi. APENDO Peserta tidak dapat melakukan proses Dekripsi cipher file. b.

APENDO Peserta merupakan aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows, bersifat portable, independen, user friendly, high speed encryption, berukuran relatif kecil ± 1,07 Mb, serta memberikan layanan kerahasiaan, otentikasi, integriti dan fungsi kompresi untuk kebutuhan keamanan informasi dan efisiensi kapasitas file milik Peserta LPSE.

c.

Perangkat lunak APENDO Peserta telah melalui proses ujicoba operasional, telah menjadi sub-sistem dari sistem LPSE Nasional, dan telah digunakan oleh Peserta dalam proses lelang LPSE Departemen Keuangan, serta digunakan dalam proses pelatihan sistem LPSE di LKPP, LPSE Departemen/Lembaga/ Pemprov/Pemkot/Pemkab.

d.

Perangkat lunak APENDO Peserta telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan penambahan fitur-fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan keamanan informasi dan kenyamanan Pengguna APENDO.

e.

Capture tampilan form login perangkat lunak APENDO Peserta adalah sebagai berikut :



133

Gambar Tampilan Form Login APENDO Peserta

5.

Perangkat lunak APENDO Panitia a.

APENDO Panitia adalah suatu perangkat lunak keamanan informasi produk Lembaga XYZ tahun 2008 yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan proses DEKRIPSI, yaitu proses transformasi satu cipher file dokumen penawaran menjadi plain file(s) dokumen penawaran milik Peserta melalui mekanisme protokol kriptografi. APENDO Panitia tidak dapat melakukan proses Enkripsi plain file(s).

b.

APENDO Panitia merupakan aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows, bersifat portable, independen, user friendly, high speed encryption, berukuran relatif kecil ± 1,04 Mb, serta memberikan layanan kerahasiaan, otentikasi, integriti dan fungsi dekompresi untuk kebutuhan keamanan informasi Panitia LPSE.

c.

Perangkat lunak APENDO Panitia telah melalui proses ujicoba operasional, telah menjadi sub-sistem dari sistem LPSE Nasional dan telah digunakan oleh Panitia pada proses LPSE Departemen Keuangan, serta proses pelatihan sistem LPSE di LKPP, LPSE Departemen/Lembaga/Pemprov/ Pemkot/Pemkab.

d.

Capture tampilan form login perangkat lunak APENDO Panitia adalah sebagai berikut :



134

Gambar Tampilan Form Login APENDO Panitia



135

6.

Dokumentasi source code perangkat lunak APENDO Dalam rangka tertib dokumentasi proses dukungan keamanan informasi pada LPSE Nasional, Tim Rancang Bangun menyusun dua dokumen source code APENDO yang dilaporkan secara terpisah sebagai berikut : a.

Dokumen "Source Code Aplikasi Pengamanan Dokumen untuk Peserta LPSE (APENDO Peserta)", Lembaga XYZ, 2008;

b.

Dokumen "Source Code Aplikasi Pengamanan Dokumen untuk Panitia LPSE (APENDO Panitia)", Lembaga XYZ, 2008

4.2

Tanggung Jawab Para Pihak dalam E-Procurement Dari penjelasan para pihak dalam e-procurement di atas, penulis akan

menganalisa tanggung jawab masing-masing pihak menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana tanggung jawab para pihak tersebut apabila ada kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran teknis maupun non-teknis. Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, pasti memiliki tanggung jawab. Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban, dan dimana ada hak, maka secara otomatis memiliki tanggung jawab serta kewajiban. Subjek hukum di dalam e-procurement adalah pihak-pihak yang terkait dalam melakukan ataupun yang berhubungan dengan pengadaan secara elektronik, baik sebagai pihak yang melakukan pengadaan, pihak yang ikut serta sampai dengan pihak yang terkait dengan pembuatan sistem itu sendiri. Sebelum membahas mengenai tanggungjawab para pihak, di sini penulis akan kembali mengingatkan bahwa tujuan e-procurement adalah untuk menyempurnakan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Perpres 70/2012 yaitu: a.

Efisien Efisien,

berarti

Pengadaan

Barang/Jasa

harus

diusahakan

dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang



136

maksimum.9 Dengan e-procurement yang semuanya dilakukan secara elektronik, secara logika mengurangi dana dan daya. Pertama e-procurement tidak menggunakan kertas banyak, kecuali pada saat verifikasi dokumen, penunjukkan penyedia dan kontrak yang masih konvensial. Namun selebihnya menggunakan softcopy yang di upload di website LPSE terkait. Serta lebih mengefisiensi waktu dan daya, karena hamper tiap tahapnya dilakukan secara online, tidak mengharuskan untuk bertatap muka, sehingga lebih menghemat biaya-biaya pengadaan serta transportasi. b.

Efektif Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya.10

c.

Transparan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 11 Dengan e-procurement sangat jelas bahwa transparansi mengenai ketentuan dan informasi terpenuhi. Karena syarat dan ketentuan pengadaan serta informasi-informasi yang diperlukan sudah ada dan dapat dibaca di website LPSE terkait dan dapat dibaca oleh siapa saja bahkan pihak yang tidak memiliki akun ataupun bukan merupakan penyedia atau panitia, namun untuk pihak yang tersebut tetap dapat melihati pengumuman, nama peserta, hasil evaluasi dan pemenang tilang.

9

Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf a, hal 22. 10 Ibid 11 Ibid, hal 22-23



137

Gambar Halaman Pengadaan d.

Terbuka Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.12 Penyedia yang memiliki akun dapa mengikuti pengadaan barang dan jasa, tidak ada batasan. Sedangkan kententuan dan prosedur secara jelas sudah di tetapkan dan dijabarkan pada pengumuman lelang yang terdapat di website LPSE.

e.

Bersaing Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.13 Pada e-procurement, sampai dengan tahap pembukaan dokumen penawaran, tidak diketahui nama-nama perusahaan yang mengikuti pengadaan tersebut, yang tertera pada website hanyalah Penyedia 1, Penyedia 2, Penyedia 3 dan seterusnya. Dan pada saat pengiriman dokumen penawaran dilakukan enkripsi oleh penyedia yang menghasilkan sebuah kode yang tidak menyebutkan nama

12 13

Ibid, hal 23 Ibid



138

perusahaan yang mengirimkan dokumen tersebut. Hal ini merupakan upaya agar terdapat persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan yang mengikuti pengadaan dan upaya agar tidak ada intervensi, karena sampai dengan tahan pembukaan dokumen tidak diketahui nama-nama perusahaan yang mengikuti pengadaan tersebut. f.

Adil/tidak diskriminatif Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan

kepada

pihak

tertentu,

dengan

tetap

memperhatikan

kepentingan.14 Dengan tidak diketahuinya nama penyedia sampai dengan tahap pembukaan dokumen penawaran seperti yang diceritakan sebelumnya. Hal tersebut sangat mendukung keadilan dalam memberikan perlakuan dan mengurangi pemberian keuntungan pada pihak tertentu. g.

Akuntabel Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.15 Dengan melaksanakan pengadaan dengan e-procurement, jika dilihat dari proses, e-procurement sangat meminimalisir kemungkinan adanya tindakantindakan yang menjurus kepada korupsi, kolusi maupun nepotisme yang dahulu sangat mudah dilakukan pada pengadaan secara konvensional. Maka e-procurement cukup membuat proses pengadaan menjadi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selain dari tujuan untuk memenuhi prinsip yang terdapat pada Perpres 70/2012, penulis juga akan membahas kesesuaian e-procurement terhadap prinsip-prinsip yang terdapat pada UU ITE, mengingat bahwa e-procurement merupakan pengadaan secara elektronik yang sangat jelas berhubungan dengan UU ITE, prinsip yang terdapat pada UU ITE adalah: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”16 14

Ibid Ibid 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 ayat 1, LN RI Tahun 2008 Nomor 58. 15



139

Seperti yang tertera di atas, penulis akan membahas satu per satu dari prinsip tersebut dengan e-procurement: 1.

Andal “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.17 Sistem elektronik pada e-procurement adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau dapat disingkat menjadi SPSE. SPSE disini selama mulai digunakan sampai dengan saat ini masih dapat dikatakan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya yaitu Instansi atau panitia dan penyedia barang/jasa. Namun dari sistem tersebut masih terdapat kekurangan seperti disebut di sub Bab sebelumnya, yaitu: a.

Kelemahan pada koneksi.

b.

Belum adanya peraturan dan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat memayungi dan melindungi tanda tangan elektronik, sehingga eprocurement di Indonesia masih belum seluruhnya dilaksanakan secara elektronik.

c.

Sistem

e-procurement

di

Indonesia

belum

didukung

secara

keseluruhan oleh sistem dari instansi-instansi terkait. Sebagai contoh: belum adanya data elektronik dari Kementerian Hukum dan HAM dan Notaris yang dapat di akses untuk verifikasi data dan dokumen penyedia pada e-procurement. Hal ini juga yang menyebabkan eprocurement di Indonesia belum dilakukan secara elektronik secara menyeluruh. Jadi menurut analisa penulis, SPSE belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip “Andal” ini. 2.

Aman “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.18 Untuk file-file yang di-upload oleh penyedia terlindungi oleh Aplikasi 17

Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 ayat 1, LN RI Tahun 2008 Nomor 58. 18 Ibid, Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



140

Pengamanan Dokumen (APENDO). Aplikasi ini merupakan suatu sistem yang dibuat oleh Lembaga XYZ untuk mengenkripsikan data yang diupload penyedia agak tidak dapat dibuka oleh sembarang pihak. Pihak yang dapat membuka data tersebut hanya pihak yang memiliki kunci untuk mendeskripikan data tersebut yaitu pihak panitia. Jadi untuk data-data tersebut terlindungi dan aman. Untuk melindungi SPSE itu sendiri, hanya Administrator yang memiliki akses untuk mengoperasikan segala sesuatu yang terdapat pada website LPSE. Sedangkan, untuk melindungi sistem pada tahap-tahap pengadaan, hanyalah panitia pengadaan yang terdaftar yang memiliki username dan password yang membuat pengadaan tersebut yang dapat mengakses dan mengubah-ubah pengumuman dan proses pada tahap pengadaan. Jadi secara keseluruhan sistem elektronik untuk eprocurement yang berjalan sampai saat ini sudah dianggap aman. 3.

Beroperasi sebagaimana mestinya “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.19 SPSE adalah suatu sistem yang melayani dan beroperasi khusus untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan sistem ini selain untuk pengadaaan barang dan jasa. Jadi sistem elektronik untuk e-procurement di Indonesia sudah beroperasi sebagaimana mestinya.

4.

Bertanggungjawab. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.20 Eprocurement merupakan proses pengadaan secara elektronik yang memiliki pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab masing-masing. Pihak-pihak tersebut

seperti

disebut

di

sub

bab

sebelumnya

dan

mengenai

tanggungjawabnya akan dibahas di sub bab berikutnya. Untuk memenuhi prinsip “Bertanggung jawab” seperti yang diuraikan di atas, maka setiap pihak yang terkait pada e-procurement harus memiliki tanggung jawab hukum yang diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. 19 20

Ibid Ibid, ayat 2.



141

E-procurement merupakan sebuah sistem informasi yang bermuatan kepentingan publik karena dalam perolehan dan pemrosesannya menggunakan anggaran negara. Maka dari itu melekat kepadanya hak publik. Untuk mengetahui pertanggungjawabannya,

perlu

ditelaah

terlebih

dahulu

benturan

antara

kepentingan pribadi (private) dan kepentingan public atau kepentingan umum, baru kemudian memetakannya dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik. 1.

Karakteristik Kepentingan Pribadi (Private) dengan Kepentingan Umum (Public Interest) Kepentingan hukum privat merupakan kepentingan yang bersifat personal/individual setiap seseorang terhadap benda atau kekayaan (property) serta kehidupan pribadinya (privacy), sedangkan kepentingan umum atau kepentingan public adalah kepentingan yang lebih luas dari kepentingan pribadi yakni kepentingan masyarakat luas itu sendiri. Dalam konteks penyelenggaraan suatu sistem informasi, kepentingan personal adalah kepentingan untuk mendapatkan perlindungan atas haknya terhadap informasi sebagaimana layaknya „property‟21 yang dimilikinya. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dicermati pamndangan ekonomi terhadap hukum kebendaan dengan memperhatikan aspek filosofis dari konsep tentang kebendaan itu sendiri. Dalam perspektif utilitarian, yang diukur dari suatu kebendaan adalah nilai dari benda tersebut atau nilai dari suatu tindakan terhadap benda dengan melihat nilai kesenangan atau nilai kepuasan yang diciptakannya. Bentham mendefinisikan property sebagai suatu harapan atas nilai kegunaan suatu benda.22 Tujuan untuk memaksimalkan nilai total kegunaan tersebut akan melahirkan suatu standar di mana aturan-aturan tentang benda menjadi dapat dievaluasi kembali, dengan menetapkan suatu aturan hukum yang memaksimalkan

total

nilai-nilai

kegunaan

tersebut

atau

nilai

kesenangan/kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh.

21

Property of Anything that can be possessed and disposed of in a legal manner. (Encyclopedia of Knowledge. Grolier). 22 Dr. Edmon Makarim,S.Kom., S.H., LL.M, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hal 274.



142

Menurut Edmon Makarim di dalam bukunya yang berjudul Tanggung Jawab Penyelenggara SIstem Elektronik, suatu kepemilikan atas suatu benda baik materil maupun immaterial meskipun terdapat nilai kebebasan terhadap hak personal untuk mengeksploitasinya sebagai bentuk ekspektasi memaksimalkan nilai kegunaan guna mendapatkan kesejahteraan pribadi. Secara fungsional selayaknya hal tersebut tidak bersifat absolute karena dalam konteks hal yang lebih besar, hak atas kebendaan tetap memerhatikan kepentingan public atau kepentungan umum. Dalam wacana negara demokrasi dan kesejahteraan, kepentingan umum tetap harus memerhatikan perlindungan kepentingan pribadi, sehingga benturan kepentingan tersebut dapat diselesaikan dengan suatu bentuk kompensasi yang layak terhadap kerelaan melepaskan hak pribadi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam perspektif hukum perdata, berdasar Buku II KUHPerdata, kebendaan adalah keberadaan segala sesuatu yang dapat dikenakan alas hak. Keberadaan benda ditentukan berdasarkan atas sifar kepemilikan atau kepenguasaan, dengan kata lain siapa yang memiliki dan siapa yang menguasai dan tindakan-tindakan lain yang terkait hal itu. Selanjutnya, benda itu sendiri dapat dibedakan atas „barang‟ sebagai bentuk benda yang bertubuh dan „hak‟ sebagai benda tak bertubuh.23 Dan kedua benda tersebut dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kedua model pembedaan tersebut mempunyai konsekuensi perbedaan dalam mekanisme pengalihan atas hak kepemilikannya. Secara ekonomi, perlindungan terhadap benda sebagai kekayaan (property) adalah perlindungan terhadap nilai (value), kegunaan (utility) dari sesuatu yang dapat diperoleh/dimiliki seseorang terhadap kebendaannya atau harta kekayaannya secara efisien (efisisensi). Cooter menyatakan bahwa para ekonom melakukan pembedaan atas private good dengan public good berdasarkan paling tidak atas tiga komponen, yaitu:24 a.

Dari sisi eksklusivitasnya (exclusivity/rivalry), private good hanya dikonsumsi bersama secara sama rata (no rivalry consumption)

23 24

Ibid, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, hal 277 Ibid, hal 278



143

sementara public good dikonsumsi sendiri (there is rivalry consumption); b.

Dari sisi cost, private good relatif murah biaya penegak haknya, sementara public good relatif lebih mahal;

c.

Dari kualitas kebebasanm, private good memiliki kebebasan yang maksimal (liberty) sementara public good memiliki kebebasan yang bersifat terbatas. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan

oleh Posner bahwa suatu kebendaan baru dapat dikatakan efisien manakala benda tersebut member insentif untuk memaksimalkan kemakmuran suatu bangsa. Di dalam sistem hukum Indonesia, pada dasarnya tidak ada kepemilikan yang bersifat absolut, bahkan hak milik atas tanah pun dikatakan berfungsi social, sehingga demi kepentingan umum kepemilikan seseorang dapat saja dimintakan kerelaannya, namun tetap dengan kompensasi yang layak. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan keadilan pada saat terjadi benturan kepentingan privat dan public, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap penafsiran kepentingan umum itu oleh administrasi negara. Dalam lingkup hukum administrasi negara, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan hal tersebut, yakni: a.

Public Interest Theory Menurut Richard Posner, Public Interest Theory pada konsepnya adalah mencakup dua hal yaitu fungsi ideal dan fungsi aktual suatu legislasi

untuk

mensejahterakan

ekonomi

denganmemperbaiki

kesalahan mekanisme pasar. b.

Special Interest Theory Public Interest Theory dianggap memiliki pandangan skeptic terhadap kewenangan dengan harapan yang sangat ideal tersebut sedangkan dalam pelaksanaannya hal tersebut sulit dijalankan. Sementara itu potensi penyalahgunaan dari administrasi negara memilik peluang besar, maka berkembanglah pemikiran kritis sebagai antitesisnya yakni theory Special Interest Theory dan Public Choice Theory.



144

Special Interest Theory menganggap bahwa administrasi negara sebagaimana layaknya political brokers, dimana dalam pandangan teori ini, administrasi negara mengambil keputusan dalam rangka pemenuhan harapan dari kelompok kepentingan yang saling berkompetisi, karena dalam praktiknya para administrasi negara telah terjebak pada pemahaman tentang kepentingan-kepentingan yang direpresentasikan oleh beberapa perwakilan masyarakat terebut. c.

Public Choice Theory Teori ini merupakan rival dari Public Interest Theory. Teori ini menggunakan

model

ekonomi

untuk

menjelaskan

pembuatan

kebijakan publik. Menurut teori ini, tindakan administrasi negara adalah sebagaimana layaknya barang (good) yang didistribusikan dalam suatu „pasar‟ yang diatur berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Secara garis besar, sesuai dengan kekhususan atau karakteristik pada setiap sector kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan sendirinya lingkup pengertian dan implementasi dari kepentingan publik atau kepentingan umum itu, dapat dikatakan akan berbeda-beda secara kontekstual tergantung pad akarakteristik dati tiap sector kehidupan itu sendiri. Dalam lingkup penyelnggaraan sistem informasi elektronik ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dikaji benturan kepentingan privat dengan kepentingan umum secara kontekstual. Sesuai dengan konsep konvergensi telekomunikasi, media dan telematika, yang pada esensinya akan membicarakan empat komponen besar yaitu konten, komputasi, komunikasi, dam komunitas yang dipertemukan dengan empat prinsip etika dalam bersistem informasi yakni, Privacy, Accuarcy, Property, dan Accessibility. Maka, perlu dikaji benturan kepentingan privat dan kepentingan umum dalam konteks tersebut, yakni:25 a.

Benturan kepentingan terhadap konten informasi sebagai private good atau kekayaan (property) yang merupakan hasil kreasi intelektual

25

Ibid, hal 287



145

seseorang yang dilindungi oleh hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang Hak Cipta. Hubungan dengan e-procurement adalah bahwa SPSE yang telah dibuat oleh LKPP harus dilindungi hak ciptanya. b.

Benturan

kepentingan

terhadap

ketersediaan

(availability/accessibility) informasi publik sebagai public good atau informasi publik sebagai salah satu asas dalam terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Pada e-procurement di Indonesia bahwa SPSE ini harus menyediakan informasi publik yang transparan. Dan hal tersebut sudah terpenuhi karena proses e-procurement dapat di akses dan dilihat oleh masyarakat dengan membuka website LPSE. c.

Benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan sistem informasi untuk memberikan layanan public yang harus diselenggarakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

d.

Benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan sistem komunikasi yang harus diselenggarakan dengan memerhatikan perlindungan privacy seseorang.

2.

Benturan Kepentingan Pelaku Usaha dengan Kepentingan Konsumen Kepentingan pelaku usaha adalah kepentingan untuk mencari keuntungan (profit) melalui produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada publik, sementara kepentingan konsumen adaah kepentingan untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan pembelanjaan dan ekspektasinya terhadap produk barang dan/atau jasa tersebut. Kedua pihak harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksinya. Dalam perkembangannya, konsumen selalu berada pada posisi yang lemah dan rentan untuk dieksploitasi oleh pelaku usaha, karena itu dibuatlah UU Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen. Kepentingan umum yang dimaksud adalah representasi kepentingan konsumen baik secara global maupun nasional. Dalam konteks sistem elektronik, pelaku usaha yang terlibat dapat terdiri dari Produsen (produk), Konsultan Pengembang, Kontraktor dan/atau



146

Penyelenggara Sistem. Para pelaku usaha tersebut berkepentingan atas pembayaran

terhadap

segala

pengeluaran

biaya

investasi

yang

dikeluarkannya berikut margin keuntungan yang telah disepakati. Sementara bagi konsumen adalah mendapatkan sesuatu yang sebagaimana yang diharapkannya sebanding dengan pengeluaran yang telah dilakukannya. Dari sisi pengembangan teknologi, pengembang dan penyelenggara telah memberikan manfaat untuk peradaban manusia sesuai keterbatasan teknologi pada saat itu. Produk teknologi secara naturalia adalah karya manusia yang tidak langsung sempurna pada saat pembuatannya. Akan terdapat potensi kesalahan (error) dan/atau kerugian yang dapat terjadi kepada si pengguna akibat sistem tersebut berjalan tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal tersebut mungkin karena ketidaksengajaan karena perjalanan penyempurnaan teknologi. Oleh karena itu, mereka menghendaki adanya pembatasan tanggung jawab untuk tidak membuat disinsentif terhadap riset dan pengembangan teknologi itu sendiri. Pertanggung jawaban mutlak sering kali dirasakan tidak adil bagi pelaku usaha yang telah berusaha keras untuk menerapkan sebaik kemampuan mereka dimana kejadian yang bersifat di luar dari yang diharapkan bukan menjadi tanggung jawab mereka lagi. Sementara itu, peluang untuk menyalahgunakan hal tersebut sering kali terjadi bila tidak ada mekanisme ancaman yang berat bagi pengembang yang tidak secara bertanmggung jawab mengembangkan produknya, atau yang dengan sengaja membuat produk yang tidak layak bagi masyarakat. Seiring dengan kepentingan pengembang, pemnyelenggara juga berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut dnegan upaya pembatasan tanggung jawab sekiranya terjadi kerugian kepad apara pelanggannya. Dalih yang dikemukakannya adalah keterbatasan upayanya untuk bisa menjamin sistem yang dibuat oleh orang lain. Semestinya vendor atau penyedia barang dan jasa selaku pembuat yang harus bertanggung jawab, sementara penyelenggara hanya merupakan pihak perantaranya agar produk teknologi tersebut dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.



147

3.

Benturan Kepentingan Nasional dengan Kepentingan Global dan Peranan Pemerintah Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, isu tentang Hak Asasi Manusia dan Penyelenggaraan Negara yang Baik (good governance), pengertian tentang kepentingan global faktanya lebih didominasi oleh kepentingan pemilik modal (capitalist) yang memainkan pengaurhnya melalui mekanisme pasar. Kepentingan global dalam perdagangan bebas adalah terbukanya akses pasar bagi pemodal asing untuk menmdapatkan nilai ekonomis yang maksimal pada suatu negara, sedangkan di sisi lain hal tersebut dipercaya sebagai suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan akan meningkatkan nilai ekonomis di mana capital tersebut ditanamkan. Namun di sisi lain, kepentingan suatu bangsa dan negara adalah diemabn oleh pemerintah untuk menjaga kepentingan ekonomi nasionalnya agar dapat menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. dengan kata lain, sesuai dengan paragraph keempat Pembukaan UUD Negara RI 1945 bahwa kepenmtingan bangsa dan negara adalah tidak tereksploitasi segenap sumber dayanya oleh bangsa lain selayaknya yang pernah terjadi pada masa penjajahan dahulu. Seiring dengan kepentingan negara maju dalam globalisasi dan perdagangan bebas, pembangunan dan penataan sistem komunikasi dan sistem informasi global adalah kata kunci penguasaan ekonomi tersebut. Dalam lingkup negara yang terkena imbas globalisasi dan perdagangan bebas, kepentingan nasional tengah berhadapan dengan kepentingan ekonomi kapitalis. Hal ini terlihat dengan dipaksanya semua negara berkembang untuk membuka akses pasarnya kepada negara maju. Hal ini berbenturan dengan apa yang terdapat dalam Perpres 70/2012 yaitu pada Bab VII mengenai Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam negeri, yang mengutamakan produksi dalam negeri. Setelah membahas mengenai benturan-benturan kepentingan dalam

penyelenggaraan sistem elektronik, maka selanjutnya akan dibahas mengenai tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem



148

elektronik sesuai dengan kontribusinya terkait dengan e-procurement di Indonesia. 4.2.1 Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (Operator/Provider) Pada praktiknya, jika pembuatan suatu sistem tidak untuk digunakan sendiri, maka umumnya sistem tersebut dibuat dalam rangka hubungan bisnisnya dengan pihak ketiga (konsumen). Dengan kata lain, si pemilik proyek akan memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingan menyediakan jasa kepada pelanggannya. Penyelenggara sistem ini memiliki tanggung jawab bila ditemukan kesalahan sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (malfunction). Terkait dengan e-procurement, pihak penyelenggara adalah: 1.

LKPP LKPP

merupakan

Lembaga

Kebijakan

yang secara

inhouse

mengembangkan SPSE. Sebagai pembuat sistem, LKPP memiliki tanggung jawab untuk memantau serta mengembangkan terus SPSE agar menjadi sistem pelayanan public yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai penyelenggara elektronik yang telah mengembangkan sistem, maka LKPP tunduk dengan UU 11/2008, yaitu: a.

Pasal 15 ayat 2: “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.”

b.

Pasal 16 ayat 1 huruf c: “Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;” Yang terjadi pada prakteknya, kegiatan pengadaan yang

diadakan pada LPSE belum pernah terjadi permasalahan yang berasal dari sistemnya (SPSE), permasalahan biasa terjadi karena dari jaringan internet/koneksi internet yang digunakan oleh user sehingga menyebabkan keterlambatan peng-upload-an data yang menyebabkan kerugian pada penyedia yaitu gugurnya penyedia tersebut pada tahap tertentu. Dan karena kerugian tersebut terjadi akibat lalainya penyedia,



149

maka LKPP tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat 4 yaitu: "Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggungjawab pengguna jasa layanan.” Selain ketentuan dari UU 11/2008, LKPP juga harus mendaftarkan SPSE kepada kementerian, hal ini sesuai dengan ketentuan pada PP 82/2012 yaitu Pasal 5 ayat 1 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran. Namun sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat pada PP 82/2012 tersebut dikatakan bahwa jika sistem elektronik sudah terbentuk sebelum Peraturan Pemerintah tersebut berlaku, maka diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan pendaftaran dan jika tidak dilakukan pendaftaran dalam waktu 1 (satu) tahun, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Namun tidak ditentukan jumlah denda yang dikenakan.

2.

LPSE Selain LKPP, pihak penyelenggara sistem elektronik yang memiliki tanggung jawab dalam e-procurement adalah LPSE. LPSE sebagai agen penyelenggara elektronik dari LKPP. Instansi pemerintah pemilik LPSE. Dalam tulisan ini khususnya adalah Lembaga XYZ. Lembaga XYZ memang tidak membuat sendiri sistem pengadaan secara elektronik ini, sistem tersebut dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan

Bappenas.

Sistem

ini

dibuat

dan

digunakan

untuk

melaksanakan layanan e-procurement yang diadakan instansi dan lembaga pemerintahan secara umum dan di Lembaga XYZ khususnya. Hal ini sesuai dengan tugas LPSE yang meliputi:26 a. b.

26

Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan.

Perka LKPP No. 2 Tahun 2010 tantang LPSE, Pasal 3 ayat 1



150

c. d. e.

Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I Karena LPSE bertugas untuk memfasilitasi pengadaan secara

elektronik, maka LPSE harus berupaya sebaik mungkin untuk meminimalkan segala macam resiko (risk management). Hal ini adalah kata kunci pertanggungjawaban si penyelenggara (LPSE) kepada publik (instansi, panitia, penyedia dan masyarakat) khususnya yang

menjadi

pelanggannya

atau

konsumennya.

Selain

itu

penyelenggara juga bertanggungjawab mutlak terhadap kerugian yang terjadi. Di dalam tanggungjawab penyelenggara sistem ini, konsumen yang dimaksud di sini adalah penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan yang menggunakan sistem tersebut. Pada LPSE terdapat struktur organisasi yang memiliki tanggungjawab masing-masing.

Jika dilihat fungsi dari struktur organisasi tersebut. Yang bertanggungjawab langsung terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam sistem adalah Tim Teknologi dan Komunikasi serta Tim Verifikator dan Helpdesk. Sedangkan untuk Tim Trainer bertugas untuk memberikan pendidikan serta pelatihan pada ULP dan Panitia yang akan membentuk LPSE maupun yang hanya ikut serta dalam LPSE terdekat, sehingga ULP dan Panitia tersebut mengerti segala sesuatunya tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Fungsi Tim trainer sendiri adalah: a.

Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;



151

b.

Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;

c.

Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE. Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 2 tahun 2010 tentang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi sama saja dengan Unit Administrasi Sistem Elektronik. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas melaksanakan pengelolaan SPSE. Sesuai dengan tugasnya, maka fungsi dari Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:27 a. b. c. d.

Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; Penangan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP. Menurut pendapat dan analisa penulis, tanggungjawab tim

teknologi dan komunikasi adalah apabila terjadi error dalam sistem. Sedangkan kenyataannya, error dalam sistem yang kerap terjadi sebenarnya bukan kesalahan dari sistem itu sendiri, namun permasalahan dari jaringan internet yang berperan penting dalam sistem tersebut seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Seperti yang telah dikemukakan di sub bab serta bab sebelumnya, permasalahan jaringan yang lambat seringkali menjadi keluhan dalam proses e-procurement. Dan merupakan tanggung jawab LPSE untuk memperbaikinya. Tugas LPSE untuk memperbaikinya adalah dengan cara melaporkan permasalahan jaringan ini kepada LKPP (sesuai dengan fungsi huruf c yang telah disebut di atas) dan meminta izin kepada LKPP agar dapat menjadwal ulang proses dimana terjadi permasalahan jaringan tersebut, kemudian setelah mendapatkan izin dari LKPP, LPSE akan menyampaikan kepada panitia jadwal baru tersebut kemudian mengumumkannya di halaman pengadaan terkait serta mengirimkan email kepada penyedia yang ikut serta dalam pengadaan tersebut. Namun apabila LPSE tidak 27

Perka LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE, Pasal 9 ayat 2



152

melaporkan hal tersebut kepada LKPP, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada LPSE tersebut. Selanjutnya Tim Verifikator dan Helpdesk juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar atas penyelenggaraan SPSE. Tim verifikator dan Helpdesk yang disebut juga Unit Registrasi dan Verifikasi pada Perka LKPP No. 2/2010, memiliki fungsi sebagai berikut:28 a. b. c. d.

Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE; Pengampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE. Hal tersebut di atas sesuai dengan tugasnya yaitu menerima

pendaftaran peserta yang akan melakukan pengadaan secara elektronik dan juga menerima keluhan-keluhan peserta. Sesuai dengan fungsinya yaitu memverifikasi dokumen-dokumen dan informasi, tim verifikasi wajib secara teliti dan hati-hati memeriksa keabsahan dan keaslian dokumen peserta khususnya informasi bagi penyedia barang/jasa. Verifikasi data penyedia ini sangat penting karena, diantara hubungan panitia dengan penyedia adalah seperti pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usahanya adalah penyedia sedangkan konsumennya adalah panitia yaitu lebih tepatnya instansi yang melakukan pengadaan. Hal ini menjadi penting juga karena LPSE merupakan sebuah layanan yang memberikan fasilitas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik. Terkait

dengan

pemerintahan,

pengadaan

ini

berarti

menggunakan uang negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.29 28

Ibid, Pasal 10 ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286, Pasal 1 angka 1. 29



153

Dan untuk pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan negara tersebut di atas, maka e-procurement harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, tim verifikasi diharapkan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan dari penyedia-penyedia nakal yaitu dengan cara memverifikasi dokumen dan informasi sehingga tidak ada pemalsuan yang akan menyebabkan kerugian bagi negara sebagai konsumen. Dan jika ditemukan pemalsuan, maka penyedia tersebut akan diberikan sanksi dimasukkan ke dalam buku hitam. Hal ini sesuai dengan: “Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah”30 Sedangkan fungsi helpdesk sendiri adalah untuk menangani keluhan tentang pelayanan LPSE. Dari paparan dan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa tanggung jawab penyedia yaitu LPSE itu sangat besar dalam eprocurement. Karena LPSE merupakan fasilitator, maka apapun yang terjadi pada kesalahan sistem maupun di luar sistem seperti keaslian dokumen, merupakan tanggung jawab LPSE secara penuh. Namun, apabila ternyata LPSE tidak melaksanakan verifikasi secara benar dan terdapat pemalsuan data atau dokumen dan apabila LPSE tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, atas

30

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat 6.



154

hal tersebut belum ada ketentuan yang mengatur memngenai tanggungjawab LPSE.

4.2.2 Tanggung Jawab Pengguna (User) Pada prakteknya, yang dimaksud dengan pengguna adalah pengguna akhir atau disebut juga konsumen. Sebagai pengguna, ia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua tindakannya dengan itikad baik dan mematuhi semua prosedur seperti sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU Konsumen yaitu: Kewajiban konsumen adalah: a.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d.

Mengikuti

upaya

penyelesaian

hukum

sengketa

perlindungan

konsumen secara patut. Konsumen yang dimaksud disini adalah 1.

K/L/D/I dan panitia pengadaan Sebagai konsumen yang menggunakan keuangan negara, harus

dilindungi namun juga harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17/2003 yang telah disebut dalam paragraf-paragraf sebelumnya bahwa penggunaan keuangan negara harus dikelola dengan baik. Hal ini berkaitan dengan penentuan Harga Perkiraan Sendiri untuk nilai paket pekerjaannya. User/konsumen disini dituntut untuk tidak berlebihan dalam menentukan HPS sehingga tidak terjadi penggunaan uang negara secara berlebih. Selain itu, K/L/D/I atau panitia yang melaksanakan pengadaan, diwajibkan untuk melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Perpres 54/2010 dan perubahannya Perpres 70/2012. Dan jika panitia atau K/L/D/I dengan sengaja melaksanakan proses pengadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberikan sanksi. Di dalam Perpres No.



155

70/2012 terdapat sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada Panitia jika terjadi penyelewengan ataupun tindakan-tindakan yang harus dipertanggung jawabkan, yaitu:31 Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa, maka ULP: a.

dikenakan sanksi administrasi;

b.

dituntut ganti rugi; dan/atau

c.

dilaporkan secara pidana. Biasanya sering ditemukan indikasi panitia melakukan tindakan

diskriminasi dengan tujuan memenangkan penyedia tertentu kemudian mensyaratkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini artinya penyedia telah melakukan persekongkolan dengan penyedia dan berarti telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan keuangan negara. Terkait dengan hal tersebut, maka hal ini berkaitan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terhadap penyimpangan tersebut, penyedia akan dikenakan sanksi sebagai berikut: a.

Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sah perjanjian adalah: - Adanya kesepakatan kedua belah pihak. - Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. - Adanya Obyek. - Adanya sebab yang halal.

b.

Pasal 35 ayat 1 UU No. 17/2003 “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.” Dari kedua pasal tersebut di atas, tanggung jawab panitia atau K/L/D/I sebagai konsumen/user adalah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan prinsip yang terdapat pada Perpres 70/2012 yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif dan

31

Ibid, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat 7



156

akuntabel. Dan apabila tidak terpenuhi, jika panitia melaksankan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka kontrak dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan jika hal tersebut merugikan keuangan negara, maka pihak-pihak dalam pengadaan wajib mengembalikan kerugian tersebut kepada negara. 2.

Penyedia Barang dan Jasa Penyedia juga bertanggung jawab untuk mengikuti proses e-

procurment secara jujur. Ada beberapa hal-hal dimana penyedia harus diberikan sanki jika melakukan hal tersebut. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:32 a.

b.

c.

b.

c. d.

Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. Sanksi yang dimaksud di atas menurut Pasal 118 ayat 2 Perpres

70/2012 adalah: a.

sanki administratif

b.

sanksi pencantuman dalam daftar hitam

32

Ibid, Pasal 118 Ayat 1.



157

c.

sanksi gugatan secara perdata;

d.

sanksi gugatan secara pidana kepada pihak berwenang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyedia dilarang melakukan

persekongkolan dengan sesama penyedia maupun penyelenggara yaitu panitia, hal ini terkait dengan UU No. 5/1999 yaitu Pasal 22 yang mengatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan jika penyedia melanggar Pasal 22, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU No. 5/1999. Berdasarkan Pasal 47, komisi dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha dalam hal ini adalah penyedia yang melanggar Pasal 22, berupa: 1.

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik moopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;dan/atau

2.

Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

3.

Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1 Miliar dan setinggitingginya Rp. 25 Miliar.

Selain itu, pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 49 yaitu: a.

pencabutan izin usaha; atau

b.

larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau

c.

penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Jadi tanggung jawab penyedia adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem yang dijalankan pada LPSE serta melaksanakan pengadaan dengan jujur atau tidak melakukan persekongkolan dengan sesama penyedia, penyelenggara maupun pihak lainnya yang dapat merugikan negara.



BAB 5 PENUTUP

5.1

Kesimpulan Dari pemaparan yang telah diungkapkan pada Bab sebelumnya, dapat

diambil kesimpulan, sebagai berikut: 1.

Terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang e-procurement, secara internasional terdapat pada UNCITRAL Model Law On Public Procurement, Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), annex I. Seperti yang telah dijabarkan pada Bab II, Uncitral merupakan model hukum yang dijadikan pedoman pembuatan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, secara konvensional maupun elektronik di setiap negara. Karena Uncitral hanyalah merupakan model hukum, maka ketentuan mengenai public procurement maupun e-procurement-nya hanya diatur secara umum. The UNCITRAL Model Law on Public Procurement mengatur mengenai pengadaan/pelelangan secara elektronik. Chapter I Article 2 (d): “Electronic

reverse auction” means an online real-time purchasing technique utilized by the procuring entity to select the successful submission, which involves the presentation by suppliers or contractors of successively lowered bids during a scheduled period of time and the automatic evaluation of bids;” Pada dasarnya, persyaratan-persyaratan terhadap penyedia barang/jasa (vendor), kualifikasi dokumen sampai dengan penandatanganan dokumen yang digunakan pada Electronic reverse auction (yang selanjutnya disebut ERA) ini sama saja dengan pengadaan atau lelang konvensional dalam UNCITRAL. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Perbedaanperbedaan yang dapat ditemukan, antara lain: a.

ERA dilakukan dengan cara elektronik secara keseluruhan.

b.

Syarat dan ketentuan serta bentuk kontrak sudah ditentukan dan dibuat standarnya oleh pelaksana pengadaan. 157 Universitas Indonesia


158

c.

Minimum jumlah vendor yang mengikuti pelelangan harus ditentukan (dibatasi), demi ke-efektifan pemilihan.

d.

Pelaksana pengadaan tidak diperbolehkan bertemu muka dengan vendor, selama proses pengadaan berlangsung.

e.

Identitas/nama vendor dirahasiakan dari pelaksana pengadaan. Hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam ERA. Peraturan-peraturan yang tercantum di dalam The UNCITRAL Model Law on Public Procurement, merupakan dasar yang digunakan oleh negaranegara di dunia untuk membuat regulasi mengenai pengadaan dalam lingkup Pemerintah. Terdapat satu hal penting yang tercantum di dalam The UNCITRAL Model Law on Public Procurement. Peserta pengadaan/vendor tidak dibatasi asal negaranya, asing/domestik. Namun, diperbolehkan untuk pelaksana pengadaan memberikan batasan hanya untuk vendor domestik, apabila diatur didalam peraturan perundang-undangan negara pelaksana pengadaan tersebut. Pada dasarnya ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi di dalam peraturan e-procurement di Indonesia. Ada dua jenis e-procurement yang sudah berjalan dan sudah dilaksanakan di Indonesia, antara lain: a.

E-tendering; Adapun jenis-jenis layanan dari e-tendering adalah: a)

E-Lelang Tahapan lelang dalam e-procurement dari pengumuman hingga penandatangan kontrak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pelelangan secara konvensional yakni: 1.1

Pengumuman lelang

1.2

Pengambilan dokumen lelang/rencana kerja dan syarat (RKS)

1.3

Aanwijzing /Rapat penjelasan

1.4

Penyampaian hasil Aanwijzing



159

1.5

Pemasukkan dokumen lelang/penawaran

1.6

Pembukaan penawaran

1.7

Evaluasi Penawaran

1.8

Pengumuman Pemenang Lelang

1.9

Masa Sanggah

1.10 Penandatanganan Kontrak Yang membedakan adalah seluruh proses tahapan dilakukan secara elektronis, baik dengan cara diunduh/download maupun dikirimkan melalui fasilitas surat elektronik / e-mail. b)

E-Seleksi Tahapan dalam e-seleksi sama saja seperti pada e-lelang. Dalam sistem e-tendering ini, pada prakteknya tidak seluruhya

dilakukan secara elektronik. Tidak seluruh data/infomasi pengadaan para pihak dapat diberikan secara paperless. Pihak pemerintah selaku ‘pembeli’ dan pengelola layanan e-procurement, mendapatkan datadata berbentuk soft copy atas dokumen calon penjual/perusahaan. Data atau dokumen tersebut kemudian divalidasi berdasarkan dokumen aslinya. Data-data/ dokumen tersebut oleh perusahaan/rekanan di scan secara manual untuk kemudian di upload ke dalam aplikasi eprocurement. Data yang telah di upload oleh perusahaan/rekanan akan diterima oleh administrator aplikasi untuk kemudian oleh pihak pengelola dilakukan validasi berdasarkan data aslinya. Jadi, proses e-procurement di Indonesia yang diatur pada Perka e-tendering tidak sesuai dengan ketentuan pada The UNCITRAL Model Law on Public Procurement, karena dilaksanakan belum sepenuhnya secara elektronik. b.

E-purchasing Di Indonesia, e-purchasing baru dilakukan untuk pembelian kendaraan. Di atur di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan



160

Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) Jadi proses tahap pengadaan barang dan jasa serta jenis e-procurement di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan sedangkan untuk proses e-tendering diatur di Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang E-Tendering dan tata cara e-purchasing diatur pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di

Lingkungan

Kementerian/Lembaga/Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah/Instansi Lainnya. 2.

Terkait dengan prosedur e-procurement di Lembaga Sandi Negara, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Sandi Negara memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri yang dapat di unggah pada halaman web http://www.lpse.com/lemsaneg. Kemudian, untuk prosedur e-procurement di Lembaga Sandi Negara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.

Subjek Hukum

Tahapan

1

Penyedia Barang/Jasa

Pendaftaran Penyedia pada LPSE

2 3 4

Panitia Panitia Penyedia Barang/Jasa

5


6

Penyedia Barang/Jasa Panitia

7


8

Panitia

Mengumumkan Paket Pengadaan Membuat Jadwal Lelang Mendaftar Pada Proses Lelang Unduh Dokumen Lelang (Pasca/Pra Kualifikasi) Tanya Jawab mengenai Dokumen Lelang (Aanwijzing) Mengirim Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran

9

Panitia

Evaluasi Penawaran

10

Panitia

Upload berita acara pemenang, penetapan dan pengumuman pemenang

11


12

Panitia

Sanggah/banding Surat penunjukkan Penyedia barang/jasa

Mekanisme Elektronik dan Konvensional Elektronik Elektronik Elektornik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Konvensional dan Elektronik Elektronik Elektronik Konvensional



161

13

Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa Panitia

Penandatangan Kontrak

Konvesional

Secara prosedur/prosesnya, e-procurement khususnya proses e-tendering pada Lemsaneg telah sesuai dengan Peraturan yang diatur dalam Perka tentang E-tendering. Sedangkan untuk tata cara Pengadaan di Lemsaneg sendiri yaitu khususnya Pengadaan Perangkat Analisis Kripto, dapat disimpulkan belum sesuai ketentuan pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya yaitu Perpres 70/2012 Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 19 ayat 1 huruf c, karena: a.

Menggunakan metode pengadaan pelelangan sederhana, yang seharusnya menurut ketentuan meggunakan metode pengadaan pelelangan umum, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan.

b.

Memasukkan syarat kualifikasi yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi diskriminatif dan tertuju pada penyedia tertentu.

3.

Terkait dengan tanggung jawab subjek hukum dalam e-procurement di Indonesia, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu: a. Tanggung jawab Penyelenggara Elektronik 1) LKPP sebagai pengawas bertanggungjawab untuk membuat regulasi yang mengatur mengenai e-procurement. Selain mengatur mengenai standar teknis, LKPP juga bertanggung jawab untuk mengatur sistem keamanan dari SPSE. Untuk menjaga keamanan sistem, LKPP bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara untuk memberikan keamanan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eprocurement dengan membuat suatu aplikasi bernama APENDO (Aplikasi Pengamanan Dokumen). 2) Penyedia sistem elektronik yaitu LPSE itu sangat besar dalam eprocurement. Karena LPSE merupakan fasilitator serta verifikator dokumen, maka apapun yang terjadi pada kesalahan sistem maupun di luar sistem seperti keaslian dokumen, merupakan tanggung jawab LPSE secara penuh.



162

Untuk kedua penyelenggara ini, belum ada ketentuan mengenai tanggung

jawab/sanksi

jika

terjadi

ketidaksesuaian

dengan

kewajibannya.



163

b. Tanggung Jawab Pengguna (User) 1) Kewajiban Panitia atau K/L/D/I sebagai konsumen/user adalah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan prinsip yang terdapat pada Perpres 70/2012 yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif dan akuntabel. Hal ini harus terpenuhi karena berkaitan dengan keuangan negara dan demi mewujudkan good governance. Dan tanggung jawab panitia dan K/L/D/I jika tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan maka dapat dikenakan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara serta proses pengadaan dibatalkan. 2) Penyedia Barang dan Jasa Kewajiban penyedia barang dan jasa adalah mengikuti proses eprocurement

secara

jujur.

Penyedia

dilarang

melakukan

persekongkolan dengan sesama penyedia maupun penyelenggara yaitu panitia yang berakibat merugikan keuangan negara. Dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 54/2010 dan UU 5/1999, yaitu: a. Sanksi administratif; b. Denda; c. Pembayaran ganti rugi.

5.2

Saran Dari pemaparan keseluruhan penelitian tesis ini, ada beberapa saran yang

dapat saya sampaikan terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik di Indonesia, yaitu: 1.

Pemerintah dalam hal ini LKPP harus mulai melakukan sosialisasi serta mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di seluruh Indonesia.

2.

Pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara membuat penyelenggara tanda tangan elektronik agar sertifikat elektronik yang membutuhkan tanda tangan elektronik dapat dilaksanakan. Sehingga e-



164

procurement di Indonesia dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan cara elektronik (paperless). 3.

Lembaga Negara, Instansi Pemerintahan, Kementerian, Notaris dan lainnya yang terkait agar mulai memiliki database berbentuk softcopy. Yang terkait satu sama lainnya dan dapat diakses oleh LKPP serta LPSE. Hal ini agar tidak perlu lagi ada verifikasi data dokumen asli. Dan agar proses eprocurement dapat terlaksana secara elektronik secara keseluruhan.

4.

Peraturan mengenai Tanggung Jawab penyelenggara sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik agar lebih dipertegas. Hal ini disarankan agar penyelenggara melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan berlaku.

5.

Pengawasan dalam hal ini audit sistem elektronik serta audit proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih dipertegas sehingga penggunaan keuangan negara terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

A. ARTIKEL DAN MAJALAH Indrajit, Richardus Eko. Richardus Djokopranoto. Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensi Pengembangan e-Procurement. Jasin, Mochammad dkk, Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement, Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007 Puspito, Edi. IGMN Kuswandana, Forum Pengadaan, E-proc dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Pusat Pemngembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS

B. BUKU Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010 Kaligis, O.C, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi ELektronik dalam Prakteknya, Jakarta: Yarsif Watampone, 2012 Makarim, Edmon, Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronic Notary, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003 Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2007 Purbacaraka, Purnadi. Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

164 Tanggung jawab..., Prista Vitali Saktinegara, FH UI, 2013

Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang, 2009 Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007 Suherman,

Ade

Maman.

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

(Government

Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010 Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Tim LKPP, LKPP Modul 2, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2010 Tim Redaksi, Kredibel Edisi 01, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Baang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2010 Warastim, Bastian Sjafrial. Memberantas KKN Lewat E-Procurement. Suara Karya, 18 Januari 2005. Wyasa Putra, Ida Bagus. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasioanl. Bandung: Refika Aditama, 2000.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enacment, New York: United Nations, 1999 UNCITRAL Model LawOn Public Procurement, Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), annex I Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.


Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (LN No.42 Tahun 1999) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (LN No.58 Tahun 2008) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (LN No. 61 Tahun 2008) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (LN No.47 Tahun 2003) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (LN No.112 Tahun 2009) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SIstem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-tendering Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Langsung Kendaraan Pemerintah Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang ULP Peraturan Kepala LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Daftar Hitam


D. TESIS Bastianon. Tender Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Studi Mengenai Persekongkolan Antara Pelaku Usaha

Dengan

Pihak

Lain

Dalam

Perspektif

Undang-Undang

Persaingan Usaha, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005 Julianto, Achmad. Analisis Efisiensi E-Procurement, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008 Parsetyo, B. Didik. Analisis Yuridis Pelaksanaan Electronic Procurement (eProcurement) Di Badan Usaha Milik Negara, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006 Sari, Kartika. Persekongkolan Dalam Lelang Pengadaan Barang Sebagai Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Depok: Universitas Indonesia Sriyati. Analisa Efisiesni Dan Kelayakan Investasi Penerapan E-Procurement di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., Jakarta: Universitas Indonesia, 2001

E. WEBSITE Asas GCG, http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_gcg.php?id=21 Nuryanto,

Hemat

Dwi.

Optimalisasi

Penerapan

E-Procurement,

http://www.hdn2020.com/2008/08/21/optimalisasi-penerapan-eprocurement/ Patriastomo, Ikak G. Membangun E-Procurmenet, Membangun Bangsa, http://www.lkpp.go.id/v2/contentlistdetail.php?mid=5370678244&id=0499440561


Prianti,

Martina.

E-Procurement

Hemat

Anggaran

Rp.

4,76

Triliun,

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/14372/E-ProcurementHemat-Anggaran-Rp-476-Triliun Tender

Online,

Suka

Duka

&

Kelebihan

Serta

Kelemahannya,

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/01/06/tender-online-sukaduka-kelebihan-serta-kelemahannya/ Warasati,

Bastian

Sjafrial,

Memberantas

KKN

Lewat

E-Procurement,

http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=1087 Yustisia, Baiz Dewi. Pengadaan Barang oleh Pemerintah Melalui EProcurement. http://adln.lib.unair.ac.id http://ebisnis.wordpress.com/materi/e-procurement/ http://www.denpasarkota.go.id/main.php?act=i_opi&xid=66 http://www.fajar.co.id/read-20110308225018-lpjkn-minta-sempurnakankelemahan-tender-online http://www.khalidmustafa.info/2010/03/08/pengadaan-barang-dan-jasa-dipemerintahan-bagian-iv-e-procurement-apa-dan-bagaimana.php http://www.biskom.web.id/2009/07/11/edmon-makarim-hukum-harus-lindungikepentingan-umum.bwi http://www.bakti.org/berita/bakti-event-dari-e-procurement-menuju-goodcorporate-governance www.lkpp.go.id www.lpse.go.id www.inaproc.co.id http://elibrary.mb.ipb.ac.id/files/disk1/15/mbipb-12312421421421412bagyamulya-713-3-e23-05-b-n.pdf http://www.indonesiafinancetoday.com/read/14372/E-procurement-HematAnggaran-Rp-476-Triliun


http://www.pandebaik.com/2010/03/11/e-procurement-inovasi-pelayanan-publiksektor-pengadaan-berbasis-teknologi-informasi/ http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e-procurement http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/berita-internal/3newsflash/92-masalah-pelaksanaan-e-procurement-di-bumn






Quesioner Diisi oleh : Said Fauzul Jabatan : Staf Dit. E-Procurement LKPP Hari/Tanggal : Kamis, 27-12-2012 1. Siapakah yang membentuk LPSE? LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

2. Dimanakah letak peragkat keras dari SPSE? Dan apa saja perangkat lunak dari SPSE? Mengenai perangkat keras, terdapat 2 jenis LPSE, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut: •

LPSE System Provider: LPSE ini menyelenggarakan sistem termasuk perangkat kerasnya dan pelayanan pengadaan secara elektronik (training, helpdesk, pendaftaran/verifikasi, dll)

•

LPSE Service Provider: LPSE ini hanya menyelenggarakan pelayanan pengadaan secara elektroniknya saja, sedangkan sistem termasuk perangkat kerasnya “menumpang” pada LPSE System Provider lainnya, misalnya LPSE Kabupaten/Kota menumpang sistem pada LPSE Propinsi

Perangkat lunak standar dari SPSE terdiri dari: •

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), versi terakhir hingga saat ini adalah versi 3.5 dan terus dikembangkan

•

Postgresql Database

•

Java (JRE/JDK)


•

Apache Tomcat

•

Apache Web Server

•

Sistem Operasi (SPSE dapat berjalan disemua sistem operasi, namun dominan digunakan dalam implementasi adalah Linux dan Sun Solaris)

3. Bagaimana pengelolaan SPSE oleh LKPP? Apakah jika terjadi server down atau kesalahan pada sistem pada saat proses pengadaan menjadi tanggung jawab LKPP? Sampai mana tanggung jawab LKPP? •

SPSE dikelola oleh masing-masing LPSE

•

LKPP dalam hal ini memberikan aplikasi/sistem SPSE berikut dengan layanan pelatihan dan helpdesk secara gratis ke semua LPSE

•

Jika terjadi permasalahan pada SPSE, LKPP akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui media komunikasi helpdesk

•

Selain mengembangkan SPSE, LKPP juga mengembangkan dan menyelenggarakan sistem-sistem pendukung lainnya, seperti Agregasi Data Penyedia (untuk keperluan single sign on), Inaproc (database pengumuman lelang seluruh indonesia), Reporting (laporan proses pengadaan secara elektronik), dll

4. Bagaimana pengamanan SPSE? Dalam hal pengamanan SPSE (khususnya proses lelang menggunakan SPSE), LKPP bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) untuk mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO, saat ini versi 3.2 dan terus dikembangkan) dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK, saat ini sedang ujicoba versi beta)

5. Apakah SPSE ini sudah memiliki Sertifikasi Kelaikan SIstem Elektronik? Jika sudah mohon dilampirkan softcopy. Belum ada


6. Mengapa sampai dengan hari ini proses pengadaan secara elektronik masih ada yang dilakukan secara manual, seperti pada saat verifikasi data di saat evaluasi serta peada saat penandatangan kontrak. Apakah kendalanya? Beberapa proses memang belum bisa di-elektronik-kan seperti pada saat evaluasi penawaran, karena variabel yang menjadi kriteria penilaian pada evaluasi lelang begitu banyak dan beragam, misalnya: •

pengecekan validitas ijin usaha dari peserta lelang, yang harus di verifikasi manual ke penerbit ijin usaha tersebut

•

pengecekan validitas jaminan penawaran, yang harus di verifikasi manual ke penerbit jaminan, seperti bank atau asuransi

•

penilaian aspek teknis dari penawaran, misalnya pengadaan konsultan atau desain gedung yang sedikit banyak memerlukan judgment atau pertimbangan-pertimbangan dari panitia lelang

Adapun seperti penandatanganan kontrak, hingga saat ini proses administrasi kontrak masih menggunakan dokumen hardcopy, sehingga penandatanganan pun masih dilakukan secara manual.

Semoga jawaban yang saya berikan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sebagai informasi, berikut ini ada beberapa link yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai pengadaan secara elektronik: •

http://www.lkpp.go.id

•

http://inaproc.lkpp.go.id

•

http://report-lpse.lkpp.go.id

•

http://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami

--TERIMA KASIH BANYAK ATAS KERJASAMANYA --


pristavitali <[email protected]>

12/28/12 (12 days ago)

to Said Terima kasih banyak pak atas kesediaan bapak mengisi quesionernya... Kl boleh ada tambahan pak...ada satu pertanyaan yg blm sy cantumkan kmrn. Yaitu: "siapa yg membuat spse pak?" Semoga berkenan untuk menjawab satu pertanyaan ini... Terima kasih banyak skali lg pak... Mohon maaf merepotkan... Best Regards, Prista Vitali Saktinegara S.H >

Said Fauzul

12/28/12 (12 days ago)

to me

Translate message Turn off for: Indonesian sama2 mbak.. :-) spse dikembangkan secara in house oleh lkpp, khususnya direktorat e-procurement


Prista Vitali <[email protected]>

6:59 PM (16 hours ago)

to Said Assalamuallaikum Pak Said... Bagaimana kabarnya pak? Smeoga selalu sehat. Amin. Pak maaf, boleh saya tanya satu pertanyaan lagi? 1. Apakah SPSE ini sudah didaftarkan kepada Menteri? Jika sudah, apakah saya dapat melihat dokumennya? 2. Apakah Perangkat Lunak pada SPSE juga sudah terdaftar?

Said Fauzul


to me Translate message Turn off for: Indonesian waalaikumsalam, wr, wb.. mohon maaf mbak, agar diperjelas: yg dimaksud didaftarkan pada menteri, seperti apa ya mbak? dalam hal kelembagaan, LKPP juga merupakan lembaga pemerintah setingkat menteri sesuai dengan perpres no. 106 tahun 2007 yg dimaksud perangkat lunak pada SPSE terdaftar seperti apa ya mbak? perangkat lunak pada SPSE semuanya menggunakan perangkat lunak berbasis Open Source, termasuk SPSE-nya sendiri dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Open Source. untuk legalitas SPSE sendiri terpayungi oleh perpres no. 54 tahun 2010 beserta revisinya (perpres no. 70 tahun 2012) ditanya aja mbak, nggak apa2 kok.. :) semoga bisa membantu Prista Vitali <[email protected]>


to Said jadi begini pak, yang saya maksud apakah spse maupun perangkat lunak pada spse sudah terdaftar atau belum?


hal ini terkait dengan aturan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang terdapat pada PP 82 tahun 2012 pak. mohon maaf sebelumnya, bahwa saya juga kurang mengerti terdaftar itu seperti apa. namun sesuai dengan ketentuan pada PP 82/2012 sistem elektronik pelayanan publik harus terdaftar kepada menteri atau sejajarnya. mohon pencerahannya pak. terima kasih banyak.



Said Fauzul


to me

Translate message Turn off for: Indonesian ooh.. setahu saya yang dimaksud terdaftar pada menteri di PP82 tahun 2012 adalah penyelenggara sistem elektroniknya, dalam hal ini LPSE (sesuai dengan definisinya) bukan SPSE (sistemnya), dan untuk semua LPSE (534 LPSE yang tersebar di seluruh indonesia) menjadi tanggung jawab pemda atau kementeriannya masing-masing, dan itu pula karna PP tersebut masih baru, jadi ada masa transisi kalau tidak salah antara 3 sampai 5 tahun, mungkin bisa dicek kembali di PP tersebut.. :)


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents