UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN MENGGUNAKAN ANALYTIC HEIRARCHY PROCESS UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT : STUDI KASUS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KARYA AKHIR

WINARNI 1106122202

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JULI 2013

Strategi manajemen..., Winarni, FIKOM UI, 2013.

UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN MENGGUNAKAN ANALYTIC HEIRARCHY PROCESS UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT : STUDI KASUS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi

WINARNI 1106122202

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JULI 2013


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Winarni

NPM

: 1106122202

Tanda Tangan : Tanggal

: 27 Juni 2013

ii


iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmatnya saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini yang berjudul Strategi Manajemen Perubahan Menggunakan Analytical Heirarchy Process Untuk Mendukung Pengembangan E-Government : Studi Kasus Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. Penulisan Karya Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Saya menyadari sangatlah sulit bagi saya menyelesaikan penelitian ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1.

Bapak Dana Indra Sensuse, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Karya Akhir ini,

2.

Bapak Dr. Achmad Nizar Hidayanto dan Dr. Indra Budi selaku dewan penguji

3.

Bapak Dr. Achmad Nizar Hidayanto selaku Ketua Program Magister Teknologi Informasi

4.

Kementrian Ristek atas program beasiswa yang diterima penulis

5.

Ibu Dr. Erna Sri Adiningsih selaku Kepala Pusat Pengkajian Kedirgantaraan yang telah mengijinkan penulis untuk melanjutkan studi,

6.

Bapak/Ibu Responden wawancara, kuisioner dan FDG yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Akhir ini,

7.

Teman-teman Bidang Sisfogan yang telah membantu dalam pengambilan data, saran dan dukungannnya

8.

Ibunda tercinta yang telah meluangkan waktu, tenaga, doa dan dorongan semangat. Kakak, Adik tersayang serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungannya

iv


9.

Suami tercinta atas kesabaran, pengertian, doa dan dukungannya. Kakak Yeira dan Adik Levana, kedua putri tersayang yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan Karya akhir ini

10.

Teman-teman MTI 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Karya Akhir ini

Tentunya masih banyak kekurangan dalam karya akhir ini, sehingga penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan-masukan yang membangun dalam penyempurnaan Karya Akhir ini. Semoga Karya Akhir ini bermanfaat.

Jakarta, 27 Juni 2013

penulis

v


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NPM Program Studi Departemen Fakultas Jenis Karya

: Winarni : 1106122202 : Magister Teknologi Informasi :: Ilmu Komputer : Karya Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusice RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi Manajemen Perubahan Menggunakan Analytic Heirarchy Process Untuk Mendukung Pengembangan E-Government : Studi Kasus Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database). Merawat, dan mempublikasikan karya akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pada tanggal

: Jakarta : 27 Juni 2013

Yang menyatakan

(Winarni)

vi


ABSTRAK

Nama Program Studi Judul Karya Akhir

: Winarni : Magister Teknologi Informasi : Strategi Managemen Perubahan Menggunakan Analytic Heirarchy Process Untuk Mendukung Pengembangan E-Government : Studi Kasus Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional.

Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masingmasing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing. Kata kunci : Manajemen Perubahan, E-Government, Analytical Hierarchy Process

vii


Universitas Indonesia

ABSTRACT Nama Study Program Title

: Winarni : Magister of Information Technology : Change Management Strategy Using Analytic Heirarchy Process for Supporting Implementation of EGovernment : A Case Study National Institute of Aeronautics and Space

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency. Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process). The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing. Keywords: Change Management, E-Government, Analytical Hierarchy Process

viii



DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN .............................. Error! Bookmark not defined. KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ vi ABSTRAK ........................................................................................................ vii DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi DAFTAR TABEL ............................................................................................. xii BAB 1 ................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Perumusan Masalah .................................................................................... 2 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 8 1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 8 1.5 Ruang Lingkup Permasalahan ..................................................................... 9 1.6 Sistematika Penulisan .................................................................................. 9 BAB 2 LANDASAN TEORI ............................................................................. 11 2.1 Definisi Strategi ........................................................................................ 11 2.2 Manajemen Perubahan .............................................................................. 12 2.2.1 Pendekatan System Thinking .......................................................... 13 2.2.2 Model Perubahan Kurt Lewin ........................................................ 14 2.2.3 Faktor-faktor Penentu dalam Manajemen Perubahan ..................... 16 2.3 Analisa SWOT .......................................................................................... 16 2.4 Analytic Hierarchy Process (AHP)............................................................ 18 2.5 Analisa PEST ............................................................................................ 22 2.6 E-Government ........................................................................................... 22 2.6.1 Pengertian E-Government .............................................................. 22 2.6.2 Pengembangan E-government........................................................ 23 2.7 Penelitian Sebelumnya .............................................................................. 25 2.8 Teoritical Framework ............................................................................... 30 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN ............................................................. 32 3.1 Metodologi Penelitian .............................................................................. 32 3.2 Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 35 BAB 4 PROFIL ORGANISASI ......................................................................... 36 4.1 Sejarah. ..................................................................................................... 36 4.2 Visi dan Misi LAPAN ............................................................................... 36 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi LAPAN .............................................................. 37 4.4 Program LAPAN...................................................................................... 38 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN ....................................................... 39 4.6 Struktur Organisasi LAPAN ...................................................................... 41 4.7 Lokasi.. ................................................................................................... ..45 BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 48 5.1 Data Wawancara ....................................................................................... 48 5.2 Penentuan Objektif .................................................................................... 55 ix



5.3 5.4 5.5

Hasil Analisa PEST ................................................................................... 56 Hasil Analisa SWOT ................................................................................. 58 Perumusan Strategi Manajemen perubahan ............................................... 59 5.5.1 Alternatif Strategi Analisa SWOT.................................................. 60 5.5.2 Pemetaan Strategi pada Lewin’s Model .......................................... 64 5.6 Prioritas Strategi Manajemen Perubahan ................................................... 66 5.6.1 Penentuan Kriteria ......................................................................... 66 5.6.2 Penentuan alternatif ....................................................................... 67 5.6.3 Pembobotan Kriteria ...................................................................... 67 5.6.4 Pembobotan Strategi untuk Setiap Langkah ................................... 68 5.6.5 Pemetaan Prioritas Strategi Manajemen Perubahan ........................ 80 5.7 Implikasi Penelitian ................................................................................... 84 5.7.1 Aspek Manajemen Perubahan ........................................................ 84 5.7.2 Aspek Manajemen ......................................................................... 84 5.7.3 Aspek Penelitian Sesudahnya......................................................... 84 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 85 6.1 Kesimpulan ............................................................................................... 85 6.2 Saran… ..................................................................................................... 86 DAFTAR REFERENSI ..................................................................................... 87 LAMPIRAN 1 ................................................................................................... 90

x



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Gambar 2-1 Gambar 2-2 Gambar 2-3 Gambar 2-4 Gambar 2-5 Gambar 3-1 Gambar 4-1 Gambar 4-2 Gambar 5-1 Gambar 5-2 Gambar 5-3 Gambar 5-4

Fishbone Diagram untuk mencari Akar Masalah .............................. 6 System Thinking (Sumber Haines, 2000) ........................................ 13 Teori Kurt Lewin (Lewin, 1997) .................................................... 16 Analisis SWOT (Porter, 1980) ....................................................... 17 Leavitt’s Extended Model (Sumber : Kovacic et al, 2004 (telah diolah kembali)) ............................................................................ 27 Teoritical Framework .................................................................... 30 Tahapan Penelitian ........................................................................ 33 Struktur Organisasi LAPAN .......................................................... 41 Lokasi Fasilitas LAPAN (Sumber : Renstra LAPAN, 2010-2014) . 46 Struktur Hierarchy AHP untuk pembobotan pada kriteria .............. 68 Struktur hierarchy AHP pada langkah unfreezing status quo .......... 72 Struktur Hierarchy AHP pada Langkah Movement to the New State .............................................................................................. 76 Struktur Hierarchy AHP pada Langkah Refreezing ........................ 80

xi



DAFTAR TABEL Tabel 1-1 Tabel 1-2 Tabel 2-1 Tabel 2-2 Tabel 2-3 Tabel 2-4

Kondisi Pengembangan TI di LAPAN (Tahun 2012) ........................ 4 Aspek-aspek dalam implementasi E-government ............................... 8 Matriks Analisa SWOT ................................................................... 18 Skala Perbandingan Saaty ............................................................... 21 Nilai Random Index (RI) untuk Setiap Ordo Matriks ....................... 22 Perubahan elemen yang dikelola dalam Implementasi Egovernment (telah diolah kembali) ................................................. 28 Tabel 2-5 Tabel Rangkuman Penelitian Sebelumnya ....................................... 29 Tabel 4-1 Misi LAPAN Setiap Bidang ............................................................ 37 Tabel 4-2 Keterangan Lokasi Fasilitas LAPAN ............................................... 46 Tabel 5-1 Responden Wawancara ................................................................... 63 Tabel 5-2 Hasil Wawancara ............................................................................ 53 Tabel 5-3 Penentuan CSF dan KPI .................................................................. 56 Tabel 5-4 Kerangka Analisis PEST ................................................................. 57 Tabel 5-5 Analisa Faktor Peluang dan Ancaman ............................................. 58 Tabel 5-6 Analisa Faktor kekuatan dan Kelemahan pada SWOT .................... 58 Tabel 5-7 Matriks Analisa TOWS ................................................................... 61 Tabel 5-8 Strategi pada Langkah Unfreezing the status quo ............................ 64 Tabel 5-9 Strategi pada Langkah Movement to the new state ........................... 65 Tabel 5-10 Strategi pada Langkah Refreezing ................................................... 65 Tabel 5-11 Responden Kuisioner AHP .............................................................. 66 Tabel 5-12 Bobot dan Tingkat Prioritas Kriteria ................................................ 67 Tabel 5-13 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Teknologi 69 Tabel 5-14 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Proses ............................................................... 70 Tabel 5-15 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Orang ................................................................ 70 Tabel 5-16 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Budaya Organisasi ............................................ 71 Tabel 5-17 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Struktur............................................................. 71 Tabel 5-18 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo ................................................................................................. 72 Tabel 5-19 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Teknologi................................................. 73 Tabel 5-20 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Proses ...................................................... 73 Tabel 5-21 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Orang............................................................... 74 Tabel 5-22 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Budaya Organisasi ................................... 74 Tabel 5-23 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Struktur .................................................... 75

xii



Tabel 5-24 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State ........................................................................................ 75 Tabel 5-25 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Teknologi ........................................................................... 77 Tabel 5-26 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Proses................................................................................. 77 Tabel 5-27 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Orang ................................................................................. 78 Tabel 5-28 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Budaya Organisasi ............................................................. 78 Tabel 5-29 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Struktur .............................................................................. 79 Tabel 5-30 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing..................... 79 Tabel 5-31 Pemetaan Prioritas Strategi pada Lewin’s Step Model ...................... 81

xiii



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tercantum dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi pengembangan E-Government. Dalam kebijakan tersebut

menjelaskan

pemerintahan

untuk

pemanfaatan peningkatan

Teknologi efisiensi,

Informasi

efektifitas,

dalam

proses

transparansi

dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden tersebut maka setiap instansi mulai mengambil langkahlangkah untuk membuat kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan kegiatannya. Demikian juga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) turut serta dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebut. LAPAN merupakan Lembaga Pemerintah yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Kementrian Riset dan Teknologi (KRT). Struktur organisasi LAPAN terdiri atas tiga kedeputian teknis (Kedeputian sains, pengkajian dan informasi kedirgantaraan (Desain), Kedeputian Penginderaan Jauh (Deindraja) dan Kedeputian Teknologi Dirgantara (Detekgan)) dan satu sekretariat utama. Selain itu terdapat pula beberapa fasilitas stasiun pengamatan dirgantara (SPD) yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia. LAPAN memiliki tanggung jawab dalam usaha penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai upaya termasuk diantaranya adalah dengan memanfaatkan

teknologi

informasi

(TI)

untuk

menunjang

1


berbagai


2

kegiatan organisasi. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Rencana Strategis LAPAN 2010-2014 pada misi 5, yang menyebutkan salah satu tujuan strategisnya adalah “ Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan IPTEK dirgantara dan aspirasi masyarakat serta pembenahan pelayanan masyarakat melalui penguatan komunikasi publik, kerjasama, perencanaan program/ kegiatan, organisasi, ketatalaksanaan, SDM dan pengelolaan dan pengembangan asset (sarana prasarana) serta pengawasan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ”. Program tersebut bertujuan meningkatkan komunikasi informasi kedirgantaraan mencakup seluruh unit kerja LAPAN dan instansi terkait di Indonesia serta mempunyai kemampuan akses ke pusat-pusat informasi kedirgantaraan di negara lain, tingkat regional dan internasional. Pemanfaatan TI di LAPAN telah dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi. Hal tersebut terlihat sejak ditetapkannya Inpres No.3 tahun 2003 dengan membangun website www.lapan.go.id sebagai pintu gerbang LAPAN dalam penyampaian informasi tentang LAPAN melalui internet pada tahun 2004. Namun dalam perkembangannya website LAPAN tidak dapat berfungsi dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari tampilannya yang minim informasi dengan konten web yang jarang di update serta aplikasi yang tidak difungsikan. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama karena dari sejak dibangun hanya dua kali mengalami perubahan, dan perubahan yang dilakukan juga tidak signifikan. 1.2

Perumusan Masalah

Pemanfataan TI di LAPAN dalam rangka pengembangan e-government terus dilakukan. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun dari sejak dikeluarkannya inpres sampai saat ini, pengembangan e-government di LAPAN belum menunjukkan progress yang memuaskan. Dengan rentang waktu yang cukup lama, belum banyak perubahan yang signifikan yang dilakukan dalam pemanfaatan TI untuk mendukung kinerja organisasi. Pengembangan cenderung berjalan lamban, hal tersebut terlihat jelas terutama pada pengembangan website Universitas Indonesia


3

dan pengelolannnya. Sejak dibangunnya website LAPAN sampai sekarang tampilan web LAPAN tidak banyak berubah, hanya sedikit konten dan aplikasi yang ditambahkan. Fungsinya masih bersifat informatif belum kearah interaktif. Pada Tahun 2008 sampai saat ini, pengembangan website dan pengelolaanya dilakukan di masing-masing satuan kerja. Kondisi pengembangan e-government dilihat dari tampilan web, jaringan dan aplikasinya saat ini (tahun 2012) di LAPAN seperti pada Tabel 1-1:



4

Tabel 1-1 Kondisi Pengembangan TI di LAPAN (Tahun 2012)

Sekretariat utama www.lapan.go.id

Situs Jaringan (infrastruktur)

Aplikasi dan data

(SI)

Desain www.bdg.lapan.go.id

Detekgan www.detekgan.lapan.go.id

Lintas Arta dengan ISP Telkom dengan bandwidth ISP LAPAN Pusat (Web bandwith 10 Mbps 10 mbps Hosting), Telkomnet (dial-up) dengan bandwith 56 Kbps dan MNet melalui waveLAN dengan bandwith 256 Kbps, dan Indosat M2 dengan bandwith 512 Kbps - Database publikasi - Database publikasi ilmiah, - Database publikasi ilmiah, ilmiah, database database sumberdaya Ilmiah, database sumberdaya Ilmiah, sumberdaya Ilmiah, database laporan penelitian. database laporan penelitian. database laporan - Data pengamatan matahari dan - Database Web Dinamis penelitian. antariksa Berbasis Teknologi sindikasi - Online Library - Sistem Informasi Index Awal - Sistem Informasi Teknologi - Sistem informasi Musim Dirgantara layanan produk - Sistem Informasi Data - Database Kepegawaian satker - Database Pengamatan Atmosfer - E-procurement Kepegawaian pusat. Indonesia - Sistem Informasi Cuaca Antariksa, Benda Jatuh, Iklim Ektrim - Layanan data dan informasi Cuaca antariksa online - Database Kepegawaian satker - E-procurement

Deindraja www.rs.lapan.go.id atau www.lapanrs.com Lintas Arta dengan bandwidth 512 Kbps, ISP Graha Sarana Data, Centrin dan Telkomnet menggunakan dua kanal ADSL bandwith masingmasing 384 Kbps - Database publikasi ilmiah, database sumberdaya Ilmiah, database laporan penelitian. - Sistem Informasi Data Inderaja - Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA) - Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh (user service) - Database Kepegawaian satker - E-procurement



5

Keberagaman nama domain yang digunakan karena belum adanya kebijakan dari LAPAN untuk mengatur nama domain yang ada. Hal tersebut juga dapat dilihat pada infrastruktur jaringan yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya koordinasi dari LAPAN pusat untuk dapat menyeragamkan dan mengintegrasikan kebutuhan TI masing-masing unit kerja. Pengadaan infrastrukutur TI juga sangat beragam dengan kemampuan yang berbeda, sehingga ada yang mampu memberikan pelayanan yang lebih kepada para stafnya baik dari segi fasilitas yang digunakan seperti PC ataupun dari segi bandwidth. Pengembangan TI yang masih berada dimasing-masing satuan kerja tersebut mengakibatkan pulau-pulau aplikasi yang beragam disetiap satuan kerja. Hal tersebut juga mengakibatkan adanya beberapa duplikasi aplikasi dengan beberapa unit kerja atau dengan LAPAN Pusat. Belum adanya pusat data LAPAN yang resmi juga mengakibatkan data masih tersimpan dimasing-masing satuan kerja sehingga desimnasi informasi dan data yang merupakan salah satu tugas LAPAN tidak dapat di lakukan secara maksimal. Pengembangan e-government di LAPAN yang kurang terintegrasi tersebut mengakibatkan LAPAN tertinggal jauh dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya. Dalam pemeringkatan e-government di Kementrian Komunikasi dan Informatik’ LAPAN

tidak

memperoleh

peringkat

yang

ditargetkan.

Lambannya

pengembangan e-government di LAPAN disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang merupakan akar masalah tersebut dapat di identifikasi dengan menggunakan analisis fishbone diagram seperti yang terlihat pada Gambar 1-1.



6

Infrastruktur dan Teknologi Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung pengembangan TI

Beragamnya infrastuktur dan teknologi yang digunakan oleh masing2 satker

Kurangnya dukungan dari pihak manajeman pada pengembangan e-goverment

Kurangnya pengetahuan pihak manajeman tentang peran strategis TI dalam organisasi

Kebijakan

Belum adanya kebijakan yang jelas untuk mendukung pengembangan e-gov

Belum berjalannya kebijakan TI yang ada dengan baik

Pengembangan egoverment LAPAN kurang optimal

tidak adanya koordinasi SDM TI antar satker maupun satker dengan pusat

Kurangnya SDM TI baik dari jumlah maupun kemampuan

Belum adanya strategi manajemen perubahan dalam organisasi

Sumber Daya Manusia Manajemen

Gambar 1-1 Fishbone Diagram untuk mencari Akar Masalah

Pada fishbone diagram terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masalah yang ada di LAPAN meliputi : kebijakan, infrastruktur dan teknologi, sumber daya manusia dan manajemen. Akar masalah pada kebijakan disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang jelas dalam pengembangan e-government, dan kalaupun ada kebijakan itu hanya sebatas prosedur yang belum dilaksanakan secara optimal. Hal yang dapat memyebabkan terjadinya masalah yang lain adalah faktor infrastruktur dan teknologi, dimana pengembangan yang masih ada dimasing-masing satuan kerja menyebabkan adanya keberagaman infrastruktur dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. Disamping itu kondisi kurang lengkapnya infrastuktur dan teknologi yang dimiliki menjadikan sulit untuk mengadopsi atau membuat aplikasi yang lebih baik. Universitas Indonesia


7

Faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi dimana masih kurangnya sumber daya manusia khususnya bidang TI baik dari segi jumlah maupun kemampuan serta kurangnya koordinasi SDM antar satuan kerja maupun antara pusat dengan satuan kerja. Pada Sub Bag PSIK yang merupakan pengelola TI LAPAN pusat, personel TI berjumlah 5 orang, 1 orang Kasubbag, dan 4 orang staff. Pembagian tugas belum terdokumentasi dengan jelas, hanya berdasarkan kesepakatan informal. Beban kerja para personel TI tidak hanya di bidang TI saja melainkan juga mengerjakan kegiatan bidang kehumasan seperti liputan, sosialisasi dan pameran.

SDM pengguna juga masih banyak kendala terutama budaya yang ada yang sebelumnya menggunakan manual menjadi komputerisasi, banyak dari pihak pengguna terutama pegawai yang enggan beralih menggunakan TI Hal itu dikarenakan sulit untuk beradaptasi ataupun karena kepentingan lain. Dari segi manajemen ada beberapa hal yang menyebabkan masalah tersebut yaitu kurangnya dukungan dari pihak manajemen terhadap pengembangan TI, kurangnya pengetahuan dari puhak manajemen tentang peran strategis TI dalam organisasi dan belum adanya strategi manajemen perubahan yang dijalankan. Berbagai permasalahan dalam E-Government harus ditangani dengan strategi yang jitu: standardisasi, kebutuhan fungsional, dan manajemen perubahan (Hasibuan, 2005). Manajemen perubahan

merupakan aspek

yang

cukup

dominan dalam

implementasi e-government. Hal tersebut tercantum dalam sisfonas 2010 yang menyatakan bahwa E-Government tidak hanya web yang dilengkapi fasilitas email, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Secara umum aspekaspek dalam implementasi E-Government dapat dibagi menjadi dua, yaitu aspek non Information and Communication Technology (ICT) sebesar 80 persen dan aspek ICT sebesar 20 persen (Kominfo, 2002).



8

Tabel 1-2 Aspek-aspek dalam implementasi E-government

Aspek Non ICT

Aspek ICT

Jenis Manajemen Perubahan Rekayasa Ulang Proses Bisnis Lain – lain Teknologi Komunikasi dan (e.g Hardware & Software) Total

Informasi

Persentase % 40 35 5 20 100

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa manajemen perubahan memiliki bobot 40% dalam menentukan keberhasilan implementasi e-government. Sehingga belum adanya strategi manajemen perubahan di LAPAN menjadi salah satu faktor penyebab pengembangan e-government di LAPAN menjadi kurang optimal dan terarah. Beberapa program dan proyek yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan sesuai rencana, bahkan ada yang gagal. Namun proyek yang sama dikerjakan lagi beberapa tahun kemudian setelah adanya pertimbangan yang diperlukan, sehingga Research Question dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana rumusan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN? ” 1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam mendukung program pengembangan egovernment. 1.4

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi : 1. Bagi organisasi tempat studi kasus dilakukan adalah usulan atau masukan untuk para pengambil keputusan di LAPAN dalam membuat keputusan terkait dengan manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan egovernment di LAPAN.



9

2. Dapat meningkatkan pemahaman para stakeholder LAPAN terhadap peran TI dalam mendukung pencapaian keberhasilan visi dan misi organisasi melalui manajemen perubahan. 3. Bagi keilmuan adalah sebagai salah satu referensi dalam merumuskan strategi manajemen perubahan dalam lembaga pemerintahan di Indonesia. 1.5

Ruang Lingkup Permasalahan Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi : 1. Tempat penelitian dilakukan di kantor LAPAN pusat (Rawamangun) sebagai pusat koordinasi dari seluruh satuan kerja yang tersebar di Indonesia. 2. Manajemen perubahan dalam

penelitian ini tidak membahas pada

manajemen resistansi dan manajemen perubahan setelah adanya perubahan. 1.6

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman, maka secara umum penulisan Karya Akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah sehingga mendapatkan research question, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. BAB 2 LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Literatur yang meliputi

buku teori dasar, metode analisa yang

digunakan, panduan dan standar yang terkait, serta beberapa hasil penelitian Universitas Indonesia


10

sebelumnya. Kesimpulan dari literature menghasilkan kerangka teori penelitian (theoretical framework) yang akan digunakan dalam penelitian ini. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian yang terangkum beserta dengan pendekatan-pendekatannya. Penelitian dimulai dengan

penentuan

permasalahan yang ada dalam organisasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan studi literatur, melakukan wawancara, menganalisa data yang diperoleh dengan wawancara menggunakan analisa SWOT dan PEST untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Tahapan penelitian dilanjutkan dengan merumuskan strategi manajemen perubahan yang harus dilakukan, jika rumusan telah selesai maka dilakukan prioritasi dengan menggunakan metode AHP. BAB 4 PROFIL ORGANISASI Bab ini membahas profil organisasi tempat dilakukannya studi kasus ini seperti visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tujuan organisasi, sasaran dan kebijakan organisasi. BAB 5 ANALISA DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan mengenai pembahasan uraian dan kegiatan dalam perumusan stategi manajem perubahan untuk mendukung e-government serta langkahlangkah yang dilakukan dalam proses membuat prioritas untuk stretegi yang dihasilkan. BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terkait dengan rumusan strategi manajemen perubahan yang dilakukan. saran penulis ditujukan kepada manajem dan penelitian selanjutnya.



BAB 2 LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam karya akhir ini. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang strategi, manajemen perubahan, analisa SWOT, analisa PEST dan Analytical Hierarchy Process (AHP). 2.1

Definisi Strategi

Menurut Jhonson et al (2002) menjelaskan bahwa strategy is the direction and scope of organization over the long-term: which achieves advantage for the organization through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of market and to fulfill stakeholder expectations (strategi sebagai arah dan lingkup organisasi dalam jangka panjang: untuk mencapai keuntungan organisasi melalui konfigurasi sumber daya yang dimiliki untuk dapat mengatasi tantangan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan). Dalam pengertian diatas, maka strategi menjelaskan tentang : 1. Kemana arah bisnis dalam jangka panjang (direction); 2. Lingkungan bisnis (markets) seperti apa yang akan dimasuki dan aktivitasaktivitas apa saja yang terdapat dalam lingkungan bisnis tersebut (scope) 3. Bagaimana memperlihatkan performa bisnisyang lebih baik disbanding pesaing yang sudah ada dalam lingkungan bisnis tersebut (advantage); 4. Sumber-sumber daya (ketrampilan, asset, keuangan, hubungan,kompetensi dan fasilitas) seperti apa yang diharapkan dapat mendukung bisnis; 5. Faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi kemempuan kompetensi dalam lingkungan bisnis (environment); 6. Apa saja harapan dan nilai lebih yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis tersebut (stakeholder );

11



12

Strategi adalah sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, peraturan dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif, sehingga dalam strategi yang efektif harus mencakup 3 (tiga) elemen (Quinn, 1996) : 1. Pernyataan yang jelas dan menentukan tujuan utama atau tujuan yang akan dicapai. 2. Anaisis

kebijakan utama

membimbing

dan

membatasi

tindakan

perusahaan 3. Deskripsi utama program yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam batas-batas 2.2

Manajemen Perubahan

Perubahan akan terjadi pada setiap organisasi agar dapat menjaga kelangsungan hidup organisasi maupun untuk mejadikan organisasi lebih baik dan maju. Dalam beberapa literature menjelaskan tentang manajemen perubahan pada organisasi, seperti Redmill (1997) mengatakan “Change forms the context within which we exist. Nothing stands still; not only do things change, but everything is changing all the time” Pengertian lain manajemen perubahan dikemukakan oleh Rubey (1988) “Organizational change continues to preoccupy managers and is extensively discussed in organizational literature” . Perubahan dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut (Curtis, 2001): 1. Perkembangan Teknologi, seperti teknologi yang dapat menggantikan/ mempercepat pekerjaan 2. Kondisi-kondisi

ekonomi,

fluktuasi

suku

bunga,

tingkat

tenaga

kerjainternasional dan regulasi pemerintah. 3. Kompetisi global, semakin majunya penerapan informasi kediklatan yang ditawarkan oleh pesaing. 4. Perubahan-perubahan sosial dan demografik, perhatian yang meningkat terhadap persolan-persoalan lingkungan, tingkat edukasi yang meningkat dan kesenjangan taraf hidup. Universitas Indonesia


13

5. Tantangan

internal dan masalah perilaku

perusahaan seperti keluar

masuknya karyawan, pemogokan, etika kerja dan politik organisasi. 2.2.1 Pendekatan System Thinking Pendekatan system thinking dimaksudkan untuk menyederhanakan persolan yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan fase-fase yang ada dalam system. Perubahan

pada organisasi terutama pada pengembangan e-government

memerlukan proses yang kompleks, panjang dan berkesambungan, sehingga penggunaan framework system thinking dirasakan dapat mewakili sistem yang kompleks tersebut. Fase-fase dalam system thinking meliputi : output, feedback, input, throughputs, dan environment. Fase-fase tersebut dapat dilihat pada Gambar 2-1.

E

Gambar 2-1 System Thinking (Sumber Haines, 2000)

Fase-fase dalam system thinking tersebut di atas adalah : 1. Fase A. Output : Positioning Value/ Strategic position (menentukan posisi strategis). Pada fase ini akan menjawab dengan jelas visi dan tujuan dari organisasi terkait dengan hasil perubahan yang diinginkan. Selain itu juga memberikan konteks

kaidah arahan

perubahan,

ke depan dengan

lingkungan

dan

tetap memperhatikan

bagian

sistem

lain

yang

melingkupinya Universitas Indonesia


14

2. Fase B. Feedback : Measures Goals (mengukur tujuan ). Fase ini merupakan tahapan dalam

mengidentifikasi ukuran-ukuran dan

mekanisme umpan balik yang akan digunakan untuk melihat apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai atau belum. 3. Fase C. Asssesment Strategy (penilaian strategi). Fase ini melakukan perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan yang didapatkan dari umpan balik pada kondisi yang diharapkan. Tahapan ini lebih kepada mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ada untuk mencapai kondisi yang diinginkan. 4. Fase D. Action Level/ Strategic Action (aktifititas perubahan yang strategis). Fase ini mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi dan taktik yang akan mengintegrasikan semua proses, aktifitas, hubungan dan perubahan yang dibutuhkan.

Fase ini diperlukan guna mengisi

kesenjangan yang ada dan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan sesuai yang telah diinginkan pada fase A. 5. Fase E. Environment Scan (identifikasi lingkungan eksternal ). Pada fase ini

melakukan

identifikasi

terhadap

faktor-faktor

yang

perlu

dipertimbangkan sebagai akibat dari adanya perubahan tang dilakukan terhadap lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi. 2.2.2 Model Perubahan Kurt Lewin Lewin (1997) mengembangkan konsep force field analysis atau teori perubahan untuk membantu menganalisa dan mengerti suatu kekuatan terhadap suatu inisiatif perubahan. Force field analysis merupakan teknik untuk melihat gambaran utama yang melibatkan semua kekuatan yang berjalan sejalan dan yang menghalangi perubahan. Kekuatan yang sejalan disebut driving force dan kekuatan yang menhalangi disebut resisting force. Model perubahan menurut Lewin terbagi dalam tiga langkah yaitu unfreezingmovement-refreezing seperti terlihat pada Gambar 2-2.. Adapun

tahapannya

adalah sebagai berikut: 1.

Tahapan awal perubahan (Unfreezing the status quo) Universitas Indonesia


15

Tahapan yang pertama ini dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku organisasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah membantu untuk pihak-pihak memahami bahwa kondisi saat ini merupakan kondisi yang tidak memadai, sehingga diperlukan perubahan. Tahapan ini terbagi dalam tiga sub proses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan, yaitu: a. Perlunya kondisi perubahan karena adanya gap yang besar antara tujuan dan kenyataan. b. Adanya survival anxiety c. Mempelajari defensiveness dan resistance dalam organisasi Pemimpin atau manajemen memegang peranan penting dalam tahapan ini, hal tersebut dikarenakan pemimpin harus menjadi agen dalam menjelaskan bahwa perlu dilakukan perubahan-perubahan yang akan membutuhkan penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan tersebut. Penjelasan dan pemahaman terhadap perubahan juga perlu dilakukan terhadap stakeholder terkait dengan memberikan pengertian bahwa perubahan yang dilakukan akan memberikan manfaat yang lebih besar dan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 2.

Tahapan proses transisi (Movement to the new state) Tahapan ini menganalisa gap antara desire status dengan status quo dan

mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Pada fase ini secara bertahap tapi pasti perubahan dilakukan. Pada fase ini akan dilakukan upaya-upaya yang baru dan menghilangkan cara-cara yang lama. 3.

Tahapan kebersambungan (Refreezing) Tahap ini mencakup kegiatan membuat agar perilaku yang baru tetap

berjalan dengan mengembangkan new self-concept & identity dan new interpersonal relationships. Tahapan

ini lebih kepada upaya-upaya untuk

menguatkan perubahan yang telah dilakukan agar dapat berjalan dengan baik, dinamis dan stabil. Universitas Indonesia


16

Gambar 2-2 Teori Kurt Lewin (Lewin, 1997)

2.2.3 Faktor-faktor Penentu dalam Manajemen Perubahan Beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan proses perubahan dalam organisasi yaitu (Dennis et al, 2003): 1. The sponsor of the change, yaitu orang atau peraturan yang menginginkan perubahan. 2. Change agent, yaitu orang-orang yang memimpin upaya-upaya ke arah perubahan. Perubahan tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang menjadi agen perubahan yang memahami kebutuhan akan inovasi atau mengubah kondisi “status quo”. Change agent bertindak sebagai pelaksana perubahan, mengamati, menganalisi dan menyususn rencana/solusi serta bertanggungjawab terhadap jalannya perubahan. 3. Potential adopter or target of the change, yaitu orang-orang yang harus mengikuti perubahan. Mereka ini adalah orang-orang dimana sistem baru didisain untuk mereka dan orang-orang yang akan memilih akan menggunakan system tersebut atau tidak. 2.3

Analisa SWOT

Menurut Humphrey (1970) analisis SWOT (Strenght Weakness Opportunities Threats) merupakan analisa terhadap lingkungan internal yaitu Strenght (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) serta lingkungan eksternal yaitu Universitas Indonesia


17

Oppurtunities(Peluang) dan Threats (Ancaman). Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Dalam analisis SWOT faktor internal adalah kondisi internal proyek program pengembangan egoverment dan faktor eksternal adalah lingkup di luar proyek program pengembangan e-goverment yang memiliki dampak. Proses analisa ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunities), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

Gambar 2-3 Analisis SWOT (Porter, 1980)

Kuadaran 1, merupakan situasi yang sangat menguntungkan, organisasi yang berada di kuadran tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Kuadran 2, walaupun terdapat berbagai ancaman, organisasi yang ada pada kuadaran 2 masih memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanafaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi produk dan jasa. Kuadran 3, keadaan pada kuadran ini organisasi menghadapi masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.



18

Kuadran 4, adalah kuadran yang memberikan situasi yang sangat merugikan organisasi, menghadapi ancaman dan kelemahan internal. Tabel 2-1 Matriks Analisa SWOT

Opportunity (O)

Threats (T)

Strength (S) Strategi S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman

Weakness (W) Strategi W-O Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi W-T Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Dalam penelitian ini analisa SWOT digunakan untuk mendapatkan strategi yang bisa mengoptimalkan kemampuan (kekuatan dan peluang) organisasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. 2.4

Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah analisa pengambilan keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. AHP memungkinkan struktur suatu sistem dan lingkungan kedalam komponen yang saling berinteraksi dan kemudian menyatukan mereka dengan mengukur dampak pada kesalahan sistem (Saaty, 2001). Metode AHP dimaksudkan untuk dapat mengorganisasikan informasi dan berbagai keputusan secara rasional agar dapat memilih alternatif yang paling disukai (Saaty, 1983). Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur serta bersifat strategic dan dinamik melalui penataan variabelnya dalam suatu hierarchy. AHP mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi persoalan yang terstruktur sehingga mendorong dipercepatnya proses pengambilan keputusan, dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, selain itu aplikasinya juga menguji konsistensi berbagai penilaian, khususnya apabila terjadi penyimpangan penilaian yang terlalu jauh dari nilai konsistensi yang sempurna. Universitas Indonesia


19

Ada 3 (tiga) prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP yaitu prinsip menyusun hirarki (Decomposition), prinsip menentukan prioritas (Comparative Judgement), dan prinsip konsistensi logis (Logical Consistency). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan analisa AHP karena analisa AHP mempunyai perbedaan dengan model lain dalam melakukan prioritasi terhadap persolaan yang diselesaikan yaitu jenis masukan dalam proses prioritasi. Masukan dalam AHP mengandung aksioma-aksioma yang tidak terdapat pada model lain. Aksiomaaksioma tersebut adalah : 1. Reciprocal comparison artinya pengambilan keputusan harus dapat memuat perbandingan menyatakan preferensinya tersebut. Preferensi tersebut harus memenuhi syarat resiprokal yaitu apabila A lebih disukai dari pada B dengan skala x, maka B lebih disukai daripada A dengan skala 1/x. 2. Homogenity artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. 3. Independence artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan dalam AHP adalah searah, maksudnya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu tingkat dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen pada tingkat diatasnya 4. Expectation artinya untuk tujuan pengambil keputusan. Struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak memeakai seluruh kriteria atau objektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.



20

Persoalan yang dipecahkan didefinisikan kemudian dilakukan decomposition, yaitu memecah

persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin

mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsurunsurnya sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini maka proses analisis ini dinamakan hirarki (Hierarchy). Pembuatan hirarki tersebut tidak memerlukan pedoman yang pasti berapa banyak hirarki tersebut dibuat, tergantung dari pengambil keputusan-lah yang menentukan dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika keadaan tersebut diperinci lebih lanjut. Ada dua jenis hirarki, yaitu hirarki lengkap dan hirarki tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada semua tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian maka dinamakan hirarki tidak lengkap. Hirarki keputusan dapat dilihat pada Gambar 2-4 berikut ini. Goal

Objective

Alternative 2-4 Hirarki selanjutnya Keputusan (Sumber, 1983) Langkah Gambar yang dilakukan adalah Saaty, Comparatif Judgement,

Langkah ini pada prinsipnya berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison. Dalam melakukan penialaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapantahapan, yakni: 1. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/lainnya). 2. Berapa kali sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya) Universitas Indonesia


21

Nilai dan definisi pendapatan kualitatif dari skala perbandingan Saaty adalah sebagai berikut : Tabel 2-2 Skala Perbandingan Saaty

Nilai

Keterangan

1

A sama penting dengan B

3

A sedikit lebih penting dari B

5

A jelas lebih penting dari B

7

A sangat jelas lebih penting dari B

9

Mutlak lebih penting dari B

2,4,6,8

Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan (Sumber : Saaty, 1983)

Langkah-langkah perhitungan dalam AHP dapat dirinci sebagai berikut : 1. Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan. Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. 2. Menyusun masalah dalam struktur hirarki. Setiap permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terstruktur. 3. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hirarki. Proses ini menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Langkah pertama pada tahap ini adalah menyusun perbandingan berpasangan yang ditransformasikan dalam bentuk matriks, sehingga matriks ini disebut matriks perbandingan berpasangan. Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh nilai bobot kriteria adalah dengan langkah-langkah berikut: 1. Menyusun matriks perbandingan 2. Matriks perbandingan hasil normalisasi Universitas Indonesia


22

Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hirarki. Konsistensi perbandingan ditinjau dari per matriks perbandingan dan keseluruhan hirarki untuk memastikan bahwa urutan prioritas yang dihasilkan didapatkan dari suatu rangkaian perbandingan yang masih berada dalam batas-batas preferensi yang logis. Setelah melakukan perhitungan bobot elemen, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konsistensi matriks. Untuk melakukan perhitungan ini diperlukan bantuan table Random Index (RI) yang nilainya untuk setiap ordo matriks dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2-3 Nilai Random Index (RI) untuk Setiap Ordo Matriks

2.5

Analisa PEST

Analisis PEST (Politik Ekonomi Sosial budaya dan Teknologi) digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal bisnis dan organisasi dengan mengidentifikasi kondisi politik ekonomi, social budaya dan teknologi yang mempengaruhi baik langsung maupun tak langsung terhadap organisasi dan untuk kondisi saat ini maupun yang akan datang (Keller & Kotler : 2006). Analisa PEST mengidentifikasi faktor-faktor peluang dan ancaman yang akan menjadi masukan dalam penyusunan strategi pada analisa SWOT. 2.6

E-Government

2.6.1 Pengertian E-Government Definisi e-government berdasarkan The Word Bank Group (2006), Egovernment adalah “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government”. Universitas Indonesia


23

E-government secara umum dapat didefinikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional (Foreman, 2005). 2.6.2 Pengembangan E-government Pengembangan

e-government

merupakan

upaya

untuk

mengembangkan

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu (Kominfo, 2003): 1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu (Kominfo, 2003): : 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 2. Pembentukan

hubungan

interaktif

dengan

dunia

usaha

untuk

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan

menghadapi

perubahan

dan

persaingan

perdagangan

internasional. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembagalembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Universitas Indonesia


24

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis egovernment perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu (Kominfo, 2003): : 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada

pemerintah maupun

pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. 6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Inpres tersebut juga menjelaskan bahwa pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur. Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yaitu (Kominfo, 2003): 1. Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. 2. Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. 3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi yaitu organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Universitas Indonesia


25

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan. 2.7

Penelitian Sebelumnya

Pentingnya manajemen perubahan dalam implementasi TI telah mendorong dilakukannya berbagai penelitian tentang manajemen perubahan organisasi. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa manajemen perubahan adalah hal yang harus diperhatikan dalam implementasi e-government organisasi. Penelitian terdahulu menggunakan beberapa metode dalam perumusan strategi manajemen perubahan, salah satunya adalah menggunakan metode AHP. 1.

Strategi Manajemen Perubahan Perubahan untuk Mendukung penerapan aplikasi Property Management System dan Sales : Studi Kasus Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta (Purawiraswanto, 2011)

Penelitian tentang Strategi Manajemen Perubahan Perubahan untuk Mendukung penerapan aplikasi Property Management System dan Sales : Studi Kasus Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta dilakukan oleh Purawiraswanto membahas tentang strategi manajemen perubahan yang dilakukan oleh pihak hotel Sheraton Mustika Yogyakarta dalam mendukung penerapan aplikasi property Managemen system dan Sales. Metode yang digunakan adalah system thinking dengan prioritasi menggunakan metode AHP. Berdasarkan penelitian didapatkan strategi manajemen perubahan yang sesuai untuk mendukung penerapan sistem baru dan dapat meminimalkan gangguan yang mungkin akan mengganggu kegiatan bisnis. Secara keseluruhan penelitian Universitas Indonesia


26

ini detail dalam membahas analisa yang digunakan. Namun tahapan AHP yang ada tidak membahas tentang penggabungan pendapat sedangkan kuisioner yang disebarkan tidak hanya pada satu orang. 2. Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Implementasi Information Security Manajemen System : Studi Kasus Bank XYZ Devisi Teknologi Informasi (Noorsetiyanti,2011) Penelitian

tentang

Strategi

Manajemen

Perubahan

Untuk

Mendukung

Implementasi Information Security Manajemen System : Studi Kasus Bank XYZ Devisi Teknologi Informasi dilakukan oleh Farida Noorseptiyanti membahas tentang strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh bank XYZ dalam rangka implementasi ISMS (Information Security Manajemen System). Metode yang digunakan dalam merumuskan strategi menggunakan system thinking, sedangkan untuk menentukan prioritasnya menggunakan metode AHP. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa strategi manajemen perubahan untuk mendukung implementasi ISMS. Secara keseluruhan penelitian ini lebih komprehensif karena menggabungkan beberapa metode yang masing-masing memiliki fungsi dalam perumusan strategi. Namun dalam proses pembahasan dan pengambilan data terlihat kurang optimal. Pembahasan kurang detail menjabarkan tentang tahapan dalam penggunaan AHPnya, sedang dalam pengambilan data tidak mencantumkan lampiran teknik pengambilan data yang digunakan serta skrip wawancara. 3.

Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Penerapan Tatakelola TI : Studi Kasus Pada PT BR Jakarta (Mahargono, 2010)

Penelitian tentang Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Penerapan Tatakelola TI

: Studi Kasus Pada PT BR Jakarta

dilakukan oleh Andreas

Mahargono membahas tentang strategi manajemen perubahan yang dilakukan oleh PT BR Jakarta dalam mendukung penerapan tatakelola TI-nya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan system thinking dengan menggunakan Enterprise-Wide Change. Universitas Indonesia


27

Penelitian menghasilkan 6 (enam) strategi manajemen perubahan yang masingmasing memiliki 4 (empat) prioritas kegiatan. Penelitian ini cukup lengkap dalam pembahasannya dan cukup detail dalam penggunaan metode yang dipergunakan. Hasil yang didapatkan juga memberikan panduan pelaksaan strategi bagi para pengambil keputusan dalam memempin pemangku kepentingan TI agar proses perubahan dapat berjalan baik. 4. Change Management Is A Critical Succes Factor In E-Government Implementation (Nograsek, 2012) Penelitian ini dilakukan oleh Janja Nograsek dari Fakultas Ekonomi, Universitas Ljubljana, tujuan dari penelitian ini adalah

mengidentifikasi seperangkat

perubahan yang harus dipertimbangkan dalam implementasi e-government dan apa peran kepemimpinan dalam proses perubahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah model konseptual dari manajemen perubahan dalam implementasi egovernment. Hasil dari penelitian ini digunakan penulis untuk sebagai panduan untuk menentukan seperangkaat perubahan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan e-government di LAPAN serta menentukan kriteria yang digunakan dalam tahapan analisa AHP. Elemen yang harus dipertimbangkan tersebut terdapat dalam Model Leavitt tersebut di bawah ini :

Proses

Teknologi

Budaya Organisasi

Struktur

Orang

Gambar 2-5 Leavitt’s Extended Model (Sumber : Kovacic et al, 2004 (telah diolah kembali))



28

Perubahan yang diperlukan dari masing-masing dari lima elemen dari Model Leavitt diuraikan seperti pada Tabel 2-4 di bawah ini : Tabel 2-4 Perubahan elemen yang dikelola dalam Implementasi E-government (telah diolah kembali)

Elemen Teknologi

Proses

Orang

Budaya Organisasi

Struktur

Perubahan yang diperlukan -

-

Infrastruktur informasi nasional Infrastruktur jaringan dan database Arsitektur interoperabilitas Standar data yang kompatibel Standar teknis yang kompatibel Model keamanan Teknologi untuk mendukung multimedia,otomatisasi, teknologi pencarian dan pelacakan identitas personal Perubahan keseluruhan proses bisnis Perubahan proses eksekusi Proses koordinasi horizontal (antar departemen) Perubahan aturan dalam proses untuk menjaga kebenaran, keamanan, dan integritas Kerjasama antar pegawai Keterampilan dan pengetahuan baru yang kompleks Pelatihan yang dikelola dan berkelanjutan Pengetahuan pemimpinan tentang pemanfaatan TI dalam proses bisnis Pengetahuan pemimpin dalam mengembangkan visi strategis dan manajemen sumber daya, manajemen proyek dan SDM Perubahan kearah budaya melayani Menghilangkan budaya egosektoral Menguatkan loyalitas kepada organisasi Menumbuhkan dan membudayakan rasa tanggung jawab Menguatkan kerjasama antar departemen Menguatkan pemehaman terhadap organisasi Menguatkan tekad pemimpin untuk berubah Memperhitungkan hubungan horizontal dan vertikal organisasi membuat proses de-spesialisasi Penataan fungsi dan tugas baru yang diperlukan dalam perubahan . Standar Prosedur untuk lintas departemen/ instansi Standar umum diterapkan Standar untuk kepercayaan, pemeliharaan dan aturan integritas. Pengenalan e-government ditingkat pimpinan (e-leadership) yang mengarah pada proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, namun koordinasi dan peran kontrol diperkuat Struktur hirarkis ditransformasikan mengikuti perubahan (Sumber : Nograsek, 2012)

Ulasan tentang penelitian sebelumnya terkait dengan manajemen perubahan di atas, dibuat matriks seperti yang terlihat ada Tabel 2-5 di bawah ini :



29

Tabel 2-5 Tabel Rangkuman Penelitian Sebelumnya

Penulis Peneliti 1

Peneliti 2

Peneliti 3

Peneliti 4

Judul

Metodologi

Teknik analisa

Hasil

Strategi Manajemen Perubahan untuk - System thinking - SWOT Mendukung penerapan aplikasi Property - Perubahan Lewins - AHP Management System dan Sales : studi kasus Model hotel Sheraton Mustika Yogyakarta (Purawiraswanto, 2011)

- Strategi manajemen prioritasinya

Strategi Manajemen Perubahan Untuk - System thinking - SWOT Mendukung implementasi Information Security - Perubahan Lewins - PEST Manajemen System : Studi Kasus Bank XYZ Model - AHP Devisi Teknologi Informasi (Noorseptiyanti, 2011

- Strategi manajemen prioritasinya

Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Penerapan Tatakelola TI : Studi Kasus Pada PT BR Jakarta (Mahargono, 2010)

- EWC

- Strategi manajemen prioritasnya

Change Management Is A Critical Succes Factor In E-Government Implementation (Nograsek, 2012)

-Deskriftif

- Perubahan Kotter

- SWOT Model

perubahan

dan

- Tahapan AHP tidak dijelaskan dengan rinci terutama dalam menggabungakan matriks pendapat responden perubahan

dan

- Tahapan pada AHP tidak detail, baik dalam pengambilan data maupun dalam pengolahan mariks yang digunakan perubahan

dan

- Proses Pentahannya kuarang detail - Model konseptual manajemen perubahan dalam implementasi e-government

Perbedaan penenelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada tempat studi kasus penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya semua berada di organisasi komersial (swasta) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di organisasi public (pemerintah). Jika dilihat maka itu lebih kompleks permasalahannya. Perbedaan lain adalah pada pentahapan AHP yang dilakukan penulis dijabarkan lebih rinci dengan melakukan gabungan pendapat dari para responden.



30

2.8

Teoritical Framework

Berdasarkan review teori diatas maka dapat dibuat rumusan teoritical framework yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003

Pengembangan Egovernment di LAPAN

Penilaian kondisi saat ini

Perubahan

Kondisi yang diharapkan

Alternatif Strategi manajemen Perubahan

SWOT Analysis

Pemetaan Strategi manajemen Perubahan

Lewin’s step model

Prioritas Strategi manajemen Dengan AHP

Leavitt model Untuk criteria

Gambar 2-6 Teoritical Framework



31

Dari pemaparan teori diatas maka dapat disimpulkan dalam bentuk teoritical framework seperti pada Gambar 2-6. Teoritical framework tersebut menjelaskan bahwa dalam penelitian ini akan digunakan tiga (3) metode analisa dalam merumuskan strategi manajemen perubahan di LAPAN. Ketiga metode analisa masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam perumusan strategi yang diperlukan untuk manajemen perubahan. Analisa SWOT digunakan untuk membuat strategi dengan mengidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), Peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dari organisasi. Sedang analisa PEST digunakan untuk menganalisa faktor eksternal dari organisasi yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan teknologi. Sedangkan analisa AHP digunakan dalam membuat prioritas strategi pada proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan semua unsure dan strategi yang telah dihasilkan dari analisa dan pembahasan. Perumusan

strategi

manajemen perubahan juga disesuaikan dengan kondisi pengembangan egovernment di LAPAN saat ini dan kondisi ideal yang akan dituju. Panduan yang digunakan dalam pengembangan e-government yaitu Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah langkah-langkash sistemaatis atau sekumpulan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagaimana langkah yang sistematis, metodologi dan masukan (input), proses dan keluaran (output). Pada bab ini akan dijelaskan metodologi penelitian, kerangka berfikir penelitian beserta tahapan-tahapan penelitian. 3.1

Metodologi Penelitian Mulai

1. Merumuskanan Masalah Penelitian Input : Observasi, interview Proses : Root Causes Analysis Output : Reaserch Question

2. Melakukan Studi Literature Input : buku terkait dengan teori strategi, manajemen perubahan, AHP, jurnal tentang penelitian sebelumnya Proses : studi literature Output : Teoritical Framework

3. Membuat kerangka berfikir Input : buku terkait dengan teori strategi, manajemen perubahan, AHP, jurnal tentang penelitian sebelumnya Proses : studi literature Output : Teoritical Framework

4. Mengumpulkan data Input : bahan interview Proses : interview Output : Data Kondisi pengembangan e-government di LAPAN saat ini dan yang diinginkan

32



33

5. Analisa Faktor Internal

5. Analisa faktor Eksternal

Input : data hasil pengumpulan data Proses : analisis SWOT (SW) Output : Faktor- faktor internal organisasi (kekuatan dan kelemahan )

Input : data hasil pengumpulan data Proses : iAnalisis SWOT ( OT), PEST Output : Faktor-faktor Eksternal organisasi (Peluang dan ancaman )

6. Merumuskan Alternatif strategi manajemen perubahan Input : hasil dari analisa faktor internal dan eksternal Proses : analisa Strategi SWOT Output : Alternatif strategi manajemen perubahan di LAPAN

7. Merumuskan Prioritas strategi manajemen perubahan Input : alternative strategi manajemen perubahan Proses : Pemetaan perubahan berdasarkan Lewins step model, Analisa AHP untuk prioritasi dengan kriteria menggunakan model leavitt’s model Output : Strategi manajemen perubahan di LAPAN

Selesai

Gambar 3-1 Tahapan Penelitian

Langkah-langkah dalam tahapan penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Merumuskan masalah Penelitian Pada tahapan ini melakukan observasi dan wawancara serta penelusuran laporan kegiatan di LAPAN yang berkaitan dengan implementasi egovernment. Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi kemuldian dianalisa dengan

menggunakan

root

cause

analysis

sampai

mendapatkan

akarpermasalahan yang mendasar. Dari akar permasalahan tersebut didapatkan pertanyaan

penelitian

(research

question

)

yang

sesuai

dengan

permasalahanyang dihadapi organisasi.



34

2. Melakukan studi literatur Studi literature dilakukan dengan mempelajari teori-teori dasar yang terkait dengan strategi, manajemen perubahan dan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis SWOT, analisis PEST dan AHP. Studi literatur juga membahas tentang penelitan sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan materi penelitaian baik dari sisi manajemen perubahan, metodologi dan hasilnya. 3. Membuat kerangka berfikir Hasil dari ulasan studi literatur digunakan sebagai dasar pengetahuan dalam merumuskan kerangka berfikir (teoritical framework). Kerangka berfikir ini merupakan kerangka yang membentuk inti dari penelitian yang dilakukan. Dalam kerangka berfikir mencakup semua literatur yang digunakan dan fungsinya masing-masing 4. Mengumpulkan data Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam (dept interview) kepada para responden yang terdiri dari Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi kedirgantaraan, Sekretaris utama LAPAN, Kepala Biro Kerjasama dan Humas, Kepala Bidang Pengkajian Sistem Informasi Kedirgantaraan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kepala Sub bidang PSIK. 5. Menganalisa Faktor Internal dan Eksternal Organisasi Hasil dari pengumpulan data diolah dengn menggunakan teknik analisa. Faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dianalisa dengan menggunakan analisa SWOT. Faktor internal dianalisa dengan menggunakan S (strength) untuk mengidentifikasi kekuatan dan W (weakness) untuk menganalisa kelemahan. Sedangkan faktor eksternal dianalisa dengan menggunakan analisa O (opportunity) dan T (threat) yang di dapatkan dari analisa PEST. 6. Merumuskan Alternatif Strategi manajemen Perubahan Setelah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal maka dirumuskan alternatif strategi manajemen perubahan yang dapat dilakukan LAPAN. alternatif strategi didapatkan dengan menggunakan formula analisa SWOT,



35 setelah itu maka dilakukan pemetaan terhadap strategi tersebut dalam Lewin’s Three Step Model. 7. Merumuskan Prioritas Strategi Manajemen Perubahan Alternatif strategi manajemen perubahan yang telah dirumuskan kemudian dibuat prioritas dengan menggunakan analisa AHP. Analisa ini menggunakan kriteria yang diadopsi dari Leavitt’s Model. 3.2

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari pimpinan di tempat studi kasus, baik yang bertanggung jawab di bidang TI maupun bidang lainnya. Data pengembangan TI yang digunakan adalah data proyek TI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Beberapa data tambahan juga didapatkan dari berbagai sumber yang relevan dengan pengembangan TI dalam organisasi, misalnya data penggunaan anggaran dari biro perencanaan dan organisasi. Data didapat dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: a. Studi literatur mencakup data penelitian dan dokumen organisasi, untuk mendapatkan dasar dan data awal penelitian. b. Interview dengan responden menggunakan perekam suara, untuk menggali informasi terkait dengan penelitian. c. FDG (Forum Discussion Group) d. Kuisioner dengan responden untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian Setiap responden merupakan perwakilan dari setiap kedeputian teknis maupun sekretariat utama yang ada di LAPAN, responden juga terbagi atas dua kelompok yaitu responden dari unit TI dan non-TI. Penentuan responden tersebut dilakukan untuk bisa mendapatkan data yang cukup representatif dan berimbang dari organisasi. Observasi lapangan untuk melihat langsung kondisi dan proses kerja di lapangan yang berguna untuk melengkapi data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup : a. Data primer berasal dari wawancara, kuisioner dan observasi lapangan. b. Data sekunder yang berasal dari hasil studi literatur Universitas Indonesia


BAB 4 PROFIL ORGANISASI Bab ini membahas mengenai visi, misi, sasaran strategis, arah dan kebijakan, tujuan, struktur organisasi, dan beberapa informasi terkait Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dimana penelitian ini dilakukan. 4.1

Sejarah

Pada tanggal 31 Mei 1962, dibentuk Panitia Astronautika oleh Menteri pertama RI, Ir. Juanda (selaku Ketua Dewan Penerbangan RI) dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI). Kemudian pada tanggal 22 September 1962, terbentuknya Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) afiliasi AURI dan ITB. Berhasil membuat dan meluncurkan dua roket seri Kartika berikutn telemetrinya. Hingga akhirnya pada tanggal 27 November 1963, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang LAPAN. Selanjutnya organisasi LAPAN mengalami beberapa penyempurnaan melalui beberapa Keppres antara lain : Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1974, Keppres Nomor 33 Tahun 1988, Keppres Nomor 33 Tahun 1988 jo Keppres Nomor 24 Tahun 1994, Keppres Nomor 132 Tahun 1998, Keppres Nomor 166 Tahun 2000 sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Keppres Nomor 62 Tahun 2001, Keppres Nomor 178 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Keppres 60 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001. 4.2

Visi dan Misi LAPAN

Visi LAPAN adalah “ Menjadi Institusi Penggerak Kemandirian dalam Penguasaan Sains dan Teknologi Kedirgantaraan dan Pemanfaatannya bagi kesejahteraan Bangsa dan pembangunan

Nasional yang berkesambungan

“.

Sedangkan misinya adalah (LAPAN, 2010) :

36



37

Tabel 4-1 Misi LAPAN Setiap Bidang

Bidang

Misi

Bidang Teknologi Roket, Satelit dan Penerbangan

“Memperkuat kemampuan penguasaan teknologi roket, satelit, dan penerbangan serta pemanfaatannya untuk menjadi mitra industri strategis penerbangan dan pembina nasional pengembangan roket dan satelit” “Mengembangkan kemampuan teknologi sistem sensor penginderaan jauh, sistem stasiun bumi, akuisisi data dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk mendukung inventarisasi dan permantauan sumber daya alam, ketahanan pangan dan lingkungan serta mitigasi bencana dan menjadi pembina nasional penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi penginderaan jauh” “Mengembangkan kemampuan penguasaan pengetahuan antariksa dan atmosfer dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat atas informasi cuaca antariksa dan kondisi atmosfer, dan dampaknya pada perubahan iklim global dan kehidupan di bumi” “Mengembangkan kajian kebijakan bagi pengembangan dan/atau perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan nasional untuk perlindungan kepentingan nasional dalam rangka penguasaan, penerapan dan pendayagunaan IPTEK kedirgantaraan (roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh dan sains antariksa) untuk mendukung pembangunan nasional” “Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan IPTEK dirgantara dan aspirasi masyarakat serta pembenahan pelayanan masyarakat melalui penguatan komunikasi publik, kerjasama, perencanaan program/ kegiatan, organisasi, ketatalaksanaan, SDM dan pengelolaan dan pengembangan asset (sarana prasarana) serta pengawasan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik”

Bidang Penginderaan Jauh

Bidang Sains Dirgantara (Antariksa dan Atmosfer) Bidang Kebijakan

Bidang Kelembagaan dan Manajemen Sumberdaya

4.3

Tugas Pokok dan Fungsi LAPAN

Tugas Pokok LAPAN adalah Melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan Universitas Indonesia


38

peraturan perundangan yang berlaku. Dalam mengemban tugas pokok di atas LAPAN menyelenggarakan fungsi-fungsi (LAPAN, 2010) : 1.

Pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang penelitian dan Pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.

2.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN.

3.

Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya.

4.

Penyelenggaraaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

4.4

Program LAPAN

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa di LAPAN meliputi : 1. Pengembangan Teknologi Roket 2. Pengembangan Teknologi Satelit 3. Pengembangan Teknologi Penerbangan 4. Pengembangan Teknologi Penginderaan Jauh dan Bank Data 5. Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh 6. Pengembangan Sains Atmosfer 7. Pengembangan Sains Antariksa 8. Pengkajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan 9. Operasi stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, pengamat geomagnet, meteo, dan atmosfer dan Telemetri Tracking Commands (TTC) dan pekayanan pengguna 10. Operasi Akuisisi dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta pelayanan pengguna 11. Operasi Akuisisi data meteorologi, atmosfer dan Antariksa



39

Untuk melaksanakan program tersebut diatas maka direncanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN yang meliputi : 1. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, MONEV, Organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum; 2. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan (kerjasama nasional, internasional, maupun pelayanan umum); 3. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumberdaya dan Tata Usaha; 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; 5. Pelayanan Pengguna Berbasis Teknologi dirgantara. 4.5

Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN

Pengembangan Kedirgantaraan LAPAN pada periode 2010-2014 diarahkan pada : 1. Penguatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) khususnya iptek dirgantara bagi peningkatan kemandirian dan daya saing nasional sehingga iptek dirgantara dapat dijadikan sebagai penggerak untuk kemajuan pembangunan nasional 2. Menuju kemandirian dalam memberikan dukungan bagi peningkatan kemampuan alutsista nasional dan industri strategis pertahanan nasional untuk menjaga keutuhan NKRI 3. Pengembangan mendukung

kemampuan

kemandirian

rancang

dalam

bangun

pemantauan

sistem

satelit

(surveilence)

untuk wilayah

Indonesia dan penginderaan jauh 4. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan signifikan dari iklim/ lingkungan bumi dan antariksa melalui pengembangan dan penguatan sistem informasi dini (SIMBA-sistem informasi dan mitigasi bencana, SISDAL – Sistem Informasi Inventarisasi Sumberdaya Alam, sistem informasi gangguan ionosfir bagi komunikasi, posisi lokasi dan navigasi serta orbit satelit



40

5. Kesinambungan (kontinuitas) dan peningkatan kontribusi LAPAN dalam penyedian informasi spasial bagi pengelolaan sumberdaya alam 6. Peningkatan “spin off” teknologi dirgantara untuk mitigasi bencana, pemantauan cuaca, pasang surut, alat pengukur radiasi ultra violet pengukur konsentrasi gas rumah kaca seperti Karbon, SKEA dan sebagainya 7. Penguatan Kebijakan pembangunan nasional di bidang Kedirgantaraam untuk

menjamin

adanya

kepastian

hukum

dalam

pengembangan,

penguasaan dan penerapan teknologi dirgantara sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dalam hubungan internasional terkait dengan teknologi dirgantara Langkah-langkah kebijakan atau strategi pengembangan kedirgantaraan di LAPAN meliputi : 1. Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kedirgantaraan LAPAN dengan prinsip (a) efektif artinya perencanaan pembangunan kedirgantaraan LAPAN yang direpresentasikan melalui program/ kegiatan LAPAN yang relevan dengan tugas fungsi dari unit kerja dan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan berdasarkan pada prioritas nasional/ bidang pada RPJMN 2009-2014 dan prioritas LAPAN, (b) efisien artinya program/ kegiatan pengembangan kedirgantaraan LAPAN dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ekonomis dan penghematan dalam pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan, dan (c) berorientasi pada kualitas artinya kegiatan litbang LAPAN dapat memberikan produk dengan kualitas yang memadai bagi pelayanan pengguna; 2. Penguatan Public-Private Partnership dalam pengembangan dan penguasaan teknologi roket, satelit, penerbangan dan penginderaan jauh serta penguasaan ilmu pengetahuan sains atmosfer, iklim dan antariksa; 3. Penguatan Komunikasi Publik dan Kerjasama untuk membangun “citra” dan kepercayaan kepada LAPAN dari Pemerintah, DPR dan masyarakat (melalui Sosialisasi, publikasi, pameran/ promosi dan bimtek); 4. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya (Organisasi, SDM aparatur, Sarana Prasarana Litbang dan Informasi);



41

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan serta Ketatalaksanaan dan Hukum; 6. Membangun jaringan kerjasama yang efektif dalam negeri melalui masyarakat ilmiah (perguruan tinggi), industri dan sektor swasta serta masyarakat dan instansi pemerintah; 7. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak di Luar Negeri; 8. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) LAPAN sesuai dengan standar mutu produk dan standar pelayanan minimum (SPM). 4.6

Struktur Organisasi LAPAN

Struktur organisasi di LAPAN adalah :

Gambar 4-1Struktur Organisasi LAPAN

Struktur organisasi di LAPAN terdiri atas : 1. Kepala Seorang kepala LAPAN memiliki tugas: a. memimpin LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAPAN; Universitas Indonesia


42

c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAPAN yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. 2. Sekretariat Utama; Sekretariat Utama terdiri atas : a. Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan c. Biro Umum. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LAPAN. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LAPAN; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LAPAN; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga LAPAN; d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LAPAN; dan e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LAPAN.

3. Deputi Bidang Penginderaan Jauh; Deputi Penginderaan Jauh terdairi atas : a. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; b. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penginderaan jauh. Dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi :



43

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penginderaan jauh; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penginderaan jauh; c. penelitian dan pengembangan teknologi sistem akuisisi dan stasiun bumi, pengolahan data, serta pengembangan bank data penginderaan jauh; dan d. penelitian dan pengembangan pemanfaatan data penginderaan jauh. 4. Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan; Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan terdiri atas: a. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer; b. Pusat Sains Antariksa; dan c. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan. Dalam melaksanakan tugas deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan; c. penelitian dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya; d. penelitian dan pengembangan sains antariksa dan lingkungan antariksa serta pemanfaatannya; dan e. pengkajian aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, hukum, pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional dan internasional, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan 5. Deputi Bidang Teknologi Dirgantara; Deputi Bidang Teknologi Dirgantara terdiri atas: a. Pusat Teknologi Satelit; b. Pusat Teknologi Roket; dan Universitas Indonesia


44

c. Pusat Teknologi Penerbangan. Deputi Bidang Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dirgantara. Dalam melaksanakan tugas deputi Bidang Teknologi Dirgantara menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang teknologi kedirgantaraan; b. pengendalian

terhadap

kebijakan

teknis

di

bidang

teknologi

kedirgantaraan; c. penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta pemanfaatannya; d. penelitian dan pengembangan teknologi roket serta pemanfaatannya; dan e. penelitian

dan

pengembangan

teknologi

penerbangan

serta

pemanfaatannya. 6. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara; dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara terdiri atas: a. Bidang Perencanaan dan Keuangan; b. Bidang Pelayanan Teknis dan Promosi; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan teknologi dirgantara. Dalam

melaksanakan

tugas

Pusat

Pemanfaatan

Teknologi

Dirgantara

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan; b. pengelolaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja pusat; c. pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan produk teknologi dirgantara;



45

d. penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan promosi, serta penyebarluasan informasi produk teknologi dirgantara; dan e. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan teknologi dirgantara. 7. Inspektorat. Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Inspektorat

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan

fungsional

di

lingkungan LAPAN. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LAPAN; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat. 4.7

Lokasi

Kantor Pusat LAPAN berlokasi di Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur, untuk satuan kerjanya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti digambarkan pada gambar 2.3 berikut :



46

Gambar 4-2 Lokasi Fasilitas LAPAN (Sumber : Renstra LAPAN, 2010-2014)

Keterangan dari Gambar 4-2 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 4-2 Keterangan Lokasi Fasilitas LAPAN Jakarta 1. Kantor Pusat 2. Pusat Teknologi Data Inderaja 3. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 4. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Kototabang, Sumatera Barat Loka Pengamat Atmosfer Kototabang Rumpin, Bogor 1. Pusat Teknologi Roket 2. Pusat Teknologi Penerbangan Rancabungur, Bogor Pusat Teknologi Satelit Bandung 1. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 2. Pusat Sains Antariksa

Tanjungsari, Sumedang Loka Pengamat Dirgantara Sumedang Watukosek, Jawa Timur Balai Pengamat Dirgantara Watukosek Pontianak, Kalimantan Barat Balai Pengamat Dirgantara Pontianak Parepare, Sulawesi Selatan Balai Penginderaan Jauh Parepare Biak Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak

Pameungpeuk, Garut Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuek

Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Jakarta antara lain Kantor pusat LAPAN, Stasiun Bumi Satelit Lingkungan Cuaca, Pusat Data Penginderaan Jauh, Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh, Pusat Universitas Indonesia


47

Analisis dan Informasi Kedirgantaraan. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Jawa Barat antara lain Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara, Stasiun Bumi Telekomunikasi Dirgantara, Pusat Teknologi Dirgantara Terapan, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara, Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa, Stasiun Peluncuran Roket, Stasiun Pengamat Matahari, Stasiun Pengamat Dirgantara. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Jawa Tengah adalah Desa Energi Angin Percontohan. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Jawa Timur adalah Stasiun Peluncuran Balon, Stasiun Pengamat Dirgantara. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Nusa Tenggara Timur adalah Stasiun Pengamat Dirgantara. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Sumatra Barat adalah Stasiun Pengamat Atmosfer Katulistiwa, Radar Atmosfer Katulistiwa. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Kalimantan Barat adalah Stasiun Pengamat Dirgantara, Radar Atmosfer MF. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Sulawesi Selatan adalah Stasiun Pengamat Dirgantara, Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh (Lansat, SPOT, ERS-1&2, JERS-1). Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Sulawesi Utara adalah Stasiun Pengamat Dirgantara. Unit dan instalasi dirgantara yang terletak di Irian Jaya adalah Stasiun Pengamat Dirgantara, Stasiun Bumi Satelit Lingkungan dan Cuaca, Radar profil Atmosfer (WPR), Stasiun bumi Telemetri, Tracking and Control ISRO LAPAN.



BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab analisa dan pembahasan akan diuraikan tentang hasil pengumpulan data, baik hasil interview maupun data dari hasil pengamatan yang dilakukan. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan analisa SWOT untuk menganalisa kondisi internal organisasi dan analisa PEST untuk menganalisa kondisi eksternal organisasi. Hasil analisis digunakan untuk membuat formula strategi manajemen perubahan (change manajemen) yang perlu dilakukan oleh organisasi.

Tahapan terakhir dari bab ini adalah membuat

prioritas terhadap strategi manajemen perubahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan analisa AHP. 5.1

Data Wawancara

Pengambilan data dengan metode wawancara dilakukan dengan metode face-toface yang ditujukan kepada stakeholder terkait dengan pengembangan TI di LAPAN. Materi pertanyaan yang diajukan meliputi elemen yang akan diubah yaitu : teknologi, proses, orang, budaya organisasi dan struktur. Wawancara dilakukan terhadap kepada pihak –pihak yang dianggap dapat mewakili para pimpinan di LAPAN dan pihak yang terkait dengan pengembangan TI yaitu tim pengelola TI LAPAN pusat. Responden yang diwawancara meliputi: Tabel 5-1 Responden Wawancara

48



49

Hasil wawancara didapatkan rangkuman yang dikelompokkan berdasarkan elemen-elemen pertanyaan yang meliputi : 1. Teknologi Infrastuktur di LAPAN pusat maupun satuan kerja dirasakan masih sangat kurang oleh para pimpinan maupun para pegawai. Kondisi infrastruktur TI di belum memenuhi kebutuhan organisasi. Konektifitas infrastuktur dengan infrastuktur jaringan nasional belum berjalan secara optimal dan sifatnya masih parsial. Pemenuhan kebutuhan TI di LAPAN masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama untuk keperluan manajemen data adminstrasi yang terpusat di LAPAN pusat dan keperluan data teknis yang berada di setiap satuan kerja. Namun saat ini infrastruktur jaringan internal LAPAN sudah mulai dihubungkan dengan menggunakan jaringan VPN walaupun belum sepenuhnya terhubung. Di satuan kerja seperti LAPAN pekayon yang memiliki data-data penginderaan jauh berupa data citra satelit memerlukan sistem database dengan kapasitas yang lebih besar dan sistem keamaan dan akses yang baik. sama halnya seperti di LAPAN bandung yang memiliki data-data pengamatan matahari dan cuaca antariksa yang diambil secara realtime maka diperlukan infrastruktur yang lebih baik baik dalam proses pengambilan data, mentransfer maupun mengambil dari penyimpanan. Kondisi Infrastruktur yang masih sangat minim mendorong dilakukannya kajian sebagai pertimbangan apakah perlu dilakukan penambahan infrastruktur atau mengganti dengan yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan jika dilakukan penambahan maka infrastruktur yang baru belum tentu competibel dengan yang sudah ada. Namun jika mengganti secara keseluruhan lebih mudah dari segi manajemen maupun kompetibel maka lebih baik daripada mengup-grade dari yang sebelumnya. Hal yang sama dilakukan terhadap tampilan website dan aplikasi yang ada. Saat ini tampilan web masih sangat sederhana dengan informasai yang masih terbatas. Setiap satuan kerja di LAPAN mengembangakan websitw sendiri-sendiri sehingga informasi yang keluar ke public bisa langsung adari website satuan kerja Universitas Indonesia


50

tanpa melalui LAPAN Pusat. Dengan adanya aturan keterbukaan informasi publik yang mewajibkan lembaga harus melalui satu pintu dalam penyampaian informasi ke publik maka semua harus berada dalam pengawasan terpusat. 2. Proses LAPAN merupakan lembaga riset yang core tugasnya dalam ranah penelitian sehingga produk informasi yang dihasilkan adalah hasil-hasil penelitian yang berupa tulisan, makalah ataupun alat dari para peneliti dan perekayasa. Disamping hal tersebut LAPAN juga menghasilkan layanan data-data penginderaan jauh, pengamatan matahari dan teknologi antariksa berupa pengembangan roket dan satelit. Saat ini TI di LAPAN masih sifatnya pendukung dalam mendukung kegiatan organisasi, fungsinya belum menjadi strategis dalam mewujudkan visi dan misi LAPAN. Dalam beberapa hal terkait dengan informasi nasional seperti aktivitas matahari dan data pengamatannya sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui website LAPAN, namun informasinya masih sangat terbatas. Informasi lengkap masih tersimpan disetiap satuan kerja, belum ada keterhubungan antara pusat dan satuan kerja dalam hal pelayanan informasi secara cepat dan akurat. Kondisi manajemen yang kurang baik dalam pengelolaan TI juga menyebabkan rentannya informasi yang dihasilkan dapat berubah, disalahgunakan ataupun integritas dan pemeliharaannya masih minim. Alur proses dalam layanan baik administrasi maupun layanan data teknis masih sangat sederhana dan manual. Sampai saat ini belum ada standar prosedur yang baku yang dapat menjelaskan aliran informasi yang disajukan oleh LAPAN, baik layanan dalam organisasi maupun keluar organisasi. Semua kegiatan masih sifatnya kebiasan sehingga jika ada kesalahan ada missing dalam informasi masih kesusahan dalam menemukan letak dan kondisi kesalahan.



51

3. Orang Para pemimpin dan mengelola TI di LAPAN

menilai bahwa sumber daya

manusia khususnya bidang TI masih sangat kurang, baik dari jumlah maupun kualitas. Saat ini fungsi TI di LAPAN pusat maupun satuan kerja masih menenpel pada tugas dan fungsi yang lain. Di LAPAN pusat, tugas TIK masih tergabung dengan tugas peliputan. Sedangkan disatuan kerja tugas dan fungsi TI menempel pada para fungsional peneliti ataupun perekayasa yang merangkap menjalankan tugas dan fungsi TI, sehingga memiliki tugas ganda. Kedepan hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi karena tuntutan dan reformasi birokrasi yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki tugas dan fungsi tersendiri untuk mementukan beban kerja setiap pegawai. Kondisi SDM pengguna juga masih sangat minim dalam hal pengetahuan dan ketrampilan TI. Hal tersebut dapat dilihat dari para pegawai di LAPAN mayoritas pendidikan terakhir SMA dan agak kesusahan jika ada perubahan dalam proses kerja terutama yang menggunakan teknologi dan otomasi. Hal tersebut yang mendorong perlu dilakukannya training maupun sosialisasi terkait dengan implementasi teknologi maupun apliksai tertentu. Pengelolaan TI saat ini masih sangat tinggi ketergantungannya dengan pihak ketiga, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan orang dalam pengelolaan TI juga karena adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Sampai saai ini belum ada aturan yang jelas dan tegas dalam hal pengaturan transfer teknologi dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan TI. 4. Budaya Organisasi Reformasi birokrasi mewajibkan setiap instansi memiliki budaya baru yang lebih kepada budaya pelayanan kepada masyarakat. LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah mempunyai layanan informasi khusus dengan masyarakat pengguna khusus yang meliputi masyarakat ilmiah, masyarakat umum, dan instansi pemerintah.



52

Banyak aplikasi yang mulai dikembangkan dan di implementasikan sehingga diperlukan kesiapan untuk merubah kebiaasaan manual menjadi komputerisasi. Seperti aplikasi yang sedang di ujicoba untuk diterapkan adalah e-takah, dimana sebelumnya menggunakan kertas dan dikirim secara manual namun sekarang dengan menggunakan aplikasi itu maka setiap saat dapat dibaca dengan cepat dapat ditindak lanjuti dengan selalu mengecek email yang masuk. Penerapan dan pengimplementasian aplikasi tertentu juga mewajibkan kerjasama dengan satuan kerja lain atau instansi lain sehingga kebiasaan dan pola pikir yang sektoral harus diilangkan. Diperlukan pemahaman yang lebih baik dalam berorganisasi yang mampu untuk beradaptasi dengan adanya berbagai perubahan baik dalam proses kerja maupun dalam pola pikir. Budaya tersebut dapat diciptakan ddengan adanya sosialisasi dan training secara teratur. 5. Struktur Struktur organisasi TI saat ini masih sangat sederhana. Di LAPAN pusat yang seharusnya merupakan pusat koordinasi dari seluruh satuan kerja yang ada di LAPAN, struktur organissinya masih berada di eselon 4 dengan SDM IT terdiri dari 4 orang dengan tugas kerja yang menemoel dengan peliputan berita. Hal tersebut juga tidak jauh beda terjadi di LAPAn satuan kerja seperti di Bandung, Pekayon dan Rumpin. Struktur organisasi yang kecil menjadikan TI tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan yang lebih besar dan mengikat pada satuan kerja lain. Kedepan hal ini harus diperbaiki agar dalam implementasi e-government memiliki kekuatan dalam membuat kebijakan dan aturan yang menjadi dasar dalam pengembangan e-government . Hasil wawancara diatas kemudian dirangkum dalam Tabel 5.2 yang dapat dilihat di bawah ini :



53

Tabel 5-2 Hasil Wawancara

Elemen Teknologi

Hasil wawancara 1. Infrastruktur jaringan masih kurang dari segi jumlah dan jaringan database belum terbentuk dengan baik antar satuan kerja dan dengan LAPAN pusat

Referensi (wawancara) I.1, I.12, IV.3

2. Sudah mulai dirintisnya penggunaan dan pengembangan aplikasi yang mendukung administratif 3. Mulai dikembangkan jaringan privat (VPN) yang menghubungkan seluruh satuan kerja dengan penganggaran yang terpusat

Proses

II.1, II.5, V.1 I.3, III.1, IV.3

4. Belum adanya manajemen Resiko TIK

I.15, II.5, III.3

5. Pengembangan situs web yang masih berada disetiap satuan kerja (belum terintegrasi)

I.1, I.5, V.1

6. Website LAPAN saat ini belum mampu mengakomodir kepentingan LAPAN dalam hal layanan informasi kedirgantaraan

I.1,I.2

1. Masih banyak proses bisnis di LAPAN yang dilakukan secara manual (contohnya: pengiriman makalah) 2. Belum ada tatakelola TIK di LAPAN 3. LAPAN belum memiliki Blue Print TI sehingga visi dan misi TIK belum terdefinisi

I.9 I.1, III.11 I.13, III.9, V.1, IV.4 I.1, I.8, III.11

4. Belum adanya SOP yang menjadi penduan dalam implementasi untuk menjaga keamanan, kepercayaan, ketersediaan, pemeliharaan dan integitas data Orang

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengguasaaan TIK baik dari kualitas maupun kuantitas

I.3, II.3,II.4,III.6

2. Belum adanya pengorganisasian pengadaan training pada staff dalam penguasaan ketrampilan maupun pengetahuaan

II.7



54

Tabel 5-2 Hasil Wawancara (sambungan)

Elemen Budaya Organisasi

Hasil wawancara 1. Adanya dukungan dari pimpinan LAPAN dalam pengembangan e-government khususnya untuk mendukung Reformasi Birokrasi (RB)

Referensi (wawancara) I.1, I.15, II.1, III.8 I.10, I.16, III.2

2. Belum semua pegawai dan pimpinan LAPAN mempunyai pola pikir dan budaya untuk berubah Struktur

1. Fungsi kerja dan Penugasan TIK masih menempel pada fungsi dan tugas yang lain seperti tugas sampingan peneliti 2. Belum terlaksananya e-leadership secara optimal di LAPAN

I.1,I.4, I.9, V.5 I.5, I.17,III.7, VI.3

3. Struktur organisasi TI di LAPAN belum kuat dalam mengambil bertanggungjawab TI menyeluruh dan koordinatif



55

5.2

Penentuan Objektif

Fase A (output) dalam kerangka system thinking adalah mendefinisikan objektif dari perubahan yang harus di definisikan dengan benar dan jelas agar keluaran yang dihasilkan dapat tepat sesuai dengan tujuan dari implementasi. Tujuan dari Implementasi e-government lembaga tertuang dalam blueprint e-governmentnya, sedangkan di LAPAN belum memiliki blueprint e-government sehingga tujuannya disesuaikan dengan tujuan pengembangan e-government pada peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan tentang e-government Inpres No.3 Tahun 2003, pengembangan e-government bertujuan untuk : 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada

pemerintah maupun

pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. 6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Tujuan diatas menjadi dasar dalam menentukan Critical Success Factor (CSF) dan Key Performance Indicator (KPI) yang merupakan Fase B (feedback) dalam kerangka System Thinking. Penentuan CSF dan KPI untuk mendefinisikan ukuranukuran dari tujuan yang digunakan sebagai umpan balik dalam menilai apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai atau belum. Penentuan CSF dan KPI dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



56

Tabel 5-3 Penentuan CSF dan KPI

No. Objektif 1

2

3 4

5

6

5.3

KPI

CSF

Mengembangkan sistem pelayanan Jumlah Website yang yang andal dan terpercaya, serta pengunjung terup-date dan ada terjangkau oleh masyarakat luas website interaksi meningkat Menata sistem manajemen dan proses Organisasi TI Tugas dan fungsi kerja pemerintah dan pemerintah yang jelas organisasi yang daerah otonom secara holistik. jelas Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

Proses kerja lebih cepat Bertambahnya penggunaan teknologi yang standar Jumlah SDM TI bertambah Kapasitas SDM bertambah

Meminimalkan proses manual Menstandarkan penggunaan teknologi dan aplikasi Perekrutan SDM TI Pelatiahan formal dan informal

Roadmap TI

Membuat masterplan TI

Hasil Analisa PEST

Analisis PEST (Politik Ekonomi Sosial dan Teknologi) adalah analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi organisasi dalam pengembangan e-government di LAPAN. Analisa PEST merupakan bagian dari Fase E (environment scan ) pada tahapan kerangka System Thinking. Kerangka analisis PEST dapat dilihat pada Tabel 5.3 di bawah ini :



57

Tabel 5-4 Kerangka Analisis PEST

Politik

Ekonomi

1. Inpres No.3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-government

1. Transaksi elektronik yang sudah menjadi membudaya dimasyarakat

2. Adanya tuntutan melakukan RB pada institusi pemerintah sesuai dengan Kepmen PAN & RB No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan

2. Kebutuhan pasar (pihak komersial/swasta) terhadap layanan publik dari segi ekonomi

3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.57 tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga

4. Biaya training dan pelatihan SDM yang mahal

3. Biaya pengadaan dan pemeliharaan TIK yang besar

5. Biaya konsultan TIK yang mahal

4. Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Instruksi Presiden No. 6/2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Sosial

Teknologi

1. Tuntutan dari masyarakat dalam pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel

1. Semakin banyaknya pengggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik

2. Adanya tuntutan masyarakat pelayanan yang terintegrasi antar instansi

2. Semakin pesatnya perkembangan teknologi

3. Penggunaan alat TIK yang mulai membudaya di masyarakat 4. Budaya masyarakat yang masih menggunakan tatap muka dan penggunaan kertas dalam layanan

3. Banyaknya kemudahan menggunakan teknologi 4. Tren teknologi beragam

yang

dalam semakin

Dari matriks analisa PEST diatas maka dapat di rumuskan menjadi faktor-faktor yang menjadi ancaman dan peluang dalam manajemen perubahan pada pengembangan e-government. Hal tersebut merupakan bagian dari fase C (input) pada kerangka System Thinking. Analisa Faktor peluang dan ancaman dapat dilihat pada Tabel 5-5 di bawah ini :



58

Tabel 5-5 Analisa Faktor Peluang dan Ancaman

Faktor Peluang (Opportunities)

Faktor Ancaman (Threats)

1. Adanya payung hukum yang jelas 1. Adanya ketergantungan dengan dalam pengembangan e-government pihak ketiga dalam proses dan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan TIK layanan publik 2. Perkembangan teknologi yang cepat 2. Tuntutan Reformasi birokrasi dari dan dinamis pemerintah yang bersifat top-down 3. Biaya yang besar untuk peningkatan pada semua instansi kualitas maupun kuantitas SDM 3. Adanya Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel. 4. Pemanfaatan berkembang 5.

5.4

TI

yang

semakin

Kemudahan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan

Hasil Analisa SWOT

Analisa SWOT pada tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen perubahan di LAPAN untuk mendukung pengembangan e-government. Pengidentifikasian ini merupakan bagian dari fase C (input) pada kerangka System Thinking. Hasil penidentifikasian kekuatan dan kelemahan dapat dilihat pada Tabel 5-6 di bawah ini : Tabel 5-6 Analisa Faktor kekuatan dan Kelemahan pada SWOT

Faktor Kekuatan (Strengths)

Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Adanya dukungan dari pimpinan 1. Infrastruktur jaringan masih kurang LAPAN dalam pengembangan edari segi jumlah dan jaringan government khususnya untuk database belum terbentuk dengan mendukung Reformasi Birokrasi baik antar satuan kerja dan dengan (RB). LAPAN pusat



59

Tabel 5-6 Analisa Faktor kekuatan dan Kelemahan pada SWOT (sambungan)

Faktor Kekuatan (Strengths)

Faktor Kelemahan (Weakness)

2. Sudah mulai dirintisnya 2. penggunaan dan pengembangan aplikasi yang mendukung administratif 3. 3. Mulai dikembangkan jaringan privat (VPN) yang menghubungkan 4. seluruh satuan kerja dengan penganggaran yang terpusat 5.

LAPAN belum memiliki Blue Print TI sehingga visi dan misi TIK belum terdefinisi Belum ada LAPAN

tatakelola

TIK

di

Belum adanya manajemen Resiko TIK Pengembangan situs web yang masih berada disetiap satuan kerja (belum terintegrasi)

6. Website LAPAN saat ini belum mampu mengakomodir kepentingan LAPAN dalam hal layanan informasi kedirgantaraan 7. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengguasaaan TIK baik dari kualitas maupun kuantitas 8. Belum adanya pengorganisasian pengadaan training pada staff dalam penguasaan ketrampilan maupun pengetahuan 9. Fungsi kerja dan Penugasan TIK masih menempel pada fungsi dan tugas yang lain seperti tugas sampingan peneliti 10. Belum terlaksananya e-leadership secara optimal di LAPAN 11. Struktur organisasi TI di LAPAN belum kuat dalam mengambil bertanggungjawab TI menyeluruh dan koordinatif 12. Belum adanya SOP yang menjadi penduan dalam implementasi untuk menjaga keamanan, kepercayaan, ketersediaan, pemeliharaan dan integitas data 13. Masih banyak proses bisnis di LAPAN yang dilakukan secara manual Universitas Indonesia


60

5.5

Perumusan Strategi Manajemen perubahan

5.5.1 Alternatif Strategi Analisa SWOT Strategi manajemen perubahan rumuskan dengan membuat formula matriks TOWS. Strategi didapatkan dengan membuat formulasi antara kekuatan dan peluang menghasilkan strategi S-O, kekuatan dan ancaman menghasilkan strategi S-T, kelemahan dan keluang menghasilkan strategi W-O dan kelemahan dan Ancaman menghasilkan

startegi W-T. Pada tahapan ini merupakan fase D

(throughput) dari kerangka System Thinking. Matriks analisa TOWS tyang menghasilkan strategi manajemen perubahan dapat dilihat pada Tabel 5-7 di bawah ini :



61

Tabel 5-7 Matriks Analisa TOWS

Faktor Eksternal

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threat)

1. Adanya payung hukum yang jelas dalam pengembangan e-government dan pemanfaatan teknologi untuk layanan publik

1. Adanya ketergantungan dengan pihak ketiga dalam proses pengembangan TIK

2. Tuntutan Reformasi birokrasi dari pemerintah yang bersifat top-down pada semua instansi

Faktor Internal

3. Adanya Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.

2. Perkembangan teknologi yang cepat dinamis

dan

3. Biaya yang besar untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM

4. Pemanfaatan TI yang semakin berkembang 5. Kemudahan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan

Kekuatan (Strength)

Strategi S-O

1. Adanya dukungan dari pimpinan LAPAN 1. dalam pengembangan e-government khususnya untuk mendukung Reformasi Birokrasi (RB) 2. 2. Sudah mulai dirintisnya penggunaan dan pengembangan aplikasi yang mendukung administratif 3.

Mulai dikembangkan jaringan privat (VPN) yang menghubungkan seluruh satuan kerja 3. dengan penganggaran yang terpusat 4.

Strategi S-T

Memperkuat dukungan pimpinan dalam mendukung 1. pengembangan e-government berdasarkan pada panduan yang ada (S1 & O1)

Meningkatkan pengembangan aplikasi yang mendukung kegiatan administrative (kepegawaian, laporan kegiatan, dll) (S2 & T2)

Membuat Assesment Center yang digunakan untuk 2. pencarian dan penelusuran ecara cepat data personel di LAPAN untuk berbagai kepentingan terutama terkait dengan kepakaran dan hasil-hasil penelitian 3. (S2 & O5)

Membuat komitmen yang jelas tentang transfer teknologi dalam pengembangan TIK 7yang dilakukan oleh pihak ketiga (S1 & T1)

Membuat desain arsitektur interoperabilitas baik jaringan, informasi, maupun data (S3 & O4,5) Mensosialisasikan semua penggunaan teknologi baru (

Mengadakan pelatihan terhadap staff dan karyawan secara teratur dan terorganisasi dalam melakukan tugas-tugas baru terkait dengan implementasi teknologi maupun aplikasi (S1 & T3)



62

Tabel 5-7 Matriks Analisa TOWS (sambungan )

baik aplikasi maupun alat) dengan pihak-pihak terkait, dimana penggunaan tersebut merubah proses kerja sebelumnya (S2 & O4)

Kelemahan (Weakness) 1.

2.

Infrastruktur jaringan masih kurang dari segi jumlah dan jaringan database belum terbentuk dengan baik antar satuan kerja dan dengan LAPAN pusat LAPAN belum memiliki Blue Print TI sehingga visi dan misi TIK belum terdefinisi

3.

Belum ada tatakelola TIK di LAPAN

4.

Belum adanya manajemen Resiko TIK

5.

Pengembangan situs web yang masih berada disetiap satuan kerja (belum terintegrasi)

6.

Website LAPAN saat ini belum mampu mengakomodir kepentingan LAPAN dalam hal layanan informasi kedirgantaraan

5.

Melakukan komunikasi dan koordinasi antara pengelola Ti dengan satuan kerja yang lain maupun dengan pimpinan dalam pengembangan e-government (S1 & O2)

6.

Membuat pemetaan terhadap stakeholder di LAPAN (masyarakat pengguna layanan informasi dan data LAPAN) (S1 & O2,3)

Strategi W-O

Strategi W-T

1. Menyusun perencanaan tatakelola TI yang baik berdasarkan standar tata kelola nasional (W3 & O1)

1. Melakukan sosialisasi tentang pengguanaan standar data dan standar teknis yang kompetibel diseuruh satker (W12 & T2)

2. Membuat Standard Operation Procedure (SOP) untuk semua aktivitas (W12 & O4) 3. Memperbarui struktur organisasi TI di LAPAN dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi TI yang mendukung LAPAN sebagai lembaga Riset (W11 & O2) 4. Menanamkan budaya untuk melayani baik kepada pimpinan maupun pegawai (W10 & O2) 5. Mengadakan sosialisasi terkait penggunaan TI dan budaya kerja dalam reformasi birokrasi (W13 & O2)

2. Membuat sistem keamanan baik fisik maupun jaringan data dan informasi(W4 & T2) 3. Membuat Perencanaan SDM TI, baik dalam kuantitas maupun kualitas (ketrampilan dan pengetahuan) (W7,8,9 & T4) 4. Mengadakan training dan pelatihan pada pengelola TI dalam penggunaan teknologi atau aplikasi baru (W8 & T4) 5. Melakukan penugasan terpisah dari tugas lain terhadap tugas dan fungsi TI pada tiap satuan kerja dan pusat (W9 & T3)



63

Tabel 5-7 Matriks Analisa TOWS (sambungan )

7.

Kurangnya sumber daya manusia dalam pengguasaaan TIK baik dari kualitas maupun kuantitas

8.

Belum adanya pengorganisasian pengadaan training pada staff dalam penguasaan ketrampilan maupun pengetahuan

9.

Fungsi kerja dan Penugasan TIK masih menempel pada fungsi dan tugas yang lain seperti tugas sampingan peneliti

6. Membuat blue print TI dan kebijakan-kebijakan (policy) pendukungnya di LAPAN (W2 & O2) 7. Merubah tampilan dan aplikasi website LAPAN menjadi terintegrasi dengan satuan kerja dan interaktif (W5,6 & O3) 8. Meningkatkan kemampuan keterhubungan LAPAN dengan infrastruktur nasional (W1 & O2)

secara

9. Meningkatkan kemampuan infrastruktur jaringan dan database serta a struktur interoperabilitasnya di LAPAN (W1, 5 & O3)

11. Struktur organisasi TI di LAPAN belum kuat dalam mengambil bertanggungjawab TI menyeluruh dan koordinatif

10. Melakukan implementasi aplikasiyang mendukung pada diskusi (seperti milis), penyebaran surat takah (etakah), dan aplikasi pendukung pengambil keputusan. (W13 & O4.5)

10. Belum terlaksananya optimal di LAPAN

e-leadership

12. Belum adanya SOP yang menjadi penduan dalam implementasi untuk menjaga keamanan, kepercayaan, ketersediaan, pemeliharaan dan integitas data 13. Masih banyak proses bisnis di LAPAN yang dilakukan secara manual (contohnya: pengiriman makalah)

11. Memberikan pemahaman kepada pimpinan tentang eleadership (W10 & O2, 3) 12. Melakukan audit berkala terhadap segala perubahan yang terjadi karena adanya pemanfaatan TI (W11 & O4)



64

5.5.2 Pemetaan Strategi pada Lewin’s Model Strategi yang dihasilkan dari analisa SWOT dipetakan dalam tahapan manajemen perubahan berdasarkan pada Model Lewin’s menggunakan FDG yang terdiri dari pimpinan dan peneliti bidang sisitem informasi kedirgantaraan. Dokumen FGD dapat dilihat pada lampiran 2. Hasil dari pemetaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5-8 untuk langkah unfreezing the status quo. Tabel 5-8 Strategi pada Langkah Unfreezing the status quo

Kode S-2 S-3 S-5 S-8

S-10 S-16 S-17 S-19 S-22 S-24

S-25

Strategi Meningkatkan kemampuan keterhubungan LAPAN dengan infrastruktur informasi nasional Meningkatkan kemampuan infrastruktur jaringan dan database serta struktur interoperabilitasnya di LAPAN Merubah tampilan dan aplikasi website LAPAN menjadi terintegrasi dengan satuan kerja dan interaktif Melakukan implementasi aplikasi yang mendukung pada diskusi seperti milis, penyebaran surat takah (e-takah), dan aplikasi pendukung pengambil keputusaan Meningkatkan pengembangan aplikasi untuk mendukung kegiatan administrasi (kepegawaian, laporan kegiatan, dll) Membuat perencanaan dan pemetaan SDM TI, baik dalam kuantitas maupun kualitas (ketrampilan dan pengetahuan) Membuat pemetaan terhadap stakeholder di LAPAN (masyarakat pengguna layanan informasi dan data LAPAN) Membuat komitmen yang jelas tentang transfer teknologi dalam pengembangan TIK dilakukan oleh pihak ketiga Menanamkan budaya untuk melayani baik kepada pimpinan maupun pegawai Memperbarui struktur organisasi TI di LAPAN dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi TI yang mendukung LAPAN sebagai lembaga riset kedirgantaraan Melakukan penugasan terpisah dari tugas lain terhadap tugas dan fungsi TI pada tiap satuan kerja dan pusat

Hasil dari FGD untuk pemetaan pada langkah movement to the new state dapat dilihat Tabel 5-9 di bawah ini :



65

Tabel 5-9 Strategi pada Langkah Movement to the new state

Kode S-4 S-7 S-9

S-13 S-14 S-15 S-26

Strategi Membuat design arsitektur interoperabilitas baik jaringan, informasi maupun data Membuat model sistem keamanan baik fisik maupun jaringan data dan informasi Membuat Assesment Center yang digunakan untuk pencarian dan penelusuran secara cepat data personel di LAPAN untuk berbagai kepentingan terutama terkait dengan kepakaran dan hasil-hasil penelitian Meyusun blue print e-goverment dan kebijakan-kebijakan (policy) pendukungnya di LAPAN Menyusun perencanaan tatakelola TI yang baik berdasarkan pedoman standar tata kelola nasional Membuat Standard Operation Procedure (SOP) untuk semua aktivitas terkait pengembangan TI Melakukan Audit secara berkala terhadap segala perubahan yang terjadi karena adanya pemanfaatan TI

Hasil dari FGD untuk pemetaan pada langkah refreezing dapat dilihat Tabel 5-10 di bawah ini : Tabel 5-10 Strategi pada Langkah Refreezing

Kode S-1 S-6 S-11

S-12

S-18 S-20

S-21 S-23

Strategi Memperkuat dukungan pimpinan di LAPAN dalam pengembangan egovernment berdasarkan pada panduan yang ada Melakukan sosialisasi tentang penggunaan standar data dan standar teknis yang kompetibel di seluruh satker Mensosialisasikan semua penggunaan teknologi baru (baik aplikasi maupun alat) dengan pihak-pihak terkait, dimana penggunaan tersebut merubah proses kerja sebelumnya Melakukan komunikasi dan koordinasi antara pengelola TI dengan satuan kerja yang lain maupun dengan pimpinan dalam pengembangan e-government Mengadakan training dan pelatihan pada pengelola TI dalam penggunaan teknologi maupun aplikasi baru Mengadakan pelatihan terhadap staff dan karyawan secara teratur dan terorganisasi dalam melakukan tugas-tugas dan pengetahuan baru terkait dengan implementasi teknologi maupun aplikasi Memberikan pemahaman kepada pimpinan tentang e-leadership Mengadakan sosialisasi terkait penggunaan TI dan budaya kerja dalam reformasi birokrasi



66

5.6

Prioritas Strategi Manajemen Perubahan

Strategi-strategi manajemen perubahan yang telah didapatkan dalam pembahasan sebelumnya, kemudian dibuat prioritas. Prioritasi dimaksudkan untuk mengetahui dari beberapa strategi yang telah dihasilkan, strategi-strategi mana yang diutamakan untuk dijalankan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN. Metode yang digunakan adalah AHP, dengan responden kuisioner yang dianggap mengetahui dan expert dalam menentukan prioritas strategi yang harus dilakukan LAPAN. Responden tersebut adalah : Tabel 5-11 Responden Kuisioner AHP

No. 1

Kode R1

2

R2

3

R3

4

R4

Jabatan Kepala Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan Peneliti Utama – Kepakaran Manajemen Sistem Informasi Peneliti Madya- Kepakaran Manajemen Sistem Informasi Peneluti Muda- Kepakaran Manajemen Sistem Informasi

Eselon/Ahli IIIa Manajemen SI Manajemen SI Manajemen SI

Langkah –langkah yang perlu dilakukan dalam

Keterangan Perwakilan dari Manajemen TI Perwakilan dari pengguna dan ahli SI Perwakilan dari pengguna dan ahli SI Perwakilan dari pengguna dan ahli SI

prioritasi adalah dengan

menentukan kriteria untuk masing-masing alternatif strategi yang telah dirumuskan. Kemudian ditentukan alternatif yang merupakan strategi yang telah dihasilkan, lalu dilanjutkan dengan pembobotan kriteria, pembobotan strategi dan yang terakhir adalah pemetaan prioritas strategi pada strategi Lewin’s. 5.6.1 Penentuan Kriteria Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas ini menggunakan studi literature dengan mengadopsi pada penelitian yang sudah dilakukan. Penelitan tentang Change Manajemen is Critical Succes Factor in Egovernment Implementation (Nograsek, 2012) menyebutkan bahwa dalam implementasi egovernment perlu dilakukan manajemen perubahan dalam 5 (lima) elemen yaitu : 1. Technology (Teknologi) 2. Processes (Proses) 3. People (Orang) Universitas Indonesia


67

4. Organization cultures (Budaya organisasi ) 5. Structure (Struktur) 5.6.2 Penentuan alternatif Alternatif yang digunakan dalam prioritasi ini adalah alternatif strategi yang telah dihasilkan dalam perumusan strategi pada pembahasan sebelumnya yang tercantum dalam Tabel 5-8, Tabel 5-9, Tabel 5-10. 5.6.3 Pembobotan Kriteria Pembobotan 5 (lima) kriteria dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison dan menggunakan skala perbandingan Saaty. Menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria dilakukan dengan cara expert judgement yang telah mengerti tentang pengembangan e-government di LAPAN. Respondennya terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Profesor bidang manajemen sistem informasi kedirgantaaran di LAPAN, Peneliti Manajemen Sistem Informasi, Kepala Bidang Pengkajian Sistem Informasi Kedirgantaraan. Pengolahan data 3 (tiga) responden memiliki rasio konsistensi kurang dari 0.1 ( CI ≤ 0.1) dan 1 (satu) responden memiliki inkonsistensi 0.42, sehingga data yang dimasukkan terdiri dari 3 (tiga) responden. Data rasio inkonsistensi dapat dilihat pada lampiran 3. Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing responden maka dilakukan perhitungan untuk menentukan vektor prioritas atau bobot pada kriteria. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan software expert choice 11. Hasil dari perhitungan digunakan untuk menentukan tingkat prioritas pada kriteria. Hasil perhitungan gabungan pendapat responden dapat dapat dilihat pada Tabel 5-12. Tabel 5-12 Bobot dan Tingkat Prioritas Kriteria

Kriteria

Proses Struktur Orang B. Organisasi Teknologi

R1

R2

R3

RG

VP

0.152 0.152 0.290 0.290 0.116

0.341 0.282 0.150 0.114 0.114

0.326 0.326 0.137 0.137 0.074

0.257 0.241 0.181 0.165 0.099

0.272 0.255 0.192 0.175 0.105

Persentase (%)

Tingkat Prioritas

27.2 25.5 19.2 17.5 10.5

1 2 3 4 5



68

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5.12, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas dalam kriteria adalah proses dengan nilai 27.2 % , stuktur dengan nilai 25.5 % , orang dengan nilai 19.2%, budaya organisasi dengan nilai 17.5 % dan teknologi dengan nilai 10.5%. Sehingga struktur hirarki untuk criteria tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1

Strategi Manajemen Perubahan (1.00)

Teknologi (0.105)

Proses (0.272)

Orang (0.192)

Budaya Organisasi (0.175)

Sruktur (0. 255)

S-1 s/d S-26

S-1 s/d S-26

S-1 s/d S-26

S-1 s/d S-26

S-1 s/d S-26

Gambar 5-1 Struktur Hiraraki AHP untuk pembobotan pada kriteria

5.6.4 Pembobotan Strategi untuk Setiap Langkah Pembobotan strategi dan perhitungan nilai eigen pada setiap langkah untuk masing-masing alternatif dalam manajemen perubahan dilakukan dengan menggunakan software Expert Choice 11. Perhitungan dilakukan untuk setiap kriteria dengan tiap responden kuisioner. Setelah didapatkan nilai pada setiap responden kemudian digabungkan dengan menggunakan matrik penggabungan pendapat. 1. Pembobotan Strategi pada Langkah Unfreezing the status quo Pembobotan dilakukan pada langkah Unfreezing the status quo untuk masingmasing kriteria. Perhitungan nilai eigen pada langkah Unfreezing the status quo untuk setiap kriteria dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison Universitas Indonesia


69

untuk setiap strategi pada langkah ini. Pembobotan dilakukan pada langkah Unfreezing the status quo untuk masing-masing kriteria. Perhitungan Bobot untuk Kriteria Teknologi Perhitungan pembobotan pada langkah Unfreezing the status quo untuk kriteria teknologi dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-13. Tabel 5-13 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Teknologi Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas S-24 0.015 0.014 0.008 0.012 0.145 14.5 1 S-3 0.014 0.008 0.014 0.012 0.141 14.1 2 S-16 0.016 0.006 0.012 0.010 0.128 12.8 3 S-22 0.014 0.008 0.007 0.009 0.112 11.2 4 S-8 0.017 0.007 0.003 0.007 0.086 8.6 5 S-17 0.006 0.004 0.013 0.007 0.083 8.3 6 S-25 0.010 0.004 0.007 0.007 0.080 8.0 7 S-19 0.012 0.003 0.006 0.006 0.073 7.3 8 S-10 0.006 0.005 0.004 0.005 0.060 6.0 9 S-5 0.006 0.006 0.003 0.005 0.058 5.8 10 S-2 0.003 0.004 0.002 0.003 0.035 3.5 11

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Proses Perhitungan pembobotan pada langkah Unfreezing the status quo untuk kriteria proses dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vector prioritas gabungan pendapat untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-14.



70

Tabel 5-14 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Proses Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas S-16 0.023 0.029 0.051 0.032 0.131 13.1 1 S-19 0.014 0.043 0.042 0.029 0.118 11.8 2 S-17 0.009 0.041 0.060 0.028 0.113 11.3 3 S-22 0.015 0.039 0.036 0.028 0.111 11.1 4 S-24 0.014 0.041 0.029 0.026 0.103 10.3 5 S-25 0.015 0.021 0.044 0.024 0.097 9.7 6 S-8 0.014 0.029 0.015 0.018 0.074 7.4 7 S-5 0.011 0.027 0.018 0.017 0.071 7.1 8 S-3 0.011 0.022 0.021 0.017 0.069 6.9 9 S-10 0.010 0.031 0.016 0.017 0.069 6.9 10 S-2 0.006 0.022 0.011 0.011 0.046 4.6 11

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Orang Perhitungan pembobotan pada langkah unfreezing the status quo untuk kriteria orang dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-15. Tabel 5-15 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Orang Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas S-24 0.043 0.019 0.019 0.025 0.140 14.0 1 S-22 0.031 0.018 0.025 0.024 0.135 13.5 2 S-19 0.032 0.012 0.02 0.020 0.111 11.1 3 S-16 0.034 0.016 0.013 0.019 0.108 10.8 4 S-17 0.022 0.014 0.013 0.016 0.089 8.9 5 S-25 0.024 0.007 0.021 0.015 0.086 8.6 6 S-8 0.036 0.015 0.006 0.015 0.083 8.3 7 S-3 0.031 0.014 0.007 0.014 0.081 8.1 8 S-5 0.020 0.013 0.006 0.012 0.065 6.5 9 S-10 0.018 0.012 0.007 0.011 0.064 6.4 10 S-2 0.007 0.009 0.004 0.006 0.035 3.5 11

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Budaya Organisasi Perhitungan pembobotan pada langkah unfreezing the status quo untuk kriteria budaya organisasi dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat Universitas Indonesia


71

prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-16. Tabel 5-16 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Budaya Organisasi Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas S-22 0.035 0.014 0.024 0.023 0.141 14.1 1 S-16 0.038 0.012 0.017 0.020 0.123 12.3 2 S-24 0.040 0.012 0.014 0.019 0.117 11.7 3 S-17 0.019 0.010 0.025 0.017 0.104 10.4 4 S-19 0.025 0.011 0.016 0.016 0.102 10.2 5 S-8 0.043 0.010 0.006 0.014 0.085 8.5 6 S-25 0.020 0.008 0.014 0.013 0.081 8.1 7 S-3 0.028 0.008 0.009 0.013 0.078 7.8 8 S-10 0.011 0.011 0.009 0.010 0.064 6.4 9 S-5 0.017 0.009 0.006 0.010 0.060 6.0 10 S-2 0.007 0.009 0.005 0.007 0.042 4.2 11

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Struktur Perhitungan pembobotan pada langkah unfreezing the status quo untuk kriteria struktur dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-17. Tabel 5-17 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo untuk Kriteria Struktur Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas S-24 0.020 0.031 0.051 0.032 0.138 13.8 1 S-22 0.017 0.027 0.046 0.028 0.121 12.1 2 S-25 0.016 0.020 0.060 0.027 0.117 11.7 3 S-19 0.012 0.029 0.032 0.022 0.098 9.8 4 S-16 0.018 0.028 0.021 0.022 0.096 9.6 5 S-8 0.023 0.030 0.011 0.020 0.086 8.6 6 S-10 0.009 0.032 0.024 0.019 0.083 8.3 7 S-3 0.017 0.035 0.011 0.019 0.082 8.2 8 S-17 0.007 0.027 0.021 0.016 0.069 6.9 9 S-5 0.011 0.030 0.010 0.015 0.065 6.5 10 S-2 0.004 0.033 0.008 0.010 0.044 4.4 11

Prioritasi Strategi untuk Langkah Unfreezing Status Quo Langkah selanjutnya membuat matriks gabungan untuk kriteria . Vektor prioritas dan tingkat prioritas pada langkah unfreezing status quo dapat dilihat pada Tabel 5-18 di bawah ini : Universitas Indonesia


72

Tabel 5-18 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Unfreezing Status Quo Strategi S-24 S-22 S-16 S-19 S-17 S-25 S-3 S-8 S-10 S-5 S-2

R1

R2

R3

RG

VP

0.117 0.106 0.092 0.098 0.097 0.060 0.087 0.092 0.090 0.085 0.078

0.132 0.112 0.129 0.095 0.063 0.085 0.101 0.133 0.054 0.065 0.027

0.122 0.138 0.113 0.116 0.132 0.146 0.06 0.04 0.06 0.042 0.03

0.124 0.118 0.110 0.103 0.093 0.091 0.081 0.079 0.066 0.061 0.040

0.128 0.122 0.114 0.106 0.096 0.094 0.084 0.082 0.069 0.064 0.041

Persentase (%) 12.8 12.2 11.4 10.6 9.6 9.4 8.4 8.2 6.9 6.4 4.1

Tingkat Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dari hasil pembobotan pada Tabel 5-18 maka diperoleh struktur hirarki yang dapat dilihat pada Gambar 5.2. Strategi Manajemen Perubahan (1.00)

Teknologi (0.105)

Proses (0.272)

Orang (0.192)


Sruktur (0. 255)

S-24 (0.128) S-22 (0.122) S-16 (0.114) S-19 (0.106) S-17 (0.096) S-25 (0.094) S-3 (0.084) S-8 (0.082) S-10 (0.069) S-5 (0.064) S-2 (0.041)

S-24 (0.128) S-22 (0.122) S-16 (0.114) S-19 (0.106) S-17 (0.096) S-25 (0.094) S-3 (0.084) S-8 (0.082) S-10 (0.069) S-5 (0.064) S-2 (0.041)

S-24 (0.128) S-22 (0.122) S-16 (0.114) S-19 (0.106) S-17 (0.096) S-25 (0.094) S-3 (0.084) S-8 (0.082) S-10 (0.069) S-5 (0.064) S-2 (0.041)

S-24 (0.128) S-22 (0.122) S-16 (0.114) S-19 (0.106) S-17 (0.096) S-25 (0.094) S-3 (0.084) S-8 (0.082) S-10 (0.069) S-5 (0.064) S-2 (0.041)

S-24 (0.128) S-22 (0.122) S-16 (0.114) S-19 (0.106) S-17 (0.096) S-25 (0.094) S-3 (0.084) S-8 (0.082) S-10 (0.069) S-5 (0.064) S-2 (0.041)

Gambar 5-2 Struktur hirarki AHP pada langkah unfreezing status quo

S-26 Pembobotan Strategi pada Langkah Movement to the new state Perhitungan Bobot untuk Kriteria Teknologi



73

Perhitungan pembobotan pada langkah movement to the new state untuk kriteria teknologi dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vector prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-19. Tabel 5-19 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Teknologi Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas S-13 S-4 S-14 S-15 S-26 S-9 S-7

0.008 0.006 0.010 0.012 0.012 0.024 0.011

0.024 0.014 0.014 0.011 0.012 0.013 0.014

0.010 0.019 0.009 0.008 0.007 0.003 0.003

0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.008

0.170 0.160 0.148 0.139 0.137 0.134 0.106

17.0 16.0 14.8 13.9 13.7 13.4 10.6

1 2 3 4 5 6 7

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Proses Perhitungan nilai eigen pada langkah movement to the new state untuk kriteria proses dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor Prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-20. Tabel 5-20 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Proses Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas

S-26 S-4 S-14 S-15 S-7 S-9 S-13

0.031 0.020 0.031 0.031 0.025 0.025 0.022

0.043 0.041 0.053 0.043 0.061 0.071 0.052

0.086 0.086 0.042 0.047 0.031 0.018 0.022

0.049 0.041 0.041 0.040 0.036 0.032 0.029

0.181 0.154 0.153 0.148 0.135 0.118 0.109

18.1 15.4 15.3 14.8 13.5 11.8 10.9

1 2 3 4 5 6 7



74

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Orang Perhitungan pembobotan pada langkah movement to the new state untuk kriteria Orang dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan Vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-21. Tabel 5-21 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Orang Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas

S-26 S-13 S-4 S-15 S-9 S-14 S-7

0.033 0.033 0.021 0.033 0.060 0.039 0.033

0.024 0.031 0.02 0.007 0.015 0.013 0.020

0.036 0.01 0.023 0.036 0.009 0.015 0.009

0.031 0.022 0.021 0.020 0.020 0.020 0.018

0.201 0.143 0.140 0.133 0.132 0.129 0.119

20.1 14.3 14.0 13.3 13.2 12.9 11.9

1 2 3 4 5 6 7

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Budaya Organisasi Perhitungan nilai eigen pada langkah movement to the new state untuk kriteria Budaya Organisasi dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-22. Tabel 5-22 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Budaya Organisasi Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas

S-26 S-4 S-15 S-14 S-7 S-13 S-9

0.055 0.029 0.055 0.060 0.055 0.060 0.045

0.012 0.024 0.009 0.011 0.017 0.016 0.017

0.036 0.019 0.026 0.012 0.008 0.007 0.007

0.029 0.024 0.023 0.020 0.020 0.019 0.017

0.189 0.156 0.154 0.131 0.129 0.124 0.115

18.9 15.6 15.4 13.1 12.9 12.4 11.5

1 2 3 4 5 6 7



75

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Struktur Perhitungan nilai eigen pada langkah movement to the new state untuk kriteria Struktur dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-23. Tabel 5-23 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State untuk Kriteria Struktur Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas

S-9 S-13 S-14 S-26 S-15 S-4 S-7

0.031 0.020 0.013 0.017 0.013 0.013 0.013

0.047 0.052 0.039 0.034 0.034 0.059 0.033

0.086 0.072 0.06 0.045 0.052 0.025 0.018

0.050 0.042 0.031 0.030 0.028 0.027 0.020

0.219 0.185 0.137 0.130 0.125 0.117 0.087

21.9 18.5 13.7 13.0 12.5 11.7 8.7

1 2 3 4 5 6 7

Prioritasi Strategi pada Langkah Movement to the New State Langkah Selanjutnya setelah dilakukan pembobotan setiap kriteria adalah membuat matriks gabungan untuk kriteria dan semua responden. Vektor prioritas dan tingkat prioritas pada langkah movement to the new state dapat dilihat pada Tabel 5-24 di bawah ini : Tabel 5-24 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Movement to The New State Strategi

S-26 S-9 S-13 S-14 S-15 S-4 S-7

R1

R2

R3

RG

0.125 0.163 0.175 0.13 0.104 0.158 0.145

0.148 0.185 0.143 0.153 0.146 0.088 0.138

0.21 0.123 0.121 0.136 0.169 0.172 0.069

0.157 0.155 0.145 0.139 0.137 0.134 0.111

VP

Persentase (%)

Tingkat Prioritas

0.161 0.158 0.148 0.142 0.140 0.137 0.114

16.1 15.8 14.8 14.2 14.0 13.7 11.4

1 2 3 4 5 6 7

Dari hasil pembobotan pada Tabel 5-24 maka diperoleh struktur hirarki yang dapat dilihat pada Gambar 5.3.



76


Teknologi (0.105)

Proses (0.272)

Orang (0.192)


Sruktur (0. 255)

S-26 (0.161) S-9 (0.158) S-13 (0.148) S-14 (0.142) S-15 (0.140) S-4 (0.137) S-7 (0.114)

S-26 (0.161) S-9 (0.158) S-13 (0.148) S-14 (0.142) S-15 (0.140) S-4 (0.137) S-7 (0.114)

S-26 (0.161) S-9 (0.158) S-13 (0.148) S-14 (0.142) S-15 (0.140) S-4 (0.137) S-7 (0.114)

S-26 (0.161) S-9 (0.158) S-13 (0.148) S-14 (0.142) S-15 (0.140) S-4 (0.137) S-7 (0.114)

S-26 (0.161) S-9 (0.158) S-13 (0.148) S-14 (0.142) S-15 (0.140) S-4 (0.137) S-7 (0.114)

Gambar 5-3 Struktur Hiirarki AHP pada Langkah Movement to the New State

Pembobotan Strategi pada Langkah Refreezing Perhitungan Bobot untuk Kriteria Teknologi Perhitungan pembobotan pada langkah refreezing untuk kriteria teknologi dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Langkah selanjutnya dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-25.



77

Tabel 5-25 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Teknologi Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas

S-18 S-20 S-11 S-21 S-12 S-23 S-1 S-6

0.016 0.015 0.014 0.031 0.008 0.010 0.005 0.003

0.014 0.013 0.015 0.018 0.017 0.022 0.020 0.009

0.018 0.018 0.015 0.004 0.010 0.005 0.005 0.010

0.016 0.015 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008 0.006

0.168 0.160 0.154 0.138 0.117 0.109 0.084 0.068

16.8 16.0 15.4 13.8 11.7 10.9 8.4 6.8

1 2 3 4 5 6 7 8

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Proses Perhitungan pembobotan pada langkah Refreezing untuk kriteria proses dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-26 Tabel 5-26 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Proses Strategi

S-20 S-18 S-11 S-21 S-12 S-23 S-1 S-6

R1

R2

R3

RG

0.020 0.016 0.017 0.041 0.011 0.015 0.006 0.009

0.026 0.024 0.022 0.027 0.027 0.036 0.065 0.024

0.072 0.078 0.073 0.021 0.051 0.019 0.024 0.042

0.033 0.031 0.030 0.029 0.025 0.022 0.021 0.021

VP

Persentase (%)

Tingkat Prioritas

0.158 0.146 0.142 0.135 0.117 0.102 0.099 0.098

15.8 14.6 14.2 13.5 11.7 10.2 9.9 9.8

1 2 3 4 5 6 7 8

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Orang Perhitungan nilai eigen pada langkah Refreezing untuk kriteria orang dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-27.



78

Tabel 5-27 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Orang Strategi

S-21 S-20 S-1 S-18 S-11 S-12 S-23 S-6

R1

R2

R3

RG

0.078 0.034 0.011 0.029 0.031 0.019 0.024 0.007

0.02 0.021 0.024 0.018 0.02 0.029 0.016 0.025

0.025 0.016 0.033 0.014 0.01 0.009 0.005 0.005

0.034 0.023 0.021 0.019 0.018 0.017 0.012 0.010

VP

Persentase (%)

Tingkat Prioritas

0.220 0.146 0.134 0.126 0.119 0.111 0.081 0.062

22.0 14.6 13.4 12.6 11.9 11.1 8.1 6.2

1 2 3 4 5 6 7 8

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Budaya Organisasi Perhitungan nilai eigen pada langkah Refreezing untuk kriteria Budaya Organisasi dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan nilai eigen untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Nilai eigen dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-28 Tabel 5-28 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Budaya Organisasi Persentase Tingkat Strategi R1 R2 R3 RG VP (%) Prioritas

S-21 S-23 S-1 S-20 S-18 S-11 S-12 S-6

0.078 0.053 0.025 0.071 0.059 0.053 0.038 0.012

0.022 0.014 0.021 0.013 0.011 0.013 0.012 0.012

0.022 0.028 0.033 0.016 0.015 0.007 0.01 0.006

0.034 0.027 0.026 0.025 0.021 0.017 0.017 0.010

0.191 0.156 0.147 0.139 0.121 0.096 0.094 0.054

19.1 15.6 14.7 13.9 12.1 9.6 9.4 5.4

1 2 3 4 5 6 7 8

Perhitungan Bobot untuk Kriteria Struktur Perhitungan nilai eigen pada langkah Refreezing untuk kriteria struktur dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan vektor prioritas untuk menentukan tingkat prioritas pada masingmasing strategi tersebut. Vektor prioritas dan tingkat prioritas dapat dilihat pada Tabel 5-29.



79

Tabel 5-29 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing untuk Kriteria Struktur Strategi

S-21 S-18 S-1 S-20 S-12 S-23 S-11 S-6

R1

R2

R3

RG

0.041 0.016 0.006 0.019 0.016 0.016 0.019 0.005

0.054 0.04 0.054 0.034 0.053 0.034 0.034 0.027

0.059 0.044 0.078 0.033 0.021 0.021 0.012 0.012

0.051 0.030 0.029 0.028 0.026 0.023 0.020 0.012

VP

Persentase (%)

Tingkat Prioritas

0.233 0.140 0.135 0.127 0.120 0.103 0.091 0.054

23.3 14.0 13.5 12.7 12.0 10.3 9.1 5.4

1 2 3 4 5 6 7 8

Prioritasi Strategi pada Langkah Refreezing Pembobotan dilakukan pada langkah refreezing

untuk masing-masing

kriteria. Perhitungan nilai eigen pada langkah refreezing untuk setiap kriteria dilakukan dengan membuat matriks pairwise comparison untuk setiap strategi pada langkah ini. Setelah dilakukan pembobotan terhadap strategi, kemudian dilakukan perhitungan nilai eigen untuk menentukan tingkat prioritas pada masing-masing strategi tersebut. Nilai eigen dan tingkat prioritas dari gabungan matriks pendapat tenaga ahli dapat dilihat pada Tabel 5-30. Tabel 5-30 Bobot dan Tingkat Prioritas pada Langkah Refreezing Strategi

S-21 S-20 S-18 S-1 S-11 S-12 S-23 S-6

R1

R2

R3

RG

0.141 0.107 0.107 0.184 0.104 0.138 0.122 0.097

0.269 0.159 0.136 0.055 0.135 0.092 0.118 0.036

0.13 0.156 0.168 0.172 0.119 0.101 0.079 0.075

0.170 0.138 0.135 0.120 0.119 0.109 0.104 0.064

VP

Persentase (%)

Tingkat Prioritas

0.177 0.144 0.140 0.125 0.124 0.113 0.109 0.067

17.7 14.4 14.0 12.5 12.4 11.3 10.9 6.7

1 2 3 4 5 6 7 8

Dari hasil pembobotan pada tabel 5-30 maka didapat struktur hirarki AHP pada Gambar 5-4.



80


Teknologi (0.105)

Proses (0.272)

Orang (0.192)


Sruktur (0. 255)

S-21 (0.177) S-20 (0.144) S-18 (0.140) S-1 (0.125) S-11 (0.124) S-12 (0.113) S-23 (0.109) S-6 (0.067)

S-21 (0.177) S-20 (0.144) S-18 (0.140) S-1 (0.125) S-11 (0.124) S-12 (0.113) S-23 (0.109) S-6 (0.067)

S-21 (0.177) S-20 (0.144) S-18 (0.140) S-1 (0.125) S-11 (0.124) S-12 (0.113) S-23 (0.109) S-6 (0.067)

S-21 (0.177) S-20 (0.144) S-18 (0.140) S-1 (0.125) S-11 (0.124) S-12 (0.113) S-23 (0.109) S-6 (0.067)

S-21 (0.177) S-20 (0.144) S-18 (0.140) S-1 (0.125) S-11 (0.124) S-12 (0.113) S-23 (0.109) S-6 (0.067)

Gambar 5-4 Struktur Hirarki AHP pada Langkah Refreezing

5.6.5 S-26 Pemetaan Prioritas Strategi Manajemen Perubahan Dari hasil pembobotan diatas maka didapatkan prioritasi strategi untuk setiap langkah pada manajemen perubahan di LAPAN. Prioritasi Strategi pada langkah unfreezing the status quo yang pada Tabel 5-18, movement to the new state pada Tabel 5-24 dan refreezing pada Tabel 5-30, maka urutan prioritas Strategi tersebut dapat dirangkum pada Tabel 5-31 di bawah ini :



81

Tabel 5-31 Pemetaan Prioritas Strategi pada Lewin’s Step Model Tingkat Prioritas

Unfreezing The Status Quo

Movement to The New State

Refreezing

Kode

Strategi

Kode

Strategi

Kode

Strategi

1

S-24

Memperbarui struktur organisasi TI di LAPAN dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi TI yang mendukung LAPAN sebagai lembaga riset kedirgantaraan

S-26

Melakukan Audit secara berkala terhadap segala perubahan yang terjadi karena adanya pemanfaatan TI

S-21

Memberikan pemahaman kepada pimpinan tentang e-leadership

2

S-22

Menanamkan budaya untuk melayani baik kepada pimpinan maupun pegawai

S-9

Membuat Assesment Center yang digunakan untuk pencarian dan penelusuran secara cepat data personel di LAPAN untuk berbagai kepentingan terutama terkait dengan kepakaran dan hasil-hasil penelitian

S-20

Mengadakan pelatihan terhadap staff dan karyawan secara teratur dan terorganisasi dalam melakukan tugas-tugas dan pengetahuan baru terkait dengan implementasi teknologi maupun aplikasi

3

S-16

Membuat perencanaan dan pemetaan SDM TI, baik dalam kuantitas maupun kualitas (ketrampilan dan pengetahuan)

S-13

Meyusun blue print e-goverment dan kebijakan-kebijakan (policy) pendukungnya di LAPAN

S-18

Mengadakan training dan pelatihan pada pengelola TI dalam penggunaan teknologi maupun aplikasi baru

4

S-19

Membuat komitmen yang jelas tentang transfer teknologi dalam pengembangan TIK dilakukan oleh pihak ketiga

S-14

Menyusun perencanaan tatakelola TI yang baik berdasarkan pedoman standar tata kelola nasional

S-1

Memperkuat dukungan pimpinan di LAPAN dalam pengembangan e-government berdasarkan pada panduan yang ada



82 Tabel 5-31 Pemetaan Prioritas Strategi pada Lewin’s Step Model (sambungan ) Tingkat Prioritas

Unfreezing The Status Quo

Movement to The New State

Refreezing

Kode

Strategi

Kode

Strategi

Kode

Strategi

5

S-17

Membuat pemetaan terhadap stakeholder di LAPAN (masyarakat pengguna layanan informasi dan data LAPAN)

S-15

Membuat Standard Operation Procedure (SOP) untuk semua aktivitas terkait pengembangan TI

S-11

Mensosialisasikan semua penggunaan teknologi baru (baik aplikasi maupun alat) dengan pihak-pihak terkait, dimana penggunaan tersebut merubah proses kerja sebelumnya

6

S-25

Melakukan penugasan terpisah dari tugas lain terhadap tugas dan fungsi TI pada tiap satuan kerja dan pusat

S-4

Membuat design interoperabilitas baik informasi maupun data

arsitektur jaringan,

S-12

Melakukan komunikasi dan koordinasi antara pengelola TI dengan satuan kerja yang lain maupun dengan pimpinan dalam pengembangan e-government

7

S-3

Meningkatkan kemampuan infrastruktur jaringan dan database serta struktur interoperabilitasnya di LAPAN

S-7

Membuat model sistem keamanan baik fisik maupun jaringan data dan informasi

S-23

Mengadakan sosialisasi terkait penggunaan TI dan budaya kerja dalam reformasi birokrasi

8

S-8

Melakukan implementasi aplikasi yang mendukung pada diskusi seperti milis, penyebaran surat takah (e-takah), dan aplikasi pendukung pengambil keputusaan

S-6

Melakukan sosialisasi tentang penggunaan standar data dan standar teknis yang kompetibel di seluruh satker



83

Tabel 5-31 Pemetaan Prioritas Strategi pada Lewin’s Step Model (sambungan ) Tingkat Prioritas

Unfreezing The Status Quo Kode

Strategi

9

S-10

Meningkatkan pengembangan aplikasi untuk mendukung kegiatan administrasi (kepegawaian, laporan kegiatan, dll)

10

S-5

Merubah tampilan dan aplikasi website LAPAN menjadi terintegrasi dengan satuan kerja dan interaktif

11

S-2

Meningkatkan kemampuan keterhubungan LAPAN dengan infrastruktur informasi nasional

Movement to The New State Kode

Strategi

Refreezing Kode

Strategi



84

5.7

Implikasi Penelitian

5.7.1 Aspek Manajemen Perubahan Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian tentang manajemen perubahan khusussnya untuk mendukung program e-government lembaga. Perubahan yang harus dikelola dalam impelementasi e-government sangat kompleks sehingga penelitian yang membahas hal tersebut masih sangat terbatas. Proses dan tahapan dalam menentukan strategi manajemen perubahan dalam penelitihan ini diharapkan menjadi referensi dalam perumusan strategi manajemen perubahan untuk instansi pemerintah. Dalam penelitian ini dihasilkan strategi manajemen perubahandan dari pemrioritasan strategi didapatkan bahwa dalam manajemen perubahan peran pimpinan sebagai agen perubahan (agent of change), menjadi kunci dalam menentukan kesuksesan perubahan tersebut. 5.7.2 Aspek Manajemen Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada manajemen di LAPAN bahwa manajemen perubahan menjadi faktor pentinhg dalam menentukan kesuksesan

pengembangan e-gover,ment diLAPAN. Beberapa

strategi yang dihasilkan duharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam membuat keputusan-keputusan terkait dengan manajemn perubahan yang diperlukan. Hasil penelitian juga memberikan rekomendasi strategi mana yang menjadi prioritas yang diperlukan untuk segera di eksekusi. 5.7.3 Aspek Penelitian Sesudahnya Penelitian

ini

diharapakan

menjadi

rujukan

untuk

penelitian-penelitian

sesudahnya terutama terkait dengan manajemen perubahan untuk mendukung egovernment. Pada penelitian ini tidak membahas tentang manajemen resistansi (penolakan) terhadap perubahan yang menjadi akibat dari adanya perubahan, padahal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen perubahan. Untuk itu pada penelitian selanjutnya diharapkan juga pembahasan tentang manajemen resistensi terhadap perubahan. Universitas Indonesia


BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang jadi masukan untuk organisasi dan penelitian selanjutnya. 6.1

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa manajemen perubahan di LAPAN perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan e-government. Hal lain yang mendukung dilakukannya manajemen perubahan adalah tuntutan program reformasi birokrasi dari pemerintah pusat yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah.

Analisa dan pembahasan menghasilkan rumusan strategi manajemen perubahan yang terbagi dalam 3 langkah perubahan berdasarkan manajemen perubahan menurut Model Lewin. Strategi pada langkah unfreezing status quo lebih memprioritaskan pada pembenahan struktur organisasi, penanaman budaya kerja yang berbasis pelayanan, perencanaan SDM, pemetaan stakeholder di LAPAN, serta peningkatan infrastuktur dan aplikasi yang mendukung kegiatan. Strategi pada langkah movement to the new state memprioritaskan pada kegiatan TI yang belum ada di LAPAN saat ini seperti melakukan audit TI, membuat Assesment Center, dan membuat kebijakan-kebijakan TI (blueprint, tata kelola TI, SOP, design arsitektur dan sistem keamanan TI). Strategi pada langkah refreezing memprioritaskan pada hal-hal yang sifatnya rutinitas dan berkelanjutan seperti memberikan pemahaman kepada pimpinan tentang e-leadership, mengadakan pelatihan dan training, memperkuat dukungan pimpinan dan melakukan sosialisasi, koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder.

85



86

6.2

Saran

Beberapa saran yang dianjurkan peneliti dalam penelitian ini adalah : 1. Peran pimpinan sangat penting dalam mendorong manajemen perubahan di LAPAN sebagai agent of change. Jika urgensi dari manajemen perubahan tersebut dapat dipahami oleh para pimpinan maka akan mudah dalam pelaksanaan karena sistem top-down lebih cocok untuk instansi publik seperti LAPAN 2. Penelitian lanjutan tentang manajemen perubahan dapat membahas pada manajemen resistensi terhadap perubahan. Pengelolaan resistensi terhadap perubahan dimaksudkan untuk mengelola reaksi karyawan karena adanya perubahan.

Manajemen

resistensi

perubahan

diperlukan

karena

merupakan hambatan terbesar untuk melakukan perubahan yang sukses .



87

DAFTAR REFERENSI

Alusi, Fahmi (2013). Penelitian tentang Strategi Pengembangan E-Government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) : Studi Kasus Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. Thesis MTI UI. Jakarta. Curtis, Andy, and Liying Cheng. (2001). Teachers' self-evaluation of knowledge, skills and personality characteristics needed to manage change. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 29.2, 139-152. Dennis, Alan and Wixom, Barbara H. (2003). Systems Analysis & Design second edition. John Wiley & Sons, USA. Forman, Mark. (2005). Information Technology and Homeland Security: The Federal Perspective. Innovations in E-Government: The Thoughts of Governors And Mayors, 21. Haines, S.G. (2000). The System Thinking Approach To Strategic Planning and Management. St. Lucie Press, Florida. Hasibuan, Z.A. (2002). Electronic Government for Good Governance. Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1. Hasibuan A. Zainal, Santoso, Harry B. (2005). Standardisasi Aplikasi Egovernmnet untuk Instansi Pemerintah. Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia (National Conference on Information and Communication Technology for Indonesia), 19-20 April 2005, Bandung. Humphrey, A .Convention at Stanford University in the 1960s-1970s Jhonson, Gerry dan Scholes, Kevan dan Whittington, Ricard. (2002). Eight Edition Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. (2010). Whitepaper ICT Indonesia 2010. Jakarta : Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informasi Deputi Bidang Telematika. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2003). Panduan Penyusunan Infrastruktur Portal Pemerintah – Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (INPRES No. 3 Tahun 2003). Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informasi, (2002). Sisfonas 2010: Sisfonas sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government. Jakarta. Universitas Indonesia


88

Keller, K. L., & Kotler, P. (2006). Holistic Marketing. Does Marketing Need Reform?: Fresh Perspectives on the Future, 300. Kotter, John P. (2002) “The Heart of Change”, Havard Business School Press, Boston Massachusetts. LAPAN. (2005). Rancangan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) LAPAN. Laporan akhir Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan LAPAN. Jakarta. LAPAN. (2005). Rencana Strategis LAPAN 2005 – 2009. Jakarta. LAPAN. (2011). Peraturan Kepala LAPAN No.2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jakarta. LAPAN. (2010). Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010 – 2014. Jakarta. LAPAN. (2011). Annual Report 2011 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jakarta. Lewin, Kurt. (1997). Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science, (pp. 262-278). Washington, DC, US: American Psychological Association, v, 422 pp. Mahargono, Andreas. (2010). Penelitian tentang Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Penerapan Tatakelola TI : Studi Kasus Pada PT BR Jakarta, Thesis MTI UI. Jakarta. Markus, M. Lynne, and Daniel Robey. (1988). Information technology and organizational change: causal structure in theory and research. Management science 34.5: 583-598. Nograšek, J. (2012). Change Management as a Critical Success Factor in eGovernment Implementation. Business Systems Research Journal, 2(2), 13-24. Noorsetiyanti, Farida. (2011). Penelitian tentang Strategi Manajemen Perubahan Untuk Mendukung Implementasi Information Security Manajemen System : Studi Kasus Bank XYZ Devisi Teknologi Informasi. Thesis MTI UI. Jakarta. Purawiraswanto . (2011). Strategi Manajemen Perubahan untuk Mendukung penerapan aplikasi Property Management System dan Sales : studi kasus hotel Sheraton Mustika Yogyakarta . Karya Akhir MTI UI. Jakarta. Quinn, James Brian dan Anderson, Philip dan Finkelstein, Sydney. (1996). The Academy of Management Executive (1993-2005). Vol. 10, No. 3, pp. 7-27.



89

Redmill, Felix, and Chris Dale. (1997). Practical risk management. Life Cycle Management For Dependability. Springer London, 189-217. Saaty, Thomas L. (1983). Priority setting in complex problems. Engineering Management, IEEE Transactions on 3, 140-155. Saaty, Thomas L. (2001). Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World: 1999/2000 Edition. Vol. 2. RWS publications. The World Bank Group, A Definition of E-Government, http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm, 16 Februari 2013



90

LAMPIRAN 1 TRANSKRIP WAWANCARA Wawancara I Nama Responden Instansi/Unit Kerja Jabatan Tanggal Wawancara 1. Pertanyaan Jawaban

Prof. Dr. Thomas Djamaludin Kedeputian Sains, Pengkajian dan Kedirgantaraan Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Kedirgantaraan (Eselon Ia)

Informasi Informasi

21 Mei 2013 Bagaimana manajemen di LAPAN menganggapi tentang program e-government ? Jadi, terkait dengan program e-government, LAPAN mendasarkan pada 2 hal yaitu basis data dan yang kedua media untuk memberikan informasi ke publik. Terkait dengan 2 hal tersebut pimpinan mendorong pengembangan egovernment terkait dengan reformasi birokrasi, ke duanya harus bersinergi. Basis data ada 2 hal yaitu basis data terkait dengan manajemen dan terkait dengan basis data teknis. Terkait dengan SDM, fasilitas dan pengelolaan sumberdaya yang kita miliki. Terkait dengan basis data teknis, terkait dengan data, informasi teknis yang dihasilkan. Sebagian unit kerja sudah buat, tetapi kecenderungan bersifat parsial. Hal ini yang menjadi tugas LAPAN untuk membenahi itu. Selama ini ada kecenderuangan kurang terfokus dan terintegrasi dan belum intensif dilakukan, ada kecenderungan dilakukan sebagai tugas sambilan yang dikerjakan oleh peneliti, pranata komputer dan fungsional lainnya belum ada pembagian tugas secara khusus. Sudah dikembangkan, tetapi parsial sehingga tidak menggunakan wadah itu secara maksimal hal tersebut karena adanya kekeurangan sumber daya (SDM ) dan juga terkait dengan penugasan, karena terkait dengan Reformasi Birokrasi (RB) maka fungsional harus mengerjakan sesuai dengan SOP maupun beban kerja. Ada yang sudah memiliki layanan informasi yang bagus seperti layanan terkait penginderaan jauh dan beberapa informasi terkait dengan produksi layanan informasi antariksa. tetapi ada beberapa layanan informasi yang tidak ada kesinambungan informasi. Pada awalnya ada tetapi terus tidak ada. Hal tersebut salah satunya terkait dengan keterbatasan SDM. Ini hal yang perlu dibenahi. Masalah yang kedua terkait dengan wadah yaitu situs web, masalahnya masih cenderung parsial, masih mengembangkan sendiri-sendiri sehingga tidak optimal. Pekayon sendiri, Universitas Indonesia


91

2. Pertanyaan Jawaban



bandung sendiri. Sekarang lagi dibenahi supaya basis data terintegrasi dan ada pedoman baku sehingga menjadi situs resmi pemerintah. Kesinambungan informasi masih sedikit sekali yang berkesinambungan, ini yang mharus dibenahi. Pertama wadah yang kedua isinya. Layanan informasi yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka panjang. Seperti layanan terkait dengan renstra, struktur organisasi tetapi ada juga yang skala tahunan seperti terkait program kerja, laporan kinerja dan tahunan. ada yang sifatnya jangka pendek seperti laporan penelitian dan produk layanan yang perlu diketahui oleh masyarakat yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya realtime seperti data seperti data terkait dengan kondisi awan dari satelit cuaca sedangkan analisa diberikan secara rutin harian atau mingguan. Ada standard dan pedoman baku tentang informasi seperti apa yang harus disajikan dan berapa lama keberkalaan. Disusun peta situs LAPAN secara keseluruhan tentang informasi 2 apa saja yang disajikan oleh LAPAN.Informasi harus dibagi rata, itu gambaran umum egovernment yang saya ketahui Dari uraian bapak diatas, sebenarnya perbaikan apa yang menjadi konsen LAPAN saat ini, disisi wadah atau kontennya untuk perbaikan ? Yang harus dibenahi pertama adalah wadah, wadah yang jelas disini harus mendefinisikan kontennya. kita ini membangun wadah yang menjadi situs resmi instansi pemerintah Bagaimana manajemen menyiapkan perubahan yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan ? Yang sedang dipersiapkan saat ini adalah tentang infrastruktur, termasuk infrastruktur jaringan yang sedang dikembangkan, selain LAN juga VPN dikembangkan. Disetiap unit kerja sedang diupayakan untuk di integrasikan. Kemudian yang terkait dengan basis data adalah storage. Sifat data LAPAN juga image. Ada sistem2 yang dimigrasi kompetibelnya kurang bagus sehingga membangun sistem yang baru. Pengalaman di bandung ketika migrasi terkait dengan sistem dan storage dari rendah ke tinggi menjadi kesulitan. Satu sisi kita kendala dengan keterbatasan SDM yang ada, namun ada pihak ketiga yang dapat kita libatkan dalam penembangan yang dapat melihat peluang2 dan ditangani secara professional. Jika sekarang dilakukan dengan SDM yang ada maka keterbatasan waktu menjadi kendala karena tidak focus itu menjadi masalah dalam hal kompatibilitasnya untuk menjadi sistem yang baru. Terkait dengan SDM, Apakah manajemen perlu untuk membuat struktur tersendiri dalam TI? Sekarang ini penanganan TI tidak bisa lagi dianggap sebagai tugas sampingan, karena itu saat ini sedang dibuat tim sementara untuk menangani TI namun komposisinya masih Universitas Indonesia


92

5. Pertanyaan

Jawaban



SDM dari peneliti, pranata komputer dan lain-lain., maka ini dengan RB diarahkan masing2 memiliki tugas dan fungsi yang jelas termasuk TI. Terkait dengan SDM, saat ini sedang ada moratorium penerimaan PNS, tapi disisi lain ada distribusi yang tidak merata. Sekarang ini SDM TI sebaiknya di tata lagi untuk orang-orang yang khusus menangani jaringan, basis data, konten, dan lainnya Di setiap satker LAPAN mengembangkan TI sendiri, khusus LAPAN pusat pengembangan TI masih berada di eselon IV dan itupun masih menjadi satu dengan tugas peliputan. Bagaimana struktur yang akan dibuat LAPAN, apakah membuat struktur terpusat ataukah diserahkan ke masingmasing satker dan dilakukan koordinasi di LAPAN pusat? Dari segi wadah memang harus ada unit kerja khusus yang menangani web, jaringan. Tapi dari segi konten itu akan lebih efektif jika diserahkan kepada unit-unit kerja. Nanti tinggal dibagi-bagi tugas. Terkait dengan penginderaan jauh maka unit kerja pekayon yang akan mengisi tentang tugas terkait dengan pengeinderaan jauh, unit bandung terkait dengan sains dan lainnya. Nanti semua di kontrol di pusat. Sekarang ini kondisinya cenderung terpecah-pecah dari segi web/wadahnya demikian juga kontennya. Kedepan di upayakan untuk wadah satu di lapan pusat dengan pengisisan konten berada disatker2. Terkait dengan basis data administrasi maka akan di integrasikan di LAPAN pusat. Sehingga satker merupakan sumber data dan informasi yang dapat di sajikan ke public dalam bentuk e-government. Terkait dengan basis data, apakah setiap satker harus memiliki basis data? Iya, setiap satker memiliki data dan informasi, kalau mengintegrasikan justru tidak menjadi efisien . basis data dikembangkan dimasing2 unik kerja nanti bisa di integrasikan . ada data2 yang memang penggunaannya terbatas seperti data penelitian yang itu tidak bisa di open ke publik. Data tersebut harus mminta langsung ke peneliti. tinggal dibuatkan sistem yang dapat memilih2 data-data yang harus di publikasikan atau yang tidak. Bagaimana manajemen membuat aturan untuk mengatur pola informasi yang keluar dari LAPAN dengan sumber data2 dari setiap satker? Pola pengelolaan informasi akan dibuat mengikuti pola UU KIP yang itu akan dibenahi. Tapi kita lembaga penelitian yang didalamnya ada peneliti2 dan peneliti mempunyai kebebasan yang dijamin secara kode etik ilmiah. Informasi yang institusi harus diberikan secara institusi. Tapi jika itu dari peneliti maka itu menjadi tanggungjawab peneliti sesuai dengan kode etik ilmiah yang berlaku. Namun informasi tersebut bisa jadi informasi lembaga. Universitas Indonesia


93


9. Pertanyaan

Jawaban



Bagaimana SOP dalam penyampain informasi baik lembaga maupun peneliti? Ada hasil2 penelitian yang menjadi informasi secara resmi bisa menjadi pendapat LAPAN. Lembaga riset berbeda dengan lembaga operasional. Informasi resmi harus lewat situs/website. Jika ada informasi terkait dengan informasi peneliti mewakili lembaga bisa aja itu trejadi. Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga dan peneliti maka itu petlu penyelesaian. Informasi resmi adalah informasi yang disajikan dalam situs lapan. Terkait dengan perubahan yang terjadi, banyak yang proses kegiatan dari manual menjadi komputerisasi. Bagaimana manajemen mensikapi hal tersebut (contohnya e-takah )? Pimpinan sudah memberikan arahan supaya kita mengarah supaya mengarah kepada manajemen paperless (egovernment). Seperti e-takah maka harus dilakukan perubahan2 yang banyk. Banyak hal2 yang harus dibudayakan seperti membuka laptop pas dating kekantor. Jelas pelatihan perlu baik formal maupun informal. Seperti learning by doing dan transfer ilmu. Pelatihan formal juga dilakukan dengan pelatihan, dan sosialisasi. Bagaimana mengarsipkan dan membuat file-file. Seperti peneliti mungkin tidak harus diprint jika mendownload suatu makalah. Bisa disimpan secara digital dan dibaca langsung. Bagaimana merubah budaya yang sudah terbentuk, dengan penerapan sistem/ aplikasi baru? Saya kira semua perlu untuk membiasakan diri dengan adanya perubahan sistem itu dengan penugasan. Jika unit kerja sudah komitmen untuk menerapkan suatu sistem, maka mau nggak mau semua pegawai harus membiasakan. Seperti mesin tik menjadi komputer maka mereka juga harus membiasakan. Harus ada pelatihan dan pembiasaaan. Dan paling efektif adalah dengan learning by doing. Sesame sambil mengajari. Mungkin perlu proses dan butuh waktu manun harus du mulai untuk dibiasakan. Sekarang mulai berjalan tapi masih di back up dengan manual sampai semua menjadi siap. Terkait dengan budaya, Apakah para pimpinan dan pegawai di LAPAN sudah memiliki budaya melayani? Budaya melayani memang terus dibangun. Kita sebagai lembaga penelitian sangat lekat dengan tugas2 memberikan layanan. Masyarakat pengguna layanan kita adalah masyarakat kusus pemerintah, masyarakat ilmiah yaitu kolega-kolega sesame peneliti , masyarakat pengguna data dan informasi LAPAN secara khusus dan masyarakat umum. Terkait dengan hasil akhir penelitian maka peneliti harus memberikan layanan informasi yang memiliki 3 ciri, pertama mencerdaskan yaitu harus memberikan pemahaman aspekUniversitas Indonesia


94




15. Pertanyaan

aspek teknis yang sebelumya hanya diketahui peneliti. Yang kedua layanan informasi harus bisa menjelaskan dan yang ketiga mengingatkan yaitu terkait dengan informasi2 yang memiliki dampak di masyarakat. Informasi tersebut sifatnya institusional dan wajib di pasang di situs. Dengan adanya layanan tersebut maka para pegawai diharapkan dapat membriakan pelayanan dengan baik. untuk itu dibutuhkan wadah2 yang harus disempurnakan. Misalkan layanan khusus pemerintah ada jalur-jalur khusus seperti untuk presiden, DPR, Kementrian Agama. Untuk masyarakat ilmiah maka dilakukan publikasi-publikasi khusus seperti dijadikan dalam bentuk online. Diarahkan juga dari LIPI untuk publikasi secara e-jurnal. Mulai dari pengumpulan sampai publikasi. Publikasi dilakukan melaui web maupun media di masyarakat. Ini tugas dari kehumasan.Budaya melayani itu melekat sebagai instansi pemerintah. Apakah infrastruktur dan aplikasi sudah memenuhi kebutuhan dari LAPAN saat ini? Kebutuhan minimalis sudah tapi sangat perlu untuk ditingkatkan. untuk jaringan dan storage juga sudah ada. Yang perlu untik dibenahi adalah sinergi antar unit kerja dan menghindari inefisiensi dengan duplikasi pengembangan aplikasi yang sama. Seperti jaringan yang masing2 mengembangkan maka akan lebih efektif jika di integrasikan. Apakah sudah ada perencanaan TIK dalam bentuk dokumen PSSI dan blue print? Saat ini belum ada, namun sudah mulai di koordinasikan oleh KSH untuk mengembangan dengan berkoorninasi dengan unit2 kerja. Ini sekarang dimulai dibuatkan sistem yang mengintegrasikan. Beberapa aplikasi dan data yang sebelumnya berada di unit kerja mulai di migrasikan ke pusat.jadi yang terjadi unit kerja menjadi mirror yang di pusat. Tentu saja masih banyak kelemahan dan sekarang mulai diperbaiki. Tentu saja unit kerja diharapkan tidak mengembangkan secara sepihak, namun berkoordinasi dengan pusat karena itu menjadi tidak efisien. sejak tahun kemarin sudah dilakukan kajian untuk pembuatan roadmap, SOP dan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan e-government. Sampai saat ini, LAPAN belum memiliki manajemen resiko, apakah manajemen menganggap itu perlu? Manajemen resiko sangat perlu dan itu bagian dari security sistem yang sangat dibutuhkan. Sebenarnya temen2 sudah mulai namun masih sangat sederhana. Saya belum tahu sistem yang dikembangkan namun beberapa unit kerja sudah melakukan. Apakah manajemen mendukung penuh terhadap perubahan Universitas Indonesia


95

Jawaban




yang terjadi dalam pengembangan e-government di LAPAN ? Iya, kita sudah tidak bisa menghindar lagi karena dari kebijakan nasional kita harus beralih menuju e-government. Juga adanya reformasi birokrasi yang menuntut kita untuk kesana dan dari efisiensi kerja kita tidak bisa mengandalkan manual lagi. Apakah ada persiapan khusus dalam memanajemeni perubahan yang terjadi karena adanya pengembangan e-government? Itu dalam rangka kerangka besar reformasi birokrasi yang didalamnya ada perubahan2 yang dilakukan. Dan diupayakan untuk berubah. Termasuk didalamnya adlah budaya dan pola pikir yaitu mind set dan culture set dan ini tentu perlu sosialisasi internal RB dan perangkat-perangkat e-government perlu di suapkan dan itu termasuk dalam RB. Apakah diperlukan dilakukan perombakan terhadap struktur organisasi TI di LAPAN ? Dari segi tusinya iya, harus bisa menajamkan itu. Seperti yang saya sebutkan maka TI tidak bbisa menjadi kerjaan sampingan lagi. Walau dari segi kontennya bisa di alkukan oleh setiap satker. Tapi dari segi sistemnya perlu dilakukan penataan.mungkin untuk organisasi harus diperlukan kajian2 lagi untuk mendefinisikan tusi TI tersebut seperti di bandung masih ditumpangkan dengan bidang2. Nantinya dalam pemikiran kita maka diperlukan satu unit di LAPAN pusat untuk menangani masalah khusus TIK. Harusnya seperti itu karena tidak bisa lagi dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Seperti lembaga litbang lain (seperti LIPI dll), memiliki pusat data tersendiri, apakah ada rencana LAPAN untuk membuat pusat data tersendiri? Kemungkinan ada, namun harus dilkukan kajian terkait dengan efisiensi dan kbutuhan. Perlu diperhitungkan plus minusnya apakah perlu dimigrasikan secara fisik atau secara koordinasi. bahwa harus ada satu unit kerja khusus tentang menangani masalah TI itu harus



96

Wawancara II Nama Responden Instansi/Unit Kerja Jabatan Tanggal Wawancara 1. Pertanyaan

Jawaban

2. Pertanyaan Jawaban 3. Pertanyaan Jawaban

Drs. Sri Kaloka Prabotosari Sekretariat Utama Sekretaris Utama (Eselon Ia) 15 Mei 2013

Sejak mulai terbitnya inpres No.3 tahun 2003, LAPAN mulai melakukan pengembangan-pengembangan untuk mendukung inpres tersebut, namun perkembangannya sampai saat ini tidak signifikan. Bagaimana manajemen di LAPAN menganggapi tentang program e-government ? Pemerintah dan kita semua berkeinginan bahwa e-government itu untuk menunjang RB untuk enjadikan pemerintah menjadi good governance. Dengan adanya e-government misal penerimaan cpns, maka mempermudah dalam perekrutan baik dari sisi instansi maupun dari para calon pelamar. Kita sudah mulai mengembangkan sistem perekrutan itu salah satu aplikasi e-government. Kemudian aplikasi dalam sisi pengelolaan anggaran seperti lelang (e-lelang), pengadaan barang jasa (LKPP) secara elektronik sedah mulai dijalankan.Kemudian dari sisi administrasi (e-takah) dan sistem pelaporan penyerapan anggaran dapat dilihat secara real time oleh para pimpinan dan biro perencanaan untuk menentukan kebijakan. Kemudian laporan-laporan seperti laporan kegiatan triwulan dan tahunan. Beberapa aplikasi lain mulai dikembangkan untuk menunjang kegiatan. Beberapa keuntungan termasuk efisiensi waktu, akurat, tertib, hemat.Yang sekarang masih dikembangkan adalah paperless, seperti takah-takah yang disebarkan sekarang lewat email dan tidak perlu dicetak. Manajemen sangat mendukung program e-government tersebut. Pengembangan aplikasi tersebut berada dibawah unit kerja mana? Biro umum Apakah secara infrastruktur dan teknologi di LAPAN sudah memenuhi kebutuhan ? Belum, jika saya cermati kita butuh orang-orang teknik yang bekerja dalam bidang TI yang mampu untuk mengelola seperti jaringan/data, membuat jaringan dsb. Orang-orang tersebut harus memiliki kemampuan dan pengetahuan bidang TI sehingga saya minta biro kepegawaian nantinya setelah tidak ada moratorium untuk merekrut SDM yang memiliki skill bidang TI. Kedepan akan dibuat assessment center untuk dapat merangkum semua track record personel LAPAN. Untuk mengetahui tulisan-tulisan, karya ilmiah dan kepakaran. Sistem tersebut juga dapat digunakan untuk menilai Universitas Indonesia


97


5. Pertanyaan

Jawaban




kemampuan seseorang jika akan dipertimnbangkan untuk menjadi strukural. Untuk persiapan ini kita sudah mendiklatkan beberapa orang dari biro umum. Tapi perangkat kan harus ada, dan data-data personel berada disetiap atker sehingga pengambilan data harus bekerkja sama dengan satker. Apakah sudah dibuat perencanaan kebutuhan SDM maupun infrastruktu di LAPAN? Kita ketahui bahwa SDM LAPAN kurang bagusdari komposisi, karena jumlah pegawai kita kurang lebih 1260-an orang dengan distribusi jenjang pendidikan yang terbesar SMA, baru S1 dan S2 dan S3. Kedepan harus dirubah paling banyak S1, kedepan S2 lalu S3. Maka saat ini didorong untuk melanjutkan pendidikan. Kedepan database personel LAPAN akan dibuat lebih detail.untuk mapping SDM baru dimulai belum pada roadmap yang jelas. Bagaimana manajemen resiko di LAPAN? Pengamanan data semestinya sudah dipikirkan dan semua butuh back up. Tapi sampai saat ini memang belum ada manajemen tersendiri. Untuk data-data teknis seperti data penginderaan jauh pasti memiliki data back up paling tidak ada satu berada di tempat penerimaan data. Untuk data administrasi mungkin belum terfikirkan. Terkait budaya organisasi, bagaimana pegawai dan pimpinan menyesuaikan diri dengan implementasi teknologi atau aplikasi yang baru? Saya yakin mereka akan langsung berusaha untuk menyesuaikan diri. Kecuali ada beberapa temen2 senior yang masih agak susah untuk menyesuaikan. Tapi itu bisa kita mengerti. Apakah ada persiapan LAPAN terhadap adanya perubahan tersebut? Ada sosialisasi terkait dengan aplikasi baru, pelatihan dan diklat untuk para pengelola Terkait dengan struktur organisasi, apakah manajemen menganggap perlu untuk merubah organisasi TIK ? Kemungkinan ada, namun harus dilkukan kajian terkait dengan efisiensi dan kbutuhan. Perlu diperhitungkan plus minusnya apakah perlu dimigrasikan secara fisik atau secara koordinasi. bahwa harus ada satu unit kerja khusus tentang menangani masalah TI itu harus



98

Wawancara III Nama Responden Instansi/Unit Kerja Jabatan Tanggal Wawancara 1. Pertanyaan Jawaban



4. Pertanyaan Jawaban 5. Pertanyaan Jawaban 6. Pertanyaan Jawaban


Drs. Leo Biro Kerjasama dan Humas Kepala Biro Kerjasama dan Humas (Eselon IIa) (mewakili) 15Mei 2013

Bagaimana Koordinasi masalah TI yang ada di LAPAN? LAPAN saat ini terhubung secara VPN, koordinasinya belum berjalan dengan baik. masih perlu disosialisasikan terhadap kapus dan satker2 untuk implementasi TI. Seperti sistem absensi elektronik, saat ini keduanya masih dijalankan. Baik sistem elektronik maupun manual. Apa yang harus dipersiapkan LAPAN dalam perubahan untuk mendukung program e-government? Yang harus dipersiapkan adalah infrastruktur tapi yang harus lebih dipersiapkan adalah budaya. Kita banyak yang tidak percaya pada TI, mungkin manual masih dijadikan back up. Kadang orang-orang tidak begitu suka didepan komputer, maka disodorkan akan lebih cepat. Atau pas rapat maka kita tidak mengecek email secara rutin, sedangkan teknologi yang digunakan orang tidak selamanya sama. Bagaimana dengan sistem keamanan TI di LAPAN? Terkait dengan keamanan maka kita perlu adanya mirror tapi itu kan butuh biaya besar, tapi untuk keamanan secara elekronik masih sangat sederhana. Kita juga menyediakan orang yang dari pihak ketiga yang standby untuk membantu dalam permasalahan terkait dengan jaringan Apakah ada ketergantungan dengan pihak ke tiga? Iya sampai saat ini masih tergantung dengan pihak ketiga ketika ada permasalahan dalam jaringan maupun aplikasi Apakah infrastruktur di LAPAN saat ini sudah memenuhi kebutuhan LAPAN? Belum, masih berkembang. Kita pelan2, mungkin 2-3 tahun lagi kita masih butuh dana besar untuk investasi bidang TI. Bagaimana SDM TI di LAPAN ? Dari kualitas sudah lumayan, namun harus ditingkatkan lagi baik jumlah maupun kemampuannya. Untuk struktur organisasi perlu ditingkatkan dari esolan IV menjadi eselon III sehingga memiliki power yang lebih baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan anggaran. Itu masih merupakan cita-cita kedepan Bagaimana power dari pimpinan TI dalam berkoordinasi dengan satker? Saat ini kan masih eselon IV, jadi masih belum kuat. Namun nanti dilihat dari kepentingan dari keseluruhan lembaga. Jika berada di eselon III mungkin akan lebih kuat dengan Universitas Indonesia


99





beberapa eselon IV yang akan lebih fokus kegiatannya. Dengan meningkatnya tugas maka tentu diperlukan SDM yang lebih banyak dan memiliki kemampuan TI juga. Bagaimana dukungan pimpinan dengan pembuatan kebijakan TI? Dukuangnnya bagus, pimpinan di LAPAN memiliki wawasan yang cukup dalam bidang TIK. Sehingga tidak mengekang. Apakah sudah ada perencanaan dalam pengembangan TI di LAPAN? Blue print belum ada, sekarang ini akan dibuat lelang untuk pembuatan blue print e-government Bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat dari luar LAPAN ? Kita mengikuti aplikasi tersebut, semua infrasruktur yang terkait dengan implementasi di sediakan karena itu keharusan. Kalau dengan instansi luar biasanya dilakukan oleh unit kerja khusus. Biasanya ada training atau workshop. Bagaimana sudah dibuat SOP dalam pengelolan TI? Kurang tahu, tapi kayaknya belum. Ada di tempat PSIK itu.



101

Wawancara IV Nama Responden Instansi/Unit Kerja Jabatan Tanggal Wawancara 1. Pertanyaan Jawaban






Dra. Elly Kuncahyowati, MM Bidang Hubungan Masyarakat Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Eselon IIIa) 1 Mei 2013

Bagaimana LAPAN menanggapi program e-government ? e-government merujuk kepada pelaksanaan pemerintah yang transparan, berbasis pelayanan. Tolok ukurnya lewat website, kita menginformasikan seluruh kegiatan LAPAN melalui website agar masyarakat dapat mengaksesnya. Saat ini website LAPAN sudah banyak perubahan secara konten dan aplikasi, namun sisi tampilan belum berubah Bagaimana dukungan pimpinan terhadap program e government Pimpinan sangat respek dan mendukung, sekarang banyak yang sudah mulai dibenahi ya mbak, terutama untuk tampilan website kita Bagaimana dengan infrastuktur yang ada di LAPAN saat ini? Perlahan tapi pasti kita akan memperbaiki infrastuktur yang ada baik dari sisi jaringan maupun data. Sekarang kan sudah ada pemenbahan server dan jaringan VPN sudah mulai kembali dibangun walaupun belum semua satker dapat tercover karena itu butuh waktu yaa Bagaimana dengan standar yang digunakan baik standar data maupun standar umum? Sekarang kita sedang perbaiki itu, kemarin dah dibahas tentang beberapa SOP dalam pemeliharaan website Apakah di LAPAN sudah memiliki model Keamaman TI ? Kalau pengamanan secara fisik ya masih seadanya, kalau security sistem yang mengikiti panduan kita beum punya. Apakah penggunaan TI di LAPAN telah mecukupi kebutuhan ? Pastinya saat ini itu kebutuhan minimal, seiring waktu maka akan kita perbaiki terus. Bagaimana dengan SDM TI di LAPAN? Kita masih sangat terbatasnya, mbak tau sendiri kita masih digabung dengan tugas peliputan Bagaimana dengan struktur organisasi TI di LAPAN Saat ini kita masih sulit untuk koordinasi dengan satuan kerja dan itu karena kita tidak punta kekuatan untuk mengkoordinasikan itu. Kita kan Cuma dieselon 4 mbak. Apakah perlu adanya perombakan struktur Organisasi TI ? Saya pikir perlu, karena tugas-tugas TI semakin lama semakin banyak dan memerlukan koordinasi yang lebih tinggi Universitas Indonesia


102

Wawancara V Nama Responden Instansi/Unit Kerja Jabatan Tanggal Wawancara 1. Pertanyaan Jawaban





8. Pertanyaan Jawaban 9. Pertanyaan

Faulina, S.Kom SubBidang PSIK Kasubbag PSIK (Eselon IVa) 1 Mei 2013

Bagaimana dukungan pimpinan-pimpinan LAPAN terhadap program e-government ? Sekarang lebih positif, terkait dengan manajemen perubahan untuk e-gov, sudah banyak yang dilakukan. Tahun ini akan dibuat website untuk interiperabilitas. Dibuatkan template untuk masing2 satker. IT masterplan dan NOC masih dalam taraf kajian, namun kedepan akan direalisasikan. Termasuk mitigasi bencana, sebenarnya kayak di pekayon sudah ada namun belum terintegrasi. Kita ada tim untuk website dan jaringan. Ada training website administrator Kalau nantinya sudah ada IT masterplan dan Audit TI yang berasal dari luar. Kita butuh rekomendasi untuk perbaikan dan apa saja kebutuhan TI di LAPAN Bagaimana dengan tampilan wesite LAPAN saat ini? Perubahan konten website sudah berubah walaupun tampilan belum berubah. Bagaimana sistem keamanan jaringan di LAPAN Belum ada, mungkin tergantung kebutuhan Bagaimana tanggapan pimpinan terhadap TI di LAPAN? Kita dah sampaikan ke biro kita sudah sampaikan tentang semua kebutuhan TI di LAPAN tapi tanggapannya sampai sekarang masih seperti itulah mbak Bagaimana dengan organisasi TI di LAPAN? Kita belum ada organisasi secara khusus, kita kan bukan khusus TI. Dari pimpinan mungkin kurang paham tentang pentingnya TI Bagaimana bagaimana dengan pihak ketiga dalam pengembangan TI di LAPAN? Kita maunya ada transfer knowlegde biar tidak ada ketergantungan Bagaimana power dari pimpinan TI dalam berkoordinasi dengan satker? Saat ini sebenarnya momentum KSH, untuk koordinasi. tapi dengan keterbatasan SDM maka kita tidak mampu. Tapi mudah-mudahan dengan ITmaster plan kita bisa lebih punya power Bagaimana sifat kegiatan TI di LAPAN? Sifatnya bottom up, organisasinya kecil dan tidak strategis. Bagaimana antara tugas TI dan kehumasan lebih besar Universitas Indonesia


103

Jawaban



mana? Hampir sama bobot dan anggaran, dari SDM sangat kurang kadang ambil dari subbidang lain Bagimana dengan SDM TI di LAPAN? Kita masih sangat kurang mbak, bayangakan kita Cuma 6 orang, 4 untuk mengurusi server dan lainnya 2 untuk peliputan. Kita sering minta tolong sama sub bidang lain karena kekurangan SDM Apakah ada training untuk SDM? Short course, training, pelatihan yang terup-date kita sangat perlukan tapi ya masih sangat minim banget Apa kebutuhan LAPAN dalam bidang TI sudah terpenuhi dengan fungsi LAPAN Belum, kita punya banyak layanan yang seperti PPID harus punya website sendiri



104

Wawancara VI Nama Responden Instansi/Unit Kerja Jabatan Tanggal Wawancara 1. Pertanyaan Jawaban





Hendy Gunawan, S. Kom Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan Kepala Bidang Sistem Informasi Kedirgantaraan (Eselon IIIa) 29 April 2013

Bagaimana dukungan pimpinan-pimpinan LAPAN terhadap program e-government ? Pimpinan sangat mendukung program e-government di LAPAN, namun kondisi yanga da saat ini adalah tipa-tiap satuan kerja mengembangkan sendiri website dan jarinagannya. Aplikasi juga sama tiap-tiap satuan kerja atau biro-biro seperti biro kepegawaian, kerjasama dan humas. Banyak duplikasi data dan aplikasi ada disetipa satuan kerja.Tapi tahun 2013 bayak hal yang akan dilakukan seperti sekarang ini pelaksaan absensi terpusat sudah mulai dulakukan walaupun masih taraf uji coba sehingga masih di back up dengan absensi manual. Kemudian penganggaran sudah mulai direncanakan untuk terpusat menjadi satu di biro KSH. Kemudian ad e-takah yang masih sangat baru diterapkan dan masih di back up sisteem manual juga. Bagaimana dengan SDM TI d LAPAN? Masih sangat kurang dari sisi jmlah maupun keahlian dan pengetahuannya. Kita perlu terus tingkatkan. Bagaimana dengan struktur TI di LAPAN? Masih belum memadai, kita seharusnya minimal ada di eselon 3 atau bahkan eselon II untuk urusan TI. Kalau kita lihat lembaga yang sama kita perlu lagi untuk meningkatkan struktur TI yang ada Bagaimana bagaimana dengan pihak ketiga dalam pengembangan TI di LAPAN? Kita menggunakan jasa pihak ketiga, tapi selama ini itu juga menjadi ketergantingan kita. Baiknya kita juga harus tau denganmengikutkan salah satu SDM untuk training atau pelatiahan terhadap skill atau yang lainnya Bagaimana power dari pimpinan TI dalam berkoordinasi dengan satker? Saat ini kita telah membentukTim TI yang terdiri dari perwakilan tiap satuan kerja. Namun koordinasi yang dilakukan masih sangat rendah sehingga kekuatan untuk bisa menjalannya juga kecil. Perlu eselon yang lebih tinggi dalam melakukan itu Bagaimana dengan manajemen perubahan yang di lakukan di LAPAN? Sesuai dengan tuntutan RB maka kita harus mengikuti alur yang ada termasuk dalam implementasi TI dan itu adalah Universitas Indonesia


105

proses perubahan yang harus kita hadapi dan lakukan. Banyak hal yang berubah dan itu wajar. Kalau secara manajemen kita belum ada manajemen yang mengelola tentang perubahan dari adanay tuntutan RB tersebut namuan secara birokrasi kita seharusnya memiliki itu, tapi mungin itu tugasnya melekat dengan tim RB juga bisa. Yang pasti kondisi TI di LAPAN saat ini masih sangat terbatas dan itu butuh kemauan yang kuat dari pimpinan untuk mengimplemtasikan. 7. Pertanyaan Jawaban



Denggan perubahan yang ada, apakah perlu diklakuakn training, pelatihan , dsb? Itu sangat perlu mbak, seperti untuk implementasi apalikasi misalnya, pasti orang tyang terkait menggunaka applikasi tersebut harus paham maka pertama mungkin disosialisasikan, kemudian dilakukan training atau pelatihan yang sifatnya bisa informal ataupun formal. Seperti kita saling bertukar pengalaman dalam pemakaian, yang satu mengajari yang lain seperti itu. Bagimana dengan perencanaan TI? Kita belum punya blue print TI, dan itu menjadi sangat rancu ketika kita mau mengembangkan TI, namun untuk waktuwaktu dekat kita akan membuat masterplan yang akan ditenderkan Bagaimana dengan standar pengembangan TI di LAPAN? Yang pasti kita belum sesiap itu ya, semua masih sangat sederhana. Kita belum ada isitem tata kelola TI, sistem audit TI dan SOP terkait TI



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents