UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN INVOICE ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA OUTSOURCING PT HIDUP ANUGERAH REJEKI DENGAN PT BANK CIMB NIAGA, TBK.

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HADIMBA REGINA HOSANA 0906519620

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT DEPOK JANUARI 2013

Aspek hukum..., Hadimba Regina Hosana S, FH UI, 2013

ABSTRAK Nama Program Studi Judul Perusahaan Penyedia Niaga, Tbk.

:Hadimba Regina Hosana :Hukum : Aspek Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Invoice antara Jasa Outsourcing PT Hidup Anugerah Rejeki dengan PT Bank CIMB

Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 9 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap jaminan invoice perlu diperhatikan mengenai kedudukannya dalam proses pengikatan jaminan dan asumsi dilakukan eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi. Kata kunci : Kredit, jaminan, invoice PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak terlepas dari masalah keuangan, salah satunya di dalam menjalankan kegiatan usaha. Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah modal yang mencukupi. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, yaitu yang adalah untuk menjalankan kegiatan usahanya seringkali masyarakat melakukan peminjaman kepada pihak lain. Tak dapat dipungkiri pada praktikpraktik peminjaman tersebut akan dijumpai berbagai permasalahan yang dikarenakan adanya benturan kepentingan antara para pihak terkait. Sehingga dalam ini hukum berperan untuk memberikan kepastian kepada insan manusia sebagai pelakunya. Perusahaan outsourcing merupakan salah satu bentuk jawaban dari tuntutan persaingan usaha yang kuat tersebut. Perusahaan outsourcing merupakan perusahaan yang memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola


sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan.1 Outsourcing sendiri dilakukan sebagai suatu bentuk perubahan struktural di dalam pengelolaan usaha dengan mempersempit rentang kendali manajemen sttuktur pekerja sedemikian rupa sehingga dapat tercapai suatu efektifitas, efesiensi dan produktivitas. Bidang usaha outsourcing juga merupakan suatu bentuk strategi baru yang berkembang di dalam industrisebagai salah satu dampak dari perubahan cara pandang bisnis. Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kepmenakertrans No. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.2 Perusahaan outsourcing sebagai salah satu bentuk usaha yang menjawab globalisasi dan perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari berbagai masalah. Salah satu masalah tersebut adalah berkaitan dengan dana yang tersedia untuk menjalankan kegiatan usaha. Pada perusahan outsourcing pada umunya terdapat tagihan-tagihan atau pada umumnya disebut invoice yang diberikan oleh perusahaan outsourcing kepada perusahaan vendor penerima pekerjaan atas tenaga kerja yang disalurkan oleh perusahaan outsourcing bersangkutan. Di dalam menjalankan usahanya, perusahaan outsourcing bersangkutan tidak dapat dielakkan akan menghadapi sejumlah masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dengan demikian perusahaan outsourcing bersangkutan akan melakukan peminjaman kepada pihak lain. Salah satu pihak yang pada umumnya memberikan pelayan peminjaman kepada masyarakat adalah pihak perbankan. Perbankan memiliki peran yang strategis di dalam memberikan pelayanan peminjaman uang kepada masyarakat berkaitan dengan fungsinya sebagai penghimpuan dana masyarakat. Di dalam memberikan pinjaman atau kredit, pihak perbankan tentu menekankan pada adanya prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada hal agar uang yang telah disalurkan kepada peminjam dapat dikembalikan pada waktunya, karena pada dasarnya dana yang 1

Sumarbowo, “Penerapan “Outsourcing” dan Masalahnya”, http://www.visi-online/visimag.php?art_id=45, tanggal 10 September 2012 2 Tunggal. Iman Sjahputra, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Harvarindo, 2009, hlm 308


dipinjamkan oleh pihak bank merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka bank pada umumnya akan berhati-hati dengan menerapakan persyaratan pemberian kredit kepada peminjam, dan melakukan upaya pengamanan kredit dengan meminta jaminan yang digunakan untuk menjamin pelunasan kredit yang diterima oleh peminjam dana atau debitur. Perusahaan outsourcing PT Hidup Anugerah Rejeki dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dananya di dalam menjalankan kegiatan usaha juga melakukan peminjaman dana kepada pihak bank. Sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh dunia perbankan bahwa suatu perjanjian kredit harus dijaminkan oleh adanya suatu jaminan, maka dengan demikian PT Hidup Anugerah Rejeki menjaminkan aset-aset yang dimilikinya termasuk tagihantagihan atas pelunasan pembayaran kepada perusahaan-perusahaan vendor penerima pekerjaan atas tenaga kerja yang disalurkan oleh PT Hidup Anugerah Rejeki. Penjaminan tagihan-tagihan kepada pihak bank ini merupakan suatu bentuk jaminan kredit. Tagihantagihan tersebut juga disebut hak tagih atau piutang. Hak tagih tersebut timbul dari suatu hubungan hukum antara PT Hidup Anugerah Rejeki sebagai perusahan outsourcing penyalur tenaga kerja dengan perusahaan vendor penerima tenaga kerja. Hak tagih tersebut timbul atas dilakukannya pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan outsourcing yang kemudian wajib dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan vendor penerima tenaga kerja. Di dalam hak tagih dalam tagihan-tagihan atau invoice tersebut terdapat suatu nilai uang tertentu sehingga keberadaannya sebagai harta atau benda dapat dialihkan kepada pihak lain. Maka dengan demikian, tagihan-tagihan atau invoice ini dapat dijaminkan kepada pihak perbankan sebagai kreditur atau pemberi kredit. Mengacu pada sistem hukum perdata, apabila obyek jaminan bernilai sebagai suatu piutang atau hak tagih maka disebut sebagai cessie, yaitu diartikan sebagai penyerahan atau pengalihan hak tagih atau piutang.3 Dengan merujuk pada sistem Hukum Benda yang berlaku, piutang atau tagihan atas nama termasuk dalam pengertian benda bergerak tidak bertubuh, pengalihannya diatur menurut ketentuan pasal 613 KUHPerdata.4

3

Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm 97.

4

loc.cit.


Pihak bank sebagai kreditur pada umumnya akan memintakan jaminan dengan dibuatkannya suatu perjanjian jaminan kebendaan ataupun perorangan atas pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur. Perjanjian jaminan menurut sifatnya merupakan suatu bentuk perjanjian ikutan atau accesoir pada suatu piutang tertentu yang didasarkan atas adanya suatu perjanjian kredit, maka kelahiran dan keberadaannya tergantung dari adanya perjanjian pokok yang dijamin pelunasannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia hanya terbatas hanya pada benda bergerak tetapi setelah berlaku Undang-Undang Jaminan Fidusia , maka obyek jaminan fidusia menjadi lebih luas yaitu termasuk benda bergerak berwujud dan tidak berwujud termasuk piutang dalam hal ini dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Piutang atas nama sebagai obyek jaminan fidusia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jaminan kebendaan pada umumnya. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda tetap harus berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia namun pada fidusia piutang atas nama yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, tidak terdaftar, tidak dapat dibagi, tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dikuasai secara fisik, penguasaan piutang tersebut masih berada di tangan debitur pemberi fidusia. Hal ini terjadi pada jaminan tagihan-tagihan yang diberikan oleh PT Hidup Anugerah Rejeki kepada pihak bank atas kredit yang diberikan oleh pihak bank. Keberadaan PT Hidup Anugerah Rejeki yang adalah kreditur lama bagi perusahaan vendor penerima tenaga kerja beralih kepada bank sebagai kreditur baru pemegang jaminan kredit. Dengan demikian perusahaan-perusahaan vendor penerima tenaga kerja sebagai debitur wajib melaksanakan prestasi. Keberadaan cessie dalam hal ini akan memberikan sebutan tersendiri bagi para pihak terkait. Dalam cessie juga dibutuhkan suatu akad yang disetujui oleh para pihak. Cessie dan segala proses pengikatan jaminan di dalamnya diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata.

Pokok Permasalahan Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumya, maka terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu : 1.

Bagaimana kedudukan invoice sebagai tagihan atas nama dalam proses pengikatan jaminan di dalam perjanjian kredit ?


2.

Apakah ketentuan-ketentuan mengenai pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit antara PT CIMB Niaga, Tbk dengan PT Hidup Anugerah Rejeki telah diikuti dengan baik ?

3.

Bagaimana proses eksekusi atas jaminan kredit berupa tagihan-tagihan (invoice) yang dilakukan oleh PT Hidup Anugerah Rejeki jika terjadi wanprestasi?


PEMBAHASAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan suatu definisi bagi perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 yaitu : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”5 Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.6 Sehingga perjanjian menurut hukum, para pihaknya diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri bagi mereka serta pula dapat mengatur sendiri sesuai dengan kepentingan para pihak. Hal ini disebut pula sebagai suatu sistem yang terbuka atau pada umumnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam hukum perjanjian dan secara jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat (1), yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.7 Pemberian kredit pada dasarnya secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian hutang dan hutang merupakan suatu nilai yang harus dibayarkan kembali kepada pihak yang telah meminjamnya. Kredit juga secara mudah diartikan sebagai hal pinjam-meminjam uang. Sehingga di dalamnya terdapat pihak yang meminjamkan dan pihak yang menerima pinjaman. Istilah kredit ditemukan dan diatur di dalam Undang-Undang tentang Perbankan, yaitu pada pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 5

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976),

6

Subekti, Op.Cit.,2008, hlm. 13

7

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit. ps. 1338 ayat (1)

ps.1313.


Perjanjian Kredit merupakan persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati atau suatu peristiwa di mana dua orang atau perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Dalam hal pemberian fasilitas kredit oleh pihak Bank biasanya karena adanya unsur kepercayaan dari bank sebagai kreditur kepada debitur, oleh karena itu debitur dapat menggunakan fasilitas kredit tersebut sepanjang disetujui oleh pihak bank dan tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut.8 Perjanjian kredit juga dapat diartikan dengan perjanjian pinjam mengganti yang terdapat di dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yang menentukan bahwa : Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.9 Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan adanya jaminan, bank merasa aman, sebab bila terjadi nasabahnya wanprestasi/cidera janji/tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan; dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.10 Jaminan invoice dapat didefinisikan sebagai tanggungan atas keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas kredit suatu nilai uang dengan menggunakan suatu tagihan piutang atas pengembalian atau pembayaran dana yang diberikan

8 Morika Djaja, “Analisis Perjanjian Kredit Pembelian Saham Antara Renaissance Capital Management dan Merrill Lynch International Bank Limited”, http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/4565, diunduh tanggal 19 September 2012.

9

Edy Putra Tje’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis., cetakan kedua, (Yogyakarta : Liberty, 1989), hlm. 30. 10

Ibid., hlm. 40


oleh pihak ketiga kepada debitur, sehingga jika terjadi suatu hal pengembalian tagihan tersebut akan diberikan kepada kreditur yang menerima bukti tagihan piutang ini. Kredit yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk, kepada PT Hidup Anugerah Rejeki terdiri atas 3 kredit. Dua di antaranya adalah pinjaman transaksi khusus yang umumnya digunakan untuk pembiayaan bantuan modal kerja yang sifatnya permanen ataupun insidentil. Kemudian terdapat satu pinjaman rekening koran yang diberikan untuk bantuan pembiayaan modal kerja untuk keperluan operasional sehari-hari. Para pihak debitur maupun kreditur harus memenuhi ketentuan prosedur pemberian kredit. Debitur harus memenuhi segala ketentuan yang telah dipersyaratkan pihak perbankan dan harus memenuhi semua dokumen persyaratan yang dipersyaratkan pihak bank dalam proses pengajuan kredit. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Indonesia, di dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank harus memenuhi ketentuan yang antara lain : 1. wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan 2. memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah permohonan pengajuan fasilitas kredit tersebut diterima, maka bank kemudian akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap berkas pengajuan fasilitas kredit yang diberikan oleh nasabah. Jika dari hasil analisis dan penelitian dari seluruh data yang diwajibkan bernilai positif dan benar serta memenuhi ketentuan yang ada, maka bank selanjutnya akan melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap penilaian kelayakan kredit. Sebelumnya Bank Indonesia pernah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/127/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum, yang kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki Kebijaksanaan Pelaksanaan Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis dan wajib disetujui oleh


dewan komisaris bank, yang minimal harus memuat semua aspek yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB).11 Di dalam pemberian fasilitas kredit, seperti yang dikenal di dalam unsur kredit, dikenal adanya resiko di dalam kredit, sehingga melalui adanya pemberian kredit ini mungkin untuk timbulnya kegagalan usaha bank karena keterbatasan penyediaan dana. Sehingga untuk mencegah terjadinya hal demikian, bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang memberikan akibat pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK12). Jaminan yang diberikan dalam perjanjian kredit ini terdiri dari 4 jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan hak tanggungan, 1 jaminan berupa invoice atau tagihan atas nama yang diikat dengan jaminan fidusia, dan terdapat satu orang penanggung sesuai Pasal 1820 KUHPerdata sebagai suatu bentuk jaminan perorangan. Dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan jaminan dalam hal ini adalah ”Suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”, sedangkan yang dimaksud dengan agunan menurut Pasal 1 Butir 23 (dua puluh tiga) UndangUndang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah ”Jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan”. Pemberian jaminan oleh debitur kepada bank dalam hal pemberian kredit adalah mutlak adanya, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap

11

Djoni S. Gazali dan Rachamdi Usman, Hukum Perbankan, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 300 12

Ibid., hlm 293.


kembali walaupun nasabah debitumya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.13 Garis besar atas pengertian piutang, yaitu suatu klaim terhadap adanya sejumlah uang yang diharapkan oleh penyalur dana yang akan diperoleh pada masa yang akan datang pada jangka waktu tertentu dari penerima dana. Piutang yang merupaka suatu bentuk penagihan atas suatu dana yang terdapat pada pihak debitur disebut pula dengan tagihan. Invoice dalam hal ini berlaku sebagai tagihan atas nama. Keberadaan piutang atau tagihan atas nama tersebut masuk dalam ranah kebendaan perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 504 KUHPerdata sebagai benda bergerak tidak berwujud. Disebut sebagai benda yang tidak berwujud karena bukti tagihan tersebut dapat dipindahtangankan namun uang yang menjadi nilai dari tagihan tersebut tidak secara nyata dipindahtangankan, sesuai dengan Pasal 501 KUHPerdata. Dalam kasus ini yang menjadi jaminan adalah tagihan berupa piutang dagang atas tagihan dari perusahaan pelanggan dari PT Hidup Anugerah Rejeki yaitu perusahaan Astra Group yang terdiri dari perusahaan Astra Internasional, Astra World, dan Politechnic Manufacture Astra, juga Hewlett Packard Group yang terdiri dari Hewlett Packard Indonesia dan Hewlett Packard Berca Visindo. Tagihan dari beberapa perusahaan pelanggan ini diperoleh dari jasa outsourcing berupa penyaluran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pelanggan yang disediakan oleh PT Hidup Anugerah Rejeki. Apabila dalam kasus ini yang berlaku adalah ketentuan cessie, maka yang berperan sebagai Cedent adalah PT Hidup Anugerah Rejeki, Cessionaris adalah PT Bank CIMB Niaga, Tbk, dan Cessus adalah perusahaan Astra Group dan Hewlett Packard Group. Dan pada proses pengikatan jaminan dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan antara ketiga belah pihak. Pengalihannya juga dilakukan dari Astra Group dan Hewlett Packard Group langsung kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan persetujuan dari Cessus sendiri. Tetapi dalam hal ini sifat dari cessie yang ada bersifat sebagai asesoris tetapi tidak preferen atau kedudukan dari kreditur tidak lagi diutamakan. Tetapi di dalam kasus, yang menjadi lembaga pengikatan jaminan adalah jaminan fidusia dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

13

Ibid., hlm 270.


Fidusia. Tagihan piutang dagang PT Hidup Anugerah Rejeki merupakan obyek dari jaminan fidusia ini, yang merupakan benda bergerak. Terjadinya jaminan tagihan piutang dagang atau jaminan invoice ini adalah dengan diserahkannya hak milik melalui kepercayaan oleh pemberi fidusia yang adalah PT Hidup Anugerah Rejeki kepada penerima fidusia dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Sifat dari jaminan fidusia ini adalah asesoris tetapi preferen yang memberikan kedudukan bagi kreditur yaitu penerima fidusia tetap diutamakan, sehingga dapat melakukan eksekusi terhadap jaminannya. Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, cessie tagihan piutang sebagai benda jaminan masuk ke dalam ranah fidusia. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi definisi tentang Jaminan Fidusia yaitu : Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pe nguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.14 Di dalam fidusia, benda bergerak, tetap menjadi jaminan sehingga tetap diperhadapkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1152 KUHPerdata mengenai gadai. Terhadap pembebanan jaminan fidusia ini,

terutama dalam hal benda bergerak yang

dijadikan jaminan, kebendaan tersebut tetap dikuasai oleh debitur walaupun kreditur memiliki kedudukan yang didahulukan. Pada benda jaminan di dalam jaminan fidusia ini berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia harus diterapkan asas spesialitas dan publisitas dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan hak kebendaan kreditur. Kewajiban pendaftaran dibebankan kepada penerima fidusia atau kuasa atau wakilnya di Kantor Pendaftaran Fidusia yang bernaung di bawah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada kantor Pendaftaran akan kemudian diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan menyerahkan kepada kreditur penerima fidusia yang dalam kasus ini pihak PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 14

Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889 , ps. 1 angka 2


Sebagaimana halnya dengan bentuk jaminan lainnya perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil merupakan akta yang bersifat accesoir atau dikatakan juga sebagai perjanjian ikutan15. Dan dengan hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia ini sama seperti penjaminan lainnya yang merupakan perjanjian accesoir16.Dengan perjanjian yang bersifat accesoir ini, maka keberadaan jaminan dari tagihan piutang dagang pada kasus ini memperlihatkan bahwa jaminan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga lahir, pindah, dan berpindahnya jaminan digantungkan pada keberadaan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Di dalam praktiknya di PT Bank CIMB Niaga, Tbk., jikalau jumlah dananya besar dan tidak melebihi jumlah ataupun sama dengan kredit yang dimohonkan maka dalam hal ini jaminan invoice atau piutang dagang dari PT Hidup Anugerah Rejeki dapat dijadikan sebagai jaminan pokok. Sedangkan apabila debitur yaitu PT Hidup Anugerah Rejeki memberikan jaminan lain dan nilainya pada kenyataannya nilai tersebut masih kurang, maka invoice atau piutang dagang dari PT Hidup Anugerah Rejeki bisa menjadi jaminan tambahan. Dalam hal ini dapat dipandang dua hal, yaitu jika jaminan perorangan dibandingkan dengan jaminan kebendaan, maka dalam hal ini invoice atau piutang dagang dari PT Hidup Anugerah Rejeki berkedudukan sebagai jaminan tambahan, dengan melihat bahwa jaminan perorangan yang dijanjikan bernilai besar dan pada dasarnya mencukupi atas nilai jaminan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Tetapi dalam hal jaminan kebendaan dinilai lebih aman dibandingkan dengan jaminan perorangan, maka jaminan invoice dari PT Hidup Anugerah Rejeki ini berkedudukan sebagai jaminan pokok di dalam jaminan atas pemberian fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Hal ini kembali lagi dengan melihat bahwa nilai dari jaminan invoice atau piutang dagang dari PT Hidup Anugerah Rejeki bernilai lebih tinggi dibandingkan nilai masing-masing jaminan lain yang diikat dengan hak tanggungan. Berkaitan dengan perbandingan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, dalam hal ini jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang kuat dikarenakan jaminan piutang dagang atau invoice ini diikat dengan lembaga jaminan fidusia yang di dalamnya memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga Bank CIMB Niaga dapat 15

Soewarso, Op.cit., hlm 65.

16

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Op.cit., ps. 4.


langsung melakukan eksekusi jika diperlukan. Namun pada dasarnya, perlu dibedakan bahwa jaminan perorangan adalah diperuntukkan sebagai penanggung atas seluruh nilai kredit sebagai implikasi pasal 1820 KUHPerdata. Di dalam pemberian kredit, perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi perhatian sebelum permohonan kredit dalam perjanjian kredit akan dikabulkan, yang menyangkut halhal sebagai berikut : 1. Keadaan intern bank17 : hal ini akan memperhatikan secara utama mengenai kedudukan pihak bank di dalam memberikan plafond kredit. Karena dalam hal pemberian plafond kredit ini, akan memberikan suatu ketentuan bagi bank apakah bank telah melakukan suatu keberhasilan atau kegagalan usaha di dalam penyediaan dana. Dan apakah melalui pemberian plafond kredit tersebut, bank telah memenuhi ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 2. Keadaan Peminjam18 : dalam hal ini diperhatikan apakah pihak debitur telah dianalisis dan sesuai dengan prinsip 5C dalam perkreditan bank. Di dalam perjanjian kredit kemudian harus diperhatikan bagaimana kesepakatan yang mendasari dipenuhinya prestasi atas perjanjian kredit tersebut. Dengan dicantumkannya kata kesepakatan atau persetujuan, seperti yang sama dengan dicantumkan di dalam perjanjian kredit antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan PT Hidup Anugerah Rejeki Nomor 171/GMA/JKY/09 yang telah mengalami perubahan kelima dan pernyataan kembali sejak Perjanjian Kredit Pertama tertanggal 14 Oktober 2009, terdapat beberapa maksud yang dapat ditafsirkan dari kata persetujuan atau kesepakatan tersebut. Yang pada dasarnya terdapat di dalam Pasal 1 angka 1219 Undang-Undang Perbankan. Namun kembali lagi seperti yang dinyatakan sebelumnya, bahwa kata sepakat sebagai persetujuan atau dengan dibubuhkannya tandatangan para pihak sering ditafsirkan sebagai tanda kesepakatan dari perjanjian. Hal ini dengan melihat bahwa tandatangan sebagai bukti tertulis atas kesepakatan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka perjanjian kredit

menjadi alat bukti akan terjadinya suatu

peristiwa pada waktu tertentu. 17

Tje’Aman, Op.cit., hlm. 11.

18

Loc.cit.

19

Indonesia, Loc.cit., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.cit., ps. 1 angka 12.


Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan adanya akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia.20 Dalam akta jaminan tersebut selain daripada dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta tersebut.21 Akta jaminan fidusia memuat sekurang-kurangnya :22 a.

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b.

Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang

membuat akta jaminan fidusia c.

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

e.

Nilai penjaminan

f.

Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum, objek yang diikat dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta. Hal ini termuat di dalam Pasal 1123 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang kemudian kepada jaminan yang didaftarkan tersebut akan dicatat di dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Hal dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak hanya memeriksa pada pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tetapi juga apa yang dimuat sesungguhnya dalam penyataan pendaftaran fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 1424 Undang-Undang Jaminan Fidusia akan dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung diilakukan eksekusi tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya dapat dikembalikan kembali kepada penerapannya yang tidak memungkinan untuk dilakukan eksekusi tanpa proses pengadilan.

20

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Op.cit., ps. 5 ayat (1).

21

Widjaja dan Yani. Op.Cit., hlm. 134.

22

Loc.cit.

23

Indonesia,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Op.cit., ps. 11.

24

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Op.Cit., ps. 14


Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian. Dalam hal ini, PT Hidup Anugerah Rejeki sebagai debitur mungkin melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang dijamin salah satunya invoice atau piutang dagang, dengan bentuk dari wanprestasi umumnya dapat berupa : a.

PT Hidup Anugerah Rejeki sebagai debitur sama sekali tidak melakukan isi perjanjian kredit, yaitu sama sekali tidak melakukan pembayaran hutang ataupun bunga yang telah diperjanjikan.

b.

PT Hidup Anugerah Rejeki sebagai debitur melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak melaksanakan sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan, seperti pembayaran bunga atas hutang dibayarkan, tetapi hutang justru tidak dibayarkan.

c.

PT Hidup Anugerah Rejeki sebagai debitur terlambat melaksanakan isi perjanjian, yaitu melakukan pembayaran hutang maupun bunga sesuai jumlah yang telah ditentukan, tetapi terlambat. Sebelum dilakukannya eksekusi atas wanprestasi dapat dilakukan langkah-langkah

dalam upaya penyelamatan kredit, antara lain : 1. Penagihan Kredit Yang Terutang25 2. Penjualan Barang Jaminan26 3. Pembelian Barang Jaminan oleh Bank27 (sesuai dengan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan) Pada dasarnya untuk dilakukan penjualan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk. dilakukan atas dasar kekuatan eksekutorial yang kemudian dapat dilakukan melalui pelelangan umum ataupun melalui penjualan di bawah tangan, adalah suatu hal yang tampak untuk tidak secara jelas dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal piutang dagang yaitu invoice dari PT Hidup Anugerah Rejeki ini dijadikan sebagai jaminan dan pada saat eksekusi dilakukan melalui kekuatan eksekutorial, gambaran dari proses eksekusi tersebut adalah bahwa piutang tersebut akan diperjualbelikan kemudian menjadi milik kreditur secara langsung dan atau memberikan suatu bentuk pemilikan atau dialihkan kepada pihak ketiga 25

Ibid., hlm. 111

26

Soewarso, Op.cit, hlm. 116

27

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.cit., Penjelasan Pasal 12


lain yang menyebabkan perubahan suatu hubungan hukum menjadi suatu bentuk pengalihan hutang. Selain daripada itu, bentuk eksekusi seperti memberikan gambaran akan suatu bentuk eksekusi yang dihindari oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 3328. Selain daripada itu invoice ini adalah suatu bentuk tagihan atas nama yang di dalamnya telah memiliki nilai nominal tertentu. Sehingga adalah suatu hal yang tidak tepat jika dilakukan penjualan melalui lelang untuk mendapatkan harga pasar, dikarenakan pada tagihan tersebut secara nyata telah tertuang nominal yang harus dibayarkan. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi adalah kembali lagi harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, yaitu sesuai dengan Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdata, dalam hal ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengakomodir ketentuan tersebut. Sehingga terhadap tagihan atas nama dengan nominal tertentu adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan lelang secara umum atau dilakukan penjualan di bawah tangan secara langsung karena akan menimbulkan suatu bentuk pengalihan hutang yang pada dasarnya bentuk seperti adalah dilarang berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka dengan demikian dapat dilakukan eksekusi yang paling memungkinkan bagi fidusia tagihan atas nama dengan nilai tertentu yaitu melalui jalan permohonan kepada pengadilan atas penetapan untuk dapat dilakukan penjualan di bawah tangan antara para pihak. Dengan tidak dapat dilakukannya suatu pelelangan secara umum maka tidak dapat didahului dengan suatu penyitaan terhadap piutang atas nama tersebut. Hal tersebut didasarkan karena ketentuan hukum acara perdata dasar yang tertuang di dalam HIR atau Rv. tidak mengatur mengenai pelelangan umum. Sehingga terhadap barang bergerak tidak berwujud atas nama dengan nilai tertentu di dalamnya adalah suatu hal yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pelelangan umum. Dengan demikian, adalah suatu hal yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdata untuk dimintakan suatu eksekusi melalui pengadilan dengan dikeluarkannya penetapan atas suatu tata cara penjualan di bawah tangan atas piutang atas nama ini jika terjadi wanprestasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat 28

Ibid., ps. 33 : Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.


menempuh prosedur eksekusi umumnya melalui gugatan ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

PENUTUP Kesimpulan 1.

Jaminan invoice yang merupakan piutang dagang atau tagihan atas nama dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan Pasal 504 jo. Pasal 501 KUHPerdata. Di dalam praktiknya di PT Bank CIMB Niaga, Tbk., jikalau jumlah dananya besar dan tidak melebihi jumlah ataupun sama dengan kredit yang dimohonkan maka dalam hal ini jaminan invoice atau piutang dagang dari PT Hidup Anugerah Rejeki berkedudukan sebagai jaminan pokok. Sedangkan apabila debitur yaitu PT Hidup Anugerah Rejeki memberikan jaminan lain dan nilainya pada kenyataannya nilai tersebut masih kurang, maka invoice atau piutang dagang dari PT Hidup Anugerah Rejeki bisa menjadi jaminan tambahan.

2.

Dengan adanya penguraian pengertian mengenai jaminan dan invoice itu sendiri, maka jaminan invoice dapat didefinisikan sebagai tanggungan atas keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas kredit suatu nilai uang dengan menggunakan suatu tagihan piutang atas pengembalian atau pembayaran dana yang diberikan oleh pihak ketiga kepada debitur, sehingga jika terjadi suatu hal pengembalian tagihan tersebut akan diberikan kepada kreditur yang menerima bukti tagihan piutang ini. Dalam hal ini pihak PT Bank CIMB Niaga, Tbk. sebagai kreditur bersama dengan PT Hidup Anugerah Rejeki masing-masing telah memenuhi ketentuan proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan berupa invoice sebagai tagihan atas nama yang berada di dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Jaminan Fidusia serta ketentuan lainnya yang diberlakukan di dunia perbankan dan pengaturan kredit yang ditetapkan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk. sendiri.


3. Terhadap tagihan atas nama dengan nominal tertentu adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan lelang secara umum atau dilakukan penjualan di bawah tangan secara langsung karena akan menimbulkan suatu bentuk pengalihan hutang yang pada dasarnya bentuk seperti adalah dilarang berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka dengan demikian dapat dilakukan eksekusi yang paling memungkinkan bagi fidusia tagihan atas nama dengan nilai tertentu yaitu melalui jalan permohonan kepada pengadilan atas penetapan untuk dapat dilakukan penjualan di bawah tangan antara para pihak. Dengan demikian, adalah suatu hal yang dimungkinkan yang didasarkan Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdata untuk dimintakan suatu eksekusi melalui pengadilan dengan dikeluarkannya penetapan atas suatu tata cara penjualan di bawah tangan atas piutang atas nama ini jika terjadi wanprestasi. Saran 1. Mengingat bahwa proses pemeriksaan dan penilaian suatu jaminan kredit merupakan suatu hal yang sangat rumit dan memiliki resiko yang tinggi, maka adalah menjadi suatu hal yang baik apabila terdapat kemudahan dalam proses penetapan jaminan kredit. Dengan demikian baik debitur maupun debitur akan memiliki pedoman yang tergambar secara jelas dalam setiap proses pemeriksaan kredit. 2. Kemudian untuk menjaga kepastian hukum, hendaknya jaminan-jaminan kredit diikat dengan bentuk pengikatan jaminan yang disediakan oleh hukum dan diharapkan tidak mengalami kerancuan. Dalam hal terjadi kesepakatan antara para pihak, tidak hanya didasari atas suatu pengisian formulir perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang telah ditentukan secara sepihak oleh debitur. Untuk tercipta suatu kesepakatan yang lebih nyata tergambar di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hendaknya dilakukan bersama antara kreditur dengan debitur. 3. Dalam hal eksekusi dengan pengikatan jaminan fidusia khususnya terhadap benda-benda bergerak tidak berwujud yang di dalamnya telah ditetapkan nilai tertentu hendaknya ditetapkan secara jelas oleh hukum. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan keresahan di dalam pengikatan jaminan. Karena eksekusi menjadi kunci di dalam pelaksanaan kredit jika terjadi wanprestasi oleh debitur.


DAFTAR PUSTAKA BUKU Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Alumni, 1983. Bahsan, M. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005. Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Djahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993. Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002. Fuady, Munir. Jaminan Fidusia. Cetakan Kedua. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003. Gazali, Djoni S. dan Rachamdi Usman. Hukum Perbankan. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Harun, Hazniel. Aspek-Aspek Hukum Perdata dalam Pemberian Kredit Perbankan. Jakarta : IndHill Co, 1995. Hasan, Djuhaendah. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata Jilid II : Hak-hak yang Memberi Jaminan. Cetakan ke-1. Jakarta : Ind-Hill. Co, 2002. Hay, Marhainis Abdul. Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, 1979. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Cetakan ke-6. Jakarta : Kencana, 2011. Kamelo, Tan. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan., Cetakan Pertama. Bandung : Alumni, 2004. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Poesoko, Herowati. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008. Prodjodikoro, Wirjono. Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung : Sumur, 1981.


Rahman, Hasanuddin. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995. Satrio, J. Cessie Tagihan atas Nama. Jakarta : Yayasan DNC, 2012. Satrio, J.. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaa., Cetakan ke-IV. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Sinungan, Muchdarsyah. Kredit Seluk Beluk Dan Tehnik Pengelolaan. Jakarta : Yagrat, 1980. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2005. Soewarso, Indrawati. Aspek Hukum Jaminan Kredit. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 2002. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Liberty Offset, 2003. Subekti. Hukum Pembuktian., Cetakan Kesepuluh. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993. Subekti. Hukum Perjanjian. Cetakan keduapuluhdua. Jakarta : Intermasa, 2008. Subekti. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991. Sunaryanto, Etto cs. Panduan Lelang PUPN. Jakarta, 2006. Suyatno, Thomas. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama. 1992. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta : Balai Pustaka, 1996. Tirtodiningrat. K.R.M.T. Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jakarta : Pembangunan, 1966. Tje’Aman, Edy Putra. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis., Cetakan Kedua. Yogyakarta : Liberty, 1989. Tunggal. Iman Sjahputra. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Harvarindo, 2009. Waluyo. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat, 2008. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Garis-Garis Besar Haluan Negara.


Indonesia. Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Indonesia. Undang-Undang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889. Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632. Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043. Subekti dan Tjitrosudibio. R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Jakarta : Pradnya Paramita, 1976. SERIAL Prosiding Seminar Sehari Perbankan Aspek Hukum Jaminan dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia. Aturan dan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Hubungan Kreditor dan Debitor, diselenggarakan oleh Jurnal Hukum dan Pembangunan, 17 Juli 2006, FHUI Depok. Setiawan. Aspek-Aspek Hukum Pemilikan Saham :Penyalahgunaan Badan Hukum dan Penyitaan Saham pada Varia Peradilan No. 52 Januari 1990. Setiawan. Mekanisme Hukum Penjaminan Utang : Suatu Tinjauan Sekilas pada Varia Peradilan, No. 182 November 2000. PUBLIKASI ELEKTRONIK Anggoro, Teddy. Kata Menuntut atau Vorderen dalam Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdata adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan., http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/39309376400.pdf. Bank Indonesia. ”Mengenal Bank Garansi”. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2C956B6A41A5-4611-BE84-FB95388523D3/1471/MengenalBankGaransi.pdf. Bank Indonesia. Kamus. http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=P&start=12&curpage=19&search=False&rul e=forward.


Djaja, Morika. “Analisis Perjanjian Kredit Pembelian Saham Antara Renaissance Capital Management dan Merrill Lynch International Bank Limited”., http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/4565. Ercolaw. “Mengenal Perjanjian Kredit”., http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal -perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50. Gunadarma Library. Billing (Invoice), http://www.ilab.gunadarma.ac.id/Info/modul/NewATA/Modul%20ATA/Akuntansi%20K euangan%20Menengah%202/M4.pdf. Hirman. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito berjangka Pasa Lembaga Perbankan di Magetan, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/92083244.pdf. http://www.cimbniaga.com/index.php?ch=cn_b_ln&pg=cn_b_ln_loa&tpt=niagabiz. http://id.icbbumiputera.co.id/produk/pinjaman-komersil/41/pinjaman-transaksi-khusus/. http://deskripsi.com/r/rekening-tagihan http://www.merriam-webster.com/dictionary/constitutum%20possessorium Pengertian Kejaksaan. http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1. Soepraptomo, Heru. Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan. http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/261074857.pdf Sumarbowo. “Penerapan “Outsourcing” dan Masalahnya”. http://www.visionline/visimag.php?art_id=45.


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents