UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT OLEH PENGADILAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)

TESIS

RATU RAHMAH LAILY WIDURI, S.H. 1006738550

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK Juli, 2012

Penetapan anak..., Ratu Rahmah Laily Widuri, Program Magister Kenotariatan, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT OLEH PENGADILAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

RATU RAHMAH LAILY WIDURI, S.H. 1006738550

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK Juli, 2012


ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H.

NPM

: 1006738550

Tanda Tangan :

Tanggal

: 6 Juli 2012


iii


iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah s.w.t., yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, petunjukNya dan bimbingan-Nya serta izin-Nya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyelesaian tesis ini, Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah berarti bagi Penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada: (1)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.

(2)

Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta segenap jajarannya.

(3)

Ibu Wismar ‘Ain Marzuki, S.H., M.H., yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada saya, sehingga memungkinkan saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

(4)

Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini.

(5)

Bapak/Ibu Dewan Penguji

(6)

Bapak/Ibu Dewan Penguji

(7)

Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan. Kepada seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis di bidang administrasi serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini dan juga segenap staf perpustakaan.


v

(8)

Kepada suami tercinta Nur Prasetyo, dan kepada ananda terkasih Dzaki Emirsyah, amanat yang Allah s.w.t. karuniakan kepada kami, yang keduanya selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, terutama dukungan doa, pengertian dan semangat kepada penulis sejak dari masa perkuliahan sampai penyelesaian penulisan tesis ini.

(9)

Kepada kedua orangtua tersayang, Abah dan Mamah yang menjadi sumber inspirasi Penulis, adik-adik, kakak-kakak dan saudara-saudara yang selalu berdoa dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan ini.

(10) Sahabat-sahabat “siaga” (siagaers) yang selalu memberikan dukungan melalui belajar bersama di Jalan Siaga Raya Komplek 77 C Pejaten, yaitu Leny, Eike, Elisabet, Nenden, Rini, Wulan, Aztia, dan Destika yang juga memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini. (11) Seluruh teman-teman Notariat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Akhir kata, saya berharap kiranya Allah swt berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Juli 2012

Penulis



vii

ABSTRAK

Nama Program Studi Judul

: Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H. : Magister Kenotariatan : Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Pengadilan serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)

Pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap prinsip Pengangkatan Anak yang didasarkan pada hukum Islam masih sangat kurang, termasuk mengenai proses legitimasinya dan penyelesaian sengketa di Peradilan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Perlu diteliti bagaimana penerapannya pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia, akibat hukum dari masingmasing penetapan dan putusan, serta bagaimana pertimbangan hukum masingmasing Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dan memutus sengketa pembagian harta peninggalan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif terkait dengan pengangkatan anak. Oleh karenanya menurut Penulis, sangat penting agar pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuat suatu peraturan khusus tentang pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia agar kepastian hukum dapat tercapai.. Bagi masyarakat pelaku pengangkatan anak juga agar betul-betul memahami prinsip-prinsip pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang terkait, agar memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kata kunci: Pengangkatan anak, anak angkat, anak kandung, kewenangan pengadilan, Penetapan, Putusan.


viii

ABSTRACT

Nama Study Program Title

: Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H. : Master of Notary : Court Determination on Adoption and Court Decision on the settlement of Adoptive Parents Inheritance and its Influence on The Position of Adopted Child (Analyzes on several Court Determination and Decisions of District Court, Religious Court and Supreme Court)

The level of understanding of islamic people in Indonesia regarding the Islamic Adoption principles are still below expectation, which also include the understanding of specific requirements from the related departments and Religious (Islamic) Court on adoption legalization process. Not only that, they do not also aware of how to settle conflicts between the adopted child and his/her adoptee family related to the inheritance of the adoptive parents. Therefore, it is so important to reasearch on how the implementation of Islamic Law on Adoption in Indonesia and how the effect of such different legal basis used by the Judges ini settling the conflict and/or legalizing the adoption process. With regard to this matters, the research was conducted based on library research and studying several courts documents and adoption rules in Indonesia, which resulting the fact that the Islamic Adoption Law in Indonesia are not fully implemented. due to lack of understanding ang knowledge of Indonesian Islamic people. The government in this case should work together with the related departments to provide the of Islamic Adoption Laws that is urgently needed to achieve the certainty of adoption law in indonesia. At the same time it is important for those who wants to adopt any children preparing equiped themselves with sufficient knowledge in Islamic and Indonesian adoption law.

Key words: Adoption, adopted child, biological child, court authority, court decision, court determination


ix

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………...

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS………………………………

ii

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………….

iii

KATA PENGANTAR………………………………………………………….

iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI………………..

vi

ABSTRAK……………………………………………………………………... vii ABSTRACT……………………………………………………………………

viii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………...

ix

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………… 1.1 Latar Belakang ………………………………………………… 1.2 Pokok Permasalahan …………………………………………... 1.3 Metode Penelitian ……………………………………………... 1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………….

1 1 6 7 9

BAB II

PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DI INDONESIA DAN LEMBAGA PERADILAN………………………………… 2.1 TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK……………. 2.1.1 Sejarah Pengangkatan Anak……………………………... 2.1.1.1 Di Luar Indonesia…............................................... 2.1.1.2 Di Indonesia............................................................ 2.1.2 Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat……….

11 11 11 11 15 21

2.2 PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM…. 27 2.2.1 Ketentuan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak……………………………………………………… 30 2.2.2 Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan dan Hak-Hak Anak Angkat ………………………...…………………... 39 2.3 PENGANGKATAN ANAK OLEH UMAT ISLAM DI INDONESIA………………………………………………..…. 2.3.1 Dasar Hukum Pengangkatan Anak Bagi Umat Islam Di Indonesia…………………………………………….…… 2.3.2 Penerapan Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak di Indonesia…………………………………………………. 2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat………

43 46 48 52

2.4 PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH............................. 57 58


x

BAB III

2.4.1 Pengertian Wasiat Wajibah................................................ 60 2.4.2 Perbedaan Antara Harta Peninggalan dan Harta Waris...... 61 2.4.3 Penerapan Wasiat Wajibah................................................ 64 2.5 TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA INDONESIA…. 64 2.5.1 Pentingnya Peradilan Menurut Hukum Islam…………… 66 2.5.2 Sejarah Peradilan Agama di Indonesia............................... 73 2.5.3 Dasar Eksistensi Peradilan Agama..................................... 76 2.5.4 Asas Personalitas KeIslaman.............................................. 78 2.5.5 Kompetensi Peradilan Agama............................................ 79 2.5.6 Kewenangan Peradilan Agama…………………………... 2.5.6.1 Dalam menetapkan Permohonan Pengangkatan 80 Anak……………………………………………… 2.5.6.2 Dalam Memutuskan Gugatan Sengketa 85 Pembagian Harta Peninggalan…………………… 2.5.7 Peranan Peradilan Agama Dalam Masalah Pengangkatan 88 Anak di Indonesia………………………………………... 2.5.8 Akibat Hukum Penetapan atau Putusan Pengadilan 89 Agama terhadap Kedudukan Anak Angkat…………….... 93 2.6 ANALISA KASUS...................................................................... 93 2.6.1 Kasus Pertama Tentang Penetapan Pengangkatan Anak… 2.6.1.1 Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 93 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl…………………………… 2.6.1.2 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 100 Nomor 121/Pdt.P/2007/PN. Jak.Sel…………….. 2.6.1.3 Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 103 0066/Pdt.P/2011/PA.Gs………….. …………….. 2.6.1.4 Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 106 49/Pdt.P/2011/PA.Sdj……………………………. . 2.6.2 Kasus Kedua Putusan Sengketa Waris Antara Ahli Waris 110 dan Anak Angkat………………………………………… 2.6.2.1 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 112 21/Pdt.G/2008/PN.Jr….………..………………... 2.6.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 110 645/PDT/2008/P.SBY….………..………………. 2.6.2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 1398/K/Pdt/2009 ………………………………… 127 PENUTUP ………………………………………………............... 127 3.1 Simpulan …....…………………………………………............. 130 3.2 Saran ……………………………………………………........... 134

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………........ LAMPIRAN


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik bagi pihak calon orang tua angkat, calon anak angkat serta keluarga masing-masing pihak, yang harus diputuskan melalui pemikiran yang matang dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan konsekwensi yang akan timbul dari keputusan pengangkatan anak tersebut terhadap keluarga masing-masing termasuk bagi anak yang akan diangkat, terutama yang berkaitan dengan hak anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya, maupun dalam kedudukan sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya, terutama bagi umat Islam, yang di dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia legitimasinya harus melalui suatu Penetapan Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah portal terakhir dalam proses hukum acara atau hukum formil pengangkatan anak di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam berdasarkan asas personalitas keIslaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan status dan kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya dan untuk melindungi hak-hak anak angkat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perUndang-Undangan Nasional Republik Indonesia. Selain itu Peradilan Agama juga merupakan Peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan hak anak angkat atas

harta peninggalan orang tua

angkatnya.

Universitas Indonesia


2

Bagi umat Islam berlaku ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang bersumber kepada al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan ijtihad. Oleh karenanya bagi umat Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak, harus betul-betul mempersiapkan diri dengan mempelajari dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masalah pengangkatan anak, yang sangat mementingkan terpeliharanya dan terjaganya hubungan nasab seorang anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Islam memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan pengangkatan anak yang dilakukan diluar ketentuan hukum Islam. Ketentuannya diatur secara tegas dalam al-Qur’an, dan bagi orang Islam tidak ada pilihan hukum lain selain tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam dan mengikuti ketentuan hukum Islam, yang dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam al-Qur’an Surat (QS). Al-Ahzab [33] ayat 38 dan ayat 39.1 Ketegasan Hukum Islam mengenai pengangkatan anak tersebut terlihat dari ayat-ayat Allah swt yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad s.a.w., yaitu QS. Al Ahzab [33] ayat 4 dan 5 yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak kandung,2 yang secara garis besarnya pengertiannya adalah sebagai berikut:3 a.

Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;

b.

Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;

c.

Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad saw menerima ke-Rasulan beliau,4 dimana setelah menerima wahyu tersebut, beliau langsung mengembalikan status anak angkatnya tersebut kepada nasab orang tua kandungnya, yang dapat kita lihat dari hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh para sahabatnya.

1

Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, ed.revisi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 674. 2

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ed.1. cet.1, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 153. 3

Muderis Zaini, Adopsi Suatu TInjauan Dari Tiga Sistem Hukum, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 52. 4

Ibid, hlm. 53.



3

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhamammad s.a.w. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu,5 terhadap budak yang beliau merdekakan, yaitu Zaid ibn Haritsah sebelum beliau menerima keRasulannya, dimana Nabi memberlakukan Zaid sebagai anak kandungnya, memanggil dengan nama beliau (Zaid ibn Muhammad), serta memberikan hak saling mewaris diantara keduanya. Pengangkatan anak yang demikian dikenal dengan istilah tabanni.6 Islam sangat menghargai dan memelihara hubungan nasab antara anak kandung dan orang tua kandung atau orang tua biologisnya, karena berdasarkan hak nasab itulah seorang anak memiliki hak-hak lainnya yang melekat kepadanya sebagai seorang anak dan melekat pula hak-hak orang tua kandung terhadap anak kandungnya, salah satunya adalah hak mewaris dan mewarisi. Dengan suatu peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat beragama Islam, tidak serta merta menjadikan seorang anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, dan menjadikannya dapat bernasab kepadanya meskipun pengangkatan anak tersebut dijustifikasi melalui Pengadilan. Dalam konteks inilah Islam melarang pengangkatan anak. Apabila pengangkatan anak dilakukan dalam konteks kemanusiaan yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan anak angkat dan tetap memelihara hak nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan tetap mengakui anak angkat tetap sebagai anak angkat, maka pengangkatan anak yang demikian tidak dilarang oleh hukum Islam.7 Karena pada dasarnya ajaran Islam mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan tolong menolong kepada sesama.

5

M.Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, ed. revisi, cet. 2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hlm. 17. 6

Zaini, op.cit, hlm. 53.

7

Ibid, hlm. 66. Muderis Zaini, menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa memberlakukan sebagai anak dari segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memberlakukan sebagai anak nasabnya, sendiri, menurut pandangan hukum Islam hukumnya mubah atau ‘boleh’ saja (dibolehkan).



4

Namun demikian, ironisnya pengangkatan anak yang demikian masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia, sehingga dalam kenyataannya banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pengangkatan anak “dilarang” oleh Islam dan tidak dikenal dalam ajaran Islam, tanpa melihat dalam konteks apakah perbuatan pengangkatan anak tesebut dilarang atau diharamkan oleh Hukum Islam. Pengertian yang menurut pendapat penulis adalah keliru bukan berarti bahwa umat Islam tidak melakukan pengangkatan anak, bahkan sebaliknya pengangkatan anak banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia namun tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak yang ditentukan menurut ajaran Islam, yaitu dengan menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandung, memberikan hak-hak sebagaimana anak kandung, memberikan nama ayah angkat kepada anak angkat bahkan memberikan hak mewaris kepada anak angkat. Tak jarang anak-anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan melebihi dari yang diperoleh anak-anak kandung maupun ahli-ahli waris yang sah dari orang tua angkat, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi anak kandung atau para ahli waris yang sah dari orang tua angkat dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum antara anak atau anak-anak angkat dengan ahli waris atau para ahli waris dari orang tua angkatnya, yaitu sengketa waris. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan sesuatu hal yang memprihatinkan, karena memberikan anak-anak angkat hak yang sama dengan hak anak-anak kandung menurut penulis adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak mereka yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya dan hak untuk mengetahui asal usul mereka. Disamping itu, akan ada pula hak-hak pihak lain yang terabaikan misalnya mengenai masalah pewarisan, dan yang lebih penting lagi adalah hal ini merupakan pengingkaran dari ketentuan hukum pengangkatan anak dan hukum pewarisan dalam Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, Hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad s.a.w., serta Ijtihad dari para ulama-ulama Muslim. Sebagaimana telah diuraikan di atas, antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan nasab, sehingga anak angkat dan orang tua



5

angkat tidak saling mewaris. Anak-anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, oleh karenanya anak-anak angkat tidak memiliki hak waris sebagaimana halnya anak kandung. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak angkat menerima harta orang tua angkatnya, baik ketika orang tuanya masih hidup yaitu melalui hibah, ataupun ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia, yaitu melalui wasiat yang dibuat oleh orang tua angkat saat masih hidup. Menurut peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, anak-anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi hukum Islam. Tidak hanya itu orang tua angkatpun bisa menerima wasiat wajibah atas harta peninggalan anak angkatnya, sehingga masing-masing berhak atas harta peninggalan masingmasing.8 Sebagai catatan, ketentuan mengenai wasiat wajibah masih menjadi perdebatan bagi sebagian umat Islam, terutama bagi pihak yang berprinsip bahwa sifat wasiat adalah sunah hukumnya meskipun dalam prakteknya pembagian harta peninggalan orang tua angkat melalui sarana wasiat wajibah sudah banyak dilakukan melalui putusan-putusan Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung. Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah pengangkatan anak, penting untuk diketahui, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai sengketa waris antara orang-orang yang berperkara beragama Islam, mutlak, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa waris ke Pengadilan Negeri. Tidak hanya itu, UU Nomor 3 Tahun 2006 juga memperluas kewenangan Pengadilan untuk menetapkan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yang mana merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.9 Namun dalam prakteknya, walaupun sudah jelas diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, masih terjadi bahwa pemohon atau calon orang tua angkat yang beragama Islam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke 8

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam. (1)

9

Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 62-63.



6

Pengadilan Negeri, di mana terdapat perbedaan yang sangat prinsipiil antara akibat hukum dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Demikian pula terhadap masalah sengketa waris Islam yang gugatannya masih ditujukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Pengadilan serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat”. Dalam penyusunan thesis ini Penulis membatasi penulisan dan telaahan kepada prinsip pengangkatan anak dalam Islam dan penerapannya di Indonesia, hak anak angkat atas harta peninggalan orang tuanya, serta peranan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang melegitimasi pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia dan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat.

1.2.

POKOK PERMASALAHAN Dari uraian latar belakang masalah di atas, terlihat bahwa ada beberapa

masalah penting terkait dengan masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Namun yang akan difokuskan adalah pokok-pokok permasalahan yang tersebut di bawah ini, dan akan menjadi obyek penelitian dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut: 1.

Bagaimana penerapan ketentuan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia?

2.

Bagaimanakah akibat hukum Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat beragama Islam atas harta peninggalan orang tua angkatnya?

3.

Bagaimanakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh badan peradilan dalam menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam dan memutuskan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat?



7

1.3.

METODE PENELITIAN Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis

normatif yang bersifat deskriptif, yang perhatian utamanya adalah mengacu pada pengaturan norma hukum dengan menelaah asas-asas hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran, berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, baik dalam bentuk peraturan yang meliputi ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, hukum positif Indonesia dan keputusan-keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip hukum Islam dalam pengangkatan anak, akibat-akibat hukumnya serta pelaksanaan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkatnya atas harta peninggalan orang tua angkat. Oleh karenanya, penelitian ini selain akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam maupun hukum nasional, dan wawancara terhadap nara sumber, penulis juga akan melakukan telaahan terhadap putusan badan-badan peradilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri termasuk Mahkamah Agung agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan mengenai penyelesaian sengketa harta peninggalan orang tua angkat. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya peraturan

perundang-undangan

terkait

dengan

hukum

pengangkatan anak di Indonesia dan akibat hukumnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional, yaitu: a.

Sumber hukum Islam, Al- Qur’an dan Hadis;

b.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



8

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; c.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

f.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

g.

Penetapan-Penetapan dan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, serta Putusan Mahkamah Agung.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, makalah-makalah, buku-buku ajaran untuk mata kuliah hukum Islam, antara lain: a.

Buku Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia yang ditulis oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali;

b.

Buku Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, yang ditulis oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.;

c.

Buku Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, ditulis oleh Musthofa Sy., S.H., M.H.;

d.

Buku Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, yang disusun oleh Shoedaryo Soimin, S.H.;

e.

Buku Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum;

f.

Buku Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H.;

g.

Buku Peradilan Agama di Indonesia pasca UU No. 3 Tahun 2006, yang disusun oleh Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.Hum;



9

h.

Buku Halal dan Haram Dalam Islam, ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam kajian ini dipakai ensiklopedi hukum Islam, Indeks yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara dengan nara sumber dari badan-badan peradilan, yang menguasai bidang keahliannya, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengolahan maupun analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, untuk mendapatkan kebenaran penelitian melalui paparan-paparan yang ditafsirkan oleh penulis atas pendapat atau paparan tersebut, dalam bentuk uraian dan konsep.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika dalam penulisan thesis ini dibagi dalam 3 bab, yang berisi

penjelasan atas tulisan yang akan diuraikan dalam masing-masing bab secara sistematis dan terperinci, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi yang akan diuraikan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut: Bab I :

PENDAHULUAN Bab ini merupakan bagian pendahuluan penulisan, yang terdiri dari latar belakang penulisan yang menjadi pemikiran penulis atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang didukung oleh data berupa fakta yang terjadi di masyarakat, sumber hukum Islam dan pendapat-pendapat ahli hukum Islam, kemudian pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II :

PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI INDONESIA DAN LEMBAGA PERADILAN Dalam bab ini, penulisan dibagi menjadi 2 sub bab, yaitu sub bab tentang landasan teoritis, dan yang kedua mengenai pembahasan.



10

Pada sub bab pertama diuraikan mengenai landasan teori hukum pengangkatan anak secara umum, teori menurut Hukum Islam dan teori hukum yang berlaku di Indonesia, yang didalamnya akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, hubungan hukum antara anak-anak angkat dan orang tua angkat, serta hak-hak anak angkat Pada sub bab kedua, berisi pembahasan atas pokok permasalahan dalam pengangkatan anak beserta analisa-analisa hukum atas kasuskasus pembagian harta peninggalan orang tua angkat terhadap anak angkat dan ahli waris yang sah, dengan melihat kepada dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan-keputusannya. Bab III : Bab ini berisi mengenai simpulan yang didapat oleh penulis setelah melakukan analisa-analisa terhadap permasalahan, dan berisi saransaran yang menurut Penulis perlu dilakukan agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.



11

BAB 2 PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI INDONESIA DAN LEMBAGA PERADILAN

2.1

TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

2.1.1

Sejarah Pengangkatan Anak

Sebelum masuk kepada teori pengangkatan anak secara lebih mendalam, akan lebih baik apabila kita memahami sejarah pengangkatan anak yang terjadi di dunia barat, dunia Arab sebelum berlakunya ajaran Islam, dan sejarah pengangkatan anak di Indonesia, agar mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh terhadap praktek pengangkatan anak yang pernah dilakukan, persamaan dan perbedaan prinsip dan hukum pengangkatan anak yang sampai kepada praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

2.2.1.1

Di Luar Indonesia

Sejarah pengangkatan anak sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Code of Hammurabi yang merupakan kitab undang-undang tertua di dunia yang terdapat pada zaman Babilonia sekitar 21 abad sebelum Masehi telah mencantumkan aturan pengangkatan anak. Demikian pula dalam kodifikasi hukum Romawi tertua yang dikenal dengan Undang-Undang Dua Belas Pasal (Twelve Tables) atau Hukum dari Raja (The Law of the King) sekitar 450 tahun sebelum Masehi, yang selanjutnya undang-undang ini menjadi sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia.10 Menarik untuk diketahui, bahwa tidak semua negara Barat (dalam hal ini yang menganut sistem Eropa Kontinental dan Anglo Saxon) menganut pengertian

10

Musthofa sy, op.cit., hlm. 1.



12

adopsi yang sama karena sejarah latar belakang pengaturannya masing-masing berbeda disesuaikan dengan kultur dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gouw Giok Siong,11 bahwa tidak ada lembaga adopsi atau pengangkatan anak di negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di negara lain. Selalu ada perbedaan dan variasi. Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum memiliki akibat yang bernilai yuridis. Pengangkatan anak demikian telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti negara Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Disini lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur. Pengangkatan Anak dalam hukum Romawi merupakan lembaga hukum yang sangat tua karena berakar dari hukum nenek moyang bangsa Romawi. Biasanya lembaga ini dilakukan terhadap seorang anak yang lahir sebelum ayah dan ibunya kawin secara resmi, tetapi kemudian berkembang pengangkatan anak terhadap anak dari budak perempuan. Hukum Romawi dan kebanyakan Negara yang berlaku sistem Eropa Kontinental mengenal lembaga pengangkatan anak.12 Secara

historis sistem hukum Anglo Saxon, tidak mengenal lembaga

pengangkatan anak. Namun, dalam perkembangannya sebagian besar hukum di Negara-negara Anglo Saxon mulai mengenal lembaga pengangkatan anak. Lembaga ini mulai dikenal di Inggris sejak tahun 1926 meskipun tanpa hak mewarisi bagi anak angkat. Setelah lahirnya Undang-Undang Pengangkatan Anak (The Adoption of Children Act) Tahun 1949, hak mewaris diberikan juga terhadap anak angkat, sehingga sama dengan akibat hukum Romawi.13 Sangat menarik perhatian, bahwa Nederland baru menerima lembaga adopsi itu setelah perang dunia II, meskipun Nederland sudah berabad-abad lamanya meresepsir dasar-dasar hukum Romawi yang sejak lama mengenal lembaga

11

Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4-5.

12

.Musthofa Sy., op.cit., hlm. 2.

13

Ibid., hlm. 1.



13

adopsi dengan akibat timbulnya hubungan perdata penuh antara yang mengangkat dan anak angkatnya.14 Yang menjadi landasan atau tujuan lembaga ini bukan untuk melanjutkan keturunan, melainkan untuk memelihara anak-anak yang tidak mempunyai orang tua yang orang tuanya tidak mampu. Sehingga unsur sosial dan kemanusiaanlah yang memegang peranan dan bukan lagi “adoptio naturam imitatur”.15 Dari kenyataan itu, bahwa lembaga hukum adopsi dengan akibat-akibat perdata seperti yang dikenal dalam hukum Romawi memang tidak dikenal dalam hukum Belanda asli. Jika dikaitkan dengan pengertian pengangkatan anak (yang pertama) menurut Mahmud Syaltut, maka pengertian lembaga adopsi yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek Belanda yang baru memiliki pengertian yang serupa, karena penekanannya adalah memperlakukan anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya. Menurut beliau pengertian yang pertama inilah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.16 Di negeri Belanda yang notabene adalah bangsa Eropa yang memiliki pengaruh sangat kuat dari hukum Romawi, tidak menganut sistem pengangkatan anak yang memutuskan tali hubungan darah antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandung dari orang tua angkat. Pengangkatan Anak lebih didasarkan pada alasan kemanusiaan, sebagaimana telah disampaikan pada sub bab terdahulu. Sehingga kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya tetap merupakan anak angkat, dan tidak menggantikan kedudukan anak kandung. Sehingga dengan demikian tidak memiliki hak mewaris dari orang tua angkatnya. Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sebagai anak kandung juga terjadi pada jaman sebelum dan awal Islam. Hal ini juga disampaikan oleh Ahmad kamil dan M. Fauzan, bahwa secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan

14

Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Ed. 1., (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 1. 15

Rusli Pandika, op.cit., hlm. 26.

16

Zaini, op.cit., hlm. 6.



14

Nabi Muhammad S.a.w..17 Di kalangan bangsa Arab, pada zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah tabanni sudah banyak dilakukan.18 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut sejarah nabi Muhammad sebelum ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadidjah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Pada akhirnya Zaid dimerdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad, dan mengangkat Zaid sebagai anak angkat beliau, mewarisi beliau dan beliau mewarisi dari Zaid, yang beliau ucapkan dihadapan kaum Quraisy.19 Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah yang telah disebutkan di atas. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah. Dari kisah sejarah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W., jelas bahwa pengangkatan anak yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.20 Kisah atau cerita lain dalam al-Qur’an yang berkenaan dengan pengangkatan anak adalah cerita Nabi Yusuf yang diangkat oleh pembesar Mesir yang membelinya dari seorang saudagar Mesir. Cerita lainnya adalah mengenai nabi Daud, yang diangkat oleh Raja Ramses II, setelah ditemukan di dalam taman pemandian permasisuri raja, yang kemudian dipelihara dan dididik dalam istana kerajaan, sehingga menjadi manusia yang cerdas. Cerita-cerita tersebut menurut

17

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 98. 18

Zaini, op.cit, hlm. 53.

19

Ibid.

20

Ibid.



15

pendapat Muderis Zaini mengandung pengajaran-pengajaran bagi orang yang berakal dan dapat diambil suatu konklusi dengan masalah adopsi.21

2.2.1.2. Di Indonesia Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundangundangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.22 Golongan Pribumi Indonesia atau sekarang disebut dengan istilah warga negara Indonesia asli mengenal lembaga pengangkatan anak yang diatur dalam hukum adat masing-masing yang bercorak pluralistis.23 Hukum Adat (hukum yang berlaku bagi golongan Bumiputera) berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, sehingga terdapat aneka ragam hukum adat, meskipun secara umum diakui bahwa diantara seluruh sistem hukum adat itu terdapat unsur persamaan yang hakiki. Prof. Van

Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Muderis

Zaini

menyatakan, bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (Rechtskring), sedang dalam tiap-tiap rechtskring pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (Rechtsgrow).24 Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang masalah status anak angkat itu.25 Akibat hukum pengangkatan anak berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, motivasi ataupun tujuan dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Menurut Djaja S. Meliala, pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/ marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian.

21

Ibid., hlm. 67-69.

22

Ibid., hlm. 7.

23

Meliala, op.cit., hlm. 2.

24


25

Ibid.



16

Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.26 Hal senada juga dikemukakan oleh Muderis Zaini, yang menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam perkawinan tidak dikaruniai seorang anakpun.27 Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.28 Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempattempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif. Dengan demikian, akibat hukum dari berbagai bentuk adopsi di Indonesia memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Menurut hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, anak angkat ada yang mewarisi, yaitu yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya.29 Djaja S. Meliala menuliskan dalam bukunya Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak.30 26

Ibid., hlm. 4.

27


28

Ibid., hlm 8.

29

Ibid.,hlm 23.

30

Meliala, op.cit., hlm. 1. Dalam catatan kakinya, ia merujuk pada buku yang ditulis oleh Ali Afandi yaitu buku “Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)” Universitas Indonesia


17

Hal yang sama disampaikan oleh Rusli Pandika, bahwa Burgerlijke Wetboek Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Latar belakangnya adalah menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah, sebagaimana yang ia kutip dari buku yang ditulis oleh R. Subekti yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata. Dengan demikian tidak bisa artificial, sehingga lembaga pengakuan (erkenning) pun yang dapat diakui hanya anak (kandung) sendiri.31 Bahwa K.U.H.Perdata Indonesia tidak memuat peraturan mengenai adopsi dapat dimengerti sebab dalam B.W. Nederland yang belum dirubah (sebelum Perang Dunia II), materi tersebut tidak diatur, dan berdasarkan asas Konkordansi, K.U.H. Perdata Indonesia tidak pula mengenalnya. Baru pada tahun 1956 Nederland memasukkan ketentuan-ketentuan adopsi dalam B.W. Tetapi oleh karena antara Nederland dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusionil, maka tidak ada lagi penyesuaian K.U.H.Perdata Indonesia dengan B.W. Nederland.32 Menurut pendapat Gouw Giok Siong dalam bukunya Hukum Perdata Internasional, sebagaimana dikutip oleh Rusli Pandika menyatakan bahwa ”…adopsi sudah tidak mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak, menurut Gouw Giok Siong, hanyalah golongan Bumiputera dan Tionghoa.” Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum dirubah. Satu-satunya pengaturan pengangkatan anak yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai peninggalan peraturan jaman kolonialisme adalah Staatsblaad 1917 Nomor 129 (Stbl. 1917 No. 129) tentang “Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa” (Bepalingen Voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgerlijk Van De Chineezen), yang dimuat dalam Bab II yang memuat ketentuan khusus tentang tentang pengangkatan anak (van adoptie) yang berlaku di yang diterbitkan oleh yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, halaman 57, bahwa hal ini disebabkan B.W. memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama. bukan untuk mengadakan keturunan 31

Pandika, op.cit. hlm. 26.

32

Meliala, op.cit, hlm. 1.



18

kalangan

orang-orang

Tionghoa.33

Bangsa

Tionghoa

yang

sistem

kekeluargaannya patrilinieal dan kepercayaannya berdasarkan pemeliharaan arwah nenek moyang memerlukan keturunan laki-laki untuk melakukan upacaraupacara yang ditujukan kepada nenek moyang tersebut. Karena itu hukum adat mereka mengenal lembaga adopsi yang terbatas pada anak laki-laki. Hal itulah yang melatarbelakangi dibuatnya peraturan tertulis mengenai pengangkatan anak khusus bagi golongan Tionghoa yang tidak berlaku bagi golongan Indonesia asli. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat di golongan Tionghoa, maka peraturan ini tidak lagi sepenuhnya berlaku, karena pengangkatan anak yang diatur dalam Stbl. 1917 No. 129 hanya mengatur pengangkatan anak yang ditujukan khusus untuk anak laki-laki, sedangkan pengangkatan anak bagi anak perempuan Tionghoa tidak diatur. Walaupun tidak secara tegas dibolehkan, namun dalam prakteknya pengangkatan anak perempuan Tionghoa sudah dipraktekkan.34 Menurut peraturan ini, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris baik pemohon menghadap secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus. Selain itu Peraturan ini juga mengatur akibat hukum dari adanya adopsi terhadap anak angkat dalam keluarga angkatnya, yaitu memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsinya serta dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsinya. Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia baru mengeluarkan peraturan yang terkait dengan anak angkat yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 62

tahun

1958

tentang

Kewarganegaraan

Republik

Indonesia

(UU

Kewarganegaraan RI), yang memberikan kesempatan pada anak-anak Warga Negara Asing (WNA) berusia dibawah lima tahun untuk memperoleh kewarganegaraan 33

Indonesia

melalui

jalur

pengangkatan

anak,

setelah

Pandika. op.cit. hlm 27.

34

Tan Thong Kie, dalam bukunya “Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris”, menjelaskan di halaman 664-665 sebagai berikut: “anggapan umum, bahwa anak perempuan Cina di Indonesia lebih rendah (minder) daripada anak lelaki dalam lingkungan keluarganya, tidaklah benar lagi, khususnya bahwa anak perempuan tidak memperoleh sesuatu dari harta keluarga asalnya kalau menikah dan masuk ke dalam keluarga suaminya. Anak perempuan memiliki derajat yang sama dengan anak lelaki. Malahan sekarang ternyata orangtua lebih dapat mengandalkan perawatan dirinya kepada anak permepuan daripada anak lelaki yang dalam kenyataannya menurut kepada isterinya. Dengan demikian Undang-Undang Adopsi harus diubah”.



19

mendapatkan

pengesahan

Pengadilan

Negeri.35

Namun

pada

akhirnya,

pengangkatan anak banyak dilakukan oleh WNA Cina dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang akhirnya menyimpang dari motif ataupun tujuan pengangkatan anak yang semula dilakukan. Dalam UU Kewarganegaraan RI inilah pengangkatan anak mulai diatur oleh Pemerintah RI, termasuk mengenai peranan Pengadilan untuk mengesahkan suatu pengangkatan anak. Untuk menyikapi terjadinya pergeseran motif dasar pengangkatan anak yang demikian, pada tanggal 7 April 1979, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan

anak

dan

untuk

memberikan

jaminan

kepastian

hukum

pengangkatan anak melalui keputusan pengadilan. Penentuan mengenai tempat kedudukan dari pengadilan negeri yang akan dituju juga dimuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 23 Juli 1979, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), yang dalam Pasal 1 angka 1 huruf b jo penjelasannya bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama untuk terpenuhinya kebutuhan pokok anak, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Dalam undang-undang ini pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 sedangkan akibat hukumnya diatur dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak. Berdasarkan UU Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak dapat dilakukan baik menurut adat dan kebiasaan maupun menurut peraturan perUndangUndangan (jika dilakukan diluar adat dan kebiasaan).36 Namun intinya adalah harus mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat. Sedangkan akibat hukumnya terhadap anak angkat adalah tidak memutuskan hubungan darah antara

35

Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Anak, SE No. MA/Pemb./0294/1979, butir 4. 36

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, No. 4 Tahhun 1979, LN. No. 32 Tahun 1979, TLN. No. 3143, Ps. 12 Ayat (1) dan (3).



20

anak dengan orangtua kandungnya dan keluarga orangtuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “hukum yang berlaku” tersebut, apakah hukum agamanya atau hukum adat dan kebiasaan dari anak angkat. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka akibat hukum yang diatur dalam UU Kesejahteraan Anak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yaitu tidak memutuskan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pada tanggal 30 September 1983, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang tujuannya adalah

untuk

menyempurnakan

pemeriksaan

permohonan

pengesahan/

pengangkatan Anak, baik pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), pengangkatan anak WNA oleh WNI, serta pengangkatan anak WNI oleh WNA. Didalamnya juga diatur mengenai syarat-syarat bagi calon orang tua angkat dan calon anak angkat, tata cara permohonan dan mempertegas kembali mengenai tempat kedudukan dari Pengadilan Negeri yang dituju. Untuk melengkapi ketentuan SEMA 6 Tahun 1983 tersebut, pemerintah melalui Departemen Sosial mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang tujuannya adalah untuk tercapainya kesamaan dalam bertindak dan tertib administrasi dari departemen terkait. Didalamnya diatur mengenai syaratsyarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak, tata cara permohonan dan keharusan bagi calon orang tua angkat untuk memperoleh laporan sosial dari Departemen Sosial. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak angkat dan hakhaknya dalam segala aspeknya, termasuk didalamnya mengenai ketentuan anak angkat, pemerintah pada tahun 2002 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Terkait dengan pengangkatan anak, dalam undang-undang ini dimuat definisi pengangkatan anak maupun anak angkat, hak dan kewajiban orang tua angkat maupun anak angkat, serta hukum yang berlaku bagi pengangkatan anak termasuk akibat hukumnya.



21

Sebagai pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak khususnya masalah pengangkatan anak, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak). Penjelasan Umum dari PP Pengangkatan Anak menyatakan bahwa PP ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Sebelum dikeluarkannya PP Pengangkatan Anak, pada tanggal 20 Maret 2006 pemerintah telah mengundangkan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana didalamnya terdapat perubahan penting yang memberikan legitimasi terhadap pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam melalui Penetapan Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 yang dimuat dalam Pasal 1 angka 37 huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan peraturan yang bersifat khusus yang memberikan kepastian hukum bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, dengan akibat hukum yang berbeda dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

2.1.2. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat Pengertian pengangkatan anak di tiap-tiap negara memiliki arti tersendiri, tergantung pada tujuan latar belakang atau motivasi dari pengangkatan anak. Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.37 Anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga “Adopsi” yang

37

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.



22

berarti “Pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.38 Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut tabanni,39 yang sama dengan pengertian adopsi dimana anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung40. Secara etimologis kata tabanni berarti “mengambil anak”. Istilah “Tabanni” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.41 Secara

terminologis,

tabanni

menurut

Wahbah

al-Zuhaili

adalah

pengangkatan anak (tabanni) Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.42 Dilihat

dari

aspek

perlindungan

dan

kepentingan

anak,

lembaga

pengangkatan anak (tabanni) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler.43 Sementara itu para Ahli Hukum memiliki pendapat sendiri-sendiri mengenai pengertian adopsi berdasarkan latar belakang keahlian mereka dan faham yang dianutnya. Para Ahli Hukum Adat

seperti Mr. B. Ter Haar Ban, Prof. R.

Soepomo, Prof Suryono Wignjodipuro dan ahli Hukum Adat lainnya mengaitkannya terhadap kebiasaan/ adat istiadat yang umum berlaku di Indonesia. 38

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 7.

39


40

Habiburrahman, op.cit., hlm. 153.

41

Alam dan Fauzan, op.cit., hlm. 19.

42

Ibid., hlm. 20.

43

Kamil dan Fauzan, op.cit., hlm. 102.



23

Para Ahli Hukum Islam seperti Dr. Mahmud Syaltut memberikan pengertian berdasarkan sumber Hukum Islam yaitu Al Qur’an, Hadits dan Ijtihad. Ada juga yang membedakannya dari sudut pandang etimologi dan terminologi. Dalam hukum Adat, terdapat bermacam-macam istilah, misalnya mupu anak di Cirebon, ngukut anak di suku Sunda Jawa Barat, nyentanayang di Bali, anak angkat di Batak Karo, meki anak di Minahasa, ngukup anak di suku Dayak Manyan, dan mulang jurai di Rejang, anak akon di Lombok Tengah, napuluku atau wengga di kabupaten Paniau Jayapura, dan anak pulung di Singaraja.44 Mr. B. Ter Haar Ban, dalam bukunya Azas-Azas Dan Susunan Hukum Adat, menguraikan bahwa, adopsi dalam hukum Adat mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian pada suasana hukum Barat. Dalam hukum Adat pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.45 Prof. R. Soepomo dalam bukunya Hukum Perdata Adat Jawa Barat, sebagaimana dikutip secara ringkas oleh Djaja S. Meliala memberi rumusan terhadap adopsi, bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.46 Hilman Hadi Kusuma lebih menekankan pada pengertian anak angkat yaitu anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.47 Ahli hukum lainnya, Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat memberikan batasan mengenai pengertian Adopsi sebagai berikut:48 Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum 44

Musthofa Sy, op.cit., hlm. 9.

45

Meliala, op.cit., hlm. 8.

46

Ibid, hlm. 3.

47

Zaini, op.cit, hlm. 4. Dikutip dari buku Hukum Perkawinan Adat yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma. 48

Ibid.



24

kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Muderis Zaini membedakan pengertian Adopsi dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, menurut beliau adopsi berasal dari kata Adoptie (bahasa Belanda) atau adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Penekanannya terletak pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung, yang merupakan pengertian secara literlijk, yaitu adopsi dioper ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. 49 Sedangkan secara terminologi beliau menyampaikan, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi, yaitu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewarisan atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.50 Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.51 Mahmud Syaltut, ahli fikih kontemporer dari Mesir mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “adopsi.” Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.52 Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.53 49

Ibid.

50

Ibid.

51

Ibid, hlm. 5.

52

A. Rahman Ritonga et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, cet.1, (Jakarta: 1997), hlm. 27

53




25

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.54 Pengertian kedua dipahamkan dari perkataan ‘tabanni’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. 55 Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk juga tanpa membedakan domestic adoption atau inter-country adoption dituangkan dalam PP Pengangkatan Anak,56 yang diadakan dalam rangka melaksanakan UU Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 1 Butir 2 PP Pengangkatan Anak tersebut berbunyi sebagai berikut:57 Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan prang tua, wali yang sah, atau prang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian pengangkatan anak dapat juga ditemukan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). UU Adminduk memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

54

Ritonga, op.cit., hlm. 27.

55


56

Pandika, op.cit., hlm. 105.

57

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, LN. No. 123 Tahun 2007, TLN 4768, Ps. 1 Butir 2.



26

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.58 Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak seperti UU Kesejahteraan Anak, UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak memberikan pengertian anak angkat maupun pengangkatan anak. UU Kesejahteraan Anak hanya memberikan uraian yang dikaitkan dengan tujuan dari pengangkatan anak yaitu, pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dalam Penjelasan Pasal 12 UU Kesejahteraan Anak memberikan penjelasan mengenai akibat hukum pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. UU Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:59 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Sedangkan pengertian anak angkat menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dimuat dalam Pasal 171 huruf h, yang menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikannya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.” Baik UU Adminduk, PP Pengangkatan Anak, UU Perlindungan Anak dan KHI mengaitkan pengangkatan anak dengan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung anak angkat kepada orang tua angkat dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan. Putusan ataupun penetapan pengadilan memiliki arti penting sebagai pintu terakhir yang memberikan legitimasi dalam pengangkatan anak. 58

Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, No. 23 Tahun 2006. LN No. 129 Tahun 2006, TLN No. 4674, Ps. 47 ayat 1. 59

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.



27

Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang bersifat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, namun tidak satupun juga dari ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya yang berujung pada hak pewarisan.

2.2.

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM Untuk dapat memahami hukum Islam kita harus memahami makna Islam

sebagai agama, yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit, juga tidak boleh dipisahkan dari kesusilaan dan akhlak karena ketiga komponen inti ajaran Islam yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam.60 Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pesan kerahmatan Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam baik dalam al-Qur’an maupun hadis.61 Al-Qur’an dengan sangat tegas menyebutkan tentang misi kerahmatan ini, dalam QS. Al-Anbiya [21] ayat 107, yang terjemahannya berbunyi:62 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Fungsi kerahmatan ini ditegaskan dan dielaborasi oleh Nabi Muhammad S.A.W. dengan salah satu sabdanya, yang berarti “Aku diutus Tuhan hanya untuk menyempurnakan ahlak yang luhur”. 63 Agama Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur’an) dan Sunnah (Al-Hadits), Ajaran Islam bersumber dari ra’yu (akal pikiran) manusia melalui ijtihad. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam.64

60

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, ed.6, cet.17, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20. 61

Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, cet.1, (Bandung: Al-Mizan, 2011), hlm. 51. 62

Departemen Agama, hlm. 508.

63

Ibid, hlm. 52.

64

Ali, op.cit., hlm. 32.



28

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditentukan oleh Allah swt, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia mempunyai beberapa hubungan.65 Dengan demikian hukum dalam hukum Islam adalah kumpulan norma-norma yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kehidupan manusia dalam hidupnya secara pribadi dalam hubungannya dengan orang lain dalam bermasyarakat, mahluk lain dan dengan Allah.66 Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat naqly, yaitu al-Qur’an dan As-Sunnah, dan kedua, sumber hukum yang bersifat aqliy, yaitu usaha untuk menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodanya. Kandungan hukum dalam al-Qur’an dan Hadist kadang kala bersifat prinsipiil yang general (zanni) sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi.67 Sementara menurut Abd. Shomad, yang dinamakan dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau mengatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.68 Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.69 Selanjutnya menurut beliau, dalam sistem hukum Islam ada 5 hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di

65

Ibid., hlm. 42-43.

66

Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia, cet.1, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 12. 67

Muhammad, op.cit., hlm. 32

68

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, ed.1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29. 69

Ibid.



29

bidang ibadah maupun di lapangan muamalah yang disebut as-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima , yaitu:70 1. Ja’iz atau mubah atau ibahah, yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan; 2. Sunnat, mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelakunya; 3. Makruh, yakni mengandung kaidah yang seyogianya tidak dilakukan karena

jelas

tidak

berguna

dan

akan

merugikan

orang

yang

melakukannya; 4. Wajib, perintah yang wajib dilakukan; dan 5. Haram, mengandung larangan untuk dilakukan.

Ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat terbatas pada yang pokok-pokok saja, oleh karenanya sifatnya terbuka untuk dikembangkan

melalui

ijtihad

manusia

yang

memenuhi

syarat

untuk

perkembangan itu.71 Karena sifatnya yang demikian, dalam bidang muamalah berlaku asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau tentang perbuatan itu telah ada larangan dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad.72 Kaidah asal muamalah tersebut adalah kebolehan (ja’iz atau ibahah), yang artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang itu, kaidah-kaidahnya dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Pembaharuan atau modernisasi boleh saja dilakukan asalkan sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan jiwa ajaran (agama) Islam pada umumnya.73

70

Ali, op.cit., hlm. 44-45.

71

Ibid., hlm. 36.

72

Ibid.

73

Ibid., hlm 36-37.



30

Menurut penelitian para ahli, ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan ibadah dan ayat-ayat Qur’an yang berkenaan dengan keluarga sudah terinci dan pada umumnya adalah jelas dan pasti. Karena sifatnya ta’abudy hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah tidak banyak dianalitis dan dikembangkan oleh pikiran manusia. Sifatnya tetap, tidak berubah karena perubahan waktu, suasana dan lingkungan. Hukum keluarga, termasuk perkawinan dan kewarisan juga dan terinci jelas dalam al-Qur’an. 74 Yang menarik adalah, pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga, dimana pengaturannya sudah terdapat dalam al-Qur’an, namun masih banyak ketidaktahuan dalam masyarakat mengenai boleh atau tidak bolehnya umat Islam melakukan perbuatan pengangkatan anak. Hal yang umum diketahui adalah, bahwa ajaran Islam melarang pengangkatan anak. Sehingga sebelum masuk lebih jauh ke dalam masalah pengangkatan anak, perlu kiranya kita mengetahui bagaimana pengaturan hal demikian menurut ketentuan hukum Islam dan apakah benar ada ketentuan khusus yang melarang perbuatan pengangkatan anak oleh orang Islam. Kalaupun dilarang, pengangkatan anak seperti apakah yang dilarang, apakah ada pengecualiannya ataupun ada keadaan khusus yang diatur dalam hukum Islam.

2.2.1.

Ketentuan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak

Al-Qur’an tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak dilarang atau diharamkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Ketentuan dalam alQur’an yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak terdapat dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan ayat 5, namun tidak secara tegas melarang umat Islam untuk melakukan pengangkatan anak. Sebagaimana telah diuraikan di atas sejarah turunnya ayat-ayat tersebut adalah berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. terhadap Zaid bin Haritsah. Ayat-ayat tersebut terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

74

Ibid., hlm 87.



31

4.

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).75

5.

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilan mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.76

Dari ketentuan ayat-ayat tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas, bahwa pengaturan hukum anak angkat dalam al-Qur’an adalah berupa “larangan” memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dan “keharusan” memanggil anak-anak angkat dengan nama ayah kandungnya. Menurut Muderis Zaini, inti larangan kedua ayat itu adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah nasab. Pertama masalah warisan dan kedua masalah perkawinan. Inti larangan ini logis menurut beliau, karena jika kita mengatakan bahwa anak angkat kita sebagai anak kita sendiri yang sebenarnya, yaitu yang lahir dari tetesan darah kita, maka hal itu merupakan bentuk pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah swt maupun terhadap manusia. Jadi adalah wajar kalau dilarang hal semacam ini. Disinilah ketinggian nilai-nilai ayat suci al-Qur’an, bahwa segala ajaran yang terkandung didalamnya dapat diterima oleh logika yang benar. 77 Mengenai ayat tersebut di atas, Habiburrahman berpendapat bahwa ayat di atas menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri,78 dan membatalkan adopsi yang dilakukan oleh Nabi termasuk semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad s.a.w.

75


76


77


78

Habiburrahman, op.cit., hlm 154.



32

memperingatkan kepada semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.79 Dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, orang Islam tidak diperkenankan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, karena mengambil pilihan hukum lain dimana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketetapan hukum dianggap zalim, kafir, atau fasiq, disamping itu tanyakan pada hati nuranimu apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan al-Qur’an.80 Mengenai hakekat anak angkat, diperkuat oleh beliau dengan merujuk kepada sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang terjemahannya berbunyi:81

Musadda dan Khalid bin Abdullah telah menyampaikan Hadis kepada kami demikian juga Khalid bin Utsman menyampaikan Hadis kepada kami yang diterima dari bapaknya (Utsman) yang berasal dari Sa’ad, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah S.A.W., bersabda: “Seseorang yang menisbahkan kepada laki-laki yang bukan orang tuanya haram baginya mencium bau surga”, kemudian Hadis itu saya ceritakan kepada Abubakar, beliau berkata ‘saya mendengar sendiri Hadis tersebut dari Rasulullah dan saya simpan dalam hati. Selanjutnya, beliau merujuk tafsir berkaitan dengan ketentuan waris anak angkat dari kitab tafsir al-Maraghi yang terjemahannya berbunyi:82 Bukhari, Muslim, Turmizi dan Nasai dalam satu bentuk riwayatnya meriwayatkan hadits dari ibnu Umar r.a. “bahwa Zaid bin Haritsah (bekas budak Rasulullah), kami memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad hingga turun ayat “panggilah mereka atas nama orang tua mereka”. Lalu Rasul berkata kepada Zaid “kamu Zaid bin Haritsah bin Syaraahiil. 79

Ibid., hlm. 155.

80

Habiburrahman, op.cit., hlm. 153. Mengenai teori Kedaulatan Tuhan, Habiburrahman dalam bukunya Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, edisi pertama, cetakan pertama, yang diterbitkan di Jakarta oleh Kencana, pada tahun 2011, dalam halaman 22-23 menjelaskan, teori kedaulatan Tuhan (God Sovereignity Theory) yang dikembangkan oleh Abul ‘Ala al Maududi (1903-1983) menjelaskan bahwa Tuhan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Konsepsi-konsepsi tentang hukum atau apa pun bentuknya dan atas nama hukum apapun jika bertentangan dengan ajaran Tuhan sebagai sumber hukum harus ditolak. Oleh karena itu, menurut al- Maududi, segala sumber teori dan ajaran hukum yang tidak mengambil dan/ atau bersumber kepada ajaran-ajaran Tuhan berarti menolak kedaulatan Tuhan. 81

Ibid., hlm. 155-156.

82

Ibid., hlm 156-157.



33

Senada dengan pendapat Habiburrahman, Muhammad Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan, bahwa al-Qur’an menghapus aturan tentang pengangkatan anak sebagaimana dilakukan oleh bangsa Arab pada jaman jahiliyah, dan diharamkan untuk selama-lamanya serta dihapusnya seluruh pengaruh-pengaruh, yang ditimbulkan, misalnya tentang warisan dan dilarangnya kawin dengan bekas istri anak angkat.83 Beliau menjelaskan Islam berpendapat secara positif bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan terasing dari lingkungan keluarga,84 dimana menurut beliau pengertian penggalan QS. Al Ahzab [33] ayat 4, yaitu pada kalimat yang terjemahannya adalah “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri, yang demikian itu adalah perkataanmu di mulutmu,” memberi pengertian bahwa pengakuan anak angkat hanyalah omongan kosong, yang dibelakangnya tidak ada realita sedikitpun. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan tidak dapat mengubah realita, tidak dapat menjadikan orang luar sebagai kerabat, orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak-anak angkat sebagai anak betul-betul.85 Namun lebih lanjut Muhammad Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ada semacam pengangkatan anak yang pada hakikatnya tidak diharamkan oleh Islam, yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberikan kasih sayang, pemeliharaan dan pendidikan, diasuh, diberi makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Perbedaannya adalah sebagai orang tua angkat, dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukumhukum anak seperti tersebut di atas.86 83

Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, ed.revisi, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 310 -311. 84

Ibid., hlm. 310.

85

Ibid., hlm. 311.

86

Ibid. Dalam konteks penjelasan beliau ini, contoh yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah jika kita memungut anak kecil yatim atau mendapatkannya di jalan. Bahwa laqith (anak yang dipungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi untuk anak seperti itu lebih patut dinamakan ibnu sabil (anak jalan) yang oleh Islam kita dianjurkan untuk memeliharanya. Mengenai perbuatan tersebut, beliau merujuk kepada sabda yang dikatakan sendiri oleh Rasulullah dalam hadisnya : “Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim seperti ini, sambil beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan antara keduanya” (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).



34

Pengangkatan Anak yang dihapus oleh Islam menurut beliau yaitu seorang yang menisbatkan kepada dirinya, padahal dia tahu bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku seluruh hukum misalnya, bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawin dan berhak mendapat waris.87 Mengenai larangan menisbatkan kepada selain ayahnya sendiri, Muhammad Yusuf Qardhawi merujuk kepada Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari atas mimbar Ali ra, yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:88 “Siapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada keluarga lain, dia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerimanya nanti di hari kiamat taubat maupun tebusannya.” Demikianlah penjelasan mengenai betapa kerasnya azab yang harus ditanggung oleh umat Islam jika melanggar prinsip hukum pengangkatan anak yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu mengenai masalah nasab. Oleh karenanya jika seorang muslim ingin melakukan pengangkatan anak harus berpedoman terhadap hal-hal prinsip yang diatur oleh hukum Islam mengenai pengangkatan anak. Sebagaimana telah diuraikan di awal QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5 mengatur mengenai prinsip ajaran Islam yang harus diperhatikan dalam hal pengangkatan anak, sehingga orang Islam terhindar dari pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman sebelum masuknya agama Islam, yang dikenal dengan istilah tabanni. Kedua ayat tersebut tidak memuat aturan tentang “larangan” bagi umat Islam untuk melakukan pengangkatan anak, jika tujuannya adalah untuk alasan kemanusiaan. Ketentuan ayat ini pada prinsipnya membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi.89 Sehingga jelas kiranya bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya inti larangan berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut adalah bertitik tolak pada hal 87

Ibid., hlm.314.

88

Ibid., hlm. 316.

89

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris [Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami], diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, cet.1, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 4.



35

yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah nasab, dimana pertama masalah warisan dan kedua adalah masalah perkawinan. Sehingga sebenarnya jika ditelaah lebih dalam, yang menjadi permasalahan bukanlah pengangkatan anak itu sendiri, namun lebih kepada akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perbuatan hukum pengangkatan anak dan memberikan kesadaran hukum kepada umat Islam mengenai adab dan batasan-batasan yang boleh dilakukan dalam pengangkatan anak. Seluruh ulama tafsir dan ulama fikih sependapat bahwa anak angkat dibolehkan sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, kecuali dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung.90 Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling menolong, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2 yang terjemahannya berbunyi “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”91 Selanjutnya, berdasarkan QS. Al-Maidah [5] ayat 32 perbuatan mengangkat anak dalam konteks memelihara, sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak, yang terjemahan ayatnya berbunyi: “…Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”92 Sedangkan dalam konteks berbuat kebaikan, dapat kita lihat dari QS. An Nisaa’ [4]: 36 yang terjemahannya berbunyi: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”93 90

Habiburrahman, op.cit., hlm. 158.

91


92


93

Pengertian “dekat dan jauh disini”, ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan dan ada pula yang muslim dan bukan muslim. Dalam konteks mengangkat anak, termasuk dalam perbuatan yang dianjurkan Allah untuk berbuat terhadap sesama.



36

Rasulullah Muhammad s.a.w sendiri sebagaimana ternyata dalam ringkasan Shahih Al-Bukhari, Kitab I Bab 6 Nomor 13, yang diriwatkan dari Anas r.a.: pernah bersabda, ”Tidak ada seorangpun diantara kalian dipandang beriman sebelum dia menyayangi saudaranya sesama muslim seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri” Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.94 dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah swt.95 Dalam pengertian tersebut maka pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, dan kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.96 Hal ini sesuai dengan pendapat Dathurrahman sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini sebagai berikut:97 Pengambilan anak angkat menurut versi yang terakhir di atas justru merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah swt. Mereka mematrikannya dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta dipahalai oleh Syara. Sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengangkatan anak yang pada hakikatnya tidak dilarang oleh Islam adalah yang dijadikan 94


95


96


97

Ibid, hlm. 53-54.



37

sebagai anak sendiri dalam konteks memberikan kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, diasuh, diberi makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri tetapi perbedaannya adalah dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya.98 Jika melihat pendapat Zakaria Ahmad Al Barry sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini, Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara anak-anak terlantar. Menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebastugaskan dari anggota-anggota masyarakat yang lain-lain, secara fardhu kifayah. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu ‘ain, wajib dilaksanakan oleh seseorang yang menemukan anak itu terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa di sana, kalau ditinggalkan begitu saja. Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab atas dosa yang dikerjakan oleh orang lain, walaupun ibu bapaknya.

99

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sayuti Thalib,

bahwa anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam.100 Ali Thanthawi menyatakan bahwa mengangkat anak terlantar, mengasuh, dan mendidiknya merupakan perbuatan yang terpuji dan bagian dari ahlakul karimah yang Rasulullah s.a.w. sendiri diutus untuk menyempurnakannya.101 Hal tersebut ditegaskan oleh QS. Al-Ahzab [33] ayat 21, yang menyatakan “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu

98

Qardhawi, op.cit., hlm 314.

99

Zaini, op.cit., hlm. 72. Lebih lanjut Zakaria Ahmad Al Barry, berpendapat bahwa di samping itu Islam memuliakan anak dapat itu (anak angkat), yaitu dengan menetapkan status sebagai orang Islam dengan semata-mata diketemukan di wilayah daerah Islam. Kecuali anak itu dipungut oleh orang yang bukan Islam, di tempat yang didiami oleh masyarakat yang bukan beragama Islam, maka anak itu ditetapkan statusnya sebagai penganut agama dari bapak atau ibu yang memungutnya itu, kalau terus langsung dipeliharanya. Anak itu tidak ditetapkannya sebagai anak Islam dalam suasana demikian itu, karena pertimbangan-pertimbangan tadi dan situasinya yang memberi dugaan bahwa ia dilahirkan oleh ibu yang tidak Islam.” 100

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hlm.136. 101

Ali Thanthawi, Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi [Fataawa Asy-Syaikh ‘Ali AtThanthawi]. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Indonesia, (Solo: Era Intermedia, 1998, hlm. 336.



38

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.102 Sehingga dengan demikian jelas bahwa ajaran Islam tidak mengenal pengangkatan anak sebagaimana yang dilakukan di negara-negara sekuler, baik dalam sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental yang bersumber pada Hukum Romawi. Menurut Rusli Pandika. pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah pengangkatan anak yang memiliki arti pengangkatan anak dalam lingkup dan akibat yang terbatas (adoptio minus plena), yang lebih mengutamakan pada kepentingan anak untuk mendapatkan pemeliharaan, dan pendidikan,

103

bukan

upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (adoptio naturam imitatur) yang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya (adoptio plena)104, sebagaimana yang biasa dilakukan di negara-negara sekuler. Sementara itu menurut pendapat Musthofa Sy., pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak termasuk dalam pengertian adoptio plena maupun adoptio minus plena. Walaupun pengertiannya lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas, tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah swt, yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum munurut adoptio minus plena bersifat relatif, yaitu bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah dengan negara atau daerah yang lain. Oleh karena itu menurut beliau pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:105 a.

Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoptio plena).

b.

Pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoptio minus plena).

c.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

102


103


104

Ibid.

105




39

Selanjutnya,

Muderis

Zaini

berpendapat

menurut

Hukum

Islam,

pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut:106 a.

tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya;

b.

anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya;

c.

anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat;

d.

orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak-hak Anak Angkat Perbedaan yang paling mendasar antara pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam dengan pengangkatan anak yang lazim dilakukan oleh bangsa Arab jaman jahiliah yang bersifat tabanni, ataupun negara-negara lain terletak pada akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak itu sendiri. Akibat hukum dari pengangkatan anak yang bersifat tabanni telah kita ketahui menimbulkan akibat hukum kepada anak angkat dengan memberikan hak mewaris kepada anak angkat. Status dan kedudukannya disamakan dengan anak kandung, dan hukum anak kandung berlaku kepadanya dalam keluarga yang mengangkatnya. Dengan datangnya agama Islam, akibat hukum yang demikian tidak dianut, bahkan telah dihapuskan oleh QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w., sesuai dengan tradisi bangsa Arab saat itu. Menurut hukum Islam klasik pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apapun dari hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Peranan orang tua angkat dalam hukum Islam 106

Zaini, op.cit., hlm. 54



40

adalah sebagai orang tua yang memberikan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan

perlindungan kepada anak yang diangkatnya, sehingga

kedudukannya lebih sebagai pelindung dari anak yang diangkatnya. Di satu sisi anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak yang dipelihara, dididik, diasuh dan dilindungi oleh orang tua angkatnya. Oleh karenanya menurut hukum Islam, hubungan hukum yang terjadi antara anak angkat dan orang tua angkat hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukannya masing-masing. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Hukum Islam telah telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.107 Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan,108 sebagaimana diatur dalam QS. Al- Ahzab [33] ayat 37 di atas. Anak pungut laki-laki apabila telah dewasa tetaplah bukan mahram bagi isteri dan anak-anak perempuan orang yang mengasuhnya. Sebaliknya jika anak perempuan, tetaplah bukan mahram bagi bapak asuh dan anak laki-lakinya.109 Karena status mereka tetaplah anak angkat dari orang tua angkatnya dan tetap merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya. Satria Effendi M. Zein menyatakan dari 5 (lima) hak anak terhadap orang tuanya yaitu hak nasab, hak radlah’, hak hadlanah, hak walayah, dan hak nafkah, hak yang paling mendasar bagi seorang anak adalah hak nasab.110 107

Alam dan Fauzan, op.cit., hlm. 45

108

Ibid., Dalam bukunya Musthofa menguraikan bahwa Rasulullah Muhammad s.a.w. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dan anak angkatnya. 109

Thanthawi, op.cit., hlm 337. Dalam penjelasannya mengenai anak angkat, istilah yang beliau gunakan adalah anak asuh. 110

Satria Effendi M. Zein, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (makalah artikel utama dalam mimbar hukum No. 42 Tahun X. 1999), hlm. 7.



41

Dengan adanya hubungan nasab, maka seorang anak mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sesuai dengan ajaran Islam. Hak nasab dibentuk oleh dua hal, yaitu (1) satu tali darah dan (2) anak tersebut dilahirkan lewat pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau sanggama syubhat. Hubungan nasab menurut beliau disamping dipatri oleh hubungan tali darah juga oleh adanya pengakuan syara’. Adanya kesatuan tali darah menunjukkan bahwa hubungan nasab merupakan hubungan yang hakiki yang mengungkapkan silsilah keturunan yang akurat dalam rumpun keluarga. Dan dengan adanya pengakuan syara’ menunjukkan bahwa hubungan nasab bukan sekedar menghubungkan nama seorang anak kepada nama seorang ayah, tetapi jauh dari itu adalah merupakan pondasi bagi hak dan kewajiban yang akan dipikulkan kepada masingmasing pihak.111 Dengan demikian jelas bahwa anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah angkatnya. Adapun soal waris, dari tinjauan apapun tetap tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ia tidak berhak mendapatkan waris dari orang yang mengambilnya dan mengasuhnya, demikian juga dari isteri pengasuhnya. Suami isteri itu juga tidak berhak mewarisi harta kekayaannya, jika ia mati dan meninggalkan kekayaan, karena dalam hal ini statusnya tetap orang lain.112 Anak angkat, terlepas dari kedudukannya sebagai anak angkat, memiliki hakhak sebagai seorang anak, karena berdasarkan hukum Islam mereka dapat dikatakan memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya sekaligus anak kandung bagi orang tua biologisnya. Menurut ensiklopedi hukum Islam ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan pengangkatan anak, yaitu:113 1.

Dalam kewarisan. Menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni:

111

112 113

a.

karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-qarabah),

b.

karena perkawinan yang sah (al-musaharah), dan

ibid., hlm.8. Thanthawi, op.cit., hlm 337 Ritonga et.al., op.cit., hlm. 28-29.



42

c.

karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas dalam arti

bukan satu kerabat atau keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karenanya antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak akan saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar al-qarabah dan al musaharah, atau mungkin kalau ada karena saling menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, apalagi kalau diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah QS. AlMaidah [5] ayat 106 yang terjemahannya adalah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia berwasiat hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu…”114 Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Saad bin Abi Waqqas dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan. 2. Dalam perkawinan. Dalam Islam telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain (QS. An Nisaa [4] ayat 23). Larangan kawin dalam ayat ini hanya 114




43

berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus keatas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan mafhum mukhalafah (pengertian yang difahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istinbat (menetapkan) ataupun nafi (mensiadakan)) ayat tersebut. Dengan demikian adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman itu seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.115 Anak angkat tetap merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berlaku status hukum kewarisan dan perkawinan terhadap orang tua kandungnya dan keluarganya. Terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, ia dapat memperoleh bagiannya berdasarkan wasiat atau hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat. Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi dengan diturunkannya QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5 tersebut di atas.

2.3. PENGANGKATAN ANAK OLEH UMAT ISLAM DI INDONESIA Membicarakan hukum Indonesia tidak lepas dari hukum yang berlaku dan pernah berlaku dalam masyarakat Indonesia. Konstruksi Hukum Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pada norma dasar menurut UUD 1945, termasuk pada tingkat transisional

115

seperti ditunjuk oleh Aturan Peralihan UUD 1945.

Ibid., hlm. 29.



44

Apabila sorotan pasal itu diperhatikan akan terlihat bahwa hukum Indonesia yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar , yaitu:116 a. Hukum produk legislasi kolonial; b. Hukum adat; c. Hukum Islam; d. Hukum produk legislasi nasional.

Tradisi pembentukan hukum Indonesia menunjukkan bahwa keempat bentuk dasar itu tidak pernah diabaikan menjadi sumber materiil pada tiap perumusan konsep hukum baru, termasuk mengenai pengangkatan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 117 Ada 6 macam teori yang menjelaskan tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:118 1. Teori ajaran Islam tentang penaatan kepada hukum. Adalah teori yang mendasarkan berlakunya hukum Islam berdasarkan AlQur’an dan Sunnah. 2. Teori penerapan autoritas hukum Adalah teori yang telah dianut oleh semua imam Mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam. 3. Theorie Receptio in Complexu, dikemukakan oleh LWC van den Berg.119 Menurut beliau orang Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam

116

Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 15. 117

Ibid, hlm. 15-16.

118

Abdul Ghofur Anshori. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), Cet.2. (Yogyakarta: 2011), hlm 16. Sebagaimana dikutip beliau dari buku Prof. Ichtijanto “Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa dalam Tim Penyusun Buku, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia. 119

Dari buku Mohmmad Daud Ali terlihat bahwa Lodewijk Willem Christian van den Berg menguatkan pendapat Salomon Keyzer, seorang ahli bahasa dan ahli kebudayaan Hindia Belanda, yang banyak menulis tentang (hukum) Islam di Jawa dan bahkan menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam Bahasa Belanda, Menurut ahli hukum Belanda ini (tentang keberlakuan hukum Islam di kalangan orang-orang Jawa) bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu Universitas Indonesia


45

keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan, yang artinya tidak hanya menerima bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan. 4. Theorie Receptie, dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, serta Ter Haar, yang intinya adalah pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum Adat. 5. Theorie Receptie Exit, dikemukakan oleh Hazairin Intinya teori ini menyatakan bahwa Theorie Receptie harus keluar dari teori Hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur’an dan Sunnah.120 6. Theorie Receptie a Contrario, dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Hazairin, yang intinya menyatakan bahwa

hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum

agamanya. Dengan demikian hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan urf yang dikenal dalam Islam. Sesuai dengan keadaan dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia yang berdasarkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1978-1979 di empat belas daerah tersebar di seluruh Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat terlihat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam daripada hukum yang lain. Fakta ini membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mereka dipandang sebagai hukum yang

memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. LWC van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Istillah receptio atau receptie dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu diambil alih dari perangkat hukum lain. 120

Sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, Hazairin berpendapat bahwa dalam teori resepsi tersebut hukum Islam ansich (itu sendiri) bukanlah hukum kalau belum diterima ke dalam dan menjadi hukum Adat. Dan kalau telah diterima oleh hukum Adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam tetapi hukum Adat. Hukum Adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan.



46

dapat memenuhi rasa keadilan, khususnya di lapangan perkawinan dan pewarisan.121 Dari uraian tersebut di atas Mohammad Daud Ali menyimpulkan bahwa di Indonesia kini:122 1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. 2. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi bagi pemeluk Islam. 3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat, karena itu 4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Sehingga, dengan demikian hukum pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam, bagi umat Islam tetaplah dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, dan pemerintah dapat mengatur masalah pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam sepanjang keberlakuannya hanya bagi pemeluk Islam, yang dalam hukum nasional Republik Indonesia telah terlihat dengan dimasukkannya ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dari penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 .

2.3.1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Bagi Umat Islam Di Indonesia Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 123 121

Ali, op.cit., hlm. 265-266.

122

Ibid., hlm. 266.

123




47

Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi. Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak, karena lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka praktik pengangkatan anak secara adat telah ditertibkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di beberapa peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.124 Berikut adalah sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia:125 1.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

3.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979;

4.


5.


6.


7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

8.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

9.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

124

Ibid., hlm. 52.

125

Pandika, op.cit., hlm. 104-105.



48

Sementara, menurut Fahmi Al Amruzi peraturan pengangkatan pengangkatan anak yang selama ini diberlakukan bagi umat Islam adalah:126 1.

QS Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W.;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran Pasal 49);

3.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (2);

4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan penjelasannya;

5.


6.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pasal 7 ayat (1);

7.

Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982 M.

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, masih ada peraturan-peraturan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, yaitu mengenai formil acara pengangkatan anak: 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2/HUK/1993, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 3. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

yang

dibuat

untuk

melaksanakan

ketentuan

mengenai

pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.3.2. Penerapan Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak di Indonesia Di Indonesia, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al Qur’an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia. Menurut pemikiran Dr. Anwar Haryono S.H., mengenai konsepsi untuk menyumbangkan hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional, dalam 126

Ibid.



49

disertasinya “Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya” menyatakan, bahwa “Hukum Islam bersifat Universal dan mengandung unsur-unsur yang cukup teguh dan tangguh untuk menghadapi setiap perkembangan kemajuan zaman dan diterapkan pada setiap tempat.”127 Inti pokok yang harus digarisbawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhadap lembaga adopsi ini adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan dengan mengharapkan keridhaan-Nya. Demikian yang beliau sampaikan.128 Begitu pula halnya dengan masalah Adopsi ini, dimana walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan, bahwa Hukum Islam tidak mengenal Pengangkatan Anak, sedang yang ada hanya kebolehan atau suruhan untuk memelihara dan pengangkatan anak. Namun dalam konteksnya dengan argumentasi di atas dapatlah dikatakan adanya perkembangan dari ajaran tersebut menurut pandangan Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil rumusan tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam “Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta, telah pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut Hukum Islam sebagai berikut:129 1.

Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;

2.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan UndangUndang yang memadai;

3.

Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dengan perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;

127

Zaini, op.cit., hlm. 58

128

Ibid.

129

Ibid., hlm, 56-57.



50

4.

Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga orang tua yang bersangkutan;

5.

Hubungan ke-harta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat;

6.

Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;

7.

Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;

8.

Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor U.335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402H/ 10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua UMUM K.H. M. Syukeri Ghaali, sebagai berikut:130 1.

Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam;

2.

Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula agar keIslamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;

3.

Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu ayah/ ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa;

4.

Adapun adopsi yang dilarang, adalah: a. Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu. b. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti

130

Ibid., hlm. 57.



51

tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, yang tidak bertujuan untuk memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua angkat. Keberadaan hukum Islam, tetap eksistensinya sampai saat ini bahkan semakin kokoh karena menganut teori eksistensi komprehensif, yaitu keberadaan hukum Islam memiliki kekuasaan sendiri yang wujudnya bisa dilakukan dengan legislasi, yurisprudensi (hakim) dan kesadaran hukum masyarakat.131 Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, pengangkatan Anak di Indonesia tidak lepas dari pengaruh hukum Adat, demikian pula dengan akibat-akibat hukumnya. Berkenaan dengan masalah akibat hukumnya, terdapat variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya, dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.132 Selain itu pengaruh agama juga mendapat perhatian tersendiri. Unsur agama merupakan salah satu unsur asing terpenting yang mempengaruhi hukum adat, seperti agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen. Adanya pengaruh agama ini pada masa lampau pernah mengakibatkan salah penilaian terhadap hukum adat, diamana ada yang berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum agama

131

Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 9. 132

Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 13-14.



52

yang diresepsi secara utuh, sehingga hukum agama identik dengan hukum adat masyarakat yang menganut agama tersebut. Penerapan yang paling nyata dari ketentuan hukum Islam mengenai pengangkatan anak adalah dengan dimasukkannya pengangkatan anak menurut hukum Islam dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, yang melibatkan Pengadilan Agama dalam melegitimasi penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri karena lebih dahulu dibentuk dibandingkan UU Nomor 3 Tahun 2006, tidak secara spesifik menyebutkan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Bahkan pengaturan anak angkat terbatas pada pengertian anak angkat dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

2.3.3. Perlindungan terhadap Anak-Anak Angkat Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.133 Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak dimuat dalam UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak. Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain dalam kedua peraturan tersebut, perlindungan terhadap anak juga terdapat dalam UU Kesejahteraan Anak, yang dikuhususkan kepada anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani. Mengenai anak angkat dan hak-hak anak angkat, UU Perlindungan anak memberikan tempat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 9 yang memberikan 133

Indonesia, Penjelasan Umum alinea 1 (1)



53

definisi mengenai anak angkat, Pasal 1 angka 4 tentang pengertian orangtua dimana didalamnya termasuk ayah dan/atau ibu angkat, Pasal 1 angka 12 tentang pengertian hak anak, Pasal 1 angka 2 dimana hak anak yang merupakan juga hak anak angkat dijamin dan dilindungi, Pasal 39 yang mengatur tentang batasan dan akibat hukum pengangkatan anak, dan yang terakhir adalah dalam Pasal 40 mengenai kewajiban orang tua angkat kepada anak angkat untuk memberitahukan asal ususl anak angkat dan orang tua kandungnya. Sementara itu UU Kesejahteraan Anak mengatur ketentuan anak angkat dalam Pasal 12 dan Penjelasannya, dimana didalamnya diatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Selanjutnya untuk pemeliharaan kesejahteraan anak yang bersangkutan, pengangkatan anak harus dicatatkan, yang pengaturannya lebih rinci akan dimuat dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP). Namun hingga kini UU Kesejahteraan Anak belum mempunyai peraturan pelaksanaan berupa PP. Dalam pengangkatan anak yang terpenting adalah demi kebahagiaan anak, penekanannya bukan kepada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami isteri melainkan mencarikan orang tua angkat bagi seorang anak134 yang betul-betul secara ikhlas untuk memelihara, mengasuhnya, mendidiknya, membesarkannya dengan kasih sayang, memberikan tempat tinggal yang layak dan memberikan hak-hak yang pantas sebagai seorang anak. Dari bunyi Pasal 39 UU Perlindungan Anak, terlihat bahwa pengaturan pengangkatan anak mendekati prinsip ketentuan hukum Islam, terutama yang diatur dalam ayat (2) dan (3), namun masih tidak terdapat kejelasan mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya (termasuk hak-hak yang melekat

padanya)

dan

akibat

hukum

pengangkatan

anak

dimaksud.

Pelaksanaannyapun berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memasukkan “hukum agama” anak tersebut. Berikut bunyi Pasal 39 UU Perlindungan Anak: (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat 134

Zaini., op.cit., hlm.10.



54

dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Ketentuan dari ayat-ayat tersebut di atas, dalam PP Pengangkatan Anak dimuat berturut-turut dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 dengan tidak ada penjelasan mengenai ketentuan-ketentuannya, karena dianggap sudah jelas isi dan pengertiannya. Terkait dengan ketentuan ayat (2) tersebut di atas, karena anak angkat dan orang angkat tidak terputus hubungan darah akibat pengangkatan anak, dengan sendirinya anak-anak angkat berhak mengetahui kenyataan bahwa kedudukannya dalam keluarga yang mengangkatnya adalah sebagai anak angkat, dan bahwa ia memiliki orang tua kandung atau orang tua biologis sendiri, dimana ia memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tua biologisnya. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak, orang tua angkat harus memberitahukan tentang orang tua kandung anak angkatnya tersebut yang mana waktunya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat tersebut. Penjelasan dari Pasal 40 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psiologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.135 135

Mengenai persiapan untuk memberitahukan kepada anak angkat tentang kedudukannya sebagai anak angkat, ada baiknya merujuk pada tulisan yang dibuat oleh Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff dan Sandee E. Hathaway, yang judul buku aslinya adalah What To Expect The First Year, copy right 1989, yang diterjemahkan oleh Susi Purwoko, Bayi Pada Tahun Pertama: Apa yang anda hadapi bulan per bulan cetakan tahun 1997. Dalam Bab dua puluh satu yang berjudul Universitas Indonesia


55

Berikut adalah bunyi dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak: (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Ketentuan tentang kewajiban tersebut juga diatur dalam PP Pengangkatan Anak yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Muderis Zaini mengemukakan, seringkali problema pengangkatan anak berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak oleh beliau diklasifikasikan dalam tiga sudut pandangan secara garis besar sebagai berikut:136 1.

Karena berangkat dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari adopsi itu sendiri;

2.

Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri;

3.

Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.

Perlindungan Anak yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Mengadopsi Bayi dikatakan bahwa sekarang ini para ahli setuju bahwa anak-anak perlu tahu dan mempunyai hak untuk mengetahui adopsi mereka, dan harus mengetahui dari orang tuanya sendiri (dalam hal ini maksudnya orang tua angkatnya) bukan kesalahan bicara para kenalan atau ejekan anak tetangga. Tidak ada banyak kesepakatan tentang kapan seorang anak perlu diberi tahu, meskipun semakin banyak pihak yang mendukung pendapat, bahwa anak perlu diperkenalkan dengan keadaan ini sejak ia masih bayi, sehingga beritanya kelak tidak akan menimbulkan syok. Menurut mereka pada intinya adalah pembiasaan untuk mengenalkan arti kata adopsi, kontak yang dini akan membuat konsep tersebut terasa biasa dan wajar. Sehingga kelak saat penjelasan akhir tidak akan terlalu menakutkan dan lebih mudah untuk dihadapi. Kesiapan mental merupakan hal yang harus sangat diperhatikan, bukan hanya kesiapan mental anak angkat namun juga orang tua angkat. Dari beberapa keluarga yang membagi pengalamannya kepada Penulis, pemberitahuan sejak dini, lebih memudahkan anak angkat untuk menerima kenyataan tentang kedudukannya. 136




56

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 nya menjelaskan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berikut adalah asas-asas yang dimaksud: 1.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

2.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

3.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Tujuan Perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaa, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : a.

nondiskriminasi;

b.

kepentingan yang terbaik bagi anak;



57

c.

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

d.

penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak Anak adalah adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak. Anak angkat sebagaimana halnya anak-anak lainnya juga memiliki hak anak yang harusdipenuhi oleh orang tua angkat. Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak memasukkan orang tua angkat dalam pengertian orang tua, yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut: “Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Hal ini berbeda dengan definisi orang tua menurut UU Kesejahteraan Anak, yang hanya memberikan pengertian orang tua adalah ayah dan ibu kandung saja. Sehingga jelas bahwa berdasarkan UU Perlindungan Anak, orangtua angkat merupakan salah satu pihak yang harus memenuhi hak-hak anak yang diangkatnya dan turut serta memberikan perlindungan yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak kepada anak angkatnya.

2.4. PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu yang tak beroleh warisan. Pemberian wasiat wajibah ini harus tidak melebihi dari sepertiga tirkah yaitu harta yang ditinggalkan. Selain di Mesir, diberlakukan pula di negara-negara yang mayoritas muslim seperti di Tunisia, Yordania, Syria, Yordania dan termasuk Indonesia.137 Di Indonesia, istilah wasiat wajibah sebelum diberlakukannya KHI sering belum terjamah dalam khazanah kajian hukum Islam Indonesia. Terlebih dalam pemberlakuan istilah wasiat wajibah dikombinasikan dengan anak angkat.138

137

Al Amruzi, op.cit., (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 128-129.

138

Ibid, hlm. 139-140.



58

Pada kenyataannya, sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah dikombinasikan dengan anak angkat, merupakan hal baru dalam kajian historis Islam di dunia. Sementara dapat pula dipahami bahwa wasiat wajibah bisa dikatakan sebagai tindakan khusus bagi hakim untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, karena pertimbangan tertentu, yaitu hilangnya unsur ihtiar bagi si pemberi wasiat dan munculah unsur kewajiban melalui sebuah aturan yang ada pada KHI, sehingga untuk itu dapat diputuskan oleh Hakim.139 Habiburrahman mengenai kedudukan anak angkat menjelaskan bahwa para ulama baik yang tergabung dalam ormas Islam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya, melalui pembahasan dalam bahtsul masail, serta seminar-seminar ulama, para cendekiawan dalam seminar-seminar ilmiah, rapatrapat jajaran peradilan agama, mereka semuanya sepakat bahwa anak angkat bukan ahli waris, tetapi mendapat bagian dari harta peninggalan, sebagaimana dinyatakan Wahbah al Zulaili, yang mengutip kalimat kedua dari QS. An-Nisaa’ [4] ayat 33 yang terjemahannya berbunyi: “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewarispewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.140

2.4.1

Pengertian Wasiat Wajibah

Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak memuat mengenai pengertian “Wasiat Wajibah”, melainkan hanya pengertian Wasiat, yang diatur dalam Pasal 171 ayat (4) ketentuan umum Buku II yang mengatur mengenai Hukum Kewarisan,yang berbunyi bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

139

Ibid, hlm. 140.

140

Departemen Agama, hlm. 122-123.



59

Fahmi Al Amruzi menjelaskan, bahwa salah satu dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia.141 Sementara itu, Abdurrahman, Hakim Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa “wasiat wajibah” pada dasarnya berada diantara “wasiat” dan “warisan”. Dikatakan demikian, karena “pewaris” tidak pernah secara eksplisit mewasiatkan kepada siapa sebagian dari harta warisannya harus diserahkan, akan tetapi ada pihak tertentu yang dalam tulisannya dikatakan sebagai anak angkat, mendapat bagian dari harta peninggalan sekalipun ia bukan sebagai ahli waris.142 Menurut beliau, pranata ini pada dasarnya tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab Fiqih klasik dan baru muncul dalam kitab-kitab fiqih kontemporer, setelah munculnya pengaturan mengenai hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir (Qonun al Madani), yang menetapkan adanya wasiat wajibah terhadap cucu dan anak perempuan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan melalui proses hukum waris. Mengutip pemikiran Al-Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah, Habiburrahman menuliskan bahwa dalam fikih Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar’i tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh, pada sisi lain: keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu akan memberikan madharat bagi ahli waris.143 Arti kata faraidh, yaitu bagian yang telah ditetapkan. Kata ini jamak dari faraidhah yang berarti ketentuan. Secara syariat, ia berarti ketentuan atau pembagian yang ditetapkan bagi ahli waris.144 Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan kepada alasan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dengan isnad yang shahih, dimana ibn ‘Abbas berkata: “Merugikan ahli waris dalam wasiat itu

141

Ibid, hlm. 13.

142

Hal ini beliau sampaikan dalam kata sambutannya pada buku yang ditulis oleh Fahmi Al Amruzi tersebut. 143 144

Habiburrahaman, op.cit., hlm. 167 Ibid., hlm 81



60

termasuk dosa besar”. Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasai secara marfu’ , dan rijal Hadisnya orang-orang terpercaya.145 Jumhur Ulama, sebagaimana dikutip oleh Habiburrahman dari Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah yang tidak secara tegas menyebut anak angkat, menjelaskan “barangsiapa mewasiatkan sepertiga hartanya di jalan kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh diambil (dimakan) kembali dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris.” Selanjutnya dijelaskan dalam Hadis, sebagai berikut: “Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami dari Malik dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar rida Allah terhadap keduanya, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tiada seorang muslim yang mewasiatkan hartanya kecuali wasiatnya akan ditulis oleh Malaikat”

2.4.2

Perbedaan antara Harta Peninggalan dan Harta Waris

Penggunaan istilah harta peninggalan dan harta warisan masih banyak terjadi kebingungan. Pengertian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (4) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (5) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhid), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Terhadap anak angkat yang tidak mewaris dari orang tua angkatnya, penggunaan istilah harta warisan terkadang memberikan arti bahwa terhadap yang bersangkutan, yaitu anak angkat, mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, yang sebenarnya pengertiannya tidaklah demikian. Yang berhak mewaris adalah para ahli waris yang sah dari Pewaris, sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Anak angkat menurut hukum Islam hanyak berhak mendapat wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya. Dengan adanya pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi hukum Islam, apabila orang tua angkat tidak sempat berwasiat ataupun 145

Ibid., hlm.168.



61

memberikan hibah, maka anak angkat berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Penggunaan istilah harta warisan digunakan untuk menghitung bagian yang dapat diterima oleh anak angkat atas harta warisan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat.

2.4.3

Penerapan Wasiat Wajibah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai wasiat wajibah dimuat dalam Pasal 209, dimana peruntukannya bukan untuk cucu dari anak perempuan seperti yang berlaku di Mesir melainkan ditujukan pada anak angkat. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 209 KHI tersebut adalah : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak meneriman wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat warisan orang tua angkatnya. Penerapan wasiat wajibah dalam pelaksanaanya ada yang dilakukan melalui pengadilan dan ada pula yang dilakukan di luar pengadilan. Para Hakim Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa waris dari harta warisan yang melibatkan anak angkat, akan merujuk kepada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dimana bagian anak angkat ditentukan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya dan para ahli waris lainnya mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh hukum Waris Islam dengan penyesuaian jika ada perhitungan mengenai wasiat wajibah. Beberapa ahli hukum Islam salah satunya Habiburrahman menuliskan, bahwa pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah ke dalam KHI, pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syariat (qath’iy al-dilalah),146 tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum dan 146

Yang dimaksud dengan qath’iy (qath’i) disini adalah kata atau kalimat yang mengandung arti yang jelas sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain dari yang tersebut dalam teks tersebut. Sebagaimana dikutip dari tulisan Mohammad Daud Ali dalam bukunya Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, hlm. 88 Universitas Indonesia


62

pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada saudara atau anak angkat, meski secara syar’i hal tersebut termasuk zhaniy al-dilalah.147 Sehingga memberikan harta waris sebesar sepertiga dari harta waris kepada anak angkat dengan menyandarkan hukum kepada wajibah, merupakan ijtihad yang keliru, bertentangan dengan nash dan dapat merugikan ahli waris utama.148 Menurut beliau setelah mempelajari nash-nash mengenai bagian dan ketentuan waris yang beliau kaitkan dengan ketentuan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori maslahah al-ummah, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut:149 1.

Bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan; dan “dilarang” memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/ penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama.

2.

Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat, ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah.

3.

Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris.150 . Besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orangtua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak

147

Yang dimaksud dengan zhaniy menurut Mohammad Daud Ali, adalah kata atau kalimat yang menunjukkan arti atau pengertian lebih dari satu, masih mungkin ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda pula, sebagaimana dikutip dari tulisan Mohammad Daud Ali dalam bukunya Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, hlm. 88, 148

Habiburrahman op.cit., hlm. 170.

149

Ibid., hlm 169-170.

150

Beliau mengutip pendapat Sayyid Sabiq, dari buku Fiqh al Sunnah, vol. III, hlm. 1024. Haramnya merugikan ahli waris: seseorang diharamkan untuk memberikan wakaf yang dapat merugikan ahli waris sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Islam tidak me-madharat-kan dan dimadharat-kan.



63

angkat. Menurut beliau memaksakan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah swt memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah. d.

bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.

e.

Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan: anak angkat tersebut berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat wajibah - dalam praktek dikumilasi dengan sengketa kewarisan, tetapi petitum khusus untuk dinyatakan berhak mendapat wasiat wajibah tidak ada, karena ketentuan KHI bersifat imperatif, harusnya bersyarat; merujuk kepada nash Al-Qur’an yang mensyaratkan pewaris meninggalkan harta yang banyak; demikian ulama tafsir telah menafsirkan kata khairan dalam QS. Al- Baqarah [2] ayat 180.

Sementara itu, Musthofa Sy memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap ketentuan wasiat wajibah dimana menurut beliau pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat. Mereka mempunyai pedoman untuk menyelesaikan sendiri masalah kewarisan yang mereka hadapi.151 Apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Dengan demikian menurut beliau, kehadiran anak angkat yang dianggap sebagai beban keluarga dapat dihindari, karena ia mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkatnya yang dapat dijadikan biaya untuk kelangsungan biaya hidupnya. Apabila sengketa itu berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama, maka pengadilan mempunyai pedoman hukum materiil dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat. Pedoman itu akan memberikan kepastian hukum dan dapat

151

Musthofa Sy., op.cit., hlm. 135.



64

menghilangkan disparitas putusan kewarisan berdasarkan hukum Islam yang didalamnya terkait dengan keberadaan anak angkat.152 Sebelum adanya pengaturan wasiat wajibah tersebut, kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam kasus yang sama akan terjadi di Pengadilan Agama karena adanya perbedaan pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dijadijan pedoman. Perbedaan dalm kitab-kitab fikih itu memungkinkan terjadinya “lain hakim lain pula pendapat dan putusannya mengenai hak yang sama” (different judge different sentence), yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

2.5.

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebutuhan

adanya suatu lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan penerapan hukum Islam dirasakan sangat penting, dimana peradilan tersebut bersifat independen dan mampu membuat penetapan ataupun putusan terlepas dari intervensi peradilan lainnya. Dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 telah dapat memberikan suatu solusi terhadap penyelesaian masalah-masalah yang membutuhkan campur tangan hakim untuk mendapatkan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara. Dalam prakteknya, masih terdapat kebingungan dalam masyarakat dalam melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi, tak terkecuali bagi orang-orang Islam, masih banyak permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang seharusnya adalah ke Pengadilan Agama. Demikian juga dalam masalah sengketa waris antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat beragama Islam.

2.5.1.

Pentingnya Peradilan Menurut Hukum Islam

Sebelum masuk lebih dalam kepada uraian Peradilan Agama di Indonesia, ada baiknya jika kita melihat pada pendapat Sayyid Sabiq mengenai “keadilan”. Keadilan menurut beliau merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi yang dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang 152

Ibid., hlm. 135-136.



65

berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah serta menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil antara sesama manusia. 153 Diantara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan sebagai bagian dari ajaranajarannya dan sebagai lembaga-lembaganya yang tidak boleh tidak harus ada. Orang yang pertama kali memegang jabatan ini di dalam Islam adalah Rasulullah s.a.w.. Allah ‘Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Rasulul-Nya agar dia menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah. Terjemahan FirmanNya:154 Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang… Peradilan menyangkut semua hak, baik itu hak Allah ataupun hak anak Adam. Peradilan adalah fardhu kifayah untuk menghindarkan kezhaliman dan memutuskan

persengketaan.

Penguasa

wajib

mengangkat

hakim

untuk

menegakkan hukum di kalangan masyarakat. Dan barang siapa menolak, maka dapat dipaksakan jabatan itu. Islam telah menganjurkan agar hukum ditegakkan diantara manusia dengan cara yang benar dan menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan yang disukai.155 Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan kepada kita sistem peradilan yang seharusnya ditempuh oleh seorang hakim di dalam peradilannya, ketika beliau mengutus Mu’adz untuk menjadi gubernur di Yaman. Beliau berkata kepada Mu’adz, yang artinya adalah sebagai berikut:156 “Dengan apa engkau akan memutuskan?” Mu’adz menjawab: “Dengan Kitab Allah.” Kata beliau:”Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitab 153

Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 17.

154

Ibid., hlm. 17-18.

155

Ibid., hlm. 20.

156

Ibid., hlm. 28.



66

Allah?” Mu’adz menjawa:”Dengan sunnah Rasul-Nya.” Kata beliau: “Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam Sunnah Rasul-Nya?” Mu’adz menjawab: “Dengan ra’yu (pendapat (ku)”. Selagi hakim berijtihad di dalam mengetahui yang hak dan menetapkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun dia tidak mendapatkan kebenaran itu. Dari ‘Amr ibnul ‘Ash, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila sesorang Hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendaptkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala”.157 Berkata Al-Khaththabi bahwa sesungguhnya orang-orang yang salah dalam berijtihad untuk mencari kebenaran itu diberi pahala, karena ijtihadnya itu adalah ibahad. Akan tetapi kesalahannya itu tidak diberi pahala, hanya saja dia dilepaskan dari dosa. Kemudian mengenai kesalahan dalam berijtihad tersebut. 158

2.5.2.

Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Perkembangan dari institusi peradilan agama seperti yang kita kenal saat ini ternyata sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Hanya pada waktu itu hakim atau yang dikenal dengan istilah qadhi pada umumnya adalah para ulama159 yang diberikan kekuasaan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-perkara perdata maupun pidana di tengah-tengah masyarakat.160 157

Ibid., hlm. 29. Dikutip oleh beliau dari HR. Al-Bukhari dan Muslim.

158

Sayyid Sabiq menuliskan, bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad, mengetahui dasar-dasar dan wajah-wajah qiyas. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad maka dia mendapatkan dosa dan tidak diampuni lagi kesalahannya dalam menghukum; bahkan dikhawatirkan dia akan mendapat dosal yang paling besar. 159

Abdul Shomad, dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Penormaan Prisnip Syariah dalam Hukum Indonesia, menyebutkan beberapa istilah yang digunakan terhadap jabatan ulama yang diberikan tugas tersebut, yang beliau kutip dari tulisan Syamsudduha, Penyebaran dan Perkembangan Islam Katholik-Protestan di Indonesia, bahwa seperti misalnya di Kerajaan Banjar dengan jabatan Penghulu Istana dan Mufti. Di tingkat yang lebih rendah terdapat jabatan Kaliba, Katib, Lebai dan Bilal. Di Kerajaan Mataram terdapat jabatan keagamaan antara lain penghulu agung, penghulu, pengulu naib, kaum, Modin, Kayim, Lebi, Amil dan sebagainya. Penghulu berfungsi sebagai hakim atau kadi yang menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan di serambi Masjid, dan dari sini muncul istilah Pengadilan Serambi. 160

Anshori, op.cit., hlm. 1



67

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam Hukum Perdata, tetapi juga memasukkannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah masuk dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama bidang hukum keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama.161 Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda eksistensi lembaga peradilan agama ini juga diakui, yang pada waktu itu mereka menyebutnya sebagai lembaga peradilan pendeta (priesterraad) yang pada awal berdirinya mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dan dialami oleh umat Islam.162 Pengaturannya dimuat dalam Keputusan Raja Belanda Nomor 24 Stb. 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 tentang “Bepallingen betreffende de Priesterraden op Jawa en Madoera”, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882.163 Hal ini selaras dengan apa yang diuraikan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa pada awal berdirinya Priesterrad atau raad agama hanya ada di Jawa dan Madura dan Kewenangan Pengadilan Agama pada waktu itu adalah halhal yang berhubungan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf.164 Hal ini ternyata didukung oleh adanya sebuah teori yang berkaitan dengan hukum Islam pada waktu itu yaitu teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya. 165 Teori yang dikemukakan van den Berg ini dalam implementasinya tidak 161

Ibid, hlm. 7-8.

162

Ibid, hlm. 11

163

Shomad, op,cit., hlm. 226.

164

Anshori, op.cit.,hlm. 2

165

Ibid.



68

berlangsung lama, karena adanya teori baru yang mengcounternya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum Adat. Menurut pendapat beliau hukum Islam baru berlaku di kalangan masyarakat apabila telah diresepsi oleh hukum Adat. 166 Menurut Abdul Ghofur Anshori, teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang dikenal dengan nama teori receptie memiliki impact yang sangat besar bagi lembaga peradilan agama, mengingat teori ini berusaha untuk menyingkirkan eksistensi hukum Islam dari kehidupan hukum umat Islam yang ada di Indonesia. 167 Salah satu contoh bidang hukum yang awalnya menjadi kewenangan raad agama yang kemudian diambil alih menjadi kewenangan landraad (pengadilan umum) adalah mengenai kewarisan Islam. Alasannya hukum Waris Islam belum diterima secara penuh atau belum diresepsi oleh hukum Adat. Dengan kata lain apabila umat Islam mengalami sengketa di bidang kewarisan, maka harus diselesaikan melalui peradilan umum.168 Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dicabut dengan keputusan Gubernur Jenderal No. 9 Tahun 1937, Stb. 1937 No. 116 (Stb. 1937 No. 116). 169 166

Ibid.

167

Ibid.

168

Ibid.

169

Abdul Shomad, opcit, hlm. 236. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa kewenangan lain yang juga dicabut dari Pengadilan Agama adalah dalam masalah wakaf dan hadhanah, dan lainnya menjadi wewenanga hakim biasa, yakni Landraad. Stb. 1937 No. 116 menambahkan beberapa pasal dalam Stb. 1882 No. 152, yang intinya terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Pengadilan Agama hanya semata-mata berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami, istri yang beragama Islam, begitu pula perkara lain tentang nikah, talak, dan rujuk, serta soal perceraian lain yang harus diputuskan oleh hakim agama, menyatakan perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik sudah berlaku dengan pengertian bahwa dalam perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan pembayaran uang atau penyerahan harta benda adalah wewenang hakim biasa kecuali dalam perkara mahar (mas kawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama”. Salah satu orientalis yang menghendaki agar segera dihapuskan “dualisme peradilan”, terutama soal waris mengemukakan alasannya, bahwa penghapusan kekuasaan Pengadilan Agama atas perkara waris dan lain-lain adalah untuk menghilangkan proses peradilan kembar yang memakan waktu dan biaya, yang ia dasarkan pada pokok-pokok pandangan, yaitu bahwa Hukum Waris Islam bertentangan dengan kenyataan masyarakat Jawa dan Madura, peradilan agama sebenarnya berasal dari peradilan raja-raja dahulu dan yang terakhir adalah keputusannya terasa asing dari praktik pewarisan serta kesadaran hukum dari rakyat, dan lain sebagainya.



69

Dampak dari teori Receptie menurut Abdul Ghofur Anshori masih berlangsung hingga jaman kemerdekaan,170 sehingga Pengadilan Agama hanya memiliki sedikit kewenangan atau kompetensi, misalnya pada waktu itu Pengadilan Agama tidak berwenang menjalankan putusan yang dikeluarkan hakim-hakimnya. Artinya putusan yang akan dilaksanakan harus mendapat fiat eksekusi (executoir verklaring) dari pengdilan negeri dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengdailan agama belum dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen dan sejajar dengan lembaga peradilan yang lain, atau dengan kata lain disebut sebagai quasi peradilan.171 Sementara itu, jika melihat pada bunyi Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi. 172 Setelah terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Pemerintah membentuk Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951, berlaku tanggal 14 Januari 1951, bernama Undang-Undang tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam Undang-Undang ini Peradilan Agama merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja dan peradilan adat, yang tidak turut dihapuskan dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah.173 Ketentuan tersebut tentunya memberikan peluang bagi pembentukan

170

Ibid, hlm. 239-241. Mengenai hal ini Abd, Somad menguraikan dalam bukunya Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, bahwa pada tanggal 8 Juni 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman, yang bermaksud untuk menyusun peradilan secara integral. Didalamnya dinyatakan bahwa peradilan di Indonesia dilakukan oleh tiga lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Pemerintah. Peradilan Agama akan dimasukkan dalam lingkungan Peradilan Umum secara istimewa, akan tetapi Undang-Undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku. 171

Anshori, op.cit, hlm. 2.

172

Musthofa Sy, op.cit, hlm 61.

173

Shomad, op,cit, hlm 240.



70

Peradilan Agama di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, peradilan agama mengalami perkembangan yang cukup berarti. Wewenang peradilan agama meliputi semua perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam meliputi nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, tempat kediaman (maskan), mut’ah, dan sebagainya, hadhanah, perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan bahwa syarat taklik sudah berlaku.174 Pada akhirnya dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama masuk dalam salah satu lingkungan Peradilan yang dalam Pasal 10 nya menyebutkan bahwa “Terdapat empat lingkungan Peradilan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”.175 Hal ini tentunya merupakan angin segar untuk dapat mengembalikan fungsi pengayoman Peradilan Agama di Indonesia, untuk orang-orang Islam. Pada tahun 1989 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49. Dalam konsiderannya, disebutkan bahwa upaya pemerintah dalam membuat UU Peradilan Agama adalah untuk mengakhiri beragamnya pengaturan tentnag susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama dan demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 174

Ibid, hlm. 241-242. Menurut Abd Shomad, PP 45 Tahun 1957 ini membingungkan, karena adanya ketidakjelasan mengenai batas wewenang Mahkamah Syar’iyah atas segala perkara yang disebut di atas, dengan catatan bahwa “segala perkara menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam”. Mengutip Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, terjemahan Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 148-149, hukum yang hidup dapat dibaca sebagai hukum adat dan ditambah dengan dasar pertimbangan peribadi dari hakim pengadilan negeri dalam memberikan keputusan tentang aturan-aturan mana yang berlaku dalam masyarakat. 175

Anshori, op,cit, hlm 3.



71

Pengaturan yang sebelumnya masih beraneka ragama karena didasarkan pada: 1.

Peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);

2.

Peraturan tentang Kerpatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99)

Dengan diundangkannya UU Peradilan Agama maka ketiga peraturan tersebut dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga dengan diundangkannya UU Peradilan Agama ini terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nama, susunan, wewenang, dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.176 Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.177 Abdul Ghofur Anshori menuliskan, bahwa dengan adanya UU Peradilan Agama tersebut eksistensi dari peradilan agama benar-benar telah diakui dan padanya tidak memerlukan lagi fiat eksekusi dari peradilan negeri untuk melaksanakan

kewenangan-kewenangannya.

Namun,

lebih

lanjut

beliau

menekankan, bahwa kewenangan peradilan agama hanya melingkupi masalah hukum keperdataan yang dialami oleh orang Islam seperti bidang perkawinan dan kewarisan, sedangkan untuk urusan keperdataan yang terkait dengan hak milik dan urusan publik masih menjadi kompetensi absolut dari peradilan umum atau

176

Shomad, op.cit, hlm. 250.

177

Anshori, op.cit, hlm 3



72

peradilan negeri.178 Kompetensi absolut dari peradilan agama dituangkan dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang (a) Perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah.179 Pada tahun 2006 terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama melalui UU Nomor 3 Tahun 2006,180 perubahan mana dilakukan oleh Pemerintah karena sebagaimana diuraikan dalam konsiderans huruf c UU Nomor 3 Tahun 2006, bahwa UU Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.181 Berdasarkan angka 37 Pasal 49 dari UU Nomor 3 tahun 2006, terdapat perluasan

perkara

yang

merupakan

tugas

Pengadilan

Agama

dalam

kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut adalah di bidang: 1.

perkawinan,

2.

waris,

3.

wasiat,

4.

hibah,

5.

wakaf,

6.

zakat,

7.

infaq,

8.

sedekah, dan

9.

ekonomi syariah.182 178

ibid.

179

ibid.

180

ibid.

181

Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN. No. 4611 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (1) 182

Shomad, op.cit, hlm 222-223.



73

Sedangkan ketentuan mengenai penetapan anak angkat, terdapat dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a butir 20 UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam termasuk dalam bidang Perkawinan, yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama. Adapun bunyi dari penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 tersebut adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syariah antara lain penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 2.5.3

Dasar Eksistensi Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.183 Selanjutnya mengenai tugas peradilan agama, diatur dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.184 Menurut Mahfud M.D sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, berlakunya Peradilan Agama (Islam) di Indonesia berpijak pada tiga landasan, yaitu:185 1.

Pancasila. Berdasarkan Sila pertama Pancasila, yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dijadikan dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia, sejauh menyangkut hukum Privat, sehingga bukan hanya Peradilan Agama Islam yang dapat dilembagakan namun juga agama-agama lain sejauh diakui di dalam naungan Pancasila dapat memiliki lembaga yang sama sepanjang memenuhi syarat-syarat pelembagaan suatu jenis peradilan, yaitu: 183

Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN. No. 3400, Ps.1. 184

Indonesia. (1)

185

Anshori, op.cit., hlm. 41-43.



74

a.

adanya legalitas (adanya peraturan hukum yang membenarkan);

b.

adanya perangkat kelembagaan (hakim-hakim dan fasilitas fisiknya);

c.

adanya hukum material yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kompetensi absolutnya. Dari berbagai agama yang berlaku di Indonesia ternyata hanya Islam

saja yang memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Kemudian secara historis dan sosiologis hanya agama Islam sajalah yang berhak atas nama itu. Terkait dengan itu perlu ditegaskan bahwa Peradilan Agama yang diberlakukan berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah Peradilan Agama Islam, sebab sejak dilembagakan secara formal pada tahun 1882, Peradilan Agama Islamlah yang disebut Peradilan Agama. Begitu juga jika peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian menyebut Peradilan Agama (seperti UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, UU No. 19 Tahun 1964, dan UU No. 14 Tahun 1970) maka yang dimaksudkan adalah Peradilan Agama Islam.

2.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menurut Prof Notonagoro rumusan sila pertama Pancasila mendapatkan tambahan “bersesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Akan tetapi hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Untuk itu menurut beliau ada atau tidaknya piagam Jakarta eksistensi Peradilan Agama tetap memiliki peluang konstitusionalnya.

3.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Pra amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum dibuat lembaga dan peraturan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Dengan demikian eksisteni Peradilan Agama sesaat setelah Indonesia merdeka sudah memiliki payung hukum, yaitu yang didasarkan pada Staatsblaad 1882 tentang priesteraad (raad agama). Begitu juga pada tahun 1760 telah diterbitkan Compendium



75

Freijer ynag menghimpun hukum perkawinan dan waris Islam yang dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa antar orang-orang Islam. Peradilan Agama mendapatkan pijakan hukum yang kuat, dalam arti benar-benar diakui sebagai lembaga peradilan di negara Republik Indonesia yang independen setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkupan: a.

Peradilan Umum,

b.

Peradilan Agama,

c.

Peradilan Militer, dan

d.

Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pengundangan UU Peradilan

Agama yang didalamnya mempertegas kedudukan, susunan, dan kewenangan Pengadilan Agama dalam rangka menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pengadilan Agama diakui sebagai lingkungan peradilan yang mandiri dan independen, akan tetapi didalamnya masih terlihat intervensi dari kekuasaan lain, kususnya eksekutif. Hal ini terjadi mengingat secara kelembagaan terkait dengan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan dinansiak berada pada Departemen Agama. Sehingga praktis mau tidak mau intervensi pasti ada. Hal ini dianggap dapat mengurangi eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Seiring dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, maka pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan Kehakiman yang memberikan dasar bagi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman untuk melakukan pembinaan secara teknis yurisdis, administratif, organisatoris, dan finansial kepada empat lingkungan peradilan yang ada. Kemudian dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka undang-undang inipun harus disesuaikan. Dan pada tahun 2004 berhasil



76

diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana akan menjadi pijakan yang sangat kuat beagi eksistensi peradilan agama di Indonesia. Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UU Peradilan Agama pada Tahun 2006 diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dimana intinya adalah memberikan perluasan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah, dan perkara-perkara tidak hanya meliputi perkara perdata saja, tapi perkara-perkara tertentu yang ditentukan dalam Pasal 49 dan Penjelasannya. Dengan demikian terlihat bahwa dinamika perkembangan hukum peradilan agama sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. zaman kolonial Belanda hingga abad XXI ini hampir mencapai kesempurnaan. Peradilan Agama telah mendapatkan landasan yuridis yang kokoh di tingkat konstitusi dan undang-undang.

2.5.4 Asas Personalitas KeIslaman Salah satu faktor penting untuk dapat mengajukan dan

menyelesaikan

perkara di Peradilan Agama, yaitu Asas Personalitas keIslaman. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, asas personalitas keIslaman diatur dalam Pasal 2 UU Peradilan Agama, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1).186 Dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 juga telah mengalami ekstensi makna. Maksud yang dikandung dalam asas ini semakin meluas menjadi seperti berikut:187 1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam. 2. Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. 3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam. 186

Harahap, op.cit., hlm. 56.

187

Shomad, op.cit., hlm. 223-224.



77

4. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah.

Menurut Yahya Harahap, penerapan asas personalitas keIslaman merupakan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keIslaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam, Apabila asas personalitas keIslaman didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketanya mutlak atau absolut menjadi kewenangan peradilan agama, serta hukumnya yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.188 Selain itu menurut beliau, yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang mengakui pemeluk Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non muslim tidak tunduk atau tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Letak patokan asas personalitas keIslaman berdasar patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan menentukan keIslaman seseorang didasarkan pada faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas keIslaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam dan pada dirinya melekat asas personalitas keIslaman. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keIslaman berdasar saat terjadin hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat: 1.

Pada saat terjadi hubungan hukum hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam

2.

Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalita keIslaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk pada kewenangan peradilan agama. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menentukan asas personalitas keIslaman menurut beliau adalah bukan didasarkan pada agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau 188

Harahap, op.cit., hlm. 57-58.



78

ikatan hukum berlangsung.189 Penegasan mengenai asas personalitas keIslaman tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 49 ayat 1 UU Peradilan Agama.

2.5.5.

Kompetensi Pengadilan Agama

Rusli Pandika membagi dasar kewenangan Pengadilan dalam mengesahkan pengangkatan anak menjadi 2 Kompetensi, yaitu Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

Berdasarkan Kompetensi Relatif, pengadilan yang

berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (habitual residence) anak yang diangkat. Hal ini ditegaskan dalam butir IV SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979.190 Sedangkan berdasarkan Kompetensi Absolut, menurut beliau badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik domestic adoption maupun inter-country adoption, termasuk permohonan Penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan adalah Pengadilan Negeri. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia,191 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”, selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (habitual residence) anak yang diangkat.192 Sebelumnyanya kewenangan ini tidak disebutkan dalam UU Peradilan Agama.193 Nilai Putusan atau Penetapan Pengadilan bagi Pengangkatan Anak bersifat

189

Ibid., hlm. 58.

190


191

Ibid, hlm 120 .

192

Ibid.

193

Musthofa, op.cit., hlm. 63.



79

konstitutif, karena Penetapan atau Putusan Pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat,194 yang mana sangat tergantung dari Pengadilan mana yang menetapkan pengesahan pengangkatan anak. Untuk sahnya penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam, dan agar tetap mengikuti ketentuan hukum Allah swt terkait dengan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Selain itu, jika dikaitkan dengan perlindungan anak, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak, maka pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam UU Nomor 3 tahun 2006, pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Hal tersebut tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang diangkat mengenai kedudukannya dalam keluarga angkatnya termasuk hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat padanya sebagai anak angkat.

2.5.6.

Kewenangan Peradilan Agama

Dengan berlakunya UU Peradilan Agama, maka perbedaan atau dualisme wewenang yang terjadi pada periode sebelumnya (antara Jawa, Kalimantan Selatan dan luar Jawa lainnya) dapat diakhiri, sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama untuk seluruh Indonesia menjadi sama.195 Ada 2 macam bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan suatu Peradilan Agama:196 1. Penetapan. Yang disebut dengan penetapan menurut penjelasan pasal 60 adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat dihubungkan dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan, sifatnya volunteer.

194

Pandika, op.cit., hlm. 120..

195

Saifuddin Arief, Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan, (Jakarta: PP Darunnajah, 2007), hlm. 49. 196

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, ed.2, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 305.



80

2. Putusan, yang dihasilkan dari mekanisme beracara melalui jalur sengketa, dan selain itu produk berupa putusan juga dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama apabila permohonan pengangkatan anak diajukan oleh warga negara asing. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka badan peradilan yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Sehingga dalam hal terjadi sengketa kewenangan penetapan atau putusan terkait dengan anak angkat, baik dalam permohonannya maupun dalam penyelesaian sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat yang melibatkan anak angkat, maka Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadilinya dan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dimaksud.

2.5.6.1 Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.197 Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa lembaga pengangkatan anak tidak diatur dalam UU Perkawinan. Namun demikian, karena pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa Pengadilan 197




81

Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.198 Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak lama. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h juncto Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberi batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.199 Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu akhirnya ditegaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memberikan penetapan Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.200 Kewenangan sub bidang perkawinan yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 49 huruf a angka 20 (yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Peradilan Agama). Sedangkan perkara-perkara terkait dengan waris ataupun pembagian harta peninggalan orang tua angkat, termasuk dalam bidang hukum waris yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Perumusan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 yang memuat frasa “…antara orang-orang beragama Islam…” menunjukkan bahwa pengadilan 198

ibid., hlm 60.

199

Ibid.

200

Ibid., hlm. 60-61.



82

berwenang menerima sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan. Penetapan Pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata “antara” dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Dalam permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keIslaman diukur dari pihak pemohon. Apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka menjadi kewenangan Pengadilan

Agama.201

Sementara

frasa

“…berdasarkan

hukum

Islam”

menegaskan, bahwa bagi orang-orang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama “tertutup” peluang untuk memilih atau meminta putusan atau penetapan pengangkatan anak sekehendak hatinya. Rakernas Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat, bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Ada dua pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006: 202 1.

Pandangan pertama, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pengangkatan anak atas dasar bahwa badan-badan peradilan hanya menyelesaikan setiap

perkara yang bersifat sengketa (contentiosa),

sedangkan perkara permohonan (voluntair) bukan menjadi wewenang badanbadan peradilan, kecuali ditentukan Undang-Undang menjadi wewenang badan peradilan. Dengan demikian kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan. 203 Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh UU Peradilan Agama sebagai wewenang Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang,

201

Ibid., hlm. 67.

202

Ibid., hlm. 64

203

Ibid, hlm. 65.



83

maka putusan tersebut tidak berdasar hukum.204 Selanjutnya beliau mengutip pandangan Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan terhadap voluntair jurisdictie terbatas pada hal-hal

yang

ditentukan

peraturan

perundang-undangan

yang

bersangkutan.205 Selanjutnya terkait dengan dasar kewenangan mengadili yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian wasiat atau wasiat wajibah, dimana termasuk dalam bidang kewarisan dan merupakan kewenangan

Pengadilan

Agama,

menurut

pendapat

pertama

dasar

kewenangan tersebut tidak dapat didasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian secara implisit ditafsirkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan pengangakatan anak, kecuali apabila mempunyai urgensi dengan perkara pewarisan. 2.

Pendapat kedua, memandang Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak karena terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

206

Oleh karenanya merujuk Pasal

26 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka lahir beberapa yursprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (ta’awun) dan semangat akidah dalam hukum Islam.207 Perbedaan pandangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya UU Nomor 3 tahun 204

Ibid.

205

Ibid.

206

Ibid, hlm. 66.

207

Ibid.



84

2006, yang dalam Pasal 49 dan Penjelasannya secara tegas menentukan kewenang penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama,208 dan dengan lahirnya undang-undang tersebut yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.209 Ada beberapa hal penting yang menurut pendapat Musthofa Sy harus ditegaskan dalam pertimbangan hukum penetapan atau putusan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, antara lain:210 1.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berdasarkan: a.

Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

b.

QS. Al-Maidah [5] ayat 2 dan ayat 32, QS. Al-Insan [76] ayat 34, QS. Al-Maun [107] ayat 1 sampai ayat 3.

c.

Kaidah fikih “Kebijakan dan perlakuan penguasa (hakim) terhadap rakyatnya harus mengacu kepada perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya.”

2.

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ketentuan ini sesuai dengan: a.

Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

b.

QS. At-Tahrim [66] ayat 6 yang terjemahannya adalah: “Hai orangorang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…”211

3.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak tidak dapat dinasabkan kepada ayah angkatnya. Hal ini berdasarkan: a.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

208

Ibid., hlm. 67.

209

Alam dan Fauzan, op.cit., hlm 54.

210 211

Musthofa Sy., op.cit., hlm. 112-114. Departemen Agama, hlm. 951.



85

b. 4.

QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan ayat 5.

Anak angkat bukan mahram orang tua angkat dan saudara angkatnya, oleh sebab itu harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak boleh melihat aurat, berkhalwat, dan ayah angkat tidak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan. Mengenai mahram ini sesuai dengan QS. Al-Ahzab [33] ayat 37 dan QS. AnNur [24]. Ketentuan mengenai aurat terdapat dalam QS. An-Nur [24] ayat 30 dan 31, sedangkan larangan berkhalwat sebagaimana Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, yang terjemahannya adalah “Dari Abdullah bi n Abbas Rasulullah s.a.w. bersabda: Janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita, kecuali dengan mahramnya.”

5.

Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam:

6.

a.

Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Thaun 2002

b.

QS. Al-Ahzab [33] ayat 5.

Anak angkat bukan ahli waris, sebagaimana ketentuan: a.

QS. An-Nisaa [4] ayat 7 dan QS. Al-Anfal [8] ayat 75.

b.

Antara anak angkat dan orang tua angkat dapat menerima wasiat wajibah sesuai Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini selaras pula dengan QS. Al-Maidah [5] dan QS. Az-Zariyat [51] ayat 19.

2.5.6.2 Dalam

Memutuskan

Gugatan

Sengketa

Pembagian

Harta

Peninggalan Orang Tua Angkat Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama tidak jarang terjadi disebabkan oleh penguasaan harta peninggalan orang tua angkat oleh pihak-pihak tertentu yang sangat jauh dari prinsip keadilan menurut pandangan para pihak maupun hukum Islam, yaitu penguasaan harra peninggalan orang tua angkat hanya oleh anak angkat saja, atau oleh ahli waris saja, atau bahkan dengan sesama anak angkat. Intinya adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para ahli waris dan anak angkat mengenai bagian hak mereka, tidak dirasakannya keadilan oleh masing-masing pihak, satu pihak merasa lebih



86

berhak dari pihak yang lain karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak (yang sudah ditentukan menurut hukum Islam), yang oleh karenanya peranan pengadilan sangat dibutuhkan. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak dimana anak angkat adalah merupakan ahli waris sebagaimana yang dilakukan menurut tradisi pengangkatan anak pada jaman jahiliah, ketentuan stbl. 1917 No. 129, dan sebagian hukum adat, dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris telah sering menimbulkan konflik antara ahli waris dengan anak angkat. Apalagi kalau yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut pandangan Islam.212 Sebagaimana halnya penetapan, maka gugatan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua 212

Musthofa Sy, op.cit., hlm 134.

Pengertian “adil” dapat juga dilihat dari Ensiklopedi Hukum Islam, yang ditulis oleh A. Rahmah Ritonga et.al, hlm. 25-26., dimana dikatakan bahwa Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis, al-‘adl berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah)”. Istilah lain dari al‘adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang pada kebenaran”. Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya’ (wad’ asysayi fi maqamih). Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah s.w.t. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam hukum Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya. Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya (QS. 4 ayat 58 dan QS. 4 ayat 8). Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dalam sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Diantara ketentuan tersebut adalah perlakuan adil wajib ditegakkan kepada siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama (QS. [42] ayat 15). Keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh Al-Qur’an. Jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Al-Qur’an, berarti pembagiannya telah dilakukan secara tidak adil. Demikian juga dalam wasiat, (QS. [2] ayat 180) dan QS. [4] ayat 11). Yang harus dibayarkan adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan orang-orang yang wafat, tidak boleh lebih (berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sa’d bin Abi Waqqas). Jika lebih berarti telah berlaku aniaya, yang merupakan kebalikan dari adil.



87

angkatnya juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang para pihak yang bersengketa beragama Islam. Tidak ada opsi lain selain menyelesaikan perkara tersebut pada Pengadilan Agama,

sekalipun sengketa tersebut

menyangkut sengketa kepemilikan, demikian pula halnya dengan sengketa waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, cara penyelesaian sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.213 Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (family law), dalam hal ini perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).214 Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki baju berupa Instruksi Presiden ini secara yuridis kekuatan berlakunya lemah, akan tetapi pada praktiknya ia dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Masyarakat pencari keadilan pun tidak begitu mempermasalahkannya.215 Dengan demikian dasar berlakunya dari Kompilasi Hukum Islam lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fikih Indonesia) merupakan hukum yang hidup (living law), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan

213

Anshori, op.cit., hlm. 52.

214

Ibid.

215

Ibid.



88

kesadaran hukum masyarakat.216 Kewenangan

Pengadilan

Agama

untuk

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara di bidang hukum waris meliputi: 1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris; 2. Penentuan mengenai harta peninggalan; 3. Penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris; 4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan; dan 5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2.5.7. Peranan Peradilan Agama Dalam Masalah Pengangkatan Anak di Indonesia Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain pengangkatan anak.217 Orangorang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak.218 Sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya dalam menetapkan permohonan tersebut Hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, juga peraturan per-Undang-Undangan yang terkait dengan masalah pengangkatan anak. Dengan demikian bunyi penetapan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan akan dapat memenuhi rasa keadilan dan keyakinan bagi umat Islam yang melakukan pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak yang 216

Ibid.

217


218

Ibid.



89

dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan yang tak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Tentunya Pengadilan Agama akan memberikan penetapan atau putusan pengangkatan anak yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam, karena putusan Pengadilan Agama tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 36 yang artinya:219

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akal pada bagi mereka pilihan lain (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.220 Hal tersebut juga berlaku terhadap masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkat, dimana sering terjadi sengketa mengenai harta peninggalan orang tua angkat yang diperebutkan antara anak angkat dan ahli waris yang sah dari orang tua angkat. Sangat penting bagi orang Islam untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama, baik melalui jalur permohonan untuk pembagiannya atau bila sudah terlanjur menjadi sengketa antara para ahli waris maupun antara anak angkat dengan para ahli waris.

2.5.8. Akibat Hukum Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama Terhadap Hak Anak Angkat Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak dan akibat hukum putusan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Akibat hukum dari pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sangat berbeda. Harus ada pengetahuan yang jelas 219

Ibid., hlm. 75.

220

Departemen Agama , hlm. 673.



90

dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang anaknya akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama.221 Pengadilan Negeri akan mengacu pada ketentuan peraturan pengangkatan anak yang bersifat umum tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam

arti

pemungutan

dan

pemeliharaan

anak;

dalam

artian

status

kekeluargaannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.222 Sehingga hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihanya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah swt.223 Para ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.224 Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas,225 dan sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama

221

Kamil dan Fauzan, op.cit.,hlm. 8.

222

Alam dan Fauzan, op.cit., hlm 44.

223

Ibid, hlm. 45.

224

Ibid, hlm. 44-45.

225

Ibid., hlm. 45. Andi dan Fauzan merujuk pada pendapat Rifyal Ka’bah yang menyebutnya dengan istilah Hadhlanah yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak-anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan Pengadilan.



91

manusia.226 Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum , legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan.227 Dengan dikeluarkannya produk penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam maka penekanannya lebih kepada melindungi anak angkat dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab dari orang tua angkatnya atas pemeliharaan dirinya sebagai anak yang telah diangkat dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga jelas bahwa peranan Pengadilan Agama dalam menetapkan anak angkat adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak angkat, sehingga hak-hak anak angkat sebagai seorang anak dan sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya lebih terjamin. Mengutip tulisan Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan bahwa adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seperti anak anak kandung dari orang tua angkatnya, dan hubungan hukumnyapun sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, yakni seperti hubungan antara anak asuh dengan orang tua asuhnya yang telah diperluas.228 Mengenai hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, dimana terdapat ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, Pengadilan Agama tetap memperhatikan hak-hak anak angkat tersebut. Meskipun anak angkat bukan ahli waris, tetapi dalam menurut kentuan pasal 209 ayat (2) KHI, anak angkat memperoleh maksimal sepertiga dari harta waris orang tua angkatnya yang meninggal dunia sebagai wasiat wajibah. Ketentuan mengenai maksimal sepertiga menurut Abdul Ghofur Anshori bukan nilai pasti, artinya apabila pewaris yang ada meninggalkan ahli waris, maka bagian anak angkat tersebut tidak boleh 226

Ibid.

227


228

Alam dan Fauzan, op.cit, hlm. 55.



92

melebihi bagian ahli waris.229 Karena KHI adalah merupakan acuan bagi hakim peradilan agama dalam mempertimbangkan putusannya, dengan sendirinya hak anak angkat dalam masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya tetap diperhatikan. Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri, akibat hukumnya terhadap hak anak angkat yang beragama Islam dapat berbeda sama sekali. Terhadap kedudukannya, mereka berkedudukan sebagaimana layaknya kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya, mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak kandung sehingga dampaknya adalah terhadap hak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Putusan hakim bisa berakibat dua hal, yaitu memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak angkat, atau, tidak memberikan sama sekali, karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya tidak mengacu pada ketentuan hukum Islam, sekalipun para pihak berperkara beragama Islam. Terkait dengan pencatatan anak angkat yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, langkah yang perlu ditawarkan kepada pemerintah menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan adalah “membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak, bahwa anak yang bersangkutan sekarang ini telah menjadi anak angkat dari A dan B misalnya. Hak dan kewajiban pemeliharaan anak telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.”230 Senada dengan pendapat tersebut, Mysthofa Sy juga menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil, yang diatur pada Bagian Kedelapan UU Adminduk.

229

Anshori, op.cit., hlm 55.

230

Kamil dan Fauzan, op.cit. hlm. 123. Terkait dengan “Akta Kelahiran” anak angkat, menurut Kamil dan Fauzan maka akta kelahiran anak angkat tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah ditetapkan Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil. Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.



93

2.6

ANALISA KASUS

2.6.1

KASUS PERTAMA tentang Penetapan Pengangkatan Anak

2.6.1.1 Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl 1.

Posisi Kasus Para Pemohon pengangkatan anak adalah suami isteri yang telah menikah

selama hampir 10 tahun dan belum dikarunia seorang anakpun. Keduanya beragama Islam. Alasan permohonan: a. Dari sisi anak: agar anak mendapatkan masa depan yang lebih baik. b. Dari sisi orang tua angkat: supaya kelak di kemudian hari anak tersebut dapat untuk menjaga dan memelihara pemohon di hari tua Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa mereka menyadari sepenuhnya bahwa “kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri.”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim: a. Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 12 UU Kesejahteraan Anak, bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya.” b. Pasal 1 angka 2 PP Pengangkatan Anak, bahwa “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” c. Menimbang Pasal 2 PP Pengangkatan Anak, tentang tujuan pengangkatan anak yang berbunyi: “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan



94

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.” d. Bab I pasal 1 angka 1 PP Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluara orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. e. Pasal 1 angka 4 PP Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan” f. Pasal 20

jo pasal 13 PP Pelaksanaan Pengangakatan Anak tentang

persyaratan permohonan dan persyaratan calon orang tua angkat.

Penetapan Pengadilan Negeri Kendal: Menerima permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon. Sebagai lembaga peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2.

Analisa hukum: a. Tentang masalah “Kewenangan dan Asas Personalitas KeIslaman.” (1) Berdasarkan Pasal 49 jo penjelasan Pasal 40 huruf a butir 20 UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. (2) Para Pemohon saat melakukan hubungan hukum beragama Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.”



95

(3) Perkara tertentu yang dimaksud adalah perkara penetapan anak yang termasuk dalam bidang hukum Perkawinan terebut dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. (4) Majelis Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, dan seharusnya menolak permohonan yang diajukan Pemohon

yang

berada

di

luar

kewenangannya.

Penetapan

pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketetentuan Pasal 2 di atas, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Permohonan diajukan pada tahun 2011, yang berarti UU Nomor 3 tahun 2006 sudah diberlakukan selama hampir 5 (lima) tahun, saat Pengadilan Negeri Kendal menerima permohonan tersebut. (5) Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksan, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat lex generalis. Dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (asas lex specialis) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapakan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah lex specialis, atas prinsip lex specialis derogaat lex generalis, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.231 Sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama. (6) Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda 231

Hukum,

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan,

bapak

Ibid., hlm. 8-9.



96

Torromuchidin, S.H., M.Hum., yang intinya adalah bahwa Pengadilan Negeri

tidak

berwenang

menetapkan

permohonan

penetapan

pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, karena sudah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa apabila sudah terlanjur keluar penetapan, maka dapat dimintakan keputusan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri yang menetapkan perkara tersebut, dan mengajukan ulang kembali ke Pengadilan Agama.232 (7) Sementara, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Tamah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang juga bertanggung jawab dalam hubungan ke masyarakat, berpendapat bahwa penetapan Pengadilan Negeri Kendal tidak memiliki kekuatan hukum, dan apabila terdapat sengketa kewenangan, maka penetapannya dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Oleh karenanya, pemohon lebih baik mengajukan ulang permohonan pengangkatan anak yang ia lakukan ke Pengadilan Agama tanpa harus membatalkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan Negeri yang sebelumnya, dengan membawa penetapan pengadilan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan sebelumnya karena yang berwenang memang Pengadilan Agama. Dengan sendirinya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Negeri tidak dapat digunakan lagi.233 (8) Mengenai konflik kewenangan ini tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Kendal, namun juga berdasarkan pengalaman beberapa rekan penulis, dan pengalaman penulis sendiri, permohonan pengangkatan anak, setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, masih banyak yang ditujukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan tetap 232

Wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2012 233

Wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2012



97

menerima

permohonan

tersebut

tanpa

menjelaskan

bahwa

kewenangan menetapkan pengangakatan anak adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh penetapan pengangkatan anak yang juga dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

b. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim (1) Dasar pertimbangan yang diberikan hakim merujuk pada Pasal 12 UU Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dan apabila pengangkatan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan anak diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat. Namun oleh Hakim tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana menurut Penulis penting untuk disampaikan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut terlihat ada pengaruh hukum Islam walaupun dibelakangnya terdapat frasa “…berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan”. Tidak ada penjelasan mengenai frasa tersebut, apakah hukum adat ataukah hokum agama dari anak angkat. Apabila yang dimaksudkan adalah hukum agama, dengan sendirinya berlaku ketentuan hukum Islam terhadapnya. Pengaruh ketentuan berdasarkan hukum Islam yang dimaksud oleh Penulis adalah prinsip hukum Islam mengenai nasab. Dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.



98

(2)

Pasal-pasal dari PP Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim

Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya

memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Padahal dalam PP Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. (3) Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah: -

Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak juncto Pasal 4 PP Pengangkatan

Anak

bahwa

“Pengangkatan

anak

tidak

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. -

Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Pengangkatan Anak bahwa “orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhaikan kesiapan anak yang bersangkutan”

Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi dari ketentuan-ketentuan di atas, baik menurut UU Kesejahteran Anak, UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak, tidak satupun mengatur mengenai akibat hukum terhadap pewarisan. Pengaturannya hanya bersifat umum yaitu dengan ditambahkan frasa “…menurut hukum…”, bahkan bukan “..menurut hukum agama…”.



99

Oleh karena itu jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak merujuk ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena prinsip hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak, sangat berbeda termasuk dalam hal hubungan nasabnya, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris.234 (4) Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah kurangnya pemahaman hakim atau tidak menganggapnya

relevan

untuk

dimasukkan

sebagai

dasar

pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak 2002 jo Pasal 4 PP Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. (5) Pemerintah dalam menyusun UU Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Kendal

memasukkannya

sebagai

dasar

pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat. (6) Hal ini menjadi sangat penting, karena pemohon dalam alasan permohonannya, menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri. Dan sudah barang tentu hal ini menyalahi ketentuan dan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, sementara pemohon beragama Islam. Hakim sebenarnya dalam hal ini bisa menjelaskan 234

Alam dan Fauzan, op.cit., hlm. 16-17.



100

kepada pemohon dengan menggunakan dasar hukum yang kuat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris.

2.6.1.2 Penetapan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

Nomor:

121/Pdt.P/2007/PN. Jak.Sel 1.

Posisi Kasus Para Pemohon pengangkatan anak adalah suami isteri yang telah menikah selama 15 tahun dan belum dikarunia seorang anakpun. Keduanya beragama Islam. Permohonan diajukan setelah anak angkat berusia dua tahun. Alasan Permohonan: a. Dari sisi anak angkat: untuk kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan anak angkat. b. Dari sisi orang tua angkat: (1) telah berumah tangga selama hampir 15 tahun dan belum dikaruniai anak, walau telah melakukan upaya medis dengan mengikuti program bayi tabung sebanyak dua kali. (2) mengangkat anak sebagai anak kandung demi kepentingan si anak. (3) telah menerima penyerahan anak laki-laki dari dokter yang dipercaya oleh ibu kandung anak yang diangkat dan ingin menjaga amanah tersebut. (4) untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pengangkatan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri: a. maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mendidik dan merawat anak angkatnya; b. Di persidangan pemohon menunjukkan kesanggupan hati untuk memberi kasih sayang kepada anak angkatnya serta memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri;



101

c. Pengangkatan anak telah mendapakan persetujuan pula dari pihak keluarga pemohon, yang menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dlaam lingkungan keluarga para pemohon; d. Ibu dari anak yang diangkat sudah berniat menyerahkan anak yang dikandungnya untuk diasuh dan dirawat sebagai anak adopsi sebagaimana ternyata dari surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2005; e. Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak, maka pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah di bawah asuhan para pemohon sebagai orang tua angkat.

Penetapan Hakim: a. Mengabulkan permohonan pemohon; b. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak yang akan diangkat.

2. Analisa Hukum: a. Tentang kewenangan pengadilan dan asas personalitas keIslaman, sama dengan kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kendal sebelumnya, dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan pengangkatan anak, karena perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan para pemohon

yang

mengajukan

permohonan

telah

memenuhi

asas

personalitas keIslaman, yaitu beragama Islam saat menerima penyerahan anak angkat. b. Tentang pertimbangan hukumnya: (1) Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan tidak menggunakan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkatan anak sama sekali, termasuk ketentuan hukum Islam.



102

(2) Hakim lebih mempercayakan keputusannya untuk mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan hal-hal yang ia lihat sendiri ketika bertemu dengan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang ada, termasuk Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Bina Mental dan Kesos Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Maret 2007 dan Surat Pernyataan dari ibu kandung anak yang diangkat. (3) Pertimbangan hukum Hakim yang tidak menyertakan dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya, menurut Penulis adalah tidak tepat. Karena dalam pertimbangannya, hakim harus merujuk kepada dasardasar hukum dari penetapan yang ia ambil, untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemohon, terlepas penetapan tersebut bukanlah merupakan kewenangannya. Karena dengan menerima

permohonan

tersebut,

seharusnya

hakim

tetap

mempelajari ketentuan-ketentuan hukum pengangkatan anak yang dimintakan penetapannya tersebut. (4) Dalam kasus ini Pengadilan menyebutkan bahwa para pemohon telah mengetahui

akibat

hukum

dari

pangangkatan

anak

tanpa

menjelaskan apakah akibat hukumnya, dan dari sisi Pemohon tidak ada pemahaman apa yang dimaksud dengan akibat hukum tersebut. Hanya menyangkut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai orang tua angkat kepada anak yang diangkat. Akan lebih baik apabila hakim menjelaskan kembali kepada para pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang dimaksud dan dituangkan dalam penetapanannya, dengan merujuk kepada akibat hukumnya.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Penulis berpendapat sebagai berikut: 1.

Hakim Pengadilan Negeri dari kedua Pengadilan Negeri tersebut di atas lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif dari pengangkatan anak yang diajukan.

2.

Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak menggunakan rujukan ketentuan Hukum Islam, bahkan ketentuan perundang-undangan



103

Nasional RI yang merupakan pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum Islam, KHI. 3.

Oleh karenanya jelas sekali bahwa, Penentapan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya.

2.6.1.3

Penetapan

Pengadilan

Agama

Gresik

Nomor:

0066/Pdt.P/2011/PA.Gs 1.

Posisi kasus Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang beragama Islam, telah menikah sejak tahun 2004 dan belum dikarunia seorang anak kandung. Alasan Permohonan: Demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak angkat, merasa perlu untuk mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukannya, dan agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku semata-mata untuk kebaikan masa depan anak, dan secara ekonomi Para Pemohon berkecukupan dan tidak mempunyai anak.

Pertimbangan hukum Hakim: a.

Pasal 49 jo penjelasannya huruf a butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi “Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam.”

b.

Ketentuan Pasal 171 huruf h KHI, yang berbunyi : “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berlaih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan.”

c.

QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan ayat 5 tentang prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, dimana hakim menyatakan bahwa menurut hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan



104

pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/ menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga. d.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Peyempurnaan SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak “permohonan pengesahan/ pengangkatan anak antar warga negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili anak yang akan diangkat”. Namun dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, kata “Pengadilan Negeri” harus dibaca “Pengadilan Agama.”

e.

Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak jo ketentuan Pasal 39 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Gresik: “Mengabulkan permohonan para pemohon”

2.

Analisa hukum: a.

Tentang masalah “Kewenangan dan Asas Personalitas KeIslaman.” (1) Tentang

kewenangan,

Pengadilan

Agama

telah

memenuhi

kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasannya dalam Angka 1 huruf a butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006. Hakimpun menyebutkannya dalam pertimbangan hukumnya. (2) Tentang asas personalitas keIslamanpun telah memenuhi ketentuan pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006.

b.

Tentang Pertimbangan hukumnya (1) Penggunaan QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5 dipakai oleh Hakim untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yaitu Islam tidak melarang pengangkatan anak, sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Sehingga jelas bahwa Hakim ingin



105

menyampaikan bahwa pengangkatan anak dalam kasus ini tidak menghapuskan/ menghilangkan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan bahwa kedudukan anak angkat tetap sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. (2) Selain menggunakan dasar-dasar hukum yang merujuk pada ketentuan hukum Islam, Pengadilan Agama Gresik dalam pertimbangannya

juga

merujuk

pada

ketentuan

perundang-

undangan Nasional RI terkait dengan pengangkatan anak. Namun ketentuan perundang-undangan Nasional RI yang dimasukkan oleh Hakim hanyalah SEMA no. 6 Tahun 1983, UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak, yang tidak merinci lebih lanjut mengenai akibat hukum dari Pengangkatan Anak, padahal akibat hukum yang diatur dalam UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak sebagaimana yang Penulis uraikan dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, adalah penting untuk dimasukkan, termasuk juga ketentuan yang mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan anak yang diangkatnya tentang orang tua kandung dan asal usulnya. Hal-hal tersebut masih belum dicantumkan dalam Penetapan ini. (3) Pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dampak dari ketentuan hukum ini juga meliputi mengenai hak anak angkat atas pewarisan, bahwa dengan kedudukannya tersebut anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris. Anak angkat hanya akan mewaris dari pewarisnya yang sah, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah, bahkan wasiat wajibah. Oleh karenanya akan lebih baik jika ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim yang bersangkutan. (4) Tentang dasar hukum dari asas personalitas keIslaman yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, tidak disebutkan



106

oleh Hakim. Akan lebih baik jika ketentuan tersebut juga dimasukkan.

2.6.1.4

Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 49/Pdt.P/2011/PA. Sdj.

1.

Posisi kasus a.

Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1998 dan selama perkawinannya tersebut belum dikaruniai anak.

b.

Saat memasuki usia pernikahan yang ke dua belas tahun, menerima penyerahan seorang anak laki-laki berusia 1,5 bulan. Anak tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2010.

c.

Pada bulan Maret tahun 2011, mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

d.

Para pemohon beragama Islam.

Alasan Permohonan: a.

Telah menikah 12 tahun dan belum dikaruniai anak

b.

Menerima penyerahan anak angkat tersebut dari kedua orang tua kandung anak angkat untuk diasuh oleh Pemohon, sejak anak berusia 1.5 bulan.

c.

Para pemohon bekerja masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai TNI, oleh karenanya memiliki penghasilan yang cukup dan mampu untuk pengasuhan, perawatan anak angkat, berusaha mendidik, melindungi dangan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, demi kesejahteraan anak.

Pertimbangan hukum Hakim: a.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari…berdasarkan putusan Pengadilan Agama.”

b.

Kewenangan menetapkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo karena Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo.



107

c.

Terhadap orang tua kandung anak angkat tidak ada

unsur paksaan

dalam menyerahkan anaknya kepada pemohon. Orang tua kandung anak angkat tidak mampu merawat dan memberi penghidupan yang layak. d.

Para Pemohon keadaan ekonominya baik.

e.

namun karena tidak ada surat nikah dari orang tua kandung anak angkat, sehingga tidak ada bukti telah terjadi perkawinan, anak angkat tidak dapat dikatakan anak kandung ayah ibunya, melakinkan anak kandung dari ibunya.

f.

Prinsip hukum Islam, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak.

g.

Dalam pengangkatan anak untuk tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 4-5.

h.

fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepataan dengan tanggal 18 Sya’ban 1402 H, bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam.

i.

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

j.

Pasal 39 UU Perlindungan Anak.

k.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

l.

Prinsip-prinsip hukum Islam.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo: Mengabulkan dan menetapkan anak yang akan diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon.

2.

Analisa Hukum: a.

Tentang kewenangan dan asas personalitas keIslaman



108

(1) Tentang kewenangan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 juncto penjelasannya pada angka 1 huruf a butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Gresik di atas. (2) Tentang asas personalitas keIslaman juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006. Akan lebih baik jika disebutkan pula ketentuan pasalnya dalam pertimbangan hukum Hakim.

b.

Tentang pertimbangan hukumnya (1) Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan dasar hukum dengan lebih terinci, dan juga selain merujuk kepada QS al- Ahzab juga merujuk kepada ketentuan KHI dan fatwa MUI. Sehingga dalam penetapan ini lebih tegas lagi kepastian mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya, yang adalah tidak memutuskan hubungan nasab antara anak kandung dengan ibu kandungnya. (2) Namun Hakim tidak merujuk kepada ketentuan yang mengatur hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Menurut

Penulis

ketentuan

tersebut

perlu

dimuat

dalam

pertimbangan hukum Hakim agar terdapat kejelasan pada orang tua angkat bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam antara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewaris. Bahwa yang diperbolehkan adalah berupa wasiat atuapun hibah dengan batasan tertentu. Dan jika semasa hidupnya orang tua angkat belum sempat berwasiat ataupun memberikan hibah kepada anak angkatnya. Maka berdasarkan Pasal 209 KHI anak angkat berhak atas wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, dan orang tua angkat juga berhak atas harta peninggalan anak angkat melalui konsep wasiat wajibah. (3) Mengenai kewajiban orang tua angkat yang diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak, juga tidak dimasukkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Menurut Penulis, hal ini sangat penting bagi orang tua angkat maupun anak angkat. Bagi anak angkat, agar ia mengetahui asal



109

ususlnya dan orang tua kandungnya, bagi orang tua angkat agar orang tua angkat menyadari kewajibannya demi kebaikan/ kepentingan anak yang diangkatnya.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Penulis berpendapat sebagai berikut: 1.

Dari kedua Penetapan Pengadilan Agama tersebut di atas ada hal yang menurut penulis sangat berarti bagi untuk diketahui oleh umat Islam, yaitu: a.

menurut hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan

pengangkatan

anak

itu

tidak

menghilangkan/

menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga. b.

Prinsip hukum Islam, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak.

2.

Dalam Penetapan kedua peradilan agama tersebut tidak dijelaskan mengenai: a.

hak-hak anak angkat dalam pewarisan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 209 KHI, dan

b.

hak-hak anak angkat untuk mengetahui asal usulnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut orang tua angkat harus memberitahukan tentang orang tua kandung anak angkatnya tersebut yang mana waktunya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat tersebut. Penjelasan dari Pasal 40 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psiologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap.

3.

Mengenai hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, Penulis menemukan bahwa, ternyata ada ketentuan Pengadilan Agama lainnya yang memuat ketentuan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, diluar Penetapan yang diuraikan di atas, yaitu pada Penetapan

Pengadilan

Agama

Lumajang

Nomor:



110

0362/Pdt.G/2011/PA.Lmj, yang menerangkan bahwa kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga, kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketetentuan KHI pasal 176 sampai dengan 193, dan Pasal 209 KHI. Oleh karenanya alangkah baiknya apabila hakim Pengadilan Agama lain juga melakukan hal yang sama. 4.

Mengenai hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan pendapat dari nara sumber Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai cara mengajukan kembali permohonan penetapan pengangkatan

anak

angkat

kepada

Pengadilan

Agama,

untuk

memperbaiki kesalahan yang telah dibuat umat Islam sebagai pelaku pengangkatan anak. Penulis sendiri setuju dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama, bahwa akan lebih baik Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama secara langsung, karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak, sedangkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah lebih dulu dikeluarkan tidak berkekuatan hukum.

2.6.2

Kasus Kedua Putusan Sengketa Waris antara Ahli Waris dan Anak Angkat

1.

Posisi Kasus: a.

Kasus adalah tentang sengketa harta peninggalan orang tua angkat, yang dikuasai

oleh anak angkat. Sehingga akhirnya menimbulkan

perselisihan antara anak angkat dan ahli waris yang sah dari orang tua angkat. b.

Gugatan diajukan oleh para ahli waris dari orang tua angkat (Pewaris) ke Pengadilan Negeri, yang kemudian diajukan banding dan kasasinya oleh pihak anak angkat.

c.

Para Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasai terdiri dari adik-adik Pewaris dan keponakan-keponakan Pewaris.

d.

Para Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah anak angkat, anak-



111

anak dari anak angkat, dan penyewa salah satu obyek sengketa. e.

Pewaris saat meninggal dunia berstatus janda dari perkawinannya yang kedua. Perkawinan pertama berakhir karena perceraian, sedangkan perkawinan kedua berakhir karena kematian suami Pewaris.

f.

Seluruh pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam.

g.

Sengketa menyangkut hak pemilikan yang obyek sengketa yang berupa tanah-tanah

yang

keseluruhannya

dikuasai

oleh

anak

angkat.

Musyawarah sudah dilakukan tetapi tidak berhasil karena pihak anak angkat merujuk pada Penetapan PN Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tgl 7 April 2005 Jo Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) No.01/03/PA/2005, yaitu atas dasar sebagai anak angkat Pewaris merasa berhak memiliki dan menguasai semua obyek sengketa tersebut. h.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai harta warisan yang menurut pihak ahli waris merupakan harta asal Pewaris, oleh karenanya harus kembali ke para ahli waris pewaris. Sedangkan dari pihak anak angkat berpendapat bahwa harta waris diperoleh Pewaris dalam perkawinan kedua Pewaris, dimana dalam perkawinannya itu, Pewaris mengangkat anak angkat.

i.

Pihak ahli waris mempersoalkan status dan kedudukan anak angkat yang diperoleh dengan cara yang salah, yaitu diajukan setelah pewaris meninggal

dunia,

menguasakan

dimana

kepada

Pewaris

seseorang

ketika untuk

masih mengurus

hidup

telah

penetapan

pengangkatan anak angkatnya, yang ternyata baru diajukan beberapa hari setelah Pewaris selaku Pemberi Kuasa meninggal dunia, sehingga menurut pihak ahli waris, penetapannya tidak sah dan anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai anak angkat. Penetapan PN Jember tentang Pengangkatan Anak dan kutipan akta pengangkatan anak di atas cacat hukum, tidak sah, bertentangan dg hukum, sehingga batal demi hukum. Surat kuasa tersebut pun demi hukum gugur dan penggugat beranggapan semua perbuatan hukum yang dilakukan Kuasa Pewaris tidak sah, bertentangan dengan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum permohonan



112

pengangkatan

anak

termasuk

Penetapan

PN

Jember

tentang

Pengangkatan Anak dan juga Kutipan Pengangkatan Anak. j.

Pihak anak angkat mengajukan bukti-bukti bahwa ia adalah anak angkat yang sah menurut hukum adat yang berlaku di daerah ia dan orang tua angkatnya tinggal, dengan bukti-bukti yang ia sampaikan. Oleh karenanya atas dasar perolehan harta peninggalan yang berasal dari Pewaris, anak angkat merasa berhak mewaris obyek sengketa dan menutup kedudukan ahli waris lainnya, terlebih obyek sengketa bukan barang asal dari Haji Amin, melainkan harta gono gini. Berdasarkan hukum waris adat menurut pihak anak angkat, ia berhak mewaris harta gono gini tersebut dan secara yuridis menutup ahli waris lainnya.

Dari kasus tersebut, masing-masing peradilan memutuskan dalam tiap tingkatan Peradilan sebagai berikut: a.

Dalam peradilan tingkat Pertama: Penggugat memenangkan perkara.

b.

Dalam tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri jember.

c.

Dalam tingkat Kasasi: Putusan-putusan baik di tingkat pertama dan tingkat Banding dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung.

Ringkasan Putusannya adalah sebagai berikut: 2.6.2.1

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr (PN Jember)

Perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jember oleh Para Penggugat yang merupakan para ahli waris orang tua angkat, pada tanggal 25 Maret 2008. Berdasarkan fakta yang disampaikan dalam Pengadilan, maka menurut para ahli waris: 1.

Perbuatan hukum Tergugat 1 dalam menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;



113

2.

Perbuatan hukum (menguasai Obyek sengketa, menyewakan pada Tergugat IV oleh Tergugat 1 dan III) tanpa izin para penggugat adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum;

3.

Sewa Menyewa tidak sah, batal demi hukum, harus diserahkan kembali kepada para Penggugat oleh Tergugat IV dalam keadaan kosong;

4.

Tergugat I harus menyerahkan kembali obyek sengketa yg dikuasai kepada para Penggugat;

Proses mediasi tidak berhasil dilakukan, Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan menyatakan menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris dan ahli Waris kedua orang tua Pewaris, sampai dapat dibuktikan. Pertimbangan hukum dan Putusan Hakim PN Jember: a.

Hakim menyampaikan bahwa dari bukti surat-surat mengenai Obyek Sengketa dan didukung oleh keterangan para saksi. Dapat dibuktikan semua tanah obyek sengketa adalah milik Pewaris (harta asal), yang dahulunya milik orang tuanya, sehingga tanah obyek sengketa merupakan tanah asal dari Pewaris;

b.

Obyek sengketa yang merupakan harta asal kembali ke atas (asal, yaitu Haji Amin), sedangkan Haji Amin maupun isterinya telah meninggal dunia, maka obyek sengketa diwariskan ke anak atau keturunan Haji Amin yang masih hidup yaitu para Penggugat.

c.

Surat Kuasa Khusus yang merupakan dasar Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Pewaris, dan diajukan setelah Pewaris meninggal dunia dengan sendirinya menjadi gugur,

yang

mengakibatkan

Penetapan

PN

Jember

Nomor

07/Pdt.P/2005/PN.Jr, mempunyai cacat hukum, demikian juga Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi), akan tetapi PN Jember tidak berwenang menilai ketetapan PN Jember tentang Pengangkatan Anak; d.

Karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Para Penggugat, maka pengusasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat, menyewakannya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan harus menyerahkan obyek



114

sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat, bahkan bila diperlukan dengan bantuan pihak berwajib. e.

bukti-bukti yang diajukan Tergugat I tentang kedudukannya sebagai anak angkat tidak bisa dijadikan bukti tentang pengangkatan anak.

f.

Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan para ahli waris dari orang tua angkat dan memutuskan bahwa para ahli waris berhak atas semua harta warisan.

g.

Pihak anak angkat adalah pihak yang kalah dan bukanlah ahli waris yang sah dari Pewaris, karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, antara lain bahwa anak angkat adalah anak angkat yang sah dari Pewaris. Oleh karenanya, anak angkat sama sekali tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tuanya.

2.6.2.2

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Surabaya

Nomor:

645/PDT/2008/PT.SBY (PT Surabaya) Terhadap Putusan PN Jember pihak anak angkat mengajukan permohonan banding kepada PT Surabaya. Pertimbangan dan Putusan Hakim PT Surabaya: a.

Segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian dapat diterima, disetujui dan dijadikan sebagai dasar serta pendapat Majelis Hakim PT sendiri dalam memutuskan perkara di peradilan tingkat banding.

b.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas PN Jember Nomor: 21/Pdt.G/2008/PN-Jr

patut

dipertahankan

dan

karenanya

harus

dikuatkan. c.

Majelis Hakim PT Surabaya, memutuskan menguatkan Putusan PN Jember, oleh karenanya anak angkat tetap tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya.



115

2.6.2.3

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398/K/Pdt/2009 tanggal 7 Juli 2010

Terhadap Putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, pihak anak angkat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana dalam memori kasasinya disampaikan bahwa eksepsi yang diajukan adalah exceptie van onbevoegheid, karenanya eksepsi tersebut dapat diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam semua tingkat pemeriksaan. Berikut alasan-alasannya: a.

Substansi sengketa perdata yg diajukan adalah sengketa waris, dimana Termohon dan Pemohon Kasasi sama-sama sebagai pemeluk agama Islam. Karenanya harus berlaku asas personalitas keIslaman (vide UU No. 3 Tahun 2006). Berdasarkan asas personalitas keIslaman sengketa waris dari pewaris dan para ahli warisnya beragama Islam atau badan hukum Islam tunduk pada hukum Islam. Jika terjadi sengketa, maka pelanggaran diselesaikan di Pengadilan Agama. Karenanya Pengadilan Negeri (PN) Jember dan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan secara yuridis yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama (PA) dalam hal ini PA Jember bukan PN Jember jo PT Surabaya, berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain Waris. Sehingga tidak bisa ditawar lagi, untuk masalah sengketa waris bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan karya tulis dari A. Mukti Arto yang berjudul "Garis Batas Kekuasaan PA dan PN Penerapan Azas Personalitas

KeIslaman

sebagai

Dasar

Penentuan

Kekuasaan

Pengadilan", yang dimuat dalam majalah Varia Peradilan tahun ke -XXI No. 253, Desember 2006 hal 19 s/d 44; Sebagai

konsekwensi

hukum

diberlakukannya

asas

personalitas



116

keIslaman dalam masalah waris, apabila keberadaan Pemohon Kasasi dianggap telah terjadi sengketa hak milik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3/ 2006, perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama; b.

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi I telah diangkat oleh Pewaris dan suaminya sejak masih bayi, disekolahkan, dinikahkan. Diperlakukan seolah-olah sebagai anak kandung, oleh karenanya secara de facto dan de jure perlakuan Pewaris kepada Pemohon Kasasi sebagai orang tua angkat telah memperlakukannya seperti anak kandungnya. Kedudukan anak angkat setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat memperoleh hak wasiat wajibah dari Harta Peninggalan almarhum orang tua Angkat, yang bisa dilihat dalam pasal 209 KHI jo Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006. Tidak dibantah bahwa Obyek Sengketa adalah harta peninggalan Pewaris dan suaminya. Karena dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak kandung kecuali anak angkat, maka Pemohon Kasasi I bersamasama dengan para Termohon Kasasi (para ahli waris) berkedudukan sebagai ahli waris Pewaris, karenanya berhak mewaris obyek sengketa dengan ketentuan besar pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

c.

Dalam Hukum Adat dikenal dengan anak angkat, artinya mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (vide Surojo Wignjodipuro, SH dalam bukunya "Pengantar dan AzasAzas Hukum Adat";

d.

Tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta benda, karenanya secara yuridis harta benda yang diperoleh selama terikat perkawinan adalah harta bersama (harta gono gini), dapat dilihat dari cara perolehan hak atas tanah obyek sengketa;

e.

Obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan



117

mereka. Pertimbangan hukum judex facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena dari bukti-bukti tidak pernah ada keterangan bahwa obyek sengketa berasal dari orang tua Pewaris (H. Amin), Saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa; f.

Pertimbangan hukum PN Jember bahwa tanah sengketa masih atas nama Pewaris oleh karenanya berarti tanah sengketa tersebut dahulunya merupakan milik H. Amin , diambil alih oleh PT Surabaya. Padahal pertimbangan hukum tersebut salah. Saksi yang diajukan tidak pernah menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut asalnya/ dahulunya milik H. Amin. Pertimbangan hukum demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

g.

Ketika UUPA diberlakukan, tanah-tanah obyek sengketa merupakan tanah adat dikonversi berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (1) ketentuan ketentuan konversi UUPA menjadi Hak Milik. Karena secara de facto dikuasai oleh Pewaris, maka tanah tersebut didaftar atas nama Pewaris (Pasal 20 ayat (1) UUPA);

h.

Keterangan Kepala Desa yang disebut menerbitkan alat bukti, tidak pernah didengar keterangannya dalam sidang untuk menjelaskan hal ihwal berkenaan dengan peristiwa hukum perkawinan Pewaris dengan suami pertama dan soal pemberian tanah obyek sengketa dari H. Amin kepada Pewaris saat masih terikat dalam perkawinan dengan suami pertama. Ditambah lagi, alat bukti tersebut sifatnya tidak otentik berdasarkan putusan MA No. 907/Sip/1972 yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II muka 217;

i.

Status Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat Pewaris dan Mochamad Sidik (Ali Sidik) nyata dan konkrit karena adanya peristiwa hukum sebagai berikut: -

Dalam Surat Kematian Pewaris maupun Ali Sidik ditulis bahwa anak angkat mereka adalah Siti Sulami;

-

Dalam paspor perjalanan haji Pewaris dan suaminya tertulis keterangan yang intinya jika terjadi apa-apa dengan Pewaris dan suaminya, maka barang-barang akan diserahkan kepada ahli



118

warisnya yang berhak atau ahli waris pemegang paspor, bernama Siti Sulami. j.

Sebagai konsekwensinya, sebagai anak angkat, Siti Sulami berhak memperoleh "wasiatul wajibah" peninggalan orang tua angkatnya, yaitu tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung: a.

Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam penerapan hukum, karena dalam perkara a quo terdapat masalah "warisan", yang berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

b.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi yaitu Siti Sulami dan kawankawan

dan

"membatalkan"

putusan

PT

Surabaya

Nomor

645/PDT/2008/PT.SBY tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan putusan PN Jember Nomor 21/PDT.G/2008/PN.Jr tanggal 09 September 2008.

Putusan Mahkamah Agung: a.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon.

b.

Membatalkan putusan PT Surabaya.

c.

Menyatakan gugatan para Penggugat (para ahli waris Pewaris) tidak dapat diterima.

2.

Analisa Kasus: Dalam kasus kedua ini ada beberapa hal, isu atau masalah yang dapat di analisa yaitu tentang: a.

Kewenangan PN dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak;

b.

Kewenangan PN dalam memutuskan dan memeriksa perkara waris orang-orang Islam;

c.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi



119

tentang pembagian harta peninggalan Pewaris; d.

Pembagian harta peninggalan Pewaris kepada anak angkat dan ahli waris;

e.

Putusan Mahkamah Agung.

Berikut analisa atas hal, isu atau masalah-masalah dalam kasus kedua: 1.

Kewenangan PN dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak a.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

b.

Dalam kasus di atas terlihat bahwa pengesahan anak angkat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Menurut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya yang diatur dalam huruf a butir 20, badan peradilan yang berwenang untuk menetapkan permohonan anak angkat oleh orang Islam adalah Pengadilan Agama, berdasarkan asas yang dikenal dengan asas personalitas keIslaman.

c.

Dalam kasus ini, orang tua angkat maupun anak angkat sama-sama beragama Islam, oleh karenanya seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dan Penetapannya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Namun demikian, Pengadilan Negeri tetap menerima dan mengesahkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya. Menurut penulis, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasannya Pasal 49 huruf a butir 20, oleh karenanya dengan sendirinya penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri, yang dapat berakibat penetapan tersebut dapat dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan dalam bab 2 di atas, pengangkatan anak yang disahkan oleh Penetapan Pengadilan akan



120

disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tempat tinggal pemohon, yang akibat hukumnya sangat bervariatif bagi anak angkat yaitu berhak mewaris atau tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya. Yang sudah pasti adalah dasar pertimbangannya tidak akan merujuk kepada ketentuan hukum Islam. Namun demikian, pertimbangan MA yang dalam putusannya tidak menyinggung mengenai masalah kewenangan Pengadilan dalam hal pengangkatan anak. Dengan kata lain penetapan Pengangkatan Anak oleh PN Jember tidak mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim MA untuk menetapkan hak anak angkat atas harta peninggalan Pewaris. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri sejak awal telah menyalahi kewenangan dengan menetapkan pengangkatan anak dari pemohon yang beragama Islam yang berada di luar kewenangannya. Sehingga jelaslah bahwa, pengangkatan anak yang dilakukan oleh hukum Islam harus diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya pengajuan ke Pengadilan Negeri adalah tidak tepat.

2.

Kewenangan PN dalam memutuskan dan memeriksa perkara waris orang-orang Islam a.

Sebagaimana halnya dalam masalah penetapan anak angkat, sejak diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara kewarisan orang-orang

yang

beragama

Islam

adalah

Pengadilan

Agama

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. b.

Berdasarkan asas personalitas keIslaman, maka para pihak yang bersengketa dalam perkara waris kesemuanya beragama Islam, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Agama.

c.

Yang telah dilakukan oleh PN Jember untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa waris antara ahli waris dengan anak angkat, yang kesemuanya beragama Islam berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah tidak tepat dan menyalahi dasar kewenangan absolut dalam



121

memeriksa dan memutus sengketa waris tersebut. d.

Saat perkara ini diterima oleh PN Jember, yaitu tahun 2008, UU Nomor 3 Tahun 2006 telah diberlakukan selama hampir 2 tahun, sehingga seharusnya peraturan ini telah diketahui oleh para hakim Pengadilan dimanapun juga di Indonesia.

3.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tentang pembagian harta peninggalan Pewaris. a.

Anak Angkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) berhak menerima harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

b.

Dalam Putusan PN Jember tersebut, seluruh harta peninggalan Pewaris jatuh pada seluruh ahli waris, dan anak angkat tidak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali.

c.

Dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim PN adalah, karena harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta asal dari orang tua Pewaris, dan bukan harta gono gini selama perkawinan orang tua angkatnya. Majelis hakim tidak melihat sama sekali bahwa telah cukup bukti yang memperlihatkan bahwa Siti Sulami adalah anak angkat Pewaris. Selain itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Penetapan PN Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tgl 7 April 2005 tentang pengesahan pengangkatan dirinya sebagai anak angkat adalah cacat hukum, tidak sah, bertentangan dengan hukum, batal demi hukum. Dasarnya adalah surat kuasa yang digunakan oleh Kuasa Pewaris tidak bisa digunakan, karena pemberi kuasa, yaitu Pewaris telah meninggal dunia saat permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.

d.

Dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim akhirnya menimbulkan pertanyaan baru: 1.

Bagaimana jika Penetapan PN Jember adalah sah, apakah anak angkat secara otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya?

2.

Bagaimanakah hak-hak ahli waris yang sah dari Pewaris apabila anak angkat berdasarkan penetapan PN menjadi ahli waris, apakah



122

dengan sendirinya tidak berhak mewaris, karena anak angkat telah mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris? e.

Yang menarik adalah, dalam memutuskan perkara banding pihak anak angkat, PT Surabaya menggunakan dasar pertimbangan yang sama dengan PN Jember bahkan menguatkan putusan PN tersebut.

f.

Hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila sengketa penyelesaian harta peninggalan orang tua angkat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Islam yang berperkara tersebut dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI tersebut di atas. Walaupun anak angkat bukanlah anak kandung Pewaris, namun KHI tetap memberikan anak angkat hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

4.

Pembagian Harta Peninggalan Pewaris kepada Anak angkat dan Ahli Waris Pewaris. a.

Menurut ketentuan hukum Islam, yaitu QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, anak angkat adalah tetap anak angkat dan bukan merupakan anak kandung dari orang tua angkatnya. Dalam ayat tersebut ada kalimat yang terjemahannya adalah “tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri” memberikan arti bahwa anak angkat tidak dapat memiliki hak-hak yang sama sebagai anak kandung, yang salah satunya adalah hak mewaris. Antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan darah, dan anak angkat tidak lahir dari perkawinan yang sah kedua orang tua angkatnya melainkan oleh orang tua kandungnya, oleh karenanya tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya karena ada hak-hak ahli waris yang lebih untuk mewaris.

b.

Yang berhak mewaris menurut ketentuan hukum Islam termuat dalan QS. Al-Ahzab [33] ayat 6 yang terjemahannya berbunyi: “…orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih



123

berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudara (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).“235 Mereka semua dapat menerima warisan jika sebab-sebab untuk itu telah terpenuhi. c.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1404 Hijriah mengemukakan sebagai berikut: (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). (2) Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status anak nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.

d.

Oleh karenanya, sangat jelas menurut hukum Islam bahwa anak angkat tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya, melebihi dari bagian yang dapat diterimanya sebagai anak angkat menurut hukum Islam. Bahwa ada yang lebih berhak atas harta warisan yaitu orangorang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.

e.

Pasal 209 ayat (2) KHI, menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Maksud ayat ini adalah bahwa, anak angkat bukanlah ahli waris, dan hanya berhak memperoleh bagiannya atas harta peninggalan orang tuanya berdasarkan wasiat wajibah apabila orang tua angkatnya tidak membuat suatu wasiat. Sebagai anak angkat ia hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya dan berbagi dengan ahli waris

235

Departemen Agama, hlm. 667



124

orang tua angkatnya. Dalam hal ini orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat terhadap anak angkatnya, oleh karenanya menurut hukum Islam, sebagai anak angkat berhak mendapatkanharta warisan dari orang tua angkatnyam sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Agama Islam sangat memperhatikan ajaran tentang keadilan, bahkan memiliki porsi yang terbesar sebagai asas yang dianut oleh Islam. Hal inilah yang tidak disadari oleh umat Islam, sehingga pada akhirnya timbul masalah-masalah terkait dengan sengketa kewarisan.

5.

Putusan Mahkamah Agung. Ada dua hal yang menjadi perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung,

pertama soal kewenangan absolut dari Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara waris. Kedua, mengenai pembagian harta peninggalan Pewaris yang tidak memperhatikan hak-hak anak angkat sebagai berikut: a.

Majelis Hakim membatalkan semua putusan yang telah dikeluarkan oleh baik PN jember maupun PT Surabaya atas dasar tidak adanya kewenangan badan-badan peradilan tersebut untuk memutuskan perkara waris diantara orang-orang Islam dan memutuskan serta mengadili sendiri bahwa anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dan ahli waris mendapatkan bagian warisan atas harta warisan Pewaris. Majelis Hakim membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang merujuk kepada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 50 nya, dan bahwa memenuhi “asas personalitas keIslaman” para pemohon, oleh karenanya yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Menurut pendapat Penulis pertimbangan majelis hakim MA disini adalah sangat tepat, karena memperhatikan asas personalitas keIslaman yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga putusan PN Jember dan PT Surabaya dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, jelas bahwa dasar kewenangan Pengadilan tidak menjadi perhatian para pihak berperkara demikian juga tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim PN maupun PA yang menerima saja



125

perkara yang diajukan kepada mereka, walaupun bukan dalam kewenangan absolut mereka. Hal ini tentunya sangat merugikan para pihak berperkara baik secara moril maupun materiil, dan para pihak tidak mendapatkan penyuluhan sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan dari para penegak hukum. b.

Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan kepada anak angkat hak menerima bagian harta peninggalan orang tua angkatnya dengan mempertimbangkan alasan pihak ahli waris yang merujuk kepada ketentuan Pasal 209 ayat 2 KHI. Pasal tersebut mengatur, bahwa anak angkat berhak atas harta waris orangtuanya melalui sarana wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak membagi secara rinci berapa yang diperoleh anak angkat atas pembagian harta warisan Pewaris tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagian yang ditetapkan dalam Putusan MA tersebut adalah sebesar yang ditentukan oleh Pasal 209 KHI. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada ahli waris dan anak angkat adalah sudah tepat, walaupun tidak dirinci lagi bagian-bagian yang harus diterima oleh para ahli waris. Majelis Hakim hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Menurut penulis, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat karena menggunakan dasar hukum yang benar. Akan lebih baik lagi jika dalam putusannya tersebut, Majelis hakim memberikan keputusan mengenai rincian pembagiannya agar tidak menimbulkan masalah lagi, atau merujuk kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan tersebut. Beberapa Putusan MA dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan orang tua angkat merujuk pada ketentuan pasal 209 KHI, dan memberikan hak anak angkat bagian yang telah ditentukan dalam KHI, sedangkan bagian ahli



126

waris dibagi sesuai dengan ketentuan pewarisan berdasarkan al-Qur’an/ Hadis.



127

BAB 3 PENUTUP

3.1 SIMPULAN 1.

Bagaimanakah

penerapan

ketentuan

hukum

Islam

terhadap

pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia Penerapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia adalah sebagai berikut: a.

Pelaksanannya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku didaerahnya.

b.

Tidak adanya peraturan hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sifatnya menyeluruh dan terintegrasi antar departemen terkait, menimbulkan kebingungan bagi umat Islam dalam melakukan pengangkatan anak.

c.

Permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama dan para Hakim Pengadilan Negeri masih menerima pengajuan permohonan pengangakatan anak yang diajukan oleh umat Islam dan tidak memperhatikan kewenangan absolut Pengadilan.

d.

Karena kurangnya pemahaman dari umat Islam, maka anak angkat diberlakukan sebagai mahram, diangkat sebagai anak kandung dan diberikan hak mewaris sebagaimana ahli waris yang sah dari orang tua angkat.

e.

Motivasi utama pengangkatan anak di beberapa daerah adalah untuk “memancing”

anak,

selain

untuk

meneruskan

keturunan,

baru

selanjutnya untuk kepentingan anak yang bersangkutan, sedangkan tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah selain dalam rangka saling menolong sesama umat Islam dan berbuat baik, terutama adalah untuk alasan pemeliharaan dan pengasuhan anak angkat. Universitas Indonesia


128

f.

Anak angkat dibuatkan akta kelahiran atas nama orang tua angkat, yang jelas-jelas menasabkan anak angkat kepada kedua orangtua angkatnya, walau dengan alasan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

g.

Anak angkat tidak diberitahukan tentang asal usulnya dan tentang orangtua kandungnya.

2.

Bagaimanakah akibat hukum Penetapan maupun Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat beragama Islam atas harta peninggalan orang tua angkatnya a.

Akibat hukum dari Penetapan: (1) Pengadilan Negeri, kedudukan anak angkat disamakan sebagai anak kandung dari orang tua angkat dan karenanya berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. (2). Pengadilan Agama, akibat hukumnya hanyalah untuk melindungi hak-hak anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya, dan memberikan kepastian hukum terhadap hakhaknya sebagai anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak. Kedudukan anak angkat tetap sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya. Anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, dan hanya berhak mewaris dari orangtua kandungnya dan keluarga orangtua kandungnya.

b.

Akibat hukum dari Putusan atas sengketa harta peninggalan orang tua angkat terhadap hak anak angkat: (1) Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, akibat hukumnya tergantung dari dua hal: - Apabila penetapan anak angkat sah menurut hukum, maka anak angkat berhak mewaris dari orangtua angkatnya. - Apabila penetapannya tidak sah menurut hukum, maka anak angkat dianggap sebagai bukan anak angkat, dan tidak berhak mewaris sama sekali dari orang tua angkatnya. Hak mewaris



129

sepebuhnya diserahkan kepada ahli waris yang sah dari orang tua angkat. (2) Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian harta warisan orang tua angkat dalam kedudukan ahli waris akan tetapi anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan wasiat wajibah.

3.

Bagaimanakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh badan Peradilan dalam menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam dan memutuskan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat a.

Pertimbangan hukum dalam Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri: (1) Asas personalitas keIslaman dari pemohon maupun para pihak yang bersengketa tidak diperhatikan, sekalipun mereka beragama Islam. (2) Dasar hukum yang digunakan hanya merujuk kepada ketentuan perUndang-Undangan Nasional Republik Indonesia, tidak termasuk Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Hukum Islam. (3) Pengadilan Negeri juga tidak memperhatikan dasar hukum dari kewenangan lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada para pemohon maupun para pihak berperkara.

b.

Pertimbangangan hukum dalam Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama: (1) Memperhatikan asas personalitas keIslaman dari pemohon maupun para pihak yang bersengketa. (2) Dasar hukum utama yang digunakan adalah yang terkait dengan dasar kewenangan Pengadilan Agama yang diatur oleh UU Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, sebagai dasar hukum penting lainnya adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan juga



130

kompilasi Hukum Islam terkait dengan anak angkat dan haknya. Walaupun masih ada penetapan yang belum secara maksimal menggunakan ketentuan yang mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan anak angkat mengenai orang tua kandungnya dan asal usulnya.

c.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung: (1) Yang pertama dilakukan oleh Hakim adalah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi absolut dari pengadilan yang berwenang.

Apabila

Pengadilan

yang

menetapkan

ataupun

memutuskan perkara tidak memiliki dasar kewenangan, maka penetapan ataupun putusan pengadilan tersebut dibatalkan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memutuskan sendiri dengan pertimbangan hukum sendiri yang merujuk kepada ketentuan hukum yang terkait, dalam hal ini ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan Nasional RI. (2). Hakim selain itu juga mempertimbangkan asas personalitas keIslaman dari para pihak yang mengajukan kasasi.

3.2 SARAN Berikut saran-saran Penulis yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam: 1.

Agar pemerintah membuat suatu peraturan yang khusus, menyeluruh dan dan terintegrasi mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, yang melibatkan para ahli hukum Islam dan para alim ulama dari berbagai kalangan untuk mendapatkan ijma yang kuat yang bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w.. sehingga umat Islam dapat lebih mudah dalam memahami prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



131

2.

Agar pemerintah mempermudah pembuatan akta kelahiran bagi anak angkat yang orang tua kandungnya tidak dapat dihubungi oleh sebab apapun juga, dengan membuat suatu akta khusus berdasarkan penetapan pengadilan atas dasar demi kepentingan anak angkat yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan penetapannya ke Pengadilan Agama.

3.

Agar kementerian-kementerian terkait, seperti kementerian agama, kementerian hukum dan hak asasi manusia, bekerja sama dengan kementerian sosial dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, badanbadan peradilan untuk mensosialisasikan

prinsip pengangkatan anak

menurut hukum Islam dan aspek pengangkatan anak menurut hukum Islam berikut akibat hukumnya, agar masyarakat umum dapat memahami tentang hukum pengangkatan 4.

Agar para Hakim lebih kritis dan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum positif maupun hukum Islam, yang terkait dengan pengangkatan anak, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan dalam pertimbangan hukumnya meliputi semua aspek dan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam, sehingga masyarakat dapat menggunakan penetapan Pengadilan Agama sebagai dasar dan pedoman bertindak selanjutnya yang terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan mengenai anak angkat. Para hakim juga diharapkan untuk lebih kritis dalam melihat kedudukan hukum masing-masing pihak, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dari setiap pihak yang berperkara, dan terus meningkatkan keilmuannya dalam masalah pewarisan yang melibatkan anak angkat, terutama dengan masih adanya perbedaan pendapat tentang hakikat wasiat wajibah.

5.

Agar masyarakat umat Islam Indonesia yang ingin atau telah melakukan pengangkatan anak, disarankan untuk mempelajari ketentuan hukum Islam melalui buku-buku tentang pengangkatan anak sehingga mendapatkan referensi mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam al-Qur’an ataupun menurut Hadis. Selain itu juga mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak, dan melakukan pengecekan kepada lembaga-lembaga terkait agar tidak salah



132

dalam melaksanakan hukum formal yang berlaku sampai kepada pengesahan permohonan pengangkatan anak. 6.

Agar umat Islam yang telah menyadari bahwa dalam proses pengangkatan anak

terdapat kesalahan ataupun kealpaan yang

menyalahi ketentuan hukum Islam maupun hukum Nasional Republik Indonesia untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut kepada instansi terkait, dengan mengemukakan alasan dan tujuan perbaikan, yaitu karena ketidaktahuan dan ingin kembali kepada ketentuan hukum Islam, sehingga pada akirnya dapat mewujudkan pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam. 7.

Agar para orang tua angkat mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak angkat terutama soal biaya pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan sejak dini dan membuat Wasiat dihadapan para saksi, agar kelak jika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, tidak menimbulkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkat, terlebih jika orang tua angkat meninggal dunia saat anak angkat masih belum dewasa, agar hidupnya tetap terjamin sebagaimana ketika orang tua angkatnya masih hidup.

8.

Agar Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan pengangkatan anak oleh umat Islam ataupun gugatan sengketa antara orang-orang Islam, memperhatikan asas personalitas keIslaman dan kompetensi absolut

yang

diberikan

menghasilkan penetapan

oleh

Undang-Undang,

sehingga

tidak

ataupun putusan yang pada akhirnya tidak

memiliki kekuatan hukum. 9.

Agar kalangan akademisi memasukkan materi pengangkatan anak menurut hukum Islam dalam sebagai mata kuliah yang diajarkan kepada para mahasiswa fakultas hukum, yang nantinya akan menjadi kalangan praktisi hukum, menyelenggarakan seminar-seminar khusus tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan pada akhirnya mengajukan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai hasil seminar yang diadakan ataupun hasil penelitian-penelitian yang dilakukan, agar pemerintah melakukan tindakan nyata terhadap



133

pembuatan peraturan mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam di Indonesia. 10. Agar Pengadilan Agama bekerja sama dengan kantor catatan sipil yang bertanggung jawab terhadap pencatatan dan administrasi kependudukan dalam

hal

pembuatan

Akta

Kelahiran

anak

angkat,

dengan

memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahirannya, sehingga tidak menyalahi prinsip larangan pengakuan nasab kepada orang tua angkat.



134

DAFTAR PUSTAKA

I.

BUKU

Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994 Al Amruzi, Fahmi. Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakrta: Aswaja Pressindo, 2012. Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010. Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Ed. 6. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Ed.1. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Almath, Muhammad Faiz. 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad.Cet.1. Diterjemahkan oleh A. Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 1991. Az-Zabidi, Imam. Ed. Ringkasan Shahih Al-Bukhari. Cet. 9. Diterjemahkan oleh: Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis. Bandung: Penerbit Mizan, 2003. Arief, Saifuddin. Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan. Jakarta : PP Darunnajah, 2007. _______, Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam. Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008. Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011. _______, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep kewarisan Bilateral Hazairin. Cet.2. Yogyakarta: UII Press, 2010. _______, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan). Yogyakarta: UII Press, 2007.



135

Bisri, Ilhami. Sistem Hukukm Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Budiarto, M. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Ed.Revisi. Cet. 2. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991. Dahlan, Abdul Azis. Et.al. Ed. Ensiklopedi Hukum Islam 1. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. Departemen Agama. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Ed. Revisi. Bandung: GEma Risalah Press, 1992. Djubaedah, Neng dan Yati N. Soelistijono. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Cet. 2. Depok: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Ed. 4. Cet. 2. Depok : Badan Penerbit FHUI, 2004. Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kwarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011. Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith.Cet. 6. Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1982. Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir. Hukum Waris. Diterjemahkan oleh Addys Al Dizar dan Fathurrahman. Cet. 1. Jakarta: Maret 2004. Lusiana, Elvi. Cara Mudah & Benar Membagi Harta Waris Agar Harta Tak Mengundang Sengketa. Jakarta: Qultum Media, 2011. Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Martosedono, Amir. Hukum Waris. Cetakan ke 4. Semarang : Dahara Prize, 1993. Meliala, Djaja. Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia. Bandung: Tarsito, 1982.



136

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab: Ja’ fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i. Hambali(al-Fiqh a’la Madzahib al-Khamsah, Diterjemahkan oleh Masyhur A.B dkk. Cet. 2, Jakarta: Lentera, 1996. Muhammad, Husein. Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan. Cet.1. Bandung: Penerbit Al Mizan, 2011 Munzani, Syaiful. Ed. Islam Rasional Gagasan Prof. DR. Harun Nasution. Cet. 1. Bandung: Penerbit Mizan, 1989. Pandika, Rusli. Hukum Pengangkatan Anak. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Qardhawi, Muhammad Yusuf Halal & Haram Dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003. Retnowulandari, Wahyuni. Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia .Jakarta: Universitas Trisakti, 2009. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki. Cet. 10. Pustaka ; Bandung, 1996. Shomad, Abdul. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010. Soimin, Soedharyo. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010. _______, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2001. Sy, Musthofa. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2008 Tafsir Al-Usyr Al-Akhir Dari Al-Qur’an Al Karim Juz (28.29.30) disertai Hukum-hukum Penting Bagi Seorang Muslim. Cet.1. Ramadhan 1427 H. Tan, Thong Kie. Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2000. Thalib, Sayuti. Hukum kekeluargaan Indonesia. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009. Thantawi, Ali. Fatwa-Fatwa Populer Ali Thantawi. Cet.1. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Intermedia. Surakarta: Era Intermedia, 1998.



137

Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

II. ARTIKEL Zein, Satria Effendi M. “Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” Mimbar Hukum. Nomor 42. (Mei-Juni:1999). III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak. UU No. 4 Tahun 1979. LN No. 32 Tahun 1979, TLN, No. 3143. Indonesia. Undang-Undang Tentang Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989. LN No. 49 Tahun 1989, TLN, No. 3400. Indonesia. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 Tahun 1997. LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668. Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235. Indonesia. Undang-Undang Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 006. LN No. 22 Tahun 2006, TLN, No. 4611. Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 7 Tahun 1977. LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098. Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007. LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768. Indonesia. Instruksi Presiden Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman tentang Prosedur Pengangkatan Anak. SE No. JHA 1/1/2/1978. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman tentang Prosedur Pengangkatan Anak. SE No. JHA 1/1/2/1978.



138

Departemen Kehakiman, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan PerundangUndangan tentang Prosedur Pengangkatan Anak. SE No. JHA 1/1/2/1978. Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak. SE No. 2/1979. Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. SE No. 6/1983. Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran. SE No. 2/2009.



R ep ub

hk am

1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng

P E N E T A P A N

Nomor: 27/Pdt .P / 2 011 /PN .Kd l .

memer i k sa

ACHMAD SUBECHI,

SIT I

32

tahun ,

;

FAYATUN,

Umur 27 tahun peke r j a a n

Ibu

is te r i

ah

Rt .02 /Rw .01 ,

Desa

sebaga i

keduanya

,

suami

d i Dusun Je takan ,

Kecamatan

Kenda l ,

………...

Peker j a an

Agama I s l am

Kal i r e j o

Kabupa ten

R

d i sebu t

,

Rumah Tangga , ,

yang ber t empa t t i n g ga l

Kangkung ,

Per t ama , te l a h

Agama I s l am ,

ep

2.

Umur

:

ub

Wiraswas t a

ka

m

1.

Tingka t

se l an j u t n y a

………………………………………………..

ng

PARA PEMOHON ;

27 /Pd t . P / 2 011 /PN .Kd l

Pengad i l a n

tangga l

14

Ju l i

Nomor :

Pemohon te r s ebu t

d i atas ;

membaca

27/Pd t . P / 2 011 /PN .Kd l

Penetapan

Permohonan d imaksud ; Sete l a h membaca sura t

membaca berkas perka ra

memperha t i k a n

dan

ng

mendengar ke te r angan saks i - saks i pers i d angan ;

A

gu

Sete l a h membaca Ber i t a

Permohonan

nama

atas

Para

perka r a

Para Pemohon;

dan sura t - sura t

berkenaan dengan perka ra Permohonan dar i Sete l a h

atas

s i dang

ep

Sete l a h

Har i

permohonan dar i

R

am

Sete l a h

Perda t a

Kenda l

ten t a ng

lik

reg i s t e r

ah

dengan

2011

ub

A

Penun j ukkan Hakim yang akan memer i k sa perka r a

Neger i

l a i n n ya yang

Para Pemohon;

memer i k sa

buk t i - buk t i

su ra t

dan

ser t a ke te r angan Para Pemohon d i

Acara Pers i d angan ;

do

Nomor :

Ketua

on

Penetapan

In

membaca

gu

Sete l a h

te r s ebu t ;

In d

Pengad i l a n Neger i

s

Penetapan atas permohonan dar i

ah

mengambi l

mengad i l i

i

Perka ra Perda t a Permohonan pada Perad i l a n

dan

es

yang

ne

Kenda l

do

Neger i

In

Pengad i l a n

lik

A gu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

ah k

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 1

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Ju l i

2011

Neger i

27/Pd t . P / 2 0 11 /PN .Kd l . pokoknya

yang

Kenda l

A gu

Pengad i l a n

Pemohon

dengan

d ida f t a r k a n di

te l a h

sura t

bawah

menga jukan

permohonannya

di

Kepan i t e r a an

do

6

Para

Regis t e r

Nomor

permohonan

yang

:

pada

In

te r t a n gga l

bahwa

ng

Menimbang ,

sebaga i ber i k u t :

KUA

pada

o leh

tangga l

seorang l ah i r

anak ;

anak

13

rasa Jun i

di

2011 ,

perempuan

Kenda l

h ingga

ke i ng i n an

seka rang ,

pada tanga l

untuk

Para

bernama :

ng

ah

Bahwa d ido rong

te r s ebu t

ep

t i d a k d i ka r un i a i

ub

Bahwa se l ama pern i k ahan

R

ka

m

Kabupa ten Kenda l ;

Kecamatan

ZASKIA

13 Jun i

Para

mempunya i

Pemohon

Kangkung ,

Pemohon

anak ,

te l a h

mengangka t

NABILA PUTRI ,

2011 ,

maka

anak dar i

yang

seorang

Pengangka t an

dan

d ipe r l a k u kan

anak

te r s ebu t

o leh

para

ada lah

pengangka tan

R

sanga t membutuhkan Penetapan dar i

anak te r s ebu t ,

Pengad i l a n Neger i

Berdasa r kan a lasan - a lasan te r s ebu t

di

te l a h

masa depan

atas ,

Para Pemohon Kenda l ;

maka dengan i n i

memohon kepada Bapak Ketua Pengad i l a n Neger i

berkenan

memer i k sa

A

gu

agar

demi

permohonan i n i

anak

ba i k ;

ep

anak agar mempunya i masa depan yang l eb i h memperkua t

pemohon

ub

anak te r s ebu t

ng

am

Bahwa maksud pengangka tan

Para Pemohon

sepe r t i

;

d i l a p o r k an kepada Kepa la Desa se tempa t ;

Bahwa untuk

o leh Para Pemohon

dan se l an j u t n y a

Kenda l se te l a h

do

Bahwa

send i r i

l ah i r

d ipe l i h a r a

In

ah

kandungnya

te r s ebu t

d iasuh /

In d

anak

A

se j a k

te l a h

lik

gu

i bu yang bernama SUWARTINI ; Bahwa anak te r s ebu t

i

di

s

2001

es

September

ne

23

on

tangga l

lik

ah

Bahwa Para Pemohon te l a h melangsungkan pern i k ahan seca ra sah pada

ah k

ik


h

M

ne si a



Halaman 2

ser t a

d idenga r

ne si a


Para Pemohon d ipangg i l

ke te r angannya ,

se l an j u t n y a

:

ng

berkenan member i kan pene tapan sebaga i ber i k u t

ACHMAD SUBECHI dan SIT I

perempuan

pada tangga l

ZASKIA

13 Jun i

kekua tan

hukum

Penetapan

in i

kepada

Kepa la

i bu

untuk

yang sudah mempunya i

Dinas

Kependudukan

dan


R

Menimbang ,

bahwa

atas

pers i d angan

patu t

sesua i

yang

A

gu

har i

permohonan

d i l a k u kan

o leh

Juru

Para

dan d ipangg i l

dengan ke ten t u an Pasa l Si t a

Pemohon,

Pemohon seca ra

122 HIR se r t a

atas pangg i l a n

Pengad i l a n

Neger i

Kenda l ,

se te l a h

d ibacakan

is i

te l a h

lik

ah

bahwa

te l a h

Para

d i pers i d angan Para Pemohon send i r i ;

Menimbang ,

sura t

permohonan ,

Menimbang ,

bahwa

Para

Pemohon

ub

Para Pemohon membenarkan dan menyatakan te t a p pada permohonannya ; di

muka

pers i d angan

te l a h

Bahwa Para Pemohon te l a h melangsungkan perkaw i nan pada tangga l 2001 d i KUA Kecamatan Kangkung , Kabupa ten Kenda l

Bahwa se j a k

perkaw i nan

s sampai

seka rang

Para

Pemohon

anak ;

Pemohon benar - benar

A

Bahwa Para

gu

be lum j uga d i ka r u n i a i

te r s ebu t

sepaka t

berke i n g i n a n

ne

;

do

23 September

-

:

mengangka t

In

-

ep

member i kan ke te r angan yang pada pokoknya ada l ah sebaga i ber i k u t

R

am

sah yang d i t u n j u k ,

yang

kepada Para Pemohon untuk membayar b iaya perka ra i n i

;

had i r

te t a p

ng

Membebankan

d i t e t a p kan

resmi

Pejaba t

ng

ah

Penca ta t a n Sip i l

atau

seo rang

ub

sa l i n a n

/

ep

mengi r imkan

ka

m

Pan i t e r a

NABILA PUTRI ,

2011 ,anak

yang bernama SUWARTINI ;

Memer in t a h kan

FAYATUN, te r hadap

i

Kenda l

bernama :

yang d i l a k u kan

es

di

ah

l ah i r

anak

anak

on

seorang

pengangka t an

In

Para Pemohon,

hukum,

In d

o leh

sah menuru t

lik

Menya takan

do

A gu

Mengabu l kan permohonan Para Pemohon ;

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 3

perempuan bernama SUWARTINI ,

dan

har i

pemohon

anak yang l eb i h

da lam ah l i

anak

menyadar i war i s

untuk

yang

kedua

ep

mengambi l

anak te r s ebu t

sama dengan anak

dar i

orang tuanya

sampai seka rang ;

seca ra

ada t ,

te l a h

pemohon

pemohon te l a h

se l ama t i

dengan

ng

melakukan

anak te r sebu t ,

mengundang para te t a ngga dengan d i saks i k a n o leh perangka t

bahwa

A

menga jukan buk t i - buk t i

ah

Pengan ta r

Jun i

Para sura t

Pemohon

di

berupa :

Desa Kal i r e j o

Nomor :

2011 atas nama Achmad Subech i

,

se l an j u t n y a

ub

te r t a n gga l

27

Jun i

2011 ,

ep

Kenda l

d ibe r i

28

tanda

Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang d i ke l u a r k an Fotocopy

Kar t u

Tanda

23

Jun i

( P - 2 ) ; Kut i p an

Akta

A

gu

Fotocopy

An SUWARTI 2011

Nikah

yang

,

Nomor :

d i ke l u a r k a n

se l an j u t n y a

di

Kenda l

d ibe r i

tanda

257 /21 / I X / 2 0 01 ,

atas

nama

ne

,

do

te r t a n gga l

2011

In

Jun i

R

27

s

Penduduk An SIT I FAYATUN yang d i ke l u a r k a n d i Kenda l te r t a n gga l

ng

am

di

te l a h

145/843 /V I / 2 0 11 tangga l

( P – 1 ) ;

Fotocopy Kar t u

pers i d angan

In d

Menimbang ,

lik

gu

se tempa t .

desa

i

Bahwa benar pada waktu mengambi l

Sura t

demi

es

-

dapa t

sepenuhnya bahwa kedudukan

akan mewar i s i

R

se j a k l ah i r

tua ,

anak ,

ba i k d i kemud ian har i ;

kandung send i r i ; Bahwa pemohon te l a h

mempunya i

te r s ebu t

d iha r i

do

Pemohon t i d a k

on

m

ka

Para

kemudian

Bahwa Para Pemohon te l a h anak angka t

-

ah

di

memel i ha r a

kese j ah t e r a a n

-

karena

pada

In

ke l a k

ah

menjaga

Kenda l

2011 ;

Yang per t ama o leh seh i ngga

di

lik

-

13 Jun i

A gu

tangga l

anak perempuan

yang l ah i r

ub

dar i

bernama ZASKIA NABILA PUTRI

ng

Bahwa anak te r s ebu t

ne si a


seorang anak ;

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 4

R ep ub

hk am


se l an j u t n y a

Pegawai

Kabupa ten

Kenda l ,

d ibe r i

tanda

3 ) ;

anak

ke

2011 atas

2010 ,

SUWAJI

A

b in t i d ibe r i

ub

se l an j u t n y a

te l a h

te r j a d i

tanda

dengan

perce r a i a n

AHMAD SULTA b in

suami - i s t e r i

yang

ACHMAD

bernama

SUBECHI

P -

8 ) ;

28 Jun i

tanda

(

P –

te r t a n gga l

an ta r a

7

P

:

27

SUWARTINI se l an j u t n y a

Ju l i

2011 , yang

SUWARTINI benar - benar ZASKIA dan

NABILA

SIT I

PUTRI

FAYATUN,

, se l an j u t n y a

d ibe r i

P – 1

te r s ebu t

di

dan P – 8 ada lah

ber t a nda P- 2 s /d P- 7 ada l ah fo t o copy

gu

A

ber t a nda

su ra t - sura t

atas , as l i

dan

,

te l a h

ne

bahwa Bukt i

sedangkan buk t i

buk t i

In

d i ke t a hu i

bahwa

do

Menimbang ,

s

R

(

ep

penye rahan mana d i l a k u kan seca ra suka re l a tanda

d ibe r i

HARTONO ,

te r s ebu t

27 Jun i

te r t a n gga l

ub

kepada

anaknya

ng

am

menyerahkan

dar i

tanda (

( P - 7 );

menerangkan bahwa pada tangga l te l a h

d ibe r i

1632 /AC/2010 /PA /Kd l ,

Pernya t aan Penyerahan Anak te r t a n gga l

ah

Sura t

,

AKTA CERAI Nomor :

gu

Oktobe r

No.3324173220810003

nama SUWARTINI

6 ) ; Fotocopy

Kelua rga

perempuan

te r t a n gga l

se l an j u t n y a

R

Kar t u

2011 te l a h

tanda (P – 4) ;

ep

) ;

Fotocopy

,

No.3324170908084932

ng

m

ka

Kelua rga

2011 atas nama ACHMAD SUBECHI , – 5

ah

Kar t u

13 Jun i

sa tu

perempuan SUWARTINI , se l an j u t n y a d ibe r i

Fotocopy

In

pada tangga l

PUTRI

2011 te r t a n gga l

i

NABILA

Kenda l

1119 /

In d

ZASKIA

ah

l ah i r

2011 bahwa d i

Nomor :

lik

27 Jun i

Akta Kelah i r a n

lik

Foto copy Kut i p an

( P –

es

23 September 2001 ,

Kangkung ,

o leh

on

KUA Kecamatan

A gu

te r t a n gga l

ah k

ik


h

M

Nikah

ng

Penca ta t

FAYATUN yang d ibua t

do

ACHMAD SUBECHI dengan SIT I

ne si a



Halaman 5

metera i

dan

se te l a h

d i cocokkan

te r n ya t a te l a h cocok dan sesua i

ng

as l i n y a ,

cukup

dapa t d i t e r i ma sebaga i a la t bahwa

A gu

Menimbang ,

te r s ebu t

di

atas ,

buk t i

dengan as l i n y a ,

sura t

seh i ngga

yang sah ;

se l a i n

Para

dengan

menga jukan

Pemohon

di

buk t i

muka

sura t - sura t

do

d ibubuh i

ne si a


s i dang

j uga

te l a h

lik

Saks i : NURHADI UTOMO :

Bahwa Saks i sudah l ama kena l dengan Para Pemohon ;

-

Bahwa

Para

te l a h

perkaw inan

te r sebu t

benar ,

yang

Pemohon

te l a h

bernama

ZASKIA

ng

perempuan

Para

mengangka t

13 Jun i

PUTRI

,

ah

Bahwa anak l ah i r

te r s ebu t

dan te l a h

te l a h

d iasuh

kond i s i

o leh

supaya

cerah

sos i a l

ekonomi

Para

Para

Pemohon

;

Bahwa s i kap ba i k ;

dan per i l a k u

Para

gu

Bahwa penye rahan anak te r s ebu t

A

-

untuk

menjamin

masa

ba i k ,

seh i ngga Para depan

anak

masyaraka t

cukup

R

te r s ebu t

mampu

l eb i h

Pemohon d i

te l a h

d i l a k u kan

seca ra

ada t

In

-

cukup

pada

Pemohon se j a k

d iband i n g kan dengan Ibu kandung anak te r s ebu t , Pemohon

dar i

anak

anak kandungnya sampai

ep

Bahwa

l eb i h

d ipe r l a k u kan seper t i

dengan seka rang ; -

yang

agar

;

ng

am

-

Ibu kandung

masa depan

te r s ebu t

In d

i ku t

mempunya i

anak

lik

te r s ebu t

pengangka tan

ub

A

Bahwa maksud

yang

2011 ;

ada lah SUWARTINI ; -

anak

anak yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI

gu

Bahwa Ibu kandung dar i

NABILA

seo rang

on

d i l a h i r k a n d i Kenda l pada tangga l -

be lum d i ka r u n i a i

s

Bahwa

seka rang

ne

-

R

seorang anak pun ;

h ingga

melangsungan

23 September 2001 , dan

ep

pern i k a hannya seca ra sah pada tangga l se j a k

ah

Pemohon

i

tahu ,

es

Saks i

ub

-

ka

m

l.

:

do

ah

pokoknya member i kan ke te r angan sebaga i ber i k u t

In

menga jukan Saks i - Saks i yang te l a h d i sumpah , Saks i - Saks i mana pada

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 6

Saks i

yang

karena

Saks i

d iadakan

o leh

mengiku t i Para

acara

Pemohon

sudah

l ama

dengan

Saks i

pern i k a hannya

tahu ,

Para

seca ra

sah

perkaw i nan te r sebu t

benar ,

pada

te l a h

tahun

Para

Pemohon

te l a h

mempunya i

Ibu kandung

masa depan

anak

yang d i l a h i r k a n

te r s ebu t

di

yang t i n g ga l

d i Desa

te r s ebu t yang

agar

l eb i h

te l a h

d iasuh

o leh

supaya

cerah

Para

anak

dar i

pada

Pemohon se j a k

sampa i dengan seka rang dan te l a h d ipe r l a k u kan seper t i

d iband i n g kan

sos i a l

ub

kond i s i

ekonomi

dengan orang t ua

Para

/

Ibu

Pemohon

kandung

l eb i h

anak

ba i k ,

te r s ebu t ,

ep

Bahwa

seo rang

;

seh i ngga Para Pemohon cukup mampu un tuk menjamin masa depan

-

ada t

masyaraka t

gu

A

Para

Pemohon

di

tengah - tengah

cukup ba i k ;

Bahwa seca ra l i n g kungan

per i l a k u

te l a h

temnpa t

d i l a k u kan t i n g ga l

acara Para

se l ama tan Pemohon

di

da lam

s

masyaraka t

dan

ne

s i kap

do

Bahwa

In

-

R

anak te r s ebu t ;

ng

am

anak

anak kandungnya ;

-

seorang

lik

ah

Bahwa anak l ah i r

se j a k

In d

gu

pengangka tan

A

te r s ebu t

-

dan

, Kecamatan Kangkung , Kabupa ten Kenda l ;

Bahwa maksud

i ku t

2001 ,

2011 ;

Bahwa Ibu kandungnya bernama SUWARTINI Kal i r e j o

-

13 Jun i

ng

Kenda l pada tangga l

karena

melangsungan

mengangka t

perempuan bernama ZASKIA NABILA PUTRI ,

-

Pemohon

h ingga seka rang be lum d i ka r un i a i

R

Bahwa

Pemohon

ub

Bahwa

Para

lik

te t a ngga ;

anakpun ;

ah

kena l

ep

ka

m

-

:

on

Bahwa Saks i

ah

-

do

2. Saks i : S U R O N O

In

A gu

l i n g kungan RT nya ;

di

i

penga j i a n

ng

se l amatan

o leh

es

d i ke t a hu i

ne si a


dan

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 7

R ep ub

hk am


rangka pengangka t an anak te r s ebu t ;

kandungnya

ZASKIA NABILA PUTRI ,

l ama,

Suwar t i n i

dan anta r

melangsungan pern i k ahannya seca ra dan

ep

Para Pemohon te l a h

mengangka t

NABILA

ng

ZASKIA

pengangka t an te r sebu t

PUTRI

13

Jun i

te l a h

d ibuk t i k a n

Penyerahan Anak anta r a

mengikh l a s kan

dengan

adanya

Sura t

d iasuh

o leh

;

Bahwa

ekonomi

kond i s i

NABILA

dengan

PUTRI ,

orang

seh i ngga

tua Para

Para /

dan

Pemohon se j a k

d ipe r l a k u kan sepe r t i

Pemohon

Ibu

Pemohon

ep

d iband i n g kan

sos i a l

Para

ub

anak kandungnya send i r i

kandung cukup

l eb i h

ba i k ,

dar i

ZASKIA

mampu

untuk

menjamin masa depan anak te r s ebu t ;

anta ra

:

SUWARTINI

A

b in t i

2010 ,

PUTRI

berce ra i te l a h

SUWAJI

yang

dengan te r j a d i

dengan

bernama suaminya

perce ra i a n

AHMAD SULTA b in

s

Oktobe r

gu

HARTONO ;

27

sudah

NABILA

ne

te r t a n gga l

seka rang

ZASKIA

do

Suwar t i n i ,

kandung

In

Bahwa i bu

R

-

ng

am

-

te l a h

sampai dengan seka rang dan te l a h

ah

l ah i r

te r s ebu t

Pernya t aan

lik

A

Bahwa anak

ba i k ,

SUWARTINI dengan ACHMAD SUBECHI

SIT I FAYATUN ; -

2011 ;

demi masa depan anak yang l eb i h

gu

mana

anak perempuan dar i

d i Kenda l pada tangga l

kandung

te r s ebu t

yang bernama ZASKIA NABILA

R

ah

perkaw i nan

seorang anak pun ;

perempuan yang bernama Suwar t i n i

ha l

dar i

i

2001 ,

h ingga seka rang be lum d i ka r un i a i

PUTRI , yang l ah i r

Para Pemohon

es

23 September

Bahwa benar ,

sudah

pun ada hubungan ba i k ;

Para Pemohon te l a h

Ibu

menerangkan

menyatakan

kedua ke l ua r g a

Ibu

In

se j a k

pada

Benar

/

on

sah

yang pada pokoknya

Pemohon,

dan ke l ua r ga Suwar t i n i Bahwa

orang t ua

In d

Para

Saks i

lik

ah m

-

ke te r a ngan

Para

:

te r hadap

mengena l

d im in t a i

dar i

ub

Bahwa

ke te r a ngan

do

j uga

A gu

te l a h

se l a i n

te r s ebu t ,

sebaga i ber i k u t

ka

bahwa

ng

Menimbang ,

ah k

ik


h

M

ne si a



Halaman 8

pada penye rahan anak te r s ebu t

mempunya i

da lam masyaraka t

te l a h

masa

depan

yang

PUTRI

dengan

bahwa

di

ke te r a ngan

depan

akan

mengajukan

yang

dengan

sudah

in i ,

dan

permohonan

permohonan Para Pemohon i n i

ser t a

A

Bahwa

benar ,

2001 ;

sampai

seka rang

anak ;

Bahwa benar ,

yang bernama 13

Para

karena te r do r o ng i ng i n

Pemohon te l a h sepaka t

tangga l

fak ta

ber t a nda P -

1

– fak ta

yur id i s

Para Pemohon te l a h melangsungkan perkaw inan pada

23 September

d i ka r un i a i -

d ihubungkan dengan sura t - sura t

be lum

mempunyi

anak ,

j uga

maka Para

un tuk mengangka t seorang anak perempuan

ZASKIA NABILA PUTRI , Jun i

Pemohon

ep

-

ke te r angan Para Pemohon dan ke te r angan

2011 ,

yang l ah i r

R

am

tangga l

la i n

mohon d i kabu l k annya

:

Bahwa benar ,

ah

-

ha l - ha l

;

dengan P - 8, maka benar d ipe r o l e h

sebaga i ber i k u t

ke te r a ngan

se r t a menyatakan te t a p pada

gu

Menimbang , bahwa dar i

dan

Pemohon

anak

perempuan

di

dar i

Kenda l

pada

perempuan

yang

o leh

ka rena Para Pemohon t i d a k

A

gu

seh i ngga Para Pemohon bern i a t

mengangka t

mempunya i

anak ,

anak ,

agar ke l a k

di

do

Bahwa benar ,

In

-

ng

bernama SUWARTINI ;

s

berka i t a n

R

ser t a

suka re l a

Para

t i dak

Saks i

tua

orang l a i n ;

d ia t a s

Para

ng

ah

permohonannya

dan

pers i d angan

orang t ua / Ibu kandung anak te r s ebu t ,

sampai

i kh l a s ,

orang

ne

membenarkan

Saks i - Saks i

d i l a k u kan

t i d a k ada tekanan / paksaan dar i

Menimbang ,

dengan adat

lik

NABILA

te r sebu t

penga j i a n

lik

ser t a

ZASKIA

anak

ub

kandung

penye rahan

dan

In

se tempat ;

Bahwa benar ,

ba i k ,

sesua i

ub

ka

m

-

l eb i h

ep

ah

masyaraka t

ada l ah agar

d iadakan acara se l amatan /

da lam rangka pengangaka t an anak te r s ebu t

cukup

i

te r s ebu t

A gu

anak

masyaraka t

es

Bahwa maksud dar i

Pemohon d i

on

-

Para

ng

ba i k ;

dan per i l a k u

do

Bahwa s i kap

In d

-

ne si a


ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 9

te r s ebu t

se j a k

sampai

A gu

anak

l ah i r ,

dengan

tua ,

te l a h

d iasuh

seka rang

Penyerahan

FAYATUN sebaga i

d ipe r l a k u kan

lik

se tempa t

yakn i

dengan

dan d idukung pu l a dengan adanya Sura t anak

anta r a

kedua

be lah

p ihak ,

p ihak per t ama dan ACHMAD SUBECHI Pihak

Kedua dan d i ke t a hu i

o leh

ya i t u

dan SIT I

Kepa la

Desa

Kecamatan Kangkung , Kabupa ten Kenda l ;

sesua tunya

harus

Acara

gu

da lam Ber i t a

se l an j u t n y a

sega l a

te r j a d i l a h

ha l - ha l

yang

d ianggap

untuk

seper t i

on

Pers i d angan ,

bahwa

s i ngka t n ya

te rmak t ub

da lam

In d

Menimbang ,

ng

Kal i r e j o ,

Pemohon

d i l a k s anakan sesua i

R

SUWARTINI sebaga i

te l a h

masyaraka t

se l amatan dan penga j i a n Pernya t aan

ah

anak te r sebu t

keb i a saan

;

Para

ub

adat

demi

anak perempuan dar i

ep

m

ka

dengan

maka

o leh

dan te l a h

ZASKIA NABILA PUTRI ada lah

Bahwa pengangaka t an

kedua

ba i k d i kemud ian har i

perempauan yang bernama SUWARTINI ;

te r t e r a

yang

dan

In

Bahwa benar ,

-

menjaga

anak kandungnya send i r i ;

ah

-

anak yang l eb i h

Bahwa benar ,

seper t i

d iha r i

un tuk

i

kese j ah t e r a a n -

Pemohon

dapa t

es

Para

te r s ebu t

ng

memel i ha r a

anak

do

har i

ne si a


kemudian

A

per t imbangan Penetapan i n i ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

bahwa

atas

permohonannya ,

Para

Pemohon

te l a h

menga jukan pembukt i a n dan akan d ipe r t i mbangkan sebaga i ber i k u t

te r t a n gga l

Menga jukan

28 Jun i

Adops i

A

gu

yang d i ke l u a r k an o leh Desa Kal i r e j o ,

Sura t

2011 atas

ke Pengad i l a n

nama

Neger i

Kec. Kangkung ,

Kab.

do

keper l u an

ber t a nda P- 1 ada lah Asl i

In

No.145 / 843 /V I / 2 0 11

Achmad Subech i Kenda l ,

Sura t

ng

Pengan ta r

bahwa Bukt i

R

Menimbang ,

:

s

Menimbang ,

d ia t a s ;

ne

ada lah sebaga imana te r u r a i

permohonan Para Pemohon

ub

bahwa maksud dan tu j u a n

ep

Menimbang ,

am

lik

ah

Menimbang , bahwa akh i r n ya Para Pemohon mohon Penetapan ;

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 10

dan SIT I FAYATUN yang d ibua t Kangkung ,

September 2001 ,

FAYATUN (Pa ra

ah

SIT I

ke te r angan dar i

te r t a n gga l

23

is te r i

dan

dan

menuru t

d i kua t k an pu la dengan

pers i d angan ,

mereka Para

ub

di

Nikah

ACHMAD SUBECHI

suami ser t a

yang d ia j u kan

ACHMAD

Pemohon be l um mempunya i momongan sepan j ang us i a pern i k a han mereka

ep

; bahwa te r hadap buk t i

Kenda l

ng

2011 ,

te r t a n gga l

Jun i

SUWARTINI yang d i ke l u a r k a n

di

ada lah

Pemohon dan KTP atas

nama Para

gu

KTP atas

Kenda l

27

An. SIT I

se l a ku orang tua kandung dar i bahwa buk t i

23

dan

Jun i

An.

2011 ,

nama SUWARTINI

anak yang akan d iangka t ; sura t

yang d ibe r i

tanda

A

Menimbang ,

te r t a n gga l

2011 ,

FAYATUN

i

yang

27 Jun i

es

te r t a n gga l

di

tanda P- 2

on

d i ke l u a r k a n d i Kenda l d i ke l u a r k an

yang d ibe r i

Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang

R

yang berupa Fotocopy Kar t u

Sura t

In d

Menimbang ,

ah

Kenda l ,

bahwa

ada lah

Para Pemohon send i r i

ke te r angan para Saks i

m

ke j e l a s an

Pemohon)

nama

o leh Pegawai Penca ta t

Kabupa ten

member i kan

atas

do

SUBECHI

Kecamatan

465/748 /V I / 1 9 95 ,

In

Nomor :

Fotocopy

lik

Akta

A gu

Nikah

dengan tanda P- 1 ya i t u

Kut i p an

KUA

ka

sura t

ng

Menimbang , bahwa buk t i

ne si a


Kenda l ;

P- 3 berupa

Fotocopy Kut i p an Akta Nikah Nomor : 257 / 2 / IX / 2011 , An. Nama SIT I

FAYATUN yang

Nikah KUA Kecamatan Kangkung ,

d ibua t

te r t a n gga l

pern i k a han

anta r a

lak i - lak i

yang

o leh 24

ub

2011 , member i kan ke j e l a s an bahwa d i Desa Kal i r e j o

Pegawa i

bernama

September

te l a h

te r j a d i

ACHMAD SUBECHI

dan

Sip i l

2011 , bahwa pada tangga l

NABILA PUTRI anak ke sa tu ,

bahwa buk t i

A

gu

Menimbang ,

1119 /

2011 ,

P- 4 berupa yang d ibua t

Kabupa ten

Kenda l

13

2011 te l a h l ah i r

Jun i

perempuan dar i sura t

pada tangga l

27

ZASKIA

perempuan SUWARTINI ;

yang d ibe r i

tanda

s

Penca ta t a n

Nomor :

ber t a nda

ne

Jun i

Pejaba t

Sura t

do

o leh

Akta Kelah i r a n

Bukt i

P- 5 berupa

In

Fotocopy Kut i p an

bahwa te r hadap

R

Menimbang ,

ep

seorang perempuan yang bernama SIT I FAYATUN ;

ng

am

Penca ta t

dengan

lik

ah

ACHMAD SUBECHI

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 11

Faya tun ,

tanpa memi l i k i

Kepa la

ah

o leh

Kar t u

Kelua rga

Kec.

Kab.

Kelua rga

Kenda l ,

tangan i

Sip i l

Kabupa ten

tanda P- 6

3324132206110003 Desa Sidomul yo ,

bahwa Suwar t i n i

ke l ua r ga

Zask i a

Nabi l a

ada lah Put r i

,

tanpa Suami ,

Kar t u

Kelua rga mana d i ke l u a r k an dan d i t a nda tangan i

o leh

Dinas

Kependudukan

Rabu

Pengad i l a n

tangga l

ah

agama Nomor : 2010 M, yang te r j a d i

Agama Kenda l

27 Oktoe r

1240 / te l a h

perce r a i a n

Pernya t aan

ber t a nda

on

Sura t

P- 7 ada lah

Pdt .G /

mempunya i anta r a

2010 /

Penyerahan

Sura t

Anak

PA.Kd l

kekua t an

SUWARTINI

bahwa Bukt i

meneraangkan ,

bahwa pada

2010 berdasa r kan pu tusan pengad i l a n

SULTA b in HARTONO ; Menimbang ,

27 Jun i 2011 ;

In d

har i

Kabupa ten

Nomor : 1632 / AC / 2010 / Kdl , yang d ibua t

A

o leh Pan i t e r a

Bukt i

Sip i l

hukum yang

b in t i

12 Oktobe r

SUWAJI

te t a p ,

te l a h

dengan

AHMAD

ber t a nda P- 8 ada lah Asl i

te r t a n gga l te r s ebu t

7

Ju l i

2011 ,

Sura t yang

SUWARTINI benar - benar

R

menerangkan bahwa pada tangga l

tangga l

lik

Fotocopy Akta Cera i

Penca ta t a n

SE.MM, te r t a n gga l

bahwa te r hadap

gu

Menimbang ,

dan

ub

Kepa la

Kenda l , Bambang Winarno ,

Kepa la

Desa

Kal i r e j o

Kepa la

Desa

Kecamatan

Kabupa ten

Cepi r i n g ,

Kenda l ,

Kabupa ten

dan

Kenda l ,

do

gu

Sidomu l yo ,

Kangkung

In

Kecamatan

o leh

ne

ACHMAD SUBECHI dan SIT I FAYATUN, yang d i ka t a hu i

ng

suami - i s t e r i

s

te l a h menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada

A

am

:

RT.002 RW.003 ,

anggo ta

d i t a nda

yang d ibe r i

Nomor

menerangkan

( t e rmasuk anak

27 Jun i 2011 ;

Sura t

Kelua rga

Sidomu lyo

dengan

dan

SE.MM, te r t a n gga l

Kar t u

a lama t

Cepi r i n g ,

Si t i

ep

ah

Fotocopy

ke l ua r ga

Penca ta t a n

bahwa te r hadap buk t i

Suwar t i n i

Kepa la

dan

R

an.

berupa

anggo ta

dengan

Kependudukan

ng

m

ka

yang

Achmad

mana d i ke l u a r k a n

Kenda l , Bambang Winarno , Menimbang ,

bahwa

anggo ta ke l ua r ga yang l a i n

Kelua rga

Dinas

d i ke t a hu i

ub

kandung) ,

2011 ,

i

Kepa la

Jun i

Kec.Kangkung ,

In

ada l ah

A gu

Subech i

27

Subech i

es

te r t a n gga l

ep

Kab.Kenda l ,

an.Achmad

RT.002 RW.001, Desa Kal i r e j o ,

ng

a lamat Dusun Je takan

No.3324170908084932

do

Kelua rga

lik

Kar t u

ne si a


Fotocopy

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 12

R ep ub

hk am


member i kan ke j e l a s a n bahwa te l a h d iadakan pernya t aan resmi anta r a d imana SUWARTINI sebaga i

ng

kedua be lah p ihak , ACHMAD SUBECHI

dan

SIT I

FAYATUN

Pihak Per t ama dengan

sebaga i

Pihak

Kedua

da lam

d iadakan

tempa t

Utomo dan Saks i

acara

t i n g ga l

Para

momongan

R

dan merawat

ber l a k u

da l am

pe laksanaan

cara - cara

maka d i l i h a t

dar i

ni l a i - ni l a i

bersesua i a n

dar i

ng

gu

A

/

keb i a saan -

atau

norma

norma-

ada t

ber j e n i s

d i r awa t dan d ipe l i h a r a

anak kandung mereka send i r i

Menimbang , bahwa dar i

anak

yang

o leh Para Pemohon ada lah

perempuan SUWARTINI ,

perempuan , yang te l a h d iasuh , sebaga imana l a yaknya

dengan

R

Menimbang , bahwa anak yang d iangka t 1 (sa t u )

ZASKIA

pengangka tan

menuru t

ber l a k u d i desa Para Pemohon;

anak ke -

mengasuh

d i l a k u kan

te l a h

ZASKIA

ke l am in

dengan

ba i k

;

fak t a - fak t a hukum yang d ipe r o l e h Hakim

s

se tempa t ,

Pemohon sudah

se j a k

do

keb i a saan

d i l a k u kan

lik

pu la

Para

PUTRI

ne

A

ah am

te l a h

NABILA

per t ama ke l ah i r a n n ya ;

bahwa

te r s ebu t

yang

ZASKIA NABILA PUTRI yang

perempuan yang bernama SUWARTINI ;

d imana

NABILA PUTRI se j a k har i

norma

seka rang

on

ZASKIA

l ah i r ,

Menimbang ,

karena

o leh rasa kas i h sayang

ub

te r hadap

NABILA PUTRI

Anak

bahwa pengangka t an anak yang d i l a k u kan o leh Para

gu

Pemohon

ng

merupakan anak kandung dar i

dengan

di

ep

ah

untuk mendid i k

Menimbang ,

pengangka t an

sampai

se j a k menikah d i tahun 2001 , dan d i l a n das i yang tu l u s

adat

bahwa permohonan Para Pemohon d idasa r kan

Pemohon be lum mempero l eh

yang

In

Para

Surono

seca ra

Pemohon atas

te r s ebu t ; Menimbang ,

se l ama tan

ep

ka

m

l i n g kungan

te l a h

Nurhad i

Para Pemohon d i

In d

menerangkan

Saks i

pun

i

ya i t u

yang d ihad i r k a n

in i

ub

ah

pers i d angan

dan ha l

es

d idukung dengan ke te r angan Saks i

do

Perempuan SUWARTINI Pihak Per t ama ,

lik

kandung dar i

In

A gu

pengangka t an Anak bernama ZASKIA NABILA PUTRI yang merupakan anak

ah k

ik


h

M

ne si a



Halaman 13

da lam

anak

yang

ng

pengangka t an

pers i d angan

ber l a ngsung ,

d i l a k u kan

o leh

menunjukkan

Para

Pemohon

semata - mata demi kese j ah t e r a an anak yang d iangka t ,

bahwa

kese j ah t e r a an

“ mot i f

seh i ngga te l a h

da lam Undang undang Nomor 4 Tahun

anak pada Pasa l

pengangka t an

anak

ada l ah

12,

yang menya takan

untuk

kepen t i n g an

l i n g kungan

yang

Pengangkatan

menga l i h k an

kekuasaan orang tua ,

wal i

te r s ebu t ,

da lam

atau

anak

dar i

orang l a i n

pend id i k a n dan membesarkan

l i n g kungan

ke l ua r ga

orang

tua

angka t

1 angka 2 Pera t u r a n Pemer i n t a h No. 54 tahun 2007) ;

No. pada

tahun

1979

Pera t u r a n

gu

meru j u k

4

Pengangka tan

ten t ang

Pemer i n t a h Anak ,

Kese j ah t e r a an No.

54

tahun

da lam Pasa l

2 -

Anak

2007 nya

dan

ten t a ng

d i sebu t kan

In d

Pelaksanaan

Pasa l 12 aya t (1 ) Undang-

on

undang

ng

Menimbang , bahwa mendasarkan pada

es

i

R

(Pasa l

ke

dan

ada lah

Anak

seo rang

yang sah ,

yang ber t a nggung j awab atas perawa tan , anak

ah

hukum

itu

lik

perbua t an

sementa r a

ep

ka

m

sua tu

bahwa

ub

ah

kese j ah t e r a a n anak yang d iangka t n ya “ ; Menimbang ,

ber t u j u a n

do

1979 ten t a ng

bahwa

In

dengan apa yang d ia t u r

A gu

sesua i

ne si a


se l ama

A

bahwa “ Pengangkatan Anak ber t u j u a n untuk kepen t i n g an te r ba i k

bag i

anak da l am rangka mewujudkan kese j a h t e r a an anak dan per l i n d ungan

(1 )

yang

orang tua , atas da lam

haknya wal i

d ia l i h k a n

pend i d i k a n ,

l i n g kungan

A

atau

dar i

dengan

dan

ke l ua r ga

pene tapan

anak

l i n g kungan

yang sah atau orang l a i n

perawa tan ,

kepu tusan

d imaksud

R

anak

bahwa yang

ng

Menimbang ,

Undang- undang

ep

tahun 2002 ten t ang Per l i n d ungan Anak ;

pengad i l a n

tua (Bab

No.

angkat

kekuasaan

mana 23

ada l ah

ke l ua r ga

yang ber t a nggung j awab

membesarkan

orang

Hal

anak

angka tn ya I.

Pasa l

te r sebu t ,

ke

berdasa r kan 1

s

aya t

ber l a k u ” .

ne

39

yang

dan

do

da lam Pasa l

se tempat

angka

1

In

d i sebu t k an

perundang - undangan

keb i a saan

ub

j uga

pera t u r a n

gu

am

ke ten t u an

ada t

lik

yang d i l a k sanakan berdasa r kan

ah

anak ,

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 14

Nomor :

2007 ten t ang

Pelaksanaan

Pasa l 1 angka 9 Undang- undang No. 23

yang

ah

anak

Pelaksanaan

d imaksud

dengan

kekuasaan untuk

berdasa r kan

dan

te r s ebu t

anak o leh

perundang - undangan

dan

ub

anak

perempuan

te r sebu t

Para

te l a h

Pemohon

ser t a

ekonomi untuk merawat dan mendid i k

gu

waja r sampa i anak te r s ebu t

angkat dan

d i pers i d a ngan ,

d i ke t a hu i

anak kandung send i r i ,

R

seorang

memi l i k i

ng

PUTRI

tua

mendid i k ,

ep

Menimbang , bahwa berdasa r kan fak t a

mengangka t

Pengangka tan

orang

merawat ,

pera t u r a n

ada t keb i a saan ;

bahwa Para Pemohon t i d a k

ah

ten t a ng

seh i ngga

yang

bernama

ZASKIA

d iasuh

se j a k

l ah i r n y a

Para

Pemohon

mampu

anak te r s ebu t

NABILA anak seca ra

dengan ba i k

dewasa ;

dan

kepada Para Pemohon, te r n ya t a Para Pemohon penuh

tanggung

j awab

se l an j u t n y a

Pengesahan

Pengangka tan

Menimbang ,

bahwa da l am Pasa l

54

2007

d i sebu t k an bahwa: Permohonan

ten t a ng

gu

d ia j u k an

Anak ke

mengajukan

Pengad i l a n

Pera t u r a n

Pelaksanaan

Pengangka t an

persya r a t a n

A

dar i

20 aya t

untuk

Neger i

Pemer i n t a h

Pengangka tan

Anak,

s

tahun

Pemohon

R

No.

Anak

ep

Kenda l ;

Para

ub

Permohonan

bahwa

ng

am

melaksanakannya ; Menimbang ,

bersed i a

yang

Pengad i l a n

te l a h untuk

memenuh i mendapa tkan

do

sadar

atas

In

ah

seca ra

anak i n i

dan

lik

A

Menimbang , bahwa se te l a h d i j e l a s k a n ten t a ng konsekuens i pengangka t an

i

bahwa

2007

orang yang d ibe r i

membesarkan

m

tahun

ne

menyatakan

ada lah

ka

54

In

Anak

No.

Pasa l 1 angka 4 Pera t u r a n

In d

Pemer i n t a h

do

Menimbang , bahwa berdasa r kan pada

lik

A gu

tahun 2002 ten t ang Per l i n d ungan Anak) ;

es

ng

Pengangka tan Anak dan Bab I .

54 tahun

on

Pemer i n t a h

ne si a


Pera t u r a n

ah k

ik


h

M

R ep ub

hk am



Halaman 15

R ep ub

hk am


Penetapan Pengad i l a n ;

da lam

Pasa l

13

Pera t u r a n

bahwa se te l a h dan

Repub l i k

Bag ian

ten t a ng

II,

Indones i a ,

yang

maka

gu

d i kabu l k an ;

bahwa o leh

A

Menimbang , kepen t i n g an

ah

permohonan

Para

in i

Pemohon, d ibebankan

dan

ya i t u

ub

per t imbangan ten t a ng

Permohonan

in i ,

maka

sesua i

Pelaksanaan Tugas dan Admin i s t r a s i d i ke l u a r k an

Permohonan

maka b iaya kepada

memperha t i k a n

undangan yang berka i t a n

o leh

Para

Mahkamah

Pemohon

karena permohonan i n i

d i t e n t u k an da lam Amar Penetapan i n i Menginga t

ten t a ng

da lam ke ten t uan Pasa l

memperha t i k a n

keper l u an

ng

Pengad i l a n

54

d ia j u k an

yang t imbu l

Para

pa tu t

Agung untuk

untuk

da lam perka r a

Pemohon

yang

j um lahnya

lik

dengan Buku Petun j u k

te l a h

sebaga imana

No.

;

Pasa l - pasa l

dar i

ub

atas

angka t

Pemer i n t a h

ep

di

Pemohon

Anak dan anak yang akan d iangka t

12 Pera t u r a n Pemer i n t a h d imaksud ;

Pembukt i a n

perundang -

dengan perka r a i n i ;

ep

ME N E T A P K A N : Mengabu l kan permohonan Para Pemohon tesebu t ;

di

perempuan

Kenda l

A

bernama :

pada tangga l

ZASKIA

13 Jun i

yang d i l a k u kan

s

ACHMAD SUBECHI dan SIT I

gu

l ah i r

anak

anak

FAYATUN, te r hadap NABILA PUTRI ,

2011 ,anak

seo rang

yang i bu

ne

seorang

pengangka t an

do

Para Pemohon,

hukum,

In

o leh

sah menuru t

R

Menya takan

ng

am

orang tua

ZASKIA NABILA PUTRI te l a h memenuhi kr i t e r i a

Menimbang ,

Para

atas ,

R

m

ka

ca l on

bahwa

di

i

d imaksud

sebaga i

te r s ebu t

es

persya r a t a n

Pelaksanaan Pengangka tan

ah

ha l - ha l

memper t imbangkan

memenuh i

ah

te r hadap

on

Neger i

;

do

Pengad i l a n

bahwa

Pengangka tan

In

Menimbang ,

te r k a i t

Penetapan

In d

A gu

Anak ke i n s t a n s i

sa l i n a n

lik

menyampaikan

ng

Pengad i l a n

ah k

ik


h

M

ne si a



Halaman 16

R ep ub

hk am


ne si a


yang bernama SUWARTINI ;

hukum

ah

yang

Pejaba t

sah yang d i t u n j u k ,

Penetapan

kepada

in i

Kepa la

Dinas

Kependudukan

h ingga

da lam permohonan i n i

kin i

d i t e t a p kan

dan

In

yang t imbu l

untuk

yang sudah mempunya i


Membebankan b iaya Pemohon,

resmi

te t a p

Penca ta t a n Sip i l

atau

kepada Para

sebesa r

Rp.176 . 000 , 0 0

lik

kekua tan

/

do

sa l i n a n

A gu

mengi r imkan

Pan i t e r a

ng

Memer in t a h kan

mana

pers i d angan yang te r bu ka

a

umum o leh

BUDI HARSOYO, S.H . ,

Kenda l ,

ser t a d ihad i r i

itu

j uga

Hakim

d iucapkan

da l am

Hak im te r s ebu t ,

Pan i t e r a

Penggan t i

Pan i t e r a Penggan t i , k i m,

Pengad i l a n

ub

lik

ah

ep

BUDI HARSOYO, S.H. ROSANA IRAWATI ,S .H . ,M .H .

s ne

Rp.

30.000 , 00

In

A

gu

Per i n c i a n b iaya : Penda f t a r a n . . . . . . . . . . . … . . . . . .

do

ng

M

R

ah k

am

dengan

o leh Para Pemohon te r s ebu t .

A

H

har i

TANGGAL

sebaga i

gu

Neger i

o leh :

untuk

ng

d iban t u

pada

S.H.M.H . ,

N,

i

pene tapan

ROSANA IRAWATI ,

S E N I

In d

ah

Tungga l ,

o leh :

:

es

2011 ,

in i

on

JULI

ub

25

d i t e t a p kan pada har i

ep

Demik i an l a h

R

ka

m

( Sera t u s tu j u h pu luh enam r i b u rup i a h ) ;

ik

h



Halaman 17

R ep ub

hk am


. . . .

..... Rp. 25 .000 , 0 0 .... Rp. 100 .000 , 00 ........ Rp. 10.000 , 00 . Rp. 6.000 , 00 Rp 5.000 , 00 + ---------------------Jumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 176 .000 , 00 ( Sera t u s tu j u h pu l uh enam r i b u rup i a h )

s ne do In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

In

A gu

do

ng

Biaya Proses . . . . . . . . . . . . . Pangg i l a n ….. . . . . . . . . . . . . . PNBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mete ra i ………... . . . . . . . . . . . . Redaks i…………... . . . . . . . . . .

ne si a


ik

h



Halaman 18










R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia S A L I N A N

P E N E T A P A N

A gu ng

Nomor : 0066 / P d t . P / 2 0 1 1 / PA .G s

!-+,'"( )*+,'"( "%&"'"( !"#$

In do ne si a


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pe r k a r a

pe r d a t a

da l am

da l am pe r k a r a

PEMOHON I ,

umur

memer i k s a

pe r t ama anak an t a r a

35 t a h u n ,

agama I s l am ,

:

Pab r i k ,

Gre s i k ,

mengad i l i

menj a t u h k a n

pend i d i k a n

t empa t

seb a g a i

SD,

tingga l

ep ub l

Buruh

dan

te l a h

pe rwa l i a n

Kabupa t e n

di

" Pemohon I " ,

denga n

umur

31 t a h u n ,

peke r j a a n ,

t ingga l

di

Kabupa t e n

SD

Gre s i k ,

“ Pemohon I I ” ;

si

Agama t e r s e b u t

;

membaca dan mempe l a j a r i

Se t e l a h

mendenga r

su r a t - su r a t

ng

Se t e l a h

pe r k a r a ;

pi h a k yang be r p e r k a r a ;

menga j u k a n

pe rmohona n

ada l a h

tangga l

Nikah Kant o r sta tu s

da l am

Kut i p a n

2 . Bahwa

2004 ,

je j aka

dan

pe r k aw i n a n

an t a r a

ng gu

Pemohon hadap a n

II

yang

314 / 0 1 /V I I I / 2 0 0 4

11 ha l .

I

Pene t a p a n

dan

menik a h

Penc a t a t

Kabupa t e n

seb a g a ima n a

Pemohon

te l ah

Termohon

Pe t u g a s

Cerme ,

pe r awan

Hal . 1 da r i

A

di

Akta Nikah Nomor :

2004 ;

se l ama

sah

Urus a n Agama Kecama t a n

dengan

01 Agus t u s

suam i

01 Agus t u s

Kepan i t e r a a n

terhadap

:

ep

pada

I

anak

be r i k u t

R

ka

m

ah

1 . Bahwa ,

di

0066 / P d t . P / 2 0 1 1 / PA .G s ,

Pengangk a t a n seb a g a i

M

ah

Nomor :

dengan ur a i a n / a l a s a n Pemohon

d id a f t a r k a n

Gre s i k

te rnya t a tangga l

Pemohon

II

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

Agama Gre s i k ,

yang

do

Pengad i l a n

2011

Pe rmohona nny a

In d

10 Agus t u s

A

te r t a n gga l

Pemohon da l am su r a t

In

bahwa pa r a

ub

- - - - - Menimbang ,

lik

gu

TENTANG DUDUK PERKARANYA

es

Pengad i l a n

t empa t

pend i d i k a n

R

seb a g a i

agama I s l am ,

ne

PEMOHON I I ,

ah

yang

tingka t

peke r j a a n

m

ah

pene t a p a n

ka

Agama Gre s i k

ik

Pengad i l a n

ik

h



Halaman 1

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hi ng g a

kin i

ba i k ,

te l a h

se r t a

hi d up

be r t emp a t

layaknya

tingga l

A gu ng

di k a r u n i a i

rukun

d i r umah

suam i

be r s ama ,

In do ne si a


is t e r i

yang

namun be l um anak

(k e t u r u n a n ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

be r n ama

yang

Kabupa t e n

Ges i k

ah

ISTRI

Nikah

,

Agus t u s

,

da r i

2004

dengan

Kk.13 . 2 5 . 1 5 / DN / 3 0 / 2 0 1 1 5 . Bahwa

se j a k

ANAK

bebe r a p a

te r s e bu t

bi d a n

ha r i

te l ah

Kut i p a n

merawa t sep e r t i

layaknya

se r t a

Penca t a t tangga l

Nikah

kedua

dan d i d i d i k

menya t a k a n

dan mend i d i k n y a

ng

dewas a

Pemohon

R

ah

un t u k

Pa r a

Nomor

be r n ama

or a n g

tuanya

sampa i

dewas a ,

dan

sanggup

be r t a n g g u n g j aw a b dan

:

anak

mene r im a

merawa t

Sin a

SUAMI

pada

Akta

ol e h

kepad a Pa r a Pemohon un t u k d i r aw a t se l a n j u t n y a

Pegawa i

di l a h i r k a n

dise r a hk an

Kete r a n g a n

be r n ama

Mengan t i

se t e l a h

seo r a n g

RSUD Ibnu

dihadapan

Agama Kecama t a n

lah i r

Sur a t

suam i - i s t e r i

menik a h

se s u a i

te l a h

dengan

oleh

Pas a ng a n

te l ah

Urus a n

2010

se s u a i

di k e l u a r k a n

yang

Kant o r

Desembe r

mend i d i k

sampa i anakny a

send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ter s ebu t ,

menges a h k a n n y a

A

hukum menuru t 7 . Bahwa

ah

pe r k a r a

Pa r a

mera s a

pe r l u

aga r

mempero l e h

Pemohon un t u k

kekua t a n

pe r u n d a n g - undang a n yang be r l a k u ; ;

mendukung

da l i l - da l i l

menye r a h k a n

buk t i - buk t i

da l am pe r s i d a n g a n

pe rmohonan ny a , su r a t

yang d i a d a k a n

yang be r s a n g k u t a n ;

PRIMER :

dan

Pa r a

menga j u k a n

un t u k pemer i k s a a n

Pemohon be r n ama

pengg a ngk a t a n PEMOHON I

RW. 04 Desa Gadi ngwa t u

anak

dan

ng gu A

di l akukan

PEMOHON I I ,

Kecama t a n Hal . 2 da r i

yang

Mengan t i

11 ha l .

Pene t a p a n

oleh

a l ama t

Kabupa t e n

pa r a RT.01

Gre s i k ,

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

sah

In d

2 . Menya t a k a n

ep

1 . Mengabu l k a n pe rmohona n Pa r a Pemohon ;

R

m ka

sak s i

M

ah

akan

Pemohon

anak angka t ,

pe r a t u r a n

Untuk

Pemohon pa r a

seb a g a i

Pa r a

hak - hak

do

anak

maupun

ub

dan

sta tu s

In

kepen t i n g a n

lik

demi

gu

6 . Bahwa

es

m

01

ka

ANAK

Kel a h i r a n dan

31

si

anak

tangga l

ik

pada

ep ub l

3 . Bahwa

ne

------------------

ik

h



Halaman 2

R ep ub

hk am


biaya

pe r k a r a

A gu ng

3 . Membebanka n

in i

menuru t

lah i r

31 Desembe r

ke t e n t u a n

be r l a k u ;

SUBSIDER

Apab i l a

Pengad i l a n

------

Menimbang , pa r a

ah

kepe r s i d a n g a n Pa r a

dan

Pemohon

Maje l i s

Pa r a dibac akan

te t ap

su r a t

la in ,

da t a n g

te t ap

ol e h

un t u k

Akta

Nikah

Kabupa t e n

Agus t u s

2004 ,

ter s ebu t ,

pe rmohona nny a ,

da l i l

da r i

yang

Pe rmohona nny a ,

be r u p a :

Kant o r

Nomor

be rme t e r a i

as l i n y a ,

gu

dengan

kepad a

Pemohon t e r s e b u t

su r a t

Gres i k

ng

01

pr i b a d i

nas e h a t

pe rmohona nny a

meneguhk a n

Kut i p a n

Tangga l

te l ah

Pa r a Pemohon . ;

1 . Fo t o

Cerme

mohon

yang

se c a r a

member i

pe rmohon an Par a

menga j u k a n buk t i - buk t i

Kecama t a n

menghad ap

seb a g a im a n a

Pemohon t e l a h

kop i

pe r s i d a n g a n

dengan su r a t

dipe r t a h a n k an bahwa

ha r i

Hakim t e l a h

Pemohon

Menimbang ,

ah

Pa r a

pada

R

m

ka

is inya

bahwa

Pemohon t e r k a i t

te rnya t a kemud i a n

be r p e n d a p a t

yang se a d i l - ad i l n y a ;

di t e n t u k a n pa r a

Gre s i k

ik

pu t u s a n

Agama

ep ub l

-

hukum yang

:

Agama

314 / 0 1 /V I I I / 2 0 0 4

cukup

di b e r i

Urus a n

dan

te l ah

tanda

si

2010 ;

ANAK t a n g g a l

cocok (P . 1 ) ;

ne

anak yang be r n ama

do

te rhadap

In do ne si a


-----------------------------------------------------------

dan

04 Jun i

dengan

as l i n y a ,

cocok

(P . 2 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - o l e h Kant o r cukup

dan

te l ah

t a n d a (P . 3 ) ; - - - - - - - - - copy


Kar t u

Tanda

o l e h Kant o r

ter t a ngga l cocok

Penduduk

ng gu A

dengan

atas

11 ha l .

Gre s i k

Janu a r i

2011

as l i n y a ,

nama

Pene t a p a n

yang

Kabupa t e n

20

Kecama t a n Mengan t i , Hal . 3 da r i

tanda

nama (P emohon I I )

R

4 . Fo t o

dibe r i

Kecama t a n Mengan t i ,

352511 . 5 2 0 3 8 0 . 0 0 0 7

be rme t e r a i

2009 be rme t e r a i

ub

Nomor :

Tanda Penduduk a t a s

ep


M

ah

ka

m

3 . Fo t o copy Kar t u

Gre s i k

di b e r i

SUAMI

yang

Kabupa t e n

Gre s i k

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

cukup

ter t a ngga l

Kabupa t e n

yang

In d

352513 . 0 5 0 8 7 6 . 0 0 0 5

ah

nama (Pemohon I )


Nomor :

te l ah

atas

es

Penduduk

o l e h Kant o r

A


Tanda

In

copy Kar t u

lik

2 . Fo t o

ik

h



Halaman 3

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

352513 . 3 0 0 8 7 0 . 0 0 0 8

be rme t e r a i

cukup

dan

ter t a ngga l

te l ah

cocok

In do ne si a


31

dengan

Oktobe r as l i n y a ,

A gu ng

t a n d a (P . 4 ) ; - - - - - - - - -

5 . Fo t o

copy

Kar t u

di k e l u a r k a n Nomor :

Tanda

Penduduk

o l e h Kant o r

cukup

nama


352513 . 6 9 1 1 7 2 . 0 0 0 3

be rme t e r a i

atas

dan

cocok

ISTRI

11

dengan

Sur a t

yang

ah

ISTRI

Kete r a n g a n

Gres i k

dike l u a r k a n

be rme t e r a i

cukup

ol e h dan

atas

RSUD Ibnu

te l a h

cocok

2011

di b e r i

nama

Bay i

Sin a

Kabupa t e n

denga n

Ny.

as l i n y a ,

(P . 6 )

ep ub l

tanda

;

------------------------------------------------------------

7 . Sur a t

pe r n y a t a a n

kandung )

kepad a

Pemohon I I

dengan as l i n y a , ------

Dis amp i n g

pa r a

sak s i n y a

menye r a h k a n di b e r i

buk t i di

anak

oleh

be rme t e r a i

t a n d a (P . 7 ) ; su r a t

Pa r a

SUAMI

(o r a n g

cukup dan t e l a h

tua cocok

-----------------------

Pemohon


j ug a

yakn i

menghad i r k a n

an t a r a

si

-------------------------

R

ka

m

di b e r i

ah

ke l a h i r a n

Gre s i k

as l i n y a ,

ik

copy

yang

Apr i l

t a n d a (P . 5 ) ; - - - - - - - - - - - -

6 . Fo t o

di b e r i

Kabupa t e n

ter t a ngga l

te l ah

2008

la in :

ne

ng

------------------------------------------------------------------------------------------

Mengan t i ,

,

umur

t empa t

43

tahun ,

t ingga l

di

agama Desa

I s l am ,

peke r j a a n

Br i n g k a n g ,

Kecama t a n

Kabupa t e n

:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hadap a n


yang

ah

member i k a n

be r s a n g k u t a n

di b awah

ke t e r a n g a n

sumpahny a seb a g a i

lik

Di

swas t a ,

A

Gres i k

SUAMI

do

ka r y awan

:

In

I

gu

Saks i

be r i k u t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sak s i

paman Par a

dengan

Pa r a

Pemohon sek a l i g u s

Pemohon

seb a g a i

ka r e n a

yang hendak di a n g k a t

o l e h Pa r a Pemohon ; - - -

Bahwa

seb a g a i

Pa r a

da l am

Pemohon

rumah

tangga

di k a r u n i a i

suam i

be r s ama

say a

ada l a h

ayah kandung da r i

ep

is t r i

hi n gg a

te l a h kin i

hi d up namun

anak rukun be l um

A

11 ha l .

Pene t a p a n

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

gu

ng

Hal . 4 da r i

es

anak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In d

−

kena l

ub

Bahwa

R

−

M

ah

ka

m

----------------------------------------

ik

h



Halaman 4

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia −

Bahwa se j a k sa a t

itu

tangga l

be l um mempunya i

te l ah

ada

31 Desembe r

( I STR I

)

un t u k

kami

di r aw a t

dan di d i d i k

mene r ima

mend i d i k n y a

sampa i

an t a r a

se r a h k a n

sampa i

menya t a k a n

2010 ,

nama dan sek a r a n g

ke s e p a k a t a n

A gu ng

ANAK

lah i r

dewas a ,

dan

te l ah dan

Pa r a

yang

dibe r i

nama

ist r i

Par a

un t u k

sep e r t i

say a

sak s i

Pemohon

se l a n j u t n y a

sanggup

dewas a

anak

sak s i

kepad a

In do ne si a


aga r

Pemohon

merawa t

layaknya

dan

merawa t

mend i d i k

dan

anak

send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bahwa se j a k ki n i

mend i d i k

m

Pemohon

dan pene r im a a n

te l ah

anak t e r s e b u t

memper l a k u k a n

sep e r t i

anak

da l am

h i ng g a

merawa t

l a y a k n y a merawa t

dan

dan mend i d i k

send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

in i

se j a k

tidak

seb a g a i

anak

ada

ke l u a r g a

suam i

seh a t

ter s ebu t

yang

diasuh

is t r i

pa r a

Pemohon sampa i

maupun

R

Bahwa

kebe r a t a n

dan

ke l u a r g a

kond i s i

da r i

anak

sa a t sak s i

te r s e bu t

dan

ng

−

ba i k - ba i k

sa j a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

masa

depan

anak ,

banyak

A

mempunya i

anak

ter s ebu t

ka r e n a

anak

dan

sak s i

se c a r a

sed a n g k a n Pa r a Pemohon t i d a k

mempunya i

ekonomi

apa l a g i

ah

merek a

hubunga n

be r k e c u k u p a n

ke l u a r g a

dengan

sak s i

un t u k

or a n g t u a

keku r a n g a n ,

anak semen t a r a

pa r a

(o r a n g t u a

se c a r a

Pemohon mas i h kandung

da r i

ada

anak

diangka t

II :

umur t empa t

tingga l

Kabupa t e n

Agama I s l am ,

di

Gre s i k

Desa

dan

sak s i

te t a ngga

kena l

dengan

Pa r a

be r i k u t

Pemohon

Watu ,

ka r y awan Kecama t a n

ke t e r a n g a n

d i b awah

: ---------------ka r e n a

say a

ada l a h

Pa r a Pemohon ; - - - - -

A

gu

ng

Hal . 5 da r i

11 ha l .

Pene t a p a n

es

Bahwa

M

−

Gad in g

member i k a n

sumpah yang pada pokokny a seb a g a i

peke r j a a n

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

Mengan t i ,

tahun ,

In d

swas t a ,

37

ep

Saks i

ub

te r s e bu t ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R

m ka

seb a g a i ekonomi

yang

ah

sema t a - mata

In

keba i k a n suda h

penye r a h a n

lik

alasan

gu

Bahwa

do

------------------------------−

si

-----------------------

ah

anak t e r s e b u t ,

ne

ka

Pa r a

penye r a h a n

ik

−

ep ub l

ah

-----------------------------------------------

ik

h



Halaman 5

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia −

Bahwa

Pa r a

da l am

Pemohon

rumah

seb a g a i

tangga

suam i

be r s ama

is t r i

hi n gg a

te l a h kin i

A gu ng te r s e bu t dan

lah i r

un t u k

ah m

sampa i

sampa i

Desembe r

da r i

kepad a

dewas a , dan

anak Pa r a

te l a h

ada

dibe r i

nama

ANAK

Pemohon aga r


sanggup

dewas a

2010

d i r awa t

Pa r a

un t u k

Pemohon

merawa t

dan

sep e r t i

layaknya

merawa t

dan

anak send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se j a k ki n i

or a ng t u a

mene r ima

mend i d i k n y a

bu l a n

di s e r a h k a n

did i d i k

mend i d i k

pada

an t a r a

menya t a k a n

Pa r a

mend i d i k

ka

be l um

ik

se j a k

penye r a h a n Pemohon

ep ub l

Bahwa

ke s e p a k a t a n

−

rukun

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---

−

hi d up

namun

di k a r u n i a i anak

In do ne si a


dan pene r im a a n

te l ah



sep e r t i

anak

anak t e r s e b u t , da l am

h i ng g a

merawa t

l a y a k n y a merawa t

dan

dan mend i d i k

tidak

seb a g a i

anak

ada

ter s ebu t

ke l u a r g a

suam i

is t r i

pa r a

Pemohon sampa i

maupun

kebe r a t a n

dan

ke l u a r g a

kond i s i

da r i

anak

sa a t sak s i

te r s e bu t

dan

gu

seh a t

yang

diasuh

si

in i

se j a k

ba i k - ba i k

ne

Bahwa

ng

−

R

-----------------------

do

ah

send i r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sa j a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------keba i k a n

masa

depan

mempunya i

ah

suda h

penye r a h a n

anak

anak ,

banyak

ka r e n a

anak

sed a n g k a n Pa r a Pemohon t i d a k dengan or a n g t u a

dan

sak s i

se c a r a

mempunya i

be r k e c u k u p a n

sema t a - mata seb a g a i ekonomi

apa l a g i

an t a r a

anak yang hendak di a n g k a t

hubunga n

un t u k

or a n g t u a

keku r a n g a n ,

anak semen t a r a Pa r a

ter s ebu t

ub

merek a

se c a r a Pemohon

mas i h ada

- - - - - Menimbang , Pemohon

bahwa

atas

membena r k a n

ep

ke l u a r g a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ke t e r a n g a n dan

sak s i

ter s ebu t ,

tidak

Pa r a

kebe r a t a n .

A

gu

11 ha l .

Pene t a p a n

pi h a k

be r p e r k a r a

es

ng

Hal . 6 da r i

kedua be l a h

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

bahwa se l a n j u t n y a

In d


R

---------------------------------

M

ah

ka

m

ekonomi

ter s ebu t

In

alasan

lik

Bahwa

A

−

ik

h



Halaman 6

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menya t a k a n

tidak

mohon

Pengad i l a n

aga r

un t u k

menga j u k a n

menun j u k

pada

te rp i s a h k an

sua t u

Agama Gre s i k

memper s i n g k a t

A gu ng


akan

be r i t a

aca r a

dengan pene t a p a n

In do ne si a


tanggapan

menj a t u h k a n

ur a i a n yang

pada

bahwa

pokokny a

dan

pene t a p a n n y a ,

pene t a p a n merupa k a n

in i ,

cukup

bag i a n

tak

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG HUKUMNYA


apapun

maksud

dan

ada l a h

tu j u a n

da r i

pada

seb a g i aman a

pe rmohona n

yang

te r s e bu t

di a t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemohon

te l ah

memenuh i

itu

ha r u s

di b uk t i k a n

sya r a t

da l am

ha l

apak a h

pengangk a t a n

Pa r a anak

te r s e bu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No 3 Tahun

2006

Nomor 7 Tahun

1989

huru f

20 ,

mengad i l i

ten t a ng

ten t a ng

Pas a l

Per ub a h a n

Per a d i l a n

Pengad i l a n

pe r k a r a

ke t e n t u a n

Pene t a p a n

49

Undang -

atas

Undang - undang

Agama j o .

pen j e l a s a n n y a

Agama be rwen a ng Pengangk a t a n

ng

dan

a bu t i r

be r d a s a r k a n

un t u k

si

undang

bahwa

memer i k s a

Anak be r d a s a r k a n

Hukum I s l am ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

peme l i h a r a a n

be r a l i h

A

seb a g a i n y a

un t u k

kepad a

or a n g

tua

Kete n t u a n

anak angka t

hi d up ny a

seh a r i - ha r i ,

t a n g g un g

angka t n y a

ada l a h

j awabny a

pa s a l

h

anak yang da l am ha l biaya

da r i


171 hu ru f

do

Hukum I s l am ,

gu

Kompi l a s i

bahwa be r d a s a r k a n

pend i d i k a n or a n g

Pene t a p a n

tua

dan

as a l

In


ne

----- - - - - Menimbang ,

ah

un t u k

ik

bahwa

R

ka

m


ep ub l

ah

-----------------

Pengad i l a n ;



4 dan 5 yang be r b u ny i

Al

Qur ' a n

Sur a t

Al - Ahzab

:

: “ Al l a h se k a l i - ka l i t i d a k menj ad i k a n bag i se s e o r a n g dua buah ha t i da l am ronggan y a , dan …………………… Dia t i d a k menj a d i k a n anak - anak angka tmu sebaga i anak kandungn y a (send i r i ) . Yang demi k i a n itu hanya l a h pe r k a t a a nmu Pene t a p a n

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

11 ha l .

In d

A

gu

ng

Hal . 7 da r i

es

R

Ar t i n y a

ep

ub

$%& !"#3 . . . . . . . . . . . .!'23& 01 ! ,!-!.!(/ +# $&*( !!'!(!(!) $%& !"# =>!(!) !$3/!- !!'!(!(!)!3 !45!
M

ah

ka

m

aya t

bahwa

lik

ah

---------------------------------------------------------

ik

h



Halaman 7

R ep ub

hk am


In do ne si a


Hal

in i

menun j u k k a n

adany a

bahwa menuru t

pengangk a t a n

anak ,

as a l k a n

mengh i l a n g k a n /m en gh a p u s k a n ke l u a r g a

yang

menimbu l k a n

ah

tidak

anak

angka t

dan

an t a r a

ke l u a r g a n y a ,

se r t a

di l a r a n g

anak

dengan

itu

or a ng

demik i a n

pu l a

angka t

dengan

anak

merek a

tidak

tu a

dan

seb a l i k n y a or a n g

tidak

ep ub l

an t a r a

tua

sa l i n g ;

------------------------------------------------------------------------------------------Tahun

Agung

RI

Anak ,

pe rmohon an

Nega r a

Indon e s i a ,

dae r a h

Hukumnya diangka t ,

Nomor ha r u s

da l am

SEMA

Tahun

di a j u k a n

mel i p u t i

dan

gu

ten t a ng

2

Penyempu r n a a n 1979

kepad a

t empa t

dengan

atas

Pe r a d i l a n

Agama ,

ter s ebu t

ha r u s

Eda r a n

Pengangk a t a n

Anak

an t a r

Warga

Pengad i l a n

Nege r i

yang

t i n g g a l / d om i s i l i

anak

yang

be r l a k u n y a

Per ub a h a n

Sur a t

ten t a ng

Penge s a h a n / P e n g a n g k a t a n

Tahun 2006 t e n t a n g 1989

ten t a ng

ng

akan

1983

Mahkamah Agung

Undang - undang

Undang - undang maka

ka t a

dibaca

Nomor

si

Mahkamah

6

Eda r a n

3

Nomor 7 Tahun

Pengad i l a n

Pengad i l a n

ne

Nomor

Sur a t

Nege r i

Agama

;

In

RI


do

- - - - - - Menimbang ,

R

m

ka

nas a b

be r s a n g k u t a n ,

nas a b

tidak

pengangk a t a n

sta tus

mewar i s i

ah

Hukun I s l am

ik

A gu ng

d imu l u tm u sa j a . Dan Al l a h Menga t a k a n yang seb e n a r n y a dan Dia menun j u k k a n j a l a n (y an g bena r ) . Pangg i l l a h mere ka (ana k - anak angka t i t u ) dengan (memaka i ) nama bapak - bapak merek a , i t u l a h yang l e b i h ad i l pada s i s i Al l a h , dan j i k a kamu tidak menge t a h u i bapak - bapak mere k a maka (pangg i l l a h merek a sebaga i ) sauda r a - sauda r im u seagama dan maul a - maulamu…………………………“ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------

se t empa t

Undang - Undang

Anak ,

Anak hanya dapa t

bag i

anak

dan

dan

ke t e n t u a n

yang

R


ng gu

23

menega s k a n un t u k


buk t i 11 ha l .

P .1 ,

Pene t a p a n

Tahun

an t a r a

(1 ) Anak 2002

la in ,

kepen t i n g a n

pe r u n d a n g - undang a n

Hal . 8 da r i

A

Kese j a h t e r a a n

Nomor

di l a kukan

di l a kukan

---------------------- - - - - - Menimbang ,

ten t a ng

12 aya t

yang

ada t

keb i a s a a n

yang

be r l a k u ;

P.2 ,

P.3 ,

P .4

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

39

Pe r l i n d u n g a n

Pengangk a t a n te rba i k

Pas a l

1979

ep

ten t a ng

4 Tahun

Pas a l

In d

ke t e n t u a n

M

ah

ka

m

jo .

Nomor

Ket e n t u a n

lik

Undang - undang


ub

ah

- - - - - - Menimbang ,

es

A

--------------------------------------------------------------

ik

h



Halaman 8

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan P.5 ora ng

te rbuk t i

tua

bahwa

da r i

yang

buk t i

be r t emp a t maka

tingga l

pe r k a r a

Pemohon ,

diangka t

P .4 ,

P.5

A gu ng


anak

Pa r a

in i

ada l a h

ada l a h

dan

d iw i l a y a h

anak

anak

wewenang

dan

I s l am ,

yang

Pengad i l a n

menj a d i

di a n g k a t

be r a g ama

P.6

hukum

yang

In do ne si a


dan

diangka t

Agama

Gre s i k ,

Pengad i l a n

Agama

Gres i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------bahwa

Pemohon

seb a g a i

te rbuk t i sak s i

Pemohon t e l a h

be r s ama

RT.012 /RW.004 ,

Kecama t a n

dan

in i

Par a


an t a r a

pa r a

Pa r a

suam i i s t e r i

be r t emp a t

yang ba i k

da l am

di

Desa

Bambe

Gre s i k ,

namun

anak

;

tingga l

Dr i y o r e j o ,

Kabupa t e n

di k a r u n i a i

bahwa

terbuk t i

bahwa anak

di s e r a h k a n

Pemohon ,

kenda t i p u n

buk t i

te r t u l i s

ba r u

( de

ha l

jure )

in i

te l ah

se c a r a

de f a c t o

pada

denga n

Tahun

mela l u i

04

ke t e n t u a n

di l a kukan

dan

peme l i h a r a a n ,

pe r awa t a n

sak s i

te l ah

mene r a n g k a n ,

Pa r a

Pemohon

ke s e j a h t e r a a n anak

or a n g t u a

dan

anak

be r t a n g g u n g

be r n ama

angka t

tumbuh dengan ba i k ;

(1 )

yang

te l ah

ANAK ba i k ,

mengu t amak a n

dengan

j awab

seh i n g g a

melakuk a n

dengan

te r s e bu t

se j a k

seb a i k -

seb a g a im a n a anak

ter s ebu t

------------------------------------

- - - - - - Menimbang ,

bahwa

ISTRI

ada

tidak

pa r a

lik

anak

kepen t i n g a n

layaknya

2 aya t

-----

bahwa

te rhadap

2011

Kewarga n e g a r a a n

ub

ah

Pengangk a t a n

Par a se c a r a

Agus t u s

Pas a l

ten t a ng

dan se j a k

pe r n y a t a a n

tangga l

1958

I

kepad a

Indon e s i a ;

- - - - - - Menimbang ,

ba i k n y a

d i bu a t

seb a g a im a n a ; -

or a ng t u a n y a

penye r a h a n

anak ada l a h

sak s i

ep

Repub l i k

2

kedua

P .7

ke t e r a n g a n

ter s ebu t

oleh

se s u a i

Nomor

A

Undang - Undang

dan ISTRI

ke l u a r g a

yang

SUAMI

kebe r a t a n

R

(P . 7 ) ,

SUAMI

dan

Pemohon t e r s e b u t


gu

suda h

Pa r a

P .6

si

pas a n g a n suam i i s t r i

II ,

lah i r

ol e h

buk t i

ne

yang di a n g k a t

ng

sak s i


do

bahwa

In

be r n ama ANAK

atas

atau

ke l u a r g a

da r i

pengangk a t a n

anak

A

gu

11 ha l .

Pene t a p a n

es

ng

Hal . 9 da r i

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

M

te r s e bu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In d

m

Pa r a

------------------------------------------------------------

- - - - - - Menimbang ,

ka

P .1 sah

se l ama

be l um

- - - - - - Menimbang ,

ah

dan

kin i

anak da r i

ah

II ,

h i du p rukun seb a g a i

tangga

hi ng g a

dan sak s i

is t e r i

R

ka

m

rumah

I

suami

buk t i

ep ub l

ah

ke t e r a n g a n


ik

- - - - - - Menimbang ,

ik

h



Halaman 9

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - - - - - - Menimbang , te r s e bu t

bahwa

di a t a s ,

Pemohonan

un t u k

itu

mengangk a t

pe rmohona n

pe r t i m b a n g a n - pe r t i m b a n g a n

Pa r a

Pemohon

anak be r n ama

A gu ng

pe r s y a r a t a n


Pa r a

Pemohon

te l ah

ANAK , dapa t

bahwa


pas a l

undang Nomor 3 Tahun 2006 t e n t a n g Nomor 7 Tahun 1989 ,

maka b i a y a

89

Pe ru b a h a n

pe r k a r a

memenuh i

oleh

ka r e n a

d ik a b u l k a n ;

--------------------------- - - - - Menimbang ,

In do ne si a


aya t ata s

(1 )

Undang -

Undang - Undang

di b e b a n k a n

Pemohon

kepad a

Pa r a

ik

ah

---------------------------------------------------------------------be r l a k u

seg a l a

dan

da l i l

pe r a t u r a n

Pe r un d a n g - undang a n

ep ub l

ka

m

- - - - - Mengi ng a t ,

Sya r ' i

yang

be r k a i t a n

dengan

yang pe r k a r a

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------

ME N E T A P K A N

ah

1 . Mengabu l k a n

pe rmohoan

Pa r a

Pemohon be r n ama PEMOHON I Desa

Gadi n gwa t u

yang

te rhadap

Kecama t a n

Mengan t i

yang be r n ama ANAK

a l ama t

tangga l

lah i r

A

Rp. 191 . 0 0 0 , -

bi a y a

pu l u h

be r t e p a t a n

denga n

S.H .

H.

seb a g a i

Pan i t e r a da l am

Hak im

Anggo t a ,

Penggan t i , sidang

Pa r a Pemohon . - - - - - -

terbuka

ng gu

Se l a s a

tangga l

06 Agama

Ketu a

Maje l i s ,

S.Ag . , S . H . ,M .H .

mas i n g -

di b a n t u

pene t a p a n

Hal . 10 da r i

A

dan

ribu

Dra .

mana pada

un t u k

umum,

11 ha l .

Pene t a p a n

ha r i

dengan

MUZAYYANAH itu

juga

dihad i r i

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

seb a g a i

SUHARTONO,

ha r i

Hakim Pengad i l a n

H. NANANG FAIZ seb a g a i

dan

sa t u

In d

ROIHAN,

Maje l i s

pe r k a r a

lik

M.

pada

ub

2011

di t e t a p k a n

ep

m ka

semb i l a n

Kami Drs .

mas i n g

ol e h

in i

1432 H. da l am s i d a n g

ol e h

di u c a p k a n

Pene t a p a n

Oktobe r

M

ah

04

Dzu l qo ’ d a h

H.

31 Desembe r

---------------------------------------

- - - - - - Demik i a n tangga l

(S e r a t u s

R

ah

rup i a h ) ;

Gres i k

Gres i k ,

;- - - - - -

seb e s a r

pa r a

RT.01 RW.

Kabupa t e n

3 . Membebanka n kepad a Pa r a Pemohon un t u k membaya r in i

ol e h

In

2010

anak

di l akukan

dan PEMOHON I I ,

gu

04

anak

es

pengangk a t a n

ne

sah

ng

2 . Menya t a k a n

do

-------

si

R

Pemohon ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ik

h



Halaman 10

R ep ub

hk am


Hakim Anggot a

In do ne si a


Ketua Maje l i s

ttd

H. ROIHAN, S.H . Ttd

ik

Pan i t e r a Penggan t i

ep ub l

Ttd

Dra . MUZAYYANAH

Untuk sa l i n a n yang sama buny i n y a oleh

Pymt .

Pan i t e r a Pengad i l a n Agama Gre s i k

ng

R

Per i n c i a n Biaya Perkara : 1 Hak . . Kepan i t e r a a n 1 . 1 . Penda f t a r a n : Rp 30 . 0 0 . 0, 1 . 2 . Redak s i : Rp 5.0 . 00 , 2 Biay a Pro s e s . 2 . 1 . Pangg i l a n : Rp 125 . 0 0 0 . ,2.2 . : Rp 25 . 0 0 Admin i s t r a s i . 0, Pro s e s Penye l e s a ian 3 Biay a mete r a i : Rp 6.0 . . 00 , Jumlah : Rp 191 . 0 0 0 . ,( se r a t u s semb i l a n pu l u h sa t u r i b u rup i a h )

In

gu

do

ttd

lik

A

Dra . By. f . r o z y

Muzayyan a h

A

Pene t a p a n

es

11 ha l .

No.0066 / P d t . P/ 201 1 / PA .G s .

on

gu

ng

Hal . 11 da r i

In d

M

R

ah

ep

ub

ah m ka

si

m

ka

ah

H. NANANG FAIZ

H. SUHARTONO, S.Ag . , S . H . ,M .H .

ah

2 .

Drs .

ne

1 .

A gu ng

Ttd

ik

h



Halaman 11

R ep ub

hk am

Direktori SALINAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


E

N

E

T

A

P A

N

ne si a

P

Nomor : 49 /Pd t . P / 2 0 1 1 /PA .Sd a .

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

disebu t

anak

be r n ama

25 Mare t

R

− Pengad i l a n

ng

Agama t e r s e b u t

− Te l a h mempe l a j a r i

dan sak s i

– sak s i

peke r j a a n

su r a t

di

Seda t i ,

Kabupa t e n

PEMOHON I I

Pengangk a t a n

:

2010 ;

– su r a t


Pemohon

I,

re g i s t e r

pe r k a r a

te l ah Nomor

:

yang sah di h a d a p a n

te l ah

I

be r i k u t

dan

Pemohon

menik a h

pada

Pegawa i

Pengad i l a n

49 /Pd t . P / 2 0 1 1 /PA .Sd a .

II

ep

Pemohon

menga j u k a n

terda f t a r

menga j u k a n ha l – ha l seb a g a i 1 . Bahwa

2011 t e l a h


lik

07 Mare t

anak Kepada Ketu a

dan

II ,

Kan t o r

ada l a h

tangga l

Urus a n

da l am te l ah

:

suam i

is t r i

26 Peb r u a r i

Agama

Agama

1998

KUA Kecama t a n

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

Sido a r j o

ah k

tangga l

Pengangk a t a n

;

pe r s i d a n g a n ;

ub

A

pe rmohon an

in i

Pemohon

bahwa Pemohon I dan Pemohon I I

pe rmohona nny a

ah

su r a t

Anak

CALON ANAK ANGKAT


Menimbang ,

;

;

ke t e r a n g a n

gu

mendenga r

PEMOHON I ;

seb a g a i

pe rmohona n

tangga l

Kabupa t e n

I s l am ,

Kecama t a n

menga j u k a n

PEMOHON I&I I , l a h i r

− Te l a h

agama

yang

PNS,

i

i ng i n

seo r a n g

tahun , di


peke r j a a n

Seda t i ,

seb a g a i

tingga l

Anak

es

Sido a r j o ,

Agama I s l am ,

te l ah

Adops i

oleh :

disebu t

45

pe r t am a

pe rmohonan

Kecama t a n

dan

lik

ah

umur

be t empa t

in i

di


2 . PEMOHON I I ,

m

ka

tingga l

Sido a r j o ,

te rhadap

pe r k a r a

umur 4 6 t a h u n ,

be r t emp a t

Dengan

atas

t ingka t

hukum I s l am yang d i a j u k a n

1 . PEMOHON I ,

TNI ,

da l am

memer i k s a

on

pene t a p a n


ah

ter t e n t u

yang

ub

member i k a n

Sido a r j o

do

pe r k a r a

A gu

mengad i l i

Agama

In

Pengad i l a n

In d

KEADILAN

ep

DEMI

ng

BSMILLAHIRRAHMANIRHIM

ik

h



Halaman 1

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Seda t i Kabupa t e n Sido a r j o

401 / 4 0 / I I / 1 9 9 8

pe r k aw i n a n

ter s ebu t

be l um d i k a r u n i a i

oleh

ka r e n a

A gu

3 . Bahwa

itu

be rmak s u d mengangk a t

1998

Pemohon

Pemohon

I

dan

Pemohon

anak yang be r n ama :

anak t e r s e b u t se r a h

ol e h

Pemohon

t e r im a

ter s ebu t

Kabupa t e n

ke t e r a n g a n

lah i r

Sido a r j o

da r i

Kepa l a

denga n d i s a k s i k a n

anak

ng

dan

Pemohon

dan

gu

penga s u h a n

mend i d i k ,

ka s i h

say a ng

A

akan

anakny a

atau

In

PNS sed a n g k a n

Pemohon

II

anak

mera s a

or a n g

be r k o r b a n

pu t u s a n

seb a g a i

pe r k a r a be r i k u t

1 . Mengabu l k a n

in i :

pe rmohona n ;

ala s an

anak

j ug a

;

ter s ebu t ,

Agama Sido a r j o , se l a n j u t n y a

Pemohon I

te rhadap

Pa r a

be r k e n a n

menj a t u h k a n

dan Pemohon I I

atau

do

ne

2

In

ng gu A

s

R

Pa r a Pemohon

dan

penuh

apapun

ub

memer i k s a

Pengad i l a n

tua

be r u s a h a

kes e j a h t e r a a n

ep

un t u k

kepad a

un t u k

denga n

ala s an

mohon

mampu

ter s ebu t

Bahwa

–

cukup

dan

demi

un t u k

yang

ter s ebu t

layaknya

pokoknya

be r s e d i a

di r aw a t

dewas a a t a u mand i r i

Pemohon

su r a t

20 Janu a r i

pengh a s i l a n

anak

seb a g a im a n a

da s a r

Kecama t a n

dan

hi ng g a anak menj a d i atas

II

;

Pemohon

mel i n d u n g i

pada

di a s u h

seb a g a i

pe r awa t a n

Pemohon

M

ah k

am

ah

pa r a

dan

di

tangga l

ter s ebu t

TNI mempunya i

I

Pemohon

ol e h SAKSI I ;

7 . Bahwa Pemohon I beke r j a beke r j a

dan

tuanya


Desa

R


j ug a

I

di l a k u k a n

ol e h Pemohon I dan pemohon I I

II

or a n g

umur 1 , 5 bu l a n ;

Tul a n g a n

6 . Bahwa

kedua

i

5 . Bahwa

2011 ,

ah

di a s u h

lah i r

lik

se j a k

dan

oleh

ub

di s e r a h k a n

ter s ebu t

yang

2010 ;

ep

ah m

ka

anak

25 Mare t

II

lik

pada t a n g g a l

dan

anak ;

a . CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I ,

4 . Bahwa

I

es

Pemohon I I

26 Peb r u a r i

on

se l ama

ng

2 . Bahwa

Akta

do

;

tangga l

Kut i p a n

In d

Nikah Nomor :


ne si a


ik

h



Halaman 2

R ep ub

hk am


Pemohon I dan Pemohon I I

te l ah

terhadap

anak

AYAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I

yang se a d i l

Menimbang ,

pengangk a t a n

te rnya t a

t ambah an

dimua t

bahwa un t u k

Pemohon

A

2010 (P . 1 )

2 . Fo t o

Copy

memperku a t

da l i l

ala t

Nomor :

Tanda

Penduduk

Kabupa t e n

Tanda

yang

atas

3515170904660004

Sido a r j o

su r a t

nama

Kelu a r g a yang

atas

seb a g a i

da r i

KADIN

02

nama

dike l u a r k a n tangga l

Mare t

PEMOHON I

da r i

KADIN

07 Jun i

2010

nama PEMOHON I

dike l u a r k a n

yang

PEMOHON I I

tangga l

atas

is i

oleh

Nomor : Kan t o r

s do

ne

3

In

A

gu

ng

M

R

12 . 1 4 1 3 / 0 4 / 0 0 4 1 6

yang

Sido a r j o

(P . 2) ; Copy Kar t u

dan yang

aca r a

d ik e l u a r k a n

Penduduk

DUK dan CAPIL Kabupa t e n

3 . Fo t o

I

pe rmohonan ny a

buk t i

; Kar t u

yang

la innya

di da l am be r i t a

menyampa i k a n

CAPIL

dengan

yang pada pokokny a melengk a p i

3515175202650001

DUK dan

hukum

dan Pemohon I I

ke t e r a n g a n

Copy Kar t u

Nomor :

ah

Pemohon I

:

1 . Fo t o

am

dan

di l a n j u t k a n

samp i n g

te l ah

menghad ap

In d

ah

be r i k u t

I s l am ;

te l a h

member i k a n

duka

ol e h

gu

Pemohon

suka

dipe r t a h a nk an

dan t e l a h

Menimbang ,

da t a n g

te t ap

lisan

mohon

yang

te l a h

peme r i k s a a n

ng

;

ajar an

bahwa

se c a r a


Hak im

ten t a ng

pe rmohon an

di

pe rmohon anny a ,

pa r a

Maje l i s

anak menuru t

II ,

sidang te l a h

panda ng a n

su r a t

di s ampa i k a n

ah k

dan

is inya

Pemohon

ha r i

Pemohon

Menimbang , membacak a n

pada

la i n ,

;

ep

m

ka

–

ad i l n y a

bahwa


pandang a n


;

lik

di

pa r a

–

yang be r l a k u

ub

ah

di t e n t u k a n

Agama

bi a y a

i

Pengad i l a n

ep

pu t u s a n

dengan pe r a t u r a n

membaya r

ub

apab i l a

Pemohon un t u k

R

Atau

se s u a i

Pa r a

do

in i

A gu

pe r k a r a

kepad a

sah ;

lik

3 . Membebanka n

ada l a h

In

ng

be r n ama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I

yang

es

ol e h

yang

ne si a

di l a k u k a n

anak

on

putusan.mahkamahagung.go.id 2 . Menya t a k a n bahwa pengang k a t a n

ik

h



Halaman 3

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Kecama t a n Seda t i Kabupa t e n

2004 (P . 3) ;

Kecama t a n

Seda t i

Nomor

Pegawa i

:

401 / 4 0 / I I / 1 9 9 8

Penc a t a t

Kabupa t e n

Nikah da r i

Sido a r j o

Ket e r a n g a n

Kel a h i r a n

ata s

KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I ANGKAT

Prak t e k

II

:

Nomor

Ket e r a n g a n

ng

Keseh a t a n

Desembe r 2010 (P . 7 ) Copy

PEMOHON I I

yang di k e l u a r k a n

A

tangga l 9 . Fo t o

Nomor

oleh

Sur a t

PEMOHON I I

(P . 1 0 )

:

Kepa l a

Per ny a t a a n di b u a t

;

11 . Fo t o Copy Sur a t

dike l u a r k a n tangga l

16

Kepo l i s i a n

atas

Kepo l i s i a n

Sek t o r

; Cat a t a n

Seda t i

Kepo l i s i a n

atas

SKCK/2613 /X I I / 2 0 1 0 / POLSEK yang

Kepa l a

yang

PEMOHON

SKCK/2614 /X I I / 2 0 1 0 / POLSEK

Kepo l i s i a n

16 Desembe r 2010 (P . 9 )


Seda t i

;

Adops i

Penye r a h a n

Sek t o r

atas

pada

Anak a t a s

19 Mei 2010

nama IBU KANDUNG

p ih a k 1 ,

PEMOHON I dan

A

s ne

4

do

gu

ng

M

R

CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I

Seda t i

nama PEMOHON I

tangga l

ep

ah am

tangga l

yang

Cat a t a n

ke t e r a n g a n

oleh

nama

;

nama PEMOHON I Nomor :


atas

PUSKESMAS

16 Desembe r 2010 (P . 8 )

Copy

dike l u a r k a n

;

Dokt e r

ke t e r a n g a n

gu

nama

Sur a t

Sido a r j o

nama PEMOHON I

yang

812 / 2 2 7 1 / 4 0 4 . 3 . 2 . 2 5 / 2 0 1 0

Dina s

Bidan

PUSKESMAS Seda t i

18 Desembe r 2010 (P . 6 )

Copy Sur a t

:

In

ah

Keseh a t a n

7 . Fo t o

8 . Fo t o

atas

812 / 2 2 9 2 / 4 0 4 . 3 . 2 . 2 5 / 2 0 1 0

Dina s

tangga l

Dokt e r

ub

:

Ket e r a n g a n

oleh

Kabupa t e n

ep

da r i

da r i

ah k

Tul a n g a n

;

Nomor

dan

dike l u a r k a n

Kecama t a n


Nomor

ub

(P . 5 )

Swas t a

yang

I&I I

R

ka

m

ah

05 /B /Ma r e t / B P S / 2 0 1 0

PEMOHON

AYAH

dan IBU KANDUNG

lik

ANAK

nama

lik

CALON

do

Sur a t

25

In

Copy

KUA

tangga l

1998 (P . 4 ) ;

A gu

Peb r u a r i

oleh

Nikah

i

ng

yang d i k e l u a r k a n

Akta

es

Copy Kut i p a n

5 . Fo t o

09

In d

4 . Fo t o

tangga l

on

Janu a r i

Sido a r j o

ne si a


ik

h



Halaman 4

R ep ub

hk am


470 / 0 9 / 4 0 4 . 7 . 5 . 1 0 / 2 0 1 1

2011 (P . 1 2 )

seb a g a i

sak s i

ka r e n a sak s i  Bahwa

sak s i

ada l a h

46

pa r a

be r i k u t

tahun ,

agama

t ingga l

di

di b awah :

sumpah

Pemohon

kakak Pemohon I ; Pemohon

yang menik a h

;

te l ah

peke r j a a n

Kecama t a n

ada l a h

Seda t i

menyampa i k a n

I

dan

I

dan

kur a n g

Pemohon

II

Pemohon

II

leb ih

suda h 12

punya anak ;

ng

menge t a h u i

menga j u k a n

te l ah

Pemohon

I s l am ,

denga n

tidak

P .12

:

kena l

menge t a h u i

 Bahwa sak s i

dengan

seb a g a i

be r i k u t

suam i i s t r i

tahun tap i

itu

ep

 Bahwa

– sak s i

Sido a r j o ,

ke s a k s i a n

sampa i

di c o c o k k a n denga n as l i n y a

be r t emp a t

Kabupa t e n

tu j u a n

pe rmohonan

Pemohon

in i

ada l a h

I

dan

un t u k

Pemohon

mengangk a t

anak yang be r n ama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I Pemohon

ANGKAT PEMOHON I&I I

II

bapak

AYAH KANDUNG CALON ANAK

dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT

anak

mas i h bay i

Pemohon

dan paman anak t e r s e b u t , sed a n g

Ibu

di

gu A

pa r a


Pemohon

ada l a h

paman anak t e r s e b u t

pe r k a p a l a n

ng

M

di un d a n g

be r t u g a s

umur 2 bu l a n ;

yang menye r a h k a n kepad a

oleh

dan anak

sa a t

Ibu

sek a r a n g itu

sak s i

ter s ebu t

un t u k

5

ne

pa r a

di a d o p s i

s

menge t a h u i

ter s ebu t

do

pa r a Pemohon se j a k

kepad a

suda h

sed a ng k a n Ibuny a mungk i n d i So l o ;

menge t a h u i

 Bahwa sak s i

ter s ebu t

In

sak s i

anak

lik

dun i a

ayah

R

am

menge t a h u i

ub

ah

meningg a l

 Bahwa

ah k

sak s i

ep

A

PEMOHON I&I I ;  Bahwa

anak

In d

t eman

gu

da r i

03

i

Swas t a ,

P .1

se l a i n

umur

tangga l

es

I,

yang di b u a t

R

ka

m

ah

1 . SAKSI

bahwa

sak s i

PEMOHON I

on

menghad i r k a n

ah

buk t i

cukup dan t e l a h

Menimbang ,

nama

;

bahwa

A gu

Menimbang , be rme t e r a i

ata s

Mei

do

Mare t

II

Ket e r a n g a n

ng

Nomor :

Sur a t

19

In

Copy

tangga l

ub

12 . Fo t o

;

pada

lik

2010 (P . 1 1 )

di b u a t

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id PEMOHON I I pi h a k 2 yang

ik

h



Halaman 5

R ep ub

hk am


 Bahwa sak s i

menga t a h u i

se j a k

kead a a n

pa r a

A gu

sak s i

da l am

membiay a i

ba i k

Pemohon

anak

ada pak s a a n

anak

ter s ebu t

– ba i k

sa j a

mampu

ter s ebu t

un t u k

seb a b

i ku t dan

mencukup i

pa r a

Pemohon

 Bahwa

tahun ,

tingga l

di

Mojoke r t o , seb a g a i sak s i sak s i

adop s i

;

 Bahwa

be r i k u t

ada l a h

ada l a h

:

Pemohon

sop i r

paman da r i

menge t a h u i

suam i

ist r i

In

I s l am

panu t a n

I

peke r j a a n

Pra j u r i t

sumpah

denga n

ng

sak s i

I s l am ,

Kecama t a n

d ib awah

kena l

ka r e n a

agama

–

Kulon

menyampa i k a n

dan

Pemohon

II

anak yang mau di

i

Kabupa t e n

38

be r a g ama

di j a d i k a n

;

umur

be r t emp a t

bi s a

ep

m

TNI ,

II ,

dan

dan

sama

lik


ba i k

Pemohon

ub

bag i

SAKSI

or a n g

Pa r a

R

ah

t e rma s u k

ke s a k s i a n

ah

menge t a h u i

dan

2.

ka

sak s i

pa r a

menuru t

sama PNS ;

 Bahwa

dan

pa r a Pemohon ;

ng

Pemohon

tidak

pa r a

Pemohon

sud ah

I

l ama

dan

Pemohon

menik a h

tap i

II tidak

punya anak ;

menge t a h u i

menga j u k a n

tu j u a n

pe rmohonan

in i

Pemohon ada l a h

I

dan

un t u k

Pemohon

mengangk a t

In d

II

gu

 Bahwa sak s i

A

anak yang be r n ama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I t eman

Pemohon

II

yang

suda h

meningg a l

dun i a

IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I

 Bahwa sak s i

sak s i

1 t a h u n yang l a l u

menge t a h u i

da l am

Pemohon

A

gu

ng

pa r a

kead a a n

se j a k

ba i k

mampu

R

Pemohon

ter s ebu t

di a d o p s i

;

anak

ter s ebu t

– ba i k

sa j a

un t u k

oleh

i ku t dan

pa r a

menuru t

mencukup i

dan

6

ne

pa r a Pemohon sek i t a r

anak

s

menge t a h u i

yang

do

sak s i

dan

In

 Bahwa

TKW ;

ub

sek a r a n g j a d i

anak

AYAH KANDUNG CALON ANAK

ep

Ibu

bapak

lik


M

ah k

am

ah

da r i

es

apapun da r i

itu

kepad a

on

imba l a n

penye r a h a n

ter s ebu t

do

Pemohon dan sa a t

anak

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id menyak s i k a n penye r a h a n

ik

h



Halaman 6

R ep ub

hk am

seb a b

pa r a

sama PNS yang punya pengha s i l a n

te t a p

 Bahwa

sak s i

menge t a h u i

be r i b a d a h

di j a d i k a n

panu t a n

ng

dan t a a t

A gu

Menimbang ,

Pa r a

bahwa a t a s

be r a g a n a

or a ng

I s l am

dan bi s a

kedua sak s i

ter s ebu t

;

pa r a Pemohon membena r k a n n y a ;

ah

pene t a p a n

Menimbang ,

ka

m

pene t a p a n

in i

pemer i k s a a n

Pemohon

te t ap

pada pe rmohona nn y a

un t u k


di tun j u k

yang t a k t e r p i s a h k a n

sep e n uh ny a

dan mohon

ur a i a n

da l am

be r i t a

aca r a

dan merupak a n

bag i a n

kepad a

yang be r s a n g k u t a n denga n pene t a p a n

in i

;

ke i n g i n a n n y a

un t u k

Pa r a

Pemohon di

mengangk a t

seo r a n g

di a t a s

da s a r k a n

anak

yang


yang

lah i r

pada

tangga l

25 mare t

suam i

ist r i

AYAH

2010 anak da r i

pas a n g a n

A


ah

bahwa


pas a l

Hukum

suda h

di a s u h

171

hur u f

(

angka t

I s l am d i ny a t a k a n

ada l a h

anak

hi du p

yang seh a r i

dan

seb a g a i n y a

tu a

as a l

anak

be r a l i h kepad a

da l am – ha r i ,

t a n g g u ng or a n g

tua

pu t u s a n

bi a y a ,

bahwa un t u k

pend i d i k a n da r i

or a n g

angka t n y a

be r d a s a r k a n Pengad i l a n

s do

ne

7

In

A

gu

ng

M

R

Agama ;

peme l i h a r a a n

h )

j awabny a

ep

anak

in i

ol e h Pa r a Pemohon ;

Menimbang ,

Kompi l a s i

yang sa a t

IBU KANDUNG

ub

dan di r aw a t

dan

In d

gu

be r n ama

KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I

am

di u r a i k a n

i

te l a h

es

pada

bahwa pe rmohona n

ng

Menimbang ,

seb a g a ima n a

on

ada l a h

pe rmohona n Pemohon

lik

ah

I dan Pemohon I I

bahwa maksud dan t u j u a n

R

Menimbang ,

ep

TENTANG HUKUMNYA

;

ah k

menyampa i k a n

;

bahwa

pe r k a r a

te l ah

In

di b e r i k a n

yang in t i n y a

pa r a

ub

ke s impu l a n

bahwa

lik

Menimbang ,

–

ba i k

anak t e r s e b u t ke t e r a n g a n

sama

;

Pemohon

dan merupak a n bag i

Pemohon

do

putusan.mahkamahagung.go.id membiay a i anak t e r s e b u t

ne si a


ik

h



Halaman 7

R ep ub

hk am


seh i n g g a

Menimbang ,

ba i k

ala t

da r i


ke t e r a n g a n

– ala t

buk t i

Hakim t e l a h

I

se r t a

menemukan

dan

sak s i

fak t a

menik a h

se c a r a

ada l a h

I s l am

I&I I

dan

− Bahwa or a n g p ih a k

ada

unsu r

da r i

Pemohon I

anak

sep a k a t

un t u k

II

yang

akan

dan Pemohon I I

pak s a a n

bahkan

di a n g k a t

maupun

menya t a k a n

tidak

anak

ter s ebu t

suda h

ol e h or a n g t u a n y a kepad a Par a Pemohon se j a k

ng

dise r a hk an

tua

R

da r i

ka r e n a

te t a p

anak yang be r n ama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON

;

se t e l a h

Pemohon

ep

mengangk a t

I

yang

sek a r a n g

ub

Pemohon

seb a g a i

suam i i s t r i

sampa i

be r a g ama I s l am ;

− Bahwa

– sak s i ,

– fak t a

:

sah

Pemohon

or a ng

tu a n y a

anak tidak

di l a h i r k a n mampu merawa t

dan

member i

gu

pengh i d u p a n

yang

kepe r l u a n

diangka t

ter s ebu t

pa r a

Pemohon

anak ba i k

un t u k

kebu t u h a n

kedua a t a u sa l a h

yang

– la innya

di j a d i k a n

d ih a d i r k a n

seh i n g g a

beg i t u tidak

tidak

da r i pu l a dapa t

terbuk t i

do

ne

8

In

gu

– ha r i ,

or a n g t u a as a l



ng

da l am

sa t u

ep

d ib uk t i k a n

dapa t

R

pe r n i k a h a n

tidak

yang

s

;

anak yang di a n g k a t

A

ba i k dan dapa t

ub

dan Par a Pemohon be r k e l a k u a n

buk t i

seh a r i

dan l a i n

− Bahwa ka r e n a

un t u k

angka t

pend i d i k a n

panu t a n

cukup

lik

A

ah am

ekonomi

menj am i n

M

ah k

kead a a n

In d

layak ; − Bahwa

i

ah m

ka

Pemohon

su r a t

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon I I

ah

pemer i k s a a n

lik

be r i k u t

wewenang Pengad i l a n

es

maka Maje l i s

di

on

maupun

menj a d i

bahwa

A gu

di p e r s i d a n g a n II

in i

tingga l

;

ng

Agama Sido a r j o

pe r k a r a

be r t empa t

dan

do

Sido a r j o ,


Pemohon I

In

Pemohon I I ,

pengaku a n

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang , bahwa be r d a s a r k a n

ik

h



Halaman 8

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id anak te r s e bu t seb a g a i

anak

da r i

pe r k aw i n a n

KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I bahwa ka r e n a

se r t a

pa r a

sak s i

A gu

ada l a h


(P . 5 )

seb a g a i

anak

mela i n k a n

anak

Hukum

anak seb a g a i

I s l am

be r i k u t

membol e h k a n

da l am

gu

peme l i h a r a a n dan l a i n

– la innya

A

or a n g t u a angka t denga n or a n g

am

Ar t i n y a

:

pend i d i k a n , da r i

Dan

angka tmu

Tuhan sama

sama

send i r i ,

yang

pe r k a t a a n

dimu l u t mu

sa j a

ja l a n

merek a

bimb i n g a n agama , as a l

kepad a

Fi rman Al l a h be r i k u t

dengan

:

anak

demi k i a n akan

dan

–

anak

dengan

anak

itu

te tap i di a

memaka i

SWT

hanya l a h Al l a h

SWT

menun j u k k a n

nama

ayah

–

s do

ne

9

In

A

gu

ng

M

R

Pangg i l l a h

j awab

sta tu snya

seb e n a r n y a

yang bena r .

t a n g g u ng

menj a d i k a n

kandungmu

yang

dengan

memutu s k a n hubung a n nas a b

seb a g a im an a

tidak -

dengan

anak

or a n g t u a

Al – Ahzab 4 – 5 seb a g a i

menya t a k a n

ah k

anak

ep

ah

da l am Sur a t

ka i t a n n y a

anak ;

be r a l i h

as a l n y a

menge t e n g a h k a n

:

t a n p a ha r u s

tua

IBU KANDUNG CALON

pe r l u

da l am

penga ngk a t a n

bi a y a h i du p ,

ter s ebu t

AYAH KANDUNG

pengangk a t a n

mement i n g k a n ke s e j a h t e r a a n − Bahwa

da r i

Hak im

ng

I s l am

kandung

ep

Maje l i s

R

ah

pr i n s i p

pengangk a t a n − Bahwa

bahwa

anak

dan IBU KANDUNG CALON ANAK

ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I ; Menimbang ,

maka

i

di k a t a k a n

pe r k aw i n a n

es

ter j a d i nya


–

tidak

KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I


pr i n s i p

namun ka r e n a

on

dapa t

buk t i

ub

m

tidak

dan IBU KANDUNG CALON ANAK

AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON

IBU

buk t i

AYAH KANDUNG

In d

seb a g a i

ka

nikah

dan

ah

I&I I

da r i

CALON

lik

su r a t

dan

anak

lik

ada

,

Pemohon I dan

In


ke t e r a n g a n

bahwa anak yang be r n ama

ANAK ANGKAT PEMOHON I&I I

IBU

;

ub

Pemohon I I

da r i

dan

do

ng

Menimbang ,

AYAH

ne si a


ik

h



Halaman 9

R ep ub

hk am


leb ih

ad i l

di s i s i

menge t a h u i

Al l a h

ayahn ya

SWT dan j i k a

pangg i l l a h

sauda r amu

dan

itu

kamu t i d a k

merek a

seagama

ng

memangg i l

yang demi k i a n

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id ayah mere ka ,

sebaga imana

maula

–

maula

(o r a n g orang yang d i bawah peme l i h a r a a nmu ) ;

te r s e bu t

da r i

tahun

1989 seb a g a im a n a

( a ) bes e r t a

pas a l

39

hur u f

Mente r i

pr i n s i p

(

Undang

–

bahwa

Undang

–

pe r k a r a

ah

pa s a l

do –

49 huru f

Undang

Nomor

23

ol e h

Hukum I s l am

ka r e n a

di k a b u l k a n denga n

tahun

1989 3

itu

89

yang

tahun

I s l am

dan

se r t a

pe rmohonan

;

pas a l

Pe r a t u r a n

hukum

tahun

41 /HUK/KEP/VI I / 1 9 8 4 ,

nomor

seg a l a

se r t a

unsu r

aya t te l a h

2006 ,

bi a y a

;

undang a n

be r k a i t a n

ub

;

–

1 )

d i ub a h

maka

Pe ru nd a n g yang

(

dengan

ME N E T A P K A N

1 . Mengabu l k a n pe rmohona n Pemohon I dan Pemohon I I

;

2 . Mene t a p k a n

ANGKAT

anak

PEMOHON I&I I

yang

seb a g a i

be r n ama

anak

CALON

ANAK


I

dan

do

ne

10

In

ng gu A

s

R

am

in i

M

ah k

dengan

di b e b a n k a n kepad a Pemohon I dan Pemohon I I

be r l a k u

pe r k a r a

7

Undang

Memperha t i k a n

yang

memenuh i

Kompi l a s i

dapa t

se s u a i

nomor

A

dengan

Undang

)

hukum I s l am

gu

Menimbang ,

–

Nomor


be r t e n t a n g a n

Nomor 20 Undang – Undang Nomor

h

Sos i a l

– pr i n s i p

te l a h

d i ub a h

Undang

ng

kepu t u s a n

171

Hakim

lik

2002 ,

te l ah

pas a l

Maje l i s

–

( a ) Undang – Undang Nomor 7

pen j e l a s a n n y a

2006 ,

Jun i

1402 H ;

tidak

ep

ah

tahun

Pemohon

49 hur u f

18

pe r t i m b a n g a n

maka

ka r e n a

I s l am

i

pa s a l

Par a

be r l a k u ,

unsu r

3

dia t a s ,

pe rmohon an

hukum yang

18 Sya ' b a n

ep

ka

m


be r a g ama

tangga l


R

ah


4 . 3 3 5 /MUI / 8 2

dengan t a n g g a l

bahwa

yang

es

be r t e p a t a n

Menimbang ,

dengan

MUI No.

or a ng

on

1982 ,

Fa twa

oleh

In

seb a g a i

di l a k u k a n

In d

dapa t

be r a g ama I s l am ,

lik

hanya

anak yang or a n g t u a n y a

ub

Bahwa t e r h a d a p

A gu

-

ik

h



Halaman 10

R ep ub

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id PEMOHON I I ;

pada ha r i tangga l

MUTAKIN dan

Hj .

Dra .

dan pada

terbuka

un t u k

di l u a r

had i r n y a

Pemohon I I

216 . 0 0 0 , -

Pengad i l a n

H,

ol e h

di

Agama

ha r i

itu

–

umum dengan

juga

kami

damp ing i mas i n g

MASFI HANDANY,

;

( dua

Drs .

seb a g a i

S.H .

seb a g a i

di b a c a k a n

di h a d i r i

Dra .

da l am

oleh

Pemohon

I

ep

Ketu a Maje l i s

Dra .

i

R

ttd

MASRIFAH

In d

gu

on

ng

MUTAKIN

Hj . CHULAILAH Penggan t i

ah

Pan i t e r a

lik

A

Dra .

ub

ttd MASFI HANDANY, S .H .

: Rp. 30 . 0 0 0 , Rp. 25 . 0 0 0 , : Rp. 150 . 0 0 0 , 5.000 , -

ep

Rinc i a n Biay a Pe rk a r a : 1 . Biay a Penda f t a r a n 2 . Adm. Penye l e s a i a n Pe rk a r a : 3 . Biay a Pangg i l a n 4 . Redak s i : Rp.

s do

ne

11

In

A

gu

ng

M

R

am

1432 Maje l i s

Hak im Anggo t a

ttd

ah k

di

CHULAILAH mas i n g

ttd

ah

Awal

diban t u

un t u k

02 Mei 2011 M, be r t e p a t a n

Ketu a

sidang

Drs .

Rp.

II

es

ah

dengan

Pengga n t i

tangga l

Pemohon

;

d i pu t u s k a n

Jumad i l Hakim

Pan i t e r a

m

28

MASRIFAH seb a g a i

Hak im Anggo t a

ka

Sen i n

seb e s a r

rup i a h )

in i

dan

do

pene t a p a n

A gu

dengan

ribu

in i

I

In

enam be l a s

Demik i a n Sido a r j o

pe r k a r a

ng

ra t u s

bi a y a

Pemohon

lik

membaya r

kepad a

ub

3 . Membebanka n

ne si a


ik

h



Halaman 11

R ep ub

hk am

: Rp. 6.000 , Rp. 216 . 0 0 0 , r i b u rup i a h )

ng

putusan.mahkamahagung.go.id 5 . Mate r a i Juml a h ( dua r a t u s enam be l a s

do A. FAQIH, S .H .

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

Drs .

In

A gu

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA OLEH PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

ne si a


s do

ne

12

In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

‫ﺺ‬

ik

h



Halaman 12

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia P U T U S A N

Nomor : 21 / Pd t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

seb a g a i

1 . Drs .

pada

be r i k u t ,

H.M. IRSYAD

Peke r j a a n P e g awa i Desa Mayang ,

pe r t am a

te l a h

da l am pe r k a r a ANWAR

Nege r i

an t a r a

PURNOMO, Sip i l ,

Kec . Mayang ,

be r t empa t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENGGUGAT I ;

be r t empa t

Sur a b a y a ;

di

Karah ,

Kecama t a n

di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENGGUGAT I I

3 . ERHAM NAJIB

PRASOJO,

tingga l

gu

be r t empa t

;

Kec . Sumbe r Baru ,

47

Tahun ,

Peke r j a a n

di Dusun Sumbe r e j o ,

Desa Yoso r a t i ,

Kab . Jembe r ;

Se l a n j u t n y a

A

Pe t a n i ,

In d

... . . . . .

ng

seb a g a i

t ingga l

Peke r j a a n

R

Jambanga n ,

ep

Dosen ,

Umur 49 Tahun ,

di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

PENGGUGAT I I I ; JAENAL

Pe t a n i ,

ARIFIN ,

be r t empa t

Yoso r a t i ,

Umur

tingga l


di

44

Tahun ,

Dusun

Peke r j a a n

Sumbe r e j o ,

ub

4 . ERJ IK

lik

seb a g a i

ah

i

... . . . . .

Guru /

Desa

Kab . Jembe r ;


di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

PENGGUGAT IV ;

ep

seb a g a i

5 . SLAMET MASYHUDI, Umur 39 ,

Peke r j a a n

Guru ,

be r t emp a t

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

di

di s e b u t


ah k

Tahun ,

tingga l

ub

m

ka

51

Kab . Jembe r ,

2 . ERFAN HADI SANTOSO, S.Pd ,

ah

:

Umur

Se l a n j u t n y a seb a g a i

menj a t u h k a n

es

ah

tingka t

dan mengad i l i

on

pu t u s a n

pe r d a t a

yang memer i s a

lik

pe r k a r a

Jembe r

do

Nege r i

A gu

Pengad i l a n

In

ng


ne si a


ik

h



Halaman 1

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia t ingga l

d i Dusun Ban j a r e j o

Kec . Sumbe r Baru , Se l a n j u t n y a

Bara t ,

Desa Sumbe r Agung ,

Kab . Jembe r ;

di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

PENGGUGAT V;

A gu

6 . CHUSNUL MUTMAINAH, Rumah Tangga ,

Umur

be r t emp a t

Tahun ,

tingga l

Kec . Maesan ,

di

Peke r j a a n Dusun Kra j a n

be r t empa t

Umur

36

tingga l

Yosowi l a n g u n ,

Thun ,

di

Dusun

Kec . Yosowi l a n g u n ,

Kab . Lumaj a n g ;

47

Tahun ,

tingga l

di

RT.003 /RW.001 ,

Kal iw a t e s ,

Ja l a n

Kel .

Ibu

Rumah

Hayam

Wuruk

Sempus a r i ,

di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

PENGGUGAT VII I ;

9 . YOGA

HAMBORO,

be r t empa t

ah

In d

seb a g a i

Kec .

Kab . Jembe r ;

gu


peke r j a a n

Dis t r i k

Umur

tingga l

44

Tahun ,

Peke r j a a n

di Timik a Ind a h I I ,

Mimika Baru I r i a n

Kel .

Jay a ;

Swas t a ,

Kope r a p o ,

di s e b u t

ub


... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

PENGGUGAT IX ; SOEDJAK

Wira swa s t a ,

AMIN,

be r t empa t

68

Tahun ,

tingga l

peke r j a a n

di Dusun Kra j a n


Bara t ,

Kab . Jembe r ;

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Desa Rowot e ng a h ,

Umur

ep

10 . H.

i

Umur

be r t empa t

XIX/173

am

di s e b u t

es

Tangga ,

ah k

Desa

on

E.A ,

R

PENGGUGAT VII ;

ng

ah

Kra j a n ,

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 . VERANI

... . . .

Pe t a n i ,

ep


peke r j a a n

lik

ka

m

7 . WAHYUDI JATMIKO,

lik

PENGGUGAT VI ;

ub

ah

di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

... . . . .

II ,

Kab . Bondowoso ;


Ibu

In

Desa Sumbe r s a r i ,

38

do

ng

seb a g a i

ne si a


ik

h



Halaman 2

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Se l a n j u t n y a

di s e b u t

seb a g a i

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

PENGGUGAT X; SUKARI ,

Umur

be r t empa t

tingga l

di

Tahun ,

Dusun


A gu

Rowot e ng a h ,

66

Peke r j a a n

Kra j a n

Pe t a n i ,

Bara t ,

Kab . Jembe r ;


... . . . . .

PENGGUGAT XI ;

12 . SIT I

RUKAYAH,

tingga l

Rowot e ng a h ,

di

Tahun , Dusun


Desa

Kab . Jembe r ;

di s e b u t

ha l

in i

be r n ama

Ja l a n

Semeru

Sur a t

Kuas a

:

SUYATNA, SH.

Advoka t

XX/Z- 11 Jembe r

Pe rma i

ng

yang

diwak i l i

R

PENGGUGAT” Dal am

disebu t

22

Khusu s di

tangga l

Kepan i t e r a a n

A

gu

49 /P e n d a f t / P d t / 2 0 0 8

Kuas a

be r a l am a t I Jembe r ,

Mare t

Pengad i l a n

ter t a ngga l

25 Mare t

2008 Nege r i

be r t empa t


t ingga l

“PARA

Hukumnya kan t o r

di

be r d a s a r k a n yang

te l ah

Jembe r

No.

2008 ;

MELAWAN

ah

SULAMI,

ol e h

seb a g a i

di

Desa

Kab . Jembe r ;

Rowote n g a h ,

di s e b u t

ub


... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

TERGUGAT I ;

SASMITO,

be r t empa t


tingga l

di

ep

2 . H.

i


es

XII

on

s/d

In d

I

ep

Penggug a t

Desa

Rowot e ng a h ,

Kab . Jembe r ;


di s e b u t

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

Bara t ,

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENGGUGAT XII ;

1 . SIT I

Kra j a n

Pe t a n i ,

lik

seb a g a i

peke r j a a n

ub


... . . . .

ah

63

lik

be r t empa t

Umur

In

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ah m

ka

di s e b u t

seb a g a i

d id a f t a r k a n

ah k

Desa

do

ARIF

ng

11 . H.

ne si a


ik

h



Halaman 3

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seb a g a i

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

TERGUGAT I I

3 . HADI SUSILO,

;

be r t empa t

di

Desa

Rowote n g a h ,

Kab . Jembe r ;

ng


t ingga l


TERGUGAT I I I ;

4 . H. KAMIL, be r t emp a t Rowot e ng a h ,

tingga l

di


Dusun Sadeng a n ,

Kab . Jembe r

di s e b u t

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... . . . . .

TERGUGAT IX ;

ter s ebu t

;

Te l a h membaca su r a t - su r a t

Te l a h memperh a t i k a n sak s i - sak s i

su r a t - su r a t

yang

buk t i

dia j u k an

;

dan mendeng a r

ol e h

kedua

be l a h

ng

ke t e r a n g a n

;

kedua be l a h p i h a k yang be r p e r k a r a

R

Te l a h mendenga r

pe r k a r a

;

on

p ih a k yang be r p e r k a r a

ah

Kepan i t e r a a n nomor

25 Mare t

Pengad i l a n

2008 ,

Nege r i

21 / Pd t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

1 . Bahwa

pada

tangga l

Bara t ,

Desa

Rowot e n g a h ,

dengan

ter t a ngga l

26

meni ngg a l

dun i a

Mare t Kec .

hi d up ny a

Mare t

2005 Sumber

:

di

Baru ,

Dusun

Kra j a n

Kab .

Jembe r

pe r empuan

Hj .

Sa l amah menik a h

Si t i

2008

be r n ama

:

Hj .

2 (du a )

do In

A

gu

ng

ne

s

R

2 . Bahwa semas a

be r i k u t

di

re g i s t e r

seo r a n g

SIT I SALAMAH ;

su r a t

yang di d a f t a r k a n

ep

te l ah

13

da l am

Jembe r

mengemukakan ha l - ha l seb a g a i

M

ah k

am

te l ah

:

Pengguga t

In d

ter t a ngga l

Pa r a

lik

A

guga t a n n y a

bahwa

ub

gu


Menimbang ,

i

Nege r i

ub

Pengad i l a n

ep

ka

m

lik

seb a g a i

es

ah


ah

Desa

In

... . . . . .

do

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A gu

seb a g a i

di s e b u t

ne si a


ik

h



Halaman 4

R ep ub

hk am


ka r e n a

pe r c e r a i a n ,

kedua

dengan

H. Al i

Sid i q

H.

ke t u r u n a n Hj .

A gu memi l i k i

(a n a k )

Si t i

ha r t a

da r i

tangga l

tanpa

dengan

Sukr i ,

atau

or a ng

ha r t a tua

meningg a l

kekay a a n

Hj .

Si t i

ter l e t a k

Sumbe r

Baru ,

Kab .

dun i a

dimak s u d

Hak

(SHM)

dan No.

kes e l u r u h a n

± 8.500

SENGKETA I )

ter ca t a t

Sa l amah

pada t a n g g a l

in i

sa t u

dan

m2 ( i . c . atas

le t aknya

ng

A. Yang t e r l e t a k

dibag i

±

7.616

seb a g a i

be r i k u t

m2

Timur Kana l

dengan

ba t a s - ba t a s

Timur

: Se l o k a n /Sok - sok ;

sawah H. Ahmad

:

Rel

Kere t a

Api

/

:

Mis r i ,

sawah

I .B ; da l am

pe r k a r a

SENGKETA I .A ; ter l e t a k lu a s

± 884

seb a g a i

be r i k u t

di s e b u t

seb e l a h

M2 dengan

Bar a t

Kel a n ,

OBYEK

kana l

ba t a s - ba t a s

:

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Mis r i ,

di

in i

ep

B. Yang

P.

ub


Kana l

Tanah

lik

Bar a t

Obyek sengk e t a

ah k

am

ah

Nega r a ; Sebe l a h

Mis r i

:

: Se l o k a n / Sok - sok ,

Se l a t a n

OBYEK

:

Uta r a

gu

A

Sebe l a h

Luas

2 (du a )

;

Sebe l a h

ha l

B. H. Amin ,

menj a d i

be r i k u t

di seb e l a h

se l u a s

seb a g a i

nama Sa l amah

Kec .

Se r t i p i k a t

Rowot e ng a h ,

disebu t

20

la in

da l am

86 /De s a

bag i a n mas i n g - mas i n g seb a g a i

Sebe l a h

Rowote n g a h ,

teru r a i

R

pe r k a r a

Desa

Jembe r

seb a g a im a n a Mil i k

di

yang

i

sawah

22

dun i a

1975 ) be r u p a :

I . Tanah

da l am

menik a h

ep

ah

Sep t embe r

dan pada

;

benda

be r n ama H. AMIN ( t e l a h

yang

meningg a l

Sa l amah

pembe r i a n

kemud i a n

lik

d ip e r o l e h

Sid i q

1942

ub

te l ah

Al i

ng

1997

tahun

In

menik a h

3 . Bahwa ke t i k a n

m

pada

pu t u s

d ik a r u n i a i

ka

te t ap i

pe r k aw i n a n n y a

Sep t embe r

ah

akan

es

Sukr i

on

dengan

do

pe r t am a

In d

ka l i

ne si a


ik

h



Halaman 5

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Se l o k a n / Sok- sok ;

Sebe l a h

Timur

Sebe l a h

Se l a t a n

Sebe l a h

Bar a t

: Kana l Mis r i ,

Obyek sengk e t a

: Sawah P . kae l a n

I .A ;

;

ng

: Sawah P . Kae l a n ;


da l am

pe r k a r a

in i

di s e b u t

OBYEK

Rowot e ng a h ,

Kec .

III

lu a s

S.

Hj .

Sa l amah

14 . 4 6 0

b.

H.

denga n

be r i k u t

Sebe l a h

Uta r a

: Sok - sok ,

Sebe l a h

Timur

: Kana l Mis r i ,

Sebe l a h

Se l a t a n

:

Bar a t

: Sawah Sa l e h ,

:


Dara t /

Kel a p a ,

pohon

Rowot e ng a h , la in

ja t i

Kec .

ha l

Se r t i p i k a t

ah

Sebe l a h Sebe l a h

Timur

bes e r t a

Baru ,

ata s

: Ja l a n

Sebe l a h

Bar a t

:

sa t u

be r i k u t

;

da l am

Rowot en g a h

:

H.

H. Sid i q

H.

ep


dan

b.

H.

Usman ,

;

Desa ;

Peka r a n g a n

IV ;

Desa

in i

di s e b u t

Dula j i s ,

Obyek

OBYEK SENGKETA

s ne do In

A

gu

ng

M

R

III

Jembe r ,

peka r a n g a n

Se l a t a n


di

dan t e r u r a i

sek a r a n g Rusman t o ,

sengk e t a

ter l e t a k

Desa ;

Semul a

Sebe l a h

t a n aman

nama Sa l amah

seb a g a i

: Ja l a n :

OBYEK SENGKETA

se j um l a h

Kab .

dimak s u d

m2 t e r c a t a t

Uta r a

di s e b u t

(SHM) Nomor 84 /De s a

Amin dengan ba t a s - ba t a s

P.

Sawah H. Ahmad ;

r ambu t a n ,

Sumbe r

Hak Mil i k

± 15 . 7 7 0

A

lua s

dan

seb a g a im a n a

gu

ha l

Peka r a n g a n

ng

I I I . Tanah

(G i t o ) ,

i

;

nama

sawah H. Ahmad ;

Darmopan i

in i

ata s

sawah H. Ahmad ;

ep


Nomor F

ba t a s - ba t a s

ub

Sawah

R

Sebe l a h

am

m2 t e r c a t a t

Amin

Kae l a n ;

ah

Nomor 127 ,

seb a g a i

II

ah k

pe r s i l

do

Jembe r ,

Desa

In

Kab .

5464 Kla s Si t i

di

In d

Baru ,

ter l e t a k

ub

ka

m

ah

Sumbe r

sawah ,

lik

I I . Tanah

lik

A gu

SENGKETA I .B ;

es

Uta r a

on

Sebe l a h

ne si a


ik

h



Halaman 6

R ep ub

hk am


Sumbe r Baru ,

seb a g a im a n a

dimak s u d

Mil i k

4.580

(SHM)

m2

te r c a t a t

sa t u

dan ha l

teru r a i 85 /De s a

atas

da l am

Sa l amah

be r i k u t

III

;

Sebe l a h

Se l a t a n

: Obyek Sengke t a

III

;

Sebe l a h

Bar a t

: Peka r a n g a n H. Soed j a k

obyek

sengk e t a

sengk e t a

IV

II ,

ada l a h

atau

be r a s a l

be r n ama H. Amin ( t e l a h Sep t embe r

1975 )

te r s e bu t

ub Hj .

III

dan obyek

Si t i

dun i a

menuru t

ada l a h

sengk e t a

Sa l amah

pembe r i a n

meningg a l

or a ng

tuanya ,

obyek - obyek

ha r t a

ah

as a l

1990 )

(e n am)

or a ng

seb a g a i

be r i k u t Si t i

13 Mare t

Aminah

da r i

pe r k aw i n a n

anak

kandung ,

Sa l amah , 2005 ,

te l a h

Oktob e r

Kab .

Jembe r

2006

di

dengan

pada

18

di l a h i r k a n

6

ada l a h

;

dun i a

pada t a n g g a l

anak (k e t u r u n a n )

meni ngg a l

dun i a

Yoso r a t i ,

Kec .

meningg a l k a n

7

pada Sumbe r

(tu juh)

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Baru ,

14

te l ah

dun i a

denga n

mas i n g - mas i n g

meningg a l

t a n p a di k a r u n i a i Al i ,

menik a h

ter s ebu t

:

Mahmud/Ruba ’ i

tangga l

(men i n g g a l

atau

In d

Desembe r

Bu Hj .

h i du pny a

20

lik

A

al i a s

yang

pada t a n g g a l

hukum

merupak a n

Obyek

Obyek

sengk e t a

Almarhum H. Amin semas a

Si r e n g

2 . H.

da r i

dan

ke . 3

bawaan ;

5 . Bahwa ,

1 . Hj .

pos i t a

ep

ha r t a

obyek

ka r e n a n y a

gu

sengk e t a

I .A

kepuny a a n

ng

d ip e r o l e h

sengk e t a

Amin ;

OBYEK SENGKETA

ep

(Obyek

di s e b u t

pada

R

I .B ) ,

I

d iu r a i k a n

Amin

lik

: Obyek Sengke t a

IV ;

±

:

Timur

seb a g a ima n a

H.

Desa ;

in i

lua s

b.

Sebe l a h


ha l

Se r t i p i k a t

: Ja l a n


la in

Rowote n g a h

nama

seb a g a i

Rowot e ng a h ,

Uta r a

sengk e t a

am

Desa

mahon i ,

ub

ah m

ka

di

ja t i ,

Sebe l a h

4 . Bahwa ,

ah

dan

Nomor

denga n ba t a s - ba t a s

ah k

ter l e t a k

Kab . Jembe r ,

A gu

Hak

pohon

rumah ,

i

r ambu t a n ,

ng

Kec .

dan

t a n aman

bangun an

es

ke l a p a

se j um l a h

bes e r t a

on

se r t a

Peka r a n g a n

do

se l e p

Dara t /

In

IV . Tanah

ne si a


ik

h



Halaman 7

R ep ub

hk am


Anwar Purnomo (Penggug a t

c . Erham Naj i b

Ja e n a l

(Penggug a t

III )

Ar i f i n

(Penggug a t

IV) ;

e . Sl ame t Masyhud i

(P enggug a t

V) ;

Muthma i n a h (P enggug a t

g . Wahyud i Ja tm i k o (P enggug a t te l ah

Jembe r

dengan

meningg a l k a n

E.A (P enggug a t

gu

sed a n gk a n

war i

H. Amin)

ol e h

maka da r i

8 . Bahwa ,

semua

adapun

ah l i

I .A

ah l i

Hj .

Sa l amah war i s ,

itu

yang

s/d

Obyek

Si t i

Sa l amah H.

Amin ,

tidak

mempunya i

maka menuru t

ha r u s

kemba l i

H. Amin t e l a h

sengk e t a

war i s

;

pembe r i a n

ter s ebu t

obyek

pa r a

war i s a n

sengk e t a

da r i

ka r e n a

pa r a ah l i

ha r t a

war i s n y a

ada l a h

ter s ebu t

ke

hukum as a l

meningg a l

menj a d i

hak

a lma r h um H. Amin ; war i s

da r i

H.

Amin

be r p i j a k

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

seb a g a i

maka (i .c .

IV)

atau

Si t i

Sa l amah ,

SENGKETA

a lma r h umah

Hj .

sengk e t a

b

di t i n g g a l k a n

OBYEK

be r a s a l

a lma r h um

Si t i

yang

obyek

obyek

dun i a

Hj .

pen i n g g a l a n

kepuny a a n

anak / k e t u r u n a n

;

o l e h pa r a ah l i

atau

ah

d ip e r o l e h

semua

XII )

s/d

ka r e n a

IV

:

;

ep

sengk e t a

(I .C

I .A

ha r t a

oleh

be r i k u t

anak

ep

R

SENGKETA

A

7 . Bahwa

seb a g a i

or a n g

Baru ,

X) ;

ha r t a - ha r t a

be r h a k d iwa r i s i

Sumbe r

XI) ;

meningg a l n y a

hukum

merupak a n

Kec .

15

IX) ;

(P enggug a t

ng

ah

dengan

menuru t OBYEK

Suka r i

Rokayah (Penggug a t

6 . Bahwa ,

tangga l

2 (du a )

VII I )

4 . H. Soed j a k Amin (Penggug a t 5 . H. Ar i f

pada


b . Yoga Hamboro (Pe nggug a t

6 . Si t i

ah k

dun i a

kandung mas i n g - mas i n g ada l a h a . Vera i n i

;

i

Kab .

1982 di

VII )

es

Peb r u a r i

meningg a l

VI) ;

ub

ka

m

ah

3 . Mata l i ,

;

on

f . Chusnu l

;

Pra s o j o

A gu

d . Er j i k

II)

;

do

(P enggug a t

ng

b . Er f a n Had i San t o s o

I)

seb a g a i

lik

a . H. I r s y a d

ada l a h

In

:


lik

be r i k u t

kandung

In d

anak

ub

or a n g

ne si a


ik

h



Halaman 8

R ep ub

hk am


a lma r h um H. Amin dan

di a t a s

Si t i

A gu

a lma r h um Hj . pembe r i a n

H.

ter s ebu t

seb a g a i

Amin

(oby e k

denga n

Sa l amah

ah

d i s amp i n g

maka I .A

menuru t ah l i

ah l i

war i s

seb a g a i

di p e r o l e h

sengk e t a

seb a g a i

semua

ha r t a

(a lm ) ,

demik i a n

ada l a h

atau

da r i

sengk e t a

H. Amin

Musyawa r a h

be r h a s i l , denga n

oleh

P/2005 / PN . J r . ,

A

penga ngk a t a n tangga l

07 Apr i l

sengk e t a

te r s e bu t

dan

memi l i k i

mence rma t i

Pengad i l a n Anak

Nege r i

( a do p s i )

das a r

Sa l amah

dan

mengua s a i

ter s ebu t

dan a l a s a n

membaca ,

sek s a n a ,

Jembe r

atau

ada l a h

Pene t a p a n :

07 /P d t

cac a t

be r i k u t

Akta

l 0 3 l PA l 2 0 0 5 .

( a lm )

seb a g a i

seh i n g g a

semua

obyek

memperh a t i k a n

ternya t a

dan Kut i p a n

seb a g a i

hak

I menya t a k a n

Si t l

Penggug a t

dengan

obyek

No.01

di ata s :

Par a

semua

Pene t a p a n

Akta Pengangk a t a n hukum,

dengan

:

do In

A

gu

ng

ne

s

R

am

be r h a k

M

ah k

mera s a

Hj .

bahwa

200b Jo Kut i p a n

Tergug a t

I

tidak

be r s i k u k u h

Nomor

(Adop s i )

da r i

semua

te t ap i


tangga l

XI

Tergug a t

menj a d i

Jembe r

2005 ,

akan

Sa l amah

Nege r i

20 Apr i l

11 . Bahwa se t e l a h

da l i h

anak

angka t

ah

anak

Si t i

pa r a

Penggug a t

dengan

I

ada l a h

dengan

gu

Pengad i l a n

Tergug a t

Hj .

Si t i

dun i a ,

ub

ka r e n a

ter s ebu t

kepuny a a n n y a ,

atas

keke l u a r g a a n ,

meningg a l n y a

sengk e t a

di

juga

Hj .

pembag i a n

ep

se c a r a

X dan

menye l e s a i k a n

ter s ebu t

IV)

penggug a t

Sa l amah meni ngg a r Penggug a t

un t u k

sengk e t a

ub

be r u s a h a

obyek

ah

t e r u t am a

sengk e t a

pa r a

ep

te l ah

Si t i

obyek

a lma r h umah

R

penggug a t ,

Hj .

ng

m

ka

se t e l a h

be r a s a l

obyek

Sa l amah ;

10 . Bahwa ,

sengk e t a da r i

a lma r h um

da r i

ah l i

pen i n g g a l a n

hukum,

war i s

pa r a

obyek

semua

s/d

(Pa r a

i

ter s ebu t

Penggug a t

XII

es

da r i

pa r a

s/d

on

war i s

ka r e n a

I

do

ol e h

Penggug a t

ng

9 . Bahwa ,

;

ada l a h

In

Penggug a t )

5

In d

ke .

lik

pos i t a

lik

pada

ne si a


ik

h



Halaman 9

R ep ub

hk am


be r t empa t

t ingga l

di

Rowot e ng a h

RT.03 /RW.VI I ,

Kabupa t e n

Pe rmohona n

ah

b . Bahwa ,

ol e h

tangga l

ka

maka su r a t

dun i a ;

yang

denga n

su r a t

Mare t

2005

Pengangk a t a n

gu

,

pada

Su l am i angka t

pokokny a

07 Apr i l

sah

ter s ebu t

di

(se l aku

ada l a h

atas

merupak a n

hukum

Pe rmohonan

da r i

Si t i

Pengangk a t a n

di a j u k a n

Kuasa

bahwa

da r i

ol e h

Imam

Hj .

Si t i

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Su j o no

Nomor

I)

ka r e n a

2005

Jembe r

mene t a p k a n

ep

ah k

Anak

oleh

Nomor

24 Mare t

(Te r g u g a t se c a r a

Jembe r

Pengad i l a n

pada t a n g g a l

Sa l amah ; e . Bahwa

Nege r i

Pene t a p a n

yang

23

Permohonan

Nege r i

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN J r . .

anak

Sa l amah ) ,

te r t a n gga l

tangga l

menge l u a r k a n

Si t i

Si t i

Reg i s t e r

Pengad i l a n

2005 ,

Hj

ub

am

ah

A

h in gg a

lmam

Dengan

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r

dun i a ,

da l am kenya t a a n n y a

Kepan i t e r a a n

Jembe r .

pada

gugu r ;

menga j u k a n

di

Si t i

lmam

Anak ke Pengad i l a n

terda f t a r

Nege r i

meni ngg a l

pe rmohona nny a ,

te t ap

Hj .

kepad a

Kuas a

R

(se l a ku

ng

ah

Su j o no

ke

Sa l amah

di b e r i k a n

ada l a h

te t ap i

2005 ,

Si t i

ep

Su j o no demi hukum

dan

Hj .

2005 t e l a h

kua s a

akan

menga j u k a n

Anak (Adop s i )

13 Mare t

ka r e n a

13 Mare t

d . Bahwa

un t u k

de s a Sumber

Jembe r ;

meningg a l

c . Bahwa ,

m

Nege r i

Kra j a n ,

Kecama t a n

Jembe r

pada t a n g g a l

Sa l amah

dusun

Pengangk a t a n

Pengad i l a n

Dagang ,

ub

A gu

Baru ,

peke r j a a n

i

tahun ,

Pene r im a

es

57

(se l aku

on

umur

ng

Kuas a ) ,

lmam Su j o no

member i k a n

do

kepad a

Kuasa )

Si t i

lik

Kuas a

Pembe r i

Hj .

In

(se l aku

2005 ,

lik

Sa l amah

5 Janu a r i

In d

a . Bahwa pada t a n g g a l

ne si a


ik

h



Halaman 10

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia be r d a s a r k a n

menj a d i

semua

pe r b u a t a n

di l a kukan

ol e h

Imam

Pe rmohona n

Pengangk a t a n ada l a h

be r t e n t a n g a n mempunya i ste l l e n )

dan

f . Bahwa

das a r

maka Pene t a p a n

Nomor

:

Apr i l

2005 ada l a h

demi

hukum

penga ngk a t a n

tidak

sah ,

ba t a l


atas

Nege r i

Jembe r

tangga l

07

Ber t e n t a n g a n ba t a l ol e h

ka r e n a

Kut i p a n

Apr i l

dengan

Pene t a p a n

hukum

dan

oleh

ka r e n a

Pengad i l a n

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r . ,

2005

dengan

Akta

d i ny a t a k a n

Pene t a p a n :

hukum ;

No. 01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5

hukum,

das a r

ol e h

yang

hukum

Pengad i l a n

tidak

dan

sah .

d in y a t a k a n

Nege r i

Jembe r

do In

A

gu

ng

ne

s

R

12 . Bahwa ,

sah menuru t

2005 ha r u s l a h

Nomor

demi hukum;

dia j u k an

te rh adap

demi

07

pe rmohona n


ka r e n a n y a

Jembe r

ka r e n a

Anak (Adop s i )

20 Apr i l

di

tangga l

ub

tangga l

M

ah k

am

ah

A

penga ngk a t a n

ter s ebu t

Nege r i

ter s ebu t

pu l a

demi

di ny a t a k a n

ep

gu

demik i a n

ba t a l

ha r u s l a h

ol e h

anak

ef f e c t

sah dan be r t e n t a n g a n

seo r a n g kua s a uang t i d a k

g . Bahwa

(bu i t e n

Pengad i l a n

hukum ka r e n a n y a

ba t a l

tidak

se r t a

07 / Pd t . P / 2 0 0 5 / PN . J r . .

ng

denga n

dan

alasan

tidak

23

sah

d in y a t a k a n

dan

R

ah

atas ,

atas

tidak

ep

ka

hukum;

t e rma s u k

Anak , t e r t a n g g a l

hukum

ha r u s l a h

yang

Su j o no ,

hukum

kekua t a n

kua s a

hukum

menj a d i

dengan

su r a t

gugu r dan kons e k u e n s i

yu r i d i s n y a

2005

meningg a l

i

ada l a h

hukum

ub

ah

menuru t

te l ah

pada

es

ter s ebu t

A gu

maka

2005

Kuas a ) ,

on

Mare t

dun i a .

Mare t

m

Pembe r i

Hj .

do

13

ng

tangga l

(se l a ku

sed a n g k a n

In

Sa l amah

2005 ,

Khusu s ,

lik

Si t i

5 Janu a r i

Kuas a

In d

ter t a ngga l

Sur a t

lik

Sa lmah ) ,

ne si a


ik

h



Halaman 11

R ep ub

hk am


pengang k a t a n

ah

Pengangk a t a n hukum

pa r a

yang

melawan

meni ngg a l

obyek

A

da r i

dun i a ,

obyek

ah

kemud i a n Tergug a t

te l ah

tanpa

atau

se i j i n

Pengguga t

terhadap

ba i k

ah l i

war i s

atau

seh i n g g a sengk e t a tanpa

ada l a h

hukum

obyek

tidak

(me r u p a k a n

semu l a

ba i k

Pengad i l a n

Nege r i

I .B )

dan

Tergug a t

I,

I

dan

atau

be r s ama -

pa r a

Penggug a t

IV ;

lmaupun Tergug a t

d i s amp i n g

a lma r h umah

(terd i r i

Tergug a t

dan se i j i n

l) ,

I

oleh

oleh

Tergug a t

Sa l amah

sengk e t a

di ku a s a i

2006 ,

Si t i

sengk e t a

send i r i - send i r i

Tergug a t da r i

Hj .

obyek

kepad a Tergug a t

15 . Bahwa , o l e h ka r e n a kandung

or a ng

se l u r u h n y a

se t e l a h

IA dan

tahun

d i s ewak a n

Pene t a p a n

dengan

sep e n g e t a h u a n

(a n a k

Si t i

Hj

Jembe r

bukan

Si t i

III

seb a g a i Sa l amah ,

dan

Kut i p a n

s do In

A

gu

ng

M

R

am

sama ,

III ,

Hj .

hukum) :

II

pada

ke - 9 , maka

seb a g a i

seb a g i a n

sengk e t a

sengk e t a

pos i t a

meningg a l n y a

pa r a

menuru t

melakuk a n

obyek - obyek

kenya t a a n n y a

gu

da l am

te l a h

Akta

ne

ah

mengua s a i

dan

sah

semua obyek sengk e t a ,


pe r b u a t a n

I

ada l a h

ng

dan

14 . Bahwa

se j a k

atas

ba i k


tidak

ke - 5 s / d

penggug a t

yang

ter s ebu t ,

sah

pada pos i t a

Pene t a p a n

Kut i p a n

hukum;

be r h a k

siapapun

ada l a h

I

sengk e t a

pada

dan

Tergug a t

hukum t e r h i t u n g

sa l amah , p ih a k

Jembe r

ka r e n a n y a

melawan

obyek

dida s a r k a n

Nege r i

13 . Bahwa be r p i j a k menuru t

yang

Tergug a t

ep

ka

m

pe r b u a t a n

semua

Anak (Adop s i )

dan

ol e h

semua

i

Pengad i l a n

yur i d i s n y a

di l akukan

dengan

atas

se r i a

es

di

hukum

In d

ter s ebu t

ah k

yang

be r k a i t a n

dengan

maka kons e k u e n s i

R

yang

ada l a h

on

hukum

A gu

pe r b u a t a n

hukum,

2005

lik

demi


20 Apr i l

ub

ba t a l

dan

(Adop s i )

ub

sah

ng

tidak

tangga l

anak

Jo .

do

Nomor . 0 1 / 0 3 / PA / 2 0 0 5 ,

2005

lik

Akta

07 Apr i l

ep

Kut i p a n

tangga l

In

Nomor 07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r . ,

ne si a


ik

h



Halaman 12

R ep ub

hk am


dun i a

ada l a h

IB

Tergug a t

A gu

oleh

hukum/b e r t e n t a n g a n Tergug a t

sengk e t a

IA

kosong . pe r l u

ha r u s

kepad a

tanpa

beban

pa r a dan

ban t u a n

pi h a k

ka r e n a

di l a kukan

ol e h

meni ngg a l

dun i a

ada l a h

an t a r a

obyek

Tergug a t

sewa

menyewa

III

ah

IA

j ug a

II

tidak

ka r e n a n y a melawan atau

hukum; sa j a

di h uk um

Oleh

se r t a

yang

sengk e t a

sengk e t a

II ,


Tergug a t denga n

j ug a

hukum dan ka r e n a n y a d i ny a t a k a n

pengu a s a a n

oleh

Tergug a t

IV

kepad a

hak

obyek

obyek

ada l a h

hukum

melakuk a n

menye r a h k a n

obyek

se r t a

denga n

mempero l e h

ba t a l

atas

IB

itu

atau

IV ada l a h

sengk e t a

te l ah

ka r e n a

Sa l amah

obyek

obyek

ha r u s l a h

yang un t u k

sah

be r t e n t a n g a n lV

II


seh i n g g a

dan

sengk e t a

dan

di l a k u k a n

Tergug a t

siapa

ha r u s

sah

sengk e t a

tidak

obyek

yang

obyek

pe r b u a t a n

Tergug a t

da r i

dan

IV

padany a

sengk e t a

IA

s do In

A

gu

ng

M

R

am

sengk e t a

be rwa j i b / a p a r a t

obyek

ba i k

ter s ebu t

dan

b i l aman a

Si t i

dengan

demi hukum/d i b a t a l k a n , sengk e t a

dan

Hj .

dan be r t e n t a n g a n

A

sah

kead a a n

se t e l a h

IB

II ,

yang mempero l e h

da l am

menyewa a t a s

sengk e t a

be r s ama Tergug a t tidak

sewa

ka r e n a n y a

obyek

ep

dan

gu

IA

I

dan

se r t a

atas

IB se r t a

Tergug a t

menuru t

IB

yang

R

sengk e t a

ng

ah

IA dan obyek

Sa l amah

sah

apapun

pengua s a a n

yang

obyek

ep

ol e h

denga n Hukum, maka

ah k

sya r a t

dan

menye r a h k a n

Penggug a t

kepo l i s i a n ; 16 . Bahwa ,

sa j a

sengk e t a

II

Si t i

hukum

d i hu kum un t u k

obyek

II

Hj .

tidak

siapa

IA

sengk e t a

se t e l a h

dan a t a u

dan

denga n

I

sengk e t a

ne

ka

m

sengk e t a

obyek

denga n

I

padany a

ah

hak da r i

obyek

cac a t

i

se r t a

meni ngg a l

kepad a

atas

ada l a h

es

sengk e t a

a quo

semua

on

obyek

di l a kukan

pengu a s a a n

mengua s a i

do

maka

pe r k a r a

ng

hukum

da l am

da l am

ata s

In

sengk e t a

I

di

In d

obyek

Tergug a t

ter s ebu t

lik

pi j ak an

( a do p s i )

ub

seb a g a i

Anak

lik

Pengangk a t a n

ub

Akta

ne si a


ik

h



Halaman 13

tanpa

kepad a

di l akukan

Tergug a t se j a k

l) ,

tanpa

II

war i s

da r i

II

te l ah

Oleh ka r e n a

itu

dengan

ah

apapun

da l am

kead a a n

b i l aman a

pe r l u


19 . Bahwa un t u k

menceg a h

obyek

sengk e t a

d ip i n d a h t a n g a n k a n Tergug a t

II ,

maka

Pa r a

ada l a h oleh bukan

Sa l amah

dan a t a u ha r u s

seb a g a i seh i n g g a

se t i d a k n y a

da l am

d i hu kum kepad a

Penggug a t

a

quo

Pa r a

yang

aga r tidak

Tergug a t

Tergug a t

mohon

un t u k

p ih a k

apapun ol e h

dan

sa j a

dan sya r a t

mengh i n d a r i

pe r k a r a

hukum;

siapa

beban

ban t u a n

j ug a ka r e n a

melawan

;

III

terh i t u ng

aga r

IV

I,

(p a r a

terhadap

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Tergug a t ) ,

kandung

I)

tanpa

da l am ben t u k

Tergug a t

II

denga n

atau

(anak

IV t e r s e b u t

ba i k

kepo l i s i a n

sengk e t a

II

Si t i

padany a

sengk e t a

;

obyek

pe r b u a t a n

Tergug a t

hak da r i

obyek

kepo l i s i a n

ep

A

menye r a h k a n

semua

pe r l u

Sa l amah

Hj .

III

bi l aman a

Tergug a t

mela kuk a n

kepad a

mempero l e h

Penggug a t

kandung

padany a

ba i k ,

denga n hukum,

a lma r h umah

gu

Tergug a t

( an a k

I

sengk e t a

Penggug a t ,

Si t i

ng

Tergug a t

Tergug a t

hak da r i

atas

Pa r a



kead a a n

Tergug a t

Hj .

pa r a

da l am

pengu a s a a n

se i j i n

se i j i n

obyek

Penggug a t

ol e h

meningg a l n y a

tidak

am

menye r a h k a n

pu l a

se j a k

dan

mempero l e h

apapun ,

terh i t u ng

kepad a

pi h a k yang be rwa j i b / a p a r a t

yang

yang

yang

pa r a

18 . Bahwa demik i a n

ah l i

ka r e n a n y a

beban dan sya r a t

ban t u a n

sah

sengk e t a

i

sa j a

I,

tanpa

tidak

R

m

ol e h

d i hu kum un t u k

ter s ebu t

IV

Sa l amah ,

obyek

es

siapa

pi h a k

on

ah

ha r u s

Tergug a t

juga

hukum dan

dan a t a u

ka

Si t i

atas

ub

denga n

pengu a s a a n

oleh

ada l a h

dengan ban t u a n

do

Penggug a t

Hj .

beban

In

meni ngg a l n y a

pe r l u

tanpa

In d

yang di l a k u k a n

kosong ,

kepad a

kepo l i s i a n ;

pu l a

A gu

III

ah

b i l aman a


17 . Bahwa demik i a n

kead a a n

II

lik

apapun .

ng

yang

da l am

sengk e t a

lik

Penggug a t

obyek

ep

pa r a

IB se r t a

ub

dan obyek sengk e t a

ne si a


dan sya r a t

ah k

R ep ub

hk am


ik

h



Halaman 14

R ep ub

hk am


mohon aga r

Tergug a t

ba i k

send i r i - send i r i uang

(se r a t u s

ribu

ah

membaya r

is i

III

(inkr ach t I,

memenuh i

oleh

ka r e n a

in i ;

Penggug a t

mohon

nan t i n y a

dapa t

II ,

ba i k

sama melakuk a n

Hukumnya , Jembe r in i

di a t a s ,

un t u k

akh i r n y a

di l a k u k a n be r k e n a n

kua t ,

Pa r a

pe r k a r a

in i

ter l e b i h

wal a up un

dahu l u

Tergug a t

Tergug a t atau

seg a l a

ha l

IV

se c a r a band i n g ,

(Pa r a

ka s a s i

seb a g a im an a

pemer i k s a a n

di


pu l a

I

be r s ama -

Pa r a

Pa r a

in i

maka

memangg i l

maka

un t u k


hukum ve r z e t

mohon kepad a Yth .

be r k e n a n

pe r k a r a

;

atas

IV

di a j u k a n n y a

ub

d iu r a i k a n

dengan

da l am

da l am

dan

hukum

mela l u i

Kuas a

Bapak Katu a Pengad i l a n

Nege r i

un t u k

Penggug a t

te l ah

Pih a k

menj a t u h k a n

da l am pe r k a r a dan

pu t u s a n

pada yang

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

Berd a s a r k a n

te rh i t u n g

dan Tergug a t

dan

yang


upay a l a i n n y a

ah

atau

III

in i

pu t u s a n

Penggug a t

voo r r a a d ) ,

ke t e r l a m b a t a n

III

di l a k s a n ak an

upaya

Tergug a t ) ,

sampa i

pu t u s a n

Tergug a t

A

Tergug a t ) ,

is i

Par a

aga r

Tergug a t

mempero l e h

Tergug a t

buk t i - buk t i

bi j

gu

Tergug a t

in i

das a r

ng

pada

(U i t v o e r b a a r

pe r k a r a

R

ah

d id a s a r k a n

maka

Rp.100 . 0 0 0 , -

ha r i

gewi j s d e ) II ,

ol e h

(p a r a

seb e s a r

se t i a p da l am

Tergug a t

I,

II ,

be r s ama - sama d i hu kum un t u k

(dwang s om) ,

vann

Tergug a t

Tergug a t IV


guga t a n / t u n t u t a n

ah k

atau

Tergug a t )

21 . Bahwa ,

Tergug a t ) ,

Tergug a t

pu t u s a n

te t ap

IV (Pa r a kepad a

rup i a h ) .

pu t u s a n

Tergug a t

dan

pak s a

se j a k

I,

ep

ka

m

memenuh i

Tergug a t

Tergug a t

II ,

(P a r a

oleh

i

Penggug a t

A gu

Pa r a

dan

pu t u s a n

es

in i

III

is i

do

pe r k a r a

di l a k s a n ak annya

In

menj am i n

In d

un t u k

Tergug a t

j am i n a n

lik

da l am

si t a

;

ng

20 . Bahwa

bes l a g )

di l e t a k k a n

lik

(c o n s e r v a t o i r

ter s ebu t

on

sengk e t a

ub

obyek

ep

semua

ne si a


ik

h



Halaman 15

R ep ub

hk am


1 . Mengabu l k a n

guga t a n

:

Pa r a

Penggug a t

un t u k

Pene t a p a n

Pengad i l a n

Nege r i

ah

3 . Menya t a k a n (Adop s i )

Nomor

Nege r i

Jembe r

atas

Nomor

Apr i l

2005

ada l a h

demi

hukum

se r t a

ef f e c t

4 . Menya t a k a n

ha r t a

:

sfe l l e n )

seng e k e t a III

IB ) ,

dan obyek

Sa l amah

yang

Amin ;

merupak a n

bahwa

A

5 . Menya t a k a n (p a r a

penggug a t )

ah

a lma r h umah

dan obyek

sengk e t a

6 . Menya t a k a n III

bahwa

dan Tergug a t

pe r b u a t a n

II ,

ha r t a

I

seb a g a i

seb a g a i

Penggug a t ah l i

war i s

yang

be r h a k

(oby e k

sengk e t a

IA

sengk e t a

II ,

IV : Tergug a t

IV (P a r a

melawan hukum ;

I

obyek

Tergug a t

Tergug a t )

dan

a lma r h um

war i s

Sa l amah

Si t i

da r i

da r i

s/d

obyek

Hj .

be r a s a l

as a l

IA

merupak a n

ah l i

Si t i

obyek

hukum

a lma r h umah

Penggug a t

I

kekua t a n

H.

pu l a

XII

da r i

da r i

mewar i s i

dan

sengk e t a

II ,

te l ah

obyek III

Tergug a t melakuk a n

do In

A

gu

ng

ne

s

R

am

IB) ,

M

ah k

Hj .

ba t a l

IV ada l a h

di s amp i n g

sengk e t a

sengk e t a

sengk e t a

atau

07

ka r e n a n y a

sengk e t a

a lma r h um H. Amin ada l a h

obyek

I (oby e k

dan

Sengke t a

di p e r o l e h

gu

ka r e n a n y a

Pengad i l a n

Obyek

pen i n g g a l a n / w a r i s a n

2005

tangga l

mempunya i ;

Anak

Apr i l

P/2005 / PN J r .

hukum

tidak

20

Pene t a p a n

07 /P d t

ca c a t

Pengangk a t a n

tangga l

bahwa obyek sengk e t a

obyek

sengk e t a

Akta

da s a r

ng

dan

Kut i p a n

01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5 ,


(bu i t e n

ah

;

bahwa

demi

hukum ( bu i t e n

ep

ka

m

yang

kekua t a n

ba t a l

lik

ste l l e n )

mempunya i

ka r e n a n y a

lik

ef f e c t

tidak

dan

ub

hukum se r t a

hukum

07 Apr i l

In

cac a t

tangga l

ep

ada l a h

R

2005

Jr . ,

do

Nomor 07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN

A gu

Jembe r

bahwa

ub

2 . Menya t a k a n

In d

ng

se l u r u h n y a :

i

PRIMAIR:

be r i k u t

es

seb a g a i

on

amarny a be r b u n y i

ne si a


ik

h



Halaman 16

R ep ub

hk am


II ,

an t a r a

III

A gu (oby e k

Oengke t a

II

ah

ba t a l

Tergug a t

dengan

Tergug a t

IV

mempero l e h

hak da r i

padany a

Obyek

kead a a n

kosong ,

10 . Menya t a k a n

tanpa

dan

tidak

beban

dengan

Obyek

sah

siapa

dan

sa j a

yang Obyek

Penggug a t

da l am

menye r a h k a n

pa r a

I

dan

sengk e t a

sya r a t

ban t u a n

IB)

apapun ,

pi h a k

yang

kepo l i s i a n ;

bahwa

Tergug a t

ada l a h

IA dan obyek

kepad a

I

pengua s a a n ada l a h

atas

tidak

ng

oleh

II

pe r l u


Sengke t a

IB )

atau

tidak

hukum;

Obyek

un t u k

sengk e t a

Sengke t a

b i l aman a

demi

ep

se r t a

I (oby e k

dan

atau

ka r e n a n y a

hukum;

9 . Menghukum

Sengke t a

dan

sengk e t a

IV

Obyek

IV ada l a h

ata s

obyek

dan

send i r i

hukum

R

m

ka

ada l a h

IA dan

oleh


ah

Tergug a t

bahwa pengua s a a n

sengk e t a

ba i k

dengan

sewa menyewa t e r s e b u t 8 . Menya t a k a n

I

dengan


IB )

ub

dan

sengk e t a

Tergug a t

ng

be r s ama Tergug a t sah

obyek

Obyek Sengke t a

sah

dan

III

i

Sengke t a

dan

(oby e k

es

IA

I

do

sengk e t a

Sengke t a

In

bahwa sewa menyewa a t a s

lik

7 . Menya t a k a n

ne si a



Sengke t a

III

tanpa

A

ba i k ,

hak da r i

gu

mempero l e h

Tergug a t

denga n

ld a n

padany a

kepad a

beban

atau

dan

ban t u a n

siapa

un t u k

sa j a

yang

menye r a h k a n

Obyek

pa r a

Penggug a t

sya r a t

apapun .

pihak

da l am

bi l ama n a

yang

Tergug a t

mempero l e h

hak

Sengke t a

IV

padany a

kepad a

beban

atau

Pa r a

sah

dan sya r a t

Sengke t a

un t u k


siapa

sa j a

menye r a h k a n

Penggug a t apapun ,

IV

da l am b i l ama n a

yang Obyek kead a a n pe r l u

do In

A

gu

ng

ne

s

R

tanpa

da r i

II

lik

tidak

hukum;

13 . Menghukum

ba i k ,

ada l a h

Obyek

ub

denga n

II

atas

ep

ah

Tergug a t

M

ah k

am

oleh

bahwa pengu a s a a n

pe r l u


kepo l i s i a n . 12 . Menya t a k a n

kead a a n

In d

11 . Menghukum

on

denga n hukum ;

ik

h



Halaman 17

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pihak

yang t e l a h

(oby e k

sengk e t a II ,

IA

Obyek

A gu

Sengke t a

si ta

di l e t a k k a n

ng

bes l a g )

sah dan be r h a r g a

dan

j am i n a n

atas

obyek

Sengke t a


Obyek

Sengke t a

sengk e t a

III

dan

IB ) ,

Obyek

I

Obyek

Sengke t a

IV ;

pu t u s a n da l am

seb e s a r

se t i a p da l am

ha r i

jn i

h i ng g a

pa r a

pu t u s a n

da l am

pe r k a r a


bahwa


III

dan

upaya

gu

A

ah

ATAU Apab i l a

terh i t u ng

se j a k

kekua t a n

da l am

Menimbang ,

II ,

un t u k

Par a

Penggug a t

had i r

upaya

III

dan

send i r i - send i r i membaya r

se l u r u h


ub

yang ba i k ,

ha r i

atau

in i ;

Jembe r

( ex aequo e t bono ) ;

Tergug a t mela kuk a n

Tergug a t

ba i k

pe r k a r a

pada

II ,

kas a s i

Tergug a t

Nege r i

bi j

Tergug a t ) .

band i n g ,

da l am


mohon pu t u s a n


menghad a p

yang

Kuas a

la in ,

yang

te l ah

Hukumnya

do In

A

gu

ng

ne

s

R

di t e t a p k an

isi

dapa t

I Tergug a t

(Pa r a

pe r a d i l a n

bahwa

yang

in i

ep

se a d i l - ad i l n y a

hukum

pe r k a r a

:

SUBSIDAIR:Da l am

pu t u s a n

melak s a n a k a n

re n t e n g

Pengad i l a n

In is i

Tergug a t ) ,

t a n g g un g

M

ah k

am

maka

I,

(Pa r a

b i a y a yang t imbu l

memenuh i

dahu l u

hukum ve r z e t

se c a r a

ribu

in i :

IV

17 . Menghukum Tergug a t

atau

(Se r a t u s

Tergug a t

Tergug a t

IV

Rp.100 . 0 0 0 . -

pu t u s a n

wal a upu n

Tergug a t

uang

Tergug a t

ter l e b i h

la innya :

membaya r

in i

ng

voo r r a a d ) ,

dan

un t u k

mempero l e h

te t ap

III


ke t e r l am b a t a n

pe r k a r a

pe r k a r a

ba i k

re n t e n g

R

m

ka

t a n g g un g

(dwang s om) ,

rup i a h ) ,

ah

Tergug a t ) ,

Tergug a t

In d

pak s a

(Pa r a

II

ep

se c a r a

ah

atau

IV

Tergug a t

lik

Tergug a t

I,

lik

Tergug a t

ub

15 . Menghukum

i



es

kepo l i s i a n ;

yang

on

ban t u a n

do

denga n

ne si a


ik

h



Halaman 18

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pa r a

Tergug a t

had i r

menghad a p Kuasa Hukumnya mas i n g - mas i n g be r n ama : 1 . AHMAD

Nege r i

pro s e s

mene t a p k a n

medi a s i ,

tidak

denga n d imana

guga t a n

guga t a n

Hakim

ter t a ngga l

se l e b i h n y a

bahwa

ter s ebu t ,

Pa r a

Tergug a t

A

Mei 2008 seb a g a i 1 . Bahwa ,

Pa r a

menya t a k a n Penggug a t

Hj .

yang

Tergug a t Par a

Si t i meno l a k

seb a g a i

pe r u b a h a n

sed a n gk a n

Pa r a

dan

dan

Penggug a t

;

meno l a k t un t u t a n se c a r a

seb a g a i

juga

06

dan

Pa r a

tega s

meno l a k ah l i

Pa r a

menyangka l

war i s

is i

ter t a ngga l

menya t a k a n Penggug a t

ah l i

dan

diaku i

Sa l amah

Pa r a

suam i i s t r i

dan war i s

Tergug a t

da l i l

Par a

H. Amin dan

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

guga t a n

ol e h Pa r a Tergug a t

a lma r h um

ada

j awab a n

keben a r a n n y a

da l i l

guga t a n

guga t a n n y a semu l a ;

kecu a l i

menyangk a l

pe r k a r a

menya t a k a n

da l i l

yang

seh i n g g a

guga t a n

Tergug a t

Pa r a

p ih a k

pro s e s

2008 ,

Penggug a t ,

2 . Bahwa ,

menye r a h k a n

:

se l u r u h

ah

menyangk a l

Apr i l

pada su r a t

Nomor

ha s i l

su r a t

menga j u k a n

be r i k u t

da r i

menya t a k a n

ata s

gu

Menimbang ,

te t ap

be l a h

be r d ama i

29

Sebag a i

2008 ;

Media t o r

Penggug a t

2

Nege r i ,

SH.

Hak im ke t u a

membacak a n

Par a

:

Pene t a p a n

kedua

be r h a s i l

Nomor

YOSDI ,

08 Apr i l

pe r d ama i a n

kepad a

di l a n j u t k a n

su r a t

/

merek a

Penggug a t

tangga l

:

2008 ;

d i Pengad i l a n


bahwa se l a n j u t n y a

medi a s i

be r p e r k a r a

ah

te l ah

21 /P d t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

Kepan i t e r a a n

PERMA-RI

Media s i

Media t o r

Menimbang ,


ng

ka

m

Hakim

15 Apr i l

Pro s e d u r

sidang

09

Nomor

ep

Ketu a

tangga l

R

ah

Hakim

di

Jembe r

bahwa

Tahun 2003 t e n t a n g

te r t a n gga l

do

di d a f t a r k a n

58 /P e n d a f t / P d t / 2 0 0 8 / PN . J r Menimbang ,

Khusu s

X No.

In

Pengad i l a n

te l ah

Kuas a

Sr iw i j a y a

lik

yang

Ja l a n

ub

2008

Sur a t

di

In d


A gu

Apr i l

be r k a n t o r

BUDI WIYOKO,

ub

Jembe r

Advoka t

dan 3 .

ep

22

PRIHANTONO, SH. ,

ng

SH. Ket i g a n y a

2.

lik

CHOLILY, SH.MH. ,

ah k

Sedangk a n

i

SUYATNA, SH.

es

be r n ama

on

yang

ne si a


ik

h



Halaman 19

R ep ub

hk am


ala t

buk t i

yang

denga n pe r u n d a n g - undang a n yang be r l a k u

sta tu s bin t i

dan pe r n i k a h a n n y a Kecama t a n

Sid i k

tangga l

bin

Sas t r o

Amin

te r i k a t

is t r i

yang sah ;

Bahwa Moch . H.

Amin

Sid i k

se l ama

dan

d ip e r l a k u k a n

di t a nggung

se t empa t

yang

ah

Ny.

R

Amin ,

tidak

di

keduduk a n

b in

Sid i k

bi a y a

bin t i

I dan

kes emuany a Diwi r j o

Tergug a t

H. Amin ;

Sas t r o

send i r i

dan

hukum ada t

Rowot en g a h ,

Sid i k

Tergug a t

suam i - i s t r i

Sid i k

di a n g k a t

Tergug a t

menuru t

Moch .

Su l am i

b in

Sas t r o

Jembe r

suam i - i s t r i

I

Sid i k

dengan

seb a g a i

Si t i

kandungny a

Desa

dan Sa l amah

:

Amin ,

b in

suam i

dika r un i a i

Tergug a t

ka r e n a n y a

memper t e g a s

Mohammad

seb a g a i

H.

dan Sa l amah bi n t i

Moch .

Sid i k

Moch .

bin t i

yang di a n g k a t

H.

No.

Kecama t a n I

di k e n a l

b in

Moch .

H. Amin ,

Sas t r o

Diwi r j o

Bin t i

H.

Amin

I

Sas t r o

seb a g a i

Sid i k

bin

ke t i k a

pada

dan Sa l amah menuna i k a n

s

R

am

Moch .

be r l a k u

1972 Moch .

hukum

se j a k

d i k aw i n k a n

pas a n g a n

Diwi r j o

do In

A

gu

ng

M

ah k

angka t

Sa l amah

be r n ama

anak

H.

ka r e n a n y a

Diwi r j o

sep e r t i

Kabupa t e n

un t u k

1942 , dengan

bin t i

dan Sa l amah b i n t i

al i a s

re g i s t e r

kec i l

Diwi r j o

tahun

da l am

anak angka t

anak angka t

Sas t r o

Agama

di

pe r k aw i n a n

seb a g a i

anak

Urus a n

Sa l amah

ol e h

Sumbe rb a r u ,

Bahwa ,

Kan t o r

suam i - i s t r i

se r t a

bin t i

A

Sa l amah

janda


gu

diseko l a h k an

sta tu s

bi n Sas t r o

se j a k

pas s a n g a n

Diwi r j o

dengan

Amin

hubung a n

ng

ah

oleh

I)

H.

ter i k a t

angka t n y a

(Te r g u g a t

janda

Diwi r j o

anak kandung kecu a l i anak

so r a n g

Apr i l

da l am

Sas t r o

dengan

terda f t a r

10

bi n

ne

ka

m

ah

189 / 1 9 4 2

Sid i k

menik a h

pe r j a k a

di c a t a t k a n

Sumbe r b a r u

te l a h

lik

Sa l amah

Moch .

ep

be r n ama

1942

ub

dengan

A gu

Diwi r j o

be r n ama

;

In

lak i - lak i

Apr i l

ep

seo r a n g

10

se s u a i

lik

tangga l

sah

ub

pada

ng

3 . Bahwa ,

Pengguga t

i


Par a

es

membuk t i k a n

sampa i

on

Aminah

do

Hj .

In d

a lma r h umah

ne si a


ik

h



Halaman 20

ah

pe r k aw i n a n

Bahwa ,

pada

a quo

tangga l

dun i a

iku t

I .B ,

22

be r s ama

ur a i a n

hukum bahwa ah l i

Tergug a t

I

war i s

or a n g

Sid i k

dan a lma r h umah

H. Amin a l i a s

A

Bin t i

Sid i k

gu

a lma r h um Moch .

Bahwa ol e h

ah

merupak a n

ka r e n a ha r t a

Moch .

Sid i k

dan a lma r h umah

Bin t i

H. Amin a l i a s

merupak a n

Sid i k

ha r t a

Si t i

bi n

Sid i k

Sid i k

dan a lma r h umah

bi n

Al i

Sid i k

sampa i

masa

Hj .

Si t i

2005 ; di t emuk an

angka t

al i a s

Ny.

pe r k a r a

pas a n g a n

Diwi r j o

al i a s

be r n ama H.

Al i

Mohammad Sid i k

da l am

(gono - g i n i )

fak t a

sek a l i g u s

Diwi r j o

al i a s

di

a quo

suam i -

al i a s

Ny.

H.

Al i

Mohammad Sid i k

Sa l amah ;

sengk e t a

da l am

(gono - g i n i ) Sas t r o

Sa l amah

Diwi r j o

al i a s

Ny.

pe r k a r a

pas a n g a n al i a s

a quo suam i H.

Al i

Mohammad Sid i k

do In

A

gu

ng

M

R

Moch .

H.

Sa l amah ;

Hj . Si t i

is t r i

Tanah

yang

sengk e t a

be r s ama

II ,

angka t n y a

Sas t r o

obyek

I

anak

Sas t r o

Sa l amah

yang

Sengke t a

Sa l amah

13 Mare t

tu a

be r s ama

ka r e n a

1997

maka t e l a h

Hj . Si t i

is t r i

Bahwa ol e h

Sengke t a

Tergug a t

Sa l amah

obyek

Tanah

I

IV ;

seb a g a i

bi n

Tergug a t

:

Hj .

dia t a s ,

ter i k a t

seb a g a i

tangga l

ng

dun i a

Berd a s a r k a n

seb a g a i

ya i t u

Sep t embe r

dengan

se l ama

(gono - gi n i )

Tanah

kemud i a n

b i n Sas t r o

be r s ama

dan Tanah Sengke t a

Sa l amah meni ngg a l

am

disebu t

Sid i k

Amin

anak

ha r t a

H.

s

ah

tuanya

bin t i

Sengke t a

III

meni ngg a l

Sa l amah

mengangk a t

Bin t i

ne

m

ka

Tanah

Sengke t a

a lma r h um Moch . H.

Sid i k

Sa l amah ;

hi d up ny a

mempero l e h

pe r k a r a

I .A ,

dengan nama Hj . Si t i

se l a i n

te l ah

Mohammad

Sid i k ,

i

dan

Sid i k

es

Diwi r j o

nama Moch .

dengan nama H. Al i

Ny.

dan

on

semas a

al i a s

Haj i

war i s n y a

do

Bahwa ,

da l am

dipangg i l

Sa l amah

Amin di p a n g g i l

j ug a

ibadah

di t un j u k

In

Diwi r j o

A gu

sed a n gk a n

menunauk an

te l ah

ah l i

ep

b in Sas t r o

seb a g a i

apab i l a

In d

da r i

I)

ep

sepu l a n g

(Te r g u g a t

pe r j a l a n a n y a

ub

Su l am i

da l am

bahwa

lik

dun i a

disebu t k a n

ub

meningg a l

pa sp o r n y a

lik

da l am

ng

ia

Haj i

R

ibadah

ne si a


Si t i

ah k

R ep ub

hk am


ik

h



Halaman 21

R ep ub

hk am


or a ng

ah l i

da l am

tua

Hj .

seb a g a im a n a da l i l

ah

Berd a s a r k a n Tergug a t

da l i l

Pa r a Penggug a t

menya t a k a n

meno l a k

bu t i r 16 ,

17 ,

II ,

gu

Tergug a t

ah

17 be r i k u t

hukum

I .A

dan

da l i l

dan

dan

II

denga n

3

Tanah

sah menuru t lan ju t

hukum quo

IV

atas

t e rma s u k

se r t a

tanah

dan

pe r b u a t a n

bukan

merupak a n

beg i t u

pu l a

ha l n y a

Tanah Sengke t a

I .A

denga n hak sewa da r i

tega s

Penggug a t

tu n t u t a n n y a

di t e g a s k a n

bu t i r

I .B ,

I .B

in i

hukum ;

Pa r a

se l u r u h

Sengke t a III

a

12 ,

obyek

pe r b u a t a n

IV yang mengua s a i

dia t a s ,

11 ,

bu t i r

Pa r a 14 ,

Tergug a t 15 ,

16 ,

;

da l am j awab a n

Par a

Tergug a t

s

am

Pa r a

R

te l ah

da l i l

hukumnya l e b i h

sed em i k i a n

guga t a n

se l u r u h

do In

A

gu

ng

M

ah k

da l i l

Pa r a

atas

a quo ada l a h

t a n a h sengk e t a

ur a i a n

Tanah

Tergug a t

I sah menuru t

I

Sengke t a

sengk e t a

melawan

Berd a s a r k a n

in i

Tergug a t

pe r k a r a

as a l

H. Amin

bes e r t a

Par a

melakuk a n

yang

dan I .B se r t a

21

I .A ,

Tanah

kepad a

denga n Tergug a t

Tergug a t

be r n ama

Tergug a t

da l am

tanah

I

pe r b u a t a n

ba r a n g

menyangk a l

kons e k u e n s i

dapay

II

A

sengk e t a

5 . Bahwa ,

j awab an

ng I

menyewakan

lag i

denga n

20 ,

IV ) da l am pe r k a r a

sengk e t a

meno l a k

19 ,

Sengke t a

hukum dan seb a g a i

obyek

yang

dan

R

ah

Sengke t a

Tergug a t

ter l e b i h

bukan

maka

pengu a s a a n

(Tan a h

Sengke t a

18 ,

denga n

maka

Tanah

dan

;

;

4 . Bahwa be r k e n a n

sengk e t a

a quo

2 , 3 , 4 , 5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,

t un t u t a n n y a

dia t a s

a quo

Sa l amah

dia t a s ,

15 ,

la i nnya ,

pe r k a r a

Si t i

pe r k a r a

Sengke t a

ne

m

ka

14 ,

war i s

ur a i a n

Penggug a t 13 ,

da l am

Tanah

i

da r i

sengk e t a

IV)

II ,

I .A ,

es

keduduk a n

A gu

menu t u p

Sengke t a

Sengke t a

on

Tanah

Sengke t a

ep

dan

obyek

Tanah

(Tan a h

be r l a k u

do

I .B ,

yang

In

Sengke t a

sengk e t a

ng

III

obyek

hukum ada t

I

In d

mewar i s

menuru t

maka Tergug a t

lik

be r h a k Tanah

angka t

Sa l amah ,

ub

anak

Si t i

ub

seb a g a i

Hj .

lik

H. Amin a l i a s

ep

Bin t i

ne si a


ik

h



Halaman 22

R ep ub

hk am


pen i n g g a l a n

or a ng

ha r t a

bin

Sas t r o

al i a s

Hj .

al i a s

be r h a k

un t u k

dengan ur a i a n

member i k a n sengk e t a

leb i h

lan ju t

sengk e t a

merupak a n tega s

IV

Pa r a

bu t i r

t un t u t a n n y a

;

A

te l ah

(Tan a h

Sengke t a

ah

bahwa

Sengke t a

Bin t i

Sid i k

bin

Tergug a t

I I

gi n i Diwi r j o

Sa l amah

al i a s

Hj . anak

menuru t

Si t i

dan suam i al i a s

Ny.

hukum

war i s

Pa r a da l i l

terguga t a

I .B ,

quo

Tanah

Tanah

Sengke t a

is t r i

a lma r h um

H.

Al i

Sid i k

Mohammad

Sid i k

Sa l amah ,

angka t n y a ,

dengan

pe r k a r a

Sengke t a III

bukan

da l i l

Par a

Sas t r o

seb a g a i

ka r e n a n y a

meno l a k

ata s

dan

da l am j awab a n

gono

al i a s

II

se l u r u h

Tanah

un t u k

kons e k u e n s i

hukum

da l am

I

maka ada t

sed a n gk a n keduduk a n menu t u p

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Tergug a t

Amin

II

be r i k u t

Sengke t a

ha r t a

yang l a i n n y a

maka Tergug a t

ol e h

sengk e t a

I .A ,

Tanah

a lma r h umah H.

19

H.

yu r i d i s

Tergug a t

hukum

dan

Bin t i

se c a r a

seb a g a i

menya t a k a n

obyek

merupak a n

Moch . dan

II ,

dan

melawan

di t e g a s k a n

dia t a s

IV )

IV

18 ,

gu

Penggug a t

Sid i k

Tergug a t

pengu a s a a n

Tergug a t

I be r h a k

Al i

war i s

kepad a

dibena r k a n

pe r b u a t a n

6 . Bahwa ,

ijin

denga n

a lma r h um Moch .

dia t a s ,

R

tanah

dan

ep

be r k e n a a n

Sa l amah ,

H.

I menu t u p ah l i

H.

Ny. Mohammad

Ny. Mohammad Sid i k Sa l amah

I

al i a s

Tergug a t

ep

Bahwa ,

tanah

am

Si t i

Si t i

pen i n g g a l a n

Diwi r j o

Tergug a t

Diwi r j o

ada t

;

hukumnya

ah k

gin i

keduduk a n Tergug a t

mengua s a i

ah

gono

a lma r h umah Sa l amah a l i a s Amin

Hj .

hukum war i s

ng

ka

m

ah

Sid i k

angka t

bi n Sas t r o

H. Amin a l i a s

menuru t

mewar i s

ha r t a

lik

Bin t i

demik i a n

seb a g a i

lik

Sid i k

tua

Tanah

dan a lma r h umah Sa l amah a l i a s

A gu

Sid i k

IV)

II ,

i

Sengke t a

yang be r n ama Moch . Sid i k Al i

Sengke t a

es

Tanah

Tanah

on

gi n i

dan

ng

gono

III

I .B ,

do

Sengke t a

Sengke t a

In

Tanah

(Tan a h Sengke t a

ub

I .A ,


In d

3 dia t a s ,

ub

bu t i r

ne si a


ik

h



Halaman 23

R ep ub

hk am


seb a g a i

(Tan a h

II ,

IV )

be r h a k

Tergug a t quo

I .A ,

Tanah

un t u k

Tanah

Sengke t a

obyek

oleh


dan

atau

I .B ,

Tanah

dengan

sengk e t a

hukum

ka t a

dan

bukan

re p l i k

dan

pe r k a r a

in i

;

Pa r a

Penggug a t

Fo t o

Copy

te l ah

P. I

ter t a ngga l

yang

Sur a t

Copy

Sur a t

27

akan

t e r l amp i r

da l i l

ala t - ala t

Mei

tangga l

26

buk t i

Mei

Sur a t

Ket e r a n g a n

tangga l

1 Peb r u a r i

be r u p a

cukup

cocok ,

ya i t u

Kemat i a n

2008 ,

aca r a

guga t a n n y a

be rma t e r a i

ternya t a

26

d imana

da l am be r i t a

membuk t i k a n

te l ah

2008

juga

dan

;

No.

di b e r i

tanda

Kemat i a n

No.

di b e r i

tanda

Keman t i a n

No.

2008 ,

2008 ,

d ib e r i

tanda

s ne do In

A

gu

ng

M

R

1 /5 62 . 2 0 0 / 2 0 0 8

yang

menga j u k a n

Mei

Ket e r a n g a n

P .2 ; Copy

ter s ebu t

Tergug a t

Ket e r a n g a n

tangga l

16 / 5 6 2 . 2 0 0 / 2 0 0 8

3 . Fo t o

pa r a

;

2 . Fo t o

sah

te l ah

ep

ah

Copy

dan

menga j u k a n

15 / 5 6 2 . 2 0 0 / 2 0 0 8

am

2008

di c o c o k k a n dengan as l i n y a

1 . Fo t o

ah k

mei

bahwa un t u k

su r a t - su r a t

A

te l ah

Pengguga t

ter s ebu t

gu

Menimbang ,

Pa r a

dup l i k

dup l i k

yang

la i n

pada wakt u ny a ;

ng

menga j u k a n

13

buk t i

dan

lik

bahwa

te r t a n gga l

te l ah

tiba

Tergug a t

ep

apab i l a

ala t

yang

ub

dengan

meno l a k

Penggug a t

Pa r a

a

pe r b u a t a n

ub

re p l i k

dan peno l a k a n

dise r t a i

Menimbang ,

Par a

la i n


menya t a k a n

guga t a n

Tanah

lik

da l i l

dan se l e b i h n y a

dia j u k an

ah

Tergug a t

R

ah m

menyangk a l

akan

ka

Pa r a

a

Sengke t a

melawan hukum ;

7 . Bahwa ,

yang

or a n g tu a n y a

Sengke t a

III

mengua s a i

I mengua s a i

d ib e n a r k a n

pen i n g g a l a n

obyek sengk e t a

Sengke t a

A gu

Sengke t a

in i

war i s

i

da l am ha l

ah l i

es

quo

gono g in i

ng

angka t

ha r t a

sa t u - sa t u n y a

o l e h ka r e n n y a

on

be r h a k a t a s

seh i n g g a

do

I

la i nnya ,

In

Tergug a t

war i s

In d

keduduk a n ah l i

ne si a


ik

h



Halaman 24

R ep ub

hk am


Copy

Sur a t

No.2 / 5 6 2 . 2 0 0 / 2 0 0 8

Ket e r a n g a n

tangga l

1

Peb r i a r i

Kemat i a n 2008 ,

di b e r i

5 . Fo t o

Copy

Sur a t

A gu

18 / 5 6 2 . 2 0 0 / 2 0 0 8

Ket e r a n g a n

tanga l

Keman t i a n

26 Mei 2008 ,

dibe r i

No.

tanda

P.5

do

ng

t a n d a P.4 ;

;

Sur a t

17 / 5 6 2 . 2 0 0 / 2 0 0 8

Ket e r a n g a n

tangga l

26

Mei

Kemat i a n

2008 ,

di b e r i

tangga l

8 . Fo t o

Sur a t

Ket e r a n g a n

26 mei 2008 , Copy

di b e r i

Se r t i p i k a t

Rowot e ng a h a t a s

Hak

Se r t i p i k a t

Hak

Sur a t

tangga l

Ket e r a n g a n

25 Peb r u a r i

Pene t a p a n

A

Copy

2008 ,

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r

No.

No.

di b e r i

07

Nege r i Apr i l

Copy

tangga l

t a n d a P.13 ;

Sur a t

Ket e r a n g a n

19 Mei 2008 ,

bahwa

di b e r i

tanda

Jembe r 2005 ,

No.

lik

di b e r i

Anak

Su l am i

(Aops i )

(tidak

ada

No.

147 / 5 6 2 . 2 0 0 1 / 2 0 0 8

Tanda P.14 ;

di s amp i n g

menga j u k a n

su r a t - su r a t

do In

A

gu

ng

ne

s

R

Menimbang ,

nama Si t i

85 /De s a

ub

14 . Fo t o

di b e r i

Pengangk a t a n

ep

ah

as l i n y a )

Akta ata s

tanda

71 / 5 6 2 . 2 0 0 1 / 2 0 0 8

Tanda P .11 ;

Pengad i l a n tangga l

Kut i p a n

01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5

M

ah k

am

No.

Copy

84 /De s a

di b e r i

t a n d a P.12 ;

13 . Fo t o

tanda

di b e r i

nama Sa l amah b H. Amin ,

gu

Copy

di b e r i

No.

mi l i k

ng

P .10 ;

12 . Fo t o

mi l i k

86 /De s a

i

R

ah

Se r t i p i k a t


11 . Fo t o

Hak


P .9 ; Copy

No.



10 . Fo t o

mi l i k

ep

Copy

148 / 5 6 2 . 2 0 0 1 / 2 0 0 8

Tanda P.7 ;

P .8 ; 9 . Fo t o

No.

Tanda

lik

m

ka

Copy

ub

ah

P .6 ;

7 . Fo t o

No.

In

Copy

In d

6 . Fo t o

es

4 . Fo t o

on

P .3 ;

ne si a


ik

h



Halaman 25

R ep ub

hk am


te l ah

te l a h

member i k a n

menga j u k a n

ke t e r a n g a n

2 (du a )

di b awah

or a ng sak s i

sumpah

agamanya yang pada pokokny a mene r a n g k a n seb a g a i

menuru t

be r i k u t

:

ng

SAKSI I : SUPAIDI : − Bahwa ,

sak s i


tanah

yang

tidak

p ih a k

ter l e t a k

Sumbe r b a r u ,

sengk e t a

H. Kami l ,

be l a h

do

tanah

ba t a s - ba t a s

yang

di

Kabupa t e n tahu ;

Desa

Jembe r ,

seb a g i a n

d i ku a s a i

oleh

sed a n gk a n yang l a i n n y a

penyewa

d i ku a s a i

oleh

Su l am i dan anak - anakny a ; sengk e t a

yang

be r u p a

buku l e t t e r

C Desa Rowot e ng a h

pe r s i l

127

se l u a s

tidak

pe r n a h

ada

kr awang a n t e r c a t a t − Bahwa ,

gu

− Bahwa ,

seb e l um

Sa l amah

dan

C No. 5464

di

da l am

mi l i k

Sa l amh

yang

be r s u am i k a n

ah

Sa l amah ,

H.M.

sed a n g k a n

H.

tanah

sudah

sengk e t a

atas

be r s e r t i f i k a t

Irsyad

ada l a h

Hak Mil i k

kepona k a n

Penggug a t - Penggug a t

nama

yang

kandung la innya

lik

A

Drs .

buku

sek a r a n g

nama Sa l amah ;

− Bahwa ,

dan

anak ;

klas i r a n

sek a r a n g

da l am

11 ;

dun i a

mempunya i

di

nama Sa l amah

se r t a

semua

meningg a l

dan t i d d a k

ata s

d i nomor uru t

sengk e t a

suda h

ter ca t a c t

da

muta s i

ng

tanah

Sa l amah Sid i k

1 . 4 4 45

sawah

i

tanah

In d

− Bahwa ,

atas

di

In

soa l

kedua

lik

ada l a h

Kecama t a n

Si t i

Pemer i n t a h a n

ep

m

sengk e t a

Rowot e ng a h ,

− Bahwa ,

ka

menj a d i

R

ah

be r p e r k a r a

ya i t u

Urus a n

ub

− Bahwa yang

ah

Kepa l a

Desa Rowot e ng a h ;

A gu

Kant o r

ada l a h

es

yang

Pa r a Penggug a t

on

buk t i

ne si a


Su l am i

ada l a h

merek a

h i du p

be r s ama ,

Sus i l o

anak kandung Si t i

anak

pungu t

sed a ng k a n

or a n g yang menyewa t a n a h

Su l am i

Had i

Sasmi t o ,

dan H. Kami l

sengk e t a

kepad a Si t i

dan

Hadi ada l a h Su l am i

;

do In

A

gu

ng

ne

s

R

yang be r u p a t a n a h sawah seb a g i a n

Sa l amah

ub

Si t i

ep

− Bahwa ,

M

ah k

am

ada j ug a kepon a k a n dan ad i k kandung Sa l amah ;

ik

h



Halaman 26

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di ku a s a i

;

− Bahwa , or a n g t u a Sa l amah be r n ama H. Amin ; Sa l amah

meningg a l

membiay a i

Si t i

H. Sid i k

ha j i ,

Kepa l a

seb a g a i

− Bahwa ,

H.M. I r s y a d

San t o s o

kandung )

;

Er j i k

Ja e n a l

H.M. I r s y a d

A

− Bahwa , ada l a h

be r n ama

ah

yang

Paman

Vera e n i

ada l a h − Bahwa ,

Anwar

ad i k

H.M.

Ruba ’ i

Soed j a k

dun i a

Amin ada l a h ka r e n a

ada l a h

Anwar

Mata l i

Purnomo

dengan

saud a r a

;

Paman da r i H.

Drs .

ayah

kadung

Drs .

Soed j a k

Amin

H.M. itu

Al i ;

Paman

da r i

Amin ad i k kandunk Mata l i

Vera e n i

;

s ne do In

A

gu

ng

M

R

ka r e n a H. Soed j a k

Amin

kandung

Al i

ada l a h

Er f a n

(sauda r a

d imana

Irsyad

ad i k kandung H. Mahmud/Ruba ’ i H.

dengan

Mata l i ,

mata l i

Purnomo

kandung ,

be r a d i k

ep

Irsyad

H. Soed j a k

saud a r a

ada l a h

anak

dan merek a sud ah meningg a l

− Bahwa ,

Desa

;

Drs .

be r n ama

Kasun / p e r a n g k a t

Al i ;

H. Mahmud a t a u

yang

1990

ada l a h

Ar i f i n

ada l a h da r i

se j a k

kakak

Anwar Purnomo

Vera e n i

Kra j a n

Anwar Purnomo

ada l a h

gu

− Bahwa ,

VII

ng

Hadi

s/d

H. Mahmud/Ruba ’ i

Drs .

Dusun

Pemban t u

R

anak da r i

I

Su l am i

i

Penggug a t

ada l a h

Si t i

ub

ada l a h

diangka t

seko l a h

ub

dan

− Bahwa ,

am

na i k

;

t a h u n 1989 ;

ah

Su l am i

: USMAN : sak s i

ada l a h

di rumah Sa l amah ;

;

ada d i rumah H. Sid i k

− Bahwa ,

rumahnya

es

wak t u

di

melak s a n a k a n

ep

ah m

ka

pada

dun i a

lik

yang

Sa l amah dan H. Sid i k

SAKSI I I

yang

Su l am i ka r e n a i a t i n g g a l

− Bahwa ,

d i r awa t

do

wakt u

se l ama t a n n y a

A gu

dan

− Bahwa ,

tua

Su l am i be r s ama anakny a ;

Sa l amah

send i r i

ha r i

In

− Bahwa ,

wakt u

In d

o l e h Si t i

Si t i

dan

ng

H. Sid i k

lik

− Bahwa ,

ah k

o l e h Pa r a t e r g u g a t

on

− Bahwa , t a n a h sengk e t a

ne si a


ik

h



Halaman 27

R ep ub

hk am


Hj .

6 . Si t i

Sasmi t o

Si t i

Su l am i

sed a n gk a n

dan yang

Kami l

lua s

da r i

soa l

tanah

da r a t

− Bahwa ,

Hj .

ada l a h

yang

tidak

ah

Had i

− Bahwa ,

tanah

d ik u a s a i

ol e h

SPPT ada l a h

bi n t i

H. Amin

H.

Amin

d imana

H.

tanah

dan

rumah

sengk e t a

(Mi t o ) ,

mengua s a i

I dan Amin

te t a p i

sak s i

tanah te r s e bu t tanah

dan

;

rumah

Hj . Sa l amah mas i h hi d up ; da r a t H.

yang

Kami l

menj a d i

ka r e n a se j a k

Desa

dengan

Rowot e ng a h /K r a j a n :

yang

sengk e t a

ba t a s - ba t a s

seb a g a i

menyewa

kepad a

Si t i

t a h u n 2007 t e r l e t a k

ep

Su l am i dan Hadi Sasm i t o

be r i k u t

sawah

Pengguga t

Sasm i t o

Sasmi t o

se j a k

dan

yang

di

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

ter s ebu t

ah k


menyewa

;

mengua s a i

Hadi

Jembe r ,

pi h a k

da r a t / r u m a h

t a h u apa seb a b i a mengua s a i

− Bahwa ,

Desa

Bu- dhenya

cucuny a

dun i a

ada l a h

A

sek a r a n g

di

yang

be l a h

nama Sa l amah

Sa l amah ada l a h

sud ah meningg a l − Bahw,

ata s

anak

anak kandung H. Amin ;

gu

Penggug a t

la in

kedua

tanah

ng

dan i a ada l a h

tingga l

R

tanah

ada l a h

Kabupa t e n

or a ng

da r a t

2 . 2 9 9 M2 ; − Bahwa ,

Sus i l o

Sumbe r b a r u ,

sengk e t a

Suka r i

;

ep

dan

ada l a h

di n i a

5 . H. Ar i f

be r t empa t

ada l a h

yang menj a d i

be r p e r k a r a

Th .

Hadi

t a n a h sengk e t a ; − Bahwa ,

(men i n g g a l

Amin (h i d u p ) ,

Kecama t a n H.

Al i

on

ah

Rowot e ng a h ,

Mata l i

H. Mahmud/Ruba ’ i

Rokaya (h i d u p )

Had i

kandung

2.

In d

− Bahwa .

m

3.

4 . H. Soed j a k

(h i d u p ) ,

ka

Sa l amah ,

dun i a ) ,

A gu 1982 ) ,

Si t i

6 (e n am) or a ng anak mas i n g -

i

ng

1.

(men i n g g a l

ah

Rokayah dan bapakny a be r n ama H.

H. Amin mempunya i

mas i n g

H.

lik

− Bahwa ,

be r n ama

do

Amin ;

ad i k

In

dan Si t i

mempunya i

lik

Suka r i

Amin

es

Soed j a k

ub

Ar i f

H.

ub

− Bahwa ,

ne si a


ik

h



Halaman 28

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebe l a h

Uta r a

Sebe l a h

Timur

Sebe l a h

Se l a t a n

Sebe l a h

Bar a t

: Ja l a n

A gu

t empa t / p e t a k

: H. Soed j a k yang

d i s ewa

atas

be r i k u t

Sebe l a h

Timur

: Kana l / s e l o k a n ;

Sebe l a h

Se l a t a n

: Kae l a n dan Rel KA ;

Sebe l a h

Bar a t

: P. Gi t o / Kae l a n ; sengk e t a b H.

Amin

;

lua snya

denga n

1.446

:

Sebe l a h

Uta r a

: Se l o k a n ,

Sebe l a h

Timur

: Se l o k a n / Kana l ;

Sebe l a h

Se l a t a n

: Se l o k a n / Kana l ;

Sebe l a h

Bar a t

ba t a s - ba t a s

sawah

dan

seb e l a h

sengk e t a

Sebe l a h

Timur

: Kana l Mis r i

Sebe l a h

Se l a t a n

: P. Kae l a n ;

Sebe l a h

Bar a t

: P. Kae l a n ;

kana l

ba r a t

kana l

sengk e t a

:

yang

t imu r

kana l

ep

Uta r a

: Se l o k a n ,

Sebe l a h

Timur

: Se l o k a n ;

Sebe l a h

Se l a t a n

: Rel KA ;

H. Achmad ;

R

Sebe l a h

s

ada l a h

sawah

;

In

do

ng gu A

es

t imu r

ne

ba t a s - ba t a s

M

ya i t u

ub

: Se l o k a n ;

ah

Uta r a

mis r i

yang

Mis r i

:

Sebe l a h

− Bahwa ,

Kana l

M2 t e r d i r i

lik

ada l a h

mis r i

oleh

970

on

lua snya

A

mis r i

H. Achmad ;

In d

kana l

gu

− Bahwa ,

yang

yang di p i s a h k a n

ba r a t

;

seb a g a i

ep

R

sengk e t a

2 pe t a k

mis r i

ata s

: P. So l e h / P. Gi t o ;

sawah

seb e l a h

da

ba t a s - ba t a s

be r i k u t

da r i

2

i

Sa l amah

yang

:

ub

nama

tanah

ada

lik

: Kana l / s e l o k a n

− Bahwa ,

am

seb a g a i

Uta r a

ng

ah m

ka

H. Kami l

Sebe l a h

− Bahwa ,

ah

oleh

nama Sa l amah b H. Amin l u a s

970 da dengan ba t a s - ba t a s

ah k

;

do

sawah

Desa ;

In

tanah

(du a )

Desa ;

: H. Usman sek a r a n g Rusman t o ;

ng

− Bahwa ,

: Ja l a n

ne si a


ik

h



Halaman 29

R ep ub

hk am


dan

rumahnya

di

se l a t a n

Su l am i rumahny a d i u t a r a meny i a p k a n

sewak t u da r i

Menimbang , j awab an ny a

Tergug a t

ala t

yang

buk t i

as l i n y a

un t u k

I,

II ,

be r u p a

be rma t e r a i

cukup

ternya t a

cocok ya i t u

1 . Fo t o

dan

ng

gu

II , I I I , I V

A

3 . Fo t o

am

ah

4 . Fo t o

Apr i l

ah k

6 . Fo t o

ata s

ata s

a lma r h um bay i ,

SMP a t a s

yang dengan

nama Moch . II , I I I , IV

Sid i k – 1 ;

Sa l amah

dan

di b e r i

tanda

No.

Si t i TI ,

Muhammadi y a h

Su l am i ,

– 4 ; Pene t a p a n

d ib e r i

Agama

tangga l

t a n d a TI ,

II , I I I , I V

Haj i

nama Moch .

ata s

dibe r i

t a n d a TI ,

9

– 5 ; Sid i k

II , I I I , I V

R

Diwi r j o

tanda

Pengad i l a n

27 / Pd t . P / 2 0 0 8 / PA . J r

Copy Paspo r

Su l am i ,

– 3 ; SMP

nama Si t i

2008 d i b e r i

– 6 ;

nama Si t i

II , I I I , IV

Copy Sa l i n a n

b in Sas t r o

do In

A

gu

ng

M

buk t i

di c o c o k k a n

Se r t i p i k a t

II , I I I , I V

Jembe r

menga j u k a n

su r a t - su r a t

t a n d a TI ,

mas i h

t a n d a TI , Copy

5 . Fo t o

IV t e l a h

– 2 ;

Lumaj a n g TI ,

da l i l - da l i l

ni k a h

Copy I j a z a h

d ib e r i

saud a r a -

:

Fo t o

wak tu

Al i

Sa l amah ;

ep

Su l am i

H.

ada l a h

te l ah

dan Sa l amah d ib e r i Copy

Si t i

dan Hj . Si t i

dan

copy

Copy su r a t

2 . Fo t o

sed a n gk a n

mengua t k a n

III

fo t o

Si t i

( s l am a t a n )

dun i a

H. Al i Sid i k

bahwa

Hj .

;

syuku r a n

meningg a l

sa t u

s

saud a r a n y a

te l ah

ah

yang

tidak

rumah ,

ja l an ,

ja l an

R

ka

m

ah

Sid i k

Su l am i

ep

− Bahwa ,

Si t i

ne

Sa l amah

Sa l amah

mas i n g - mas i n g mempunya i

A gu

rumah ka r e n a

kedua

i

Si t i

dan yang

do

Hj .

Sug i k

In

− Bahwa ,

P.

;

ng

denga n H. Al i Sid i k

dengan

es

pe r t am a

In d

yang

Sa l amah semas a h i du pny a pe r n a h kawin

lik

2 ka l i

Si t i

lik

Hj .

P . Kae l a n ;

ub

− Bahwa ,

: Kana l Mis r i ,

on

Bar a t

ub

Sebe l a h

ne si a


ik

h



Halaman 30

R ep ub

hk am


Amin di b e r i

Copy

pe r n y a t a a n

atas

nama

II , I I I , IV

Copy

d ib e r i

ah

10 . Fo t o

Copy

Konve r s i

II , I I I , IV

Permohonan

di b e r i

Ket e r a n g a n

tangga l

Sa l amah b H. Amin , d i b e r i

R

12 . Fo t o

Copy

Se r t i p i k a t

atas

ng

86 /Rowo t e n g a h (t idak

ada

II , I I I , I V

gu

13 . Fo t o

A ah am

Sur a t

Copy Ata s

H.

Amin

di b e r i

tanda

TI ,

di b e r i

172 / 1 9 7 4

– 13 ;

Permohonan

Penda f t a r a n

ep

t a n d a TI ,

pe r n y a t a a n

tangga l

1

atas

– 14

Tanah nama

II , I I I , I V

Apr i l

1970

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Copy

II , I I I , IV

13- 02 - 1974

Sa l amah b H. Amin , d i b e r i – 15 ;

Peneg a s a n

b H. Amin ( t i d a k

t a n d a TI ,

Ket e r a n g a n

tangga l

ten t a ng

nama Sa l amah b H. Amin

nama Sa l amah


ah k

No.

b

;

16 . Fo t o

Mil i k

Sa l amah

II , I I I , IV

Sur a t

ada as l i n y a ) ,

No.

II , I I I , I V

Ket e r a n g a n

tanah ata s

t a n d a TI ,

Konve r s i

nama

as l i n y a ) ,

Copy

14 . Fo t o

Hak

nama

– 12 ;

kepemi l i k a n d ib e r i

t a n d a TI ,

– 10

Tanah

atas

ub

ah

– 11 ;

Penda f t a r a n

13- 02 - 1974

ep

175 / 1 9 7 4

II , I I I , IV

ub

m

ka

No.

Peneg a s a n


t a n d a TI ,

; 11 . Fo t o Copy Sur a t

ten t a ng

– 9 ;

nama Sa l amah


dibe r i


Sur a t

Ata s

Amin

Ket e r a n g a n

tanah ata s

t a n d a TI ,

H.

– 8 ;

Sur a t

kepemi l i k a n

b

i

9 . Fo t o

Sa l amah

kepemi l i k a n

es

A gu

t a n d a TI ,

ten t a ng

–

on

tanah

II , I I I , IV

do

ng

8 . Fo t o

TI ,

In d

7 ;

tanda

lik

H.

nama Ny. Mohammad Sid i k

lik

Bin t i

atas

In

7 . Fo t o Copy Paspo r

ne si a


ik

h



Halaman 31

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nama Sa l amah b H. Amin d i b e r i – 16 ;

Copy

t a n d a TI , Copy

A gu

Konve r s i


II , I I I , IV

Sur a t

Ata s

– 17 ;

Permohonan

nama Sa l amah


di b e r i

Peneg a s a n


t a n d a TI ,

II , I I I , IV

;

– 19 ;

Copy

84 /Rowo t e n g a h

atas

(t idak

as l i n y a ) ,

ada

atas

(t idak

as l i n y a ) ,

ng

ada

gu sak s i

yang

tanda

TI ,

Mil i k

No.

Hak Sa l amah

b

H.

Amin

di b e r i

tanda

TI ,

d ib e r i

di s amp i n g

te l a h

sumpah

menuru t

agamanya ,

seb a g a i

be r i k u t

:

ata s

member i k a n

Al i

atas

Si t i

– 23 ; nama

II , I I I , I V

Si t i

– 24 ;

pada

su r a t - su r a t

menga j u k a n

ke t e r a n g a n

pokony a

5 ( l ima ) di b awah

mene r a n g k a n

do In

A

gu

ng

ne

s

R

SAKSI I : BOK RANTI ;

nama Hj .

menga j u k a n

IV j ug a

yang

H.

– 22 ;

II , I I I , IV

War i s a n

t a n d a TI ,

nama

II , I I I , IV

t a n d a TI ,

III ,

ata s

Kemat i a n

Ket e r a n g a n

II ,

nama

t a n d a TI ,

di b e r i

bahwa I,

di b e r i

ep

A ah am

or a n g

M

ah k

Tergug a t

Amin

Kemat i a n

Copy Sur a t

Sa l amah ,

Menimbang ,

Sur a t

dibe r i

Su l am i ,

H.

– 20 ;

Copy

24 . Sur a t

b

lik

II , I I I , I V

23 . Fo t o

No.

Sa l amah

Se r t i p i k a t

85 /Rowo t e n g a h

Sid i k ,

Mil i k

– 20 ;

Copy

22 . Fo t o

Hak

nama

R

21 . Fo t o

t a n d a TI ,

i

II , I I I , I V

ah

Se r t i p i k a t

ub

ka

m

20 . Fo t o

Tanah

lik

nama Sa l amah b H. Amin , di b e r i

II , I I I , I V

buk t i

Penda f t a r a n

ub

atas

Ket e r a n g a n

ep

ah


– 18

es

18 . Fo t o

ten t a ng

on

d ib e r i

Ket e r a n g a n

tanah ata s

ng

kepemi l i k a n

Sur a t

do

17 . Fo t o

TI ,

In

II , I I I , I V

tanda

In d

atas

ne si a


ik

h



Halaman 32

R ep ub

hk am


tanah ,

te t a p i

t a n a h - t a n a h yang di s e n g k e t a k a n

Bapak dan Ibu H. Sid i k mengena l

Si t i

ka r e n a

sak s i

pe r n a h

menj a d i

− Bahwa ,

Rowot e ng a h ,

seb e l um sak s i

Kecama t a n

la lu

di k aw i n k a n ;

Bapak

sak s i dan

Ibu

ha r t a

− Bahwa ,

dan

Sid i q

yang

suda h

gu

ada

A

− Bahwa ,

H. Sid i q

ah

da r i p a d a

Hj .

rumahny a Su l am i

sak s i

meningg a l

Si t i

Sid i q

dun i a

tidak

Bapak / I b u

Sid i q

pada

ada l a h

wakt u

Si t i

dan

dan

kandung j ug a

ada

t a h u namanya ;

leb ih

Sa l amah ;

du l u

da r i p a d a dun i a

di

d i t empa t i

ol e h

as a l - usu l

Si t i

rumah

atas

meningg a l n y a

Su l am i ;

Bapak / I b u

syuku r a n

Su l am i

;

Hj . Si t i

tahu

do ’ a

da r i

Sid i q

yang

na i k

menunggu

Haj i ,

yang

rumahnya

s ne do In

A

gu

ng

M

R

mengadak a n

mengadak a n

Si t i

merek a meningg a l

; yang

diseko l a h k an

saud a r a

tidak

se j a k

kekay a a n

dun i a

sek a r a n g

sak s i

meningg a l

Sid i q

apak a h

ada l a h

Sa l amah , yang

te t ap i

− Bahwa ,

ju g a

mempunya i

H. Sid i q

send i r i

ter s ebu t

− Bahwa

da r i

ha r t a

meningg a l

yang mas i h h i du p t e t a p i − Bahwa , i s t r i

dan Ibu

ten t a ng

o l e h bapak / I b u

Bapak / I b u

te t ap i

Bapak

tahu

Sid i q

Kabupa t e n

sud ah

dan d i b e s a r k a n ,

ng

d ib e k a l i

tidak

di

anak kandung ;

i ku t

d i r aw a t

tingga l

Sumbe rb a r u ,

sek a r a n g

tangga

lik

se r t a

Su l am i

kawin ;

ub

Si t i

rumah

bay i

ub

Bahwa ,

Sid i q

mempunya i

angka t

mas i h

be r t empa t

ep

−

dan t i d a k

anak

se j a k

ep

m

dun i a

mas i h bay i

am

ada l a h

pemban t u

sek a r a n g

Bapak dan Ibu

− Bahwa ,

ah k

I)

Jembe r ;

− Bahwa ,

ka

Su l am i

;

Su l am i

R

ah

Desa

Si t i

tahu

i

A gu

sak s i

H. Sid i k

tidak

;

− Bahwa ,

pada ke l u a r g a

ah

(Te r g u g a t

sak s i

ada

es

Su l am i

ng

da r i

Si t i

Tergug a t

on

− Bahwa ,

Pa r a

do

mengena i

denga n

In

sengk e t a

Pengguga t

In d

an t a r a

lik

− Bahwa ,

ne si a


ik

h



Halaman 33

R ep ub

hk am


H.S i d i q

meningg a l

Sa l amah masa t u a n y a i k u t − Bahwa ,

mas i h

mas i h bay i

sak s i

pe r n a h

Jembe r

ten t a ng

nama Si t i

menj a d i

Su l am i

sak s i

pe rmohona n

di

Pengad i l a n

anak

angka t

Su l am i

Bapak Sid i q

du l u

te t a p i

pen i n g g a l a n n y a

;

− Bahwa , yang merawa t Si t i

ha r i

meni ngg a l

dun i a

meningg a l

tuanya

Su l am i ,

yang

ol e h

dengan

sak s i

ng

Sa l amah ada l a h

Bapak / I b u

Pak

dun i a

tidak

mengadak a n

ha r t a

dan Bu Si t i

ju g a

pada wakt u

se l ama t a n

ada l a h

Si t i

1.

Hj .

A

Mata l i ,

4.

Sa l amah ada l a h

Si t i

6 (e n am) be r s a u d a r a

Sa l amah ,

2.

H.

Sud j a k ,

5.

H.

Moch .

Mahmud Ar i f

ya i t u

Ruba ’ i ,

Suka r i

Si t i

Sid i q

dan

Sid i q

dun i a

Su l am i yang

ka l u

pu l a n g

mengaw ink a n

wak t u

H.

Sid i q

ya i t u

M.

Sid i k ,

seko l a h

Si t i

dan

:

1.

ke t i g a n y a

ke rumah H.

Su l am i

Si t i

6.

ada l a h

Sa l amah

H.

na i k

do In

A

gu

ng

ne

s

R

pada

3.

;

;

− Bahwa ,

be r s a u d a r a

lik

Bu Imam dan

sud ah meningg a l

− Bahwa ,

3 (t iga )

ub

2.

ada

ep

ah am

So l e h ,

M

ah k

H. Sid i q

3.

dan

Rukayah ;

− Bahwa ,

In d

− Bahwa ,

H.

ol e h

da r i p a d a

tahu

P . Sid i q

demik i a n

Jen

Su l am i ;

gu

Si t i

d ik aw i n k a n

leb ih

Sa l amah ,

anak

sek a r a n g ;

dan Ibu Sa l amah ;

H. Sid i q

atas

lik

anak - anak sampa i

Si t i

Si t i

diangka t

ep

− Bahwa ,

Su l am i

ub

se j a k

wak t u

II , I I I , I V - 2 ;

Su l am i ;

Si t i

− Bahwa ,

ah

Si t i TI ,

R

ah m

ka

Sid i q

:

waj a h

: BOK KATINAH :

− Bahwa ,

Si t i

In

Nege r i

Hj .

Su l am i ;

dan membena r k a n buk t i

A gu

− Bahwa ,

SAKSI I I

i ng a t

ng

sak s i

Si t i

dun i a ,

i

se t e l a h

es

− Bahwa ,

Su l am i ;

on

Si t i

do

ada l a h

ne si a


ik

h



Halaman 34

R ep ub

hk am


kebun

Bapak / I b u

Sid i q ,

s i a p pemi l i k n y a

te t a p i

tanah

Kabupa t e n

mi l i k

tidak

tahu

menj a d i

sak s i

pengangk a t a n

dan

yang

Kra j a n

Jembe r ,

Pa r a

Tergug a t

ada

te r l e y a k

di

Timur ) ,

Kecama t a n

lua s

Desa

± 2 Ha t e r d i r i

2 pe t a k ;

ada l a h

seb a g a i

be r i k u t

:

on

ba t a s - ba t a s n y a

Se l a t a n

: Rel ;

Bara t

: Se l o k a n ;


ada l a h

: Se l o k a n ;

Timur

: Se l o k a n ;

Se l a t a n

: Se l o k a n ;

Bara t

: Umar ;

Sa l amah

yang d i p e r o l e h

meni ngg a l

o l e h H. Sid i q

dun i a

sek a r a n g

dan Hj . Si t i

da r i

te t ap i

di k u a s a i

H. Sid i q

se j a k

seb e l umnya

oleh Si t i

di k u a s a i

Sa l amah ;

do In

A

gu

ng

M

sawah t e r s e b u t

s

Su l am i

:

ne

tengah

be r i k u t

R

− Bahwa ,

ep

ah

Uta r a

seb a g a i

lik

Pe t a k I I ,

ub

: Se l o k a n ;

A

Timur

In d

: Se l o k a n ;

gu

Uta r a

am

sawah

Sumbe rb a r u ,

Pe t a k I ,

ah k

Su l am i ;

Penggug a t

(Dusun

Si t i

sak s i

masa l a h

ep

Par a

Rowot e ng a h

da r i

dahu l u

pe r n a h

Jembe r

ng

ah

Nege r i

: SUTRISNO :

sengk e t a

rumah

sek a r a n g

be r s ama Bok Ran t i

an t a r a

Hj .

Su l am i yang

Sa l amah be r n ama Amin ;

anak yang be r n ama Si t i

− Bahwa ,

rumahnya

;

Pengad i l a n

SAKSI I I I

be l a k a n g

R

ah m

ka

sak s i

sed a n gk a n

o l e h anakny a Si t i

di

− Bahwa , or a n g t u a Si t i − Bahwa ,

rumah send i r i

;

ke l a p a

A gu

− Bahwa ,

di

Jen ) ,

Sa l amah di t empa t i

be r n ama Had i Sasmi t o

menempa t i

i

(Pa k

ng

Si t i

suam in y a

sek a r a n g

es

be r s ama

Su l am i

;

do

Si t i

di rumah H. Sid i q

In

− Bahwa ,

Su l am i t i n g g a l

lik

Si t i

ub

Haj i ,

ne si a


ik

h



Halaman 35

R ep ub

hk am


yang be r n ama Si t i − Bahwa , pe r n a h

sawahnya

A gu

di

tahun

membel i

denga n

Hj .

pada

wakt u

seb a g a i

anak angka t

H.

Sa l amah

3 ka l i

bi l a n g

“t i d a k

Sid i q

sawah i n i yang

has i l

akan

pem be l i a n

di t u r u n k a n

dun i a

Sa l amah

meningg a l

Si t i

tua

Hj .

sengk e t a

Rowot e ng a h

sawah

lua s

dan

yang

Jembe r ,

te t a p i

ba t a s - ba t a s

tanah

tanah

atas

Pe t a k ,


: Se l o k a n ;

Se l a t a n

: Se l o k a n ;

Bara t

: Umar ; ter s ebu t

denga n das a r

Hadi Sasmi t o seh a r g a

peka r a n g a n ,

± 2 Ha t e r d i r i ada l a h

Rp.

d i t a n am i

sewa menyewa da r i

se l ama 2 Tahun da r i 14 Ju t a

uangny a ada l a h

seb a g a i

dan Rp.

merek a ;

t e b u ol e h H.

Si t i

Su l am i dan

Tahun 2007 s / d

15 Ju t a ,

yang

2009

mene r ima

do In

A

gu

ng

M

sek a r a n g

ep

tanah

tidak

R

Kami l

sak s i

lik

Timur

ah

: Se l o k a n ;

Desa

Kecama t a n

:

Uta r a

− Bahwa ,

lua s

be r s ama

di

ub

A

sawah

tahun

te rguga t

Timur ) ,

mengena i

be r i k u t

Pa r a

te r l e t a k

sed a n gk a n 1

h id up

dengan

Kra j a n

Kabupa t e n

gu

tahu

tanah (Dusun

Sumbe rb a r u ,

am

Sa l amah

Penggug a t

R

Par a

ng

ah

SAKSI IV : HAFID :

ada

Si t i

Su l am i ;

an t a r a

dun i a

s

Si t i

semas a

1997 ,

ne

− Bahwa ,

tahun

ub

2005 ;

− Bahwa ,

ah k

meni ngg a l

In d

Hj .

pada

lik

sed a n gk a n

Sid i q

ep

ah m

ka

h.

gabah

seb a n y a k

anak - anakny a ” ;

− Bahwa ,

tidak

pedag a n g

H. Sid i q

itu

sawah ka r e n a Si t i

mempunya i

1992 sak s i

gabah

dan

akan menju a l

Sa l amah

Su l am i ;

ng

pada

te t ap i

Si t i

i

anak kandung ,

Hj .

es

mempunya i

be r i s t r i

on

Sid i q

do

H.

In

− Bahwa ,

ne si a


ik

h



Halaman 36

R ep ub

hk am


;

H.

Si t i

dun i a

ada l a h

Si t i

− Bahwa ,

Sid i q

dan

A gu

d i r umahny a

ada l a h

ter s ebu t


ng

masa l a h

t a h u ha l

ia

ter s ebu t anak

se j a k

yang

angka t

sudah

meningg a l

mengu r u s

bac a

Sumbe rb a r u ,

bangun a n

di

seb a g a i

Desa

Jembe r

lua s

Rowote n g a h ,

dan d i a t a s n y a

sak s i

be r i k u t

tidak

tahu ,

:

Timur

: Peka r a n g a n Usaman dan H. Sid i q

Se l a t a n

: Ja l a n

Bara t

: H. Abd . Azi s dan H. Sud j a k Amin ;

R

gu

tidak

rumah t e r s e b u t

Hadi Sasmi t o

H.

Sid i q

A

da r i

ah

− Bahwa , Si t i

Sa l amahk a r e n a

− Bahwa ,

menga t a k a n

tanah

Si t i

ada l a h

se j a k

Su l am i

Sasmi t o

ter s ebu t

be r a s a l

anak angka t

mi l i k

sak s i

ka r e n a

da r i

H. Sid i q

kec i l


masya r a k a t angka t

anak

H.

dan Hj .

ce r i t a ada l a h

Si t i

da r i

yang H.

Sa l amah ;

s ne do In

A

gu

ng

M

R

dan Hj . Si t i

Su l am i ,

Had i

Sa l amah

ada l a h

mendenga r

Si t i

kapan

ata s

;

ol e h merek a ;

sak s i

anak Si t i

Sa l amah ;


sud ah di d i am i

Sid i q

Hj .

Sasmi t o )

dan Hj . Si t i

se j a k

menempa t i

dan

Su l am i ( I b u had i Sid i q

tahu

di

In d

sak s i

Had i Sasmi t o

be r d i r i

lik

te t ap i

ada l a h

yang

ub

sengk a t a

rumah

ep

tanah

;

Desa ;

menempa t u

ng

yang

− Bahwa ,

umum ;

sengk e t a

: Ja l a n

menempa t i

am

t embok ,

ada

Uta r a

− Bahwa ,

ah k

ter l e t a k Kabupa t e n

rumah


Tergug a t

lik

yang

dan

ub

peka r a n g a n

Kecama t a n ada

Pengguga t

ep

ah m

ka

ah

an t a r a

tanah

do’ a

Su l am i ;

SAKSI V : MIRMAN : − Bahwa ,

H.

ada r i b u t - r i b u t

Sa l amah

send i r i

be r a s a l

i

sak s i

ka r e n a

tanah

es

Sid i q ,

Sid i q ,

mengua s a i

on

h.

Su l am i

do

da r i

Si t i

In

− Bahwa ,

ne si a


ik

h



Halaman 37

R ep ub

hk am


anak

sak s i

te r s e bu t

dan

rumah

Si t i

tahu

ter s ebu t

Sa l amah

upac a r a

siapa

Hadi Sasmi t o

A gu

Hj .

j ug a

ng

yang di t empa t i − Bahwa ,

tidak

Su l am i ka r e n a

yang

itu

pengang k a t a n

membangun

rumah

;

di t empa t i

sampa i

us i a n y a

oleh

meni ngg a l

H.

Sid i q

dun i a

dan

dan bac a

do ’ a ;

sengk e t a

Kecama t a n

12 Jun i

Tergug a t

ter s ebu t

26

Agus t u s

t e r l am p i r

di

dan Kuasa Pa r a mas i n g - mas i n g

su r a t

kes impu l a n

pemer i k s a a n


seb a g a im a n a

t e r l am p i r

;

aca r a

R

ha l - ha l

Maje l i s

ter t u ang

ur a i a n da l am

pe r k a r a

pu t u s a n be r i t a

do In

A

gu

ng

M

di tun j u k

bahwa un t u k

Ketu a

Kamis ,

peny i t a a n

ter s ebu t

d imana

da l am be r i t a

ha r i

aca r a

kes impu l a n

2008

; Menimbang ,

in i

menga j u k a n

Rowot en g a h ,

2008 Nomor

be r i t a

in i

terhadap

04 Jun i

bahwa Kuasa Pa r a Penggug a t

te l ah

ter t a ngga l

pe r k a r a

te l ah

pada

Pene t a p a n

be s l a g )

j embe r

Desa

Jembe r

tangga l

dimana

da l am

bes l a g )

di

te l a h

t e rmua t

Nege r i


Jembe r

peme r i k s a a n

Menimbang ,

am

Nege r i

(c on s e r v a t o i r

aca r a

se l e n g k a p n y a

2008 be r d a s a r k a n

A

ah

be r i t a

be r p e r k a r a

Kabupa t e n

21 / Pd t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

j am i n a n

yang

be r t empa t

Sumbe r b a r u ,

hak im Pengad i l a n

ah k

yang

gu

tangga l

pihak

Pengad i l a n

j am i n a n

di a j u k a n ter s ebu t

ub

Si t a

yang

sep e r t i

ng

obyek

bahwa

buk t i - buk t i Tergug a t

yang

rumah

;

Pa r a

;

Menimbang ,

ter s ebu t

ub

be l a h

tanggapan

aca r a

melakuk a n

dan

ol e h

menempa t i

ep

member i k a n

ah

bahwa t e r h a d a p

kedua

be r i t a

o l e h Had i Sasm i t o

Pengguga t

dia t a s ,

ia

ep

Pa r a

seb e l umnya

di t empa t i

s

te t a p i

yang

ne

Sasmi t o ,

rumah

In

Hadi

yang di t empa t i

depan

rumah send i r i

In d

di

menempa t i

lik

ter l e t a k

oleh

in i

Su l am i

yang

Menimbang ,

:

Si t i

lik

sek a r a n g

R

ka

m

ah

− Bahwa ,

i

te t ap i

denga n Si t i

es

seb a y a

kena l

on

sak s i

do

− Bahwa ,

ne si a


ik

h



Halaman 38

R ep ub

hk am


Menimbang , ada

bahwa

lag i

mohon pu t u s a n

kedua

ha l - ha l

be l a h

yang

pi h a k

akan

yang

be r p e r k a r a

di a j u k a n

dan

merek a

;

ng

tidak

;

− Bahwa ,

be r i k u t

Hj .

pe r t ama kedua

Mare t

Sa l amah

Suka r i

denga n

H.

Al i

dun i a − Bahwa , te l ah

13 Mare t

ke t i k a

Hj .

memi l i k i

or a n g

meni ngg a l

as a l

ah

merupak a n ha r t a

20

1 . Hj .

tangga l

Si t i

d ik a r u n i a i

tanah

20

do

In

pada

tangga l

Sa l amah

22

meningg a l

Sa l amah

Sukr i

dipe r o l e h

da r i

H.

Sep t embe r

Amin

yang

1975

yang

sengk e t a

sengk e t a

Al i ,

R

Oktob e r

IA ,

ter s ebu t

bawaan ; dengan

(men i n g g a l

anak ;

14

dengan

Si r e n g

1975

mempunya i

dun i a )

meni ngg a l 2006

al i a s

tanpa

dun i a

pada

mempunya i

7

do In

A

gu

ng

M

anak

Sep t embe r

:

2 . H. Mahmud/Ruba ’ i tangga l

dika r un i a i

(oby e k

a lma r h um H. Amin meni k a h Aminah

yang

be r n ama

a t a u ha r t a

enam anak kandung ya i t u

ah k

am

Bu Hj .

ce r a i ,

yang

yang

sengk e t a seh i n g g a

− Bahwa ,

benda

tangga l

IB , I I , I I I , I V )

yang

Sa l amah menik a h

tuanya

tanah

A

be r u p a

Si t i

dun i a

Si t i

tanah

2005 ;

ha r t a

gu

pembe r i a n

dun i a

Hj .

su r a t

ka l i

1942

tanpa

meni ngg a l

1997 sed a n gk a n

tangga l

dua

tahun

R

Sep t embe r

Sid i q

pada

ng

ah

H. Al i

da l am

menda l i l k a n

meni k a h

Sid i q

kandung ; − Bahwa ,

2008

:

Si t i

denga n

Pengguga t

s

seb a g a i

25

;

ne

ka

m

sengk e t a

ter t a ngga l

Pa r a

Pa r a

In d

guga t a n n y a

bahwa

di a t a s

guga t a n

ub

ah

Menimbang ,

ter s ebu t

tu j u a n

lik

sep e r t i

dan

lik

ada l a h

maksud

ep

Penggug a t

bahwa

ub

Menimbang ,

ep

A gu

TENTANG HUKUMNYA

i

in i

es

pe r k a r a

on

aca r a

ne si a


ik

h



Halaman 39

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

III )

Ar i f i n

(Penggug a t

IV) ;

(P enggug a t

V) ;


g . Wahyud i Ja tm i k o (P enggug a t te l ah

VII I )

ke t u r u n a n ,

as a l

hukum kemba l i

Hj .

(H .

Amin)

ke as a l

te l ah

meningg a l

war i s

da r i

s/d

Anak

sengk e t a denga n

Hj .

Si t i

Nege r i

07 Apr i l

(a d op s i )

ka r e n a

H. Amin

oleh

menj a d i H.Amin

merupa k a n

ah l i

d ik u a s a i

seb a g a i

Sa l amah


2005

Jo

Kut i p a n

ya i t u war i s

ol e h

anak

Akta

01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5

Pengad i l a n dan

hak

angka t

Pene t a p a n

Nomor : 07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r Pengangk a t a n

tangga l

Nege r i

Kut i p a n

Jembe r

Akta

20

Apr i l

Nomor

do In

gu A

:

Pengangk a t a n

ng

R

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r

sek a r a n g

Jembe r

No.

Pene t a p a n

M

menuru t

a lma r h um

juga

yang

Sa l amah

alasan

2005 ; − Bahwa ,

sengk e t a

s

Pengad i l a n

Si t i

yang

ne

a lma r h umah

Sa l amah

lik

ah

I

Si t i

sengk e t a

war i s yang

;

Sa l amah ;

tanah

Tergug a t

tangga l

XII

XII )

ub

A

Hj . Si t i

tanah

ah l i

XI) ;

ep

gu

pa r a

I

− Bahwa ,

dun i a ,

X) ;

tanah

da r i

ng

ha r t a

Hj .

;

IX) ;

ub

ep

meningg a l n y a

mempunya i

Penggug a t

(P enggug a t


dengan

merupak a n

da r i

Suka r i

R

− Bahwa ,

am

E.A (P enggug a t

4 . H. Soed j a k Amin (Penggug a t

6 . Si t i

15

or a ng anak


m

ka

tangga l

2 (du a )

:

5 . H. Ar i f

ah

dun i a

1982 mempunya i

a . Vera i n i

tidak

ah k

meningg a l

;

i

ya i t u

VII )

lik

ah

Peb r u a r i

VI) ;

es

3 . Mata l i ,

;

on

A gu f . Chusnu l

;

(Penggug a t


;

do

Ja e n a l

II)

Pra s o j o

ng

c . Erham Naj i b

(P enggug a t

I)

ne si a



d . Er j i k

:

In

a . H. I r s y a d

or a n g anak ya i t u

In d

(tu juh)

ik

h



Halaman 40

R ep ub

hk am


meningg a l

menj a d i

gugu r

anak

yang

te r s e bu t

hukum yang d i l a k u k a n

be r k a i t a n

dengan

semua

pada

tangga l

dengan

ng

Sas t r o d i w i r j o Sa l amah bi n t i

1942

Moch .

sta tu s

pe r j a k a janda

anak angka t

meni k a h tidak

bin

denga n

dika r un i a i

be r n ama Si t i

Su l am i

pada

meni ngg a l

menuna i k a n

Si t i

la lu

Tergug a t

tangga l

13

angka t

ia

Hj . I

meningg a l

Mare t

2005

da l am ha l Tergug a t

in i

I,

I)

1997

Si t i

sampa i

yang

dun i a

seb a g a i

H. Al i

Sa l amah

ia

da l am

ah l i

Sid i k

di

masa

meningg a l

dun i a

meningg a l k a n

ha r t a


seh i n g g a

dan

Tergug a t

I

do In

A

gu

ng

ya i t u

apab i l a

ha j i

22 Sep t embe r

i ku t

be r s ama (gono - gi n i )

iabdah

Su l am i (Te r g u g a t

tangga l dun i a ,

b i n Sas t r o d i w i r j o

s

;

M

seb a g a i

Sid i k

ub

war i s

ah

di t u n j u k

anak

tidak

j awaba n ny a

sengk e t a

10 Apr i l

disebu t k a n

te l ah

pada

ada l a h

da l am

ep

A

pas po r n y a

tuanya

di

pada t a h u n 1972 Moch . Sid i k

Sa l amah

− Bahwa ,

I yang

ne

− Bahwa ,

semua

I) ;

gu

(Te r g u g a t

yu r i d i s

Tergug a t

tanah

H. Amin s t a t u s

anak kandung kecu a l i

dan

ub

Tergug a t

:

kua s a

sah

sengk e t a

06 Mei 2008 manda l i l k a n

− Bahwa ,

dan

oleh

ep

Pa r a

Hj .

melawan hukum ;

R

be r i k u t

bahwa

su r a t

tidak

obyek

sah dan merupak a n pe r b u a t a n

2005

mengak i b a t k a n

dengan hukum, maka se c a r a

pe r b u a t a n

ter t a ngga l

Mare t

seh i n g g a

R

ah

dun i a

13

ke Pengad i l a n

i

Sa l amah

pada

Imam

menga j u k a n

lik

A gu

dan

Sa l amah

kepad a

un t u k

tangga l

Jembe r

Menimbang ,

am

kua s a )

Nege r i


m

pene r im a

Si t i

kua s a

anak (a do p s i )

penga ngk a t a n

ka

member i k a n

pe rmohonan pengang k a t a n a

ter s ebu t

ah k

2005 Hj .

hukum

es

(se l a ku

cac a t

on

Su j o no

kua s a )

ng

pembe r i

05 Janu a r i

ada l a h

do

pada t a n g g a l

(se l a ku

Si t i

ah

01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5

In d

ka r e n a

No.

In

(a d op s i )

lik

Anak

ne si a


ik

h



Halaman 41

R ep ub

hk am


yang l a i n ,

Tergug a t I .A ,

II

sah

be r s ama

menu t u p

ah l i

maka pengu a s a a n

tanah

sengk e t a

oleh

I menyewakan

Tergug a t

un t u k mengua s a i

menuru t

ha r t a

se r t a

kepad a

A gu

II

mewar i s

sengk e t a

I dan Tergug a t

I .B ,

Tergug a t

tanah

ng

war i s

ya i t u

be r h a k

hukum

dan

tanah

IV se r t a

tanah

bukan

sengk e t a

member i

sengk e t a

ij in

IV ada l a h

merupak a n

pe r b u a t a n

Tergug a t ,

Menimbang ,

guga t a n n y a

as a l

da r i

anak

te rh adap

mengena i

2 (du a )

Menimbang ,

TI ,

bahwa

sak s i

Pa r a

Pa r a

menga j u k a n

II , I I I , IV

ada l a h

I)

Pa r a

yang

di b e r i

yang

tanda

Tergug a t

su r a t - su r a t

buk t i

yas a n

(oby e k

Se r t i p i k a t

sengk e t a

Hak Mil i k

M2 as a l

buk t i

No. 84 t a h u n

memban t a h itu

yang or a n g

P .8

1976 a t a s

pe r s i l

I .A dan IB ) ,

dan

Par a

di b e r i

sak s i

Su t r i s n o ,

ub

8 . 5 00

SUPAIDI

Bok Kat i n a h ,

yang

buk t i

be r u p a

nama Sa l amah

konve r s i

ep

b H. Amin lu a s

No. 86 t a h u n

s/d

un t u k

24 dan 5 ( l im a )


P .1

te l ah

dan

te l a h

beka s

hak

P .9 yang be r u p a

1976 a t a s

nama Sa l amah

s

R

am

Hak Mil i k

do In

A

gu

ng

M

ah k

Se r t i p i k a t

bahwa

di l akukan

Penggug a t

Haf i d dan Mirwan ; Menimbang ,

penga ngk a t a n


mas i n g - mas i n g be r n ama : Bok Ran t i ,

ha r t a

hukum ;

Penggug a t

– 1 s/d

Penggug a t

membuk t i k a n

dan

itu

ah

tanda

te l ah

buk t i

or a ng

guga t a n

A

da l i l - da l i l Tergug a t

un t u k

su r a t - su r a t

sengk e t a

Sa l amah

cac a t

Par a

un t u k

(Te r g u g a t

Sa l amah ada l a h

gu

USMAN ;

Si t i

Su l am i

bahwa

itu

dahu l u

tanah

ng

menga j u k a n dan

Hj .

Si t i

Menimbang ,

P .14

ter l e b i h

a lma r h umah

o l e h Hj . Si t i

ka r e n a

pembuk t i a b

ne

ah

da l i l

ke s empa t a n

ol e h

ep

d ib e r i k a n

bahwa

maka beban

;

R

ka

m

d ib e b a n k a n kepad a Pa r a Penggug a t

Pengguga t

i

Pa r a

Pa r a

In d

oleh

guga t a n

lik

di b a n t a h

ka r e n a

lik

te l ah

bahwa ol e h

ub

ah

Menimbang ,

In

melawan hukum ;

es

(gono - gi n i )

war i s

on

ah l i

do

seb a g a i

ne si a


ik

h



Halaman 42

R ep ub

hk am


ke t e r a n g a n

No.

oleh

Kepa l a

pe r s i l

nama

Hj .

Sa l amah

dengan

buk t i

ke t e r a n g a n

da r i

Kepa l a

Bin

b /

Hak Mil i k D. I I

Hak Mil i k 530 kl a s Desa ,

Amin

lua s

D. I I

lua s

se r t i p i k a t

be r u b a h

menj a d i

se s u a i

le t t e r

kl a s i r a n

C dan

sak s i

kr awang a n

Supa i d i

yang d i d a l am buku l e t t e r tidak

pe r n a h

ada

A

dan

be r s e r t i p i k a t

sampa i

sek a r a n g

ah

sud ah

mene r a n g k a n

sengk e t a mi l i k

Hj .

(oby e k Si t i

Sa l amah

yang

H. IB ,

II ,

tanah

970

pu l a

dengan

sengk e t a

sengk e t a

nama

Sa l amah ,

sak s i

yang

IB ,

Usman

d i bu k t i k a n

semua

tanah

di p e r o l e h

da r i

tanah

dahu l u n y a

IV)

dan

mas i h

IV )

III ,

yang

da r a t

II I ,

semua

II

tanah

II ,

maka

M2

nama Sa l amah

Kla s i r a n

IA ,

1976

lua s

seb e l um

dapa t

pe r s i l

mi l i k

tanah

ter s ebu t

ada l a h yas a n

or a n g

tuanya

sengk e t a

(oby e k

merupa k a

tanah

do In

A

gu

ng

ne

s

R

IA ,

se r t a

Se r t i p i k a t

Mil i k

ter s ebu t

Amin ,

tanah

yang be r u p a

sengk e t a

tanah

sengk e t a

Hak

seh i n g g a

yang be r a r t i be r n ama

muta s i

sengk e t a

nama Sa l amah

M

ah k

am

atas

d i du kun g

mene r a n g k a n

1976

tahun

126a /D . I I I

yang

Si t i

C dan kr awana n

C dan krwanga n a t a s

atas

tanah

pe r s i l

No.

917 / p e r s i l

No.C . 5 0 9 3

No.

No.C . 5 4 4 5

su r a t

tahun

klas i r a n

menj a d i

seb e l um

yang

Hj .

C.

le t t e r

gu

ke t e r a n g a n

No.

18 . 0 7 0 M2 se s u a i 86

II)

nama

klas i r a n

M2, se t e l a h

No. 84 dan 85 be r u b a h

Krawangan

be r u p a

atas

84 t e r c a n t um

4500

Si t i

Rowot e n g a h

tanah

seb e l um

No.

nama Hj .

sengk e t a

Desa

be r u p a

No. F.5464

C dan

yang

R

227

P.14

hak

dike l u a r k a n

tanah

Le t t e r

(oby e k

mene r a n g k a n

H.

yang

ep

Sa l amah

yang

14 . 4 6 0 M2 a t a s

l emba r a n

ng

m

ka

se l u a s

Si t i

147 / 5 6 2 . 2 0 0 1 / 2 0 0 8

P .11

mene r a n g k a n

be r s e s u a i a n

Se r t i p i k a t

ah

S. I I I

di l amp i r i

ah

atas

yang

buk t i

71 / 5 6 2 . 2 0 0 1 / 2 0 0 8

Desa Rowot e ng a h

127 k l a s

Sa l amah

dan

beka s

i

su r a t

IV)

konve r s i

es

sengk e t a

pe r s i l

nama Sa l amah

lik

(oby e k

A gu

yas a n

1976 a t a s

be r u p a

on

M2 as a l

yang

do

4 . 5 80

P.10

hak

In

No. 85 t a h u n

ng

b H. Amin lu a s

buk t i

beka s

In d

Hak Mil i k

III ) ,

konve r s i

lik

Se r t i p i k a t

sengk e t a

pe r s i l

ub

(oby e k

M2 as a l

ep

yas a n

15 . 7 7 0

ub

b H. Amin l u a s

ne si a


ik

h



Halaman 43

R ep ub

hk am


terbuk t i

tidak

Si t i

Sa l amah meni k a h

di k a r u n i a i

ng

Sid i q

bahwa Hj .

maka Pe t i t um Nomor 4 ha r u s l a h

obyek

sengk e t a

anak

ada l a h

A gu

Sa l amah maka dengan meni ngg a l n y a Mare t

dun i a

2005

tangga l

sengk e t a

m

ka

22

P.3 )

20 Sep t embe r

be r n ama

B.

Desembe r

1990

d iwa r i s k a n

ke

anak

Al i

(buk t i

Aminah

(buk t i

H.

atau

Aminah

P .7 )

:

ya i t u

mempunya i

Si t i

Amin

6

13 Mare t

dun i a

is t r i n y a

yang

tanggak

obyek

Amin

18

sengk e t a

yang

menik a h

(e n am)

Sa l amah

ng

1 . Hj .

meningg a l

mas i h

denga n

or a ng

anak

B.

(buk t i

i

Si r e n g /H j .

H.

R

ah

bahwa

obyek (asa l

dun i a

H.

ep

h id up ; Menimbang ,

meningg a l

ke a t a s

dan

seh i n g g a

ke t u r u n a n

Si t i

P .4 )

kemba l i

meningg a l

P.2 ) ,

te l a h

Hj .

Sid i q

(buk t i

P.1 )

H.

Sa l amah t a n g g a l

H. Amin t e l a h

1975

Si r e n g /H j .

Si t i

as a l

dan

as a l

Hj .

1997

ha r t a

ol e h ka r e n a

tangga l

ha r t a

dan

Sep t embe r

yang merupa k a n

H. Amin) ,

ah

ya i t u

(buk t i

kandung

ub

13

dengan

meningg a l

2005 ( b u k t i

P .3 )

dun i a

tanpa

tangga l

dika r un i a i

anak kandung ;

tangga l

14

7 (tu juh )

ah

(buk t i

or a n g anak ya i t u

Ja e n a l

(P enggug a t

III )

Ar i f i n

(Penggug a t

IV) ;

(P enggug a t

1982

:

;

VI) ;

VII )

meningg a l (buk t i

P.5 )

;

dun i a

P.6 )

tangga l

15

mempunya i

2

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Peb r u a r i

te l ah

pada

V) ;

ep

g . Wahyud i Ja tm i k o (P enggug a t

;

;

(Penggug a t


3 . Mata l i ,

II)

I)

Pra s o j o


ah k

am

c . Erham Naj i b

f . Chusnu l

2006



d . Er j i k

Oktob e r

dun i a

lik

a . H. I r s y a d

meni ngg a l

ub

A

mempunya i

Al i ,

In d

gu

2 . H. Mahmud/Ruba ’ i

es

;

Menimbang , Al i

Sa l amah ,

on

d ik a b u l k a n

Si t i

do

Hj .

In

da r i

lik

as a l

ne si a


ik

h



Halaman 44

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

VII I )


ah l i

as a l

No. 5 ha r u s l a h

Su l am i

2005

apab i l a

d ih ub un gk a n

dun i a

tangga l 2 4

ah

pembe r i

meningg a l

dun i a

tangga l

ter s ebu t

wak tu

2005

yang

Hj .

Si t i

da r i

seh i n g g a

Jembe r

Nomor : 07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r

(H j .

Mare t

denga n

Pene t a p a n

Pengad i l a n

mempunya i

cac a t

menj a d i Nege r i

hukum,

Anak (a d op s i )

20

Apr i l

2005

Jembe r

tidak

be rwena ng

Nege r i

Jembe r

send i r i n y a

Akta Pengangk a t a n

Pengad i l a n

pada

2005 ,

13

mengak i b a t k a n

Pene t a p a n

kua s a

Sa l amah

Sa l amah )

yang

Nege r i

Si t i

Si t i

gugu r

Pengad i l a n


kua s a

Khusu s

tangga l

yang

su r a t

Nege r i

Kuasa

01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5

5

Pengad i l a n

Sur a t

Kut i p a n

be r u p a

23 Mare t

se l a k u

2005 ,

j ug a

yang

2005

tangga l

kepad a

06 / IKH /Pd t / 2 0 0 5

maka

mare t

demik i a n

:

Mare t

di

Sa l amah

ter t a ngga l

Hj .

anak


Si t i

mene r a n g k a n

13

ten t a ng

(P . 1 3 )

Jembe r

akan

un t u k

No.

te t ap i meni l a i

Nomor

:

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

buk t i

Imam Su j on o

yang

Hj .

01 / 5 6 2 . 2 0 0 / 2 0 0 8

tangga l

A

Sa l amah

oleh

pe t i t um

yang be r u p a

khus u s

P.3

gu

di l a kukan

kua s a

Nomor

pengangk a t a n

merupak a n

yang d i ku a s a k a n

khus u s

denga n No.

yang

P .12

ol e h

I)

su r a t

Desa Rowot e ng a h

pe rmohonan

ah k

(Te r g u g a t

ijin

kema t i a n

Kepa l a

meni ngg a l

dan

buk t i

di l akukan

ng

ke t e r a n g a n

;

H.

Sa l amah yang

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r


Janu a r i

da r i

seh i n g g a

ep

ah

Imam Su j o no

te l ah

dikabu l k a n

yang

Si t i

Sa l amah ,


anak

Si t i

Hj .

sengk e t a

Si t i

No.

war i s

ub

terhadap

oleh

Hj .

Pene t a p a n

penga ngk a t a n

obyek

ah l i

ub

Turun a n

da r i

;

ep

Menimbang ,

war i s

atas

da r i

ada l a h

R

ka

m

ah

ha r t a

XII

XII )

i

Amin dan j ug a mewar i s

s/d

XI) ;

es

I

be r h a k

(P enggug a t


Maka Penggug a t

X) ;

lik

A gu

6 . Si t i

Suka r i

IX) ;

lik

5 . H. Ar i f

;

on

ng

4 . H. Soed j a k Amin (Penggug a t

ne si a

E.A (P enggug a t

do

a . Vera i n i

:

In

or a ng anak ya i t u

In d

(du a )

ik

h



Halaman 45

R ep ub

hk am


Penggug a t

sya r a t

apapun

be rwa j i b ,

A

maka

ah

Pengad i l a n 12

Jun i

dengan

t e rmua t

peny i t a a n Jembe r

ada l a h

hukum

dan

d ip a k s a k a n

/ekseku s i

te t ap

bahwa

sa t u

te l ah

seh i n g g a

pe t i t um

obyek

sengk e t a

tanpa

beban

ban t u a n

pihak

Pe t i t um

yang

r ed a k s i

di k t um

pu t u s a n

atas

seh i n g g a

dikabu l k a n in i

pu t s a n

pe t i t um

16

No.

menggabungk a n

obyek sengk e t a

Nomor

kepad a

obyek

di l ak s a n ak an

be r h a r g a

maka

maka

be r h a k

pu t u s a n

;

Menimbang ,

obyek

kosong

da l am

te rh adap

bahwa apab i l a yang

mengua s a i

ca r a

penggug a t yang

sah

ada l a h

demik i a n

dengan

;

be r h a k

dengan

menj a d i

Pa r a

r ed a k s i

oleh

tangga l

;

te l ah

mempunya i

te r s e bu t

Nomor

dengan

dapa t

15 ha r u s l a h

ha r u s l a h

di t o l a k

do In

A

gu

ng

ne

s

R

am

kekua t a n

M

ah k

pe r l u

pe t i t um Nomor 14 ha r u s l a h

Menimbang ,

di t o l a k

bahwa

Nege r i

2008

demik i a n

kead a a n

se l e n g k a p n y a

Menimbang , sengk e t a

da l am

di k a b u l k a n

gu

ka l ima t n y a

menye r a h k a n

ter s ebu t

yang

hukum,

un t u k

seh i n g g a

ha r u s l a h

pe t i t um - pe t i t um

melawan

No.

menggabungk a n

yang

Tergug a t

bi l ama n a

demi hukum

i

di h uk um

tanpa

da l am di k t um pu t u s a n

Pa r a

ng

ah

Pa r a

sa t u

II

pe t i t um

dengan ca r a

sengk e t a

pe r b u a t a n

Tergug a t

IA , IB ,

sah dan ba t a l

menj a d i

obyek

d imana

ju g a

lik

terguga t

;

da r i

manggabungk a n

di k a b u l k a n

bahwa

merupak a n

9,11 , 1 3

in i

demik i a n

se l e n g k a p n y a t e rmua t

Penggug a t

sengk e t a

tidak

ter s ebu t

Menimbang ,

yang

Penggug a t

ijin

ub

ah

ka

m

ka l ima t n y a

ada l a h

ha r u s l a h

pe t i t um - pe t i t um

dan

Pa r a

tanpa

ub

dengan

6,7 , 8 , 1 0 , 1 2

kepad a

sengk e t a

melawan hukum, demik i a n

penggug a t

seh i n g g a

Pa r a

obyek

yang menyewakan obyek seng t k e t a

pa r a

Pa r a

pengua s a a n

R

ijin

sengk e t a

es

A gu

I dan I I

obyek

maka

yang

merupak a n pe r b u a t a n

ata s

on

Penggug a t ,

te rguga t

be r h a k

In

Pa r a

ha r u s l a h

ep

oleh

Pa r a

3

yang

ng

ada l a h

bahwa

2,

lik

Menimbang ,

No.

do

;

pe t i t um

ep

di t o l a k

maka

In d

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r ,

ne si a


ik

h



Halaman 46

R ep ub

hk am


suda h

dapa t

A gu Menimbang ,

:

di j a d i k a n

buk t i

buk t i - buk t i

Ny.

ha j i

meni ngg a l

pada

wak t u

na i k

gu

hanya seb a t a s

A

buk t i - buk t i

Menimbang ,

ah

obyek

buk t i

ter s ebu t

buk t i

in i

su r a t

Sa l amah

di t un j u k

ha r u s l a h buk t i

merek a

seb a g a i

obyek

TI ,

ah l i

sengk e t a

II , I I I , IV

18 , 19 ,

Sa l amah ,

di a t a s

dan

buk t i buk t i -

Pa r a Penggug a t

TI ,

II , I I I , IV

nama H. Al i

te r s e bu t

– 8,

20 , 21 t e n t a n g

Si t i

guga t a n buk t i

ata s

buk t i - buk t i di

dan

d i k e s amp i n g k a n ;

di p e r t i m b a n g k a n

bahwa mengena i

Sa l amahd i p e r t i m b a n g k a n

apab i l a

nama Hj .

kema t i a n

ten t a ng

is inya

terhadap

mendukung da l i l - da l i l

Menimbang , 23 t e n t a n g

te l ah

– 6,7

Sas t r o d i w i r j o

16 , 17 ,

atas

seh i n g g a

pada ba r a n g - ba r a n g yang d ib awa

te r s e bu t

sengk e t a

anak ,

bisa

Sid i q

te l a h

da l am pembuk t i a n

;

– 22 , dan Hj .

Hj .

Penggug a t

Si t i dan

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

semua

Su l am i

bi n

te l ah

tidak

14 , 15 ,

Si t i

Apr i l

dan t i d a k

II , I I I , IV

Sid i k

bahwa mengena i

12 , 13 ,

Sa l amah

tang

Su l am i

Haj i

buk t i

9

di k e s amp i n g k a n ;

TI ,

Amin

Agama

yang menga s u h dan membiay a i Si t i

nama Moch .

Si t i

ter t a ngga l

di j ad i k a n

ha r u s l a h

Bt .

Pengad i l a n

pengangk a t a n

te t a p i

9 , 10 , 11 ,

Pene t a p a n

dapa t

war i s

seh i n g g a

ata s

bahwa buk t i

Sid i q dun i a

Lumaj a n k

ten t a ng

atas

Moch .

SMP Muhammadi y a h

ng

Paspo r

nama

dan Hj .

ter s ebu t

Menimbang ,

SMP a t a s

dan seko l a h

Sid i q

ten t a ng

ijasah

Sa l i n a n

hanya

wakt u mas i h kec i l H. Al i

ten t a ng

27 / Pd t . P / 2 0 0 8 / PA . J r

in i

– 2,

Su l am i wak tu mas i h bay i ,

R

m

Su l am i ,

buk t i

ada l a h

ah

Ser t i p i k a t

Nomor

2008 ,

– 3,4 , 5

yang

;

II , I I I , IV

ep

ah

Si t i

Jembe r

ka

II , I I I , I V

Su l am i ,

nama

Si t i

TI ,

ep

TI ,

Si t i

ah k

buk t i

Sa l amah ,

di a t a s a

Pa r a Penggug a t

a lma r h umah Sa l amah dan Si t i

buk t i

dan

di p e t t i m b a n g k a n

guga t a n

bahwa

Sid i q

– 1

i

in i

mendukung da l i l - da l i l

fo t o

nama Moch .

II , I I I , IV

es

ata s

TI ,

on

ni k a h

buk t i

In

buk t i

su r a t

mengena i

ng

ten t a ng

bahwa

In d

Menimbang ,

da l am

lik

180 HIR ;

yang d i t e n t u k a n

do

sya r a t 0 s y a r a t

lik

memenuh i

ub

pas a l

tidak

ub

ka r e n a

ne si a


ik

h



Halaman 47

R ep ub

hk am


makabuk t i

A gu

Pa r a penggug a t

ah l i

Menimbang ,

j ug a

Pengad i l a n

te l a h

megi k a t

ter s ebu t

bahwa

membe l i

3 (t iga )

ka l i ,

H. Sid i q

yang

anakny a

“ ol e h ten t a ng

be r n i l a i

akan

seb a g a i

A

ah

H.

Al i

Sid i q

Sid i q

ka r e n a tahu

sengk e t a ,

oleh

ca r a

H. Sid i q

sak s i

te r s e bu t

sawah

mengua s a i

ha l

te r s e bu t

mempero l e h tidak

Menimbang ,

Hadi Sasmi t o

Sid i q

“t idak Hj .

mempunya i

kepad a

dibe r i t a h u dan

H.

tidak

ter s ebu t

tidak

se j a k

anak

be r a s a l

angka t

ribu t - ribu t

tidak

tahu

H.

soa l

baga iman a

maka ke t e r a n a n

pembuk t i a b

kes a k s i a n tanah

Haf i d

te r s e bu t

ter s ebu t ,

mengena i

Si t i

di k e s amp i n g k a n

ada l a h

ni l a i

akan

dan ha r u s

Mirman

ter s ebu t

yang

be r a s a l

do In

A

gu

ng

ne

s

R

mene r a n g k a n

bahwa

sak s i

ep

d ik e s amp i n g k a n ;

yang

H.

dengan

hanya

tanah

sak s i

tanah

mempunya i

kepad a

kes a k s i a n

Su l am i

ka r e n a

hukum yang

te r s e bu t

dan ha r u s

Si t i

ke t e r a n g a n

Sa l amahd i t u r u n k a n

mengena i

Su l am i

sak s i

M

ah k

am

tanah

Si t i

bahwa

Pene t a p a n

Su t r i s n o

menga t a k a n

Su t r i s n o

buk t i

di

kekua t a n

gabah

maka ke t e r a n g a n

ala t

Menimbang ,

da r i

sak s i

angka t

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r

pembe l i a n

Si t i

pembe l i a n

send i r i ,

mene r a n g k a n

has i l

Hj .

ka r e n a

gu

menyak s i k a n

ka r e n a

Bok

d imana kedua sak s i

kes a k s i a n

wak t u

Sa l amah

Sid i q

mengena i

pada

sawah in i

anak

hukum seh i n g g a

mempunya i

ng

ah

menj u a l

di amb i l

:


Menimbang , mene r a n g k a n

cac a t

tidak

Bok r a n t i ,

ke t e r a n g a n

Nomor

te r s e bu t

dan ha r u s

seb a n y a k

Su l am i

R

ka

m

d imana Pene t a p a n

Jembe r

Sa l amah ada l a h

ke s a k s i a n

member i k a n

Su l am i

d i k e s amp i n g k a n ;

Sa l amah dan H. Al i Sid i q

Nege r i

sak s i

Si t i

Si t i

Si t i

lik

ter s ebu t

Hj .

ha r u s

mengena i

nama

ep

Si t i

kedua

in i

yang mene r a n g k a n

o l e h Hj .

ah

bahwa

war i s

– 24

i

te rbuk t i

ata s

II , I I I , IV

ub

d imana t e l a h

Kat i n a h

war i s

TI ,

es

ke t e r a n a n

buk t i

on

su r a t

ng

ten t a ng

bahwa mengena i

pa r a

do

Menimbang ,

guga t a b

In

;

da l i l - da l i l

In d

mendukung

ub

penggug a t

in i

lik

buk t i - buk t i

ne si a


ik

h



Halaman 48

R ep ub

hk am


baga iman a

ca r a n y a

H.


p ih a k

bahwa

te l ah

membuk t i k a n

yang

Menimbang , d ik a b u l k a n ha r u s l a h

da l am

biaya

t a n g g un g re n t e n g

ol e h

ka r e n a

di t o l a k

;

Pa r a

ka r e n a

guga t a n

guga t a n

tidak

seb a g a i

d ih uk um in i

Pa r a

da r i

se c a r a

se l e b i h n y a

Undang - Undang

gu

M E N AG A D I L I

guga t a n

;

pa r a

Penggug a t

un t u k

seb a g i a n ,

Obyek sengk e t a

obyek sengk e t a


a lma r h um

H. Amin merupak a n

d ip e r o l e h

atau

bahwa Penggug a t d i s amp i n g

seb a g a i

Hj .

Si t i

be r a s a l

da r i

ha r t a I

ha r t a

s/d . ah l i

as a l

;

XII

(Pa r a

war i s

da r i

do In

A

gu

ng

ne

s

R

Penggug a t )

merupak a n

ep

yang

I

Obyek sengk e t a

a lma r h umah

Sa l amah

3 . Menya t a k a n

II ,

IV ada l a h

sengk e t a

lik

am

III ,

I (oby e k

ub

ah

A dan I B ) .

M

ah k

obyek sengk e t a

dan

on

yang be r s a n g k u t a n

2 . Menya t a k a n

pu l a

penggug a t

Penggug a t

ke t e n y u a n hukum l a i n

A

Tergug a t


pa s a l - pas a l

1 . Mengabu l k a n

da l i l - da l i l

terguga t

maka

ng

Memperh a t i k a n

dan

pe r t i m b a n g a n -

Pa r a

in i ,

;

maka

ke t e r a n g a n

ban t a h a n n y a ;

yang t imbu l

seb a g i a n ,

Hj .

pembuk t i a n

membuk t i k a n

pe r k a r a

bahwa ol e h

dan

hak im be r k e s im pu l a n

seb a l i k n y a

da l i l - da l i l

bahwa

ka l a h

un t u k membaya r

be r h a s i l

sak s i

maka

ni l a i

Maje l i s

ka r e n a Sid i q


di a t a s

sed a n g k a n

Menimbang ,

mempunya i

Su l am i

i

\,

te r s e bu t ,

R

ah

be r h a s i l

tidak

ter s ebu t

penggug a t

guga t a n n y a

tanah

Si t i

es

ha r u s

A gu

yang demik i a n

Pa r a

m

oleh

sak s i


ka

merek a ,

mempero l e h

Menimbang ,

ah

anak angka t

mengana i

Sa l amah

ka r e n a

do

tahu

Sa l ama ,

In

Sasm i t o )

Si t i

In d

Si t i

Hj .

lik

Had i

dan

ub

(Ibu tidak

Sid i q

ep

H.

ng

da r i

ne si a


ik

h



Halaman 49

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Amin ada l a h

mewar i s

Hj .

obyek

Si t i

ah l i

Sa l amah

sengk e t a

I

war i s

yang

be r h a k

( IA ,

IB ) ,

II ,

III ,

II ,

III ,

IV (P a r a

4 . Menya t a k a n

bahwa Tergug a t

te l ah

A gu

Tergug a t )

I,

mela kuk a n

pe r b u a t a n

melawan

do

ng

dan IV ;

hukum ;

hukum

I ( IA ,

pengua s a a n

ah

pengua s a a n

Tergug a t

II

7 . Menghukum II

atau

gu

padany a ( IA ,

un t u k

IB )

A

sengk e t a kosong

dan

ah am

8 . Menya t a k a n be r h a r g a

sah

dan be r h a r g a j am i n a n

sengk e t a

I ( IA ,

In

sengk e t a III ,

II ,

Tergug a t

da l am kead a a n

yang

Menya t a k a n

sah

2008

II ,

dan

bes l a g )

Pengad i l a n

III ,

I,

I

obyek

pi h a k

ol e h Jun i

da r i

atas

Nege r i obyek

dan IV ; III ,

IV

un t u k

do In

A

gu

ng

ne

s

R

9 . Menghukum

IB ) ,

hak

( co n s e r v a t o i r

di l a kuk an 12

Tergug a t

apapun b i l ama n a

kepo l i s i a n :

tangga l

I,

sengk e t a

ban t u a n

si ta

te l ah

Jembe r

M

ah k

dengan

ol e h


obyek

Penggug a t

IV ,

IV

dan

beban dan sya r a t


yang

obyek

obyek

Tergug a t

mempero l e h

menye r a h k a n

IV kepad a Pa r a

pe r l u

ata s

oleh

Tergug a t

yang

II ,

tanpa

III

sah

IV ,

sa j a

menyewa

sengk e t a

tidak

Tergug a t

siapa

sewa

o l e h Tergug a t

sengk e t a

obyek

ng

denga n hukum;

dengan


pengu a s a a n

ada l a h

III

I,

demi hukum;

IB) dan I I ,

obyek

Tergug a t

dan

ka r e n a n y a

ba t a l

bahwa

sah

ep

ka

sengk e t a

I,

dan

ada l a h

6 . Menya t a k a n

tidak

ep

m

ter s ebu t

an t a r a

be r s ama Tergug a t

IV ada l a h

denga n

II

lik

Tergug a t

atau

dan

obyek

In d

send i r i

IB)

atas

lik

( IA ,

menyewa

R

ah

ba i k

I

sewa

ub

sengk e t a

bahwa

ub

5 . Menya t a k a n

i

a lma r h um

seb a g a i

es

pu l a

H.

on

a lma r h um

ne si a


ik

h



Halaman 50

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia membaya r

bi a y a

seb e s a r

Rp

yang

t imbu l

8 . 5 85 . 0 0 0 , -


(d e l a p a n

ra t u s

de l a p a n pu l u h l ima

10 . Menol a k

guga t a n

ribu

ng

pa r a

ju t a

in i l ima

rup i a h ) ,

Penggug a t

un t u k

Maje l i s

d i pu t u s k a n

Hakim pada ha r i

da l am

Se l a s a ,

ra p a t

tangga l

do

Demik i a n l a h

pe rmus y awa r a t a n 02 Sep t embe r

2008

In

A gu

se l e b i h n y a ;

ne si a


o l e h kami : H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH. seb a g a i

Hakim Ketu a

ka

m

09 SEPTEMBER 2008 un t u k

umum o l e h

Hakim Anggo t a SOEDIANTO, Nege r i

j embe r

di

Hak im Ketu a

di h a d i r i

pada ha r i

Kuas a

oleh

diban t u

Hak im-

ol e h

pengga n t i Pa r a

terbuka

H.R .

Pengad i l a n

Penggug a t

dan

s ne do In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

;

yang

di d amp i n g i

dia t a s

Pan i t e r a ol e h

SELASA, t a n g g a l

muka s i d a n g

yang

ter s ebu t

Sebag a i

Kuas a Par a Tergug a t

ah

di u c a p k a n

sep e r t i

SH.

ter s ebu t

lik

pu t u s a n

ub

Hakim Anggo t a ,

ep

ah

ELI SUPRAPTO, SH. Dan LIE SONY, SH. Mas ing - mas i n g seb a g a i

ik

h



Halaman 51

R ep ub

hk am


ne si a


P U T U S A N

pe r k a r a

pe r d a t a

pu t u s a n


yang

da l am

sep e r t i

memer i k s a

tingka t

band i n g ,

ter s ebu t

di

an t a r a :

in i

Rowot e ng a h ,

be r t empa t

tingga l

di

Rowot e ng a h ,

Kecama t a n

Baru ,

Kecama t a n

Sumbe r

seb a g a i

2 . H. SASMITO,

Desa

Baru

Kabupa t e n

: TERGUGAT I

Sumbe r

seb a g a i

ng

disebu t

di

ep

disebu t

ah

awah

ub

m

ka

tingga l

te l ah

R

1 . SITI SULAMI, be r t empa t

dan

Jembe r ,

;

Desa

Kabupa t e n

: TERGUGAT I I

Jembe r ,

es

ah

menj a t u h k a n

SURABAYA,

lik

mengad i l i

TINGGI

i

PENGADILAN

In

A gu


do

ng

Nomor : 645 / PDT / 20 08 / PT . SBY

;

gu

Kecama t a n disebu t

t ingga l

Sumbe r

seb a g a i

di Baru ,

Desa

Rowot e ng a h

Kabupa t e n

: TERGUGAT I I I

Jembe r ,

;

t ingga l

da l am

sampa i

Kecama t a n Sumbe r

di s e b u t dengan

t ingka t

seb a g a i angka

band i n g

in i

kepad a :

: TERGUGAT IV ; 4

te r s e bu t

di

member i k a n

atas , kua s a

do In

A

gu

ng

SH.

Kabupa t e n

R

− PRIHANTONO, SH. − BUDI WIYOKO,

Baru ,

Desa

ep

− ACHMAD CHOLILY, SH. MH.

Sadeng a n

s

1

Dusun

ne

Jembe r ,

di

lik

Rowot e ng a h ,

M

ah k

am

Angka

be r t empa t

ub

ah

A

4 . H. KAMIL,

In d

be r t empa t

on

3 . HADI SUSILO,

ik

h



Halaman 52

R ep ub

hk am


22

di

be r s ama - sama

maupun

kua s a

re t e n s i

khus u s

A gu

Apr i l

seb a g a i

un t u k

:

PEMBANDING.

Tahun ,

peke r j a a n

be r t empa t

t ingga l

Kecama t a n Mayang ,

Kabupa t e n

seb a g a i

lik

51

sip i l ,

dan hak

yang

ME L A WA N

umur

se c a r a


2008 ,

H. M. IRSYAD ANWAR PURNOMO,

m

ka

ba i k

Pegawa i di

Nege r i

Desa

Mayang ,

ub

1 . Drs .

9

Sr iw i j a y a

hak sub s t i t u s i

PENGGUGAT I ;

Je r n b e r ,

ep

ah

PARA TERGUGAT /

be r t i n d a k

dengan

disebu t

di j a l a n

send i r i - send i r i ,

te r t a n gg a l


be r k a n t o r

Jembe r ,

ng

su r a t

yang

do

X Nomor

Advoka t

In

kes emuany a

ne si a


di s e b u t

2 . IRFAN HADI SANTOSO. S .Pd ,

be r t empa t

t ingga r Sur a b a y a

ng

Jambanga n ,

di

PENGGUGAT I I

Guru

/

Karah ,

disebu t

Dosen ,

Kecama t a n seb a g a i

:

:

3 . ERHAM NAJIB PRASOJO,

t ingga l

di

A


peke r j a a n

Dusun Sumbe r

seb a g a i

:

pe t a n i ,

Sumbe r e j o , Baru ,

be r t emp a t

Desa

yoso r a t i ,

Kabupa t e n

PENGGUGAT I I I

;

disebu t

Dusun Sumbe r

seb a g a i

5 . SLAMET MASYHUDI, Umur

39

Baru

be r t empa t

Desa

Yoso r a t i ,

Kabupa t e n

Jembe r ,

: PENGGUGAT IV ;

peke r j a a n

d i Dusun Ban j a r e j o

Guru ,

Bara t ,

be r t empa t Desa Sumbe r

s ne do In

A

gu

ng

M

R

t ingga l

Tahun ,

Sumbe r e j o ,

Jembe r ,

lik

di

pe t a n i ,

ub

t inggu l

peke r j a a n

ep

umur 44 Tahun ,

Kecama t a n

ah k

am

ah

4 . ERJIK JAENAL ARIFIN,

In d

47 Tahun ,

gu

umur

i

peke r j a a n

es

Tahun ,

on

49

R

ah

umur

ik

h



Halaman 53

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kecama t a n

Jembe r ,

disebu t

Sumbe r

seb a g a i

Baru ,

Kabupa t e n

: TERGUGAT V;

6 . CHUSNUL MUTHMAINAH,

Tahun ,

be r t empa t

t ingga l

Ibu

d i Dusun

Kecama t a n

Bondowoso ,

disebu t

Rumah

Kra j a n

II ,

Maesan , seb a g a i

:

PENGGUGAT

;

Dusun

disebu t

Kra j a n ,

yosow i l a n g u n ,

seb a g a i

Rw.00 l ,

Kal iw a t e s ,

seb a g a i

ng

Ibu

d i Ja l a n

R

/


Peke r j a a n

t ingga l

RT.03

Kabupa t e n

ep

47 Tahu r u

be r t empa t

yosow i l a n g u n , Lumaj a n g ,

: PENGGUGAT VII ;

8 . VERAENI E.A, umur

Desa

be r t empa t

Rumah Tangga

Hayam Wuruk XIX /

Kelu r a h a n

Sempus a r i ,

Kabupa t e n

Jembe r ,

: PENGGUGAT VII I

es

Kecama t a n

pe t a n i ,

lik

di

peke r j a a n

ub

t ingga l

ka

m

ah

umur 36 Tahun ,

ah

Desa

Kabupa t e n

7 . WAHYUDI JATMIKO,

173

Tangga

In

A gu

Sumbe r s a r i ,

VI

peke r j a a n

do

38

ng

umur

i

Agung ,

ne si a


;

44

Tahun ,

di

gu

t ingga l

Kope r a p o ,

A

disebu t

Peke r j a a n

Timik a

Dis t r i k

seb a g a i

Swas t a ,

Ind a h Mimika

be r t emp a t

II ,

Kelu r a h a n

Baru ,

Ir ian

: PENGGUGAT IX :

Tahun ,

be r t empa t

t ingga l

Rowo

Tengah ,

Peke r j a a n

d i Dusun Kra j a n Bara t

Kecama t a n

Jembe r ,

umur

66

Tahun , di

di s e b u t

Peke r j a a n Dusun

Desa

Baru ,

seb a g a i

Pe t a n i ,

Kra j a n

:

be r t emp a t

Bara t ,

Desa

s ne do In

A

gu

ng

M

R

t ingga l

;

Sumbe r

ep

PENGGUGAT X ; 11 . H. ARIF SUKARI

wi r a swa s t a

lik

68

ub

umur

Kabupa t e n

ah k

am

ah

10 . H. SOEDJAK AMIN,

Jay a

In d

umur

on

9 . YOGA HAMBORO,

ik

h



Halaman 54

R ep ub

hk am


disebu t

seb a g a i

ng

umur 63 Tahun , di

Sumbe r

Baru

1

in i

di

Semeru XX/Z- 1 l ,

Jembe r

- Pe rma i

I,


kua s a

te r t a n gga l


:

2008 ,

memer i k s a

gu

PARA

Ketu a

Pengad i l a n

in i

Maje l i s

Hak im un t u k

;

be r h u b un g a n

dengan

pu t u s a n

pe r k a r a

sep e r t i

Pengad i l a n

Sep t embe r

2008 Nomor :

be r b u n y i

seb a g a i

lik

kead a a n -

kead a a n

09

t e r c a n t um

Nege r i

:

guga t a n

Par a

da l am sa l i n a n

Jembe r

21 /P d t . G l 2 0 0 7 l PN . J r .

be r i k u t

pe r k a r a

tangga l

yang amarny a

Penggug a t

ru r t u k

s ne do In

A

gu

ng

M

R

1 . Mengabu l k a n

mene r ima

ep

ah

duduk

l0

Nomor : 2 l / P d t . G 2 0 0 8 / ?N . J r . ,

yang

dan

Tingg l

tangga l

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperh a t i k a n

mengena i

:

;

A

ter s ebu t

pe r k a r a

su r a t

yang

;

penun j u k a n

dan memutu s pe r k a r a

Membaca be r k a s

2008 ,

seb a g a i

575 / P d t . P e r / 2 0 0 8 / P T . S b y . ,

ten t a ng

seg a l a

Mare t

ep

Pene t a p a n

ng

Nopembe r

bes e r t a

ter s ebu t

R

TINGGI

Nomor

denga n hak sub s t i t u s i 22

di s e b u t

Ja l a n

lik

re t en s i

khusu s

di

S U

J e m b e r,

ub

hak

su r a t

atas ,

member i k a n k u a s a k e p a d a Kant o r

dan

di s e b u t

ter s ebu t

be r a l am a t

su r a b a y a

am

12

Advoka t

PENGADILAN

ah

Jembe r .

ub

ah m

angka

PENGGUGAT / TERBANDING.

re sm i

Kecama t a n

Y A T N A, SH.

un t u k

ka

dengan

band i n g

Memperh a t i k a n

ah k

Kabupa t e n

,

PENGGUGAT XII ;

sampa i

da l am t i n g k a t

Rowot en g a h

be r t empa t

i

Angka

:

Pe t a n i ,

es

seb a g a i

: PENGGUGAT XI :

Peke r j a a n

Desa

Kabupa t e n

on

A gu

t ingga l

Baru ,

In

12 . SITI RUKAYAH,

Sumbe r

In d

Jembe r ,

Kecama t a n

do

Rowot e ng a h ,

ne si a


ik

h



Halaman 55

R ep ub

hk am


a lma r h um

H.

I

I

Amin

ada l a h

Sa l amah

bahwa )

Tergug a t

te l ah

sah

I,I I ,

an t a r a

hukum

;

sewa

obyek

sengk e t a

III

A

II ,

obyek

sengk e t a

ah

7 . Menghukum Tergug a t yang

menye r a h k a n obyek sengk e t a penggug a t sya r a t

apapun

yang be rwa j i b

ata s

melawan

sengk e t a

III ,

IV ada l a h

bi l ama n a

I,

ba t a l

/ apa r a t

da r i

I

(

I

I,

pengua s a a n ada l a h

tidak

II ,

padany a

IA

IV

tanpa

dengan

kepo l i s i a n

demi

pengua s a a n

Tergug a t

kosong

pe r l u

dan

IV ,

II

obyek sengk e t a

kead a a n

I

send i r i

dengan hokum ;

hak

Par a

obyek sengk e t a

Tergug a t

sengk e t a

obyek

hukum

ada l a h

Tergug a t

mempero l e h

da l am

(

ba i k

dengan

IV , Tergug a t

obyek

pu l a

IB

atau

un t u k

),

II ,

kepad a

pa r a

beban

dan

ban t u a n

p ih a k

;

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

sa j a

I,

Tergug a t

ol e h

IV o l e h

sah dan be r t e n t g n g a n

siapa

oleh

war i s

dengan Tergug a t

bahwa pengu a s a . a n

IB ) dan

da r i

IV

obyek

Teguga t

menyewa t e r s e b u t

( IA ,

war i s

pe r b u a t a n


gu

6 . Menya t a k a n

dan

III

pa r a

mewar i s

III ,

ep

ka r e n a n y a

ah l i

ep

II ,

(

dan IV ;

melakuk a n


tidak

ah l i

bahwa sewa menyewa a t a s

IB ) dan

Sa l amah

XII

be r h a k

III

ng

ah

( IA ,

s/d

seb a g a i yang

R

5 . Menya t a k a n

Si t i

a lma r h um H. Amin

seb a g a i

hukum ;

atau

ah k

Penggug a t

( IA , IB ) I I ,

4 . Menya t a k a n Tergug a t

da r i

d i s amp i n g

a lma r h um H. Si t i sengk e t a

be r a s a l

Hj .

i

)

a lma r h umah

ha r t a

;

bahwa

penggug a t

merupak a n

es

as a l

III ,

on

atau

obyek sengk e t a

do

A gu ah

ada r a h

war i s a n

dipe r o l e h

3 . Menya t a k a n

m

IV ,

I A

In

I


ka

II ,

sengk e k

pen i n g g a l a n yang

sengk e r a

ng

obyek

obyek

sengk e t a

In d

I B) ,

I (oby e k

ub

dan

obyek sengk e t a

lik

2 . Menya t a k a n

lik

;

ub

seb a g i a n

ne si a


ik

h



Halaman 56

R ep ub

hk am


Nege r i

Jembe r

9 . Menghukum Tergug a t yang

Rp.8 . 5 8 5 . 0 0 0 , pu l u h

(

l ima

seb e s a r

ra t u s

de l a p a n

Pengad i l a n

Nege r i

tangga l

: 2l / P d t . G / 2 0 0 8 / PN . J r .

ng

pembe r i t a h u a n

Nege r i

Jembe r

2008

d ib e r i t a h u k a n − Ris a l a h

kepad a

A

bahwa

memer i k s a

di b u a t

oleh

dan

I

Terb a n d i n g


− Memor i

be r k a s

Band i n g

di s ampa i k a n pe r k a r a da r i

ter t a ngga l

Kuasa

te r s e bu t

Kuas a

13 Oktob e r

Pa r a

Kuasa

Pa r a

te r t a n gga l

bahwa

kepad a

kes empa t a n

un t u k

;

Pa r a

Tergug a t

2008 yang

/

di t e r ima

do In

A

gu

ng

M

Pemband i n g


;

Penggan t i

ub

te l ah

kepad a

ep

memer i k s a

te l ah

lik

Pemband i n g

ah

/

yang

kepad a

16

pe r k a r a

Ju r u s i t a

Tergug a t

2008

Jembe r

be r k a s

Nege r i

pi h a k

tangga l

Penggug a t

Pengad i l a n

Oktobe r

Pengad i l a n

pada

Pa r a

band i n g

adany a pe rmohona n band i n g t e r s e b u t

yang

Penggug a t

2008

;

Penggan t i

Kuasa

pembe r i t a h u a n

band i n g

Sep t embe r

pe rmohonan

Ju r u s i t a


gu

Sep t embe r

ol e h

pemya t a a n

pu t u s a n

s

di b u a t

te r s e bu t

2008 Kuas a

terhadap

09

yang

ne

yang

;

di b u a t

Jembe r

band i n g

R

Jembe r

yang

15 Sep t embe r

menga j u k a n

Nege r i

band i n g

ep

te l a h

un t u k se l e b i h n y a

pe rmohona n

bahwa pada t a n g g a l

Tergug a t

pa r a

t a n g g u ng

i

Pan i t e r a

− Ris a l a h

am

in i

lik

pemya t a a n

08

membaya r

se c a r a

:

R

ah m

ka

ah

)

Pa r a Penggug a t

Ris a l a h

Pengad i l a n

l ima

atas

IV ;

IV un t u k

ju t a

rup i a h

be r t u r u t - tu r u t

Nomor

ah k

de l a p a n

Membaca

mene r a n g k a q Pa r a

dan

pe r k a r a

oleh

2008

;

10 . Menol a k guga t a n

d id e p a n

IlI ,

III ,

da l am

ribu

12 Jun i

II ,

II ,

di l a l c u k a n

ub

re n t e n g

I,

t imbu l

A gu

biaya

tangga l

I ( IA , IB ) ,

ng

obyek sengk e t a

) yang t e l a h

j am i n a n

es

bes l a g

si t a

In d

Pengad i l a n

be r h a r g a

on

( con s e r v a t o i r

dan

do

sah

In

8 . Menya t a k a n

ne si a


ik

h



Halaman 57

R ep ub

hk am


13

Oktob e r

atau

Pengad i l a n

2008

dan

di s e r a h k a n

− Kont r a

kepad a

pada t a n g g a l

Memor i

A gu

Terb a n d i n g

17

Oktob e r

atau

2008

dan

di s e r a h k a n

kepad a

/

2008 yang d i t e r i m a Jembe r

te l ah

Kuas a 2l Oktob e r

tangga l

di s ampa i k a n

Pa r a

Tergug a t

2008

;

/

menuru t

ka r e n a

memor i

band i n g

Tergug a t

gu

i memor i

oleh

Tingg r

band i n g

/ Pemband i n g

A

bahwa

dan sak s ama

peme r i k s a a n

kedua

se t e l a h be r k a s

pe r s i d a n g a n ,

be l a h

p ih a k

Penggug a t

pe r k a r a

Nege r i

mempe l a j a r i terd i r i

be r i t a

adany a buk t i - buk t i se r t a

Jembe r

sa l i n a n

tangga l

/

su r a t

09

r e sm i

Sep t embe r

ub

Pengad i l a n

membac4

be r p e r k a r a

yang

dan

Pa r a

d i d a l am


hukum o l e h Maje l i s

Hakim Pe r a d i l a n

Tingk a t

Pe r t ama

pu t u s a n n y a

ada l a h

Nomor

Pengad i l a n

Tingg i

te l ah

pada

21 / Pd t . G / 2 0 0 8 / PN . J r . be r p e n d a p a t

d iu r a i k a n

Maje l i s

bahwa seg a l a

se r t a

te r s e bu t

Hak im

alasan - alasan

d i k emukak a n

suda h

tepa t

dan

s ne do In

A

gu

ng

M

R

yang

:

ep

2008

es

Pengad i l a n

;

te l i t i

ah

Hakim

mempe l a j a r i

band i n g

Menimbang ,

Pu t u s a n

pe rmohona n

on

dan

kon t r a

aca r a

di t e n t u k an

itu

bahwa Maje l i s

ol e h Pa r a

se c a r a

yang

Pa r a

di t e r ima ;

dia j u k an

Terb a n d i n g

sya r a t

se r t a

ng

membaca

tenggang

da r i

In d

dapa t

Menimbang , te l ah

ca r a oleh

da l am

dia j u k an

R

Undang - Undang ,

te l ah

Kuasa

band i n g

lik

dan

Pemband i n g

ub

/

bahwa pe rmohona n

ep

wakt u

am

Penggug a t

lik

ah m

ka

Menimbang , Tergug a t

ah

/

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

ter s ebu t

ah k

Pa r a

Nege r i

sa l i n a n n y a

Penggug a t

2008 ;

Kuas a

Pengad i l a n

tangga l

di s ampe i k a n

Pa r a

17 Oktobe r

Pemband i n g pada t a n g g a l

da r i

Kuasa

da r i

ter t a ngga l

Kepan i t e r a a n

te l ah

14 Oktob e r

Band i n g

di

Jembe r

sa l i n a n n y a

ng

Terb a n d i n g

Nege r i

do

Kepan i t e r a n

In

di

ne si a


ik

h



Halaman 58

R ep ub

hk am


Hakim

pe r k a r a

in i

di j a d i k a n

seb a g a i

das a r

Pengad i l a n

Tingg i

send i r i

d i pe r a d i l a n

Menimbang ,

bahwa

pu t u s a n

A gu

hukum d i a t a s , 09

Sep t embe r

2008

d imohonka n

band i n g

ah jo .

Nege r i

pihak

un t u k

pe r t i m b a n g a n tangga l

biaya

pe r k a r a

yang

di p e r t a h a n k a n ,

ka r e n a yang

UUU Nomor 20 Tahun 1947 , 8 Tahun

memutu s

Jembe r

ol e h

;

la i n

Pa r a

ka l a h ,

maka

in i

da l am

kedua

2004 ,

UU Nomor 2 Tahun 1986

UU Nomor

4 Tahun 2004 se r t a

yang be r s a n g k u t a n .

R

ah

pe r a t u r a n

adany a

pa t u t

se l a k u

membaya r

UU Nomor

da l am

ep

m

ka

Mengin g a t ,

pendap a t

21 /P d t . G / 2 0 0 8 / PN - J r .

bahwa

pe r a d i l a n

se r t a

DIKUATKAN ;

Tergug a t / P emb a nd i n g

t ingka t

Pengad i l a n :

di t e r i m a ,

band i n g ;


ter s ebu t

Menimbang ,

aga r

tingka t

Nomor

dan ka r e n a n y a ha r u s

d ih uk um

dapa t

do

Maje l i s

demik i a n

In

dan

seh i n g g a

lik

dise t u j u i

hukum,

ub

menuru t

ng

bena r

ne si a


da l am t i n g k a t

atas

21

Tingg i AZRAL

di j a t u h k an JANUARI 2009 pada

seb e s a r


Pengad i l a n SH.

;

membaya r

pe r a d i l a n

Rp.175 . 0 0 0 , -

in i

Tingg i

seb a g a i

un t u k

yang

(se r a t u s

pada he r i

R A B

musyawa r a h

Maje l i s

Sur a b a y a

te rd i r i

Hak im Ketu a ,

I

MADE

do In

gu A

es

i

t ingka t

te r s e bu t

ng

HASANI.

:

ub

tangga l

Hakim

Pemband i n g

ep

Demik i a n l a h U

da l am kedua band i n g

Nomor

band i n g

pu l u h l ima r i b u rup i a h ) .

M

ah k

am

tu j uh

/

R

ah

pe r k a r a

Jembe r

2008

dimohonka n

Tergug a t

Nege r i

s

A

− Menghukum Par a

Pengad i l a n

Sep t embe r

21 /P d t . G / 2 0 0 8 / PN . J r .

Pa r a

;

pu t u s a n

09

Kuasa

ne

gu

tangga l

da r i

on

/ Pemband i n g

− Mengua t k a n

ongko s

band i n g

In d

Tergug a t

pe rmohona n

lik

− Mener ima

ng

ME N G A D I L I

ik

h



Halaman 59

R ep ub

hk am


Anggo t a ,

urnum pada be r s ama

dan

da l am

tangga l

Hakim

Pengga n t i ,

ter s ebu t

Anggo t a

tanpa

sidang

di b a n t u

dihad i r i

terbuka

un t u k

Hakim T R I

Ketu a N I

p ih a k

yang

t u a

In

K e

K

SH.

SH

T R I N I K

s ne do In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

ah

HASANI. SH.

Pan i t e r a

ep

ka

ABID SALEH MENDROFA. Penggan t i

AZRAL

lik

I MADE ARIWANGSA.

ub

ah

seb a g a i

pa r a

Hakim- Hakim Anggo t a

m

SH,

ol e h

A gu

be r p e r k a r a .

ABID SALEH MENDROFA.

diucapkan

ha r i

pa r a

Pan i t e r a

dan

ng

Hakim

SH.

do

ARIWANGSA.

ne si a


ik

h



Halaman 60

R ep ub

hk am


ng

ne si a


SULAMI,

2 . H.

Rowot e ng a h ,

Sumbe r

dan

Baru ,

kua s a

kawan

Par a

X

In

da l am

Jembe r .

9- Apr i l - 2008 ,

t ingga l

ANWAR

di Desa Mayang ,

Kec .

Jembe r ;

Pa r a ;

Kecama t a n

Pemohon

Mayang ,

Kabupa t e n

tingga l

di

Sur a b a y a ; tingga l

d i Dusun

do In

A

gu

ng

ne

s

R

3 . ERHAM NAJIB PRASOJO, be r t emp a t

su r a t

be r l emp a t

be r t emp a t

Jambang an ,

Jl .

PURNOMO,

ep

2 . ERFAN HADI SANTOSO, S .Pd . , Karah ,

di

ME L A WA N

IRSYAD

in i

SH. ,MH.


dahu l u pa r a Tergug a t / P emba nd i n g

H M.

ha l

be r k a n t o r

Kasa s i

A ah am

d i Desa Rowote n g a h ,

khusu s

1 . Drs .

Desa

Kab , Jembe r ;

ACHMAD CHOLILY,

22

tangga l

Desa

di

kua s a

M

ah k

t ingga l

Jembe r ,

Advoka t ,

No.

gu

Sr iw i j a y a

Kab .

kepad a

ng

member i

t ingga l

di

Kab . Jembe r ,


R

Kec .

tingga l

be r t emp a t

4 . H. KAMIL, be r t emp a t

Desa

Kab . Jembe r ;


SUSILO,

di

lik

ka

be r t empa t

te l ah

:

tingga l


Rowot e ng a h ,

ah

be r t empa t

SASMITO,

3 . HADI


ub

m

Rowot e ng a h ,

kas a s i

i

1 . SIT I

be r i k u t

t ingka t

es

seb a g a i

da l am

In d

pe r d a t a

lik

pe r k a r a

memutu s k a n

ah

MAHKAMAH AGUNG

ub

Memer i k s a

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

on

KEADILAN

ep

DEMI

do

A gu

P U T U S A N Nomor : 1398 K/Pd t / 2 0 0 9

ik

h



Halaman 61

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Desa

Yoso r a t i ,

Kec .

Sumbe r

Kab . Jembe r ;

JAENAL

ARIFIN ,

Sumbe r e j o ,

Desa

Baru ,

Kab . Jembe r ;

5 . SLAMET

MASYHUDI,

Desa

be r t emp a t

Desa

Kec .

Sumbe r

be r t emp a t

,

Ir ian

Jay a ;

Kope r a p o ,

SOEDJAK AMIN, Bara t ,

gu

Kra j a n Baru ,

Maesan ,

Ja l a n

A

Bara t ,

t ingga t Dis t r i k

be r t emp a t

Desa

di

Timik a

Mimika

Baru ,

tingga l

Rowo Tengah ,

SUKARI ,

be r t empa t

Desa Rowot e n g a h ,

di

Kec .

tingga l

Kec .

Sumber

di

Kra j a n

Baru ,

Pa r a

Kec Sumbe r Baru ,

Termohon

Kasa s i

Mahkamah Membaca

Agung

te r s e bu t

su r a t - su r a t bahwa

;

di

Desa

Kab . Jembe r ; dahu l u

yang


da r i

su r a t - su r a t

pa r a

; ter s ebu t

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Menimbang ,

,

t ingga l

ep

Penggug a t / T e r b a n d i n g

Kab .

lik

Rowot e ng a h ,

be r t emp a t

ub

ah am

RUKAYAH,

Dusun Sumbe r

Jembe r ;

12 . SIT I

Hayam

Kel Sempus a r i ,

Kab . Jembe r ,

ARIF

Dusun


di

001 ,

di

In d

Kel .

be r l empa t

ng

II ,

RT 003 /RW

di

Kab . Jembe r ;

9 . YOGA HAMBORO, Ind a h

t ingga l

R

Kec Kal iw a t e s ,

Kec .

ep

8 . VERAENI E A, be r l empa t Wuruk XIX/No 173 .

Kec .

tingga l


Kab . Lumaj a n g

tingga l

Sumbe r s a r i ,

,

JATMIKO,

Kra j a n ,

ah

Dusun

In

II ,

Bondowoso

7 . WAHYUDI

11 . H.

di

lik

ah

Kab .

m

Desa Sumbe r Agung ,

MUTHMAINAH,

Dusun Kra j a n

10 . H.

t ingga l

Sumbe r

Kab . Jembe r ;

6 . CHUSNUL

ka

be r t empa t

Kec .

ub

Baru ,

Bara t ,

Yoso r a t i ,

di

i

Ban j a r e j o

tingga l

es

A gu

ng

Dusun

be r t emp a t

do

4 . ERJ IK

ah k

Baru ,

on

Sumbe r e j o ,

ne si a


ik

h



Halaman 62

R ep ub

hk am


seb a g a i

pa r a

Penggug a t

Pemohon

Kasa s i

dahu l u

Pengad i l a n

A gu Desa

Nege r i

Tergug a t

Jembe r

tangga l

13 Mare t

Rowot e n g a h ,

meningg a l

di

pada

dun i a

Kec .

2005

Sumber

seo r a n g

di

Dusun

Kra j a n

Baru ,

Kab .

Jembe r

pe r empuan

be r n ama

1997

d ik a r u n i a i

ke t u r u n a n

H.

Sep t embe r

ha r t a

pembe r i a n

AMIN ( t e l a h

meningg a l

ter l e t a k

Sumbe r

Baru ,

Kab .

gu

sawah

seb a g a im a n a

dimak s u d

Hak

(SHM)

A

Mil i k

SENGKETA I )

ter ca t a t

ah

± 8.500

dun i a

ha r t a Hj .

dun i a

yang 22

tanpa

dengan kekay a a n

Si t i

pada

Sa l amah

tangga l

dan

in i

20

Sebe l a h

seb a g a i

be r i k u t

Uta r a

disebu t

dibag i

di seb e l a h

7.616 :

m2

Luas

OBYEK

B. H. Amin , 2 (du a )

Timur Kana l

dengan

: Se l o k a n / Sok - sok ,

Mis r i

ba t a s - ba t a s

sawah H. Ahmad

s ne do In

A

gu

ng

M

R

;

seb a g a i

:

ha l

Se r t i p i k a t

menj a d i

be r i k u t

Kec .

la in

Rowot e ng a h ,

nama Sa l amah

le t aknya

±

dan da l am

86 /De s a

atas

se l u a s

sa t u

teru r a i

m2 ( i . c .

A. Yang t e r l e t a k

Rowote n g a h ,

ep

am

tua

tahun

tangga l

menik a h

atau

Desa

Jembe r

No.

kes e l u r u h a n

pe r k a r a

di

bag i a n mas i n g - mas i n g seb a g a i

ah k

pada

Sa l amah

or a ng

pada

2

1975 ) be r u p a :

V. Tanah

da l am

dan

benda

menik a h

kemud i a n

meningg a l

Si t i

ng

H.

Sid i q

;

Hj .

da r i

te t a p i

pe r c e r a i a n ,

Sid i q

(a n a k )

memi l i k i

yang di p e r o l e h

Al i

Al i

ke t i k a n

te l ah

be r n ama

H.

akan

Hj .

lik

Sukr i ,

ka r e n a

Sa l amah

:

lik

dengan

Sep t embe r

Bahwa

ah

pu t u s

Suk r i

Si t i

ub

m

ka

menik a h

dengan

Hj .

ub

pe r t ama

1942 pe r k aw i n a n n y a kedua

hi d up ny a

ep

ka l i

semas a

R

ah

(du a )

muka

pokoknya

SIT I SALAMAH ; Bahwa

pa r a

on

te l ah

pa r a

sek a r a n g

:

Bahwa pada Bara t ,

mengguga t

dahu l u

do

da l i l - da l i l

te l ah

Kasa s i

In

atas

Termohon

seb a g a i

ng


pa r a

i

sek a r a n g

es

bahwa

In d

ternya t a

ne si a


ik

h



Halaman 63

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebe l a h

Timur

: Se l o k a n /Sok - sok ;

Sebe l a h

Se l a t a n

Nega r a ; Bar a t

:

Mis r i ,

Api

/

sawah

Tanah

P.

Kel a n ,

I .B ;

da l am

A gu


Kere t a

pe r k a r a

in i

di s e b u t

OBYEK

do

Obyek sengk e t a

Rel

Kana l

ng

SENGKETA I .A ;

Mis r i ,

lu a s

seb a g a i

be r i k u t

seb e l a h

± 884

Sebe l a h

Timur

: Kana l Mis r i ,

Sebe l a h

Se l a t a n

Sebe l a h

Bar a t

Si t i

Jembe r ,

III

lu a s

Sa l amah

Desa

pe r s i l

14 . 4 6 0

b.

H.

Nomor 127 ,

m2 t e r c a t a t

Amin

denga n

be r i k u t

Sebe l a h

Uta r a

: Sok - sok ,

Sebe l a h

Timur

: Kana l Mis r i ,

Sebe l a h

Se l a t a n

:

Bar a t

: Sawah Sa l e h ,

Nomor F

ata s

ba t a s - ba t a s

Sawah

sawah H. Ahmad ; sawah H. Ahmad ;

Darmopan i

(G i t o ) ,

Kae l a n ;

in i

di s e b u t

VII . Tanah Kel a p a ,

Dara t / pohon

Rowot e ng a h , ha l

la in

ja t i

Kec .

ha l

dan

Sumbe r

seb a g a im a n a

Hak Mil i k

bes e r t a

se j um l a h

r ambu t a n , Baru ,

Kab .

dimak s u d

t a n aman

ter l e t a k

di

Jembe r ,

sa t u

dan t e r u r a i

(SHM) Nomor 84 /De s a

Desa dan

da l am

Rowot en g a h

do In

A

gu

ng

ne

s

R

Se r t i p i k a t

Peka r a n g a n

OBYEK SENGKETA

ub

;

M

ah k

am

II


lik


P.

Sawah H. Ahmad ;

ep

ah

Sebe l a h

nama

:

gu

seb a g a i

A

Kec .

i

R

di

In d

Hj .

Rowot e ng a h ,

in i

es

pe r k a r a

ter l e t a k

Kab .

S.

OBYEK

ub

da l am

ng

5464 Kla s

di s e b u t

;

: Sawah P . Kae l a n ;

sawah , Baru ,

I .A ;

Obyek sengk e t a

: Sawah P . kae l a n

SENGKETA I .B ;

Sumbe r

lik

: Se l o k a n / Sok- sok ;

kana l

ba t a s - ba t a s

:

Uta r a

VI . Tanah

Bar a t

M2 dengan

Sebe l a h


ah

di

In

ter l e t a k

ep

ka

m

ah

B. Yang

on

Sebe l a h

:

ne si a


ik

h



Halaman 64

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia m2 t e r c a t a t

Uta r a

Sebe l a h

Timur

seb a g a i

: Ja l a n

:

ng

Sebe l a h

nama Sa l amah

be r i k u t

Semul a

A gu

Se l a t a n

peka r a n g a n

sengk e t a

H. Sid i q

;

Desa ;

Peka r a n g a n


in i

H.

Dula j i s ,

di s e b u t

r ambu t a n ,

Sumbe r Baru ,

seb a g a im a n a Hak 4.580

(SHM)

m2

dan

Nomor

te r c a t a t


di

Kab . Jembe r ,

dimak s u d

Mil i k

pohon

ter l e t a k

ja t i ,

Desa

sa t u

atas

nama

seb a g a i

Rowot e ng a h ,

b.

Sebe l a h

Timur

: Obyek Sengke t a

III

;

Sebe l a h

Se l a t a n

: Obyek Sengke t a

III

;

Sebe l a h

Bar a t

: Peka r a n g a n H. Soed j a k

gu

lua s H.

in i

di s e b u t

Amin ;

OBYEK SENGKETA

be r a s a l (te lah

da r i

ka r e n a n y a ada l a h

Hj .

dun i a

menuru t

Obyek sengk e t a

III

pada

tuanya , tangga l

be r n ama

20

H.

Sep t embe r

obyek - obyek

sengk e t a

a t a u ha r t a

bawaan ;

Almarhum H. Amin semas a

h i du pny a

I .B ) ,

atau Amin

1975 )

ter s ebu t

menik a h

d

do In

A

gu

ng

ne

s

R

as a l

Obyek

dan obyek sengk e t a

Sa l amah yang di p e r o l e h

or a ng

hukum

merupak a n ha r t a Bahwa ,

Si t i

pembe r i a n

meningg a l

dan

obyek sengk e t a

kepuny a a n

M

ah k

am

IV ada l a h

II ,

I .A

ke . 3

lik

obyek sengk e t a

sengk e t a

ep

ah

(Obyek

pada pos i t a

ub

A

Bahwa , seb a g a ima n a d iu r a i k a n I

Amin

Desa ;

IV ;

sengk e t a

±

:

Uta r a


ha l

Se r t i p i k a t

Sebe l a h


la in

Rowote n g a h

ng

: Ja l a n

da l am

Sa l amah

be r i k u t

mahon i ,

dan ha l

teru r a i 85 /De s a

rumah ,

i

dan

t a n aman

bangun a n

es

Kec .

se j um l a h

bes e r t a

lik

ke l a p a

Obyek

OBYEK SENGKETA

ub

se r t a

Peka r a n g a n

ep

se l e p

Dara t /

R

ah m

ka

Usman ,

;

VII I . Tanah

ah

:

H.

IV ;

Se l a n j u t n y a III

: Ja l a n

Bar a t

:

In

Sebe l a h

H.

Desa ;

sek a r a n g Rusman t o ,

Sebe l a h

b.

on

Amin dengan ba t a s - ba t a s

ata s

do

± 15 . 7 7 0

In d

lua s

ne si a


ik

h



Halaman 65

R ep ub

hk am


Sa l amah ,

2005 ,

A gu

13 Mare t

Kab .

Jembe r

or a n g

anak

kandung

Ja e n a l

(P enggug a t

Ar i f i n

(Penggug a t

IV) ;

(P enggug a t

Peb r u a r i

meningg a l

1982 di

Jembe r

dengan

dun i a

meningg a l k a n

gu

E.A (P enggug a t

A

war i s n y a

;

b Sa l amah ,

di t i n g g a l k a n

war i s a n

(i .c .

ada l a h

yang be r h a k

maka OBYEK

merupa k a n diwa r i s i

s do In

A

gu

ng

ne

am

Si t i

R

o l e h pa r a ah l i

;

Hj .

anak

:

X) ;

XII )

yang

ha r t a

be r i k u t

15 Baru ,

or a n g

;

OBYEK SENGKETA IV) atau

Sumbe r

2 (du a )

ep

ah

pen i n g g a l a n

M

ah k

s/d

Kec .

tangga l

XI) ;

meningg a l n y a

hukum ha r t a - ha r t a

SENGKETA I .A

;

IX) ;

(P enggug a t


dengan

;

pada

seb a g a i

VII I )

10 . H. Soed j a k Amin (Penggug a t Suka r i

seb a g a i

;


d . Yoga Hamboro (Pe nggug a t

11 . H. Ar i f

(tu juh)

VI) ;

VII )

kandung mas i n g - mas i n g ada l a h c . Vera i n i

Sumbe r

V) ;


te l ah

pada

;

III )

ng

9 . Mata l i ,

II)

I)

(Penggug a t

g . Wahyud i Ja tm i k o (P enggug a t

ha r t a

ada l a h

Pra s o j o

R

ah

f . Chusnu l

menuru t

7



Bahwa ,

meningg a l k a n

;

i

d . Er j i k

12 . Si t i

Kec .



dun i a

Yoso r a t i ,

:

a . H. I r s y a d

Kab .

meni ngg a l

di

dengan

pada t a n g g a l

anak (k e t u r u n a n )

te l ah

2006

dun i a

ep

ah

Baru ,

c . Erham Naj i b

ka

Al i ,

Oktob e r

be r i k u t

meningg a l

t a n p a di k a r u n i a i

14

mas i n g -

:

te l a h

Mahmud/Ruba ’ i

tangga l

anak kandung ,

In d

8 . H.

be r i k u t

pe r k aw i n a n

es

sebg a i

or a ng

da r i

on

Si t i

6 (e n am)

1990 )

Aminah

lik

7 . Hj .

18 Desembe r

Hj .

do

di l a h i r k a n

mas i n g ada l a h

m

pada

Bu

lik

ter s ebu t

dun i a

al i a s

ub

(men i n g g a l

Si r e n g

In

Sa l amah en g a n

ub

Si t i

ng

Hj .

ne si a


ik

h



Halaman 66

R ep ub

hk am


war i s ,

sengk e t a

ter s ebu t

ka r e n a

itu

a lma r h um H. Amin ;

ke .

a lma r h um

maka

I .A

menuru t

hukum,

semua

s/d

a lma r h um

pa r a

A

obyek sengk e t a

ah

Musyawa r a h

bahwa

di

Si t i

atas

Nomor

:

200b Jo Kut i p a n l 03 l PA l 2 0 0 5 .

(oby e k demik i a n

seb a g a i

ah l i

war i s

da r i

07 /P d t

akan I

hak

Pene t a p a n

Apr i l

XI

semua

I se c a r a

tidak

semua

be r h a s i l ,

bahwa

dengan

obyek

sengk e t a

kepuny a a n n y a ,

denga n

Pengad i l a n

Nege r i

P/2005 / PN . J r . ,

20

Penggug a t

Tergug a t

be r s i k u k u h

atau

dun i a ,

pembag i a n

te t ap i

Akta penga ngk a t a n tangga l

meni ngg a r

X dan

denga n

Sa l amah

menj a d i


Sa l amah


Tergug a t

ada l a h

ah l i

H.

tangga l

anak

2005 ,

07

(Adop s i )

Apr i l No.01

Tergug a t

I

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

ter s ebu t

Jembe r

ter s ebu t

Hj .

pembe r i a n

dengan

seb a g a i

Pengguga t

un t u k

ka r e n a

a lma r h um

te r s e bu t

IV)

ah l i

sengk e t a

da r i

da r i

(Pa r a

pa r a

obyek

di s amp i n g

Si t i

keke l u a r g a a n ,

meni ngg a l n y a

da l i h

Hj .

t e r u t am a

be r u s a h a

ah l i

Sa l amah ;

se t e l a h

penggug a t ,

ju g a

XII

ada l a h

semua

sengk e t a

H. Amin

pa r a

s/d

sengk e t a

penggug a t

maka semua

da r i

pen i n g g a l a n

obyek

obyek

gu

Bahwa ,

oleh

I

a t a u be r a s a l

ng

sengk e t a

ha r t a

R

(a lm ) ,

dan

Amin)

H. Amin be r p i j a k

Penggug a t

Amin

seb a g a i

a lma r h umah Hj . Si t i

ah k

H.

Sa l amah di p e r o l e h

te l ah

da r i

Penggug a t

pa r a

Hj .

pa r a

war i

obyek

H.

ub

ka r e n a

(I .C

ub

ol e h

dia t a s

war i s

war i s

ada l a h

ter s ebu t

Amin

hak

semua

dun i a

ep

da r i

Si t i

meningg a l

ah l i

anak / k e t u r u n a n

as a l

;

Bahwa ,

war i s

5

sed a n gk a n

hukum

ke

menj a d i

pa r a

H. Amin ,

ep

ah m

adapun

pos i t a

kemba l i

ter s ebu t

Sa l amah

mempunya i

menuru t

H. Amin t e l a h

war i s

Penggug a t )

ka

ha r u s

sengk e t a

pada

tidak

maka

obyek

Bahwa ,

pembe r i a n

Si t i

i

ah l i

A gu

seb a g a i

oleh

ah

Sa l amah

ng

Si t i

da r i

Obyek

es

be r a s a l

Hj .

s/d

on

atau

a lma r h umah

I .A

do

d ip e r o l e h

a lma r h um Hj .

kepuny a a n

sengk e t a

In

IV

obyek

In d

sengk e t a

ka r e n a

lik

ol e h

lik

Bahwa

ne si a


ik

h



Halaman 67

R ep ub

hk am


Par a

Anak ( a do p s i ) dan a l a s a n

ter s ebu t

seb a g a i

be r i k u t

Kuas a )

peke r j a a n

be r t emp a t

Rowot e ng a h

Baru ,

b . Bahwa ,

dun i a ;

ol e h

ka r e n a

2005 t e l a h

yang d i b e r i k a n

d . Bahwa

akan

Hj .

Si t i

Kuas a

ah

Mare t

Hj

Si t i

menge l u a r k a n

ke

Si t i

Sa l amah

maka su r a t

23

hi ng g a

07

dan

Si t i

Su l am i

te t a p

Anak

ke

terda f t a r

di

Dengan 24

,

tangga l

Nege r i

Jembe r

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN J r . . yang

pada

(Te r g u g a t

pokokny a I)

ada l a h

s ne do In

A

gu

ng

M

R

bahwa

2005 ,

su r a t

Jembe r .

Pengad i l a n

Apr i l

2005

Pengangk a t a n

Nomor

kua s a

lmam Su j o no

Mare t

Nege r i

13

ada l a h

dengan

07 / P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r

Pene t a p a n

tangga l

Hj .

Sa l amah ) ,

Jembe r

Pengad i l a n

2005

(Adop s i )


Nege r i

Nomor

mene t a p k a n

dun i a ,

Pe rmohona n

Kepan i t e r a a n Reg i s t e r

2005 ,

ter t a ngga l

menga j u k a n Pengad i l a n

menga j u k a n

Sa l amah pada t a n g g a l

meningg a l

pe rmohonan ny a ,

am

13 Mare t

te t ap i

A

(se l a ku

pada

Anak

dusun

Kecama t a n

kepad a lmam Su j o no demi hukum

gu

gugu r ;

di

un t u k

ep

Mare t

tingga l

Jembe r

ng

c . Bahwa ,

umur 57 t a h u n ,

Jembe r ;

pada t a n g g a l

meni ngg a l

Sa l amah kepad a

RT.03 /RW.VI I ,

Kabupa t e n

Nege r i

Si t i

Kuasa

Kuas a ) ,

Pengangk a t a n

Pengad i l a n

das a r

i

Sumbe r

Hj .

ub

des a

dengan

member i k a n

Pene r im a

Kra j a n ,

Pengangk a t a n

hukum,

2005 ,

lmam Su j o no ( s e l a k u Dagang ,

Akta

Pene t a p a n

:

5 Janu a r i

Pembe r i

Pe rmohona n

ah

cac a t

memperh a t i k a n

ternya t a

Kut i p a n

R

ka

m

ah

(se l a ku

dan

ada l a h

a . Bahwa pada t a n g g a l

membaca ,

sek s a n a ,

Jembe r

mengua s a i

es

Nege r i

A gu

Pengad i l a n

ah k

Penggug a t

dengan

dan

on

mence rma t i

Sa l amah

di ata s :

ep

dan

memi l i k i

ter s ebu t

ng

Bahwa se t e l a h

Si t l

do

obyek sengk e t a

be r h a k

Hj .

In

mera s a

da r i

In d

semua

angka t

lik

seh i n g g a

anak

lik

(a lm )

seb a g a i

ub

menya t a k a n

ne si a


ik

h



Halaman 68

R ep ub

hk am


da r i

Hj .

sed a n gk a n

Hj .

pada t a n g g a l

pe r b u a t a n t e rma s u k 23

Sa l amah ( s e l a k u

Pembe r i

Kuasa ) ,

2005 t e l a h su r a t

dan

ada l a h

dengan

hukum

ba t a l

demi hukum;

f . Bahwa a t a s

das a r

dan a l a s a n

Pengad i l a n

ha r u s l a h

dan


di ny a t a k a n

tidak

mempunya i

dan

di

2005 ada l a h

demi

das a r

demi

dengan

hukum,

Pene t a p a n

ol e h

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r . , sah .

Ber t e n t a n g a n

ba t a l

demi hukum;

dan

ka r e n a

tangga l

tidak

ka r e n a n y a


Nege r i 07

Akta

Jembe r Nomor

Apr i l

dengan hukum

atas

2005

:

yang

dan di ny a t a k a n

s ne do In

A

gu

ng

M

R

tidak

di n y a t a k a n

hukum

Pengad i l a n

oleh

01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5

ub

ba t a l


Kut i p a n

No.

2005 ha r u s l a h

ka r e n a

dia j u k an

hukum ;

te rh adap

(Adop s i )

:

hukum ka r e n a n y a

hukum ol e h

ep

sah ,

20 Apr i l

maka

lik

gu

A ah

tangga l

Anak

ata s ,

07 Apr i l

sah menuru t

penga ngk a t a n

ha r u s l a h

Nomor

seo r a n g kua s a uang t i d a k pu l a

dan

Jembe r


demik i a n

ter t a ngga l sah

dengan

ba t a l

semua

tidak

pe rmohonan pengang k a t a n

g . Bahwa

am

Anak ,

ter s ebu t

tangga l

ada l a h

Imam Su j on o ,

ste l l e n )

Nege r i

ng

sah

oleh

se r t a

ef f e c t

dun i a .

yur i d i s n y a

menj a d i

d in y a t a k a n

tidak

ter s ebu t

Pengangk a t a n

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r . .

ah k

kua s a

di l a k u k a n

hukum (bu i t e n

Pene t a p a n

meningg a l

kons e k u e n s i

yang

2005

be r t e n t a n g a n kekua t a n

ah

2005 ,

Permohonan

Mare t

Sur a t

Janu a r i

hukum

hukum

(se l aku

5

13 Mare t

gugu r

Su j on o

Anak


R

ka

m

ah

menj a d i

Sa lmah ) ,

te r t a n gga l

Si t i

menuru t

ol e h Imam

ep

maka

Si t i

Khusu s ,

A gu

Kuas a

di a j u k a n

Pengangk a t a n

i

Kuas a

Pe rmohonan

es

di a t a s

ng

ter s ebu t

ka r e n a

Si t i

do

oleh

da r i

In

e . Bahwa

hukum

In d

Sa l amah ;

sah se c a r a

on

angka t

lik

anak

ub

merupak a n

ne si a


ik

h



Halaman 69

R ep ub

hk am


pengangk a t a n

ng

tidak

sah

hukum,

maka

kons e k u e n s i

denga n

semua

sengk e t a

Akta

ada l a h

tidak

I te l a h

mela kuk a n pe r b u a t a n

sah menuru t

Bahwa be r p i j a k menuru t sa l amah ,

penggug a t

be r h a k

atas

seb a g i a n pa r a

Penggug a t

denga n hukum Bahwa

(me ru p a k a n

sengk e t a

A

II

pada t a h u n

2006 ,

ah

se i j i n

Tergug a t

pa r a

ah l i

(anak war i s

Pengad i l a n

se t e l a h

Hj .

ol e h

atau

be r s ama - sama ,

ka r e n a

tanpa

kandung da r i

Jembe r

I .B )

dan obyek

I,

kemud i a n

ba i k


kepad a

atas

Tergug a t

bukan

Sa l amah ,

dan Kut i p a n di

III ,

lmaupun

d i s amp i n g

Hj Si t i

ter s ebu t

(terd i r i

d i s ewak a n

Tergug a t

l) ,

a lma r h umah

Nege r i

(a d op s i )

Tergug a t

Sa l amah

I

I dan Tergug a t

te l a h

ba i k

Si t i

Tergug a t

Tergug a t

dan

hukum) :

sengk e t a

oleh

Pengguga t

ter s ebu t ,


melawan

oleh

atau

seb a g a i

Pene t a p a n

Akta Pengangk a t a n seb a g a i

pi j a k a n

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Anak

dan

IV ;

Bahwa , III

d i ku a s a i

Hj .


sah

obyek

ke - 9 ,

seh i n g g a

sengk e t a

IA dan obyek sengk e t a

semu l a

send i r i - send i r i dan

tidak

pe r b u a t a n

terhadap

gu

dun i a ,

obyek

sengk e t a

ada l a h

sengk e t a ,

tanpa


meni ngg a l da r i

obyek

se l u r u h n y a

Tergug a t

or a ng

ub

se i j i n

atau

(Adop s i )

pos i t a

seb a g a i

obyek - obyek

ng

ba i k

Nege r i

meni ngg a l n y a

ada l a h

R

s i a p a p u n yang mengua s a i

se j a k

semua

di

hukum;

ke - 5 s / d

hukum t e r h i t u n g pa r a

yang

melawan pos i t a

Anak

dan ka r e n a n y a

ep

p ih a k

pada

ter s ebu t

Pengangk a t a n hukum

I yang

Pengad i l a n

ep

maka

Tergug a t

pada Pene t a p a n

Kut i p a n

semua

lik

dan

ba t a l

lik

di d a s a r k a n

se r i a

ub

yang

ada l a h

yu r i d i s n y a

be r k a i t a n

obyek

2005

(Adop s i )

2005

hukum

ol e h

ah m

dengan

yang d i l a k u k a n

Si t i

am

Apr i l

hukum

Jembe r

ka

anak

pe r b u a t a n

atas

ah

20


A gu

demi

tangga l

07 Apr i l

i

Akta

tangga l

Nege r i

es

Kut i p a n

Pengad i l a n

on

Nomor 07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN . J r . ,

Nomor . 0 1 / 0 3 / PA / 2 0 0 5 ,

ah k

Pene t a p a n

do

Jo .

ka r e n a

In

Jembe r

oleh

In d

Bahwa ,

ne si a


ik

h



Halaman 70

R ep ub

hk am


Tergug a t

I

dan a t a u

padany a

ha r u s

IA

obyek

dan

dan

pa r a

oleh

meni ngg a l

dun i a

Hukum,

II ,

dengan

ada l a h

maka

ba i k

gu

yang

di l a kuk an


ah

dan

melakuk a n

pe r b u a t a n

itu

kepad a

mempero l e h

hak

da r i

menye r a h k a n se r t a

obyek

kead a a n

padany a

sengk e t a

II

dengan

tanpa ban t u a n

kepad a

beban

hukum;

demi

atas

obyek

sengk e t a

siapa

obyek

pa r a

yang

sah

Tergug a t

sa j a

d ih uk um

dan sya r a t

pi h a k

ba t a l

j ug a t i d a k

ka r e n a n y a

dan

dan

menyewa

obyek

IV ada l a h

ha r u s IA

sah

lV

yang

un t u k

sengk e t a

Penggug a t apapun .

IB

da l am b i l aman a


s

R

pe r l u

IB se r t a

IV a t a u

an t a r a


pengua s a a n

sengk e t a

sengk e t a II ,

sewa

Tergug a t

Sa l amah

obyek

ka r e n a n y a

melawan

yang


d i ny a t a k a n

obyek

kosong ,

dan

tidak

hukum dan

II

Si t i

juga

o l e h Tergug a t dengan

Hj .

atau

sengk e t a

beban

sengk e t a

sengk e t a

sah

II

ban t u a n

obyek

obyek sengk e t a

dan

seh i n g g a

Oleh ka r e n a

do In

A

gu

ng

M

ah k

am

te l ah

hukum

IA dan obyek

A

sengk e t a

denga n

atas

ada l a h

ha r u s l a h

hukum/d i b a t a l k a n ,

tanpa

menyewa a t a s

IV

sengk e t a

kosong .

obyek


dengan

obyek

sengk e t a

se t e l a h

IB se r t a

hak da r i

obyek

pe r l u

tidak

sewa

Tergug a t

be r t e n t a n g a n ter s ebu t

I

ng

Tergug a t

se r t a

Tergug a t

kepad a

kepo l i s i a n ;

IB


II

bi l aman a

pengua s a a n

sengk e t a

ka r e n a n y a

ne

m

ka

obyek

menuru t

menye r a h k a n se r t a


di l a kukan

denga n

ah

dan

Bahwa , o l e h ka r e n a

dan

III

IB

Hj .

sah

yang mempero l e h

da l am kead a a n

apapun

p ih a k yang

IA

sengk e t a

Penggug a t

sya r a t

un t u k

R

ah

kepad a

sa j a

se t e l a h

tidak

hukum dan

siapa

di h uk um

ada l a h

I

obyek

i

denga n

A gu

hukum/b e r t e n t a n g a n

dun i a

Tergug a t

se r t a

es

meningg a l

ol e h

IB

on

di l a k u k a n

atas

do

Sa l amah

sengk e t a

pengu a s a a n

ub

yang

obyek

ep

Si t i

II

dan

ep

sengk e t a

IA

hukum maka

da l am

ub

sengk e t a

ng

obyek

cac a t

sengk e t a

In

a quo ada l a h

obyek

In d

pe r k a r a

semua

lik

I da l am mengua s a i

lik

Tergug a t

ne si a


ik

h



Halaman 71

R ep ub

hk am


ol e h

ka r e n a n y a

yang

d ih uk um un t u k kepad a

pa r a

ah

dan sya r a t

se j a k

kepo l i s i a n pu l a oleh

l) ,

se i j i n

tanpa

meningg a l n y a

Hj .

Tergug a t

padany a

dan

IV t e r s e b u t

tanpa

I)

Sa l amah

III

dan

seb a g a i

III

send i r i - send i r i uang pak s a rup i a h ) . da l am

aga r

dan

siapa

seh i n g g a

(dwang s om) ,

se t i a p pe r k a r a

ha r i in i

war i s

itu

sa j a

yang

un t u k

sya r a t

da l am

apapun

I,

(Pa r a

(p a r a

kead a a n pe r l u

kepo l i s i a n

Tergug a t

Tergug a t

IV

obyek

bi l aman a

Tergug a t ) ,

kepad a

mempero l e h

menye r a h k a n

di l a k s a n a k a n n y a

Tergug a t

atau

ah l i

is i

pu t u s a n

II ,

Tergug a t

maka

I,

;

Tergug a t

Tergug a t ) ,

Pa r a II ,

ba i k

be r s ama - sama d ih uk um un t u k membaya r seb e s a r

Rp.100 . 0 0 0 , -

ke t e r l a mb a t a n terh i t u ng

(se r a t u s

memenuh i

se j a k

ribu

is i

pu t u s a n

pu t u s a n

da l am

s

R

am

Tergug a t

do In

A

gu

ng

M

ah k

mohon

IV

Tergug a t

melawan hukum; Oleh ka r e n a

o l e h Tergug a t

Tergug a t

Penggug a t

ka r e n a

tidak

II

menj am i n

in i

juga

ub

ah


kandung

terh i t u ng

ada l a h

ep

A

un t u k

pihak

(anak

denga n ban t u a n p i h a k yang be rwa j i b / a p a r a t Bahwa

ban t u a n

Tergug a t

d i hu kum

dan

beban

II

kepad a Pa r a Penggug a t

beban

tanpa

obyek sengk e t a

oleh

bukan

ha r u s

te r s e bu t

Penggug a t ,

hukum,

atau

atas

Sa l amah

atau

ha r u s

gu

sengk e t a

II

Par a

Si t i

pe r b u a t a n

da r i

ba i k

Hj .

melakuk a n

kepad a hak

Tergug a t

a lma r h umah

te l ah

dengan

ng

da r i

kandung

dengan

Tergug a t

Si t i

III

ba i k ,

;

dan

padany a

sengk e t a

R

(a n a k

da r i

pengu a s a a n

di l akukan

sah dan be r t e n t a n g a n II

obyek

I

dengan

ne

m

ka

Tergug a t

hak

da l am kead a a n

Bahwa demik i a n yang

Tergug a t

b i l aman a pe r l u

yang be rwa j i b / a p a r a t

IV

kepad a

menye r a h k a n

apapun ,

pa r a


mempero l e h

Penggug a t

se i j i n

i

hukum dan

sa j a

tidak

tanpa

se j a k

es

j ug a

terh i t u ng

on

ada l a h

A gu

Penggug a t

siapa

ah

Sa l amah ,

I,

do

Si t i

Tergug a t

In

Hj .

ng

meni ngg a l n y a

oleh

obyek sengk e t a

In d

di l a k u k a n

atas

ub

yang

pengu a s a a n

ep

III

pu l a

lik

Bahwa demik i a n

lik

kepo l i s i a n ;

ne si a


ik

h



Halaman 72

R ep ub

hk am


pu t u s a n

Tergug a t

da l am

pe r k a r a

Bahwa be r d a s a r k a n mohon

A gu

Penggug a t

kepad a

sengk e t a

dan


te r s e bu t

sup ay a

ah

leb ih

Tergug a t )

pu t u s a n

gu

A

(bu i t e n

ef f e c t

ah

4 . Menya t a k a n IA

dan

obyek

da s a r

cac a t

hukum se r t a

merupak a n

III

ha r t a

Hj .

Si t i

dan

ka r e n a n y a

P/2005 / PN J r .

IB ) , obyek

I (oby e k

H. Amin ;

hukum

sengk e t a

Sengke t a

IV ada l a h

a lma r h umah

ha r t a

atau

as a l

s/d

be r a s a l

da r i

da r i

a lma r h um

Penggug a t

XII

s ne do In

A

gu

ng

M

R

I

II ,

sengk e t a

dipe ro l e h

Penggug a t

07

ba t a l

kekua t a n


merupa k a n

2005

tangga l

ka r e n a n y a

Obyek

Anak

Pengad i l a n

;

dan

Sa l amah yang

bahwa

20 Apr i l

Pene t a p a n

mempunya i

seng e k e t a

sengk e t a

5 . Menya t a k a n

tangga l


obyek

hukum

Pengangk a t a n

hukum dan

tidak

sfe l l e n )

ba t a l

kekua t a n

Akta

Nomor : 07 /P d t

ada l a h

07

ub

2005

tangga l

dan ka r e n a n y a

Nomor 01 / 0 3 / PA / 2 0 0 5 ,

Jembe r

Nege r i

;

Kut i p a n

atas

un t u k

i

ste l l e n )


demi

lik

mempunya i

(Adop s i )

Apr i l

ub

tidak

bahwa

Nege r i

am

hukum

3 . Menya t a k a n

yang

Jr . ,

ca c a t

ng

ef f e c t

dapa t

Pengad i l a n

ep

ah

hukum se r t a

yang

Penggug a t

07 /P d t . P / 2 0 0 5 / PN

2005 ada l a h

demi

Pene t a p a n

Pengad i l a n

:

ep

Apr i l

( bu i t e n

ah k

Par a

R

m

ka

Nomor

obyek

member i k a n

se l u r u h n y a :

Jembe r

atas

kepad a

guga t a n

pa r a aga r

menun t u t

be r i k u t

ata s

Jembe r

j am i n a n

PRIMAIR:

bahwa

memenuh i

di

Nege r i

si ta

dahu l u seb a g a i

2 . Menya t a k a n

II ,

ter s ebu t

mele t a k k a n

1 . Mengabu l k a n

Tergug a t

in i ;

Pengad i l a n

dahu l u

di j a l a n k an

(Pa r a

ha l - ha l

ter l e b i h

Nege r i

IV

I,

vann

es

dan

ng

is i

III

Tergug a t

(ink ra ch t

on

Tergug a t

denga n

te t ap

do

sampa i

hukum

In

gewi j s d e )

mempero l e h

In d

in i

lik

pe r k a r a

ne si a


ik

h



Halaman 73

R ep ub

hk am


(oby e k

obyek

IV

Sengke t a

II ,

be r s ama tidak

an t a r a III

dengan

gu

hak

Sengke t a

sengk e t a

IB )

Penggug a t

ah

mempero l e h Obyek

atau

(oby e k

se r t a

Obyek

I

sah

I

dan

tanpa

atas

kepad a

kepad a

siapa

un t u k

pa r a

obyek pa r a

beban

dan

ban t u a n

Obyek Sengke t a tidak

atau

padany a

dan

denga n

kepo l i s i a n ;

ldan

da r i

IA

kosong , pe r l u

yang

menye r a h k a n

II

ada l a h

Tergug a t

sa j a

un t u k

pengua s a a n

III

tidak

Sengke t a

dengan hukum ;

Sengke t a

demi

IB ) dan Obyek

sengk e t a

bi l aman a

Tergug a t

hak

ba t a l

siapa

ep

11 . Menghukum

dan

sah

sa j a

dan

yang

menye r a h k a n

Penggug a t

da l am

s

R

am


do In

A

gu

ng

M

ah k

ol e h

ada l a h

Obyek Sengke t a

IV ada l a h

p ih a k yang be rwa j i b / a p a r a t

III

atau

hukum

ada l a h

ata s

padany a

I

bahwa

IV

denga n

IV dan

da l am kead a a n


send i r i

hukum;

da r i

apapun ,

I

IB ) dan Obyek

ba i k

ep

dengan

Tergug a t

mempero l e h

A

Tergug a t

ng

9 . Menghukum

te l ah

Sengke t a


oleh


sya r a t

R

ah

II

Tergug a t

Tergug a t


Oengke t a

Obyek

I


sengk e t a

sengk e t a

II ,

ata s

sewa menyewa t e r s e b u t

8 . Menya t a k a n

obyek

Tergug a t )

menyewa

Tergug a t

hukum;

(oby e k

Tergug a t


dan

ka r e n a n y a

I (P a r a

sewa

Tergug a t sah

obyek

melawan hukum ;

bahwa

(oby e k sengk e t a

II ,

dan

ne

ka

m

ah

7 . Menya t a k a n

IA

on

melakuk a n pe r b u a t a n

sengk e t a

mewar i s i

IV :

bahwa Tergug a t

Tergug a t

be r h a k

lik

dan

da r i

lik

A gu 6 . Menya t a k a n

pu l a

war i s

yang

sengk e t a

sengk e t a

da r i

do

IB) ,

dan obyek

III

I

Sa l amah

war i s

In

sengk e t a

sengk e t a III

Si t i

ng

obyek

Hj .

ah l i

ub

a lma r h umah

seb a g a i

ah l i

i

a lma r h um H. Amin ada l a h

seb a g a i

es

di s amp i n g

In d

penggug a t )

ub

(p a r a

ne si a


ik

h



Halaman 74

R ep ub

hk am


ol e h


Tergug a t

hak da r i

Sengke t a

IV kepad a

ba i k ,

tanpa

pe r l u

dengan

ada l a h

Obyek

II

tidak

atau

Pa r a

siapa

sya r a t

pi h a k

da l am

apapun ,

yang

dan

Sengke t a IB) ,

I

Tergug a t

Tergug a t

send i r i

IV

atau

membaya r

uang

gu

ke t e r l a mb a t a n

A

II

ba i k

is i

pu t u s a n

pu t u s a n

hukum yang

pe r k a r a

te t ap

h in gg a da l am

III

dan

melakuk a n upaya

da l am pe r k a r a dahu l u

Tergug a t

Tergug a t

hukum ve r z e t

upaya l a i n n y a :

jn i

pa r a

pe r k a r a

in i

dapa t


bi j

ub

wal a upu n

pe r k a r a

da l am

IV

I

(Pa r a

ep

Tergug a t

ter l e b i h

ha r i

band i n g ,

Tergug a t

II ,

Tergug a t ) .

ka s a s i

atau

do In

A

gu

ng

ne

s

R

am

voo r r a a d ) ,

M

ah k

bahwa pu t u s a n


seb e s a r

da l am

in i :


un t u k

se t i a p

pu t u s a n

III

send i r i -

ren t e ng

rup i a h ) ,

III

Tergug a t

Tergug a t ) ,

is i

obyek

Obyek Sengke t a

ribu

melak s a n a k a n

ah

Tergug a t

ata s

IA dan

(dwang s om) ,

se j a k

kekua t a n

II ,

t a n g g u ng

memenuh i

terh i t u ng

mempero l e h

sengk e t a

pak s a

(Se r a t u s

j am i n a n

di l e t a k k a n

Tergug a t

(Pa r a

se c a r a

Rp.100 . 0 0 0 . -

in i

I,

ng

dan

IV ;

si ta

te l ah

(oby e k

R

15 . Menghukum

yang

Obyek Sengke t a

dan Obyek Sengke t a

b i l ama n a

lik

sengk e t a

be r h a r g a

bes l a g )

Obyek kead a a n

ub

Obyek

yang


kepo l i s i a n ; sah

dan

sa j a

Penggug a t

dan

ban t u a n


sah

padany a un t u k menye r a h k a n

beban


Sengke t a

hukum;

Tergug a t

mempero l e h

ata s

ep

ka

m

ah

13 . Menghukum

ah

II

dengan

A gu


yang

do

IV

pi h a k

kepo l i s i a n .

ng


ban t u a n

apapun .

In


sya r a t

i

denga n

dan

es

pe r l u

beban

In d

b i l aman a

tanpa

on

ba i k ,

lik

kead a a n

ne si a


ik

h



Halaman 75

R ep ub

hk am


atau

in i ;

se l u r u h


la in ,

amarny a

guga t a n

mengamb i l

seb a g a i

ter s ebu t

pu t u s a n , tangga l

be r i k u t

1 . Mengabu l k a n

09

:

guga t a n

pa r a

B ).

obyek

sengk e t a

Obyek

sengk e t a

Penggug a t )

d i s amp i n g

atau

gu

Amin merupa k a n

A

a lma r h um a lma r h um

H.

ha r t a

bahwa

4 . Menya t a k a n Tergug a t )

as a l

bahwa

( IA ,

atau

seb a g a i

Sa l amah

a lma r h um

s/d . ah l i

seb a g a i

H.

I,

XII

(Pa r a

war i s

da r i

ah l i

yang

II ,

Tergug a t

III ,

war i s

be r h a k

pu l a

mewar i s

dan IV ;

II ,

III ,

IV

(Pa r a

te l ah

mela kuk a n

pe r b u a t a n

melawan

bahwa

sewa menyewa

dan I I

an t a r a

send i r i

be r s ama Tergug a t sah

III ,

dan

ata s

Tergug a t

III

I,

obyek sengk e t a ba i k

dengan Tergug a t


dengan

IV ada l a h hukum

dan

s ne do In

A

gu

ng

M

R

tidak

IB )

I

ep

I

A

;

hukum ; 5 . Menya t a k a n

I

ha r t a

Si t i

da r i

Penggug a t

IB) ,

un t u k

merupak a n

Sa l amah

I ( IA ,

yang

sengk e t a

Hj .

:

ub

ah

obyek sengk e t a

Si t i

Nomor

sengk e t a

Obyek

be r a s a l

Amin ada l a h

Hj .

II ,

a lma r h umah

3 . Menya t a k a n

di p e r o l e h

Nege r i

2008

(oby e k

ada l a h

ng

pen i n g g a l a n / w a r i s a n yang

I

sengk e t a IV

yang

Penggug a t

ep

I

obyek

pu t u s a n

Sep t embe r

R

2 . Menya t a k a n

Pengad i l a n

ya i t u

seb a g i a n ,

dan

mohon pu t u s a n

( ex aequo e t bono ) ;

terhadap

te l ah

yang ba i k ,

In

pe r a d i l a n

21 /P d t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

m

pe r k a r a

In d

Jembe r

am

da l am

lik

ah

Bahwa

ka

Jembe r

un t u k

lik

se a d i l - ad i l n y a

ah

ren t e ng

yang t imbu l

Nege r i

send i r i -

:

SUBSIDAIR:Da l am

ah k

t a n g g u ng

ba i k

III

ub

maka

Tergug a t ) ,

biaya

Pengad i l a n

A gu

ATAU Apab i l a

se c a r a

ng

membaya r

(Pa r a

Tergug a t

i

send i r i

IV

II ,

es

Tergug a t

Tergug a t

on

dan

I,

do

17 . Menghukum Tergug a t

ne si a


ik

h



Halaman 76

R ep ub

hk am


III

sa j a

III ,

sah

II ,

biaya

gu

A ah

I,

bes l a g )

dan yang

Jembe r

sengk e t a

I

( IA ,

IV un t u k

pe r k a r a

ju t a

da l am

in i

l ima

membaya r

seb e s a r

ra t u s

tangga l

t ingka t pu t u s a n ol e h

de l a p a n

band i n g

kepad a

pa r a 2009

Nege r i

Pengad i l a n

Tingg i

Nomor

:

2009 ;

pu t u s a n

te r akh i r

Tergug a t / P emba nd i n g

kemud i a n

ata s

Pengad i l a n

21 Janu a r i

se s u d a h

Rp

un t u k se l e b i h n y a ;

pu t u s a n n y a

bahwa

Feb r u a r i

III ,

te rhadapnya

in i pada ol e h

s ne do In

A

gu

ng

M

R

24

p ih a k

sah

Nege r i

obyek

II ,

di k u a t k a n

645 / PDT / 20 08 / PT . SBY .

d ib e r i t a h u k a n

Menya t a k a n

Pengad i l a n

da l am

dengan

Menimbang ,

beban dan

ban t u a n

(c on s e r v a t o i r

atas

Tergug a t

te l a h

Sur a b a y a

dan

IV kepad a

tanpa

denga n

pa r a Penggug a t

bahwa

pa r a

IB)

rup i a h ) ,

guga t a n

pe rmohonan

pe r l u

(d e l a p a n

ribu

Menimbang ,

ter s ebu t

2008

t imbu l

pu l u h l ima

( IA ,

padany a

dan IV ;

yang

10 . Menol a k

oleh

Tergug a t

8.585 . 000 , -

I

sengk e t a

be r h a r g a

j am i n a n

Jun i

III ,

da r i

II

kepo l i s i a n :

dan

di l a k u k a n 12

obyek

Tergug a t

hak

sengk e t a

bi l aman a

si t a

9 . Menghukum

am

obyek

ng

ah

te l ah

sah dan

on

8 . Menya t a k a n

IB ) ,

mempero l e h


be r h a r g a

tidak

I,

ep

yang

Tergug a t

da l am kead a a n kosong

apapun

tangga l

ah k

yang

sengk e t a

Penggug a t

sya r a t

ada l a h

In d

Pa r a

tangga l

IV ,

menye r a h k a n

obyek

obyek

pengu a s a a n

In

Tergug a t

R

ah m

ka

II ,

II

I,

lik

siapa

Tergug a t

obyek

dengan hukum;

7 . Menghukum

un t u k

Tergug a t

I

IV , pengua s a a n

lik


atau

oleh

IV o l e h

A gu

sengk e t a

ol e h Tergug a t

demi

obyek sengk e t a

ub

sengk e t a

ata s

ba t a l

i

IB) dan I I ,

ng

( IA ,

bahwa pengu a s a a n

ep

6 . Menya t a k a n

ada l a h

es

hukum;

ter s ebu t

do

sewa menyewa

ub

ka r e n a n y a

ne si a


ik

h



Halaman 77

R ep ub

hk am


kas a s i

seb a g a im a n a

Pe rmohona n Kasa s i

kas a s i

yang

yang

d ib u a t

pe rmohon an memuat

Kepan i t e r a a n

Nege r i

Pengad i l a n

dengan

yang

di t e r ima

ter s ebu t

kas a s i

j awab an

da r i

alasan - alasannya

pa r a

pada

tangga l

Penggug a t / T e r b a n d i n g

2009 t e l a h

pa r a

dibe r i t a h u

Tergug a t / P emb an d i n g

kas a s i

Nege r i

Menimbang ,

oleh

24 Mare t

memor i

Pengad i l a n

itu

yang

Jembe r

di t e r i m a

di

pada t a n g g a l 2 3 kas a s i

di a j u k a n

Kepan i t e r a a n

Mare t

2009 ;

a

bes e r t a

pe rmohona n

quo

te l a h

dibe r i t a h u k a n

kepad a pi h a k

tenggang

denga n

sek s ama ,

dia j u k an

da l am

denga n

ca r a

di t e n t u k a n

da l am undang - undang ,

Menimbang ,

ng

Pemohon

Kasa s i / p a r a

ka r e n a

pe rmohona n

kas a s i

wak tu

ter s ebu t

pa r a

bahwa

ter s ebu t

A

kas a s i n y a

ala s an - ala s an

maka fo rma l

pada

yang di a j u k a n

Tergug a t pokokny a

da l am

ia l ah

.

oleh

Pemohon

a

quo

ONBEVOEGDHEID. ka r e n a n y a da l am semua

tingka t

eks e p s i

peme r i k s a a n

di t i n g k a t

kas a s i ,

ONBEVOEGDHEID

d imak s ud

seb a g a i

be r k e n a a n

dan

VAN

dapa t

di a j u k a n t e rma s u k

pe r k a r a

mengena i

sengk e t a

EXCEPTIE

pe r d a t a

pe r d a t a

EXCEPTIE

VAN

dengan

alasan

yang

di a j u k a n

s ne do In

A

gu

ng

M

R

sub s t a n s i

ter s ebu t

di s ampa i k a n

be r i k u t :

1 . Bahwa

dengan

Kasa s i

lik

pe r k a r a

yang di a j u k a n

ub

da l am

eks e p s i

ep

ah

Bahwa

oleh memor i

DALAM EKSEPSI

am

dan

di t e r ima ;

gu

dapa t

itu

l awan

In d

oleh

ah k

ten t a ng

bahwa

yang

di

lik

se t e l a h

memor i

R

m

ka

Pan i t e r a

di i ku t i

10

Jo Nomor :

2009 ;

yang pada t a n g g a l

ah

Akta Pe r ny a t a a n

ala san - ala s an

Pengad i l a n

Bahwa

memor i

da r i

ol e h

mana

2008

pada t a n g g a l

ep

ah

24 Mare t

Apr i l

lisan

ternya t a

A gu Jembe r

se c a r a

9

Nomor . 21 /P d t . G / 2 0 0 8 / PN J r .

06 /P d t . K s / 2 0 0 9 / PN , Nege r i

tangga l

i

2009

khus u s

es

pe rmohona n

ng

Mare t

kua s a

kua s a n y a .

on

dia j u k an

su r a t

pe r a n t a r a a n

do


dengan

In

Tergug a t / P emb a nd i n g

ub

pa r a

ne si a


ik

h



Halaman 78

Bahwa


az a s

ter s ebu t ,

terhadap

dan

ah l i

ter s ebu t

I s l am ,

ka r e n a n y a

Pemohon

Kasa s i

Tahun

ke i s l am a n . 2006

No.

7

sengk e t a

ten t a ng

tahun

pe r s o n a l i t a s

war i s n y a

ke

war i s

yang

be r a g ama

dan / a t a u

mana pewan s

l s l am

atau

ka r e n a n y a

R

Tingg i

memer i k s a

dan mengad i l i

ada l a h

jo .

be rwena n g

Pengad i l a n Jembe r

gu

Agama

yang

dan

Pengad i l a n

A


tahun

1989

ah

ten t a ng

bahwa

bukan

Tingg i

Pas a l

2006

l s l am

d ib i d a n g

an t a r a

Bahwa

se l a i n

dipe r t e g a s

tahun

Agama ,

la in

1989

No.

7

di n y a t a k a n

dan

or a n g - or a ng

dengan

3 tahun

Undang - Undang


2006 Ten t a n g 7

Jembe r

be rwen an g

pe r k a r a

yang

di

be r a g ama

war i s ;

be r l a k u n y a

Per ub a h a n

ten t a ng

undang - undang

ata s

Undang -

Pe r a d i l a n

Agama

s ne do In

A

gu

ng

M

R

No.

Nege r i

be r t u g a s

dan

an t a r a

Undang

atas

Agama

memutu s

3 Tahun

Pengad i l a n

Hal i n i

Pe r a d i l a n

pe r t ama

No.

in i

Pengad i l a n

pe r u b a h a n

itu

mengad i l i

49 Undang - Undang Nomor

Pengad i l a n

t ingka t

be rwen an g

dan

da l am ha l

Sur a b a y a .

ten t a ng

memer i k s a ,

memer i k s a

Agan r a

jo .

a quo dan se c a r a

ep

yu r i d i s

war i s

Jembe r

tidak

pe r k a r a

di

sengk e t a

Nege r i

Sur a b a y a

ng

Pengad i l a n

te r j a d i

di s e l e s a i k a n

te rhadap

a quo Pengad i l a n

badan

lik

Agama .


sengk e t a

ub

Pengad i l a n

1989

l s l am a n

hukum l s l am t u nd uk pada hukum l s l am dan j i k a pe l a n g g a r a n

am

3

Undang - Undang Agama) .

melawan


No.

Pe r a d i l a n

pa r a

dan

da l am

p ih a k

ep

m

ah

ten t a ng

atas

agama

az a s

undang - undang

kas a s i

pa r a

kas a s i

d ib e r l a k u k a n

Pe rub a h a n

ka

peme l u k

Tern r o h o n

ha r u s l a h

ah

te rnya t a

seb a g a i

A gu

kepad a

(v i d e

dan

Termohon

pihak

i

Kasa s i

.

ada l a h

es

Pemohon

ia l a h

yang mana pa r a

quo

on

quo

a

do

a

ng

pe r k a r a

war i s

pe r k a r a

In

sengk e t a

da l am

In d

masa l a h

Kasa s i

lik

Termohon

ub

oleh

ne si a


sama - sama

ah k

R ep ub

hk am


ik

h



Halaman 79

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masa l a h

l nd on e s i a

yang

d i t aw a r

bahwa

yang

ada l a h

Pengad i l a n

ka r y a

tu l i s

da r i

l s l am

tidak

di ha l

in i

bisa

memutu s

t ingka t

pe r t ama

se j a l a n

A. MUKTI ARTO be r j u d u l

KEKUASAAN PENGADILAN

masya r a k a t

memer i k s a ,

pe r k a r a Agama ,

bag i

sud ah

be rwen an g

menye l e s a r k a n

A gu

war i s

be r g ama

ng

dan

sengk e t a

denga n

GARIS BATAS

do

un t u k

ne si a


AGAMA DAN PENGADILAN

NEGERI

wans

apab i l a

o l e h Pengad i l a n

gu

diangka t

al i a s

Hj .

A

te l ah

Sid i k

Kasa s i

seb a g a i Sa l amah

ah

I,I I , I I I , IV /2 ) ,

al i a s

be r n ama

anak

angka t

dan

50

ten t a ng

tahun

1989

dan di p u t u s

kemud i a n

Si t i

Hj .

H.A Sid i k

Si t i

ha l

Si t i

Su l am i

oleh

Moch Sid i k (v i d e

Sa l amah

al i s ala t

H Al i

buk t i

Su l am i seko l a h n y a

Sa l amah

dan

Moh.

Sid i k

ijasah

ata s

nama

dan

tega s

bahwa

or a n g

Moch .

Sid i k

(v i d e

ala t

dengan j e l a s be r n ama

yang

d ib e r i

tanda

T

buku

Si t i

r a po r Su l am i tua buk t i

I , I I , I I I , I V / - 3,4 )

do In

A

gu

ng

ne

s

R

Su l am i

dengan

ada l a h

se s u a i

ter t u l i s

T

ter s ebu t

in i

maupun

su r a t

yang

bay i

seko l a h

Si t i

pas a l

2006 No.7

dan yang membiay a i

al i a s

M

ah k

am

Sa l amah

hak

kes emuany a

ke t e n t u a n

pun d ip e r i k s a

I

mas i h

diseko l a h k an

kas a s i

Agama;

Si t i

se j a k

Agama

da l am

sengk e t a

un t u k

Undang - Undang

Pe r a d i l a n

Pemohon

p ih a k

No 3 t a h u n

ng

atas

Ten t a n g

ter j a d i

maka be r d a s a r k a n

Undang - Undang

Pe rub a h a n

2 . Bahwa

pa r a

l s l am a n

Pemohon

R

ah

(2 )

te l ah

ka r e n a

be r a g ama I s l am , aya t

kebe r a d a a n

di a n g g a p dan

ke

da r i

lik

ter s ebu t


ub

masa l a h

as a s

hukum

ub

d ib e r l a k u k a n n y a

kons e kwen s i

i

seb a g a i

253 Desembe r

lik

19 s / d 44 ;

Bahwa

mi l i k

ke - XXI No.

ep

2006 ha l .

tahun

es

Per a d i l a n

d imua t

on

Var i a

ep

ka

m

ah

di

KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA yang

In d

PENENTUAN

In

PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI DASAR

ik

h



Halaman 80

R ep ub

hk am


se r t a


Sa l amah

T

H Al i Sid i k

Sid i k

angka t

keduduk a n

Kompi l a s i


gu

atas

Ten t a n g

Pe r a d i l a n hak

mempero l e h

ah

pen i n g g a l a n

IV

Sa l amah al i a s

anak Moch

ha r t a

Sid i k ,

al i a s

Hj .

No.

7

bahwa

maka

ten t a ng

tahun

1989

anak

angka t

da r i

ha r t a

H.Al i

Sid i k

tidak

d ik a r u n i a i

Sa l amah

dan

ol e h

Sa l amah

se l ama

anak

IA ,

dan

II ,

a lma r h um

Moch .

ka r e n a

ter i k a t

kandung

IB ,

Sid i k se l ama

Moch .

Sid i k

pe r k aw i n a n

kecu a l i

anak

do In

A

gu

ng

ne

s

R

al i a s

sengk e t a

pen i n g g a l a n

dan Si t i

Sid i k

be r l a k u n y a

2006

waj i b a h

obyek

Si t i

(S i t i

Hukum l s l am Jo Pas a l

Tahun

was i a t

Hj .

I

angka t

di t eg a s k an

Agama

merupak a n

H.Al i

Sa l amah

te l ah

3

bahwa

al i a s

M

ah k

am

III ,

I

a lma r h um or a ng t u a angka t n y a ;

Tid ak d i b a n t a h ,

or a n g

send i r i .

kas a s l

se t e l a h

Undang - Undang

A

Pe rub a h a n

Sa l amah

Kasa s i

dan

angka t

No.

Bok

maupun

seb a g a i

seb a g a i

209 Kompi l a s i

undang - undang

Si t i

Sa l amah

l s l am

Pas a l

Hj .

kandungny a

hukum

anak

Hukum

ke t e r a n g a n

fa c t o

Pemohon

Si t i

H Al i Sid i k ;

Bahwa ,

49

maka

Hj .

yang

Pemohon

R

al i a s

al i a s

su r a t

de

Sid i k

anak


Sa l amah

Al i

sep e r l i

demik i a n

Su l am i )

al i a s


Su l am i )

Dengan

ah

te l ah

Seca r a

H.

Moch .

be r n ama Bok Ran t i ,

Sa l amah

al i a s

yang

dan

dan

ep

tua

buk t i

ep

Moch .

ala t

kas a s i

demik i a n

pe r l a k u k a n

dan

(S i t i

pemohon

dengan

Sa l amah

/ - 2,3 . 4 . 5

ng

ka

m

ah

Kat i n a h ) , de yur e

(v i d e

I,I I , I I I , IV

sak s i - sak s i

Si t i

angka t n y a

i

drb e r i

Hj .

tua

pes t a

lik

al i a s

yang

ub

Sid i k

dan

membiay a i

or a n g

al i a s

un t u k

ub

A gu

be r n ama

ada l a h

pa t u t

d i k aw i n k a n

yang

ng

mengaw ink a n

kemud r a n

dan

anak

es

tangga

dewas a

seb a g a i

on

be r umah

be r u s i a

Su l am i

do

se t e l a h

Si t i

In

angka t ,

itu

In d

se t e l a h

lik

kemud i a n

ne si a


ik

h



Halaman 81

R ep ub

hk am


kas a s i

ng

Sid i k

mewar i s

al i a s

obyek

pe r k a r a

ka s a s i Kasa s i

seb a g a i

be r i k u t

kas a s i

pe r k a r a

ka r e n a n y a

gu

ar l i n y a

A

pe r b u a t a n

or a n g

ah

an t a r a

d ip un gu t

itu

kandung da l am

da r i

hukum

demik i a n

rup a .

sua t u

hubunga n

(v i d e

“Penga n t a r

la in

anak

yang

keke l u a r g a a n

or a n g t u a dengan

Suro j o dan

Wign j o d i p u r o ,

Azas - Azas

Gunung Agung - Jak a r t a

hukum

ada l a h

seh i n g g a

dan

yang ada an t a r a

angka t

or a n g

t imbu l

ke t e n t u a n

dapa t

ada t

anak

anak

118 ) ;

pembuk t i a n

denga n anak

memungu t

bukunya

da l am

tidak

yang

Ada t ” Pene r b i t

Bahwa

Fac t i

anak menuru t

send i r i .

Fac t i

hukum

di k e n a l

send i r i

sep e r t i

kebe r a t a n

ada t

1992 ha l

Hukum 117 -

seb a g a ima n a

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

yang Sama

lan j u t

d id a l am member i k a n

pengamb i l a n

ke l u a r g a

leb ih

in i

di b a t a l k a n ;

ada t

mengangk a t

a

kas a s i

dengan

Jude x

sa l a h

Jud ex

dan ha r u s

hukum

pe r k a r a

sang a t

khus u s n y a

pu t u s a n

2 . Bahwa da l am

kas a s i

hukum pu t u s a n

hukum

d ip e r t a h a n k a n

ah k

l s l am ;

menya t a k a n

ng

pe r l i m b a n g a n

SH.

IV da l am

pembag i a n n y a

di a t a s ,

memor i

a quo d ik a r e n a k a n

dan

be r h a k

memor i

teru r a i

:


anak

III ,

bes a r

da l r l

R

ah

denga n

menyampa i k a n

1 . Bahwa Pemohon

keda l am

II ,

hukum war i s

seb a g a im a n a

Pemohon

sua t u

ka r e n a n y a

Mahkamah Agung RI yang memer i k s a

sep e n d a p a t

atas

Sa l amah

lik

Pemohon

IB ,

ah l i

lik

m

ka

tidak

IA ,

denga n ke t e n t u a n

ke t e n t u a n

Si t i

Sid i k

angka t

merupak a n

ub

ah

Bahwa apab i l a

Hj

H Al i

sengk e t a

a quo


al i a s

Agama

anak

ka s a s i

ep

Moch .

Per a d i l a n

Sebag a i

Termohon

a lma r h um Sa l amah

A gu

war i s

dengan

I

Undang -

i

Pemohon

be r s ama - sama

Ten t a n g

ata s

es

1989

Pe ru b a h a n

on

No 7 t a h u n

keduduk a n

quo

ten t a ng

do

Undang

2000

49 Undang - Undang

In

Tahun

Pas a l

ub

3


ep

No.

maka

In d

angka t ,

ne si a


ik

h



Halaman 82

R ep ub

hk am


Sa l amah

al i a s

H.Al i

buk t i

diangka t Hj .

Sid i k

se j a k

kemud i a n

dan yang membiay a i

seko l a h n y a

Hj .

Si t i

dan

ha l

in i

nama

buku

Si t i

bahwa

or a ng

Sid i k

(v i d e

ala t /- 3

seb a g a i

anak

un t u k be r umah

dan

mengaw ink a n


Sa l amah

Sid i k

al i a s

T. I , I I , I I I , I V

sak s i - sak s i

ah

Kat i n a h ) , de yu r e

(v i d e

pemohon

angka t

te l a h


Su l am i

in i l a h

j iw a da r i

anak angka t

diban t a h

bahwa ,

3 . Tid ak

sep e r t i

seo r a n g

anak

Moch

su r a t

yang

dan ke t e r a n g a n Bok Ran t i , de f a c t o

Hj .

Sid i k

be r n ama

Sa l amah

seb a g a i

kandungny a

menuru t

Bok

maupun

Si t i

Pemohon

bahwa pada

lak i - lak i

buk t i

dan

hukum

tangga l Moch .

or a n g

ka s a s r

I

send i r i , ada t ; 10 Apr i l Sid i k

bi n

s ne do In

A

gu

ng

M

R

1942

ala t

ep

(S i t i

di k aw i n k a n

Sa l amah

be r n ama

Al i

dewas a

yang

al i a s

tua

be r u s i a

Si t i

angka t n y a

Sa l amah H.

itu

tua

pe r l a k u k a n

al i a s

tanda

pe s t a

se c a r a

Sid i k

di b e r i

membiay a i

demik i a n

Moch .

dan

yang

dengan

dan

ijasah

Moch

se t e l a h

/- 2 3 4.5

kas a s i

Sid i k

je l a s

kemud i a n

H; Si t i

H. Al i Sid i k

tanda

A

d ib e r i

or a n g

al i a s

be r n ama

yang

se t e l a h

se r t a

al t a s

gu

be r n ama

maupun

Su l am i

tangga

ada l a h

H.Al i

dengan

su r a t

angka t

diseko l a h k an

al i s

kemud i a n

dan pa t u t yang

Si t i

(v i d e

Sa l ama l r

seko l a h

buk t i 4)

ada l a h

dan

tanda

Su l am i

ter t u l i s

tua

ng

Su l am i

ra po r

anak

mas i h bay i

Moch Sid i k

Su l am i

tega s

Si t i

yang

Sa l amah

di b e r i

ep

atas

se s u a i

I

seb a g a i

Si t i

yang

T. I , I I , I I I , I V / 2 ) ,

Sa l amah

kas a s i

al i a s

su r a f

T. I , I I , I I I , I V

am

te l ah

R

ka

m

ah

ala t

Pemohon

i

oleh

Moch Sid i k

Bahwa

es

angka t

dan Moch Sid i k

?

Su l am i

A gu

Si t i

Sa l amah

do

diban t a h ,

be r n ama

ah k

Hj Si t i

anak angka t

on

al i a s

H. Al i Sid i k

Tid ak

ah

seb a g a i

ng

al i a s

Su l am i )

apak a h

In

Sa l amah

I (S i t i

ub

da r i

pe r t a n y a a n ,

In d

ka s a s i

menj a d i

lik

Pemohon

yang

lik

di a t a s ,

ub

d ik u t i p

ne si a


ik

h



Halaman 83

R ep ub

hk am


Sumbe rb a r u ,

A gu

Kecama t a n la in


ha l

di


su r a t

pe t i k a n

yang hubung an


Moch .

Sa l amah

bi n t i

pe r k aw i n a n , mengena i

H.Amin

tidak

ha r t a

benda

d ip e r o l e h

ng

gu

Moch .

Sa l amah

tanah

se l ama

yang

mana

seb a g a i

tanah

Dengan

demik i a n ,

IA , IB , I I , ha r t a

yang da l am

IV t e r s e b u t

be r s ama

(gono - gi n i )

kebe r a d a a n

obyek

ha r t a

tanah ada

pe r k a r a

al i s

denga n pe r k aw i n a n

di a t a s n y a

keduduk a n

Sid i k

merupak a n

te r i k a t

sengk e t a

dan Moch

benda

a

IA , tanah

se c a r a

quo

d ik e n a l III ,

obyek

sengk e t a

yu r i d i s

IA ,

suam i

IV .

merupak a n

al i a s

H Al i Sid i k .

be r s ama pas a n g a n

bangun a n

IB , I I ,

Sa l amah

sengk e t a

sawah

Hj Si t i

;

IB , I I , is t r i

III ,

IV

Sa l amah

s ne do In

A

gu

ng

M

R

seb a g a i

ha r t a

be r s ama be r u p a

III ,

Sa l amah 4 . Bahwa ,

obyek

dengan


ep

ah

rumah

peka r a n g a n

Moch .

;

H Amin ha r t a

kawin se c a r a

pe r k aw i n a n

pe r k aw i n a n

bin

bi n t i

da l am i k a t a n

se l ama

keduduk a n

ter i k a t

dengan

ka r e n a n y a

te r i k a t

Sid i k

mempero l e h

A

te l ah dan

yang

se l ama

H.Amin

pe r l a n j i a n

benda ,

be r s ama (gono - g i n i )

Bahwa ,

te r i k a t

di b u a t

maka

bin

sah :

ha r t a

H.Amin ,

yang di p e r o l e h

bi n t i

yang

se l ama


Sa l amah bi n t i

am

Moch Sid i k


pe r n a h

pemi s a h a n

bin

ha r t a

bin

ala t

an t a r a Sa l amah

R

ah

yu r i d i s

Sid i k

1942 (v i d e

ub

Bahwa ,

penda f t a r a n

T. I , I I , I I I , I V / 1 )

hukum denga n

dan

tanda

merupak a n hubunga n suam i i s t r i

Sid i k

ah k

di b e r i

Agama

sa t u

buku

10 Apr i l

dan

Urus a n

Jembe r

ep

ka

m

ah

ka r e n a n y a

kan t o r

Kabupa t e n

n ik a h No. 189 / 1 9 4 2 t a n g g a l buk t i

Sa l amah

i

pe r n i k a h a n n y a

Si t i

H. Amin

es

Hj .

bi n t i

on

di p a n g g i l

Sa l amah

dengan

do

juga

be r n ama

pe r k aw i n a n

nama

In

pe r empuan

ng

yang

melak s a n a k a n

denga n

In d

seo r a n g

te l ah

d ip a n g g i l

lik

Sid i k

j ug a

lik

H.Al i

yang

ub


ne si a


ik

h



Halaman 84

R ep ub

hk am


su r a t

yang d tb e r i

IA ,

kebe r a d a a n

ha r i

SUPAIDI

di t any a

iden t i t a s n y a .

Ia

: SUPAIDI ,

Kab

gu

l s l am .

Kec .

Bahwa

da r i

A tahun

ah

lah i r

mus t a h i l

dan

apab i l a ten t a ng

Supa i d i Supa i d i un t u k

in i

be l um ter s ebu t

ke t e r a n g a n

d ik e s amp i n g k a n

ka r e n a

Tingg a l

Kec . di

di p a s t i k a n 1965 ,

tidak

bahwa

de

43

sak s i

sang a t

menge t a h u i

yang t e r j a d i pada

ka r e n a n y a

merupak a n

sak s i

be r umu r

dapa t

d ik a r e n a k a n lah i r ,

kas a s i

seh i n g g a

Supa i d i

Desa Agarn a

Termohon

mengaku

ke j a d i a n / p e r i s t i w a

1942 demik i a n

Kepa l a

Rowot en g a h ,

sak s i

tahun

sak s i

seb a g a i

Kab Jembe r .

yang

dapa t

pada

mengena i

sak s i

pada

tahun

1942

ke t e r a n g a n de

aud i t u

aud i t u

ha r u s l a h

mempunya i

ni l a i

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

send i r i

SUPAIDI

ter s ebu t

SUPAIDI

umur

sak s i

peke r j a a n

t empa t

Sumbe r b a r u ,

iden t i t a s

be r n ama

ke t i k a

mene r a n g k a n

Desa

Jembe r ,

dan

Pengad i l a n

Hak im

43 t a h u n ,

pemer i n t a h a n

Rowot e ng a h ,

sak s i

Supa i d i

umur

sumbe r b a r u ,

2008

Maje l i s

ng

Urus a n

sak s i

sak s i

SUPAIDI

a quo yang d i l a k s a n a k a n

03 Jun i

oleh

H.

ke t e r a n g a n

Sid a ng

ep

ah

be r i k u t

tahun

tangga l

al i s

dengan

;

IV

Sa l amah

Sid i k

Acar a


Se l a s a

Moch .

be r n ama

Ber i t a

11 ,

III ,

is t r i

ub

Jembe r

suam i

denga n a l a s a n


Nege r i pada

in i

yang

9 . 10 ,

IA , IB , I I ,

di g ug u r k a n

Kasa s i

USMAN. demik i a n

Nama:

ah k

dapa t

dan

R

ah m

tidak

Termohon

Bahwa ,

obyek sengk e t a

Sa l amah

/8 ,

buk t i

21 ) .

be r s ama pas a n g a n

Si t i

Sid i k

sak s i

ka

ha r t a

Hj .

T. I , I I , I I I , I V

ata s

ala t

ub

al i a s

IV (v i d e

hak

ep

seb a g a i

yang

tanda

pe r o l e h a n

III ,

16 , 17 , 1 8 , 1 9 , 2 0

A gu

Bahwa

Al i

IB , I I ,

ng

12 , 1 3 , 1 4 , 1 5 ,

ca r a

i

sengk e t a

da r i

es

tanah

di l i h a t

H.Al i

on

dapa t

al i a s

do

Sid i k

dan Moch Sid i k

In

Sa l amah

In d

Si t i

lik

Hj .

lik

al i a s

ne si a


ik

h



Halaman 85

R ep ub

hk am


pada

Hakim ,

maka i a mene r a n g k a n :

kebang s a a n

Dusun Kra j a n , Kab .

Kra j a n .

Bahwa

kas a s i

yang

Jembe r ,

da r i

bahwa

sang a t

dapa t

menge t a h u i

ke j a d i a n / p e r i s t i w a

yang

nr e r u p a k a n

ke t e r a n g a n

ng

yang

A sak s i

de

Supa i d r

di j a d i k a n

dapa t

ten t a ng

pada

tahun

tahun

1942

1942 , sak s i

sak s i

Usman

dan

un t u k

di k e s amp i n g k a n

pembuk t i a n

ke t e r a n g a n

maka

dan sak s i

seb a g a i

sa t u

a quo ka r e n a n y a

dan

Fac t i

Usman

kepad a

seb a g a i

ter s ebu t

ke t e r a n g a n

ter s ebu t da s a r pu t u s a n

tidak

Jude x

sak s i

kons e kwen s r n y a dapa t

dapa t


de

da l am mene r a p k a n

tidak ;

hukum

Fac t i

aud i t u hukum pu t u s a n

di p e r t a h a n k a n

s ne do In

A

gu

ng

M

R

di b a t a l k a n

r e rmohon merupa k a n

ke t e r a n g a n

sa i a h

sak s i

dan Usman

menuru t

sa l a h

dika t a g o r i k a n

dan ha r u s

Usman

ha r u s l a h

be r n ama Supa i d i

menda s a r k a n

pembuk t i a n , Jud ex

sak s i

aud i t u

ni l a i

ka r e n a

seb a g a i

da l am pe r k a r a yang

de aud i t u

aud i t u ,

ah

sak s i

apab i l a

;

oleh

Kasa s i

tahun

In d

Bahwa ,

pada

ke t e r a n g a n de

dapa t

lik

buk t i

sak s i

mempunya i

gu

ala t

tidak

Termohon

ub

ka r e n a

sak s i

pada

ka r e n a n y a

ter s ebu t

Dusun

lah i r

ter j a d i

di k a r e n a k a n

Usnr a n be l um l a h i r ,

Kepa l a

send i r i

R

in i

Kecama t a n

ter s ebu t

Usman

mus t a h i l

ra k i -

t empa t

umur sak s i

USMAN

1951 seh i n g g a

oleh

Rowot en g a h .

iden t i t a s

sak s i

di t a n y a

l s l am ,

Peke r j a a n

be r n ama

d ip a s t i k a n

demik i a n

Desa

2008

ke l am i n

agama

ep

ah

sumbe r b a r u ,

m

l nd on e s i a ,

10 Jun i

ub

dr

jen i s

ep

t ingga l

am

iden t i t a s n y a

USMAN, umur 57 t a h u n ,

ra k i ,

a quo yang

tangga l

USMAN

Nama :

ah

se l a s a

sak s i

A gu

Maje l i s


Sid a n g

lik

ke t i k a

ka

ha r i

ng


Jembe r

Acar a

i

Nege r r

Ber i t a

es


penga d i l a n

ah k

buk t i ;

on

Se l a n j u t n y a ,

ala t

do

seb a g a i

In

pembuk t i a n

ne si a


ik

h



Halaman 86

R ep ub

hk am


IV dan

Ber i t a

Jembe r

da l am

un t u k

sak s i

Usman

ke l i r u ter s ebu t

Supa i d i usu l

be r a s a l

dan

da r i

H.

aca r a

da l am

ah

dan da l am

menge t a h u i

III ,

IV da l am

39

40 yang

tanah

sengk e t a

da r a t

mas i h

d ib uk t i k a n IB , I I ,

a quo t i d a k

maka pu t u s a n

dapa t

dipe r t a h a n k an

alen i a

semua

tanah

di p e r o l e h ter s ebu t

pe r t ama

yang be r u p a nama

IV) da r i

Jude x

sampa i

menya t a k a n tanah

sa l amah

ada l a h

mi l i k

tanah

yas a n

mi l i k

a quo

denga n

. “bahwa

sawah dan t a n a h seh i n g g a

sengk e t a

dahu l u n y a

pu t u s a n


pada pokokny a

atas

III ,

hukum

Jembe r

Jude x

(oby e k

Hj

Si t i

yang

or a ng

dapa t sengk e t a Sa l amah be r a r t i

tuanya

yang

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

tidak

dia t a s

Nege r i

ha l aman

ha l aman

ah k

IV

supa i d i

di t u l i s

IB , I I ,


Fac t i / p e n g a d i l a n

tanah

sak s i

III ,

diba t a l k a n :

A

5 . Bahwa

yang

send i r i

on

ur a i a n


dan ha r u s

IA ,

IA ,

hukum

seo l a h - ol a h

IB , I I ,

ke t e r a n g a n n y a

sengk e t a


lag i

pada

ha l

Usman

a quo ;

gu

Fac t i

IA ,

s i d a n g denga n ka l im a t

tanah

sang a t

menge t a h u i

ep

pe r k a r a Bahwa ,

Usman

ng

usu l

di t u l i s

pada

tanah

dan

dengan

Amin ,

usman t e r s e b u t

be r i t a

Supa i d i


sengk e t a

sak s i

usu l

Karen a n y a

sak s i

2008

bahwa

as a l IV .

Jun i

seb a g a i

sak s i

tanah

10

In d

as a l

ah

Fac t i

Nege r i

lik

sak s i

Jude x

pengad i l a n

ub

pu t u s a n

ke t e r a n g a n

di j a d i k a n

IB , I I ,

mene r a n g k a n

III ,

tidak

IA ,

tangga l

mengena i

IB , I I ,

apab i i a

quo

yang

tahu

IA ,

a

sak s i

Supa i d i

sengk e t a

sidang

R

ka

m

ah

sengk e t a

tanah

Aca r a

Usman

tidak

bahwa sak s i

usu l

pe r k a r a

peme r i k s a a n

a

i

III ,

as a l

un t u k

pe r k a r a

es

as a l

da l am

Acar a

do

mengena i

A gu

tahu

sak s i

2008

yang mene r a n g k a n

ng

Supa i d i

03 Jun i

Jembe r

Ber i t a

In

tangga l

Nege r i

ep

quo

pengad i l a n


lik

Sid a n g

lag i

ub

Ter l e b i h - l e b i h

ne si a


ik

h



Halaman 87

R ep ub

hk am


IV)

ternya t a sengk e t a

Penggug a t Dengan

sidang

Terb a n d i n g

demik i a n dan

gu

Supa i d i

nas k a h pu t u s a n

A

merupak a n ka r e n a n y a

6 . Bahwa ,

su r a t

yang

sak s i

hukum

ke t e r a n g a n

No.

oleh

mene r a n g k a n

bahwa buku des a

Klea s

Luas

S. I I I

Kepa l a

do

da l am

dan Usman ,

sed em i k i a n

Fac t i

juga

sa l a h

khusu s n y a

dibe r i

tanda

Rowot e ng a h

No. F.5464

M2 a t a s

in i

diba t a l k a n ;

71 / 5 6 2 . 2 0 0 1 / 2 0 0 8

Desa

14 . 4 6 0

sak s i

a quo bukan

Supa i d i

ep


sak s i

di t u a n g k a n

yang

yang

Si t i

dan Usman) ;

pembuk t i a n

su r a t

Hj .

mohon d i p e r i k s a

dan ha r u s

hukum

IB , I I ,

ke t e r a n g a n

hukum Jud ex

buk t i

tua


da r i

mene r a n g k a n

pemer i k s a a n

Usman

Usman

nama

P.11 . yang yang

pe r s i l

127

Sa l amah

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

be r u p a

ala t

or a ng

be r n ama Supa i d i

di p e r t a h a n k a n

mene r a p k a n

terhadap

IA ,

un t u k



da l am

ah k

ke t e r a n g a n

dapa t

ah

tidak

sengk e t a

mi l i k

Jude x Fac t i

aca r a

pe r n a h

ke s impu l a n

sak s i

be r r t a

dan

H. Amin (v i d e

ng

aca r a

yang

s i d a n g pada t a n g g a l

tidak

as a l n y a / d a h u l u n y a

quo

kas a s i

sak s i

(Obyek

Sa l amah yang be r n ama be r i t a

2008

a

i

tanah

3 Jun i

da l am

Acar a Pemer i k s a a n

2008

pe r k a r a

Termohon d imua t

tangga l

Ber i t a

da l am

sidang

es

pada

yang

dika r e n a k an

on

Jembe r sak s i

hukum t e r s e b u t

Pemer i k s a a n

ep

ah

Acar a

terdapa t mene r a p k a n

in i

R

ah m

ka

sidang

da l am

demik i a n

ke t e r a n g a n Supa i d i

dan

bahwa pe r t i m b a n g a n

Nege r i

be r n ama

sa l a h

khusu s n y a

Ber i t a

Pengad i l a n

III ,

padah a l

ub

A gu

yang nya t a


bahwa

Sur a b a y a ,

ter s ebu t

ke l i r u ,

Jun i

di amb i l

huku r n

hukum pembuk t i a n .

10

te r s e bu t

Tingg i

keke l i r u a n

da r am

hukum

pengad i l a n


un t u k

Sa l amah ” .

ub

ol e h

sang a t

Hj . Si t i


ng

al ih

da r i

ter s ebu t

In


as a l

sengk e t a

lik


semua t a n a h

In d

maka

lik

be r n ama H. Amin ,

ne si a


ik

h



Halaman 88

R ep ub

hk am


Sa l amah seb a g a i

Desa

yang

d i l amp i r k a n

sengk e t a

IA ,

dan

j ug a

da l am

Krawangan

Desa juga

ter s ebu t

ter s ebu t

di b u a t ,

se c a r a

as a l

in i

usu l

sang a t

tanah

pen t i n g

sengk e t a

dan

Moch .

al i a s

ng

tidak

des a

dan

IB , I I ,


Si t i

or a n g

Sid i k

III ,

IV bukan

Sa l amah

tuanya

jus t r u

yang

III , IA ,

ba r a n g

te r i k a t

pe r k aw i n a n

IA ,

a

quo

yang

H.

sengk e t a

Sa l amah dengan

dengan

demik i a n

IB , I I ,

III ,

Amin ,

al i a s Moch . se c a r a

IV t e r s e b u t

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Obyek sengk e t a

III ,

obyek

as a l

bahwa t a n a h

Sa l amah

Sid i k

yang

pembe r r a n / h i b a h

se l ama

Al i

IB , I I ,

pe r k a r a

IV d ip e r o l e h

H

IV

yur i d i s

da l am

buku

mengena i

be r n ama

yang t e r b u k t i

Sid i k

10 Apr i l

des a

IB , I I ,

da r i

Hj .

da l am

III ,

al i a s

yu r i d i s

ca t a t a n

sengk e t a

II I ,

al i a s

tangga l

Krawangan IA ,

hukum Hj .

Si t i

kapan

un t u k

H. Al i

H. Amin , maka se c a r a

IA ,

Hj .

tahun

lik

A

da r i

d ip e r o l e h

buku

bahwa t a n a h

IV as a l n y a

IB , I I ,

buku

IB , I I ,

ub

mene r a n g k a n

pada

adany a

sengk e t a

gu

tanah

sengk e t a

Sid i k


dengan

IA ,

dan

sek a l i

IA ,

Sa l amah

mela i n k a n

H.Amin .

tega s

Sa l amah

C

tanah

di b u a t / d i t e r b i t k a n


r iwa y a t

ah

de s a

in i

le t e r

am

da r i

C

disebu t k an

ha l

1942 ;

ah k

bahwa

demik i a n

Bahwa ,

terdapa t

C des a dan buku Krawangan des a Rowot en g a h

melak s a n a k a n

da r i

le t e r

ep

Si t i

tidak

IV be r a s a l

buku

su r a t

i

buku l e t e r

buk t i

mene r a n g k a n

III ,

tidak

ala t

ternya t a

yang

IB , I I ,

Sumbe rb a r u ,

es

be r a p a

da l am

P. I I

ca t a t a n

menen t u k a n

ah

tanda

dan buku kr awanga n

Kecama t a n

R

ka

m

ah

adany a

IV ,

C des a

Rowot en g a h ,

dibe r i

alasan

on

yang

denga n

atas

:

buku l e t e r

A gu

Jembe r

be r i k u t

kr awanga n

In d

di

II) ,

ep

des a

da l am

sengk e t a

ng

Bahwa ,

C dan

ub

yu r i d i s

(oby e k

le t e r

do

nama

l emba r a n

In

d i l amp i r i

lik

yang

ne si a


ik

h



Halaman 89

R ep ub

hk am


H. Al i Sid i k

ke t i k a

ten t unya

seb e l um

bi n t i

Bahwa

ka t a

apab i l a

bin t i

Bahwa ,

pada

se l ama

te l ah

ter i k a t

kemud i a n

ah

pe r k aw i n a n

d ik u a s a i

Sid i k

Sa l amah

dan

Moch .

da l am kur un

wak t u

tahun

d ip a s t i k a n

dapa t

Hj .

oleh sid ik

us i a

yang

IA ,

dan dan ha r t a

III ,

ten t a ng

1960

IV ,

UUPA us i a

sa l amah dan Moch .

be r u s i a IA ,

Sa l amah al i a s

18 t a h u n

IB , I I ,

III ,

al i a s

Hj

Si t i

Sid i k

te l ah

be r u s i a

obyek

sengk e t a

dan IV

H. Al i

pe r k aw i n a n

bahwa

H. Amin

sah ,

IB , I I ,

1960

si t i

te l ah

anak

Sa l amah

24 Sep t embe r

Obyek sengk e t a

dim i l i k i

be r s ama

ar t i

mempero l e h

tahun

tangga l

H. Al i pu l a

te l ah

ada

anak pe r empuan

pe r k aw i n a n

UU No.5

pada

apab i l a

di t e r j emahkan

1945

sengk e t a

al i a s

itu

l nd on e s i a

dan 18 IA ,

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

se l ama

tanah

sa l amah

al i a s

baha s a

Sa l amah bi n t i

10 Apr i l

ter i k a t

ke t i k a


dan

mempunya i

pe r k aw i n a n

be r u p a

A

be r s ama

ar a b

bahwa Sa l amah

tangga l

gu

Moch Sid i k

baha s a

ep

ar t i

ng

maka mengandung

ka l i

nama

seh t n g g a

dan ka l a u

tanah

pe r t ama

maka apab i l a

l nd on e s i a

H. Arn i n ,

bahwa

atas

da r i

pe r empuan ,

kecu a l i

ter ca t a t

keda l am

H. Amin”

baha s a

H. Amin .

te l a h

be r a s a l

anak

“b i n t i

pe r empuan

ah k

merdek a

nama

se t r d a k - t i d a k n y a

H Amin .

ar t i

keda l am

kl a s i r a n atau

atas

la i n

menun j u k k a n

1976

Rowote n g a h ,

Jembe r

ca t a t a n

R

ka l ima t

ada

tahun

di t e r j e m a h k a n

mempunya i

Sid i k

tanpa

di l a k u k a n

l n do n e s i a

Sa l amah

Kabupa t e n

b H. Amin

sengk e t a

Desa

yang

do

Amin

di

IV

In

H.

Sa l amah

se t e l a h

de s a

III ,

ub

b

IB , I I ,

lik

A gu ah m

ka

buku

Sumbe rb a r u ,

Sa l amah nama

IA ,

In d

sengk e t a

da l am

Kecama t a n

Sa l amah dan Moch . Sid i k

ub

ter ca t a t

suam i

;

ng

Obyek

Si t i

pas a n g a n

i

al i a s

Hj .

gi n i )

es

Sa l amah a l i a s

(gono

on

is t r i

Bahwa ,

ah

be r s ama

lik

ha r t a

ep

merupak a n

ne si a


ik

h



Halaman 90

R ep ub

hk am


(gono - gi n i )

A gu

Moch s i d i k

bukan seb a g a i

7 . Bahwa

d ib e r l a k u k a n IV

sid ik

dan

as a l

No.

5

da r i

te rnya t a

tanah

ada t


pa s a l

II

denga n

nama

UUPA t e r s e b u t

menj a d i IA ,

hak

IB , I I ,

mana pada

sa a t

oleh

pas a n g a n

suam i Moch

di l akukan

d imak s ud tidak

IB ,

II ,

gu

or a n g

tua

A

asums i da l am

yang

ah

a IB ,

Hj Si t i

Sa l amah

Fac t i

quo ,

d ip e r t a h a n k a n

III ,

dan

suami

Yasan

di k r u a s a i Hj .

Si t i

Sid i k

maka

un t u k

tanah

ya s a n

ha r u s

Obyek

ha l

sengk e t a

da r i

IA ,

pembe r l a n

H. Amin seb a g a im a n a pu t u s a n

Jud ex

te t ap i

ist r i

sid ik

sifa t ha r t a Sa l amah

al i a s


ke l i r u

dan

Fac t i

tanah

be r s ama

H.Al i

alra s sid ik

hukum Judex

tidak

dapa t


hukum Jembe r


Jude x pe r k a r a

Fac t i a

quo

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Nege r i

tanah

H Al i

IV seb a g a t

ka r e n a n y a


(P eng a d i l a n

akan

dan Moch .

ter s ebu t

ya s a n tanah

al i a s

be r a s a l

be r n ama

pas a n g a n

melek a t .

tanah

hukum

II ,

tanah


IV d i a r t i k a n

pe r k a r a IA ,

al i a s

Ket en t u a n -

de f a c t o

Sa l amah

bahwa

Sa l amah

(gono - gi n i )

8 . Bahwa

ata s


sengk e t a

te t ap

Is t r i

IB , I I ,

un t u k

seb a g a i

se c a r a

Sid i k

be r a r l i

III ,

dan

penda f t a r a n

di d a f t a r

in i

itu

ng

ke t i k a

IV

(1 )

un t u k

mi l i k

III ,

yang

dan

aya t

UUPA

tanah

ub

d jk on v e r s r

lag i

ten t a ng

ub

Konve r s i

sek a l i

IA ,

ep

Ket e n t u a n

Sa l amah

sengk e t a

ep

Bahwa ,

ha r t a

Si t i

1960

obyek

IA ,

H Amin ;

tahun

merupak a n

Sa l amah

am

H Al i

Yasan ;

sengk e t a

ah

Hj

R

ka

m

ah

III ,

merupak a n

al i a s

al i a s

UU.

yur i d i s

sengk e t a

Sa l amah

ba r a n g

ke t i k a

obyek

Sid i k

i

be r s ama

ah k

se c a r a

H.Al i

es

IV

al i a s

ka r e n a n y a

ng

III ,

Sid i k

Hj

on

pe r k aw i n a n ,

IB , I I ,

dan

Moch

al i a s

do

ter i k a t

dan

sa l amah

In

Sa l amah

ke t i k a

In d

Si t i

IV di p e r o l e h

lik

III ,

lik

IB , I I ,

ne si a


ik

h



Halaman 91

R ep ub

hk am


di p e r o l e h

Amin ,

maka

IV t e r s e b u t

tanah

Tahun

Pas a l

Si t i

yang

da l am pas a l

20 aya t

(1 )

d i b awah ,

mi l i k ,

anda r b e n i

des a ,

lande r i j e n b e z i t r e c h t , atas

beka s

denga n nama apapun lan j u r t

be r l a k u n y a ter s ebu t mempunya i ter s ebu t Bahwa ,

pa r t i k e l i r

Ment e r i

undang - undang da l am hak

Agra r i a , in i

tidak

menre nuh i

s t a t u s / m a c am

aya t

hak t a n a h

IV be r l a k u n y a

(1 ) ,

atas

druwe ,

gr a n t

su l t a n

er f a c h t , dan

hak

hak - hak di t e g a s k a n

se j a k

mula i

hak

mi l i k

kecu a l i

sya r a t

sengk e t a

UU No.5 t a h u n

mula i

ag r a r i c h

menj a d i

20

21 " .

In

hak

yang akan

Pas a l

da l am pas a l

pada

hak

pe s i r r i ,

dengan

seb a g a i

IA ,

1960

yang

IB ,

ten t a ng

s ne do In

A

gu

ng

M

R

III ,

ol e h

dimak s u d

ya i t u

j ug a

tega s

hak yang

al t i j d du r r e nde tana i r

dengan

Wewenang

ada

in i ,

druwe

ten t a ng

member i

yang

yas a n ,

1960

yang d i s e b u t

Undang - Undang

gu atas

dengan

sep e r t i

ng

seb a g a r

e i g e n d om ,

yang

mir i p

se t e l a h

Ket en t u a n -

Agra r i a .

atau

ke l i r u ,

(1 )

aya t

Pokok

seb a g a im a n a

dan

impe r a t i f

Tahun

tanah

pu t u s a n

se c a r a

UU No.5

;

be r l a k u n y a

hukum

Konve r s i

ata s

A

II ,

Hi .

HAK YASAN

1960

11

"Hak - hak

ah

da r t

sa l a h

beka s

R

disebu t k an

am

IB ,

In d

Ket e n t u a n

II ,

be r n ama

IA ,

as a l

sang a t

UU No.5 da l am

nama

ah k

ha r t a

tanah

lik

dia t u r

leb i h

yang


ter s ebu t

Undang - Undang

ah

da l am

kebe r a d a a n

be r l a k u n y a

la in

tuanya

ep

ah m

ka

Fac t i

usah a

be r a r t i

"

ka r e n a

hak

II

sengk e t a

merupak a n

Bahwa kes impu l a n Jud ex

tanah

kemud i a n

lik

Sa l amah ,

or a ng

Sa l amah

ya s a n

ep

III ,

mi l i k

Hj Si t i

hak

kes impu l a n

semua

A gu

H.

tanah

dengan

dahu l u n y a

IV rn i l i k

ub

ter s ebu t

III ,

da r i

ng

d i s impu l k a n

II ,

ub

yang

IB ,

tanah

i

IA ,

bahwa

es

sengk e t a

pena f s i r a n

on

40 yang member i k a n

do

ha l aman

ne si a


ik

h



Halaman 92

se t e l a h IA ,

IB ,

mana pada IB ,

itu

III ,

merupa k a n

tanah

Hak Mil i k

mengua s a i

IV dan ka r e n a n y a

nama Sa l amah 12H. Amin ,

pe r k a r a

a

quo

ter s ebu t

da l am

Krawangan )

terda f t a r

ter j a d i

be r b e d a

as a l

tidak

da l am

Sa l amah 12

ka r e n a n y a

Fac t i

te l ah

ah

H.Amin

9 . Bahwa

a

da l am

dan bukan t e r d a f t a r te l ah

di j e l a s k a n

al i a s

Hj .

Sid i k

te r i k a t

be r s ama

Si t i

Iv s e l a n j u t n y a

tanah

tanah

dim i l i k i n y a ,

atas

nama H.

sta tu s

tanah

konve r s i

nama Sa l amah

nama

b

H. Amin .

bahwa ke t i k a

te l ah

sengk e t a

Hj .

nama

hukum

te r s e bu t

Si t i

Sa l amah

al i a s

mempero l e h

IA ,


Sa l amah a l i a s

tanah

IB ,

II ,

H. Al i ha r t a III ,

d i ku a s a r n y a

ke t i k a

us i a

Sa l amah dan Moch .

s ne do In

A

gu

ng

M

R

pe r k aw i n a n

te t ap i

ata s

di l a k u k a n

dia t a s

sengk e t a

akan

mene r a p k a n

Sa l amah dan Moch . Sid i k

be r u p a

maka dapa t

Jud ex

atas

pe r k aw i n a n

maupun

ata s

dengan

terda f t a r

Fac t i

hukum pu t u s a n

se t e l a h

UUPA

C

terda f t a r

te rda f t a r

II ,

sengk e t a


quo

be r k e n a a n

ya s a n


(le te r

demik i a n

sa l a h

gu hak

A

beka s

tanah

H. Amin ,


yang

Jud ex

nama H.Amin ,

rn i l i k

H. Amin bukan

Amin .

pembuk t i a n

des a

pe r k a r a

IB ,

seb a g a im an a

pu t u s a n

ka l a u

atas

ng

sengk e t a

H. Amin

hukum

buku

seb a g a i

IA ,

tidak

lik

da l am

dan

pembe r i a n


in i

ub

asums i

da r i

sengk e t a

ub

IV be r a s a l

tanah

te l a h

lik

bahwa

ha l

ep

III ,

diad i k an

di l a k u k a n

te r s e bu t

ep

dapa t

sengk e t a

yang

sengk e t a

ke t i k a

d id a f t a r

ata s

tanah

tanah

un t u k

yang

am

tanah

menj a d i

yang

/

1960

penda f t a r a n

d ik a t a k a n

ah

IV yang

di k on v e r s i

sa a t

II ,

III ,

II , I I I , I V

UUPA t a h u n

R

ka

m

ah

IA ,

II ,

ter s ebu t

A gu

yas a n

be r l a k u n y a

TI ,

i

Bahwa ,

yang di b e r i

Hak Vasan

es

T. I I ) .

ng

8,9 , 1 0 ,

su r a t

nama

on

buk t i

dengan

do

ala t

ada t

In

(v i d e

tanah

In d

UUPA rn e r u p a k a n

ne si a


sengk e t a

ah k

R ep ub

hk am


ik

h



Halaman 93

R ep ub

hk am


dan

sengk e t a

nama

aya t

(1 )

II ,

III ,

tanah

mi l i k

Amin .

Namun se c a r a

H.Amin

tidak

tanah

sengk e t a

ng

ianah

sengk e t a

be r k ewa r g a n e g a r a a n

Hj .

sa a t

hukum

di p e r o l e h

Sa l amah

te r i k a t

H Al i Sid i k sa t u

pemegang II ,

UU

No.5

sya r a t

hak

mi l i k

IV

ha r u s

III ,

(WNI)

te rnya t a

warga

5 tahun

seb a g a im a n a Tahun

pr i b um i

al i a s

as l i

be r k ewa r g a n e g a r a a n Sa l amah

al i a s

Hj .

memenuh i

pe r s y a r a t a n

1960 t e n t a n g

Sa l amah

Sid i k

Si t i

al i a s

(WNl ) ,

se c a r a

merek a ka r e n a n y a yu r i d i s

yang d i k e h e n d a k i

21 UU No 5 Tahun 1960 t e n t a n g

Si t i

seb a g a i

ten tunya

Sa l amah

hukum

1960

UUPA

Hj .

H. Al i Sid i k

yang

l nd on e s i a

;

oleh

UUPA, seh i n g g a

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

menuru t

UUPA sa l a h

21

UU No.

Sa l amah dan Moch .

ah k

H. Amin ,

lik

pada


Pas a l

da r i

yang

al i a s

H.

hukum bahwa

UUPA.

ah

Bahwa ,

Si t i

b

nama Sa l amah b

as a l

IB ,

Pas a l

menj a d i


atas

ep

A

ten t a ng

IA ,

tanah

nama Sa l amah

seb a g a i

maka

t a n a h ada t

d ik on v e r s i

l n do n e s i a

da l am

Sid i k ,

Konve r s i

te r s e bu t

be r l a k u n y a

dipenuh i

d imak s ud

Al i

be r s ama

al i a s

gu

atas

H.

ba r a n g

pe r k aw i n a n dengan Moch Sid i k

ha r u s

Si t i

kes impu l a n

ha r t a

Sa l amah

yang

Hj .

wal a up un

sengk e t a

seb a g a i

Bahwa se t e l a h

Sa l amah a l i a s

ata s

seb a g a i

dan pada

dan t e r d a f t a r

tanah

merupak a n

II ,

IV yang semu l a

di t a r i k

1960

IV ,

kemud i a n

dapa t

5 Tahun

mengua s a i

ke t e n t u a n

yu r i d i s

24

III ,

al i a s

dan t e r d a f t a r

ter ca t a t

se l ama

IB ,

ep

ter s ebu t

Sid i k

yas a n

yang

IA ,

R

ah m

ka

II

IA , IB ,

akan t e t a p i

ah

Moch .

pas a l

denga n

ka r e n a

sengk e t a

tangga l

UU. No.

pa s a n g a n suam t i s t r i

Sa l amah mela l u i

oleh

18

i

itu

A gu

sa a t

dan

tanah

pada

ub

memi l i k i

maka

us i a

es

UUPA,

tahun .

di b e r l a k u k a n

ng

ten t a ng

1960

mencapa i

on

Sep t embe r

te l ah

do

be l a s )

Sid i k

In

(d e l a p a n

Al i

In d

H.

lik

al i a s

ub

Sid i k

ne si a


ik

h



Halaman 94

R ep ub

hk am


anak

pe r empuan

yang

be r k e n a n

II ,

d i d a l am

IV

Fac t i

Karen a n y a

dan

pu t u s a n

dapa t

(v i d e

Pu t u s a n

ng

yang

des a

gu

pemer i k s a n

un t u k

ah

yang

seb a g a im a n a

IB , Hj

II ,

pe r i s t i w a III ,

yang

yang

quo sak s i

di b e r i da l am pe r n a h

dimuka

sidang

yang be r k e n a a n

6

pada

dan

(e n am) buk t i tanah oleh

sa a t

suami ny a

te r j a d i

Ahmad

seb e l um

denga n

B

Si r e n g

or a n g

anak ,

su r a t

P. 7 .

sengk e t a

H Amin

IA , kepad a

melak s a n a k a n

yang

pe r t ama

tahun

1942 ,

s ne do In

A

gu

ng

M

R

Suk r i

buk t i

tidak

pembe r i a n

denga n

be r n ama

a

IV yang di l a k u k a n


da l am

l nd on e s i a

se l ama

da l am a l a t

Sa l amah

4 Ju l i

d imua t Agung

H.Amin

dika r un i a i

ter s ebu t

Si t i

be r n ama

i k hwa l

a quo

di b a t a l k a n

te rnya t a

seb a g a i

pe r k aw i n a n

Hj .Amin a h

dan j ug a

ala t

pe r k a r a

mene r a n g k a n ha l

alasan .

tangga l

yang

P .14


Pe r i s t i w a

Rl .

ep

A

d id e n g a r

sidang

merupak a n

ha r u s

Rowote n g a h

dan

IA ,

pu t u s a n

cukup

Mahkamah

mene r b i t k a n

P. l l

sengk e t a

in i

dan

quo

pembuk t i a n


K/S i p / 1 9 6 1 .

Yur i s p r u d e n s i

a

hukum

trdak

Fac t i

R

384

P .7 ,

tanah

Mahkamah Agung

Kepa l a

Jun a i d i tanda

yang

Jude x

muka 237 ) ;

10 . Bahwa

hukum

sed em i k i a n

drp e r l a h a n k a n

No.

pe r k a r a


hukum

tidak

II

r iw ay a t

yang


da l am

mene r a p k a n

dengan

III ,

Jud ex

Fac t i

maka pe r t i m b a n g a n

ep

IB ,

Jude x

dia t a s

do

sa l a h

UU No 5

In

te l ah

ur a i a n

ub

pu t u s a n

(1 )

Amin)

UUPA ;


hukum

20 aya t

H.

i

ten t a ng

1960

nama Sa l amah

es

ng

tahun

Rangkuman

am

ata s

dimak s u d o l e h Pas a l

semu l a

di k on v e r s i

terda f t a r

( s a l am a h

A gu ah m

ka

se t e l a h

seb a g a im a n a

1961

ah

dan

IV yang

on

mi l i k

Amin

Bahwa

ah k

III ,

In d

hak

H.

II ,

t a n a h yas a n kemud i a n

menj a d i b

IB ,

lik

merupak a n

IA ,

lik

sengk e t a

ub

tanah

ne si a


ik

h



Halaman 95

al i a s

R ep ub

hk am

Moch Sid i k sengk e t a

IA ,

IB ,


bahwa

Jude x

Fac t i


hukum

tidak

ah

ak t e

buk t i

su r a t

di ku a t k a n

pu t u s a n

Mahkamah

d ik u a t k a n

ng

1975 No 907K/S i p / 1 9 7 2

tengga l

10 Oktob e r

Yur i s p r u d e n s i

II

Desa oleh

se t empa t

Camat ,

1968 dan pe t a

ak t e

ot e n t i k

20 Agus t u s

da l a r n

pe t a

P7 yang

bukan merupak a n

Rangkuman

; "ke t e r a n g a n

kepu t u s a n I .P .D . ,

Desa

yang

fo rm 32 a / 4 1 0 / 6 9 tangga l

sep e r t i

24 Api l ,

yang dimak s u d

o l e h undang - undang " ) ,

11 . Bahwa , Si t i

Su l am i

sa l amah al i a s

dapa t

mendukung

dan

Hj .

Sid i k

pe r i s t i w a

si t i

nya t a

seb a g a i

seb a g a i

dan

Fac t i

dipe r t a h a n k an

mengua t k a n

Sa l amah

se c a r a

hukum

I)

Jud ex

dan

sa t u s

anak angka t Moch

konk r i t

Sid i k ka r e n a

be r i k u t :

do In

A

gu

ng

ne

s

R

adany a

tidak

(Pemohon Kasa s i

al i a s

H. Al i

quo


un t u k

M

ah k

am

dan ha r u s l a h

a

maka pu t u s a n

lik

pe r k a r a

dia t a s ,

ub

da l am

ur a i a n

ep

ah

Berd a s a r k a n

sa l a h

ter l e b i h

tanda

Rl t a n g g a l

yang d imua t

tanda

member i k a n

a quo ,

di b e r i

quo

menganc am

cukup

muka 217 di s e b u t k a n

merupak a n

A

bukan

te l a h

yang

pe r k a r a

Agung

ten t a ng

gu

Kepa l a

tidak

yang

o l e h cama t

ot e n t i k .

(v i d e

Fac t i

pembuk t i a n

da l am

a

yang di b e r i

Jude x

te l ah

pe r k a r a

ep

ala t

hukum

di d e n g a r

i

mene r a p k a n

yang

es

da l am

da l am

su r a t

maka

be r k e n a a n

pe r n a h

sidang

P .14

1942

masuk

Rowot e ng a h

tidak

buk t i

d i b awa

P 14 .

des a

Juna i d i

d imuka

dan

dan

kepa l a

denga n a l a t

P. l l

P. l l

membawa ba r a n g

yang

tahun

R

ka

m

ah

be r k e n a a n

pada

al i a s

on

Ahmad

IV

kawin

be r n ama

dengan

III ,

su r a t

ka r e n a


lag i

II ,

Sa l amah

do

A gu be r n ama

yang

H. AI i Sid l k

buk t i

oleh

P .7 ,

kedua


denga n a l a t Bahwa

yang

Hj Si t i

In

keda l am

ke t i k a

In d

suami n y a

ng

denga n

hukum

lik

Pe r i s t i w a

ub

se r t a

ne si a


ik

h



Halaman 96

R ep ub

hk am


ka l ima t

jang iku t ,

war i s n j a

jang

ah l i

war i s

in i ,

be r n ama

Sid i k

ke t e r a n g a n

kema t i a n

ng

TI ,

A

a lma r h um dan Moch .

Sid i k

− Ket e r a n g a n

ah

dan

al i a s

Hj .

pada

H .A l i Su l am i

TI , 23

yang

Si t i

Sa l amah

Kasa s i

se c a r a

Si t i

al i a s

Sid i k

ke t i k a

dan

sub s t a n s i

bahwa

Su l am i

Hj Si t i

al i a s

tuanya

yang

mana

angka t

H. Al i s i d i k ;

Sa l amah

dan

Sa l amah

Moch

merawa t

Sa l amah

H Al i

Sid i k ada l a h

al i a s

Hj .

do In

gu A

–

di t i r l i s

anak

Hj .

Sa l amah

dan

II , I I I , IV

ter s ebu t

masa

Sid i k

buk t i

ng

M

Moch .

Si t i

ala t

Pemohon

angka t

dan

Sid i q

al i a s

al i a s

R

am

ah k

Sa l amah

su r a t

–

mene r a n g k a n

anak

di t e r b i t k a n

ada l a h

Kasa s i

kes emuany a

Sid i k

al i a s

sak s i

Termohon

ada l a h

Su l am i

Sa l amah

H.

Sa l amah

Al i

tanda

kema t i a n n y a

Si t i

gu

bahwa

Si t i

be r u p a

II , I I I , I V

da l am su r a t

Si t i

te l ah

yang d ib e r i dan

Hj

TI ,

s

dun i a

ala t

tanda

al i a s

R

meni ngg a l

22

al i a s

di

ne

Moch .

Haj i

(v i d e

dibe r i

/6 , 7 ) .

nama

Jembe r , .

ub

yang

Sa l amah

su r a t

atas

tingga l

1972"

ep

ka

ah

dan

atau

kepad a

pe r d j a l a n a n

ep

m

su r a t

− Ket i k a

war i s n j a

itu

SULAMI,

1 Desembe r

II , I I I , I V

un t u k

". .

Sumbe r b a r u

Sur a b a y a , buk t i

pas

SIT I

ROWOTENGAH,

'.

ba r a n g 2

be r h a k

pemegang

ko l om

ada ah1 i

di s e r a h k a n

ah l i

da l am

i

br l aman a t i d a k

1

pas p o r n y a

lik

A gu

kemud i a n

buku

di tu i i s

dengan

tangga l

es

ke t e r a n g a n

ah

di d a l am

tega s

ng

denga n

pada

on

1972 ,

ha j i

Sid i k

lik

Desembe r

ibadah

Moch .

In

menuna i k a n

dan

do

Sa l amah

In d

Si t i

ub

− Ket i k a

ne si a


ik

h



Halaman 97

R ep ub

hk am


rn e n i n g g a l

bahwa

da l am


2006

ada l a h

Pas a l

dan mengad i l i

di

ter s ebu t

Pemohon dan

su r a b a y a

Nomor

yang

se r t a

Mahkamah

ah

:

denga n

un t u k

di

pi h a k

Pe r a d i l a n

:

SIT I


ka r e n a

yang ka l a h ,

maka

pe r k a r a

;

09

Janu a r i

Nege r i

Jembe r

Sep t embe r

2008

send i r i

pe r k a r a

akan

pa r a

da l am

in i

di s e b u t k a n

Termohon

merek a

da r i

21

Tingg i

ha r u s

semua

di

Kasa s i d ih uk um tingka t

Undang - Undang

Nomor

s

R

pas a l - pa s a l

kawan - kawan


yang

Agung

pe rmohon an kas a s i

pu t u s a n

seb a g a im a n a

un t u k

Mahkamah

SULAMI dan

mengad i l i

bahwa ol e h

Memperh a t i k a n

3 Tahun


pendap a t

Pu t u s a n

bi a y a

Nomor

;

645 / PDT / 2OO8 /PT . SBY

membaya r

war i s a n

Agama

;

Menimbang , be r a d a

Kasa s i

pu t u s a n

do In

A

gu

ng

M

ah k

am

bawah i n i

in i

un t u k mengabu l k a n

Agung

masa l a h


21 / Pd t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

amar

hukum ya i t u

te rd apa t

pe r k a r a

menuru t

mengua t k a n

Nomor

pene r a p a n

Pengad i l a n

membat a l k a n

A

2009

atas

cukup a l a s a n

pa r a

di b e n a r k a n ,

Undang - Undang

bahwa

gu

da r i

49

ng

ter s ebu t

quo

kewenang a n

Menimbang ,

terdapa t

a

dapa t

ne

ah

memer i k s a

da l am

ter s ebu t

ub

yang

alasan - alasan

te r s e bu t

sa l a h

pe r k a r a

a quo ;

ep

bahwa

Fac t i

IA ,

lik

Jude x

Pe rk a r a

or a ng

sengk e t a

ep

ka r e n a

tanah

:

ala san - ala san

be r h a k

pen i n g g a l a n

R

ka

m

Mahkamah Agung be r p e n d a p a t Bahwa

in i

terhadap

I) .

i

IV da l am

ol e h

es

ha l

di l a k u k a n

anak angka t

waj i b a h

da l am

membiay a i

hukumnya maka Pemohon

seb a g a i

was i a t u l

III ,

Menimbang ,

ah

Su l am i )

angka t n y a

IB , I I ,

kons e kwen s i

yang

H.Al i

lik

A gu

I (S i t i

mempero l e h tua

dan se l ama t a n n y a

al i a s

ub

seb a g a i

Kasa s i

dun i a

Su l am i (P emohon kas a s i

ng

Si t i

Sid r k

on

pengubu r a n

Bahwa

Moch

do

Sid i k

dan

In

Sa l amah

In d

Si t i

ne si a


ik

h



Halaman 98

R ep ub

hk am


yang

te l ah

Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor

la i n

ah m

4 H. KAMIL t e r s e b u t

ka

1985

Undang - Undang denga n

pe r a t u r a n

Undang -

pe r u n d a n g -

;

pe rmohona n

: 1 SIT I SULAMI, 2

ka s a s i

da r i

H SASMITO,

pu t u s a n

tangga l

pu t u s a n

dAN

Nomor

Jembe r

Nomor

Tingg i

21


Pemohon

Sur a b a y a

Janu a r i

2009

Nege r i

09 Sep t embe r

2008 ;

membaya r

pe r a d i l a n

pe r k a r a

da l am

Rp,500 . 0 0 0 , -

Kasa s i / p a r a da l am

tingka t

kas a s i

( l im a ra t u s

penggug a t

semua in i

t ingka t

di t e t a p k an

r i b u rup i a h )

;

Pembin a a n seb a g a i

Ketu a

TAUFIK,

SH. ,MH.

d iu c a p k a n

Maje l i s ,

ol e h

Ketu a

2010

ol e h

Ketu a

Muda

Mahkamah

Agung

H. DIRWOTO, SH. dan H. MUHAMMAD

Hak im- Hakim Agung seb a g a i

da l am s i d a n g

pe rmus y awa r a t a n

07 Ju l i

SH. ,M .SC .

di t e t a p k a n

lik

Rabu t a n g g a l

SASTROHARDJONO, yang

ra p a t

ep

WIDAYATNO

pada ha r i

da l am

terbuka

un t u k

Anggo t a ,

dan

umum pada

ha r i

s ne do In

A

gu

ng

M

R

am

Mahkamah Agung

d i pu t u s k a n

ub

ah

Demik i a n l a h

es

dapa t

A

seb e s a r

yang

Termohon

biaya

gu

un t u k

pa r a

tidak

on

Menghukum

penggug a t

In d

;

pa r a

ng

di t e r ima

guga t a n

:

i

R

ah

MENGADILI SENDIRI

Menya t a k a n

ah k

yang

ep

21 /P d t . G / 2 0 0 8 / PN . J r

Pengad i l a n

pa r a

3 HADI SUSILO

;

645 / PDT / 20 08 / PT . SBY mengua t k a n

tahun

MENGADILI :

Mengabu l k a n

Membat a l k a n

kedua

se r l a

yang be r s a n g k u t a n

14

denga n

pe r u b a h a n

3 Tahun 2009

A gu

undang a n

Kasa s i

d i ub a h

ng

Undang

Nomor

In

seb a g a im a n a

Undang - Undang

do

2003

lik

Tahun

ub

48

ne si a


ik

h



Halaman 99

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga

ol e h

Ketu a

ter s ebu t

dan

Pan i t e r a

Pengga n t i

;

diban t u

bes e r t a

ol e h

dengan

Hak im- Hakim Anggo t a

RETNO KUSRINI ,

tidak

SH. ,MH.

dihad i r i

ng

p ih a k

Maje l i s

K e

In

H. DIRWOTO, SH.

WIDAYATNO

lik

ah

SASTROHARDJONO, SH. ,M .SC .

ub

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH. ,MH.

Pan i t e r a

Pengga n t i

ep

ka

m

pa r a

t u a

A gu

Hakim- Hakim Anggo t a

ol e h

do

itu

ne si a


R

ah

RETNO KUSRINI ,

s ne do In

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

SH. ,MH.

ik

h



Halaman 100

UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents