UNIVERSITAS INDONESIA

1

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) (STUDI KASUS PT BANK PERMATA TBK.)

RINGKASAN

BRIGITA CERANITHA NURAINI 0906606192

FAKULTAS HUKUM PROGRAM SARJANA EKSTENSI KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI DEPOK JANUARI 2013

Analisis perlakuan..., Brigita Cerenitha Nuraini, FH-UI, 2013

2

ABSTRAK

Nama

: Brigita Ceranitha Nuraini

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul

: Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) (Studi Kasus PT Bank Permata Tbk.)

Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih (AYDA). Bank berpendapat bahwa atas penjualan AYDA tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank. DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif, penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

Kata Kunci: Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penyerahan.


3

ABSTRACT Name

: Brigita Ceranitha Nuraini

Study Program : Law Title

: Analysis of The VAT Treatment on Sale of Foreclosed Assets at PT Bank Permata Tbk.

There are different opinions between the bank andthe DirectorateGeneral ofTaxation(DGT) regarding the treatmentof Value Added Tax(VAT) on sales offoreclosed assets. Bankconsiders that there should be noVATpayableon the sale offoreclosed assetsbecause submissionof assets from thedebtorto the bank has not occurred yet and thesale offoreclosed assets arenot included in abank’s business activities. DGT claims that there is VAT payable on the transferof foreclosed assets under Article4paragraph(1)letter ofVATLaw. Through a juridical and normativestudywith a descriptive analysis, the author explains the submissionof collateral fromthe debtorto thebank as creditor atthe time of collateralhandoverand the VAT treatment onsale offoreclosed assetsatPTBankPermataTbk. .

Key Words: Foreclosed Assets, Value Added Tax (VAT), handover


4

BAB 1 PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara.1 Lembaga perbankan, yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Banyaknya dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga perbankan akan menentukan banyaknya dana yang dapat disalurkan oleh lembaga perbankan. Hal ini akan mempengaruhi keuntungan lembaga perbankan karena keuntungan bisnis perbankan dihasilkan dari selisih bunga simpanan masyarakat dengan bunga pinjaman yang disalurkan. 2 Dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang berarti kepercayaan. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.3 Dalam pelaksanaan pemberian kredit, tidak semua pengembalian kredit dapat berjalan lancar karena suatu sebab tertentu. Sehingga bank harus menghadapi risiko kerugian yang timbul sebagai akibat kegagalan dari debitor dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Risiko ini merupakan risiko kredit

1

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi Cetakan ke-6, (Jakarta :

Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 7. 2

Gunadi, et al., Laporan Kajian Akademik : Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai

Atas Kegiatan Jasa Perbankan (Pengalihan Aktiva, Agunan Yang Diambil alih dan Pemberian CumaCuma), Depok: Pusat Kajian Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Februari 2012, hal. iii. 3

Hermansyah, Op.cit., hal. 58

1 Analisis perlakuan..., Brigita Cerenitha Nuraini, FH-UI, 2013

5

(credit risk)4. Jika risiko ini tidak dimitigasi dengan baik, maka jumlah kredit bermasalah akan meningkat sehingga menurunkan tingkat kesehatan bank. Kredit bermasalah atau sering disebut nonperforming loan merupakan keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesengajaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau faktor makroekonomi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan ketentuan tersebut, kredit yang termasuk dalam nonperforming loan ialah kredit yang memiliki tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu dasar pemberian kredit oleh bank adalah adanya collateral, yakni jaminan5 untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Fungsi utama jaminan dalam perjanjian kredit adalah untuk meyakinkan bank sebagai kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan perorangan (personal guarantee) atau jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seorang ketiga yang

4

Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation, Workbook Tingkat I, Edisi Pertama

dipublikasikan di Inggris oleh Global Association of Risk Profesisionals, dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Badan Sertifikasi Manajemen Resiko, Jakarta, 2008, hal.B:39. 5

Jaminan dapat berbentuk jaminan perorangan atau jaminan kebendaan, sedangkan agunan

merupakan benda sebagai jaminan tambahan yang diserahkan debitor dalam pemberian fasilitas kredit. Jaminan pada dasarnya berupa keyakinan kreditor terhadap kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi agunan merupakan jaminan, namun jaminan belum tentu agunan.


6

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitor.6 Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.7

Pada umumnya, jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit

perbankan adalah jaminan kebendaan. Dalam praktik perbankan, bank sebagai kreditor lebih menyukai jaminan kebendaan berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan atau bangunan karena sifatnya yang jelas, pasti dan tetap dibandingkan dengan jaminan lainnya. Di samping itu, utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan harus dibayar lebih dahulu dari tagihan lainnya. Jadi, lembaga Hak Tanggungan dinilai memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang jaminan hak atas tanah dan bangunan yang sebelumnya menggunakan lembaga hipotik. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 8 Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debitornya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitornya. Bank tidak diperbolehkan membeli agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya

6

Subekti (a), Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,

(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal.15. 7

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak Yang Memberi Jaminan

Jilid II, Cetakan Kedua, (Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Co, 2005), hal. 17. 8

Indonesia (a), Undang-undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1982 tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 12A ayat (1).


7

harus dijual kembali agar dapat segera dimanfaatkan oleh bank. 9 Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang memuat pokok-pokok bahwa agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu, agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambatlambatnya dalam jangka waktu satu tahun dan dalam jangka waktu satu tahun tersebut, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.10 Selain tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor juga kerapkali digunakan sebagai agunan dalam kredit perbankan. Berbeda dengan tanah dan atau bangunan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, kendaraan bermotor

sebagai benda bergerak pada umumnya dijaminkan dengan lembaga

Jaminan Fidusia atau gadai. Namun pada praktiknya, lembaga jaminan yang digunakan oleh bank untuk benda bergerak adalah lembaga Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Bank sebagai organisasi perusahaan tidak terlepas dari kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Penjualan agunan yang diambil alih (AYDA) yang kerap dilakukan oleh bank menjadi sorotan pihak Direktur Jenderal Pajak (DJP) karena memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Akan tetapi karena peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara rinci dan jelas mengenai aspek perpajakan atas penjualan AYDA, maka sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antara bank dengan Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan PPN terhadap penjualan AYDA tersebut. Bank berpendapat bahwa dalam penjualan AYDA belum terjadi penyerahan BKP sehingga tidak terutang PPN. Penyerahan belum terjadi karena AYDA masih milik debitor dan bank hanya membantu debitor menjualkan asetnya tersebut. Selain itu, penjualan AYDA juga bukan merupakan kegiatan usaha bank sesuai Undang9

Ibid, Penjelasan Pasal 12A ayat (1).

10

Ibid, Penjelasan Pasal 12A ayat (2).


8

undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP). Pendapat bank ini selaras dengan pendapat Prof. Gunadi yang menyatakan bahwa penjualan AYDA bukan termasuk kegiatan usaha bank karena dihapusnya ketentuan Pasal 6 huruf k UUP mengenai pengambilalihan dan penjualan agunan dari kegiatan usaha bank umum. Sementara itu, menurut DJP dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-121/PJ/2010 (SE-121/PJ/2010) tentang Penegasan Perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha Perbankan, bank umum dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa seperti penjualan AYDA. Walau pada awalnya kegiatan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan utama bank, tetapi kegiatan tersebut menjadi konsekuensi dari kebijakan pemberian kredit yang merupakan kegiatan sehari-hari dari aktivitas bank. Dalam penjualan AYDA juga telah terjadi penyerahan dari debitor ke kreditor karena debitor telah cidera janji. Sehingga menurut Direktur Jenderal Pajak, penjualan AYDA merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN. PT Bank Permata Tbk sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dibentuk dari proses merger dari 5 bank di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot pada tahun 2002. Pada tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengambil alih PT Bank Permata Tbk, dan memulai proses transformasi secara besar-besaran didalam organisasi. Selanjutnya, sebagai wujud komitmennya terhadap PT Bank Permata Tbk., kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,01% pada tahun 200611. Dalam usahanya sehari-hari, PT Bank Permata Tbk. merupakan bank yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. PT Bank Permata Tbk. juga mengalami risiko kredit bermasalah yang pada umumnya ditangani dengan penjualan 11

PermataBank,

http://www.permatabank.com/corporateprofile/1/index.html,

tanggal 10 September 2012.


diunduh

9

AYDA untuk menjaga kelanngsungan usahanya. Sebagai wajib pajak, PT Bank Permata Tbk. memiliki kewajiban perpajakan, yakni menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. PT Bank Permata Tbk. tidak mengakui telah terjadinya penyerahan BKP dalam penjualan AYDA namun dalam laporan keuangan tahun 2010, PT Bank Permata Tbk. mengakui kerugian atas penjualan AYDA yang lebih kecil dari nilai piutangnya. Menurut PT Bank Permata Tbk., agunan tersebut masih milik debitor dan PT Bank Permata Tbk. hanya membantu menjualkan saja sehingga atas penjualan AYDA oleh PT Bank Permata Tbk. tersebut belum terjadi penyerahan BKP dan tidak terutang PPN. Laporan keuangan yang menjadi acuan penghitungan pajak ini pun mendapat koreksi fiskal dari DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu karena menurut fiskus, dalam penjualan AYDA tersebut telah terjadi penyerahan BKP dalam rangka kegiatan usaha bank yang terutang PPN. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN

PAJAK

PERTAMBAHAN

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

NILAI

ATAS

PENJUALAN

(AYDA) (STUDI KASUS PT BANK

PERMATA TBK.) ”. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah telah terjadi penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dalam proses penjualan AYDA ditinjau dari segi hukum kebendaan perdata yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlakuan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.


10

BAB 2 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) PADA PT BANK PERMATA TBK.

2.1.

Analisis Atas Penyerahan Agunan Dari Debitor Kepada Bank Sebagai Kreditor Saat Pengambilalihan Agunan Ditinjau Dari Segi Hukum Kebendaan Perdata Yang Berlaku di Indonesia Saat debitor cidera janji, PT Bank Permata Tbk. mengambil alih agunan

tersebut setelah tidak berhasil melakukan upaya penyelematan kredit bermasalah dengan cara lain. Untuk mengetahui apakah telah terjadi penyerahan dari Tuan D dan PT E selaku debitor kepada PT Bank Permata Tbk. selaku kreditor, penyerahan tersebut harus memenuhi syarat-syarat penyerahan sebagai berikut. a. Ada

perjanjian

kebendaan

yakni

perjanjian

yang

mengakibatkan

berpindahnya hak-hak kebendaan Perjanjian kebendaan yang mengakibatkan berpindahnya hak kebendaan dalam kasus ini adalah perjanjian Fidusia. Jika dilihat dari pengertian Fidusia yang ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilk benda.” Pada dasarnya, Fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara debitor dan kreditor yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas beda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Oleh karena itu, Fidusia disebut juga bezitloos pand yaitu pand tanpa bezit sebab yang menguasai bendanya tetap debitor namun tidak sebagai eigenaar pun tidak sebagai bezitter


11

tetapi hanya sebagai houder/detentor saja dalam waktu tertentu.12 Dalam perjanjian Fidusia, benda tetap dikuasai oleh debitor walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditor. Konstruksi demikian dinamakan constitutum poccessorium, yakni penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan.13 b. Ada alas hak (titel) tersebut dalam Pasal 584 KUHPerdata Alas hak yang dimaksud adalah hubungan hukum yang dapat menyebabkan pengalihan benda.14 Dalam kasus ini, alas hak tersebut adalah perjanjian kredit perbankan yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian Jaminan Fidusia. Perjanjian kredit tersebut akan hapus dengan cara kompensasi dalam kasus pengambilalihan agunan karena utangnya berjumpa dengan agunan yang diberikan debitor. Hal ini dikenal dengan istilah set off dalam akuntansi. Jurnal akuntansinya pun sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dicatatkan demikian. Db. AYDA Kr.Kredit Sehingga jelas AYDA tersebut telah diakui oleh bank sebagai milik bank dengan pencatatan pada jurnal. c. Ada kewenangan menguasai benda (beschikkings bevoegheid) Fidusia merupakan perjanjian tambahan yang berisi pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda milik debitor kepada kreditor, akan tetapi benda tersebut masih dikuasai debitor. Dalam hal debitor cidera janji, maka debitor harus menyerahkan benda jaminan tersebut kepada kreditor dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUJF. PT Bank Permata Tbk. sebagai kreditor dapat berbuat bebas terhadap benda tersebut karena pada dasarnya Fidusia merupakan pengalihan hak milik sehingga pada saat 12

Frieda Husni Hasbullah, Op.cit., hal. 43-44.

13

Ibid, hal. 60.

14

Frieda Husni Hasbullah, Op.cit., hal.120.


12

debitor cidera janji, debitor tersebut harus menyerahkan benda yang telah dibebankan dengan Jaminan Fidusia kepada PT Bank Permata Tbk. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia yakni PT Bank Permata Tbk. mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF. Dengan demikian, PT Bank Permata Tbk. memiliki kewenangan untuk menguasai benda tersebut. d. Terjadi penyerahan nyata (feitelijke levering, delivrance) dan penyerahan yuridis (jurisdiche levering, tradition) Penyerahan nyata adalah penyerahan tangan ke tangan dan yang diserahkan adalah benda-benda bergerak. Pada benda bergerak, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis jatuh pada saat yang bersamaan. Dalam kasus ini, pada saat debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai Penerima Fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam kekuasaannya. Dalam hal debitor cidera janji, maka berdasarkan Pasal 29 UUJF terdapat tiga cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut, yaitu a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF; b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Sesuai dengan Pasal 30 UUJF, dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.15 Saat penyerahan nyata benda yang menjadi objek 15

Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),

hal.295-296.


13

Jaminan Fidusia tersebut dari debitor selaku Pemberi Fidusia kepada PT Bank Permata Tbk. selaku Penerima Fidusia inilah yang merupakan saat terjadinya penyerahan nyata. Penyerahan yuridis atas benda tersebut sebenarnya telah terjadi saat benda tersebut dibebankan dengan Jaminan Fidusia di mana telah terjadi pengalihan hak milik. Penyerahan ini dikenal dengan nama constitutum possessorium yang juga merupakan sifat Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, seyogyanya tidak diperlukan lagi penyerahan nyata untuk beralihnya hak milik. Akan tetapi sesuai Pasal 30 UUJF, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia sehingga terjadi pula penyerahan nyata walau tidak lagi diperlukan dalam hal penyerahan Jaminan Fidusia merupakan constitutum possessorium. Berdasarkan hal-hal tesebut di atas, maka pengambilalihan agunan debitor berupa benda bergerak yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia oleh PT Bank Permata Tbk. merupakan penyerahan sesuai dengan hukum kebendaan perdata yang berlaku di Indonesia bagaimana pun bentuk eksekusinya. Dalam praktik, kerapkali debitor mencari sendiri pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. PT Bank Permata Tbk. sebagai kreditor memperoleh pelunasan atas piutangnya dan debitor juga memperoleh keuntungan dari penjualannya. Penyerahan nyata benda tersebut pun biasanya langsung diserahkan dari debitor kepada pembelinya. Sehingga PT Bank Permata Tbk. beranggapan tidak terjadi penyerahan kepada PT Bank Permata Tbk. karena penyerahan nyata dilakukan oleh debitor kepada pembeli.16 Namun dalam hal benda dibebankan dengan Jaminan Fidusia, penyerahan nyata tidaklah lagi diperlukan sesuai dengan sifat penyerahan pada Fidusia yang constitutum possessorium. Jadi setiap pengambilalihan agunan debitor berupa benda yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia merupakan penyerahan. Berbeda dengan kasus Tuan D dan PT E, dalam kasus Tuan A dan PT C jaminan yang diberikan berupa tanah dan/atau rumah yang terletak di atas tanah 16

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hari Gunawan, Fungsional Pemeriksa Pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tanggal 28 September 2012.


14

tersebut, yang dibebankan dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian, agunan yang diberikan berupa benda tidak bergerak. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah telah terjadi penyerahan dari debitor kepada PT Bank Permata Tbk., penyerahan tersebut harus memenuhi hal-hal berikut. a. Ada

perjanjian

kebendaan

yakni

perjanjian

yang

mengakibatkan

berpindahnya hak-hak kebendaan Perjanjian kebendaan yang dimaksud dalam kasus Tuan A dan PT C adalah perjanjian Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas hak atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor-kreditor lain. 17 Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang dalam Akta Pemberian ak Tanggungan atau dikenal dengan sebutan beding van eignmatig verkoop.18 Tetapi menurut ketentuan yang tedapat pada Penjelasan Umum Angka 9 dan Pasal 26 beserta Penjelasan Pasal 26 UUHT, selama belum ada undang-undang yang mengatur terkait parate eksekusi dalam Pasal 14 UUHT, maka lembaga parate eksekusi diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 258 Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG). Sesuai Pasal 14 UUHT, Sertifikat Hak Tanggungan sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sertifikat Hak Tanggungan tersebut juga dinyatakan 17

Indonesia (b), Op.cit., Pasal 1 angka 1.

18

Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkosistensi, Konflik Norma

dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Cetakan Kedua, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2008), hal. 250.


15

sebagai pengganti grosse acte hipotik yang menjadi syarat pelaksanaan eksekusi hipotik atas tanah kedua ketentuan pasal reglemen di atas. Walaupun demikian syarat ini tetap terpenuhi dengan adanya perjanjian Hak Tanggungan yang mengakibatkan beralihnya hak-hak kebendaan. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 UUHT tersebut menunjukkan peralihan hak dan pelaksanaan hak bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama ketika debitor wanprestasi. PT Bank Permata Tbk dalam kasus ini merupakan pemegang Hak Tanggungan pertama. b. Ada alas hak (titel) tersebut dalam Pasal 584 KUHPerdata Alas hak yang dimaksud di sini sama dengan alas hak pada penyerahan benda yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia, yakni perjanjian kredit perbankan sebagai salah satu bentuk perjanjian utang-piutang. Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan (accesoir) atas perjanjian kredit perbankan yang merupakan perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit perbankan tersebut hapus karena adanya perjumpaan utang dengan agunan yang diberikan oleh debitor sesuai Pasal 1381 KUHPerdata. c. Ada kewenangan menguasai benda (beschikkings bevoegheid) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT, apabila debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam memberikan kredit perbankan, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama agar mengurangi risiko kredit macet sebab pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki kedudukan yang diutamakan dibandingkan pemegang Hak Tanggungan kedua dan seterusnya. Dalam hal debitor cidera janji, agunan yang merupakan objek Hak Tanggungan telah dikuasai oleh PT Bank Permata Tbk sehingga PT Bank Permata Tbk merupakan beschikkingsbevoegd. d. Terjadi penyerahan nyata (feitelijke levering, delivrance) dan penyerahan yuridis (jurisdiche levering, tradition).


16

Pada penyerahan benda tidak bergerak, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis terjadi pada saat yang tidak bersamaan. Penyerahan fisik dapat terjadi setelah adanya eksekusi benda yang diagunkan tersebut. Khusus untuk jaminan kredit berupa tanah dan atau bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan, PT Bank Permata Tbk. melakukan upaya eksekusi Hak Tanggungan dengan parate eksekusi maupun melalui putusan Pengadilan Negeri. Maka eksekusi Hak Tanggungan telah mengakibatkan terjadinya penyerahan fisik atas agunan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan catatan dalam pembukuan PT Bank Permata Tbk. di mana sesuai dengan PAPI, PT Bank Permata Tbk. harus mencatat pengambilalihan AYDA dalam laporan keuangan dengan jurnal berikut. Db. AYDA Kr. Kredit Dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa PT Bank Permata Tbk. mengakui AYDA telah beralih menjadi aset non produktif dalam laporan keuangannya. Pada laporan keuangan tahun 2010, PT Bank Permata Tbk. mengakui kerugian atas penjualan AYDA sebesar Rp. 51.298.528.219,00. Pengakuan kerugian tersebut merupakan bukti bahwa agunan tersebut telah menjadi aktiva yang dikuasai oleh PT Bank Permata Tbk. yang juga berarti telah terjadi penyerahan nyata dan pengalihan hak atas agunan dari debitor kepada PT Bank Permata Tbk. Penyerahan yuridis pada benda tidak bergerak dilakukan melalui pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pada praktiknya, PT Bank Permata Tbk. tidak boleh menguasai AYDA tersebut dalam jangka waktu yang lama sesuai Pasal 12A UUP. Untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan seperti biaya notaris dan pajak maka PT Bank Permata Tbk. tidak mendaftarkan ataupun melakukan balik nama atas AYDA. 19 Sehingga yang sering kita temui dalam praktik adalah PT Bank Permata 19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Pujianto, Tax Manager pada PT Bank

Permata Tbk. tanggal 19 Desember 2012.


17

Tbk. membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli AYDA atas nama PT Bank Permata Tbk. dan debitor dan setelah itu membuat Akta Jual Beli (AJB) antara debitor dan pembeli AYDA.20 Padahal berdasarkan teori, tidak diperbolehkan jika pihak-pihak dalam PPJB berbeda dengan pihak-pihak dalam AJB atas jual beli yang sama. Hal ini terjadi jika penjualan AYDA tidak melalui lelang seperti yang terjadi dalam kasus Tuan A. Dalam hal penjualan AYDA akan dilakukan melalui lelang, balik nama dan pendaftaran tanahnya pun belum dibuat antara debitor dengan PT Bank Permata Tbk. Setelah dilelang, barulah PT Bank Permata Tbk membuat akta dan balik nama antara PT Bank Permata Tbk. dengan pemenang lelang.21 Jadi penyerahan yuridis belum terjadi dalam hal agunan yang diberikan berupa benda tidak bergerak yang dibebankan dengan Hak Tanggungan sedangkan penyerahan nyata secara fisik telah terjadi. Dari penjelasan di atas, maka syarat materiil penyerahan telah terpenuhi namun syarat formil penyerahan belum terpenuhi dalam pengambilalihan agunan yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan dari debitor kepada PT Bank Permata Tbk. sebagai kreditor karena tidak adanya pembuatan akta balik nama dan pendaftaran tanah. 3.2. Analisis Atas Perlakuan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pada PT Bank Permata Tbk. Penjualan AYDA oleh bank merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN sesuai ketentuan Butir 6 SE-121/PJ/2010. Bank memiliki pendapat yang berbeda dengan surat edaran tersebut. Bank berpendapat bahwa penjualan tersebut bukan 20

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Pujianto, Tax Manager pada PT Bank

Permata Tbk. tanggal 3 Januari 2012. 21

Ibid.


18

dalam lingkungan usaha bank karena dihapusnya ketentuan Pasal 6 huruf k UUP mengenai pengambilalihan dan penjualan agunan dari kegiatan usaha bank umum. Sebagai bagian dari industri perbankan di Indonesia, PT Bank Permata Tbk. sependapat dengan Perbanas maka PT Bank Permata Tbk. tidak mengenakan PPN atas penjualan. Dalam seminar yang diadakan oleh Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), pihak DJP menyampaikan bahwa dasar hukum butir 6 SE121/PJ/2010 yakni Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, bukan Pasal 16D UU PPN. Prof. Gunadi memiliki pendapat berbeda yakni jika ketentuan butir 6 SE-121/PJ/2010 didasari oleh Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN maka akan bertentangan dengan normal approach yang diadopsi oleh Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN dan perlakuan PPN atas AYDA seharusnya mengacu pada special treatment sebagaimana halnya penyerahan aktiva yang tidak diperjualbelikan. 22 Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha merupakan objek PPN menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN dapat disimpulkan bahwa suatu penyerahan BKP dapat dikenakan pajak jika memenuhi tiga syarat, yakni berikut. a. Barang yang diserahkan adalah BKP BKP dalam kasus ini berupa tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor. Tanah dan/atau bangunan merupakan benda tidak bergerak dan tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Penyerahan atas tanah dan/atau bangunan dari PT Bank Permata Tbk kepada pembeli AYDA merupakan penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian jika AYDA dijual secara langsung kepada pembeli AYDA.23 Penyerahan tersebut juga dapat merupakan penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah 22

Ibid.

23

Ibid, Pasal 1A ayat (1) huruf a.


19

jika AYDA diserahkan melalui lelang. 24 Sehingga atas penyerahan tanah dan/atau bangunan dari PT Bank Permata Tbk. kepada pembeli AYDA atau pemenang lelang AYDA terutang PPN. Sementara itu, kendaraan bermotor termasuk benda bergerak yang juga tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Penyerahan AYDA berupa kendaraan bermotor ini pun dapat melalui lelang atau jual beli langsung kepada pembeli AYDA. Sehingga penyerahannya pun terutang PPN sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a dan c UU PPN. Jadi, syarat penyerahan BKP ini terpenuhi. b. Penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 UU PPN merumuskan, “Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undangundang yang mengatur mengenai kepabeanan.” Maka seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk kawasan berikat adalah Daerah Pabean. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyerahan BKP yang dikenakan PPN adalah penyerahan BKP yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia. Jika penyerahan BKP dilakukan di luar negeri yang berarti di luar Daerah Pabean Republik Indonesia, maka penyerahan BKP tersebut tidak dikenakan PPN. c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN maupun pengusaha yang melakukan penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN adalah PKP. PT Bank Permata Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri perbankan yang

24

Ibid, Pasal 1A ayat (1) huruf c dan Penjelasan.


20

kegiatan usahanya memberikan jasa perbankan. PT Bank Permata Tbk juga telah dikukuhkan menjadi PKP sehingga ketentuan ini terpenuhi. Ketentuan lainnya yang harus dilihat agar syarat penyerahan terpenuhi adalah penyerahan BKP harus dilakukan oleh PKP dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jadi kegiatan usaha bukan merupakan kegiatan kegemaran atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha sehari-hari. Misal, seorang pengusaha memiliki kegiatan usaha menghasilkan tekstil, bila suatu saat perusahaan tersebut menyerahkan sepatu, maka atas penyerahan sepatu tidak dapat dikenakan PPN karena dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usahanya sebagai pengusaha industri tekstil. Akan tetapi, apabila kegiatan penyerahan sepatu dilakukan secara terus-menerus, maka perusahaan industri tekstil juga merupakan pedagang sepatu sehingga menyerahkan sepatu juga dikenakan PPN.25 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penjualan AYDA yang dilakukan PT Bank Permata Tbk. merupakan penyerahan BKP yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya sehingga syarat penyerahan ini pun terpenuhi. Dengan demikian, syarat penyerahan BKP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN pun terpenuhi. Oleh karena itu, PT Bank Permata Tbk. seharusnya memungut PPN atas penyerahan BKP sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN tersebut dalam penjualan AYDA yang dilakukannya.

25

Ibid, hal. 54-55.


21

BAB 3 PENUTUP 3.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1.

Pengambilalihan agunan debitor berupa benda bergerak yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia oleh PT Bank Permata Tbk. merupakan penyerahan sesuai dengan hukum kebendaan perdata yang berlaku di Indonesia. Penyerahan yuridis telah terjadi saat benda bergerak tersebut dijaminkan dengan lembaga Jaminan Fidusia Dalam hal benda dibebankan dengan Jaminan Fidusia, penyerahan nyata tidaklah lagi diperlukan sesuai dengan sifat penyerahan pada Fidusia yang constitutum possessorium.

Sementara itu, penyerahan fisik atas benda tidak

bergerak yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan terjadi ketika debitor wanprestasi sesuai Pasal 6 UUHT. Di samping itu, PT Bank Permata Tbk. juga mengakui AYDA sebagai aktiva non produktif dalam laporan keuangannya. Penyerahan yuridis pada benda tidak bergerak dilakukan melalui pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pada praktiknya, PT Bank Permata Tbk. tidak melakukan pendaftaran tanah ataupun balik nama atas agunan tersebut dengan alasan PT Bank Permata Tbk. tidak boleh menguasai AYDA tersebut dalam jangka waktu yang lama sesuai Pasal 12A UUP dan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan seperti biaya notaris dan pajak. Maka syarat materiil penyerahan telah terpenuhi namun syarat formil penyerahan belum terpenuhi dalam pengambilalihan agunan yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan dari debitor kepada PT Bank Permata Tbk. sebagai kreditor. 2.

Penjualan AYDA yang dilakukan PT Bank Permata Tbk. merupakan penyerahan BKP yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, yakni barang yang diserahkan berupa BKP, penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean Republik Indonesia dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau

129


22

pekerjaan PT Bank Permata Tbk. sebagai PKP. Dengan demikian, syarat penyerahan BKP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN pun terpenuhi. Oleh karena itu, PT Bank Permata Tbk. seharusnya memungut PPN atas penyerahan BKP sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN tersebut dalam penjualan AYDA yang dilakukannya, bukan berdasarkan Pasal 16D UU PPN. 3.2.

Saran Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yakni sebagai

berikut. 1.

Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan, maka diperlukan pembahasan lebih mendalam antara DJP dan para pihak industri perbankan di Indonesia mengenai pengaturan perlakuan PPN atas AYDA.

2.

Untuk menciptakan kepastian hukum, maka perlu dibuat peraturan yang lebih tinggi dari surat edaran Direktur Jenderal, karena surat edaran merupakan ketetapan yang bersifat beshickking (penetapan) yakni perbuatan hukum sepihak oleh administrator negara dalam rangka realisasi suatu kehendak atau ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata, kasuitik dan individual. Penetapan berdasarkan jangka waktu berlakunya hanya satu kali dan berlaku saat itu (einmalig). Pengaturan mengenai perlakuan PPN atas AYDA setidaknya diatur dalam peraturan yang bersifat regeling (pengaturan) yang bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus, seperti Peraturan Direktur Jenderal atau Peraturan Menteri.

3.

Jika dipandang perlu, pemerintah dapat memberikan insentif perpajakan kepada bank mengingat penjualan AYDA bukan untuk mencari keuntungan namun untuk menyelamatkan kredit bermasalah, tingkat kesehatan bank dan kelancaran usaha bank itu sendiri.


23

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Gunadi, et al., Laporan Kajian Akademik : Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Perbankan (Pengalihan Aktiva, Agunan Yang Diambil alih dan Pemberian Cuma-Cuma). Depok: Pusat Kajian Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Februari 2012. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co. 2005. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II. Cetakan Kedua,. Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Co. 2005. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Revisi Cetakan ke-6. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011. Poesoko, Herowati. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkosistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT. Cetakan Kedua. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. 2008. Subekti. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1989. _________. Hukum Perjanjian. Cetakan Kesembilanbelas. Jakarta: PT Intermasa, 2002. _________. Pokok-pokok Hukum Perdata. Cetakan ke-32. Jakarta : PT Intermasa. 2005. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek. Cetakan Keempatpuluh. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2009 Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2005. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2005. _________. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2007. Cetakan Keempat. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2007.


24

_________. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Edisi Revisi 2011, Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers. 2011. Thuronyi, Victor. Tax Law Design and Drafting: Volume 1. Washington DC: International Monetary Fund. 1996. Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika. 2011. B.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. UU No.8 Tahun 1987. LN No. 18 Tahun 1987, TLN No. 3674. _________. Undang-undang Hak Tanggungan. UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. LN No.42 Tahun 1996, TLN No.3632. _________. Undang-undang tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1982 tentang Perbankan. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. _________. Undang-undang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889. _________. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740. _________. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.LN No. 150 Tahun 2009, TLN. No. 5069. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI No. 7/2/PBI/2005. _________. Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas


25

Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI No. 9/9/PBI/2007. _________. Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. PBI No. 14/15/PBI/2012. Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan NIlai Atas Kegiatan Usaha Perbankan. SE-121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010. C.

Artikel dan Makalah

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2. Cetakan Revisi. Jakarta:Bank Indonesia. 2008. D.

Internet

PermataBank, http://www.permatabank.com/corporateprofile/1/index.html, diunduh tanggal 10 September 2012. F.

Referensi Lain

KPMG Hadibroto, Perlakuan PPN atas Penjualan Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA), Pemberian Cuma-cuma, dan Penjualan Aktiva Tetap. LKHI991.11.10/MKS. Jakarta, 23 November 2010. Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional. Perlakuan PPN atas AYDA. Jakarta: 1 April 2011. 99/Skr/Pbn/VIII/2011. _________.

Perlakuan

PPN

atas

AYDA.

Jakarta:

266/Skr/Pbn/VIII/2011.


27

Agustus

2011.

UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents