UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 16 – 27 JANUARI 2012

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

LIZA TIARA, S. Farm 1106047096

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER – DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012

Laporan praktek..., Liza Tiara, FMIPA UI, 2012


LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 16 – 27 JANUARI 2012

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

LIZA TIARA, S. Farm 1106047096

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER – DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012

ii



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas nikmat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan menyusun laporan ini tepat waktu. Dalam ruang yang terbatas ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada : 1. Dra. Sri Indrawaty, M. Kes., selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2. Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., selaku Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian. 3. Ibu Helsy Pahlemy, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik dan Ibu Sri Bintang Lestari, M.Si, Apt., selaku Kepala Seksi Pelayanan Farmasi Klinik. 4. dr. Zorni Fadia selaku Kepala Subdirektorat Standardisasi; Dra. Hj. Fatimah, Umar, Apt., MM. selaku Kepala Subdirektorat Farmasi Klinik; Dra. Hidayati Mas’ud, Apt. selaku Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional; dan Desko Irianto, S.H. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Bina Pelayanan Kefarmasian yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama praktik kerja profesi dan penyusunan laporan ini. 5. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S. selaku Ketua Departemen Farmasi FMIPA UI dan pembimbing PKPA pemerintahan. 6. Dr. Harmita, Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker, Departemen Farmasi, FMIPA UI. 7. Seluruh staf Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas pengarahan, keramahan, dan kesediaan untuk membimbing selama praktik kerja profesi dan penyusunan laporan ini. 8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha program Profesi Apoteker Departemen Farmasi, FMIPA UI. 9. Seluruh rekan seperjuangan Apoteker UI angkatan LXXIV yang telah banyak membantu sehingga terwujudnya laporan ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan PKPA ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, iv


penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Tidak ada yang penulis harapkan selain sebuah keinginan agar laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu farmasi pada khususnya.

Penulis Juni 2012

v


DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL .................................................................................

i

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .................................................................................

iv

DAFTAR ISI ................................................................................................

vi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................

vii

BAB 1. PENDAHULUAN ..........................................................................

1

1.1

Latar Belakang .......................................................................

1

1.2

Tujuan .....................................................................................

2

BAB 2. TINJAUAN UMUM .......................................................................

3

2.1

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia .......................... . 3

2.2

Sejarah Keberadaan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ................................................................. . 8

2.3

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ... . 9

BAB 3. TINJAUAN KHUSUS ...................................................................

16

3.1

Tugas dan Fungsi ................................................................... . 16

3.2

Sasaran Kebijakan .................................................................. . 17

3.3

Struktur Organisasi ................................................................. . 17

3.4

Kegiatan .................................................................................. . 21

BAB 4. PELAKSANAAN DAN PENGAMATAN ...................................

24

BAB 5. PEMBAHASAN .............................................................................

27

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................

31

6.1

Kesimpulan ............................................................................ . 31

6.2

Saran... .................................................................................... . 32

DAFTAR REFERENSI... ............................................................................ . 33 LAMPIRAN………………………………………………………………... . 34

vi


DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Struktur Organisasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia …………………….………...….… Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan……………. ……….… Lampiran 3. Struktur Organisasi Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan…………………………………………... Lampiran 4. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.…………………………………... Lampiran 5. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian ………………………………..……….… Lampiran 6 Struktur Organisasi Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan………………………………………………... Lampiran 7. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian…………………………………...

vii


34 35 36 37 38 39 40

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana sasarannya adalah terciptanya lingkungan hidup yang bermutu dan optimal bagi setiap penduduk dan derajat kesehatan yang juga optimal. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan sebagaimana yang tercantum dalam visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diperlukan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui kementerian kesehatan terus-menerus berupaya meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dengan

melakukan

strategi

peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan di bidang pelayanan kefarmasian. Terwujudnya pelayanan kefarmasian yang ideal di Indonesia harus diperjuangkan oleh berbagai pihak. Pemerintah sebagai regulator dan pelaksana kebijakan, mendorong peningkatan peran Apoteker dalam pelayanan kesehatan dengan mencanangkan perluasan paradigma dari pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada obat (drug oriented) menjadi orientasi kepada pasien (patient oriented). Sebagai konsekuensi perluasan orientasi tersebut, apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien, serta mampu melakukan pelayanan informasi obat dan konseling melalui pembinaan pelayanan kefarmasian. Dalam pembinaan pelayanan kefarmasian diperlukan suatu badan yang bertugas untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan standardisasi di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan. Menyadari hal ini, maka pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/MENKES/SK/2001 membentuk Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Yanfar dan Alkes) yang selanjutnya diubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1575/MENKES/PER/XI/2005. 1


Universitas Indonesia

2

Apoteker yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kefarmasian perlu mengetahui tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh sebab itu, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat

Jenderal

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan.

Tujuan

diselenggarakannya PKPA ini agar para calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan mahasiswa apoteker mengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakankebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.

1.2 Tujuan Tujuan

dilaksanakan

Praktik

Kerja

Profesi

Apoteker

(PKPA)

di

Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian sebagai berikut : 1. Memahami struktur organisasi, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2. Memahami struktur organisasi, tugas, dan fungsi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. 3. Memahami peran seorang apoteker dalam Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 4. Memahami peran seorang apoteker dalam Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Kementerian Kesehatan RI Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara bahwa Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tujuan Kementerian Kesehatan RI yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil dan berdayaguna dalam rangka

mencapai

derajat

kesehatan

masyarakat

yang setinggi-tingginya

(Kementerian Kesehatan, 2010).

2.1.1 Visi dan Misi 2.1.1.1 Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode 2010-2014 memiliki visi “Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan”.

2.1.1.2 Misi Visi Kementerian Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui misi sebagai berikut: a. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

3



4

2.1.2 Nilai-Nilai Dalam rangka perwujudan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: a.

Pro rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan

selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. b.

Inklusif Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak,

karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat harus ikut berpartisipasi secara aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat bawah. c.

Responsif Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat,

serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. d.

Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang

telah ditetapkan, dan bersifat efisien. e.

Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.



5

2.1.3 Susunan Organisasi Berdasarkan Peratuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka susunan organsisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas: a.

Sekretariat Jenderal.

b.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

c.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

d.

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

e.

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

f.

Inspektorat Jenderal.

g.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

h.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

i.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.

j.

Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

k.

Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan.

l.

Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.

m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal. n.

Pusat Data dan Informasi.

o.

Pusat Kerja Sama Luar Negeri.

p.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

q.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

r.

Pusat Komunikasi Publik.

s.

Pusat Promosi Kesehatan.

t.

Pusat Inteligensia Kesehatan

u.

Pusat Kesehatan Haji. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat

dilihat pada Lampiran 1.

2.1.4 Tugas Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Kementerian Kesehatan, 2010) Universitas Indonesia


6

2.1.5 Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Kementerian

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan, 2010): a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

2.1.6 Strategi Untuk mewujudkan visi Kementerian Kesehatan periode tahun 2010-2014 dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta, dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global. b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. c. Meningkatkan

pembiayaan

pembangunan

kesehatan,

terutama

untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. d. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. f. Meningkatkan

manajemen

kesehatan

yang

akuntabel,

transparan,

berdayaguna, dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.



7

2.1.7 Wewenang Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, Kementerian Kesehatan RI memiliki wewenang (Kementerian Kesehatan, n.d.): a. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro. b. Penetapan pedoman untuk menetukan standard pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kesehatan. c. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan. d. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan. e. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang kesehatan. f. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara di bidang kesehatan. g. Penetapan standard pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan. h. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan. i. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan. j. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan. k. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan. l. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. m. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. n. Penetapan pedoman standard pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. o. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan. p. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standard etika penelitian kesehatan. q. Penetapan standard nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. r. Penetapan standard akreditasi sarana dan prasarana kesehatan. Universitas Indonesia


8

s. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular, dan kejadian luar biasa. t. Penyediaan obat essensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essensial (stok penyangga nasional). u. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu, serta pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan.

2.2

Sejarah Keberadaan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, pengawasan peredaran obat dan makanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang terdapat dalam struktur Kementerian Kesehatan. Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden tersebut, dibentuklah Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang bertugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Sementara itu, tanggung jawab mengenai perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dengan membentuk Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Yanfar dan Alkes). Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada berbagai bidang dalam pemerintahan, maka Kementerian Kesehatan memperbarui susunan organisasinya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1575/Menkes/PER/ XI/2005. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes). Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Pada tahun 2010, susunan organisasi Kementerian Kesehatan diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Universitas Indonesia


9

Kesehatan Republik Indonesia No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

2.3

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2.3.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas penyelenggaraan pembangunan kesehatan mempunyai visi, yaitu “Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemerataan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menuju Masyarakat Mandiri dalam Hidup Sehat”. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mewujudkan visinya memiliki misi sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, 2010) : a. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit dalam kerangka pelayanan kesehatan komprehensif yang didukung oleh tenaga farmasi yang profesional. b. Menjamin ketersediaan, pemerataan obat dan perbekalan kesehatan bagi pelayanan kesehatan. c. Melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, kemanfaatan, keamanan dan kerasionalan. d. Menjamin pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

2.3.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan dibidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan. Universitas Indonesia


10

b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bina obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan. c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. d. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

2.3.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal, merupakan pelaksana yang bertanggung jawab langsung terhadap Menteri Kesehatan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 2. (Kementerian Kesehatan, 2010) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

2.3.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi b. Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bagian Keuangan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat e. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal dapat dilihat pada Lampiran 3.



11

2.3.2.2 Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. b. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan. f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat 1. Seksi Analisis Harga Obat 2. Seksi Standardisasi Harga Obat b. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1. Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Universitas Indonesia


12

2. Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan c. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1. Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1. Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2. Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan e. Subbagian Tata Usaha f. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.3.2.3 Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional. b. Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional. c. Penyiapan penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang

standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional. d. Pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional. e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional. f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Universitas Indonesia


13

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri dari: a. Subdirektorat Standardisasi 1. Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian 2. Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional b. Subdirektorat Farmasi Komunitas 1. Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas 2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas c. Subdirektorat Farmasi Klinik 1. Seksi Pelayanan Farmasi Klinik 2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik d. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional 1. Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional 2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional e. Subbagian Tata Usaha f. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dapat dilihat pada Lampiran 5.

2.3.2.4 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. b. Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Universitas Indonesia


14

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri dari: a. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan 1. Seksi Alat Kesehatan Elektromedik 2. Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik b. Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1. Seksi Produk Diagnostik Invitro 2. Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga c. Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1. Seksi Inspeksi Produk 2. Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi d. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi 1. Seksi Standardisasi Produk 2. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi e. Subbagian Tata Usaha f. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Direktorat Bina Produksi dan Alat Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 6.

2.3.2.5 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan Universitas Indonesia


15

evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. b. Pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. f. Pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas: a. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional 1. Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi 2. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi b. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan 1. Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan 2. Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika c. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus 1. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 2. Seksi Sediaan Farmasi Khusus d. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat 1. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat 2. Seksi Kerjasama e. Subbagian Tata Usaha f. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat dilihat pada Lampiran 7. Universitas Indonesia


BAB 3 TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah Direktorat baru dalam Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang merupakan gabungan dari Direktorat Farmasi Klinik dan Direktorat Penggunaan Obat Rasional. Dasar hukum perubahan struktur organisasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005

(Kementerian

Kesehatan,

2010b;

Kementerian

Kesehatan, 2005). Dalam peraturan tersebut diatur tugas, fungsi, visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.

3.1 Tugas dan Fungsi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010

pasal

568,

Direktorat

Bina

Pelayanan

Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan NSPK serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 568, Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyelengarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional. b. Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional. c. Penyiapan penyusunan NSPK di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional. 16



17

e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional. f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.2 Sasaran Kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian memiliki Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sasaran hasil program yang tersusun dalam RENSTRA 2010-2014 Kementerian Kesehatan adalah meningkatnya sediaan farmasi dan

alat kesehatan yang

memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil pada tahun 2014 adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah meningkatkan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal. Indikator dari pencapaian sasaran tersebut meliputi: a. Persentase penggunaan obat generik di fasilitas kesehatan sebesar 80%. b. Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan. c. Pelayanan kefarmasian sesuai standard sebesar 45%. d. Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard sebesar 15%. d. Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan sebesar 70% .

3.3 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Standardisasi b. Subdirektorat Farmasi Komunitas Universitas Indonesia


18

c. Subdirektorat Farmasi Klinik d. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional e. Subbagian Tata Usaha f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tiap subdirektorat dan subbagian dipimpin oleh seorang kepala subdirektorat dan Kepala Subbagian untuk bagian Tata Usaha. Setiap subdirektorat memiliki dua

seksi, seperti Subdirektorat Standardisasi yang

memiliki Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian dan Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional. Kemudian, Subdirektorat Farmasi Komunitas terdiri atas Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas dan Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas. Subdirektorat Farmasi Klinik memiliki seksi Pelayanan Farmasi Klinik dan Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik. Serta yang terakhir Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional yang terdiri atas Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional. Lebih lanjut, tiap subdirektorat tersebut membawahi empat staf untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.3.1 Subdirektorat Standardisasi Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan NSPK di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan, 2010b): a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional. b. Penyiapan bahan penyusunan NSPK di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional. c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.



19

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan NSPK di bidang pelayanan kefarmasian. b. Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan NSPK di bidang penggunaan obat rasional.

3.3.2 Subdirektorat Farmasi Komunitas Subdirektorat Farmasi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Farmasi Komunitas menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan, 2010b) : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi komunitas. b. Penyiapan bahan NSPK di bidang farmasi komunitas. c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi komunitas. d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Subdirektorat Farmasi Komunitas terdiri atas: a. Seksi pelayanan Farmasi Komunitas Seksi pelayanan Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK di bidang farmasi komunitas. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas. Universitas Indonesia


20

3.3.3 Subdirektorat Farmasi Klinik Subdirektorat Farmasi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut

Subdirektorat

Farmasi

Klinik

menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan, 2010b): a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi klinik.

b.

Penyiapan bahan penyusunan NSPK di bidang farmasi klinik.

c.

Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi klinik.

d.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Subdirektorat Farmasi Klinik terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Farmasi Klinik Seksi pelayanan Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK di bidang farmasi klinik. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

3.3.4 Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan, 2010b): a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat rasional.



21

b.

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan obat rasional.

c.

Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penggunaan obat rasional.

d.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional terdiri atas: a.

Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan NSPK di bidang penggunaan obat rasional.

b.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

3.4 Kegiatan 3.4.1 Subdirektorat Standardisasi Subdirektorat Standardisasi memiliki kegiatan sebagai berikut : a.

Penyusunan draft formularium Jaminan Kesehatan Masyarakat.

b.

Penyusunan draft formularium Haji.

c.

Penyusunan daftar obat esensial nasional (DOEN).

d.

Revisi pedoman pengobatan dasar di puskesmas.

e.

Penyusunan pedoman pengendalian antibiotik.

f.

Penyusunan pedoman pelayanan obat rasional berbasis Farmakoekonomi.

g.

Penyusunan standar pelayanan farmasi di puskesmas.

h.

Penyusunan rancangan kebijakan peresepan elektronik.

i.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) penerapan pekerjaan kefarmasian bidang komunitas dan rumah sakit.

j.

Pembuatan audiovisual cara penggunaan obat yang benar.

3.4.2 Subdirektorat Farmasi Komunitas Universitas Indonesia


22

Subdirektorat Farmasi Komunitas memiliki kegiatan sebagai berikut : a.

Pilot project pelaksanaan pelayanan farmasi di puskesmas.

b.

Monitoring dan evaluasi pilot project pelaksanaan pelayanan farmasi di puskesmas (5 propinsi).

c.

Total peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas untuk dinas kesehatan (dinkes) propinsi di Bandung.

d.

Total peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas untuk dinkes kabupaten/kota di Bali.

e.

Sosialisasi pekerjaan/praktik kefarmasian sesuai Good Pharmaceutical Practices (GPP) untuk dinkes propinsi/kabupaten/kota.

f.

Advokasi penerapan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009.

g.

Pertemuan

pembahasan

kerjasama

antara

Kementerian

Kesehatan,

Kementerian Pendidikan Nasional, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Panitia Terapi Farmasi (PTF) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian.

3.4.3 Subdirektorat Farmasi Klinik Subdirektorat Farmasi Klinik memiliki kegiatan sebagai berikut : a.

Penyusunan pedoman penilaian pelayanan farmasi di rumah sakit.

b.

Penyusunan pedoman visite.

c.

Penyusunan pedoman interpretasi data klinik.

d.

Pembuatan audiovisual untuk advokasi tentang pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.

e.

Pengembangan pilot project pelayanan kefarmasian menjadi pusat pelayanan untuk penyakit tertentu (Mataram).

f.

Pertemuan dengan manajemen rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) dalam rangka pemantapan pusat pembelajaran pelayanan farmasi klinik untuk penyakit tertentu.

g.

Advokasi dan sosialisasi pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.

h.

Pembekalan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.

i.

Penyusunan pedoman pemantauan terapi antibiotik.



23

j.

Pembekalan sumber daya manusia IFRS dalam rangka pelayanan rumah sakit berstandar internasional.

3.4.4 Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional (POR) memiliki kegiatan sebagai berikut : a.

Penggerakan POR di wilayah timur (Sulawesi Tengah dan Gorontalo).

b.

Penggerakan POR di wilayah barat (Nanggroe Aceh Darussalam dan Bangka Belitung).

c.

Penggerakan POR di wilayah tengah (Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Banten).

d.

Evaluasi penggerakan POR di wilayah timur (Sulawesi Tenggara dan Gorontalo).

e.

Evaluasi penggerakan POR di wilayah barat (Nanggroe Aceh Darussalam dan Bangka Belitung).

f.

Evaluasi penggerakan POR di wilayah tengah (Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Banten).

g.

Penyebaran informasi POR dan obat generik (OG).

h.

Advokasi konsep POR ke dalam kurikulum pendidikan fakultas kedokteran dan farmasi.

i.

Konsinyasi dan sosialisasi kebijakan penggunaan obat rasional.



BAB 4 PELAKSANAAN DAN PENGAMATAN

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) UI angkatan LXXIV di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dilaksanakan pada tanggal 16-27 Januari 2012. Hari pertama kegiatan PKPA diawali dengan acara perkenalan antara pihak Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan pihak program profesi apoteker UI. Acara perkenalan yang disertai pengantar umum tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB di ruang 803 A, yaitu ruang rapat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Pihak Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan diwakili oleh Bapak Kamit Waluyo, SH. selaku perwakilan dari sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Pihak program profesi apoteker terdiri dari mahasiswa peserta PKPA yang didampingi oleh Bapak Harmita selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI. Peserta PKPA diberikan pembekalan untuk dapat menjalankan tugas selama berlangsungnya kegiatan PKPA di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Materi yang diberikan pada pembekalan ini berupa penjelasan mengenai Organisasi dan Tata Kementerian Kesehatan oleh Bapak Kamit Waluyo, SH. Selaku Kepala Subbagian Kepegawaian. Dalam pembekalan tersebut, peserta PKPA mendapat penjelasan tentang visi, misi, kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berlaku sejak 2011. Pada pelaksanaan PKPA ini, peserta dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan direktorat yang dibawahi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, yaitu Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, dan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Tiap kelompok terdiri dari 14-15 orang. Kelompok peserta PKPA yang ditempatkan di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dibimbing oleh Bapak Mantiza Perdana H.K, S.Farm., Apt. selaku perwakilan dari 24 Laporan praktek..., Liza Tiara, FMIPA UI, 2012


25

Tata Usaha Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Dalam kunjungan ini, peserta PKPA diperkenalkan dengan beberapa Kepala Subdirektorat dan staf Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian karena sebagian Kepala Subdirektorat dan staf tidak ada di tempat (tugas dinas). Selanjutnya, peserta PKPA mendapatkan pengarahan dari Ibu Dra. Hj. Fatimah Umar, MM. mengenai visi, misi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan sejarah serta kegiatan secara umum yang telah dilakukan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Kegiatan PKPA dilanjutkan dengan pemberian materi oleh tiap subdirektorat yang ada di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Penjelasan materi subdirektorat Farmasi Klinik diberikan oleh Ibu Sri Bintang Lestari, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Klinik. Materi subdirektorat Farmasi Komunitas diberikan oleh Ibu Dra. Dara Amelia, MM. selaku Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Komunitas. Materi subdirektorat Standardisasi diberikan oleh Ibu Erie Gusnellyanti, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Standardisasi. Materi subdirektorat Penggunaan Obat Rasional diberikan oleh Ibu Dra. Hidayati Mas’ud, MM. selaku Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional. Selanjutnya, peserta PKPA dibagi menjadi empat kelompok sesuai subdirektorat yang ada di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Kelompok I mendapatkan tugas khusus yang berkaitan dengan Subdirektorat Farmasi Klinik mengenai evaluasi penggunaan obat antibiotik, ROTD jantung, ROTD kulit, ROTD hati, dan ROTD ginjal. Kelompok II mendapatkan tugas khusus yang berkaitan

Subdirektorat

Farmasi

Komunitas

mengenai

TOT

Pelayanan

Kefarmasian di Puskesmas, peraturan Menteri Kesehatan tentang apotek, dan perbandingan sistem pelayanan di primary health care di beberapa negara Asia Tenggara. Kelompok III mendapatkan tugas khusus yang berkaitan dengan Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mengenai analisis sistem monitoring dan evaluasi penggunaan obat rasional dari indikator peresepan, pelayanan, dan strategi promosi. Kelompok IV mendapatkan tugas khusus yang berkaitan dengan Subdirektorat Standardisasi mengenai penyusunan standar pelayanan kefarmasian di klinik dan di apotek, pengkajian buku pedoman penggunaan obat opioid dalam penatalaksanaan nyeri, dan formularium nasional di Indonesia.



26

Kegiatan PKPA di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian berlangsung selama dua pekan. Dalampekan pertama, peserta PKPA diberikan kesempatan untuk menyelesaikan laporan umum kegiatan PKPA. Peserta PKPA mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di setiap subdirektorat di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Pada pekan kedua, peserta PKPA diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan pembimbing dalam penyelesaian tugas khusus yang diberikan oleh subdirektorat. Penyusunan laporan umum dilakukan melalui observasi dan diskusi dengan pembimbing–pembimbing beberapa subdirektorat dari pemaparan materi yang diberikan. Selain itu, penyusunan juga dilakukan dengan menelusuri beberapa literatur yang disarankan pembimbing seperti Permenkes No.1144 Tahun 2011. Penyusunan laporan khusus dilakukan dengan mendalami literatur yang ditelusuri secara individual disertai diskusi intensif antar-individu dengan pembimbing

masing-masing.

Pada

pertemuan

akhir

PKPA,

peserta

mempresentasikan hasil dari tugas yang telah dikerjakan.



BAB 5 PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan adalah salah satu bagian dari Kementerian Kesehatan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kefarmasian dan alat kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari empat Direktorat yang salah satunya adalah Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Direktorat ini merupakan penggabungan dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik dengan Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional yang dibentuk sesuai Permenkes Nomor. 1144

tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian

Kesehatan. Direktorat ini terdiri dari 37 orang pegawai (14 orang pejabat struktural dan 23 orang staf) yang terdiri dari seorang Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dan dua staf honorer, seorang Kepala Subdirektorat pada masing-masing Subdirektorat yang membawahi dua kepala seksi dan staf. Kegiatan operasional berlangsung setiap hari senin hingga jumat dengan jam operasional dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Ruangan kerja terpisah menjadi dua ruangan yaitu ruang 805 dan 806. Ruang 805 terdiri dari ruang Subdirektorat Farmasi Komunitas dan Standardisasi, sedangkan ruang 806 terdiri dari ruang Subdirektorat Farmasi Klinik, Penggunaan Obat Rasional dan Tata Usaha. Salah satu arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah terwujudnya peningkatan pelayanan di bidang kefarmasian melalui program kerja yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program kerja yang dibuat oleh direktorat ini ditujukan pada pelayanan kefarmasian klinik dan komunitas. Salah satu tugas Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yaitu penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebijakan (NSPK) di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional. Beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin 27 Laporan praktek..., Liza Tiara, FMIPA UI, 2012


28

Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Beberapa standar yang telah disusun direktorat

ini,

yaitu

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Beberapa pedoman yang telah disusun oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, yaitu Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan, Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Salah satu Subdirektorat yang memiliki program penyusunan standar dan pedoman adalah Subdirektorat Standardisasi. Adapun tujuan disusunnya standar dan pedoman adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan farmasi klinik dan komunitas sehingga dapat terwujudnya sasaran akhir dari pelayanan kefarmasian, yaitu pengobatan yang rasional. Program kerja Subdirektorat Standardisasi pada tahun 2011 lalu diantaranya penyusunan kebijakan mengenai peresepan elektronik, penyusunan Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFB) dan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskemas. Salah satu program tersebut, yakni penyusunan kebijakan mengenai peresepan elektronik, pada tahun 2012 diharapkan dapat diperluas cakupannya, sehingga tidak hanya menentapkan kebijakan tentang peresepan elektronik, namun menjadi peraturan tentang resep. Dalam

tahapan

penyusunan

NSPK,

Subdirektorat

Standarisasi

menjalankan proses penyusun draft yang dilakukan oleh pihak terkait dengan NSPK yang akan dibuat. Proses selanjutnya adalah diskusi dan pleno dengan berbagai pihak staf ahli, akademisi, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya. Draft yang telah melalui proses revisi dan finalisasi diajukan ke Menteri Kesehatan atau Direktorat Jenderal untuk disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri dan Permenkes dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional. Program yang dilakukan yaitu promosi POR melalui media, kerjasama Universitas Indonesia


29

dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Salah satu fokus promosi adalah informasi tentang penggunaan obat generik yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu program cara Belajar Ibu Aktif (CBIA), program Monitoring-Training Planing (MTP), dan lomba membuat poster obat generik. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melakukan pembinaan kader di puskesmas di daerah sebagai wujud usaha pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Promosi penggunaan obat rasional dilakukan sebagai antisipasi penanggulangan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap penggunaan obat rasional. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan POR maka dilakukan monitoring atau pemantauan penggunaan obat yang rasional. Empat parameter yang dinilai dalam pemantauan dan evaluasi POR adalah

proses

pengobatan

(Penerapan

Standard

Operating

Procedure),

penggunaan standar pengobatan, ketepatan diagnosis, dan ketepatan pemilihan intervensi pengobatan. World Health Organization (WHO) menetapkan tiga indikator untuk penilaian POR yaitu indikator resep, pelayanan, dan fasilitas. Pemerintah menetapkan beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan POR salah satunya di puskesmas adalah persentase penggunaan antibiotik pada ISPA nonpneumonia dan diare nonspesifik, persentase penggunaan suntikan (mialgia), jumlah item obat per resep, persentase peresepan generik. Keberhasilan program kerja POR tidak dapat dipisahkan dari Pelayanan Farmasi Klinik dan Komunitas karena tercapainya POR merupakan hasil dari kualitas pelayanan Farmasi Klinik dan Komunitas yang baik. Subdirektorat Farmasi Klinik melakukan upaya peningkatan pelayanan farmasi klinik, melalui program seperti advokasi kepada manajemen rumah sakit, training atau pelatihan untuk apoteker dan tenaga kefarmasian tentang pelayanan farmasi klinik, penyusunan NSPK, dan program lain yang dapat meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian. Program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah penyusunan pedoman pelayanan kefarmasian terkait reaksi obat yang tidak diinginkan, penyusunan pedoman evaluasi penggunaan obat dan peningkatan kemampuan SDM Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dalam rangka akreditasi rumah sakit, workshop tentang penggunaan antibiotik di rumah Universitas Indonesia


30

sakit, pembekalan SDM farmasi dalam rangka pelayanan farmasi klinik dirumah sakit, pengembangan joint training antara apoteker, dokter, perawat dan tenaga teknis kefarmasian, dan training of trainners (TOT) pelayanan kefarmasian diruang ICU, dan evaluasi penggunaan obat (EPO). EPO merupakan metode untuk meningkatkan kinerja yang fokus pada evaluasi dan peningkatan proses penggunaan obat untuk mencapai outcome yang optimal. Subdirektorat Farmasi Komunitas melakukan kegiatan perumusan NSPK yang berkaitan dengan farmasi komunitas, advokasi kepala stakeholder, promosi, monitoring dan pembinaan puskesmas dan apotek serta toko obat serta penegakan mengenai home care. Dari serangkaian program yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, terlihat bahwa fokus kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah pada edukasi untuk masyarakat dan apoteker serta peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, toko obat, dan puskesmas yang didasari oleh konsep Pharmaceutical Care. Untuk menunjang kompetensi apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu, hendaknya tenaga profesi apoteker harus lebih banyak mempersiapkan pembekalan. Selama dua minggu menjalani PKPA di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian,

peserta

mengetahui

bahwa

Direktorat

ini

telah

banyak

mengeluarkan produk yang sangat bermanfaat seperti buku saku dan leaflet untuk apoteker dan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesehatan. Namun, distribusi dan ketersediaannya masih terbatas. Seharusnya, produk-produk Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dapat lebih disebarluaskan agar masyarakat pada umumnya dan apoteker pada khususnya dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai badan yang menyusun regulasi bagi apoteker dalam pemberian pelayanan kefarmasian yang bermutu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh anggota Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian untuk meng-update pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian sehingga diperlukan adanya pendidikan berkelanjutan bagi staf Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian misalnya dengan memberikan beasiswa kepada staf Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Universitas Indonesia


BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan 1. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan RI yang bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan. 2. Struktur organisasi Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat, yaitu Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, dan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. 3. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian merupakan salah satu direktorat dari Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang terdiri dari Subbagian tata usaha dan empat Subdirektorat, yaitu Subdirektorat Farmasi Komunitas, Subdirektorat Farmasi Klinik, Subdirektorat Standardisasi, dan Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional. Direktorat ini memiliki tugas menyiapkan perumusan, melaksanakan kebijakan, dan menyusun NSPK serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian. 4. Peran seorang apoteker dalam Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

adalah sebagai tenaga profesi yang memahami kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan, sehingga dapat mewujudkan program kerja yang sesuai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat. 5. Peran seorang apoteker dalam Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai

tenaga profesi yang membantu, mengarahkan, menjamin keberhasilan serta melindungi profesi tenaga kefarmasian dalam meningkatkan fungsi profesionalnya dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) bagi masyarakat umum.

31 Laporan praktek..., Liza Tiara, FMIPA UI, 2012


32 6.2. Saran 1. Sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama antara Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia dan organisasi kefarmasian lainnya sebagai salah satu upaya perluasan penyaluran informasi dari NSPK yang dibuat. 2. Sebaiknya setiap pegawai Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

selalu

meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kefarmasian dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian secara umum. 3. Sebaiknya dilakukan pemerataan dan sosialisasi mengenai produk-produk Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian seperti buku-buku saku agar memberikan manfaat untuk masyarakat pada umumnya dan apoteker khususnya.



DAFTAR REFERENSI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010a). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1144/MENKES/PER/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010b). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

33



LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

34


Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

35

40


Lampiran 3. Struktur Organisasi Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS DITJEN BINFAR & ALKES

KABAG PROGRAM DAN INFORMASI

KABAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KABAG HUKUM, ORGANISASI, DAN HUMAS

KASUBBAG PROGRAM

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG DATIN

KASUBBAG TU & GAJI

KASUBBAG ORGANISASI

KASUBBAG EVAPOR

KASUBBAG RT

KASUBBAG HUMAS

KABAG KEUANGAN

KASUBBAG VER. & AKUN

KASUBBAG ANGGARAN

KASUBBAG PERBENDAHARAAN

36

41


Lampiran 4. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PENYEDIAAN

SUBDIT PENGELOLAAN

SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

SUBDIT ANALISIS DAN STANDARISASI HARGA OBAT

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI STANDARISASI PENGELOLAAN OBAT

SEKSI PEMANATAUAN PROGRAM OBAT PUBLIK

SEKSI ANALISIS HARGA OBAT

SEKSI PEMANTAUAN KETERSEDIAAN OBAT

SEKSI BIMBINGAN PENGENDALIAN OBAT PUBLIK

SEKSI EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK

SEKSI STANDARISASI HARGA OBAT

37

42


Lampiran 5. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed

SUBBAGIAN TU Desko Irianto, SH

SUBDIT FARMASI KLINIK Dra. Fatimah U., Apt., MM

SUBDIT FARMASI KOMUNITAS

SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL

SUBDIT STANDARISASI dr. Zorni Fadia

Dra. Hidayati M., Apt., MM

Sri Bintang L., Apt., M.Si.

SEKSI PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS

SEKSI PROMOSI POR

Dra. Dara A. Apt., MM

Dra. Vita Piola H., Apt.

SEKSI PEMANTAUAN & EVALUASI FARKLIN

SEKSI PEMANTAUAN & EVALUASI FARKOM

SEKSI PEMANTAUAN & EVALUASI POR

Helsy Pahlemy Apt., M.Si.

Indah Susanti D., S.Si., Apt.

SEKSI PELAYANAN FARMASI KLINIK

Dra. evrina, Apt.

SEKSI STANDARISASI POR Dra. Ardiyani, Apt., M.Si

SEKSI STANDARISASI YANFAR Erie Gusnellyanti S.Si, Apt.

38

43


Lampiran 6. Struktur Organisasi Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

SUBBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PENILAIAN ALAT KESEHATAN

SUBDIT PENIALAIAN PRODUK DR & PKRT

SUBDIT INSPEKSI ALKES & PKRT

SEKSI ALKES ELEKTROMEDIK

SEKSI PRODUK DR

SEKSI INPEKSI PRODUK

SEKSI ALKES NONELEKTROMEDIK

SEKSI PRODUK PKRT

SEKSI INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

SUBDIT STANDARISASI & SERTIFIKASI

SEKSI STANDARISASI PRODUK

SEKSI STANDARISASI & SERTIFIKASI PRODUKSI & DISTRIBUSI

39

44


Lampiran 7. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian DIREKTUR BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PRODIS OBAT & OBAT TRADISIONAL

SUBDIT PRODIS KOSMETIK & MAKANAN

SUBDIT PRODIS NARKOTIKA

SUBDIT KEMANDIRIAN OBAT & BBO

SEKSI STANDARISASI PRODIS

SEKSI STANDARISASI PRODIS KOSMETIK & MAKANAN

SEKSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA

SEKSI ANALISIS OBAT & BBO

SEKSI PERIZINAN SARANA PRODIS

SEKSI PERIZINAN SARANA PRODUKSI KOSMETIK

SEKSI SEDIAAN FARMASI KHUSUS

SEKSI KERJASAMA

40

45



USULAN STRATEGI PROMOSI PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

LIZA TIARA, S. Farm. 1106047096

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER – DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JANUARI 2012



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii BAB 1. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Tujuan .......................................................................................................... 2 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 3 2.1 Penggunaan Obat yang Rasional ................................................................ 3 2.2 Promosi Penggunaan Obat yang Rasional .................................................. 8 2.1.1 Tujuan Promosi POR .......................................................................... 8 2.1.2 Strategi Promosi POR ......................................................................... 9 2.2.2.1 Strategi Promosi POR dengan Media .................................... 11 2.2.2.2 Strategi Promosi POR Selain Menggunakan Media .............. 12 2.2.3 Langkah-Langkah Pemilihan Media .................................................. 12 2.3 Identifikasi Permasalahan dan Kendala dalam Promosi POR .................... 13 BAB 3. METODOLOGI PENGKAJIAN ............................................................... 16 3.1 Tempat dan Waktu Pengkajian ................................................................... 16 3.2 Metode Pengkajian...................................................................................... 16 BAB 4. PEMBAHASAN 4.1 Usulan Penggunaaan Tiruan Obat pada Pelatihan POR .............................. 17 4.2 Usulan Mengenai Penempatan Media Promosi POR .................................. 18 4.3 Usulan Mengenai Media Promosi ............................................................... 18 4.4 Usulan Mengenai Kemitraan dengan Universitas ....................................... 19 4.5 Inovasi Promosi POR yang Dilakukan oleh Negara Lain ........................... 19 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 21 5.2 Saran ........................................................................................................... 21 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 22

ii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penggunaan obat yang tidak rasional adalah permasalahan yang umum dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut World Health Organization (2002) lebih dari 50% obat yang diresepkan, disiapkan dan dijual secara tidak tepat. Selain itu 50% dari pasien menggunakan obat-obatan tersebut dengan tidak benar. WHO juga menyatakan bahwa 1/3 dari populasi seluruh dunia tidak memiliki akses yang cukup terhadap obat-obatan esensial. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Mulai dari penggunaan terlalu banyak obat untuk satu pasien (polifarmasi), penggunaan antimikroba yang tidak tepat (contohnya untuk infeksi non-bakteri), dosis antibiotik yang tidak cukup, penggunaan berlebihan suntikan ketika sediaan oral lebih tepat digunakan, tidak meresepkan sesuai dengan panduan klinis, pengobatan sendiri yang tidak tepat (contohnya untuk obat seharusnya dibeli dengan resep dokter), dan peresepan obat yang tidak patuh pada batasan dosis. Penilaian rasionalitas penggunaan obat ditinjau dari tiga indikator utama yaitu peresepan, pelayanan pasien, dan fasilitas (World Health Organization, 1993). Ketidaktepatan peresepan dapat mengakibatkan masalah seperti tidak tercapainya tujuan terapi, meningkatnya kejadian efek samping obat, meningkatnya resistensi antibiotik, penyebaran infeksi melalui injeksi yang tidak steril, dan pemborosan sumber daya kesehatan yang langka (World Health Organization, 2009). Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian telah menetapkan kebijakan tentang berbagai upaya dan intervensi dalam mengatasi ketidakrasionalan pengobatan, baik di tingkat provider yaitu pembuat resep (prescriber), peracik dan penyerah obat (dispenser), pasien hingga sistem kebijakan obat nasional. Salah satu upaya dalam mencapai penggunaan obat yang rasional yang dilakukan adalah promosi penggunaan obat yang rasional. Promosi bertujuan untuk 1



2

memperkenalkan pentingnya penggunaan obat yang rasional pada masyarakat dan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan obat secara rasional. Promosi penggunaan obat rasional terutama dilakukan pada permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat, penggunaan sediaan injeksi yang berlebihan, dan polifarmasi. Promosi harus dilakukan secara terus menerus dengan mengunakan strategi promosi yang tepat sasaran sehingga masyarakat mampu menerima promosi secara efektif.

1.2 Tujuan 1. Mempelajari dan mengevaluasi strategi promosi penggunaan obat rasional yang dilakukan oleh Subdit Direktorat Penggunaan Obat Rasional (POR) yaitu promosi penggunaan antibiotik yang tepat, penggunaan sediaan injeksi yang tepat, polifarmasi, dan obat generik. 2. Membuat rancangan mengenai cara, metode dan informasi yang harus dicantumkan dalam melakukan promosi penggunaan antibiotik dan injeksi yang tepat serta menghindari polifarmasi.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggunaan Obat yang Rasional Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap penggunaan obat yang rasional perlu diwaspadai, khususnya pada generasi mendatang. Penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan efektifitas obat menurun. Di negara berkembang saat ini kurang dari 40% pasien di sektor publik dan 30% di sektor swasta yang memberikan pelayanan sesuai panduan klinis. Di negara berkembang, proporsi pasien yang diobati sesuai dengan pedoman klinis untuk penyakit umum dalam perawatan primer kurang dari 40% di sektor publik dan 30% di sektor swasta. Sebagai contoh kurang dari 60% anak dengan diare akut menerima terapi rehidrasi oral yang diperlukan namun lebih dari 40% menerima antibiotik yang tidak perlu; hanya 50% orang dengan malaria menerima lini pertama antimalaria; hanya 50-70% orang dengan pneumonia diobati dengan antibiotik yang tepat, namun sampai dengan 60% orang dengan infeksi saluran pernapasan atas virus menerima antibiotik tidak tepat (World Health Organization, 2002). Di samping itu, lebih dari 50% dari seluruh negara di dunia tidak menerapkan kebijakan dasar untuk mempromosikan penggunaan obat secara rasional. Selain itu dari 50% obat-obatan didunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif dan tidak efisien. Masyarakat sering melakukan pengobatan sendiri (Selfmedication) dimana lebih dari 60% mempraktekkan swamedikasi dan 80% mengandalkan obat modern (konvensional) (Flora, 1991). Swamesikasi berisiko terhadap penggunaan obat rasional sehingga masyarakat perlu informasi yang jelas agar dapat menentukan kebutuhan jenis dan jumlah obat berdasarkan alasan yang rasional. Menurut WHO dalam Konferensi Kenya pada tahun 1985 mengemukakan gagasan mengenai penggunaan obat yang rasional (Hogerzeil et.al, 1993). Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien diberikan obat sesuai kebutuhan klinisnya. Pemberian obat harus dilakukan secara tepat yaitu tepat indikasi, rute 3



4

pemberian, dosis, lama pemberian, informasi yang diberikan kepada pasien, evaluasi serta biaya obat (WHO, 1985). Pemberian obat tepat indikasi berarti penulisan resep berdasarkan pada pengobatan yang rasional dengan obat yang paling efektif dan aman. Tepat obat berarti memilih obat berdasarkan efikasi, keamanan, kesesuaian kondisi klinik pasien dan ketepatan biaya. Tepat pasien berarti tidak terdapat kontraindikasi, efek samping minimal dan dapat diterima oleh pasien. Tepat informasi berarti pasien mendapatkan bekal informasiyang penting, relevan, akurat, dan jelas mengenai kondisi dan pengobatan pasien. Tepat evaluasi berarti efek terapi dan reaksi obat tidak diinginkan pasien secara bertahap dimonitor dan dievaluasi. WHO (1993) menetapkan tiga indikator penggunaan obat rasional, yaitu : 1. Indikator peresepan Fakor peresepan berpengaruh langsung pada ketepatan pemberian obat untuk pasien. Indikator peresepan dinilai dengan parameter penilaian: a. Rerata jumlah item obat dalam resep b. Presentase peresepan dengan nama generik c. Persentase peresepan dengan antibiotik d. Presentase peresepan dengan suntikan e. Presentase peresepan yang sesuai dengan DOEN 2. Indikator pelayanan. Faktor pelayanan pasien berpengaruh ada ketepatan diagnosi, terapi dan informasi yang seharusnya diterima oleh pasien agar pasien mengerti akan tujuan terapi dan cara penggunaan obat. Indikator pelayanan pasien dinilai dengan parameter penilaian : a. Rerata waktu konsultasi b. Rerata waktu penyerahan obat c. Presentase obat yg sesungguhnya diserahkan d. Presentase obat yg dilabel secara adekuat



5

3. Indikator fasilitas. Faktor fasilitas terkait dengan ketersediaan obat esensial dan daftarnya menjadi

penunjang

bagi

tenaga

kesehatanuntuk

dapat

menjalankan

penggunaan obat yang rasional. Indikator fasilitas dinilai dengan parameter penilaian : a. Pengetahuan pasien tentang dosis yang benar b. Ketersediaan daftar obat esensial c. Ketersediaan obat esensial Penggunaan obat rasional dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Peresepan yang berlebihan Pemberian obat yang tidak diperlukan utnuk penyakit yang bersangkutan, contohnya : -

Pemberian antibiotik pada ISPA non-pneumonia (umumnya disebabkan oleh virus)

-

Pemberian obat dengan dosis yang lebih besar daripada yang dianjurkan

-

Jumlah obat yang diberikan berlebihan memberikan risiko timbul efek yang tidak diinginkan seperti: Interaksi, Efek Samping dan Intoksikasi

b. Peresepan yang kurang Pemberian obat yang kurang dari seharusnya baik dalam hal dosis, jumlah maupun lama pemberian. Resep tidak diberikan kepada pasien yang memerlukan terapi. -

Pemberian antibiotik selama 3 hari untuk ISPA pneumonia

-

Tidak memberikan oralit pada anak jelas menderita diare

-

Tidak memberikan tablet Zn selama sepuluh hari untuk balita yag diare

c. Peresepan Majemuk Pemberian beberapa obat untuk satu indikasi yang sama yang dapat diterapi dengan satu obat saja. Pemberian puyer yang terdiri dari Universitas Indonesia


6

antibiotik, analgesik antipiretik dan antihistamin untuk anak-anak yang terkena flu. d. Peresepan yang salah Pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi. Pemberian obat yang dikontraindikasikan bagi kondisi pasien, pemberian obat dengan risiko efek samping yang lebih besar dari pilihan terapi lainnya dan pemberian informasi yang keliru. Penggunaan obat tidak rasional dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi masyarakat. Beberapa contoh tentang dampak penggunaan obat adalah : a. Dampak kesehatan Kesalahan penggunaan obat dapat menyebabkan timbulnya efek samping hingga memperparah penyakit yang diderita pasien. Penelitian Suh et al (2000) memperoleh data bahwa pasien lebih lama dirawat di rumah sakit tanpa adanya perhatian untuk mencegah timbulnya efek samping obat. Selain itu, pasien juga menghabiskan lebih banyak biaya untuk mengatasi efek samping yang timbul (Suh, et al., 2000). b. Dampak ekonomi Biaya yang dihabiskan untuk pengobatan infeksi diperkirakan sebesar 4-5 juta dolar Amerika/tahun akibat resistensi antibiotik (Mcgowan, 2009). Rata-rata biaya yang dihabiskan akibat kegagalan terapi yang berujung pada masalah kesehatan yang baru adalah $1.488 (Ernst & Grizzle, 2001). c. Dampak kematian Jumlah kematian akibat kesalahan pengobatan pada tahun 2005 meningkat tiga kali lipat di Amerika menjadi 15.000 orang/tahun (Institute of Medicine of the National Academies, 2006). Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa Kemenkes RI belum memiliki standar tentang kerasionalan penggunaan obat di puskesmas. Kemenkes hanya memiliki target kerasionalan penggunaan obat berdasarkan parameter peresepan WHO. Target Kemenkes terkait parameter indikator peresepan (Mutiarani, 2011) : a. Rata-rata jumlah obat tiap pasien : 2,6. Universitas Indonesia


7

b. Persentase obat yang diresepkan menggunakan nama generik : 100%. c. Persentase peresepan antibiotik pada ISPA non pneumonia : 20%. d. Persentase peresepan antibiotik pada diare non spesifik : 8%. e. Persentase injeksi pada myalgia : 1%. f. Persentase obat yang diresepkan dari DOEN : 100%. Dasar pemilihan penyakit ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik sebagai fokus monitoring adalah: a. Termasuk 10 penyakit terbanyak. b. Merupakan penyakit yang diagnosis dapat ditegakkan tanpa pemeriksaan penunjang c. Merupakan penyakit yang telah memilih pedoman terapi yang jelas d. Merupakan penyakit yang tidak memerlukan antibiotika dan injeksi e. Selama ini penyekit tersebut potensial untuk diterapi tidak rasional Kemenkes melakukan pengawasan untuk penilaian terhadap penggunaan obat di puskesmas menggunakan standar target tersebut. Nilai-nilai tersebut tidak ditetapkan sebagai standar penggunaan obat rasional karena Kemenkes menyadari bahwa tidak seluruh puskesmas memiliki kondisi pelayanan kesehatan yang memadai (Mutiarani, 2011). Data hasil monitoring dan evaluasi POR pada tahun 2010 menunjukkan penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non-pneumonia 47%, diare non-spesifik 54%. Penggunaan tertinggi antibiotik untuk penyakit ISPA non-pneumonia ada pada provinsi Sumatera Barat (91,37%), provinsi Kalimantan tengah (78,87%) untuk wilayah tengah, dan provinsi Sulawesi Barat (73,74%) untuk wilayah timur. Sedangkan penggunaan antibiotik untuk diare non-spesifik yang tertinggi ada pada provinsi Bengkulu (91,67%) untuk wilayah barat, provinsi Nusa Tenggara Timur (88,71%) untuk wilayah tengah, dan provinsi Gorontalo (93,77%). Rerata jumlah obat per resep tertinggi terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussallam (4,15%) untuk wilayah barat, provinsi DKI Jakarta (4,11) untuk wilayah tengah, dan provinsi Maluku utara (4,75%) untuk wilayah timur.



8

Presentase penggunaaan injeksi pada kasus myalgia tertinggi terdapat di provinsi Sumatera Utara (10,70%) untuk wilayah barat, provinsi Kalimantan Barat (9,79%) dan provinsi Maluku (10,85%) untuk wilayah timur (Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, 2010). 2.2 Promosi Penggunaan Obat yang Rasional Promosi merupakan suatu proses pengenalan produk tertentu (berupa barang atau jasa) yang akan dipasarkan kepada khalayak sasaran, sehingga diharapkan mereka menerima dan menggunakan produk yang ditawarkan. Menurut John Mariotti dalam buku yang berjudul Smart Things to Know about Marketing (2006), Sebelum melakukan promosi maka perlu dirancang strategi promosi dengan suatu perencanaan yang jelas, singkat, dan dikomunikasikan dengan baik. Dalam merencanakan program promosi, perlu ada unsur-unsur SMART seperti di bawah ini: S (Specific)

: Tajam, jelas, tidak membingungkan.

M (Measurable) : Dapat terukur secara kuantitas dan kualitas. A (Agreed)

: Disepakati oleh pihak-pihak terkait.

R (Realistic)

: Berada dalam batas-batas kendali dan kapabilitas menjamin.

T (Timebound)

: Terdapat batas waktu tertentu untuk penyelesaiannya.

Promosi yang tepat sasaran ditentukan dengan penetapan segmentasi, targeting,

dan

positioning

yang

tepat.

Promosi

kesehatan

adalah

upaya

mempengaruhi masyarakat agar menghentikan perilaku berisiko tinggi dan menggantikannya dengan perilaku yang aman atau paling tidak berisiko rendah. Agar efektif, program harus dirancang berdasarkan realita kehidupan sehari-hari masyarakat sasaran setempat (Kurikulum Pelatihan Penggunaan Obat Rasional, 2011). Promosi pengunaan obat rasional adalah promosi yang dilakukan untuk mencapai penggunaan obat rasional dimasyarakat dengan target atau sasaran promosi yang terdiri dari petugas kesehatan, kader, masyarakat yang lebih lanjut dapat disegmentasi menjadi organisasi masyarakat, kelompok pasien dan aktivitas masyarakat dan berbagai lembaga yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat.



9

Segmentasi dan positioning sasaran sangat penting dilakukan agar promosi POR dapat berlangsung secara berjenjang, sistematis dan berkesinambungan.

2.2.1 Tujuan Promosi POR Tujuan dari promosi POR secara umum untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan Propinsi dan kabupaten Kota mengenai Promosi penggunaan Obat rasional di Pelayanan kesehatan dasar dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan khusus dari promosi POR untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan Propinsi dan Kabupaten di pelayanan kesehatan dasar dalam melaksanakan promosi POR bersama dengan unit terkait.

2.2.2 Strategi Promosi POR 2.2.2.1 Strategi Promosi POR dengan media Media merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan sebelum promosi dilakukan. Dalam setiap pengenalan produk, kita harus merancang media terlebih dahulu karena media merupakan suatu tempat dimana promosi dapat dikembangkan dengan mengutamakan pesan-pesan visual agar produk yang kita tawarkan lebih nyata dan punya daya tarik sehingga masyarakat ingin membeli produk tersebut (Mariotti, 2006). Pemilihan media dilakukan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai. Jenis media promosi kesehatan yang dapat juga digunakan sebagai media promosi POR (Departemen Kesehatan RI, 2004) : a. Benda asli Benda asli adalah benda sesungguhnya baik hidup maupun mati. Merupakan alat peraga yang paling baik karena mudah serta cepat dikenal, mempunyai bentuk serta ukuran yang tepat. Tetapi alat peraga ini kelemahannya tidak selalu mudah dibawa kemana-mana sebagai alat bantu mengajar. Termasuk dalam macam alat peraga ini antara lain yaitu benda sesungguhnya (misalnya tinja di kebun dan lalat di atas tinja), spesimen (benda sesungguhnya yang telah diawetkan seperti cacing dalam



10

botol pengawet), dan sampel (contoh benda sesungguhnya untuk diperdagangkan seperti oralit) (Departemen Kesehatan RI, 2004). b. Benda tiruan Benda ini ukurannya lain dari benda sesungguhnya. Benda tiruan bisa digunakan sebagai media atau alat peraga dalam promosi kesehatan. Hal ini karena tidak memungkinkan menggunakan benda asli, misal ukuran benda asli yang terlalu besar, terlalu berat, dll. Benda tiruan dapat dibuat dari bermacam-macam bahan seperti tanah, kayu, semen, plastik dan lain-lain (Departemen Kesehatan RI, 2004). c. Media Cetak Merupakan suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual. Umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar, foto dalam tata warna yang mempunyai fungsi utama sebagai pemberi informasi dan penghibur (Pamflet, poster, leaflet, brosur, dan stiker). Poster adalah sehelai kertas atau papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata-kata. Kata-kata dalam poster harus jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter. Poster biasanya ditempelkan pada suatu tempat yang mudah dilihat dan banyak dilalui orang misalnya di dinding balai desa, pinggir jalan, papan pengumuman, dan lain-lain. Gambar dalam poster dapat berupa lukisan, ilustrasi, kartun, gambar atau photo. Poster terutama dibuat untuk mempengaruhi orang banyak, memberikan pesan singkat. Karena itu cara pembuatannya harus menarik, sederhana dan hanya berisikan satu ide atau satu kenyataan saja. Poster yang baik adalah poster yang mempunyai daya tinggal lama dalam ingatan orang yang melihatnya serta dapat mendorong untuk bertindak. Leaflet adalah selebaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. Ada beberapa yang disajikan secara berlipat. Leaflet digunakan untuk memberikan keterangan singkat tentang suatu masalah, misalnya deskripsi pengolahan air di tingkat rumah tangga, deskripsi tentang diare dan pencegahannya, dan lain-lain. Leaflet dapat diberikan atau disebarkan pada saat pertemuan-pertemuan dilakukan seperti pertemuan FGD, pertemuan Posyandu, kunjungan rumah, dan lainUniversitas Indonesia


11

lain. Leaflet dapat dibuat sendiri dengan perbanyakan sederhana seperti di photo copy. d. Gambar Optik Contoh media promosi kesehatan yang termasuk sebagai gambar optik adalah photo, slide, dan film. Photo pada umumnya digunakan dalam bentuk album dan dokumentasi lepasan. Album merupakan foto-foto yang isinya berurutan, menggambarkan suatu cerita, kegiatan dan lain-lain. Album ini bisa dibawa dan ditunjukan kepada masyarakat sesuai dengan topik yang sedang didiskusikan. Sedangkan dokumen lepasan merupakan photo-photo yang berdiri sendiri dan tidak disimpan dalam bentuk album. Menggambarkan satu pokok persoalan atau titik perhatian. Photo ini digunakan biasanya untuk bahan brosur, leaflet, dan lain-lain (Departemen Kesehatan RI, 2004). Slide pada umumnya digunakan untuk sasaran kelompok. Penggunaan slide cukup efektif, karena gambar atau setiap materi dapat dilihat berkali-kali, dibahas lebih mendalam. Slide sangat menarik terutama bagi kelompok anak sekolah, karena alat ini lebih moderen dibanding dengan gambar, leaflet, dan lain-lain (Departemen Kesehatan RI, 2004). Contoh gambar optik terakhir adalah film. Film merupakan media yang bersifat menghibur, tapi dapat disisipi dengan pesan-pesan yang bersifat edukatif. Sasaran media ini adalah kelompok besar, dan kolosal (Departemen Kesehatan RI, 2004). Selain itu, promosi juga dapat dilakukan dengan media televisi dan radio. Televisi Merupakan bentuk iklan yang sangat tergantung siarannya apakah merupakan bagian dari suatu hubungan perkongsian, jaringan dan lokal. Radio merupan media yang memiliki jangkauan selektif terhadap media sasaran tertentu. Media yang temasuk media luar ruangan merupakan media berbentuk papan reklame atau dapat berupa poster dalam ukuran besar. Poster panel yaitu suatu kertas besar yang dicetak sesuai dengan keinginan pemesan. Printed bulletin yaitu gambar yang didesain oleh tenaga kreatif biro iklan diatas tempat yang disediakan, bisa juga berupa lukisan yang dipindahkan ke papan reklame yang dipersiapkan.



12

2.2.2.2 Strategi Promosi POR Selain Menggunakan Media Banyak strategi yang dilakukan oleh Subdit Penggunaan Obat Rasional selain menggunakan media yaitu : a. Kerja sama dan kemitraan Kerjasama dan membentuk kemitraan dengan organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat, akedemisi, departemen lain yang dapat membantu dalam melancarkan keberhasilan suatu program yang telah direncanakan. b. Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat sangat menguntungkan dalam proses pendekatan kepada masyarakat langsung. Dengan pembentuan kadar-kader di masyarakat dapat lebih dekat kepada sasaran untuk penyampaian informasi langsung tentang kesehatan. Kegiatan pada masyarakat yang lebih membentuk kepada bina suasana antara masyarakat dan kader itu sendiri, sebagai pendekatan agar tidak terjadi kesenjangan yang jauh dalam mendalami masalah dan pemberian infomasi. c. Advokasi Banyak cara untuk melakukan pendekatan agar suatu program berhasil baik, termasuk advokasi. Advokasi kepada stake holder, pemegang kebijakan didaerahnya sangat penting untuk keberhasilan suatu program, karena jika advokasi tidak berhasil memungkinan program tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bentuk advokasi dapat dilakukan secara formal melalui presentasi dalam pertemuan dengan stakeholder, seminar atau presentasi dalam kelompok-kelompok khusus. Bentuk kedua yang lebih informal antara lain dengan lobi yaitu berbincang-bincang dengan pejabat, atau tokoh masyarakat yang merupakan stakeholder kunci dan primer. Bentuk lain yang serupa dengan lobi adalah negosiasi, dialog yang melibatkan sejumlah terbatas stakeholder. Bentuk berikutnya adalah penyampaian agenda (perihal, masalah dan program) melalui media massa.



13

2.2.3 Langkah-Langkah Pemilihan Media Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media promosi antara lain (Setiyanto, 2008): a. Selera khalayak sasaran, bukan pada selera pengelola program atau pengambil keputusan. b. Memberi dampak yang luas, oleh karena itu media yang dipilih hendaknya yang dapat menjangkau khalayak sasaran dengan tingkat frekuensi, efektivitas, dan kredibilitas yang paling tinggi. c. Setiap media akan mempunyai peranan yang berbeda. d. Penggunaan beberapa media secara serempak dan terpadu akan meningkatkan cakupan, frekuensi, dan efektifitas pesan-pesan komunikasi. e. Pengukuran efektifitas media. f. Rating, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan bagian dari sejumlah individu atau rumah tangga yang melihat atau mendengarkan suatu program pada waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam presentase.

2.3 Identifikasi Permasalahan dan Kendala dalam Promosi POR Subdit POR melakukan promosi penggunaan obat rasional melalui media, kerjasama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Salah satu fokus promosi adalah informasi tentang penggunaan obat generik yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu program Cara Belajar Ibu Aktif (CBIA) yang berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang ibu menjadi penentu utama perilaku penggunaan obat di rumah tangga. Selain itu, terdapat program Monitoring-Training Planing (MTP), dan lomba membuat poster obat generik. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membina kader-kader di setiap puskesmas di daerah sebagai wujud usaha pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan data monitoring evaluasi POR tahun 2010 angka keberhasilan POR telah memenuhi target, namun tingkat penggunaan antibiotik pada penyakit ISPA non-pneunomonia dan pada penyakit diare non spesifik melebihi angka toleransi yang ditetapkan oleh Subdit POR. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat Universitas Indonesia


14

akan merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan resistensi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penggunaan obat rasional. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah keberhasilan promosi penggunaan obat rasional. Terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat promosi penggunaan obat rasional di masyarakat : a. Ketersediaan Dana untuk Promosi POR Promosi Penggunan obat rasional memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dana yang dialokasikan untuk promosi POR digunakan untuk membiayai program promosi yang dilaksanakan seperti pembinaan kaderkader di puskesmas, penyediaan contoh obat yang digunakan pada pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan memilih obat bagi tenaga kesehatan, membiayai media promosi. Dana yang terbatas menyebabkan perlunya menetapkan skala prioritas tentang jenis media promosi yang digunakan. Media iklan di televisi lebih jarang digunakan dibandingkan dengan media cetak karena dana yang dialokasikan terbatas. Meskipun promosi dilakukan dengan media yang dapat dijangkau namun dapat memberikan hasil efektif terhadap masyarakat. b. Keterbatassn Sumber Daya Manusia (SDM) Selain data, promosi POR juga memerlukan sumber daya manusia sutnuk melakukan pembinaan dan kaderisasi tentang penggunaan obat rasional di daerah. Sumber Daya Manusia yang diharapkan adalah tenaga kesehatan yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan baik tentang penggunaan obat yang rasional. Terbatasnya sumber daya manuasia secara kuantitas maupun secara kualitas dapat mempengaruhi kesuksesan promosi POR. c. Ketidaktepatan dalam pemilihan media promosi POR Pemilihan media harus sesuai dengat target dan segmentasi sasaran promosi POR. Penempatan papan reklame POR harus sesuai dengan sasaran yang dituju agar hasil promosi sampai ke masyarakat dengan efektif. Universitas Indonesia


15

d. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat rasional masih rendah. Masyarakat kurang memahami dampak dan risiko dari penggunaan obat tidak rasional. Oleh karena itu untuk menyampaikan informasi

yang

efektif

terhadap

masyarakat

dilakukan

dengan

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bukan hanya manfaat. Disamping itu, perilaku penggunaan obat oleh masyarakat juga dipengaruhi pola pikir. Misalnya keyakinan yang berlaku dimasyarakat bahwa sedian injeksi lebih efektif dibandingkan dengan sediaan oral. Hal ini terlihat pada tingkat penggunaan injeksi yang tinggi pada daerah tertentu. e. Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan Seperti

halnya

tingkat

pengetahuan

masyarakat,

tingkat

pengetahuan tenaga kesehatan tentang penggunaan obat rasional juga masih rendah.

Tenaga kesehatan yang memahami penggunaan obat

rasioanal terutama dokter akan sangat berperan dalam mengurangi tindakan polifarmasi. Oleh karena itu, promosi sebaiknya menekankan pada tindakan yang seharusnya dokter dan farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya terkait dengan pengobatan rasional. Promosi memfokuskan bagaimana standar terapi yang memenuhi kriteria penggunaan obat rasional.



BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pengkajian Pengkajian dilakukan selama dua minggu yaitu pada periode tanggal 16 Januari 2012–27 Januari 2012 di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia.

3.2 Metode Pengkajian Pengkajian dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan promosi penggunaan obat rasional. Sumber literatur diperoleh dari perpustakaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tulisan ilmiah yang dipublikasikan di internet. Pengkajian kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan dan mengajukan usul untuk promosi penggunaan obat rasional.

16



BAB 4 PEMBAHASAN Dalam

rangka

promosi

penggunaan

obat

yang

rasional,

penulis

mengidentifikasi masalah terkait keberhasilan promosi POR dan memaparkan beberapa usulan untuk meningkatkan keberhasilan promosi POR. 4.1. Usulan Mengenai Penggunaan Tiruan Obat pada Pelatihan POR Menurut suatu survei yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) keterbatasan dana merupakan masalah yang umum terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada beberapa negara seperti India promosi POR dibantu oleh LSM internasional atau international non-government organization (NGO). Sumber pendanaan seperti ini dilakukan apabila kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi program yang sama yang dilaksanakan oleh LSM yang berkaitan (World Health Organization, 1997). Dana yang dialokasikan untuk promosi penggunaan obat rasional di Indonesia terbatas sehingga diperlukan strategi promosi yang baik untuk mencapai promosi yang efektif. Pada pelatihan POR untuk kader-kader di puskesmas dibutuhkan biaya cukup besar dalam menyediakan obat sebagai model atau contoh. Biaya penyediaan obat model ini dapat dikurangi dengan mengganti model obat yang asli dengan tiruan obat (kemasan dan gambar), atau dengan obat bekas pakai dan obat expired. Sebagai contoh salah satu negara yaitu Singapura menerapkan sistem pengembalian obat di puskesmas di negara tersebut (National Healthcare Group/NHG). Masyarakat mengembalikan obat yang tidak terpakai kepada apoteker di puskesmas untuk menghindari penyalahgunaan dan penggunaan obat yang salah. Obat tersebut juga dimanfaatkan sebagai alat peraga pada pelatihan penggunaan obat rasional (National Healthcare Group, 2010). Penggunaan instrumen pada pelatihan POR harus menarik, misalnya dengan menggunakan video dan materi yang seragam kepada tenaga pelatih pembinaan POR. Selain itu feedback yang diharapkan dari kader-kader puskesmas tidak dinilai hanya pada saat akhir pelatihan, namun secara berkala untuk melihat keberhasilan strategi promosi yang dilakukan.

17



18

4.2. Usulan Mengenai Penempatan Media Promosi POR Subdit POR telah melakukan kegiatan promosi dengan berbagai media, misalnya dengan poster dan papan reklame POR dipusat keramaian seperti di kawasan perkantoran. Namun, promosi kurang menyeluruh karena papan pengumuman pergerakan POR hanya diletakkan pada daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Pada umumnya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penggunaan obat rasioanal. Promosi POR diharapkan mampu menjangkau mayarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Apabila dana yang tersedia tidak memungkinkan untuk menyediakan papan reklame disetiap kawasan yang menjadi target sasaran, maka dapat dibuat leaflet dan brosur dengan desain yang sama agar lebih disadari oleh seluruh masyarakat baik yang berpendidikan tinggi maupun sebaliknya. Leaflet dan brosur tersebut disebarkan di sarana kesehatan komunitas seperti puskesmas dan apotek. Subdit POR telah memasang poster di tempat umum seperti di lift perkantoran. Sarana publik lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah transportasi umum, misalnya di dalam kereta api dan busway. Poster tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan obat rasional terutama bagi masyarakat pengguna kendaraan umum. 4.3 Usulan Mengenai Desain Media Promosi Promosi dinilai efektif dan efisien jika mampu menyampaikan informasi sesuai harapan kepada target atau sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu pemilihan media promosi beserta desain yang ditampilkan harus sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai. Penggunaan antibiotik untuk penyakit ISPA nonpneumonia dan diare non-spesifik dapat menyebabkan resistensi yang berbahaya terutama untuk anak-anak. Oleh karena itu, target sasaran yang dicapai adalah para ibu. Desain poster dapat dirancang dengan tema yang menekankan tentang risiko ketidakrasionalan penggunaan antibiotik pada anak-anak. Pada poster, brosur dan leaflet harus dicantumkan informasi yang esensial tentang antibiotik misalnya “Antibiotik tidak dapat membunuh virus” atau “Antibiotik hanya untuk penyakit yang



19

disebabkan bakteri”. Contoh desain poster tentang penggunaan antibiotik pada lampiran 1. Selain itu masyarakat perlu diberikan informasi mengenai swamedikasi, sehingga informasi tentang obat yang digunakan pada swamedikasi dapat disampaikan dalam bentuk poster atau leaflet. Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak salah pilih obat dan menyebabkan risiko pengobatan tidak rasional. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi POR 2010, tingkat penggunaan injeksi di Indonesia rendah kecuali untuk beberapa daerah tertentu yaitu provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Maluku. Masyarakat di daerah tersebut cenderung memiliki keyakinan bahwa sediaan suntik memiliki efektifitas yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan oral. Oleh karena itu, desain poster penggunaan sediaan injeksi secara rasional sebaiknya didesain dengan pendekatan yang khusus, seperti menggunakan bahasa daerah setempat. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan kegiatan pembinaan kepada kader-kader yang merupakan tokoh masyarakat. Pemilihan kader harus tepat sehingga dapat mengubah keyakinan dan pola pikir masyarakat mengenai penggunaan obat injeksi. Namun, kegiatan promosi pada daerah dengan tingkat penggunaan injeksi yang telah memenuhi target juga tidak boleh dihentikan, karena masyarakat dapat kembali menggunakan obat secara tidak rasional jika promosi tidak dilakukan terus menerus. Selain itu, promosi dapat dilakukan dengan menerbitkan newsletter secara berkala yang disebarkan ke puskesmas-puskesmas. Newsletter tersebut membahas tentang isu-isu terkait penggunaan obat rasional. Newsletter yang dapat dibuat sederhana namun berisi informasi yang terbaru mengenai penggunaan obat yang rasional. 4.4 Usulan Mengenai Kemitraan dengan Akademisi Selain menggunakan media, promosi dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama antara Subdit POR dengan universitas. Mahasiswa farmasi di universitas banyak melakukan kegiatan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh Subdit POR sebagai media promosi yang menguntungkan. Target atau sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tersebut adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah di daerah terpencil. Misalnya, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia setiap



20

tahun mengadakan “Pharcare (Pharmacy Care)” yaitu kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan mahasiswa farmasi namun bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Kampanye atau promosi tentang penggunaan obat yang rasional dapat disisipkan dalam rangkaian kegiatan. 4.5 Inovasi Promosi POR yang Dilakukan oleh Negara Lain. Di India promosi penggunaan obat rasional dilakukan oleh mahasiswa yang bekerjasama dengan NGO dan Delhi Society for Promotion Rational Drug Use menyelenggarakan promosi penggunaan obat rasional melalui pementasan drama jalanan (street theater) di pusat keramaian kota Delhi. Respon yang ditujukan oleh masyarakat sangat baik ditujukan oleh tingkat antusias masyarakat terhadap kegiatan promosi yang sama. Promosi POR melalui pertunjukan drama jalanan ini juga dilakukan oleh Jerman dibawah NGO BUKO-Pharma-Kampagne yang bekerja sama dengan pemerintah Jerman. Booklet dan leaflet dibagikan selama pertunjukan. Tema promosi disesuaikan dengan perkembangan permasalahan penggunaan obat rasioanal yang terjadi, misalnya penggunaan obat golongan sedatif (benzodiazepin) secara berlebihan. Penggunaan obat golongan sedatif merupakan permasalahan utama penggunaan obat yang rasional di negara maju (WHO, 1997). Pada beberapa negara promosi mengenai penggunaan obat yang rasional dilakukan melalui televisi, radio, dan media cetak seperti leaflet atau booklet di acara workshop yang diikuti oleh tenaga profesional kesehatan. Pada setiap media promosi disertakan nomor telepon layanan informasi obat sehingga masyarakat dapat bertanya langsung tentang permasalahan yang dihadapi terkait POR. Salah satu tujuan pemberian informasi obat adalah mencegah penggunaan obat tidak rasional oleh masyarakat. Selain itu dapat membantu tenaga kesehatan, terutama dokter, dalam pemilihan obat yang tepat bagi pasien. Strategi promosi seperti yang disebutkan sebelumnya dilakukan oleh Peru melalui program “Hello, IPSS takes care of your health”. Strategi promosi yang sama dilakukan oleh Jerman dengan program Tele-info Medicine dan Australia dengan program Med-Smart (World Health Organization, 1997).



BAB 5 KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan 1. Promosi penggunaan obat rasional (POR) yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan adalah dengan brosur, poster, dan pamflet namun perlu adanya perbaikan dalam menetapkan tujuan promosi dan menetapkan segmentasi sasaran sehingga tepat sasaran. 2. Beberapa cara dan metode dalam melakukan promosi penggunaan obat rasional antara lain adalah dengan melakukan promosi POR pada fasilitas kesehatan, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, pusat-pusat keramaian dengan media cetak dan elektronik. Media promosi yang harus didesain sesuai dengan segmentasi target dan sasaran yang ingin dicapai.

2.2 Saran Promosi penggunaan obat rasional harus dilakukan secara konsisten, terus menerus dan mengedepankan kreativitas agar informasi yang diberikan selalu diingat oleh masyarakat. Promosi POR juga harus diikuti dengan penegakan NSPK yang terkait dengan POR. Pemilihan media promosi harus sesuai target atau sasaran promosi. Selain itu tempat meletakkan media dan kader yang mempromosikan harus tepat dan dekat dengan masyarakat sehingga materi promosi diterim masyarakat dengan efektif.

21



22

DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan RI, 2004. Pusat Promosi Kesehatan, Pengembangan Media Promosi Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.(2010). Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional, Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Ernst, F R. Grizzle, A J.(2001). Drug Related Morbidity and Mortality : Updating the Cost-of-Illness Model. J Am Pharm Assoc. 41:192–9. Hogerzeil, H. V.,, B., et al. (1993, Desember 4). Field Test for Rational Drug Use in Twelve Developing Countries. The Lancet , hal. 1408-1410. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Modul Penggunaan Obat Rasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Modul I Materi Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Memilih Obat Bagi Tenaga kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mariotti, John. (2006). Smart Things to Know about Marketing. Jakarta: Elex Media Komputindo. National Healthcare Group.(2009). National Healthcare Group Modul Presentation. Singapore : NGH Suh, D C. Woodall, B S. Shin, S K. Hermes-De Santis, E R. (2000). Clinical and Economic Impact of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients. World Health Organization. (1985). The Rational Use of Drugs.

WHO Health

Assembly Resolution WHA39.27. Geneva: World Health Organization. World Health Organization.(1997).Public Education in Rational Drug Use : a Global Survey. Geneva: World Health Organization. World Health Organization. (2002). Promoting Rational Use of Medicines : Core Components. Geneva: World Health Organization. World Health Organization. (2009). Medicines Use in Primary Care in Developing and Transitional Countries : Fact Book Summarizing Results from Studies Reported between 1990 and 2006. Geneva: World Health Organization.



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents