UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 7 JANUARI – 18 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

EVENNIA, S.Farm. 1206313066

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

Laporan praktek…., Evennia, FF, 2013


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 7 JANUARI – 18 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013 ii


iii


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari hingga 18 Januari 2013. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pemahaman, pengetahuan dan keterampilan apoteker dalam dunia kerjanya. Laporan ini disusun sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Apoteker pada Fakultas Farmasi Unversitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah penulis terima, kiranya sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: 1. Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D., selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2. Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed., selaku Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian; 3. Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si., selaku Kasubdit Produksi Kosmetika dan Makanan sekaligus selaku Pembimbing, beserta staf yang telah banyak membantu dan membimbing penulis untuk mengenal direktorat ini; 4. Dra. Nadirah Rahim, Apt., M.Kes., selaku Kasubdit Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional beserta staf yang telah banyak membantu dan membimbing penulis; 5. Drs. Riza Sultoni, Apt., M.M., selaku Kasubdit Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus berserta staf yang telah banyak membantu dan membimbing penulis; 6. Dita Novianti S.A., S.Si, Apt., M.M., selaku Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat beserta staf yang telah banyak membantu dan membimbing penulis;

iv


7. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, Apt., M.S., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; 8. Bapak Dr. Harmita, Apt., selaku ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; 9. Dr. Anton Bahtiar, M. Biomed., Apt., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan ini; 10. Seluruh staf dan karyawan Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia atas segala keramahan, pengarahan, dan bantuan selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker; 11. Seluruh staf pengajar dan tata usaha program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis; 12. Keluarga tercinta atas semua dukungan, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dorongan, semangat dan doa yang tidak henti-hentinya; 13. Teman-teman Apoteker Angkatan 76 atas dukungan dan kerja samanya; 14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan ini.

Penulis 2013

v


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Evennia

NPM

: 1206313066

Program Studi : Apoteker Fakultas

: Farmasi

Jenis Karya

: Laporan Praktek

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas laporan praktek saya yang berjudul:

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode 7 Januari – 18 Januari 2013

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di: Depok Pada tanggal: 5 Juli 2013 Yang menyatakan

(Evennia) vi


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................. vi DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... viii 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Tujuan ..................................................................................................... 2 2. TINJAUAN UMUM .................................................................................... 3 2.1 Tinjauan Umum Kementerian Kesehatan .............................................. 3 2.2 Tinjauan Tentang Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan ............................................................................................... 8 3. TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN ................................................................. 15 3.1 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 15 3.2 Visi, Misi, dan Strategi ........................................................................... 15 3.3 Struktur Organisasi ................................................................................. 16 3.4 Tinjauan Subdirektorat di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian ........................................................................................... 17 4. PELAKSANAAN DAN PENGAMATAN ................................................. 23 5. PEMBAHASAN ........................................................................................... 29 5.1 Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional .............................................................................................. 29 5.2 Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan .................................. 32 5.3 Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus ................................................ 34 5.4 Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat ....................... 36 6. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 39 6.1 Kesimpulan ............................................................................................. 39 6.2 Saran ....................................................................................................... 39 DAFTAR ACUAN ............................................................................................ 40

vii


Universitas Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ....................................................................................... 42 Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan .............................................................................. 43 Lampiran 3. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian .................................................................................. 44

viii



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kesehatan adalah hak setiap manusia. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. Kementerian Kesehatan

Republik

Indonesia

telah

menetapkan

prioritas

kebijakan

pembangunan kesehatan yang salah satunya adalah ketersediaan pemerataan obat dan vaksin (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan selaras dengan prioritas kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sasaran tersebut adalah meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan indikator programnya yakni persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar seratus persen ditahun 2014 (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 maka Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terbagi menjadi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Farmasi, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, serta Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tanggung jawab mensinergikan kegiatan yang dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan pedoman-pedoman yang dapat dipergunakan, termasuk di dalamnya upaya-upaya peningkatan mutu produksi dan distribusi kefarmasian. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

1



2

Apoteker memiliki tanggung jawab dan fungsi membantu meningkatkan kualitas

hidup

seseorang.

Apoteker

tidak

hanya

diharapkan

mampu

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga harus mampu memahami penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Oleh karena itu, diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja di lingkungan pemerintahan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi kefarmasian bertujuan agar para calon apoteker: 1. Memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai tugas di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2. Memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



BAB 2 TINJAUAN UMUM 2.1 Tinjauan Umum Kementerian Kesehatan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

2.1.1 Institusi Tempat PKPA Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 Jakarta 12950.

2.1.2 Visi dan Misi Kementerian

Kesehatan

Republik

Indonesia

memiliki

visi

yaitu

“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2012): a. meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; b. melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan; c. menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; d. menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

2.1.3 Strategi Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Kesehatan merumuskan strategi sebagai berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2012): a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global;

3



4

b. meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif; c. meningkatkan

pembiayaan

pembangunan

kesehatan,

terutama

untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional; d. meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu; e. meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan

berhasilguna

untuk

memantapkan

desentralisasi

kesehatan

yang

bertanggungjawab.

2.1.4 Nilai Dalam mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, bersih (Kementerian Kesehatan RI, 2011): a. Pro Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. b. Inklusif Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. Universitas Indonesia


5

c. Responsif Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. d. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. e. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

2.1.5 Tugas Pokok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 2, Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2.1.6 Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi (Kementerian Kesehatan RI, 2010): a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.



6

2.1.7 Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI mempunyai kewenangan (Kementerian Kesehatan RI, 2012): a. penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kesehatan; c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan; d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan; e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kesehatan; f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kesehatan; g. penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan; h. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan; i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan; j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan; k. penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang kesehatan; l. penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak; m. penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; n. penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; o. penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan; p. penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan; q. penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi; r. penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;



7

s. surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa; t. penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional); u. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : a) penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu; b) pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan.

2.1.8 Susunan Organisasi Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan terdiri atas (Kementerian Kesehatan RI, 2010): a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat; k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan; l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal; n. Pusat Data dan Informasi; o. Pusat Kerja Sama Luar Negeri; p. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; r. Pusat Komunikasi Publik; s. Pusat Promosi Kesehatan; t. Pusat Inteligensia Kesehatan; dan u. Pusat Kesehatan Haji. Universitas Indonesia


8

Adapun bagan struktur organisasi Kementerian Kesehatan terlampir pada Lampiran 1.

2.2 Tinjauan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 525, Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2.2.1 Tugas Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan keamanan dan kemanfaatan penggunaan obat, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan obat esensial, melindungi masyarakat dari penggunaan alat kesehatan sebagai penjabaran dari berbagai undang-undang di bidang kesehatan. Kemudian Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. Perubahan tersebut memperluas ruang lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi, tidak hanya pelayanan kefarmasian namun lebih luas pada pembinaan seluruh aspek kefarmasian dalam upaya membuat rakyat sehat (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2010).



9

2.2.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 526, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

2.2.3 Sasaran dan Kebijakan Sasaran hasil dari Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan indikator programnya yakni persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100% di tahun 2014. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan yang meliputi peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian, peningkatan kualitas produksi dan distribusi kefarmasian dan peningkatan produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri. Dalam upaya peningkatan program tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011).



10

2.2.4 Susunan Organisasi Bagan struktur Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 2. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas (Kementerian Kesehatan RI, 2010): 2.2.4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal a. Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b) pengelolaan data dan informasi; c) penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan masyarakat; d) pengelolaan urusan keuangan; e) pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f) evaluasi dan penyusunan laporan b. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a) Bagian Program dan Informasi; b) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c) Bagian Keuangan; d) Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.4.2 Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan a. Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam Universitas Indonesia


11

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; b) pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; d) penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat b. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: a) Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat; b) Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; c) Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; d) Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; e) Subbagian Tata Usaha; dan f) Kelompok Jabatan Fungsional. Universitas Indonesia


12

2.2.4.3 Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian a. Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional; b) pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional; d) pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional; e) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. b. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri atas: a) Subdirektorat Standardisasi; b) Subdirektorat Farmasi Komunitas; c) Subdirektorat Farmasi Klinik; d) Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional; e) Subbagian Tata Usaha; dan f) Kelompok Jabatan Fungsional.



13

2.2.4.4 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan a. Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b) pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d) penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. b. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri atas: a) Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan; b) Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; c) Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; d) Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi; e) Subbagian Tata Usaha; dan f) Kelompok Jabatan Fungsional. Universitas Indonesia


14

2.2.4.5 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. a. Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; b) pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; d) penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; e) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; f) pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; dan g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. b. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas: a) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional; b) Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan; c) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus; d) Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat; e) Subbagian Tata Usaha; dan f) Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 608, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Berdasarkan Pasal 609, dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; b. pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; f. pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.2 Visi, Misi, dan Strategi Visi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian ialah “Industri Farmasi dan Makanan yang Memenuhi Syarat dan Mampu Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri serta Bersaing di Era Globalisasi”. Misi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian ialah (Kementerian Kesehatan RI, 2011): a. menciptakan iklim industri yang kondusif melalui penyusunan regulasi, standar, dan pedoman yang dapat mengakomodir pengembangan di bidang farmasi dan makanan;

15



16

b. melaksanakan pelayanan publik yang prima dalam bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan makanan; c. melaksanakan pembinaan sarana produksi dan distribusi farmasi dan makanan; d. menciptakan kemandirian di bidang kefarmasian. Strategi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian ialah (Kementerian Kesehatan RI, 2011): a. menyusun dan mengembangkan standar dan persyaratan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan makanan; b. melaksanakan koordinasi dan pembinaan yang terpadu; c. meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional; d. membentuk aliansi strategis dan mengintegrasikan sumber daya.

3.3 Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi (Kementerian Kesehatan RI, 2010): 1. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, yang terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi. b. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi. 2. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, yang terdiri atas : a. Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan. b. Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika. 3. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus, yang terdiri atas: a. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. b. Seksi Sediaan Farmasi Khusus. 4. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, yang terdiri atas: a. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat. b. Seksi Kerjasama. 5. Subbagian Tata Usaha. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.



17

Bagan struktur organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4 Tinjauan Subdirektorat di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian 3.4.1 Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional (Kementerian Kesehatan RI, 2010) 3.4.1.1 Tugas Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 611, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

3.4.1.2 Fungsi Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat

Produksi

dan

Distribusi

Obat

dan

Obat

Tradisional

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; c. pelaksanaan pemberian izin sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.



18

3.4.1.3 Tugas setiap Seksi dalam Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional a. Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi Tugas Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional. b. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Tugas Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

3.4.2 Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2010) 3.4.2.1 Tugas Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 615, Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi kosmetika dan makanan.

3.4.2.2 Fungsi Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang produksi kosmetika dan makanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang kosmetika dan makanan; c. pelaksanaan pemberian izin sarana produksi kosmetika; Universitas Indonesia


19

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang produksi kosmetika dan makanan; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidnag produksi kosmetika dan makanan.

3.4.2.3 Tugas setiap Seksi dalam Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan terdiri atas: a. Seksi Standarisasi Produksi Kosmetika dan Makanan Tugas Seksi Standarisasi Produksi Kosmetika dan Makanan adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kosmetika dan makanan. b. Seksi Peizinan Sarana Produksi Kosmetika Tugas Seksi Peizinan Sarana Produksi Kosmetika adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang sarana produksi kosmetika.

3.4.3 Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus (Kementerian Kesehatan RI, 2010) 3.4.3.1 Tugas Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 619, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus.



20

3.4.3.2 Fungsi Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pedoman di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; c. pelaksanaan perizinan produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan perizinan produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan.

3.4.3.3 Tugas setiap Seksi dalam Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus a. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Tugas Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. b. Seksi Sediaan Farmasi Khusus Tugas Seksi Sediaan Farmasi Khusus adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sediaan farmasi khusus dan makanan. Universitas Indonesia


21

3.4.4 Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat (Kementerian Kesehatan RI, 2010) 3.4.4.1 Tugas Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 623, Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

3.4.4.2 Fungsi Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat menyelengarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; b. penyiapan bahan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; c. penyiapan bahan koordinasi serta pelakasanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

3.4.4.3 Tugas setiap Seksi dalam Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat a. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat Tugas Seleksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan,



22

evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat. b. Seksi Kerjasama Tugas Seksi Kerjasama adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor, pengendalian serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.



BAB 4 PELAKSANAAN DAN PENGAMATAN Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mahasiswa Apoteker UI angkatan LXXVI yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dibagi menjadi dua periode. PKPA periode pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Januari hingga 18 Januari 2013. Pada hari pertama, kegiatan PKPA dimulai dari pukul 10.00 hingga pukul 16.00 WIB dan pada hari-hari selanjutnya, jam dimulainya kegiatan disesuaikan dengan jam kerja di masing-masing direktorat yang ditempati. Kegiatan PKPA di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian berlangsung dari pukul 07.30 hingga pukul 16.00 WIB. Paparan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tanggal Senin,

7

Januari

Kegiatan 1.

2013

Penerimaan mahasiswa PKPA UI di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh Bapak

Kamit

Waluyo,

SH,

MM.

Kegiatan

dilakukan di Ruang 805, yaitu Ruang Rapat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2.

Perkenalan antara pihak peserta PKPA Apoteker UI dengan pihak Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Alat

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan

Republik Indonesia. 3.

Pengenalan mengenai Kementerian Kesehatan, meliputi dasar hukum, visi dan misi, nilai-nilai, fungsi,

dan

struktur

organisasi

Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia. 4.

Penjelasan mengenai struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kemudian,

dilanjutkan

23


dengan

penjelasan


24

mengenai struktur organisasi serta tugas dan fungsi dari

sekretariat

dan

keempat

Direktorat

di

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yaitu Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian,

Direktorat

Bina

Produksi

dan

Distribusi Alat Kesehatan, dan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. 5.

Perkenalan

kepada

perwakilan

dari

keempat

direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 6.

Pembagian

peserta

PKPA

ke

dalam

empat

kelompok sesuai penempatannya di masing-masing Direktorat.

Kelompok

Direktorat

Bina

yang

Produksi

ditempatkan dan

di

Distribusi

Kefarmasian diarahkan dan dibimbing oleh Kepala Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, yaitu Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si. 7.

Penjelasan mengenai peraturan pelaksanaan PKPA di

Direktorat

Bina

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian, dilanjutkan dengan penjelasan umum mengenai keempat Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha yang ada di bawah Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian oleh Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si. 8.

Penjelasan

mengenai

Subdirektorat

Produksi

Kosmetika dan Makanan, meliputi peraturan yang terkait dengan produksi kosmetika dan makanan dan

diskusi

kosmetika

mengenai dan

informasi

makanan,

di

kesehatan,

bidang dan

kefarmasian bersama Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si. Universitas Indonesia


25

9.

Pemberian tugas harian oleh Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si. untuk mencari bahan mengenai topik-topik kefarmasian.

10. Pemberian tugas umum. 11. Perkenalan dan penjelasan mengenai Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus, meliputi pembagian seksi di dalam Subdirektorat tersebut, kebijakan

mengenai

perizinan

produksi

dan

distribusi, dan tugas dari Subdirektorat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus oleh Bapak Drs. Riza Sultoni, Apt., MM selaku

Kepala

Subdirektorat

Produksi

dan

Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus. 12. Perkenalan dengan Kepala Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, yaitu Ibu Dra. Nadira Rahim, Apt., M.Kes. dan Kepala Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, yaitu Ibu Ikka Tjahyaningrum, S.Si., Apt. Selasa,

8

Januari

1.

2013

Penjelasan mengenai Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional oleh Ibu Ikka Tjahyaningrum,

S.Si.,

Apt.

Penjelasan

yang

diberikan meliputi kebijakan mengenai perizinan produksi dan distribusi obat dan obat tradisional, serta tugas dari masing-masing seksi yang ada di bawah Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional. 2.

Diskusi mengenai topik-topik kefarmasian bersama Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si dan pemberian tugas untuk mencari bahan mengenai Universitas Indonesia


26

topik-topik kefarmasian lainnya. 3.

Penjelasan mengenai Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat oleh Ibu Dra. Rostilawati R, Apt. selaku Kepala Seksi Kerjasama Produksi dan Distribusi. Penjelasan yang diberikan meliputi pembagian seksi di dalam Subdirektorat tersebut, serta tugas umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kendala-kendala yang masih dihadapi dalam hal kemandirian obat dan bahan baku obat.

4.

Pencarian bahan untuk pembuatan tugas umum.

5.

Pembagian tugas khusus dari masing-masing subdirektorat, yaitu sebagai berikut: a. Dari Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional (dikerjakan oleh 2 orang): Membuat leaflet tentang pengenalan obat tradisional, yang terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Membuat booklet tentang bahan kimia obat dalam jamu. b. Dari Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan (dikerjakan oleh 2 orang): Membuat komik mengenai makanan sehat yang ditujukan untuk anak-anak Sekolah Dasar. c. Dari Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus (dikerjakan oleh 2 orang): Membuat laporan mengenai implementasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)

di

tingkat

provinsi

dan

kabupaten/kota. Universitas Indonesia


27

Membuat

laporan

penggunaan

tentang

prekursor

di

monitoring provinsi,

kabupaten/kota, apotek, dan PBF. d. Dari Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat (dikerjakan oleh 2 orang): Mencari data tentang besar pasar obat di Indonesia. Mencari data 10 penggunaan obat tertinggi di Indonesia dan daftar recognized supplier di Indonesia. Mencari data seluruh industri obat dan bahan baku obat di Indonesia. 6.

Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengerjakan tugas khusus.

Rabu, 9 Januari 2013

1.

Diskusi mengenai topik-topik kefarmasian bersama Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si.

2.

Sharing bersama hasil pencarian dari peserta PKPA mengenai topik-topik kefarmasian yang ditugaskan.

3.

Mengerjakan tugas umum.

4.

Mencari data dan informasi untuk mengerjakan tugas umum.

5.

Mengerjakan tugas khusus.

Kamis, 10 Januari

1.


2013

2.


3.

Mencari data dan informasi untuk mengerjakan tugas umum.

Jumat, 2013

11 Januari

1.


2.


3.

Mencari data dan informasi untuk mengerjakan tugas khusus.

4.

Merevisi tugas umum.

5.

Diskusi dan pre-test mengenai antibiotik dan obat Universitas Indonesia


28

generik bersama Bapak Drs. Suhata. Senin,

14

Januari

2013

1.


2.

Mencari data untuk mengerjakan tugas khusus.

3.

Diskusi

dengan

pembimbing

tugas

khusus

mengenai tugas yang sedang dikerjakan. 4.

Membantu mengerjakan tugas dari bagian Tata Usaha.

Selasa, 15 Januari

1.

2013

Diskusi bersama Ibu Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si.

2.


3.

Diskusi terkait pengerjaan tugas khusus bersama pembimbing tugas khusus.

4.


1.


2013

2.


Kamis, 17 Januari

1.

Mengerjakan tugas khusus dan berkonsultasi

Rabu,

16

Januari

2013

Jumat,

dengan pembimbing tugas khusus.

18 Januari

2.


1.

Mengerjakan tugas khusus dan berkonsultasi

2013

dengan pembimbing tugas khusus. 2.


3.

Membantu mengerjakan tugas dari bagian Tata Usaha.

4.

Post-test dengan topik mengenai Penggunaan Obat Rasional (POR).



BAB 5 PEMBAHASAN Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mencakup empat subdirektorat, yaitu Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional; Subdirektorat Bina Produksi Kosmetik dan Makanan; Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus; dan Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Program yang dimiliki direktorat ini diarahkan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi industri farmasi dan makanan, reformasi dan terobosan di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, dan makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2011).

5.1 Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi; dan b. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Penyusunan NSPK bidang produksi dan distribusi kefarmasian ini dilaksanakan bersama-sama dan dengan melibatkan secara aktif asosiasi terkait seperti Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), para praktisi yang merupakan perwakilan dunia usaha dan industri farmasi, para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi farmasi ternama di Jawa dan di luar Jawa sehingga diharapkan dokumen NSPK tersebut objektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia farmasi di Indonesia serta sesuai dengan 29



30

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen NSPK yang dimaksud adalah buku-buku pedoman seperti Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, termasuk suplemen Farmakope Indonesia edisi I-III dan suplemen Farmakope Herbal Indonesia edisi I-II, Pedoman Pelayanan Perizinan Industri Farmasi, Pedoman Pelayanan Perizinan Industri Obat Tradisional, Pedoman Pelayanan Perizinan Pedagang Besar Farmasi, Pedoman Pembinaan Pedagang Besar Farmasi. Dokumen NSPK yang telah diterbitkan oleh direktorat ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan panduan bagi tenaga kesehatan dan pelaku usaha di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Dokumen NSPK yang telah diterbitkan oleh Dirjen Binfar Alkes harus disosialisasikan kepada para pejabat Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

pelaksanaan

perizinan,

bimbingan

teknis,

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Seksi ini menangani perizinan mengenai persetujuan prinsip dan izin industri obat dan obat tradisional, izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBF-BO). Izin mengenai industri farmasi diatur dalam Permenkes No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi. Izin mengenai obat tradisional diatur dalam Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Izin mengenai PBF diatur dalam Permenkes No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Semua pemohon mengajukan permohonan izin satu pintu di unit pelayanan terpadu. Subdirektorat Produksi Dan Distribusi Obat Dan Obat Tradisional ini menempati loket satu. Permohonan izin dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 1.000.000,00 per izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan. Semua izin yang diberikan oleh Dirjen Binfar Alkes atas dasar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Badan POM. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi administrasi (lokasi, penanggung jawab, dan Universitas Indonesia


31

sebagainya), sedangkan Badan POM lebih ke arah teknis (CPOB, CPDB, CPOTB, dan sebagainya). Pemasukan berkas perizinan dapat dilakukan secara paralel ke Dirjen Binfar Alkes, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Badan POM. Izin industri obat dan obat tradisional berlaku seterusnya selama industri tersebut masih memenuhi ketentuan yang

berlaku. Akan tetapi, khusus untuk PBF, izinnya

hanya berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang. Selain menangani perizinan, seksi ini juga melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis dilakukan secara langsung di lapangan ke sarana PBF (pusat dan cabang) dan obat tradisional, sedangkan pada sarana industri farmasi belum dapat dilakukan. Bimbingan teknis yang diberikan berkaitan dengan administrasi perizinan. Bimbingan teknis ini dilakukan menggunakan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengajuan permohonan izin sebaiknya dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab industri langsung sebagai orang yang paling memahami industri yang ingin dijalankan meskipun boleh diwakilkan. Berkas yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu di loket satu oleh petugas loket untuk melihat kelengkapan berkas tersebut. Jika berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan dipersilahkan untuk membayar biaya pendaftaran melalui bank. Jika berkas belum lengkap, berkas akan dikembalikan dan pemohon diminta untuk melengkapi berkas tersebut terlebih dahulu. Berkas permohonan izin diselesaikan sesuai dengan urutan berkas masuk. Selama proses permohonan izin, Subdirektorat Obat Dan Obat Tradisional akan memberikan contact person agar pemohon dapat menanyakan sejauh mana proses telah berlangsung dan pemohon memperoleh penjelasan dari petugas apablia terjadi keterlambatan dalam penerbitan izin. Program kerja pada tahun 2013 yang rencananya akan dilaksanakan antara lain: a. pelaksanaan survei kapasitas produksi industri farmasi Pelaksanaan survei kapasitas produksi industri farmasi dilakukan agar industri farmasi dapat memaksimalkan kapasitas produksi industri farmasi sebagai persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). b. pengadaan konsultasi bidang produksi distribusi kefarmasian Universitas Indonesia


32

Pengadaan konsultasi bidang produksi distribusi kefarmasian dilakukan agar pihak Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengetahui mengenai CPOB, CPOTB, CPDB, dan sebagainya. Konsultan berasal dari pihak ketiga yang independen. c. pembuatan modul kurikulum. Program pembuatan modul kurikulum dilakukan untuk unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan melakukan pelatihan. Kendala yang dihadapi dalam subdirektorat ini adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM). SDM yang ada tidak sebanding dengan jumlah berkas yang masuk sehingga terkadang mengakibatkan keterlambatan dalam persetujuan perizinan yang diajukan pemohon. Dalam satu hari berkas yang masuk sekitar 5-10 berkas. Sistem pendaftaran yang dilakukan masih manual, namun rencananya tahun depan akan diterapkan online system yaitu melalui program E-Licensing.

5.2 Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi kosmetika dan makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan; dan b. Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika. Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika Dan Makanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kosmetika dan makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Penyusunan NSPK yang telah dilaksanakan lintas sektor, lintas program, dan asosiasi terkait kosmetika dan makanan. Dokumen NSPK yang dimaksud antara lain penyusunan buku Kodeks Kosmetika Indonesia edisi II vol 3, pedoman pembinaan terpadu makanan jajanan anak Universitas Indonesia


33

sekolah, modul pelatihan penyuluh keamanan pangan, modul pelatihan pengawas keamanan pangan. Setelah menyusun dokumen NSPK tersebut, maka dilakukan sosialisasi kepada para pejabat Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian. Pentingnya dibuat NSPK tentang makanan adalah menjaga kesehatan dan menjaga perdagangan yang fair. Sifat NSPK ini adalah voluntary (sukarela), artinya boleh dianut boleh juga tidak. Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi kosmetika (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Penerbitan izin di bidang produksi kosmetika dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Izin produksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Izin produksi kosmetika dibedakan atas dua golongan, yaitu: a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Izin produksi industri kosmetika Golongan A diberikan dengan persyaratan: 1. memiliki apoteker sebagai penanggung jawab; 2. memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat; 3. memiliki fasilitas laboratorium; 4. wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Izin produksi industri kosmetika Golongan B diberikan dengan persyaratan: 1. memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab;



34

2. memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat; 3. mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB. Sistem pendaftaran yang dilakukan masih manual, namun rencananya tahun depan akan diterapkan online system. Selain itu, seksi ini juga melakukan bimibingan teknis. Bimibingan teknis ini langsung diberikan kepada industri kosmetika dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

5.3 Subdirektorat

Produksi

dan

Distribusi

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus terdiri atas: a. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan b. Seksi Sediaan Farmasi Khusus. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Seksi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan triwulan, semester, dan tahunan serta rencana kebutuhan total secara nasional ke badan narkotika dunia atau The International Narcotics Control Board (INCB). Data untuk rencana kebutuhan didapat dari hasil rekap data Litbang, BNN, BPOM, perusahaan, perguruan tinggi. Program yang dijalankan oleh Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi pada tahun 2012 antara lain: Universitas Indonesia


35

a. regulasi untuk perizinan Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP), Surat Persetujuan Import (SPI) narkotika, psikotropika, dan prekursor. Narkotika hanya boleh diimpor oleh PT. Kimia Farma, begitu pula dengan distribusinya yang harus mendapatkan izin importir narkotik. Importir terdaftar adalah importir atau PBF yang menyediakan produk untuk end user (industri) yang dapat berjumlah lebih dari satu industri. IT hanya boleh mengimpor atas permintaan industri dan tidak boleh menyimpan produk psikotropika untuk importir tersebut.

Importir Produsen (IP) merupakan importir yang

menggunakan produk yang diimpor untuk kebutuhan produksi industri tersebut dan tidak boleh menjual produk tersebut. Seluruh perizinan saat ini sudah menggunakan sistem online yang terintegrasi secara nasional (national single window). Jika ingin melakukan pemesanan, PBF membuat permohonan ke Kementerian Kesehatan kemudian setelah disetujui akan didapatkan surat persetujuan impor. SPI hanya berlaku untuk satu kali impor, satu produk, dan satu industri; b. regulasi untuk perizinan Eksportir Terdaftar (ET), Eksportir Produsen (EP), Surat Persetujuan Eksport (SPE) narkotika, psikotropika, dan prekursor; c. koordinasi dengan badan terkait, yaitu Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam regulasi dan penanganan narkotika, psikotropika, dan prekursor; d. pembinaan industri terkait penggunaan prekursor. Sebelum pembinaan dibutuhkan penyusunan kebijakan sebagai alat untuk melakukan pembinaan; e. Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang berupa sistem secara online dengan menginput username dan password. Sistem yang telah disosialisasikan adalah sistem 2008. Sedangkan program yang akan dilaksanakan di tahun 2013 antara lain: a. sosialisasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) dengan perangkat lunak yang diperbaharui di tahun 2012. Sosialisasi awal telah dilakukan ke 15 provinsi di Indonesia; b. revisi permenkes tentang prekursor farmasi; c. pembuatan permenkes-permenkes sebagai tindak lanjut dari pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Universitas Indonesia


36

Kendala yang dialami seksi ini adalah kekurangan sumber daya manusia sehingga kurang seimbang dengan deskripsi tugas yang ada; serta kurangnya pemahaman petugas SIPNAP yang pelaporannya membutuhkan ketepatan dan kesesuaian isi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Seksi Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sediaan farmasi khusus dan makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Sediaan farmasi khusus merupakan sediaan farmasi yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, tetapi tidak tersedia di pasar Indonesia dan tidak memiliki izin edar produk. Kriteria obat khusus, yaitu obat piatu yang merupakan obat yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan penyakit langka (diderita oleh kurang dari 200.000 penderita di seluruh Indonesia) dan telah dibuktikan keamanan dan efektivitasnya; dan obat yang sangat dibutuhkan, namun tidak mempunyai nilai komersial, meskipun diderita oleh lebih dari 200.000 penderita di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan RI, 2002). Seksi Sediaan Farmasi Khusus membantu masuknya obat-obatan tersebut dengan mekanisme Special Access Scheme (SAS). Latar belakang regulasi sediaan farmasi khusus tersebut adalah pasar Indonesia bukan merupakan pasar perdagangan bebas; untuk melindungi masyarakat dari uji coba negara asing, persyaratan minimal terdapat nomor registrasi produk di negaranya; serta untuk melindungi produk dan dunia usaha dalam negeri Indonesia.

5.4 Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Kemandirian obat dan bahan baku obat serta ketersediaan obat menjadi salah satu indikator pembangunan negara. Kemandirian obat dan bahan baku obat berarti negara dapat memproduksi Universitas Indonesia


37

obat dan bahan baku obat sendiri secara mandiri. Kemandirian obat dan bahan baku obat. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat terdiri atas: a. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat; dan b. Seksi Kerjasama. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor, pengendalian serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Program Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan antara lain: a. pengembangan bahan obat dan obat tradisional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; b. networking dengan stake holder terkait, meliputi bidang akademis, bisnis, dan pemerintahan. salah satu program yang telah terlaksana adalah kelompok kerja (POKJA); c. memfasilitasi penelitian bahan baku obat dan obat tradisional dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan industri; d. membuat roadmap pengembangan bahan baku obat dan obat tradisional; e. membangun pusat pengolahan pasca-panen tanaman tradisional dan pada tahun 2013 akan dibangun laboratorium mikrobiologi; f. membangun pusat ekstrak daerah; g. mengumpulkan data mengenai jumlah obat yang digunakan di indonesia dengan meminta laporan dari PBF, telah dimulai tahun 2012; h. analisis kondisi industri farmasi. Kendala dalam terwujudnya pelaksanaan tugas Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat antara lain sinergisme yang belum berjalan optimal antara bidang akademis, bisnis, dan pemerintahan; teknologi yang kurang Universitas Indonesia


38

memadai; bahan baku impor yang mudah didapatkan dan masuk ke Indonesia; bahan yang meskipun kuantitasnya mencukupi, tetapi kualitasnya di bawah standar.



BAB 6 KESIMPULAN 6.1 Kesimpulan Setelah Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan,

Kementerian

Kesehatan

Republik

Indonesia,

penulis

menyimpulkan bahwa: 1. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian memiliki tugas untuk menyusun, melakukan sosialisasi, memantau, dan mengevaluasi regulasi bagi produsen dan distributor; melakukan pembinaan kepada produsen, distributor, maupun masyarakat agar mampu memenuhi standar yang ditentukan dan memiliki daya saing; dan mengembangkan kemandirian produksi obat dan bahan baku obat dalam negeri. 2. Peran apoteker di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan tugas dan fungsi direktorat, khususnya tugas dan fungsi subdirektorat sesuai dengan kompetensi apoteker untuk menjalankan tugas kefarmasian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

6.2 Saran 1. Mempercepat sosialisasi program-program Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian kepada masyarakat di seluruh Indonesia, misalnya dalam hal regulasi perizinan industri obat dan obat tradisional, pedagang besar farmasi; standar-standar seperti Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kodeks Kosmetik Indonesia, dan Kodeks Makanan Indonesia. 2. Perekrutan sumber daya manusia dengan jumlah yang sesuai dengan beban kerja sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan optimal, menyeluruh, dan tepat waktu. 3. Pelatihan bagi sumber daya manusia sehingga dapat selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

39



DAFTAR ACUAN

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1379.A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat Kesehatan, dan Makanan Khusus. Jakarta. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. (2011). Rencana Aksi Program Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 20112014. Jakarta. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. (2012). Laporan Tahunan 2011 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi. 10 Januari 2013. http://www.ppid.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=artic le&id=51&Itemid=60 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Rencana Aksi Program Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2011 – 2014. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Jakarta. 40



41

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Visi dan Misi. 10 januari 2013. http://depkes.go.id/index.php/profil/visimisi.html Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Profil Direktorat Jenderal Bina farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 2010. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan. Jakarta.



LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

42


Lampiran 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN

DIREKTUR BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

DIREKTUR BINA PRODUKSI & DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

DIREKTUR BINA PRODUKSI & DISTRIBUSI KEFARMASIAN

43


Lampiran 3. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

44



PROFIL INDUSTRI FARMASI DAN BAHAN BAKU OBAT DI INDONESIA

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER


ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iv 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Tujuan ..................................................................................................... 2 2. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 3 2.1 Industri Farmasi di Indonesia ................................................................. 3 2.2 Pangsa Pasar Farmasi Indonesia ............................................................. 15 2.3 Industri Bahan Baku Obat di Indonesia ................................................. 17 3. METODE PENGKAJIAN .......................................................................... 19 3.1 Waktu dan Tempat Pengkajian ............................................................... 19 3.2 Metode Pengkajian ................................................................................. 19 4. PEMBAHASAN ........................................................................................... 20 5. KESIMPULAN ............................................................................................ 23 5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 23 DAFTAR ACUAN ............................................................................................ 24

ii



DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Daftar industri farmasi di Indonesia berdasarkan provinsi dan kepemilikan ...................................................................................... 3

iii



DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Grafik jumlah industri farmasi di Indonesia berdasarkan provinsi ........................................................................................ 15 Gambar 2.2. Grafik jumlah industri farmasi di Indonesia berdasarkan kepemilikan ................................................................................. 15 Gambar 2.3. Pangsa pasar farmasi Indonesia tahun 2010 .................................. 16 Gambar 2.4. Pangsa pasar farmasi di segmen obat resep tahun 2010 ................ 16

iv



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pasar farmasi nasional pada 2013 diperkirakan tumbuh 12% hingga 14% menjadi 48 triliun Rupiah hingga 49 triliun Rupiah dibandingkan proyeksi tahun 2012 sebesar 43 triliun Rupiah. Proyeksi peningkatan pasar tersebut mendorong ekspansi produsen farmasi sejak tahun 2012. Pertumbuhan pasar farmasi pada tahun 2013 seiring kebutuhan obat-obatan dari masyarakat yang terus meningkat (Saksono, 2012). Populasi penduduk yang besar, semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan, perekonomian masyarakat yang semakin baik, dan dukungan program pemerintah di bidang kesehatan menjadi basis tumbuhnya industri farmasi tanah air (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2011). Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan industri farmasi yang sangat tinggi di dunia dengan pertumbuhan rata-rata 14% hingga 16% per tahun. Bersama dengan China, India, Thailand, Vietnam dan Brazil juga tergolong negara “pharmerging markets” karena memiliki pertumbuhan yang mencapai dua digit. Untuk kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk mencapai 650 juta jiwa, Indonesia memiliki pangsa pasar terbesar yaitu 37% atau jika digabung dengan Thailand dan Filipina menguasai pasar industri farmasi di kawasan ini sebesar 80% (PT. Central Data Mediatama Indonesia, 2012). Sebanyak 90% kebutuhan obat nasional telah dipenuhi industri farmasi di dalam negeri, namun 95% bahan baku obat yang digunakan masih diimpor. Impor bahan baku obat rentan terhadap perubahan harga, kualitas, dan kesinambungan pasokan, padahal obat merupakan komoditas berfungsi sosial dan menentukan hidup orang banyak. Indonesia saat ini mengimpor bahan baku obat terbanyak dari China, India, dan kawasan Eropa. China masih menjadi negara sumber pemasok terbesar kebutuhan bahan baku obat Indonesia, yakni sekitar 6,84 triliun Rupiah (60%), India di posisi kedua dengan nilai 3,42 triliun Rupiah (30%), dan Eropa dengan nilai 1,4 triliun Rupiah (10%) (Anna, 2012; Candra, 2012; PDPERSI, 2012).

1



2

1.2 Tujuan 1. Mengkaji industri farmasi yang ada di Indonesia 2. Mengkaji pangsa pasar farmasi Indonesia 3. Mengkaji industri bahan baku obat yang ada Indonesia



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Industri Farmasi di Indonesia Industri farmasi di Indonesia dapat dibagi, antara lain berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia maupun berdasarkan kepemilikannya. Daftar industri farmasi di Indonesia berdasarkan provinsi dan kepemilikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Grafik jumlah industri farmasi di Indonesia berdasarkan provinsi dan kepemilikan disajikan dalam Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.1. Daftar industri farmasi di Indonesia berdasarkan provinsi dan kepemilikan

PT. UNIVERSAL Pharmaceutical Industries PT. VARIA SEKATA Pharmaceutical Laboratories PT. YANTHI INDUSTRI FARMASI

Provinsi Sumatera Utara Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Kasuari II/2 (Perumnas II) Medan 20226 PMDN Jl. Komodor Yos Sudarso Km 7,2 Medan 20241 PMDN Jl. Tojal 1 Kompleks Industri dan Pergudangan Mabar Hilir, Medan Deli, Medan BUMN Jl. Sisingamangaraja Km 9 No.59 Medan 20148 PMDN Jl. Sambas No.46 Medan 20213 PMDN Jl. Raya Medan – Namurambe Km 8,5 No.68 Pasar V Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang 20355, Medan PMDN Tapian Nauli, Sunggal, Medan Jl. Adam Malik No.68, Medan 20113 PMDN Jl. Komodor Laut Yos Sudarso Km 6,8 Medan PMDN Jl. Raya Medan 191 Tanjung Morawa Km 13 Gg. Mardisan, Tanjung Morawa, Medan PMDN Jl. Yos Sudarso 347 BB – Km 8 Tanjung Mulia, Medan 20241 PMDN Jl. Letjen Jamin Ginting Km 19,5 Pancur Batu Deli Serdang 20353 PMDN Jl. Asia Dalam No.15 K, Medan 20214

Industri Farmasi PT. NUSANTARA BETA FARMA

Provinsi Sumatera Barat Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Raya Padang – Bukit Tinggi Km 25 Kab. Padang Pariaman, Padang

Industri Farmasi PT. BINA FARMA PT. DEWI TUNJONG PT. INFAR ARISPHARMA

PT. KIMIA FARMA Plant Medan PT. MULIA FARMA SUCI PT. MUTIFA Pharmaceutical Laboratories PT. PHEPARIN RIA PT. SINABUNG Pharm. Ind. PT. SINAR MANJUR

3



4

PT. USAHA BROS UTAMA

Industri Farmasi PT. NEW ASIAPHARM

PMDN

25121 Jl. Perintis Kemerdekaan No.35 Kel. Aurtanjunkang Tengah Sawah Guguk Panjang, Bukit Tinggi 26111

Provinsi Jambi Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Makalam No.10 A RT 17/07 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Jambi 36134

Provinsi Sumatera Selatan Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Letjen Bambang Utoyo No.138, Palembang 30114 PT. KINOL PMDN Jl. Lebak Murni No.1062-1063 RT 21 RW 09 Kel. Sako Kantan, Palembang 30163 PT. SOYOSAN Pharm. Ind. PMDN Jl. Mayor Santoso (Kamuning) No.2065, Palembang 30129 Industri Farmasi PT. DEXA MEDICA

Industri Farmasi PT. APEX PHARMA INDONESIA PT. ARTHOIS PHARMACEUTICAL PT. BIMA MITRA FARMA

PT. BINTANG KUPUKUPU PT. CORSA INDUSTRIES LTD PT. DAHLIA COSMETIC INDONESIA PT. EAGLE INDO Pharmaceutical Laboratories PT. GANESHA MULIA PRATAMA PT. GUARDIAN PHARMATAMA PT. IMEDCO DJAJA PT. LAPI LABORATORIES

PT. MEDIKON PRIMA LABORATORIES

Provinsi Banten Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Raya Serang Km 12, Desa Bunder, Cikupa, Tangerang 15170 PMDN Jl. Siliwangi 1 Desa Keroncong Kec. Jatiuwung Km Tangerang PMDN Jl. Raya Pasar Kemis, Desa Keroncong, RT 003/04 Kec. Jatiuwung, Tangerang 15134 PMDN Jl. Gatot Subroto Km 5,5 RT 2/8b Desa Keroncong Jatiuwung, Tangerang 15134 PMDN Jl. Raya Serang Km 7,5 Jatake, Tangerang 15136 PMDN Desa Gandaria Kec. Jatiuwung, Banten PMDN Jl. Raya Siliwangi No.1 Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung, Tangerang 15133 PMDN Jl. Gatot Subroto Km 6 Jatake, Tangerang 15134 PMDN Kawasan Industri Manis, Jl. Gatot Subroto Km 8,5, Tangerang 15136 PMDN Jl. Raya Serang Km 25 No.8 Balaraja 15610 PMDN Jl. Raya Serang Industri Kav.18 Modern Cikande Estate, Serang, Banten 42816 PMDN Jl. Raya Serang Km 12, Desa Sukadamai, Kec. Cikupa, Tangerang 15170 Universitas Indonesia


5

PT. MOLEX AYUS

PMDN

PT. MUDITA KARUNA

PMDN

PT. NEW TOMBAK FARMA

PMDN

PT. ORYZA FARMA INDONESIA

PMDN

PT. PRATAPA NIRMALA / FAHRENHEIT PT. PRIMA MEDIKA LABORATORIES

PMDN

PT. SAMCO FARMA

PMDN

PT. SUNTHI SEPURI Pharmaceutical Manufacturing PT. YAHI UTAMA

PMDN

PT. YANTHI UTAMA

PMDN

PT. YARINDO FARMATAMA

PMDN

PMDN

PMDN

Industri Farmasi PT. ACTAVIS INDONESIA PT. ASTELLAS Pharma Indonesia PT. BAYER INDONESIA PT. BINTANG TOEDJOE

PT. BISON

PT. BROMO Pharmaceutical Industries PT. DANKOS FARMA

Jl. Raya Serang Km 11,5 Desa Bunder Cikupa, Tangerang 15170 Jl. Gatot Subroto Km 5,5 Kp Ledug Desa Keroncong Jatiuwung, Tangerang 15134 Jl. Raya Serang Km 16,8 RT 02/02 Talaga Cihideung Cikupa, Tangerang 15170 Jl. Industri III Kav.7 Kawasan Industri Modern, Cikande, Serang 42816 Jl. Industri VI Desa Pasirjaya Kec. Jatiuwung, Tangerang 15135 Jl. Raya Serang, Desa Kadu Jaya RT 017 RW 04 Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten Jl. Gatot Subroto No.27 Km 1,2, Tangerang 15138 Jl. Raya Serang Km 17 Cikupa, Tangerang 15170 Jl. Raya Serang Km 12, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Tangerang Kawasan Industri Pasar Kemis Jl. Putra Utama Raya Kav.C No.3 Pasir Awi Pasar Kemis, Tangerang 15560 Jl. Modern Industri IV Kav.29 Modern Cikande, Serang 42816

Provinsi DKI Jakarta Kepemilikan Alamat PMA Jl. Raya Jakarta Bogor Km 28, Jakarta Timur 13710 PMA 11th Floor, Kyoei Prince Building Jl. Jendral Sudirman Kav.3, Jakarta 10220 PMA Jl. Raya Jakarta Bogor Km 38 Cibubur, Jakarta Timur PMDN Jl. Rawa Sumur Barat II/K-9 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur PMDN Jl. Raya Kapuk Kamal No.67 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara PMDN Jl. Kartini VIII/5 Jakarta 10750 PMDN

PT. DUA LIMA FARMA

PMDN

PT. DUA MENARA

PMDN

Jl. Rawa Gatel Blok III S/37-38 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 Jl. Tomang Rawa Kepa Raya 23, Jakarta Barat Jl. Pangeran Tubagus Angke 196 RT Universitas Indonesia


6

ELI LILLY INDONESIA

PMA

PT. ETHICA

PMDN

PT. FINUSOL PRIMA FARMA INTI

PMDN

PT. GANDHA

PMDN

PT. GLAXO SMITHKLINE

PMA

PT. HARSEN LABORATORIES PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS PT. IKONG Pharmaceutical Industries PT. INDONESIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (IPI) PT. INTERNATIONAL CHEMICAL IND. CO. LTD

PMDN

PT. INTRA ARIES

PMDN

PT. JANSSEN-CILAG INDONESIA PT. KIMIA FARMA

PMDN PMDN PMDN

PMDN

PMA BUMN

PT. LAUREL INDUSTRI FARMASI PT. MAHAKAM BETA FARMA PT. MECOSIN INDONESIA

PMDN

PT. MEDISTA KARYA FARMA PT. MEGA ESA FARMA Pharmaceutical Industries PT. MERCK INDONESIA

PMDN

PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA PT. MESTIKA FARMA

PMDN PMDN

PMDN PMA PMA PMDN

11/6, Jakarta Barat 11280 Gedung Summitmas II Lt.5 EL JI. Jenderal Sudirman Kav.61-62, Jakarta Selatan Jl. Raya Pulo Gadung No.6 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920 Jl. Rawa Gelam V Kav.OR 39 Sapta Mulia Center Lt.4 Pulo Gadung, Jakarta Timur Jl. Pulo Kambing Kav.II-1/No.5 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur Jl. Pulo Buaran Raya Kav.III DD/23-4 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930 Jl. Raya Jakarta Bogor Km 24,6 Cijantung, Jakarta Timur Jl. Raya Pulo Gadung 29 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920 Jl. Petak Asam Gg.Semut No.50, Jakarta Barat Jl. Industri No.7 Jakarta 10720

Jl. Daan Mogot Km 11 RT 06/03 Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat 11710 Jl. Krekot Bunder IV/34F Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Baru, Jakarta Pusat 10710 Wisma Mampang Lt.3 Jl. Mampang Prapatan Raya No.1, Jakarta Selatan Unit Produksi Formulasi Pulo Gadung, Jl. Rawagelam V No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930 Jl. Raya Jakarta Bogor Km 26, Jakarta Timur Jl. Pulo Kambing II/20, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930 Jl. Palmerah Utara 14A, Jakarta 11480 Jl. Kakap No.26 Kel. Penjaringan, Jakarta Utara Jl. Kapuk Kamal No.66, Jakarta Barat 14470 Jl. T.B.Simatupang No.8 Pasar Rebo, Jakarta 13760 Wisma BNI 46 Lt.27 Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220 Jl. Kebayoran Lama 557, Jakarta 12220 Universitas Indonesia


7

PT. NELLCO INDOPHARMA PT. NICHOLAS Laboratories Industries

PMDN

PT. NOVA CHEMIE UTAMA PT. NOVO NORDISK INDONESIA

PMDN

PT. PEMBANGUNAN ROCELLA Laboratories PT. PFIZER INDONESIA PT. PHAROS INDONESIA

PMDN

PT. PHYTO KEMO AGUNG FARMA PT. PROCTER & GAMBLE INDONESIA PT. SAMIE SAHARI

PMDN

PMDN

PMA

PMA PMDN

PMDN PMDN

PT. SANOFI-AVENTIS

PMA

SANOFI PASTEUR (DIVISI PT. AVENTIS PHARMA) PT. SCHERING INDONESIA PT. SELAMAT SISWANTO

PMA

PMDN

PT. SERVIER INDONESIA

PMA

PMA

PT. SYDNA INDONESIA

PMDN

PT. SOHO INDUSTRI FARMASI PT. SOLVAY PHARMA INDONESIA

PMDN

PT. TEMPO SCAN PASIFIC PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH

PMDN

PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI Pharmaceutical Enterprises PT. WYETH INDONESIA

PMDN

PMA

PMA

PMDN

PMA

Jl. Raya Ciracas No.1 Pasar Rebo, Jakarta 13740 Jl. Raya Pulo Gadung Blok FF 12A Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 10001 Jl. Suci Km 24, Cijantung, Jakarta Selatan Perkantoran Hijau Arkadia Tower B Penthouse Floor Jl. T.B.Simatupang Kav.88, Jakarta 10520 Jl. Raya Jakarta Bogor Km 20 No.113, Jakarta 13510 Jl. Raya Bogor Km 28, Jakarta 13710 Jl. Limo 40 Permata Hijau, Senayan, Jakarta 12220 Jl. Masjid No.90 Susukan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13750 Jl. Raya Bekasi Km 25 Ujung Menteng Cakung, Jakarta 13960 Jl. Gg.Berdikari I No.9 Kapuk Kamal, Jakarta Barat Jl. Jenderal A.Yani Pulomas, Jakarta 13210 Jl. Jenderal A.Yani Pulomas, Jakarta 13210 Jl. T.B.Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta 13760 Jl. Telok Gong Raya 89 No.61, Jakarta Menara Kadin Indonesia Lt.18 Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950 Jl. RC Veteran Bintaro Kebayoran Lama, Jakarta 12330 Jl. Raya Pulo Gadung 6 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920 Wisma 46 Kota BNI 12thF1/suite 1201, Jl. Jend.Sudirman, Jakarta 10220 Jl. Letjen Haryono MT No.7, Jakarta 13630 Wisma Pondok Indah 1, Lt.1 Unit 103, Jl. Sultan Iskandar Muda Blok V – TA, Jakarta Selatan 12310 Jl. Raya Udang No.75 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920 Jl. Jendral A.Yani No.7, Jakarta 13230 Gedung Graha Paramita Lt.12 Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kuningan, Jakarta 12940 Universitas Indonesia


8

Industri Farmasi PT. ABBOTT INDONESIA PT. AFIAT Pharmaceutical Industries PT. ALFA PRIMA PRATAMA PT. ARMOXINDO FARMA PT. ASTRAZENECA INDONESIA PT. BAYER INDONESIA PT. BIOFARMA PT. BIOLIFE MEDILAB PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA PT. BRISTOL-MYERS SQUIBB INDONESIA PT. CATUR DAKWAH CRANE FARMASI PT. CENDO PRATAMA PT. CHANDRA NUSANTARA PT. COMBIPHAR PT. DARYA VARIA LABORATORIES PT. DAXEN INDONESIA PT. DELTA MULIA CHEMICAL INDUSTRIES PT. DEXA MEDICA PT. DUNIA SEHAT PT. EISAI INDONESIA PT. ERRITA Pharmaceutical Industries PT. FARATU PT. FERRON PAR Pharmaceuticals PT. GALENIUM PHAR

Provinsi Jawa Barat Kepemilikan Alamat PMA Jl. Raya Jakarta Bogor Km 30 Cimanggis, Depok PMDN Jl. Leuwigajah No.110 Cimindi, Cimahi 40522 PMDN Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km 18 Desa Muncang Caringin, Bogor 16720 PMDN Jl. Farmasi No.1 Sukanagalih, Pacet, Cianjur 43253 PMA Techno Park Blok B1A-B1B Jababeka Industrial Park Cikarang, Bekasi PMA Jl. Raya Bogor Km 32, Cisalak, Sukmajaya, Depok 16416 BUMN Jl. Pasteur 28, Bandung 40016 PMDN Jl. Pekopen Kobra No.8 Tambun, Bekasi PMA Jl. Lawang Gintung No.89, Bogor 16133 PMA Jl. Raya Bogor Km 38 Cilangkap, Bogor PMDN Jl. Olympic Raya Blok A4-A Kawasan Industri Sentul Babakan Madang, Bogor 16810 PMDN Jl. Moch.Toha Km 6,7, Cisirung, Palasari PMDN Jl. Terusan Kiaracondong No.440, Bandung PMDN Jl. Raya Simpang 383 Padalarang 40553 PMDN Jl. Mercedes No.105, Desa Cicadas Gunung Putri, Bogor PMDN Jl. Pancasila IV Gunung Putri, Bogor PMDN Jl. Leuwigajah No.89A Kel. Cigugur, Cimahi 40522 PMDN Jl. Industri Selatan V Blok PP No.7 Jababeka Cikarang, Bekasi PMDN Jl. Rawakalong Desa Setia Mekar Tambun, Bekasi PMA Desa Karangasem Barat, Citeureup, Bogor PMDN Desa Bojongsalam RT 04 RW 07 Kec. Rancaekek Kab. Bandung 40395 PMDN Jl. Raya Narogong Km 13,5, Bekasi PMDN Jababeka Industrial Estate I Jl. Jababeka VI Blok J3 Cikarang, Bekasi PMDN Jl. Raya Bogor Km 51,5 Kedunghalang, Bogor Universitas Indonesia


9

PT. GEMA MUTIARA PRIMA INDAH PT. GLAXO SMITHKLINE BEECHAM PT. GRACIA PHARMINDO

PMDN

PT. HEXPHARM JAYA

PMDN

PT. HOLI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES PT. INDOFARMA

PMDN

BUMN

PT. IPHA LABORATORIES

PMDN

PT. KALBE FARMA

PMDN

PT. KIMIA FARMA LAFI – Ditkesad

BUMN PMDN

PT. LANDSON PERTIWI AGUNG PT. LUCAS JAYA PT. MARIN LIZA FARMA

PMDN

PT. MECCAYA

PMDN

PT. MEDIFARMA LABORATORIES PT. MEDION

PMDN

PT. MEDITRIKA AGUNG INDONESIA PT. MEPROFARM

PMDN

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA PT. MINOROCK MANDIRI

PMDN

PT. MUGI LABORATORIES

PMDN

PMA PMDN

PMDN PMDN

PMDN

PMDN

PMDN

PT. NOVARTIS BIOCHEMIE PT. NOVELL

PMA PMDN

PT. ORANG TUA FARMA

PMDN

Jl. Mercedes Benz Km 0,5 Desa Tlanjung Udik Gunung Putri, Bogor Jl. Raya Bogor Km 35, Cimanggis, Sukmajaya, Depok 16415 Kawasan Industri Dwipapuri Blok M-30 Jl. Raya Rancaekek Km 24,5 Bandung 45364 Jl. Gadog 1, Cipanas, Sindanglaya 43253 Jl. Leuwigajah No.100 Cimindi, Cimahi 40522 Jl. Indofarma No.1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Jl. Raya Batujajar Desa Laksanamekar, Padalarang, Bandung 40553 Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H.Thamrin Blok A3-1 Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Jl. Cicendo No.43, Bandung 40173 Jl. Gudang Utara No.25-26, Bandung 40113 Jl. DDN Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17843 Jl. Belitung No.7, Bandung Terusan Kiaracondong No.43, Bandung 40115 Jl. Raya Hasanuddin Km 39 Tambun, Bekasi Jl. Raya Bogor Km 33 Cimanggis, Bogor Jl. Babakan Ciparay No.282, Bandung 40223 Jl. Cihideung Balong No.32, Tasikmalaya Jl. Sukarno Hatta 789, Bandung 40294 Jl. Raya Pelabuhan Km 18 Cikembar, Sukabumi Kampung Palsigunung Kelapa Dua 69, Cimanggis, Depok 16951 Jl. Akasia II Blok A9-5 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Jl. Pahlawan 25 Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor Jl. Wanaherang Desa Tlanjung Udik, Gunung Putri, Bogor Jl. Kruing Dua Blok L9 No.1 delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Universitas Indonesia


10

PT. OTTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Ltd. PT. PALVINDRA PT. PERDANA SAKTI INDONESIA PT. PHARMACORE LAB.

PMDN

Jl. Dr.Setiabudhi Km 12,1, Bandung 40391

PMDN PMDN

PT. PRADJA PHARIN

PMDN

PT. PROMED RAHARDJO FARMASI INDUSTRI

PMDN

PT. PYRIDAM FARMA Tbk. PT. RATU INDUSTRIAL

PMDN

PT. ROCHE INDONESIA

PMA

PT. ROTHO Laboratories Indonesia PT. SAMPHINDO INDUSTRI PT. SANBE FARMA

PMDN

PT. SANDOZ INDONESIA

PMDN

PT. SARI ENESIS INDAH

PMDN

PT. SEGER SURYA PT. SIDOLA PHARMACEUTICAL PT. SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA PT. SINDE BUDI SENTOSA

PMDN PMDN

PT. SOLAS LANGGENG SEJAHTERA PT. SUMBER TANUSHU FARMA PT. SUPRA FERBINDO FARMA PT. TAKEDA INDONESIA

PMDN

Jl. Wangsareja No.3, Bandung 40261 Jl. Raya Hanjawar Pacet Km 14 Pacet, Cianjur 43253 Jl. Industri Selatan Blok HH No.2-3 Kawasan Industri Cikarang Jababeka, Bekasi 17550 Desa Karangasem Barat, Kecamatan Citeureup, Bogor Jl. Raya Siliwangi Desa Sundawenang, Parungkota, Sukabumi Jl. Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas Kec. Pacet, Cianjur 43253 Jl. Raya Narogong Km 13,5 Pangkalan 4, Bekasi Jl. Raya Bogor Km.32 Cimanggis, Bogor Jl. Raya Cimareme 203, Padalarang 40552 Jl. Diponegoro Km 38,5 Desa Setia Mekar, Tambun, Bekasi Jl. Industri I No.9, Desa Utama, Leuwigajah, Cimindi, Cimahi 40552 Jl. Raya Caringin 363, Padalarang 40553 Jl. Kruing I Blok L5 No.5 Delta Silicon Industrial Estate Cikarang, Bekasi 17550 Jl. Soekarno Hatta No.76, Bandung Jl. Purnawarman No.52 RT 02/01 Tamansari, Bandung 40116 Jl. Pelabuhan II Km 9 Pasir Malang, Desa Kebon Manggu, Gunung Guruh, Sukabumi 43141 Jl. Diponegoro No.35 Kp. Gedong Gede Desa Setiamekar, Tambun, Bekasi 17150 Jl. Industri Cimareme I/18, Padalarang 40553 Jl. Cihanjuang No.28, Cimahi 40153

PT. TANABE INDONESIA

PMA

PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk.

PMDN

PMDN

PMDN PMDN

PMDN

PMDN

PMDN PMDN PMA

PMDN

East Jakarta Industrial Park Kav.8-C Lemahabang Cikarang, Bekasi 17550 Jl. Diponegoro Km 38 Tambun, Bekasi 17510 Jl. Rumah Sakit 104 Ujungberung, Bandung 40612 East Jakarta Industrial Park Plot 1H Lemah Abang Cikarang, Bekasi Universitas Indonesia


11

PT. TROPICA MAS Pharmaceutical Industries PT. TULUS INDOJAYA

PMDN

PT. TRIFA RAYA Laboratories PT. TRIMAN Pharmaceutical Industries PT. ULTRA SAKTI

PMDN

PT. ULTRA TREND BIOTECH INDONESIA PT. YEE TIN FARMA

PMDN

Industri Farmasi PT. BERLICO MULIA FARMA PT. ETHICA Industri Farmasi PT. JOSEPH FARMA PT. MERBABU FALA PT. MIROTA KSM INC.

PT. NOVIMEX LABORATORIES PT. SARI HUSADA

PMDN PMDN

PMDN

Provinsi DI Yogyakarta Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Juwangen Kalasan Km 10,6 Tromolpos No.8, Yogyakarta 55571 PMDN Jl. Nitipuran No.9 Kadipuro Baru, Yogyakarta PMDN Jl. Godean Km 5 No.52, Yogyakarta PMDN Jl. Merbabu No.14, Klaten PMDN Jl. Taya Jogjakarta-Solo Km 9 Sambilegi Maguwohardjo Depok, Sleman, Yogyakarta PMDN Jl. Raya Bantul No.123, Yogyakarta PMDN

Industri Farmasi PT. BUFA ANEKA PT. CIUBROS FARMA PT. DEGEPHARM PT. DELTOMED LABORATORIES PT. DUTA KAISAR PHARMACY PT. EMBA MEGAFARMA PT. ERELA PT. ERLIMPEX PT. GLOBAL MULTI PHARMALAB

PMDN

17550 Desa Kademangan Kecamatan Mande Km 8, Cianjur 43292 Jl. Raya Bogor Sukabumi Km 18 Desa Pasirmuncang Caringin, Bogor Jl. Sukarno Hatta 219 Bojongloa, Bandung 40223 Jl. Peundeuy Km 1, Rancaekek, Bandung Jl. Cipendawa RT 04 RW 03 Narogong, Bekasi Jl. Jababeka IV D Blok V No.28 B Cikarang, Bekasi Jl. Pekalangan No.2 RT 005/002 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan, Cirebon 45118

Jl. Kusumanegara No.135, Yogyakarta

Provinsi Jawa Tengah Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Tambak Aji V/4, Semarang PMDN Jl. Raya Mangkang Barat Km 16 Kec. Tugu, Semarang 50155 PMDN Jl. Ki Mangunsarkoro No.106, Semarang 50241 PMDN Jl. Raya No.267B, Wonogiri PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN

Jl. Adisucipto No.41 Bulukan Karanganyar, Surakarta 57174 Jl. Semarang-Demak Km 9, Semarang Jl. Murbei No.2 Srondol, Semarang Jl. Setiabudhi 130, Semarang 50269 Kawasan Industri Terboyo Kav.A 20-23 Jl. Raya Kaligawe Km 6, Semarang 50118 Universitas Indonesia


12

PT. GRAHA FARMA

PMDN

PT. GRATIA HUSADA FARMA

PMDN

PT. IFARS Pharmaceutical Laboratories PT. INTIJAYA META RATNA PHARMINDO PT. ITRASAL PT. KEREP MANUNGGAL FARMA PT. KIMIA FARMA Unit Plant Semarang PT. KONIMEX Pharmaceutical Laboratories PT. LIBRACAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES PT. MARGUNA TARULATA APK FARMA PT. META RATNA FARMA PT. NUFARINDO Pharmaceutical Laboratories PT. PHAPROS

PMDN PMDN PMDN PMDN BUMN PMDN PMDN

PMDN PMDN PMDN BUMN

PT. PHARCO

PMDN

PT. SAKA FARMA Laboratories PT. SAMPHARINDO PERDANA PT. SAPTA USAHA KEMULYAAN PT. SEHAT SUMBER BAHAGIA PT. SEKAR MIRAH LABORATORIES PT. YAKATRIA FARMA

PMDN

PT. YAKKUM FARMA

PMDN

PT. ZENITH PHARMACEUTICAL

PMDN

Industri Farmasi PT. ADITAMARAYA FARMINDO PT. AFIFAFARMA Laboratories

PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN

Jl. Dr.Rajiman No.296, Surakarta 57141 Jl. Dharmawangsa No.28 Desa Ngempon-Bergas Karangjati, Semarang 50552 Jl. Raya Solo Sragen Km 14,9 Kebakkramat, Surakarta 57762 Jl. Karang Saru No.12, Semarang Jl. Simongan 96, Semarang 50148 Jl. Industri XXIV/Lik.Muktiharjo Genuk, Semarang Jl. Simongan 169, Semarang 50147 Desa Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Surakarta 57101 Jl. Brotojoyo Timur No.18, Semarang Desa Grobog Kulon, Kec. Pangkah, Tegal Jl. Raya Semarang Kendal Km 10, Semarang 50001 Mangkang Kulon Km 16,5 Kec. Tugu, Semarang Jl. Simongan No.131, Semarang 50148 Jl. Petak 21-23 RT 03/09 Dadapsari, Semarang 50173 Jl. Kimar I/275 (Majapahit 75A), Semarang 50167 Jl. Tambak Aji Timur 111, Semarang 50185 Jl. Kalisari Depan Pasar Kembang, Semarang Jl. Raya Semarang Km 19 Kaliwungu Desa Sumberejo, Kendal Jl. Tambak Aji Timur I/1 Ngaliyan Tugu, Semarang Jl. Mojo 10 Dagen, Jaten, Karanganyar, Surakarta 57101 Jl. Dagen Kec. Jaten Karanganyar, Surakarta 57101 Jl. Tambak Aji I/1, Semarang 50159

Provinsi Jawa Timur Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Rungkut Industri 2/45 C, Surabaya 60291 PMDN Jl. Mauni Industri No.8, Kediri 64131 Universitas Indonesia


13

PT. APMO INDONESIA PT. ARJUNA VALENCIA PT. BALATIF

PMDN PMDN PMDN

PT. BEIERSDORF INDONESIA PT. BERKAT SENTRAL ABADI FARMA PT. BERNOFARM

PMDN

PT. BUSANA UTAMA PT. CORONET CROWN Pharmaceutical Industries PT. DASA ESA FARMA

PMDN PMDN

PT. DURAFARMA JAYA

PMDN

PT. FIRST MEDIFARMA

PMDN

PT. HENSON FARMA

PMDN

PT. HEROIC PHARMA

PMDN

PT. HISAMITSU INDONESIA PT. IE DJIEN SAN PT. IMFARMIND Pharmaceutical Industries PT. INDO ABADI SARIMAKMUR PT. INTAN NOER AQUASURINDO PT. IRAWAN DJAJA AGUNG PT. KALIROTO PT. KASA HUSADA

PMDN

PT. KEMBANG BULAN PT. KIMIA FARMA Plant Watudakon

PMDN BUMN

PT. MEIJI INDONESIA PT. NEON FARMA

PMA PMDN

PT. NEW INTERBAT

PMDN

PT. NOVAPHARIN Pharmaceutical Industries PT. OTSUKA INDONESIA

PMDN

PMDN PMDN

PMDN

PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN

PMA

Jl. Jendral A.Yani No.17, Mojokerto Jl. Kenjeran No.65-67, Surabaya Jl. Tenaga Tengah No.5, Malang 65125 Desa Randuagung Singosari Km 75, Malang Jl. Raya Sadang No.83 Taman Sidoarjo 61257 Desa Banjarkemantren Km 18, Jl. Gatot Subroto 68 Buduran, Sidoarjo 61252 Jl. Raya Waru Gedangan Sidoarjo Jl. Raya Taman Km 15 Taman Sidoarjo 61257 Jl. Raya Kamaden, Desa Kamaden, Gresik Jl. Rungkut Industri VIII/22-24, Surabaya 60293 Jl. Raya Sumorame 41, Candi, Sidoarjo Jl. Karangpilang Barat No.200, Surabaya 60221 Jl. Rungkut Industri VII/8, Surabaya 60293 Jl. Raya Banjar Kementren Kec. Buduran, Sidoarjo Jl. Kembang Jepun No.78, Surabaya Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Pasuruan Dusun Ngablak, Desa Gempolkurung No.168M Kec. Menganti, Gresik Jl. Dinoyo No.64-65, Surabaya Jl. Raya Sukodono, Kec. Sukodono, Sidoarjo Jl. Sidorame No.19, Surabaya 60152 Jl. Kalmas Barat No.17-19, Surabaya 60163 Jl. Demak No.275, Surabaya 60179 Jl. Watudakon Dusun Bulak, Desa Jomblok Kec. Kesamben, Mojokerto 61301 Jl. Mojoparon No.1 B, Bangil 67153 Jl. Raya Sengkaling No.281 RT 4/4 Mulyoagung Dau, Malang 65112 Jl. Raya Buduran Km 20, Sidoarjo 61252 Jl. Raya Kepatihan No.112 Menganti, Gresik 61174 Jl. Sumber Waras No.25 Lawang, Malang 65112 Universitas Indonesia


14

PT. PARI ANOM

PMDN

PT. PIM Pharm. Indonesia

PMDN

PT. PRESTO MEDICAL HOUSE PT. RAMA EMERALD MULTI SUKSES PT. RITA SINAR INDAH PT. ROI SURYA PRIMA PT. SANDAI FARMA

PMDN

Jl. Gemblong Tebasan No.18, Surabaya Jl. Raya Candiwates, Kec. Prigen, Pandaan, Pasuruan 67156 Mojosari, Mojokerto

PMDN

Desa Tenaru, Driyorejo, Gresik

PMDN PMDN PMDN

PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA PT. SEGER WARAS

PMA

Jl. Rungkut Industri IV/24, Surabaya Jl. Tambak Adi 51, Surabaya Jl. Kenjeran No.401B, Surabaya 60134 Jl. Raya Km 48, Pandaan

PMDN

PMDN

Jl. Raya No.151 Sruni Gedangan, Sidoarjo Dusun Talun, Desa Gunung Gangsir, Kec. Beji, Pasuruan 67154 Jl. Raya Bebek No.28 Waru, Sidoarjo

PMDN

Jl. Welirang 14-16-18, Surabaya

PMDN

Jl. Kali Bader Selatan 14 RT 16/03 Kalijaten Taman Sidoarjo 61257 Jl. Rungkut Industri III/31, Surabaya 60293 Jl. Kedungcowek No.345, Surabaya 60129 Jl. Stadion 1, Pandaan Jl. Raya Taman Km 20, Tanjungsari Taman Sidoarjo

PT. SEJAHTERA LESTARI FARMA PT. SELPASINDO PHARCO PT. SUMBER KESEHATAN BARU PT. SURABAYA INDAH PERMAI PT. SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES PT. USFI

PMDN

PT. WIDATRA BHAKTI PT. WIRO SATIVA FARMINDO

PMDN PMDN

Industri Farmasi PT. KRESNA KARYA

PMDN PMDN

Provinsi Bali Kepemilikan Alamat PMDN Jl. Raya Gianyar No.100 Batubulan Gianyar, Bali 80237

[Sumber: Kulkarni, 2009; Ikatan Apoteker Indonesia, 2010; Purwanto, 2011]



15

79 Jumlah industri farmasi

80 70 53

60

47

50 40

31 23

30 20 10

12 2

7

3

1

1

0

Gambar 2.1. Grafik jumlah industri farmasi di Indonesia berdasarkan provinsi

4 28

BUMN PMA

221

PMDN

Gambar 2.2. Grafik jumlah industri farmasi di Indonesia berdasarkan kepemilikan

2.2 Pangsa Pasar Farmasi Indonesia Struktur pasar industri farmasi bersifat oligopoli. Dalam industri farmasi, terdapat tiga industri terbesar yang menguasai 24% pangsa pasar. Secara keseluruhan pada tahun 2010, Kalbe Group memiliki pangsa pasar farmasi terbesar di Indonesia (14%), diikuti Sanbe (5%), Dexa Medica Group (5%), Soho Group (4%), Tempo Group (4%), Pharos Group (4%), dan GlaxosmithKL Group (3%). Apabila dilihat lebih detail berdasarkan jenis obatnya, pangsa pasar farmasi di segmen obat resep adalah Kalbe Group (13%), Dexa Medica Group (7%), Universitas Indonesia


16

Sanbe (6%), Sanofi Aventis Group (4%), Pfizer Group (4%), Fahrenheit (4%), dan Novartis Group (4%). Sedangkan, pangsa pasar farmasi di segmen obat bebas adalah Kalbe Group (15%), Tempo Group (9%), Soho Group (7%), Pharos Group (6%), Abbott Group (5%), Konimex (5%), dan GlaxosmithKL Group (3%). Untuk pasar obat generik, produksi OGB dikuasai oleh BUMN farmasi, yaitu Indofarma dan Kimia Farma (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2011).

[Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2011]

Gambar 2.3. Pangsa pasar farmasi Indonesia tahun 2010

[Sumber: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2011]

Gambar 2.4. Pangsa pasar farmasi di segmen obat resep tahun 2010 Universitas Indonesia


17

2.3 Industri Bahan Baku Obat di Indonesia Sebanyak 90% kebutuhan obat nasional telah dipenuhi industri farmasi di dalam negeri, namun 95% bahan baku obat yang digunakan masih diimpor. Indonesia saat ini mengimpor bahan baku obat terbanyak dari China, India, dan kawasan Eropa. China masih menjadi negara sumber pemasok terbesar kebutuhan bahan baku obat Indonesia, yakni sekitar 6,84 triliun Rupiah (60%), India di posisi kedua dengan nilai 3,42 triliun Rupiah (30%), dan Eropa dengan nilai 1,4 triliun Rupiah (10%) (Anna, 2012; PDPERSI, 2012). Indonesia telah mampu membuat bahan baku obat dalam negeri, antara lain parasetamol, antibiotik turunan beta laktam, produk eksipien, seperti amilum manihot, sorbitol, dekstrosa, dan talkum. Selain itu, terdapat bahan baku obat turunan kina, iodium, serta bahan baku obat herbal seperti, fraksi bioaktif Cinnamomum burmanii (kayu manis) dan Lagerstromia speciosa (banaba), fraksi bioaktif Phaleria macrocarpa (mahkota dewa), dan fraksi protein bioaktif Lumbricus rubellus. Pada tahun 2012, merencanakan meningkatkan produksi bahan baku obat lovastatin secara fermentasi, epigalokatekin galat, difruktosa anhidrida III, dan turunan ibuprofen. Selain itu, penelitian produksi produk eksipien juga dilakukan, yaitu garam pharmaceutical grade dan pati terpregelatinasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Bahan baku jamu dan obat tradisional sebesar 90% berasal dari tumbuhan obat asli Indonesia. Hanya sekitar 10% bahan baku jamu dan obat tradisional yang diimpor dari negara lain. Bahan baku impor tersebut bukan dalam bentuk tumbuhan, namun telah dalam bentuk ekstraksi. Adapun bahan baku obat tradisional yang sedang dikembangkan, antara lain ekstrak kering temulawak terstandar, ekstrak kering temulawak terfraksinasi terstandar, ekstrak kering sambiloto terstandar, ekstrak kering sambiloto terfraksinasi terstandar, ekstrak kering pegagan terstandar; ekstrak kering terstandar herba meniran, ekstrak kering terstandar rimpang kunyit, ekstrak kering terstandar herba binahong, ekstrak kering terstandar herba kumis kucing, dan ekstrak kering terstandar daun salam (Aulia, 2012; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Industri bahan baku obat di Indonesia, antara lain PT. Kimia Farma yang memproduksi bahan baku kina dan turunannya, bahan baku ferro sulfat sebagai Universitas Indonesia


18

bahan utama pembuatan tablet besi untuk obat penambah darah serta kapsul lunak (Kimia Farma, 2012). Kimia Farma pada tahun 2003 pernah mendirikan anak perusahaan bernama PT. Riasima Abadi Farma. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan bahan baku obat, yakni parasetamol, namun pada tahun 2005, perusahaan ini dijual (Sundari, 2012). PT. Meiji Indonesia memproduksi antibiotik turunan beta laktam, yang berada di Desa Mojoparon, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Dinas Kominfo Kab. Pasuruan, 2011).



BAB 3 METODE PENGKAJIAN 3.1 Waktu dan Tempat Pengkajian Pengkajian dilakukan pada tanggal 7 Januari hingga 18 Januari 2013, yang bertempat di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3.2 Metode Pengkajian Metode yang digunakan dalam pengkajian ialah metode penelusuran literatur.

19



BAB 4 PEMBAHASAN Pasar farmasi nasional pada 2013 diperkirakan tumbuh 12% hingga 14% menjadi 48 triliun Rupiah hingga 49 triliun Rupiah dibandingkan proyeksi tahun 2012 sebesar 43 triliun Rupiah. Proyeksi peningkatan pasar tersebut mendorong ekspansi produsen farmasi sejak tahun 2012. Pertumbuhan pasar farmasi pada tahun 2013 seiring kebutuhan obat-obatan dari masyarakat yang terus meningkat. Populasi penduduk yang besar, semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan, perekonomian masyarakat yang semakin baik, dan dukungan program pemerintah di bidang kesehatan menjadi basis tumbuhnya industri farmasi tanah air. Industri farmasi di Indonesia tersebar di 11 provinsi, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Provinsi yang memiliki jumlah industri farmasi terbanyak ialah Jawa Barat, diikuti dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki jumlah industri farmasi yang lebih besar dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan industri farmasi di Indonesia. Pengembangan ini dapat mengurangi harga obat di wilayah Indonesia bagian timur karena biaya distribusi berkurang. Kimia Farma pada tahun 2003 pernah mendirikan anak perusahaan bernama PT. Riasima Abadi Farma. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan bahan baku obat, yakni parasetamol, namun pada tahun 2005, perusahaan ini dijual. Perusahaan PT. Riasima Abadi Farma dijual karena terus merugi. Bisnis Riasima yang memproduksi parasetamol ini juga sulit bersaing dengan perusahaan di Asia lainnya karena bahan pokoknya tetap impor. Tingginya biaya produksi dan infrastruktur rantai industri yang belum mendukung menyebabkan pabrik bahan baku merugi. Biaya untuk memproduksi sendiri lebih mahal daripada impor. Pabrik bahan baku farmasi membutuhkan dukungan pasokan bahan baku dari industri petrokimia. Akan tetapi, sampai sekarang Indonesia belum mempunyai pabrik petrokimia, sehingga untuk mendapat pasokan bahan pokok untuk industri bahan baku farmasi harus impor dahulu.

20



21

Sebanyak 90% kebutuhan obat nasional telah dipenuhi industri farmasi di dalam negeri, namun 95% bahan baku obat yang digunakan masih diimpor. Impor bahan baku obat rentan terhadap perubahan harga, kualitas, dan kesinambungan pasokan, padahal obat merupakan komoditas berfungsi sosial dan menentukan hidup orang banyak. Pemenuhan obat nasional sebanyak 90% merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Sebenarnya, tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan bahan baku obat secara mandiri. Nilai ekonomis produksi untuk menekan harga jual masih menjadi pertimbangan utama. Tahapan produksi bahan baku obat dimulai dengan industri kimia dasar, industri kimia menengah, dan industri bahan baku obat. Sejumlah literatur menyarankan sebaiknya 60% kebutuhan bahan baku obat diproduksi di dalam negeri. Industri farmasi memilih mengimpor bahan baku obat karena harganya lebih murah. Indonesia sebenarnya mampu secara teknis untuk membuat bahan baku obat. Pemerintah mengupayakan insentif pengurangan pajak bagi industri bahan baku obat Indonesia. Investor membutuhkan fasilitas insentif dan kemudahan guna mendorong peluang membangun industri bahan baku obat. Tax holiday, tax allowance, jaminan bea masuk, fasilitas kawasan ekonomi, hingga jaminan investasi merupakan insentif-insentif yang menjadi perhatian calon investor. Upaya dari pemerintah ini terkendala aturan yang menyebutkan pengurangan pajak hanya diperbolehkan untuk obat HIV/AIDS dan vaksin. Akan tetapi, pemberian insentif ini dianggap tidak memberikan dampak berkelanjutan bagi industri bahan baku obat. Dalam persaingan global, efisiensi dan perluasan pasar merupakan kunci keberhasilan industri bahan baku obat. Pemerintah dan pelaku usaha merancang upaya menekan ketergantungan impor bahan baku obat, mulai dari komponen bahan baku hingga teknologi yang digunakan. Pemerintah bertekad dapat memangkas hingga 20% dari total ketergantungan dengan mendorong produksi bahan baku obat substitusi di dalam negeri. Upaya membangun industri bahan baku obat di Indonesia membutuhkan kerja keras. Beberapa industri bahan baku obat setengah jadi di Indonesia masih mengandalkan bahan dasar impor. Hal ini terjadi karena pengoperasian industri bahan baku obat di Indonesia kurang mempunyai daya saing karena membutuhkan biaya tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri farmasi harus Universitas Indonesia


22

dimulai dari industri kimia dasar agar kuat. Selain itu, pembangunan pabrik bahan baku obat di Indonesia juga harus memperhitungkan pasokan ke pasar ekspor, karena pasar farmasi nasional saat ini masih relatif kecil atau hanya sekitar 0,3 hingga 0,4% dari total pasar farmasi dunia. Untuk memenuhi bahan baku obat dalam negeri, pemerintah menyusun roadmap pengembangan bahan baku. Dengan adanya roadmap ini, diharapkan terjalin kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dengan industri farmasi. Dalam roadmap tersebut telah ditetapkan strategi, yaitu mengembangkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan bahan baku obat, meningkatkan sinergitas Academic Business Goverment (ABG), menguatkan riset di bidang bahan baku obat yang berorientasi pada kebutuhan, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan produksi bahan kimia sederhana, pemanfaatan sumber daya alam, dan bioteknologi.



BAB 5 KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan 1. Jumlah industri farmasi di wilayah Indonesia bagian timur lebih kecil daripada jumlah industri farmasi di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian tengah, sehingga wilayah Indonesia bagian timur dapat dijadikan tempat untuk mengembangkan industri farmasi di Indonesia dengan tujuan dapat mengurangi harga obat. BUMN Farmasi di Indonesia hanya ada 4, sedangkan PMA Farmasi berjumlah 28, dan PMDN Farmasi berjumlah 221. 2. Tiga industri farmasi terbesar di Indonesia menguasai 24% pangsa pasar pada tahun 2010, yaitu Kalbe Group yang memiliki pangsa pasar farmasi terbesar (14%), diikuti Sanbe (5%), dan Dexa Medica Group (5%). 3. Industri bahan baku di Indonesia masih sangat minim. Pendirian industri bahan baku di Indonesia harus memperhitungkan industri kimia dasar, pasar, teknologi yang diaplikasikan, pengembangan riset dengan cara bekerja sama dengan universitas dan harus didukung pemerintah. Apabila Indonesia bisa memproduksi bahan baku obat, maka harga obat bisa lebih murah dan lebih terakses oleh masyarakat.

23



DAFTAR ACUAN

Anna, Lusia Kus. (2012, Maret 10). 95 Persen Bahan Baku Obat Diimpor. Kompas. Januari 12, 2013. http://health.kompas.com/read/2012/03/10/07462576/95.Persen.Bahan.Ba ku.Obat.Diimpor Aulia, Rafika. (2012, November 22). Bahan Baku Jamu 90 Persen dari Dalam Negeri. Tempo. Januari 12, 2013. http://www.tempo.co/read/news/2012/11/22/090443510/Bahan-BakuJamu-90-Persen-dari-Dalam-Negeri Candra, Asep. (2012, Mei 11). Antibiotik Terbanyak. Kompas. Januari 12, 2013. http://health.kompas.com/read/2012/05/11/0743031/Antibiotik.Terbanyak Dinas Kominfo Kab. Pasuruan. (2011, Oktober 28). Perluasan Fasilitas Produk Bahan Aktif Obat dan Produksi Obat Beta Laktam 2 dan 3 Bentuk Komitmen PT. Meiji Bangil Pasuruan. Dinas Kominfo Kab. Pasuruan. Januari 22, 2013. http://www.pasuruankab.go.id/berita-647-perluasanfasilitas-produk-bahan-aktif-obat-dan-produksi-obat-beta-lactam-2-dan-3bentuk-komitmen-ptmeiji-bangil-pasuruan.html Ikatan Apoteker Indonesia. (2010, Mei 14). Daftar Nama Pabrik Farmasi di Indonesia. Ikatan Apoteker Indonesia. Januari 12, 2013. http://www.ikatanapotekerindonesia.net/articles/pharma-update/nationalpharmacy/17-national-pharmacy/national-health-infrastructure/12-daftarnama-pabrik-farmasi-di-indonesia.html Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012, Maret 9). Ketersediaan Bahan Baku Obat. Mei 25, 2013. http://www.depkes.go.id/index.php/berita/pressrelease/1860-ketersediaan-bahan-baku-obat.html Kementerian Perindustrian. (n.d.). Impor Bahan Obat Tembus Rp 11 T. Kementerian Perindustrian. Januari 13, 2013. http://www.kemenperin.go.id/artikel/2808/Impor-Bahan-Obat-TembusRp-11-T Kimia Farma. (2013). Pabrik Kimia Farma. Kimia Farma. Januari 13, 2013. http://www.kimiafarma.co.id/?page=general&id=2_0_0 Kulkarni, Narayan. (2009, Februari 1). Indonesia insists on local pharma production. BioSpectrum. Januari 14, 2013. http://archive.biospectrumasia.com/content/280109IDN8410.asp 24



25

PDPERSI. (2012, Maret 12). RI Rancang Upaya Memangkas Ketergantungan Bahan Baku Obat. PDPERSI. Januari 12, 2013. http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=728&catid=23 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Industry Update. Vol. 4, Februari 2011. PT. Central Data Mediatama Indonesia. (2012). Kinerja Group Farmasi di Indonesia, 2012 beserta Laporan Keuangannya dan Indonesian Pharmaceutical & Directory, 2012. Jakarta: PT. Central Data Mediatama Indonesia. Purwanto, Didik. (2011, Februari 22). Laba BUMN Farmasi Rp 1,5 Triliun di 2015. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Januari 12, 2013. http://www.bumn.go.id/39380/publikasi/berita/laba-bumn-farmasi-rp-15triliun-di-2015/ Saksono, Hadi. (2012, Oktober 16). Pasar Farmasi Nasional Diproyeksikan Tumbuh 14% pada 2013. Indonesia Finance Today. Januari 18, 2013. http://www.indonesiafinancetoday.com/read/35095/Pasar-FarmasiNasional-Diproyeksikan-Tumbuh-14-pada-2013 Sundari. (2012, Juni 21). Pengusaha Enggan Dirikan Pabrik Bahan Baku Farmasi. Tempo. Januari 13, 2013. http://www.tempo.co/read/news/2012/06/21/090412081/PengusahaEnggan-Dirikan-Pabrik-Bahan-Baku-Farma




UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents