UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

KAJIAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PENGEMBAN KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK : PERBANDINGAN ANTARA TRUSTED THIRD PARTIES DAN TRUSTED ENROLLMENt AGENT

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

DEDY NURHIDAYAT 0906497651

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JANUARI 2012 Kajian hukum..., Dedy Nurhidayat, FHUI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

KAJIAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PENGEMBAN KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK : PERBANDINGAN ANTARA TRUSTED THIRD PARTIES DAN TRUSTED ENROLLMENt AGENT

TESIS

DEDY NURHIDAYAT 0906497651

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JANUARI 2012

Kajian hukum..., Dedy Nurhidayat, FHUI, 2012



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat saya selesaikan dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kaih kepada : 1. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Drs. Widodo Suryandono, S.H, selaku Ketua Program Magister Kenotarian/Penasihat Akademis penulis. 3. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini. 4. Teman-teman program studi Magister Kenotariatan angkatan 2009. 5. Staf kesekretariatan program Magister Kenotariatan. 6. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pihak yang membacanya dan bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2012

Penulis



ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Dedy Nurhidayat : Magister Kenotariatan : Kajian Hukum Peran dan Fungsi Notaris Sebagai Pengemban Amanat Kepercayaan Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik: Perbandingan Dengan Trusted Third Parties dan Trusted Enrollment Agent.

Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi Notaris sebagai pengemban amanat kepercayaan dalam suatu transaksi elektronik. Apakah dapat diterapkan di Indonesia? dimana fungsi Notaris disini sebagai pihak pengemban amanat kepercayaan yang nanti peran dan fungsinya seperti pihak ketiga terpercaya atau agen pendaftaran terpercaya seperti notaris di Amerika Serikat (otoritas pendaftaran/registration authority) dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hal ini masih menjadi perdebatan yang panjang antar para notaris itu sendiri dengan membandingkan dengan peran dan fungsi dari pihak ketiga terpercaya dan agen pendaftaran terpercaya dalam penyelenggaraan suatu transaksi elektronik dan apakah jabatan notaris di Indonesia dapat berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya atau seperti agen pendaftaran terpercaya dalam suatu transaksi elektronik apabila hal ini diterapkan di Indonesia Kata kunci : Pihak Ketiga Terpercaya, Agen pendaftaran terpercaya, dan Notaris.


ABSTRACT Name Study Program Title

: Dedy Nurhidayat : Notary Master Degree : Legal Analisis on Role and Function of a Notary as a Trustee in Electronic Transaction: Comparation between Trusted third parties and Trusted Enrollmen Agent

The focus of this Thesis discusses about role and function of a Notary as a trustee in electronic transaction. Can it be implemented in Indonesia? Where the function of a notary as a trustee that role and function will be like trusted third parties (as registration authority) or as a trusted enrollment agent like notary public in United state by viewing the legislation in Indonesia, which is being debate anomg other notary it self by comparing with the role and function of thusted third parties and trusted enrollment agent in a electronic transaction is that notary in indonesia can be act as a trusted third partie or be like trusted enrollment agent in aelectronic transaction whether this implemented in Indonesia. Keywords : Trusted Third Party, Trusted Anrollment Agent, Notary


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ABSTRAK DAFTAR ISI

ii iii iv v vi vii ix

BAB 1 PENDAHULUAN ……………………………….….………………………1 1.1. Latar Belakang……………………………………….…………………….....1 1.2. Pokok Permasalahan………………………………..………………………..5 1.3. Tujuan Penelitian……………………………………..……………………....5 1.4. Metode Penelitian……………………………………..………………………5 1.5. Sistematika Penulisan ……………………………………..………………….7

BAB 2 PIHAK KETIGA TERPERCAYA…………………………………………..7 2.1. Pihak Ketiga Terpercaya………………………………………………….7 2.1.1. Teori Kepercayaan………………………………………………..11 2.1.2. Pihak Ketiga Terpercaya…………………………...……………..14 2.2. Infrastruktur Kunci Publik………………………………………………30 2.3. Registration Authority………………………………………………......43 2.3. Trusted Enrollment Agent………………………………………………47 2.3.1. Model Notary Act 2002……………………………….………….47 2.3.2. Pengertian Trusted Enrollment Agent ………………………..49 2.3.3. Fungsi dan Tugas Trusted Enrollment Agent…………………….50 2.3.4. Tanggung Jawab TEA…………………………………………….57 BAB 3 ANALISA FUNGSI DAN PERAN NOTARIS SEBAGAI OTORITAS PENDAFTARAN DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK………………………………………………58 3.1. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum ………………………..58 3.1.1. Notaris sebagai Pejabat Umum……………………………………58 3.1.2. Kewajiban dan Larangan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum………………………………………………………………75 3.2. Analisa Hukum 3.2.1. Analisa Batasan Kewenangan Pejabat publik……………………..80 3.2.2. Analisa Bertindak Untuk dan Atas Nama Klient………………….82 3.2.3. Analisa Kewenangan Pencatatan…………………………………..82 3.2.4. Analisa Kehadiran Fisik…………………………………………...83 3.3. Tanggung jawab Hukum TTP…………………………………………...84 3.4. Perbandingan Jabatan Notaris dengan Pihak Ketiga Terpercaya Dan Agen Pendaftaran terpercaya………………………………………85 3.5. Fungsi Trusted Third Parties dalam suatu transaksi elektronik…………79


3.4. Jabatan Notaris sebagai Pihak Ketiga Terpercaya………………………86 BAB 4 Penutup……………………………………………………………………..101 4.1. Kesimpulan…………………………………………………………….101 4.2. Saran…………………………………………………………………...103 Daftar Pustaka……………………………………………………………………...104


1

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG Pada era globalisasi saat ini perkembangan kemajuan teknologi sangat pesat terutama di bidang informasi. Perkembangan kemajuan zaman memungkinkan pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada layanan jasa seperti dilakukan oleh operator telekomunikasi baik yang memanfaatkan jaringan kabel maupun tanpa kabel (nirkabel) yang menyediakan jasa layanan berupa telekomunikasi berbentuk suara maupun data dan penyedia jasa internet.1 di Indonesia pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menuju perubahan perilaku masyarakat Indonesia, misalnya melalui pemanfaatan media internet, yang memungkinkan di dapatkan informasi terkini yang diinginkan secara cepat dan mudah.2 Sejalan dengan hal ini, pertimbangan pemerintah bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (egoverment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah agar tercapai cita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.3 Peluang penyelenggaraan jasa notaris

secara

elektronik

(cyber-notary)

dalam

perspektif

hukum

telekomunikasi Indonesia dimana perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dewasa ini telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. berbagai kemudahan yang sangat signifikan yang

ditawarkan

oleh

perkembangan

teknologi

komunikasi

telah

1

Ronald J. Man dan Jane K. Winn, “Electronic Commerce”, (New York: Aspen Law and Business, 2002), hal. 504 2 Ibid. hal. 6. 3 Rancangan Peraturan pmemerintah Tentang Sertifikat Elektronik.

Universitas Indonesia


2

memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Disisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini. Notaris di Indonesia yang berasal dari sistem latijnsenotariaat berdasarkan sistem hukum civil law tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan notary-public yang berasal dari sistem hukum common law. Perbedaan tersebut tentunya juga berpengaruh dalam praktek jasa yang diselenggarakannya sesuai dengan kultur dan hukum di negara yang bersangkutan. Dengan memanfaatkan teknologi internet, notaris diharapkan dapat melayani tuntutan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, praktis, dan efisien sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dewasa ini telah cukup banyak penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang ditawarkan melalui websites di internet, biasanya dalam bentuk mobile notary service. Sedangkan untuk Indonesia, notaris tidak bisa melaksanakan pekerjaannya melalui media internet karena terikat pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut akan timbul pertanyaan bagaimanakah konsep dan sistem jasa notaris secara elektronik yang telah berjalan dalam praktek itu? Selain itu, dapatkah praktek tersebut diterapkan oleh para notaris Indonesia sesuai dengan sistem hukum kenotariatan yang berlaku? Kemajuan teknologi ini mempengaruhi hampir di semua aspek kehidupan masyarakat baik dalam hubungan pribadi maupun dalam lingkup pekerjaan termasuk dalam bidang kenotariatan. Sejak diundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang ITE) diharapkan memberi peluang bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam bekerja lebih efisien. Perdagangan saat ini tidak lagi bersifat ’tradisional’ tetapi sudah memanfaatkan teknologi informasi seperti internet untuk mempromosikan produk atau jasa dan melaksanakan transaksi secara elektronik. Dikenal pula Kontrak Elektronik yang memungkinkan para pihak terikat dalam suatu kesepakatan.

Perkembangan

perdagangan

dan

sektor

lainnya

yang



3

memanfaatkan teknologi informasi dibarengi pula dengan perlindungan hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengaturan transaksi elektronik dengan dukungan Sertifikat Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, dan Sistem Elektronik yang aman dan handal. Dengan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik maka para pihak yang saling bertransaksi dapat diotentikasi siapa penanda tangan, dan diketahui status keutuhan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Peran Notaris selaku Registration Authority dalam transaksi elektronik bersama-sama dengan pihak Certificate Authority (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third party) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. Certificate Authority merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Elektronik yang berisikan identitas pemilik sertifikat, kunci publik dan kunci privat yang digunakan dalam transaksi elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik, mengotentikasi si penanda tangan dan memverifikasi dokumen yang ditanda tangani. Notaris bertindak untuk melakukan otentikasi pihak yang melakukan transaksi

elektronik

atau

otentikasi

pihak

yang

menandatangani

dokumen/informasi elektronik, memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu CA dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan terakhir menjadi perantara transaksi elektronik dimana dokumen elektronik dan tanda tangannya dikirim oleh Penerima ke Notaris, lalu Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi lebih dahulu terhadap penanda tangan dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima. Penanda tangan dokumen/informasi elektronik harus hadir di depan Notaris sehingga memungkinkan Notaris untuk memeriksa identitas pelaku, keinginan pelaku, dan kompetensi/kemampuan pelaku dalam melaksanakan transaksi elektronik. Dengan bertatap muka, Notaris dapat pula mengetahui



4

apakah pelaku yang ingin bertransaksi secara elektronik berada dalam keadaan tanpa paksaan atau ancaman fisik dari pihak lain, sehat rohani dan jasmani. Pemeriksaan pelaku yang akan bertransaksi ini juga membantu dalam penerbitan Sertifikat Elektronik. Dalam pelaksanaan transaksi elektronik, pihak Pengirim mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani ke Notaris, kemudian Notaris memeriksa tanda tangan yang digunakan, identitas pengirim dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Jika pemeriksaan ini selesai, Notaris dapat mengirimkan informasi hasil pengecekan kepada Pengirim.

Jika

tidak

ada

masalah,

lalu

Notaris

mengirimkan

dokumen/informasi elektronik tersebut kepada Penerima. Pihak Penerima menyampaikan

informasi

kepada

Notaris

bahwa

dokumen/informasi

elektronik telah diterimanya. Penyampaian tersebut ditindaklanjuti oleh Notaris dengan mengirimkan informasi/laporan ke Pengirim bahwa Penerima telah menerima dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa Certificate Authority tanpa didukung dengan peran Notaris selaku Registration Authority menjadikan transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Benar yang diuraikan dalam berbagai artikel di internet bahwa Certificate Authority (CA) dan Registration Authority (RA) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai trusted third party dalam Transaksi Elektronik. Certificate Authority (CA) menyediakan Infrastruktur Teknologi yang aman digunakan oleh CA dan RA, sedangkan RA memberi legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik. Bila kita bandingkan dengan di Amerika Serikat dimana Notaris Publik di sana telah menerapkan apa yang namanya Trusted Enrollment Agent yang hampir mirip fungsinya dengan Registration Authority dalam konsep Transaksi Elektronik yang ada sekarang ini, berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil tema dalam penulisan ini dengan Judul “Kajian Hukum Fungsi dan Peran Notaris Sebagai Pengemban Amanat Kepercayaan dalam Transaksi Elektronik: Perbandingan Pihak Ketiga



5

Terpercaya (Trusted Third Parties) dan Agent Pendaftaran Terpercaya (Trusted Enrollment Agent)”.

1.2. Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini, penulis memusatkan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Fungsi dan Peran Pihak Ketiga baik Sebagai Trusted Third Parties atau Trusted Enrollment Agent dalam sebuah transaksi elektronik? 2. Dapatkah Jabatan Notaris di Indonesia menjalankan fungsi sebagai Trusted Third Parties atau Trusted Enrollment Agent dalam Transaksi elektronik?

1.3. Tujuan Penulisan Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulisan tesis ini, penulis mempunyai tujuan agar: 1. Mengetahui Bagaimana Peran pihak Ketiga Terpercaya dalam dalam suatu transaksi elektronik 2. Mengetahui apakah Jabatan Notaris dapat menjalankan fungsi sebagai sebagai Pihak Ketiga Terpercaya dalam suatu transaksi elektronik.

1.4. Metode Penelitian Dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.4 Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam rangka meperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Normatif, yaitu

4

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1989), Hlm. 7.



6

penelitian terhadap efektivitas asas-asas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait. Tipologi penelitian ini adalah adalah bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan mengambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan fekuensi suatu gejala.5 Dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian preskreptif yaitu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.6 Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan: 1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan mengenai Trusted Enrollment Agent di Amerika Serikat; 2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan Peran notaris sebagai

Registration

Authority

dalam

penyelenggaraan

sertifikat

elektronik; 3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan seta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan peran notaris sebagai registration authority dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik (perbandingan dengan trusted enrollment agent pada notaris publik di Amerika Serikat). Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat 5

Mamudji., et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3. 6 Ibid.



7

ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan bentuk penelitian dan tipologi penelitian serta jenis data yang digunakan, maka penelitian ini akan menghasilkan suatu penelitian yuridis normatif.

1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dimana dari masingmasing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan dikemukakan sebagai berikut:

Bab 1 :

Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2:

Pihak

Ketiga

Pengemban

Amanat

dalam

Transaksi

Elektronik. Dalam bab ini akan menguraikan tentang Landasan teoritis tentang kepercayaan, Infrastruktur Kunci Publik, Pihak Ketiga Terpercaya, dan Agent Pendaftaran terpercaya.

Bab 3 :

Analisa Peran dan Fungsi Jabatan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran dalam Penyelenggaran Sertifikat elektronik. Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai Notaris sebagai Jabatan publik, Fungsi Akta Otentik Notaris, Peran Notaris dalam suatu transaksi, Jabatan Notaris sebagai pihak ketiga terpercaya, Analisa hukum terhadap pihak ketiga terpercaya dan agen pendaftaran terpercaya, dan Tanggung Jawab hukum Pihak Ketiga Terpercaya.

Bab

4

: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



8

BAB 2 PIHAK KETIGA PENGEMBAN AMANAT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

2.1 Pihak Ketiga Terpercaya (Trusted Third Parties/TTP) Pemanfaatan media elektronik (internet) dalam proses transaksi elektronik (e-Commerce) berkembang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan e-Commerce diperlukan pengamanan atas proses pertukaran informasi serta agar ada kepastian hukum bagi bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik yang berbentuk penggunaan Sertifikat Digital (SD) dalam sistem Infrastruktur Kunci Publik (Public Key Infrastructure). Pertukaran informasi yang dilakukan melalui media elektronik (internet) yang terkait dengan transaksi bisnis atau perdagangan secara elektronik sangat memerlukan pengamanan yang dilakukan melalui Infrastruktur Kunci Publik. Hal ini diperlukan agar informasi yang diperlukan memenuhi persyaratan Privacy/Confidentiality, Authentication, Integrity dan Non Repudiation. Fakta-fakta yang ada memperlihatkan bahwa perubahan pesan-pesan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan tidak terdeteksi, sehingga meningkatkan resiko terjadinya manipulasi terhadap pesan elektronik yang dikirim. Dengan meningkatnya penggunaan internet, akan meningkatkan pula resiko kecurangan, penipuan, serta akses ilegal. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik secara teknis dapat dikatakan memiliki kehandalan melebihi dari tanda tangan konvensional dengan tinta basah. Kehandalan yang dimaksud, yakni:7

7

Klaus Schmeh, “Cryptography and Public Key Infrastructure on the Internet”, GesellsschaftfürIT-SicherheitAG ( Bochum,Germany), hal xiv.



9

1. Otentikasi (Authenticity/Ensured) Dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi elektronik maka dapat dibuktikan dengan metode tertentu siapa yang menandatangani dokumen/informasi elektronik itu. 2. Integritas (Integrity) Integritas/integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang ditanda tangani dapat diketahui apakah mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 3. Tidak dapat disangkal keberadaannya (Non-Repudiation) Non repudiation atau tidak dapat disangkalnya keberadaan suatu dokumen/informasi berhubungan dengan orang yang menandatanganinya. Si penanda tangan dokumen/informasi elektronik tidak dapat memungkiri bahwa ia telah menandatangani dan mengirimkan dokumen/informasi itu ke penerima dan tidak dapat memungkiri isi dokumen itu sepanjang tidak ada upaya perubahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 4. Kerahasiaan (Confidentiality Dokumen/Informasi elektronik yang telah ditanda tangani dan dikirimkan bersifat

rahasia/confidential,

sehingga

tidak

semua

orang

dapat

mengetahui isi informasi elektronik yang telah dirahasiakan dengan metode kriptografi. 5. Dapat diandalkan (Realible) Bahwa dokumen/informasi elektronik yang disampaikan melalui dunia maya harus mampu dipertanggungjawabkan para pihak yang melakukan transaksi. Dengan penggunaan tanda tangan elektronik disertai kunci publik dan kunci privat dalam proses merahasiakan dan menandatangani dokumen/informasi elektronik maka segala transaksi elektronik yang dilakukan di dunia maya dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

Dengan memahami 5 unsur kehandalan Tanda Tangan Elektronik didukung Sertifikat Elektronik, maka tidak dapat diragukan lagi keamanan



10

transaksi elektronik. Peran Notaris pun sangat diharapkan terlibat dalam transaksi elektronik untuk memberi legitimasi yang kuat terhadap transaksi elektronik yang berlangsung yakni mengindentifikasi tanda tangan elektronik dan penanda tangan, serta memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditandatangani. Pencapaian tingkat kepercayaan bisnis yang memadai dalam pengoperasian sistem Teknologi Informasi harus didukung oleh penyediaan kontrol hukum dan teknis praktis yang tepat. Bisnis harus memiliki keyakinan bahwa sistem Teknologi Informasi akan menawarkan keuntungan positif dan bahwa sistem tersebut dapat diandalkan untuk mempertahankan kewajiban bisnis dan menciptakan peluang bisnis. Pertukaran informasi antara dua pihak memperlihatkan adanya unsur kepercayaan, misalnya dengan penerima mengasumsikan bahwa identitas pengirim adalah benar pengirim, dan pada gilirannya, pengirim dengan asumsi bahwa identitas penerima pada kenyataannya adalah si penerima untuk siapa informasi ini dimaksudkan. Ini adalah "elemen kepercayaan yang tersirat" dimana mungkin tidak cukup dan mungkin memerlukan penggunaan Pihak Ketiga Terpercaya (TTP) untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang terpercaya. Dalam rangka menimbulkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi pengguna terhadap sistem komunikasi dengan internet, diperlukan adanya keterlibatan pihak ketiga terpercaya (trusted third party/TTP) yang independen untuk mengelola resiko keamanan termasuk penggunaan Infrastruktur Kunci Publik. TTP selaku pihak yang akan membantu menjamin identitas para pihak pelaku transaksi elektronik melalui Infrastruktur Kunci Publik dan menyediakan mekanisme untuk melakukan transaksi elektronik secara aman. Pihak ketiga terpercaya atau Trusted third party yang dimaksud disini adalah Otoritas Sertifikasi atau Certification Authority (CA) yang menerbitkan Sertifikat Digital yang digunakan para pihak untuk menyatakan identitasnya dalam melakukan transaksi elektronik dan Otoritas Pendaftaran atau Registration Authority (RA) yang melakukan otentikasi dari identitas para pihak yang ingin melakukan transaksi elektronik. Dalam penelitian ini,



11

penulis hanya akan mengambil peran dari seorang Registration Authority dalam hal melakukan otentikasi identitas para pihak.

2.1.1 Teori tentang Kepercayaan (Trust)

Sebagai sosiolog Diego Gambetta mengatakan: "Kepercayaan

adalah salah satu konsep sosial yang paling penting yang membantu

agen manusia untuk mengatasi dengan lingkungan sosial mereka dan

hadir dalam semua interaksi manusia".8 Bahkan, tanpa kepercayaan (di

agen lainnya, dalam organisasi, dalam infrastruktur, dan lain-lain) ada

kerjasama dan akhirnya tidak ada masyarakat yang ada.

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Daniel gambeta tersebut

kepercayaan merupan unsur yang penting dalam interaksi antar manusia

dalam melakukan hubungan dengan yang lainnya. Tanpa adanya

kepercayaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya maka tidak

ada masyarakat yang ada adanya hanya manusia yang satu hidup sendiri-

sendiri terpisah satu sama lain. Karena hidup sendiri-sendiri maka tidak

ada interaksi yang terjadi antara mereka. Oleh karena itu kepercayaan

merupakan unsur yang pendting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Luhmann9, karena semakin terfragmentasi dunia yang semakin kompleks, manusia sepanjang sejarah tidak pernah mempunyai banyak pilihan, pilihan apapun yang mereka lakukan hari ini akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Memang, jumlah pilihan yang harus dibuat pada setiap saat dalam hidup telah meningkat secara radikal dan belum dalam kapasitas kognitif kita untuk mengelola pilihan ini tetap atau lebih kurang statis. Jadi bagian dari Tesis Luhmann adalah bahwa kepercayaan memungkinkan kita untuk membuat pilihan-pilihan lebih efektif (pada pengetahuan lebih atau kurang membumi atau emosi) dan selanjutnya ini menjadi semakin menonjol berarti dalam hidup kita

8

Daniel Gambeta, “Trus Making and Breaking Cooperative Relation”, (Massachusetts: Basill Blackwell: 1998), hal. 241. 9 Alexander Ljung and eric Wahlforss, “People, Profile and Trust, On interpersonal Trust In Web Mediated Social spaces, (San Francisco & Stockholm 2006–2007. Finalized in Berlin, 2008), hal. 12



12

dan akan terus mendapatkan penting sebagai masyarakat bergerak menuju kompleksitas yang lebih besar. Dalam kenyataan yang kompleks, kita sebagai manusia harus bergantung pada negosiasi simbolis kepercayaan yang menjadi menjadi lebih besar. Simbol menjadi "jalan pintas" untuk kesimpulan tentang kepercayaan dan penting cara dimana kita dapat mengurangi upaya kognitif dari keputusan yang dipercaya. Dalam komunikasi ruang online sosial melalui Browser tentu saja sangat berorientasi kepada simbol, sehingga mekanisme tentang bagaimana kesimpulan yang dibuat dan bagaimana nilai-nilai simbolik yang didirikan sangat menarik dalam memahami

pembentukan

kepercayaan.

Sebagaimana

Luhmann

menyatakan10, dalam dunia kita kenaikan dikompleksitas adalah karena perbedaan sistem sosial dan kita kecenderungan untuk menjadi bagian beberapa sistem sekaligus. Secara bersamaan, kemungkinan untuk percaya dalam sistem sangat tergantung pada kemungkinan belajar bagaimana kepercayaan (misalnya dengan belajar pemahaman umum tentang nilai-nilai simbolis) sosial dibedakan sehingga sistem iklan lebih meningkat karena permintaan kepercayaan untuk belajar simbolis dalam beberapa kompleksitas wacana. Namun, simbol-simbol ini tidak mudah untuk di pelajari. Menurut Luhmann kepercayaan adalah kebalikan dari argumen rasional dan penerangan mengenai makna simbolis sering diam-diam dari isyarat kepercayaan dalam menjalankan risiko secara menyeluruh, langsung menggeser kekuasaan simbolis mereka sebagai tanda-tanda kepercayaan menjadi tanda ketidakpercayaan. Jadi kepercayaan menjadi fenomena yang sangat rapuh, sering sangat sensitif dan mencurigakan penyelidikan para ahli. Kepercayaan dapat dianggap sebagai sebuah sikap terhadap masa depan. Dengan mempercayai salah satu tempat pada masa depan dan dengan demikian bertindak sebagaimana jika masa depan ini hanya berisi kemungkinan dari tindakan tertentu. Menurut Luhmann keputusan 10

Ibid, hal. 13



13

ini tentang bagaimana untuk mengharapkan masa depan yang pada umumnya didasarkan pada pengetahuan kita dan pengalaman masa lalu. Dia menjelaskan ini dengan gagasan masa lalu memiliki "sudah terjadi" dan sehingga potensi pilihan tunggal setiap saat dalam waktu telah dibuat (yang mengakibatkan pengurangan utama kompleksitas).11 Oleh karena itu kita melihat ke masa lalu tidak kompleks dalam rangka untuk menuntun keputusan kita dalam kompleks sekarang karena untuk bertaruh pada masa depan. Pemahaman dari saat ini didasarkan pada masa lalu adalah apa yang Luhmann sampaikan mengacu sebagai keakraban dan dengan demikian merupakan prasyarat penting untuk percaya. Berdasarkan apa yang dipaparkan Luhmann tersebut penulis melihat bahwa Luhmann memandang kepercayaan sebagai suatu pilihan yang dibuat oleh manusia. Kepercayaan dianggap sebagai pilihan yang diambil oleh manusia pada masa lalu yang akan berpengaruh pada masa depan. Apapun pilihan yang diambil pada masa sekarang akan menimbulkan akibat pada masa depan. Semakin lama pilihan tersebut akan semakin banyak dan manusia tidak bisa memilih semuanya, sehingga dia harus memilih salah satunya. Luhmann juga menyatakan bahwa kepercayaan merupakan kebalikan dari argumen rasional, hal ini dimaksudkan bahwa kadang-kadang manusia mengambil keputusan akan sesuatu hal dengan mengabaikan argumen yang masuk akan tetapi akan mengambil pilihan yang sedikit lebih ekstrim dengan percaya bahwa pilihan yang ia ambil akan berakibat baik kepadanya pada masa depan.

2.1.2. Pihak Ketiga Terpercaya (Trusted Third Party/TTP)

11

Ibid, hal 16.



14

Sekarang sudah kita sudah mengetahui bahwa internet adalah suatu jaringan global tanpa mengenal batas-batas wilayah, tapi jaringannya tidak selalu aman.12 Hal ini juga semakin dipahami bahwa kriptografi dapat memberikan kontribusi besar terhadap keamanan dari transaksi perdagangan internet yang memiliki bentuk tidak begitu jelas.13 Apa yang kurang dipahami oleh banyak orang adalah kriptografi hanyalah bagian keamanan dari suatu sistem informasi. Banyak protokol kriptografi untuk transaksi elektronik yang aman membutuhkan setidaknya satu pihak ketiga yang dipercaya dalam transaksi tersebut, seperti bank atau otoritas sertifikasi (CA). Ini sebagian protokol kriptografi, sebagian sosial, membutuhkan entitas baru, atau hubungan baru dengan entitas yang ada, tetapi tugas dan kewajiban entitas yang tidak pasti. Sampai ketidakpastian ini diselesaikan oleh mereka, risiko yang menghambat penyebaran bentuk yang paling menarik dari perdagangan elektronik dan menyebabkan tuntutan hukum yang tidak perlu. Konsep TTP sebagian berasal dari diskusi yang berkaitan dengan otoritas sertifikasi (CA). Sejak transaksi elektronik tidak lagi dengan cara tatap muka, maka sarana individu untuk mengidentifikasi para pihak diperlukan agar para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah benar-benar pihak yang diinginkan. Pertukaran data digital yang aman dengan tanda tangan elektronik melalui internet mensyaratkan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang terpercaya harus netral dengan data tanda tangan dan telah mengidentifikasikan individu-individu yang ada di dalamnya, dalam hal ini CA bertindak seperti pihak ketiga terpercaya (TTP). Peran TTP termasuk memberikan jaminan bahwa bisnis yang dilaksanakan dapat dipercaya (misalnya kegiatan pemerintah), pesan dan transaksi dikirim ke penerima yang dimaksud, di lokasi yang benar, pesan

12 FBI memperkirakan bahwa delapan puluh persen kejahatan komputer dalam penyelidikannya melibatkan Internet. David Icove et al, Computer Crime: Buku A Crimefighter's, hal 129. 13 Lihat pada umumnya A. Michael Froomkin, The Metafora of Public Key, The Chip Clipper, dan Konstitusi, 143 U. Pa L. Rev 709 (1995)



15

yang diterima secara tepat waktu dan akurat. Bahwa untuk setiap sengketa bisnis yang mungkin timbul, terdapat metode yang tepat untuk penciptaan dan pengiriman bukti yang diperlukan untuk apa yang telah terjadi. Layanan yang disediakan oleh TTP termasuk yang dibutuhkan oleh para pihak seperti manajemen kunci, manajemen sertifikat, identifikasi dan dukungan otentikasi, atribut layanan istimewa, tidak dapat dibantah/non-repudiation, layanan stempel waktu/time stamping, jasa notaris elektronik, dan layanan direktori. Sebuah TTP mungkin menyediakan beberapa atau semua layanan yang disebutkan diatas. Sebuah TTP harus dibentuk, diimplementasikan dan dioperasikan guna memberikan jaminan dalam layanan keamanan, menyediakan, dan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan tingkat perlindungan yang disediakan akan bervariasi sesuai dengan jenis layanan yang disediakan dan konteks di mana aplikasi bisnis beroperasi. Hal ini bermaksud untuk memberikan penjelasan apa yang menjadi tugas dari sebuah CA, fungsi mereka yang begitu penting dalam dalam prdagangan elektronik, dan juga mereka dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang akan terjadi kemudian. Belum ada sebuah rezim hukum yang terperinci yang menggambarkan peraturan mengenai pihak ketiga terpercaya ini dalam suatu perdagangan elektronik. Di masa yang akan datang bentuk dari perdagangan elektronik akan muncul dengan berbagai bentuk yang akan menampilkan sejumlah tantangan yang harus kita hadapi.peluang munculnya penipuan, dan kesalahan yang terjadi dalam suatu transaksi dan cara kita mencegah agar hal ini tidak terjadi akan timbul dengan berjalannya waktu dan solusi-solusi yang diberikan terhadap permasalahan tersebut. Pihak Ketiga Terpercaya (TTP) adalah sebuah lembaga atau orang yang menyediakan satu atau beberapa layanan keamanan, dan dipercaya oleh pihak lain berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan layanan keamanan ini.14 Apabila ada pihak yang ingin meningkatkan



16

kepercayaan kepada orang lain maka ia kan menggunakan TTP, sehingga kepercayaan bisnis dirinya akan meningkat dimana pihak yang lain dan juga untuk memfasilitasi kemanan komunikasi yang dilakukannya dengan pihak yang lain dalam transaksi perdagangan elektronik yang dilakukannya. Sebuah TTP akan memberikan

nilai penawarkan berkaitan dengan

kerahasiaan, integritas dan ketersediaan layanan dan informasi dalam komunikasi yang digunakan dalam aplikasi bisnis. TTP harus dapat beroperasi dengan TTP yang lain dan juga pihak yang lain yang membutuhkan jasanya. Apabila suatu pihak ingin menggunakan jasa sebuah TTP, maka mereka harus dapat memilih kepada TTP mana yang mereka datangi untuk mendapatkan layanan keamanan yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Selain itu juga TTP harus dapat memilih pihak yang akan diberikan pelayanan. Agar dapat berjalan dengan efektif, TTP umumnya harus:15 a. bekerja dalam kerangka kerja hukum yang konsisten di antara pihak yang terlibat di dalamnya; b. menawarkan berbagai layanan, dengan layanan minimal yang jelas kepada semua pihak; c. mepunyai kebijakan yang telah dijabarkan, khususnya terhadap kebijakan keamanan publik; d. dikelola dan dioperasikan dengan cara yang aman dan dapat diandalkan, berdasarkan sistem informasi manajemen keamanan dan sistem TI yang dapat dipercaya; e. sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku; f. mengikuti kode praktek yang diterima secara bersama; g. menerbitkan pernyataan praktis; h. merekam dan mengarsip semua bukti yang relevan untuk jasa mereka;

14

ITU-T Recommendation X.842 Technical Report ISO/IEC TR 14516 Information Technology – Security Techniques – Guidelines For The Use And Management Of Trusted Third Party Services, Hal 3. 15 Ibid.



17

i. dimungkinkannya

arbitrase

independen,

tanpa

mengorbankan

keamanan; j. harus independen dan tidak memihak dalam pekerjaan mereka, (misalnya aturan akreditasi), dan k. memikul tanggung jawab tanggung jawab untuk ketersediaan dan kualitas layanan dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan sebuah TTP dan juga layanan yang diberikannya sangat tergantung kepada pengamatan yang mendasar bahwa layanan yang disediakannya tersebut akan dipercaya oleh TTP yang lain dan pihak-pihak lainnya. Dengan mengelolaan yang baik dan dijalankan dengan mengikiti prosedur yang telah ditetapkan maka pelayanan TTP tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari pihak yang lain. TTP harus dapat memberikan jaminan bahwa ia dan layanan yang diberikannya tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang paling utama adalah mengenai kebijakan keamanan yang harus mencakup semua aspek keamanan yang terkait dengan pengelolaan TTP dan pengoperasian layanan yang mereka berikan. Kepercayaan terhadap sebuah TTP akan dapat diraih melalui pembuktian bahwa mereka telah melakukan manajeman yang baik dan telah menjalankan aspek operasional yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bukti-bukti tersebut didasarkan kepada aspek manajemen yang dijalankan oleh sebuat TTP telah tepat, sesuai dan mempunyai tujuan yang jelas yaitu mereka menjalankan sistem manajeman yang efektif, efisien, mampu melawan segala ancaman dan dapat meminimalisir segala resiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Selain itu juga pemberian perlindungan yang di dokumentasikan dan dipahami oleh para pihak, dan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga dengan cepat dapat diterapkan dalam kegiatannya.



18

Sebuah TTP Untuk mendapatkan kepercayaan dalam manajemen dan aspek operasional TTP dari pihak yang lain harus memberikan bukti bahwa: 16 a) adanya Kebijakan Keamanan yang sesuai di tempat tersebut; b) masalah keamanan telah ditangani oleh kombinasi dari prosedur dan mekanisme keamanan yang dilaksanakan dengan benar; c) pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang telah didefinisikan secara jelas; d) prosedur untuk berkomunikasi dan tatap muka dengan pihak lain yang sesuai untuk fungsi, dilakukan dan digunakan dengan benar; e) aturan dan peraturan yang diikuti oleh manajemen dan staf, telah sesuai dengan target atau tingkat kepercayaan; f) kualitas dari proses, operasional dan praktek kerja telah sesuai dan terakreditasi; g) TTP memenuhi kewajiban kontrak sesuai kontrak formal dengan penggunanya; h) ada pemahaman yang jelas dan penerimaan dari aspek tanggung jawab; i) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dipertahankan dan diaudit; j) mengenali ancaman dan perlindungan yang ada untuk mengurangi ancaman-ancaman yang telah teridentifikasi dengan jelas; k) Penilaian Resiko dan Ancaman dilakukan sejak awalnya dan pada saat terakhir selalu diperbarui secara teratur untuk memastikan bahwa kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan persyaratan keandalan terpenuhi; l) terpenuhi langkah-langkah organisasi dan personil yang tepat; m) kepercayaan dari TTP dapat diandalkan dan bahwa hal itu dapat dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi; dan n) adanya aturan akreditasi operasional TTP yang dipantau dan diawasi oleh beberapa jenis kewenangan administratif.

16

Ibid. hal 3-4.



19

Tingkat kepercayaan akan berbeda-beda tergantung dari jenis bisnis dan aplikasi yang digunakan sehingga akan berbeda pula prosedur untuk tingkat kekuatan perlindungan yang dapat diterapkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk otentikasi transaksi administratif yang mungkin berbeda dari yang dibutuhkan untuk transaksi keuangan, yang mungkin berbeda dari yang diperlukan dalam beberapa aplikasi militer. Pelaksanaan standar dan kebijakan keamanan yang berbeda dengan benar akan menimbulkan berbagai tingkat keprcayaan. Oleh karena itu sebuah TTP dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut harus dapat menerapakan prosedur yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan tetapi dalam koridor prosedur yang berlaku.

2.1.2.1. Interaksi antara Layanan TTP dan Entitas yang Menggunakan Dari sudut pandang komunikasi, lokasi TTP dan pihak yang membutuhkannya dapat dilihat dalam konfigurasi yang berbeda yaitu inline, on-line dan off-line. Beberapa layanan TTP mungkin didasarkan pada konfigurasi yang berbeda, sehingga konfigurasi yang diambil akan mempengaruhi layanan TTP sehingga mampu memenuhinya, misalnya ketepatan waktu pertukaran, layanan penolakan, pencatatan bukti, dan karakteristik mereka, seperti penundaan pencabutan sertifikat.

a. Layanan In-line TTP Apabila ada dua pihak atau lebih yang menggunakandomain keamana yang berbeda dan semuanya tidak menggunakan domain keamana yang sama, maka sebuah TTP in line dalam hal ini. Sebuah TTP in-line dibutuhkan ketika dua atau lebih entitas milik domain keamanan yang berbeda dan tidak menggunakan mekanisme keamanan yang sama. Hal ini dikarenaka antara para pihak tidak dapat melakukan pertukaran data lanngsung yang aman antar mereka. Tetapi dengan adanya TTP in-line ini dapat menjadi jembatan buat mereka dalam melakukan komunikasi serta memfasilitasi pertukaran data yang aman diantara mereka tersebut.



20

Layanan dari sebuah TTP In-line biasanya terdiri dari otentikasi, terjemahan dan layanan atribut istimewa. Sebuah TTP in-line mungkin memainkan peran dalam menyediakan layanan yang tidak dapat dipungkiri, akses kontrol, pemulihan kunci, kerahasiaan dan layanan integritas data yang dikirimkan.

b. Layanan On-line TTP sebuah

TTP

on-line

diperlukan

untuk

menyediakan

dan

mendaftarkan informasi terkait keamanan apabila diminta diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam komunikasinya tersebut. TTP tersebut akan terlibat dalam pada saat pertama kali dalam pertukaran data diantara para pihak. Namun untuk perbuatan lebih lanjut antara para pihak dalam menjalankan bisnisnya sudah tidak lagi menggunakan jasa TTP on-line dalam pertukaran data dan tidak lagi menjadi jemabatan di jalur komunikasi para pihak tersebut. Layanan TTP On-line biasanya meliputi otentikasi, sertifikasi dan layanan atribut istimewa. TTP mungkin memainkan peran dalam menyediakan layanan yang tidak dapat dipungkiri, akses kontrol, manajemen kunci, pengiriman pesan, stempel waktu, integritas layanan dan kerahasiaan. c. Off-line TTP Layanan Jenis konfigurasi yang ketiga untuk penyediaan layanan adalah TTP off-line. TTP tidak berinteraksi secara langsung dengan entitas selama proses pertukaran yang aman antara entitas. Sebaliknya data yang dihasilkan sebelumnya oleh TTP dapat dipergunakan oleh para pihak. Layanan Off-line TTP biasanya meliputi otentikasi, sertifikasi, atribut hak istimewa, layanan yang tidak dapat dipungkiri, distribusi kunci dan layanan pemulihan kunci.



21

Sebuah TTP dapat menawarkan beberapa layanan. Semua layanan tersebut dapat diberikan oleh sebuah TTP itu sendiri atau mereka mungkin disediakan oleh lebih dari satu TTP. Layanan juga dapat diberikan dari satu atau lebih lokasi. Tugas dari TTP harus didefinisikan dan dinyatakan dalam kontrak formal, dan dampak teknis dan organisasi harus diperhitungkan. Tergantung pada arsitektur TTP (tanggung jawab dan lokasi) dimungkinkan adanya tambahan

persyaratan, khususnya keamanan yang terkait, yang

harus dipertimbangkan oleh suatu manajemen TTP. Setiap layanan harus memiliki persyaratan keamanan tertentu yang harus dipenuhi. Umumnya layanan TTP membagi aspek manajemen dan operasional TTP ke aspek-aspek umum dan spesifik yang berhubungan dengan setiap layanan. Sebuah sistem manajemen modular yang terstruktur jauh lebih mudah ditangani jika perubahan penting terjadi, terutama identifikasi dampak keamanan jika ada perubahan. Kontrak formal antara TTP dan pihak-pihak yang menggunakan layanan harus dengan jelas menyatakan tanggung jawab TTP, kualitas layanan yang akan diberikan, serta tanggung jawab entitas yang menggunakan layanan TTP. Kontrak harus menjelaskan kebijakan organisasi dan manajerial, serta prosedur operasional TTP. TTP juga harus mengeluarkan Pernyataan Praktek yang menjelaskan apa yang para pihak dapat harapkan dari layanan TPT, agar publik dapat dengan jelas mendefinisikan aspek persyaratan dan operasional, kualitas layanan, isu etika, dan biaya yang akan dbayarkan oleh pelanggan. Kontrak

harus

menentukan

dengan

jelas

ketentuan

yang

menggambarkan bagaimana prosedur TTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku. Kontrak harus menentukan ruang lingkup yurisdiksi dan yurisdiksi mana yang akan dipergunakan apabila timbul perselisihan. Kesalahan disengaja atau tidak disengaja oleh TTP dapat menyebabkan kerusakan besar untuk bisnis. Dalam rangka untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menggunakan layanan TTP, kontrak harus mendefinisikan batas-batas kewajiban TTP dengan penggunanya. Mana yang berlaku, kewajiban harus



22

mencakup juga kontrak asuransi yang tepat apabila dikemudian hari muncul sengketa diantara mereka. Batasan-batasan yang dibutuhkan harus ditentukan di dalam kontrak antara TTP dan penggunanya. Kontrak tersebut harus mencakup daftar dari semua hal tentang kewajiban antara TTP dan pengguna sehingga pengguna dapat mengakses saran profesional yang memadai dalam rangka untuk memperoleh bantuan hukum yang sesuai pada setiap hal yang timbul dari penyediaan dan penggunaan layanan TTP itu. Kontrak harus menjelaskan dimaksudkan dari digunakannya layanan dan parameter layanan harus jelas disebutkan, dan harus memungkinkan layanan tersebut ditarik jika dalam pelaksanaan kontrak salah satu pihak menggunakannya secara tidak benar atau ilegal. Kontrak bisa memiliki ketentuan yang jelas-jelas menyatakan bahwa pihak independen dan tidak memihak (arbiter) dapat diminta untuk membantu dalam penyelesaian sengketa antara TTP dan penggunanya. Kontrak harus menentukan bagaimana privasi terhadap informasi pribadi yang sensitif dan lainnya akan dilindungi, dan keadaan dalam hal di mana pengungkapan informasi mungkin terjadi.

Gambar 1. Gambaran umum tentang transaksi yang aman menggunakan pihak ketiga



23

2.1.2.2. Tanggung Jawab dari TTP Sebuah TTP harus menentukan sejauh mana tanggung jawab yang dapat diambil untuk dapat mengoperasian layanan yang aman. Selain itu, TTP harus menggambarkan sejauh mana kewajiban yang dapat diterima sehubungan dengan adanya pelanggaran keamanan. Tanggung jawab TTP serta penggunanya, harus dinyatakan dengan jelas dalam setiap kontrak formal yang mengatur antara pengguna dan TTP. Tanggung jawab harus paling menjadi bagian penting dari kontrak, dan beberapa setidaknya harus didefinisikan sebagai masalah bisnis, sementara yang lain harus sesuai dengan kualitas standar pelayanan. Dokumen lain yang mengandung definisi dari layanan yang akan diberikan, perjanjian layanan dan setiap lampiran teknis dimasukkan sebagai lampiran kontrak. Selain itu juga menentukan tanggung jawab masingmasing dari berbagai pihak yang terlibat. Dokumen-dokumen ini merupakan bagian dari perjanjian kontrak secara keseluruhan. Isi dari kebijakan keamanan TTP akan tergantung pada layanan yang diberikan oleh TTP tersebut. Kebijakan keamanan harus menjadi kerangka kerja yang membahas isu-isu keamanan yang terkait dengan berbagai unsur. Unsur-unsur teknis dari kebijakan keamanan TTP membentuk dasar untuk penilaian terkait keamanan teknis. Suatu Kebijakan keamanan TTP harus mencakup setidaknya unsur-unsur berikut:17 a) persyaratan keamanan Teknologi Informasi, misalnya dalam hal kerahasiaan, integritas, ketersediaan, akuntabilitas keaslian, dan keandalan,

terutama

berkaitan

dengan

pandangan

pemilik

informasi; b) infrastruktur organisasi dan tugas tanggung jawab dari para pihak; c) integrasi keamanan ke dalam pengadaan dan pengembangan sistem keamanan; d) kesadaran dan pelatihan untuk para pihak yang terlibat; e) prosedur dan perintah yang diberikan; 17

ITU, Op.Cit. hal. 8.



24

f) definisi untuk klasifikasi informasi; g) strategi manajemen risiko; h) perencanaan darurat; i) masalah sumber daya manusia, dengan perhatian khusus kepada orang di posisi yang membutuhkan kepercayaan seperti bagian pemeliharaan dan sistem administrator; j) kewajiban terhaap hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; k) pengelolaan outsourcing; dan l)

penanganan insiden.

Pelaksanaan kebijakan keamanan TTP yang meliputi persyaratan teknis, administratif dan organisasi untuk keamanan harus memiliki penekanan khusus pada persyaratan sebagai berikut:18 a) jaminan bahwa TTP melakukan fungsinya sedemikian rupa bahwa integritas sistem tidak dapat terganggu atau dirugikan; b) integritas data entitas, bahwa itu adalah lengkap, dimodifikasi dan bahwa sumber dan asal dapat diverifikasi; c) bahwa entitas yang berwenang menjamin ketersediaan dan akses ke layanan dan informasi yang mereka berhak; d) kerahasiaan informasi sensitif dan pribadi dipercayakan oleh entitas untuk TTP, dan e) prosedur untuk audit keamanan sistem TTP tersebut.

TTP harus menggunakan standar yang berlaku secara relevan. Standar yang digunakan meliputi standar internasional, nasional, regional, sektor industri, dan standar perusahaan atau aturan tersebut dipilih dan diterapkan sesuai dengan persyaratan keamanan organisasi mereka. Manfaat termasuk interoperabilitas, keamanan terpadu, konsistensi, portabilitas dan kerjasama antara organisasi. Jika organisasi yang berbeda mengembangkan dan menggunakan sistem mereka sendiri atau produk berdasarkan standar 18

Ibid.



25

proprietary, ada potensi untuk jangka pendek masalah interoperabilitas dengan berbagai pendekatan. Standar harus diperiksa di dua tingkat; standar rinci

teknologi

tertentu

dan

penggunaannya,

dan

standar

untuk

interoperabilitas antara teknologi yang berbeda. Petunjuk dan prosedur yang diperlukan sebagai unsur dari kebijakan keamanan TTP. Mereka termasuk diantaranya aturan-aturan yang diperlukan dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi, dan prosedur bimbingan yang diperlukan bagi organisasi untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Dalam rangka untuk memperoleh tingkat yang dapat diterima dalam sistem keamanan Teknologi Informasi, TTP harus menerapkan metode manajemen risiko. Proses manajemen risiko untuk keamanan sistem Teknologi Informasi TTP itu harus didasarkan pada analisis rinci risiko yang muncul atau kombinasi pendekatan yang digunakan. Penilaian semua informasi harus dilakukan untuk menentukan kepekaan informasi dan tingkat perlindungan yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Ancaman, risiko dan perlindungan harus dinilai ulang secara berkala. Berdasarkan hasil analisis risiko pengamanan yang tepat harus dipilih, diuji dan diimplementasikan. TTP ini tunduk pada ancaman kecelakaan atau ketidakdisengajaan yang mungkin berasal dari alam atau manusia. TTP harus dilindungi terhadap ancaman tersebut dengan pengamanan yang dirancang untuk mengurangi kerentanan dengan mengurangi dampak dari insiden yang tidak diinginkan dan / atau dengan meningkatkan fasilitasi pemulihan. Langkah-langkah

keamanan,

praktek

dan

prosedur

harus

mempertimbangkan semua teknis yang relevan, organisasi, administrasi, aspek komersial, manusia dan hukum, dan diintegrasikan ke dalam atau terkoordinasi dengan langkah-langkah yang normal, praktis dan prosedural organisasi. Sebuah TTP yang memberikan pelayanan keamanan terkait sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Oleh karena itu pengamanan teknologi informasi yang spesifik diperlukan untuk membuat mereka tepat dan aman. Perlindungan spesifik Ini dapat dibagi menjadi teknis, komunikasi dan kategori jaringan. Perlindungan dapat dipilih sesuai



26

dengan rincian penilaian, masalah keamanan dan ancaman, atau jenis sistem teknologi informasi. a) Langkah-langkah sesuai dengan masalah keamanan dan ancaman terdiri dari perlindungan untuk kerahasiaan, ketersediaan integritas, dan akuntabilitas:19 •

Kerahasiaan - Keamanan layanan TTP secara luas dapat bergantung pada kunci digunakan, misalnya kunci sertifikasi. Perlindungan tombol tersebut dapat diwujudkan secara fisik dengan menggunakan perangkat keras yang dapat dipercaya dan logis dengan skema rahasia bersama.

•

Integritas - Informasi sensitif dipertukarkan pada antarmuka pengguna-TTP, untuk mode komunikasi on-line, off-line dan out of-band, harus dilindungi dari perubahan, gangguan dan penghadangan dari pihak lain.

•

Ketersediaan - TTP harus menerapkan mekanisme yang menjamin pengguna mereka dapat mengakses ke layanan TTP bila diperlukan. Apabila terjadi khusus non-ketersediaan, yaitu penolakan layanan, hal ini bisa memiliki dampak yang cukup besar pada aktivitas TTP. Mekanisme yang tepat mencegah "banjir" telekomunikasi, masalah routing dan gangguan layanan harus juga dipertimbangkan.

•

Akuntabilitas - Tanggung jawab dan akuntabilitas dari semua kegiatan harus didefinisikan untuk TTP dan pengguna jasa TTP. TTP harus menerapkan mekanisme yang tepat sehingga setiap peristiwa dan tindakan dapat ditelusuri ke entitas yang bertanggung jawab. Akuntabilitas dapat dicapai melalui penggunaan pemantauan jejak audit keamanan, dan audit secara teratur. Log audit yang memadai harus dipelihara untuk memberikan jejak audit dari semua tindakan, transaksi, proses, dan lain-lain. Kepemilikan informasi yang sensitif dan

19

ITU, Op.Cit. hal 9-10.



27

tanggung jawab keamanan yang terkait bersama dengan audit, penting untuk memberikan pelayanan yang efektif dari TTP. b) Tindakan sesuai dengan jenis sistem teknologi informasi terdiri dari pengamanan untuk kontrol masuk:20 Kontrol Akses • - Perlindungan terhadap penggunaan tidak sah dari layanan TTP dapat disediakan oleh pengamanan kontrol akses. Pelaksanaan mekanisme yang tepat harus dipertimbangkan dalam bidang berikut:

-

Identifikasi dan otentikasi;

-

Kontrol akses fisik;

-

Kontrol akses logis;

-

Kriptografi, dan

-

Hak istimewa manajemen.

Jaminan keamanan yang diberikan oleh sebuah TTP harus merupakan hasil dari:

a) pemilihan mekanisme yang tepat, sehubungan dengan layanan

yang diberikan dan Kebijakan Keamanan; b) tepat pelaksanaan mekanisme ini, terutama berkaitan dengan aspek keamanan fisik, lingkungan, kelangsungan bisnis, dll, dan c) operasi dari mekanisme ini, tergantung pada definisi dan menghormati prosedur yang tepat, terutama berkaitan dengan manajemen

personalia,

klasifikasi

informasi,

otorisasi,

penanganan insiden, dan lain-lain.

TTP harus menggunakan sistem yang dapat dipercaya dalam melakukan layanan mereka. Untuk TTP dapat dipercaya, harus dioperasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sertifikasi adalah prosedur dimana pihak independen memberikan jaminan bahwa suatu produk, proses atau jasa sesuai dengan 20

Op.Cit. hal 10



28

persyaratan yang ditentukan. Proses sertifikasi terdiri terutama dari

tinjauan dokumen dan evaluasi teknis oleh badan sertifikasi tidak

memihak. Seperti kesesuaian sertifikasi TTP akan memberikan jaminan bahwa keamanan yang diklaim oleh TTP tersedia. Pihakpihak yang menggunakan layanan TTP karena itu dapat menggunakan sertifikasi keamanan seperti yang dipergunakan oleh TTP sebagai dasar untuk menentukan tingkat kepercayaan mereka. Tergantung dari masing-masing TTP, layanan TPT harus didukung proses sertifikasi yang sesuai dan mencakup analisis:21 a) kesesuaian dengan hukum nasional dan internasional yang relevan dan peraturan yang mengatur status mereka, kegiatan dan kinerja;

b) kesesuaian dengan standar teknis; c) kesesuaian dari Kebijakan Keamanan; d) kesesuaian dengan aturan khusus sektoral atau profesional, bahwa mereka didefinisikan dengan baik, dilaksanakan dan dilakukan baik dalam administrasi dan dalam pengertian teknis; e) kesesuaian dengan kode terbaik dari praktek, dan

f) kecukupan langkah-langkah keamanan sehubungan dengan

ancaman, risiko, dan Kebijakan Keamanan.

Keputusan oleh manajemen organisasi untuk mendapatkan sertifikasi TTP yang sesuai memiliki dampak signifikan pada desain

dan implementasi TTP. Contoh persyaratan keamanan untuk TTP

dapat ditemukan dalam UU Jerman Signature Digital dan peraturan

yang

menyertainya.

Sertifikasi

dari

Pihak

berwenang

yang

menerbitkan sertifikat kepada TTP juga harus memperoleh sertifikasi yang sesuai . Dalam suatu pelayanan yang dilakukan oleh TTP harus diperhatikan aspek keamanan operasional dari teknologi informasi yang digunakan aspek keamana ini sangat diperlukan dalam 21

ITU, Op.Cit. hal 10-11.



29

pelaksanaan pekerjaan dari suatu TTP. Adapun aspek keamanan operasional teknologi informasi yang harus ada dalam sistem dari TTP adalah Audit / Penilaian terhadap keseluruhan sistem yang ada. Sementara

evaluasi

merupakan

sarana

untuk

membuktikan

kepercayaan dari sistem TI, audit dan penilaian merupakan sarana untuk mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan dalam kebijakan keamanan didokumentasikan dan menawarkan manajemen sistem keamanan layanan TTP. Evaluasi digunakan dalam konteks inspeksi keamanan sistem TI dan sarana untuk memeriksa kriteria evaluasi. Audit digunakan dalam konteks tinjauan manajemen atau cek awal dan berarti untuk memeriksa dan menyadari unsur-unsur yang diketahui, didokumentasikan. Penilaian digunakan dalam konteks produk / proses perbaikan dan sarana untuk memeriksa kekuatan dan kelemahan. Semua pemeriksaan dilakukan secara berkala atau atas permintaan. Tujuan dari audit keamanan untuk menentukan apakah kebijakan keamanan diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah audit keamanan didasarkan pada review dokumen yang ada dan inspeksi mekanisme diterapkan dan kontrol keamanan, oleh karena itu, TTP harus memiliki dokumentasi yang tepat dan memadai serta sistem yang up-to-date,. Para pihak

yang menggunakan

layanan

TTP

mungkin

memerlukan bahwa inspeksi dan audit dilakukan untuk memeriksa dan memvalidasi bahwa tingkat keamanan benar-benar diberikan oleh TTP. Mereka dapat meminta audit yang dilakukan oleh tim audit internal mereka sendiri, atau oleh auditor independen eksternal. Audit juga dapat dimulai oleh TTP dengan tujuan meninjau keamanan sendiri, resiko sendiri atau dalam menyediakan bukti praktik yang baik untuk entitas. Badan akreditasi dapat juga membutuhkan audit yang dilakukannya. Audit dapat dimulai sebagai hasil dari sejumlah keadaan yang berbeda termasuk: berkala (misalnya setiap tahun), atas



30

permintaan, setelah perubahan besar atau setelah insiden. Audit dapat mempertimbangkan aspek operasional dari TTP seperti:22 a) Kebijakan Keamanan; b) pemilihan mekanisme keamanan;

c) pelaksanaan mekanisme keamanan; d) organisasi; e) prosedur; f) manajemen perubahan;

g) personil (keterampilan, pelatihan, dll); h) keamanan fisik; i) aspek keuangan; j) asuransi kewajiban, mana yang berlaku, dan k) dokumentasi.

Audit harus dilakukan sesuai dengan aturan yang biasa berlaku dan praktek profesional. Secara khusus, auditor, baik internal atau eksternal, harus menghormati aturan kerahasiaan yang ketat. Badan akreditasi harus mengenakan arahan tentang bagaimana melakukan audit. Ketika laporan audit yang dirilis untuk umum atau entitas menggunakan layanan TTP, laporan harus diperiksa dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak mengandung informasi yang dapat digunakan untuk melemahkan keamanan TTP itu.

2.2. Infrastruktur Kunci Publik Infrastruktur Kunci Publik atau Public Key Infrastructure (PKI) adalah salah satu perkembangan terakhir dalam penggunaan kriptografi. Infrastruktur Kunci Publik ini didasarkan pada penggunaan tanda tangan digital. Infrastruktur kunci publik ini sudah banyak diterapkan di banyak negara karena menggunakan tanda tangan digital sebagai teknologi muktahir untuk mengamankan suatu informasi elektronik.

22

ITU. Op.Cit. hal 11



31

Namun kekuatan daripada infrastruktur kunci publik ini adalah kelemahan terbesarnya, yaitu penggunaan tanda tangan digital. Walaupun tanda tangan digital adalah teknologi yang dianggap paling maju saat ini, namun mengingat sifat hakiki daripada teknologi itu sendiri, maka tentunya akan ada teknologi yang lebih maju daripada tanda tangan digital, fokus pada satu jenis teknologi saja berarti akan menghambat penggunaan teknologi lainnya yang mungkin akan lebih maju.

2.2.1. Infrastruktur Tanda Tangan Elektronik Pengertian Tanda Tangan Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (authentification) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum amupun yang tidak. Pengertian dari tanda tangan sekaang ini merujuk kepada tanda tangan tertulis seseorang di atas kertas (atau yang dapat disamakan dengan itu). Inti dari tanda tangan difokuskan pada pengertian dasar tersebut. Jika disamakan dengan istilah asingnya, maka tanda tangan dianggap sama pengertiannya dengan signature, namun penggunaan dua peristilahan tersebut sebenarnya berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan adalah: “(n) Tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang lain sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).”23

Jika dilihat dari pengertian tersebut diatas, pengertian tanda tangan belum tentunya merujuk kepada suatu tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan secara “tertulis” tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada orang yang bertanda tangan itu.

23

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka)



32

Menurut Black’s Law Dictionary, pengertian signature adalah: “The act of putting one’s name at the end of an isntrument to attest its validity; the name thus written. A signature may be written by hand, printed, stamped, typewritten, engraved, photographed, or cut from one instrument and attached to another, and a signature lithographed on an instrument by a party sufficient for the purpose of signing it; it being immaterial with what kind of instrument a signature is made. And whatever mark, symbol, or divice one may choose to employ as representative of himself is sufficient”. “The mark name or mark of a person, written by that person at his or her direction.in commercial law, any name, word, or mark used with the intention to authenticate a writing constiues a signature”.24

Pengertian dari Black Law menunjukkan juga bahwa tanda tangan (jika dipersamakan dengan signature) tidak mementingkan proses penandaannya, asalkan tanda tersebut dibuat dengan itikad untuk memastikan identitas daripada penanda tangan tersebut. Menurut American Bar Association (ABA), pengertian tanda tangan dapat berupa tanda apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi25 terhadap suatu dokumen tertentu26. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dilihat jelas bahwa tanda tangan tidak terbatas penggunaannya terhadap konsep “tinta diatas kertas”, yang dewasa ini dianggap merupakan satu-satunya pegertian tanda tangan.

2.2.2. Klasifikasi Tanda tangan Elektronik 24

Black Law, The Ninth Edition, (Minnesotta: West Publishing Co, 2009). hal 1381-1382 Information Security, Section of Science & Technology – American Bar Association, Digital Signature Guideliness (United State, America Bar Association: 1996), hal 4. Pengertian dari otentifikasi menurut ABA adalah ”… authentication is generally the process used to confirm the identity of a person or to prove the integrity of specific information. More specifically, in the case of a message, authentication involves determining its source and providing assurance that the message has not been modified or replaced in transid”. 26 Ibid, Menyatakan bahwa, “The historical legal concept of signature is broader. It recognized any mark made with the intention of authenticating the arked document”. 25



33

Tanda tangan elektronik dewasa ini dikenal dua jenis klasifikasi tanda tangan elektronik: a. Tanda Tangan Elektronik (Biasa) Tanda tangan elektronik biasa, sesuai dengan pengertian mengenai tanda tangan elektronik diatas adalah tanda tangan yang ditujukan untuk merujuk si penanda tangan, yang dilakukan dengan media elektronik. Dengan pengertian tersebut, maka ruang lingkup tanda tangan elektronik bias dapat dikatakan sangat luas, karena jenis penandaan apapun secara elektronik yang dilakukan oleh seseorang penanda tangan dapat masuk kategori tersebut diatas. Contoh paling mudah adalah suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yan kemudian di-scan. Kemudian hasil scan tersebut akan menjadi suatu informasi elektronik, biasanya berupa file gambar, ditempelkan (paste) pada suatu dokumen elektronik. Hal tersebut sudah termasuk dalam lingkup tanda tangan elektronik (biasa).

b. Tanda Tangan Elektronik yang Aman (Secure/Reliable) Tanda tangan elektronik yang aman atau secure electronic signature, merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan

tertentu,

sehingga

dapat

dalam

konteks

keamanannya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik yang aman ini diperuntukkan untuk menampung semua jenis kemajuan teknologi yang mungkin berkembang dalam bidang keamanan terhadap informasi elektronik. Tanda tangan elektronik yang aman ditujukan untuk tidak hanya dapat merujuk kepada si penanda tangan, tetapi juga untuk menjaga keutuhan dan keamanan daripada suatu informasi elektronik yang dilekatkan. Tanda tangan digital termasuk di dalam kategori tanda tangan elektronik yang aman.

2.2.1. Pengertian Infrastruktur Tanda Tangan Elektronik Infrastruktur tanda tangan digital adalah suatu infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung keberadaan tanda tangan elektronik yang aman (secure electronic signature). Dalam penelitian ini digunakan istilah



34

infrastruktur tanda tangan digital, karena sampai sekarang ini tanda tangan elektronik yang dianggap paling aman adalah tanda tangan digital. Namun keberlakukan infrastruktur ini tidak hanya terbatas pada penggunaan tanda tangan digital, tetapi juga untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang mungkin ada terhadap tanda tangan elektronik diatas teknologi tanda tangan digital. Infrastruktur tanda tangan elektronik menggunakan infrastruktur kunci publik sebagai dasar. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, infrastruktur tanda tangan elektronik mencoba untuk menampung semua perkembangan teknologi tanda tangan elektronik

2.2.2. Subyek-Subyek dalam Infrastruktur Kunci Publik. Dalam Infrastruktur tanda tangan elektrnik, dikenal beberapa subyek yang berhubungan dengan keberlangsungan tanda tangan digital. Subyek-subyek ini tidak jauh berbeda dengan subyek-subyek hukum yang terdapat dapat di dalam Public Key Infrastructure yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Subyek-subyek tersebut adalah antara lain: 1. Pelanggan (Suscriber): Seorang pelanggan dari suatu Certification Authority yang diberikan sertifikat oleh certification authority tersebut tidak harus orang atau perusahaan, namun juga peralatan pada jaringan, aplikasi sofware (perangkat lunak), dan downloadable application.27 Dalam RFC (request for Comments) 2429, dipergunakan istilah subject bagi penyebutan pelanggan. Setelah sebuah sertifikat diterbitkan bagi pelanggan tersebut, maka pelanggan dapat langsung menggunakan kunci privatnya untuk mengenkripsi dan menandatanagani pesan yang ia kirimkan kepada orang lain. Sedemikian pentingnya kunci privat tersebutm, maka seorang pelanggan wajib menjaga kunci privatnya baik-baik. Apabila kunci privat tersebut diketahui oleh orang lain, maka seseorang dengan itikad 27

Information Security, Op.Cit



35

buruk dapat merugikan baik pemilik sertifikat tersebut, maupun orang lain yang mengira sedang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, kunci privat milik seorang pelanggan biasanya diletakkan dalam personal security envirement yang baik, misalnya sebuah smartcard. Namun, karena faktor biaya, kadang kala kunci privat itu cukup dienkripsi dalam sebuah file sehingga dapat diletakkan di dalam hard disk, disket atau CD-ROM. 2. Otoritas Sertifikasi (Certification Authority) Certification Authority adalah pihak ketiga yang terpercaya, dimana Certification Authority memberikan otentikasi dan verifikasi identitas dengan jalan mensertifikasi identitasnya dan memberikan seseorang yang telah memenuhi persyaratan, sebuah serifikat digital. Dengan sertifikat ini pemilik sertifikat dapat bertransaksi dengan dipercaya dengan pihak yang berinteraksi dengannya. Apabila dianalogikan dengan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka sertifikat tersebut merupakan ‘KTP’ seseorang di Internet, namun berbentuk digital. Dengan demikian, maka pihak yang mengeluarkan

‘KTP’

tersebut

adalah

‘Kelurahan’,

sehingga

Certification Authority dianggap sebagai kelurahan internet dan mengeluarkan ‘KTP digital’. 3. Penyimpanan/Repository Certification Repository ini adalah sebuah tempat untuk meletakkan setiap sertifikat yang telah diterbitkan. Dengan diletakkannya sertifikat ini di Repository, maka menunjukkan bahwa sertifikat tersebut dapat digunakan oleh para pihak yang memerlukannya . Dalam hal jumlah pengguna sertifikat yang sangat besar, Repository ini sangat besar peranannya, sebab dengan adanya repository akan mengatasi masalah pendistribusian kunci dalam penggunaan sistem kriptografi asimetris. 4. Badan Pengawas Badan Pengawas adalah suatu badan pemerintah yang bertugas untuk mengawasi infrastruktur tanda tangan elektronik. Badan pengawas ini



36

dalam tugas dan fungsinya dapat dipersamakan dengan peran Bapepam dalam pasar modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor NOMOR : 30/PERM/M.KOMINFO/11/ 2006 Tentang Badan Pengawas Certification Authority yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BP-CA adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.28 BP-CA mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan dan berfungsi sebagai Root CA serta memberikan

pertimbangan

dan

mengusulkan

penerbitan

atau

pencabutan izin operasi CA kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-CA menyelenggarakan fungsi :30 a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengorganisasian BP-CA, kebijakan penerbitan dan pencabutan izin operasi CA, kebijakan pembinaan terhadap CA dan Calon CA, kebijakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPCA; b. pelaksanaan proses untuk menerbitkan izin operasi CA setelah memiliki sertifikat sebagai CA yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi CA (LS-CA) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mencabut izin operasi CA; c. pemberian pertimbangan dan usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan atau mencabut izin operasi CA; d. pelaksanaan pengawasan CA, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan mengenai persyaratan operasional CA; e. pelaksanaan pengendalian untuk mengkoreksi dan menindak CA atau sertifikat digital yang tidak memenuhi persyaratan;

28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 30/PERM/M.KOMINFO/11/ 2006 Tentang Badan Pengawas Certification Authority, Pasal 1. 29 30

Ibid. Pasal 2. Ibid Pasal 3



37

f. pelaksanaan sebagai Root CA bagi sertifikat CA.

5. Otoritas Sertifikasi Nasional/National Certification Authority (NCA) National Certification Authority (NCA) adalah suatu badan otorisasi tingkat nasional yang berfungsi untuk memberikan lisensi kepada badan otorisasi lokal CA, serta menjamin keabsahan CA lokal jika berhubungan dengan CA luar (hubungan cross certification)31. Penggunaan NCA ini masih perdebatan karena seringkali perannya diambil alih oleh badan pengawas. Sejak keluarnya Permen Kominfo tentang badan pengawas CA, di Indonesia telah diatur tentang NCA ini yaitu Lembaga Sertifikasi CA (LS-CA) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

6. Relying Party Relying Party adalah pihak yang mempercayai keontentikan identitas dan keabsahan suatu sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh suatu Certification Authority.32 Relying Party dapat dianalogikan sebagai seorang pembeli yang mengandalkan suatu produk karena jaminan atau garansi yang diberikan beserta produk karena jaminan atau garansi yang diberikan

dalam bentuk sertifikat oleh Certification

Authority sebagai penjaminnya. Setiap Relying Party sebelum mempercayai pesan rahasia yang diperolehnya harus terlebih dahulu memeriksa status sertifikat pengirim pesan di repository, sebab dengan cara inilah setiap transaksi yang dilakukan akan selalu aman dan terkendali.

31

Cross certification ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi antar negara bagi CA yang domisili hukum yang berbeda, dimana untuk memastikan identitas suatu CA, cukup dengan kepastian dari National CA sebagai penjaminnya. 32

LKHT FHUI, Naskah Akademis Transaksi Elektronik dan tanda Tangan Elektronik,

hal. 25.



38

2.2.3. Unsur-unsur dalam Infrastruktur Kunci Publik

Selain dari subyek hukum yang terlibat di dalam infrastruktur tanda tangan elektronik, terdapat unsur-unsur lain yang menjadi bagian penting di dalam infrastruktur tanda tangan elektronik, yaitu: 1. Sertifikat Digital (Digital Certificate) Sertifikat digital ini digunakan untuk memastikan bahwa pengguna suatu tanda tangan elektronik benar-benar sesuai dengan identitas penandatangannya, sehingga dapat terhindar dari pemalsuan terhadap suatu tanda tangan elektronik. Terlepas bahwa suatu tanda tangan elekronik dianggap aman, suatu tanda tangan elektronik tidak akan memenuhi persyaratan hukum jika dari penandatangannya tidak pasti. Sertifikat digital ini dikeluarkan oleh sebuah Certification Authority setelah menerima keterangan informasi subscriber dari Registration Authority. Sertifkat digital ini kemudian disimpan oleh certificate repository agar dapat diakses publik. Sertifikat

digital

ini

mencakup

informasi

mengenai

identitas

penandatangan, jenis atau spesifikasi tanda tangan elektronik yang digunakan. 2. Certification Practice Statement (CPS) Dalam kebiasaan proses sertifikasi di internet, suatu certification authority akan mengeluarkan suatu certification practice statement yang kurang lebih merupakan gabungan kontrak yang isinya berupa penjelasan mengenai layanan yang ditawarkan oleh CA. Seorang subscriber yang menginginkan jasa sertifikasi dari sebuah CA, tinggal melihat CPS tersebut dan jika sepakat dengan isinya, maka tinggal menyetujuinya dan melanjutkan proses pendaftaran. 3. Certificate Policy (CP) Selain daripada CPS terdapat juga suatu Certificate Policy (kadang digabungkan dalam CPS) yang merupakan seperangkat aturan yang



39

keberlakuan suatu jenis sertifikat tertentu terhadap suatu komunitas tertentu dan/atau jenis transaksi tertentu.33 Jenis-jenis sertifikat ini diperlukan sesuai dengan kebutuhan subscriber. Sebagai contoh, di dalam CP akan menjelaskan sertifikat jenis apa yang disediakan untuk transaksi elektronik jual beli dengan elektronik data interchange (EDI) serta harganya. 4. Certificate Revocation List (CRL) Walaupun sebuah sertifikat mempunyai masa berlaku (hingga batas kadaluarsa), namun ada kalanya seuatu sertifikat digital tersebut harus dibatalkan keabsahannya atau dicabut sebelum masa daluarsanya karena faktor-faktor tertentu. Daftar sertifikat yang dicabut sebelum masa kadaluarsanya disebut dengan istilah certificate revocation list dan diseberkan kepada publik melalui certificate repository.

2.2.4. Aspek Hukum terhadap subyek-subyek Hukum dalam Infrastruktur Tanda Tangan Elektronik Subyek-subyek hukum dalam infrastuktur tanda tangan elektronik menggunakan Publik Key Infrastructure sebagai dasar pembandingnya. Sehingga hak dan kewajiban subyek hukum yang terdapat dalam public key infrastructure tidak jauh berbeda dengan hak dan kewajiban subyek hukum yang terdapat dalam infrastruktur tanda tangan elektronik. Perbedaannya terjadi karena public key infrastructure hanya mengakui tanda tangan digital sebagai satu-satunya teknologi enkripsi yang digunakan, sedangkan dalam infrastuktur tanda tangan elektronik, tanda tangan digital merupakan sebagaian kecil teknologi enkripsi dan identitas yang ada. Sehingga pendekatan terhadap aspek hukum dari subyek-subyek hukum dalam infrastuktur tanda tangan elektronik tentunya lebih umum dibandingkan dalam public key infrastructure. 1. Subscriber (Pelanggan)

33

S. Chokhani, Request for Comment 2527: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certificate Practice Framework (United States: Internet Society, 1999). http://www.jetf.org/rfc/rfc2527.txt.



40

Subscriber dalam infrastruktur tanda tangan elektronik subyek hukum yang menggunakan jasa daripada sebuah CA untuk mengamankan transaksinya yang dilakukan secara online. Dalam transaksi perdagangan secara elektronik, subscriber sebenarnya adalah semua pihak yang memerlukan suatu tanda tangan elektronik sehingga dapat memberikan kepastian mengenai identitasnya. Sebagai suatu subyek hukum, maka subscriber dapat digolongkan sebagai pribadi kodrati, maupun sebagai badan hukum. Dalam UU Informasi dan Transaksi elektronik, subscriber diidentifikasikan dengan istilah “penandatangan”.34 Dalam prakteknya subcriber berhubungan dengan subyek hukum lainnya yaitu: a. Certification Authority Hubungan subscriber dengan CA adalah dalam konteks jasa yang diperlukan oleh subcriber yang ditawarkan oleh suatu CA. perjanjian antara subcriber dan A biasanya dibuat terlebih dahulu oleh CA dalam bentuk Certification Practice Statement (CPS). b. Registration Authority Hubungan subcriber dengan registration authority adalah dalam hal ini adalah pendaftaran identitas dari subcriber. Hubungan hukum antara subcriber dengan RA diatur di dalam CPS. Dalam UU ITE hubungan anatara subcriber dengan CA diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik”.35

34

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 13. 35 Ibid, Pasal 13.



41

c. Certificate Repository Subscriber dapat melihat status sertifikatnya atau informasi mengenai sertifikat orang lain (keberlakuan sertifikat, dan sebagainya) di certificate repository. Hubungan hukum antara subcriber dengan CR diatur di dalam CPS. d. Subcriber lainnya Dalam hal hubungan hukum subcriber dengan subcriber lainnya, kedua belah pihak membutuhkan kepastian mengenai identitas masing-masing pihak agar transaksi dapat terus dilanjutkan. e. Relying Parties Subcriber saat berhubungan dengan relying parties biasanya subcriber dalam posisi sebagai pembeli atau penjual, dimana relying parties memerlukan kepastian mengenai identitas dari pembeli atau penjual.



42

Gambar 1. Proses meperoleh suatu tanda tangan digital

Kewajiban dari subcriber adalah sebagai berikut:36 a. Menyepakati segala isi dari certification practice statement (CPS) sebagai perjanjian/kontrak setara subcriber sebagai pengguna jasa dengan CA sebagai pemberi jasa.

36

Chokhani, op.cit.



43

b. Memberikan

keterangan

yang

sebenar-benarnya

kepada

certification authority atau registration authority mengenai dirinya untuk proses pensertifikasian; Identitas merupakan masalah yang krusial dalam suatu transaksi elektronik. Oleh sebab itu saat seorang subcriber ingin identitasnya dijamin oleh sebuah CA, tentunya dia harus memberikan keterangan sebenar-benarnya mengenai dirinya. Hal ini sama seperti halnya seorang warga negara yang ingin membuat sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keterangan yang diberikan tentunya harus sebenar-benarnya karena saat keterangan tersebut disetujui oleh RA, maka CA yang menggunakan jasa RA tersebut akan otomatis menjamin identitas dari subcriber tersebut. Jika ternyata subcriber memberikan identitas palsu, dalam hal ini dapat digunakan oleh CA ataupun relying parties sebagai dasar batal demi hukum untuk perjanjiannya.37 c. Mengambil upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa tanda tangan elektroniknya tidak jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan Subcriber diwajibkan untuk melindungi tanda tangan elektroniknya dari kemungkinan jatuhnya kepada pihak yang akan menggunakan nya secara tidak bertanggung jawab, yang mungkin akan menggunakannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Namun perlu dibuat standar atau prosedur yang dapat diikuti oleh seorang subcriber sehingga ia mengetahui apa saja yang ia harus lakukan untuk melindungi tanda tangan elektroniknya tersebut. Dalam UU ITE, kriteria ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.”38

37

Dasar pembatalan perjanjian karena penipuan atau sesuatu yang palsu diatur dalam Pasal 1328 ayat (1) dan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 38 UU ITE, Pasal 12 ayat 1



44

Gambar 2. Penggunaan Infrastruktur Kunci Publik untuk bertransaksi

2.2.5. Cryptografi Kunci Publik. Sertifikat Digital menggunakan sistem yang dikenal sebagai Cryptografi Kunci Publik untuk memastikan kebenaran identitas. •

Kunci publik - atau kunci identitas – untuk dapat diakses oleh umum dan

digunakan

untuk

memverifikasi

tanda

tangan

digital,

mengirimkan komunikasi pribadi dan yang paling penting, mengidentifikasi pemilik. •

Kunci pribadi - atau penandatanganan kunci - dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dan digunakan untuk membuat tanda tangan digital.

•

Para keterkaitan antara kunci publik dan kunci privat ini mirip dengan slot mail terkunci. Siapapun mengetahui alamat jalan dari slot mail (kunci publik) dapat pergi ke pintu dan mengirimkan pesan yang ditulis melalui slot. Namun, hanya orang yang memiliki kunci ke slot mail (kunci pribadi) dapat membuka kotak surat dan membaca pesan tersebut.

2.3. Otoritas Pendaftaran (Registration Authority) Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Kebijakan Otoritas Pendaftaran Umum Federal Amerika Serikat didefinisikan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk identifikasi dan otentikasi subjek sertifikat tetapi tidak menandatangani atau



45

mengeluarkan sertifikat (yaitu, RA didelegasikan tugas tertentu atas nama sebuah CA yang berwenang).39 Seorang RA dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada pada panduan yang telah dikeluarkan oleh lembaga negara bagian yang diberi kewenangan untuk mengatur tentang Otoritas Pendaftaran. Fungsi RA dilakukan oleh badan pemerintahyang ada di dalam negara bagian tersebut. Otoritas Pendaftaran dianggap sebagai fungsi inhern pemerintah,40 dan hanya anggota dari badan federal saja yang dapat bertindak sebagai Otoritas Pendaftaran.41 Pedoman

yang

terkandung

dalam

dokumen

ini

mempertimbangkan bahwa lembaga Federal memiliki persyaratan umum minimum untuk layanan RA. Namun, tidak satu pendekatan terbaik untuk penyediaan fungsi dan komponen RA. Hal ini dikarenakan banyaknya badan-badan federal yan berbeda-berbeda fungsi; sehingga memungkin tunduk pada hukum yang berbeda dan pertimbangan regulasi, dan dapat memiliki kasus bisnis yang berbeda untuk menerapkan PKI services42.

2.3.1. Tujuan Registration Authority Otoritas Registrasi (RA) adalah entitas yang masuk ke dalam perjanjian dengan Sertifikasi Otoritas (CA)43 untuk mengumpulkan dan memverifikasi identitas masing-masing Pelanggan dan informasi 39

Federal PKI Policy Authority, Registration Authority (RA) Requirements, hal 1. 40 Istilah "fungsi inheren pemerintah" berasal dari OMB Circular A-76, Kinerja Kegiatan komersial. Fungsi RA dianggap fungsi inheren pemerintah, dan dengan demikian Program Manager pemerintah itu harus ditugaskan untuk mengawasi dan mengelola fungsi RA. Namun, fungsi LRA dapat membuat dikontrak. 41 Konteks Persetujuan Badan Federal mencakup Program Manager federal, Program Manajer federal, karyawan, dan semua staf pendukung dikontrak oleh Program Manager sebagai agen Federal terpercaya. SSP PKI tidak berwenang untuk bertindak sebagai agen terpercaya untuk tujuan ini kesepakatan, kecuali di mana mereka dapat diberi kewenangan untuk memberikan tugas LRA bawah pengawasan RA, sebagai dianggap tepat oleh SSPWG tersebut. 42 Sebuah organisasi pemerintah yang memiliki pertimbangan kesehatan mungkin memiliki tambahan atau berbeda persyaratan dari sebuah lembaga dengan pertimbangan keuangan yang didikte oleh pihak bisnis yang mengandalkannya. 43 Setiap SSP PKI bertanggung jawab untuk menyediakan Sertifikasi Authority (CA), dan yang terkait infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mengoperasikan CA sesuai dengan praktek yang dapat diterima. Seperti operasi harus sesuai dengan Otentikasi dan Identitas Kerangka untuk Agen Federal, dan harus divalidasi oleh Demonstrasi Kemampuan Operasional (OCD) yang dilakukan oleh FICC tersebut.



46

yang akan dimasukkan ke dalam sertifikat kunci publik. RA melakukannya berfungsi sesuai dengan Kebijakan Umum Federal dan CPS telah disetujui, dan setiap perjanjian lain yang relevan atau dokumen kebijakan seperti yang diterbitkan oleh SSPWG yang bawah Otentikasi dan Identitas Kerangka Kebijakan untuk Agen Federal. Daerah dan kegiatan diawasi oleh termasuk RA, tetapi tidak terbatas pada: • Dalam pemeriksaan orang • Verifikasi dan validasi dokumen identitas • Pendaftaran dan pendaftaran • Bukti penerbitan • Bukti penggunaan • Bukti pencabutan • update dan penambahan penerbitan Post • Bukti penerbitan ulang Mungkin RA, atas kebijaksanaan dari pihak Badan Federal, peran dan tugas delegasi fungsional dalam suatu organisasi untuk Local RA. Pendelegasi tersebut harus konsisten dengan Kebijakan Federal, termasuk Kebijakan Umum Federal, CPS disetujui, RPS dan terkait dengan disetujuinya perjanjian. RA bertanggung jawab atas standar, pelatihan, pengawasan dan audit entitas LRA, beroperasi pada arahan dari RA. Dengan demikian, setiap RA harus menetapkan standar kebijakan, acuan dasar, dan bimbingan yang memastikan bahwa operasional LRA telah disetujui sesuai materi. RA harus memastikan bahwa tindakan korektif yang tepat diambil untuk mengatasi setiap kekurangan LRA, termasuk penghentian atau penangguhan tugas entitas LRA tertentu, bila diperlukan. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya tersebut Otoritas Pendaftaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu lokal, nasional maupun



47

internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan peran dan tanggung jawab dari Otoritas pendaftaran tersebut. Dalam memjalankan peran dan tanggungjawabnya tersebut otoritas pendftaran menerbitkan suatu Pernyataan Praktek Otoritas Pendaftaran Sebuah RPS diperlukan antara SSP PKI yang telah menyelesaikan Persetujuan dengan Badan Federal mengenai Kemampuan Operasional Demonstrasi (OCD). Perjanjian tersebut harus disetujui oleh SSPWG sebelum dimulainya layanan. Berikut dokumen harus dipertimbangkan dalam perumusan RPS, dan merupakan bagian dari munculnya Otentikasi dan Identitas Kerangka Kebijakan untuk Agen Federal: •

Sertifikat X.509 Kebijakan untuk Kerangka Kebijakan Umum – Ini kebijakan dokumen, yang dikenal sebagai Kebijakan Umum Federal, sesuai dengan umum struktur untuk Kebijakan Sertifikat (CP) seperti diuraikan dalam RFC 2527, Kebijakan Sertifikat dan Sertifikat Praktek Kerangka Pernyataan.

•

Kebijakan kartu pintar Federal - Sebuah dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Federal Identitas Komite credentialing (FICC), dan didasarkan pada karya dicapai oleh Manajer Kartu Smart Antar Advisory Board (IAB), menguraikan pertimbangan untuk manajemen siklus hidup Kartu Identitas Federal (FIC).

•

Federal Identity Assurance Kebijakan - Dokumen ini akan membentuk standar minimum untuk jaminan identitas, yang merupakan pertimbangan utama dalam RA fungsi. Jika persyaratan identitas jaminan yang ditentukan dalam dokumen ini melebihi yang didefinisikan dalam Kebijakan Umum, badan akan diperlukan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi baru. Mandat federal juga memerlukan pertimbangan dari publications NIST yang berlaku,44



48

termasuk Standar Pengolahan Informasi Federal (FIPS) Publikasi Khusus dan seperti yang menyediakan untuk Operator

Sistem

Keamanan,

atau

dokumen

yang

mengidentifikasi standar federal dan bimbingan untuk sistem PKI.

Dokumen

tambahan

yang

mungkin

berguna

dalam

pengembangan RPS tercantum di bawah ini. Dokumen-dokumen ini opsional dan harus dipertimbangkan dalam konteks Badan tertentu persyaratan. • American Bar Association PKI Panduan Penilaian (PAG) – ini dokumen referensi industri digunakan untuk membantu menilai dan memfasilitasi dipercaya.

interoperable

Pembangunan

infrastruktur dilakukan

oleh

kunci

publik

dapat

Komite Keamanan

Informasi. Ini alamat teknis dan bisnis persyaratan untuk komponen PKI dalam kerangka hukum. • Referensi Spesifik Industri - Agen yang bekerja erat dengan spesifik industri mungkin harus memenuhi persyaratan industri tertentu di samping Pemerintah persyaratan. Contoh dapat meliputi standar ASTM dimaksudkan untuk alamat industri pertimbangan khusus, termasuk profil sertifikat dan kehidupan siklus manajemen yang memiliki bantalan pada perjanjian mengandalkan partai. Perhatikan bahwa lembaga harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat dan Industri Federal. Artinya, persyaratan Industri lemah tidak membenarkan kegagalan untuk memenuhi Federal persyaratan. • ANS X9.79-1: 2001, Bagian 1: Praktek PKI dan Kerangka Kebijakan – ini dokumen, diterbitkan oleh American National Standards Institute pada prinsipnya ditujukan untuk industri jasa keuangan.

44

NIST publikasi tersedia untuk diperiksa di Keamanan Komputer Resource Center situs internet (Csrc.nist.gov), dan termasuk link ke situs terkait lainnya.



49

Gambar 3. Pihak yang terleibat dalam suatu infrastruktur kunci publik

2.4.

Trusted Enrollment Agent (TEA)

2.4.1. Model Notary Act Amerika Serikat 2002 Model Notary Act adalah peraturan perundang-undangan Federal yang mengatur notaris di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Model Notaris Act of 2002 adalah undang-undang yang komprehensif yang dirancang untuk memodernisasi kantor notaris. Ini adalah memperbarui signifikan dan perluasan dari dua undang-undang model sebelumnya diumumkan oleh National Asosiasi Notaris: Model Notaris Act 1984 dan Uniform Notary Act tahun 1973, yang diciptakan dalam sebuah kolaborasi khusus dengan Yale Law School. Selama tiga dekade, legislator dan notaris yang mengatur pejabat meminjam ekstensif dari 1973 dan 1984 model di negara bagian dan teritorial notaris reformasi hukum. Dalam beberapa kasus, hanya beberapa bagian yang diadopsi ke dalam undangundang. Undang-Undang Model Notaris ini terdiri dari tiga artikel. Pasal I dan II mengatur tentang aturan tradisional notaris dan prakteknya. Pasal III memberikan aturan dan prosedur untuk Notaris elektronik. Artikel dibagi menjadi beberapa bab. Bab dibagi menjadi beberapa bagian, jumlah yang bervariasi tergantung pada permasalahan yang dibahas.



50

Pasal I dan II ditulis sebagai sahabat dan dimaksudkan untuk diadopsi bersama-sama. Mereka mungkin berdiri sendiri tanpa Pasal III, yang mengembang tugas berbasis kertas tradisional notaris ke dalam bidang dokumen elektronik. Meskipun disarankan bahwa setiap artikel dapat diadopsi seperti yang disajikan, para perancang menyadari bahwa beberapa bagian mungkin terbukti baik tidak perlu atau terlalu kontroversial untuk yurisdiksi tertentu. Adopsi versi diedit disambut. Juga, yurisdiksi tidak cenderung untuk benar-benar merevisi undang-undang notaris mereka didorong untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang dipilih ke undangundang yang ada.

Undang Undang ini mendefinisikan peran notaris elektronik yang

muncul di arena perdagangan elektronik. Dokumen elektronik dan tanda

tangan - diciptakan, dipertukarkan, dan dikonfirmasi oleh komputer.

Uniform Electronic Transaction Act ("UETA") disahkan menjadi undang-

undang, diadopsi oleh National Conference of Commissioners on Uniform

State Laws pada 29 Juli 1999, mengakui efek hukum tanda tangan

elektronik, termasuk yang digunakan oleh notaris. Selanjutnya, The Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (“E-

Sign”) (15 USCA § § 7001 et seq.) Sekarang setiap kewenangan notaris

negara ditugaskan di negara untuk menggunakan tanda tangan elektronik

dalam melakukan tindakan resmi. Namun, baik UETA atau E-Sign sebenarnya mendefinisikan notaris elektronik, juga menyediakan prosedur yang bersangkutan, sertifikat, atau kualifikasi bagi petugas melakukan tindakan tersebut. Ketentuan ini menyelesaikan tugas ini. Dua aturan dasar yang mendasari artikel tersebut. Yang pertama adalah bahwa prinsip-prinsip dasar dan proses notaris tradisional harus tetap sama terlepas dari teknologi yang digunakan untuk membuat tanda tangan. Prinsip tidak ada yang lebih penting untuk notaris dari itu penandatangan harus muncul secara pribadi di hadapan notaris sepatutnya ditugaskan untuk membubuhkan tanda tangan atau mengakui dan diputar untuk identitas, kemauan, dan kesadaran dasar oleh notaris. Sementara



51

teknologi mungkin disempurnakan, sifat dasar dari manusia yang menggunakannya, sayangnya, tidak. Setiap proses - berbasis kertas atau elektronik - yang disebut notaris tanda tangan harus melibatkan penampilan fisik pribadi pokok sebelum notaris ditugaskan. Bertentangan dengan pemahaman populer, notaris elektronik tidak berarti "jauh" notaris, dengan notaris sebelum komputer di Lokasi A dan kepala sekolah sebelum komputer di B. Lokasi Dalam Undang-undang, definisi dari Notaris yang umum berlaku baik untuk kertas dan elektronik dokumen (lihat Bagian 2-1 (pengakuan), 2-2 (penegasan), 2-7 (jurat), 2-11 (sumpah), dan 2-19 (tanda tangan menyaksikan)), dan semua mewujudkan prinsip fundamental bahwa penandatangan harus muncul secara pribadi sebelum notaris pada saat notaris. Landasan kedua dari artikel ini adalah netralitas teknologi. Undangundang ini tidak mencakup atau menolak setiap teknologi tanda tangan elektronik tertentu. Pada saat yang sama, tidak mencegah atau menghalangi resep yurisdiksi atau pengasingan dari teknologi tertentu untuk tanda tangan elektronik atau jurnal notaris. Sebaliknya, UndangUndang berpendapat standar kinerja perangkat lunak untuk notaris elektronik yang setiap teknologi harus memenuhi kualifikasi. Para perancang lebih suka membiarkan kekuatan-kekuatan pasar menampik keluar teknologi kurang mampu dan relevan. Para perancang dianggap tidak perlu dan bahkan violative E-Sign untuk memerlukan Komisi khusus notaris elektronik. Sebaliknya, UU tersebut hanya membutuhkan notaris berbasis kertas untuk secara resmi notaris mendaftarkan niat mereka untuk mensahkan elektronik dengan resmi kepada komisi, sementara membuktikan kemampuan elektronik mereka. Berdasarkan Undang-Undang, notaris elektronik bukan makhluk yang berbeda dari notaris berbasis kertas tradisional. Sebaliknya, setiap notaris berbasis kertas memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sebagai dan menjadi notaris elektronik - jika ada keinginan. Namun, seperti notaris paling hari ini memilih untuk menjauhkan diri dari otoritas



52

hukum mereka untuk mengambil deposisi karena kurangnya fasilitas dalam pelaporan singkat, demikian pula, tidak diragukan lagi, banyak notaris akan melewatkan kesempatan untuk mensahkan elektronik karena kurangnya fasilitas di komputer. Sebuah notaris tradisional tidak wajib untuk menjadi notaris elektronik.

2.4.2.Pengertian Trusted Enrollment Agent (TEA) Trusted Enrollment Agent atau TEA adalah kontraktor independen yang ditugaskan untuk berjalan di bidang Kesehatan, obat-obatan atau suatu kantor perusahaan yang bertugas untuk melakukan kepastian identitas para pihak untuk memperoleh identitas elektronik dari para pelamar.45 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa TEA adalah seorang agen yang diberi kewenangan untuk membantu memverifikasi orang-orang yang ingin mengikuti atau terlibat dengan perusahaan di bidang kesehatan, obat-obatan atau suatu kantor perusahaan. TEA merupakan suatu bisnis baru bagi Notaris di Amerika Serikat yang

tidak berkaitan dengan dengan tugas pokoknya sebagai seorang notaris.

Prospek baru dalam identifikasi dan layanan mobile notaris sekarang memberikan kesempatan penghasilan tambahan bagi seorang Notaris. Seorang TEA adalah orang-orang yang telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh NNA dan disaring dengan latar belakang Notaris khusus yang terlatih dan berkualitas untuk menyediakan layanan mobile. Organisasi terkemuka di bawah ini telah menggunakan NNA untuk mengirimkan TEA untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan individu. • Exostar, melayani kedirgantaraan besar dan industri pertahanan • AMAN-BioPharma, melayani industri farmasi dan kesehatan • LegalZoom, tujuan hukum dan bisnis utama secara online 2.4.2. Fungsi dan Tugas TEA Yang menjadi fungsi utama dari Trusted Enrollment Agent (TEA) adalah untuk memverifikasi atau memeriksa kebenaran dari seorang

45

National Notary Association, Trusted Enrollment Agent Training including eNotary Certification, Seminar Workbook and Reference Gude, (California: NNA, 2008), hal. 7.



53

pemohon untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Secara khusus, TEA akan melakukan hal sebagai berikut:46 •

Melihat dan mendaftarkan identitas sang pemohon yang dapat diterima.

•

Mengkoordinasikan pertemuan dengan pemohon untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemohon.

•

Menandatangani secara elektronik dan menotarisasi dokumen yang diperlukan untuk pertemuan mengenai kebenaran identitas pemohon.

•

Mengakses laman dari pemohon dengan sertifikat elektronik TEA untuk mencatat identifikasi.

Agar seorang pemohon dapat meperoleh sebuah sertifikat digital, maka Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan Sertifikat Digital adalah sebagai berikut:47 •

Pendaftar harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya.

•

Klien telah menyetujui aplikasi dan melakukan pemeriksaan identitas.

•

Bertemu dengan TEA untuk melakukan verifikasi dari identitasnya.

•

Menghubungi NNA untuk mencari TEA yang berada di lokasi yang sama dengan pemohon.

•

TEA

melakukan

kontak

dengan

pemohon

untuk

menjadwalkan sesi pemeriksaan identitas dan mengarahkan agar pemohon untuk membawa dokumentasi tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan nantinya. •

Pemohon dan TEA melakukan pertemuan dalam rangka sesi pemeriksaan identitas

•

TEA mengkonfirmasikan telah penyelesaian sesi pemeriksaan identitas pemohon kepada NNA.

46 47

National Notary Association, Ibid, hal 12 National Notary Association, Op.Cit., hal 13.



54

•

NNA melakukan verifikasi bahwa semua langkah untuk penerbitan sertifikat digital telah berhasil diselesaikannya.

•

NNA mengeluarkan sertifikat digital untuk pemohon dan pemohon dapat dengan aman menginstal Sertifikat digital tersebut kepada perangkat komputer miliknya.

NNA melalui TEA akan memberikan jaminan Sertifikat Digital yang dikeluarkannya tersebut adalah otentik setelah mereka telah diidentifikasi dengan sangat hati-hati dan terperinci. Apabila sebuah sertifikat digital digunakan untuk menandatangani sebuah dokumen elektronik, hal ini akan membuat semua perubahan yang terjadi di dalam dokumen tersebut terdeteksi dengan segera karena ini adalah sifat integritas dari suatu sertifikat elektronik. Satu lagi hal yang sangat penting dari penggunaan sertifikat elektronik ini adalah setelah sebuah dokumen elektronik ditandatangani, maka penanda tangan tersebut tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak menandatangani dokumen tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya seorang TEA akan mendapatkan penugasan dari NNA apabila ada pemohon di sekitarnya. NNA akanmenghubingi lebih dari satu orang TEA untuk mengetahui siapakah yang bisa melakukan tugas pemeriksaan identitas dari pemohon. Tugas tersebut diberikan oleh sebuah tim penjadwalan NNA dengan melalui email kepad TEA tersebut. Apabila TEA tersebut setuju untuk mendapatkan penugasan, maka ia akan mengklik link yang ada di dalam email tersebut untuk menerima penugasan pemeriksaan identitas dari pemohon. Setelah seorang TEA telah setuju untuk menerima penugasan tersebut, maka tim penjadwalan dari NNA akan mengirimkan email kepada TEA tersebut yang isinya meliputi sebuah link di halaman web dimana TEA tersebut dapat mengunduh dokumen yang diperlukan untuk pengangkatan dirinya sebagai seorang TEA dalam penugasan pemeriksaan identitas tersebut. TEA tersebut juga akan mendapatkan kontak informasi untuk individu yang mencari sebuah sertifikat digital. Selain itu seorang



55

TEA akan mendapatkan informasi tambahan yang digunakan dalam menyelesaikan penugsana yang diberikan kepadanya (misalnya satu kode akses untuk diberikan kepada pemohon). Setelah seorang TEA menerima konfirmasi email yang berisi penugasannya, maka dengan mengklik link yang diberikan dan mengunduh dokumen yang diperlukan dalam sesi pemeriksaan identitas. Sebelum seorang melaksanakan tugasnya tersebut dengan menghubungi pemohonuntuk mengatur waktu atau mengkonfirmasikan pertemuan dalam rangka pemeriksaan identitas, sebaiknya meluangkan waktunya untuk meninjau ulang dokumen-dokumen penerimaan identifikasi yang di unduh tersebut apakah masih ada kekurang atau tidak. Dalam dokumen tersebut biasanya terdiri dari tiga formulir identitas. Apabila formulir identitas pada kelompok pertama terpenuhi maka sudah dianggap cukup. Apabila pemohon tidak memiliki kartu identitas yang ada dalam kelompok satu maka dilihat dalam kelompok kedua dan begitu juga apabila tidak ada maka digunakan formolir untuk kelompok ketiga. Setelah tim penjadwalan telah menunjuk seorang TEA untuk melakukan penugasan tersebut, maka ia akan menerima konfirmasi melalui email dalam waktu empat jam. Setelah menerima konformasi tersebut, maka seorang TEA harus mengatur jadwal pertemuan dengan pemohon untuk melakukan pemeriksaan identitas. Untuk melakukan konfirmasi dengan pemohon tersebut dilkaukan dengan menggunakan telepon. Selama panggilan telepon awal dengan pemohon, lakukan hal berikut:48 o Negara afiliasi Anda. o Review dengan pemohon jenis dan kombinasi dari dokumen identitas yang diperlukan untuk memenuhi standar pemeriksaan identitas menggunakan daftar dokumen identifikasi yang diterima. o Sarankan pemohon untuk membawa fotokopi identitas jika diperlukan, serta asli untuk sesi pemeriksaan identitas.

48

National Notary Association, Op.Cit., hal. 14



56

o Sarankan kepada pemohon untuk membawa dokumen yang diperlukan lainnya, seperti surat kerja. o Mengatur tanggal dan waktu pertemuan pemeriksaan identitas tersebut

Setelah menghubungi pemohon, maka TEA tersebut diharuskan mencetak

formulir pemeriksaan identitas tersebut sesuai dengan

banyaknya lampiran yang diperlukan. Dalam mengidentifikasi seorang pemohon, seorang TEA harus berhati-hati dalam meninjau informasi identitas yang diberikan oleh pemohon agar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh provider dari sertifikat digital tersebut. Setelah semua hal ini dilakukan seorang TEA harus mendapatkan fotocopy dari seluruh dokumen yang diperlukan termasuk di dalamnya dokumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan juga verifikasi dokumen pekerjaan pemohon. Setelah semua langkah-langkah tersebut dilakukan, maka seorang TEA harus menyiapkan dan melengkapi Formulir yang diperlukan dalam memenuhi permohonan dari pemohon. Untuk benar melengkapi formulir, TEA harus melakukan berikut ini: • Apakah pemohon mengisi formulir yang diberikan kepadanya. • Pastikan bahwa informasi dan nama teridentifikasi. • Tentukan apakah identifikasi dan informasi memenuhi standar penyedia jasa. • Konfirmasi bahwa dokumen-dokumen identifikasi memenuhi persyaratan Notaris negara anda. • Mendapatkan tanda tangan pemohon tersebutu, dicetak nama, awal dan tanggal penandatanganan (sebagaimana berlaku).

TEA harus melengkapi dan menandatangani dokumen yang memerlukan tanda tangan dari TEA. Anda menandatangani bagian ini sebagai Agen Pendaftaran Terpercaya, bukan sebagai Notaris.



57

Seorang TEA harus mengikuti langkah untuk melakukan notarisasi yang tepat: 1. Mensahkan hanya dengan pemohon hadir sebelum Anda. 2. Memindai dokumen. 3. Mengidentifikasi penandatangan. 4. Mencatat kedalam jurnal. a. NNA membutuhkan TEA untuk membuat jurnal dari semua transaksi TEA, bahkan jika hal itu bukan merupakan persyaratan hukum di negara bagian Agen. b. Jurnal masing-masing mungkin baik kertas atau elektronik. c. Setiap baris entri jurnal NNA harus mencakup semua hal yang diperlukan. 5. sertifikat Lengkap, menandatangani dan membubuhkan stempel Notaris.

Setelah langkah-langkah tersebut diatas telah dilaksanakan, maka TEA harus menginformasikan kepada pemohon bahwa ia harus melakukan hal-hal ini sebagai proses dalam rangka memperoleh sertifikat digital. Langkah-langkah yang dinformasikan kepada pemohon biasanya berbedabeda ini tergantung dari pemohon itu sendiri, akan tetapi yang umumnya adalah memberikan kode akses kepada pemohon untuk dapat mengakses sertifikat digitalnya dan diberikan hanya satu kali. Kemudian TEA menjelaskan kepada pemohon bagaimana prosedur untuk mengunduh sertifikat

digital

menginformasikan

miliknya

tersebut.

kepada

pemohon

Dan

yang

terakhir

adalah

bagaimana

caranya

untuk

mengamankan sertifikat digitalnya tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada saat sesi pemeriksaan identitas dari pemohon sertifikat digital tersebut, seorang TEA harus memverifikasi kembali seluruh dokumen yang diperlukan, apakah masih ada yang kurang atau sudah lengkap. Apakah pemohon telah telah mengisi dokumen yang diperlukan dengan benar dan menandatangani atau memarafnya. Apakah dokumen yang diisi



58

oleh notaris sudah lengkap dan benar. Memeriksa kemabali seluruh dokumen dan memfotocopi kartu identitas dari para pemohon yang hadir. Setelah itu pemohon menerima formulir dan informasi yang diperlukan olehnya dalam memperoleh sertifikat digital. Setelah memeriksa klien dan untuk melengkapi penugasan yang diberikan tersebut, seorang TEA harus memperhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugasnya, seperti memberikan dokumen yang diperlukan oleh klien setelah informasi yang diberikan kepada TEA telah lengkap, membuang seluruh dokumen yang diterima dari klien, jika dokumen tersebut di faks kepada dirinya, dan memberitahukan kepada NNA bahwa ia telah menyelesaikan tahap dimana klien telah menyampaikan

informasi

yang

diperlukan

kepada

TEA

untuk

mendapatkan dokumen yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Setelah pekerjaan yang dilakukan oleh TEA tersebut selesai, maka TEA wajib mengirimkan paket dokumen tersebut kepada kliennya. Adapun metode pengiriman dokumen tersebut kepada klien berbeda-beda dan tergantung dari keinginan kliennya tersebut. Pengiriman tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan kurir atau layanan pengiriman dokumen, dikirim dengan faksimili menggunakan mesin faks, dan atau di faks dari soft copy yang ada di komputer dengan menggunakan program yang ada di komputer TEA. Setelah TEA telah mendapatkan konfirmasi dari kliennya bahwa paket telah diterima oleh mereka, yang harus dilakukan oleh TEA adalah membuang seluruh dokumen yang berkaitan dengan klien tersebut. Apabila dokumen tersebut dalam bentuk hard copy, maka dokumen tersebut harus dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur kertas. Lakukanlah pengapusan seluruh soft copy yang ada di dalam komputernya dan mengosongkan recycle bin atau tempat sampah. Seorang TEA hanya boleh menghancurkan seluruh dokumen yang diterimanya apabila ia telah menerima konfirmasi dari kliennya bahwa ia telah menerima paket. Hal ini dimaksudkan agar data-data yang ada tersebut tidak dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab



59

dan juag untuk melindungi TEA tersebut dari pengungkapan data kliennya. Seorang TEA harus memberitahukan kepada NNA bahwa penugasan yang diberikan kepadanya telah dilaksanakannya dan klien telah menerima paket dari pekerjaan ini. Pemberitahuan tersebut dapat melalui e-mail kepada

[email protected]

yang

bertujuan

untuk

mengkonfirmasi kepada tim penjadwalan bahwa tugas yang diberikan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam e-mail tersebut disertakan informasi awal yang diberikan setelah ia menerima penugasan tersebut. Email yang dikirimkan tersebut kepada tim penjadwalan NNA dimaksudkan pula sebagai faktur penagihan bahwa ia telah melakukan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya

2.4.3. Tanggung Jawab TEA Seorang TEA mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini diatur oleh Asosiasi Notaris Nasional (NNA) sebagai lembaga yang menjadi induk dari para TEA tersebut, mengharapkan secara minimal bahwa para TEA dapat bekerja secara profesional berdasarkan kode etik dan etika moral mereka sebagai seorang pejabat umum yang diberikan tugas untuk melaksanakan perkerjaan ini. NNA berharap bahwa setiap TEA dapat memenuhi harapan minumun yaitu sebagai berikut:49 •

Mengkorfirmasi setiap pertemuan dengan menghubungi kontak yang telah ditentukan dalam jangka waktu empat jam setelah menerima penugasan tersebut.

•

Bersikap ramah dan sopan dalam setiap komunikasi baik dengan telepon, tulisan ataupun tatap muka.

•

Tiba dalam tempat pertemuan tepat waktu.

•

Tidak membawa anak atau orang lain ke tempat pertemuan apabila melaksanakan tugas.

49

National Notary Association, Op.Cit, hal. 46



60

•

Memakai pakaian yang pantas.

•

Mematikan semua alat komunikasi pada saat pertemuan.

•

Memberitahukan kepada NNA segala persoalan yang timbul selama pertemuan tersebut.

•

Memberitahukan apabila tugas yang diberikan telah selesai kepada NNA.



61

BAB III

ANALISA FUNGSI DAN PERAN NOTARIS SEBAGAI OTORITAS REGISTRASI (REGISTRATION AUTHORITY) DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

3.1. KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

3.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum Istilah Pejabat Umum50 merupakan terjemahan dari istilah

Openbare

Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 PJN51 dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW).52 Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:53 De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is. 50

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official. 51 Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Art. 1 dalam Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, op.cit., hlm. V. 52 Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1868 SW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. 53 G.H.S. Lumban Tobing, op.cit., hlm. 31.



62

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat. Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat

Publik.

husus

berkaitan

dengan

Openbare

Ambtenaren

yang

diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Dengan demikian Aturan hukum Openbare54 sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi

54

Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Binacipta, 1983, hlm. 363, istilah Openbare diterjemahkan sebagai Umum.



63

kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatanganinya tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris : seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat



64

(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum.

Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.55 Dalam penataan kelembagaan (hukum), khususnya untuk Notaris, cukup untuk Notaris dikategorikan sebagai Pejabat Umum (atau sebutan lain sebagaimana tersebut di bawah ini) saja dan tidak perlu menempelkan atau memberikan sebutan lain kepada Notaris. Jika suatu institusi ingin melibatkan Notaris dalam rangka pengesahan suatu dokumen atau Surat atau dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, cukup dengan petunjuk bahwa untuk halhal tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, contohnya : 1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dengan akta Notaris. 2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris. 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa yayasan didirikan dengan akta Notaris. 4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, menentukan bahwa pendirian partai politik harus dengan akta Notaris.

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti

55

Habib Adjie, “Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum “, Renvoi. Nomor 04. Th. II, 3 September 2004, hlm. 32.



65

Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaar, Notaris tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambt yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.56 Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar.57 Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie.58 Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurut Habib Adjie : Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan

56

Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, “Argumentasi Hukum”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 80. 57 Ibid, hlm. 80. 58 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990, hlm. 80, menyatakan tourologie adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir lama.



66

atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wlisvorming)

para pihak yang dituangkan dalam akta

Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yaang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.59

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan : Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan

59

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31-32.



67

honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.60

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik, yaitu : a. Sebagai Jabatan UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satusatunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.61 Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.62 Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tersebut) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

60

Ibid, hlm. 42 Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notarisî, Renvoi, Nomor 28 Th. 111, 3 September 2005, hlm.38. 62 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, UI Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15, dinyatakan suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari freis ermessen yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum (Beleidsreygeel atau Policy rules). 61



68

a.

Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).

b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasak 1227 BW);63 (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual atau pihakpihak yang ikut berhak). c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); ( Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian). d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga). e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta

63

Ketentuan Pasal 1227 BW tersebut terdapat dalam Buku II BW. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.



69

SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT). f. Membuat akta risalah lelang.64 (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu : a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,65sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan

64

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000, dalam Pasal 7 ayat (3) : Pejabat Lelang dibedakan dalam dua tingkat, yaitu : a) Pejabat Lelang Kelas I; dan b) Pejabat Lelang Kelas II. Selanjutnya dalam Pasal 8 : (1) Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai BUPLN pada Kantor Lelang Negara yang diangkat untuk jabatan itu. (2) Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan, yang berasal dari : a) Notaris; b) Penilai; dan c) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BUPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 65 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abadî, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hlm. 150. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.



70

tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.66

Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Pasal 50 KUHP berbunyi : Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundangundangan.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:67 a. Bersifat mandiri (autonomous); b. Tidak memihak siapapun (impartial);

66

MJ-A. Van Mourik dalam Habib Adjie, Sanksi Perdata, Opt.cit, hlm. 35.

67

Habid Adjie, Sanksi Perdata. Op.cit., hlm. 36



71

c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masayrakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi



72

Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.68 Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan : Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.69

3.1.2. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidang pribadi, misalnya penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan lainlain. Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien di pengadilan. Di Indonesia terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01/MH.04.12.2003 Pasal 1 butir 13. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh

68

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31-32. 69

Ibid, hlm. 42.



73

peraturan

perundang-undangan

dan/atau

yang

dikehendaki

oleh

yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.70 Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan: “Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa/pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut : a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang. b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang. c. Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Notaris sebagai auksioner (pejabat lelang) berwenang untuk melaksanakan lelang dan membuat risalah lelang. Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Peran Notaris diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas : 1. bukti tulisan; 2. bukti dengan saksi-saksi; 3. persangkaan-persangkaan; 4. pengakuan; 5. sumpah

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang dan yang dapat 70

Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



74

membuat akta otentik adalah Notaris. Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada Notaris seperti tertera pada Pasal 1868 KUH Perdata jo S. 1860/3 mengenai adanya Pejabat Umum, yaitu pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Notaris dan lambang yang digunakan sebagai cap para Notaris adalah lambang negara. Notaris merupakan satu-satunya kalangan swasta yang diperbolehkan menggunakan lambang tersebut. Notaris adalah Pejabat Umum, hal ini dapat juga dilihat di dalam pasal 1 angka 1 UUJN. Selain itu, Notaris juga diberikan wewenang lain, seperti : 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus. 3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 7. Membuat akta risalah lelang.71 8. Melakukan pendaftaran akta di bawah tangan (warmerking) dan legaliseren (pengesahan)

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 71

Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



75

Untuk itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari Notaris tersebut, kehadiran Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang memberikan kewajiban dan wewenang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diteruskan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya, merupakan suatu langkah positif, sehingga akhirnya aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan Notaris berjalan dengan harmonis. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris telah diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-undang ini menggantikan Peraturan Jabatan Notaris yang lama yang diatur dalam Staatsblaad 1860 nomor 3 yang merupakan Undang-Undang Jabatan Notaris produk Kolonial Hindia Belanda. Lahirnya UUJN sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang menekankan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris bahwa ia karena undangundang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya antara lain : 1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata) 2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata)



76

3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata) 4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD) 5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata)72

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud angka 1 sampai angka 4 Notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya) sedangkan yang disebut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk membuatnya tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu:73 a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan tidak membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang

72

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 53. 73 G.H.S.L. Tobing, Ibid, hlm. 49



77

yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karna perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya

di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk

membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah. d.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (onbevoegd) untuk membuat akta otentik, yaitu : 74 a. sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU). b. selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing);(Selama notaris diberhentikan sementara (skorsing) maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir. c. selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik) d. berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (saksi dalam pembuatan akta otentik minimal dua orang).

74

G.H.S.L Tobing, Op.cit, hlm. 140



78

Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa selain berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang.

Terdapat perluasan kewenangan Notaris, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f UUJN yakni kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan menimbulkan kontroversi. PPAT tetap memiliki ruang lingkup jabatan yang berbeda dengan Notaris, akta-akta yang bisa dibuat oleh Notaris, adalah sebatas yang bukan menjadi kewenangannya PPAT.75 Pada Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yaitu wewenang Notaris untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya UUJN menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Pasal

51

UUJN

menyatakan

bahwa

Notaris

berwenang

untuk

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

75

“Wewenang Notaris dan PPAT Masih Menyisakan Persoalan”, http://cms.sip.co.id/hukumonline/berita.asp, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2011.



79

Notaris dibolehkan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUJN. Hal ini dimungkinkan dengan mengingat kondisi jumlah Notaris saat yang sudah mencapai 7009 orang dan karenanya bentuk perserikatan perdata (maatschaap)76 dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris dalam rangka mempercepat pelayanan Notaris Dalam Memberikan Pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan sehingga menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata ini juga akan melahirkan dan mengembangkan spesialisasi bidang hukum tertentu.

3.1.3. Kewajiban dan Larangan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum 1. Kewajiban Notaris Sebagai Pejabat Umum Kewenangan yang ada pada Notaris sebagai pejabat umum, juga diiringi dengan kewajibannya sebagai pejabat yang memperoleh kepercayaan dari publik secara moral dan etika. Maksudnya bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan-kepentingan pihak yang terkait. Pasal 1 kode etik Notaris hasil kongres di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 tentang kepribadian dan martabat Notaris disebutkan bahwa : a. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris diwajibkan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara. b. Dalam kehidupan sehari-hari Notaris dengan kepribadian yang baik diwajibkan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris dan sehubungan dengan itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris juga berkewajiban mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, tetapi Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan akta dalam bentuk original. 76

Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Senantiasa Berpedoman Kepada Kode Etik Profesiî, diakses pada tanggal 13 Desember 2011.



80

Akta-akta yang dapat dikeluarkan Notaris dalam bentuk original disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu : 1. Izin kawin 2. Keterangan orang masih hidup 3. Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun 4. Penawaran pembayaran lunas 5. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga 6. Akta kuasa 7. Keterangan kepemilikan 8. Akta sederhana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembacaan akta Notaris, merupakan kewajiban Notaris dimana pembacaan akta dilakukan dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksisaksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada Notaris, apabila penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari Notaris serta mengetahui isi dari akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap halaman minuta akta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta Notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh Notaris maupun dibaca sendiri oleh penghadap, diharapkan agar penghadap yang menandatangani akta mengerti akan isi dari akta tersebut sehingga akta Notaris benar-benar membuat kehendak atau sesuai dengan kehendak mereka yang menandatangani. Apabila akta Notaris dibuat dalam suatu bahasa yang tidak dipahami salah satu penandatangan, adalah merupakan kewajiban Notaris untuk menerjemahkan akta itu dengan menyediakan seorang penerjemah ke dalam bahasa yang dipahami oleh penandatangan tersebut. Setelah dilakukan pembacaan akta dan ternyata terdapat salah satu pihak yang tidak menyetujui isi dari akta, maka terlebih dahulu isi akta diganti atau disempurnakan seperlunya dengan tujuan agar isi akta yang dimuat sesuai dengan kehendak para pihak yang menghadap dihadapan Notaris tersebut. Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila,



81

sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan serta UndangUndang Jabatan Notaris, kode etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu oleh Undang-undang, Notaris ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran surat-surat dibawah tangan. Tugas pembuatan daftar surat-surat di bawah tangan dan pengesahan surat-surat di bawah tangan adalah berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata77 92 dan Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.7893

2. Larangan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pasal 17 UUJN mengatur tentang larangan Notaris yang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasa Notaris serta sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun larangan tersebut adalah : a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang sah; c. merangkap sebagai pegawai negeri; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. merangkap jabatan sebagai advokad;

77

Bunyi Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai tulisantulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenai si pembubuh cap, jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan Undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. 78 Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang dimaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penandatangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penandatangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut.



82

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris; h. menjadi Notaris Pengganti; atau i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 52 UUJN tentang Jabatan Notaris menyatakan : a. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan. Pasal 53 PJN menyatakan bahwa akta Notaris tidak boleh membuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi : a. Notaris, istri atau suami Notaris; b. Saksi, istri atau suami saksi; atau



83

c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Pasal 53 PJN tersebut dimaksudkan untuk membatasi wewenang notaris sebagai pejabat umum sekaligus untuk mencegah terjadinya konspirasi/kolusi antara notaris dengan keluarganya, baik istri, suami dan pihak lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi. Hal ini mengingat bahwa hubungan kekeluargaan berpotensi untuk melahirkan perbuatan nepotisme yang cenderung bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang berlaku dan cenderung menguntungkan notaris, saksi dan keluarganya tersebut.

3.2. Analisa Hukum 3.2.1. Analisa Batasan Kewenangan Pejabat Publik Notaris disebutkan sebagai pejabat publik karena serahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kiatab undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan kepada atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Menurut Black Law Dictionary memberikan pengertian dari Notary public yaitu:79 “A Notary public is a public offcer, whose function it is: a. to administer oaths; 79

Bryan A. Garner, Editor in Chief , Black Law Dictionary, Ninth Edition, hal.



84

b. to attest and certify by his hand and official seal certain classes of document, in order to give the credit and authenticity in foreign jurisdictions; c. to take acknoledgment of deeds and other conveyences and certify the same; d. to perform certain official act, chiefly in commercial matters, such as protesting of notes and bills, the noting of foreign drafts and marine protest in cases of loss and damage.

Berdasarkan pengertian tersebut notaris publik adalah orang-orang yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menjalankan tugasnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN. Larangan tersebut dalam hal rangkap jabatan atau rangkap pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaanya sebagai notaris. Selain itu dalam Pasal 53 UUJN dinyatakan bahwa Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi: a. Notaris, istri atau suami Notaris; b. saksi, istri atau suami saksi; atau c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga. Untuk pihak ketiga terpercaya karena mereka sebagai pengemban amanat untuk menjembatani para pihak dalam suatu transaksi elektronik yang membutuhkan rasa aman atas transasksi yang dilakukannya. Pihak ketiga ini bisa orang pribadi, perusahaan ataupun lembaga pemerintah sehingga mereka belum tentu merupakan pejabat publik. Tetapi dalam menjalankan fungsi dan peran mereka tersebut, mereka terikat pada prosedur dan tata cara yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang telah disepakati seperti



85

dalam Pedoman yang dibuat oleh International Telecommunication Union (ITU) sebagai lembaga bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengurusi masalah telekomunikasi. Batasan-batasan yang ditentukan ini akansangat mempengaruhi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu pula hampir di setiap negara yang telah ada pihak ketiga terpercaya dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan layanan jasa keamanan komunikasi dan transaksi elektronik tentunya telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan untu agen pendaftaran terpercaya dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak hanya dari notaris publik di Amerika Serikat, tetapi juga bisa orang perorangan yang telah mendapat pelatihan untuk menjadi agen pendaftaran terpercaya. Untuk notaris publik yang menjadi TEA mereka terikat dengan prosedur dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Notaris Nasional Amerika Serikat dan juga kepada undang-undang tentang Model Notary Act 2002 dan Government Paperwork Elimination Act 1998.

3.2.2. Analisa Bertindak Untuk dan Atas Nama Klien Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut harus netral dan tidak memihak kepada pihak manapun yang menjadi penghadapnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang Sumpah/janji Notaris. Oleh karena itu notaris harus bersikap netral dalam menjalankan tugasnya dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Selain itu notaris juga mempunyai kewajiban memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pekerjaannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Untuk pihak ketiga terperaya, karena mereka menjembatani para pihak yang ingin terlibat dalam suatu komunikasi dan transaksi elektronik maka mereka biasanya bertindak untuk dan atas nama penyedia jasa layanan keamanan internet. Sehingga mereka dalam menjalankan fungsi dan perean mereka sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang mempekerjakannya. Sehingga dalam melakukan tugasnya tersebut mereka



86

akan bertindak lebih memihak pihak yang diwakilinya tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga terpercaya tidak dapat bertindak netral dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

3.2.3. Analisa Keharusan Pencatatan Notaris

dalam

menjalankan

tugas

dan

kewenangannya

tersebut

mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan. Dalam pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa protokol adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Menurut pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan yang dimaksud Protokol Notaris adalah seluruh dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minutaminuta yang telah dijilid, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes. Jadi Notaris wajib melakukan pencatatan setiap kegiatan yang berkaitan dengan dengan tugas dan wewenangnya tersebut. Untuk pihak ketiga terpecaya, mereka diharuskan melakukan pencatatan setiap kegiatan yang dilakukannya tersebut. Hal ini dilakukan dalam hal pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara pihaknya dengan pihak yang mengajukan atau meminta jasa layanan keamanan tersebut. Pencatatan tersebut harus disimpan dan dilaporkan dan diaudit oleh auditor sistem keamanan jaringan. Hal ini dimaksudkan agar data jurnal yang telah dibuatnya adalah data yang asli dan tidak ada manipulasi data di dalamnya. Untuk TEA, mereka mempunyai kewajiban melakukan pencatatan di dalam jurnal terhadap setiap kegiaytan yang dilakukannya. Jurnal tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang memberi penugasan kepada dirinya, dalam hal ini adalah Asosiasi Notaris Nasional Amerika Serikat (NNA). Pencatatan tersebut dilakukan dalam bentuk jurnal elektronik. Hal ini diatur dalam prosedur yang dikeluarkan oleh NNA untuk setiap TEA dalam menjalankan tugasnya tersebut.

3.2.4. Analisa Kehadiran Fisik



87

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut membutuhkan kehadiran fisik dari para penghadap, karena ini merupakan salah satu syarat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kehadipan para pihak dilakukan dalam memenuhi persyaratan keotentikan dari akta yang dibuat olehnya. Kehadiran para penghadap dan saksi merupak unsur dalam suatu akta otentik sehingga kehadiran fisik harus ada di lakukan. Untuk pihak ketiga terpercaya kehadiran fisik diperlukan pada saat pemeriksaan terhadap identitas pemohon. Hal ini dilakukan dalam rangka mengali informasi tebih lanjut yang dibutuhkan oleh penyedia jasa layanan tersebut agar dapat menerbitkan sertifikat elektronik yang merupakan suatu sistem keamanan yang disediakan oleh penyedia jasa layanan keamanan tersebut. Kehadiran fisik dari pemohon tidak diperlukan lagi apabila pemohon telah mempunyai sertifak elektronik dan ingin melakukan suatu komunikasi atau transaksi elektronik dengan orang lain yang membutuhkan suatu jaringan yang aman. Untuk TEA, kehadiran pemohon yang ingin membuat suatu sertifikat elektronik mutlak diperlukan karena TEA dalam suatu pemeriksaan identitas memerlukan suatu identifikasi dan verivikasi terhadap identitas pemohon tersebut. Hal ini merupakan suatu prosedur yang harus dipenuhi agar suatu sertifikat tersebut dapat diberikan kepada pemohon. Apabila prosedur ini tidak dilakukan maka pihak TEA tidak dapat mengajukan rekomendasi bahwa orang yang mengajukan permohona tersebut adalah benar dirinya dan bukan orang lain.

3.3. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Terpercaya Dalam menjalankan tugasnya tersebut pihak ketiga terpercaya TTP A harus menentukan sejauh mana tanggung jawab diambil untuk pengoperasian layanan aman. Selain itu, TTP harus melukiskan besarnya kewajiban yang dapat diterima dalam hal pelanggaran keamanan. Tanggung jawab TTP, serta orangorang dari pengguna, harus dinyatakan dengan jelas dalam setiap kontrak formal yang mengatur antara pengguna dan TTP. Tanggung jawab yang paling harus menjadi bagian dari kontrak, dan beberapa setidaknya harus didefinisikan sebagai



88

hitungan bisnis, sementara yang lain harus sesuai standar kualitas layanan. Dokumen lainnya, seperti yang mengandung definisi layanan yang akan diberikan, perjanjian layanan dan setiap lampiran teknis dimasukkan sebagai lampiran kontrak, juga menentukan tanggung jawab masing-masing dari berbagai entitas yang terlibat. Dokumen-dokumen ini merupakan bagian dari perjanjian kontrak secara keseluruhan. Dalam kontrak tersebut disebutkan batasan tanggung jawab para pihak yang terdapat dalam kontrak tersebut dimana pihak ketiga terpercaya ynag menyediakan layanan keamanan harus menjamin bahwa layanan yang diberikannya tersebut adalah aman dan tidak dapat ditembus oleh orang lain sehingga para pemohon akan merasa aman menggunakan jasa pihak ketiga terpercaya tersebut. Sebagai contoh kita ambil kejadian baru-baru ini yang terjadi pada perusahaan CA Belanda yaitu DigiNotar dimana terjadinya pembobolan sistem keamanan yang dilakukan oleh peretas sehingga mengakibatkan para pelanggan layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini menanrik semua produk yang digunakannya dengan menggunakan layanan keamanan yang dikeluarkan oleh DigiNotar ini. Hal ini disebabkan oleh perakat lunak keamanan yang dimiliki olehnya tidak up to date sehingga sudah diprediksi akan mudah dibobol dengan serangan yang dilakukan secara masal dan membabi buta tersebut, selain itu pula tidak adanya secure logging dan tidak adanya proteksi anti virus terhadap jaringan server DigiNotar membuat hal ini menjadi semakain mudah. Tanggung jawab pihak ketiga akan berlangsung sampai dengan penghentian layanan keamanan tersebut dilakukan. Penghentian layanan keamanan ini dapat dilakukan atas permohonan dari pemakai atau atas keinginan dari penyedia jasa layanan dikarenakan penggunaan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan yang telah disepakati oleh mereka.

3.4. Perbandingan Jabatan Notaris dengan Pihak Ketiga Terpercaya dan Agen Pendaftaran Terpercaya Notaris di Indonesia adalah jabatan publik yang diberikan oleh undang-undang kepada orang-orang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimana mereka diberi kewenangan yang ditentukan



89

oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pihak ketiga terpercaya adalah orang perorangan atau badan hukum yang diberi kepercayaan oleh suatu undangundang untuk membantu pihak lain dalam menyediakan jasa yang berkaitan dengan keamanan jaringan komunikasi. Pihak ketiga disini tidak berfungsi sebagai pejabat publik. Sedangkan agen pendaftaran terpercaya adalah notaris atau orang perorangan yang telah mendapat pelatihan untuk menjadi agen

pendaftaran

terpercaya

untuk

membantu

orang

yang

ingin

mendapatkan suatu sertifikat digital. Dalam pelaksanaannya notaris disini bukanlah sebagai pejabat publik karena notaris di Amerika Serikat bukanlah seorang pejabat publik. Notaris mempunyai tugas membuat akta otentik kepada pihak-pihak yang menghadap kepadanya meminta dibuatkan suatu akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pihak Ketiga terpercaya mepunyai tugas untuk memberikan jasa layanan keamanan kepada pemohon terkait dengan kegiatan mereka untuk melakukan komunikasi atau transaksi yang aman melalui media internet dengan menggunakan suatu sistem yang namanya infrastruktur kunci publik. Agen pendaftaran terpercaya mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap orang-orang yang bermaksud untuk mebuat suatu sertifikat digital untuk memudahkan orang tersebut berhubungan dengan aman dengan orang lain melalui jaringan internet. Kehadiran fisik dari orang-orang yang berkepentingan dalam memperoleh layanan sangat mutlak diperlukan baik itu berhubungan dengan notaris, pihak ketiga terpercaya maupun dengan agen pendaftaran terpercaya. Hal ini mutlak karena kesemuanya memerlukan konfirmasi dan verifikasi identitas dari para pihak yang memerlukan jasa layanan mereka. Lingkup tugas notaris hanya terbatas pada pembuatan akta otentik, legalisasi suatu dokumen dan wanmerking dokumen. Lingkup tugas dari pihak ketiga terpercaya adalah menyediakan jasa layanan keamanan jaringan yang diperlukan orang agar dapat berkomunikasi dan bertansaksi dengan aman melalui jaringan internet. Sedangkan lingkup tugas dari agen



90

pendaftaran terpercaya adalah melakukan identifikasi dan verifikasi orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan suatu sertifikat digital. Mekanisme yang digunakan agar orang dapat memperoleh layanan yang diperlukan baginya untuk notaris adalah para penghadap datang sendiri atau diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa yang sah menghadap kepada notaris meminta untuk dibuatkan suatu akta otentik berkaitan dengan keinginan dari para penghadap demi memperoleh suatu bukti yang kuat mengenai apa yang diinginkannya tersebut. Untuk pihak ketiga terpercaya mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan jasa layanan keamanan jaringan kepada otoritas sertifikasi kemudian otoritas sertifikasi meminta kepada pemohon untuk datang kepada otoritas pendaftaran untuk melakukan verifikasi identitasnya setelah adanya verifikasi tersebut maka otoritas sertifikasi dapat mengeluarkan sertifikat digital yang diminta agar dia bisa melakukan komunikasi dan trnasaksi elektronik dengan aman dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan untuk agen pendaftaran terpercaya mendapatkan penugasan dari Asosiasi Notaris Nasional (NNA) Amerika Serikat bahwa ada pemohon yang ingin mendapatkan sertifikat digital oleh karena itu dibutuhkan verifikasi identitas pemohon setelah verifikasi tersebut selesai hal ini dilaporkan kepada NNA untuk penerbitan sertifikat digital yang diperlukan oleh pemohon. Notaris

bertanggung

jawab

terhadap

setiap

kegiatan

yang

dilakukannya, terhadap setiap pelanggaran yang dilakukannya, maka notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan pengaduan yang diadukan berkaitan dengan tugasnya sebagai notaris. Untuk pihak ketiga terpercaya, mereka bertanggung jawab terhadap semua kegiatannya tersebut dimana mereka wajib membuat jurnal yang berisi semua kegiatan yang dilakukannya. Untuk pertanggungjwaban hukumnya mereka dapat digugat ke pengadilan atas tindakan dan jaminan yang diberikan kepadanya apabila terjadi kebobolan sistem keamanan. Untuk agen pendaftaran terpercaya , mereka bertanggung jawab sampai dengan batas verifikasi dan identifikasi dari para pemohon sertifikat digital, oleh karena itu mereka



91

diwajibkan membuat jurnal terhadap setia kegiatan yang dilakukannya berkaitan dengan tugasnya sebagai agen pendaftaran terpercaya. Untuk tanggung jawab hukumnya mereka dapat digugat di pengadilan sampai dengan batas identifikasi dan verifikasi para pemohon, sedangkan untuk tahap yang lain menjadi tanggung jawab dari Asosiasi Notaris Nasional (NNA) Amerika Serikat sebagai pihak yang memberi penugasan kepada agen pendaftaran terpercaya. Untuk penerapannya di Indonesia, maka model yang tepat digunakan adalah notaris sebagai otoritas pendafataran atau juga bisa sebagai agen pendaftaran terpercaya. Hal ini dikarenakan karena notaris di Indonesia selaku pejabat publik yang telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk membuat akta otentik. Selaku pejabat umum tersebut tentunya notaris lebih berwenang untuk melakukan verifikasi dan identifikasi dari identitas para pemohon sertifikat digital tersebut. Jadi apabila pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan sebuah sertifikat digital, maka ia akan mendatangi otoritas sertifikasi. Otoritas sertifikasi sebelum mengeluarkan sertifikat digital tersebut tentunya meminta kepada pemohon untuk mendatangi pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi identitas tersebut, dalam hal ini adalah notaris.

Tabel perbandingan Pihak Ketiga Terpercaya dengan agen Pendaftaran terpercaya Pihak Ketiga Terpercaya

Agent Pendaftaran terpercaya

Siapa

Setiap orang yang telah diberi

Setiap orang dan Notaris

pelatihan dapat menjadi Pihak

dapat menjadi Agen

Ketiga terpercaya ( otoritas

Pendaftaran terpercaya

sertifikasi {certification Authority} dan otoritas pendaftaran {Registration Authority}).

Lingkup tugasnya

•

Menyediakan satu atau

•

beberapa layanan keamanan

Menyediakan jasa verifikasi identitas



92

•

dalam bertaransaksi

dari pemohon

Dapat bekerja di luar wilayah

sertifikat elektronik

kerjanya •

•

wilayah kerjanya saja

Berhubungan dengan pihak ketiga yang lain

Bekerja dalam ringkup

•

Bekerja sama dengan provider penyedia jasa layanan keamanan

•

Hanya untuk bidangbidang tertentu saja, seperti farmasi, kesehatan dan perusahaan

Mekanisme

•

•

RA melakukan verifikasi

Mendapatkan penugasan

identitas pemohon dimana

dari Tim Penjadwalan dari

kehadiran fisik pemohon

Asosiasi Notaris Nasional

diharuskan ada.

(National Notary

CA membuatkan sertifikat

Association/NNA) untuk

elektronik setelah verifikasi

melakukan pemeriksaan

identitas dari pemohon yang

Identitas pemohon

dilakukan RA telah selesai dilakukan.

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada orang

Bertanggung jawab kepada

yan memohon jasa layanan

kepada NNA, apabila ada

keamanan, apabila orang yang

pemohon yang mengajukan

merasa dirugikan atas sertifikat

gugatan hanya bisa

yang bobol maka dapat

ditujukan kepada NNA

mengajukan gugatan kepada pihak ketiga tersebut.S

3.5. Fungsi Trusted Third Parties dalam suatu transaksi elektronik



93

Semakin

konvergennya

(keterpaduan)

perkembangan

Teknologi

Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication network) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (shrinking the world) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatananan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi erkembangan teknologi tersebut. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan public (public network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (Electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Sementara itu pola dinamika masyarakat Indonesia khususnya pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas membuat regulasi akan masih bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu.Meskipun

masyarakat

telah

banyak

menggunakan

produk-produk

teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya khususnya dalam perdagangan, tetapi bangsa Indonesia secara garis besar masih merabaraba dalam mencari suatu kebijakan publik atau regulasi dalam membangun suatu infrastruktur nasional yang handal (National Information



94

Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (Global Information Infrastructure). Pihak Ketiga Terpercaya (TTP) adalah sebuah organisasi atau agennya yang menyediakan satu atau lebih layanan keamanan, dan dipercaya oleh entitas lain sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan layanan ini keamanan. TTP A digunakan untuk menawarkan layanan nilai tambah untuk entitas yang ingin meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan bisnis dalam layanan yang mereka terima dan untuk memfasilitasi komunikasi yang aman antara mitra usaha perdagangan. TTP perlu menawarkan nilai berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan layanan dan informasi yang terlibat dalam komunikasi antara aplikasi bisnis. TTP harus dapat beroperasi dengan satu sama lain dan dengan entitas. Peran TTP termasuk memberikan jaminan bahwa bisnis dan dapat dipercaya (kegiatan pemerintah misalnya) pesan dan transaksi sedang ditransfer ke penerima yang dimaksud, di lokasi yang benar, bahwa pesan yang diterima secara tepat waktu dan akurat, dan bahwa untuk setiap sengketa bisnis yang mungkin timbul, terdapat metode yang tepat untuk penciptaan dan pengiriman bukti yang diperlukan untuk bukti apa yang terjadi. Layanan yang disediakan oleh TTP mungkin termasuk yang dibutuhkan untuk manajemen kunci, manajemen sertifikat, identifikasi dan dukungan otentikasi, layanan istimewa atribut, non-repudiation, layanan waktu stamping, jasa notaris elektronik, dan layanan direktori. TTP mungkin menyediakan beberapa atau semua layanan ini. Sebuah TTP harus dirancang, diimplementasikan dan dioperasikan untuk memberikan jaminan dalam layanan keamanan, menyediakan, dan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Jenis dan tingkat perlindungan diadopsi atau diperlukan akan bervariasi sesuai dengan jenis layanan yang disediakan dan konteks di mana aplikasi bisnis beroperasi. Orang yang sebelumnya tidak kenal, tapi ingin bertransaksi dengan satu sama lain melalui jaringan komputer seperti internet, akan membutuhkan cara

untuk mengidentifikasi atau otentikasi satu sama lain. Salah satu cara untuk

mencapai ini adalah untuk memperkenalkan pihak ketiga yang terpercaya ke



95

dalam hubungan bilateral. Pihak ketiga ini, Otoritas Sertifikasi dan Otoritas Pendaftaran, dapat menjamin para pihak dengan menerbitkan sertifikat dengan mengidentifikasi mereka, atau membuktikan bahwa dia memiliki

kualifikasi yang diperlukan atau atribut. CA dan RA mungkin menjadi

penting untuk banyak orang, tapi tidak semua, perdagangan elektronik. Meskipun pada saat penulisan ini ada beberapa CA dan RA beroperasi, dan apa yang terjadi perdagangan elektronik jarang bergantung pada sertifikat, nilai dari perdagangan elektronik diperkirakan akan tumbuh dengan cepat. Jika tidak, permintaan untuk layanan CA da RA harus tumbuh dengan cepat juga. Kurangnya lebih umum standarisasi peraturan dan hukum yang menunjukkan dgn jelas ini contoh mungkin membuktikan menjadi halangan besar untuk pengembangan perdagangan elektronik yang handal. Sebuah standar mungkin internasional nasional atau bahkan untuk sinyal akurat apa yang dijanjikan sertifikat, dan sejauh mana sertifikat cukup dapat

menimbulkan ketergantungan, mungkin diperlukan. Standar seperti itu tidak

akan muncul sampai aturan-aturan hukum yang relevan yang sudah ada

diidentifikasi, pengembangan standar juga kemungkinan akan dihambat oleh

keragaman yang besar dari rezim hukum di wilayah hukum yang berbeda

yang mungkin terlibat dalam satu transaksi. Apakah itu akan lebih baik untuk menghasilkan standarisasi hukum yang diperlukan melalui legislasi, proses peradilan, atau mekanisme pasar seperti proses tawar-menawar dan

penggunaan perdagangan, masih bisa diperdebatkan. Namun, sampai

standardisasi beberapa dicapai, pengguna tanda tangan digital akan sulit

untuk menentukan tingkat kepercayaan komersial untuk tempat di

representasi dalam sertifikat.

Disamping Standar, ketidakpastian saat ini tentang hukum menciptakan

iklim di mana CA memiliki insentif besar untuk mengecilkan keandalan

sertifikat mereka dalam rangka untuk menghindari paparan kewajiban yang

kontur

yang

sulit

diprediksi.

Perilaku

dimengerti

meruntuhkan

ketergantungan dibenarkan yang CA harus dirancang untuk mencapai, jika itu berlanjut,

undang-undang

untuk

menyeimbangkan

insentif

CA

dan



96

kemungkinan kewajiban akan menjadi perlu. Undang-undang Negara memegang menjanjikan aturan jelas, tapi hari ini kejelasan ini datang dengan harga harus menentukan konsekuensi distribusi dari kesalahan oleh CA dan orang-orang yang menggunakan sertifikat sebelum ada bukti yang signifikan dari alam dan pola penggunaan sertifikat dan penyalahgunaan.

Setelah jangka waktu yang wajar dari eksperimen di mana sertifikat

yang digerakkan oleh pasar yang tidak dimaksudkan untuk menjadi berguna

memiliki

kesempatan

ke

permukaan,

maka

akan

tepat

untuk

mempertimbangkan apakah kepentingan nasional dalam infrastruktur

informasi nasional mungkin berfungsi lebih baik dilayani dengan aturan

nasional yang seragam. Setara CA hukum perusahaan Delaware's mungkin

muncul dari kompetisi di antara otoritas negara peraturan. Jika tidak,

keseragaman dapat dicapai melalui saluran tradisional untuk harmonisasi

negara hukum, seperti hukum model dan bertindak seragam, atau dengan

undang-undang federal. Selain standar nasional, setidaknya norma-norma

internasional minimal untuk pengakuan sertifikat dan peraturan CA akan

menjadi semakin diperlukan sebagai perdagangan elektronik menjadi lebih

global.

Dengan

telah

dikeluarkannya

ketentuan

dari

International

Telecommunication Union (ITU) yaitu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

yang mengurusi masalah telekomunikasi dan Informasi dan juga ketentuan

dari UNCITRAL yaitu badan Perserikata Bangsa-Bangsa yang mengurusi

mengenai Hukum Perdagangan Internasional dimana transaksi elektonik tidak

mengenal batas wilayah sehingga dapat dikategorikan sebagai perdagangan

internasional.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan ini dibuat demi tercapainya

kesepahaman hukum mengenai perdagangan elektronik yang melibatkan

banyak pihak baik itu para pihak yang terlibat ataupun pihak ketiga

terpercaya yang membantu mereka dalam melakukan transaksi tersebut.

Untuk Indonesia peran Pihak Ketiga Terpercaya telah diatur dengan

Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informasi yang mengatur mengenai

Badan Pengawas Certification Authority dimana setiap orang atau badan



97

hukum dapat menjadi sebuah Pihak Ketiga Terpercaya. Notaris sebagai

pejabat publik yang diberi kewenangan oleh negara dapat menjadi seorang

pihak ketiga terpercaya sebagai seorang Registration Authority atau otoritas

pendaftaran yang diberi tugas untuk mengidentifikasi para pihak yang ingin

terlibat dan memiliki sertifikat elektronik untuk melakukan transaksi

elektronik dengan pihak lain.

Otoritas pendaftaran ini sangat penting adanya karena fungsinya untuk

mengidentifikasi dan memastikan bahwa orang yang melakukan pendaftaran

ini dalah benar dan data yang diberikan adalah benar sehingga pihak lain

yang berhubungan dengannya mengetahui kredential dari pihak lawan

sehingga timbul kepercayaan antara mereka.

3.5. Jabatan Notaris sebagai Trusted Third Parties di Indonesia Persepsi fungsi dan peran notaris publik sangat jelas terlihat dibangan dengan cara pandang yang sangat konservatif, dimana hanya terpaku kepada notaris yang hanya membuat akta dalam bentuk kertas dan belum bermain kedalam ranah yang lain yang sekarang ini dimana kemajua teknologi sudah banyak dipergunakan orang. Oleh karena itu notaris diakui sebagai pihak yang mempunyai hasil keluaran dengan mutu keontentikan yang terjamin sehingga hasil keluarannya adalah akta otentik yang merupakan alat bukti yang sangat kuat dimata hukum. Sesuai dengan tugasnya tersebut, notaris diharuskan memiliki kejujuran dan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan setiap tugasnya. Seiring dengan perkembangan zaman diman kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Disisi lain transaksi elektronik juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik yang melalui saluran komunikasi konvensional maupun saluran komunikasi global yang berbasiskan sistem komputer yang tersambung dalam suatu jaringan globat (internet). Dalam pekerjaannya sehari-hari dalam pembuatan akta, notaris sekarang ini pun telah menggunakan sistem komputer di kantor mereka untuk membuat akta otentik mereka. Hanya saja paradigma keontentikannya hanya dilihat dari hasil akhirnya saja yaitu hasil ceak dari



98

akta yang dibuatnya tersebut yang mana akata tersebut ditandatangani dan disegel oleh notaris dan bukan dalam bentuk dasarnya yang bersifat data di dalam komputer tersebut. Meski sudah banyak harapan untuk lebih dinamis dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, namun masih banyak juga yang mengkhawatirkan akan keefektifan fungsi dan peran notaris dalam mendukung suatu transaksi elektronik. Penilaian dari para notaris sedari awal adalah sepertinya mereka tidak mungkin berperan dalam suatu transaksi elektronik dikarenakan adanya persyaratan dalam peraturan perundangundangan Indonesia yang mengatur bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dibat ditempat dimana akta itu dibuat sehingga menimbulkan keengganan dari para notaris untuk terlibat langsung dalam suatu transaksi elektronik. Lebih jauh lagi dengan adanya media elektronik yang menjadi medianya bukan dengan media kertas sehingga banyak menimbulkna problematika di kalangan notaris itu sendiri. Dengan problematika tersebut, kekhawatiran ini menghinggapi para notaris takut adanya kenakalan dari para notaris dan juga ketakutan bahwa notaris akan menjadi obyek eksploitasi dan kesalahan dari pihak lain. Problematika tersebut

sebenarnya

dengan

menggunakan

teknologi

informasi

dan

komunikasi ini dapat ditekan karena dapat mengefisienkan kinerja dari notaris itu sendiri selain itu juga mengamankan notaris dari kerentanan eksternal sistem yang sesungguhnya terjadi diluar lingkup kewenangan notaris. Sebenarnya notaris sudah menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, ini terbukti dengan penggunaan dan pendaftaran badan hukum yang mereka buat dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana mereka mendaftarakan secara online akta badan hukum yang mereka buat. Akan tetapi sistem ini juga mengharuskan dikirimkannya bukti fisik yang masih berupa kertas kepada Ditjen AHU



99

tersebut. Belum dimanfaatkannya teknologi komunikasi dan informasi ini secara menyeluruh perlu lebih dikembangkan lagi sehingga dapat memenuhi ketentuan zaman. Peran Notaris dalam transaksi elektronik bersama-sama dengan pihak Certificate Authority (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third party) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. Certificate Authority merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Elektronik yang berisikan identitas pemilik sertifikat, kunci publik dan kunci privat yang digunakan dalam transaksi elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik, mengotentikasi si penanda tangan dan memverifikasi dokumen yang ditanda tangani. Notaris bertindak untuk melakukan otentikasi pihak yang melakukan transaksi

elektronik

atau

otentikasi

pihak

yang

menandatangani

dokumen/informasi elektronik, memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu CA dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan terakhir menjadi perantara transaksi elektronik dimana dokumen elektronik dan tanda tangannya dikirim oleh Penerima ke Notaris, lalu Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi lebih dahulu terhadap penanda tangan dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima. Seorang penanda tangan dokumen/informasi elektronik harus hadir di depan Notaris sehingga memungkinkan Notaris untuk memeriksa identitas pelaku, keinginan pelaku, dan kompetensi/kemampuan pelaku dalam melaksanakan transaksi elektronik. Dengan bertatap muka, Notaris dapat pula mengetahui apakah pelaku yang ingin bertransaksi secara elektronik berada dalam keadaan tanpa paksaan atau ancaman fisik dari pihak lain, sehat rohani dan jasmani. Pemeriksaan pelaku yang akan bertransaksi ini juga membantu dalam penerbitan Sertifikat Elektronik.



100

Dalam pelaksanaan transaksi elektronik, pihak Pengirim mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani ke Notaris, kemudian Notaris memeriksa tanda tangan yang digunakan, identitas pengirim dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Jika pemeriksaan ini selesai, Notaris dapat mengirimkan informasi hasil pengecekan kepada Pengirim.

Jika

tidak

ada

masalah,

lalu

Notaris

mengirimkan

dokumen/informasi elektronik tersebut kepada Penerima. Pihak Penerima menyampaikan

informasi

kepada

Notaris

bahwa

dokumen/informasi

elektronik telah diterimanya. Penyampaian tersebut ditindaklanjuti oleh Notaris dengan mengirimkan informasi/laporan ke Pengirim bahwa Penerima telah menerima dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa Certificate Authority tanpa didukung dengan peran Notaris menjadikan transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Benar yang diuraikan dalam berbagai artikel di internet bahwa Certificate Authority (CA) dan Notary Authority (NA) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai trusted third party dalam Transaksi Elektronik. Certificate Authority (CA) menyediakan Infrastruktur Teknologi yang aman digunakan oleh CA dan NA, sedangkan NA memberi legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik.

3.4.1. Peran Notaris dalam Transaksi Elektronik Peran seorang notaris dalam transaksi elektronik tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur hukum dan dengan metode apa para pihak menginginkan dilakukannya transaksi elektronik tersebut. Terdapat 3 (tiga) alternatif peranan notaris dalam transaksi elektronik dilihat dari tingkat kompleksitasnya : Alternatif 1 : Para pihak (acceptance)

melakukan penawaran melalui

media

(offer) dan penerimaan tawaran

elektronik,

kemudian

menandatangani

kesepakatan secara elektronis dan setelah itu menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta notaris secara konvensional. Untuk pembuatan akta



101

pejabat, pihak yang menginginkan dibuatkan suatu akta dapat langsung menghubungi notaris media elektronik. Alternatif 2 : Kesepakatan para pihak dilakukan secara elektronis. Notaris mmebubuhi tanda tangan elektronis pada akta tersebut dan kemudian akta dicetak sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan. Alternatif 3: Pembuatan akta Notaris dilakukan secara elektronis tanpa diikuti dengan pencetakan akta.

3.4.2. Tata Cara Notaris Melakukan Tugasnya Dalam Transaksi Elektronik Seperti telah dibahas sebelumnya, terdapat dua jenis akta notaris, yaitu akta pejabat dan akta partij atau akta para pihak. Pada akta pejabat, ketiadaan tidak menggugurkan otentisitas akta tersebut. Sedangkan pada akta partij, tanda tangan notaris merupakan suatu keharusan untuk menjaga otentisitas akta tersebut. Dalam transaksi elektronik, penandatangan dan pengesahan dokumendokumen dilakukan melalui seperangkat software yang merupakan digital signature milik notaris itu sendiri. Seorang notaris memperoleh digital signature dari suatu certification service provider. Alur proses yang dapat dipergunakan oleh notaris dalam kegiatan penandatanganan dokumen elektronik yang dikategorikan sebagai akta pejabat adalah sebagai berikut: Pada Alternatif 1 : Pihak dalam suatu transaksi elektronik mengirimkan dokumennya secara elektronis kepada notaris. Pihak tersebut menghadap kepada notaris dan notaris membuat akta secara konvensional sesuai dengan maksud dari pihak tersebut. Pada Alternatif 2 : Pihak dalam suatu transaksi elektronik mengirimkan dokumennya secara elektronik kepada notaris dengan dibubuhi tanda tangan elektroniknya.



102

Notaris melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan secara elektronis tersebut, dilanjutkan dengan tindakan notaris mennadatangani akta secara elektronis. Di samping membubuhi tanda tangan secara elektronik, notaris mencetak akta tersebut dan menandatanganinya secara konvensional untuk diserahkan kepada pihak yang memohon. Pada Alternatif 3 : Pihak dalam suatu transaksi elektronik mengirimkan dokumennya secara elektronik kepada notaris dengan dibubuhi tanda tangan elektroniknya. Notaris memverifikasi identitas dan tanda tangan si pemohon akta. Setelah memperoleh kepastian mengenai identitas si pemohon, notaris menandatangani akta secara elektronik dan mengirimkan akta yang telah dibuat secara elektronik tersebut kepada pihak pemohon tanpa mencetaknya lagi. Sedangkan alur proses yan dapat dipergunkan oleh notaris dalam kegiatan penandatanganan dokumen elektronik yang dikategorikan sebagai akta partij adalah sebagai berikut: Pada Alternatif 1 : Para pihak melakukan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) melalui media elektronik. Setelah terjadi kesepakatan, para pihak menandatangani dokumen secara elektronik dan kemudian mengirimkan kepada Notaris. Notaris melakukan verifikasi tanda tangan para pihak. Setelah memperoleh kepastian akan identitas para pihak, Notaris membuat akta secara konvensional. Penulis memandang bahwa ini merupakan peluang bagi notaris untuk terlibat dalam suatu transaksi elektronik karena fungsi mereka sebagai pejabat umum sehingga mereka mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan jasa mereka. Salah satu peran notaris dalam mendukung jasa kenotariatan elektronik adalah dengan menjadi pihak ketiga terpercaya sebagai seorang otoritas pendaftaran yang melakukan identifikasi dan verifikasi dari identitas para pihak yang ingin membuat



103

sebuah sertifikat elektronik agar bisa digunakan dalam dalam melakukan suatu transasksi elektronik. Otoritas Registrasi (RA) adalah entitas yang masuk ke dalam perjanjian dengan Sertifikasi Otoritas (CA) untuk mengumpulkan dan memverifikasi identitas masing-masing Pelanggan dan informasi yang akan dimasukkan ke dalam sertifikat kunci publik. RA melakukannya berfungsi sesuai dengan Kebijakan Umum Negara dan CPS disetujui, dan setiap lain yang relevan perjanjian atau dokumen kebijakan seperti yang diterbitkan oleh Badan negara yang bawah peraturan yang mengatur mengenai masalah Kerangka Kebijakan Otentikasi dan Identitas untuk seorang otoritas pendaftaran. Kegiatan yang diawasi oleh RA, tetapi tidak terbatas pada: • Dalam pemeriksaan orang • Verifikasi dan validasi dokumen identitas • Pendaftaran dan pendaftaran • Bukti penerbitan • Bukti penggunaan • Bukti pencabutan • update dan penambahan penerbitan Post • Bukti penerbitan ulang Dalam mendukung agar notaris dapat bergerak dalam bidang jasa kenotariatan elektronik maka diperlukan beberapa perbaikan. Terkait dengan Undang-Undang jabatan Notaris, pemberdayaan untuk bertindak secara elektronik juga dapat disebutkan dalam revisi undang-undang jabatan notaris. Hal ini dengan cukup menambahkan ayat pada kewenangan notaris dimana perlu dicantumkan ketentuan bahwa (i) notaris juga dapat berperan untuk mendukung transasksi elektronik atau melakukan kegiatan jasanya secara elektronik, dan(ii) notaris mempunyai previlage khusus untuk melakukan akses data publik sesuai dengan kewenangannya terkait dengan dengan akta yang dibuatnya. Ketentuan detail tentang hal itu dapat didelegasikan kepada peraturan menteri. Selain itu terkait dengan pengaturan tentang formil pembuatan akta otentik, maka unsur-unsur suatu akata otentik selayaknya



104

dikategorikan dalam sub bab tersendiri agar jelas formal prosedurnya, sehingga sekiranya ingin membuka kemungkinan pembuatan akta secara elektronik maka dapat dipersyaratkan bahwa sistem yang dipakai harus ekivalen dengan persyaratan tersebut satu persatu. Sementara terkait dengan pengawasan dari instansi terkait maka perlu dicantumkan kemungkinan komunikasi elektronik antara notaris dengan instansi yang bersangkutan. Apabila sekiranya di[perlukan keseragaman akan dibuatkan suatu sistem penyelenggaraan, maka sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia membuat sendiri tanpa harus digantungkan kepada peran serta swasta. Hal ini akan berdampak stategis jika dilakukan oleh swasta, karena penguasaan data publik akan sangat rentan jika dipegang oleh swasta. Terkait dengan perlu tidaknya peningkatan pengetahuan bagi notaris untuk dapat mendukung atau menyelenggarakan jasa kenotariatan secara elektronik, pada dasarnya terdapat negara harus mensyaratkan kwalifikasi khusus untuk menjalankan jasa kenotariatan secara elektronik. Kareana notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akata otentik, sehingga diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar para notaris mengetahui dan dapat melakukan tugasnya dalam menyelenggarakan jasa kenotariatan elektronik. Sesuai dengan karasteristik pendidikan notariat di Indonesia, notaris belum diberikan cukup pengetahuan tentang komputer dan komunikasi, maka penulis berpendapat diperlukan adanya kwalifikasi khusus atau tambahan bagi notaris Indonesia untuk menjalankan jasa kenotariatan elektronik atau cybernotary dengan adanya pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan jasa kenotariatan elektronik khususnya untuk menjasi seorang otoritas pendaftaran atau Regisration Authority. Dimana peran ini sesai dengan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh notaris konvensional dalam membuat akta yaitu dengan melakukan verifikasi identitas para pihak dalam akta yang dibuatnya tersebut.



105

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Fungsi dan Peran Pihak Ketiga Terpercaya dalam suatu transaksi elektronik. Peran Thrusted Third Party atau pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik mutlak diperlukan karena pihak ketiga terpercaya ini bertujuan untuk membantu para pihak melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain tanpa perlu bertatap muka dengan pihak lain akan tetapi mereka mengetahui dengan siapa mereka bertransaksi dikarenakan bantuan dari pihak ketiga yang dipercaya tersebut dalam membantu melakukan identifikasi dan verifikasi serta membantu membuat sertifikat elektronik yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi elektronik Karena begitu pentingnya fungsi mereka ini, maka akan semakin berat pula tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakannya. Oleh karena itu diperlukan keahlian yang khusus agar mereka dapat menjadi pihak ketiga terpercaya tersebut. Sedangkan fungsi dan peran agen pendaftaran terpercaya dalam suatu transaksi elektronik adalah sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan identifikasi identitas dari pemohon yang bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat digital yang nantinya akan digunakan untuk transaksi elektronik. Fungsi ini sangat penting, karena tanpa adanya suatu verifikasi identitas pemohon tidak akan dikeluarkannya sertifikat digital oleh penyedia jasa layanan keamanan.



106

2. Jabatan notaris sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik di Indonesia Jabatan notaris di Indonesia adalah sebagai pejabat publik yang mendapatkan kewenangannya tersebut dari undang-undang dan mendapat kepercayaan dalam bidang hukum untuk membuat suatu alat bukti yang kuat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju sehingga untuk melakukan suatu transaksi tidak diperlukan lagi untuk bertemu muka secara langsung sehingga

akan menghemat biaya dan waktu yang

diperlukan dalam menyelesaikan transaksi tersebut. Hal ini merupakan peluang bagi notaris untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut dikarenakan para pihak tidak mengenal satu sama lain, sehingga kemungkinan bahwa yang melakukan transaksi tersebut bukan pihak yang sebenarnya. Oleh karena itu

fungsi

otoritas

pendaftaran

menjadi

sangat

penting

untuk

mengidentifikasi dan membantu para pihak yang akan melakukan transaksi elektronik tersebut. Peran notaris sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang akan semakin memberikan keprecayaan yang sangat tinggi bahwa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh notaris tersebut selaku otoritas pendaftaran akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini merupakan peluang bagi notaris untuk lebih berkembang lagi seiring dengan perkembangan zaman yang sudah tidak terlalu membutuhkan tatap muka dalam melakukan suatu transaksi dan ini dalam penerapannya di Indonesia notaris lebih tepatnya menjadi seorang Otoritas pendaftaran atau juga bisa menjadi seorang agen pendaftaran terpercaya yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan identifikasi identitas dari pemohoan sertifikat digital.



107

4.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Perlunya inistiatif dari organisasi notaris itu sendiri untuk lebih berkembang dan dapat memenuhi perkembangan zaman dan juga untuk lebih meningkatkan kemampuan dari notaris itu sendiri agar tidak terlalu ketinggalan zaman dimana masih banyak notaris di Indonesia yang belum paham untuk menggukan komputer dan untuk melakukan tugasnya tersebut mereka serahkan kepada para asistennya. 2. Perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas dari para notaris agar dapat bergerak dalam jasa kenotariatan elektronik dimana hal ini akan menambah daya saing mereka dalam menghadapi era globalisasi ini 3. Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini untuk lebih menyelarankan diri dengan perkembangan zaman dimana kemajuan teknologi informasi dan teknologi yang sudah semakin maju



108

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

A. Michael Froomkin, The Metafora of Public Key, The Chip Clipper, dan Constitution, 143 U. Pa L. Rev 709 (1995).

Brendan P. Kehoe, Zen and Art of Internet (1992)

Bruce Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algoritma dan Source Code dalam C 470-74, 501-02 (1996)

David Icove et al, Computer Crime: Buku A Crimefighter's

Federal PKI Policy Authority, Registration Authority (RA) Requirements,

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992).

http://www.cio.gov/fpkipa/documents/fpkipa_charter.pdf untuk review.

Information Security, Section of Science & Technology – American Bar Association, Digital Signature Guideliness (United State, America Bar Association: 1996

I-trust, Certification Practice Statement I-trust (Jakarta: Desember 2000).

ITU-T Recommendation X.842 Technical Report ISO/IEC Tr 14516 Information Technology – Security Techniques – Guidelines For The Use And Management Of Trusted Third Party Services.



109

Kamus Besar Bahasa Indonesia

LKHT FHUI, Naskah Akademis Transaksi Elektronik dan tanda Tangan Elektronik,

Mamudji., et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),

Muchlis Fatahna, “Kedudukan Notaris dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Notaris Bicara Soal Kenegaraan, diedit oleh Muchlis Fatahna dan Joko (Jakarta: Watampone Press, 2003).

Peraturan

Menteri

Komunikasi

Dan

Informatika

Nomor

:

30/PERM/M.KOMINFO/11/2006 Tentang Badan Pengawas Certification Authority.

Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Cet. 1, (Jakarta: Intermasa, 1978).

Ronald J. Man dan Jane K. Winn, Electronic Commerce, (New York: Aspen Law and Business, 2002)

Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1989)

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31, (Jakarta: Intermasa, 2003).

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris. Cet 2, (Jakarta: Ichtian Baru Van Hoeve, 2000).

Teguh Samudera. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 2004).



110

Veegens dan Oppenheim. Schets Van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht. D1.III, (1934).

National Notary Association, Trusted Enrollment Agent Training including eNotary Certification, Seminar Workbook and Reference Guide, (California: NNA, 2008)

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor NOMOR : 30/PERM/M.KOMINFO/11/ 2006 Tentang Badan Pengawas Certification Authority

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

United State Model Notary Act 2002

C. Internet.

Anonymizer FAQ, http://anonymizer.cs.cmu.edu:8080/faq.html

S. Chokhani, Request for Comment 2527: Internet X.509 Public Key Infrastructure

Certificate Policy and Certificate Practice Framework

(United States: Internet Society, 1999). http://www.jetf.org/rfc/rfc2527.txt.



111

Trilateral Commision, http://www.trilateral.com.



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents