UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNGJAKARTA TIMUR JALAN KAYU PUTIH SELATAN III NO.2B PERIODE 8 JANUARI – 18 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

NURUL FAUZIAH HAQ, S. Farm. 1206313450

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNGJAKARTA TIMUR JALAN KAYU PUTIH SELATAN III NO.2B PERIODE 8 JANUARI – 18 JANUARI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

NURUL FAUZIAH HAQ, S. Farm. 1206313450

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013 ii


HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diajukan oleh: Nama / NPM : Nurul Fauziah Haq, S.Farm / 1206313450 Program Studi : Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI Judul Laporan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Jalan Kayu Putih Selatan III No.2B Periode 8 Januari-18 Januari 2013

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas Indonesia.

iii Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, sayadapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker Fakultas FarmasiUniversitas Indonesia. Dalam penulisan laporan ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Dr. Yusmaniar selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA. 2. Bapak Drs. Mawardinur, Apt., selaku pembimbing PKPA dan Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 3. Ibu Dra. Dian Sulistyowati, Apt., selaku Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 4. Ibu drg. Margaretha S.D.W., selaku Koordinator Tenaga Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 5. Ibu drg. Roselyne Tobing, selaku Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 6. Ibu Herfin Setyowati, Apt selaku pembimbing lapangan dan Apoteker di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang telah membimbing dengann sabar dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 7. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, Apt., MS, selaku ketua Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

iv Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

8. Bapak Dr. Harmita, Apt., selaku pembimbing PKPA dan ketua Program Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama PKPA berlangsung. 9. Bapak Muwardi selaku Asisten Apoteker di Apotik Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Ibu Dwi Juni Irianti selaku Penanggungjawab Gudang Obat Puskesmas Kecamatan Pulogadung, dan Ibu Sella selaku Penanggungjawab Gudang Induk Puskesmas Kecamatan Pulogadung yang telah menerima dan membantu penulis dengan sabar selama melaksanakan kegiatan PKPA. 10. Papa dan Mama yang selalu memberikan doa, serta dukungan moral dan finansial kepada penulis. 11. Rekan-rekan mahasiswa Apoteker angkatan 76 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Profesi Apoteker di Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak yang membaca. Akhir kata, penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani PKPA yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Depok, 2013

Penulis

v Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN PRAKTEK KERJA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nurul Fauziah Haq NPM : 1206313450 Program Studi : Apoteker Fakultas : Farmasi Jenis karya : Karya Akhir demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya akhir saya yang berjudul : “Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Jalan Kayu Putih Selatan III No.2B Periode 8 Januari – 18 Januari 2013” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada tanggal : 29 Juli 2013 Yang menyatakan

( Nurul Fauziah Haq )

vi Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN PRAKTEK KERJA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS............................................................vi DAFTAR ISI .................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... viii BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................... 1 1.1.Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2 Tujuan ................................................................................................ 2 BAB 2 TINJAUAN UMUM ............................................................................... 3 2.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur..................... 3 2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat ............................................................. 10 2.3Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ............................. 12 BAB 3 TINJAUAN KHUSUS ......................................................................... 15 3.1 Pengelolaan Obat. ............................................................................. 15 3.2 Pelayanan Informasi Obat .. .............................................................. 19 BAB 4 PEMBAHASAN ................................................................................... 22 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 27 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 27 5.2 Saran ................................................................................................ 28 DAFTAR ACUAN ........................................................................................... 29

vii Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Bagan struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan pulogadung .... 30 Lampiran 2. Peta Wilayah Kecamatan Pulogadung ......................................... 31 Lampiran 3. Data PegawaiPNS, CPNS, dan Non PNS di PuskesmasKecamatan Pulogadung .............................................. 32 Lampiran 4. Data Pegawai Puskesmas Kelurahan-Kelurahan yang dibawahi oleh puskesmasKecamatan Pulogadung ......................................... 33 Lampiran 5. Rencana Kebutuhan Obat-Obatan Tahun Anggaran 2012 di Puskesmas Kecamatan Pulogadung ............................................. 35 Lampiran 6. Formulir Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Pulogadung. .................................................................................. 37

viii Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yaitu Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, dijelaskan bahwa sistem pemerintahan saat ini telah diubah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional (Presiden RI, 1999). Kewenangan sebagai daerah otonom dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri mencakup banyak bidang termasuk bidang kesehatan (Presiden RI, 2000). Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka dalam perwujudan pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah. Tujuan sistem kesehatan daerah adalah terselenggaranya pembangunan. Sejak tahun 2001 sejalan dengan penerapan otonomi daerah pengelolaan obat dilakukan secara penuh oleh kabupaten/ kota. Mulai dari aspek perencanaan, pemilihan obat, pengadaan, pendistribusian dan pemakaian. Fungsi pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kementran Kesehatan Republik Indonesia di era desentralisasi meliputi penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, penetapan harga obat pelayanan kesehatan dasar dari program, penyiapan modul-modul pelatihan dan pedoman pengelolaan. Sedangkan Fungsi pemerintah tingkat propinsi dalam hal ini Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta yaitu melakukan pelatihan petugas pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan untuk kabupaten/kota, melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan ke kabupaten/kota, menyediakan fasilitator untuk pelatihan pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota, melaksanakan advokasi penyediaan anggaran kepada pemerintah propinsi. 1


Universitas Indonesia

2

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memiliki peran yaitu Menyediakan data dan informasi obat dan Pengelolaan obat (kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi). Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Mahasiswa calon apoteker perlu mengetahui perannya pada lingkup pusat pelayanan kesehatan masyarakat di pemerintahan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya kelak. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran apoteker di lingkup pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa calon apoteker melakukan PKPA di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang berlangsung dari tanggal 8 Januari 18 januari 2013 untuk memberikan wawasan kepada calon apoteker mengenai perannya di pusat pelayanan kesehatan.

1.2

Tujuan Tujuan dari PKPA di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan

Pulogadung Jakarta Timur adalah agar mahasiswa Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI: a. Mengetahui dan memahami gambaran umum pusat kesehatan masyarakat beserta peran dan fungsinya. b. Mengetahui dan memahami pengelolaan dan pelayanan obat di Puskesmas kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.



BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1 Suku Dinas Kesehatan Adminitrasi Jakarta Timur 2.1.1. Visi dan Misi (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2011) Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu Jakarta Timur Sehat, Mandiri dan Bermutu untuk semua. Misi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah : a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). b. Meningkatkan kinerja organisasi dengan pendekatan tim. c. Mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi. d. Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi terkait. e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

2.2.2. Sasaran Mutu (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2012) Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah : a. Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100% terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu. b. Binwasdal Program 100 % terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan asarana kesehatan 12 hari kerja, kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja. d. Keluhan pelanggan 100 % ditindaklanjuti. e. Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51 atau dalam kategori “Baik”.

3



4

2.2.3. Struktur Organisasi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009) Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari : a. Kepala Suku Dinas b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Kesehatan Masyarakat d. Seksi Pelayanan Kesehatan e. Seksi Sumber Daya Kesehatan f. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan g. Subkelompok Jabatan Fungsional

2.2.3.1.Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau Instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.2.3.2. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : Universitas Indonesia


5

a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinassesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. d. Melakasanakan

monitoring,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas. f.

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas.

g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor i.

Melaksanakan pengelolaan ruang rapat atau pertemuan Suku Dinas

j.

Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas.

k. Menerima,

mencatat,

membukukan,

menyetorkan

dan

melaporkan

penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan. l.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha.

m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

2.2.3.3. Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


6

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkuptugasnya. c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi f.

Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatann masyarakat.

g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat Kota Administrasi. h. Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM.

j.

Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat. l.

Melaporkan

dan

mempertanggunjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Kesehatan Masyarakat.

2.2.3.4. Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


7

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi atau perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i.

Melaksanakan siaga 24 jam / Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes).

j.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan.

k. Meyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan. l.

Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pelayanan Kesehatan.

2.2.3.5. Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman.



8

d. Memberikan rekomendasi atau perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i.

Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan.

j.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penetapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas.

k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l.

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor dan auditor mutu pelayanan kesehatan.

m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, took obat, depo obat dan industri makanan minuman rumah tangga. n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Sumber Daya Kesehatan.



9

2.2.3.6. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan. d. Melaksanakan kegiatan pembinan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular atau tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dearah (UKPD) dan atau instansi pemerintah / swasta / masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan imunisasi. i.

Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi surveilens epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kota Administrasi.

j.

Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. Universitas Indonesia


10

k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l.

Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.

m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air minum / air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengeloalaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengeloalaan lingkungan / upaya pemantauan lingkungan. o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. r. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan.

2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat 2.2.1 Pengertian Puskesmas Pusat kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan (Departemen Kesehatan RI, 2006).



11

2.2.2 Tujuan Pembentukkan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006) a. Tujuan Umum Meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat di Indonesia. b. Tujuan Khusus 1) Terhentinya proses perjalanan penyakit yang diderita seseorang. 2) Berkurangnya penderitaan seseorang karena sakit. 3) Tercegahnya dan berkurangnya kecacatan. 4) Menunjuk penderita ke fasilitas diagnosa dan pelayanan yang lebih canggih bila perlu.

2.2.3 Pelayanan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006) Bentuk pelayanan pengobatan di puskesmas diarahkan kepada kemampuan diagnosa penyakit dan pengobatan yang sederhana dan mendasar. Sarana dan prasarana din Puskesmas mendasar, maka bentuk-bentuk pelayanan yang dapat diberikan tergantung kepada kemampuan yang ada. Dalam diagnosa dan pengobatab yang lebih canggih dilaksanakan di unit kerja yang lebih tinggi kecanggihannya, seperti Rumah Sakit Kabupaten, Rumah Sakit Khusus, rumah Sakit provinsi. Adapun pelayanan kesehatan menyeluruh pada puskesmas meliputi : a. Kuratif (Pengobatan) b. Preventif (Pencegahan) c. Promotif (Peningkatan Kesehatan) d. Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan)

2.2.4 Kedudukan Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006) a. Kedudukan secara administratif Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II yang bertanggungjawab langsung seara teknis dan adminitratif dengan Kepala Dinas Kessehatan Daerah Tingkat II.



12

b. Kedudukan dalam hirarki pelayanan masyarakat Puskesmas dalam urutan hirarki pelayanan kesehatan, sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional, maka puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama.

2.3 Puskesmas Kecamatan Pulogadung (Puskesmas Kecamatan Pulogadung, 2011) 2.3.1 Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan Pulogadung a. Visi Puskesmas Kecamatan Pulogadung “Terwujudnya puskesmas yang memberikan pelayanan terbaik, profesional, berkualitas, bertanggungjawab, serta mengutamakan kepuasan pelangan menuju Pulogadung sehat” b. Misi Puskesmas Kecamatan Pulogadung 1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pelanggan secara merata dengan beretika, bermutu sesuai standar. 2. Meningkatkan profesionalisme SDM secara berkesinambungan. 3. Menyelenggarakan pelayanan internal manajemen yang bermutu dalam mendukung pelaksanaan tugas. 4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama lintas sewktor dan mitra usaha. 5. Melengakapi

sarana

dan

prasarana

untuk

meningkatkan

pelayanan

masyarakat. 6. Membina peran serta masyarakat menuju masyarakat sehat secara mandiri . 7. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan sistem manajemen mutu kesehatan. 8. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana yang responsif, merata dan meningkatkan seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2 Motto dan Kebijakan Mutu Puskesmas Kecamatan Pulogadung a. Motto Puskesmas Kecamatan Pulogadung Bersama Kita Maju (M : Mutu pelayanan target kami, A : Asah, asih, asuh sesama karyawan, J : Junjng tinggi Profesionalisme, U : Utamakan pelayanan prima) Universitas Indonesia


13

b. Kebijakan MutuPuskesmas Kecamatan Pulogadung 1) Berorientasi pada kepuasan pelanggan. 2) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional. 3) Mengadakan perbaikan dan peningkatan terus-menerus. 4) Mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. 5) Mendapatkan sasaran mutu dan mengevaluasi pencapaiannya.

2.3.3 Kegiatan Pokok Puskesmas Kecamatan Pulogadung a. Balai Pengobatan Umum atau Akses b. Balai Pengobatan Gigi c. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) d. Kamar Suntik e. Keluarga Berencana f. Konsultasi Gizi g. Kesehatan Lingkungan (Kesling) h. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) i. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan j. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat k. Bimbingan Kesehatan Keluarga l. Pelayanan Kesehatan Masyarakat m. Usaha Kesehatan Sekolah n. Kesehatan Olaraga o. Perawatan Kesehatan Masyarakat p. Usaha Kesehatan Kerja q. Kesehatan Jiwa r. Kesehatan Mata s. Laboratorium Sederhana t. Pencatatan dan Pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan u. Kesehatan Usia Lanjut v. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) w. Kamar Obat Universitas Indonesia


14

2.3.4 Sarana Puskesmas Kecamatan Pulogadung Sarana kesehatan berupa fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diantaranya : a. Obat-obatan b. Alat Kesehatan c. Fasilitas Kesehatan d. Sarana Transportasi



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS

3.1

Pengelolaan Obat (Kementerian Kesehatan RI, 2010) Obat merupakan komponen yang esensial dari suatu pelayanankesehatan.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar sertaefektif dan efisien secara berkesinambungan. Pengelolaan obat publik danperbekalan kesehatan

meliputi

kegiatan

perencanaan

dan

permintaan,

penerimaan,

penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, sertasupervisi dan evaluasi pengelolaan obat.Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal untukmenjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepatwaktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit. pelayanan kesehatan.Ruang lingkup dari pengelolan obat yaitu : a. Perencanaan b. Permintaan c. Penyimpanan d. Pendistribusian e. Pencatatan dan Pelaporan

3.1.1 Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat danperbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Perencanaan kebutuhan obat untuk Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas.Data obat yang dihasilkan oleh Puskesmas merupakan salah satu faktor utama dalam mempertimbangkan perencanaan kebutuhan obat tahunan.Oleh karena itu, data ini sangat penting untuk perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas.

3



16

3.1.2 Permintaan atau pengadaan Obat Sumber penyediaan obat di Puskemas adalah sebelumnya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Obat yang diperkenankan untuk disediakan di Puskesmas adalah obat Esensial yang jenis dan itemnya ditentukan setiap tahun oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk kepada Daftar Obat Esensial Nasional. Selain itu sesuai dengan kesepakatan global maupun Keputusan Menteri Kesehatan No: 085 tahun 1989 tentang Kewajiban menuliskan Resep/ dan atau menggunakan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah, maka hanya obat generik saja yang diperkenan tersedia di Puskesmas. Adapun beberapa dasar pertimbangan dari Kepmenkes tersebut adalah : a. Obat generik sudah menjadi kesepakatan global untuk digunakan di seluruh dunia bagi pelayanan kesehatan publik. b. Obat generik mempunyai mutu, efikasi yang memenuhi standar pengobatan. c. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan publik bagi masyarakat. d. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan publik. e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi dana obat di pelayanan kesehatan publik. Permintaan obat untuk mendukung pelayanan obat di masing-masing Puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan format LPLPO, sedangkan permintaan dari sub unit ke kepala puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO Sub unit. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan ketepatan waktu penyerahan obat kepada Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk lebih lanjut mengenai alur permintaan dan penyerahan obat secara langsung dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Puskesmas. Kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan atau permintaan yaitu terdiri dari permintaan rutin dan permintaan khusus. Permintaan atau pengadaan rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota untuk masing-masing puskesmas.sedangkan permintaan khusus dilakukan di luar jadwal distribusi rutin apabila kebutuhan meningkat, menghindari kekosongan, penanganan Kejadian Luar biasa (KLB), obat rusak dan


17

kadaluwarsa. Permintaan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Pemakaian Lembar Permintaan Obat (LPLPO).Permintaan obat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Selanjutnya diproses oleh instalasi Farmasi kabupaten/kota. Data-data yang diperlukan untuk menentukan jumlah permintaan obat yaitu data pemakaian obat periode sebelumnya, jumlah kunjungan resep, data penyakit, frekuensi distribusi obat oleh instalasi farmasi kabupaten/Kota.Data-data tersebut dapat diperoleh dari LPLPO dan LB1. Sumber penyediaan obat di puskemas sekarang ini di DKI Jakarta dilakukan oleh puskesmas itu sendiri atau tidak lagi bersumber dari suku dinas kesehatan kabupaten/kota.

3.1.3 Penyimpanan Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin.Tujuan dari penyimpanan yaitu agar obat tersedia di Unit Pelayanan Kesehatan mutunya dapat dipertahankan.Dalam penyimpanan perlu dilakukan standar terhadap gudang serta kondisi penyimpanan obat dan sistem pengaturan penyimpanan obat. Persyaratan gudang menurut pedoman puskesmas yaitu : a. Cukup luas minimal 3 x 4 m2 b. Ruangan kering tidak lembab c. Ada ventilasi agar ada aliran udara dan tidak lembab/panas d. Perlu cahaya yang cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk menghindarkan adanya cahaya langsung dan berteralis e. Lantai dibuat dari tegel/semen yang tidak memungkinkan ber-tumpuknya debu dan kotoran lain. Bila perlu diberi alas papan (palet) f. Dinding dibuat licin g. Hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam h. Gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat


18

i. Tersedia lemari/laci khusus untuk narkotika dan psikotropika yang selalu terkunci j. Sebaiknya ada pengukur suhu ruangan Selain

standar

gudang.Kondisi

gudang,

penyimpanan

perlu

diperhatikan

gudang

diperlukan

kondisi untuk

penyimpanan menjaga

mutu

obat.Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada kondisi penyimpanan gudang yaitu kelembaban, sinar matahari dan temperatur. Pengaturan dan penyimpanan obat dapat disusun secara alfabetis, dirotasi dengan sistem FIFO dan FEFO, disimpan pada rak, diletakan diatas palet, cairan dipisahkan dari padatan, obat-obatan disimpan ditempat yang cocok dan sesuai.

3.1.4 Pendistribusian Penyaluran/distribusi adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan. tujuan dari pendistribusian ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada diwilayah kerja puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian obat yaitu menentukan frekuensi distribusi, menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan, melaksanakan penyerahan obat. Dalam menentukan frekuensi distribusi perlu dipertimbangkan jarak sub unit pelayanan dan biaya distribusi yang tersedia. Untuk menentukan jumlah obat yang diperlukan perlu dipertimbangkan pemakaian rata-rata per jenis obat, sisa stok, pola penyakit dan jumlah kunjungan dimasing-masing sub unit pelayanan kesehatan. Penyerahan obat dapat dilakukan dengan cara gudang obat menyerahkan atau mengirimkan obat dan diterima diunit pelayanan, penyerahan di gudang puskesmasdiambil sendiri dari sub unit-unit pelayanan. Obat diberikan bersamasama dengan formulir LPLPO dan lembar pertama disimpan sebagai tanda bukti penerimaan obat.

3.1.5 Pencatatan dan Pelaporan


19

Pencatatan dan pelaporan data obat di Puskesmas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obatobatan yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas dan atau unit pelayanan lainnya. Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah Bukti bahwa suatu kegiatan yang telah dilakukan, sumber dana untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, sumber dana untuk pembuatan laporan. Puskesmas bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan obat yang tertib dan lengkap serta tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan seluruh pengelolaan obat.Sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas adalah LPLPO dan kartu stok.LPLPO yang dibuat oleh petugas Puskesmas harus tepat data, tepat isi dan dikirim tepat waktu serta disimpan dan diarsipkan dengan baik.LPLPO juga dimanfaatkan untuk analisis penggunaan, perencanaan kebutuhan obat, pengendalian persediaan dan pembuatan laporan pengelolaan obat.. Alur pelaporan yaitu Data LPLPO merupakan kompilasi dari data LPLPO sub unit dan Puskesmas Induk, LPLPO dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu :Dua rangkap diberikan ke Dinkes Kabupaten/Kota melalui Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, untuk diisi jumlah yang diserahkan. Setelah ditanda tangani disertai satu rangkap LPLPO dan satu rangkap lainnya disimpan di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.an Satu rangkap untuk arsip Puskesmas Periode pelaporan dilakukan secara periodic, setiap bulan LPLPO dikirim setiap awal bulan, begitu juga untuk puskesmas yang mendapatkan distribusi setiap bulan LPLPO dikirim setiap awal bulan dan didistribusikan setiap 3 bulan sekali.

3.2 Pelayanan Informasi Obat (Kemnterian Kesehatan RI, 2010) Pelayanan informasi obat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, tenaga kesehatan, masyarakat maupun pihak yang memerlukan.tujuan dari Pelayanan Informasi Obat yaitu menyediakan dan


20

memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain untuk menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional. Sarana dan prasarana pelayanan informasi obat disesuaikan dengan kondisi saranapelayanan

kesehatan.

Jenis

dan

jumlah

perlengkapan

bervariasi

tergantungketersediaan dan perkiraan kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan informasi obat. Kegiatan pelayanan informasi obat yang dapat dilaksanakan dipuskesmas, meliputi : a. Pelayanan Informasi Aktivitas untuk mendukung pelayanan kefarmasian yaitu menjawab pertanyaan, mengkaji dan menyampaikan informasi bagi yang memerlukan, menyiapkan materi dan membuat bulletin, brosur, leaflet dll. Informasi yang lazim diperlukan pasien diantaranya : 1) Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari,apakah di waktu pagi, siang, sore atau malam. Dalam hal ini termasuk apakahobat diminum sebelum atau sesudah makan. 2) Lama

penggunaan

obat,

apakah

selama

keluhan

masih

ada

atau

harusdihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskanuntuk mencegah timbulnya resistensi. 3) Cara

penggunaan obat

yang

benar

akan

menentukan keberhasilan

pengobatan.Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaanobat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral, obattetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot hidung, tetes telinga,suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina. 4) Efek yang akan timbul dari penggunaan obat, misalnya berkeringat, mengantuk, kurang waspada, tinja berubah warna, air kencing berubah warna, dan sebagainya. 5) Hal-hal lain yang mungkin timbul, misalnya interaksi obat dengan obat lainatau makanan tertentu dan kontraindikasi obat tertentu dengan diet rendah kalori, kehamilan dan menyusui serta kemungkinan terjadinya efek obat yang tidak dikehendaki.


21

b. Pendidikan dan Pelatihan Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan antara lain: 1) Menyajikan informasi mengenai obat dan atau penggunaan obat dalam bentukpenyuluhan. 2) Membimbing apoteker magang/mahasiswa yang sedang praktik kerja lapangan mengenai keterampilan dalam pelayanan informasi 3) Semua kegiatan PIO harus didokumentasikan.

Manfaat dokumentasi adalah: 1) Bahan audit dalam melaksanakan Quality Assurance dari pelayanan informasiobat. 2) Sumber informasi apabila ada pertanyaan serupa. 3) Memprioritaskan penyediaan sumber informasi yang diperlukan dalam menjawabpertanyaan. 4) Media pelatihan tenaga farmasi. 5) Basis data pencapaian kinerja, penelitian, analisis, evaluasi dan perencanaanlayanan.

Dokumentasi memuat: 1) Tanggal dan waktu pertanyaan dimasukkan 2) Tanggal dan waktu jawaban diberikan 3) Metode penyampaian jawaban 4) Pertanyaan yang diajukan 5) Orang yang meminta jawaban 6) Orang yang menjawab 7) Kontak personal untuk tambahan informasi.


BAB 4 PEMBAHASAN

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan atau dusun/rukun warga (RW) (Kementerian Kesehatan, 2006). Pusat kesehatan masyarakat kecamatan Pulogadung membawahi delapan puskesmas kelurahan yaitu Puskesmas Kayu Putih, Puskesmas Rawamangun, Puskesmas Cipinang, Puskesmas Pisangan Timur I, Puskesmas Pisangan Timur II, Puskesmas Jatinegara Kaum, Puskesmas Jati I, dan Puskesmas Jati II. Sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan puskesmas kecamatan Pulogadung terdiri dari tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 47 orang, tenaga honorer/kontrak 25 orang dan tenaga dari pihak ketiga (cleaning service) sebanyak 4 orang. Data pegawai Puskesmas baik PNS, CPNS, dan Non PNS di puskesmas Kecamatan Pulogadung tahun dapat dilihat pada Lampiran 3. Koordinator farmasi di puskesmas bertugas dalam pengelolaan obat dan pelayanan obat. Pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Sedangkan pelayanan obat merupakan suatu kegiatan penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai serta pelayanan resep yang bermutu. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi, menentukan dan menyusun jumlah dan jenis perbekalan farmasi yang disesuaikan dengan alokasi dana. Tenaga yang terlibat dalam perencanaan di Puskesmas Kecamatan Pulogadung adalah dokter dan apoteker. Prosedur perencanaan di puskesmas Pulogadung dengan mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data tentang penerimaan, pengeluaran, pemakaian serta persediaan di gudang penyalur, gudang

22 Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013


23

obat dan alat kesehatan Puskesmas Kecamatan, serta melihat dari rekap pemakaian obat selama satu tahun. Pemilihan jenis obat berfungsinya untuk menentukan apakah obat benarbenar diperlukan sesuai dengan jumlah kunjungan dan pola penyakit di Puskesmas kecamatan Pulogadung serta perhitungan kebutuhan. Pemilihan jenis obat dipilih berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional di Puskesmas Departemen Kesehatan RI dan Standar pengobatan. Selain itu, untuk menentukan jumlah, jenis obat dan alkes diperlukan beberapa bahan seperti data dan informasi yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya keamanannya, mutu, fungsi dan kinerja yang baik.serta sistem administrasi pencatatan, pengolahan data dan pelaporan. Pada perencanaan dikenal dengan dua metode untuk menentukan jenis obat. Metode tersebut yaitu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode konsumsi yaitu metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat pada tahun sebelumnya. Untuk melaksanakan metode ini perlu diperhitungkan rencana kebutuhan obat berdasarkan pengumpulan data LPLPO, kartu stock, rekapituasi kunjungan, data analisa metode konsumsi yang dilakukan 3 tahun sebelumnya dan perhitungan perkiraan kebutuhan. Sedangkan metode epidemiologi yaitu metode yang didasarkan pada data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar pengobatan yang ada. Pada metode ini perlu diperhitungkan perkiraan kebutuhan seluruh unit pelayanan kesehatan kecamatan Pulogadung, menyusun perencanaan kebutuhan obat pertahun diserahkan kebagian perencanaan anggaran dan menyerahkan form perencanaan kebutuhan pertriwulan, dibuatkan surat permintaan/surat pesanan kemudian diserahkan ke bagian pengadaan. Bagian pengadaan adalah suatu proses untuk mengadakan obat yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan puskesmas. Sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan bersumber dari subsidi dan swadana / proses ini diawali dengan membentuk pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan. Pembentukan dilakukan oleh kepala puskesmas. Tatacara pemilihan penyedia barang yaitu membuat rencana umum pengadaan, pengkajian ulang rencana umum pengadaan, penyususnan dan penetapan rencana pelaksanaan dan pemilihan sistem pelelangan barang. Universitas Indonesia


24

Penerimaan merupakan suatu kegiatan dalam menerima perbekalan farmasi dari pemasok atau Sudin kesmas Jakarta Timur ke gudang penyalur dimana disertai dokumen yang lengkap. Prosedur penerimaan yaitu melakukan penerimaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai dengan melakukan pengecekan terhadap jumlah dan jenis obat, kemasan, nomor batch atau spesifikasi alat kesehatan habisa pakai, dan kadaluarsa. Obat dan alat kesehatan yang diterima disesuaikan dengan isi dokumen yang ditandatangani oleh petugas penerima barang dan diketahui kepala puskesmas setempat. Kemudian dicatat dan direkap pada form pemeriksa/penerimaan. Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung dilakukan pengadaan obat dengan menggunakan obat generik 90%, dimana masih adanya pengadaan obat non generik, hal ini dikarenakan ada obat yang memang tidak ada produk generiknya (misalnya bromhexin, kombinasi kaolin dan pektin) dan juga karena ada obat-obat permintaan user atau unit terkait yang memang tidak ada generiknya (misalnya misoprostol). Penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan , reagen, alat kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta terhindar dari gangguan kerusakan fisik maupun kimia yang dapat merusak mutu. Penyimpanan pada puskesmas Pulogadung digunakan sistem FEFO (First Expired First Out) bedasarkan abjad. Penyimpanan dibedakan pula berdasarkan bentuk sediaannya. Kondisi penyimpanan khusus dilakukan untuk vaksin, obat-obatan yang sangat sensitive seperti salep krim suppositoria, narkotika dan psikotropika, serta untuk bahan yang mudah terbakar seperti alkohol. Setiap penyimpanan juga disertakan dengan kartu stok. Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung terdapat tiga tempat penyimpanan (gudang) obat yaitu gudang induk yang berada di kecamatan pulogadung dan kelurahan Pisangan Timur II, serta gudang kecamatan. Dimana pada gudang kecamatan karena ruangannya yang kurang luas menyebabkan peletakan obat yang kurang rapi, selain itu pada gudang induk yang berada di kecamatan Pulogadung juga kurang luas sehingga gudang induk terdapat juga di



25

kelurahan Pisangan Timur II, hal ini karena tidak muatnya gudang induk kecamatan Pulogadung dalam menampung semua obat-obatan. Pendistribusian adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat dan alat kesehatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari intansi yang lebih tinggi ke unit dibawahnya secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit –unit pelayanan kesehatan. prosedur pendistribusian dimulai dari menetapkan frekuensi pengiriman obat dan alat kesehatan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, umumnya pertriwulan, kemudian ditentukan pula jumlah obat yang akan didistribusikan. Penentuan jumlah obat perlu dipertimbangkan pemakaian rata-rata perjenis obat dan jadwal pelaksanaan pendistribusian obat dan alat kesehatan habisa pakai ke unit-unit pelayanan kesehatan. Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung pendistribusian dilakukan dari gudang induk ke gudang kecamatan dan juga kedelapan

puskesmas

kelurahan.

Dari

gudang

kecamatan

dilakukan

pendistribusian internal untuk keperluan unit-unit pelayanan kesehatan termasuk apotek di puskesmas kecamatan Pulogadung. Pendistribusian obat kedelapan puskesmas kelurahan memerlukan sumber daya tambahan agar lebih efektif dan efisien. Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan obat yang ikut menentukan keberhasilan seluruh rangkaian pengelolaan perbekalan farmasi. Prosedur pencatatan dan pelaporan yaitu melakuakan kegiatan pencatatan dalam kartu stok, jumlah lembar resep, jumlah penerimaan obat, alat kesehatan dan pemakaian harian dan bulanan. Lalu, melakukan pencatatan pada lembar pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO), mencatat dan melaporkan obat rusak dan kadaluarsa, melakukan evaluasi dan supervise terhadap unit dibawahnya. Pelayanan Informasi Obat (PIO) Kegiatan pelayanan informasi obat berupa penyediaan dan pemberian informasi obat yang bersifat aktif atau pasif. Pelayanan bersifat aktif apabila apoteker pelayanan informasi obat memberikan informasi obat dengan tidak menunggu pertanyaan melainkan secara aktif memberikan informasi obat, misalnya penerbitan bulletin, brosur, leaflet, seminar dan Universitas Indonesia


26

sebagainya. Pelayanan bersifat pasif apabila apoteker pelayanan informasi obat memberikan informasi obat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diterima. Prosedur penanganan pertanyaan meliputi menerima pertanyaan-pertanyaan dapat langsung atau melalui petugas kesehatan, identitas penanya, Identifikasi masalah, menerima permintaan informasi, informasi latar belakang penanya, tujuan permintaan Informasi, penelusuran pustaka dan memformulasikan jawaban, menyampaikan informasi kepada pihak lainnya, menyampaikan manfaat informasi. Seluruh jawaban yang diberikan oleh informasi obat harus didokumentasikan sebagai catatan dari kegiatan yang dilakukan maupun sebagai informasi yang berguna bagi pertanyaan berikutnya dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi obat obat dan program jaminan mutu .Publikasi penyebaran informasi secara aktif ini harus melibatkan staf di Pelayanan Informasi Obat dalam bentuk publikasi. Pada Apotik Puskesmas Kecamatan Pulogadung Pelayanan Informasi Obat sudah dilakukan dengan baik saat penyerahan obat yaitu dengan memberitahukan frekuensi pemberian obat, lama pengobatan, cara pemakaian, dan indikasi, dan menjawab setiap pertanyaan yang di tanyakan mengenai obat.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan a. Pusat kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan.

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh

puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat. b. Pengelolaan

obatdi

Puskesmas

Kecamatan

Pulogadung

dimulai

dariperencanaan (melakukan kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas), melakukan pengadaan, melakukan penyimpanan (melakukan kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin), pendistribusian (melakukan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan), serta melakukan pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas. Pelayanan farmasi di Puskesmas Kecamatan Pulogadung

yaitu melakukan kegiatan dari

penerimaan obat sampai dengan pelayanan informasi obat.

27



28

5.2 a.

Saran Puskesmas Kecamatan Pulogadung perlu memiliki gudang obat induk maupun gudang obat kecamatan yang lebih luas agar peletakan obat lebih rapi, dan juga gudang obat induk tidak terbagi menjadi dua tempat.

b.

Puskesmas Kecamatan Pulogadung perlu penambahan sumber daya manusia di bagian farmasi untuk meningkatkan kinerja kerja yang baik.



29

DAFTAR ACUAN

Kementerian Kesehatan RI. (2010). Materi PelatihanManajemen Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentangkewenangan pemerintah. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Jakarta. Puskesmas Kecamatan Pulogadung. (2011). Laporan Tahunan Puskesmas Kecamatan Pulogadung. Jakarta: Puskesmas Kecamatan Pulogadung. Suku Dinas

Kesehatan Jakarta Timur.

(2012).

Quality Manual

Suku

DinasKesehatan Jakarta Timur; Bab III. Sistem Manajemen Mutu SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta: SukuDinas Kesehatan Jakarta Timur.

Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nurul Fauziah, FF, 2013

30

Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Pulogadung


31

Lampiran 2 Peta Wilayah Kecamatan Pulogadung


32

Lampiran 3 Data Pegawai PNS, CPNS, dan Non PNS di Puskesmas Kecamatan Pulogadung


33

Lampiran 4 Data pegawai Puskesmas Kelurahan – Kelurahan yang dibawahi oleh Puskesmas Kecamatan Pulogadung


34


35

LAMPIRAN 5 Rencana Kebutuhan Obat - Obatan Tahun Anggaran 2012 di Puskesmas Kecamatan Pulogadung


36


37

Lampiran 6 Formulir Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Pulogadung


38


39


40


UNIVERSITAS INDONESIA TUGAS KHUSUS

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR JALAN KAYU PUTIH SELATAN III NO.2B PERIODE 8 JANUARI – 18 JANUARI 2013

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI PUSKESMAS KECAMATAN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR PERIODE JANUARI – MARET 2012

NURUL FAUZIAH HAQ, S.Farm. 1206313450

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013


DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iii BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................... 1 1.1.Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2 Tujuan ................................................................................................ 2 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................3 2.1 Penggunaan Obat Rasional .....................................................................3 2.2 Penggunaan Obat Tidak Rasional...........................................................7 2.3 Pemantauan dan Evaluasi Pengunaan Obat Rasional ........................... 8 BAB 3 METODOLGI PENGKAJIAN............................................................ 11 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKPA ............................................. 11 3.2 Metode Pengumpulan Data. .............................................................. 11 3.3 Cara Kerja ....................................................................................... 11 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 13 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 17 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 17 5.2 Saran ................................................................................................ 18 DAFTAR ACUAN ........................................................................................... 19

ii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Januari 2012 ..... 20 Lampiran 2. Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Febuari 2012. ... 23 Lampiran 3. Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Maret 2012 ....... 26

iii


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pusat kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat. Dalam mencapai hal tersebut, puskesmas melakukan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu (Departemen Kesehatan RI, 2006). Pelayanan kefarmasian saat ini berorientasi pada pasien maka kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas harus mengarah untuk memprioritaskan pasien agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan yang baik antara lain dengan penggunaan obat secara rasional (Departemen Kesehatan RI, 2006). Penggunaan obat secara rasional menurut WHO (1985) adalah jika pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode yang adekuat dengan harga yang terjangkau untuknya dan masyarakat. Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah penting yang dapat menimbulkan dampak cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan, misalnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat (Kementrian Kesehatan RI, 2010). Penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan sering kali tidak tepat sehingga dapat menimbulkan pengobatan kurang efektif, peningkatan risiko terhadap keamanan pasien, meluasnya resistensi dan tingginya biaya pengobatan (Kementrian Kesehatan RI, 2011). Oleh karena itu, dalam puskesmas terdapat formulir monitoring indikator peresepan tiap bulannya atau data pengunaan obat



2

rasional (POR). Data tersebut dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan di tingkat Kota/Kabupaten pada masing-masing wilayah. Data yang ada dalam formulir monitoring indikator peresepan tersebut mampu merepresentasikan kerasionalan penggunaan obat di suatu puskesmas. Oleh karena itu, mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diberikan tugas khusus mengenai Rekapitulasi Laporan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Periode Januari-Maret Tahun 2012.

1.2 Tujuan Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, khususnya di bagian Farmasi (Apotek) bertujuan agar mahasiswa calon apoteker mampu: a. Mengetahui tujuan dan sistem pelaporan POR di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. b. Mengetahui dan mengkaji data POR periode Januari-Maret 2012 di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggunaan Obat Rasional 2.1.1 Deskripsi Penggunaan obat secara rasional menurut WHO (1985) adalah jika pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode yang adekuat dengan harga yang terjangkau untuknya dan masyarakat. Penggunaan obat yang tidak rasional merupakan masalah penting yang dapat menimbulkan dampak cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan, misalnya peningkatan resistensi akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.2 Pendekatan Penggunaan Obat Rasional 2.1.2.1 Penggunaan obat generik Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Propietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik merupakan obat yang telah terjamin mutu, keamanan dan khasiat serta harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan penggunaan obat generik akan mencapai penggunaan obat secara rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.2.2 Penerapan konsep obat esensial Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatannya. Dengan penggunaan obat esensial, diharapkan, akan mencapai penggunaan obat secara rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010).



4

2.1.2.3 Promosi penggunaan obat rasional Dengan promosi penggunaan obat rasional diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan obat secara tepat dan benar (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3 Kriteria Penggunaan Obat Rasional 2.1.3.1 Tepat Indikasi Penyakit Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan pada infeksi yang disebabkan bakteri. Berbagai studi menemkan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain penyakitpenyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik diberbagai bagian rumah sakit ditemkan 30%-80% tidak didasarkan pada indikasi (Kementrian Kesehatan RI, 2011) Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik, misalnya antibiotik yang diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian pemberian obat ini tidak dianjurkan untuk pasien yang tidak menunjukkan adanya gejala infeksi bakteri (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.2 Tepat Diagnosis Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar maka pemilihan obat tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya. Contohnya pada pasien diare yang disertai tenesmus dan terdapat darah dan lendir pada fases, maka diagosisnya adalah amoebiasisi dan diberi terapi metronidazol. Contoh lain pada pasien diare yang disertai tenesmus dan tidak terdapat darah dan lendir pada fases, maka diagnosisnya adalah bukan amoebiasis dan tidak diberikan terapi metronidazol, tetapi pada contoh ini, jika pemeriksa tidak jeli untuk menanyakan adanya darah dalam feses, maka bisa saja diagnosis yang dibuat menjadi kolera. Untuk yang terakhir ini obat yang diperlukan adalah tetrasiklin. Akibatnya penderita amoebiasis di atas terpaksa mendapat tetrasiklin yang sama sekali bukan antibiotik pilihan untuk amoebiasis (Kementerian Kesehatan RI, 2010).


5

2.1.3.3 Tepat Pemilihan Obat Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih haruslah yang memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit. Contohnya yaitu pada pasien dengan gejala demam yang terjadi pada hampir semua kasus infeksi dan inflamasi. Sebagian besar demam, pemberian parasetamol lebih dianjurkan karena di samping efek antipiretiknya, obat ini relatif paling aman dibandingkan dengan antipiretik yang lain. Pemberian antiinflamasi non steroid (misalnya asam mefenamat dan ibuprofen) hanya dianjurkan untuk demam yang terjadi akibat proses peradangan atau inflamasi (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.4 Tepat Dosis Agar suatu obat dapat memberikan efek terapi yang maksimal diperlukan penentuan dosis, cara, dan lama pemberian yang tepat. Besar dosis, cara, dan frekuensi pemberian umumnya didasarkan pada umur dan/atau berat badan pasien. Contohnya pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat dengan rentang terapi yang sempit misalnya teofilin, digitalis, dan aminoglikosida akan sangat berisiko timbulnya efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.5 Tepat Cara Pemberian Obat harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan, waktu, dan jangka waktu terapi sesuai anjuran. Contohnya yaitu pada obat antasida seharusnya dikunyah dulu baru ditelan untuk mempercepat munculnya efek lokal di lambung. Demikian pula tetrasiklin tidak boleh diminum bersama susu karena akan membentuk ikatan sehingga tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitasnya (Kementerian Kesehatan RI, 2010).


6

2.1.3.6 Tepat Pasien Mengingat respon individu terhadap efek obat sangat beragam maka diperlukan pertimbangan yang seksama, mencakup kemungkinan adanya kontraindikasi, terjadinya efek samping, atau adanya penyakit lain yang menyertai. Hal ini lebih jelas terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin dan aminoglikosida. Pada penderita dengan kelainan ginjal, pemberian aminoglikosida sebaiknya dihindarkan karena risiko terjadinya nefrotoksik pada kelompok ini meningkat secara bermakna (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.7 Tepat Informasi Kejelasan informasi tentang obat yang harus diminum atau digunakan pasien akan sangat mempengaruhi ketaatan pasien dan keberhasilan pengobatan. Tenaga kefarmasian harus mampu menyediakan dan memberikan informasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lain untuk menunjang penggunaan obat yang rasional dalam rangka mencapai keberhasilan terapi. Informasi yang diberikan meliputi nama obat, aturan pakai, lama pemakaian, efek samping yang ditimbulkan oleh obat tertentu, dan interaksi obat tertentu dengan makanan. Contohnya yaitu pada peresepan antibiotik harus disertai informasi bahwa obat tersebut harus diminum sampai habis selama satu kurun waktu pengobatan, meskipun gejala-gejala klinik sudah mereda atau hilang sama sekali. Interval waktu minum obat juga harus tepat, bila 4 kali sehari berarti tiap 6 jam. Hal ini sangat penting agar kadar obat dalam darah berada diatas kadar minimal yang dapat membunuh bakteri penyebab penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.1.3.8 Cost effectiveness Penggunaan obat tanpa indikasi yang jelas, atau pemberian obat untuk keadaan yang sama sekali tidak memerlukan terapi obat, jelas merupakan pemborosan dan sangat membebani pasien. Disini termasuk pula peresepan obat yang mahal padahal alternatif obat yang lain dengan manfaat dan keamanan sama dan harga lebih murah tersedia. Contohnya yaitu pemberian antibiotik pada pasien ISPA non pneumonia dan diare non spesifik, serta penggunaan injeksi pada pasien


7

myalgia. Hal ini merupakan pemborosan karena sebenarnya pasien tidak memerlukan antibiotik dan injeksi (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

2.2 Penggunaan Obat Yang Tidak Rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010) 2.2.1 Deskripsi Penggunaan

obat

dipertanggungjawabkan

dikatakan secara

tidak

medik

rasional

(medically

jika

tidak

inappropriate),

dapat baik

menyangkut ketepatan jenis, dosis, dan cara pemberian obat. Penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika kemungkinan dampak negatif yang diterima oleh pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Dampak negatif dapat berupa dampak klinis (misalnya terjadi efek samping dan resistensi kuman), dampak ekonomi (biaya tak terjangkau karena penggunaan obat yang tidak rasional dan waktu perawatan yang lebih lama), dan dampak sosial (ketergantungan pasien terhadap intervensi obat).

2.2.2 Kriteria Penggunaan Obat Yang Tidak Rasional 2.2.2.1 Peresepan salah (incorrect prescribing) Suatu peresepan dapat dikatakan salah bila pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit (Contohnya yaitu pemberian injeksi vitamin B12 untuk keluhan pegal linu, sebenarnya pasien bukan karena defisiensi vitamin B12) dan pemberian obat yang memberikan kemungkinan risiko efek samping yang lebih besar (Contohnya pasien ISPA non pneumonia tidak memerlukan antibiotik tetapi diberikan antibiotik yang dapat meningkatkan resistensi pasien terhadap antibiotik).

2.2.2.2 Peresepan yang berlebih (over prescribing) Pemberian obat yang sebenarnya tidak diperlukan untuk penyakit yang bersangkutan. Contohnya yaitu pemberian antibiotik pada ISPA non pneumonia, yang umunya disebabkan oleh virus.


8

2.2.2.3 Peresepan yang kurang (under prescribing) Pemberian obat kurang dari yang seharusnya diperlukan, baik dalam hal dosis, jumlah maupun lama pemberian. Tidak diresepkannya obat yang diperlukan untuk penyakit yang diderita juga termasuk dalam kategori ini. Contohnya yaitu Pemberian antibiotik selama 3 hari untuk ISPA pneumonia yang seharusnya diberikan selama 5 hari.

2.2.2.4 Peresepan yang majemuk (multiple percribing) Pemberian beberapa obat untuk satu indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. Contohna yaitu pemberian dua jenis antibiotik.

2.3 Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional (Kementerian Kesehatan RI, 2010) Pemantauan merupakan proses kegiatan untuk melakukan identifikasi masalah dan pengukuran besarnya masalah serta penilaian terhadap keberhasilan dalam penggunaan obat rasional. Pemantauan merupakan metode yang digunakan untuk keperluan pengawasan/pengendalian terhadap mutu penggunaan obat, pencatatan, dan pelaporannya, serta bimbingan dan pembinaan pelaksanaan pengobatan agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka pemakaian obat yang rasional. Manfaat Pemantauan Dan Evaluasi yaitu pada dokter pemantauan penggunaan obat dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan kesehatan. Dengan pemantauan ini maka dapat dideteksi adanya kemungkinan penggunaan obat yang berlebih (over prescribing), kurang (under prescribing), majemuk (multiple prescribing) maupun tidak tepat (incorrect prescribing). Pada apoteker pemantauan dan evaluasi penggunaan obat secara teratur dapat mendukung perencanaan obat sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai penggunaan obat rasional. Cara Pemantauan Dan Evaluasi Penggunaan Obat yaitu dengan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan


9

pemantauan dan evaluasi penggunaan obat dengan metode pemantauan secara langsung, alur pemantauan dimulai dengan mengamati proses pengobatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan, peresepan, hingga penyerahan obat ke pasien. Pemantauan dengan cara ini dapat dilakukan secara berkala pada waktu-waktu yang tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai praktik pemakaian obat yang berlangsung pada saat itu. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat dengan metode pemantauan secara tidak langsung, proses pemantauan dapat dilakukan melalui Kartu status pasien yang dapat dilihat kecocokan dan ketepatan antara gejala dan tanda yang ditemukan selama anamnesis dan pemeriksaan, dengan diagnosis yang dibuat dalam kartu status penderita, serta pengobatan (terapi) yang diberikan termasuk jenis, jumlah, dan cara pemberian obat. Selain itu, dapat melalui buku register pasien sehingga dapat diamati Jumlah kasus yang pengobatannya tidak sesuai dengan standar, serta Over prescribing dari antibiotik dan pemakaian sediaan injeksi. Terdapat tiga tahap dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat rasional. Tahap pertama yaitu melakukan pencatatan terhadap status pasien dan pelaporan terhadap register harian setiap pasien. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data awal pasien mengenai data demografi pasien, kondisi pasien saat ini, dan riwayat pengobatan yang pernah di dapat pasien. Tahap kedua yaitu monitoring dan evaluasi indikator peresepan. Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap empat indikator peresepan (rata-rata jumlah obat per pasien, persentase penggunaan antibiotik, persentase penggunaan injeksi, dan persentase penggunaan obat generik) dari resep yang masuk. Tahap ketiga yaitu melakukan pengumpulan data peresepan. Setelah informasi pasien telah didapat dan telah dilakukan penilaian terhadap resep dari pasien yang bersangkutan maka pada tahap ini dilakukan rekapitulasi data dimana format yang dijadikan acuan yaitu format formulir monitoring indikator peresepan yang dilakukan pengisian kolom 1 s/d 13, dimana pada kolom 1 s/d 9 digunakan untuk keperluan monitoring, sedangkan kolom 10 s/d 13 untuk menilai kesesuaian peresepan dengan pedoman pengobatan, digunakan pada saat supervisi oleh supervisor dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kasus yang dimasukkan ke dalam kolom


10

formulir monitoring indikator peresepan adalah pasien yang berobat ke puskesmas dengan diagnosis tunggal berupa ISPA non pneumonia (batuk-pilek), diare akut non spesifik, dan penyakit sistem otot dan jaringan (myalgia). Dasar pemilihan ketiga diagnosis tersebut adalah termasuk 10 penyakit terbanyak, diagnosis dapat ditegakkan oleh petugas tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang, pedoman terapi untuk ketiga diagnosis jelas, tidak memerlukan antibiotika/injeksi, dan selama ini ketiganya dianggap potensial untuk diterapi secara tidak rasional. Pengisian formulir monitoring indikator peresepan dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk pengisian di bawah ini : a. Pasien diambil dari register harian, 1 kasus per hari untuk setiap diagnosis terpilih. Dengan demikian dalam 1 bulan diharapkan terkumpul sekitar 25 kasus per diagnosis terpilih. b. Bila pada hari tersebut tidak ada pasien dengan diagnosis tersebut, kolom dikosongkan, dan diisi dengan diagnosis yang sama, yang diambil pada harihari berikutnya. c. Untuk masing-masing diagnosis tersebut, diambil pasien dengan urutan pertama pada hari pencatatan. Diagnosis diambil yang tunggal, tidak ganda atau yang disertai penyakit/keluhan lain. d. Puyer dan obat kombinasi ditulis rincian jenis obatnya. e. Jenis obat termasuk obat minum, injeksi, dan obat luar. f. Imunisasi tidak dimasukkan dalam kategori injeksi. g. Istilah antibiotik termasuk kemoterapi dan anti amoeba. h. Kolom “kesesuaian dengan pedoman” dikosongkan. Kolom ini akan diisi oleh pembina pada saat kunjungan supervisi (diambil 10 sampel peresepan secara acak untuk diskusi).


BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus Tugas khusus dilaksanakan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker periode 8 Januari – 18 Januari 2012 di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur bagian Farmasi (Apotek).

3.2 Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan berupa data Laporan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur periode Januari - Maret 2012 yang disampaikan dalam format Formulir Monitoring Indikator Peresepan.

3.3 Cara Kerja Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel. Data dimasukkan ke dalam program Microsoft Excel sebagai data base Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan formulir monitoring indikator peresepan. Hal ini bertujuan agar mendapatkan gambaran mengenai penggunaan antibiotik dan/atau sediaan injeksi yang pada pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia, di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur pada bulan Januari hingga Maret 2012. Setelah data diperoleh dilakukan penghitungan jumlah sampel lembar resep per bulan dan persentase pemakaian antibiotik dan sediaan injeksi pada masing-masing pasien yang menjadi sampel dengan diagnosis ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia. Perhitungan persentase pemakaian antibiotik pada pasien dengan masing-masing diagnosis di atas adalah dengan menjumlahkan sampel resep yang terdapat antibiotik terhadap jumlah sampel resep dalam periode satu bulan. Begitu pula untuk melakukan perhitungan persentase

pemakaian

sediaan

injeksi.

Perhitungan

dilakukan

dengan

menjumlahkan sampel resep pada masing-masing diagnosis yang terdapat sedian injeksi di dalamnya terhadap jumlah sampel resep dalam periode satu bulan.



12

Kemudian, setelah dilakukan perhitungan tersebut, dilakukan pengkajian data mengenai persentase pemakaian antibiotik dan/atau sediaan injeksi pada masing-masing penyakit untuk melihat kerasionalan dalam peresepan.


BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tujuan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Pelaporan Pengunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur untuk melihat kerasionalan peresepan obat pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia. Selain itu,

juga dapat

mencegah terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional dimana hal tersebut tidak sesuai dengan paradigma pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia pada dasarnya tidak memerlukan tindakan berupa pemberian antibiotika dan/atau sediaan injeksi. Namun, kasus yang ditemukan dilapangan menyatakan masih didapati penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis di atas.

4.2 Sistem Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timr Data penggunaan obat rasional Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dilaporkan melalui pengiriman formulir monitoring indikator peresepan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Formulir tersebut merupakan format baku yang telah ditetapkan sebagai media untuk melaporkan hasil pengambilan sampel dari beberapa resep yang masuk di puskesmas selama periode satu bulan. Pelaporan POR ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari Puskesmas dilakukan setiap bulannya dengan mengirimkan data formulir monitoring indikator peresepan dalam bentuk hard copy serta softcopy. Setiap tiga bulan, data yang masuk dan diterima oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur direkapitulasi untuk kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk selanjutnya, setiap enam bulan, data tersebut direkapitulasi dengan data dari masing-masing suku dinas kesehatan dari masing-masing kota administrasi dan kemudian dikompilasi dengan seluruh data dari setiap suku dinas kesehatan yang ada di



14

Provinsi DKI Jakarta. Keseluruhan kompilasi dari data tersebut, setiap enam bulan sekali, dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai data penggunaan obat rasional per enam bulan untuk Provinsi DKI Jakarta. Pada Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, pelaporan POR ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat data POR atau formulir monitoring peresepan yang dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur baru sampai bulan maret 2012. Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia pada bagian farmasi (Apotek) dan tiap orang mempunyai tugas yang tumpang tindih. Oleh karena itu, pelaporan POR Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tidak berjalan dengan baik.

4.3

Laporan

Formulir Monitoring

Indikator Peresepan

Puskesmas

Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Periode Januari – Maret 2012 Data laporan penggunaan obat rasional di Puskesmas Kecamatan Pulogadung pada bulan Januari memperlihatkan bahwa jumlah sampel resep yang masuk untuk masing-masing diagnosis yaitu sebanyak 20 lembar resep. Dari keseluruhan resep tersebut, didapatkan resep yang menggunakan antibiotik untuk pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu sebanyak 12 resep dan untuk pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu sebanyak 6 resep dengan nilai persentase masing-masing diagnosis secara berurutan yaitu 60% dan 30%, pada pasien myalgia tidak ditemukan penggunaan antibiotik (0%). Pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia tidak ada penggunaan sedian injeksi, sehingga persentase penggunaan sediaan injeksi pada ketiga diagnosis tersebut adalah 0% (Dapat dilihat Pada Lampiran 1). Data laporan penggunaan obat rasional di Puskesmas Kecamatan Pulogadung pada bulan Febuari memperlihatkan bahwa jumlah sampel resep yang masuk untuk masing-masing diagnosis yaitu sebanyak 20 lembar resep. Dari keseluruhan resep tersebut, didapatkan resep yang menggunakan antibiotik untuk pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu sebanyak 12 resep dan untuk pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu sebanyak 6 resep dengan nilai


15

persentase masing-masing diagnosis secara berurutan yaitu 60% dan 30%, pada pasien myalgia tidak ditemukan penggunaan antibiotik (0%). Pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia tidak ada penggunaan sedian injeksi, sehingga persentase penggunaan sediaan injeksi pada ketiga diagnosis tersebut adalah 0% (Dapat dilihat Pada Lampiran 2). Data laporan penggunaan obat rasional di Puskesmas Kecamatan Pulogadung pada bulan Maret memperlihatkan bahwa jumlah sampel resep yang masuk untuk masing-masing diagnosis yaitu sebanyak 20 lembar resep. Dari keseluruhan resep tersebut, didapatkan resep yang menggunakan antibiotik untuk pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu sebanyak 11 resep dan untuk pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu sebanyak 12 resep dengan nilai persentase masing-masing diagnosis secara berurutan yaitu 55% dan 60%, pada pasien myalgia tidak ditemukan penggunaan antibiotik (0%). Pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia tidak ada penggunaan sedian injeksi, sehingga persentase penggunaan sediaan injeksi pada ketiga diagnosis tersebut adalah 0% (Dapat dilihat Pada Lampiran 3). Pengobatan dengan menggunakan antibiotik dan/atau sediaan injeksi tidak diperlukan pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia. Bila diberikan sediaan tersebut maka dapat dikatakan sebagai penggunaan obat yang tidak rasional. Pada kasus pasien ISPA non spesifik, ketidakrasionalan tersebut dikarenakan tidak tepat indikasi. Dikatakan tidak tepat indikasi karena pasien yang menderita ISPA non spesifik biasanya disebabkan karena virus sehingga tidak diperlukan pemberian antibiotik pada pasien. Pada kasus pasien diare non spesifik, ketidakrasionalan tersebut dikarenakan tidak tepat indikasi. Dikatakan tidak tepat indikasi karena pasien yang menderita diare non spesifik biasanya disebabkan bukan karena bakteri, melainkan karena virus, makanan yang merangsang motilitas saluran cerna atau yang tercemar toksin, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu tidak diperlukan pemberian antibiotik pada pasien. Pada kasus pasien myalgia, ketidakrasionalan tersebut dikarenakan tidak tepat indikasi. Dikatakan tidak tepat indikasi karena pasien yang menderita myalgia


16

mendapatkan terapi berupa injeksi vitamin B12. Padahal tidak semua keluhan myalgia disebabkan karena defisiensi vitamin B12. Terdapat Kelemahan dari data POR, dimana apoteker dan/atau asisten apoteker tidak mendapatkan akses untuk melihat status/rekam medis pasien. Ketika mendapatkan resep, data yang tertera pada resep yang berhubungan mengenai data yang harus dimasukkan pada formulir monitoring indikator peresepan yaitu nama pasien, usia, dan obat-obat yang diresepkan beserta jumlah dan aturan pemakaian. Sedangkan, terdapat kolom diagnosis salah satu kolom formulir monitoring indikator peresepan. Oleh karena mengalami keterbatasan untuk mengakses status/rekam medis pasien maka apoteker dan/asisten apoteker yang menetapkan diagnosis berdasarkan obat-obatan yang diresepkan. Hal ini mampu menimbulkan bias karena bisa saja pasien yang didiagnosis ISPA non spesifik memang seharusnya mendapatkan terapi antibiotik karena 3 hari setelah mendapat pengobatan pasien tersebut belum sembuh. Namun oleh apoteker dan/asisten apoteker, hal tersebut digolongkan sebagai pengobatan yang tidak rasional. Selain itu karena beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah tenaga kefarmasian yang ada. Jumlah apoteker, tenaga kefarmasian lainnya, serta pegawai lain yang bekerja di bagian farmasi (apotek) tidak sebanding dengan jumlah resep yang masuk ke apotek serta fungsi pelayanan kefarmasian sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika beban kerja tidak berlebihan maka dapat memungkinkan apoteker/asisten apoteker untuk melakukan verifikasi atas data diagnosis dari resep yang nantinya akan dijadikan sebagai data penggunaan obat rasional sehingga tidak terjadi bias.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil rekapitulasi Penggunaan Obat Rasional (POR) dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Tujuan pelaporan Pengunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yaitu untuk mencegah terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional dan untuk melihat kerasionalan peresepan obat pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia. b. Sistem pelaporan data penggunaan obat rasional Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dilaporkan melalui pengiriman formulir monitoring indikator peresepan setiap bulannya ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, tetapi pada tahun 2012 hal tersebut baru dilaksanakan sampai dengan bulan maret. c. Data POR Puskesmas Kecamatan Pulogadung pada bulan Januari 2012 yaitu penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu 60%, penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu 30%, dan tidak ditemukan penggunaan antibiotik pada pasien myalgia (0%). Tidak ditemukan penggunaan sediaan injeksi pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia (0%). Pada bulan Febuari 2012 yaitu penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu 60%, penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu 30%, dan tidak ditemukan penggunaan antibiotik pada pasien myalgia (0%). Tidak ditemukan penggunaan sediaan injeksi pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia (0%). Pada bulan Maret 2012 yaitu penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis ISPA non spesifik yaitu 55%, penggunaan antibiotik pada pasien dengan diagnosis diare non spesifik yaitu 60%, dan tidak ditemukan penggunaan antibiotik pada pasien myalgia (0%). Tidak ditemukan penggunaan sediaan injeksi pada pasien ISPA non spesifik, diare non spesifik, dan myalgia (0%).



18

5.2 Saran Puskesmas Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur perlu melakukan pemberian informasi terhadap para tenaga kesehatannya mengenai penggunaan obat rasional sehingga diharapkan akan meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan obat secara tepat dan benar. Selain itu, pada bagian farmasi (Apotek) perlu penambahan sumber daya manusia serta dilakukan pembagian tugas yang tepat dan sesuai.


19

DAFTAR ACUAN

Departemen Kesehatan RI. (2006). Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta. Kementerian Kesehatan RI. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta. Kementerian Kesehatan RI.(2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/Menkes/Per/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Jakarta.


LAMPIRAN


20

LAMPIRAN 1 Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Januari 2012


21


22


23

LAMPIRAN 2 Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Febuari 2012


24


25


26

LAMPIRAN 3 Formulir Monitoring Indikator Peresepan Bulan Maret 2012


27


28


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents